Epaper kpkpos 273 edisi senin 21 oktober 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

DISESALKAN, KEJAKSAAN BERANINYA TANGKAP KORUPTOR KELAS TERI

EDISI 273/ THN VI 21 – 27 OKTOBER 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

FEE 7 PERSEN PENYEBAB KRISIS KEUANGAN PEMPROVSU MEDAN–Upaya penggiringan publik untuk pembenaran asistensi sangat tidak manusiawi. Hal itu sepertinya untuk mengorbankan pihakpihak tak bersalah.

Sebenarnya, krisis keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diduga disebabkan oleh fee 7 persen.

P

IHAK-pihak yang tak bersalah itu adalah staf yang melakukan verifikasi terhadap anggaran kabupaten/kota yang diusulkan masuk dalam APBD. Sedangkan fee adalah nilai yang disepakati oleh kabupaten/kota dengan para petinggi Pemprovsu dan DPRD Sumut.

"Asistensi diberikan atas dasar senang sama senang antara staf, tidak ada patokan nilai. Tetapi fee 7 persen atas kesepakatan antara kepala daerah kabupaten/kota dengan para petinggi Pemprovsu dan DPRD Sumut," ujar Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (GeTAR)

Gaji Hakim Konstitusi Cukup Buat Lima Istri JAKARTA - Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengejutkan khalayak. Dia diangkut dari rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tuduhan menerima suap.

Orang pun bertanya-tanya, mengapa hakim dengan jabatan tinggi seperti Akil bisa tersandung masalah suap? Kecilkah gaji hakim konstitusi?

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, gaji hakim konstitusi sebenarnya sangat memadai untuk hidup di Jakarta. "Kisaran Rp50-100 juta. Itu lebih dari cukup untuk hidup mewah," kata Hamdan, seperti

ditulis majalah Tempo edisi 7 Oktober 2013. "Untuk istri lima juga cukup, kok, tergantung produktivitas, he-he-he."

Jika rajin, produktivitas tinggi hakim juga bisa dapat tambahan duit lagi. Setiap kali satu perkara diputus, sang hakim bisa menerima uang tambahan Rp4,5 juta per perkara.

Buat hakim konstitusi, tahun 2012-2013 adalah "musim panen".

Pada periode itu, intensitas sengketa hasil pemilihan sangat tinggi.

"Dalam sehari, kami bisa menyidangkan empat perkara," Hamdan • LANJUT KE HAL. 2

Densus Antikorupsi Sinergi dengan KPK JAKARTA–Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai wacana Komisi III DPR yang membidangi hukum untuk membentuk Densus Antikorupsi di institusi Polri sudah tepat dalam agenda pemberantasan korupsi.

Peneliti ICW, Tama Satrya Langkun mengatakan, gagasan pembentukan Densus Anti Korupsi Polri akan memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya rasa itu ditunjukkan sebagai bentuk komitmen untuk agenda utama dalam memberantas korupsi. Saya kira itu bagus untuk koordinasi antara KPK dan kepolisian. Karena KPK akan kewalahan dalam memberantas korupsi," kata Tama, ketika dihubungi, di Jakarta, Jumat.

Arief Tampubolon di Medan, Selasa.

Bila dipahami, kata Arief, tranparansi APBD disahkan melalui proses usulan, pembahasan, kemudian diverifikasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, dan selanjutnya disahkan melalui rapat paripurna di DPRD Sumut.

Dalam proses tersebut, pemerintah (Pemprovsu) menyerahkan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) kepada DPRD Sumut, dan dalam proses pengusulan dan pembahasan itulah diduga ada celah 'kotor' yang muncul untuk kesepakatan fee 7 persen.

"Yang bertanggungjawab atas KUA PPAS ini adalah Gubernur, Ketua TAPD, Ketua DPRD Sumut, dan pimpinan panggar (kolektif) dari masing-masing Wakil Ketua DPRD Sumut," tandas Arief.

Sebagai contoh adalah kasus Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara yang di OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hidayat ditangkap karena meminta fee kepada pengusaha Surung Panjaitan untuk menutupi fee yang diduga telah diberikan kepada para petinggi Pemprovsu dan DPRD Sumut.

"Jelas Hidayat tak mau rugi. Info

Kolom Redaksi

Politik Dinasti dan Korupsi

Kejari Tanjungbalai Terkesan Dilecehkan TANJUNGBALAI–Kejari Tanjungbalai kembali menemukan bukti-bukti baru dugaan penyimpangan proyek Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) tahun 2009 senilai R12,5 miliar di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai. Kasus ini diduga melibatkan mantan Ketua BKM LPM Kelurahan Pematang Pasir FF. “Setelah melakukan berbagai upaya dalam pengumpulan bukti, kami menemukan bukti baru berupa berkas proyek dari kantor Dinas PU Tanjungbalai dan adanya hasil penelitian tim ahli di lapa-

• LANJUT KE HAL. 2

Bibit Berdoa Agar Anas Segera Ditahan JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto berharap Anas Urbaningrum dapat segera ditahan terkait sangkaan korupsi yang dilakukannya pada proyek pembangunan sport center Hambalang.

Hal itu diungkapkannya terkait telah diputuskannya penahanan terhadap tersangka kasus yang sama, Andi Mallarangeng oleh KPK. "Mudah-mudahan Anas segera ditahan," ujar Bibit di Jalan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Hak Jawab Pemkab Nias Utara

DIPOTONG JARI TANGAN DAN DIMISKINKAN JAKARTA - Harimaumu Mulutmu. Akil Mochtar, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pernah berujar koruptor harus dipotong jari tangannya dan dimiskinkan. Kini, berbagai kalangan masyarakat menangih janji Akil.

Menagih Janji Akil Potong Jari Tangan POLITISI Partai Golkar hendaknya jangan ingkar janji dan segera memenuhi ucapannya tentang koruptor yang harus dipotong jari tangannya. Harapan ini, karena Akil ketika itu adalah seorang pejabat tinggi negara dan pemikiran tentang perlunya koruptor dipotong jari tangannya

adalah pemikirannya sendiri.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ichwan Syam, menyerukan agar Akil memenuhi janjinya. Bila perlu setiap saksi yang mendengar ucapannya itu segera mendatangi Akil untuk • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

ACEH TAMIANG–Kasus dugaan tindakan pidana korupsi pembangunan masjid Agung di Kabupaten Aceh Tamiang kian hangat. Diduga terjadi penyimpangan anggaran, yang melibatkan berbagai pihak.

Pembangunan masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang ini berada di tanah eks HGU PT PPP di desa perkebunan tanah Terban, Kecamatan Karang Baru. Dana pembangunan bersumber dari dana Otsus pada APBA 2009. Namun pelaksanaannya dilaksanakan ketika anggarannya ”sudah mati” yaitu dilaksanakan pada 2011.

• LANJUT KE HAL. 2

MEMBENAHI politik daerah tak cukup hanya dengan menyetop munculnya politik dinasti. Rancangan UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah yang kini dibahas di DPR seharusnya mencegah pula politik berbiaya tinggi.

Inilah salah satu faktor yang mendorong kepala daerah korupsi.

Upaya menghambat munculnya politik dinasti diatur dalam Pasal 12 (p) RUU Pilkada itu. Dinyatakan, calon gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke

Menurutnya, pembentukan Densus Antikorupsi Polri bukan dalam rangka untuk melemahkan institusi tindak kejahatan korupsi itu.

Sebab, lanjut Tama, Undangundang (UU) pemberantasan korupsi sudah jelas mengatur tentang kinerja KPK dan Polri untuk melakukan koordinasi memberantas korupsi.

"Sejauh ini kita belum melihat sebagai bentuk ancaman. Sudah ada UU KPK, sudah ada UU tindak pidana korupsi. Sepanjang memang tidak keluar dengan UU yang ada silahkan saja. Kalau penguatan kepolisian kita akan suport," jelasnya.

Menanggapi rencana ini, Polri

penyerahan fee 7 persen itu dilakukan kabupaten/kota kepada koordinator Pemprovsu dan DPRD Sumut, seMinggu setelah APBD Sumut disahkan atau diketok pada sidang paripurna DPRD Sumut, pada akhir tahun berjalan. Pintu fee itu ada dua, yaitu di DPRD Sumut dan di Pemprovsu. Fee 7 persen kemudian dibagi-bagi sesuai dengan jatah yang disepakati oleh keduanya," jelas Arief kembali.

Dari kronologis tersebut, lanjut Arief, sangat tidak mungkin seorang staf

Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Agung Aceh Tamiang

» Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe

SEHUBUNGAN dengan pemberitaan Koran KPK Pos Edisi 267/Thn VI terbitan 9-15 September 2013 Halaman 1 berjudul “Diduga Terlibat Korupsi DPPID, Tangkap Bupati Nias Utara”.

Dengan ini Pemkab Nias Utara menyampaikan hak jawab, bahwa materi tudingan yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyudutkan pihak Bupati Nias Utara dan terkesan tidak berimbang (sumber sepihak). Di mana wartawan hanya mengutip materi orasi yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat menuding sesuatu hal yang tidak benar.

Dengan ini, kami atasnama Pemerintah Daerah Kabupaten NIas Utara menyampaikan klarifikasi bahwa tudingan sekelompok masyakat yang mengatakan bahwa Bupati Nias • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

HAK JAWAB PEMKAB NIAS UTARA...

• DARI HALAMAN. 1 Utara Terlibat Korupsi DPPID adalah tidak benar.

Demikian klarifikasi yang disampaikan, An.Bupati Nias Utara, Sekretaris Daerah Haogosochi Hulu SE. - Terima kasih atas koreksi Anda.

CATATAN REDAKSI: Berita yang dimuat KPK Pos pada penerbitan tersebut berasal dari kelompok yang menamakan dirinya Forum Rakyat Bersatu Nias Utara saat melakukan aksi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Mereka (Forum Rakyat Bersatu Nias Utara) mendesak Kajari Edi Sumarno segera menangkap Bupati

Nias Utara Edwar Zega, karena terindikasi melakukan KKN pada pembangunan pembukaan badan jalan yang berlokasi di Dusun I Desa Fadoro Fulolo dan pembukaan badan Jalan dari Desa Baho menuju Desa Desa Fadoro Fulolo yang bersumberdariDPPID(DanaPercepatanPembangunan Infrastruktur Daerah) TA. 2011 senilai Rp8.277.000.000.

Dugaan adanya penyelewengan dalam proyek tersebut telah dilaporkan oleh LSM pada tahun 2011 dengan surat yang bernomor : 68.C/ LHP/XVIII.MDN/10/2012 Tanggal 24 Oktober 2012. Bahkan, hasil audit/ pemeriksaan BPK RI telah keluar.

Data-data yang dilaporkan Forum Rakyat Bersatu Nias Utara ke Kejari juga ada pada KPK Pos. (Redaksi)

BANJIR– Sejumlah warga menyelamatkan diri meninggalkan rumahnya yang terendam banjir di kawasan Padang Bulan Medan, Sumut, Selasa (15/10).

Banjir akibat hujan deras dan meluapnya sungai Deli dan Babura itu mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir.

GAJI HAKIM KONSTITUSI CUKUP BUAT LIMA ISTRI .............................

• DARI HALAMAN. 1 menambahkan.

Ketika ditanya apa sikap MK dalam kasus Akil, Hamdan mengatakan, diserahkan kepada Majelis Kehormatan Hakim. Majelis sudah dibentuk dan sudah pula melakukan rapat-rapat.

Apakah kasus Akil melibatkan hakim lain?. Hamdan menegaskan; “Saya juga tidak tau. Kami serahkan saja ke KPK. Secara etika, apa boleh hakim konstitusi bertemu dengan pihak berperkara?. Dengan tegas Hamdan mengatakan; “Hakim tidak boleh bertemu dengan yang berperkara Itu pelanggaran etika. Kecuali kalau ketemu di pesta. Kan

sulit dihindari. Kalau ada orang mina ketemu, saya tidak mau.

Kami sesama hakim juga dilarang saling lobi”.

Ketua MK nonaktif Akil Mochtar diduga menerima banyak uang suap. Dari rumahnya, KPK menyita uang Rp3 miliar. Akil juga dituding menerima uang dari pihak yang berperkara lewat perusahaan yang dikomandani istrinya.

Bisnis Istri Akil ini menggarap berbagai bidang dari perkebunan hingga batu bara.

Perusahaan berbasis di Pontianak itu, namanya CV Ratu Samagat, diduga menerima uang sekitar Rp100 miliar. Saat ini KPK sudah memblokir rekening Akil Mochtar.(DF/BBS)

POLITIK DINASTI DAN KORUPSI...

• DARI HALAMAN. 1 atas, ke bawah, dan ke samping, dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan.

Pada Pasal 70 (p) juga diatur ketentuan yang sama untuk persyaratan calon bupati dan wali kota.

Terlihat tidak menghormati hak setiap warga negara untuk dipilih, tapi aturan itu amat diperlukan. Dinasti Ratu Atut Chosiyah, yang kini disorot diduga terlibat dalam suap perkara pilkada, hanyalah salah satu contoh.

Kementerian Dalam Negeri bahkan mencatat setidaknya ada 57 keluarga yang melakukan praktek politik serupa-menempatkan suami, kakak, adik, anak, paman, bibi, dan seterusnya dalam posisi politik penting di daerahnya.

Politik kekerabatan itu justru menghilangkan esensi demokrasi karena memunculkan oligarki. Kekuasaan ada di tangan segelintir orang.

Dalam kondisi seperti ini, kecenderungan untuk korupsi bersama-sama pun meningkat. Tak ada lagi yang mengontrolnya karena DPRD juga berada dalam kekuasaan mereka.

Hanya, keinginan memberantas politik dinasti itu belum diikuti upaya mencegah politik berbiaya tinggi.

Kementerian Dalam Negeri mungkin menganggap pemilihan langsung merupakan biang politik bermodal besar. Dengan alasan inilah, dalam RUU tersebut direncanakan kepala daerah, terutama gubernur, cukup

dipilih oleh DPRD. Solusi seperti itu perlu diperdebatkan. Tidak ada jaminan bahwa pemilihan lewat DPRD akan menurunkan biaya. Bisa jadi para anggota DPRD melelang suara mereka. Lalu, para kandidat berlomba menyogok dengan nilai tertinggi. Pemilihan lewat DPRD juga tidak menghapus praktek pemberian mahar kepada partai yang mendukung calon kepala daerah.

Ada banyak cara lain buat mengurangi besarnya biaya politik. Misalnya, pembatasan kampanye dan dananya. Undang-undang bisa melarang iklan calon gubernur atau bupati di televisi atau media massa nasional.

Dengan beriklan di televisi lokal, biaya jauh lebih murah.

Spanduk dan umbul-umbul juga bisa dibatasi. Bahkan, jika perlu, kampanye digelar oleh Komisi Pemilihan Umum secara merata dan bergantian.

Audit dana kampanye seharusnya diatur lebih ketat dan benar-benar dijalankan. Petugas tak cukup mengecek rekening yang didaftarkan.

Auditor yang ditunjuk KPU juga harus memeriksa secara cermat, termasuk membandingkan dana yang keluarmasuk rekening dengan kenyataan di lapangan. Dengan pembatasan kampanye yang ketat, partai tentu tidak akan mencalonkan kandidat karbitan. Dana kampanye pun bisa turun dan kandidat tak perlu melakukan korupsi buat menutup modal kampanye. (***)

DENSUS ANTIKORUPSI SINERGI DENGAN KPK........................................

• DARI HALAMAN. 1 menyambut baik usulan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi di bawah komando Komjen Sutarman sebagai Kapolri.

"Kita lihat nanti seperti apa, kan itu usulan beliau-beliau di parlemen. Tentunya kita lihat lagi mekanismenya, akan dibahas lebih lanjut melalui tim," ujar Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Agus Rianto di kantornya, Jumat.

Agus mengklaim bahwa Polri

telah menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi sejak awal 2013 sebanyak 700 perkara dari 1.000 perkara yang masuk. "Dari 1.000 lebih tahun ini, akhir September kemarin sudah sekitar 700 kasus," ungkapnya.

Meski penanganan korupsi oleh Polri terbilang mandek, Agus menyampaikan terima kasih atas sejumlah kritikan yang masuk.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada siapapun, semua komponen bangsa ini termasuk mengkritisi kinerja Polri," tandasnya. (IN/ BBS)

BIBIT BERDOA AGAR ANAS SEGERA DITAHAN...............................

• DARI HALAMAN. 1 Veteran I, Jakarta Pusat, Kamis Dijelaskan Bibit, KPK memiliki prosedural bahwa sebelum melakukan penahan, harus memiliki alat bukti yang cukup. "Selama alat bukti cukup, pasti ditahan, KPK kan juga harus mengumpulkan itu," tandasnya.

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng, terkait kasus pembangunan Sport Center Hambalang, Jawa Barat. Ia ditahan di Rumah Tahanan KPK setelah

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

menjalani pemeriksaan selama enam jam sebagai tersangka dugaan korupsi pada proyek senilai Rp2,5 triliun itu.

Andi Mallarangeng keluar dari Gedung KPK pukul 16.00 WIB. Tampil mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, ia mengaku memang sudah siap menjalani penahanan.

"Saya terima ini sebagai proses untuk mempercepat penuntasan kasus ini. Harapan saya supaya segera digelar di pengadilan yang adil sehingga kebenaran bisa terungkap, yang salah, salah, yang tidak salah, tidak salah," kata dia di depan Gedung KPK.(IN/BBS)

STAF DIJADIKAN TUMBAL...........................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 melakukan kesepakatan fee 7 persen kepada kepala daerah.

Sehingga untuk penyelamatan para petinggi Pemprovsu dan Anggota DPRD Sumut, yang menerima fee 7 persen dimunculkanlah istilah asistensi agar staf yang menjadi korban.

Padahal asistensi terjadi hanya merupakan proses tanda terimakasih kepada seorang staf yang melakukan verifikasi, dan besarannya juga tidak dipatokkan. Bisa diberi, juga bisat tidak. "Tak mungkin asistensi yang menye-

babkan terjadinya krisis keuangan.

Jika fee 7 persen kita sangat meyakininya," sebut Arief.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, yang melakukan sidang kasus dugaan korupsi Bupati Madina Hidayat Batubara, pengusaha Surung Panjaitan, dan Plt Kadis PU Madina Khairul Daulay, diharapkan lebih jeli dan bijaksana menanggapi istilah asistensi yang digiring ke publik.

Upaya penggiringan tersebut diduga untuk menyelematkan para 'mafia anggaran' di Pemprovsu dan DPRD Sumut. Sehingga para 'mafia

anggaran' selamat dari jerat hukum.

Kemudian, kata Arief, rasionalisasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan anggaran SKPD, diduga hanya akal-akalan untuk menutupi kebocoran yang terjadi pada APBD Sumut, dan diharapkan dapat tertutupi. Padahal, hal itu sangat jauh dari harapan. Rasionalisasi yang dilakukan kemungkinan hanya bisa untuk menyelamatkan gaji dan TPP pegawai (PNS) yang hilang tanpa alasan. Padahal gaji dan TPP pegawai sudah ada sejak awal karena uangnya dari pusat atau APBN.

Sementara, Dana Bagi Hasil (DBH) yang wajib diberikan kepada kabupaten/kota senilai Rp1,3 triliun di P.APBD 2013 menjadi korban dan disinyalir tidak terpenuhi melalui rasionalisasi BDB dan anggaran SKPD tersebut.

"Pertanyaannya, kemana uang itu semua? DPRD Sumut melalui ketua Saleh Bangun dan Ketua TAPD diharapkan jangan 'buang badan' dengan kondisi krisis keuangan APBD yang terjadi.

Jangan merasa tidak tahu atau tidak bersalah dengan apa yang terjadi.

Fee 7 persen sudah menjadi raha-

sia umum 'permainan' Panggar DPRD Sumut dan TAPD," tegas Arief.

Arief berharap penyidik KPK dapat mengungkap keterlibatan para Panitai Anggaran (Panggar) DPRD Sumut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu, dan Gubernur Sumut dalam dugaan korupsi fee 7 persen BDB tahun 2013.

"Kita berharap KPK mengusut semua oknum yang terlibat di Panggar DPRD, TAPD Pemprovsu, dan siapa saja yang sudah diperiksa segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ujarnya.(SF)

KEJARI TANJUNGBALAI TERKESAN DILECEHKAN.........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 ngan,” ungkap Kajari Tanjungbalai Esther PT. Sibuea melalui Kasi Pidsus Akhmad EP Hasibuan, Kamis (17/10).

Menurut Kajari, kegiatan proyek NUSSP tahun 2009 diduga merugikan keuangan negara dengan adanya indikasi penggelembungan biaya, lokasi proyek fiktif dan kekurangan volume pekerjaan. Hal itu ditemukan pada pembuatan drainase dan jalan setapak beton di Jalan Stadion senilai Rp229.320.000, pembuatan drainase dan jalan setapak beton

Jalan Ogak dan Jalan M.Redo senilai Rp265.299.000.

“Proyek lainnya seperti pembuatan jalan setapak beton di Jalan Serikat senilai Rp241.769.000, jalan setapak beton di Jalan Mualim Baba senilai Rp198.183.000, pembuatan Jalan SMAN.4 senilai Rp274.915.000, dan pembuatan Jalan Todak senilai Rp44.766.650,” katanya.

Sebelumnya tim penyidik Kejari Tanjungbalai telah melakukan pemanggilan kepada pihak pihak terkait seperti mantan Ketua BKM LPM Pematang Pasir yang sekarang menjabat Ketua DPD

LPM Kota Tanjungbalai FF dan mantan Kadis PU AA sebagai Kepala Satker proyek NUSSP tersebut. Namun tidak satu pun mereka memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.

“Kita sudah tiga kali memanggil pihak-pihak yang terkait proyek NUSSP tahun 2009 itu namun tidak ada yang hadir. Tapi kejaksaan tidak akan mundur dalam mengusut kasus ini sampai ditemukan bukti kuat untuk meningkatkan kasusnya menjadi penyidikan,” ujarnya Penyidik, tambahnya, belum dapat melakukan upaya pemang-

gilan paksa terhadap pihak-pihak terkait, sebab masih dalam proses penyelidikan. Namun pengumpulan bukti-bukti baru akan mendekatkan proses hukum terhadap pelakunya untuk ditetapkan sebagai tersangka.

"Biarkan saja mereka tidak hadir, tapi kami terus mengejar bukti hukum baru untuk menjerat langsung para pelakunya sebagai tersangka baru akan dilakukan pemanggilan paksa. Bila perlu langsung ditahan,” tegasnya.

Direktur Eksekutif LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Rudi Rinaldi menye-

salkan sikap lembek dan gerak lamban Kejari Tanjungbalai dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan FF yang notabene adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Tanjungbalai tersebut. ”Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan memenuhi panggilan pemeriksaan hingga tiga kali pemanggilan berturut-turut bermakna FF telah melecehkan Kejari Tanjungbalai,” katanya. ”Jangan karena dia orang yang berpengaruh dan dekat dengan pemegang kekuasaan setempat, Jaksa jadi sungkan dan terkesan kurang serius menangani kasus ini,” tegas Rudi.(HER)

USUT DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN MASJID AGUNG ACEH TAMIANG.................................

• DARI HALAMAN. 1 Menurut hasil penulusuran awak media ini, seharusnya dana anggaran Rp4 miliar itu digunakan pada 2009, supaya anggarannya tidak ”mati” sesuai amanat permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo permendagri No.59 Tahun 2009 tentang pengelola keuangan Daerah.

Namun, pembangunan fondasi masjid dilaksanakan pada 2011 ketika anggarannya sudah ”mati” dan telalu lama dananya mengendap di Bank. Terjadi pelanggaran terhadap UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta diduga juga ada pelanggaran terhadap UU No.28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neraga yang bersih dan bebas dari KKN. Direktur Eksekutif Lembahtari, Sayed Zainal, mempertanyakan pembangunan masjid Agung Aceh Tamiang yang menghabiskan dana Rp4 miliar untuk fondasi bangunan berukuran 80 X 80 meter. Hingga kini pembangunannya dibiarkan terbengkalai.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani melalui Kasat Reskrim AKP Benny Chyadi, menyetakan pengusutan kasus tersebut tidak akan berhenti. ”Pengusutan kasus ini akan jalan terus,” tegas Benny.

Menurut Benny, pihaknya akan terus melidik kasus dugaan tipikor pembangunan masjid Agung yang diduga ada penyimpangan anggaran

Polres Aceh Tamiang juga sudah mendatangkan tenaga ahli untuk menghitung bangunan fisik masjid dan pihak BPKP turun langsung ke lokasi untuk menghitung bangunan fisik dan biayanya.

Ketika ditanya siapa - siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?

Kasat reskrim menjawab; ”tunggu saja hasil pengusutan yang dilakukan Polres Aceh Tamiang”.(BSO)

MENAGIH JANJI AKIL POTONG JARI TANGAN.....................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tidak ingkar janji. Bila perlu lagi, saksi-saksi itu mendatangi tahanan Akil dan meminta janjinya.

“Apabila ingkar janji Akil tentu saja akan mendapat dosa besar. Apalagi ucapannya itu disaksikan dan didengar oleh banyak orang,” kata Ichwan di Jakarta, Senin.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Masardi, juga berharap Akil potong jari ala Yakuza di Jepang. Ucapan seorang pejabat tinggi negara itu bukan main-main dan sebab itu harus dibuktikan secara nyata.

“Akil sebaiknya jangan selalu mengelak dengan apa yang pernah diucapkannya. Apalagi ucapannya itu disaksikan dan didengar banyak orang bahkan terpampang di media massa,” harapnya.

Dikatakan, seorang pejabat sebaiknya jangan ngomong anehaneh untuk kepentingan pribadi.

Setiap ucapanya harus dibuktikan antara ucapan dan perbuatan.

“Bila tak sesuai antara ucapan dan perbuatan berarti pecah kongsi. Secara hukum sulit dibuktikan, namun hati nuraninya pasti membenarkan apa yang telah diucapkannya,” tegas Adhie.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga meminta Akil memenuhi ucapannya soal koruptor harus dipotong jarinya.

Hal itu lantaran ucapan tersebut keluar dari mulut seorang Akil.

“Ya iya dong dia sendiri yang bilang. Harus konsisten dengan omongannya,” ujar Said Aqil.

Apalagi posisi Akil merupakan pimpinan MK. Jadi, omongan Akil tidak bisa dianggap mainmain. “Itu bukan ecek-ecek. Dia jangan menghindar,” katanya sambil menambahkan jika Akil tetap tak mengakuinya, sebaiknya dibawa ke Arab Saudi.

Sebab di sana banyak hukum potong tangan bagi orang-orang yang mengambil bukan haknya.

“Dosa-dosa Akil saat ini banyak sekali termasuk ditemukannya 70 persen putusan MK di era Akil bermasalah.

Publik baru menyadarinya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Akil terkait suap Pilkada Lebak dan Gunung Mas,” ucapnya.

Melihat hal itu, 70 persen putusan MK di era Akil bermasalah, seperti pertimbangan jauh dari fakta hukum, bahkan cenderung menciptakan fakta hukum baru, memang Akil pantas menepati janjinya potong jari. ”Saya juga menantang apakah KPK berani menyelidik kasus pilkada di Provinsi Bali dan Jawa Timur yang bermain semuanya merupakan kader Partai Demokrat. Bila pada kasus Ratu Atut yang bermain adalah kader Partai Golkar, namun Provinsi Bali dan Jawa Timur adalah kader Demokrat. Kalo berani gubernur itu akan mendapat masalah besar,” tambahnya.

Waktu itu Akil masih menjabat sebagai juru bicara MK, mengomentari ramainya kasus korupsi yang ditangani KPK, dia sempat melontarkan ide dan gagasan soal cara menghukum koruptor.

“Ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup,” sambungnya.

Siapa Sih Akil Mochtar?

Akil Mochtar adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra 3 No 7, Jakarta Selatan, Rabu malam. Diduga, dia menerima suap terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah.

Akil ditangkap saat baru dalam hitungan bulan terpilih menjadi Ketua MK pada April 2013. Dia menggantikan Mahfud MD yang memasuki masa pensiun.

Sebelumnya, Akil merupakan salah satu Wakil Ketua MK yang menjabat sejak 2009. Namun, siapakah Akil sebelum menjadi hakim konstitusi?

Lahir pada 18 Oktober 1960 di Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Akil menyelesaikan sekolah dasar di tempat kelahirannya itu. Sempat menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Putussibau, dia berpindah ke SMP Negeri 2 Singkawang dan kemudian ke SMP Muhammadiyah Pontianak.

Saat SMA, Akil bersekolah di SMA Muhammadiyah I Pontianak. Ketika inilah, Akil menunjukkan ketertarikannya dalam berorganisasi. Tercatat dia pernah menjabat ketua sejumlah organisasi di sekolahnya, mulai dari Ketua OSIS, Ketua Ikatan

Pelajar Muhammadiyah, hingga Ketua Pelajar Islam Indonesia.

Setamat SMA, Akil melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak. Di masa kuliah, Akil kembali aktif berorganisasi dengan mengemban sejumlah jabatan, di antaranya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPB dan Komandan Resimen Mahasiswa UPB. Lulus kuliah, Akil masih terus aktif berorganisasi, mulai dari Ketua Alumni SMA Muhammadiyah Pontianak hingga Ketua Alumni UPB. Dia melanjutkan pendidikan master di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Di kampus yang sama dia mendapatkan gelar doktor Ilmu Hukum.

Setelah itu, Akil meniti karier sebagai pengacara selama kurun 1984-1999. Saat menjadi pengacara, Akil masih aktif menggeluti dunia organisasi dengan memegang jabatan sebagai Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Kalbar, Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Pontianak, serta anggota sejumlah organisasi seperti Pemuda Pancasila dan KNPI. Pada 1999, Akil terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Dia menjadi anggota DPR untuk dua periode, berakhir pada 2009. Selama menjadi anggota legislatif, dia tercatat pernah menjadi ketua panitia kerja dan panitia khusus untuk sejumlah rancangan undangundang. Di antara UU yang

pernah ikut dibidaninya adalah UU Yayasan, UU Notaris, dan UU Perseroan Terbatas.

Di luar kesibukannya sebagai anggota parlemen, Akil pernah menjadi Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalbar, Ketua Umum Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar, Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar, dan Anggota Lembaga Hikmah Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Pada 2007, Akil sempat maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. Namun, saat itu dia maju bukan diusung Partai Golkar, melainkan oleh koalisi partai gurem. Hasil suara yang didapatnya pun hanya berada di peringkat empat dari empat pasangan calon yang berlaga.

Meski tak menampik tak mendapat dukungan dari partai tempatnya berpayung, Akil mengatakan tak bakal "ganti baju" partai. Alasannya, bukan karena terlalu loyal pada Partai Golkar.

Dia mengatakan tetap memilih berbaju "partai kuning" karena tak mau membuat bingung para konstituen yang dia akui banyak berada di pedalaman.

Kalaupun tak bisa lagi berkarier di dunia politik, Akil jauh-jauh hari mengatakan bidang yang sesuai dengan latar belakang keilmuannya adalah langkah yang akan dia pilih.

Ketika ada "lowongan" untuk menjadi hakim konstitusi pada 2009, dia melamar dan lolos.

Apakah seluruh rekam jejak Akil akan tersapu oleh penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini?(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

Calon Kapolri Dituding Perburuk Hubungan Polri-KPK JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane menilai jika Komjen Pol. Sutarman menjadi Kapolri akan memperburuk hubungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan bisa "melumpuhkan" kinerja KPK sebagai lembaga yang getol berantas korupsi, mengingat SDM penyidik KPK berasal dari Polri.

"Kami mendesak agar partai politik dan wakil rakyat yang mengaku reformis dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan dengan cermat dan seksama Sutarman menjadi Kapolri," papar Neta Pane di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Bila perlu, lanjut Neta, menolak dan mengembalikan pencalonan Sutarman ke Presiden SBY, apalagi calon yang diberikan ke DPR hanya satu, sehingga Komisi III tidak punya alternatif pilihan.

Neta menjelaskan, hubungan Polri dengan KPK sempat memanas saat Kabareskrim Komjen Sutarman "pasang badan" dalam kasus korupsi Simulator SIM. Disusul penarikan sejumlah penyidik yang bertugas di KPK. Lalu berlanjut pada kriminalisasi terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dan saat itu para pimpinan KPK ramai-ramai "pasang badan" untuk Novel. Konflik ini mereda setelah Presiden SBY turun tangan.

"Jadi, terasa aneh jika SBY mengajukan Sutarman sebagai calon Kapolri. Bukan mustahil ada misi untuk melumpuhkan KPK di balik semua ini, mengingat sumber SDM penyidik KPK berasal dari Polri," sambungnya.

IPW mengkhawatirkan misi di balik semua ini adalah untuk mengkebiri kelanjutan penanganan kasus Korupsi Century dan kasus Korupsi E-KTP. Artinya, nuansa politik di balik penggantian Timur Pradopo ini sangat kental. Untuk itu partai politik yang mengaku reformis dan komit dalam pemberantasan korupsi harus mencermatinya dan menolak pencalonan Sutarman.

Calon Kapolri, Komjen (Pol) Sutarman menyatakan dirinya siap menjalankan tugas sebagai Kapolri, termasuk mendorong penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini belum selesai.

Misalnya, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung 2008-2010. Kasus itu diduga melibatkan mantan Bendum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan kini masih diselidiki Mabes Polri. "Proses kasus vaksin flu burung sudah berjalan. Masih dalam proses," kata Sutarman di sela-sela acara fit and proper test Komisi III DPR, di Jakarta.

Dia melanjutkan bahwa pihaknya takkan main-main dalam mengerjakan tugas-tugas penyelidikan. Karenanya, kasus demikian akan segera diselesaikan. "Pasti, (penyelidikan kasus) itu harus diselesaikan," tandasnya. (ENDY)

Disesalkan, Kejaksaan Beraninya Tangkap Koruptor Kelas Teri JAKARTA - Kinerja Kejaksaan Agung kembali dikritik. Kritik pedas terkait penanganan kasus korupsi.

Bukannya korupsi kelas kakap yang ditanganinya namun korupsi kelas teri yang menjadi target sasaranya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyoroti lembaga adhiyaksa.

"Saya menyesalkan Kejaksaan Agung hanya berani menangkap koruptor "kelas teri". Koruptor kelas kakap yakni satuan unit kerja daerah yang mengelola anggaran puluhan triliun rupiah tak tersentuh sama sekali," tandas Direktur Investigasi Fitra Uchock Skydafi di Jakarta, Kamis

pekan lalu.

Dilanjutkan, yang jadi masalah kenapa lurah saja jadi target. Kejaksaan pilih kasus. Kelurahan itu paling hanya mengelola anggaran Rp 2-3 miliar per tahun. Padahal, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Gedung serta Sekretariat DPRD Jakarta mengelola anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun. Namun satuan unit kerja daerah (SKPD) itu tak pernah disentuh kejaksaan.

Kejaksaan itu, sambung Uchock, hanya melihat anggaran kecil saja. Ini sangat janggal. Seharusnya, kejaksaan berani menelisik dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi besar Pemprov DKI. Sebab, Badan Pemeriksa Keua-

ngan (BPK) telah banyak menemukan kerugian negara dalam pengelolaan anggaran selama ini. "Ini sebagai bentuk ketidakdilan kejaksaan dalam menyelidiki kasus koruspsi di DKI. Saya kira celahnya banyak bila kejaksaan serius menyelidikinya. Rekening gendut juga sampai sekarang tidak ada kejelasan padahal PPATK sudah memberikan hasil temuannya," ucapnya.

Hal senada juga dilontarkan ICW yang menuding Kejaksaan Agung tidak berani mengusut kasus-kasus korupsi kelas kakap. Yang diproses hanyalah kasus korupsi kelas teri yang hanya melibatkan pejabat-pejabat daerah.

"Kejaksaan terkesan tidak mau capek-capek untuk mengusutnya.

Kejaksaan menurut kami hanya berani mengusut kasus-kasus kelas teri saja, tapi kalau kasus-kasus kelas kakap dilepaskan," kata Anggota Badan Pekerja ICW Emerson F Juntho di Jakarta.

Saat ini, indikasi kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah akan dihentikan penyidikannya. Terlihat kehadiran Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Farouk Ishak, yang menjadi tersangka dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar Rp576 miliar, dalam Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu, di Kejaksaan Agung. Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin juga sempat ditetapkan

sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, namun baru diketahui oleh media massa kasusnya sudah dihentikan penyidikannya atau SP3 satu tahun kemudian.

Sejumlah kepala daerah yang bermasalah yakni, Awang Faroek (Gubernur Kalimantan Timur), Buhari Matta (Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara), Muhtadin Serai (Bupati Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan), Bambang Bintoro (Bupati Batang, Jawa Tengah), Budiman Arifin (Bupati Bulungan, Kalimantan Timur), Dudung Bachtiar Supardi (Wakil Bupati Purwakarta, Jawa Barat), Ruhudman Harahap (Wali Kota Medan, Sumatera Utara), dan Edison Saleleubaja (Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat).(ENDY)

KPK Sita Isi Brankas Wawan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita isi brankas yang diambil dari kantor Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Jumat pekan lalu. Penyitaan isi brankas tersebut disaksikan Wawan yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan penyuapan kepada Ketua MK nonaktif Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak itu.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya hanya memerlukan isinya sehingga brankasnya dikosongkan dan akan dikembalikan. Namun Johan mengaku tidak tahu apa isi brankas berwarna hitam tersebut.

“Tadi itu dia (Wawan) menyaksikan soal penyegelan brankas. Brankas milik dia yang kita temukan dalam proses

penggeledahan di kantor,” tutur Johan di Gedung KPK, Jakarta.

KPK diketahui menggeledah dua kantor Wawan dalam waktu berbeda. Pada Senin (7/10/2013) sore hingga Selasa (8/ 10/2013) dini hari, KPK menggeledah kantor Wawan di PT Bali Pacific Pragama di Gedung The East lantai 2 Nomor 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan ini, KPK menyita 15 boks dokumen yang dinilai dapat menjadi barang bukti tambahan. Kemudian pada Kamis dua pekan lalu, KPK menggeledah kantor Wawan yang berlokasi di Serang, Banten.

KPK juga menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan di kantor Wawan di Serang ini. (KOMPAS.COM)

Pengadilan Tipikor Sidangkan Mantan Rektor Unsyiah

Polri Tak Perlu Densus Antikorupsi!

WACANA pembentukan detasemen khusus antikorupsi dinilai hanya akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang penanganan kasus korupsi oleh Polri. Pasalnya, Polri saat ini telah memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang berdiri di bawah Badan Reserse Kriminal Polri.

"Usulan pembentukan densus antikorupsi merupakan usulan absurd dan tak mendasar. Sebab, Polri telah memiliki Direktorat Tipikor (Dittipikor). Dittipikor inilah yang harus dimaksimalkan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Jumat pekan lalu.

Neta menilai, secara kuantitas memang jumlah kasus yang ditangani Dittipikor Bareskrim Polri sudah cukup banyak.

Namun, dari segi kualitas, Polri masih jauh di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mampu mengungkap sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi atau kasus dengan nominal besar.

Kapolri terpilih Komjen Sutarman dikatakan memiliki tantangan terbesar yang harus segera diselesaikan, yakni kasus korupsi. Terlebih lagi, ia menambahkan, dalam pernyataannya di hadapan Komisi III DPR RI, Sutarman berjanji akan memberantas korupsi di tubuh Polri. Jika Sutarman konsisten dengan janjinya, maka sudah seharusnya Dittipikor Bareskrim Polri memprioritaskan penanganan sejumlah kasus korupsi, baik yang melibatkan oknum polisi maupun di luar instansi tersebut.

"Dittipikor jangan hanya menangani kasus yang ecek-ecek saja seperti selama ini. Sutarman harus bisa membuktikan jika Polri dapat menyelesaikan kasus besar," katanya. Berdasarkan catatan IPW, sejumlah kasus korupsi besar yang saat ini tengah ditangani Dittipikor Bareskrim Polri di antaranya kasus dugaan korupsi pengadaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

"Jika Dittipikor Polri efektif dan bekerja maksimal memberantas korupsi, tentunya tak perlu ada KPK," ujarnya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku siap bekerjasamajikadatasemenkhusus antikorupsi (densus antikorupsi) jadi dibentuk oleh Kepala Kepolisian RI terpilih, Komisaris Jenderal Sutarman.(KOMPAS.COM)

NASIONAL

Tubagus Chaery Wardana (kanan) meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai pemeriksaan di Jakarta, Rabui (16/10). Adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menjalani pemeriksan lanjutan terkait dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten yang melibatkan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.

BANDA ACEH - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh mulai menyidangkan Profesor Darni Daud, mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Darni didakwa dalam terlibat perkara korupsi dana beasiswa dari Pemerintah Aceh tahun 2009 dan 2010 senilai Rp 3,6 miliar.

Bersamaan dengan itu, pengadilan juga menyidangkan mantan Dekan FKIP Unsyiah, Prof Yusuf Azis dan Mukhlis, mantan bendahara program beasiswa tersebut.

Persidangan yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (17/10/ 2013) pagi ini, molor empat jam dan baru dimulai pada pukul 14.00 Wib siang.

Sidang dipimpin oleh Syamsul Qamar SH yang juga Wakil Ketua PN Tipikor Banda Aceh.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum disebutkan bahwa Darni Daud telah melakukan tindak pidana korupsi dana umum beasiswa Unsyiah yang dibiayai dengan dana bantuan dari Pemerintah Aceh, yaitu dana beasiswa jalur pengembangan daerah (JPD), bantuan program pendidikan Gurdacil 2009-2010, dan dana sertifikasi guru strata 1.

Total pagu anggaran dana bantuan yang digunakan untuk tiga program

tersebut senilai Rp 17,6 miliar. Dari hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, kerugian negara akibat tindak korupsi dari kasus ini mencapai Rp 3,618,623,500 dari total pagu Rp 17,6 miliar.

Sementara itu, dalam persidangan ini pengacara terdakwa Darni M Daud Mukhlis Muktar meminta penangguhan penahanan kepada majelis hakim terhadap kliennya. "Atas dasar kemanusiaan dan mengingat jasa-jasa Darni M Daud di Aceh, dalam hal ini saya meminta kepada yang mulia untuk kiranya dapat menangguhkan penahanan kepada yang bersangkutan," katanya.

Usai menyerahkan surat permohonan penangguhanan penahanan kepada majelis hakim, Mukhlis Muktar meminta majelis hakim untuk mempercepat proses persidangan, mengingat jumlah saksi yang cukup banyak.

Atas permintaan tersebut majelis hakim pun memutuskan untuk melaksanakan sidang dua kali seminggu setiap hari Selasa dan Kamis. Sidang lanjutkan diputuskan digelar tanggal 24 Oktober 2013 mendatang.

Darni Daud ditetapkan sebagai tersangka pada 19 April 2013. Pada 24 September 2013, Darni Daud resmi ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Aceh.(NET)

Jaksa KPK Akan Buktikan Peran Staf MA Suprapto JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuktikan peran Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung (MA), Suprapto, pada keponakan pengacara Hotma Sitompoel, Mario Cornelio Bernardo.

Jaksa akan membeberkan barang bukti di persidangan mendatang.

"Siapakah dia, bagaimana perannya akan terlihat jelas jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dengan mendegar keterangan saksi, surat, petunjuk, berupa transkrip pembicaraan dan SMS antara Mario dan Djodi, serta SMS antara Djodi dan Suprapto," ujar Jaksa Rusdi Amin saat

membacakan tanggapan eksepsi Mario di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Mario sebelumnya mengaku tak mengenal Suprapto. Sementara itu, Mario yang berprofesi sebagai advokat itu didakwa melakukan atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang tunai Rp 150 juta kepada Suprapto melalui Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Djodi Supratman. Pemberian itu diduga terkait penanganan perkara kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito di Mahkamah Agung, sementara Suprapto sendiri dalam kasus ini tidak

ditetapkan sebagai tersangka. "Mengenai status Suprapto yang saat ini belum diajukan ke persidangan adalah sepenuhnya jadi wewenang dari penuntut umum. Untuk mengajukan seseorang ke sidang," lanjut Jaksa Rusdi.

Kemudian, Jaksa juga menjelaskan, status Koestanto Hariyadi Widjaja, Sasan Widjaja, dan Deden masih sebagai saksi. Koestanto dan Sasan adalah klien Mario. Keduanya yang melaporkan Hutomo ke Polda Metro Jaya atas kasus penipuan dalam pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kampar Riau. Adapun Deden, menurut Jaksa, adalah suruhan Mario untuk memberi

uang pada Djodi.

Selain itu, dalam menanggapi eksepsi Mario, Jaksa menilai tim kuasa hukum Mario bersikap tendensius dengan berpendapat dakwaan penuntut umum bukan fakta dan melanggar hukum dalam memeriksa perkara Mario.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Mario mengajukan eksepsi atau nota keberatan berjudul "Siapa Suprapto?"

Mario mengaku tidak kenal Suprapto.

Dia mengatakan banyak uraian jaksa penuntut umum terkait Suprapto yang tidak berdasarkan fakta. Mereka menilai dakwaan sengaja disusun hanya agar

Mario dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman.

Selain itu, Mario mengaku tidak pernah menjanjikan uang kepada Djodi dan tidak tahu mengenai pemberian Rp 150 juta kepada Suprapto melalui Djodi. Dia juga membantah menerima uang dan meminta fee Rp 1 miliar dari kliennya bernama Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja yang melaporkan Hutomo ke polisi. Namun, Mario mengaku memberikan Rp 30 juta kepada Djodi melalui Deden untuk mendapat informasi mengenai apakah sudah ada putusan dari MA terhadap kasus Hutomo.(KOMPAS.COM)

KEPALA PPATK MUHAMMAD YUSUF:

PPATK Temukan Rekening Mencurigakan Milik Akil Mochtar JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan ada sejumlah aliran besar dana dari beberapa rekening kepada tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan Gunung Mas, Akil Mochtar, selama tiga tahun terakhir.

"Rekening milik Ketua MK nonaktif, Akil tergolong mencurigakan. PPATK menemukan ada transaksi hingga Rp10 miliar pada rentang 2010 hingga 2013. Namun kami belum bisa mengungkapkan secara rinci, karena hasil audit akan kami serahkan kepada lembaga terkait, seperti KPK, " kata Kepala

PPATK Muhammad Yusuf di gedung DPR, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Yusuf melanjutakan kandungan yang ada pada rekening Akil ternyata diluar profile. Karena sebagai hakim itu kelihatan berapa penghasilannya.

Sehingga ini perlu diserahkan ke penegak hukum.

Diakuinya, hasil audit ada yang sudah diserahkan, bahkan ada yang masih diproses. "Saya nggak bisa bicara detail, tetapi jumlahnya bisa miliaran rupiah. Nominalnya di atas Rp 10 miliar, yang kita punya sejak 2010 hingga 2013," kata Yusuf.

Bukan hanya Akil yang dilacak PPATK. Transaksi yang dilakukan anggota keluarga juga ditelusuri

termasuk menelaah penyetor ke dalam rekening Akil. Tapi, belum ada kesimpulan apa-apa dari penelusuran transaksi oleh anggota keluarga Akil maupun pihak penyetor dan pihak ketiga lain. Ia pun menargetkan analisis dapat diselesaikan dalam waktu cepat, ungkapnya.

Yusuf menegaskan tidak semua laporan PPATK merupakan perbuatan pidana. Makanya diperlukan klarifikasi maupun tindak lanjut dari aparat penegak hukum.

Sebagaimana diketahui, Akil memiliki usaha keluarga atas nama istrinya yaitu CV Ratu Samagat yang diduga sebagai tempat pencucian uang.

Diduga ada ratusan miliar rupiah mengalir ke rekening perusahaan CV Ratu Samagat. “Kita juga menemukan ada uang di rekening CV atas nama istrinya. Nanti kita lihat dari mana saja uang itu berasal setiap disetor, apa saja alasannya, mengapa jumlahnya begitu besar, nanti penegak hukum yang klarifikasi,” ucap Yusuf.

Selain pihak keluarga dan pihak ketiga, tambah dia, terhadap hakim MK yang dicurigai melakukan hal serupa akan ditelusuri pula. Namun PPATK, akan menggunakan skala prioritas. Pasalnya waktu yang dimiliki PPATK terbilang pendek, berpacu dengan penyidikan yang

berjalan di KPK. “Semua pihak yang kita anggap perlu, akan kita telusuri.

Kan ada hakim panel, nanti kita lihat, kita bergerak,” ujarnya.

Perihal adanya aliran dana mencurigakan di rekening milik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Ketua PPATK mengaku belum menyelidikinya. Alasannya, saat ini PPATK sedang memproses aliran dana mencurigakan pada rekening milik adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak yang melibatkan Akil. "Sedang kami proses 6dan masih analisis," ujarnya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

SUMUT

KPK Tanggapi Surat LSM Peduli Asahan KISARAN - Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia menanggapi surat DPP LSM Peduli Asahan (PedAs) Nomor:022/DPP-LSM PedAs/ VIII/2013 tentang penyalagunaan kenderaan dinas yang dipakai oleh pejabat di Kabupaten Asahan.

Surat KPK bernomor:R-3277/4043/09/2013 tertanggal 27 September 2013 ditanda tangani Annies Said Basalamah a.n Pimpinan,Plt.Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

KPK mengimformasikan bahwa pengaduan tersebut menjadi bahan informasi bagi bidang pencegahan KPK. Sebagaimana isi Surat Nomor 022/ DPP-LSM PedAs, bahwa banyak pejabat di Asahan yang mendapat fasilitas kenderaan dinas operasional di salah gunakan atau tidak tepat pemanfaatannya seperti untuk keperluan di luar kepentingan dinas/di luar jam kerja.

Kenderaan dinas yang di biayai oleh rakyat seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada hari kerja/kantor, bukan di bawa pulang ke rumah menjadi kenderaan pribadi bahkan tanpa merasa bersalah oleh penggunanya.

Puluhan kenderaan dinas operasional Pemkab Asahan yang seharusnya berplat merah di ganti menjadi plat hitam. Sekretaris LSM Peduli Asahan, Eka Suciono mengatakan, surat yang mereka terima dari KPK merupakan apresiasi buat lembaga ini dan juga masyarakat Asahan.

"Apa yang telah di pertontonkan oleh para pejabat di kabupaten ini bertolak belakang dengan visi dan misi Pemkab dalam menata dan mengelola pemerintahan yang amanah, bersih, dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan prima untuk mendorong percepatan pembangunan," kata Eka pada Jumat pekan lalu.

Menurutnya, banyak pejabat Asahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak amanah, patuh dan taat terhadap aturan kerja. Penggunaan kenderaan operasinal dinas di luar keperluan dinas apa lagi merubah plat hitam seolah kenderaan milik pribadi merupakan pelanggaran terhadap peraturan, penyalah gunaan wewenang dan di katagorikan melanggar UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 2001 tentang tindak pidana korupsi. (BAL)

MEDAN - Koordinator Forum Indonesia Bangkit (FIB), Irwan H Daulay mengatakan, sungguh ironis nasib Provinsi Sumatera utara, di saat mengalami pemadaman listik berkelanjutan akibat kekurangan pasokan, Presiden RI malah meresmikan 4 PLTU yg sudah over kapasitas di Jawa timur, Jawa tengah dan Propinsi Banten dengan total daya terpasang 2.550 MWatt, Kamis pekan lalu.

“Ini jelas diskriminasi pembangunan pembangkit listrik dan hal ini sangat tidak fair apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Sumut, di Sumut daya listrik sudah pada tahap kritis, itu telah merugikan masyarakat secara kolektif dan mengganggu program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Sumut tertinggal dibanding Propinsi lainnya padahal SDA dan SDM Sumut sangat berlipat ganda,” paparnya.

Dia menambahkan, jika hal tersebut dibiarkan berlarut, kepercayaan terhadap Pemerintah akan melemah dan dapat menjadi ancaman stabilitas.

“Apalagi dalam waktu dekat Pemilu dan Pilpres akan digelar, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya agar Pemilu dan Pilpres berlangsung damai dan legimate.

Namun jika kepercayaan kepada pemerintah melemah otomatis Pemilu dan Pilpres tidak lagi menjadi ajang perhelatan demokrasi yang sakral bagi masyarakat, dan hal ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI,” ungkapnya.

Irwan menuturkan, untuk Sumut sampai dengan saat ini masih kekurangan pasokan listrik sekitar 600 MWatt dari jumlah daya yang tersedia sekitar 1.400

mwatt.

“Kenyataan ini sangat ironis ketika pemerintah mengkampanyekan percepatan pembangunan perekonomian melaluai proyek MP3EI, ternyata di Sumut ada 300 lebih pabrik yang belum beroperasi karena belum tersambungi daya listrik, hal ini sudah lama dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha di Sumut kepada Pemerintah dan PLN tapi sama sekali tidak ditindaklanjuti,” ujarnya lagi.

Dia menjelaskan kenyataan ini, sempat membuat pelaku usaha geram dan mengancam akan memindahkan lokasi investasinya keluar dari Sumut jika persoalan defisit daya listrik tidak diselesaikan. “Di pihak lain akibat kelambanan pemerintah dan PLN ini dari sekitar 5000 desa di Sumut, terdapat sekitar 870 desa yang belum di aliri listrik.

Ini sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan krusial bagi daerah dalam mensejahterakan rakyatnya,” kata Irwan yang juga Dosen FT Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Unimed.

Sementara itu, Pjs Ketua Kadin Sumut, Tohar Suhartono menegaskan, kebutuhan pasokan listrik per harinya bagi industri di Sumut mencapai 800 sd 900 MWatt.

“Untuk keseluruhan kebutuhan listrik di Sumut dibutuhkan sekitar 1.600 MWatt ditambah cadangan 30 persen, jadi setidak-tidaknya Sumut harus memiliki pembangkit atau pasokan dengan kapasitas terpasang sekurang2nya 2.080 MWatt, sementara yang tersedia hanya sekitar 1400 MWatt, itupun sering tidak terpenuhi akibat adanya gangguan dan perawatan rutin jaringan dan pembangkit,” jelasnya.(MEI)

Kembalikan Kebebasan dan Kemandirian BPK

LBH Medan Minta Segera Proses Dugaan Korupsi Walikota Sibolga MEDAN - Dugaan korupsi pengadaan lahan Rusunawa yang menggunakan dana APBD 2012 oleh walikota Sibolga sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik Kejatisu pada Agustus lalu.

Menurut penjelasan pihak penyidik Kejatisu dari pemberitaan media menyebutkan bahwa status pemeriksaan terhadap walikota Sibolga itu masih ditetapkan sebagai saksi, tapi tidak menutup kemungkinan walikota Sibolga bisa dipanggil kembali untuk diperiksa.

LBH Medan berharap kepada pihak penyidik Kejatisu untuk segera merealisasikan panggilan selanjutnya agar tidak menimbulkan opini negatif masyarakat kepada penyidik Kejatisu.

Dan kalau memang benar hasil dari pemeriksaan penyidik Kejatisu ternyata

Pemerintah Diskriminasi Pembangunan Listrik

ada keterlibatan Walikota Sibolga dengan dugaan Korupsi pengadaan lahan Rusunawa itu, maka penyidik Kejatisu harus segera memprosesnya secara hukum tanpa diskriminatif.

"Namun kita menyayangkan, sampai dengan saat ini, sudah dua bulan pasca pemeriksaan walikota Sibolga itu, tidak ada perkembangan yang signifikan sudah sejauh mana hasil penyidikan Kejatisu terhadap kasus dugaan korupsi itu. Kita sangat berharap Kejatisu tetap memproses kasus ini, jangan sampai dibiarkan atau di diamkan begitu saja.

Karena apabila kasus ini terbukti ditemukan adanya keterlibatan walikota Sibolga atas dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rusunawa itu, maka walikota Sibolga harus segera diproses hukum," kata Muhammad Khaidir F. Harahap SH pada Jumat pekan lalu.

Selain merupakan suatu prestasi bagi Kejatisu, tentunya masyarakat pasti akan memberi acungan jempol kepada Kejatisu yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara. LBH Medan mengharapkan jangan sampai kasus ini diambil alih oleh KPK, seperti kasus-kasus korupsi lainnya. "Oleh sebab itu kita mendorong sembari meminta kepada penyidik Kejatisu untuk segera membuat panggilan lanjutan kepada walikota Sibolga serta pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rusunawa di Sibolga tersebut," katanya.

Seperti diketahui, penyidik Kejatisu menemukan adanya indikasi mark up belanja modal pada pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 M2 di Jalan

Merpati, Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kota Sibolga pada Pemko Sibolga TA 2012 sebesar 5,312 miliar.

Dugaan mark-up ini terlihat pada harga nilai pembelian lahan dari warga pemilik tanah.

Untuk pengadaan tanahnya sudah ada ketentuan yang baru tahun 2012, namun belum ada peraturan pelaksananya.

Awalnya tanah itu dibeli dengan harga Rp 1,5 miliar, kemudian berikutnya Rp 5,3 miliar sehingga total Rp 6,8 miliar dari APBD 2012.

"LBH Medan meminta Kejatisu segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini dan berharap proses penyelidikan dan penyidikannya tidak berpihak, transparan, adil dan objektif agar proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pungkas Khaidir. (MEI)

MEDAN - Maraknya praktek korupsi di Indonesia yang sudah mencapai titik kritis, menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan lembaga pemerintah, birokrasi maupun institusi penegak hukum dalam mewujudkan prinsip integritas dan akuntabilitas. Hal ini diperburuk dengan keterlibatan para politisi dan pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dengan mengambil keuntungan dari lemahnya penegakan hukum serta sistem pengawasan pengelolaan keuangan negara. Bahkan praktekpraktek korupsi yang marak terjadi dianggap sebuah kewajaran. Untuk itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan solid untuk memberantas dan membumihanguskan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, fungsi pengawasan memegang peranan penting dalam melaksanakan fungsi “check and balance” dalam tata-kelola organisasi baik di pemerintah maupun swasta. Akan tetapi dalam realitasnya, pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih sangat lemah dan buruk, terutama di bidang keuangan negara. Akibatnya, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30-40 persen dari APBN. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang berwenang memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, BPK memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam lingkup tata kelola keuangan negara. Dalam UU No15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, secara rinci, BPK memiliki tugas melakukan (1) pemeriksaan keuangan, (2) pemeriksaan kinerja, dan (3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK juga berperan melakukan pengawasan kepada L/K/D/I untuk melihat kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan sesuai dengan fungsi L/K/D/I sebagai pelaksana jalannya

penyenggaraan negara. Akan tetapi, Kewenangan dan tanggung jawab yang penting dan besar ini tidak menghasilkan kinerja dan hasil yang optimal yang mendorong terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Agar prinsip dan fungsi pengawasan dapat diselenggarakan secara maksimal, kedudukan kelembagaan BPK haruslah bebas dan mandiri dari dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok BPK, dan tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga negara lainya dan kekuasaan politik yang ingin mengkerdilkan wewenang, fungsi, dan tugas pengawasan BPK. Mengingat pentingnya independensi dan kebebasan BPK, gerakan koalisi masyarakat sipil ingin mendesak adanya perubahan atas UU No 15/2006 tentang BPK dengan visi untuk mewujudkan kedudukan kewenangan BPK sebagai lembaga negara yang mandiri dan bebas dari campur tangan kepentingan politik.

Untuk itu, Kemitraan bekerja sama dengan Seknas Fitra, Masyarakat Transparansi Indonesia, Transparency International Indonesia, PSHK dan Indonesia Corrruption Watch, serta Fitra Sumut yang tergabung dalam Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) berencana melakukan advokasi di DPR RI dalam mereformasi Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK. Dengan perubahan UU ini, harapannya, BPK dapat berperan secara konkrit dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk membangun suara masyarakat sipil yang solid, berbagai kegiatan di berbagai kota, di antaranya Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta telah dilakukan dalam menyusun “policy briefs” kepada DPR RI. Dalam kegiatan ini, Kemitraan dan KUAK berharap mampu menghasilkan: 1) daftar masukan/rekomendasi masyarakat sipil untuk advokasi kebijakan perubahan UU No 15/2006 tentang BPK 2) terbangunnya dukungan media dan publik terhadap upaya advokasi masyarakat sipil untuk revisi UU No 15/2006 tentang BPK. (MEI)

AKUISISI SEDANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Hentikan Sementara Operasional PT Inalum MEDAN - Saat ini upaya akuisisi sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia atas PT Indonesia Asahan Alumuniaum yang berada di wilayah administratif Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. PT Inalum mulai di dirikan sejak 6 Januari 1976 dengan status penanaman modal asing (PMA).

Komposisi kepemilikan saham ( 41,12% Indonesia dan 58.88% dimiliki Jepang). Dengan luasan power plant (Paritohan) 320.000 m2 dan Smelting Plant (Kuala Tanjung) 2.050.000 m2.

Per 1 November 2013 ini akan di ambil alih oleh pemerintah Indonesia sepenuhnya dalam format Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Beberapa bulan yang lalu Walhi Sumatera Utara meminta agar sebelum dilakukan proses akuisisi dilakukan lebih dulu audit lingkungan secara menyeluruh.

Permintaan ini didasarkan dengan beberapa argumen guna memastikan bahwa paska operasinya PT Inalum benar adanya tidak mencemari lingkungan setempat. Hasil penilaian proper terakhir juga menjadi dasar rujukan perlunya dilakukan audit lingkungan.

Saat ini proses akuisisi sedang dilakukan oleh pemerintah, Walhi Sumut sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsen dengan persoalan lingkungan berharap paska PT Inalum di akuisisi sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia di hentikan

sementara operasinya. Selama proses penghentian sementara tersebut Pemerintah melalui lembaga independent nasional dan internasional dapat melakukan audit lingkungan.

"Jika hasil audit lingkungan tersebut positif bahwa PT Inalum telah mencemari lingkungan maka pemerintah dapat mengajukan keberatan melalui gugatan hukum dengan tuntutan recovery lingkungan setempat dan beberapa mekanisme kompensasi lain. Jika hasil audit lingkungan negatif maka pemerintah segera melakukan revitalisaasi berbagai instalasi operasi produksi dan penanganan limbah guna memastikan bahwa proses produksi tersebut betulbetul tidak mencemari

lingkungan. Jika ini dilakukan maka operasional PT Inalum paska akuisisi akan lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan publik nasional dan internasional," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Kusnadi pada Jumat pekan lalu.

Seperti diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara saat ini masuh defisit energi listrik sekitar 300 MW. Selama proses penghentian sementara tersebut maka produksi energi listrik yang dihasilkan dari PT.Inalum sebesar 630 MW tersebut dapat disalurkan sepenuhnya untuk menjawab kebutuhan krisis energi listrik yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan begitu maka pemerintah dapat mengurangi

biaya overhead dalam jumlah besar atas beban biaya sewa genset dan konsumsi solar untuk operasional genset. Jika ini dilakukan maka seluruh roda ekonomi di Provinsi Sumatera Utara akan bergairah, UKM meningkat, gesekan sosial menurun dan produktivitas kerja meningkat. Lalu, surplus energi listrik tersebut sebesar 360 MW jangan buru-buru di jual ke Singapura atau Malaysia.

Kenapa, karena surplus energi listrik ini akan mendorong pihak-pihak pemilik modal berbisnis di Provinsi Sumatera Utara. Kalau ada anggapan bahwa penutupan sementara atas PT Inalum akan menambah pengangguran itu salah total.

Mereka adalah tenaga

profesional, tentunya dapat difasilitasi oleh pemerintah untuk disalurkan keindustri strategis di Indonesia. Mereka pasti bangga sebagai anak bangsa dapat berperan serta dalam mengatasi persoalan krisis listrik yang akut di Sumut. Harus diingat juga bahwa sekitar 13.5 juta penduduk Provinsi Sumatera Utara yang kekurangan pasokan listrik Pandangan bahwa jika kebutuhan energi listrik sudah terpenuhi sekarang maka akan melemahkan upaya pemerintah dalam mendorong renewable energy, itu juga keliru. Kenapa, karena trend permintaan akan energy listrik selalu meningkat setiap tahun. Pasar energi listrik sudah jelas proyeksinya kedepan.

Persoalan lambat tumbuhnya

sektor renewable energy lebih banyak disebabkan karena harga pembelian (feed in tariff / KWh) dari pemerintah yang rendah.

Oleh karena itu maka pemanfaatan renewable energy tetap harus dilaksanakan. Kapan PT. Inalum dioperasionalkan kembali?. PT Inalum dioperasionalkan kembali setelah Provinsi Sumatra Utara telah mengalami surplus energi listrik.

Besarnya surplus energy sebanyak 30 persen setelah dipakai PT.Inalum. Oleh karena itu, Walhi Sumatera Utara minta gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho berani untuk meminta kepada Mentri BUMN Dahlan Iskan untuk menghentikan sementara operasional PT Inalum. (MEI)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

LIPSUS

DITAHAN KPK ANDI MALLARANGENG TERSENYUM

MANTAN Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng ditahan. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana proyek Hambalang, dijebloskan dalam penjara usai menjalani pemeriksaan secara intensif selama hampir enam jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai diperiksa pada Kamis pekan lalu sekitar pukul 16.00 WIB, eks juru bicara Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dengan mengenakan baju batik yang dibalut rompi berwarna oranye dengan tulisan "Tahanan KPK" . Dengan wajah tersenyum sesuai ciri khasnya, bekas Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat hanya memberi komentar sedikit.

"Hari ini saya mulai menjalani penahanan sesuai ketentuan KPK. Saya terima ini sebagai proses percepatan kasus ini," kata Andi sambil berjalan menuju mobil tahanan KPK yang mengantarkannya ke Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK, yang ada di basement gedung KPK Jakarta.

"Harapan saya ya, segera bisa dibawa ke pengadilan yang adil dan kebenaran bisa terungkap, yang salah salah, yang benar ya benar.

Terimakasih," sambungnya.

Andi yang didampingi sejumlah kolega, antara lain mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ifdhal Kasim, nampak tegar dan siap ditahan selama menjalani pemeriksaan.

Karena Andi sudah menyiapkan tas koper berisi pakaian, serta perlengkapan sehari-hari.

Tak lama kemudian, kuasa hukum Andi, Harry Pontoh dan Ifdhal Kasim, masuk ke dalam rutan. Setelah itu, sopir dan ajudan Andi menurunkan enam koper dan tas, sebuah batik, dan sejumlah buku, di depan rutan KPK. Barangbarang tersebut akan diserahkan untuk Andi. "Buku-buku bacaan bapak saja," ujar ajudan Andi.

Politisi kawakan ditahan untuk 20 hari pertama setelah hampir satu tahun ditetapkan sebagai tersangka. KPK mengumumkan penetapan tersangka Andi pada 6 Desember 2012. Hingga hari terakhir, Andi sudah tiga kali diperiksa sebagai tersangka. Namun, pada dua pemeriksaan sebelumnya, KPK menilai belum perlu untuk menahan Andi.

"Keputusan penahanan merupakan penilaian penyidik secara obyektif maupun subyektif. Masih ada informasi baru yang perlu didalami sehingga pada pemeriksaan kedua yang berlangsung pekan lalu KPK belum menahan Andi," papar juru bicara KPK Johan Budi SP. Rizal Mallarangeng, adiknya menjelaskan Andi hanya minta dibawakan buku yang bisa dibaca di malam hari. "Ia tadi pesan minta bukunya Dan Brown (berjudul) Inferno, semoga saya bisa mengirim buku tersebut. Jadi dia bisa membaca buku tersebut malam ini di dalam sel," kata Rizal di kantor KPK. Namun belum jelas apakah buku bisa disampaikan malam ini. Pasalnya, kata Rizal, ia baru mendapatkan izin menjenguk pada Senin pekan ini.

Ditambahkan keluarga besar sudah legowo dengan penahanan Andi. "Kami dan keluarga menerima dengan besar hati. Penahanan ini sebagai proses mempercepat persidangan. Di pengadilan nanti bisa dilihat apakah Andi bersalah atau tidak.

Meski demikian, Rizal tetap bersikukuh kakaknya tidak bersalah dalam kasus Hambalang ini.

"Kami akan bela diri sebaik mungkin. Kami meminta hakim untuk menentukan secara adil. Nggak ada dasar jadikan Andi sebagai tersangka," tandas Rizal.

Kasus Hambalang Dalam kasus Hambalang, Andi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Menurut perhitungan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar Rp 463,6 miliar.

Nama Andi juga disebut ikut bertanggung jawab. Bahkan Andi

Pengacara Minta Kesehatan Andi Diperhatikan

disebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai menteri dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Sekretaris Kemenpora pun mengusulkan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. Padahal itu melampaui kewenangan Ses Kemenpora.

Pria berkumis tebal yang selalu berpakaian batik lengan panjang itu, juga disebut tidak melaksanakan wewenangnya dalam penetapan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di atas Rp 50 miliar.

Dia dinilai membiarkan Sekretaris Kemenpora melakukan penetapan pemenang lelang proyek Hambalang ini.

Akibat perbuatannya, Andi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Juga, Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang meyebabkan kerugian negara.

Sementara Pasal 2 Ayat (1) melakukan pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Selain Andi, KPK juga menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Sementara, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Namun hingga detik ini, Anas Urbaningrum belum ditahan.(ENDY)

LUHUT Pangaribuan, pengacara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, berharap agar kesehatan kliennya diperhatikan KPK selama Andi ditahan di Rumah Tahanan KPK. Andi ditahan setelah 10 bulan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang.

“Kita berharap bahwa

informasi mengenai perkembangan dunia luar melalui pemberitaan.

“Sedikit ada keluhan, barangkali ketentuannya memang begitu, dia tidak ada informasi, tidak ada televisi di dalam, tidak ada koran di dalam, jadi itu yang dikatakan tadi. Tapi buku bisa dia baca,” tutur Luhut.

Sejauh ini, menurut Luhut, Andi menerima penahanannya. Pihak Andi pun tidak berniat mengajukan keberatan atas penahanan yang dilakukan KPK sepanjang penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur. Andi berharap agar proses penahanan ini dapat mempercepat penuntasan kasusnya.

“Buat dia (Andi), lebih cepat dibuktikan siapa yang bersalah dalam perkara ini, lebih baik, dan dia tidak pernah menantang kewenangan KPK untuk melakukan penahanan, tapi poinnya penahanan harus dilakukan secara benar,” ujar Luhut.

(KOMPAS.COM)

Partai Demokrat Jamin Tak Intervensi WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan partainya tak akan mengintervensi proses hukum yang sedang dijalani mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Nurhayati mengaku menyerahkan semuanya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini KPK yang akan menyelidiki, menyidik, kami harap bisa mengungkap kasus. Masyarakat bisa melihat. Partai Demokrat dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak intervensi, pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda di pemerintahan SBY," jelas Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Pihak Partai Demokrat tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. "Masyarakat juga jangan berpolemik, biarkan KPK melaksanakan tugas menangani Hambalang," tambahnya.

Partai Demokrat, diakui Nurhayati, akan terus mendukung secara moril dan menyediakan bantuan hukum apabila Andi membutuhkan. Nurhayati yakin Andi pun ingin kasus ini segera tuntas.

Andi Mallarangeng melepas jabatan menteri dan sebagai pengurus Partai Demokrat pada Jumat, 7 Desember 2012. Andi adalah Sekretaris Dewan Pembina dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. (METROTVNEWS.COM)

PERJALANAN KEHIDUPAN SI KUMIS TEBAL ANDI Alifian Mallarangeng merupakan anak sulung dari Andi Mallarangeng-Andi Asni Patoppoi.

Dia dilahirkan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 14 Maret 1963. Dari bapaknya itu, darah politik mengalir di tubuh Andi Alifian. Andi Mallarangeng yang wafat ketika Andi Alifian berusia sembilan tahun, adalah Wali Kota Pare-Pare termuda. Andi menjabat kepala daerah saat usianya baru 32 tahun.

Selang beberapa tahun, ibunya Andi Alifian, Asni Patoppoi wafat.

Dia kemudian dibesarkan kakek dari ibunya, Andi Patoppoi yang merupakan mantan Bupati Grobogan, Jawa Tengah dan juga Bupati Bone, Sulawesi Selatan.

Andi kemudian melajutkan kuliah di Universitas Gajah Mada, dan meraih Doktor Ilmu Politik dari Nothrern Illinois, Amerika Serikat. Pulang dari AS, karirnya melesat di dunia akademik. Andi diplot menjadi Dosen FISIP Universitas Hasanuddin. Namun, dia kemudian merantau ke Jakarta pada 1999, dengan menjadi dosen Institut Ilmu Pemerintahan.

Keikutsertaan Andi dalam gerakan reformasi membawa karir Andi lebih meninggi. Dirinya dipercayai menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1999.

Setelah dibentuknya Kementerian Otonomi Daerah dalam Pemerintah era reformasi, Andi mengundurkan diri dari KPU dan bergabung sebagai staf ahli Menteri Negara Otonomi Daerah (1999-2000), Ryaas Rasyid. Namun belakangan, Kementerian itu dibubarkan.

juga perlu kesehatannya karena kalau sudah berumur, perlu juga kesehatannya diperhatikan agar saat memberikan keterangan kepada penyidik baik,” kata Luhut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat pekan lalu seusai menjenguk Andi.

Luhut mengatakan, kliennya dalam keadaan sehat setelah menginap sehari di Rutan KPK. Andi, katanya, berbagi kamar dengan dua tahanan yang lain.

“Dia di dalam satu kamar bertiga, cukup baik, artinya di dalam tahanan sesuai ketentuan di sana,” ujarnya.

Selama berada di rutan, menurutnya, Andi tetap rajin berolahraga. Dia juga mengisi hariharinya dengan membaca buku.

Kendati demikian, menurut Luhut, ada hal yang dikeluhkan kliennya selama berada dalam tahanan. Dia mengatakan, selama ditahan di Rutan KPK, Andi kurang mendapatkan

Ayah tiga anak ini kemudian mengembangkan ide tata pemerintahan yang baik sebagai Chair of Policy Committee pada Partnership for Govermance Reform in Indonesia (2000-2002).

Ia juga tercatat pernah mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan bersama Ryas Rasyid pada 2002. Andi hanya bertahan dua tahun, dan kemudian keluar.

Karir Andi pun terus melejit, saat dia didaulat jadi Juru Bicara Presiden 2004-2009. Setelah itu, Ia pun tercatat sebagai kader Partai Demokrat dengan posisi sebagai salah satu Ketua DPP dan turut bintangi Iklan partai yang menolak korupsi. Dinilai memiliki kapasitas yang bagus dalam dunia olahraga, si kumis tebal diangkat Presiden menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga ke-10 menggantikan Adhyaksa Dault. Jabatan itu seakan menjadi titik puncak karirnya.

Lantaran, dengan jabatannya itu, Andi justru terjebak pusara korupsi, dan berujung di kamar tahanan KPK. Andi juga memiliki harta yang berlimpah. Hal itu tercatat dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andi yang diserahka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 November 2009.

Total harta kekayaan Andi saat itu, tercatat senilai Rp15,626 miliar.

Harta tersebut terbagi dalam harta tak bergerak dan bergerak. Harta tak bergerak Andi berupa bangunan dan tanah dihitung sebesar Rp 5,47 miliar.? Rumah tersebut berada di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar.

Adapun harta bergerak, Andi

Presiden Dukung KPK

tercatat memiliki tiga mobil, yakni Honda CRV tahun 2009 senilai Rp330 juta, Suzuki APV senilai Rp150 juta, dan sebuah sedan Toyota Vios senilai Rp105 juta.

Andi juga diketahui mengkoleksi logam dan batu mulia. Logam mulia senilai Rp500 juta dan batu mulia senilai Rp250 juta. Dia juga diketahui menyimpan benda antik senilai Rp25 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp155 juta.

Andi melaporkan dirinya menyimpan surat berharga yang nilainya mencapai Rp7,25 miliar. Dia juga menyimpan giro senilai Rp1,53 miliar dan valuta asing berupa dollar Amerika sebanyak 44,2 ribu dollar AS. Dia juga disebutkan memiliki utang sebanyak Rp140 juta. Utang itu berupa pinjaman barang senilai Rp139 juta dan tagihan kartu kredit senilai Rp1 juta. Namun, setelah laporan LHKPN itu, Andi yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2012 silam, ternyata belum menyerahkan lagi jumlah hartanya kepada KPK. (ENDY)

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Hambalang. Karena itu, ketika mantan menteri pemuda dan olahraga Andi Malarangeng ditahan KPK, Presiden SBY mendukung keputusan hukim itu.

"Tentu Presiden mendengar, Pak Andi Alfian Malarangeng ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Telah diperlihatkan langkah kooperatif Pak Andi terkait proses kasus Hambalang," ujar Juru Bicara Presiden Julian Pasha di Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis malam pekan lalu.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 6 Desember 2012, KPK akhirnya menjebloskan mantan juru bicara presiden itu ke sel. Anggaran proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat, sebenarnya hanya Rp 125 miliar, namun kemudian menggelembung menjadi Rp 1,2 triliun.

Menurut Julian, Presiden SBY tidak akan mencoba membela Andi, meski dikenal memiliki hubungan dekat. Dia menegaskan, posisi pemerintah mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk menuntaskan kasus korupsi Hambalang.

"Pak Andi konsisten membantu proses

jalan di KPK. Itu patut diapresiasi," ujarnya.

Anas: Saya Seribu Persen Siap Ditahan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku seribu persen siap jika ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersbut disampaikan Anas menyusul telah ditahannya tersangka lain, Andi Mallarangeng oleh KPK. "Saya seribu persen siap (ditahan KPK)," kata Anas di kediamannya di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Hanya, menurut Anas, penahanan oleh KPK harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan keobyektifan. Dengan begitu, kebenaran, menurutnya, dapat ditegakkan. "Jadi tidak boleh dipaksa, dicari bagaimana harus bersalah," lanjut Anas.

Menurut Anas, seseorang boleh atau dapat ditahan dengan alasan agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan agar tidak mengulangi perbuatannya. Penahanan, menurutnya, harus berdasarkan ketiga hal tersebut sehingga memiliki urgensi secara hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Anas kembali lagi membantah telah menerima pemberian dari proyek Hambalang. Anas yakin dirinya bersih dan tidak melakukan tindak pidana apa pun.

Sebelumnya, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Anas diduga menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. (KOMPAS.COM)

KPK POS

6

LJK Tes CPNS Aceh Tamiang Diperiksa Di Jakarta ACEH TAMIANG - Lembaran Jawaban Komputer(LJK) peserta tes calon pengawai Negeri Sipil (CPNS) formasi umum dan formasi honorer K-2 Di Kabupaten Aceh Tamiang Akan di periksa di kantor kementrian berdayagunaan Aparatur,Birokrasi dan reformasi (Menpan), BKN pusat dan konsorsium pengurus tinggi (PT) di Jakarta.

Hal ini diterangkan Ka.BKPP Aceh Tamiang, Ahmad As’adi menjawab wartawan sesuai mengikuti rapat koordinasi SKPK di kantor Bupai Aceh Tamiang.

Ahmad menerangkan,untuk tes CPNS formasi umum atau rekrutmen bagi guru SD, SMA, SMK jumlah yang di terima sebanyak 30 orang.sedangkan pesrta yang mendaftarkan melalui online sebanyak 2.150 orang. namun yang sudah mendaftarkan diri memasukan berkas hanya 258 orang peserta yang akan mengikuti testing penerimaan CPNS formasi umum di jadwalkan berlangsung pada 3 November 2013.

Sementara itu,imbuh Ahmad, untuk penerimaan CPNS formasi K-2 yang akan mengikuti ujian tes CPNS untuk formasi ini sebanyak 1.411 orang peserta akan ikut

testing pada 3 November 2013. ”Jumlah yang akan diterima belum di ketahui secara pasti untuk Kabupaten Aceh Tamiang, namun secara nasional jumlah yang akan di terima hanya 30 persen dari jumlah 60 ribu lebih peserta testing CPNS untuk K-2,”rinci ka.BKPP Aceh Tamiang itu seraya menambahkan jumlah peserta sebanyak 1.411 orang peseta itu pengumumannya disampaikan menpan kepada Bupati Aceh Tamiang.

Ahmad juga menerangkan pada pihaknya sudah memberangkatkan petugasnya ke BKN pusat untuk mengambil nomor tes bagi peserta yang memenuhi syarat untuk ikut tes dikelola oleh BKN pusat atas usul Bupati Aceh Tamiang.

“Kelulusan CPNS formasi umum dan formasi K-2 ditentuka oleh BKN pusat dan menpan di jakarta,karena itu LJK bagi peserta tes di periksa oleh BKN pusat, Menpan dan konsorsium perguruan tinggi di jakarta,”kata Ahmad.

Karena itu ka.BKPP Aceh Tamiang itu juga melalui Wartawan menghimbau kepada semua pihak yang mengikuti tes CPNS di Aceh Tamiang supaya selalu waspda.(BSO)

Asisten III Drs.Irfan kamal,M,SI Tutup SKP ACEH TIMUR - Asisten III Setdakab Aceh Timur Drs. Irfan Kamal, M.Si menutup Diklat Penutupan Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang selenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan, Pelatihan (BKPP) Aceh Timur di Aula SKB Idi Timur, Jumat 11 Oktober 2013.

Dalam sambutannya, diklat yang telah diikuti oleh peserta dari seluruh kecamatan di Aceh Timur bertujuan untuk mempersiapkan aparatur pemerintahan yang handal serta memiliki kompetensi manajeral yang baik, terutama dalam menghadapi tatacara pengisian DP3 model terbaru yang akan berlaku tahun 2014 mendatang.

Oleh karenanya, Irfan Kamal mengharapkan, ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan dapat ditransper kepada rekan-rekan kerja di kecamatan. Komitmen yang paling penting adalah pening-

katan kompetensi diri secara khusus guna peningkatan kinerja institusi secara umum.

Namun demikian, kata Irfan Kamal, belajar perlu dipupuk dan terus dipelihara untuk mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. ‘Tugas kita adalah melayani masyarakat dalamberbagai situasi.

Mari kita tingkat mutu pelayanan kita kepada masyarakat, dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan,’ sebut Irfan Kamal.

Dia kembali berharap, agar para peserta diklat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dalam diklat ini untuk ditetapkan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintahan ditempat tugas masing-masing. ‘Namun yang paling penting lagi adalah tingkatkan disiplin dalam bekerja, sehingga tidak ada tugas yang terabaikan,’ tutup Irfan Kamal.(BSO)

DPRK Singkil Gelar Sidang Kilat SINGKIL - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Kamis (17/10) menggelar sidang paripurna yang berlangsung hanya sekitar lima menit. Sidang wakil rakyat itu, beragendakan paripurna penyampaian pendapat umum anggota DPRK terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati pada APBK Aceh Singkil, tahun anggaran 2012.

Penyebab sidang berlangsung kilat lantaran, tidak ada seorangpun anggota dewan menggunakan haknya menyampaikan pandangan terhadap laporan pertanggung jawaban bupati. Pimpinan sidang Wakil Ketua DPRK, H Amirul M Bahar, ketika mempertanyakan adakah anggota Dewan menyam-

paikan pandanganya, tidak ada yang menjawab.

Setelah tiga kali pimpinan sidang mengulang pertanyaan yang sama. Barulah anggota dewan menjawab tidak ada.

"Infomasi dari Sekwan tidak ada anggota dewan yang menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati. Saya pertanyakan, apakah sudah ada diantara rekanrekan anggota dewan yang akan menyampaikan pandangan umumnya? Tolong dijawab ada atau tidak," tanya Amirul.

Sikap wakil rakyat tersebut, sangat disayangkan lantaran salah satu fungsi pengwasan terhadap penggunaan anggaran berlalu begitu saja.(SI)

Perpu MK Diteken SBY, Ini Isinya JOGYAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ihwal Mahkamah Konstitusi di Istana Gedung Agung, Yogyakarta, Kamis malam, 17 Oktober 2013.

SBY mengutus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk menyampaikan garis besar isi Perpu. Djoko didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Adapun Presiden SBY berada di dalam istana.

“Malam ini Presiden telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” kata Djoko saat menyampaikan isi Perpu.

Menurut Djoko, setidaknya ada tiga substansi utama dalam

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

Perpu. Pertama, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang baik, ada perubahan dalam persyaratannya sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf i. Syaratnya, seseorang tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Kedua, Perpu memuat penyempurnaan mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. “Sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai harapan dan opini publik,” kata dia.

Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden didahului oleh proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan panel ahli.(TI)

Bupati Aceh Timur Serahkan 44 Hewan Qurban ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M Thaib menyerahkan 45 hewan qurban yang terdiri dari 43 sapi (lembu) dan 2 ekor Kambing kepada para panitia qurban Kecamatan dan pondok Pesantren atau Dayah dan panti-panti Asuhan dalam Kabupaten Aceh Timur.

Penyerahan ini langsung diberikan oleh Bupati Aceh Timur melalui masing-masing Camat dan pengurus pondok Pesantren atau Dayah di lapangan upacara Titi Baro pada Senin, 14/10/13 yang disaksikan oleh pihak donator seperti para Kepala SKPK dan pihak perusahaan Swasta yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten aceh Timur.

Menurut sekretaris panitia Qurban kabupaten Aceh Timur, H. Amiruddin, S.Ag, M.AP, hewan-hewan Qurban ini diperoleh dari bantuan, Dinas, Instansi dalam jajaran Pemkab Aceh Timur dan juga dari berbagai perusahaan swasta yang menjalankan usahanya di Aceh Timur.

Ia menambahkan, untuk pembangin hewan qurban ini akan disamaratakan untuk masingmasing kecamatan, sementara untuk pesantren atau dayah jumlahnya yang berwariasi.

Dalam acara penyerahan he-

Bupati Aceh Timur sedang menyerahkan hewan qurban kepada pengurus masjid Agung Darusalihin Kec. Idi Rayeuk yang didampingi oleh Kabag Humas Aceh Timur T. Amran, SE. wan qurban ini, Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M. Thaib mengatakan, pemda aceh timur menyerahkan sumbangan hewan qurban ini diberikan kepada masyarakat, panti-panti asuhan dan dayah serta pesantren ini merupakan sumbangan dari seluruh SKPK dan perusahaan swasta

untuk dinikmati oleh masyarakat dalam rangka merayakan hari raya Aidul Adha. Dan sumbangan ini merupakan hasil kerjasama yang terjalin selama ini untuk kesejahteraan masyarakat, meskipun jumlahnya tidak memadai namun inilah wujud kepedulian pemerintah dan pihak swasta kepada

masyarakat, untukitu ia selaku kepala daerah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang menjadi donator dalam penyerahan hewan qurban ini semoga amal yang kita perbuat hari ini akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak oleh Allah SWT.

Seperti yang sudah kitaketahui bahwasannya Qurban, dalam fiqih Islam yaitu hewan yang dipotong dalam rangka taqarrub kepada Allah, berkenaan dengan tibanya Idhul Adh-ha atau yaumun nahr , pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Disebut hari nahr (atas dada), karena pada umumnya, waktu dulu, hewan yang dipotong itu adalah onta yang cara pemotongannya atau penyembelihannya dalam keadaan berdiri dengan ditusuk-kannya pisau ke lehernya dekat dada onta tersebut.

Kemudian di kalangan kita popular dengan sebutan “qurban” artinya sangat dekat, karena hewan itu dipotong dalam rangka taqarrub kepada Allah.

Adapun Hikmah Qurban antara lain kebaikan dari setiap helai bulu hewan qurban. Berkurban adalah ciri keislaman seseorang.

Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah.

Berkurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum dhuafa.

Berkurban adalah ibadah yang paling utama, qurban adalah sebagian dari syiar agama Islam.

Mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim.(BSO)

Wakil Ketua PN Langsa Diancam Lapor ke Polda Aceh KOTA LANGSA - Kisruh di Pengadilan Negeri Langsa dengan Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua PN dengan Pengacara ALC kini berbuntut panjang, setelah klien yang ditangani oleh Tim Advokat kantor Acheh Legal Counsult yang berdomisili di jalan A.Yani Langsa mendatangi kantornya 02 Oktober 2013.

Hasan Basri yang memilih Tim Kuasa Hukum dari Acheh Legal Consult dalam perkara perdata itu menyampaikan kepada MUSLIM AGANI, SH dikantornya, bahwa Hakim Mediator yang juga Ketua Majelis Hakim Langsa yang juga wakil ketua PN Langsa “ menyarankan untuk membuat surat kuasa baru “ karena pengacaranya belum disumpah sebagai

Advokat dari Pengadilan Tinggi .

Menanggapi hal itu, Muslim A Gani , SH selaku Managing Partners pada kantor LawFirm Acheh Legal Counsult , terlihat sangat berang dan menyatakan “ itulah jika hakim sudah masuk ke ranah profesi Advokat “ modal Cuma google (internet) . yang ia pelajari cuma penjelasan Mahkamah Agung No. 052 /KMA/ HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, sementara putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUUVII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 tidak pernah ia baca padahal putusan MK itu setara dengan Undang-Undang sedangkan Surat Mahkamah Agung No 052/KMA /HK.01/III/2011 itu hanya surat biasa dan berlaku di internal Peradilan dan tidak berlaku bagi

Advokat yang taat hukum dan undang-undang, putusan Mahkamah sudah sangat jelas disebutkan dalam pertimbangannya.

Antara lain, Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya .

Dalam hal ini terbukti , Sumpah yang dimaksud tidak wajib dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dan dapat dilaksanakan oleh organisasi advokat itu sendiri sebagaimana layaknya polisi dan

jaksa yang sama - sama sebagai penegak hukum “ Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) wakil ketua PN Langsa tidak mau mematuhinya , maka tidak salah jika kami dari Advokat KAI melaporkan hal ini ke DPP KAI di Jakarta, untuk diambil langkah-langkah lebih lanjut, sedangkan perbuatan hakim mempengaruhi klien dari Kantor Acheh Legal Consult agar “ membuat kuasa baru” hal ini biarkan Komisi Yudisial (KY) yang selesaikan, kami cuma melaporkan yang bersangkutan ke POLDA ACEH, sesuai dengan Intruksi DPP KAI di Jakarta, hakim seperti itu harus dilaporkan karena telah melukai profesi advokat dengan melakukan perbuatan tindak pidana “ tidak menye-

nangkan “ hal ini penting dilakukan sebagai pelajaran bagi seluruh advokat KAI di Aceh bila ada yang terzalimi segera laporkan saja, Advokat KAI adalah Advokat pejuang , berani demi kebenaran dan keadilan.

Seharusnya pak hakim mempelajari juga SEMA ; 113/KMA/ IX/2009 dalam poin 3 disebut kan “ Hakim tidak perlu meminta Berita Acara Sumpah setiap Advokat yang beracara di Pengadilan akan tetapi apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai advokat , maka tentu hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan undang undang.

Sedangkan advokat KAI sudah jelas diakui keberadaannya secara de facto baik itu putusan MK maupun Surat Penjelasan Mahkamah.Agung itu sendiri.(BSO)

Ini Dia DPT Pemilu 2014 di Aceh BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar pleno penetapan ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sabtu (12/10) di Kantor Aula KIP Aceh. Keempat daerah itu adalah Aceh Tengah, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Nagan Raya.

Dari hasil perbaikan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap DPT yang ditetapkan sebelumnya, jumlah DPT Aceh Tengah dan Aceh Timur berkurang. Sedangkan DPT untuk Bener Meriah dan Nagan Raya bertambah.

Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Fauziah KIP Aceh mengatakan jumlah DPT tersebut berubah karena masih ditemukannya masalah seperti pemilih ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat.

“Memang pada saat pencermatan ulang DPT yang telah ditetapkan sebelumnya, masih ada beberapa data yang menujukkan adanya pemilih ganda baik ganda antardesa, antarkecamatan, maupun antarkabupaten.

Dan itu terjadi tidak hanya di empat daerah ini. Itulah mengapa jumlah DPT kali ini berubah,” katanya kepada Serambi usai pleno, Sabtu (12/10).

“DPT ini akan diumumkan pada 18 Oktober 2013 sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang jadwal dan tahapan. Sementara rekapitulasi DPT dari setiap kabupaten/kota sudah dapat diserahkan ke KIP Aceh sampai batas waktu 20 Oktober 2013,” demikian Fauziah.

Kemarin, pleno penetapan DPT juga dilakukan KIP di sejumlah kabupaten/kota.

Data diperoleh Serambi dari daerah, di beberapa DPT hasil perbaikan ini berkurang dari DPT yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu.

Di antara daerah yang mengalami berkurangnya DPT adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Lhokseumawe, dan beberapa daerah lainnya. Hingga kemarin, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, Serambi telah mendapatkan data DPT Pemilu 2014 dari 19 daerah, serta data DPT Pilkada 2013 di dua daerah yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah, yakni Pidie Jaya dan Subulusalam. Sementara dua daerah lainnya belum diperoleh data, yakni Aceh Tamiang dan Kota Sabang. (SI)

RAJA-RAJA - Raja Daya, T Saifullah (kanan) makan bersama perwakilan raja-raja dari seluruh Aceh pada prosesi adat Seumeulueng dan Peumeunap di Astaka Diraja, Desa Gle Jong, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, Kamis (17/10). Tradisi turun temurun tersebut telah berlangsung sejak tahun 1400 Masehi.

Raja-Raja Aceh Berkumpul di Lamno CALANG – Raja-raja dari seantero Aceh, Kamis (17/10) kemarin berkumpul di Lamno, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Mereka menghadiri seumeuleung (upacara menyuapi raja), sebuah tradisi para raja Daya yang berlangsung di makam Poteumeureuhom di Desa Gle Jong, Kecamatan Jaya.

Di antara raja yang hadir kemarin adalah Raja Pidie, Raja Linge, Nagan Raya, Blangpidie, Aceh Selatan, Raja Meulaboh, dan sejumlah raja lainnya di Aceh. Hadir pula Bupati Aceh Jaya, Ir Azhar Abdurrahman dan tokoh masyarakat setempat.

Upacara itu terasa lebih lengkap karena dihadiri Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar.

Upacara tersebut merupakan adat memuliakan raja yang dilaksanakan setiap tahun sejak 1480 Masehi.

Pelaksanaannya selalu pada hari ketiga Idul Adha.

Ribuan warga membanjiri lokasi tersebut, karena di situ selain dilakukan prosesi seumeuleung juga menjadi lokasi wisata yang sering dikunjungi

warga, apalagi dalam suasana Lebaran, sehingga pengunjungnya makin ramai.

Raja Daya, T Saifullah kepada Serambi mengatakan, upacara seumeuleung yang dilaksanakan di makam Poteumeuruhom itu perlu dilestarikan karena sarat makna. T Saifullah sendiri merupakan keturunan dari Raja Sultan Alaidin Inayatsyah yang ke-13.

Sementara itu, Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar yang menghadiri upacara seumeuleung mengatakan, ke depan ia akan berupaya melestarikan semua adat istiadat yang ada di Aceh, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, jika Aceh berada dalam kondisi aman dan politiknya stabil, maka akan sangat mudah dilakukan pembangunan, dan dapat dilestarikan semua adat budaya yang diyakini Malik Mahmud mampu membangkitkan perekonomian masyarakat.

Dalam upacara seumeuleung tersebut, pengawal raja terlebih dulu

memeriksa Astaka Diraja. Setelah itu barulah dilakukan penjemputan raja di sebuah balai yang disebut Balee Meunaroi.

Ketika sang Raja memasuki Astaka Diraja, maka raja-raja yang diundang dari berbagai daerah di Aceh melakukan penyambutan dan memberikan hormat kepada Raja Daya dengan mengucapkan Daulat Tuanku.

Setelah itu, dilakukan doa bersama yang dipimpin mufti kerajaan setempat.

Setelah selesai pembacaan doa, raja pun memberikan amanat kepada tamu agung dan rakyatnya. Tak lama berselang langsung dihidangkan makanan yang disebut dengan Buet bu ulee. Untuk itu, dua dayang laki-laki langsung memberikan pelayanan kepada sang Raja, hingga menyuapinya.

Sementara raja-raja lainnya dan tamu angung dipersilakan mencicipi makanan yang sudah dihidangkan. Di akhir kegiatan tersebut, rombongan secara bersama-sama berziarah ke makam Poteumeureuhom dengan menaiki 99 anak tangga. (SER)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

SUMUT

Dinas Pendidikan Juara Lomba Karnaval Idul Adha TANJUNGBALAI - Para juara yang berhasil unggul dalam lomba karnaval menyambut kehadiran Hari Raya "Idul Adha di Tanjungbalai semuanya diberi hadiah masing-masing seekor kambing yang disesuaikan dengan ukuran kambing.

Pantauan wartawan, Senin (14/ 10) malam takbir keliling kota seluruh yang diikuti berbagai elemen masyarakat dilepas langsung Walikota Tanjungbalai, Dr H Thamrin Munthe MHum didampingi Wakil Walikota, Rolel Harahap dan unsur FKPD Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta SKPD tersebut.

Acara ini juga dimeriahkan dengan lomba karnaval yang diikuti 17 SKPD dengan menampilkan

mobil hias diiringi suara takbir.

Dewan Hakim yang ditunjuk melakukan penilaian secara transparan di depan publik, sehingga kecil kemungkinan adanya kecurangan dalam mengambil keputusan juara dalam perlombaan tersebut.

Adapun kelompok yang berhasil meraih juara dalam lomba karnaval Idul Adha tahun ini, juara I Dinas Pendidikan, juara II dan III Kementerian Agama dan Kecamatan Teluk Nibung, juara IV,V dan VI yakni Badan Kepegawaian dan Diklat, PDAM Tira Kualo serta RSU dr Tengku Mansyur. Sementara juara VII hingga X masingmasing diraih Dinas Kesehatan, Kecamatan Datuk Bandar, Majalis Dzikir Qolbun Salim dan Sekretariat DPRD Tanjungbalai.(HER)

Keluarga Besar Dispenda Medan Berkurban Tiga Ekor Sapi MEDAN–Keluarga besar Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan menyebelih tiga ekor sapi di halaman kantornya Jalan AH Nasution Medan, Selasa (15/10).

Selain untuk melaksanakan perintah Allah dan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan rezeki yang telah diberikan-Nya, kurban ini juga menjadi momentum meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Karenanya, daging kurban selanjutnya akan didistribusikan kepada warga kurang mampu.

Penyembelihan dilakukan setelah Kadispenda Kota Medan M Husni SE MSi melaksanakan Shalat Idul Adha di Lapangan Merdeka Medan. Menurut Husni, Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji memiliki dua dimensi yang sangat penting. Pertama, dimensi vertikal sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT. Sedangkan yang kedua, dimensi horizontal yang mampu menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama umat manusia.

Dengan tumbuhnya kepekaan sosial terhadap sesama ini, Husni berharap akan menumbuhkan semangat kebersamaan sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan. Dengan demikian masyarakat

tentunya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran penuh untuk mendukung seluruh program pembangunan di Kota Medan, termasuk dalam rangka membayar retribusi pajak yang merupakan modal utama pembangunan.

Selain itu mantan Kabag Umum Sekretariat Kota Medan ini mengajak seluruh jajarannya agar menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai tonggak awal, meningkatkan sinergitas dan kerjasama dalam upaya membangun iklim kerja yang lebih baik di lingkungan Dispenda Kota Medan. “Saya yakin sinergitas dan kerjasama yang baik, Insya Allah kita mampu memenuhi target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Untuk memenuhi target tersebut, Husni mengaku, selain memaksimalkan wajib pajak pihaknya juga akan turun langsung hingga kecamatan untuk meningkatkan potensi wajib pajak di Kota Medan.

Di samping itu Husni juga berharap agar masyarakat dan seluruh wajib pajak dengan kesadaran penuh untuk melunasi kewajibannya membayar pajak. Sebab, pajak yang dibayarkan masyarakat itu digunakan seluruhnya untuk pembangunan. (VIN)

Sai Global Indonesia Audit PT. Scofindo Batu Bara

BATUBARA - Lembaga sertifikasi independen, Sai Ghlobal Indonesia melakukan audit terhadap PT Sucofindo Tanah Gambus Kabupaten Batu Bara.

Dalam audit tersebut, SAI Global Indonesia melakukan pengawasan terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan (roun on sustainble palm oil,red) Keuntungan mendapatkan RSPO agar akses terhadap permintaan pasar internasional untuk minyak sawit berkelanjutan.

Selain itu keuntungan yang didapat adalah efisiensi jangka panjang dalam hal hasil dan produktivikasi serta pengeluaran biaya yang efektif.

Diterangkan Ketua LSM PKP (Pedang Keadilan Perjuangan) Suparman, sesuai persyaratan sistem sertifikasi RSPO, pihak SAI GLOBAL telah mengundang

semua pihak untuk memberikan tanggapan terkait proses Asesman. Baik pihak internal maupun external. Termasuk LSM Pedang Keadilan Perjuangan Batubara.

Pertemuan itu berlangsung kamis 12 september 2013 silam di ruangan rapat kantor PT. Sconfindo tanah gambus Kabupaten Batubara. Dalam pertemuan itu sendiri membahas status kepemilikian lahan.

Perlindungan lingkungan termaksud sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Termasuk kepantulan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta tanggung jawab terhadap pekerjsa individu dan komunitas yang berpengaruh kebun dan prabik.

“Juga dibahas tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan,” pungkas. (TIM)

Plt Walikota Medan Hadiri Wisuda Politeknik LP3I Medan MEDAN–Kunci keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan dan meniti karir adalah kualitas dan daya saing, oleh karena itu para wisudawan/wisudawati LP3I diharapkan dapat terus melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menguasai ilmu dan tehnologi serta mampu menerapkannya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Hal ini dikatakan oleh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi pada saat menghadiri acara Wisuda Politeknik LP3I Medan Angkatan IX tahun 2013, Kamis (17/10) di Gedung MICC Jalan Gagak Hitam Medan, hadir pendiri LP3I DR Syahrial Yusuf, Fahri Efendi SE, Direktur LP3I Adriza, Direktur Politeknik LP3I Ahhwanul Akmal SP MSi, Koordinator Kopertis Prof DR Dian Armanto MPD, dan para civitas akademi LP3I Medan.

Dikatakannya, kita masih memerlukan tenaga-tenaga terampil dan skil dalam membangun kehi-

dupan yang lebih baik, untuk itu sebagai generasi muda diharapkan dapat melakukan inovasi dan kreatifitas dimasa mendatang, persiapkan dirimu dengan bekal yang lebih baik, agar mampu memenuhi harapan masa depan bangsa yang lebih baik, disamping itu juga kita berharap kepada seluruh wisudawan/wisudawati agar tidak menggantungkan seluruh potensi yang ada kepada ketersediaan lapangan kerja, justru sebaliknya menciptakan lepangan kerja.

Menurutnya, ada harapan bagi para lulusan LP3I menempuh jalan lain dengan memposisikan diri sebagai pencipta lapangan kerja, dan diyakini dengan bekal yang telah didapatkan selama berkuliah dan berorganisasi di Kampus selama ini menjadi modal yang baik untuk memulai proses tersebut, dan kepada keluaraga besar LP3I Medan agar terus mengembangkan potensi pengajaran dalam rangka peningkatan kualitas lulusan LP3I setiap tahun.(VIN)

Plt. SekdaKab Langkat dr. H. Indra Salahuddin , M. Kes. MM mengalungkan tanda peserta kepada Kabag UmPel Drs. Rudi Kinandung M. AP tanda di mulainya Sosialisasi Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2014 berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2013 di gedung Penagsos Stabat, Kamis, (17/10 ).

Bupati Buka Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD LANGKAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH yang diwakili Plt. SekdaKab Langkat dr. H. Indra Salahuddin , M. Kes. MM secara resmi membuka Sosialisasi Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2014 berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2013 di gedung Penagsos Stabat, Kamis, (17/10 ).

Didalam pengarahannya Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengatakan bahwa pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan pokok – pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan

penetapan APBD. Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014 meliputi, Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, tehnik penyusunan APBD dan hal – hal khusus lainnya.

Lebih lanjut Ngogesa mengatakan dalam rangkaian penyusunan APBD kita sering terkendala dengan adanya perbedaan persepsi dalam menetapkan asas, prinsip, sistem dan prosedur penganggaran. Dan kondisi tersebut dapat berimplikasi terlambatnya penyusunan APBD. Apabila perbedaan tersebut tidak ditangani

secara cermat,maka dikhawatirkan dapat menganggu roda pemerintah, oleh karena itu sosialisasi ini sangat baik, untuk persamaan persepsi tentang penyusunan APBD. Di akhir arahannya Ngogesa mengingatkan kepada seluruh SKPD umtuk lebih berhati – hati didalam meyusun dan memanfaatkan APBD. jangan sampai berbenturan dengan ketentuan hukum yang berlaku. pengalaman dimasa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk berbuat yang lebih baik lagi.

Kepala Badan Pengolola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H. Syahrizal. SE di dalam laporannya mengatakan bahwa

Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkecil perbedaan persepsi didalam mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan R. APBD Langkat tahun 2014, tercapai tepat waktu.

Sosialisasi berlangsung selama 2 ( dua ) hari, peserta terdiri dari Anggota Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pimpinan SKPD se Kab.Langkat yang berjumlah 140 orang.

Narasumber adalah staf Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta.***Jul

Walikota Akui Kinerja SKPD Lamban TANJUNGBALAI - Walikota Thamrin Munthe menilai kinerja lamban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) disebabkan ada temuan temuan dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, muncul sikap trauma untuk melaksanakan program kegiatan karena takut terjerat pelanggaran hukum.

“Kita akui saat ini kinerja SKPD di Tanjungbalai lamban, disebabkan trauma terhadap banyaknya temuan dalam pelaksanaan program, padahal kondisi itu tidak akan terjadi apabila SKPD yang bersangkutan tidak merasa bersalah,” ungkap Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe, Kamis(17/10).

Namun demikian,Walikota berpendapat rekruitmen kepala SKPD di lingku-

ngan Pemko Tanjungbalai dalam 4 tahun pemerintahannya telah melalui proses yang ideal. Artinya, kepala SKPD dilantik setelah melalui proses penilaian di tingkat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Jadi, walikota menempatkan Kepala SKPD setelah melalui rekomendasi dari Baperjakat.

“Pengangkatan pejabat SKPD selama ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ideal dalam pemerintahan daerah namun kondisi di lapangan menjadikan SKPD trauma sehingga takut untuk melakukan aktivitasnya,”katanya Untuk itu, kata walikota, tahun 2014 direncanakan terjadi mutasi besar besaran di lingkungan SKPD Tanjungbalai dengan prinsip penerapan manajemen efektif.Hal

ini untuk mendapatkan kepala kepala SKPD yang mumpuni dan mampu menjalankan tugas, dan fungsinya tanpa dibebani rasa traumatis.Salah satu cara untuk menciptakan manajemen efektif itu, yakni dengan membentuk tim rekruitmen baru pengangkatan pejabat Pemko Tanjungbalai.

“Saat ini sedang kami proses sistem rekruitmen kepala SKPD yang lebih baik, dan salah satu caranya yakni melibatkan 3 elemen dalam tim seleksi yakni kalangan akademisi, legislatif, dan Baperjakat, hal ini bertjuan untuk mendapatkan figur kepala SKPD yang memiliki kemampuan manajemen di bidang tugasnya,” ujar Walikota.

Pada dasarnya, kepala SKPD dituntut

mampu menjabarkan dan menerapkan visi dan misi kepala daerah dengan memdokuskan program kerja yang tepat sasaran dan mampu dipertanggungjawabkan.

Penilaian terhadap kompetensi, produkstivitas dan kemampuan dalam penyerapan anggaran menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pejabat SKPD. “Bagi kepala SKPD yang saat ini sedang menjabat sedang dilakukan penilaian terhadap kemampuannya dalam penyerapan anggaran serta tingkat produkstivitas kerja sesuai dengan visi dan misi SKDP dan Pemko Tanjungbalai, bila mereka mampu memiliki ke tiga syarat itu, dapat melanjutkan tugasnya. Tapi bila tidak maka sudah pasti akan dimutasi dengan pejabat yang mampu,” tuturnya.(HER)

IDUL ADHA

Yayasan Perwanis Qurbankan 13 Ekor Sapi MEDAN - Yayasan Persatuan Wanita Islam (Perwanis) Medan, tahun 2013 menyembelih 13 ekor hewan qurban.

Penyembelihan hewan qurban tersebut dilaksanakan di Sekolah Yayasan Perwanis, Jalan Sei Batang Serangan, Medan kemarin.

"Alhamdulillah, tahun ini Perwanis menyembelih 13 ekor hewan qurban," kata Sekretaris Yayasan Perwanis yang juga Kepala Sekolah TKA, TPA, MDA Perwanis, Dra. Hj. Ermaini Farjan kepada wartawan.

Selain yang berqurban, juga hadir pada pelakasanaan pemotongan hewan qurban para pengurus Yayasan Perwanis, seperti Hj. Mardianis, Hj. Cut RUhul, Hj. T. Petronella, Hj. Farida Hanum, Hj. Rasiah, serta para tenaga pengajar dan panitia qurban.

Dijelaskan Ermaini, setiap tahunnya Perwanis tetap melaksanakan pemotongan hewan qurban, dan dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah. Daging qurban akan dibagikan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin di kawasan sekolah Yayasan Perwanis dan sekitarnya.

Dibagian lain, bendahara Yayasan Perwanis Hj. T. Petronella menyebutkan ibadah qurban selain bentuk rasa syukur kepada Allah Swt atas nikmat-NYa, Ibadah ini juga bagian dari kesalehan sosial. Termasuk bentuk kepedulian kepada masyarakat dhuafa.

"Islam telah mengajarkan bahwa dalam setiap rezeki yang kita peroleh ada hak kaum dhufa. Oleh karena itu, maka setiap tahunnya, Yayasan Perwanis selalu melaksanakan pemotongan hewan qurban,"ujarnya.

Menurut Petronella, rasa peduli terhadap sesama harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Karena itu salahsatu upaya untuk mensyiarkan Islam, juga untuk memelihara ummat

DAGING HEWAN QURBAN - Sekretaris Yayasan Perwanis Medan Dra. Hj. Ermaini Farjan bersama para panitia qurban terlihat sedang memotong daging hewan qurban yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Islam yang kurang mampu secara ekonomi. Sering kita mendengar cerita, orang-orang Islam berpindah agama, hanya karena kurang diperdulikan.

"Qurban adalah salahsatu solusinya,"imbuhnya.

Bila merujuk pada kisah Nabi Ibrahim dan Isma'il, lanjut Petronella, ibadah qurban merupakan manifestasi dari rasa kecintaan dan ketaatan kepada Allah Swt. "Nabi Ibrahim mendapat perintah qurban melalui mimpi, dimana Allah

memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Isma'il. Meski ia sangat sayang dan cinta pada pada Ismai'il, tapi Nabi Ibrahim lebih memilih untuk melaksanakan perintah Allah tersebut,"jelas Petronella. (MH)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK: Pasal Sangkaan Ketua MK Nonaktif Bertambah KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan cukup kuat atas dugaan tindak pidana korupsi lain yang dilakukan Ketua MK nonaktif M, Akil Mochtar. Berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) tanggal 10 Oktober 2013, KPK menetapkan Akil sebagai tersangka kasus gratifikasi atau penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan Akil sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penetapan tambahan bagi tersangka AM itu merupakan pengembangan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, penggeledahan, dan penelusuran penyidik. AM diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan penanganan perkara dalam lingkup kewenangan MK," papar Juru Bicara KPK Johan Budi SH di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Namun Johan belum mengetahui berkaitan dengan penanganan perkara apa penerimaan hadiah atau janji tersebut. "Saya belum tahu terkait Pilkada atau apa," tambahnya.

Selain sengketa Pilkada, lanjut Johan, MK juga berwenang menangani judicial review undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN).

Johan menguraikan, dalam perkara ini, penyidik menjerat Akil dengan Pasal 12 huruf c, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ada tambahan pasal gratifikasi dalam sangkaan baru KPK pada Akil.

Berbeda dengan dugaan korupsi penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten sebelumnya. Dalam perkara itu, Akil hanya dijerat Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 6 ayat (2) UU Tipikor. Akil diduga menerima suap dari Bupati Gunung Mas dan Tubagus Chaeri Wardhana.

"KPK menduga ada penerimaan lain selain sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas," ujar Johan. Namun, ia tidak menjelaskan kasus posisinya dengan rinci.

"Jadi Itu dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan dan penelusuran penyidik KPK, sehingga terjadi korupsi tambahan yaitu penerapan Pasal 12B UU Tipikor," sambungnya.

Pasal 12 B menjelaskan, setiap gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dilanjutkan dari hasil penggeledahan rumah dan transaksi di rekening Akil, penyidik menemukan aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi lain. "Sesuai Pasal 12 huruf d UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, berwenang memblokir rekening yang diduga hasil korupsi," paparnya.

Pemblokiran itu, pengacara Akil, Otto Hasibuan keberatan.

Ia mempertanyakan, dugaan korupsi mana yang dipakai penyidik untuk melakukan pemblokiran. Apabila melihat perkara korupsi penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas dan Banten, uang yang diduga untuk menyuap Akil sudah disita penyidik.

"Kalau ternyata penyidik memblokir tanpa ada kaitannya dengan pasal suap, nanti kami akan ajukan upaya hukum. Uang kan sudah ada di KPK. Ini yang kami mau klarifikasi ke KPK," ujar Otto.

Kemudian, terkait dengan sejumlah dana yang masuk ke rekening Akil, Otto tidak membantah. Menurutnya, uang itu tidak ada kaitannya dengan perkara yang disidik KPK. Sama halnya dengan uang yang masuk ke CV Ratu Samangat milik istri Akil. Ia menganggap sah-sah saja istri Akil menerima uang terkait usahanya.

"CV itu memang milik dia (istri Akil). Tidak ada yang salah orang punya CV. Punya uang Rp100 miliar pun tidak salah.

Tapi, kalau terbukti itu berasal dari kejahatan, baru salah. Jadi, jangan cuma menduga-duga.

Perlu dibuktikan apakah ada uang Pak Akil yang masuk ke rekening CV," tuturnya.

Otto mengungkapkan, dari enam rekening Akil yang diblokir KPK, lima diantaranya sudah

dimasukan ke LHKPN. Akil bahkan melaporkan harta-hartanya sebelum menjadi hakim MK. Selama 22 tahun, Akil mengumpulkan jerih payahnya dari profesi advokat dan anggota DPR. Hartaharta itulah yang dilaporkan dalam LHKPN. Terkait mobil Mercedes Benz S 350 yang diatasnamakan sopir Akil, Daryono, Otto mengaku kliennya tidak bermaksud menyamarkan. Akil menggunakan nama Daryono agar tidak terkena pajak progresif. "Itu biasa ya, di Indonesia semuanya begitu.

Mobil itu bukan hasil kejahatan, tapi dari uangnya sendiri," terangnya.

Seusai diperiksa penyidik KPK, hakim konstitusi Anwar Usman membantah adanya upaya Akil mempengaruhi majelis panel ketika menangani sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas. Anwar menyatakan, tidak mungkin Akil mengarahkan ataupun mengintervensi hakim lainnya dalam penanganan perkara di MK. "Semua perkara, apakah yang ditangani Pak Akil atau siapapun tidak ada saling intervensi. Tidak ada sama sekali (suap ke anggota majelis panel). Kita biarkan teman-teman penyidik bekerja secara profesional, biar MK semakin baik. Kami minta tolong, biar KPK cepat selesaikan kasus ini. Kasihan MK," tandasnya.

Cekal Disisi lain, KPK kembali mengajukan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang dalam kasus dugaan korupsi pada sengketa Pilkada Kabupaten Lebak.

Mereka adalah Yayah Rodiah, Dadang Priatna dan Muhammad Awaluddin. "Ketiganya dicegah selama enam bulan," lanjut Johan.

Keterangan ketiganya diperlukan untuk melengkapi berkas perkara Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam praktik suap sengketa Pilkada di Kabupaten Lebak, Banten. Dalam kasus tersebut, selain Akil dan Wawan, KPK juga menetapkan status yang sama terhadap Susi Tur Andayani, seorang pengacara.

Sedangkan dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, selain Akil, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap anggota DPR Chairun Nisa, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau.

Untuk melengkapi berkas perkara Akil Mochtar, KPK juga meminta keterangan dua Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman memenuhi panggilan KPK. Usai memberi keterangan kepada penyidik KPK, Anwar menegaskan tidak tahu menahu perihal suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas dan Lebak. "Tidak ada sama sekali," kata Anwar.

Anwar yang menjadi hakim panel dalam persidangan sengketa Pilkada Gunung Mas dan Lebak mengatakan keputusan terkait sengketa merupakan keputusan bersama. Dia menegaskan tidak ada intervensi sama sekali dari Akil Mochtar. "Semua perkara yang ditangani Pak Akil ataupun siapapun tidak ada saling intervensi," kata Anwar.

Selain dua hakim Konstitusi (MK), KPK juga meminta keterangan Ratu Rita Akil, istri Akil Mochtar. Ratu Rita lebih banyak mengelola perusahaan keluarga bernama CV Ratu Sumagar yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Tengah dan berdiri sejak 2010. Perusahaan ter-sebut diduga merupakan tempat untuk mencuci uang hasil korupsi Akil.

Namun, kuasa hukum Akil, Tamsil Sjoekoer membantahnya. "Pak Akil tidak merasa melakukan itu. Itu (CV Ratu Sumagat) usaha istrinya. Bukan Pak Akil," kata Tamsil.

Menurut Tamsil, usaha yang dijalankan oleh istri Akil itu mulai beroperasi pada tahun 2010. CV Ratu Sumagat bergerak di banyak bidang, di antaranya perkebunan, jasa dan lainnya. Istri Akil yang bernama Ratu Rita duduk sebagai direktur. Tamsil menyangsikan adanya nama Akil di susunan direksi maupun komisaris CV Ratu Sumagat. "Saya tidak tahu persis. Belum lihat aktanya," katanya. (endy)

Ahok Tokoh Anti Korupsi 2013 WAKIL Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meraih penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award 2013.

Pemberian penghargaan sebagai tokoh anti korupsi 2013 ini karena Ahok dinilai memiliki tindakan yang sangat tegas dan keras dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Selain mantan Bupati Belitung, penghargaan serupa juga dipersembahkan kepada Dirut PLN Nur Pamudji. Keduanya dinilai memiliki integritas dan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan kerjanya.

Ahok menanggapi dirinya tidak perlu diberikan penghargaan sebagai tokoh antikorupsi. Karena sudah seharusnya, sebagai pejabat negara melakukan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sebuah instansi pemerintahan daerah yang dipim-

pinnya.

Sebab, sewaktu dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI, dia disumpah untuk tidak melakukan praktik korupsi selama menjalankan jabatannya. “Ya, saya berterima kasih dapat penghargaan itu.

Tetapi sebetulnya pejabat itu kalau melakukan tindakan antikorupsi ya tidak perlu dapat penghargaan.

Karena pejabat itu kan di bawah sumpah untuk tidak korupsi,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Jadi, lanjutnya, kalau ada pejabat yang melakukan tindakan korupsi, maka dia melanggar sumpah jabatannya. Juga melanggar amanah yang diberikan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Justru kalau kita korupsi, kita melanggar sumpah. Kalau kita melakukan yang biasa kita lakukan, ya kita biasa saja, dong. Pejabat itu

harus menunaikan tugas dan kewajiban sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Ketua Dewan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013 Betti Alisjahbana mengatakan, Ahok bersama Nur Pamudji dinilai telah menggagas ide-ide orisinil dalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik dan penguatan institusi pengawasan internal.

"Dua orang ini bukan hanya dikenal bersih dari korupsi, juga mampu menciptakan iklim bersih korupsi di lingkungannya. Ahok sosok yang bersih, transparan dan profesional. Juga konsisten menjaga prinsip ini sejak menjadi anggota DPRD, Bupati Belitung, Anggota DPR hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini. Ahok masuk ke dunia politik dengan ketulusan dan mengedepankan pelayanan,” ungkap Betty Menurut Betti, Ahok berhasil melakukan beberapa terobosan

menciptakan iklim bersih di lingkungannya. Terobosannya mengkaji ulang berbagai mata anggaran, mempublikasikan mata anggaran ke seluruh warga agar publik bisa mengawasi, dan secara rutin mempublikasikan laporan di website Pemda DKI. “Ahok juga rutin melaporkan gaji bulanan gubernur dan wakil gubernur dan menyiarkan setiap rapat anggaran di Youtube,” tambahnya.

Penilaian juri terhadap Dirut PLN Nur Pamudji tak berbeda jauh dengan Ahok. Nur Pamuji punya komitmen kuat untuk membuat PLN sebagai perusahaan yang bersih dari KKN. Juga berani menolak intervensi orang-orang parpol. “Dia juga menciptakan complain handling system dan whistle blowing system,” ujarnya.

Pengurus BHACA lainnya, Teten Masduki mengungkapkan kalangan pebisnis terbiasa menyuap pejabat pemerintah agar dapat

menerobos aturan dan hukum demi kelancaran bisnisnya. Namun kalangan bisnis di Jakarta saat ini tak bisa menerobos aturan hukum dalam masa kepemimpinan Jokowi-Ahok.

Pendiri Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award Natalia Soebagjo mengungkapkan sebenarnya penghargaan tokoh anti korupsi diserahkan tahun lalu karena ajang ini telah ditetapkan setiap dua tahun sekali. Sayangnya, pada 2012, dewan juri tak berhasil menemukan satu orang tokoh yang dianggap layakmendapat penghargaan ini.

Tahun 2003 yang raih penghargaan, (alm) Moh Yamin, SH, Syamsul Qamar, Erry Riyana Hardjapamekas, Karaniya Dharmasaputra.

2004 (Gamawan Fauzi dan Saldi Isra). 2008 (Sri Mulyani Indrawati, Amien Sunaryadi, Busyro Muqoddas). 2010 (Joko Widodo dan Herry Zudianto) dan Tahun 2013 (Nur Pamudji dan Basuki Tjahaja Purnama).(ENDY)

HAKIM KONSTITUSI– Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai pemeriksaan di Jakarta, Rabu (16/10). Dua hakim konstitusi, Maria Farida dan Anwar Usman diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak Banten dan Gunung Mas Kalimatan Tengah dengan tersangka Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar.

Kampanye Pilkada Berintegritas KPK Sasar Masyarakat Padang MENJELANG Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi dan kampanye pendidikan politik berintegritas bagi calon pemilih pada pilkada Kota Padang.

Acara yang diselenggarakan pada Rabu dua pekan lalu di Aula Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan pemahaman masyarakat Kota Padang akan pentingnya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berinte-

gritas, "Tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas pemilu yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas," ungkap Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Guntur Kusmaiyano.

Acara yang dibuka oleh Ketua KPU Kota Padang Alison dan Camat Lubuk Kilangan Andree H. Algamar ini dihadiri oleh pelajar SMA sebagai pemilih pemula, organisasi kepemudaan, PPK seKota Padang, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Guntur melanjutkan, dalam konteks pilkada, integritas tidak hanya dibutuhkan oleh calon pemimpin, namun juga penyelenggara, proses, dan pemilihnya.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, Pilkada di Indonesia kerap terjadi berbagai permasalahan dan tidak ada yang tidak melakukan fraud atau kecurangan.

"Salah satunya politik uang yang terjadi pada tiap bagian dan tahapan proses pemilu, pada calon yang diusung, dan pada pemilih yang akan menggunakan hak politiknya," ucapnya.

Karenanya, dalam upaya pencegahan korupsi, KPK melaksanakan program "Penguatan Sistem Politik Berintegritas dan Masyarakat Paham Integritas", yang merupakan komitmen KPK untuk mewujudkan pemilukada bersih, jujur, adil, dan berintegritas.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Padang mengatakan bahwa berbagai kegiatan telah dilakukan bersama KPK untuk mewujudkan pilkada Kota Padang yang berintegritas. Menurutnya, selain acara sosialisasi dan kampanye pilkada berintegritas untuk masyarakat

Kota Padang, sebelumnya digelar acara sosialisasi tentang gratifikasi, deklarasi LHKPN, dan penandatangan komitmen berintegritas yang diikuti oleh seluruh pasangan calon. "Ini sebuah gerakan yg patut didukung sehingga cita-cita negara bisa kita wujudkan bersama," ucapnya.

Menurutnya, melalui kegiatan ini, pilkada harus dilakukan dengan baik dan berintegritas. KPK pun sudah mengingatkan sejak awal akan bahaya korupsi. "Karena kita sadar bahwa dampak dari korupsi dirasakan sehari-hari oleh masyarakat", tandasnya.(HUMAS/DYM)

Warung Kopi dan Pemberantasan Korupsi MENGOBROL sambil menyesap kopi panas menjadi kenikmatan tersendiri bagi sebagian orang. Maka, tak ayal, warung kopi pun menjadi ruang yang menyenangkan. Di Aceh, kebiasaan nongkrong di warung kopi ini dimanfaatkan oleh kalangan penggiat antikorupsi sebagai jalan menyebarkan virus kebencian kepada korupsi.

Pemahaman tentang dampak korupsi dan upaya pencegahannya, disampaikan melalui obrolan warung kopi yang ringan.

Berikut wawancara singkat dengan Suhendri, aktivis antikorupsi asal Aceh yang menggagas ide obrolan warung kopi antikorupsi tersebut.

Bagaimana sebenarnya peran warung kopi di Aceh?

Warung kopi di aceh memiliki peran ganda. Di situ orang bisa melakukan transaksi bisnis, transaksi politik, interaksi sosial, untuk nongkrong, ngenet,

nonton bola. Berbagai macam kegiatan bisa dilakukan di warung kopi. Bahkan, seminar juga bisa dilakukan di warung kopi kalau di Aceh.

Intesitas masyarakat Aceh lebih banyak di warung kopi.

Betul demikian?

Betul. Siapa pun yang datang, baik petinggi dari Jakarta ataupun dari daerah akan dibawa ke warung kopi, karena di warung kopi lobinya lebih lancar.

Lobi itu juga yang dilakukan oleh sekolah antikorupsi dalam melakukan sosialisasi dan transfer ilmu?

Ya. Jadi, kita manfaatkan media itu. Dalam konteks sosial masyarakat di Aceh, khususnya warung kopi ini, kita berusaha memberikan warna baru. Ide awalnya adalah banyak yang berminat belajar tapi tidak bisa ditampung karena keterbatasan ruangan.

Akhirnya, diambil initiatif

dengan membentuk komunitas. Namanya Komunitas Antikorupsi.

Mereka belajar di warung kopi seminggu sekali.

Materi apa saja dan bagaimana metode pengajaran?

Tentang korupsi secara umum, kemiskinan, ekonomi, politik dan Islam. Misalnya, korupsi dalam perspektif ham, korupsi dan kemiskinan, gender, dan lainlain. Mereka tidak belajar mengenai investigasi dan advokasi. Hal-hal seperti itu terlalu berat untuk di warung kopi. Setelah mereka belajar diberikan materi. Mereka wajib untuk melakukan kampanye. Misalnya, dengan membagikan pin, stiker dan mengajak orang untuk bergabung di komunitas di minggu berikutnya.

Siapa pesertanya?

Siapa saja. Semua yang ada di warung kopi kita libatkan. Yang rutin dan

terorganisir, adalah mereka yang yang tidak tertampung tadi sehingga kita organisir di warung kopi. Selebihnya adalah yang tidak terorganisir, yaitu masyarakat pengunjung warung kopi yang saat itu sedang di sana.

Bagaimana antusiasme dan respon masyarakat?

Sejauh ini masyarakat merespon positif. Walau mereka yang kita ajak tidak mau bergabung, mereka tetap menghargai. Mereka memberikan semangat dan berharap semoga kita tidak korupsi dan apa yang kita lakukan ini mendapat dukungan. Mereka tetap memberikan semangat dan dorongan.

Pembicaraan di warung kopi juga lebih ringan dibandingkan di sekolah. Seperti apa?

Ya. Pembicaraan ringan mengenai pemahaman tentang korupsi atau

diberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi saat ini.

Teori-teori sederhana hanya selingan. Misalnya, untuk melihat korupsi dalam perspektif gender bisa dianalogikan, bahwa persoalan gender itu tidak hanya persoalan mengambil uang istri, tetapi tidak menafkahi istri juga bisa bertentangan karena merupakan kewajiban.

Kalau aktivitas obrolan soal korupsi di warung kopi, sejak?

Sudah sering. Sifatnya spontan. Orang datang ke warung kopi dan ngobrol.

Adakah narasumber?

Kalau yang teroganisir kita mengundang narasumber. Rutin setiap malam Sabtu. Kalau yang spontan hanya di antara internal teman-teman saja.

Di warung kopi mana saja?

Semua warung kopi, karena kita pindah-pindah.

(KPK)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

Ketua IDW Nias Kecewa NIAS BARAT – Pemerintah Kabupaten Nias Barat belakangan ini menuai berbagai protes dari berbagai elemen masyarakat karena birokrasi tersandung kasus korupsi dan birokrasi yang berbelitbelit sehingga program Pemkab Nias Barat saat ini tidak jelas arahnya. Akibatnya, satu persatu pejabat di daerah otonom baru itu masuk kerangkeng polisi dan beberapa oknum diantaranya adalah mantan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat,Ato Daeli,dkk.

Ketua IDW Nias, Petrus Gulo,SE yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli belum lama ini mengatakan pemerintah Kabupaten Nias Barat terkesan tidak peduli terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Misalnya,pelaksanaan pelelangan beberapa paket proyek APBD Tahun Anggaran 2013 yang mana panitia sudah mengetahui bahwa tahun anggaran akan berakhir sehingga sangat tidak masuk akal paket proyek besar yang dilelang per September-Oktober 2013 bisa diselesaikan oleh rekanan akhir Desember 2013, belum kita bicara lagi soal hari hujan dan hari minggu yang membuat pekerjaan dilapangan ter-

kendala, tetapi jika panitia professional maka hal ini menjadi pertimbangan, katanya.

Menurut Petrus Gulo, meskipun waktu yang sangat terbatas namun Pemkab Nias Barat memaksakan melaksanakan proses pelaksanaan pelelangan, hal ini diduga dilakukan dengan motif yakni meraup keuntungan dari Dana Taktis (DT) 10 persen dan uang panitia 1,5 persen dan setelah itu Pemkab Nias Barat.

Semestinya kalau Pemkab Nias Barat punya hati nurani maka proyek tersebut lebih baik tidak ditenderkan karena dapat berpotensi akan mengalami kerugian negara yang tidak sedikit apabila dikemudian hari dilakukan pemutusan kontrak kerja,katanya.

Sementara itu,informasi yang diperoleh dilapangan menyebutkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Umum Setda Kabupaten Nias Barat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nias Barat sempat bersitegang karena ULP disebut-sebut meminta kepada panitia pelelangan agar menyerahkan 5% dari uang panitia yang terkumpul, tetapi hal itu tidak dipenuhi sehingga terjadi keributan. (YAGI)

SUMUT

KPUD DAIRI TETAPKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DAIRI - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kabupaten Dairi gelar rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat kabupaten dalam Pilkada 10 Oktober 2013 lalu.

Pleno tersebut, Rabu (16/ 10) di gedung Balai Budaya Sidikalang, dipimpin Katua KPUD, Verianto Sitohang, didampingi Asal Padang, Surung Simanjuntak, Tambar Malum Sagala serta H Sudiarman Manik.

Turut hadir, Ketua Panwaslu Hotmanita Capah, Gabarel Sinaga. Sekda Julius Gurning, Ketua DPRD Delphi Ujung, Kapolres AKBP Donny Damanik. Sementara para saksi dari masing-ma sing kandidiat untuk no 1 Sabam Sibarani, no 2 Robet Manalu.no 3 Dahlan Sianturi serta no 4 Lilik Parlianto Hadir dua pasang kandidat yakni pasangan no urut 1 KRA Johnny SitohangIrwansyah Pasi serta no urut 3 Drs Parlemen Sinaga-Dr Reinfil Capah, sementara dua pasang calon lainya yakni Passiona Sihombing-Insanuddin Lingga dan Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga tidask tanpak dalam acara penetapan itu. Ketua KPUD, Verianto Sitohang mengatakan agenda rapat pleno hari ini untuk penghitungan suara ditingkat kabupaten sekaligus penetapan

BERITA ACARA - Ketua KPUD Dairi,Verianto Sitohang dan komisioner KPU Asal Padang, disaksikan Ketua Panwaslu dan saksi pasangan calon sedang menandatangani berita acara rapat pleno KPU tentang penghitungan suara tingkat kabupaten dan penetapan pemenang calon bupati dan wakil bupati Dairi periode 2014-2019 pada Pemilukada 10 Oktober 2013 lalu. calon bupati dan wakil bupati untuk ditetapkan menjadi bupati dan wakil bupati Dairi periode 2014-2019 Veriantio dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada masayarakat yang mempunyai hak politik untuk memberikan hak suara dalam pesta demokrasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang telah kita laksanakan bersama 10 Oktober 2013 lalu yang berjalan aman dan lancar. Komisioner KPUD Asal Padang, membacakan satu persatu hasil penghitungan suara dari tingkat Kecamatan yang dimulai dari Kecamatan Sidikalang. Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, pasangan no urut 1 KRA Johnny Sitohang Adinegoro-Irwansyah Pasi SH meraih suara sebanyak 53.729 (36,24%), pasangan no urut 2 Passiona Sihombing-Insanuddin Lingga 5.623 (3,79%), no urut 3 Drs Parlemen Sinaga-Dr Reinfil Capah 41.529 (28,01%) dan

pasangan no urut 4 Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga 47.345 (31,94%).

Sementara jumlah perolehan suara sah untuk empat pasangan calon bupati dan wakil bupati sebesar 148.226, suara tidak sah 1134, sehingga total suara sah dan tidak sah sebesar 149.360. Dengan partisipasi pemilih sekitar 73,24 persen. Sekretaris KPUD, Gamal Purba membacakan keputusan akhir KPU Dairi untuk menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati no urut 1 KRA Johnny Sitohang AdinegoroIrwansyah Pasi SH sebagai bupati terpilih untuk periode 2014 – 2019 Sementara itu, tiga saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung 10 Oktober 2013 yakni saksi pasangan no urut 2 Robert Manalu, saksi no urut 3 Dahlan Sianturi serta saksi no urut 4 Lilik Parlianto tidak bersedia menandatangani berita acara penetapan bupati terpilih dalam pemilukada

oleh KPUD Dairi.

Robert Manalu, dalam rapat pleno itu mengatakan, tidak dapat menerima keputusan KPU sebab menurut saksi no 2 itu, 4 kesepakatakan KPU dan Panwaslu dengan para calon bupati dan wakil bupati terkait pembersihan DPT yang akan dilakukan KPU dan Panwaslu tidak dilakukan hingga proses pemungutan suara berlangsung, yang saat itu dijanjikan KPU dalam waktu 2 kali 24 jam sebelum pemilihan dilakukan.

Saksi no 3 Dahlan Sianturi, juga menolak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, karena KPU dinilai tidak taat asas dan tidak memelihara demokrasi serta tidak menepati janjinnya untuk memperbaiki DPT serta kecrangan-kecurangan lain yang sengaja dilakukan KPU Sementara saksi no urut 4 Lilik Parlianto, juga tidak bersedia membubuhkan tan-

da tangan penetapan calon bupati dan wakil bupati Dairi yang digelar KPU. Parlianto mengatakan, dasar pemungutan suara dan pendistribusian logistic Pilkada harus berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT). Sementara DPT Dairi terus beru bah-ubah hingga berlangsungnya pemilukada yang ditetapkan sekitar 203.910 pemilih.

Pengamatan wartawan, pengamanan gedung balai budaya Sidikalang, pada rapat pleno KPU kemarin sanghat ketat. Kapolres Dairi, AKBP Donny Damanik mengatakan, sekitar 716 personil dikerahkan mengamankan rapat pleno tersebut.

Sementara diluar gedung terpantau kerumunan warga atau massa pendukung calon bupati dan wakil bupati memadatio jalan Sisingamangaraja, namun ratusan aparat Brimob Poldasu dengan senjata lengkap berjaga-jaga diluar dan dalam gedung.(NDK)

Bupati Buka Labuhanbatu Expo 2013 Plt SekdaKab.Langkat dr.H.Indra Salahuddin, M.Kes.MM menyalami ketua panitia Lomba Tari Tradisional Edy Syahputra.SH di Gedung Jambur Marga Silima Stabat, Kamis (17/10)

Lomba Tari Tradisional Tingkat Kabupaten Langkat LANGKAT - Bupati Langkat diwakili Plt. SekdaKab. Langkat dr. H. Indra Salahuddin, M. Kes. MM secara resmi membuka lomba Tari Tradisional Tingkat Kabupaten Langkat di Gedung Jambur Marga Silima Stabat, Kamis, (17/10).

Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu. SH didalam pidato pengarahannya mengatakan Lomba Tari Tradisional yang kita laksanakan setiap tahunnya, sebagai upaya kita untuk membangun apresiasi masyarakat Kabupaten Langkat, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Tradisional, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi Informasi, banyak membawa pengaruh yang negatif terhadap sendi-sendi dan nilai budaya bangsa kita.

“Marilah kita cintai dan kita lestarikan nilai-nilai budaya bangsa sebagai in-

dentitas dan jati diri anak bangsa yang akan menjadi generasi penerus yang maju, cerdas dan bermartabat. “ ujarnya.

Lomba Tari Tradisional diharapkan dapat sebagai benteng yang kokoh untuk menahan derasnya pengaruh budaya asing yang dapat merusak budaya kita, melalui Lomba Tari Tradisional ini pemerintah daerah berusaha untuk melestarikan dan mengembangkan terus nilai-nilai kebudayaan tradisional. Agar menjadi pusaka yamg tidak pupus ditelan zaman.

Ketua Panitia kegiatan Lomba Tari Tradisional Kepala Kantor Budaya dan Pariwisata Edy Syahputra.

SH mengatakan bahwa Tarian Tradisional yang diperlombakan, Tari Melayu, Karo dan Jawa. Peserta lomba dari seluruh Kecamatan se Kabupaten Langkat. Juara 1, 2 dan 3 serta juara hiburan akan diberi uang pembinaan dan Tropy. (JUL)

Keluarga Besar IKKS Berqurban Empat Ekor Sapi KISARAN - Ikatan Keluarga Kabupaten Solok (IKKS) Asahan di kantor Sekretariat Jln Penggalang pada Idul Adha kemarin melaksanakan pemotongan hewan qurban sbanyak empat ekor.

Penyembelihan itu disaksikan puluhan keluarga perantau Kabupaten Solok.

Kegiatan tersebut juga dihadiri ketua IKKS Asahan Drs. H Azwar AR, SH.MAp, penasehat H.Ramli CH, bersama unsur pengurus lainnya.

Saat ditemui awak koran ini, ketua IKKS Asahan mengatakan, selain menjalankan perintah Allah, penyembelihan hewan qurban merupakan wujud syukur.

Makna qurban itu sendiri adalah menghilangkan sifat buruk manusia. Dengan berqurban kita bersihkan hati dari sifat-sifat buruk tersebut.

Acara berlangsung sukses dan daging qurban dibagikan kepada warga perantau asal Kabupaten Solok dan masyarakat sekitar.(BAL)

RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD telah membuka Labuhanbatu Expo 2013 dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Ke-68, Kamis (17/10) yang ditandai dengan pengguntingan pita rangkaian melati oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT di Lapangan Ikabina Rantauprapat.

Dalam pidato pembukaannya dr Tigor mengatakan, dihadapan kita saat ini berdiri Stand Pameran, ini menunjukkan kepada kita bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan suatu even yaitu Labuhanbatu Expo 2013 untuk memeriahkan acara peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Ke-68 yang dimulai sejak hari ini tanggal 17 s/d 23 Oktober 2013 dengan Tema “Mewujudkan Labuhanbatu Sebagai Destinasi Investasi Unggulan”.

Kata Tigor, Expo ini bertujuan sebagai sarana Promosi dan Publikasi untuk memperkenalkan hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Kebudayaan, Pariwisata, Peluang Investasi dan berbagai program pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Harapan kita bersama agar kita senantiasa melakukan inovasi-inovasi kreatif dan terbaik untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk tetap berupaya meningkatkan kemajuan usaha dan pengembangan produk yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, jelas Tigor.

Menurut Tigor, Prakarsa untuk mengadakan Expo ini patut kita apresiasi sebab selain bertujuan meningkatkan arus investasi juga menjadi salah satu media komunikasi timbale balik antara masyarakat dengan pemerintah

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu didampingi Ketua DPRD dan Disaksikan Bupati Labuhanbatu sedang menggunting pita rangkaian bunga melati mengawali acara Pembukaan Labuhanbatu Expo 2013 di Lapangan Ikabina Rantauprapat. sehingga diharapkan sinergitas dari seluruh elemen masyarakat.

Pada pembukaan Labuhanbatu Expo itu, Tigor selaku Bupati Labuhanbatu mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Labuhanbatu Expo 2013, baik dari instansi vertical, SKPD, BUMN, BUMD, Swasta Nasional, Perguruan Tinggi dan Usaha Mikro Menengah yang telah berpartisipasi pada

expo ini.

Usai membuka Labuhanbatu Expo 2013 tersebut Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD didampingi Ketua Tim Penggerak PKK dr Hj Fitra Laila, Sp.THT serta Wakil Bupati Suhari Pane dan Unsur Muspida Labuhanbatu, bersama-sama meninjau dan menyaksikan langsung kegiatan dan aktivitas didalam stand-stand pameran Labu-

hanbatu Expo tersebut.

Ternyata, Labuhanbatu Expo yang berlangsung selama sepekan itu bekerjasama dengan pihak ketiga Even Organiser (EO) Oasis Jakarta, bahkan diikuti oleh berbagai Kabupaten/Kota, seperti Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Humbang Hasundutan (Humbahas), Batubara, Labuhanbatu Utara (Labura) dan Pemko Tanjung Balai.(HAH).

Pilkada Taput Dua Putaran TAPUT - KPUD Taput menetapkan hasil perolehan sua ra-suara pilkada Taput 10 Oktober 2013. Penetapan hasil suara tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dijaga ketat aparat keamanan di Sopo Partungkoan kota Tarutung Selasa (15/10) Pilkada Taput ini diikuti 8 pasangan Kandidat dengan hasil suara sebagai berikut: Pasangan No. 1 Drs. Sanggam Hutagalung / Sahat Sinaga, MKn memperoleh 7.147 usara (5,01%). Pasangan No. 2 Ratna Ester Lumbantobing, SH, MM/ Refer Harianja, SH memperoleh 6.629 suara (4,64%) Pasangan No. 3 Bangkit Silaban, SE/ David Hutabarat memperoleh 32.168 suara (22, 53%) No. 4 Saurma Lumbantobing/Manerep Manalu, SH memperoleh 39.484 suara (27,66%) No. 5 Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir 35.654 suara (24,

88%) No. 6 Banjir Simanjuntak/Drs. Maruhum Situmeang memperoleh 14.820 suara (10,38%) No. 7 dr. Margan Sibarani/Sutan Tua Nababan memperoleh 947 suara (0, 66%) No. 8 Pinondang Simanjuntak, M.Si./Ampuan Situmeang, SS memperoleh 5.177 suara (4,14%).

Sesuai ketentuan KPUD Taput apabila tidak ada calon yang mencapai perolehan suara 30% lebih maka akan dilanjutkan putaran kedua.

Dari hasil rekapitulasi suara tersebut maka maju ke putaran kedua adalah pasangan Saur Lumbantobing/Manerep Manalu, SH dengan Nikson Nababan / Mauliate Simorangkir.

Dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPUD Taput Lamtagon Manalu bersama komisioner Jampiter Lumbantobing, Lambas Matondang, Enida Aritonang, Hotman Harianja tersebut, ada 4 pasangan calon

tidak menerima hasil perhitungan suara dan tidak sedia menandatangani hasil perhitungan suara dan satu pasangan absen.

Keempat pasangan itu yakni Pasangan Ratna Ester Lumbantobing/Refer Harianja, Pasangan Bangkit Silaban/David Hutabarat, Pasangan Banjir Simanjuntak/ Maruhum Situmeang, Pasangan Pinondang Simanjuntak/Ampuan Situmeang. Sementara tidak hadir yaitu pasangan Margan Sibarani / Sutan Tua Nababan, sehingga penetapan hasil perhitungan suara hanya diatandatangani oleh pihak Sanggam Hutagalung/Sahat Sinaga, Saur Lumbantobing/Manerep Manalu dan Nikson Nababan/Mauliate Simorangkir.

Menurut bangkit Silaban, pihaknya keberatan atas penetapan hasil pilkada itu, karena dari awal pelaksanaan pilkada itu pihaknya telah mengadakan protes dengan

adanya calon ganda yang diusung oleh partai politik.

Bangkit menyebutkan pilkada Taput ini sudah benarbenar cacat hukum karena adanya calon ganda dari satu partai politik, negara kita ini adalah negara hukum, yang mengharuskan agar rakyat taat hukum. Tetapi ada yang sudah benar-benar cacat hukum, kenapa dilaksanakan, dan saya meminta kepada KPUD Taput menghentikan tahapan pilkada, karena kami akan melakukan gugatan ke MK dan sebelumnya kami telah melakukan gugatan ke DKPP dan PTUN Medan.

Hal yang sama ditegaskan oleh Banjir Simanjuntak dan Refer Harianja agar KPUD Taput menghentikan proses pilkada Taput. Pilkada saat ini status quo karena cacat hukum. Dan kami 4 calon ini akan bersama-sama mengajukan gugatan ke MK. Tegas Refer.

Sementara itu Pasangan

Pinondang Simanjuntak/ Ampuan Situmeang yang diwakili tim suksesnya juga menyampaikan surat keberatan atas pilkada Taput yang dianggapnya cacat hukum dengan adanya calon ganda dari partai politik. Pihaknya tidak mau menerima hasil pilkada Taput dan melaksanakan gugatan ke MK. Pernyataan secara tertulis itu langsung diserahkan ke KPUD Taput dan Panwaslu.

Menanggapi para calon tersebut Ketua KPUD Taput Lamtagon Manalu mempersilahkan pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan. Pihaknya akan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gugatan menurut Lamtagon mulai 16 – 19 Oktober atau selama 3 hari sejak hasil penghitungan suara ditetapkan. Sedangkan pilkada Taput putaran kedua akan dilaksanakan 11 Desember 2013. (SLBT)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

2014, Pemko Tanjungbalai Terapkan Manajemen Efektif TANJUNGBALAI Pemko Tanjungbalai berencana menerapkan sistem manajemen yang efektif pada 2014. Itu dalam rangka pencapaian hasil sesuai yang telah ditetapkan dalam visi misi.

“Penerrapan manajemen efektif ini akan dibarengi mutasi besar-besaran SKPD dilingkungan Pemko Tanjungbalai,” kata Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe, Kamis (17/10).

Menurut Walikota, meski mempunyai hak perogratif mengangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selama ini rekrutmen melalui proses ideal. Yakni berdasarkan penilaian dan rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Selama tiga tahun memimpin, kami (Thamrin-Rolel) dalam melantik kepala SKPD berdasarkan usul Baperjakat, akan tetapi hasil evaluasi kinerja SKPD dinilai lamban dalam mengelola anggaran dan merealisasikan program kerja, sehingga menjadi temuan dan memunculkan imej negatif bagi pemkot,” kata Thamrin Munthe.

Untuk memperbaiki dan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, pada tahun 2014 mendatang sistim manajemen efektif akan diterapkan. Proses rekrutmen dilaksanakan lebih baik dengan cara melibatkan Akademisi, Legislatif dan Baperjakat sebagai tim penentu untuk mengangkat SKPD. “Tim tersebut akan melakukan fit and proper test setiap calon kepala SKPD, tujuannya agar diperoleh figur SKPD yang mempunyai kemampuan manajemen yang efektif dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Bisa tepat dan mencapai sasaran akhir yang memuaskan,” katanya.

Ditambahkan dalam melaksanakan program kerja setiap SKPD dituntut kemampuannya merealisasikan program kerja di dinas masingmasing yang berdasarkan visi-misi pemerintah kota. “Kemampuan dan efisiensi melaksanakan tugas secara totalitas pada tahun ini (2013) menjadi tolok ukur dan penilaian kepada para SKPD,” ujarnya.(HER)

SUMUT

Pasangan HAMBA, Didukung dan Dibiayai Rakyat MEDAN – Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Deliserdang Harun NuhBambang Hermanto SH patut berbangga hati.

Karena pencalonannya pada Pemilukada Deliserdang mendapat mandat dan dukungan dari rakyat yang ada di Deliserdang.

Bahkan, pasangan nomor urut dua dari jalur independen itu merupakan satu-satunya calon yang dibiayai oleh rakyat. Tentu ini menjadi sejarah terpenting bagi demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut Alfi Syahrin, mengatakan, Harun Nuh mendapat biaya untuk pertarungannya di 23 Oktober 2013 ini dari rakyat.

“Sejumlah masyarakat adat, tani dan buruh menyumbang Harun Nuh-Bambang Hermanto untuk biaya menuju Pemilukada Deliserdang. Ini menjadi catatan sejarah yang penting bagi demokrasi di Indonesia,” kata Alfi.

Kata Alfi, Harun Nuh-Bambang Hermanto SH yang menjadi calon Bupati-Wakil Bupati Deliserdang 2014-2019 dengan nomor urut 2, memang mendapat dukungan penuh dari rakyat.

“Pembiayaan dari rakyat merupakan bukti bahwa pasangan ini

Pasangan Harun Nuh - Bambang Hermanto memang pasangan yang mendapat mandat dan dukungan dari rakyat,”tegas Alfi.

Di sisi lain, Alfi juga menerangkan ada lima kriteria seseorang yang layak dipilih untuk menjadi pemimpin.

Yaitu, seseorang ataupun calon pemimpin itu mendapat mandat dari rakyat. Kedua, calon pemimpin tersebut dibiayai oleh rakyat. Tiga, calon pemimpin tersebut telah berbuat dan berjuang untuk rakyat.

Keempat, calon pemimpin itu anti korupsi dan anti penindasan terhadap rakyat. “Dan yang kelima, calon pemimpin itu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,”kata Alfi.

Alfi menilai , jika ditemukan calon pemimpin yang memiliki

kriteria tersebut, maka masyarakat bisa memilihnya menjadi seorang pemimpin yang akan membawa pada kemaslahatan.

“Sampai saat ini tidak ada pemimpin yang sudah terpilih menjadi kepala daerah atau pejabat, yang berkomitmen dengan lima kriteria tersebut,” ujar Alfi.

Untuk diketahui, Harun Nuh adalah putra Melayu dan anak seorang tokoh Sumut yang tak asing lagi yakni Alm. Afnawi Noeh. Dia berpasangan dengan Bambang Hermanto, dengan tekad ingin melakukan perubahan di negeri ini, khususnya di Deliserdang.

Seperti diketahui, jumlah peserta pilkada pada pilkada Deliserdang adalah terbanyak

dari pilkada yang pernah ada di Sumut (Medan 10 peserta dan Labusel 9 calon). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Deliserdang pada 23 Oktober 2013 ini akan diikuti 11 pasangan calon bupati/wakil bupati, terdiri dari 5 pasangan dari parpol dan 6 jalur perseorangan.

Ketua KPUD Deliserdang HM Yusri Msi mengharapkan kepada seluruh pasangan calon dan tim pemenangannya untuk tetap memberi imbauan dan ajakan kepada segenap lapisan masyarakat agar berperan aktif menyukseskan pilkada.

“Kalau pada Pilkada 2008 lalu tingkat partisipasi masyarakat sekira 62%, diharapkan pada tahun ini dapat meningkat,” harap Yusri. (SF)

Dandim 0208/Asahan Terima Hibah Sepeda Motor TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai kembali menghibahkan dua unit sepeda motor jenis trail kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 0208/Asahan guna menunjang pelaksanaan tugas mengamankan wilayah teritorial .

Bantuan kendaraan diserahkan Wali Kota Tanjungbalai H.Thamrin Munthe dan diterima langsung Dandim Lekol (Inf) Ayub Akbar, Kamis(17/10) Acara penyerahan hibah itu berlangsung dirumah dinas Wali Kota Tanjungbalai, disaksikan Kakan

Satpol PP Yusmada, Kabag Humas Darul Yana Siregar, Kadis Kebersihan H.Amiruddin Panjaitan, serta Danramil 08/TB dan Danramil 17/ Datuk Bandar.

“Sebenarnya sepeda motor yang dihibahkan sebanyak 4 unit. “Dua unit telah diserahkan pada bulan Agustus lalu diterima Dandim yang lama Letkol (Inf) Muhammad Ali.Hari ini kita menyerahkan dua unit lagi, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 4 unit,” kata Thamrin Munthe.

Diharapkan, kenderan itu bisa bermanfaat bagi

Kodim dalam menciptakan kondusifitas, khususnya kota Tanjungbalai agar bebas dari gangguan atau ancaman keamanan yang menggangu stabilitas daerah.

Dandim 0208/Asahan Lekol (Inf) Ayub Akbar menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemko Tanjungbalai.

Hiibah ini membuktikan bentuk kepedulian Wali Kota Tanjungbalai terhadap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

“Ranmor ini otomatis menjadi motivasi bagi

Kodim 0208/Asahan bersama jajaran untuk melaksanakan tugas dengan baik, cepat, tepat dan akurat,” ujarnya.

Menurut Ayub, agar mendapatkan dukungan biaya operasional dan perawatan serta tercatat sebagai barang inventaris, kenderaan yang diterima pihaknya akan dilaporkan kepada pimpinannya di Kodam.

“Barang apapun yang kami terima dalam bentuk hibah untuk menujang pelaksanaan tugas harus dilaporkan kepada pimpinan,” sebutnya. (HER)

Eldin Tinjau Banjir Di Perumahan Bumi Asri MEDAN - Pelaksana Tugas Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau banjir di Perumahan Bumi Asri Jalan Asrama Kelurahan Cinta Damai Medan, Kamis (17/3). Banjir ini terjadi akibat Sungai Berderah mengalami pendangkalan dan penyempitan. Akibatnya begitu hujan deras turun, volume sungai tak mampu lagi menampung debit air hujan sehingga meluap dan menggenangi rumah warga sekitar.

Saat melakukan peninjauan, Eldin turut didampingi Asisiten Ekbang Ir Qamarul Fattah, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan Ir Gunawan Surya Lubis, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Ir Sampurno Pohan, Kadis Perhubungan Renward Parapat, Camat Medan Helvetia Arrahman Pane dan Kabag Humas Budi Hariono S STP MAP. Begitu tiba di lokasi, Eldin bersama rombongan langsung menuju Blok G karena ketinggian air mencapai lutut orang de-

wasa. Untuk melihat kondisi rumah warga yang tergenang air, mantan Sekda kota Medan itu terpaksa menggunakan mobil jenis pick-up. Sebab, mobil dinas jenis Kijang Inova yang dikenderainya dikhawatirkan tidak mampu menerobos banjir.

Menurut Eldin, banjir terjadi Sungai Berderah tidak mampu lagi menampung debit air hujan akibat mengalami penyempitan dan pendangkalan. Selain melakukan pengorekan, Eldin mengatakan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Balai Sungai provinsi Sumatera Utara. “Kita minta mereka segera melakukan pelebaran Sungai berderah,” kata Eldin kepada sejumlah wartawan yang turut dalam peninjauan tersebut.

Selain itu, kata Eldin, terkait mengatasi masalah sanitasi di sekitar Sungai Berderah, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Balai Sungai Provinsi Sumut untuk mengatasinya bersama-sama. Ditambahkannya

lagi, Kadis Bina Marga Kota Medan Ir Khairul Syahnan saat ini tengah berada di Jakarta menemui Dirjen Pengairan guna melakukan normalisasi sungai.

Diharapkannya, semua langkah yang dilakukan ini bisa membuahkan hasil sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir di Kota Medan.

Di samping itu Eldin juga menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan tidak membuang sampah rumah tangga sembarangan, terutama dalam parit maupun sungai. Sebab, tindakan itu dapat memicu terjadinya banjir. Selain itu rutin melaksanakan gotong royong untuk membersihkan parit , terutama di depan rumahnya masingmasing.

Kepada seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan yang wilayah kerjanya dialiri sungai agar siaga penuh mengingat saat ini curah hujan cukup tinggi. Selain

mendirikan posko untuk memantau kemungkinan terjadinya banjir, Eldin minta kepada mereka terus aktif melakukan pemantauan. “Jika terjadi banjir, segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan sehingga pertolongan dini dapat dilakukan.

Sedangkan warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai, saya minta untuk siaga ,” pesannya.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala BPBD Kota Medan Hana Lore Simanjuntak, sejak hujan deras mengguyur Kota Medan mulai Senin (14/10 sampai Kamis (17/ 10), sejumlah wilayah di Kota Medan terendam air. Di Kecamatan Medan Johor, tepatnya Kelurahan Kwala Bekala banjir meredam rumah 100 KK dengan jumlah 450 jiwa. Kemudian di kecamatan Medan Petisah, air merendam rumah warga di Jalan Inspeksi Lingkungan 5 Kelurahan Sei Putih Timur sebanyak 13 KK. (VIN)

Pemko Usulkan JLU Jadi Jalan Provinsi TANJUNGBALAI – Guna menopang dan mendongkrak destinasi pariwisata di kota Tanjungbalai, keberadaan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang menghubungkan Kec. Teluk Nibung, Sei Tualang Raso dan Datuk Bandar diusulkan menjadi jalan provinsi.

“JLU telah diusulkan ke Gubernur dan DPRD Provsu agar menjadi jalan provinsi,” ujar Kadis PU Ramadhani Purba dalam rapat koordinasi bersama Komisi C DPRD Tanjungbalai, di gedung dewan,Rabu(16/ 10).

Rapat koordinasi itu dipimpin Ketua Komisi C H.Maralelo Siregar, dihadiri Hakim Tjoa Kian Lie (Sekretaris) dan anggota Danil Karo Karo, Afrizal Zulkarnain, serta Hj.Nessi Ariani.

Dijelaskan, jalan lingkar utara sepanjang 15 km, lebar 22 meter dengan 6 jembatan penghubung. Dibangun secara bertahap yang dimulai sejak tahun 2006 lalu dengan sumber dana APBD Provsu.Tentang realisasi program TA 2013 dikatakan Ramadhani Purba untuk proyek penghunjukan langsung (PL) 60 persen telah terealisasi, sedangkan paket proyek wajib tender prosesnya ada yang telah selesai dan sedang dalam proses lelang.

“Sampai saat ini, serapan dana belanja langsung mencapai 2 persen, dan untuk belanja tidak langsung terserap 4 persen. Pada akhir anggaran, seluruh program diharapkan terealisasi dengan baik,” ujarnya kepada anggota dewan.

Ketua Komisi C H.Maralelo Siregar menghimbau agar Dinas PU bisa maksimal melaksanakan program pembangunan tahun ini.“Meski waktunya terbilang sempit, hendaknya seluruh program bisa dilaksanakan,” himbaunya. Ditambahkan, DPRD dan masyarakat tidak ingin sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) terjadi lagi seperti tahun sebelumnya. “Tahun lalu silpa mencapai 49 miliar, tahun ini hendaknya tidak terulang lagi,” katanya. (HER)

Tebingtinggi Canangkan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM secara resmi membuka kegiatan Pencanangan Bulan Balitadan Bina Generasi Muda/Remaja dan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan Tahun 2013 Kota Tebingtinggi ditandai dengan pemukulan gong, Kamis (17/10), di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebing tinggi.

Walikota Tebingtinggi dalam sambutannya mengatakan bahwa balita dan generasi muda merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Perbaikan Bangsa Indonesia kedepannya tergantung pada dua generasi ini. Makanya acara tersebut harus dijadikan ajang untuk memberikan perhatian serta dukungan. ”Pelaksanaan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda/Remaja dan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan yang setiap tahun dilaksanakan terbukti mampu memberikan kontribusi lebih dari 40 % pencapaian sasaran atau target tahunan program kependudukan dan keluarga berencana, program kesehatan serta 10 program pokok PKK”, sebut Walikota.

Pada kesempatan itu, walikota menghimbau agar tahun depan pencapaian sasaran atau target program tersebut dapat ditingkatkan dengan membangun sinergisitas program dan pengembangan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah daerah dan pihak swasta serta lembaga masyarakat lainnya. ”Program kesehatan sebagai upaya strategis yang telah dilakukan pemerintah seperti memberikan pelayanan KB dan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada keluarga kurang mampu atau pra sejahtera dan sejahtera I diharapkan derajat kesehatan penduduk khususnya di Kota Tebingtinggi akan semakin meningkat pada tahun 2013 dan dapat merealisasikan tujuan MD G’S Millenium Development Goals Tahun 2015”, imbuhnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tebingtinggi Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi menuturkan, gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan 10 program pokok-nya bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga. (RS)

Pemko Medan Sembelih 67 Ekor Sapi MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis melaksanakan Shalat Idul Adha 1434 dengan khusuk bersama ribuan umat Muslim yang berasal dari seluruh penjuru Kota Medan di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (15/10).

Bertindak sebagai khatib Al Ustadz Prof Dr H.M Hasballah Thaib MA, sementara yang menjadi imam adalah qori internasional Ja’far Hasibuan SPdI. Selain itu Gubsu H Gatot Pujonugroho, Wagubsu Ir Erry

Nuriadi, Sekda Propsu Nurdin Lubis SH, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat Sumatera Utara dan Kota Medan, Ketua MUI Sumut Prof Dr H Abdullah Syah MA, Kepala Kantor Kementrian Agama Sumatera Utara Drs H Abd, Rahim M.Hum, beserta pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan juga melaksanakan Shalat Idul Adha di tempat tersebut.

Meski sepanjang malam hujan terus mengguyur Kota Medan namun tidak menjadi penghalang bagi warga untuk melaksanakan Shalat Idul Adha.

Sejak pukul 06.00 WIB, warga satu persatu telah mendatangi Lapangan Merdeka. Sambil menunggu shalat dimulai, mereka pun tak henti mengumandangkan takbir untuk memuja Allah SWT. Usai shalat, Al Ustadz Prof Dr H.M Hasballah Thail MA dalam khutbah Idul Adha menyampaikan, setiap merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji akan selalu ingat kepada seorang tokoh yang diabadikan namanya dalam Al Quran yaitu Nabi Ibrahim Alaihi Salam.

Dalam kehidupannya, Ibrahim selalu mengajarkan

bagaimana sebuah keluarga yang selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat dan selalu bersabar jika mendapatkan musibah.

“Ibrahim sebagai bapak, Sarah dan Hajar sebagai ibu dan Ismail sebagai anak adalah contoh teladan yang harus diteladani oleh umat Rasullah,” kata Hasballah.

Dijelaskannya, Idul Adha merupakan hari raya Islam seperti juga Idul Fitri. Allah telah mengatur tata cara mensyariatkannya seperti berpauasa pada hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijah bagi yang tidak melaksanakan

ibadah haji. Kemudian disunatkan bertakbir 4 hari berturut-turut dari Idul Adha dan 3 hari pasda hari Tasyrik.

Menurut Hasballah, bersamaan dengan tanggal hari Arafah pada 1434 tahun yang lalu, Rasullah Muhammad SAW telah menyampaikan suatu pidato di haji Wada’ di Padang Arafah yang menjadi pidato terakhir Rasul. Dari pidato yang disampaikan itu, Hasballah menyingkatkan ada 3 pesan yang disampaikan Rasul. Pertama, Rasul memperingatkan agar jangan mensia-siakan waktu. Ingat pesan Allah di Surat Al Ashri,

waktu adalah ibadah dalam pandangan seorang Muslim.

Usai melaksanakan Shalat idul Adha, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi istri Ny Rita Maharani bersama Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM juga dengan istri berserta sejumlah pimpinan SKPD langsung bergerak menuju Martubung guna menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Lapangan Sepakbola Griya Martubung, persisnya depan Masjid Al Husain. Di tempat itu disembelih 4 ekor sapi. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

KRIMINAL

Warga Yogyakarta Jadi Korban Penggelapan Mobil di Tanah Karo MEDAN - Endra Noor Prastyo (30) warga Desa Barongan RT-04 Sumber Agung Jetis Bantul, Yogyakarta mengaku menjadi korban penggelapan mobil mitsubishi cold diesel AA 1925 DB, di Desa Semangat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Kamis (10/ 10) sekira pukul 18.00 WIB. Kasus tersebut telah dilaporkan korban ke Polsek Simpang Empat, Polres Tanah Karo dengan nomor polisi STPL/805/X/2013/Simpang Empat, tertanggal 12 Oktober 2013 tentang perkara penggelapan satu unit mobil jenis colt diesel.

Kepada sejumlah wartawan di Kabanjahe, Selasa (15/ 10), Endro mengatakan bahwa sopirnya Doris (26) berangkat dari Magelang menuju Jakarta membawa barang dan selanjutnya ke Berastagi, lalu kembali lagi ke Jakarta membawa jeruk Tanah Karo untuk dipasarkan di Jakarta.

“Dari Yogyakarta ke Medan, Doris ditemani Rudi Sinaga berasal dari Samosir berdomisili di Yogyakarta.

Doris yang meminjamkan mobil tersebut kepada terduga pembawa lari bernama Khasmar Samosir.

Kata orang dia (Khasmar, red) adalah agen expedisi.

Terduga pembawa lari mobil saya, pernah berurusan dengan hukum dalam kasus KDRT,” ujarnya.

Sementara Doris mengaku dia meminjamkan mobil kepada Khasmar Samosir, Kamis (10/10) lalu. Alasan Khasmar meminjam mobil untuk menjemput aron (buruh ladang) di Berastagi.

"Namun sejak saat itu, Khasmar tidak pernah mun-

cul lagi dan diduga membawa raib mobil tersebut," akunya.

Ketika ditanya, seberapa jauh hubungannya dengan Khasmar, Doris mengaku bahwa dia baru kenal satu hari, namun karena sama-sama orang Batak yang memiliki terombo, saya percaya saja sama Kasmar.

“Saya percaya begitu saja, dan sedikitpun tidak ada kecurigaan,” ungkap Doris.

Ditambahkannya, bahwa tiga hari kemarin ada teman sopir yang melihat mobil itu di Lampung, namun ada juga yang mengatakan mobil itu berada di Aceh.

“Bingung jadinya kami, dimana sebenarnya mobil itu, apakah benar di Lampung atau di Aceh. Tapi kami percaya pihak Polres Tanah Karo melalui Polsek Simpang Empat akan serius mengungkap keberadaan Khasmar Samosir dan juga mobil itu," pungkasnya.

Kejadian tersebut, Kamis (10/10) sekira pukul 18.00 WIB. Kerugian sebesar Rp237.000.000 atas nama korban Endro Noor Prastyo, diduga dilakukan Khasmar Samosir (35) pekerjaan agen ekspedisi, alamat Simpang Pekong desa Peceren Kecamatan Berastagi yang menjadi wilayah hukum Polsek Simpang Empat.

Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Kapolsek Simpang Empat, AKP Irianto, membenarkan kejadian tersebut.

“Saat ini, pihaknya sedang melakukan penyelidikan. Sesuai laporan korban, terduga yang melarikan mobil prah jenis Mitsubishi tersebut adalah Khasmar Samosir,” tukasnya.(AND)

Ratusan Warga Tanah Karo Tuntut Keadilan di PN Medan MEDAN - Seratusan warga Kabupaten Tanah Karo menggelar aksi unjukrasa di depan gedung Pengadilan Negeri Medan, Kamis (17/10). Massa yang datang menggunakan bus Sinabung dan membawa spanduk bertuliskan cemoohan itu meminta aparat penegakan hukum berlaku adil.

Mereka menilai perkara Sukiman Kembaren dan Heriudin Kembaren tidak sesuai dengan locus dan tempus delicti (tempat dan waktu terjadinya tindak pidana).

Perkara yang menimpa Sukiman dan Heriudin bermula dari PT Wampu Electric Power (WEP) meminjam izin pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan pembangunan PLTA di Desa Rih Tengah, Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo.

Dalam pinjam pakai kawasan hutan tersebut, terdapat lahan Sukirman dan Heriudin Kembaren sebagai ahli waris dari almarhum Lukis Kembarena yang diperoleh dari warisan nenek moyang yang diperkuat dengan alas hak kepemilikan tanah sesuai

surat keterangan Kades Rih Tengah, Tampi Bangun.

Tetapi karena tidak mempunyai sertifikat lengkap, PT WEP menguasi lahan tersebut dengan melakukan perlawanan dari ahli waris. Massa menuding dalam konspirasi PT WEP dengan melaporkan ke Poldasu dan Kejati Sumut, keduanya dikenakan pasal 263 (2) sebagai pemakai surat palsu.

"Adanya surat alas hak kepemilikan dari kepala desa belum dibuktikan palsu oleh pengadilan. Tetapi mengapa keduanya sudah didakwa sebagai pengguna surat palsu?

Apalagi sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Medan bukan Pengadilan Kabanjahe?" teriak massa.

Massa juga menuding perusahaan Kore tersebut mampu beli hukum di Indonesia. Dimana melihat locus delicti sesuai aturan UU No 8 tahun 1981 dalam hal ini KUHP pada pasal 84.

Menyikapi, aspirasi warga tanah karo, pihak PN Medan, menerima 5 orang pewakilan massa untuk bertemu Ketua PN Medan Erwin Malau. (STAR)

SUMUT

EMPAT PELAKU PEMBUNUHAN DITANGKAP

Para Korban Dibantai di Bukit Iblis STABAT – Akhirnya selang beberapa hari, empat tersangka pelaku pembunuhan Misman sekeluarga yang terjadi di Kecamatan Salapian, berhasil ditangkap Kepolisian Resor Kabupaten Langkat.

Dua dari empat tersangka pelaku diketahui warga sipil, yakni Alamsyah (31) dan Rendi (21). Sedangkan dua pelaku lainnya merupakan oknum TNI. Alamsyah dan Rendi diringkus polisi di lokasi persembunyiannya di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Kamis (17/10). "Kita ringkus 4 pelaku, rinciannya 2 warga sipil, yakni Alamsyah dan Rendi, serta 2 lagi oknum TNI rekan Alamsyah yang diduga ikut membunuh satu keluarga di Kecamatan Salapian," kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan didampingi Wakapolres Kompol Benny Maringan Saragih, SIK, Msi, Kasat Reskrim AKP Rosyid Hartanto, SIK, SH, Kapolsek Salapian AKP Zulkarnaen dan Kasubag Humas AKP J. Aruan kepada wartawan di Mapolres Langkat, Kamis (17/10).

Alamsyah alias Lilik (31), warga Dusun Pondok XI Desa Tg. Keliling, Kecamatan Salapian, Langkat dan Rendi (21), BHL Kebun Tg, Keliling, Kecamatan Salapian, Langkat ditangkap di Pekan Baru, Rabu (16/10).

Sedangkan ke-2 oknum TNI itu ditangkap di Binjai.

Yulmar mengatakan, kedua tersangka lari ke Pekan Baru setelah beraksi

DITANGKAP - Para pelaku pembunuh Misman sekeluarga berhasil ditangkap petugas Polres Langkat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan selanjutnya diboyong ke Mapolres Langkat, Kamis (17/10). Motif pembunuhan terkait masalah hutang piutang. (KPK POS/ DOK)

Kronologis Pembantaian MENGENAI kronolgis pembantaian itu sendiri, Kasat Reskrim AKP Rosyid Hartanto, SIK, SH pun menguraikannya dengan lugas.

Katanya, sesuai dengan pengakuan tersangka Alamsyah, karena sulit untuk menagih hutang dari korban Misman, tersangka Alamsyah pun menawari korban, Misman untuk mengangkat benda gaib. Kebetulan, baik Misman maupun Alamsyah sama- sama suka melakukan hal- hal gaib, seperti ‘mengangkat’ benda pusaka dari alam gaib.

“Karena itu ya tidaklah sulit, sebab Misman pun percaya. Apalagi, Alamsyah pun mengiming- imingi korban uang sebesar Rp.400 juta yang akan diangkat dari alam gaib itu. Akibatnya, korban pun datang bersama istri dan anak- anaknya.

Katanya, syaratnya selain harus datang bersama istri dan anak- anaknya, kalau bisa juga jangan sampai dilihat orang, sehingga selain datang menjelang malam, lampu rumah korban pun dimatika,” ujar Rosyid.

Lalu, para korban pun berkumpul di

Bukit Iblis, tempat yang dijanjikan tersangka. Padahal, di sana sudah menunggu rekannya Rendi dan 2 oknum TNI. “Pada awalnya, menurut pengakuan tersangka Alamsyah, para korban disuruh meminum minuman yang sudah disuguhi racun. Lalu, dia masih sempat menagih secara baik- baik hutangnya kepada Misman. Namun, Misman tetap belum mau membayar hutangnya karena belum ada uang. Akibatnya, Alamsyah pun marah dan langsung memukul para korban,” ujar Rosyid lagi.

Ironisnya, aksi kalap Alamsyah diikuti rekan- rekannya yang lain. Bahkan, anak perempuan Misman pun tidak luput dari aksi pembantaian para tersangka, sehingga seluruh tubuh korban pun dipenuhi dengan pukulan batu dan kayu serta tusukan dan sabetan parang.

“Begitulah, sampai akhirnya keempat mayat korban pun dibuang ke Batang Serangan. Semuanya memang sudah direncanakan tersangka Alamsyah,” ujar Rosyid lagi sembari mengakhiri keterangannya. (TIM)

Guru SD Selundupkan Sabu di Bungkusan Nasi LUBUKPAKAM - Sumiati (29), oknum guru honor di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Beringin, ditangkap petugas portir lembaga permasyarakatan (Lapas) Lubuk Pakam, karena kedapatan membawa sabu-sabu di dalam bungkusan nasi saat menjenguk suaminya, Dani (29) yang ditahan dalam kasus narkoba, Kamis (17/10) sekira pukul 13.50 WIB. Dari wanita yang berdomisili di Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ini, petugas 2 bungkus nasi bercampur 1 bungkus kecil diduga sabu seberat 1,42 gram. “Benar ada seorang pengunjung wanita yang diamankan untuk diperiksa. Awalnya petugas curiga dengan barang bawaan wanita itu, kemudian dilakukan pemeriksaan.

Ternyata di dalam salah satu bungkusan nasi yang dibawa-

nya ditemukan barang mencurigakan yang dikemas dalam plastik hitam. Selanjutnya saat ditanya, wanita itu mengakui kalau nasi bungkus itu untuk suaminya yang sedang menjalani hukuman.

Atas temuan itu, petugas Lapas berkordinasi dengan Satnarkoba Polres Deli Serdang untuk pemeriksaan lebuh lanjut,” kata Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban Lapas Lubuk Pakam, Simon Sembiring kepada andalas, kemarin.

Sumiati sendiri saat ditanya tentang temuan petugas portir Lapas Lubuk Pakam itu, mengelak bila bungkusan kecil yang ada dalam barang bawaannya adalah miliknya.

Menurutnya, 1 bungkus nasi yang dibawanya adalah titipan dari teman suaminya bernama Gawing, warga Gang Enam Desa Karang Anyer, Kecamatan

Beringin untuk diberikan kepada Burhanuddin, teman satu sel suaminya.

“Kalau yang 1 bungkus itu titipan si Gawing untuk di kasih sama si Burhan. Aku pun tak tahu tahu kalau di dalamnya ada narkoba. Berarti si Gawing lah yang buat. Lagi pula kok tega kali lah si Gawing itu buat aku kek gini, padahal teman sekampungnya,” ujar Sumiati sambil berlinang air mata.

Terpisah, Kasat Resnarkoba Polres Deli Serdang AKP Achiruddin Hasibuan SH MH membenarkan telah menerima pelimpahan seorang pengunjung dari Lapas Lubuk Pakam bernama Sumiati yang diduga membawa narkoba jenis sabu seberat 1,42 gram.

“Sumiati dan barang bukti telah diserahkan ke penyidik dan masih kita periksa,” ujar Achiruddin. (AND)

membunuh para korban.

Lalu, barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya adalah 1 unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam nomor polisi BM 1206 BE, 1 parang, 1 batu dan 1 buah kayu yang digunakan tersangka pelaku untuk menghabisi korban serta uang tunai Rp700 ribu, 1 jaket hitam, 1 kain panjang batik, 1 baju kaos warna hijau dan 1 potong celana keper warna hijau milik korban Misman.

Kemudian, 1 cincin emas dan 1 anting- anting emas milik korban Tria Winanda Aulia.

Terkait dengan motif pembunuhan? Yulmar menjawab karena dendam dan sakit hati. “Ya, dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka motifnya karena dendam dan sakit hati, sebab korban ada hutang dengan tersangka Alamsyah sebesar Rp40 juta, tapi belum juga dibayar ampai dengn saat ini,” ujarnya.

Sementara iru, Alamsyah ketika ditaya wartawan mengaku panik setelah membunuh Misman sekeluarga sehingga memutuskan lari ke Pekan Baru.

Sedangkan terkait dengan oknum TNI yang ikut dalam aksi pembantaian tersebut, Alamsyah pun menegaskan mereka adalah rekannya.

“Ya, saya yang mengajaknya. Untuk itu, saya hubungi lewat HP,” ujarnya.

Alamsyah menegaskan kedua rekannya ikut membunuh korban. Sebelum dibunuh, tiga korban terlebih dahulu disuguhi minuman beracun. Untuk itu, Alamsyah telah terlebih dahulu menyuruh Rendi untuk membeli Baygon dan meletakkannya di lokasi pembataian. (TIM)

Empat Rumah Terbakar Disambar Petir MEDAN - Empat rumah di Jalan Pembangunan IV Gang Resmi, Krakatau Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, ludes terbakar, Rabu malam.

Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya rumah tersebut. Namun warga menduga akibat tersambar petir saat hujan turun desar.

Iis, salah seorang warga setempat menyebutkan, sebelum kejadian hujan turun dengan derasnya. Saat bersamaan, petir menyambar rumah No 87 yang dijadikan tempat usaha meuble.

Dengan cepat, api yang muncul terus menyambar tiga rumah lainnya. "Petir ini bang, terus menyambar kasur," ujarnya.

Sementara itu, informasi lain menyebutkan bahwa kebakaran empat rumah tersebut disebabkan korsleting listrik.

"Warga awalnya melihat api dari panglong itu. Tapi yang punya malah tidur. Untungnya tadi banyak orang," kata warga lainnya bernama Anto (43).

Kapolsek Medan Timur Kompol Juliani Prihartini sendiri ketika dikonfirmasi belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran itu."Belum bisa kita pastikan karena masih dalam penyelidikan," ungkap Juliani. (FR)

Sindikat Narkoba Libatkan Oknum TNI Dibongkar

GANJA - Reserse Narkoba Polresta Medan menangkap lima anggota sindikat narkoba, di depan sekolah Primbana, Jalan Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.(KPK POS/IST)

MEDAN - Sindikat pengedar narkoba yang melibat oknum TNI dan masyarakat sipil berhasil dibongkar petugas unit II Psikotropika Sat Reserse Narkoba Polresta Medan. Dari pengungkapan itu polisi menangkap lima anggota sindikatnya, termasuk oknum aparat keamanan negara itu.

Mereka disergap saat melakukan transaksi di depan sekolah Primbana, Jalan Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat sekira pukul 22.00 WIB. Dari penangkapan itu, petugas unit II Psikotropika Sat Reserse Narkoba Polresta Medan menyita barang bukti 380 kilogram ganja dan satu unit mobil Kijang Innova yang digunakan para tersangka mengangkut ratusan kilogram ganja tersebut.

"Sebelumnya petugas kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa ganja dalam jumlah besar untuk diedarkan di wilayah hukum Polresta Medan,” kata Kapolresta Medan Kombes Pol Nico

Afinta, Kamis (17/10).

Atas informasi tersebut, petugas kami melakukan undercover atau penyamaran dengan menyaru sebagai pembeli. Selanjutnya disepakati tempat transaksinya di Jalan Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan.

Petugas lalu berangkat ke tempat yang telah disepakati.

Dan sekira pukul 22.00 WIB, para pelaku datang membawa ratusan kilogram ganja tersebut dengan menggunakan mobil Innova. ‘’Setelah bertemu, para tersangka menunjukan ganja yang ada di dalam mobil mereka. Saat itulah petugas kami langsung melakukan penengkapan terhadap para tersangka," kata Kapolresta Medan. ‘’Para tersangka yang ditangkap masing-masing RP, KD, JS, ARH dan MD. Tersangka MD ini mengaku oknum anggota TNI. Dia telah kita serahkan ke Denpom 1/ 5 Medan," tambah Nico.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kasat Resnarkoba Polresta Medan Kompol Dony Alexander SIK didampingi Kanit Idik II Psikotropika AKP Azuar

SH mengatakan, keempat anggota sindikat narkoba yang diperiksa penyidiknya itu dipersangka dengan pasal 115 subs pasal 114 ayat (2) subs 111 ayat (2) jo 132 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

"Ancaman hukumannya pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar," papar Dony.

Sementara itu, tersangka KD di kantor polisi mengaku dirinya bersama teman-temannya memperoleh ganja tersebut dari Aceh.

Daun ganja kering senilai hampir Rp2 miliar tersebut rencananya memang hendak diedarkan di Kota Medan dan dan Pulau Jawa.

"Ganja-ganja ini dari Aceh.

Ada yang pesan dalam jumlah besar makanya kami beli dari sana.

Rupanya pesan itu polisi. Ditangkap semua kami bang," ujar KD. KD juga mengaku ganja-ganja itu akan diedarkan dengan harga Rp5 juta kilogramnya.(FR)

11

KPK POS E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Tanah Longsor di Tanjung Morawa, Tiga Orang Tewas.

TANJUNG MORAWA Hujan lebat dan angin kencang yang melanda Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Senin malam sekira pukul 21.30Wib, mengakibatkan bencana tanah longsor hingga menewaskan tiga orang.

Tanah longsor menimpa satu rumah seorang penduduk yang berada di Jl.Bandar Labuhan, Dusun-III Desa Tanjung Morawa-A, Perumahan PTP36/Tamora Elok, Kec.Tg.Morawa, dan menewaskan seorang ibu rumah tangga bernama Sumarni (30) dan dua orang anaknya bernama Dea (6) dan Adrian (4), Menurut keterangan Kepala Dusun-III Desa Tg. Morawa-A, Ridwan yang ditemui KPK Pos di lokasi kejadian, Selasa (15/10), menyebutkan, musibah ini terjadi saat hujan dan angin lebat Senin malam.

"Di dalam rumah dihuni satu keluarga berjumlah 4 orang, dan hanya satu orang yang selamat, yaitu Suwarno (31) merupakan suami dan

LONGSOR - Bencana tanah longsor yang berada di Jalan Bandar Labuhan,Perumahan PTP36 Tamora Elok,Tanjung Morawa,Deli Serdang.

(KPK POS/DEDY)

ayah korban,” terang Ridwan.

Ridwan juga menceritakan, dari pengakuan Suwarno, sebelum kejadian, Suwarno bersama istri dan dua orang anaknya sedang tidur di dalam kamar. Secara spontan terjangan tanah meng-

hantam tembok rumahnya dari sebelah kanan.

"Suwarno tidak berhasil menyelamatkan istri dan anak-anaknya, karena kejadian berlangsung begitu cepat, bahkan Suwarno juga mengalami cidera ditangannya," sebut Ridwan.

Kejadian ini langsung mengundang perhatian warga setempat. Mayat korban berhasil dikeluarkan dari timbunan tanah lonsor oleh Suwarno dan dibantu warga setempat, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna divisum. Se-

lanjutnya disemayamkan dikediaman orang tua Suwarno di Desa Sialang Kec. Bangun Purba, Deli Serdang dan pagi harinya dimakamkam di Desa tersebut.

Camat Tanjug Morawa, Drs. Tedy Bachtari, Kapolsek Tamora, Akp. Telly Alfin, Sik, DanRamil 16 Tg.Morawa dan Kepala Desa Tg.Morawa-A, H. Senen, ikut turun melihat langsung lokasi bencana.

Sementara itu, di lokasi kejadian terlihat rumah korban yang berukuran sekitar 6x5 meter separuhnya hancur diterjang tanah tebing yang tinggginya sekitar 13 meter.

Namun terjangan longsor tersebut tidak sampai menerjang rumah sebelahnya yang bergandengan. Sementara menurut informasi, bahwa rumah bernomor 02 tersebut bahkan masih dalam kredit dengan perkreditan perumahan Ptp36 Tomora Elok.

Musibah ini juga mengundang simpati sejumlah masyarakat setempat dengan mengadakan aksi sosial pengumpulan dana bantuan buat korban bencana tanah longsor ini, bahkan aksi sosial itu berlangsung hingga kemarin sore. (DIZ)

The Shooter Bilyard Tetap Buka, Malam Hari Raya Idul Adha MEDAN - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan menutup The Shooters Bilyard di Jalan HM Joni Medan, karena kedapatan beroperasi di malam Hari Raya Idul Adha 1434 H, Senin. Padahal Disbudpar telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Medan No.503/9150 tanggal 19 Juni 2013 tentang penutupan sementara tempat usaha hiburan umum pada hari besar keagamaan.

Selain minta pemilik Shooters menutup usahanya, Disbudpar saat melakukan sweeping dibantu unsur gabungan seperti petugas Denpom 1/5 Medan, Kodim 0201/BS, Polresta Medan, Satpol PP dibantu SKPD terkait membubarkan pengunjung yang

ada sekaligus menyita bola nomor 5 dan 10 serta bola putih masing-masing sebanyak 8 buah. Jadi total bola yang disita sebagai barang bukti sebanyak 24 buah.

Kabid Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Disbudpar Kota Medan FahmiHarahap yang memimpin langsung penertiban didampingi Kasi Hiburan Bidang ODTW Bagindo Uno Harahap minta kepada penanggung jawab Shooters untuk membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan itu, penanggung jawab Shooters berjanji tidak akan melanggar Surat Edaran Wali Kota tersebut.

“The Shooters Bilyard kita tutup karena melanggar Surat Edaran Wali Kota

Bandar Sabu Sei Sikambing Ditangkap MEDAN - Petugas Subdit II Ditres Narkoba Polda Sumut berhasil menangkap bandar sabu yang

Medan No.503/9150 tanggal 19 Juni 2013. Dalam surat edaran itu kita minta kepada semua tempat usaha hiburan umum untuk tutup sementara selama dua hari yakni 14 dan 15 Oktober guna menghormati Hari Raya Idul Adha 1434 H. Bagi tempat usaha hiburan umum yang kedapatan tidak mematuhi surat edaran tersebut langsung kita tindak,” kata Fahmi.

Sebelum menutup The Shooters Bilyard, tim gabungan ini juga telah mendatangi Hotel Danau Toba Internasional di Jalan Imam Bonjol. Dari pantauan yang dilakukan, sejumlah tempat hiburan malam yang ada di lokasi hotel berbintang lima itu tidak beroperasi. Setelah itu tim bergerak menuju ge-

beroperasi di kawasan Sei Sikambing, Senin. Dalam penangkapan itu, petugas sempat adu fisik dengan bandar yang diketahui berinisial EA (41) warga Jalan Kapten Muslim Gang Pertama, Kelurahan Sei Sikambing C, Medan Helvetia.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Toga H Panjaitan melalui Kasubdit II Ditres Narkoba Polda Sumut, Kompol

dung Perisai Plaza di Jalan Perniagaan. Dua tempat hiburan malam yang ada di bangunan itu yakni Heaven Hell dan Tuak House juga tidak membuka usahanya.

Selanjutnya tim melanjutkan pengawasan di Hotel Soechi Jalan Cirebon. Tempat hiburan malam Equator yang berada di hotel itu tidak beroperasi. Begitu juga dengan Entrance di Grand Aston Hotel Jalan Balai Kota Medan, mematuhi Surat Edaran Wali Kota dengan tidak membuka usahanya.

Ketika mendatangi tempat hiburan malam yang berada di Hotel Delta Jalan Juanda, tim gabungan tidak menemukan adanya tanda-tanda beroperasi.

Dari tempat itu tim gabu-

Donald Simanjuntak, menuturkan, penangkapan tersangka dilakukan dengan cara under cover buy (menyamar sebagai pembeli, red).

“Dia ditangkap di depan Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto. Saat itu anggota menyamar sebagai pembeli. Dan saat ditangkap, dia sempat melakukan perlawanan. Namun, berhasil dilumpuhkan anggota, karena tersangka saat itu seorang

ngan melanjutkan penyisiran di Jalan Dr Mansyur, Jalan Setia Budi serta Jalan Ring Road sampai pukul 02.00 WIB. Namun tak satu pun tempat usaha hiburan umum yang ditemukan beroperasi.

Atas dasar itulah Kabid ODTW Disbudpar Medan Fahmi Harahap mengucapkan terima kasihnya.

“Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pengusaha tempat hiburan malam karena dengan kesadaran penuh telah melaksanakan Surat Edaran Wali Kota Medan. Saya berharap hal ini dapat dilaksanakan kembali pada harihari besar keagamaan yang lainnya,” ujar Fahmi. (VIN)

diri,” terang mantan Kasat Intel Polresta Medan itu.

Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bungkusan plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 23,76 gram, dan sepucuk senjata jenis air soft gun. “Tersangka sedang kita periksa. Saat ini kita sedang dalami dari mana dia mendapatkan sabu tersebut,” pungkasnya. (FR)

Korban Penipuan CPNS Terus Bertambah MEDAN - Korban penipuan untuk bisa masuk menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) terus bertambah. Kali ini, dugaan kasus penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan oknum PNS Dinas Kesehatan Pemprovsu mencapai miliaran rupiah dari korbannya terungkap.

Sri Haryani (25), wanita yang disebut-sebut istri anggota Densus 88 Mabes Polri mendatangi Mapolresta Medan membuat laporan yang sama. Dia mengaku ditipu Rp150 Juta, Rabu pekan lalu.

Hendra, kerabat korban yang mendampingi Sri membuat laporan menceritakan, penipuan bermula saat pelaku M dan DN mengimingngiming korban, pada tahun 2011 untuk masuk PNS yang nantinya akan ditempatkan di RS USU. "Katanya bu Marsinta (M) itu bisa memasukkan adik saya sebagai pegawai dengan cara sisip. Ternyata yang bisa disisip itu hanya 5 orang," ungkapnya.

Untuk meluluskan adiknya, kata Hendra, Marsinta yang disebutsebut telah bekerjasama dengan oknum Dinkes Provsu bernama DN kemudian memintai uang sebesar Rp150 juta kepada keluarganya.

Karena percaya, keluarganya pun kemudian menjual tanah dan meminjam uang ke Danamon dan BRI di kawasan Tanjung Morawa. "Uang Rp150 juta itu kemudian kami kasih sama bu Marsinta. Katanya nanti langsung bisa diluluskan," ungkap Hendra.

DIMUSNAHKAN - Pemusnahan barang bukti 122 bal daun ganja kering di halaman Mapolres Langkat. (KPK POS/JUL)

Ia menyebutkan, uang itu diberikan pihak keluarganya pada pertengahan tahun 2011 lalu. Namun, setelah ditunggu hingga dua tahun, adiknya tak juga masuk sebagai pegawai di rumah sakit yang telah dijanjikan.

"Kalau ditanya, ibu (Marsintared) itu janji-janji saja bang. Yang katanya ginilah, gitulah," ungkapnya.

Selain adiknya, kata Hendra, ternyata Marsinta dan Deny telah melakukan penipuan yang sama terhadap 16 orang lainnya. Namun dari 16 orang tersebut, hanya 6 or-

ang saja yang melapor ke Polresta Medan.

"Kami sebenarnya dari tiga minggu yang lalu mau melapor bang. Tapi keluarga masih mempertimbangkannya, karena ibu itu katanya mau membayar uang kami," tutur Hendra dengan wajah lusu.

Karena waktu itu Marsinta tak juga mengembalikan uang korban, korban bersama keluarganya kemudian melaporkan kasus ini ke polisi.

"Karena uang kami enggak dikembalikan, keluarga akhirnya mau buat laporan," terangnya.

Hendra membeberkan, sebenar-

nya Marsinta dan Deny juga sudah pernah diperiksa Polresta Medan.

Namun anehnya, pihak kepolisian sama sekali tidak melakukan penahanan terhadap keduanya.

"Saya pun bingung bang. Padahal ibu (Marsinta-red) itu sudah dipanggil dan diperiksa pada 8 Oktober semalam. Tapi kok tidak ada tindak lanjutnya," ungkap Hendra.

Kasatreskrim Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak saat dikonfirmasi wartawan melalui ponsel, mengenai tidak ditahannya pelaku penipuan enggan menjawab.

Seperti diketahui sebelumnya, puluhan korban dugaan penipuan dengan iming-iming memasukkan PNS atau pegawai tidak tetap (PTT) di sejumlah dinas menguak setelah para korban mendatangi Mapolresta Medan.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah penipuan ini ditaksir mencapai miliaran rupiah karena terdapat puluhan korban. Terduga pelaku adalah seorang perempuan oknum PNS di Dinas Kesehatan berinisial D disebutkan memasang tarif kisaran Rp20-30 juta untuk PTT, dan Rp200-300 juta untuk PNS. Selain membuat laporan ketika itu, para korban juga berhasil meringkus sang oknum PNS yang diduga melakukan penipuan terhadap mereka dan memboyongnya ke Mapolresta Medan. Namun ternyata, meski sudah diserahkan, terduga pelaku dipulangkan dan sama sekali belum diperiksa. (FER)

Enam Ruko di Gedung Johor Dibongkar MEDAN - Sebanyak 6 unit rumah toko (ruko) berlantai tiga di Jalan Karya jaya Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Kamis (17/10). Pembongkaran dilakukan karena ruko itu dibangun tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Proses pembongkaran berjalan lancar, sebab baik pemilik maupun pengawas ruko tidak berusaha menghalang-halangi petugas yang merupakan gabungan sejumlah instansi terkait dibantu petugas polsek dan koramil setempat. Dengan menggunakan martil besar, tim membongkar dinding penyekat lantai dasar ruko.

“Pembongkaran kita lakukan karena ruko ini terbukti tidak memiliki SIMB. Kita sudah mengirimkan tiga kali surat peringatan kepada pemilik ruko atas pelanggaran yang telah dilakukan. Namun surat kita tidak ditanggapi sehingga dilakukan pembongkaran hari,” kata Kabid Pemberdayaan

dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi didampingi Kasi Pengawasan Darwin.

Saat berada di lokasi, tak satu pun pekerja yang ditemui dalam bangunan ruko yang dipagar dengan seng tersebut. Ali Tohar beserta tim disambut penjaga bangunan.

Setelah dijelaskan kedatangan untuk melakukan pembongkaran, penjaga pun tak bisa berbuat apaapa. Dia pun pasrah ketika tim, termasuk Ali Tohar sendiri pun ikut melakukan pembongkaran.

Pembongkaran dihentikan setelah dinding sekat lantai dasar dibongkar. Ali tohar selanjutnya minta kepada penjaga ruko agar menyampaikan pesan kepada pemilik ruko agar tidak melanjutkan pembangunan, termasuk memperbaiki dinding sekat yang baru dihancurkan.

“Bangunan ruko ini kita nyatakan stanvast, artinya seluruh proses pembangunan harus dihentikan. Pembangunan baru dapat dilanjutkan kembali apabila pemilik ruko telah memiliki SIMB” tegasnya.(VIN)

Pelaku Penggelapan Mobil Ditangkap MEDAN - Seorang tersangka kasus penipuan dan atau penggelapan mobil senilai Rp2 miliar berhasil ditangkap petugas Reskrim Polresta Medan.

Tersangka Zulman Harahap (43) warga Marelan II Pasar IV Timur Lingkungan 27, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan dicokok polisi dari kawasan Kota Baru, Jambi.

"Tersangka kita tangkap atas laporan PT Celebes Artha Ventura yang diwakili We Bing, 21 Maret 2013 Lalu," kata Kasatreskrim Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak SIK, Rabu.

Dalam penangkap ini disita sejumlah barang bukti, yakni selembar surat pernyataan atas nama tersangka terkait 10 lembar BPKB mobil, selembar surat instruksi pembayaran senilai Rp586,300,000 dan selembar lembar surat kuasa khusus dari tersangka ke PT Celebes untuk mengambil BPKB mobil ke PT Verena Multi Finance.

"Ada juga selembar rekening transfer rekening koran Bank BCA dari PT Celebes ke PT Verena, dan satu buah BPKB jenis Ford Ranger dengan No polisi BG 9518 LQ," tambah Calvijn.

Kasus penipuan tersebut berawal saat tersangka mengajukan permohonan dana untuk membeli 12 unit mobil ke PT Celebes Artha Ventura senilai Rp700 juta, untuk dibayarkan ke PT Verena Multi Finance. Dalam proses ini tersangka melampirkan surat kuasa pengambilan ke-12 BPKB mobil yang berada di PT Verena Multi

Finance.

Namun setelah pihak PT Celebes melakukan pembayaran ke PT Verena, tersangka malah mengambil mobil tersebut sendirian dan menjualnya ke berbagai Kota di Pulau Sumatera.

"Macam-macam lah harganya, kijang Inova ada yang saya jual Rp75 Juta," ujar tersangka.

Kejadian ini sendiri terungkap saat pihak PT Celebes coba mengambil BPKB di PT Verena dengan membawa surat kuasa yang diberikan tersangka.

Saat itu diketahui kalau mobil yang dijanjikan telah diambil tersangka dan dijual ke orang lain tanpa persetujuan pihak PT Celebes.

Selain menjalankan aksinya di PT Celebes, ternyata tersangka juga melakukan aksi penipuan di Perusahaan Pembiayaan PT Darmatama Finance.

Agak sedikit berbeda dengan modus sebelumnya, kali ini tersangka menjalankan aksi dengan mengajukan pembiayaan kredit ke PT Darmatama untuk membeli 8 buah mobil senilai Rp1,3 Miliar.

Namun pada kenyataannya, mobil yang akan dibeli tersebut adalah mobil yang tak layak pakai, dan saat akan dilakukan Survey tersangka meminjam mobil sejenis yang masih bagus untuk difoto oleh pihak PT Darmatama, dengan melampirkan Plat kendaraan milik mobil yang tak layak pakai tersebut. Akibat aksi tersangka ini, kedua perusahaan tersebut mengalami kerugian Rp2 miliar. (FER)

Korban Penganiayaan Lapor Polisi BELAWAN - Restu Ahmad Andre Sibarani (15) dan ibunya Nuraini Nasution warga Jalan Akenaka Lingkungan 6, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Labuhan, membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Labuhan akibat dianiaya, Rabu.

Korban dianiaya di Jalan Yos Sudarso KM 15, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan saat mengenderai sepeda motor BK 3451 ADS. Keterangan diperoleh, anak dan ibu itu sedang melintas di Jalan Yos Sudarso tiba-tiba dipepet seseorang juga mengende-

rai sepeda motor. Karena korban terkejut tanpa sadar memaki pelaku sembari dikejar.

Pelaku menunggu korban sambil menghentikan sepeda motornya, tanpa banyak bicara pelaku langsung memukul korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor korban.

Pelaku melarikan kunci kontak itu dan membiarkan korban mendorong sepeda motor hingga ke bengkel terdekat.

Menurut korban pelaku dikenalnya bernama Doni (45) warga Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan.(FR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

LIPSUS

LEBIH BAIK mencegah terjadinya kehilangan daripada harus mencari motor yang sudah hilang.

Bahkan dengan bantuan dukun pun, motor yang sudah hilang, sulit sekali ditemukan. Berikut metode yang saya rangkum dari pengalaman pribadi saya dan disusun berdasarkan urutan kemudahan pengaplikasiannya :

KEJAHATAN jalanan, terutama pencurian kenderaan bermotor tiada henti-hentinya dan terus terjadi di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan. Bisa dikata “Tiada Hari Tanpa Curanmor” di Kota Medan.

Di hampir setiap sudut kota, bahkan hingga ke dusun dan lorong, kejahatan yang satu ini sepertinya tiada henti. Penjahat spesialis curanmor senantiasa mengintai mangsanya. Pantang silap, kereta (motor) pun lewong.

Diakui, belakangan ini aksi Curanmor di Sumut, khusus di Kota Medan, semakin mengganas. Masyarakat semakin dilanda keresahan, kekhawatiran dan ketidaknyamaan untuk memparkirkan kenderaannya. Komplotan Curammor senantiasa menghantui para pemilik kenderaan.

Menurut data yang dihimpun awak media ini, komplotan curanmor belakangan ini lebih memilih mangsanya yang menggunakan jenis Matic. Soalnya, kenderaan roda dua jenis ini

(matic) laku keras di pasar gelap.

Jadi, jika Anda pengguna kereta Matic, supaya lebih berhati-hati. “Kami nyaris kehilangan sepeda motor matic saat parkir di Jalan Abdul Manaf Lubis beberapa hari lalu, ujar Jefri.

Diceritakan, kala itu Jefri berboncengan dengan seorang temannya, untuk maksud membeli sesuatu di toko kelontong. Tanpa ada rasa curiga, keduanya masuk ke toko kelontong tersebut. Namun, sesaat Jefri merasa tak enak dan langsung melihat keretanya yang sedang parkir di luar toko. Tak ayal, dua pemuda sedang mengut-atik kunci keretanya, Jefri langsung teriak; “Maling…..maling”. Kedua pemuda yang mencoba mencuri kereta Jefri dengan sigap lari dengan sepeda motor yang mereka punya. Ternyata, Jefri sudah lama diintai komplotan maling kereta itu.

Mereka (Jefri dan temannya) ternyata sudah diikuti sejak berangkat dari kantor mereka. Dari belakang, kawanan curanmor itu mengikuti

Jefri di mana akan berhenti.

Begitu pemilik kereta silap, maling kereta itu langsung melakukan aksinya. Aksi para penjahat berlangsung singkat. Hanya hitungan dua tiga menit, semuanya beres. Kereta pun melayang.

Terkait masalah curanmor yang sangat meresahkan masyarakat ini, diharapkan jajaran kepolisian mampu menangkap para gembong Curanmor. "Tangkap Gembong Curanmor guna mengantisipasi semakin tinggi tindak Curanmor di daerah ini," ujar Ir Wasinton Pane, beberapa waktu lalu.

Menurut Wasinton, maraknya aksi Curanmor di daerah ini dikarenakan penegakan supremasi hukum.

Bila penegakan supremasi hukum kuat, diyakini aksi kejahatan Curanmor dapat diminimalisir. Ditegaskan, tindak kejahatan Curanmor di daerah ini masih tergolong tinggi. Hal ini dapat kita buktikan dengan maraknya praktik jual-beli secara ilegal serta menjamurnya pedagang asongan menjajakan segala bentuk orderdil

atau sparepart bekas dari berbagai jenis kenderaan bermotor khususnya roda dua di Kota Medan sekitarnya.

Berdasarkan pengamatan di Kota Medan sekitarnya, akhir-akhir ini pertumbuhan pedagang sparepart bekas kenderaan bermotor khususnya roda dua cukup pesat.

Bisnis sparepart bekas saat ini menjadi primadona. Lihat saja di sepanjang Jalan Tritura, mulai Simpang Jalan SM Raja hingga persimpangan Jalan AH Nasution, Titi Kuning, sudah diisi pada pedagang sparepart bekas.

"Di sepanjang kiri-kanan Jalan Tritura tersebut dipenuhi pedagang sparepart bekas khusus roda dua. Di sana lengkap semua peralatan segala jenis kenderaan mulai harga yang murah hingga yang mahal semuanya ada," ujar Wasinton.

Menurut Wasinton, menjamurnya pedagang sparepart bekas di Kota Medan merupakan salah satu bukti nyata bahwa tindak kejahatan Curanmor di wilayah hukum jajaran Poldasu cukup tinggi.

Karena tidak mungkin spare-

part kenderaan bermotor tersebut tersedia setiap harinya jika hanya mengandalkan barang bekas yang dijual pemilik kenderan dimaksud.

Artinya, sangat bodoh manusianya jika mau menjual kenderaannya yang rusak dengan timbang kilo.

Tapi sangat diyakini bahwa umumnya barang bekas yang dijajakan tersebut merupakan barang, tetelan, dan cincangan dari Ranmor hasil kejahatan.

Disiyalir pedagang sparepart bekas tersebut telah memiliki jaringan khusus dengan gembong, otak pelaku Curanmor di daerah ini. Bagaimana mungkin onderdil bekas tersedia setiap hari tanpa adanya kerjasama dengan gembong Curanmor di daerah ini. "Jadi tidak tertutup kemungkinan gembong Curanmor antarprovinsi mendrop Ranmor hasil kejahatannya ke Kota Medan.

Karena di Kota Medan paling nyaman rasanya berbisnis barang bekas. Sedangkan di kota-kota lain sangat jarang ada bisnis sparepart bekas," ujar Wasinton. (SF)

nya, untuk kasus curanmor, pihaknya berhasil mengamankan 96 tersangka dari 77 kasus dengan barang bukti 63 unit sepeda motor, 4 unit Mobil, 2 unit Betor, 6 buah BPKB, 6 lembar STNK, 1 buah gerenda, 1 buah paku, 1 buah martil, 1 buah Obeng, 1 buah Tang, 2 buah kunci T dan uang Rp 5 Juta. "Kasus curanmor ini masih yang tertinggi diantara kasus kejahatan-kejahatan jalanan lainnya," jelasnya.

Dijelaskannya, untuk penindakan kasus kejahatan ini sendiri, pihak kepolisian menerapkan 3 cara yakni, Preemtif, Preventif dan Repreship.

"Kita tetap giatkan 3 cara ini untuk penanganan kasuskasus kejahatan jalanan ini.

Untuk wilayah-wilayah yang rawan aksi kejahatan Curanmor sendiri hampir merata di setiap wilayah hukum Polresta Medan seperti perkantoran, ruko-ruko, kampus dan warnet," jelasnya. (SF/BBS)

Curanmor Tertinggi di Kota Medan DIAKUI kejahatan jalanan, terutama curanmor di Kota Medan cukup tinggi. Selama September 2013 saja, diamankan 96 tersangka dari 77 kasus dengan barang bukti 63 unit sepeda motor, 4 unit Mobil, 2 unit Betor, 6 buah BPKB, 6 lembar STNK. "Selama September 2013, sebanyak 259 tersangka kejahatan jalanan berhasil kita ringkus," kata Kabag Ops Polresta Medan, Kompol Sugeng Riyadi mendam-

pingi Kapolresta Medan Kombes Nico Afinta dan Kasat Reskrim Kompol Jean Calvijn Simanjuntak.

Dikatakannya, pihak kepolisian berhasil mengamankan 37 tersangka dari 26 kasus judi dengan barang bukti uang Rp 1.807,400, 20 unit Handpone, 2 kalkulator, 4 pulpen, 8 mesin judi Jackpot, dan uang logam sebanyak 100 keping.

Sedangkan untuk kasus Curas, petugas mengamankan 36 tersangka dari 28

Jaringan Sindikat Curanmor Terbongkar PETUGAS Kepolisian Resor Kota Medan kembali berhasil membongkar jaringan sindikat Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di kawasan Jalan Bejo Dusun XVI Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Penangkapan curanmor tersebut berdasarkan pengembangan dari hasil tangkapan sindikat curanmor yang dilakukan Unit Ranmor Polresta Medan. Dalam operasi itu, aparat kepolisian menangkap 6 orang anggota sindikat curanmor dari empat

kasus dengan barang bukti 11 Unit Handpone, 4 buah kalung emas, 1 buah helm, 1 buah ketapel, 2 anak panah dan uang tunai Rp 8.420.500.

"Untuk kasus Curat, 90 tersangka dari 72 kasus dengan barang bukti, sepeda motor 13 unit, 26 buah kaca spion, 2 buah Televisi, 5 unit Laptop, 1 unit betor, 56 lembar STNK, 24 unit Handpone dan uang tunai Rp39.

006.000," ujarnya.

Tak hanya itu saja, kata-

lokasi yang berbeda, yakni Kecamatan Tembung, Kecamatan Marelan, Kecamatan Batang Kuis dan Kecamatan Percut Sei Tuan.

Ke-6 tersangka yang diringkus itu, Rusidi (46) penduduk Jalan Bejo Nomor 133 Dusun XVI Desa Bandar Khalipah,Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Irwanto (37) penduduk Dusun VI Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Armawansyah (23) penduduk Jalan Pantai Labu Gang Bengkok Pasar IV Setengah, Desa Sidodadi, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dan Suparman (40) penduduk Jalan Pancing III Medan Tembung.

Yanri Fahdani Batubara (35) penduduk Jalan Limau Sunde, Kelurahan Limau Sunde, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan Supriaman (29) penduduk Jalan Kapten Rahma Budin Pasar V Gang Keluarga, Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan.

Selain mengamankan 6 tersangka, petugas juga menyita

barang bukti (BB) berupa 4 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR BK 3989 ZD, Suzuki Shogun BK 3023 IT, Kawasaki Ninja R BK 5418 XZ, dan Honda Beat BK 6678 XN. Kemudian pihak berwajib tersebut juga menyita 4 BPKB, 4 STNK, satu buah gerenda, 1 lembar kertas pasir, 3 buah paku, 1 buah martil, 2 buah cat pilox warna hitam dan putih, dan 1 buah batu asah.

Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak saat dikonfirmasi membenarkan, penangkapan sindikat tersebut dilakukan Unit Ranmor Polresta Medan.

Penangkapan enam tersangka itu, jelasnya, dilakukan di empat lokasi, dan para pelaku tersebut mempunyai peran dan tugas masing-masing. ”Pertama kali, kita tangkap di Tembung saat sedang mengetok nomor mesin, lalu dikembangkan ke Marelan ditempat Pembuatan BPKB, dan seterusnya ke Batang Kuis yang merupakan pembelinya dan terakhir adalah di

kawasan Percut tempat pembuatan STNK,” ucap mantan Kapolsekta Medan Baru.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumut juga berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dari gudang penyimpanan di Pasar tiga Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang.

Saat itu, polisi menangkap M (70) dan mengamankan enam unit kendaraan roda dua terdiri dari dua sepeda motor Suzuki jenis trail, satu Kawasaki Ninja dan tiga sepeda motor jenis bebek. Selain itu, juga disita 143 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta puluhan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). "Kasus curanmor ini menjadi prioritas untuk diungkap, apalagi melibatkan sindikat," ujar Kasubdit III Dit Reskrimum Polda Sumut, AKBP Yusuf Saprudin.

Dia menjelaskan, pengungkapan ini merupakan pengembangan dari penggerebekan terdahulu di lokasi yang sama. M merupakan

Pertama: Gunakan kunci ganda. Ini bukan hanya sekedar tulisan basa-basi di tempat parkir. Tapi karena memang kunci standar tidak akan mampu menyelamatkan motor Anda. Kalau tidak percaya, Anda bisa praktekan sendiri mematahkan kunci leher stang sepeda motor Anda. Sangat mudah, dan setelah patah, dalam waktu kurang dari 1 menit kunci T universal akan mampu menghidupkan mesin motor Anda.

Kunci T adalah peralatan standar yang dimiliki pencuri. Sekali lagi, jangan pernah menyepelekan keamanan motor Anda. Selalu gunakan kunci ganda.

Kedua: Ganti kunci starter standar Anda dengan kunci yang lebih sulit dijebol/ditiru.

Ketiga: Gunakan kunci rahasia yang benar-benar rahasia. Kunci ini biasanya terhubung dengan kelistrikan motor. Si pencuri tidak akan bisa menghidupkan mesin meskipun sudah berhasil membobol kunci strarter (kecuali dia sudah mengetahui rahasianya, yang kemungkinan besar dari Anda sendiri).

Keempat: Gunakan alarm. Sebaiknya alarm yang benar-benar berkualitas dan bukan yang asal berisik.

Sebab jika suatu saat korslet, maka Anda terpaksa mematikannya, dan itulah saat yang ditunggu-tunggu oleh pencuri. Kadang-kadang mereka sengaja menyenggol motor Anda berkali-kali sehingga Anda berpikiran bahwa alarm motor Anda korslet dan menonaktifkannya. Saat ini pencuri sudah semakin bermodal. Mereka sudah bisa menyewa mobil box.

Maka semua metode 1-3 di atas menjadi sia-sia karena mereka bisa membawa motor dalam kondisi terkunci dengan menggunakan mobil box. Metode ke-4 pun juga akan sia-sia apabila si pencuri menggunakan kekerasan dan magic. Sebagai solusinya, ada metode ke-5 dan ke-6 Kelima: Asuransikan motor Anda. Ini sebenarnya bukan tergolong langkah pencegahan. Ini adalah langkah recovery terhadap sakit hati Anda akibat motor kesayangan Anda dicuri orang. Pilihlah asuransi yang direkomendasikan. Saat ini semua motor yang dibeli dari dealer atau dicicil biasanya sudah dilindungi dengan asuransi. Tapi jangan sampai lupa menunda-nunda untuk memperpanjang asuransi apabila kontraknya sudah habis.

Keenam: Banyak berdoa. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. (SF/BBS)

mertua A alias H. "Sejak awal kita terus memantau A alias H. Saat tersangka pulang ke rumahnya, langsung digerebek namun yang bersangkutan kembali berhasil melarikan diri. Ketika digeledah, akhirnya ditemukan barang bukti sepeda motor, BPKB dan STNK," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan, M tidak bisa dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa karena menderita suatu penyakit. Meski demikian, M yang merupakan istri A alias H, kita bawa untuk diminta keterangan.

"Status Mis masih saksi, karena mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan suaminya," tambahnya.

Yusuf menegaskan, mereka optimis bisa membongkar kasus ini seterusnya sbab sudah memiliki identitas penadah hasil kejahatan tersebut.

Demikian juga Unit Jahtanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimsus) Poldasu, berhasil menangkap dua orang pria yang diduga sebagai tersangka pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), masing-masing,

Endang Sasmita, (38), warga Seantis 2 dan Susan Efendi, (46), warga Tanjung Selamat Tembung.

Keduanya ditangkap petugas di Jalan Sampali simpang BW, sekitar pukul 11.30 WIB, bersama dengan barang bukti satu unit Suzuki Carry warna hitam plat nomor BK 1308 QH, yang akan dijual tersangka kepada polisi yang sedang menyaru sebagai pembeli.

Kasubdit III Dit Reskrimum Poldasu, AKBP Yusuf Sapruddin saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan penangkapan tersebut. "Mobil itu mau dijual dengan harga Rp15 Juta," sebutnya, seraya menambahkan, diduga lokasi tindak pidana pencurian mobil tersebut di kawasan Helvetia.

Selain mobil yang diduga sebagai hasil curanmor tersebut, petugas juga menyita satu kunci letter L, satu kunci Honda, satu kunci Yamaha, satu ikat pinggang Istambul, satu buah keris kecil, sebuah batu cincin, satu butir obat yang diduga adalah pil ekstasy. (SF/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

PNS Fungsional Kesehatan Dilatih Menghitung Angka Kredit TEBINGTINGGI - Sebanyak 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemegang jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Pemko Tebingtinggi mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Penghitungan Angka Kredit yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) di Aula Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dan dibuka Walikota Tebingtinggi diwakili Sekdako H Johan Samose Harahap, Kamis, tersebut diikuti oleh kalangan PNS dari berbagai jenis jabatan fungsional kesehatan antara lain, dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan serta tenaga paramedis lain mulai dari golongan II/c hingga IV/b dilingkungan Dinas Kesehatan, RSUD Kumpulan Pane dan Puskesmas.

Walikota Tebingtinggi pada saat membuka kegiatan Bimtek mengatakan bahwa saat ini terdapat 27 jenis jabatan fungsional kesehatan yang dibina oleh Kementerian Kesehatan RI dan dituntut mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat mereka.

“Banyak kendala dalam menetapkan angka kredit antara lain, dalam menjabarkan point-point yang terdapat dalam angka kredit juga kekurangan jumlah, kompetensi dan kualitas penilai angka kredit, untuk tercapainya standar, transparan dan adil dalam mendapatkan nilai angka kreditnya,” jelasnya.

Disebutkan juga bahwa jabatan fungsional tenaga kesehatan merupakan jabatan karier yang memer-

lukan pembinaan untuk objektifitas profesi yang diemban dalam penilaian perstasi kerjanya, baik dari jabatan maupun kepangkatan.

“Sebagai PNS yang memangku jabatan fungsional baik terampil maupun ahli, meskipun telah memiliki pengetahuan dalam proses pembelajaran melalui pendidikan formal, namun diharuskan mengikuti pendidikan tambahan melalui pelatihan jabatan fungsional tenaga kesehatan dan bimbingan teknis lainnya,” imbuh walikota.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik menyampaikan, kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan karena masih banyak pemegang jabatan fungsional yang belum memahami dan mengerti system angka kreditnya.

“Salah satu syarat kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional adalah dengan dipenuhinya angka kredit, untuk itu, bagi peserta jabatan fungsional khususnya kesehatan harus memahami dan mengetahui proses pelaksanaan pengumpulan dan penghitungan angka kredit jabatan fungsional,” terang Erwin.

“Setelah mengikuti Bimtek Penghitungan Angka Kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan diharapkan memahami seluruh materi yang diajarkan oleh narasumber dan dapat melaksanakan tugas kepelayanan kesehatan serta mentransfer ilmu yang didapatkan kepada orang lain sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya. (RS)

Proyek Pompanisasi Irigasi Persawahan Untuk Petani Desa Kepala Sungai SECANGGANG - Dalam rangka meningkatkan produksi beras dan mempertahankan Kabupaten Langkat sebagai swasembada pangan, maka Pemerintah Kabupaten Langkat telah berupaya untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengolahan persawahan.

Merupakan suatu kebanggaan masyarakat Kabupaten Langkat khususnya masyarakat Kecamatan Secanggang bahwa di daerah ini telah dibangun Proyek Pompanisasi Irigasi Persawahan. Kebanggaan tersebut disampaikan Bupati Langkat, Kamis.

Proyek tersebut merupakan bantuan hibah Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Langkat yang di pelopori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Penguatan Rakyat Perdesaan (LSM – PARAS).

Dengan dioperasionalkannya proyek ini maka ± 400 Hektar lahan persawahan dari Desa Teluk dan Desa Kepala Sungai, 12 Kelompok Tani akan merasakan langsung manfaatnya. Pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jendral Jepang di Medan Bapak Yuji Hamada, kepada masyarakat petani pemanfaat agar dapat memelihara dan menjaga proyek tersebut.

Konjen Jepang di Medan Yuji Hamada dalam kesempatan yang sama mengatakan dengan adanya Proyek Pompanisasi Irigasi Persawahanan ini kehidupan khususnya masyarakat Desa Teluk dan umumnya masyarakat Kabupaten Langkat akan semakin lebih baik, serta produksi padi terus meningkat sebagaimana tujuan proyek ini.

Di akhir sambutannya, Konjen Jepang di Medan Yuji Hamada petani diharapkan bisa benar-benar

terbantu dan memanfaatkan pembangunan Proyek Irigasi ini dengan maksimal.

Penandatanganan kontrak hibah Proyek Irigasi Persawahanan di Lubuk Rotan 1, Desa Teluk Kecamatan Secanggang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2013 melalui program Grant Assistance for Grass – roots Human Security Project, dalam penandatanganan hibah tersebut LSM PARAS menerima Hibah sebesar US $ 72. 873 (sekitar Rp704 juta ) dan bantuan tersebut telah di gunakan untuk membangun irigasi persawahanan sepanjang 1000 meter.

Drs Efendi Lubis Ketua LSM Paras mengatakan bahwa LSM Paras merupakan sebagai mediator antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga terlaksananya pembangunan Proyek Pompanisasi Irigasi tersebut maka sudah sepantasnyalah masyarakat petani pemanfaat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dan Konjen Jepang di Medan.

Sebelumnya Camat Secanggang Ibnu Hajar S. Sos menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Langkat dan rombongan serta Konjen Jepang Yuji Himada dan rombongan yang telah berkenan meresmikan Proyek Irigasi ini, tentunya dengan keberadaan proyek ini akan terbantu masyrakat petani untuk peningkatan produksi panennya.

Di akhir acara tersebut masyarakat mengadakan doa syukuran atas diresmikannya Proyek Pompanisasi Irigasi Persawahan tersebut sebagai rasa syukur dengan makan nasi tumpeng bersama. Dilanjutkan dengan peninjauan lokasi Proyek Pompanisasi Irigasi Persawahan. (JUL)

SUMUT / ACEH

Program SLBM Disambut Antusias Warga Tebingtinggi TEBINGTINGGI Pembangunan lima unit proyek Ipal Komunal tahun 2013 pada 5 kecamatan di Kota Tebingtinggi yang dananya bersumber dari DAK Sanitasi Rp385 juta/unit lewat program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) mampu melayani 230 Kepala Keluarga (KK) mendapat antusias dari masyarakat.

Diharapkan program itu terus berkelanjutan karena masih banyak warga yang permintaannya belum terlayani.

Menurut keterangan Kepala Dinas PU Tebingtinggi melalui Syaiful Amri Harahap ST selaku KPA didampingi Tim Fasilitator dan PPTK Ahmad Ridwan ST dan Ilham Bhakti, Sabtu, program SLBM tahun 2013 dibangun 5 unit dan setiap kecamatan memperoleh 1 unit.

Masing-masing di Kelurahan Tanjung Marulak Lingk.

V Kecamatan Rambutan melayani 60 KK, di Kelurahan Brohol Jalan Asam Kecamatan Bajenis melayani 50 KK, Kecamatan Padang Hilir Jalan Syec Beringin Kelurahan Tebingtinggi melayani 40 KK, Kecamatan Tebingtinggi Kota di Kelurahan Mandailing Lingk IV melayani 40 KK dan di Kecamatan Padang Hulu Jalan Danau Laut Tawar melayani 40 KK. Syaiful Amri Harahap ST menjelaskan, program itu berbentuk pembangunan septic tank (bak penampungan kotoran manusia) berbentuk komunal ukuran 6 m x 4 m dengan 4 kamar olahan.

“Lokasinya merupakan hibah dari masyarakat selama 20 tahun dan dari rumah-ru mah warga WC salurannya ditampung di septic tank melalui pipa dan warga belum mempunyai WC diberikan bantuan closet-nya cu ma-cuma, pemilik rumah yang membangun ruangnya,” ujar Syaiful.

Ditegaskan Syaiful Amri Harahap, septic tank yang dibuat tersebut sama sekali tidak mengeluarkan bau

sama sekali. Secara teknis sudah dibangun demikian rupa dengan penyaringan melalui 4 kamar tersebut dan yang keluar hanya airnya saja setelah melalui penyaringan sama sekali tidak membawa kotoran apapun, hanya air yang murni sama sekali tidak menimbulkan bau apapun, dan ini sudah dilihat warga secara langsung untuk meyakinkan keberadaan septic tank tersebut tidak mengganggu lingkungan.

Bahkan, katanya lagi, belum lama ini tim teknis dari Jica (Japan Internasional Coorperation Agency) melalui program Joint Crediting Mecchanism (JCM) dengan Indonesia meninjau langsung ke lokasi. “Mereka buka septic tank tersebut sama sekali tidak menimbulkan pengaruh apa-apa dan tim dari Jepang tersebut akan menjadikan Kota Tebingtinggi sebagai pilot proyek, dan membantu memberikan 10 unit septic tank system Johkashu yang lebih canggih lagi,” kata Syaiful.

Burhannur selaku fasilator pemberdayaan masya-

rakat mengatakan, setelah dibangunnya septic tank tersebut, banyak sekali permintaan warga lainnya yang belum dapat terlayani, karena keberadaan rumahnya terlalu jauh dari septic tank sehingga secara teknis tidak mungkin memasang pipanya, dan mereka berharap program ini dapat terus dilanjutkan dimasa datang.

“Layaklah Pemerintah Kota Tebingtinggi memperhatikannya, apalagi pekerjaannya melibatkan secara langsung masyarakat setempat,” katanya.

Sementara itu, M Zaki warga Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebingtinggi yang rumahnya mendapatkan bantuan tersebut mengatakan, dengan adanya septic tank ini sangat membantu warga, “Apalagi daerah tempat tinggal kami disekitar ini lahannya sangat sempit untuk membangun septic tank sendiri, apalagi kebiasaan warga yang persis berada di pinggiran sungai, kegiatannya sehari-hari termasuk buang hajat selalu memanfaatkan Sungai Bahilang,” ungkapnya. (RS)

1257 Warga Terima Bantuan STABAT - Tercatat 1257 warga bermukim di desa Cempa, Tamaran dan Batu Melenggang Kecamatan Hinai menerima bantuan Bupati Langkat berupa mie instan dan minyak goreng sehari menjelang perayaan Idul Adha, Senin.

Selain itu, kepada segenap warga juga diserahkan uang untuk dibagikan merata dengan jumlah Rp62.850.000.

Melalui kepedulian dan perhatian tersebut, diharapkan mampu meringankan beban warga, walaupun jumlah dan nilaiannya tidak seberapa.

Staf ahli Bupati bidang Pembangunan, Eddy Dharma Tarigan, didampingi Camat Hinai Yushilda dan anggota DPRD Kabupaten Langkat

BANTUAN - Petugas dari aparat Desa Cempa sedang menyusun bantuan bagi warga terkena banjir di Hinai, Senin. (KPK POS/JUL) asal PDI Perjuangan, Jumarik, menyerahkan bantuan di kantor desa Cempa.

“Mohon maaf sekaligus titip salam pak bupati, karena tidak dapat hadir dalam kesempatan ini karena adanya kesibukan lain. Namun demikian, beliau berharap

agar seluruh warga dapat mengambil hikmah bencana yang terjadi,” kata Eddy.

Eddy menekankan pesan bupati dan jajaran aparatur pemerintahan di desa ataupun dusun serta lingkungan menginventarisir seluruh warga terkena musibah dan

sekaligus membagikan bantuan merata tak terkecuali.

“Pemkab cukup tanggap menanggapi permasalahan musibah dihadapi masyarakat. Pemimpin saat ini memiliki jiwa yang baik dan handal serta respon cukup menonjol,” ungkap Jumarik. (JUL)

Ibadah Qurban Sangat Erat Dengan Niat Ikhlas TEBINGTINGGI - Prof Dr H Haidar Putra Daulay MA mengatakan, sejarah Qurban telah dinukilkan Allah dalam Al Qur’an jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim As yakni dimulai pada masa anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, mereka berdua telah melakukan pengorbanan, satu diterima Allah yakni qurban Habil dan qurban Qabil ditolak. ”Ibadah Qurban sangat erat dengan niat yang iklas, seperti niatnya Habil yang berqurban karena Allah. Maka qurban Habil yang diterima Allah. Ibadah berkurban

adalah satu ibadah yang dikaitkan dengan ibadah haji, baik yang berangkat ke tanah suci Mekkah maupun yang tidak,” kata Haidar Putra Daulay saat menjadi khatib sholat Idul Adha 1434 H, Selasa, di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi.

Dikatakan juga, ada tiga hikmah yang terkandung dalam ibadah qurban yakni, membangun solidaritas sosial, mengikis sifat individualis dan materialis serta menumbuhkan sifat kasih dan sayang.

Prof Haidar mengakui, bahwa era globalisasi mela-

hirkan dampak positif dan negatif, diantara dampak negatif adalah semakin menebalnya sifat dan sikap materialis bagi sebagian manusia, sifat dan sikap tersebut adalah mengedepankan materi, segala sesuatu diukur dari materi.

“Untuk menangkal itu, perlu didikan kepada jiwa seseorang untuk bersemangat dalam berqurban. Semangat berqurban itu intasarinya adalah semangat memberi, karena itu perlu disemaikan dalam jiwa seseorang untuk cinta memberi. Lewat cinta memberi akan mengikis ber-

bagai sikap sifat negatif yang bersumber dari hubbud-dun nya (cinta dunia yang berlebihan),” paparnya. ”Mudah-mudahan kita harapkan akan bertambah semangat memberi masyarakat Tebingtinggi dimasamasa mendatang, sehingga terwujud masyarakat kasih sayang, masyarakat saling mencintai hidup dalam keadaan rukun dan damai,” harapnya.

Pelaksaaan shalat Idul Adha yang digelar di Lapangan Merdeka Tebingtinggi turut hadiri Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP. (RS)

JICA Tinjau Sektor Sanitasi di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui program Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan Indonesia, menjadikan kota Tebingtinggi sebagai pilot project untuk kerjasama pengelolaan air limbah dan sanitasi. Untuk tahap pertama, JICA akan memberikan bantuan 10 unit septic tank dengan menggunakan sistem ‘Johkashu’.

Tenaga ahli JICA untuk program pengelolaan limbah dan sanitasi, Hiroyuki Ueda dan Natsuko Masuoka, Kamis, yang melakukan peninjauan lokasi sanitasi di Kota Tebingtinggi ditemani sejumlah staf dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provsu. Mereka diterima Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP didampingi Kakan LH Idham Khalid SKM M.Kes, Kadis Kebersihan Pertamanan Hj Rusmiaty Harahap ST. Tim ahli JICA dari Jepang itu meninjau sanitasi perumahan masyarakat di Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebingtinggi Kota, instalasi pengolahan limbah komunal (Ipal) di Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis, juga meninjau saluran drainase di Kelurahan Bandar Utama serta drainase di inti kota.

Dalam peninjauan itu, tim JICA banyak mempertanyakan persoalan pengelolaan limbah dan sanitasi pada perumahan masyarakat. Misalnya, informasi septic tank yang digunakan masyarakat selama ini. Demikian pula bagaimana pengelolaan air limbah rumah tangga yang dilakukan masyarakat.

Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP mengatakan, JICA bersama pemerintah Indonesia memberikan bantuan 1.000 unit mesin pengolahan limbah dan sanitasi untuk Sumatera Utara. Kota Tebingtinggi sendiri, tambah Wakil Walikota, ditunjuk sebagai pilot project program ini.

“Sebanyak 10 unit bantuan mesin pengolah limbah dan sanitasi ini, peruntukannya secara komunal. Jika nanti berhasil akan ditambah bantuan untuk perorangan,” terang Irham Taufik.

Dalam buklet petunjuk program JMC dengan sistem Johkashu ini, septic tank yang diberikan kepada kota Tebingtinggi merupakan mesin pengolahan limbah dan sanitasi sederhana, baik bersifat komunal maupun per rumah tangga.

Di mana air limbah dan sanitasi masyarakat dialirkan keseluruhannya ke mesin Johkashu. Selanjutnya, mesin itu akan mengolah air limbah dan sanitasi sedemikian rupa hingga akhirnya air limbah dan sanitasi itu menjadi steril dan bersih untuk dialirkan ke sungai.

Mr Hiroyuki Ueda kepada Wakil Walikota mengatakan, program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Jepang melalui JICA terhadap masyarakat khususnya Kota Tebingtinggi. “Jika program ini berhasil nanti akan ditingkatkan terus,” imbuh Wakil Walikota.

Disinggung soal adanya jejak historis tentara Jepang di Kota Tebingtinggi pada 13 Desember 1945 dulu, tenaga ahli Jepang itu mengetahui peristiwa berdarah itu tapi tak menyinggung soal bantuan JICA ini ada hubungannya atau tidak,” terang Wakil Walikota. (RS)

Jumlah Qurban Tahun ini Meningkat TEBINGTINGGI - Jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1434 H di Kota Tebingtinggi mencapai 559 ekor lembu dan kambing 46 ekor. Sedangkan Pemko Tebingtinggi tahun ini menyembelih 22 ekor lembu, dua ekor diantaranya kurban dari Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM. Demikian siaran pers Kabag Adm Kesra Pemko Tebingtinggi Sahbana SPd MM didampingi Kasubbag Agama Abdul Halim S.STP melalui Kabag Humas Pemko Ahdi Sucipto yang disampaikan, Sabtu.

Dijelaskan, dari total 559 dan 46 hewan kurban itu, meliputi Kecamatan Tebingtinggi Kota 64 ekor lembu dan 4 ekor kambing, Kecamatan Bajenis 86 ekor lembu dan 23 ekor kambing, Kecamatan Padang Hulu 109 ekor lembu dan 10 ekor kambing, Kecamatan Rambutan 160 ekor lembu dan 7 ekor kambing sedangkan di

Kecamatan Padang Hilir sebanyak 118 ekor lembu dan 2 ekor kambing.

Pemko Tebingtinggi sendiri menyembelih 22 ekor lembu, masing-masing bantuan dari

Sekretariat Pemko 4 ekor, TP PKK 3 ekor, Dispenda dua ekor, SMPN 1 sebanyak dua ekor, SMPN 7 satu ekor, SMPN 2 sebanyak dua ekor, SMAN 4 dua ekor, SMKN 4 sebanyak 4 ekor serta Kecamatan Padang Hilir 2 ekor.

“Jika dibanding tahun sebelumnya, ada peningkatan jumlah kurban pada tahun 2013 ini,” ujar Kasubbag Agama Abdul Halim Purba S.STP. Hal itu katanya, karena adanya himbauan dari Walikota Tebingtinggi agar bagi PNS yang mampu supaya melaksanakan ibadah kurban.

Sedangkan Ormas Islam Muhammadiyah juga pada sejumlah masjid melaksanakan kegiatan kurban. Kurban warga Muhammadiyah sebanyak 38 lembu dan 12 kambing. Sedangkan pelaksanaan sholat Ied akan berlangsung di lapangan TC Sosial di Jalan RS Umum. Bertindak sebagai imam/ khatib Drs HM Sabari dari Kabupaten Serdang Bedagai. (RS)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

SUMUT / ACEH

Bupati Serahkan Hewan Qurban BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM, usai melaksanakan sholat Idul Adha di mesjid Nur Hasanah Labuhan Ruku-Talawi, Selasa, menyerahkan hewan Qurban kepada panitia qurban di desadesa se Batubara dengan jumlah keseluruhan 27 ekor sapi dan 79 ekor kambing.

Selanjutnya beserta jamaah sholat ied menyaksikan penyembelihan hewan-hewan qurban yang dagingnya didistribusikan kepada masyarakat sekitar, Panti Asuhan, Pondok Pesantren serta masyarakat yang datang untuk meminta daging qurban yang jumlahnya hingga ribuan orang. Sholat Idul Adha 2013 ini bertindak sebagai imam H.Suhairi Karim LC. Dalam Khutbahnya H. Suhairi Karim LC mengatakan bahwa pada hari ini umat islam sedunia mengenang peristiwa sejarah yang agung melibatkan sebuah keluarga dengan dua tokoh besar. Dua orang Rasul Allah SWT yang tetap dikenang sepanjang zaman yaitu Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As, dan seorang ibu yang bernama Siti Hajar, yang telah meninggalkan suri tauladan yang amat agung untuk dikenang dan diikuti langkahnya oleh umat islam dalam me-

ngarungi kehidupan di dunia ini. “Salah satu yang amat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan yang baik adalah keteladanan dari figurfigur yang bisa diteladani.

Dengan keteladanan, kita memiliki tolok ukur untuk menilai apakah perjalanan hidup kita sudah baik atau belum,“ katanya.

Keteguhan Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As dalam melaksanakan perintah Allah menjadi cermin bagi kita bersama, betapa beliau telah sanggup dan rela berqurban apa saja demi mendapat ridha Allah SWT. “Hal ini patutlah kita warisi. Sebagaimana telah mewarisi sikap tersebut, para pejuang pahlawan bangsa, pendahulu kita, yang telah mewarisi jejak nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As,” tandasnya.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengatakan sebagai masyarakat Batubara harus mengerti dan pandai berbagi, kita hidup dari apa yang kita dapati dan kita membuat kehidupan dari apa yang kita berikan.

Pelaksanaan pemotongan hewan qurban juga diawasi petugas dari Dinas Peternakan sehingga daging qurban yang dibagikan kepada masyarakat sudah dinyatakan baik dan sehat untuk dikonsumsi, pungkasnya. (PARMAN)

Plt Walikota Medan Kunjungi Masjid Al'Jihad MEDAN - Pada kesempatan yang baik ini, saya memiliki harapan khusus kepada kita semua, untuk berperan aktif dalam mendorong berbagai kemajuan kota, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Demikian disampaikan Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S M Si pada saat safar Jumat di Masjid Al'Jihad Kelurahan Mabar Medan Deli, Jum'at (18 /10).

Saya berharap kita selalu bekerja sama dalam menata kota Medan kearah yang semakin baik, dan kita terus melakukan perbaikan di te ngah-tengah masyarakat.

Kemajuan kota tidak dapat kita wujudkan tanpa dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, untuk itu sangat diharapkan peran serta semua elemen masyarakat sesuai dengan kapasitas dan fungsinya ma sing-masing, tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, Plt Walikota Drs H T Dzulmi Eldin didampingi Sekda Medan Ir Syaiful Bahri Lubis menyerahkan bantuan sebesar 35 juta rupiah kepada ketua Badan Kenajiran Masjid Al' Jihad Drs Ismail husin,Sag. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk pembangunan Masjid Al'jihad, ujar Eldin. (VIN)

Kemah Pendidikan Karakter Bangsa 2013 KISARAN - Kepala Dinas Pendidikan Asahan Drs.Ismail (17/10) melepas 18 siswa SMA yang akan mengikuti kemah pendidikan karakter bangsa tahun 2013 (angkatan I). Kegiatan itu diselenggarakan Dinas pendidikan Provsu di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit.

Dalam arahannya Kadisdik didampingi Kabid Dikmen dan Kasi SMA menyampaikan bahwa 18 orang peserta ini meru-

pakan duta Kabupaten Asahan. Dari itu jagalah nama baik daerah. Ikuti semua kegiatan yang dijadwalkan panitia semampu karena kegiatan ini berguna untuk meningkatkan karakter/jatidiri ke depan.

“Jalin silaturahmi yang baik dengan peserta dari daerah lain,” katanya. Kegiatan kemah pendidikan karakter bangsa angkatan I, diselenggarakan dari tanggal 17 -20 Oktober 2013.(BAL)

Kadisdik Asahan didampingi Kabid dikmen dan kasi SMA memberi arahan pada peserta kemah pendidikan karakter bangsa angkatan I.

PWI Gelar Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2013

Gerakan Dasa Wisma, Perkuat Desa Siaga BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM berharap agar dalam kesatuan gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Batubara, mampu memperkuat gerakan dasa wisma.

Harapannya tentu saja agar konsep desa siaga di kabupaten ini makin tangguh, sehingga kesehatan lingkungan akan semakin kuat. Dasawisma adalah kelompok ibu berasal dari sepuluh atau lebih rumah yang bertetangga. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Kerangka pikir pertama, di mana desa siaga akan dapat terwujud, apabila manajemen dalam pelaksanaan pengembangannya diselenggarakan secara paripurna oleh berbagai pihak.

Seperti unit-unit kesehatan dan pemangku kepentingan lain yang terkait, hal ini disampaikannya di Lima Puluh, Rabu.

Hasil pemantauan oleh masyarakat diinformasikan kepada petugas kesehatan atau unit yang bertanggung jawab untuk dapatnya diambil tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka kewaspadaan dini terhadap ancaman, muncul atau berkembangnya penyakit atau masalah kesehatan yang disebabkan, antara lain status gizi, kondisi lingkungan, dan perilaku masyarakat (surveillance).

Secara umum tujuan dari kegiatan tersebut yang berbasis masyarakat, terciptanya sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini di masyarakat, terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah-masalah kesehatan

yang akan mengancam dan merugikan masyarakat yang bersangkutan. Peran serta masyarakat akan diperluas sampai ke tingkat keluarga, dengan sepuluh keluarga sebagai satuan, untuk pembinaan dalam bidang kesehatan secara swadaya. Salah seorang dari anggota keluarga persepuluhan untuk dipilih mereka sendiri dan dijadikan pimpinan dan pembina atau penghubung. Tujuan pengamatan dan pemantauan oleh masyarakat, agar tercipta sistem kewaspadaan dan kesiap-siagaan dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan, yang akan mengancam dan merugikan masyarakat sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Bidan yang ditempatkan di desa akan membina pemimpin kelompok persepuluhan itu, secara berkala dan menerima rujukan masalah kesehatan dari para anggota persepuluh tersebut dalam wilayah kerjanya.

Salah satu organisasi yang telah ada dan diakui manfaatnya bagi masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah gerakan PKK. Selain ekonomi atau pendapatan keluarga, tak kalah penting diberdayakan dalam PKK adalah peningkatan kesehatan dan spritual. Di sini yang paling berperan adalah dasawisma, yakni unit terkecil kelompok PKK yang terdiri dari sepuluh anggota rumah tangga. Dari sepuluh anggota itu, ada seorang penanggungjawab untuk memantau kondisi rumahtangga yang lain. Prinsip dasawisma ada-

lah pengawasan dan pemberdayaan hingga kemasyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga.

Peran PKK diharapkan dapat menggugah masyarakat agar termotivasi untuk selalu dinamis, mau mengubah keadaan kepada yang lebih maju lagi. Seperti dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. PKK bukanlah tempat arisan dan pengajian saja, tetapi merupakan wadah bagi pemberdayaan masyarakat. Kalau arisan dan pengajian, setiap perkumpulan beberapa orang bisa saja dilakukan. Tapi PKK lebih dari itu, merupakan wadah pemberdayaan.

Dasawisma sebagai kelompok terkecil dari kelompokkelompok PKK memiliki peran strategis mewujudkan keluarga sejahtera. Untuk itu, diharapkan agar Dasawisma menjadi ujung tombak pelaksanaan sepuluh program pokok PKK dan program pemerintah karena sebagai mitra.

Selain itu, melalui dasawisma tersebut diharapkan dapat memantau sekaligus mengantisipasi muncul serta berkembangkan penyakit yang belakangan menghebohkan, dan banyak menimpa anak-anak seperti demam berdarah. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui dasawisma seperti melaksanakan kegiatan kerjabakti, mengadakan lomba mengambil jentik-jentik sehingga dapat mengantisipasi munculnya penyakit demam berdarah.

Dengan begitu Keberadaan dasawisma akan mempermudah koordinasi dan jaringan, sehingga program-program PKK maupun yang melibatkan PKK dapat berjalan tepat sasaran. (SAREL)

MEDAN - Panitia Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2013, mengundang seluruh wartawan media cetak, elektronik dan online di Indonesia untuk mengirimkan karya jurnalistik dalam penilaian lomba memperebutkan Anugerah Jurnalistik Adinegoro, sebagai penghargaan tertinggi pemberian penghargaan jurnalistik di Indonesia.

Demikian pengumuman Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2013 yang diterima Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut), dari Panitia PWI Pusat melalui surat nomor 017/ PWI-P/LXVII/2013, yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat H Margiono dan Ketua Panitia Pelaksana Priambodo RH, kemarin.

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan, ada delapan kategori penilaian Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2013, meliputi karya jurnalistik tulis berupa laporan investigasi, karya jurnalistik radio berupa laporan investigasi atau laporan berkedalaman, karya jurnalistik televisi berupa laporan investigasi atau laporan berkedalaman, karya jurnalistik foto meliputi foto berita, feature, potret/ profil dan foto olahraga, karya jurnalistik tajuk rencana, karya jurnalistik karikatur opini, karya jurnalistik infotainmen, dan karya jurnalistik siber.

Untuk penilaian Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2013, panitia menetapkan tema “Demokrasi dan Citra Bangsa” khususnya bagi karya yang diproduksi dan disiarkan sepanjang tahun 2013.

Bagi pemenang, disediakan hadiah masing-masing sebesar Rp50.000.000 berupa cek, tropi dan piagam, serta fasilitas akomodasi untuk menghadiri penyerahan hadiah pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Bengkulu.

Khusus pemenang karya jurnalistik infotainmen dan karya jurnalistik siber (internet) disediakan hadiah Rp10.000.000, berupa cek, trofi dan piagam. Perhelatan tahunan untuk penilaian karya

jurnalistik ini terbuka bagi seluruh wartawan Indonesia yang bekerja di perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers.

Peserta harus melampirkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap dan jelas, bersama fotokopi/scan KTP dan Kartu Pers yang masih berlaku, dan formulir dapat diakses melalui website PWI Pusat.

Jumlah karya yang dikirimkan bersifat terbatas, dan untuk karya yang dibuat oleh tim, peserta harus menyebutkan ketua tim dan anggotanya. Batas waktu pendaftaran dan penyerahan karya jurnalistik kepada Panitia tanggal 2 Januari 2014 (cap pos).

Tidak ada korespondensi antara peserta dengan panitia. Segala keputusan panitia dan dewan juri merupakan keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Karya yang tidak memenuhi syarat pengiriman dinyatakan gugur.

Dokumen yang dikirimkan adalah surat keaslian karya, formulir pendaftaran dan catatan kisah proses kreatif, kartu identitas (KTP dan Pers), serta karya yang dilombakan. Pada sampul pengiriman sudut kiri atas dicantumkan kode jenis lomba serta asal media pengirim.

Dokumen dapat dikirim langsung atau melalui pos kepada PANITIA ANUGERAH JURNALISTIK ADINEGORO 2012 GEDUNG DEWAN PERS, PWI Lt.IV Jalan Kebon Sirih No.34 Jakarta Kode Pos 10110, eMail:anugerah.adinegoro @yahoo.com. (REL)

94 Pasangan Nikah Massal di Medan MEDAN - Sebanyak 94 pasang mengikuti nikah massal di aula Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Kamis (17/ 10). Acara yang digagas Pengurus Bhayangkari Sumut ini dilaksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkara ke-61 tahun 2013.

Prosesi Pernikahan diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran.

Setelah itu tiga pasangan pengantin mewakili 94 pasangan yang mengikuti pernikahan massal, bersia-siap melaksanakan ijab Kabul. Sebelum ijab Kabul dilaksanakan, tuan kadhi terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas ketiga pansangan tersebut. Setelah dinyatakan lengkap, pengantin pria selanjutnya menyerahkan mahar kepada pengantin perempuan .

Kemudian ketiga pasangan pun bersiap-siap menjalani akad nikah.

Untuk pasangan Irfan Syahputra, bertindak sebagai saksi adalah Kapolda Sumut dan Kasat Brimob Polda Sumut. Mungkin karena yang menjadi saksi adalah orang nomor satu di Mapolda Sumut, Irfan sempat grogi sehingga ijab Kabul sempat diulangi lima kali.

Sementara itu Pelaksana Tugas Walikota Medan dan Kakan Kemenag Sumut menjadi saksi pasangan Irwansyah dan Rosita Br Simanungkalit. Sedangkan Ketua MUI Kota Medan dan Kepala Disduk Capil menjadi saksi pasangan Feriyadi dan Suci Hariyati.

Setelah akad nikah selesai, ketiga pasangan pengantin selanjutnya disandingkan di kursi pelaminan.

Kemudian Ketua MUI Kota Medan Prof Dr M Hatta memberikan tausiah tentang pernikahan kepada seluruh pasangan. Dalam tausiah singkatnya, Hatta menyampaikan ada 5 resep yang dianjurkan Nabi Besar Muhammad SAW dalam rangka membentuk keluarga sakinah, ma waddah dan wa rahmah.

Pertama, jelasnya, harus menjadikan agama sebagai azah dalam kehidupan berumahtangga. Kedua, yang kecil harus menghormati yang besar. Artinya, istri harus menghormati suami sebagai kepala keluarga.

Ketiga, selalu bersikap sopan santun dalam berumah tangga. Keempat, hidup sederhana dan kelima yaitul selalu intropeksi diri. “Jika kelima resep ini dilaksanakan dengan baik,

Insya Allah ke-94 pasangan yang menikah massal ini akan menjadi keluarga sakinah, ma waddah dan wa rahmah,” kata Hatta.

Sementara Itu Kapolda Sumut Irjen Pol Syarif Gunawan dalam sambutannya mengatakan, pernikahan itu mutlak dilakukan baik secara agama maupun catatan karena menyangkut administrasi. Kapolda mengaku, dirinya teringat pernikahannya yang telah berjalan 31 tahun Dalam kurun waktu yang cukup lama itu, banyak suka dan duka yang dialami. Namun berkat kesabaran dan rasa syukur yang dimiliki, semuanya dapat dilalui dengan baik.

Karenanya, dia berharap kepada para pasangan yang menikah massal ini agar selalu sabar dan bersykur

atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT. Kapoldasu selanjutnya sangat mengapresiasi digelarnya nikah massal ini. Dia berharap ke depan, jumlah pasangan yang nikah massal bisa lebih banyak lagi. “Masih banyak warga masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diterima Allah Yang Maha Kuasa dan menjadi pahala bagi kita semua,” ujar Kapolda.

Sebelumnya Ketua Bhayangklari Polda Sumut Ny Susi Syarif Gunawan mengatakan, nikah massal ini digelar sebagai wujud empati kepedulian dan tanggung jawab sosial ibu-ibu Bhayangkari Polda Sumut kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dalam mendapatkan status sosial secara resmi di tengah masyarakat. Selain itu juga untuk membantu tugas binmas kepolisian.

Dijelaskannya, nikah massal ini rencananya diikuti 100 pasangan namun berhubung adanya dinamika di lapangan jumlahnya berkurang menjadi 94 pasangan. Nikah massal ini dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak baik dari intern Polda Sumut, Pemko Medan, Kementrian Agama serta seluruh simpatisan. “Untuk itu atas nama pribadi dan organsisasi, saya mengucapkan terima kasih,” kata Ny Susi.

Acara nikah massal diakhiri dengan penyerahan buku nikah secara simbolis kepada lima pasangan oleh Ketua Bhayangkari Polda Sumut Ny Susi Syarif Gunawan. Setelah itu diteruskan dengan acara ramah tamah. (VIN)

E D I S I 273 21 - 27 OKTOBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Imran,

TERBAIK - Pimpinan Umum KPK Pos H Baharuddin (kanan) dan Pemred/Penjab KPK Pos Syafaruddin Lubis (kiri) foto bersama tiga wartawan terbaik KPK Pos, Imran Nasution (Biro Asahan/dua dari kiri), Juliber Silitonga (BiroTobasa/ tengah) dan Juliadi (Biro Langkat/dua dari kanan)

Juliber dan Juliadi, Wartawan Terbaik KPKPos NYANYI BERSAMA - Bupati Serdang Bedagai, Ir H Soekirman bersama Anggota DPR RI asal Sumut,Parlindungan Purba dan Pimpinan Umum Star Media Group,Iskandar ST bernyanyi bersama dalam acara Family Gathering HUT ke 8 Harian Andalas di Theme Park, Pantai Cermin, Minggu (13/10).

MEDAN - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman, mengharapkan Harian andalas terus menjadi media mencerdaskan masyarakat, terutama dalam rangka menghadapi free trade (perdagangan bebas) pada tahun 2015 mendatang.

"Di era free trade nanti, bagaimana produk kita mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Di sinilah peran media untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat," kata Soekirman pada acara Family Gathering Star Media Group (Harian Andalas, KPK Pos, Starberita.com, Radio Starnews 102,6 FM) di Pantai Cermin Theme Park, Sergai, Minggu (13/10).

Dalam perjalanan dirinya menjadi Bupati Sergai, Soekirman juga mengisahkan saat ia masih menjabat wakil bupati dan Tengku Erry Nuradi (Bupati Sergai saat itu, red) sama-sama mencalonkan diri menjadi Cawagubsu dengan pasangan yang berbeda.

“Dalam Pilkada Sumut ada dua calon yang berasal dari Sergai. Pak Erry Nuradi akhirnya menjadi Wagubsu dan saya menjadi Bupati Sergai menggantikan beliau. Banyak orang khawatir Sergai akan pecah karena bupati dan wakilnya maju sebagai kandidat wakil pada Pilgubsu lalu.

Tapi, jangan kan darah yang tumpah, kacapun tak ada yang pecah di Sergai ini. Semua ini berkat peran media," ungkap Soekirman.

Dalam penilaiannya, wartawan Harian andalas memiliki karakter yang low profile, profesional, dan bersahaja. Ia berharap Andalas terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Secara khusus memberitakan tentang perkembangan pembangunan Kabupaten Sergai.

"Usia 8 tahun Harian andalas bukan waktu yang pendek bagi sebuah media. Jadi, Harian andalas harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat," harapnya lagi.

Sementara Anggota DPD RI Asal Sumut Parlindungan Purba yang turut hadir merasa salut kepada Pimpinan Star Media Group Iskandar ST yang sudah dikenalnya sejak lama. “Pak Iskandar orang yang pekerja keras, sudah memiliki media cetak, radio, dan berita online. Mudahmudahan Star Media akan memiliki media televisi yang sekarang harus memuat muatan lokal,” katanya.

Parlindungan Purba juga menyampaikan, Star Media Group akan terus berkembang di masa mendatang karena memiliki semuanya. "Star punya uang, punya fasilitas, dan punya tenaga.

Apalagi, tenaga muda yang punya visi ke depan," ujarnya.

Ia juga menuturkan, di dunia ini ada dua tempat mengadu yak-

Pimpinan Star Media Group,Iskandar,ST memberikan award kepada wartawan terbaik yakni M Yunan Siregar,Muhammad Ali (Aceh Timur) Anwar Sahadat (Gayo Luwes). ni Tuhan dan media. Jadi, media menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. "Selain itu juga sebagai pencerdasan kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya Pimpinan Umum Star Media Group Iskandar ST menyampaikan, Star Media Group terdiri dari Harian Andalas, KPK Pos, Star News 102,6 FM, dan Starberita.com, di samping itu juga memiliki portal www. hariananda las.com dan www. kpkpos.com.

Family Gathering ini, sebutnya, merupakan pertama kali dilaksanakan Star Media Group bersama keluarga di luar Kota Medan. Seperti tahun lalu, pada HUT ke-8 ini juga digelar andalas Fair di pelataran Gelanggang Remaja/Kolam Renang Deli, Jalan Sutomo Medan selama sebulan penuh, kemudian buka puasa bersama dengan Rumah Zakat, serta pemberian bingkisan dan santunan kepada duafa dan anakanak yatim piatu.

"Ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan HUT ke-8 Harian andalas yang jatuh pada 14 Juli 2013. Tujuannya untuk memupuk rasa kekeluargaan serta meningkatkan silaturahmi seluruh keluarga besar Star Media Group," ucap Iskandar ST yang juga mencalonkan diri sebagai Caleg Partai NasDem Daerah Pemilihan Sumut I Nomor Urut 2.

Dalam kesempatan itu, Manager Publik Relations Pantai Cermin Theme Park Tengku Feria Aznita juga turut menyampaikan selamat HUT ke-8 kepada keluarga besar Star Media Gorup khususnya Harian andalas serta menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin cukup baik selama ini. Ia berharap kerja sama antara Star Media Group dengan Pantai Cermin Theme Park dapat terus terjalin dan lebih meningkat lagi ke depannya.

Dalam kesempatan yang sama

Kabag Humas Pemkab Sergai, Dra Indah Dwi Kumala dan Kabag Umum Drs Fitriadi memberikan apresiai terhadap acara Family Gathering merayakan HUT ke-8 Harian andalas. Hal ini menjadi acuan bagi media lainnya untuk tetap menjaga kekompakan sesama keluarga wartawan di lingku-

ngan kerjanya.

Acara juga dimeriahkan dengan lucky draw dan pemberian penghargaan kepada Wartawan Terbaik, Redaktur Terbaik, Penyiar Radio Terbaik yakni Fitri Lihardo, Marketing Terbaik Zulham Efendi dan lainnya serta Loper Terbaik M Hudri. (AND)

Bupati Serdang Badagai Ir H Soekirman memberikan award kepada wartawan-wartawan daerah terbaik diantaranya Supriyadi (Serdang Bedagai), Ibnu Sakti Nasution (Padang Lawas) dan Hotdin Purba (Tapanuli Utara).

Kabag Humas Pemkab Sergai, Dra Indah Dwi Kumala foto bersama dengan para penerima award dari bagian marketing loper Harian andalas.

MEDAN - Tahun ini, berkaitan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) keV Koran KPK POs, tiga wartawan terpilih menjadi yang terbaik dari sekian banyak wartawan daerah KPK Pos untuk wilayah Aceh, Sumut, Riau, Jambi dan Jakarta.

Ketiga wartawan KPKPos itu adalah, Imran Nasution (Biro Asahan) sebagai terbaik Satu. Juliber Silitonga (Tobasa) terbaik Dua, dan Juliadi (Biro Langkat) terbaik Tiga.

Kepada ketiga wartawan terbaik ini, diberi-

kan penghargaan dan award oleh Pimpinan Umum KPK Pos H Baharuddin didampingi Pemred/Penjab Syafaruddin Lubis, pada acara Family Gathering Star Media Group (Harian Andalas, KPK Pos, Starberita. com, Radio Starnews 102,6 FM) di Pantai Cermin Theme Park, Sergai, Minggu (13/10).

Ketiga wartawan terbaik KPK Pos ini mengaku berbahagia dihari syukuran itu memperoleh penghargaan dari pihak manajemen.

“Ini sebagai motivasi

bagi kami di daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pemberitaan di daerah tugas kami ma sing-masing,” kata Imran yang diami Juliber dan Juliadi.

Ketiga wartawan terbaik ini juga mengharapkan agar pada tahuntahun berikutnya, acara serupa tetap dilaksanakan. Soalnya, acara Family Gathering yang dilaksanakan semakin mendekatkan wartawan KPK Pos di daerah dengan pimpinan dan keluarga besar KPK Pos di seluruh daerah. (SF)