Epaper kpkpos 276 edisi senin 11 november 2013

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 276/ THN VI 11 – 17 Nov 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

TERJERAT KORUPSI, WAKIL RAKYAT DAPAT DANA PENSIUN • DI HALAMAN Tersangka Korupsi Alkes Menyerahkan Diri SEORANG tersangka diduga terlibat kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan

Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) TA 2012, Syahrul'an menyerahkan diri ke penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut, awal bulan ini.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Labusel tersebut datang menemui penyidik didampingi Advokat Tjang Sun Sin SH MH & Partner.

3

5 Tersangka Yang Ditahan

"Kami datang menyerahkan dan mendampingi klien untuk diperiksa supaya kasusnya bisa lebih jelas. Klien kami akan mengungkapkan bagaimana kronologis proyek Alkes itu sebenarnya," kata kuasa hukum tersangka, Tjang Sun Sin SH MH, didampingi Mahadi SH dan Arton Badia

Kadis Kesehatan Labusel Rusman Lubis Rekanan Direktur Perusahaan JW Wadir I Rekanan JT TN alias AS

Kabupaten/Kota Lain yang Diduga Korupsi Alkes

• LANJUT KE HAL. 2

Kabupaten Samosir Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Kota Sibolga Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Terkait dugaan korupsi alkes dan KB di Labusel, penyidik melakukan penahanan terhadap istri rekanan Ridwan Winata, yakni Maria.

Sedangkan Ridwan Winata ditahan Kejati Lampung juga terlibat kasus dugaan korupsi alkes dengan peran sebagai rekanan pada enam kota di Sumut yaitu Tobasa, Samosir, Tapteng, Sibolga, Labusel, dan Paluta.

MEDAN–Kapolda Sumut, Irjen Pol Syarief Gunawan didesak untuk segera menangkap dan menjebloskan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung, karena diduga terlibat korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) TA 2012 sebesar Rp23 miliar.

Desakan itu disampaikan sejumlah pegiat anti korupsi, Koalisi Bersama Gerakan Pemuda dan Masyarakat Sumatera Utara (KBGPM-SU), saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut.

“Tangkap dan periksa Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung karena diduga terlibat korupsi pengadaan alkes dan KB TA 2012 sebesar Rp23 miliar,” ujar Jalaluddin Siregar, selaku koordinator aksi.

KBGPM-SU juga meminta dan mendesak DPRD Sumut Cq Komisi A memanggil Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung dan meminta Gubsu agar segera

Masih banyak rakyat yang sengsara dan lapar, bahkan penyakitan. Ini semua tidak terlepas dari tanjung jawab pemimpin di masing-masing daerah.

”

”

menonaktifkan Bupati Labusel serta meminta kepada para penguasa yudikatif/penegak hukum agar jangan membiarkan kasus ini.

"Masih banyak rakyat yang sengsara dan lapar, bahkan penyakitan. Ini semua tidak terlepas dari tanjung jawab pemimpin di masing-masing daerah," ujar Aibal Putra ketika berorasi di Mapolda Sumut.

Menurut Aibal, 80 persen rakyat Indonesia khususnya Labusel, tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Alkes, Taspen dan Jamsostek. Masya• LANJUT KE HAL. 2

Lima Tersangka Korupsi Alkes Ditahan LIMA tersangka yang diduga terlibat korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), kini ditahan Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut.

Kelimanya langsung ditahan. Para tersangka dugaan korupsi itu dijemput personil dari Kota Pinang, Labusel.

Demikian Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi

Aibal Putra

Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang beribukota di Kota Pinang Luas wilayah Luas 3.596 km² Labusel dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008.

Terdiri dari 5 kecamatan dan Jumlah penduduk 277.673 jiwa yaitu: Sei Kanan 45.407 Torgamba 99.010 Kota Pinang 53.954 Silangkitang 28.282 Kampung Rakyat 51.020 Batas wilayah Utara: Kabupaten Labuhanbatu Selatan: Kabupaten Padang Lawas Barat: Kabupaten Padang Lawas Utara Timur: Provinsi Riau

Kolom Redaksi

Menikah Makin Susah

dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut,” tegas Samsuddin ujar Menurut Samsuddin, pihaknya melihat penggunaan anggaran di Dinkes untuk tahun 2013 tidak tepat sasaran dan mubajir, dikarenahkan masyarakat Binjai tidak pernah mendapat pelayanan yang baik. “Sementara seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu setiap tahun mendapat anggaran melalui dana APBD dan APBN," kata Samsudin.Di tempat terpisah, Ketua Komisi B DPRD Binjai, Bob Andika pun ikut angkat

LANGKANYA persediaan buku nikah di sejumlah provinsi di Indonesia belakangan ini, termasuk di Sumatera Utara, sungguh mengherankan dan membingungkan. Kok buku nikah saja susah diperoleh. Padahal, setiap waktu pernikahan bisa saja berlangsung.

Seperti biasanya dan lazimnya, pernikahan acap terjadi pada saat Idul Adha atau yang lebih sering disebut bulan haji.

Dan menurut catatan, angka pernikahan melonjak tinggi di saat bulan haji, bulan Maulid Nabi dan sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan, buku nikah bisa habis disejumlah provinsi tentu sangat membingungkan.

Hal ini terjadi tentunya bukan soal lonjakan angka pernika-

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Periksa Anggaran Dinkes 2012-2013 BINJAI - Tudingan dua lembaga swadaya masyarakat yang diketuai Samsudin Damanik, terhadap Dinas Kesehatan (Dinkes) Binjai yang menerima bantuan dari APBN untuk progam pembinaan Upaya Kesehatan tahun 2012 dari Mentri kesehatan RI, yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) tahun 2012 senilai Rp8 miliar lebih, agaknya menjadi pembicaraan hangat disejumlah kalangan.

“Kami telah melaporkan ke Kejari Binjai dan Kejagung tertanggal 4 November lalu tentang

Sekilas Kab. Labusel

Jokowi - JK Dinilai Pasangan Ideal Pilpres 2014 JAKARTA–Meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menetapkan calon presiden (capres) 2014, namun nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sudah mewarnai bursa capres di beberapa lembaga survei di Tanah Air. Selain Jokowi, nama mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang diperhitungkan di Pilpres 2014.

Jika melihat fenomena bursa capres 2014, pengamat politik dari Universitas Indonesia Ibe-

ramsjah mengatakan, kedua tokoh itu cukup berpeluang untuk maju sebagai capres dan cawapres.

Menurutnya, jika Jokowi dipasangkan dengan JK, maka besar kemungkinan langkah menuju kursi RI 1 bakal mulus.

"Saya justru melihat kalau Jokowi dipasangkan dengan JK (Jusuf Kalla) akan ideal sekali.

Kalau JK bersedia jadi cawapres saya kira akan mendapat 80 persen lebih suara," kata Iberamsjah di Jakarta, Sabtu (9/11).

Selain karena berpengalaman, JK dianggap dapat mengisi kekurangan mantan Wali Kota Solo itu. "Karena berpengalaman, orang luar Jawa, tokoh agama, tokoh dari timur, jadi lengkap

sekali. Apa yang tidak dimiliki Jokowi ada di JK," jelas Iberamsjah.

Dikatakan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diyakini akan merestui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk • LANJUT KE HAL. 2

PU Nias Barat Batalkan Pemenang Tender Tahun Jamak NIAS BARAT–Ketua IDW Nias Petrus S Gulo SE minta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat untuk membatalkan 5 paket pekerjaan tahun jamak di Nias Barat bernilai Rp128.889.290.000. Sebagaimana panitia telah menetapkan dan mengumumkan pemenangnya pada tanggal 28 Agustus 2013 yang lalu.

Anehnya, sampai saat ini kegiatan di lapangan belum ada.

Hal itu dikatakan Petrus Gulo kepada KPK Pos belum lama ini

di Gunungsitoli. Menurutnya, sudah 58 hari lebih pekerjaan di lapangan belum dimulai. “Sangat dikhawatirkan proyek ini bisa gagal dan akibatnya masyarakat dirugikan sebagai pengguna,” katanya.

Dikatakan, sesuai aturan normatif yang tertuang dalam Perpres No.54/ 2010 dan perubahan Perpres No.70/ 2012, bahwa enam hari setelah pengumuman pemenang diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa), dan paling lama 14 hari sejak

penerbitan SPPBJ penyedia barang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, kemudian baru dilakukan pengikatan kotrak dan penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Kemudian, berdasarkan hasil investigasi di lapangan bahwa ada penyedia jasa yang telah menerima SPPBJ tertanggal 5 September 2013, tetapi sampai tanggal 15 Oktober 2013 masih belum menyerahkan jaminan pelaksanaan.

Atas dasar itulah IDW Nias

menduga bahwa PU Nias Barat terkesan main-main mengelola proyek tahun jamak ini, dan sengaja mengakangi aturan normatif sehingga kuat dugaan bahwa pengelola proyek dan penyedia jasa telah melakukan persengkongkolan.

Agar proyek ini tidak menjadi lahan korupsi, maka IDW Nias meminta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Barat untuk membatalkan pemenang tender • LANJUT KE HAL. 2

Masyarakat Tangkap Pelaku Ilegal Loging PANYABUNGAN– Sudah ratusan kubik kayu yang dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab di lokasi tanah masyarakat Desa Muara Parlampungan, Adangkahan, Rantobi dan Aek Manggis. Saat ini kayu yang diamankan masyarakat masih berada di lokasi.

Para tersangka illegal logging diserahkan ke kantor polisi.

MENURUT informasi, masyarakat sudah sering menasehati para pelaku ilegal loging untuk tidak mengambil dan mengolah

kayu di lokasi yang direncanakan menjadi perkebunan plasma masyarakat. Namun para pelaku tersebut tidak mengindahkannya,

sehingga pada waktu dilakukan peninjauan ke lokasi guna pengukuran ulang lahan masyarakat, yang saat ini terus menjadi persoalan dengan PT.PSU di dampingi dari BPN Madina, para pelaku Ilegal Loging berhasil diamankan.Diperkirakan sudah ratusan kubik kayu yang telah dicuri.

Buktinya di lokasi ditemukannya kayu yang sudah diolah menjadi balok sabut, mencapi ratusan kubik. Kayu-kayu tersebut berada dibeberapa tempat.

Menurut keterangan overator pengolah kayu tersebut, kayu akan • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 276 11 - 17 NOVEMBER 2013

SAMBUNGAN

JOKOWI - JK DINILAI PASANGAN IDEAL PILPRES 2014...........................

• DARI HALAMAN. 1 maju sebagi calon presiden (Capres) 2014.

Iberamsjah mengatakan, 99 persen Megawati bakal menyerahkan pencapresannya kepada mantan Walikota Solo itu.

"Saya rasa 99 persen Megawati akan menyerahkan capres kepada Jokowi. Karean dia (Megawati) tahu kalau maju lagi tidak akan menang," kata Iberamsjah.

Alasannya, kata Iberamsjah, partai berlambang banteng gemuk

moncong putih itu ingin menjadi penguasa di 2014. Oleh sebab itu, PDIP dipastikan akan mengusung Jokowi sebagai Capres.

"Saya rasa PDIP menyadari betul, mereka tidak mau lagi menjadi oposisi. Karena kalau mencalonkan yang lain tidak bisa menang," tutur Iberamsjah.

Diketahui, berdasarkan hasil Kongres dan Rakornas PDIP memutuskan bawah penetapan capres 2014 berada di tangan Megawati.

(IN/BBS)

MASYARAKAT TANGKAP PELAKU ILEGAL LOGING....................................

• DARI HALAMAN. 1 diangkut untuk kemudian diolah.

Setelah itu akan diperjual belikan nantinya. Keterangan ini disampaikan Kades Muara Parlampungan, Bahtiar kepada awak media ini.Dikatakannya, sewaktu ditemukan para pelaku ilegal loging tersebut lansung dibawa ke Polsek Muara Soma untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut. Kita berharap para pelaku ini dihukum agar menjadi efek jera terhadap oknum yang lainya.

Lanjutnya, masyarakat juga berharap agar oknum-oknum yang membekingi dan mendalangi ilegal loging diusut sampai tuntas. Jangan hanya pelaku tenaga kerjanya saja yang di proses. ”Otak pelaku ilegal loging, juga harus diusut tuntas agar hutan Madina terbebas dari pelaku ilegal loging,” harap Kades.

Pelaku yang berhasil diamankan masyarakat berjumlah tujuh orang yakni, Mamin Simanjuntak (35) Warga Padang Silojongan Kec.Ranto Baek, Sudi, Koji Batubara, Hatta warga yang sama.

Sementara tiga orang lainya, Suryaddin (52), Rido (24), Tuso (30) warga Batang Serangan Langkat.

Menurut keterangan dari ke tujuh pelaku Ilegal Loging tersebut kayu tersebut atas pesanan, Tole (35) yang bekerja di PT.PSU, warga Banjar Selamat Kec.Lingga Bayu, Iyal Warga Desa Patiluban Mudik Kec.Natal, dan Obit warga Simpang Gambir Kec.Lingga Bayu.

Sementara Kadis Kehutanan Mara Ondak yang dikonfirmasi melalui Kabid Hutan Faisal mengatakan di lokasi pengambilan kayu tersebut, tidak ada dikeluarkan izin pengambilan kayu. Kita berharap pada masyarakat Madina bila mengetahui ada penebangan liar agar melaporkanya ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan. ”Dalam minggu ini Dinas Kehutanan akan turun ke palangan untuk melihat berapa kerugian negara akibat penebangan tampa izin yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Faisal.

Pantaun wartawan di lapangan diperkirakan ratusan kubik kayu balok sabun yang siap diangkut, saat ini telah diamankan masyarakat untuk dijadikan barang bukti. Masyarakat berharap agar pelaku dan para toke kayu dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, karena para pelaku tidak memiliki izin pemanfaatan kayu.(TH)

Seorang warga mengibarkan bendera merah putih pada kegiatan peringatan Hari Pahlawan di kawasan Kelurahan Kampung Aur Sungai Deli Medan, Sumut, Minggu (10/11). Warga di kawasan itu memperingati Hari Pahlawan dengan menggelar berbagai perlombaan sekaligus mengkampanyekan pelestarian sungai kepada masyarakat.

Jabatan Sekda Dilaporkan Dilelang Rp 1,4 Miliar LELANG ternyata tak hanya tentang barang. Di Riau, jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau telah dilaporkan dilego oleh kepala inspektorat setempat. Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo mengatakan, pihaknya telah menerima laporan kasus dugaan perdagangkan jabatan Sekretaris Daerah Riau seharga Rp 1,4 miliar.

"Tentunya akan diambil langkah awal, termasuk memanggil dan meminta keterangan pelapor," katanya di Pekanbaru, Jumat (8/11).

• DARI HALAMAN. 1 han, tetapi ditengarai manajemen pengadaan buku nikah yang buruk dan harus diperbaiki. Kementerian Agama tak bisa menganggap langkanya buku nikah ini hanya perkara kecil.

Di Sumut, sedikit melegakan karena sedikitnya 8.000 buku nikah sudah tiba di Medan dan segera disalurkan ke daerah – daerah, sesuai kebutuhannya. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara telah menerima 8.000 pasang buku nikah dari total pemesanan 110 ribu buku nikah dari pusat.

"Iya sebanyak 8000 pasang buku nikah yang baru kami terima dari Jakarta kemarin," kata Kepala Kanwil Kemenag Sumut Abdul Rahim, terkait kelangkaan buku nikah yang terjadi di daerah ini.

Kelangkaan buku nikah itu sudah terjadi setidaknya sejak Agustus lalu.

Pada bulan ini, sejumlah provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, mulai mengalami krisis buku nikah. Lambatnya upaya Kementerian Agama bertindak menyebabkan kelangkaan meluas ke provinsi lain. Sampai November ini, banyak daerah belum mendapat kiriman buku nikah dari Jakarta. Akibatnya, pasangan yang menikah harus diberi buku nikah sementara dengan masa berlaku tiga bulan.

Kelangkaan ini merepotkan masyarakat karena dampaknya ternyata tak hanya pada urusan pernikahan. Buku nikah adalah syarat penting untuk mengurus dokumen lain, seperti kartu

tanda penduduk, kartu keluarga, surat waris, hibah, jual-beli properti, pengajuan kredit, dan seterusnya.

Bisa dibayangkan betapa repotnya.

Aspek pelayanan publik yang semestinya sederhana ini ternyata menimbulkan masalah yang tidak kecil.

Kementerian Agama menyebut, kelangkaan buku nikah terjadi akibat lonjakan permintaan menikah. Tahun lalu, jumlah pernikahan yang dicatat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama adalah 2,3 juta pasangan. Tahun ini, hanya sampai Oktober saja, jumlah pernikahan sudah menembus 2 juta pasangan. Akibatnya, sejumlah daerah mengalami kelangkaan buku nikah. Disebut pula bahwa pada Oktober, permintaan menikah melonjak karena banyak orang mencari "bulan baik" menikah saat Idul Adha.

Sebab lain adalah lambatnya pencairan anggaran pengadaan.

Anggaran baru turun pada Juli. Setelah itu, masih ada proses lelang dan pencetakan.

Semua penyebab itu sebetulnya bisa dengan mudah diantisipasi bila saja Kementerian lebih siap. Lonjakan jumlah pernikahan pasti bisa diramalkan jauh hari. Ketakutan terjadi penyalahgunaan anggaran juga tak perlu dijadikan alasan. Bila semua proses lelang dan tender pencetakan berjalan sesuai dengan prosedur, apa yang perlu ditakutkan? Justru munculnya alasan itu membuat kita bertanya, jangan-jangan selama ini pengadaan buku nikah tak berjalan sesuai dengan ketentuan. (***)

TERSANGKA KORUPSI ALKES MENYERAHKAN DIRI.......................

• DARI HALAMAN. 1 Simanjuntak SH di Mapolda Sumut, beberapa waktu lalu.

Menurut Tjang Sun Sin, kliennya Syahrul'an (30), penduduk Jalan Prof HM Yamin No 3, Kota Pinang, menyerahkan diri atas dasar kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, untuk menjelaskan kepada penyidik secara transparan tentang status dan kapasitasnya dalam proyek pengadaan Alkes dan KB di Kabupaten Labusel.

Disebutkan, kliennya baru pertama kali mendapat panggilan

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dari penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut pada 25 Juli lalu. "Tapi waktu itu klien saya sedang ada kegiatan, jadi tidak bisa menghadiri panggilan pertama tersebut dan klien saya baru menerima satu surat panggilan," terangnya.

Saat menyerahkan diri, tersangka Syahrul'an memasuki gedung Dit Reskrimsus dan melapor ke petugas jaga didampingi tim kuasa hukumnya sekira pukul 12.45 WIB. Selanjutnya tersangka Syahrul'an dibawa ke ruang penyidik Tipikor.(TIM)

Daerah Riau.

Sampai saat ini, kata korban, Syamsurizal tidak menepati janjinya dan tidak mau mengembalikan uang korban. Tamun yang dihubungi lewat sambungan telepon di Pekanbaru membenarkan adanya laporan tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. "Benar itu, saya melaporkan Syamsurizal, Kepala Inspektorat Riau," katanya.

Syamsurizal sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Bupati Bengkalis dua periode.

"Saat ini saya sedang dimintai keterangan di Polresta Pekanbaru

terkait kasus itu," kata S Tamun.

Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya laporan tersebut. "Tentunya akan diambil langkah awal. Termasuk mengambil keterangan pelapor," katanya.

Isu adanya praktik jual beli jabatan di Pemerintah Provinsi Riau telah "dihembuskan" sejak lama, termasuk adanya "pelelangan" secara ilegal untuk jabatan Sekretaris Daerah Riau yang saat ini diduduki oleh Zaini Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengajukan permohonan jabatan Sekda Riau itu ke Menteri Dalam Negeri setelah Sekda yang lama, Wan Syamsir Yus memasuki masa pensiun.

Rusli Zainal yang saat ini ditahan akibat kasus korupsi kehutanan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau itu juga merombak susunan "kabinet" untuk sejumlah jabatan lainnya, seperti Kepala Biro, Kepala Dinas dan lainnya.(NET)

PU NIAS BARAT BATALKAN PEMENANG TENDER TAHUN JAMAK....................................................

• DARI HALAMAN. 1

MENIKAH MAKIN SUSAH..................

Korban pelapor S Tamun (54 tahun) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kominfo dan PDE Pemerintah Provinsi Riau telah melaporkan kasus perdagangkan jabatan Sekda itu ke Kepolisian pada 16 Oktober 2013.

Ketika itu, sekitar pukul 14.00 WIB, Tamun bersama pelaku ke Bank BCA yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Korban mengaku mentransfer uang kepada pelaku dengan total Rp 1,4 miliar setelah pelaku sebelumnya berjanji akan menjadikan korban sebagai Sekretaris

proyek tahun jamak ini, dan segera melakukan penyitaan jaminan penawaran dan disetorkan ke kas negara dan di perusahaan pemenang dimasukan dalam daftar hitam (Black List) kata Petrus Gulo.

Tindakan pencegahan ini perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko, karena ada dugaan bahwa

saat ini penyedia jasa terus melakukan koordinasi/pendekatan dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera mencairkan uang muka, dan diusahakan agar Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi, karena Jaminan Pelaksanaan dari Bank tidak bisa dibuat tanggal mundur, dan harus dibayar dengan uang tunai sebesar 5% dari nilai kontrak.

Apalagi berbagai rumor yang

berkembang menyebutkan perusahaan penyedia jasa hanya berharap pada pengelolaan uang muka, dan diduga tidak punya modal untuk mengerjakan paket proyek, sehingga masih kesulitan memulai pekerjaan, belum ada mobilisasi bahan di lapangan, dan Jaminanan Pelaksanaan hanya bisa menawarkan asuransi.

Dan resiko terberat jika penyedia jasa tidak akan melaksanakan

pekerjaan setelah mencairkan uang muka, sehingga akan menambah kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna manfaat.

Dan tidak tertutup kemungkinan Dinas PU Nias Barat disinyalir hanya mencari kesempatan di balik penetapan pemenang tender tanpa melihat kemampuan penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan bahkan ada rumor yang beredar mengatakan salah satu

syarat pemenang tender proyek di Nias Barat jika penyedia jasa bersedia membayar beban 1,5% kepada panitia, dan 10% Dana Taktis (DT). ”Hal ini diperkuat dengan dugaan adanya perusahaan penyedia jasa yang hanya memiliki kemampuan mengelola proyek di bawah grad yang dimenangkannya,” ujarnya.

(YAGI)

TANGKAP BUPATI LABUSEL.............................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 rakat dianaktirikan dalam hal kesehatan.

"Masalah kesehatan semakin kacau, mengingat mantan Kepala Dinas Kesehatan Labusel, Rusman Lubis sudah masuk ke penjara karena telah melakukan tindakan korupsi atas pengadaan Alkes dan KB," sebutnya.

Karena itu, lanjutnya, masyarakat Labusel menuntut kepada Poldasu Agar segera menangkap dan melakukan pemeriksaan yang jelas kepada Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kese-

hatan dan KB. "Kami juga meminta kepada Kejatisu untuk mengambil alih kasus penanganan dugaan keterlibatan Bupati Labusel, serta sangat berharap seluruh OKP, Ormas untuk tetap mengawal kasus ini," ucapnya.

Dikatakan, penyidik Subdit III/ Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut disebut sudah mengantongi bukti keterlibatan Bupati Labusel, dalam kasus korupsi proyek pengadaan alkes dan KB serta pengadaan kenderaan khusus di Dinas Kesehatan (Dinkes) Labusel.

"Dari hasil penyidikan, diduga kuat ada keterlibatan orang lain selain empat tersangka yang sudah

kita tahan," kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Dono Indarto, beberapa waktu lalu, di Medan.

Informasi diperoleh, supaya penyidikan tidak mengarah kepada Bupati Labusel, ada upaya oknum tertentu melakukan loby ke Kapolda Sumut. Bahkan informasi berkembang, oknum tersebut bersedia menggelontorkan dana sampai miliaran rupiah supaya tidak menyeret orang nomor satu di Pemkab Labusel tersebut.

Indikasi kuat keterlibatan Bupati Labusel karena sangat dekat dengan rekanan, Johan selaku penyedia alkes dan KB serta penyediaan kenderaan khusus di

pemkab tersebut.

Bahkan disebut-sebut, bupati sering meminjam dana dari Johan (rekanan alkes dan KB, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka).

Karena itu, Johan ditunjuk langsung oleh bupati sebagai rekanan penyedia Alkes dan KB di Kabupaten Labusel senilai Rp10 miliar.

Penyidik dikabarkan telah menyita barang bukti alkes kedokteran dan KB yang diduga rekondisi.

Penyitaan ini dilakukan dari empat Puskesmas milik Dinkes Pemkab Labusel, antara lain Puskesmas Tanjung Medan, Kota Pinang, Torgamba dan Langga Payung.

Selain itu, juga dilakukan penyitaan 3 unit Refrigerator Centrifuge dan

2 unit Baby Transport.

Sebelumnya, penyidik telah mengetahui hasil audit dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut.

“Hasil audit kerugian negara kasus alkes sudah keluar,” terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Heru Prakoso didampingi penyidik Unit I Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus, AKP Wahyu Bram, belum lama ini.

Sesuai hasil audit BPKP perwakilan Sumut, Pemkab Labusel mendapat nilai kontrak sebesar Rp20 miliar dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp12,2 miliar.(TIM)

PERIKSA ANGGARAN DINKES 2012-2013.................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bicara. Kepada awak koran ini, Kamis pekan lalu, Bob Andika mengatakan supaya pihak aparat Hukum seperti Polresta dan kejaksahan negeri yang ada di Binjai segera melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai Pengaduan Dua lembaga swadaya masyarakat.Bob Andika, selaku Ketua komisi B akan memanggil Kadis Kesehatan Kota Binjai untuk menanyakan penggunaan anggaran

tahun 2013.

Dikatakan, untuk pembangunan Rumah Dinas pegawai kesehatan anggarannya mencapai Rp800 juta. ”Sementara kita melihat kalau rumah Dinas yang diperuntuhKan untuk golongan III kan pembangunannya sia-sia karena rata-rata pegawai Dinas Kesehatan sudah memiliki rumah pribadi sendiri," ujar Bob.Lebih baik anggaran itu diperuntuhkan dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat di setiap puskemas di masing-masing

kecamatan dan juga anggaran tersebut dapat dipakai dalam pembelian obat sehingga obat yang ada di puskesmas atau Pusku lebih lengkap, tandasnya.

Selama ini lanjutnya, beberapa pengerjaan di Dinkes Binjai selalu terdengar persoalan. Seperti beberapa waktu lalu, persoalan yang terdengar datang dari pihak Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Aklindo) Cabang Binjai.

Sekedar mengingatkan, persoalan Aasosiasi Kontraktor Ke-

tenagalistrikan Indonesia (Aklindo) Cabang Binjai yang disebutkan Bob Andika tersebut terkait kesepakatan. Di mana kesepakatan yang dibuat pihak Aklindo dinilai sudah dilanggar secara sepihak oleh Dinkes.Kesepakatan itu berawal ketika Puskesmas yang ada di Kota Binjai akan dijadikan sebagai tempat rawat inap. Sehingga Dinkes melakukan penambahan daya listrik dengan terlebih dahulu mengajukan anggaran APBD Tahun 2013. Hanya saja, dari 23 paket

yang dijanjikan kepada Aklindo tidak semuanya diberikan. Selain itu, proyek ini dinilai terlalu berlebihan. Di mana Puskesmas yang ada dinilai memiliki daya yang terlalu besar. Seperti Puskesmas Jati Makmur dengan daya awal 2.200 VA menjadi 16.500 VA menelan anggaran Rp180 juta dan untuk Dinkes sendiri, dari 5.500VA menjadi 33000VA menelan anggaran Rp190 juta. Untuk Pustu, dari 2.200 VA ke 5.500 VA menelan biaya masing-masing Rp.41 juta. (SBR)

LIMA TERSANGKA KORUPSI ALKES DITAHAN..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Nugroho, usai salat Jumat.

Menurut Sadono, penahanan itu dilakukan karena pihaknya telah memperoleh hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut yang menyebutkan kerugian negara dalam dugaan korupsi pengadaan Alkes di Labusel mencapai Rp10 miliar lebih.

Kelima tersangka kasus dugaan korupsi alkes Labusel yang ditahan masing-masing

Kadis Kesehatan Labusel, Rusman Lubis, rekanan Direktur Perusahaan JW, Wadir I Rekanan JT, TN alias AS. Tindak lanjut yang akan dilakukan penyidik yakni memeriksa saksi lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan kasus tersebut.

Diperoleh informasi, penyidik Subdit Tipikor Polda Sumut juga sedang menangani kasus dugaan korupsi Alkes di lima kabupaten/ kota lain, yakni Samosir, Tobasa, Tapteng, Sibolga dan Paluta.

Terkait dugaan korupsi alkes dan KB di Labusel, penyidik melakukan penahanan terhadap istri rekanan Ridwan Winata, yakni Maria. Sedangkan Ridwan Winata ditahan Kejati Lampung juga terlibat kasus dugaan korupsi alkes dengan peran sebagai rekanan pada enam kota di Sumut yaitu Tobasa, Samosir, Tapteng, Sibolga, Labusel, dan Paluta.

Sementara itu, mahasiswa juga mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sumatera Utara

(Gubsu) didesak agar segera menonaktifkan Wildan Aswan Tanjung sebagai Bupati Labusel, karena diduga kuat keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi Alkes dan KB bernilai miliaran rupiah.

“Jangan biarkan rakyat menderita atas ulah Wildan Aswan Tanjung. Adili dan perikasa Bupati Labusel sampai tuntas. Kami yakin dan percaya bahwa Kapoldasu dan Kajatisu mampu membawa Wildan ke balik jeruji besi,” kata Saibal

Putra, Ketua Umum AMAK SU, dalam orasinya ketika demo di kantor Gubsu.

Menurut Saibal, AMAK SU akan terus mengawal kasus ini hingga benar-benar ditangani dengan baik dan tuntas oleh aparat hukum. Dengan demikian akan tercipta Labusel yang bersih dari korupsi. Setelah berorasi tanpa ada pejabat Pemprovsu yang menanggapi para pengunjuk rasa meninggalkan Kantor Gubsu dengan pengawalan aparat keamanan.(TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 276 11 - 17 NOVEMBER 2013

KORUPSI

NASIONAL

15 Hakim Selingkuh Ditindak JAKARTA - Perilaku hakim terkait nafsu birahi yang melonjak, masalah seks yang tak terkendali atau perselingkuhan, mendapat sorotan tajam di masyarakat.

Bahkan lembaga tertinggi di dunia peradilan pun tidak terima dengan perlakukan dan sikap sang hakim yang terjerat sahwat.

Sepanjang tiga tahun terakhir, tak kurang dari 15 hakim terbukti melakukan perbuatan tercela, perselingkuhan. Mereka yang tersandung mulai dari sekadar ucapan seperti gurauan hakim Daning Sanusi, gratifikasi seks seperti diduga dimintakan seorang hakim dari Bandung, hingga urusan perselingkuhan yang membuat hakim cantik, Vica Natalia (41).

"Para hakim itu, ada yang dipecat, bahkan ada yang di-nonjob-kan selama dua tahun untuk pembinaan. Yang jelas tidak ada kata ampun untuk hakim yang berbuat asusila.

Mereka ada hakim lelaki dan perempuan," tegas Imam Anshori Saleh, Komisioner Komisi Yudisial di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Hakim selingkuh ini, lanjut Imam, memang ada yang sudah parah sekali.

Sehingga diputuskan untuk dipecat. Namun yang selingkuhnya ringan-ringan saja, artinya mereka belum sampai melakukan hubungan yang serius melakukan perselingkuhan, akan didik dan dibina kembali selama dua tahun “Dua tahun itu cukup lama juga bagi hakim yang terbiasa dengan banyak pekerjaan. Selepas dua tahun mereka diharapkan tidak selingkuh lagi,” tegasnya.

Bahkan, meski mendapat pembinaan, hakim-hakim itu tidak mendapatkan pekerjaan sehingga mereka pusing dan galau. Hal itu merupakan pemberian efek jera kepada hakim-hakim lain yang coba-coba selingkuh, tambahnya serius.

Kasus Hakim Dalam catatan, beberapa hakim yang dilaporkan melakukan perselingkuhan tidak selalu mendapat hukuman berat. Hakim ADA dari PN Simalungun dinilai MKH terbukti berselingkuh dengan seorang oknum polisi tahun 2011. Hukuman yang diberikan kepada hakim ADA adalah menjadi hakim non palu selama dua tahun, dan dimutasikan ke PN Medan untuk pembinaan.

Juga seorang hakim dari PN Singkawang, Asep Sugiana, diduga berselingkuh dengan empat perempuan, dua di antaranya karyawan pengadilan dan satu lagi seorang perempuan yang perkara perceraiannya sedang ditangani hakim ini. MKH menjatuhkan vonis pemberhentian tetap dengan hormat juga menjatuhkan sanksi berat.

Selain itu, hakim S disebut-sebut meminta “jatah” layanan seks setiap Kamis atau Jumat. Namun seorang lawyer yang menjadi pembela hakim S, menolak menyebutkan bahwa pemberian layanan itu sebagai gratifikasi seks.

Kasus unik lainnya yakni ucapan mengenai seks, sejumlah kalangan sempat mengkritik habis habisan ucapan konroversial yang disampaikan Daming Sanusi, seorang hakim dari Sumatera Selatan. Pasalnya, ucapan :”Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi harus pikir-pikir terhadap hukuman mati,” membuat kemarahan dari berbagai pihak.

Hakim Mahkamah Syariah Tapaktuan Aceh, Dainuri, dipecat karena terbukti melanggar SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan MKH itu dibacakan di Gedung MA, Selasa (22/11/ 2011).

Dainuri terbukti beberapa kali melakukan perbuatan asusila terhadap Evi Kuswari (pelapor) yang merupakan pihak yang menggugat cerai suaminya yang kebetulan kasusnya ditangani Dainuri di antaranya menggelus punggung Evi yang sedang mandi di sebuah hotel yang dihuni hakim terlapor.

Hakim Dwi Djanuwanto, dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela. Ia mengirim pesan pendek kepada pengacara terdakwa atas kasus yang ditanganinya di PN Kupang yang isinya tidak senonoh.

Dalam pesan singkat itu, Dwi meminta disediakan penari telanjang yang bisa dipegang-pegang dan dicium. MKH memutuskan Dwi dijatuhi disiplin berat.

Kasus terakhir menimpa Hakim Vica Natalia (41), yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Jombang Jawa Timur. MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun. MKH menilai hakim Vica terbukti perselingkuhan dengan seorang hakim dan seorang pengacara.

MKH juga menilai hakim Vica melanggar Keputusan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta Peraturan Bersama (PB) MA dan KY Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. Mencuatnya berita perselingkuhan Vica dengan seorang pengusaha, membuat terkejut para staf dan pejabat di lingkungan PN Jombang. Kasus perselingkuhan ini sendiri mencuat setelah sang hakim dilaporkan olehsuaminya sendiri ke PN Jombang sekira dua bulan lalu. Dalam laporannya, hakim berkulit putih ini disebutkan selingkuh dengan seorang pengusaha di Surabaya.

Dalam materi pembelaan secara lisan hakim terlapor Vica Natalia membantah berselingkuh atau berzina, apalagi tertangkap tangan bermesraan dengan lakilaki, berfoto mesra dengan hakim Agung Wijaksono, dan melakukan percakapan seks melalui BlackBerry Messenger. “Hakim terlapor meminta keputusan yang seadiladilnya oleh MKH,” kata anggota MKH, Yulius saat membacakan pertimbangan keputusan. (ENDY)

Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan Ahmad Fathanah saat jeda sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11). Fathanah divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam bulan penjara.

Fathanah Diganjar 14 Tahun Penjara JAKARTA - Terdakwa kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah berpenampilan dandy saat menjalani sidang vonis. Dengan mengenakan batik khusus lengan panjang, celana gelap juga sepatu hitam mengkilat dan rambut disisir rapi.

Penampilan Ahmad Fatanah ini sempat mengundang tanda tanya kemungkinan vonisnya ringan. Apalagi, dia terlihat sumringah tidak seperti sidang sebelumnya.

Namun detik-detik sidang akan berakhir, aktor drama kasus suap daging sapi ini tampak semakin tercengang, tertegun saat majelis hakim menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Ahmad Fathanah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua,” ungkap hakim ketua Nawawi Pomolango saat membacakan amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin pekan lalu.

Vonis majelis hakim lebih rendah 3,6 tahun dan Rp 1 Milyar dibandingkan tuntutan Jaksa yang menuntut selama 17,6 tahun dan denda Rp2 Milyar.

Namun majelis hakim juga memerintahkan perampasan properti dan mobil yang bukan milik Fathanah.

“Memerintahkan agar tanah dan bangunan di kompleks Pesona Khayangan blok PS Mekar Jaya kota Depok Jawa Barat dirampas untuk negara, tapi karena ada hak milik pihak ketiga karena rumah baru dilunasi sebesar Rp3,8 miliar dari harga Rp5,75 miliar maka

harus dilelang dan hasilnya dikompensasikan untuk dakwaan pencucian uang dan selebihkan dikembalikan ke kreditiur PT Guna Bangsa,” kata anggota majelis hakim Sutiyo.

Barang lain yang juga dirampas adalah Mercedes-Benz C-Class 200.

“Terhadap mobil Mercedes-Benz CClass 200 uang pembelian tidak bisa dibuktikan dari harta kekayaan yang sah dan akan dilelang dan hasilnya dikompensasikan kepada PT Mitsui Leasing,” tambah Sutiyo.

Mobil Toyota Land Cruiser Prado atas nama Jazuli Juwaini yang pelunasannya dilakukan oleh anggota DPR asal fraksi PKS Jazuli Juwaini juga diperintahkan untuk dilelang dan dikompensasikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan sisanya dikembalikan ke Jazuli. “Selanjutnya cincin kawin dengan tujuh berlian

diperintahkan untuk dikembalikan ke Sefti Sanustika,” Majelis hakim juga memerintahkan 18 uang pecahan 100 dolar AS dan Rp20 juta dikembalikan kepada saksi Khadijah Azhari sebagai uang uang panjer “job” pekerjaan Ayu Azhari.

Pada sidang sebelumnya Ayu memang mengaku bahwa ia pernah menerima uang 1000 dolar AS, 800 ribu dolar AS dan Rp20 juta sebagai tanda kerja sama awal supaya Ayu mengisi acara pilkada di sejumlah tempat atas permintaan Fathanah.

Dalam kesepakatan disebutkan, Ayu mendapatkan Rp75 juta untuk paket Ayu dan anaknya. Namun ternyata pekerjaan yang dijanjikan tidak ada yang terwujud, sehingga uang muka yang diterima Ayu dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meski “show” tidak terlaksana tapi Ayu menurut hakim tidak berani untuk

menerima “show” lain sehingga berdasarkan hukum perdata, panjer tidak bisa dikembalikan lagi.

Hakim menyetujui, Fathanah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjadi penghubung pihak swasta, menerima komisi untuk pengaturan kuota impor daging sapi di Kementeria Pertanian dengan menggunakan pengaruh mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Fathanah dianggap sah melakukan tindak pidana pencucian uang aktif, karena terbukti melakukan transfer, membelanjakan, membayarkan, menukarkan mata uang selama Januari 2011 – Januari 2013 hingga mencapai Rp38,7 miliar untuk pembelian rumah, mobil, tiket perjalanan untuk dirinya, istri dan orang lain. Atas putusan majelis hakim, baik Fathanah maupun jaksa menyatakan pikir-pikir.(ENDY)

Terjerat Korupsi, Wakil Rakyat Dapat Dana Pensiun JAKARTA - Sebuah statemen mengejutkan muncul dari Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudho Husodo. Politisi Partai Golkar menegaskan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi masih diperbolehkan mendapatkan dana pensiun dari DPR asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Salah satu syaratnya adalah anggota yang terseret kasus korupsi itu, harus mengundurkan diri dan tidak mendapatkan status diberhentikan dengan tidak hormat. "Jika sesorang diberhentikan tidak dengan hormat, tersangkut pelanggaran etik berat, korupsi, tidak dapat pensiun. Namun jika mengundurkan diri dapat pensiun," ujar Suswono, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dia mengemukakan, para anggota DPR yang terseret kasus korupsi bisa saja mendapatkan dana pensiun jika mereka telah mengambil sikap mundur sebelum ada keputusan BK DPR soal statusnya di DPR. Jika hal itu dilakukan, BK tidak bisa melarang anggota tersebut untuk

mendapatkan dana pensiun dari DPR. "Yang jadi masalah, adalah anggota DPR terlibat pelanggaran etika berat, diproses di BK, menunggu vonis, yang bersangkutan mengundurkan diri," ujarnya.

Hingga kini sudah ada tujuh anggota DPR yang sedang diproses BK DPR, namun ada di antaranya sudah menyatakan mengundurkan diri sebelum ada keputusan dari BK. Anggota DPR yang mengundurkan diri di antaranya, Muhammad Nazarudin dan Wa Ode Nurhayati. Nazarudin sendiri saat ini sudah menjadi terpidana kasus korupsi wisma atlet, sementara Wa Ode terkait kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Trimedya Panjaitan mengaku belum bisa memastikan Nazar dan Wa Ode akan mendapatkan dana pensiun atau tidak. "Syaratnya yang bersangkutan mengundurkan diri dan mengajukan, pensiun," sambungnya.

Dari catatan BK DPR, Nazar dan Wa Ode hingga saat ini belum pernah

mengajukan pensiun sebagai anggota.

Namun bukan tidak mungkin pengajuan itu bisa dilakukan karena keduanya pernah menjadi anggota DPR. "Jadi belum ngajukan. Belum ada yang mengajukan karena orang bersangkutan harus mengajukan," terangnya.

BK dan Setjen DPR akan memverifikasi anggota-anggota DPR yang dipastikan dapat dana pensiun terutama mereka yang telah mundur dari DPR. "Semua yang kalau mengundurkan diri kita lihat keppresnya," kata Trimedya.

Pensiunan anggota Dewan berbedabeda. Berdasarkan peraturan, mereka mendapat uang pensiun sekurangkurangnya 6 persen dan sebanyakbanyaknya 75 persen dari gaji pokok.

"Misalnya dia menjabat dua periode kan maksimal 75 persen, 75 kali gaji pokok kan Rp4,2 juta," kata Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani.

Selain gaji pokok, mereka juga mendapat tunjangan istri, suami dan anak sebanyak 2 persen dari gaji pokok.

Ditambah, mereka mendapat jatah beras sebanyak 10 kg perbulan. "Jadi

sekitar Rp3,7 juta lah per bulan untuk dua periode," ujar dia.

Namun, kata Winantu, jika anggota Dewan tersebut hanya menjabat selama 6 bulan, maka dia hanya mendapatkan 6 persen dari gaji pokok.

"Jadi dihitung-hitung dapat Rp300.000 perbulan," urainya.

Menolak Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding menegaskan koruptor tak layak dapat fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun. Hanura menolak aturan itu. "Terlepas dari mekanisme yang ada di DPR, koruptor tak layak mendapatkan uang pensiun dari negara.

Alasannya, mereka sudah merugikan rakyat, menyakiti hati rakyat dan negara dengan melakukan korupsi," lontarnya.

"Fraksi Hanura akan mengusulkan agar mekanisme yang ada di DPR maupun lembaga negara yang lain dalam hal pemberian uang pensiun bisa diubah. Ini untuk mengantisipasi agar para koruptor tidak memperoleh fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun. Sebab pemberian uang

pensiun pada koruptor sangat menyakiti hati rakyat," ucap Anggota Komisi III. Ketua DPR RI Marzuki Alie menyebut ada kesalahan mekanisme di balik fakta untuk terpidana korupsi anggota DPR menerima dana pensiun dari DPR. "Karena tekanan publik mereka mengajukan surat permintaan berhenti, padahal kasusnya masih berjalan dan belum inkrah, sehingga atas dasar itu Pemerintah membuat keputusan diberhentikan dengan hormat dan mendapat pensiun," kata Marzuki.

Sebetulnya, menurut Marzuki, kalau pemberhentian mereka itu atas dasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah maka mereka diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak mendapat pensiun. "Ada solusi seharusnya yang ditempuh, yaitu Badan Kehormatan (BK) DPR melakukan penyidikan, kalau terbukti melanggar kode etik, maka itu sudah menjadi1 dasar untuk memberhentikan dengan tidak hormat," kata Marzuki.(ENDY)

Akil Mochtar Obral Duit ke Artis Dangdut JAKARTA - Harta dan wanita bagaikan dua sisi keping uang logam.

Apalagi harta itu hasil korupsi, larinya kalau tidak foya-foya, mabukmabukan ya pasti ke wanita. Seperti dilakukan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Politisi Partai Golkar ini mentransfer uang ke sejumlah artis penyanyi dangdut sejak 2010, antara lain Rya Fitria, IIs Dahlia, dan Evie Tamala.

Jika ditotal, jumlah uang yang dikirim hakim konstitusi yang dipecat dengan tidak hormat itu mencapai Rp 900 juta. "Dari 2010 itu transaksi dan kami sudah laporkan ke KPK. Kami sebagai badan intelejen negara nggak bisa sampaikan itu secara langsung," kata Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Susanto di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Dilanjutkan transfer mencurigakan Akil itu dilakukan sejak 2010. Namun PPATK tidak berwenang memastikan apakah uang itu hasil kejahatan atau bukan. Semua transaksi itu pada dasarnya sah.

Ketika uang itu terkait kejahatan, akan menjadi masalah.

Penyanyi dangdut Iis Dahlia dan Evie Tamala mengaku menerima aliran dana dari Akil Mochtar pada tahun 2007. Mereka menjelaskan

bahwa uang itu merupakan pembayaran kontrak kerja dengan Akil untuk mengisi acara menyanyi dalam kampanye Akil sebagai cagub dalam Pilgub Kalbar.

"Hubungan saya dengan Akil bersifat profesional. Karena itu, saya terganggu oleh pemberitaan soal aliran dana dari Akil kepada saya dan sejumlah artis lain," papar Iis Dahlia.

Evie Tamala juga mengaku

menerima uang dari Akil. "Uang itu adalah uang bayaran atas jasanya menyanyi saat kampanye Akil sebagai cagub dalam Pilgub Kalbar sekitar 2006-2007. Saya lupa jumlahnya," jelas Evie.

Setelah kampanye pemilihan Gubernur Kalbar, Evie tidak pernah bertemu lagi dengan Akil dan tak pernah pula menerima uang lagi.

"Cuma sekali itu saja," katanya.

Rya Fitria justru membantah punya hubungan khusus dengan Akil Mochtar. "Saya tegaskan kembali, Rya Fitria tidak pernah ada hubungan khusus dengan Bapak Akil Mochtar.

Hanya hubungan profesional kerja bernyanyi," kata Rya Fitria.

Perempuan yang pernah ikut ajang kontes musik dangdut ini mengaku pertama mengenal Akil pada 2007. Kala itu diminta Akil

mengisi acara kampanye di Kalimantan Barat. "Beliau saat itu maju sebagai calon kepala daerah di Kalimantan Barat. Itu tahun 2007 kemarin," katanya.

Menurut pelantun lagu "Kamu Gila Aku Juga" itu, semua honor menyanyinya langsung masuk ke rekening pribadi. Demikian juga dengan honor menyanyi dari Akil yang kini menjadi tersangka kasus suap penanganan perkara sengketa Pilkada di MK. Penasihat hukum Akil, Oot Hasibuan menjelaskan Akil tidak punya hubungan khusus dengan penyanyi dangdut Rya Fitria. "Kami sudah konfirmasi ke Pak Akil. Dia mengatakan bukan hanya dengan penyanyi itu (RF) saja (punya hubungan), tetapi juga termasuk dengan penyanyi lain waktu dia ikut pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2006-2007," katanya.

Yang pernah dikontrak Akil, menurut Otto, juga penyanyi Evie Tamala, Iis Dahlia, dan beberapa penyanyi yang lain. Mereka dibayar atas jasa mereka menyanyi dalam acara kampanye Akil. "Tidak benar Akil mentransfer dana kepada penyanyi dangdut itu secara rutin setiap bulan," jelasnya.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 276 11 - 17 NOVEMBER 2013

KORUPSI

SUMUT

Proyek Rehabilitasi Drainase Diduga Menyalahi Bestek GUNUNGSITOLI – Pembangunan rehabilitasi drainase sepanjang 532,2 meter yang berlokasi di Jalan Pancasila, Kecamatan Gunungsitoli, persis di depan kantor walikota Gunungsitoli yang sedang dikerjakan CV Telly dengan dana bersumber dari dana DBH pusat Tahun Anggaran 2013 senilai Rp944.288.000 diduga menyalahi bestek.

"Pekerjaan rehabilitasi drainase ini diduga menyalahi bestek. Alasannya, dalam uraian pekerjaan, parit yang lama dibongkar dan dibuang sebanyak 359,41 meter kubik. Anggaran untuk item pekerjaan ini sudah tertuang dalam rincian anggaran biaya," ujar F Harefa, salah seorang warga Kota Gunungsitoli.

Kenyataan di lapangan, parit yang lama hanya sayap sebelahnya saja yang dibongkar sedangkan yang sebelahnya lagi tidak jadi dibongkar dan disinilah diletakkan/ditempelkan parit yang baru dibangun. "Dengan demikian, dalam proyek ini telah ada indikasi kerugian negara," kata Harefa kesal.

Akibat tidak dibongkarnya drainase yang lama, badan jalan semakin menyempit bahkan nyaris tidak ada lagi bahu jalan.

Demikian juga pada galian fondasi, disinyalir kurang kedalaman padahal ada pekerjaan drainase di lokasi lain yang parit lama dibongkar seluruhnya baru dibangun. "Sehingga tindakan ini mengundang kecemburuan diantara sesama kontraktor karena ada pilih kasi," ujarnya pada Jumat pekan lalu.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek ini, Wira Agusman Halawa ST yang dikonfirmasi melalui ponsel mengatakan, perubahan gambar proyek bisa ditinjau ulang namun hal ini terjadi pada perencanaan awal sehingga patokan untuk pemasangan drainasi

berpedoman pada drainase yang ada di depan kantor Bappeda Nias. Namun demikian katanya, pihaknya akan meninjau ulang.

Kepala Dinas PU Kota Gunungsitoli Ampelius Nazara ST yang dikonfirmasi

melalui ponselnya pada Jumat pekan lalu, tidak menjawab panggilan masuk.

Sementara itu, berdasarkan pantauan, proyek dinas PU Kota Gunungsitoli terkesan amburadul bahkan ada yang sudah ditelantarkan.

Seperti pembangunan Jalan Lingkungan Anggrek menuju Jalan Diponegoro, Kota Gunungsitoli, TA 2012 yang dikerjakan CV Emboen Selatan pada Desember 2012 lalu masih belum selesai. (YAGI)

ada menetapkan status dari walikota Sibolga. Padahal hasil pemeriksaan telah menemukan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar dalam pembelian lahan untuk Rusunawa yang dananya di ambil dari APBD TA 2012.

Wakil Direktur LBH Medan, Muhammad Khaidir Harahap SH mengatakan, dugaan mark-up ini terlihat pada harga nilai pembelian lahan rusunawa dari harga pemilik tanah. "Untuk pengadaan tanahnya sudah ada ketentuan yang baru tahun 2012, namun belum ada peraturan pelaksananya. Awalnya tanah itu dibeli dengan harga Rp1,5 miliar, kemudian berikutnya Rp5,3 miliar sehingga total Rp6,8 miliar dari APBD 2012," katanya pada Jumat pekan lalu.

Secara hukum LBH Medan menilai bahwa yang orang bertanggungjawab

dalam menggunakan pemakaian dana adalah sepenuhnya pejabat daerah yang berwenang, yang dalam hal ini adalah walikota. Segala sesuatu yang terjadi dalam penggunaan dana APBD itu harus diketahui dan disetujui oleh walikota.

Walaupun dalam kasus ini sebagai pelaksananya adalah kepala dinas PU Kota Sibolga, namun yang berwenang menyetujui dibeli atau tidaknya lahan untuk rusunawa itu adalah walikota, bukan kepala dinas.

"Jadi, apabila ada penyelewangan penggunaan dana APBD dalam pembelian lahan tanah untuk Rusunawa itu, maka menurut pendapat hukum LBH Medan yang ikut serta bertanggungjawab juga ialah walikota. Maka itu sudah tepat dan benar langkah hukum yang dilakukan penyidik Kejatisu memeriksa

walikota Sibolga," ucap Khaidir.

Tapi menurutnya, sampai saat ini proses penyidikan seperti tidak ada perkembangan dan stagnan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi publik dan wajar saja masyarakat akan beropini negatif terhadap penyidik dan mensinyalir ada 'main mata' antara keduanya agar pengusutan dugaan korupsi dibiarkan begitu saja.

"Tentu saja akan berdampak pada penilaian buruk terhadap kinerja dan kredibiltas Kejatisu dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat daerah. Kalau memang pihak penyidik tidak serius untuk mengusut dan menyidik kasus ini, maka LBH Medan akan mendorong sembari menyurati KPK untuk segera mengambil alih kasus ini," pungkasnya.(MEI)

Tersangka Korupsi PLN Mangkir dari Panggilan MEDAN - Hermawan Arif Budiman, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan flame turbine pada pekerjaan life time extention (LTE) major overhouls gas turbine (GT)- 12 di PLN Sektor Pembangkit Belawan, gagal diperiksa penyidik Kejari Medan karena sakit.

“Seharusnya hari ini Hermawan diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit,” kata Kasipidsus Kejari Medan Jufri Nasution, Jumat pekan lalu.

Namun Jufri tidak tahu pasti sakit apa yang diderita tersangka. Alasannya

pengacara tersangka datang dan memberi surat keterangan sakit langsung kepada Kepala Kajari Medan, Muhammad Yusuf.

"Pemeriksaan terhadap tersangka tertunda hingga pekan depan tanpa surat panggilan. Karena pengacara kemarin janji akan membawa Hermawan menghadap penyidik," terangnya.

Diketahui Hermawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Medan, hasil dari perkembangan lima pejabat PLN yakni Ferdinan Ritonga dan Albert Pangaribuan, Fahmi Rizal Lubis, Robert Mahuzar dan Edward Silitonga, yang

kini telah menjalani persidangan.

Sedangkan satu orang rekanan, Yuni masih buron.

Saat itu, Kepala Kejari Medan mengatakan memasukkan nama Hermawan kedalam daftar para tersangka dugaan korupsi pengadaan flame turbine pada pekerjaan LTE major overhouls gas turbine (GT)- 12 di PLN Sektor Pembangkit Belawan.

Hermawan turut bertanggungjawab karena mengetahui, bahwa pada kegiatan itu, barang yang akan digunakan berupa flame turbine tidak sesuai dengan spesifikasi yang dianggarkan.

Di mana dari keterangan saksi-saksi, pada dua kali pertemuan yang dilakukan pada saat kegiatan, tersangka mengetahui, bahwa barang yang dianggarkan itu tidak sesuai dengan spesifikasi.

Namun, oleh tersagka, barang tersebut dipaksakan untuk digunakan, dengan cara menandatangani atau menyetujui kondisi barang dimaksud.

Penyidik menjerat Hermawan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ANDALAS)

Mantan Bupati Palas Divonis 2 Tahun MEDAN - Mantan Bupati Padang Lawas (Palas), Basyrah Lubis divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor dalam persidangan korupsi yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Jumat (8/11).

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Dwi Dayanto SH didampingi hakim anggota Ahmad drajat dan Sayuti SH, juga menghukum terdakwa untuk membayar denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara karena terbukti melanggar Pasal 3 Ayat

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BATUBARA–LSM Pembela Rakyat Indonesia Kabupaten Batubara menilai proyek pembuatan sumur bor di Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara yang dikerjakan CV PS asal jadi.

"Soalnya, proyek yang bersumber dari APBN 2013 dengan nama kegiatan PK PAM KS 13.10 dengan pagu sebesar Rp838,830,000 diduga terjadi mark up," kata Ketua LSM PRI, Rudy Harmoko, Jumat pekan lalu.

Indikasi ini menurut Rudy diperkuat dengan hasil investigasi di lokasi. Tanah yang di beli dari masyarakat dengan luas 20x44 meter senilai Rp60 jutaan, padahal di daerah tersebut belum ada pasarannya.

"Pagar bangunannya hanya 20x10 dan rumahnya berukuran 4x4 meter.

Kedalaman pengeboran hanya 200 meter dengan kedalaman menggunakan pipa berukuran 4 inci tidak sesuai dengan

besaran anggaran. Perlu di tinjau ulang, perlu mendapat perhatian serius dinas terkait seperti DPRD, inspektorat dan dinas PU," katanya.

Sementara itu, warga sekitar, M Safii mangaku heran dengan pembuatan sumur bor tersebut. "Dananya besar, perkerjaanya cuma segitu aja?! Hanya pagar, rumah yang kecil, ngebor dan beli lahan. Apakah pemborong ingin mencari keuntungan yang besar dan tidak berfikir uang itu uang rakyat?," katanya.

Menanggapi masalah ini, Ketua LSM Pedang Keadilan Perjuangan (PKP) Kabupaten Batubara, Suparman menilai setiap proyek di daerah hampir bermasalah. "Ini akibat pembangunan yang tidak punya perencanaan matang, hasilnya semrawut dan hanya mencari keuntungan yang banyak," ucapnya.(RUD)

Pengadaan Bel Sekolah Seharga Rp7,5 Juta Dinilai Mubajir

LBH Medan Minta Tuntaskan Dugaan Korupsi Walikota Sibolga MEDAN - Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat nomor satu di Kota Sibolga sampai saat ini proses penyidikannya masih belum ada kejelasan.

Pihak penyidik Kejati Sumatera Utara sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Walikota Sibolga terkait adanya indikasi mark up belanja modal pada pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 M2 di Jalan Merpati, Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kota Sibolga pada Pemko Sibolga TA 2012 sebesar Rp 5,312 miliar.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sangat menyayangkan penyidikan kasus ini sepertinya jalan ditempat.

Sudah hampir tiga bulan pasca dari pemeriksaan awal pihak Kejatisu belum

LSM PRI Duga CV PS Lakukan Mark Up

(1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, Polim Siregar, Agustini dan Wiwis yang menuntut Mantan Bupati Palas selama 4.5 tahun penjara dan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti bersalah

menyalahgunakan kewenangan sebagai Bupati Palas dalam menandatangani kebijakan dalam pembiayaan proyek pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD Palas sebesar Rp6,048 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, namun majelis hakim tidak memberikan pidana tambahan membayar denda karena sepenuhnya tanggungjawab Kadis PU dan Pertambangan Kabupaten Palas Chairul Windu Harahap dan pihak rekanan sebagai pengguna dan pelaksana

pengerjaan proyek.

Usai pembacaan putusan, masing-masing pihak dalam hal ini penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.

Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam tuntutan jaksa, terdakwa Basyrah Lubis diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Selaku kepala daerah, kata jaksa, terdakwa diduga secara sepihak telah mengubah sistem

SIDIKALANG - Ketua Komisi C DPRD Dairi yang membidangi pendidikan, Martua Anakampun didampingi anggota Komisi C, Agustinus Pissher Simamora kepada wartawan pada Rabu pekan lalu mengatakan, pengadaan bel sekolah untuk tingkat sekolah dasar di kabupaten itu yang diduga atas anjuran Kabid Dikdas dengan membuat surat edaran kepada sejumlah kepala sekolah dengan harga satu unit bel Rp7,5 juta dinilai sangat mubajir.

Menurut Martua, pengadaan bel ini bukan hal urgent sebab masih banyak kepentingan lain yang jauh lebih penting daripada bel. Artinya, menurut wakil rakyat itu, dengan menggunakan bel elektronik canggih tersebut tidak langsung membawa dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

"Bukan kita tidak mendukung setiap program yang dilaksanakan, tapi harus dipikirkan juga efek yang akan ditimbulkan atau sejauhmana manfaaatnya untuk meningkatkan proses belajar mengajar.

Dalam waktu dekat Komisi C akan memanggil kepala dinas pendidikan untuk mempertanyakan hal itu, apakah surat edaran yang dibuat kepala bidang pendidikan dasar kepada para kepala SD itu benar menganjurkan pengadaan bel.

Sangat tidak logika harga sebuah bel sekolah Rp 7,5 juta," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Sirus Malau dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku tidak mengetahui pengadaan bel ini. Sirus menyebutkan, dia tahu setelah membaca disejumlah media massa. Terkait, surat edaran yang disebut-sebut sengaja dibuat

kepada-kepala sekolah, dia membantahnya.

"Saya tidak pernah membuat surat edaran supaya kepala sekolah membuat pengadaan bel yang hargannya sangat mahal. Pengadaan barang-barang sekolah adalah otoritas kepala sekolah," katanya.

Sirus mengatakan, terkait pengadaan bel tersebut, dia telah mendapat surat panggilan dari Polres Dairi untuk klarifikasi hal itu. "Saya sudah mendapat surat panggilan dari polisi, saya di adukan LSM," ucapnya. Salah seorang kepala sekolah dasar di Kota Sidikalang saat dikonfirmasi tidak bersedia namanya dipublikasi.

Dia membenarkan jika pengadaan bel sekolah itu ada dan diantar salah satu rekanan dengan harga Rp7,5 juta per unitnya.

Kepala SD itu mengaku, belum membayar bel itu kepada pihak rekanan pengadaan barang yang diantar sekitar awal Oktober lalu. "Waktu itu dana BOS belum cair sehingga belum kami bayarkan," kata dia.

Sementara, setelah masalah ini mencuat, bel yang sudah sempat digunakan terpaksa mereka buka dan bungkus kembali karena mereka tidak mau terlibat.

Kepsek itu juga mengakui, harga yang ditawarkan rekanan dianggap terlalu mahal. Jika dipaksakan harus membayarnya maka ada kegiatan atau program pembelajaran lain yang harus dikorbankan hanya untuk membayar bel.

"Begitu juga dengan sekolah dasar yang muridnya hanya sedikit dan dana BOSnya sedikit, bagaimana mereka harus membayar itu," tanya dia. (TIM)

Ketua OMCI Laporkan Dugaan Korupsi ke Polres Tapanuli Utara TARUTUNG - Ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) Obor Monitoring Citra Independen (OMCI) Sumut, Maniur Manalu melaporkan dugaan kasus korupsi di Pemkab Taput.

Salah satunya, dugaan perampasan uang negara dalam nomenklatur belanja modal peralatan dapur tahun anggaran (TA) 2011 yang menurut LSM OMCI Sumut telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp5 miliar lebih.

“Pada tahun anggaran 2011 diduga terjadi penyimpangan penggunaan dana APBD yang menjurus pada timbulnya kerugian negara,” kata Maniur kepada andalas, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, dugaan korupsi melalui nomenklatur belanja modal peralatan dapur Pemkab Taput yang tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Taput tahun anggaran 2011 sebesar Rp5.998.428.950.

Di mana dalam pembiayaan belanja modal tersebut disinkronisasikan dengan lampiran III peraturan daerah Kabupaten

pelaksanaan pembangunan dari tahun tunggal menjadi tahun jamak (multi years).

Perubahan itu tanpa melalui prosedur yang berlaku, dan perbuatan itu dilakukan bersama saksi Chairul Windu Harahap selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Pemkab Palas, M Rido Ketua DPRD Pemkab Palas, Abdul Hamid Nasution sebagai PPK dan P Mulia Daulay selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas PU, Pertambangan dan Energi tahun 2009 No.DPASKPD:1.0301290252, dinyatakan

Taput tentang P-APBD Nomor:7/2011 tertanggal 25 Desember 2011.

“Dalam lampiran tersebut total belanja modal pengadaan peralatan dapur hanya sebesar Rp788 juta yang merupakan akumulasi dari pengadaan peralatan dapur rumah jabatan/dinas sejumlah Rp420 juta.

Pengadaan peralatan untuk kantor PKK sebanyak Rp50 juta, pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas sejumlah Rp228 juta, serta pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan sebesar Rp90 juta,” bebernya.

Dijelaskannya, selisih dana pembiayaan sebesar Rp.5.210.428.950.000 disebut sebagai kerugian negara yang diduga telah ditimbulkan harus segera ditindaklanjuti dan diperiksa penyidik Tipikor Polres Taput.

Laporan dugaan Tipikor yang terjadi di Pemkab Taput itu diterima Kapolres Taput AKBP Verdy Kalele SIK melalui Kasubbag Humas Aiptu W Baringbing.

(AND)

kegiatan pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD dilaksanakan dalam tahun tunggal dan harus selesai pada 2009. Tapi kenyataannya pembangunan baru dimulai 2010.

Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp6.048.827.272,73, sesuai audit BPKP. Menurut jaksa, munculnya kerugian negara sebesar itu dikarenakan BPKP menghitung dengan cara total lost, sebab areal pembangunan kawasan pemerintahan dianggap tidak ada karena belum menjadi aset Pemkab Palas.

Secara terpisah, Mantan Bupati Palas Basyrah mengatakan pikir-pikir atas

putusan hakim sembari menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara ini, meski menyetujui kontrak antara PT Bungo Pantai Bersaudara selaku rekanan dan Pemkab Palas. Ia mengaku hanya menjalankan amanat UU, sesuai Keppres No. 80 bahwa proyek diatas Rp50 miliar disetujui kepala daerah.

Terdakwa juga membenarkan, kantor bupati dan gedung DPRD Palas dibangun di atas lahan yang belum menjadi aset Pemkab Palas, karena saat itu Pemkab tidak memiliki lahan dan dana. Adapun, lahan pembangunan kedua gedung itu dibangun di atas lahan yang sudah dihibahkan masyarakat.(ANDALAS)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 276 11 - 17 NOVEMBER 2013

KORUPSI

LIPSUS

KERUGIAN NEGARA SEKTOR KEHUTANAN KEJAHATAN kehutanan dan deforestasi tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga kerugian keuangan negara yang sangat fantanstis.

Ada banyak versi kerugian keuangan negara dari kejahatan sektor kehutanan di Indonesia, baik oleh lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri.

A. HRW Human Rights Watch adalah sebuah lembaga Hak Asasi Internasional dalam penelitiannya di Indonesia pada tahun 2009 lalu mengargumentasikan dampak kejahatan kehutanan akibat illegal logging, korupsi dan buruknya manajemen terhadap Hak Asasi Manusia.

Antara tahun 2003 hingga 2006, rata-rata hampir USD 2 miliar per tahun Negara kehilangan karena kejahatan di sektor kehutanan tersebut.

“The annual loss of some $2 billion in forest revenue is especially significant when viewed in light of these low spending and poor performance figures. Indeed, the annual losses due to forest mismanagement, illegal logging, and corruption are actually greater than Indonesia’s total national budget for health (Rp16.8 trillion or $1.8 billion in 2008)” B. Kemenhut Data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun 2003 menyebutkan kondisi aktual kerugian negara yang timbul akibat praktek illegal logging, penyelundupan kayu dan peredaran kayu illegal di sejumah daerah sebagai berikut: 1. Penebangan kayu liar dan peredaran kayu illegal mencapai besaran 50,7 juta m3/th, dengan perkiraan kerugian finansial sebesar Rp 30,42 trilyun/th. Di samping itu ada kerugian secara ekologi yaitu hilangnya beberapa jenis/spesies keanekaragaman hayati.

2. Penyelundupan kayu dari Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumut, dan Jambi dengan tujuan negara Malysia, China, Vietnam, India mencapai 10 juta m3/th.

Khusus dari Papua mencapai 600.000 m3/bulan dengan kerugian sebesar Rp 600.000 milyar/ bln, atau Rp 7,2 trilyun/thn.

3. Peredaran kayu illegal di Pantura mencapai 500.000 m3/ bln (sekitar 500 – 700 Kapal per bulan) dengan kerugian finansial sebesar Rp 450 milyar/bln, atau Rp 5,4 trilyun/thn.

Data terbaru Kementrian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

Dari jumlah kerugian negara, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar yaitu Rp 158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5 triliun, Kalimantan Barat (Rp 47,5 triliun) dan Kalimantan Selatan (Rp 9,6 triliun).

Khusus di Kalteng, Laporan yang disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori, menyebutkan prediksi nilai kerugian itu terjadi di dua kabupaten di Kalteng di atas lahan seluas 7 juta ha. Di lahan itu berdiri 282 kebun dan 629 tambang yang memiliki izin menyimpang dari prosedur seharusnya.

Tim penyidik Kementerian Kehutanan menghitung dengan asumsi 1 ha dapat menghasilkan 100 m3 kayu serta pendapatan dari dana reboisasi US$16 per m3 kayu dan provisi sumber daya hutan Rp 60.000 per m3 kayu, sedangkan kurs Rp.9.450, - per US$.

C. KPK Pada tahun 2010, KPK melakukan dua kajian utama dibidang kehutanan yaitu Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutan an, Kementerian Kehutanan.

Kajian tidak hanya melakukan pemetaan persoalan dan rekomendasi dilingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, namun juga menemukan potensi kerugian negara yang timbul akibat persoalan dikawasan hutan.

Dalam catatan KPK hanya dari temuan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim), dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sejauh ini telah terhitung sekurangkurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar.

Potensi kerugian negara dari kasus per kasus korupsi di sektor kehutanan juga tergolong paling besar.

Dugaan korupsi dalam pemberian izin kehutanan di Kabupaten Pelalawan diduga merugikan negara senilai Rp 1,3 triliun.

Perkara ini melibatkan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar dan sejumlah pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Perkara korupsi lainnya adalah pelepasan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit satu juta hektare di wilayah Penajam Utara, Berau, Kalimantan Timur, yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 346 miliar. Perkara ini merlibatkan Gubernur Kaltim, Suwarna Abdul Fatah dan pemilik Surya Dumai Group pimpinan Martias alias Pung Kian Hwa. D. ICW Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, potensi kerugian negara dari sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp 169,797 triliun.

Nilai itu didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima.

Dari perhitungan ICW, seharusnya negara dapat memperoleh Rp 217,629 triliun dari dana reboisasi hutan dan PSDH akibat pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 8 juta hektar.

Akan tetapi, menurut data dari Kementerian Kehutanan, total penerimaan negara dari kedua wilayah tersebut hanya mencapai Rp 47,8 triliun.

Selain sejumlah versi tersebut, secara perkara per perkara kerugian negara yang timbul juga sangat luar biasa.

Misalnya saja kerugian negara yang timbul akibat beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau.

Data Satuan Tugas Mafia Hukum menyebutkan total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di Provinsi Riau adalah Rp 1,9 Triliun.

Laporan investigasi perkara korupsi kehutanan yang dilakukan ICW bersama Save Our Borneo (SOB) di Kalimantan Tengah dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) di Kalimantan Barat yang dilakukan pada 22 perusahaan di empat kabupaten, yaitu: Sambas, Ketapang, dan Bengkayang (Kalimantan Barat) dan Seruyan (Kalimantan Tengah) hasilnya cukup mengejutkan. Total kerugian negara dari empat kabupaten tersebut mencapai Rp 9,14 Triliun.

Data kerugian negara tersebut setidaknya menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul dari praktek kejahatan kehutanan kenyataaannya sangat dahsyat. Jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) maka sudah selayaknya Kejahatan kehutanan harus masuk kategori kejahatan sangat luar biasa (very extra ordinary).

Dengan demikian cara-cara yang digunakan untuk memberantasnya juga harus dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula.

(ICW)

KPK DIMINTA FOKUS BERANTAS KEJAHATAN KEHUTANAN “ICW dan Human Rights Watch mendukung KPK berantas korupsi di sektor kehutanan. KPK bukan saja memberantas korupsi namun juga mencegah terjadinya kerusakan hutan yang lebih luas,” kata peneliti ICW Emerson Yuntho dalam konferensi pers di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pekan lalu.

Pada 2011, Human Rights Watch (HRW) mengungkapkan, bahwa Indonesia kehilangan sedikitnya Rp 22 triliun dari pajak tidak tertagih akibat pembalakan liar dan subsidi tak diakui setiap tahun.

Sementara itu, riset ICW menunjukkan potensi kerugian negara dari kawasan hutan sektor non pajak dalam kurun 20042007 mencapai Rp 169,797 triliun.

“Seharusnya negara mendapat Rp 217,629 triliun dari dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari pembukaan 8 juta hektar lahan sawit.

Tapi, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa total penerimaan negara dari kedua sumber tersebut hanya Rp 47,8 triliun,” jelas Emerson.

Dilansir HRW, negara rugi sekitar 2 miliar dolar per tahun akibat kejahatan kehutanan dalam rentang 2003-2006. Joe Saunders, Wakil Direktur Program HRW, mengungkapkan tata kelola yang buruk, illegal logging, dan korupsi adalah penyebab kerugian itu.

“Kerugian 2 miliar dolar ini lebih besar dari total anggaran nasional untuk kese-

hatan, yaitu Rp 16,8 triliun rupiah pada 2008,” ungkap Joe prihatin.

Izin pelepasan kawasan hutan di 7 provinsi diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 lalu mengungkapkan bahwa kerugian ini disebabkan pembukaan 727 unit perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang bermasalah.

“ICW punya beberapa catatan untuk penindakan KPK. Salah satunya, korporasikorporasi yang menikmati hasil kejahatan belum dijerat. Contohnya kasus Riau dan Hartati Murdaya,” tegas Emerson.

Positifnya, di aspek pencegahan, KPK mengkaji kejahatan kehutanan dan menandatangani nota kesepahaman rencana aksi untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Nota ini ditandatangani di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami berharap presiden SBY tetap mendukung dan memonitor implementasi nota ini,” ujar Joe. SBY juga diharapkan membuat peraturan presiden untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang tanah adat, bahwa wilayah tanah adat tidak boleh dijadikan wilayah konsesi perkebunan.

Sertifikasi kayu legal belum memadai Baru-baru ini, Indonesia dan Uni Eropa menandatangani persetujuan kerjasama

sukarela tentang perdagangan kayu. “Ini mewajibkan Indonesia menyertakan sertifikat kayu untuk diekspor ke Eropa.

Tujuannya, untuk menunjukkan kayu diperoleh secara legal,” jelas Joe. Namun, menurut Joe, sistem ini masih lemah. “Sertifikat ini tidak menjamin apakah kayu didapatkan tanpa korupsi atau pelanggaran hak tanah masyarakat, karena ia hanya akan mengaudit perusahaanperusahaan untuk memeriksa apakah penjual kayu mengantongi izin,” kritik Joe lagi.

Human Rights Watch menyarankan agar sistem verifikasi legalitas kayu ini diperbaiki. Sebelum sertifikat dikeluarkan, pemerintah harus memastikan tidak ada hak-hak masyarakat yang dilanggar.

“Masyarakat sering dijanjikan kompensasi, tapi tidak dapat,” terang Joe. Masyarakat sipil, menurut Joe, dapat bergerak mendukung upaya penegakan hukum di sektor kehutanan karena ada dua instrumen yang dapat dipakai, yaitu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Mei 2013 yang menyatakan bahwa tanah masyarakat adat bukan bagian dari tanah negara.

“Walaupun, aturan ini terus diabaikan ketika pemerintah memberikan hak konsesi pada perusahaan penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan,” tutur Joe.

“Maka, yang paling penting adalah bagaimana mengawal implementasinya, bagaimana KPK menjadi bagian dari upaya pelestarian hutan dan pemberantasan korupsi di kehutanan,” tambah Emerson.

Pemberantasan korupsi sektor kehutanan terus didorong karena Undangundang Kehutanan tidak bisa menindak kejahatan kehutanan selama ini. Malah, terang Emerson, UU Kehutanan memfasilitasi kriminalisasi petani.

“Kalau pakai UU Kehutanan, seringkali pelaku kejahatan kehutanan lolos di penyidikan atau persidangan. Pada 20042005, tren vonis kejahatan kehutanan menunjukkan 60% pelaku divonis bebas.

Sedikit cukong kayu yang bisa dijerat.

Lainnya lari ke luar negeri. Misalnya Adelin Lis, diproses tapi tidak bisa dihukum,” jelas Emerson.

Human Rights Watch juga menyerahkan hasil penelitiannya terkait kejahatan kehutanan kepada KPK. Judulnya, “Sisi Gelap Pertumbuhan Hijau: Dampak Tata kelola yang Lemah dalam Sektor Kehutanan terhadap Hak Asasi Manusia”.

Menurut Emerson, dukungan HRW adalah simbol dukungan masyarakat internasional. “Masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional mendukung pemberantasan korupsi sektor kehutanan. Ini dukungan bagi pemerintah RI,” tandas Emerson.(ICW)

PANTAUAN KINERJA KPK UPAYA pemberantasan korupsi yang oleh KPK dalam sektor kehutanan dilakukan melalui dari dua pendekatan yaitu bidang penindakan maupun pada bidang pencegahan.

1. Bidang Penindakan Sejak KPK berdiri akhir tahun 2003 lalu hingga Agustus 2012 sedikitnya terdapat tujuh perkara korupsi di sektor kehutanan yang telah dan sedang ditangani oleh lembaga antikorupsi ini. Perkara korupsi tersebut antara lain adalah: 1.Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.

2. Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit di Kalimantan Timur , dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.

3. Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 89 miliar.

4. Suap terhadap anggota dewan terkait dengan Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan dan alih fungsi lahan.

5. Suap terkait alih fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

6. Suap terkait alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung ApiApi, Banyuasin, Sumatera Selatan.

7. Dugaan suap terkait pemberian Rekomendasi HGU Kepada Bupati Buol oleh PT Hardaya Inti Plantation.

Dari perkara-perkara tersebut, tercatat 26 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan divonis oleh pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana

penjara di lembaga pemasyarakatan.

Mereka terdiri dari 15 orang dari lingkungan eksekutif (mantan kepala daerah, pejabat dinas/kementrian kehutanan atau dinas kehutanan provinsi), 6 orang dari politisi/legislatif dan 5 orang dari pihak swasta.

Penanganan perkara korupsi kehutanan yang dilakukan oleh KPK juga memberikan kontribusi dalam pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery). Tercatat pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Marthiasterpidana perkara korupsi Penerima IP K dan penikmat kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Kaltim, Suwarna AF–sebesar Rp 346 miliar merupakan yang terbesar yang diperoleh KPK hingga saat ini.

Meskipun sejumlah langkah penindakan yang dilakukan oleh KPK perlu mendapatkan apresiasi, namun apakah semua perkara korupsi kehutanan yang ditangani KPK tersebut dapat dikatakan sudah tuntas? Jawabannya tentu tidak.

Dalam Evaluasi Awal yang dilakukan ICW bersama dengan Koalisi Anti Mafia Hutan menemukan bahwa KPK belum sepenuhnya menuntaskan perkara korupsi kehutanan yang ditangani selama ini.

Setidaknya ada dua alasan untuk menunjukkan belum optimalnya kerja KPK di sektor kehutanan. Pertama, KPK belum menuntaskan semua pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi kehutanan. Kedua, KPK belum memproses kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Bidang Pencegahan Selain aspek penindakan, program pemberantasan korupsi di sektor kehutanan KPK meliputi pula aspek pencega-

han. Pada apek pencegahan, KPK per 3 Desember 2010 meluncurkan dua hasil penelitian atau Kajian bidang kehutanan, yaitu Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan dan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan p ada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Dari kajian Kebijakan Titik Korupsi, KPK menemukan adanya ketidakpastian definisi kawasan hutan dalam UU No. 41 tahun 2009, PP No. 44 tahun 2004, SK Menhut No. 32 tahun 2001, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 50 tahun 2009.

Situasi tersebut memungkinkan terjadinya perlakuan memihak yang dapat dimanfaatkan untuk meloloskan pelaku illegal logging dan illegal mining dari tuntutan hukum. Atau menjadi celah bagi upaya legalisasi pembalakan kayu illegal.

Kemungkinan perlakuan memihak ini dapat juga terjadi dari ketidakjelasan kewenangan menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sedangkan dari hasil kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan, KPK menemukan kerentanan korupsi akibat ketidakpastian hak dan ketidakpastian ruang investasi, lemahnya regulasi, serta tidak adanya pengelola kawasan hutan di lapangan. Hasil kajian menemukan 17 kelemahan sistemik dalam aspek regulasi (9 temuan), aspek kelembagaan (3 temuan), aspek tata laksana (4 temuan) dan aspek manajemen SDM (1 temuan).

Salah satu temuan menarik KPK adalah dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa

izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim),sejauh ini telah terhitung sekurangKurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar.

Terhadap 17 temuan tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan yang untuk selanjutnya diminta membuat rencana aksi perbaikan dalam kurun waktu 3 hingga 12 bulan yang pelaksanaannya akan dipantau dan diverifikasi oleh KPK (Terakhir pada tahun 2013, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Nota kesepakatan ini ditandatangani di Istana Negara disaksikan Presiden RI bersama dengan Ketua UKP4 dan Ketua KPK. Rencana aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama semua pihak untuk mendorong percepatan pembangunan nasional dan pencegahan korupsi. Lebih khusus, rencana aksi ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan monitoring untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Tiga agenda utama pengukuhan kawasan hutan di Indonesia yaitu: a) harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan, b) penyelarasan teknis dan prosedur, c) resolusi konflik didasari prinsip keadilan, penghormatan HAM sesuai perundangundangan.(ICW)

KPK POS

6

E D I S I 276 11 - 17 NOVEMBER 2013

POLITIK

Kebebasan Berekspresi Tak Bertentangan dengan Moralitas LANGSA- Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM mengatakan hukum tidak dapat dipisahkan dari Aspek Moral. Bila Hukum belum ada secara kongkrit yang mengatur, dan moralitas telah menuntut ditransformasikan, maka moralitas haruslah diutamakan. “Kebebasan berekspresi tidak boleh bertentangan dengan Moralitas, karena Negara kita berfalsafahkan Pancasila yang memuat nilai Religious, yakni Moralitas” ujar Marzuki Hamid dihadapan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat saat membuka Seminar Nasional Hukum, Moralitas dan Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif Islam bertempat di Seuramoe Teuhah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Kamis (7/11).

Lanjutnya, negara kita adalah Negara Hukum. Artinya segalanya harus ditundukkan di bawah Hukum, tanpa ada diskriminasi. Akan tetapi Hukum bukanlah segala-galanya. Hukum bukanlah suatu tujuan. Hukum itu sendiri diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu untuk mencapai tujuan yang luhur, yakni keadilan, kebahagiaan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kita memang tidak dapat menghindari modernisasi dan globalisasi sekarang ini. Media Elektronika menempati posisi dan peranan yang sangat signifikan bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Negara kita, berfalsafahkan Pancasila yang memuat nilai-nilai Agamis, Moralitas. Karena didalam Islam sendiri, telah sangat gamblang bahwa Misi Nabi SAW adalah menyempurnakan Moralitas Umat/ Bangsa. Kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia saat ini, maka bangsa kita sedang mengalami berbagai macam masalah.

Sehingga, untuk bangkit dari keterpurukan tersebut, Bangsa ini, khususnya Ummat Islam harus melakukan Hijrah Spiritual.

Yakni, dengan berikhitiar untuk menegakkan nilai-nilai dasar dan cita-cita Islam di negeri ini, serta secara bertahap meninggalkan berbagai macam hal yang menjadi penyebab permasalahan tersebut Seminar ini akan menjadi wadah untuk mencari model sehingga semangat mengusung Positifikasi Hukum Islam agar Hukum Islam dapat dilaksanakan secara kaffah dalam kehidupan seharihari dapat terwujud.

Dengan demikian tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang aman, adil, makmur, dan sejahtera, dalam ruang lingkup Ukhuwwah Islamiyyah (Kerukunan Intern Umat Beragama), Ukhuwwah Wathaniyyah (Kerukunan Antar Umat Beragama Sebangsa dan Se-Tanah Air), dan Ukhuwwah Basyariyyah (Kerukunan antar sesama Manusia seDunia) dapat kita capai.(BSO)

Tiga Pasangan Daftarkan Gugatan ke MK BANDA ACEH - Tiga pasangan calon kepala daerah yang bertarung di Pidie Jaya dan Kota Subulussalam, telah mendaftarkan gugatan terhadap pelaksanaan pilkada di daerah masingmasing, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk Subulussalam, gugatan dilakukan oleh dua pasangan calon, yakni pasangan Affan Alfian Bintang/ Pianti Mala Pinem dan pasangan Asmauddin/Salihin Berutu. Sementara untuk Pidie Jaya, sejauh ini baru satu pasangan yang sudah melakukan pendaftaran secara online, yakni Abd Rahman/M Yusuf Ibrahim.

Ketika dihubungi Serambi Jumat (8/11) siang kemarin, calon wali kota Subulussalam Affan Alfian Bintang mengatakan, ia bersama beberapa rekan, termasuk calon wakil wali kota Pianti Mala, sedang dalam perjalanan menuju Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

“Kami langsung yang mendaftarkannya. Ada juga pak Asmauddin dan Salihin Berutu dari pasangan ASLI,” kata Affan ketika ditanyai siapa saja yang turut mendaftarkan gugatan bersamanya.

Terkait materi gugatan yang akan disampaikan ke MK, menurutnya masih dirumuskan. Begitu pula mengenai pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi mereka sebagai kuasa hukum dalam kasus perkara sengketa pilkada tersebut. “Untuk pengacara nanti kami beritahu, sekarang daftar dulu ke MK,” ujarnya.

Informasi terakhir diperoleh dari Affan Alfian Bintang, berkas permohonan pihaknya telah didaftarkan ke MK pada, Jumat (8/11) pukul 15.00 WIB. Sementara Salihin Berutu, calon wakil wali kota yang berpasangan dengan Asmauddin yang dihubungi malam tadi mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan gugatan secara resmi ke MK, Jumat (8/

11) pukul 14.00 WIB. Terpisah, pasangan calon bupati/ wakil bupati Pidie Jaya, Abd Rahman/ M Yusuf Ibrahim, juga telah mendaftarkan gugatannya ke MK. Pendaftaran sudah dimasukkan secara online oleh kuasa hukum pemohon, yakni Safaruddin SH, Muzakar SHI, dan Hendri Saputra SHI pada, Rabu (6/ 11) lalu.

“Permohonan perkara secara online telah kita masukkan dan sudah tercatat dengan nomor: 2013.11.06.

048/PB. Insya Allah, perdaftaran berkas secara resmi akan kita lakukan hari Senin (11/11) nanti,” kata kuasa hukum pemohon, Safaruddin SH, kepada Serambi Jumat (8/11).

Untuk diketahui, dalam hal permohonan online, formulir “Tanda Terima Permohonan Perkara Online” yang dikeluarkan oleh MK, bukan merupakan akta registrasi.

Melainkan sebagai bukti pengajuan permohonan online yang memerlukan tindak lanjut.

Untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang didaftarkan oleh kubu pasangan cabup/cawabup Pidie Jaya, Abd Rahman/M Yusuf Ibrahim, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara (APBP) setelah pemohon melakukan pendaftaran di Kepaniteraan (Gedung MKRI, di Jakarta).

Berkas ini harus sudah diterima oleh MK paling lambat hari Senin tanggal 11-11-2013, pukul 14:00 WIB. Terkait hal ini, Safaruddin mengatakan, pihaknya selaku kuasa hukum pemohon saat ini sudah pada tahap menyusun keterangan para saksi dan bukti-bukti yang akan dilampirkan pada persidangan nanti.

Ditanya materi gugatan, Safaruddin mengatakan, pihaknya meminta MK memerintahkan KIP Pidie Jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng, dan Panteraja. (SER)

Soal Caleg 10 Partai Langgar Aturan Kampanye

KIP Surati Pengurus LHOKSEUMAWE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe memperingatkan 10 partai politik peserta Pemilu 2014 untuk sesegera mungkin menertibkan pemasangan alat peraga (atribut) kampanye milik partai dan calegnya. Peringatan ini disampaikan KIP melalui surat kepada pimpinan 10 parpol, Kamis (7/11), sebagai tindak lanjut terhadap surat dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat beberapa hari lalu.

Ketua KIP Lhokseumawe, Syahrir Daud kepada Serambi Kamis kemarin menjelaskan, berdasarkan surat dari Panwaslu, beberapa caleg dari 10 partai tersebut menggunakan baliho ataupun papan reklame sebagai alat peraga kampanye. Hal ini melanggar Peraturan KPU No 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu.

Syahrir pun memastikan bahwa KIP Lhokseumawe telah dua kali menyosialisasikan peraturan KPU tersebut kepada seluruh pengurus partai. Yakni pada akhir Agustus dan awal September 2013.

“Tapi kenyataanya, para pengurus partai tidak mensosialisasikan pada para calegnya. Buktinya masih ada caleg yang melanggar hal tersebut,” kata Syahril sambil menyebut kembali beberapa aturan

NAD SUMUT

dalam PKPU dimaksud.

Syahrir mengatakan, KIP sangat berharap kepaa pengurus partai politik di Lhokseumawe untuk menyosialisasikan kembali Peraturan KPU Nomor 15 kepada calegnya secara maksimal. Partai juga harus memastikan calegnya segera menertibkan alat peraganya yang melanggar aturan, demi tertibnya proses tahapan pemilu.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lhokseumawe, Irsyadi, membenarkan telah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait alat peraga yang melanggar aturan. “Namun untuk waktu penertiban, kita masih menunggu koordinasi antar lini. Karena penertiban nantinya akan dilakukan tim gabungan,” demikian Irsyadi.

Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Lhokseumawe, Mukhtar Yusuf, yang dimintai komentarnya mengatakan, rekomendasi pelanggaran alat peraga kampanye yang dikirimkan ke KIP Lhokseumawe dan Pemko beberapa hari lalu, dilengkapi data lokasinya dan foto bukti pelanggaran. “Harapan kita supaya bisa segera ditertibkan, agar tahapan Pemilu di Lhokseumawe bisa berjalan secara baik tanpa adanya pelanggaran yang dilakukan para caleg,” ulasnya.(SER)

Pilkada Subulussalam

Kesbangpol Gelar Dialog Penanganan Konflik

Rapat Pleno KIP Subulussalam Ricuh SUBULUSSALAM - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam akhirnya menetapkan pasangan calon Merah Sakti/Salmaza sebagai wali kota/wakil wali kota Subulussalam terpilih untuk periode 2014-2019. Penetapan itu dilakukan dalam rapat plenio terbuka KIP yang dilaksanakan Senin kemarin.

Sesuai Pleno KIP Subulusalam pansagan Merah Sakti/Salmaza yang maju dengan nomor urut 3 meraup 12.411 suara atau 32,94 persen. Surat Keputusan ditandatangani kelima komisioner KIP Subulussalam itu tertanggal 4 November 2013. Sementara di posisi kedua ditempati pasangan nomor urut 1 Affan Alfian Bintang/Pianti Mala (AMAL) dengan perolehan suara 12.223 atau 32,44 persen selisih 188suara atau 0,50 persen dari rivalnya.

Pasangan nomor urut 4 Asmauddin/ Salihin Berutu (ASLI) dan pasangan nomor urut 2 Syarifuddin/Musmulyadi Jabat (SYALAD) peraih suara ketiga dan keempat karena masing-masing hanya meraih 11.244 atau 29,84 persen dan 1.800 suara atau 4,78 persen.

Sebelumnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam, di Kantor KIP setempat, Senin (4/11) siang, berlangsung ricuh. Masalahnya, saksi dari dua pasangan calon melancarkan sejumlah protes untuk meminta penundaan rapat pleno rekapitulasi karena dianggap tidak sesuai dengan aturan, alias cacat hukum.

Ketua DPR Kota Subulussalam, Pianti Mala yang marah dan mencak-mencak terhadap aparat brimob karena menyorakinya saat menerobos blokade polisi menghadiri acara rapat pleno penghitungan perolehan suara hasil Pilkada wali kota/wakil wali kota, Senin (4/11) lalu di pintu gerbang jalan menuju perkantoran Pemerintah Subulussalam.

Dua saksi yang melancarkan protes adalah Zulyadin (saksi dari pasangan calon Affan Alfian/Pianti Mala) dan Azhari Tinambunan alias Buyung Bahagia (saksi dari pasangan Asmauddin/Salihin Berutu).

Kedua orang ini mencak-mencak di hadapan lima komisioner KIP Subulussalam dan unsur muspida. Mereka menilai pihak KIP sudah diintervensi dan mengangkangi peraturan perundangundangan. Azhari yang kerap disapa Buyung bahkan beberapa kali mengacungkan tangannya yang memegang buku undang-undang pemilihan.

Situasi yang memanas membuat aparat keamanan bersiaga penuh. Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol Inf Puguh Binawanto yang berada dalam ruangan terlihat berkalikali coba menenangkan dua saksi yang mengamuk di hadapan komisioner KIP. Buyung sempat membanting buku undang-undang yang ia bawa karena dinilai tidak dipatuhi. Kata-kata pedas meluncurkan deras dari mulut kedua orang itu, me-

nyemprot ke arah para komisioner KIP. Melihat gelat semakin panas, Ketua KIP Subulussalam Syarkawi Nur meminta pihak keamanan untuk mengeluarkan dua saksi yang dia nilai tidak tertib.

Akibatnya, ketua DPRK Pianti Mala yang hadir ikut naik pitam. Politisi perempuan dari PKPI ini marah dan maju ke depan. Pianti juga mencak-mencak kepada para komisioner KIP. Dengan linangan air mata, Pianti meminta komisioner KIP menunda rekapitulasi karena ada temuan kecurangan di lapangan serta rekomendasi dari Panwaslu Subulussalam yang intinya menyampaikan rekapitulasi dapat ditunda.

Namun KIP tidak menerima permintaan itu dan menyatakan proses rekapitulasi tetap dilaksanakan. Akibatnya, kericuhan beberapa kali terjadi. Suara gaduh terus mewarnai proses rekapitulasi. Pianti bahkan menendangkotaksuaradihadapanlimakomisioner tersebut sehingga dia pun digiring keluar ruangan pihak keamanan dari Brimob.(SER)

ACEH TIMUR - Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan (Kesbangpol) Provinsi Aceh, melaksanakan dialog pencapaian penanganan konflik Aceh di Aula Serbaguna Idi Rayeuk,Aceh Timur, Kamis (31/10). Dialog tersebut diisi oleh tiga pemateri dari Provinsi Aceh yakni Prof.Dr.Husni Jalil.SH.MH dan Dr. Aliansuddin.SE.MH dari Unsyiah serta Wiratmadinata. SH.MH dari Pemerhati Bidang Pembangunan Sosial dan Perdamaian Aceh.Sedangkan pemandu kegiatan itu yakni Drs.H. Nabhani.

MBA. MM,yang juga mantan Wakil Bupati Aceh Timur.

Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un,dalam kesempatan itu mengharapkan seluruh elemen masyarakat agar tetap berkomitmen untuk melestarikan perdamaian sebagai hasil kesepahaman MoU Helsinki. ”Damai merupakan modal untuk membangun daerah yang lebih maju guna memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Aceh,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menyelenggarakan Pemilu 2014 terutama di Kabupaten Aceh Timur agar dapat berlangsung dalam suasana kondusif, aman dan lancar.Kepala kesbangpol Linmas Aceh, Nasir Zelba mengatakan, untuk selalu mempererat tali persaudaraan agar Aceh senantiasa damai dan sejahtera.(BSO)

Pemerintah Harus Beri Target Jelas Bagi SKPK ACEH TAMIANG - Pandangan umum anggota dewan fraksi Partai Aceh terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan flafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2014.

Memasuki pembahasan anggaran tahun 2014 ini sebagai mana penjelasan bupati dalam penyampaian rancangan KUA dan PPAS Tahun 2014 bahwa kita semua yang terlibat dalam menentukan arah keberadaan kabupaten aceh tamiang mempunyai kemauan dan keinginan yang sama agar proses pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang dapat berjalan lebih baikdari tahun tahun sebelumnya,dengan semangat pengharapan demi tewujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera berkaitan dengan itu maka rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Semantara (PPAS) APBK aceh tamiang tahun anggaran 204 haruslah benar-benar dapat menyentuh angsung kepada kepentingan rakyat sesuai denganyang disampaikan Bupati Aceh Tamiang pada pembukaan rapat paripurna ke-1. Ia menyatakan kebijakan pengalokasian anggaran tahun 2014 secara umum masih di arahkan dalm rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuan ekonomi dengan tetap memperhatikan pemenuhan dasar. Yakni

pendidikan, kesehatan, air bersih dan pemukiman serta penanggulanan kemiskinan.

Menanggapi pengantar rancangan KUA dan PPAS ABPK Aceh Tamiang 2014 yang disampaikan bupati dengan gambaran estimasi angka sebagai berikut. Pendapatan daerah yang terdiri dari PAD sebesar Rp53.527.576.782. Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp554.333.714.085. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargerkan sebesar Rp196.114.

332.531. Sementara rencana belanja daerah sebesar Rp813.

975.083.398, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp452.462.

445.944. Belanja tdak langsung sebesar Rp.361.512.637.455 Kami dari Fraksi Partai Aceh menegaskan agar badan anggaran legislatif dan tim anggaran eksekutif harus lebih selektif dan hati hati di dalam pembahasan rancangan APBK nantinya. Karena dilihat dari angka target PAD masih berada pada angka asumsi asumsi saja. Fraksi Partai Aceh sangat berharap pihak eksekutif dapat memberikan target yang tegas dan jelas kepada SKPK. Sehingga PAD Aceh Tamiang dapat lebih baik dan meningkatkan dari tahun sebelumnya.

Terhadap rancangan KUA dan PPAS ABPK Fraksi Partai Aceh tetap berpandangan pendekatan penganggaran secara terpadu akan di bahas dengan mengintegrasikan

seluruh proses perancangan di lingkungan SKPK untuk menghasilkan RKA – SKPK,bahwa anggara yang diajukan tetap dengan pendekatan prestasi kerja,pengeluaran dan hasil yang di harapkan dari masing masing program dan kegiatan,termsuk efesiensi dalam pencapaian pengeluaran dan hasil yang dicapai.

Prinsipnya Partai Aceh akan mempertimbangkan dukungan terhadap rancangan KUA dan PPAS APBK tahun 2014, dengan catatan perlu kesepakatan kebijakan kongkrit antara pemerintah daerah dengan DPRK. Kerena itu untuk rancangan KUA dan PPAS 2014 Fraksi Partai Aceh menyarankan peningkatan PAD harus tetap dijalankan, sehingga bisa menambah pendapatan yang signifikan melalui terobosan baru.

Kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten agar memahami benar-benar apa yang dimaksud dengan Anggaran Berbasis Kinerja,dimana setiap rupiah yang dibelanjakan agar selaras dengan rencana kerja Pemerintah tahun 2014 yang menitikberatkan pada, peningkatan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemenuhan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur dan iklim investasi dan usaha yang kondusif serta pengelolaan bencana.

Kemudian dengan ditetapkannya qanun tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Maka rancangan KUA dan PPAS setiap tahun anggaran harus mengacu kepada target pencapaian sasaran sesuai prioritas pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera membuat terobosan untuk menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan baru, baik melalui kerjasama dengan pihak perusahaan swasta maupun memberikan modal usah.

Sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan setiap tahunnya. Kami juga akan meningkatkan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja yang baru tamat dari sekolah dengan memberikan atau membantu modal usaha kepada mereka.

Dibidang pelayanan penggunaan barang dan jasa untuk penyedia barang dan jasa kami mengharapkan kepada Bupati agar ada kebijakan positif dengan memperhatikan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Aceh Tamiang.

Disini dapat kami sampaikan bahwa proses pengadaan barang/ jasa harus dilakukan sesuai Peraturan Presiden Repiblik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Repiblik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah,dimana proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui media elektronik atau melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat membatasi calon penyedia barang/jasa yang akan mengikuti pelelangan.

Ke depan diharapkan agar daerah tertinggal yang belum pernah tersentuh pembangunan harus menjadi prioritas pemerintahan karena selama ini masih terlihat belum adanya pemerataan pembangunan sehingga RTRW yang tersedia dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Fungsi pengawasan oleh inspektorat Kabupaten kami harapkan dapat makin ditingkatkan kedepan.Hal ini sangat penting sebagai langkah pencegahan terhadap kekeliruan dan kelalaian SKPK dalam melaksanakan pekerjaan,sehingga dapat memperkecil ruang terjadinya tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana korupsi yang memiliki kecenderungan lebih berat konsekuensinya,terutama bagi aparatur bawahan,sehingga tindak pidana korupsi dapat dihindari.

Diharapkan dalam menempatkan kepala dinas harus sesuai dengan kemampuannya, terlebih lagi kepala dinas yang berkaitan dengan masalah peningkatan PAD,sehingga pencapaian target PAD dapat terealisasi.(BSO)

AMBULANCE TAK ADA BENSIN

Pasien Rujukan RSUD Langsa Terlantar LANGSA - Tiga pasien Rumah Sakit itu yang hendak dirujuk ke RS Adam Malik Medan dan RSUZA Banda Aceh, Selasa lalu, terpaksa harus menunggu seharian, gara-gara mobil ambulan RSUD Langsa tak memiliki biaya bensin untuk berangkat ke RS rujukan.

Seorang pengawas di RSUD Langsa yang tak ingin disebutkan jati dirinya mengatakan, ketiga pasien yang mengalami sakit kronis awalnya direncanakan berangkat pada pukul 09.00 pagi hari. Namun akibat biaya bensin tak ada, sopir tiga ambulance yang akan membawa pasien JKA dan Jamkesmas ini tidak bisa berangkat sesuai jadwal.

Menurut dokter yang telah mengeluarkan surat rujukan, tiga pasien antara lain, Iskandar Saidi (52), warga Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Selamat Sandi (53), Desa Tenggulun Aceh Tamiang, Abu Bakar (63), warga Gampong Sungai Paoh, Kecamatan Langsa Barat, harus secepatnya dibawa ke RS yang ditunjuk.

Iskandar Saidi, harus dirujuk ke RSUZA Banda Aceh karena mengalami penyakit pembengkakan leher dan sakit di bagian dalam kepala. Sementara, Selamat Sandi, dirujuk ke RSUZA Banda Aceh mengalami gagal ginjal. Lalu Abu Bakar, dirujuk ke RS Adam Malik karena

blooding.

"Sejak pagi kami bersama keluarga pasien, sibuk menghubungi berbagai pihak, tapi tidak ada respons, mungkin karena hari Selasa itu libur. Jadi pejabat berwenang di RSUD kebanyakan tidak ada di tempat. Dua pasien yang dirujuk ke RS Adam Malik, baru bisa berangkat pukul 20.00 malam itu. Sedangkan

seorang pasien lainnya, baru bisa diberangkatkan ke RSUZA Banda Aceh, pada pukul 21.00 WIB malam itu juga.

Ketiga ambulans yang membawa tiga pasien rujukan ini baru bisa berangkat, setelah petugas RSUD bagian kemotoran dapat mengusahakan uang, dengan cara mengutang.

"Apa jadinya bila pasien tak bisa dijuk

malam itu, kita tak tahu apa yang terjadi.

Mereka baru bisa dibawa ke RS tujuan, setelah menunggu seharian, yakni sejak pagi hingga malam. Apalagi ketiga pasien layanan JKA dan Jamkesmas ini merupakan warga miskin, tak mungkin mereka mampu menanggulangi biaya bensin ambulance tersebut," ujar seorang pengawas RSUD Langsa yang tidak ingin disebut jati dirinya itu.

Kepala Kemotoran Bagian Umum RSUD Langsa, Syahrul, mengakui keterlambatan keberangkatan tiga pasien rujukan pada Selasa itu, disebabkan ambulans tidak bisa bergerak ke tiga RS tujuan, karena ketiadaan biaya operasional menyangkut pembelian bahan bakar bensin.

Tapi setelah diusahakan, walaupun harus mengutang, pada Selasa malam itu, ketiga pasien rujukan dimaksud sudah diberangkatkan ke RS Adam Malik dua orang, dan RSUZA Banda Aceh satu orang. Menurutnya, hari itu pihak keuangan sedang tak di ternpat karena libur. Sehingga dana operasionai ambulans tidak ada.

"Ya kita usahakan untuk mencari pinjaman terlebih dahulu, agar keberangkatan tiga pasien rujukan ini jangan tertunda begitu lama. Malam itu mereka sudah diberangkatkan ke RS tujuan," imbuhnya.(YANTO)

KPK POS

7

E D I S I 276 11 - 17 NOVEMBER 2013

POLITIK

Atur Alat Peraga Caleg

KPU Segera Tetapkan Zona Kampanye Kota Medan MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan, Jumat (8/11) akan segera menetapkan zone kampanye untuk pemasangan alat peraga atau tanda gambar di wilayah kelurahan se-Kota Medan. Penetapan zona kampanye ini diluar Peraturan KPU No. 15/2013 pasal 17 ayat (a).

Asisten Pemerintahan Umum Setdakota Medan, Drs H Musaddad Nasution, mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mensuskseskan Pemilu. “Para camat dan lurah harus segera mengusulkan zona kampanye di wilayahnya kepada KPU untuk disusun dalam suatu ketetapan guna menjadi pedoman bagi peserta Pemilu. Karena, camat dan lurah yang lebih tahu wilayahnya,” kata Musaddat.

Sementara Ketua KPU Kota Medan, Yenny Chairiah Rambe, mengatakan penetapan ini penting mengingat maraknya pemasangan tanda gambar para kontestan Pemilu yang sudah tidak menghindahkan lagi estetika dan keindahan kota.

Tentang pemasangan alat peraga kampanye, sebut Yenny, sudah ada ketentuanya yang diatur dalam Peraturan KPU No. 15 tahun 2013 tentang pedoman kampanye.

Dijelaskan, dalam ayat (a) alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalanjalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Selanjutnya, ayat (b) (1), peserta

Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan, baliho atau papan reklame (bilbord) hanya diperuntukkan bagi partai politik satu unit untuk satu desa/ kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD. (b) (2), Calon anggota DPD dapat memasang Baliho atau papan reklame (Bilbord) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan atau nama lainnya. (b) (3) bendera dan umbulumbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama pemerintah daerah. (b)(4) spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon anggota DPR,DPD dan DPRD dengan ukuran masksimal 1,5x7 m, hanya 1 (satu) unit pada1(satu)zonaatauwilayah yang ditetapkan oleh KPU/KPU/KIP ProvinsidanKPU/KIPKabupaten./Kota bersama pemerintah.

“Setelah zona kampanye untuk kelurahan ditetapkan, kita sosialisasikan kepada peserta Pemilu atau partai politik untuk dapat menjadi pedoman tentang pemasangan tanda gambar atau alat peraga kampanye.

Setelah itu kita himbau agar dilakukan pembongkaran sendiri tanda gambar atau alat peraga yang menyalahi ketentuan. Bila mereka tidak membongkarnya, kita akan bongkar bersama Panwaslu dengan bantuan Pemko Medan," ujar Yenny.(RUD)

Renovasi Aula, Kantin dan Gapura Diresmikan MEDAN - Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang I/BB Ny. Ir. Dame Burhanuddin Siagian pimpin acara peresmian renovasi aula, kantin, gapura, pagar dan tempat parkir SMA Kartika I-2 di Aula SMA Kartika I-2 Jalan Abdul Manaf Lubis Gaperta Medan, Senin(4/11).

Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang I/BB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan renovasi aula, kantin, gapura, pagar dan tempat parkir SMA Kartika 1-2.

Renovasi sarana tersebut merupakan kepedulian yang tinggi yang banyak manfaatnya guna kelancaran proses belajar mengajar. Dengan adanya renovasi sarana harus disikapi rasa syukur, sehingga keberadaan sekolah lebih layak sebagai lembaga pendidikan dengan fasilitas sarana yang cukup memadai.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia tentunya didukung dengan sarana yang layak. Dengan adanya renovasi sarana dilingkungan di harapkan dapat lebih memaksimalkan operasional sekolah guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, agar lebih maju dan perlu diingat mutu pendidikan mencerminkan nilai-nilai ke bangsaan. Untuk itu dengan selesainya renovasi sarana dilingkungan SMA Kartika 1-2 ini,

benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik dan yang lebih penting dapat dipelihara, dengan demikian tingkat disiplin dan ketertiban serta kebersihan dilingkungan tetap terus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan intelektualitas anak-anak didik.

Lebih lanjut dikatakannya pendidikan bertujuan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas otaknya dan terampil dalam melaksanakan tugas, namun diharapkan menghasilkan manusia yang memiliki moral, sehingga menghasilkan warga negara yang be smart (cerdas). Pendidikan tidak sematamata mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mentransfer nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dengan mentransfer moral bersifat universal, diharapkan peserta didik dapat menghargai kehidupan orang lain yang tercermin dalam tingkah laku serta aktualisasi diri semenjak usia sekolah hingga kelak dewasa menjadi warga negara yang baik.

Hadir dalam acara tersebut Irdam I/BB, Aspers Kasdam I/BB, Wakil Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang I/BB, Pengurus Yayasan Kartika Jaya Cabang I/BB, Para Kepsek SD, SMP, SMA Kartika 1-2 dan para undangan lainnya.(REL)

Kades Ujung Tombak Pemerintahan di Desa HUMBAHAS - Kepala Desa (Kades) merupakan ujung tombak pemerintahan di desa untuk menyukseskan pemerintahan di suatu daerah. Kades harus mampu sebagai mitra camat demi untuk mewujudkan visi-misi pemeritah di daerah itu. Tanpa Kades, Camat akan sulit menjalankan roda pemerintahan demikian juga kepala Daerah.

Demikian sambutan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Camat Lintong Nihuta, Drs Maruhum Sihombing di sela pelantikan 11 kepala desa periode 2013-2018 se-kecamatan Lintong Nihuta, bertempat di aula kantor camat Lintong Nihuta, Kamis (7/11).

Maruhum menjelaskan, jabatan kepala desa adalah amanah yang memiliki tanggung jawab penuh, sebab berhadapan langsung dengan masyarakat. “Sebagai kepala desa, kita harus lebih bersifat pengayom dan merangkul masyarakat. Jangan bersifat kepala yang hanya mengatur, namun lebih pada mendengar dan mengetahui permasalahan di desa. Mensinergikan seluruh struktur perangkat desa yang terpilih melalui musyawarah, hilangkan diskriminasi dan jadilah sebagai teladan dan pemimpin di tengah masyarakat khususnya di desa,” pinta Camat.

Lebih jauh, Maruhum menambahkan, 3 tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kades, pertama, menyelenggarakan pemerintahan di desa bersama-sama dengan BPD. Kades

dengan BPD harus membuat peraturan desa (perdes), membentuk lembaga desa dan PKK. Kedua, menyelesaikan urusan pembangunan desa. Artinya Kades harus memberdayakan masyarakat untuk pengadaan sarana dan prasarana di desa. Ketiga, meyelesaikan urusan kemasyarakatan, yakni memberdayakan masyarakat desa melalui urusan sosial, pendidikan, kesehatan dan adat.

Sebelumnya, Sekertaris Kecamatan Lintong Nihuta, Pantun Sianturi dalam laporannya mengatakan, sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati Humbahas, Nomor 223-238 tertanggal 24 Oktober 2013, memutuskan Parade Nababan Kades Nagasaribu I, Sudirman Lumban Toruan Kades Lobutua, St. Tahan Silaban Kades Dolok Margu, Romson Sihombing Kades Tapian Nauli, Jodi Frans Sihombing Kades Pargaulan, Tobok Silaban Kades Siponjot, Parasian Sihombing Kades Sibuntuon Parpea, Lambok Lumban Toruan Kades Sibuntuon Partur, Alfon Lumban Toruan Kades Siharjulu, Jahotber Hutasoit Kades Huta Soit I, Boston Silaban Kades Sitolu Bahal.

Dalam acara pengambilan sumpah jabatan kepala desa. Turut hadir Muspika Kecamatan Lintong Nihuta, pemuka agama Pdt Bernard Sianturi, Ketua DPK PKPI Kab. Humbahas Adolf Bastian Simamora, para keluarga dan kerabat Kades terlanik dan masyarakat lainya. (SBC)

»

SUMUT

Seleksi CPNS Batubara

Peran Pengawas Tak Maksimal

Seorang petani menaburkan pupuk ke tanaman kol, di Desa Suka Ndebi, kaki Gunung Sinabung, Karo, Sumut, Jumat (8/11). Walaupun Gunung Sinabung terus mengeluarkan abu vulkanik tetapi warga yang tinggal di kawasan kaki gunung itu masih melakukan aktivitas keseharian mereka.

Sayur Terkena Abu Vulkanik Layak Dikonsumsi Medan Marelan Diminta Topang Pasokan Sayur MEDAN - Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, meminta Kecamatan Medan Marelan sebagai sentra penghasil sayur di Kota Medan, segera mendistribusikan seluruh hasil sayurannya guna mengantisipasi kekurangan pasokan, seiring dengan terjadi erupsi Gunung Sinabung yang berdampak kepada minimnya pasokan sayuran.

“Debu vulkanik dan awan panas yang terjadi akibat erupsi Gunung Sinabung menyebabkan para petani, terutama yang berada di sekitar wilayah Gunung Sinabung gagal panen. Makanya, kita minta Medan Marelan mendistribusikan pasokannya,” kata Dzulmi Eldin, Jumat (8/11).

Eldin mengaku, dalam tinjauannya ke sejumlah pasar kemarin malam, terlihat mobil pick-up pengangkut sayuran dari Tanah Karo hanya membawa kol dan tomat saja. Sedangkan komiditi sayuran lainnya seperti sawi putih, daun paret, bunga kol, buncis, brokoli, selada, bawang pre serta cabai merah maupun hijau tidak dapat

dibawa karena sulit di dapat.

Bahkan, sebut Eldin, pengakuan pedagang abu vulkanik dan awan panas yang terjadi akibat aktivitas erupsi Gunung Sinabung menyebabkan para petani komiditi sayuran banyak yang gagal panen, terutama yang ladangnya persis berada di sekitar Gunung Sinabung.

“Abu vulkanik dan awan panas tersebut menyebabkan komiditi sayuran rusak dan mati. Kondisi itu menyebabkan komiditi sayuran sulit ditemukan. Jikapun ada, harganya mahal sehingga sulit untuk dijual di pasaran kembali,” sebut Eldin menirukan ucapan pedagang bermarga, Ginting, yang ditemuinya kemarin.

HT Dzulmi Eldin menegaskan sayuran yang terkena abu vulkanik layak konsumsi, setelah dicuci terlebih dahulu menggunakan air sampai bersih. “Jadi, saya minta kepada masyarakat agar tidak ragu dan khawatir mengkonsumsi sayuran dari Tanah Karo,” kata Dzulmi Eldin, Jumat (8/11), menjawab hasil tinjauannya ber-

sama Sekda dan sejumlah SKPD ke sejumlah pasar, kemarin malam.

Penegasan yang sama juga disampaikan Kadis Kesehatan Kota Medan, drg Usma Polita. Menurut Usma, warga tidak perlu merasa was-was mengkonsumsi sayuran dari Tanah Karo.“Hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM), sayuran yang terkena abu vulkanik tidak berdampak pada kesehatan orang yang mengkonsumsinya,” katanya.

Usma mengaku, dalam tinjauan ke sejumlah pasar bersama Plt Walikota, kemarin malam, dirinya langsung mengambil tomat dari dalam keranjang milik seorang pedagang. Setelah mencucinya dengan menggunakan air mineral kemasan, tanpa ragu sedikitpun dia langsung memakan buah tomat tersebut.

“Tomat yang kotor akibat terkena abu vulkanik jika telah dicuci dengan bersih, tidak ada masalah dengan kesehatan,” terang Usma.(VIN)

Pertagas-PTPN III Atasi Krisis Energi Sumut JAKARTA - PT Pertagas Niaga melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) penyaluran gas dengan PT Perkebunan Nusantara III, guna atasi krisis energi di Sumatera Utara. PTPN III merupakan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penandatanganan HoA ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Pertagas Niaga dan PTPN III yang telah dilaksanakan pada 27 Mei 2013 Direktur Utama PT Pertagas Niaga Jugi Prajugio mengatakan, pertagas Niaga akan

memasok gas hasil regasifikasi FSRU Arun sebesar 75 MMscfd dengan 40 MMscfd.Di antaranya akan digunakan untuk kebutuhan industri di KEK Sei Mangkei. Beberapa industri akan menempati KEK Sei Mangkei, antara lain Samator Group, Procter and Gamble (P&G), dan Unilever Oleochemical.

"Adapun, 35 MMscfd gas yang dikelola Pertagas Niaga akan dipasok untuk kebutuhan Independen Power Producer KEK. Penyediaan gas tersebut akan menggunakan skema kerjasama penyediaan gas antara Pertagas Niaga dan Konsorsium IPP KEK," kata Jugi

dalam keterangan tertulisnya akhir pekan ini.

Pembangunan IPP tersebut, kata Jugi, didasarkan pada proyeksi kebutuhan listrik di KEK Sei Mangkei sebesar 238 MW hingga 25 tahun ke depan. Saat ini, Sei Mangkei baru memiliki pembangkit listrik berbahan bakar biomass dengan kapasitas 7 MW. Tidak menutup kemungkinan, kedua belah pihak akan kembali berkerjasama, seperti pemanfaatan bersama lahan PTPN III terkait penggelaran pipa transmisi gas dari Belawan hingga wilayah KEK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari koneksi distribusi gas dari titik pasok ke titik permintaan.(NET/BBS)

BATUBARA - Peran pengawas ujian CPNS Kab Batubara dinilai lemah dan terkesan memberikan peluang terhadap peserta melakukan pengisian lembar jawaban, meskipun waktu pelaksanaan dinyatakan telah selesai. ''Ini temuan kita dalam pelaksanaan seleksi CPNS khususnya untuk katagori 2,'' tukas Khairul Amri SPd yang juga tokoh pemuda,di Sei Bejangkar, kamis (7/11).

Seleksi CPNS kali ini katanya diikuti sekitar 3564 peserta terdiri jalur umum 2976 dari 95 porsi direbutkan. Sedangkan 558 lainnya jalur honorer atau katagori 2.

Pelaksanaan ujian berlangsung di tiga tempat (Kec Sei Balai, Lima Puluh dan Air Putih) dengan memanfaatkan gedung sekolah.

Katagori 2 tempat pelaksanaannya di Kec Sei Balai dan menemukan adanya peserta bertahan di dalam ruangan melakukan pengisian lembaran jawaban soal, meskipun waktu pelaksanaan telah habis. ''Ini kami melihat langsung di lokasi,''ujarnya.

Peran pengawas dinilai lemah dan tidak sepenuhnya berjalan, seperti sudah diatur. Sehingga peserta dapat bertahan melakukan pengisian soal. Sedangkan peserta lainnya telah keluar dan meninggalkan lembar jawabannya di meja masing-masing begitu mendengar bunyi bel bertanda waktu pelaksanaan selesai. ''Hal ini membingungkan kami, pengawas seharusnya melakukan peneguran sebagai tindakan,'' ujarnya lagi.(SAH)

Tingkatkan Kemampuan Pejabat Perbendaharaan BATUBARA - Kecakapan pengelola keuangan sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karena itu, seluruh pejabat pengelola keuangan harus terus meningkatkan kemampuan akuntansi dan administrasi. Sehingga, setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.

“Laksanakan setiap kegiatan perbendaharaan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegas Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Bale Resto Sei Bale, senin (4/11).

Anggaran yang digelontorkan jumlahnya cukup besar harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Sehingga, peran Bendahara sangat vital. Sebab itu, perlu diselenggarakan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. “Saya ingin tidak ada temuan, zero temuan,” ucapnya.(SAREL)

DI USIA 14 TAHUN

Kecamatan Batahan Madina Masih Terisolir MADINA - Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masih terisolir dibandingkan dengan 22 kecamatan lainnya yang ada di Bumi Gordang Sambilan. Pasalnya, infrastruktur jalan menuju wilayah tersebut masih rusak parah.

“Usia Kabupaten Madina sudah 14 tahun, namun jalannya masih tanah. Saat ini sangat sulit dilalui, apalagi musim penghujan. Saya kira hanya Kecamatan Batahan saja yang masih terisolir dari 22 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Madina,” sebut salah seorang tokoh muda masyarakat Kecamatan Batahan, Rahmadi SPd, Kamis (7/11).

Sulitnya jalur transportasi ke Kecamatan Batahan, kata Rahmadi, sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, sehingga sumber-sumber perekonomian warga sulit untuk dipasarkan keluar. “Bila jalan menuju Kecamatan Batahan sebaik dengan jalan yang ada di kecamatan lain, maka sumber pendapatan masyarakat akan meningkat,” katanya.

Saat ini, sebut Rahmadi, masyarakat sangat berharap kepada Plt Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution, bisa mengalokasikan anggaran pembangunan jalan ke Kecamatan Batahan pada 2014.

“Saya menilai, sekarang ini hanya Kecamatan Batahan yang paling tertinggal dibandingkan dengan 22 kecamatan lainnya yang ada di Madina,” ungkap Rahmadi.

Tujuh Desa Sementara itu, tujuh desa di Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) nyaris terisolir, akibat anjloknya abudmen

jembatan Abdul Hakim Ritonga, diatas Sungai Batang Gadis yang menghubungkan Kecamatan Panyabungan Utara dengan Kecamatan Naga Juang.

“Anjloknya abudmen jembatan tersebut membuat transportasi menuju Kecamatan Naga Juang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Itupun harus dilalui dengan ekstra hati-hati, karena kemiringan abudmen akibat dihantam derasnya arus sungai,” kata masyarakat

Kecamatan Naga Juang bermarga Simbolon, Rabu (6/11).

Simbolon mengaku, heran melihat Dinas PU Madina yang lamban menangani persoalan tersebut. Karena, katanya, keadaan abudmen jembatan itu sudah mulai miring selama dua tahun ini.Sebut Simbolon, selama dua tahun terakhir ini jika dihitung-hitung sudah mencapai Rp1,5 miliar dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi terjangan Sungai Batang

Gadis terhadap jembatan. “Tapi, dana sebesar itu hanyut sia-sia saja, akibat kurangnya perencanaan penggunaan dana,” katanya.

Masyarakat, sebut Simbolon, menuding oknum di Dinas PU Madina selalu mengambil keuntungan pribadi terhadap penyelamatan jembatan.

“Kenapa tidak, selama ini kita lihat hanya pengorekan-pengorekan saja yang dilakukan,” ujarnya.

Senada dengan itu masyarakat lainnya, Ali Atas, menyebutkan kalau tahun ini dana ratusan juta telah dikeluarkan untuk pengorekan badan sungai sepanjang 100 meter. “Kalau dihitung-hitung, satu tahun ini sudah mencapai Rp800 juta uang rakyat terbuang begitu saja tanpa ada manfaat nyata. Bahkan, menyedihkan lagi hanya bertahan sekitar satu bulan saja, bahkan hanya hitungan hari saja,” jelas Ali Atas.

Sekretaris Dinas PU Madina, Sarwedi, mengatakan pihaknya akan mengupayakan jembatan bally untuk mengatasi arus transportasi warga Naga Juang. “Kita menunggu tahun 2014, karena memperbaiki abudmen jembatan Abdul Hakim Ritonga membutuhkan dana cukup besar, jadinya kita mengupayakan pinjam pakai jembatan bally. Insya Allah dalam dua hari ini akan sampai ke lokasi,” terang Sarwedi.

Disinggung dana yang sudah dikucurkan selama dua tahun terakhir ini Sarwedi, mengatakan bukan kapasitasnya untuk menjawabnya.

“Kalau ditanya mengenai dana yang sudah dikucurkan di sekitar jembatan ini, saya rasa kurang pas untuk menjawab, karena saya baru saja bertugas di Dinas PU Madina,” ucapnya.(SBC/MH)

KPK POS

13

E D I S I 276 11 - 17 NOVEMBER 2013

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Dirut Pertamina Diperiksa KPK JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan pada Kamis pekan lalu, terkait kasus dugaan korupsi kegiatan hulu minyak dan gas dengan tersangka Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) nonaktif Rudi Rubiandini, Sebenarnya, Karen diperiksa penyidik KPK sebagai saksi pada Senin pekan lalu, namun Karen mangkit tidak hadir memenuhi panggilan. Pemeriksaan terhadap Karen ini, pertama kali dilakukan.

Sebelumnya, sejumlah karyawan Pertamina sudah diperiksa KPK. Karen yang datang dengan mengenakan baju batik, nampak tenang saat memasuki gedung KPK. Tak ada kata komentar tentang pemeriksaan itu. Dirut Pertamina hanya tersenyum meladeni pertanyaan wartawan. Bahkan usai menjalani pemeriksaan Karen tak banyak bicara soal pemeriksaannya.

"Saya sudah menyampaikan semua keterangan sebagai saksi Pak Rudy Rubiandini kepada penyidik," jawab Karen.

Karen enggan mengungkap detail pemeriksaan. Semuanya, kata Karen sudah disampaikan ke penyidik. "Kalau misalnya hal-hal lain tanya ke Pak Ali Midakir (humas Pertamina), ya," jawabnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan Dirut Pertamina diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Rubiandini.

Pemeriksaan terhadap Karen ini merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan yang sebelumnya tidak bisa hadir.

Jumat siang pekan lalu, "Saya datang lagi ke sini (KPK) untuk membawa dokumen tambahan yang dibutuhkan di-view (diperlihatkan) lebih lanjut," kata Karen di Gedung KPK, Jakarta. Karen yang mengenakan baju batik teru-

san itu sempat memperlihatkan map plastik berisi dokumen.

Kasus ini terungkap setelah penyidik KPK menangkap Rudi Rubiandini pada Selasa 13 Agustus lalu. Rudi yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala SKK Migas ini diduga menerima suap dari Manager PT Kernel Oil Simon Gunawan Tanjaya, melalui seorang kurir bernama Deviardi yang berprfesi sebagai pelatif golf.

Ketiganya pun langsung ditetapkan sebagai tersangka usai KPK memeriksa secara intensif selama 24 jam.

KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus tersebut, di antaranya di rumah Rudi, KPK menemukan uang US$ 400 ribu dan motor BMW. Uang tersebut diduga suap dari PT Kernel Oil Pte Ltd Indonesia.

Uang tersebut diketahui merupakan bagian dari komitmen suap US$ 700 ribu yang diduga untuk memenangkan tender kondensat di SKK Migas. Selain itu, KPK juga menemukan uang US$ 200 ribu di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas), Simon Tanjaya (pemilik Kernell Oil), dan Deviardi (seorang pelatih golf), sebagai tersangka dalam kasus ini.

KPK menjerat Rudi dan Deviardi dengan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Sementara Simon diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Rudi dan Deviardi ditahan KPK di Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta timur cabang KPK. Sementara Simon ditahan di Rutan Guntur. (ENDY)

Âť

SIDANG KASUS HAMBALANG

Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng Nikmati Uang Korupsi DUGAAN korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, mulai disidangkan. Sidang perdana dengan terdakwa Deddy Kusdinar digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis pekan lalu. Mantan Kepala Biro Keuangan Kemenpora tersebut didakwa ikut melakukan pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa pembangunan P3SON Hambalang.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa KPK dengan Ketua I Kadek Wiradana, mengungkap Januari 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan penambahan (adendum) anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp 625 miliar dalam APBN-P 2010. Tetapi, Pokja Anggaran Komisi X hanya menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 miliar dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses RDP (rapat dengar pendapat) antara Pokja dan Kemenpora.

Persetujuan ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan Rully Chairul Azwar serta Abdul Hakam Naja.

Persetujuan itu juga ditandatangani anggota Pokja Anggaran Komisi X seperti Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaaeni Alie, dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran yang tersedia pada tahun 2010 menjadi Rp 275 miliar.

"Setelah APBN-P Kemenpora tahun 2010 disahkan, terdakwa mengajukan permohonan pelaksanaan pembangunan P3SON Hambalang dengan kontrak tahun jamak atau multiyears ke Kementerian Keuangan berdasarkan surat Wafid selaku Sesmenpora atas sepengetahuan Andi, dengan total rencana biaya Rp 2,575 triliun," kata jaksa.

Ternyata uang itu, diberikan kepada Anas Urbaningrum dan Andi Alifian Mallarangeng samasama menikmati uang korupsi proyek pembangunan Hambalang guna pemenangan dalam Kongres Partai Demokrat 2010.

Anas disebut menerima uang sebesar Rp 2,21 miliar. Uang itu berasal dari pelaksana proyek Hambalang yang merupakan kerja sama operasi PT Adhi Karya dengan PT Wijaya Karya. Penyerahan uang itu dilakukan dalam lima tahap.

Pertama, tanggal 19 April 2010 sebesar Rp 500 juta. Kedua, tanggal 19 Mei 2010 Rp 500 juta.

Ketiga, pada tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp 500 juta. Keempat, tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp 500 juta. Sedangkan penyerahan kelima pada tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp 10 juta.

Uang itu, lanjut Jaksa Kadek, digunakan Anas untuk membayar hotel dan membeli perangkat telepon seluler beserta kartunya serta sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas.

Uang itu juga digunakan untuk menjamu serta menghibur peserta kongres agar memilih Anas sebagai ketua umum partai.

"Uang diserahkan Teuku Bagus Mokhamad Noor (Direktur Operasional I PT Adhi Karya--Red) melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya), dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat (mantan

Deputi Menteri BUMN dan ayah Munadi--Red)," kata Kadek.

Dikatakan, uang dari proyek P3SON Hambalang yang dinikmati Andi Mallarangeng berasal dari Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Uang itu berasal dari pemenang tender proyek P3SON, PT Adhi Karya dan PT Global Daya Manunggal.

Uang itu digunakan untuk menonton pertandingan sepak bola.

"Akomodasi dan pembelian karcis menonton sepak bola Piala AFF di Senayan dan Malaysia saat tim nasional Indonesia melawan Malaysia. Selain itu, untuk membeli karcis menonton klub Manchester United dalam rangka turnya ke Asia," kata jaksa Kresna saat membacakan surat dakwaan.

Setelah kontrak proyek Hambalang ditandatangani Teuku Bagus selaku lead-firm KSO Adhi-

Wika, yang bersangkutan langsung mengalihkan pekerjaan (subkontrak) kepada sejumlah perusahaan. Di antaranya adalah PT Dutasari Citra Laras untuk pekerjaan mekanikal-elektrikal dengan nilai Rp 328,06 juta, PT Global Daya Manunggal (GDM) untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama junior putra-putri dan GOR Serbaguna yang nilainya mencapai Rp 142,443 miliar.

Lisa Lukitawati dan Muhammad Arifin menemui Teuku Bagus di Plaza Senayan. Deddy meminta Teuku Bagus agar PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi memberi fee sebesar 18% seperti yang ditagih oleh Cho Andi diduga menggunakan uang Rp 2 miliar hasil proyek Hambalang untuk dana pemenangan sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres 2010 di Bandung. Dana Rp 2 miliar diterima Choel pada 18 Mei 2010, dari Herman Prananto (komisaris PT Global Daya Manunggal) bersama Nany Meilana Ruslie (Direktur yang menjadi sub kontraktor Hambalang) di kantor Choel Mallarangeng (PT Fox Indonesia).

Eks juru bicara Kepresidenan SBY menggunakan uang fee untuk menonton Piala AFF di Senayan, Jakarta dan Malaysia bersama rombongan anggota Komisi X DPR, juga menonton tim Manchester United (MU) yang berencana tour Asia. Hal ini terbukti adanya tagihan dari

travel sebesar 30.410 dolar Amerika ditambah biaya tambahan kelebihan bagasi 12 karung sebesar Rp 6 juta.

Uang tersebut adalah bagian dari uang yang diterima Andi Mallarangeng dari terdakwa Deddy Kusdinar, PT Adhi Karya dan PT Global Daya Manunggal (GDM) melalui sekretarisnya, Iim Rohimah sebesar Rp 150 juta.

Selain untuk menonton pertandingan bola tersebut, uang yang diterima sebesar Rp 150 juta tersebut juga digunakan untuk keperluan operasional Menpora.

3. Wafid Muharam Wafid yang mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), menerima dana Proyek Hambalang sebesar Rp6,5 miliar. Dari uang yang diterima itu, oleh Wafid disumbangkan untuk kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung sebesar Rp600 juta.

4. Mahyudin Mahyudin, yang mantan Ketua Komisi X DPR

(membidangi olahraga, kepemudaan) dari Fraksi Partai Demokrat diduga menerima dana Rp500 juta dari proyek Hambalang. Dana itu diperoleh Mahyudin dari Sesmenpora Wafid Muharam. Dana sebesar itu digunakan Mahyudin untuk Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung.

5. Olly Dondokambey Olly, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga pimpinan Badan Anggaran DPR disebut-sebut kecipratan dana proyek Hambalang sebesar Rp2,5 miliar. Dana itu diberikan pada 28 Oktober 2010.

6. Adirusman Dault Adirusman adalah adik kandung Adhiyaksa Dault Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebelum Andi Mallarangeng. Adirusman disebut-sebut menerima dana Hambalang sebesar Rp500 juta.

Dana itu diberikan pada 6 April 2010. Uang sejumlah itu, untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang.

Belum ada detail yang jelas

PT Aria Lingga Perkasa untuk galian dan timbunan senilai Rp 3,415 miliar, serta 36 perusahaan lain dengan 50 kontrak senilai Rp 56,813 miliar.

Selain menyebutkan terdakwa menerima uang dari proyek P3SON Hambalang, surat dakwaan itu juga mengungkapkan peran Anas Urbaningrum di dalamnya, khususnya dalam mengurus tanah yang dibangun proyek itu di Bukit Hambalang, Bogor.

Sebab, tanah itu masih bermasalah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Karenanya Wafid saat menjabat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga meminta kepada Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat membereskannya.

Permintaan itu disampaikan Wafid melalui Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Wafid meminta Muhammad Nazarudin dan Mindo Rosalina Manulang untuk membantu mengurus permasalahan tanah Hambalang di BPN," kata jaksa Kadek.

Surat dakwaan Jaksa juga memaparkan, Nazaruddin kemudian menyampaikan persoalan itu kepada Anas. Lalu, Anas pun mengutus Ignatius Mulyono selaku anggota Komisi II untuk mengurusnya. Ignatius Mulyono berhasil mengurus SK hak pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan kepada Nazaruddin.

"Nazaruddin dan Mindo (Rosalina Manulang) telah menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Kepala BPN Joyo Winoto," ungkapnya sambil menambahkan terdakwa Deddy terbukti merugikan keuangan negara hingga Rp 463,668 miliar dari proyek pengadaan sarana dan prasarana pembangunan P3SON Hambalang.

Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa dan orang lain, yakni Andi Alifian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus Mokhammad Noor, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi PT Yodya Karya, PT Metaphora Sulosi Global, PT Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT Global Daya Manunggal, PT Aria Lingga Perkasa, PT Dusari Citra Laras, KSO AdhiWika dan 32 perusahaan atau perseorangan subkontrak KSO Adhi-Wika, urainya.

Berdasarkan dakwaan itu, Deddy Kusdinar terancam pidana penjara maksimal selama 20 tahun.

Meski begitu, dia menolak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan (eksepsi). Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto mengatakan, sidang selanjutnya akan digelar pada 12 November 2012 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kadek Wiradana berencana mengajukan delapan saksi untuk didengar keterangannya saat itu.

(ENDY)

SOSOK YANG KECIPRATAN UANG HAMBALANG JAKSA KPK I Kadek Wiradana dalam surat dakwaan bagi terdakwa Deddy Kusnidar (mantan Kepala Biro Rumah Tangga Kemenpora) mengungkap satu persatu sosok yang kecipratan uang Mega Proyek Hambalang, Bogor.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis pekan lalu, juga persidangan kasus Hambalang terungkap bahwa aliran dana proyek sebesar Rp2,5 triliun, mengalir ke sejumlah nama tokoh ternama di dunia politik.

Sosok inilah yang melakukan korupsi secara berjamaah.

Mereka adalah: 1. Anas Urbaningrum Anas, saat proyek Hambalang dilanjutkan kembali, adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR periode 2009-2014. Anas lantas mundur setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres 2010 di Bandung.

Anas disebut menerima Rp 2.210.000.000 (Rp2,2 miliar) dari pelaksana proyek Hambalang KSO PT Adhi Karya - PT Wijaya

Karya. Dana ini digunakan dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 untuk pemenangan Anas.

Uang Rp2,2 miliar tidak diberi tunai, tetapi dalam beberapa kali pencairan. Pertama, tanggal 19 April 2010 sebesar Rp500.000.000. Kedua, 19 Mei 2010 sebear Rp500.000.000.

Ketiga, 1 Juni 2010 sebesar Rp500.000.000. Keempat, 18 Juni 2010 sebesar Rp500.000.000. Kelima, 6 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000.

Dana itu digunakan untuk berbagai akomodasi pendukung Anas yang mensukseskan Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Juga untuk pembelian handphone BlackBerry untuk semua pendukung Anas. Uang diserahkan Teuku Bagus Mokhamad Noor (Direktur Operasional Satu Adhi Karya) melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan

Muchayat.

2. Andi Mallarangeng Andi saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga meminta fee sebesar 18% dari anggaran mega proyek Hambalang. Namun, permintaan ini tidak langsung dilakukan Andi, melainkan melalui adiknya Choel Mallarangeng. Choel bertemu Wafid Muharram (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) untuk mempertanyakan jatah 18% itu.

Wafid lantas menyarankan Choel bertemu PT Adhi Karya.

Sehingga, terjadi pertemuan di ruangan Menpora Andi Mallarangeng. Pihak-pihak yang hadir adalah Wafid, Deddy, Choel, Fakhruddin dan Arief dari PT Adhi Karya.

Dalam pertemuan, Arief menyampaikan ke Choel bahwa PT Adhi Karya akan berpartisipasi dalam proyek Hambalang.

Sebelum pertemuan berakhir, Wafid bertanya ke Choel apakah proyek P3SON sudah bisa dilelang dan Choel menyetujuinya.

Deddy Kusnidar bersama

apa peran Adirusman. Namun, dia diduga sebagai pengusaha swasta.

7. Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Aliran dana Hambalang juga mengalir ke pelaksana teknis di kementerian PU. Para pejabat Kementerian PU yang disebut kecipratan adalah Guratno,Tulus, Sumirat, Hidayat, Widianto, Indah, Dedi Permadi dan Bramanto yang kecipratan uang sebesar Rp135 juta.

Pemberian ini sebab Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU Guratno Hartono menerbitkan pendapat teknis P3SON dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran. Surat ini tanpa ada limpahan wewenang Menteri PU. Ini diperlukan sebab pada 13 Juli 2010 Dirjen Anggaran Kemenkeu Anny Ratnawati (kini Wakil Menteri Keuangan) menyurati Sesmenpora agar permohonan multiyears (tahun jamak) dilampiri pendapat teknis Menteri PU.(ENDY)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

SUMUT

PASCA BANJIR

Pemkab Langkat Data Lahan Pertanian yang Rusak 959 Tenaga Honorer K-2 Ikuti Seleksi CPNS STABAT - Untuk menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013, Tanggal 1 Agustus 2013. Tentang jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) dan umum, Pemkab Langkat mengeluarkan surat keputusan Bupati Langkat Nomor 813. 05–1626/K/2013 untuk mengadakan pelaksanaan seleksi CPNS Tenaga Honorer K-2 T.A 2013 pada minggu 3 November 2013, di SMK Negeri 1 Stabat dan SMA Negeri 1 Stabat.

Plt SekdaKab Langkat dr. H. Indra Salahuddin M. Kes MM selaku Ketua Pelaksana yang didampingi oleh Kepala BKD Langkat H. Amril S. Sos, M. Si, BPKP Provinsi, BKN Provinsi dan Panitia Kabupaten meninjau langsung Pelaksaan Seleksi dan mengharapkan kepada para pengawas agar dapat mengawasi para peserta dengan se objebtif mungkin sesuai arahan Kepala BKD Langkat.

Kepada para peserta agar dapat megikuti seleksi dan mengerjakan soal de-

ngan baik sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai, Peserta yang mengikuti Seleksi ini merupakan Verifikasi Badan Kepegawai Negara (BKN) Pusat.

Sebelumnya Kepala BKD Langkat H. Amril S. Sos, M. Si sebagai Sekretaris Panitia dalam kesempatan itu melaporkan bahwa peserta Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K 2 T. A 2013 berjumlah 959 orang terdiri dari Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, Administrasi Umum Materi yang di ujikan terdiri dari tingkat kemampuan dasar (TKD), Tingkat Kemampuan Bakat (TKB), pelaksaan Seleksi di laksanakan selama 1 (satu) hari di mulai dari pukul 08. 30 WIB. Ditabahkan Amril bahwa Pelaksaan Seleksi ini melibatkan BPKP Provinsi, BKN Provinsi, Aparat Kepolisian Polres Langkat, inspektorat Langkat, Satpol PP, dan Kesbangbol Linmas. Dan untuk Tenaga Pengawas dari Guru - guru SMK Negeri 1 Stabat, dan guru–guru SMA Negeri 1 Stabat, pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada akhir Bulan November 2013.(JUL)

Disperindag Sediakan 75 Kios untuk Pedagang Pasar Bahagia TANJUNGBALAI- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemko Tanjungbalai menyediakan 75 kios dan 173 lapak meja kepada pedagang Pasar Bahagia Kecamatan TBSelatan. “Dalam pembangunan pasar tersebut, akan disediakan 75 kios dan 173 meja untuk lapak pedagang ,”ungkap Kadis Perindag Nedi Hamlet, didampingi Kabid Perdagangan Dortiah, Kamis (7/11).

Dijelaskan, sesuai rencana lantai bawah pasar bertingkat yang akan dibangun disediakan 173 meja dan 40 kios, di lantai II sebanyak 35 kios. Saat ini, pedaganag yang memiliki kios sebanyak 58 orang dan yang jualan dimeja 184

orang.

“Jumlah kios dan meja yang dibangun melebihi keberadaan pedagang saat ini, maka kami menjamin seluruh pedagang pasar bagia akan mendapat kios atau meja,”sebutnya Menurut Kabid Perdagangan Dortiah, pembangunan pasar bahagia tersebut mencapai Rp.5,5 Miliar bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dengan pelaksana rekanan/kontraktor PT. Pauzan Usaha Mandiri.

“Saat ini dokumen kontrak sedang dikerjakan, setelah pedagang direlokasi dan menempati lapak sementara, pembangunan akan segera dilaksanakan,” sebutnya. (HER)

STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH sampaikan jawaban atas pandangan umum 8 fraksi DPRD yang disampaikan pada rapat pembahasan Rancangan PAPBD TA 2013 di sidang paripurna Senin (4/11) lalu, dalam sidang lanjutan dipimpin Wakil Ketua DPRD Surialam, SE di Gedung Dewan, Rabu (6/11).

Menyikapi saran, masukan dan himbauan yang dari para Anggota DPRD Bupati HNS katakan kesemuanya merupakan wujud tanggung jawab serta kebersamaan melaksanakan tugas untuk melanjutkan usaha dalam peningkatan pembangunan demi kepentingan masyarakat.

“Semuanya dimaksudkan mencapai tujuan dan sasaran

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH serahkan jawaban atas pandangan umum kepada DPRD langkat diterima Wakil Ketua Surialam, SE pada sidang lanjutan RPAPBD di Gedung Dewan. dalam mengkritisi pelaksanaan APBD agar lebih berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat” kata HNS. Dijelaskan Bupati secara bergantian dengan Plt. Sekda dr. H Indra Salahuddin dalam hal peningkatan potensi

PAD bahwa Pemkab tetap berupaya semaksimal mungkin menggali sesuai dengan keadaan riil di masyarakat, penyusunan dan penggunaan anggaran tetap konsisten tingkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sesuai RPJMD. Menyangkut isu tertang-

kapnya nelayan Langkat di perairan Malaysia, Pemkab telah melakukan berbagai upaya diantaranya permohonan ke Kementrian Luar Negeri RI melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan RI serta koordinasi dengan konsulat Malaysia di Medan untuk membebaskan dan meringankan hukuman bagi 10 nelayan yang tertangkap, sedangkan masalah perompakan sampai saat ini sedang dilakukan proses penyidikan oleh Polres dalam hal tersebut Satpol Air. Sementara sejumlah lahan pertanian yang rusak pasca banjir (puso) saat ini sedang dalam pendataan dan proses penyelesaian berita acara untuk selanjutnya diajukan ke Kementrian Pertanian agar memperoleh bantuan penggantian benih yang bersumber dari cadangan benih Nasional (CBN), begitu juga halnya permasalahan hutan mangrove, untuk menekan laju kerusakan ekosistem Pemkab konsisten

SKPD Jangan Terjebak Dan Melanggar Hukum BATUBARA - Prosedur dan tata kerja pelaksanaan tugas pemerintahan telah diatur dalam beberapa peraturan yang merupakan dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan tugas, oleh karenanya SKPD harus mempedomani dan memahami peraturan agar tidak terjebak dalam penyimpangan dan melanggar hukum.

Dalam pengadaan barang/jasa diharapkan harus mempedomani peraturan yang berlaku seperti yang telah diatur melalui peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012, hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di Lima Puluh, senin (4/11).

Kita harus mempersiapkan unit layanan pengadaan (ULP) barang/ jasa pemerintah dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagai sarana informasi dalam tahun 2014 agar kita dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sangat rawan terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk administerasi maupun tindak pidana korupsi.

Diharapkan aparatur yang terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan seperti

berpengalaman dan memahami prosedur serta proses pengadaan barang/jasa pemerintah, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

SKPD agar mempersiapkan personil yang menguasai dibidangnya untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan serta ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah agar supaya proses pengadaan tidak ada hambatan. SKPD yang akan melaksanakan lelang umum/tender harus melalui LPSE agar prosesnya terbuka untuk umum dan diketahui oleh masyarakat,tandasnya. (SAREL).

Pemkab dan DPRD Langkat Bahas RPAPBD 2013 STABAT - Pemerintah dan DPRD Kabupaten Langkat bahas rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun, SE, MAP dengan agenda penyampaian RPAPBD di gedung Dewan, Senin (4/11).

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH ungkapkan kebijakan pembangunan Langkat tahun 2013 yang telah dianggarkan perlu diadakan perubahan, karena dari sisi pendapatan terdapat beberapa pos penerimaan daerah yang alami kenaikan dan penurunan dari target terlah ditetapkan.

Dalam penyusunan RPAPBD

tersebut, lanjut HNS sapaan akrab Bupati Langkat itu bahwa Pemkab bersama DPRD terlebih dahulu menetapkan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), perubahan sebagai dasar penetapan strategi dan prioritas yang akan dicapai selama sisa waktu pelaksanaan anggaran berjalan dengan memperhatikan sasaran dan program serta kemampuan anggaran.

“Perubahan APBD ini mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah daerah dan masyarakat” kata HNS. Selain itu Pemkab juga tetap

memperhatikan aspek teknis, legalitas dan material, karena hal tersebut dapat menjamin terciptanya akuntabilitas anggaran dan mempermudah proses evaluasi serta pengendalian anggaran.

Dalam paripurna tersebut seluruh fraksi juga menyampaikan pandangan umum masing-masing untuk dijawab pihak eksekutif pada agenda rapat berikutnya yang direncanakan Rabu (6/11).

Jumlah belanja seluruhnya semula sebesar Rp. 1.686.770.493.054 mengalami pertambahan sebesar Rp. 4.444.403.313 sehingga dengan demikian RPAPBD Kabupaten Langkat seluruhnya berjumlah Rp1.691.214.896.367.(JUL)

Ribuan Warga Tanjungbalai Meriahkan Perayaan 1 Muharram TANJUNGBALAI-Sedikitnya 5000 warga memeriahkan peringatakan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1435 Hijriyah, yang diTanjungbalai dipusatkan di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah,Selasa (5/11).

Walikota Drs H.Thamrin Munthe M.Hum pada tausiyahnya pada peringatan tersebut mengajak umat Islam dapat meningkatkan keimananya dan bertaqwa kepada Allah.

“Setiap umat yang sering mengingat Allah maka umat itu akan mendapatkan pahala dari sang pencipta bumi dan langit. Sebab, seluruh dunia hari ini menyambut datangnya 1 Muharam,” katanya.

Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) Tanjungbalai Drs H.Hayatsyah pada sambutanya mengatakan pada Tahun Baru Hijriyah 1435 tahun baru mengingatkan akan

Hijriyahnya Rasulullah SAW bersama sahabatnya kaum muhajirin memasuki kota Madinah, sebagai awal kebangkita kekuatan dan persatuan menuju pemantapan ketahui dan kerukunan kesejahtraan dan kedamaian umat.

“Kiranya momentum ini menyemai semangat dan cita cita kami pada terpeliharanya kerukunan dan kebersamaan mewujudkan keadilan kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat Tanjungbalai, dan Negara ini secara menyeluruh,” katanya.

Diakhir acara, peringatan ditutup dengan pawai taaruf yang diikuti oleh ribuan warga lintas, agama, dan suku yang berdiam di Tanjungbalai. Meriahnya pawai ini, oleh sebagian orang digambarkan sebagai bentuk kemajemukan masyarakat di Kota kerang ini, yang telah terjalin sejak lama. (HER)

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH menerima satu di antara pandangan umum fraksi pada paripurna penyampaian RPAPBD di gedung Dewan, Senin (4/11).

dengan keputusan Bupati nomor 522-30/2011 tentang pembentukan tim penertiban alih fungsi lahan wilayah pesisir dan telah beberapa kali mengambil langkah serta tindakan penertiban bekerjasama dengan Penyidik PNS, Dinas Kehutanan Provsu, Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat BBKSDA SU, Polres Langkat dan Polda Sumut.

Mengenai infrastruktur jalan yang saat ini beban lalu lintas tidak sesuai lagi dengan kelas jalan, kedepan Pemkab akan programkan peningkatan kekuatan dan kelebaran kelas jalan, untuk itu diharapkannya dukungan dari DPRD. Lebih lanjut diuraikan perubahan APBD itu sendiri pengalokasian anggaran dalam APBD disamping anggaran yang sangat terbatas hanya diperuntukkan pada kegiatan yang sifatnya sangat mendesak maupun penyesuaian belanja dikarenakan terdapat kenaikan misalnya BBM.(JUL)

Pangdam I/Bukit Barisan Terima Audiensi PT PLN MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian menerima Audiensi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumut di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lt. IV Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Rabu (6/11).

Direktur Kontruksi dan Energi Baru Terbarukan Nasri Sebayang menyampaikan kedatangan Direksi PT PLN (Persero) bermaksud untuk bersilaturahmi dengan Pangdam I/BB dan bertujuan melaporkan kegiatan pelaksanaan pembangunan jaringan transmisi 275 KV Binjai – Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat yang saat ini dilaksanakan PT PLN (Persero) sebagai upaya mengatasi krisis listrik yang terjadi di Prov. Sumut.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian mengucapkan selamat datang kepada Rombongan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumut ke Makodam I/BB. Kodam I/BB siap membantu PLN sepenuhnya demi kepentingan rakyat banyak mengingat pembangunan jaringan transmisi 275 KV Binjai – Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) merupakan obyek vital, guna mengatasi krisis listrik di Prov.

Sumut.

Hadir dalam acara tersebut Sahli Pangdam I/BB Bidang Ilpengtek dan Lingkungan Hidup Kolonel Arm Felix Hutabarat, S.IP, MBA, Asrendam I/BB Letkol Chb Kushananto, S.T, Asintel Kasdam I/BB Kolonel Inf Asep Jauhari PL, Aslog Kasdam I/BB Kolonel Czi Hari Soebagijo, S.IP, M.H, Aster Kasdam I/BB Kolonel Kav Bambang Supardi., S.IP, MM, Kazidam I/BB Kolonel Czi Fathur Rochman.

Manajer Ops Kontruksi PLN UIP 2 Roberto A. Purba, General Manager PLN Wil Sumut Dyananto, General Manager PLN Pembangkit Sumut Bernadus, General Manager Induk Pembangunan 1 Didik Mardianto, Manager Proyek Jaringan Sumut Rochmad. (REL)

Pemerintah Jamin Ujian CPNS 2013 Bebas KKN BATUBARA - Sebanyak 2976 peserta pelamar umum dan 588 pegawai honorer K2 Pemkab Batubara mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan di SMAN 1, MAN, SMPN 1 Lima Puluh, SMAN I, SMKN I, SMPN I, SMK Budi Darma, SMK Amir Hamzah Air Putih- Indra

Pura, SMPN 2 Sei Balai dan perguruan daerah Sei Bejangkar, Minggu (3/11/ 2013). Dari sejumlah peserta tes tersebut, Pemkab Batubara akan menerima sebanyak 95 CPNS dari pelamar umum.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM didampingi sekdakab T.Erwin SE dan kepala

BKD Saut Siahaan SE.MM mengungkapkan usai melaksanakan pemantauan di Lima Puluh, pihaknya menjamin pelaksanaan tes CPNS di Batubara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Kami menjamin pelaksanaan test CPNS bebas KKN," Sistem penerimaan CPNS yang dikoordinir oleh Tim

Nasional Pelaksanaan Tes CPNS dan tidak boleh dicampuri siapapun. "Ujian tidak bisa ada yang mengintervensinya begitu juga siapa yang akan diterima menjadi CPNS," jelasnya.

Menurut Arya, jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Batubara saat ini memang memerlukan penambahan, untuk itu,

dirinya berharap dari tes ini akan diperoleh CPNS yang terbaik dan berkualitas.

Pada pelaksanaan tes CPNS ini, Pemkab Batubara juga berkoordinasi kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPKP, pihak kepolisian serta instansi terkait lainnya untuk kelancaran kegiatan tersebut, tandasnya. (SAREL)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

PPL Rantau Utara dan Selatan Dilantik RANTAUPRAPAT - Sebanyak 122 orang anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Se-Kecamatan Rantau Utara dan Se-Kecamatan Selatan dilantik, Jum’at 01 November 2013 di gedung KNPI Kabupaten Labuhanbatu.

Ketua Panwaslu Kecamatan menyampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah yang berbunyi jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan RI dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Se-Kecamatan Rantau Utara dan Se-Kecamatan Rantau Selatan mulai sejak 01 November 2013. PPL bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum di kelurahan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyelesaikan temuan dan Laporan serta menyampaikan temuan dan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggarahan Pemilihan Umum DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan kabupaten di Kelurahan masing-masing.

Acara ini dihadiri anggota Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Abdurrahman SE, perwakilan dari Kecamatan, Ketua KNPI Labuhanbatu Rispan SH, Dan Ramil Rantauprapat dan Muspika Kecamatan, PPK Kecamatan dan PPS serta Lurah Se-Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan. (SS)

Bupati Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Asahan KISARAN - Bupati Asahan menjawab pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Asahan terhadap nota keuangan perubahan APBD Asahan tahun 2013 dalam rapat sidang paripurna DPRD, Rabu, 23 Oktober 2013.

Jawab Bupati Asahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menjawab pandangan umum delapan fraksi. Diantaranya bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, social, bidang koperasi, dan beberapa persoalan lain yang terkait dengan pengunaan anggran ditahun 2013.

Wakil Bupati menjelaskan pemandangan umum delapan fraksi, seperti Farksi Golkar yang mempetanyakan tentang penghapusan pengadaan pertapakan beberapa sekolah yang merupakan upaya untuk memperluas akses pendidikan.

Bahwa berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaanya dilakukan oleh panitia/tim lintas sektoral mulai tingkat Provinsi/Kabupaten dan BPN yang membutuhkan waktu yang reatif panjang.

Pemkab Asahan memandang bahwa kegiatan tersebut tidak akan mungkin dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2013.

Kemudian, Wakil Bupati juga menjelaskan tanggapan Farksi PAN tentang bantuan hibah pada APBD 2013 masih banyak yang belum terealisasi. Dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena keterlambatan beberapa pemohon dalam menyampaikan proposal pencairan ke pihak DPPKA dan pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan hal ini tidak akan terulang lagi.

Selanjutnya, satu persatu Wakil Bupati Asahan menjelaskan tanggapan pandangan umum fraksi DPRD Asahan. ( IN)

SUMUT

PT.PSU Diduga Kuasai Lahan Masyarakat 1.800 H PANYABUNGAN - Kisruh antara Masyarakat empat Desa Kec.Batang Natal Kab.Madina dengan PT. Perkebunan Sumatera Utara ( PT.PSU ) semakin memanas hal ini di buktikan, kekecewaan masyarakat terhadap PT.PSU yang tampa izin telah menggarap lahan masyarakat bahkan sebagian lahan tersebut telah di tanami sawit jum,at ( 08/11).

Kita meminta pemerintah dapat membantu masyarakat karena lahan yang di miliki oleh masyarakat empat Desa yakni Desa Muara Parlampungan, Rantobi, Hadangkahan dan desa Aek Manggis, telah digarap oleh Perusahaan PT.PSU dan lahan masyarakat tersebut saat sudah memiliki Sertifikat, dan yang menjadi pertanyaan mengapa bisa PT.PSU mengkelola lahan tersebut tampa seizin dari masyarakat.

Salah satu tokoh masyarakat, M.Tohir dari Desa Hadangkahan

Terlihat dalam photo lahan masyarakat Desa Muara Parlampungan, Rantobi, Aek Manggis, dan Hadangkahan yang sudah gundul yang diduga kuat telah digarap PT.PSU. mengakui bangwa lahan tersebut telah di tentukan sebelumnya tapal batas antara Masyarakat Batang Natal dengan Lingga Bayu yang berpatokan pada Tor Sidinding Ari dan saat ini di lapangan bahwa PT.PSU telah melewati batas tersebut tampa ada pemberitahuan terhadap masyarakat dan PT.PSU tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan lahan yang

saat ini sebagian telah di tanami oleh PT.PSU. Kita sangat berharap agar Pemerintah dapat menperjuangkan yang seharusnya menjadi hak masyarakat karena lahan tersebut telah memiliki sertifikat, dan kami menilai bahwa lahan tersebut akan di kuasai oleh PT.PSU, tujuan kami mendatangkan kembali Badan Pertanahan Nasional agar dapat

nantinya menentukan mana sebenarnya Lahan yang menjadi HGU dari PT.PSU dan Mana lahan masyarakat.

Lanjut” masyarakat dalam hal ini akan terus menperjuangkan lahan tersebut, karena telah menjadi milik masyarakat,agar nantinya dapat di kelola oleh masyarakat dan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di empat desa, nah kalau di kuasai oleh Perusahaan tampa ada sosialisasi kepada masyarakat, kami menentang untuk mempertahankan hak kami dan sebelum persoalan ini selesai masyarakat tidak akan membiarkan PT.PSU untuk beraktivitas di lahan tersebut ungkap Tohir.

Di katakanya kalu di perkirakan sudah 1.800 Hektar Lahan yang bersertifikat milik masyarakat yang di buka oleh PT.PSU lalu bagaimana nantinya nasib masyarakat di empat desa ini kalau pemerintah tidak membantu masyarakat dan kita berharap pemerintah secepatnya dapat menyelesaikan persoalan ini agar tidak menjadi keributan antara Masyarakat dengan PT. PSU katanya. (TH)

DPRD Kecewa : Mayoritas Proyek Pemerintah di Tanjungbalai tidak Dilengkapi IMB TANJUNGBALAI-Mayoritas proyek pemerintah di Kota Tanjungbalai dipastikan tidak memiliki IMB. Hal ini sesuai temuan kalangan anggota DPRD, dan fakta yang ada di lapangan. Ironisnya, Satpol PP sebagai penegak perda, tampaknya tutup mata dengan kondisi ini.

Kondisi ini, tak ayal membuat warga menilai Penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjung Balai masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Dengan kata lain, hanya ber-

laku kepada masyarakat umum.

“Seharusnya, setiap kegiatan pembangunan milik pemerintah harus mematuhi ketentuan yang berlaku termasuk membayar IMB. Untuk itu, kita minta kepada Walikota agar menindak tegas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di jajaran Pemko Tanjung Balai yang tidak mendukung penegakan Perda tentang IMB tersebut,” ujar Hakim Tjoa Kien Lie, anggota DPRD Tanjungbalai, Rabu (6/11).

Menurut Hakim Tjoa Kien Lie, maraknya bangunan milik

pemerintah yang tidak memiliki IMB tersebut, murni kelalaian dari masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran. Jika SKPD tegas kepada setiap kontraktor yang mengerjakan kegiatan pemerintah, tidak mungkin kontraktor berani mengerjakannya tanpa ada IMB dari instansi terkait.

Keterangan lain yang diperoleh dari kalangan kontraktor Tanjungbalai mengatakan, selaku pelaksana proyek pembangunan milik pemerintah, pihaknya tidak akan berani tidak mengurus IMB jika hal itu menjadi

keharusan. Akan tetapi, karena SKPD pegguna anggaran tidak pernah mempersoalkan IMB tersebut, maka pihak kontraktor juga tidak mempersiapkannya.

“Jadi, pengajuan IMB itu tergantung pada pihak SKPD selaku pengguna anggaran karena merekalah yang menentukan segala persyaratan untuk dapat melaksanakan pekerjaan.Kita sifatnya hanya menuruti persyaratan saja,"kata seorang kontraktor yang akrab disapa Indra Wawa saat ditemui diDinas Pendidikan hari Rabu.(HER)

Pangdam I Bukit Barisan Apresiasi Pemilukada Langkat STABAT - Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Burhanuddin Siagian apresiasi pelaksanaan Pemilukada Bupati Langkat yang berlangsung damai dan kondusif tanpa ada gesekan berarti yang terjadi di masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat singgah di Rumah Dinas Bupati Langkat Stabat, Kamis, (7/11) pada rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah tanah kelahiran Pahlawan Nasional Raja penyair Pujangga baru T. Amir Hamzah tersebut.

Ucapan selamat juga dihaturkan Jenderal bintang dua itu kepada Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH yang notabene sebagai calon incumbent peraih suara terbanyak pada pesta demokrasi Langkat 23 Oktober lalu.

“Prestasi yang layak kita acungkan jempol karena Pemilukada Langkat berlangsung aman” ujar Pangdam Burhanuddin seraya ucapkan selamat kepada HNS karena kembali dipercaya masyarakat mengemban amanah lima tahun kedepan dengan perolehan suara yang fantastis.

AKRAB - Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Burhanuddin Siagian dan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH berbincang akrab pada kunjungan kerjanya di Rumah Dinas Bupati, Kamis, (7/11).

Perolehan suara yang besar menurut Pangdam membuktikan bahwa tingkat kepercayaan dan keinginan masyarakat kepada HNS untuk terus melanjutkan kepemimpinan membangun Langkat lebih baik kedepan sangat tinggi.

Pangdam yang hadir didampingi Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Tri Saktiyono juga tawarkan kerja sama kepada Pemkab. Langkat apabila mem-

butuhkan tambahan tenaga dalam hal pembinaan dan pembangunan di masyarakat.

Sementara Bupati HNS utarakan, kondusifitas proses Pemilukada Langkat tidak terlepas dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal berdemokrasi, selain tentunya berkat pengamanan yang dilakukan jajaran TNI dan Polri serta seluruh element masyarakat terkait yang mampu bekerjasama menjaga

kondusifitas daerah.

“Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan Pak Jenderal dan perhatiannya yang tinggi terhadap daerah kami ini” singkat Bupati Langkat itu.

Ke depan, Bupati pilihan rakyat itu berharap Pangdam beserta jajarannya terus berikan perhatian terhadap Langkat dan membantu tetap terjaganya stabilitas Keamanan dan ketertiban masyarakat. (REL)

219 Honorer K2 Tebingtinggi Ikuti Ujian CPNS TEBING TINGGI - Sebanyak 219 tenaga honorer K-2 Pemerintah Kota Tebingtinggi yang memenuhi persyaratan sesuai Ka BKN No.K.26-30/VI46-1/99 mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Minggu (3/ 11) di gedung SMK Negeri 2 Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi.

Pelaksanaan ujian CPNS yang dikawal ketat petugas Polres Tebingtinggi itu ditinjau langsung Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan dan Kabid Bimtek BKN Kanref VI Subekti Agus Irianto, Uditor BKP Holidawati dan Safari Harahap mewakili BKD Provsu.

Ketua pantia pelaksana yang juga Sekdako Tebingtinggi H Johan Samose Harahap mengatakan, jumlah peserta tenaga honorer K-2 Pemerintah Kota Tebingtinggi yang mengikuti ujian CPNS berjumlah 219 oran terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan tenaga teknis.

Sedangkan jumlah petugas pengawas yang mengawasi ujian CPNS sebanyak 26 rang

dengan masing-masing ruang ujian diawasi oleh dua orang pengawas. “Lembar jawaban komputer hasil ujian CPNS kita antarkan langsung kepada pantia seleksi nasional di Jakarta”,

terang Johan Samose.

Setelah pelaksanaan ujian dilakukan pemusnahan atau pembakaran naskah soal ujian CPNS dilingkungan SMKN 2 dan diturut dihadiri Waka Polres

Tebingtinggi, Sekdako H Johan Samose Harahap, Kepala BKPP Erwin Suheri, Perwakilan BPKP, Perwakilam Kanreg VI BKN Medan dan perwakilan BKD Provsu. (RS)

TINJAU - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM meninjau pelaksanaan ujian CPNS di SMKN 2 Jalan Gunun Lauser Tebingtinggi.

Sebanyak 219 tenaga honorer K-2 di kota itu mengikuti ujian seleksi CPNS”.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM saat menyampaikan arahan dan bimbingannya kepada para staf. (sarel)

Arya Berikan Bantuan Kepada Lansia BATUBARA - Sudah bukan saatnya lanjut usia (lansia) harus berpangku tangan dan memanjakan diri duduk manis di rumah, dengan berpangku tangan dan duduk manis menjadikan mereka ketergantungan dalam berhidupan. Ini harus dihindari dan mulailah hidup baru dengan berbagai aktifitas.

Lihat saja, sebanyak 150 orang lanjut usia produktif di Pagurawan, tersenyum lebar dan bahagia. Pasalnya mereka mendapat bantuan alat-alat penunjang aktifitas sehari-hari. Ada 48 ibu lanjut usia yang mendapat paket barang alat dapur, terdiri dari blender, mixer, wajan, panci, kompor gas, selang tabung, tabung gas dll. Sementara dua orang bapak juga mendapat paket alat tukang yang terdiri dari bor listrik dan mesin plaher. Bantuan tersebut di serahkan langsung oleh Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM Bupati Batubara memberikan semangat bahwa lansia jangan menjadikan beban kepada anak atau orang lain, lansia jangan menjadi permasalahan di tengah masyarakat, atau terkadang lansia di titipkan di panti-panti asuhan. Semua itu harus di rubah, semua itu sudah tidak zamannya lagi.

Jadi lansia harus berani tampil beda dengan terus berproduktif dan menghasilkan.

Sehingga di harapkan mampu menambah penghasilan keluarga.

Saya berharap bantuan paket alat dapur dan alat tukang ini bisa di manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kemandirian usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga. Pemerintah Kabupaten Batubara telah berbuat banyak dalam membantu, namun kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik, terlebih bagi masyarakat yang lanjut usia (lansia) baik kesehatan maupun bantuan sosial lainnya, dan paket alat tukang.

Semoga dengan paket tersebut bisa di manfaatkan untuk kemandirian mereka dalam usaha dan di harapkan bisa menambah pendapatan keluarga. Bantuan paket alat dapur ini diberikan kepada warung kopi dan penjual gorengan, sesuai kebutuhan. ”Alat tukang diberikan kepada mereka yang setiap harinya beraktifitas sebagai tukang,” pungkasnya. (SAREL).

Sektor Tenaga Kerja di Medan Masih Jadi Persoalan MEDAN - Sektor tenaga kerja terus menjadi persoalan di Kota Medan. Pasalnya, kasus-kasus yang menyangkut tenaga kerja masih mendominasi laporan yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui komisi terkait. Tercatat, hingga Oktober 2013 ada sekitar 40 kasus menyangkut tenaga kerja yang masuk dan ditangani Komisi B DPRD Kota Medan.

“Terus terang, sepanjang 2013 ini persoalan tenaga kerja di Kota Medan sangat memprihatinkan,” sebut Sekretaris Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH, Minggu, menjawab kondisi tenaga kerja di Kota Medan.

Persoalan ini, kata Bahrumsyah, merupakan masalah serius karena menyangkut pelanggaran upah, Jamsostek, PHK serta izin operasional perusahaan tempat karyawan bekerja.

“Semua ini sering dilanggar seperti upah yang tidak layak, tidak didaftarkan di Jamsostek dan Disosnaker hingga PHK sepihak,” katanya.

Bahkan, sebut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tenaga kerja dengan perusahaan diluar lembaga dewan menyangkut persoalan di atas cenderung berpihak kepada perusahaan.

“Ini lebih banyak merugikan tenaga kerja.

Ironisnya, mediasi itu sering “main belakang”.

Artinya, tidak pernah diketahui oleh oknum Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker, red). Padahal, yang menandatangani akta mediasi itu beliau (Kadis-red),” sebutnya.

Selain itu, sambung anggota DPRD dari Dapil V ini, banyak juga perusahaan yang tidak melaporkan tenaga kerjanya ke Disosnaker.

“Apakah itu tenaga kerja PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu) ataupun tenaga outsourching. Seperti PT Bata yang akan kita tangani, itu tidak terdaftar di Disosnaker,” katanya.(STR)

10

KPK POS E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

97 Persen Remaja Pernah Nonton Video Porno JAKARTA - Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 12 kota besar di seluruh Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan sekitar 97 persen dari 4.500 anak usia remaja mengaku pernah menonton video porno.

"Itu merupakan salah satu contoh data riset kami," ujar Ketua Komnas PA, Seto Mulyadi, Jumat. Seto mengatakan, kesulitan untuk melakukan pendalaman riset untuk perilaku seksual para remaja, termasuk dugaan adanya kasus kejahatan seksual dalam jaringan secara masif, seperti yang terjadi di Filipina.

Komnas PA mengatakan, masih dalam persiapan untuk melakukan riset soal kejahatan ataupun perilaku seksual remaja di internet. "Selama ini belum ada riset khusus soal kejahatan seksual secara online.Yang ada hanyalah jumlah kejahatan terhadap anak di internet," kata Seto.

Kejahatan terhadap anak

di internet, lanjut Seto, meliputi cyberbullying dan juga perdagangan anak. "Kami butuh waktu dan sumber daya lebih banyak untuk fokus pada hal ini," ujarnya.

Sementara Sekertaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyatakan Kepolisian belum serius menangani kejahatan cyber pada anak.

Polisi, katanya, selama ini tidak menangani jenis kejahatan itu melalui unit khusus cyber crime. "Hanya ditangani melalui unit perlindungan anak dan perempuan," katanya.

Padahal, sebut Arist, kejahatan di dunia maya jelasjelas membutuhkan perhatian khusus dari kepolisian. "Selama ini tidak ada kasus kejahatan seksual pada anak melalui internet yang ditangani oleh unit khusus," ujar Arist.Arist menilai, penanganan atas laporan semacam itu belum maksimal. "Ada kesan tidak ditangani secara serius," katanya. (IN)

Setiap Bulan, 19 Orang Medan Tewas di Jalan Raya MEDAN - Kecelakaan lalu lintas di Kota Medan tergolong cukup tinggi pada tahun 2013 ini. Dari data yang diterima, sampai November lalu, terjadi 1.157 kecelakaan. Dari jumlah itu, 217 diantaranya meninggal dunia atau jika dirata-ratakan ada 19 orang meninggal dunia di jalan.

Dilaporkan, dari data kecelakaan tersebut, yang mengalami luka berat sebanyak 550 dan luka ringan 610.

Sementara kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Rp2 miliar lebih.

Demikian disampaikan Kapolresta Medan, Nico Afinta saat menghadiri acara Bikers Peduli dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-4 Medan Tiger Brotherhood (MTB) di Lapangan Sejati Pangkalan Mansyur Medan, Sabtu.

"Untuk itu perlu dilakukan pencegahan sejak dini. Saya berharap agar MTB dapat merangkul para bikers lainnya, sehingga sama-sama tertib di jalan raya dan selalu

mematuhi peraturan lalu lintas," ujar Kapolres yang saat itu dikukuhkan sebagai Bapak Bikers Medan.

Selanjutnya, kata Nico, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polresta Medan bekerjasama dengan Pemko Medan akan menggelar serangkaian kegiatan dengan melibatkkan perkumpulan-perkumpulan sepeda motor yang ada.

Jika upaya ini berhasil, maka kota-kota lainnya di Indonesia akan mengikut apa yang telah dilakukan di Medan. Apalagi, ungkapnya, Kota Medan telah berhasil mendapatkan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN). Tentunya keberhasilan itu harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Walau diakuinya masih ada kekurangan yang ditemukan di bidang perlalulintasan ini namun banyak kemajuankemajuan yang telah diperoleh. Karenanya, dia mengajak semua untuk selalu tertib di jalan raya dan mematuhi peraturan yang ada. (FR)

Ngeri, Pungli Merebak Dimana-mana MEDAN - Pungutan liar (pungli) menggila di berbagai sektor di negeri ini.

Pungli terjadi mulai dari pengurusan akte kelahiran, pengurusan IMB, ijin Amdal di BPLHD, dokumen Imigrasi, di lembaga pemasyarakatan, pengurusan Kir angkutan umum, pengurusan SIM, STNK, dan BPKB, sampai pengurusan ijin pemakaman.

"Nilai pungli di masingmasing institusi bisa mencapai puluhan miliar rupiah perhari," ujar Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, dalam keterangan persnya, Minggu (10/11).

Ombudsman misalnya, menemukan pungli di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabodetabek antara Rp30 juta sampai Rp50

juta untuk satu surat Amdal. ICW Kepri menemukan, satu TKI dipungut Rp150 ribu saat melintas Batam Center dan setiap hari ada 500 TKI yang melintas. Artinya terjadi pungli Rp75 miliar perhari.

Dalam pengurusan KIR resminya Rp87 ribu tapi nyatanya masyarakat harus membayar Rp300 ribu.

Begitu juga dalam pengurusan SIM, resminya hanya Rp110 ribu tapi faktanya masyarakat dipersulit dengan berbagai cara hingga akhirnya terpaksa membayar antara Rp500 ribu sampai Rp600 ribu untuk mendapatkan SIM. "Praktek pungli ini perlu segera diberantas karena tak kalah ganasnya dengan aksi korupsi pejabat pemerintah," demikian Neta. (IN/BBS)

SUMUT

Sindikat Curanmor Eko Tergolong Sadis

3,8 Persen Penduduk Sumut Pecandu Narkoba TANJUNGBALAI - Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Kombes Pol Rudy Tranggono, mengatakan sebanyak 3,8 persen dari sekitar 14 juta jiwa penduduk Sumut adalah pecandu narkoba.

“Jumlah pecandu narkoba di Sumut tergolong cukup tinggi, atau diatas angka rata-rata nasional sebesar 2,8 persen,” kata Rudy Tranggono, Kamis, di Tanjung Balai.

Rudy menyebutkan, pengguna narkoba di Sumut saat ini dominan berusia antara 18 tahun hingga 35 tahun.

“Sebagian besar pengguna “barang haram” tersebut terdiri dari kelompok pekerja mulai dari buruh, petani, nelayan, serta pekerja swasta dan pegawai pemerintah,” katanya.

Untuk menjadikan Sumut bebas narkoba, sebut Rudy, mutlak dibutuhkan upaya konkret pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan melibatkan semua unsur.

“Tidak hanya BNN, polisi dan aparat terkait lainnya, semua lapisan masyarakat juga harus bahu-membahu menolak narkoba,” ujar Rudy.

Rudy menambahkan, dari 500 kabupten/kota lebih di Indonesia, sebanyak 100 BNNK telah dibentuk, salah satunya di Kota Tanjung Balai. Berdasarkan hasil survei BNN, kata Rudy, Kota Tanjung Balai yang secara geografis berada di ujung pantai timur Sumut diperkirakan menjadi lahan empuk masuknya narkoba dari luar negeri.

“Di Sumatera Utara, Tanah Karo dan Binjai adalah daerah rawan peredaran narkoba, sedangkan Tanjung Balai merupakan “pintu gerbang” penyelundupan narkoba dari kawasan Asia, dian-

taranya dari Malaysia dan Thailand,” ucap Rudy.

Kondisi tersebut terjadi, menurut Rudy, karena sebagian masyarakat menganggap bisnis narkoba sangat menggiurkan dan menjanjikan untung relatif besar.

Apabila tidak ditangani secara serius, katanya, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman bagi generasi muda, termasuk di Sumut.

“Untuk lepas dari pengaruh buruk dan menuju Indo-

nesia bebas narkoba tahun 2015, BNNK, Pemda dan seluruh masyarakat harus bersatu melaksanakan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN,” ujar Rudy.(AN/FR)

Bawa Sabu, Perempuan Asal Indonesia Ditangkap di Malaysia KUALA LUMPUR - Kasus hukum kembali menimpa warga negera Indonesia di Malaysia. Diberitakan media Malaysia, seorang WNI perempuan ditangkap polisi Malaysia karena kedapatan akan menyelundupkan sabu 1,7 Kg di bandara Antarbangsa Pulau Pinang Malaysia, Rabu (6/11). Narkoba yang diselundupkan seberat 1,7 kg diperkirakan senilai 360.000 ringgit (Rp1,2 miliar).

WNI yang belum diketahui identitasnya ini diperkirakan berumur 38 tahun diduga merupakan kurir jaringan sindikat narkoba Internasional.

Dari pengakuannya aparat berwenang Malaysia mengatakan, pelaku diupah 1.600 ringgit (sekitar Rp5,3 juta) oleh sindikat penyelundup. Diakuinya uang upah penyeludupan itu digunakan membiayai hidup keluarga.

Kepala Kepolisian Daerah Baratdaya, Superintendan Mohd Hatta Mohd Zain kepada Media Malaysia menjelaskan, tersangka ditahan pukul 19.40 waktu setempat oleh petugas yang mencurigai gerak-geriknya.

"Ketika itu tersangka menarik koper pakaian abu-abu dan sedang keluar dari ruang pemeriksaan. Polisi yang menduga wanita itu coba menyelundupkan narkoba kemudian menahan dia untuk pemeriksaan lanjut," jelasnya.

Aparat berwenang Malaysia menduga Sabu tersebut dipasok dari Guangzhou, China.

"Tersangka menaiki penerbangan dari negaranya dan dipercayai mengambil pasok narkoba dari Guangzhou, China, sebelum mengambil penerbangan dari Hong Kong ke Malaysia," jelasnya.(IN)

Ditodong Klewang, Pedagang Ayam Pilih Motor Melayang

75.000 Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen JAKARTA - Keterlambatan pemerintah menangani pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen di Arab Saudi patut disesalkan.

Keterlambatan ini membuat banyak diantara mereka ditangkap dan ditahan di rumah tahanan imigrasi (tarhil). Padahal, informasi dan data mengenai jumlah pekerja migran tidak berdokumen sudah diketahui jauh-jauh hari.

Demikian disampaikan Komnas Perempuan dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu malam. "Sejak 4 November 2013, sehari setelah program Amnesti berakhir, razia dan penangkapan terhadap pekerja migran tidak berdokumen sudah dilakukan. Ribuan pekerja asing tidak berdokumen beserta anggota keluarganya, termasuk dari Indonesia, terjaring razia tersebut," demikian tertulis dalam keterangan yang ditandatangani Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah.

Menurutnya, berdasarkan data dari dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, jumlah pekerja migran atau WNI tidak berdokumen yang menyele-

Ketua Komnas Perempuan, YUNIYANTI CHUZAIFAH

saikan program amnesti sebanyak 95.262 orang. Sebanyak 15.571 orang mendapat dokumen resmi untuk bekerja kembali di Arab Saudi.

Sedangkan 6.035 orang mendapatkan exit permit untuk kembali ke tanah air.

Diperkirakan masih ada sekitar 75.000 orang pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang berstatus tidak berdokumen. Dari informasi dan laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan mengenai proses pengurusan amnesti ini, hambatan yang dialami oleh pekerja migran untuk mengurus amnesti antara lain

akses layanan yang sulit dijangkau oleh pekerja migran dan pelayananan di KJRI yang kurang optimal.

"Komnas Perempuan menerima informasi bahwa layanan pembuatan dokumen hanya terpusat di KJRI," ujarnya lagi.

Padahal pekerja migran Indonesia tersebar di banyak wilayah di Arab Saudi.

Meskipun demikian animo pekerja migran untuk mengurus dokumen masih sangat tinggi, sayangnya tidak diimbangi dengan pelayanan yang optimal. Baik dalam hal rekam data dokumen pribadi lama yang akan

MEDAN - Unit kejahatan dan kekerasan (Jatanras) Polresta Medan terpaksa menembak dua pelaku pencurian sepeda motor karena melakukan perlawanan, Jumat (8/11/ 2013) sore. Dua pelaku ini dikenal sadis bila beraksi.

Kedua pelaku Eko Syahputra (25) warga Jalan Binjai Km 12,5, sebagai otak pelaku dan Hedi Kritanto (23), warga Jalan Karya IV Helvetia.

Keduanya diamankan di kediamannya masing-masing.

Dari tangan pelaku turut diamankan 3 unit sepeda motor, senjata api jenis Airsoftgun, sabu-sabu, uang Rp1 juta hasil penjualan sepeda motor dan alat hisab sabu.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak didampingi Kanit Jahtanaras AKP Antoni Simamora mengatakan, dalam melakukan aksinya, pelaku dikenal sadis.

"Seorang Satpam komplek di Brayan pernah menjadi korban kebrutalan pelaku.

Pelaku menembak mata satpam itu dengan airsoft gun hingga mengalami kebutaan," ujarnya Jumat malam.

Dikatakannya, senjata api airsoft gun yang digunakan telah dimodifikasi pelaku, sehingga memiliki daya ledak tinggi.

"Mereka beraksi di Jalan Dr Mansyur, Kapten Sumarsono, Tuntungan, Kampus USU. Kedua tersangka ini DPO polisi, laporannya sudah ada lima. tiga di Polsek Sunggal, Polsek Helvetia, dan Polsek Medan Baru dan dua di Unit Ranmor Polresta Medan." ujarnya. (MBC)

digunakan dalam pengurusan dokumen baru, maupun pendampingan di lapangan saat berurusan dengan otoritas Saudi Arabia.

Komnas Perempuan juga mengatakan, dalam situasi darurat seperti saat ini, pemerintah Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan kebijakan dari otoritas Saudi Arabia yang akan mendeportasi pekerja migran tidak berdokumen. Harus ada langkah-langkah konkret penyelamatan dan penyediaan layanan untuk menyelamatkan dan memulangkan pekerja tidak berdokumen dari Saudi Arabia.(SF)

MEDAN - Pilih harta atau nyawa? Ini bukan sebuah permainan karena fakta itulah yang dihadapkan kepada Erwin Effendi (38), warga Jalan Kawat III, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli.

Pria kesehariannya bekerja sebagai tukang ayam potong di Pasar Pulo Brayan ini harus merelakan sepeda motor Honda CB 150 R BK 6379 ADP miliknya diambil kawanan perampok, Kamis.

Saat membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan, dirinya menceritakan, kejadian ini bermula saat dirinya hendak pergi ke pasar Pulo Brayan untuk melakukan aktivitas berdagang setiap harinya.

Saat berada di Jalan Kl Yos Sudarso KM 6,5 Kecamatan Medan Deli, dirinya dipepet 6 orang kawanan perampok yang menggunakan 3 sepeda motor. Salah seorang dari pelaku langsung mengeluarkan klewang dan mengarahkannya keleher korban. "Pas pelaku keluarkan klewang saya ketakutan bang. Ya saya kasih aja sepeda motor saya yang mereka minta daripada nyawa saya melayang," ujarnya.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Kusnadi mengatakan, telah menerima laporan korban dan akan menyelidikinya. (MBC)

Perampokan Pistol Paku Tren Kejahatan di Medan MEDAN - Aksi perampokan dengan menggunakan pistol paku (stanley), menjadi tren kejahatan di Medan beberapa waktu belakangan. Modus yang digunakan adalah dengan menembakkan ban korbannya hingga kempes. Begitu korbannya lengah, pelaku bebas beraksi.

Tentu masyarakat masih ingat dengan kasus yang menimpa Mili Saraswati Amat Sastro (60), di Jalan Jemadi Gang Kelapa Dua, Medan Timur, medio Oktober lalu.

Alhasil, korban terpaksa merugi belasan juta karena kehilangan tas berisi uang jutaan rupiah, kartu ATM, kartu kredit.

Selain itu, Direktur Utama PT Centrindo Palmax, Indra Lautan alias A Hok (50), awal November lalu juga menjadi korban saat melintas di Jalan Yos Sudarso, Glugur Medan. Tak ayal, dia kehilangan Rp50 juta dari aksi kejahatan dengan pistol paku itu.

Kisah Irul Kinamad (32), mungkin bisa jadi pengalaman bagi pengemudi mobil yang tiba-tiba merasakan bannya kempes di tengah jalan. Karena dengan kehatihatiannya, Irul terhindar dari aksi kejahatan itu. Pengalaman ini disampaikannya saat ban mobil yang dikendarainya mengalami 2

kali ban kempes di kawasan Jalan Abdul Haris Nasution, Medan.

Mengetahui bannya kempes, dia tidak buru-buru menghentikan kendaraannya dan baru berhenti di tempat bengkel tempel ban yang sedang ramai.

Irul mengisahkan, ban mobil jenis Avanza yang dikemudikannya saat itu mengalami ban kempes hanya berjarak sekitar 20 meter dari lampu merah di persimpangan Jalan AH NasutionJalan Karya Wisata.

"Jadi saya menduga, pelaku menembakkan pakunya saat mobil saya berhenti di lampu merah,"

ujarnya seperti dikutip Medan Bagus.Com, Sabtu.

Dugaan kesengajaan dalam peristiwa tersebut semakin menguat, karena dalam dua peristiwa itu, ban mobil yang menjadi sasaran selalu yang berada di sisi yang sama, yakni ban belakang sebelah kiri. "Mungkin karena sisi tersebut agak jarang diperhatikan pengemudi ketika lampu merah," sebut warga Jalan Yos Sudarso tersebut.

Anehnya lagi, dalam 2 peristiwa berbeda tersebut, paku yang digunakan pelaku memiliki bentuk yang sama. "Pakunya sepertinya dirancang khusus, pada

bagian tengah paku ada lobang sehingga ban yang terkena akan langsung kempes hanya dalam jarak puluhan meter," katanya.

Irul berharap, kondisi seperti ini menjadi perhatian dari aparat kepolisian. Sebab, tidak tertutup kemungkinan warga lainnya khususnya pengendara yang menyetir sendirian akan menjadi korban.

"Kalau bisa hal yang seperti ini langsung mendapat atensi dari kepolisianlah," ungkapnya.

Maraknya aksi kejahatan dengan pistol paku ini tentu menambah daftar panjang pekerjaan rumah Kapolresta Medan, Nico

Afinta. Masalahnya, baru empat bulan menjabat, aksi kejahatan khususnya perampokan makin merajalela saja di Medan.

Mulai dari perampokan 4 toko emas, pembobolan beberapa ATM, aksi brutal geng motor serta puluhan kasus penjambretan, termasuk yang menewaskan pasangan suami istri di Delitua barubaru ini, adalah sebagian kecil bukti.

Ironisnya, belum juga terungkap kasus yang menggemparkan itu, polisi kembali disuguhi Pekerjaan Rumah (PR) baru, perampokan dengan pistol paku. (FR)

11

KPK POS E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Narkoba di Lapas Lhokseumawe LHOKSEUMAWE Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, Aceh mendadak geger. Pasalnya, lokasi penjara tersebut disidak oleh petugas gabungan. Hasilnya, ditemukan paket sabu dan ganja serta puluhan handphone dari kamar-kamar penghuni Lapas.

Sidak digelar oleh puluhan personil gabungan dari jajaran Lapas, Polres Lhokseumawe dan Kodim 0103 Aceh Utara ini, Rabu pekan lalu pukul 10.30 WIB hingga pukul 13.30 WIB. Pantauan wartawan, seluruh penghuni lapas satu per satu diperiksa secara ketat oleh petugas gabungan. Setelah dilakukan pemeriksaan napi, petugas menggeledah setiap sudut ruang dari kamar penghuni tersebut.

Petugas mengamankan satu paket sabu ukuran kecil, 2 plastik kosong pa-

RAZIA - Petugas gabungan memeriksa nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Lhokseumawe. (KPK POS/YAN) ket sabu, 17 paket ganja, 4 bungkus kertas linting ganja, 30 buah handphone, 6 buah gunting serta sejumlah alat masak.

Uniknya, petugas terpaksa menggali tanah untuk

menemukan sejumlah handphone yang ditanam oleh napi. Ada petugas lapas wanita terlihat marah-marah kepada napi perempuan yang saat digeledah tidak mengaku memakai handphone. Pa-

dahal, napi perempuan itu terbukti menitipkan handphonenya dengan petugas tamping sebelumnya.

Kalapas Kelas IIA Lhokseumawe, Muhammad Drais Sidik, akan lebih memper-

ketat penjagaan termasuk para pengunjung yang datang. Pihaknya akan terus melakukan penyelidikan seputar kepemilikan sabu dan ganja tersebut.

"Temuan paket narkoba ini menjadi perhatian serius kita. Selain melakukan penyelidikan, saya juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada warga binaan apabila terbukti terlibat dalarn peredaran narkoba di Lapas," kata Kalapas Drais Sidik.

Ia menambahkan, sidak ini dilakukan sesuai dengan instruksi Kemenkum HAM guna memberan¬tas peredaran narkoba dan senjata tajam di kalangan 395 warga binaan lapas.

"Tentunya sidak ini akan terus kita intensifkan sampai benar-benar di lapas kelas IIA Lhokseumawe bebas dari handphone, narkoba dan senjata tajam," ujarnya.

Sementara itu, barang bukti tersebut masih diamankan di Lapas guna penyelidikan lebih lanjut. (YANTO)

Spesialis Pencuri Kotak Amal Mesjid di Ringkus Warga LANGSA - Warga di Gampong Teugoh Kecamatan Langsa Kota sangat dikejutkan tertangkapnya seorang spesialis pencuri kotak amal mesjid di kampung mereka. Sedangkan seorang lagi dapat melarikan diri dari kepungan warga. Dalam sekejap halaman mesjid di penuhi warga yang ingin melihat pelaku pencurian.

Ada sebagian warga yang tanpa sungkan-sungkan memberikan hadiah ke wajah pelaku berupa tonjokan dan pukulan, malah ada yang ingin berbuat lebih fatal lagi.

Namun dapat di redam oleh salah seorang anggota Polres langsa yang kebetulan berada di TKP (tempat kejadian perkara) tepatnya pukul 03. WIB, Jum’at.

Menurut warga, pencuri ini sudah beberapa kali me-

KOTAK AMAL - Beberapa warga sedang melihat kotak amal yang sudah dibobol maling.

(KPK POS/DOK)

lakukan pencurian. Malah mereka tergolong sangat berani, karena beberapa waktu lalu saat ditangkap melakukan perlawanan sehingga dapat lolos. Berbekal

pengalaman yang lalu dan keberanian yang ada, kedua pencuri ini ingin mengulang kembali aksi mereka. Tepatnya pukul 03 Wib mereka langsung mencongkel bran-

kas kotak amal dengan linggis hingga terbuka. Namun beberapa warga mengetahui dan langsung menghubungi warga lain untuk mengepung pelaku.

Saat dilakukan pengepungan, seorang pelaku dapat meloloskan diri sedangkan seorang lagi dapat ditangkap. Beberapa warga menginterogasi pelaku tidak memperoleh data diri pelaku karena tidak ada tanda pengenal diri. Akibat kekesalan tersebut beberapa warga naik pitam dan langsung menghadiahi pelaku dengan tonjokan di wajahnya.

Sebelum kejadian fatal menimpa pelaku akibat warga terus memberikan buah bangkahulu (bogem) kepada pelaku, salah seorang anggota Polres Langsa langsung mengamankan pelaku ke

Kantor polres Langsa dan untuk di periksa secara intensif.

Ketika wartawan menghubungi Kasat Reskrim AKP Firdaus Langsa, Jum’at, untuk memperoleh keterangan melalui seluler tidak dapat dihubungi karena berada di luar jangkauan (daerah).

Diperkirakan kerugian mencapai Rp500.000 rupiah.

Warga sangat berharap kepada aparat kepolisian agar dengan segera menggulung spesialis pencurian kotak amal karena hal ini bukan saja terjadi di kampung Tengoh saja tetapi sudah beberapa Mesjid di gasak kotak amalnya oleh mereka dengan sukses. Di duga pencurian Kotak amal mesjid di Kota langsa sudah terorganisasi dengan baik alias mafia khusus .(BSO)

Polres Langsa Adakan Kegiatan “Saweu Sikula” di MTsN Manyak Payed ACEH TAMIANG - Penyalahgunaan Narkoba yang sudah merambat kesegala lapisan masyarakat bahkan pelajar patut dicegah, terutama bagi siswa/i yang sangat rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan bagi pelajar tentang bahaya narkoba, merupakan salah satu kegiatan Kepolisian dalam rangka memberikan kesadaran bagi siswa/i atau pelajar betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba, selain dapat membawa kerugian pemakai juga dapat merugikan orang lain.

Kegiatan “Saweu Sikula” yang diadakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang oleh Polres Langsa, Senin, disalah satu ruang belajar di hadiri 100 siswa/i.

Dalam kegiatan tersebut siswa/i diberikan materi ten-

SAWEU SIKULA - Siswa sedang menanyakan penanganan masalah Narkoba di ruang kelas kepada anggota Polres Langsa selaku pemateri. (KPK POS/BSO)

tang kedisiplinan, pemahaman tentang bahaya penggunaan Narkoba serta akibatnya dan pemahaman kebangsaan.

Hadir dalam acara tersebut KBO Kamtibnas Polres Langsa Ipda Raja Bangsawan dan Waka Polsek Manyak payed Ipda Zulkifli Lampoh.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Manyak Payed Zainuddin S.Ag saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa acara yang dilaksanakan ini berupa “saweu sikula” oleh anggota Polres Langsa.

Personil dari Polsek Manyak Payed memberikan materi bagi siswa/i dalam rangka menerapkan kedisiplinan, bahaya penggunaan Narkoba. Dengan kegiatan ini diharapkan siswa/i tidak terlibat dan memakai Narkoba serta dapat mencegah

pada penyalah gunaan Narkoba.

Siswa/i yang diberikan penyuluhan berjumlah 100 orang dari jumlah seluruhnya 400 orang. Nantinya siswa/i yang sudah diberikan penyuluhan dapat menyampaikan kepada teman-temannya yang lain tetang bahayanya narkoba. Dengan harapan siswa/i dapat menyadari bahayanya narkoba bagi tubuh dan masa depan yang rusak sehingga dengan penyuluhan ini mereka dapat menghindari penggunaan Narkoba sejak dini.

Pantauan wartawan di lapangan siswa/i sangat antusias dalam mengikuti kegiatan “saewu sikula” yang dilaksanakan oleh Polres Langsa, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan bahaya narkoba.(BSO)

Dua Napi Sudah Ditangkap, Lima Lagi Diburu MEDAN - Dua dari tujuh narapidana kasus narkoba yang kabur dari lembaga pemasyarakatan III narkoba Hinai Kabupaten Langkat, berhasil ditangkap aparat kepolisian dan masyarakat.

Keduanya adalah Sartono, dan Togar. Mereka berhasil diamankan kembali setelah tiga jam melarikan diri, Sabtu (9/11).

"Kami berhasil amankan dua narapidana narkoba yang melarikan diri. Sekarang sedang dilakukan penyelidikan secara intensif di lapangan oleh petugas terhadap kedua pelaku yang sudah tertangkap itu," kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Langkat, AKBP Yulmar Tri Himawan, Sabtu.

Sedangkan identitas lima tahanan lain yakni Syamsuddin warga Aceh, Hidayat dan Supratoyo warga Medan, Ilham warga Asahan, Diki Ansadi warga Langkat, masih dalam pengejaran polisi setempat.

Kapolres juga menjelaskan bahwa para pelaku sebelum melarikan diri melakukan penggergajian terhadap pintu besi, setelah itu mereka melarikan diri.

"Polisi juga sudah menyebarkan petugas untuk membantu penangkapan kembali lima narapidana narkoba yang melatikan diri itu," ujar Yulmar.

Sementara itu, ketujuh narapidana kasus narkoba ini melarikan sekitar pukul 02.30 WIB. Namun sekitar pukul 03.00 WIB, salah seorang narapidana yang melarikan diri Togar, berhasil diamankan kembali.

Petugas lapas yang tidak mau buruannya melarikan diri, berupaya dengan petugas kepolisian dibantu masyarakat lalu mencari para narapidana lainnya.

Sekitar pukul 04.00 Wib, salah seorang narapidana yang melarikan diri kembali berhasil ditangkap dan diamankan dari salah satu tempat yang berada di sekitar

lokasi lembaga pemasyarakatan.

"Yang diamankan kemudian yaitu Sartono," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan III Narkoba Hinai.

Kini lima yang masih melarikan diri masih dalam pengejaran petugas lapas dibantu aparat kepolisian setempat.

Napi Pindahan Tujuh narapidana yang kabur dari LP khusus narkoba Kabupaten Langkat, Sabtu (9/11) dinihari, merupakan napi pindahan dari sejumlah LP di Sumatera Utara.

Menurut Kepala LP Narkotika Langkat, Dapat Sembiring, dari tujuh napi tersebut, dua diantaranya pindahan dari Lapas Tanjung Pura Langkat, seorang pindahan dari Lapas Labuhanruku, sisanya napi pindahan dari LP Tanjung Gusta Medan.

Setahun terakhir, kasus kaburnya narapidana narkoba di Sumatera Utara sering kali terjadi.

Modus para napi kabur beragam, namun umumnya dengan cara menggergaji jeruji besi Lapas.

Ini pula yang terjadi di LP Narkotika, yang berada di Jalan Simpang Ladang, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Ketujuh narapidana berhasil kabur melalui ventilasi yang berada di Blok 7 tempat mereka menjalani hukuman.

"Jerejaknya digergaji," katanya, Sabtu.

Dapat menyebutkan, peristiwa kaburnya para napi kasus narkoba tersebut baru diketahui dini hari tadi. Ia sendiri langsung turun ke lokasi begitu mendapat informasi dari petugas jaga yang sedang bertugas.

Pihak LP menurutnya langsung melaporkan peristiwa ini kepada polisi dan berkoordinasi untuk menangkap para napi tersebut.

"Sudah ada koordinasi, dan beberapa saksi sedang dimintai keterangan," ujarnya. (MBC)

Mantan Kepala Pelindo Meulaboh Divonis 30 Bulan Penjara BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, dalam sidang penutup, Rabu lalu memvonis mantan Kepala Pelindo Meulaboh, Jono (53) selama 2 tahun 6 bulan penjara (30 bulan) penjara denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Vonis majelis hakim terhadap terdakwa kasus dugaan Tipikor sewa alat berat jenis Forklift itu, lebih rendah dari tuntutan jaksa penutut umum (JPU) dari Kejari Meulaboh selama 6 tahun 6 bulan (78 bulan) denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai Taswir MH dibantu hakim anggota Ainal Mardhiah SH dan Hamidi Djamil SH dalam amar putusan membacakan fakta hukum yang terungkap sesuai keterangan para saksi pada sidang sebelumnya.

Intinya terdakwa terbukti turut serta mengkorupsi uang sewaan forklift bersama Mujahiddin, (berkas terpisah). Mujahiddin adalah seorang pejabat di Aceh Barat yang kini juga sedang proses sidang perkara ini di PN Tipikor Banda Aceh.

Pada sidang sebelumnya, pengacara terdakwa Jono dalam pembelaan menyebutkan bahwa penggelapan uang sewa alat berat milik Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Aceh Barat tersebut bukan dilakukan terdakwa Jono, melainkan oleh Mujahiddin yang tak menyetorkannya ke kas daerah.

Hal ini terungkap di persidangan sesuai keterangan para saksi.

Namun, majelis hakim berpendapat terdakwa Jono turut serta mengkorupsi

bersama Mujahiddin dalam proyek ini sehingga ia terbukti dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dua tahun ditambah enam bulan penjara, denda Rp50 juta atau bisa diganti kurungan tambahan (subsider) dua bulan penjara. Lamanya masa hukuman ini seluruhnya dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa," ucap hakim Ketua Taswir MH. Kajari Meulaboh, Mara Ongku Nasution SH mengatakan, terhadap vonis mantan Kepala Pelindo Meulaboh, Jono baik terdakwa dan JPU masih pikir-pikir. "Vonis majelis hakim sangat jauh dari tuntutan kita," katanya.

Dalam tuntutan JPU dari Kejari Meulaboh, selain tuntutan 6 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp352.596.500 yang dibayar secara bersama-sama dengan seorang tersangka lainya. Namun apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan penjara 3 tahun 3 bulan.

Sebagaimana diketahui, Kejari Meulaboh dalam mengusut kasus Tipikor sewa alat berat Pemkab Aceh Barat menetapkan dua tersangka adalah mantan Kepala Pelindo Meulaboh, Jono dan mantan Kabid Laut. Dinas Perhubungan Aceh Barat, Mujahidin. Sedangkan untuk kasus Mujahiddin sejauh ini belum disidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh meski berkas sudah dilinipahkan Kejari Meulaboh karena kondisinya sakit. (YANTO)

Polres Bireuen Tangguhkan Penahanan Mantan Bupati BIREUN - Mantan bupati Bireuen, Nurdin Abdurrahman bersama tiga tersangka lain dalam kasus pinjaman pada RSUD dr Fauziah Bireuen yang ditahan di Mapolres setempat sejak Jumat lalu, kini bisa menghirup kembali udara segar di luar tahanan.

Hal itu diperoleh Tgk Nurdin bersama dr Yurizal dan dr Chandra (keduanya mantan Direktur RSUD Bireuen) serta Isfanni (mantan bendahara pengeluaran rumah sakit itu) setelah Polres Bireuen menyetujui permohonan penangguhan yang diajukan pengacara mereka. Tgk Nurdin cs ke luar dari sel Mapolres Bireuen pada Senin.

Pengacara keempat tersangka, M Ali SH mengatakan, permohonan agar kliennya tak ditahan oleh Polres Bireuen disetujui dengan jaminan pengacara, pimpinan daerah, pihak keluarga tersangka, dan sejumlah tokoh masyarakat Bireuen.

"Dukungan semua pihak sangat berarti sehing-

ga keempat mereka ditangguhkan penahanannya," ujar M Ali. Dengan disetujui permohonan itu, lanjutnya, keempat kliennya tak lagi mendekam di sel Mapolres Bireuen atas jaminan dan sejumlah ketentuan lain.

"Mereka berjanji koperatif, takkan menghilangkan barang bukti, dan siap datang ketika dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka," ungkapnya.

Kapolres Bireuen, AKBP M Ali Kadafi SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Jatmiko mengatakan, kendati pihaknya telah menyetujui penangguhan penahanan untuk keempat tersangka, namun proses pemeriksaan terhadap mereka sebagai tersangka akan terus dilakukan.

Sehingga, pihaknya bisa melengkapi berkas perkara kasus tersebut agar bisa segera diajukan ke Kajari Bireuen. Keempat orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pinjaman utang di RSUD Bi¬reuen yang terjadi awal Januari 2011-Januari 2012. (YAN)

Polres Aceh Tamiang Laksanakan Cerdas Cermat ACEH TAMIANG - Polres Aceh Tamiang menggelar cerdas cermat pelopor berlalu lintas untuk siswa di Aula Mapolres setempat, Kamis.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani SIK kepada wartawan, mengatakan, kegiatan cerdas cermat digelar untuk memberikan penanaman kepada generasi muda tentang kedisiplinan dan tertib berlalu lintas. ”Kita lihat banyak pelanggaran pengendaraan sepeda motor dari kalangan pelajar dan banyak aturan yang mereka tidak tahu,” ujarnya.

Dengan cerdas cermat, memotivasikan pelajar untuk mengetahui aturan lalu lintas yang sudah lima tahun diterapkan dan nantinya dapat disosialisasikan kepada rekannya yang lain.

Jumlah peserta yang ikut cerdas cermat sebanyak 64 orang dari 18 sekolah tingkat pelajar se-Aceh Tamiang. ”Ilmu yang didapat akan bermanfaat 20 tahun mendatang, karenanya dari sekarang harus dimulai sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas,” ujar Kapolres lagi.(BSO)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

LIPSUS

KRIMINOLOG:

Pelaku Penyiraman Diduga Orang yang Dikenal

foto illustrasi

SUNGGUH mengerikan dan menakutkan. Penyiraman air keras ternyata sudah merambah sampai ke Medan, Sumatera Utara. Dengan air keras, korban bisa cacat seumur hidup, bahkan bisa melayangkan jiwa orang lain.

Selain di Jakarta, seperti yang diberitakan sejumlah media cetak tan elektronik, penyiraman dengan air keras juga sudah terjadi Kabupaten Deliserdang. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin hal yang sama bakan terulang di daerah-daerah lain.

Di Sumut, perkebunan karet cukup banyak. Sehingga dengan mudah setiap orang bisa mendapatkan cairan yang berbahaya itu. Di Labuhan Batu, terutama di daerah penghasil karet, air keras ada di setiap rumah penduduk (baca petani karet). Karena air keras digunakan sebagai alat untuk memasak getah cairan menjadi karet, yang kemudian dijual ke pasar karet di sana.

Jadi, sekali lagi diingatkan, agar waspada terhadap cairan berbahaya ini. Karena

kini menjadi tren, air keras sebagai alat untuk menganiaya dan membunuh.

Seperti halnya Amelia Sembiring yang tewas terkena air keras di rumahnya Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Perumahan Graha Pesona Amplas, Deliserdang, Sumut. Bocah malang berusia 7 tahun itu sempat dilarikan ke RSUP H Adam Malik, Medan. Namun, nyawanya tak tertolong tim medis. Keterangan yang berhasil dirangkum awak media ini, peristiwa itu terjadi usai korban makan malam bersama keluarganya.

Usai makan malam, rumahnya diketuk tamu yang tidak dikenal yang menggunakan cadar. Ketika pintu rumah dibuka ayah korban, Harmoko Sembiring, tamu tersebut berupaya menyiram dengan air keras yang meng-

Akhirnya dalam tempo tiga hari pihak Kepolisian dari tim gabungan Polresta Medan dan Polsek Patumbak, Sumatera Utara, berhasil mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Amelia.

Dan ternyata pelakunya seorang ibu rumah tangga berinisial EG. Perempuan berkerudung itu diamankan di kawasan Pekanbaru, Riau. "Kami dibantu Polresta Pekanbaru. Kami tangkap EG di sana, Jumat kemarin," kata Kapolresta Medan, Kombes Pol Nico Afinta.

Menurutnya, motif penyiraman air keras itu adalah dendam. Meski demikian, kepolisian akan terus mendalami kasus ini.

Selain EG, Polisi juga masih

gunakan sebuah ember.

Namun ayah korban berhasil menghindar sehingga air keras dengan jumlah yang cukup banyak tersebut menggenangi lantai dan teras rumah. Harmoko Sembiring berupaya mengejar pelaku penyiraman tersebut, diikuti Amelia Sembiring.

Namun, korban terpeleset sehingga terkena cipratan air keras yang menggenangi teras rumah yang berada di Komplek Perumahan Graha Pesona Amplas tersebut.

Akibat tersentuh air keras tersebut, korban menjerit kesakitan sehingga menyebabkan Harmoko Sembiring mengurungkan niatnya mengejar orang yang menyiram air keras itu dan berbalik menolong putrinya.

Korban yang mengalami luka bakar cukup parah itu langsung dilarikan ke RS

mengejar seorang pria yang belum diketahui identitasnya.

Polisi menduga, pria itu turut merencanakan dan membantu EG untuk menyiram air keras ke Harmoko Ginting. "Pria ini buron. Kami masih menelusuri sejauh mana keterlibatan pria ini," jelas Nico.

Sementara itu pengamat hukum Universitas Sumatera Utara Dr Pedastaren Tarigan SH di Medan menyebutkan sangat wajar dihukum seumur hidup.

"Karena perbuatannya tersebut kategori sadis dan telah direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain," kata , Senin.

Akibat perbuatan nekad yang dilakukan tersangka, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa

Sembiring di kawasan Delitua, dan dilanjutkan ke RS Mitra Sejati di kawasan Titi Kuning Medan.

Namun, dengan kondisi luka yang cukup parah, korban dirujuk ke RSU Pusat Adam Malik guna mendapatkan perawatan medis yang lebih baik.

Meski mendapatkan perawatan, nyawa korban tak tertolong disebabkan luka serius akibat terkena air keras tersebut. Sekitar pukul 05.45 WIB, keluarga korban membuat laporan ke Polsekta Patumbak.

Kapolsekta Patumbak AKP Andiko Wicaksono langsung mengerahkan anggotanya untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian.

Dari lokasi kejadian, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti seperti ember hitam, sarung tangan,

yang tidak berdosa, yakni seorang anak yang masih kecil dan belum tahu apa-apa.

"Kasus pembunuhan yang dilakukan warga masyarakat itu, tidak boleh dibiarkan dan harus diberikan ganjaran yang setimpal, sehingga kedepan perbuatan keji tersebut tidak terulang lagi, serta dapat membuat efek jera," ucap Pedastaren.

Dia menyebutkan, sebenarnya sasaran yang dilakukan EG kepada Harmoko Sihombing, orang tua Amelia. Namun, justru yang terkena adalah anak Harmoko yang saat itu sedang berada di rumah.

"Ini benar-benar naas bagi Amelia yang tidak tahu persoa-

Disperindag Diminta Merazia TINDAKAN kriminal menggunakan air keras untuk melumpuhkan korbannya, belakangan marak terjadi. Tak hanya di ibu kota, fenomena ini juga telah menjadi tren di daerah-daerah.

Setelah kasus Tompel yang menyiram penumpang angkutan bus dengan air keras, kemudian, mahasiswa bernama

Riki yang melempar air keras ke tubuh mantan kekasihnya dan Barry, vokalis band Saint Loco yang justru terkena lemparan air keras dari orang tak dikenal saat jumpa pers.

Kini kasus penyiraman dengan air keras terjadi di Medan, tepatnya di daerah Patumbak, Deliserdang, Rabu (30/10) malam.

Maraknya kasus penyiraman air keras ini, sudah terbukti membahayakan masyarakat dan Kementrian Perdagangan diminta untuk segera membatasi penjualannya.

"Kementrian Perdagangan dan Disperindak Kabupaten/ Kota harus membatasi penjualan air keras tersebut. Kemendag juga harus menggandeng

botol air keras, serta sandal yang digunakan pelaku.

"Kami masih menyelidiki kasus ini, mudah-mudahan pelakunya segera ditangkap," begitu Andiko.

Diungkapkan warga, peristiwa itu terjadi, Rabu (30/ 10) sekitar pukul 19.00 WIB. Amelia disiram soda api oleh perempuan mengenakan cadar mengendarai mobil avanza.

"Memang betul ada kejadian itu. Kejadiannya semalam itu setelah maghrib. Tapi setelah kejadian sempat dirawat di Rumah Sakit Sembiring, kemudian dipindahkan ke RS Adam Malik. Tapi akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Adam Malik pagi tadi," ujar Kepala Desa Kampung Patumbak, Syahrial.

Menurut keluarga, target dari OTK merupakan orang tua korban yakni ayahnya. (FR)

lan apa-apa antara pelaku dengan Harmoko," ujar Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Apalagi, jelasnya, percobaan pembunuhan yang dilakukan tersangka dengan Harmoko, hanya gara-gara dendam kusumat. Sebelumnya, Harmoko pernah menganiaya suami tersangka, EG. Oleh karena itu, katanya, pelaku bermaksud menghabisi nyawa Harmoko, dengan cara menyiramkan air keras yang telah diracit terlebih dahulu untuk melampiaskan sakit hatinya selama ini.

Pedastaren menambahkan, ancaman hukuman seumur hidup bagi pelaku penyiraman air keras itu, berdasarkan pasal 340 KUH Pidana dan hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara. Hukuman seumur hidup bagi tersangka itu, wajar diterapkan sehingga masyarakat tidak seenaknya berbuat. (FR)

pihak kepolisian, pihak laboratorium untuk mengetahui jenis air keras apa saja yang tidak boleh beredar dipasaran," ujar Sosiolog UISU, Razman Arif.

Dikatakannya, pihak kepolisian juga harus aktif di lapangan untuk mengawasi pembelian bahan kimia berpotensi membahayakan manusia tersebut. Menyikapi mudahnya mendapatkan bahan kimia tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Kota Medan mengaku, penerbitan izin

KEJADIAN yang mengejutkan itu mendapat tanggapan berbagai pihak. Kriminolog Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Nursairiani Simatupang menilai, pelaku penyiraman air keras yang menewaskan seorang bocah di Sumatera Utara mengenal keluarga korban.

"Saya rasa pelaku penyiraman hingga menewaskan Amelia merupakan orang yang mengenal keluarga korban. Kalau tidak, mana mungkin pelaku mau melakukan hal tersebut," ujar Nursairiani Simatupang, seperti dikutip Medanbagus.Com. Dia menduga, pelaku bisa saja sakit hati dengan keluarga korban dalam hal ini orang tua korban, Harmoko Sembiring. Ini didasari keterangan saksi yang menyebut peristiwa penyiraman terjadi saat Harmoko membuka pintu.

Di sisi lain, menurut dosen Psikologi UMSU itu, kejahatan dengan air keras sudah menjadi trend belakangan ini.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap siapa pelaku penyiraman tersebut. "Kasus ini harus segera dituntaskan oleh pihak kepolisian.

Jika tidak fenomena penyiraman air keras yang terjadi di Jakarta dan di Medan ini, akan ditiru oleh pelaku kejahatan di daerah lainnya," ujarnya. (FR)

Balas Dendam itu Salah Sasaran DENDAM. Itulah motif Ellya Ginting (EG), pelaku penyiram air keras yang menewaskan Amelia di Patumbak, Deli Serdang. Perempuan berkerudung itu sudah diamankan oleh kepolisian, Jumat lalu, di Pekanbaru, Riau.

Ellya tidak sendiri merencanakan aksi balas dendam tersebut. Dia dibantu oleh suaminya, berinisial S, yang saat ini masih buron.

"Kami sudah kantongi pengakuan korban melakukan itu. Ya, sejauh ini dilatari dendam. Masih kami selidiki lebih lanjut," kata Kapolresta Medan, Nico Afinta.

Kepada polisi, pelaku mengatakan, penyiraman air keras itu dilakukannya, lantaran dendam kepada ayah korban, Harmoko Sembiring, yang pernah ribut dan menganiaya suami Ellya beberapa waktu lalu.

Namun, aksi balas dendamnya tersebut salah sasaran, Amelia menjadi korban cairan berbahaya yang dibeli tak lama sebelum penyiraman itu terjadi.

"Kami menelusuri jejak pelaku yang melarikan diri malam itu, dibantu beberapa saksi mata, setelah sepatu pelaku tertinggal.

Pelaku berhasil diamankan dibantu personel Polresta Riau," kata Nico.

Saat ini, Ellya masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Dia dirawat di RS Bhayangkara, Medan, untuk menjalani perawatan. Bagian tangannya mengalami luka akibat air keras yang tumpah di bagian tangannya. "Waktu dia siram, air keras itu kena juga ke tangannya," tutur Nico. (FR)

Pihak Kepolisian sedang menunjukan foto pelaku penyiram air keras yang mengakibatkan bocah malang berusia 7 tahun Amelia Sembiring tewas terkena air keras di rumahnya Dusun VI, Desa Patumbak Kampung, Perumahan Graha Pesona Amplas, Deliserdang, Sumut.

pabrik bahan kimia maupun toko yang menjual bahan kimia itu terletak pada Badan Perizinan Pelayan Terpadu (BPPT) Medan, bukan Indag.

Pasalnya menurut Kabid Perindustrian Indag Medan Rislan, pihaknya hanya sebatas melakukan pengawasan penerbitan izin pabrik. Untuk pengawasan peredarannya ada Bidang Pengawasan Indag, berdasarkan informasi dari petugas BPPT. "Yang mengeluarkan izin

perdagangan bahan kimia itu ada di BPPT bukan Indag. Kita hanya mengawasi perizinannya saja," ungkap Rislan.

Dikatakan Rislan, untuk saat ini, Disperindag Medan memfokuskan diri untuk membimbing pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sementara toko penjual bahan kimia dititik beratkan ke BPPT. "Kita cuma ngurusin pabrik-pabrik yang memproduksi bahan kimia dan UMKM. Yang lain tidak," terangnya. (FR)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

BENDERA - Ketua Pengcab PSSI Langkat terpilih periode 2013-2017 H Ngogesa Sitepu, SH menerima bendera pataka PSSI dari Sekretaris Pengprov Nunuk Sanhaji pada acara pelantikan di gedung PKK, Jum’at. (KPK POS/JUL)

Ngogesa Ketua PSSI Langkat STABAT - H Ngogesa Sitepu SH dilantik menjadi Ketua Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Pengcab PSSI) Kabupaten Langkat periode 2013-2017 di gedung PKK, Jum’at, setelah sebelumnya terpilih melanjutkan estafet kepemimpinan pengurus pada Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) 20 Oktober lalu.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengurus provinsi (Pengprov) HM. Darwin Syamsul melalui Sekretaris Nunuk Sanhaji yang langsung dihadiri dan disaksikan oleh Ketua Umum PSSI Prof. Ir. H. Djohar Arifin Husein.

Dalam kesempatan tersebut Djohar ungkapkan keyakinan dirinya persepakbolaan Langkat di bawah kepemimpinan HNS (H Ngogesa Sitepu) akan kembali mengulang masa kejayaannya.

“Semua pengurus harus bekerja, jangan hanya Ketua, Sekretaris dan Bendahara saja, segeralah konsep program kerja karena banyak yang dapat kita perbuat di Langkat yang memiliki potensi luar biasa ini,” katanya.

Sementara Ketua Pengcab terpilih HNS yang juga Bupati Langkat itu tegaskan keberadaan pengurus baru di tubuh PSSI tersebut harus dilandasi semangat pengabdian dan keikhlasan

untuk menghidupkan dan menggairahkan serta memasyarakatkan sepakbola sebagai bagian pembentukan sikap sportifitas dan kemauan untuk memberikan prestasi terbaik melalui olah raga.

“Mudah-mudahan dilandasi semangat kebersamaan kita sebagai pengurus dapat meningkatkan prestasi olah raga sepakbola khususnya dan lahirkan bibit potensial yang mampu harumkan nama bangsa” ujarnya.

Lebih lanjut HNS berharap bimbingan dan dukungan dari para senior pemerhati dan pencinta sepakbola serta seluruh jajaran pengurus melaksanakan amanah yang diberikan, khusus kepada para pengurus Pengcab yang baru diajak untuk berkreatifitas dengan berbagai ide-ide cermerlang dan tidak selalu menunggu petunjuk seolaholah seperti jalan ditempat.

Pelantikan yang dilaksanakan berdasar Surat Keputusan bernomor SKEP/013/ DG/XI/2013 dengan komposisi pengurus H Ngogesa Sitepu sebagai Ketua, M. Darwis Sinulingga Wakil Ketua, M. Zaid P. Lubis Sekretaris dan Thomas Saputra Bendahara dihadiri sejumlah pengurus Pengprov PSSI Sumut, Ketua Koni Langkat HTM. Jeffri, Kadispora Langkat TM. Auzai dan para pemerhati sepakbola di daerah tersebut. (JUL)

8000 Pasang Buku Nikah Tiba di Sumut MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara telah menerima 8.000 pasang buku nikah dari total pemesanan 110 ribu buku nikah dari pusat.

"Iya sebanyak 8000 pasang buku nikah yang baru kami terima dari Jakarta tiga hari kemarin," kata Kepala Kanwil Kemenag Sumut Abdul Rahim, saat disinggung terkait kelangkaan buku nikah, Jumat.

Menurut Abdul Rahim, pihaknya saat ini tengah mendistribusikan buku nikah ke daerah-daerah sesuai kebutuhannya. Pendistribusian ini akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang buku nikahnya kosong.

"Tinggal didistribusikan ke daerah-daerah yang sempat kosong seperti Medan, Deliserdang dan Labuhan Batu. Tapi jika daerahnya jauh kita meminta untuk dijemput. Jadi tergan-

tung kebutuhan setiap daerahnya," katanya saat ditemui di Asrama Haji Medan.

Lebih lanjut Abdul Rahim mengatakan, jatah buku nikah di Sumatera Utara mencapai 110.000 pasang untuk tahun ini. "Angka ini berdasarkan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara sampai satu tahun kedepan. Kita juga telah mengantisipasi untuk penempatan buku nikah ini. Karena inikan banyak, jdi kita sudah mendiskusikan jika tempat penyimpanan buku nikah ini disalah satu ruangan di Asrama Haji Medan,"terangnya.

Ia juga menghimbau agar pasangan pengantin yang baru menikah segera menukarkan sertifikat nikah yang mereka terima sebagai pengganti buku nikah. Pasalnya sebanyak 8000 pasang buku nikah sudah tiba di Medan. Penukaran buku nikah ini melalui KUA setempat. (VIN)

Pekerja Sumut Didominasi Lulusan SD MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat hingga Agustus 2013, dari 5,9 juta orang total penduduk yang bekerja di Sumut, sebanyak 2.003 juta orang atau 33,96 persen merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD).

“Terbesar lainnya adalah dari SMP 1,459 juta orang dan SMA 1,331 juta orang,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumut, Sukardi, Kamis (7/11) di Medan.Sedangkan lulusan diploma dan universitas, kata Sukardi, masih sangat sedikit masing-masing 129.000 orang atau 2,18 persen dan

366.000 orang 6,20 persen.

Untuk lapangan kerja, sebut Sukardi, yang terbesar menyerap pekerja di Sumut masih di sektor pertanian atau mencapai 43,45 persen disusul perdagangan, rumah makan dan akomadasi 18,94 persen dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 16,16 persen serta industri 7,11 persen.

“Jumlah pekerja di Sumut yang mencapai 5,9 juta orang itu naik dari periode sama tahun lalu yang masih 5,752 juta orang. Pemerintah berharap, jumlah pekerja lulusan SMA ke atas bisa terus naik,” katanya.(AN/FR)

SUMUT / ACEH

DAS Padang Semakin Memprihatinkan

WALIKOTA

TEBING TINGGI Kondisi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang semakin memprihatinkan. Hal itu ditunjukkan dengan luas penggunaan lahan hutan kering sekunder sebesar 6,77 persen dari luas total DAS Padang.

Jaga Keluarga dari Pergaulan Bebas

Sedangkan berdasarkan status kawasan hutannya, DAS Padang memiliki 27,35 persen hutan produksi terdiri dari hutan lindung (0,83%) dan hutan produksi terbatas (0,76%).

Hal itu dikatakan kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Ahmad Syofyan pada Sosialisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAS T) Padang yang digelar Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular, Senin, di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Tebingtinggi.

Sosialisasi yang melibatkan tiga daerah kabupaten/ kota yakni Tebingtinggi, Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun itu menghadirkan pembicara Prof Dr Ir Abdul Rauf MS, Drs Abdul Khalik MAP MIKom (Sekretaris Forum DAS Padang) dan Kepala Bappeda Provsu.

Tampak hadir Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Bupati Sergai, Bupati Simalungun, Kepala Bappeda Tebingtinggi H Gulbakhri Siregar, Kepala Bappeda Kabupaten Sergai, Kepala Bappeda Kabupaten Simalungun dan

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengajak kepada semua orang tua untuk selalu memperhatikan pergaulan dan lingkungan permainan anak-anak sehubungan makin derasnya arus informasi dan globalisasi yang terjadi saat ini.

“Ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi apa saja yang di kerjakan anak -anaknya, pengaruh lingkungan yang buruk harus kita cegah dengan menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang di rumah tangga kita masingmasing”, imbuh Umar Zunaidi Hasibuan kepada masyarakat Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi pada kegiatan kunjungan Jum’at Keliling, Jumat.

Tampak hadir turut mendampingi walikota antara lain, Wawako H Irham Taufik SH MAP, Kaban Plt BPMK Baharuddin, Kadishub Syafrin Harahap SH, Kadisdik Drs H Pardamean Siregar MAP, Kakan LH Idam Khalid dan Kepala RSU Kumpulan Pane dr Nanang Fitra Aulia dan Kabag Humas Ahdi Sucipto SH. Ditambahkan, tahun depan kita akan melaksanakan Pemilu lgislatif, maka bagi masyarakat yang sudah berhak memilih untuk dapat melaksanakan hak memilihnya, karena suara yang diberikan akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

“Ke depan kota kita akan semakin strategis dengan dikelilingi mega proyek, seharusnya kita harus bisa menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang handal dan terampil sehingga masa depan masyarakat Tebingtinggi akan semakin sejahtera,” pesan Umar Hasibuan.

Selanjutnya, Walikota juga menyampaikan bahwa dalam menyemarakan Tahun Baru 1 Muharram 1435 Hijriyah akan di laksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat, kegiatan itu antara lain MTQ Antar Masjid, Tabligh Akbar, Napak Tilas Muharram dan lain-lain.

“Untuk itu supaya masyarakat turut berpartisipasi mensukseskan program tersebut,” pintanya.

Kegiatan kunjungan Jumat Keliling di Kelurahan Padang Merbau tersebut merupakan program rutin Walikota Tebingtinggi dalam rangka silaturahmi dan menampung aspirasi masyarakat, juga sebagai momen sosialisasi program pemerintah kota, baik yang sedang dikerjakan maupun yang akan dilaksanakan. (RS)

DISKUSI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melakukan diskusi dengan sejumlah stakeholder pada acara sosialisasi RPDAS Terapadu Padang yang digelar BPDAS Wampu Sei ular di Tebingtinggi. (KPK POS/RS) para tamu undangan dari berbagai Stakeholder.

Lebih lanjut dikatakan Ahmad Syofyan, bahwa hutan memiliki peranan penting dalam DAS, berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan No.41 Tahun 1999 pasal 18, maka luas hutan dan penutupan lahan hutan minimal 30 persen untuk setiap DAS yang harus dipertahankan.

Diakui, rusaknya hutan dibagian hulu DAS Padang akan berdampak pada respon DAS secara keseluruhan, seperti meningkatnya frekuensi banjir yang terjadi. ”Kejadian banjir yang melanda kota Tebingtinggi pada akhir Oktober lalu mengakibatkan terendamnya sejumlah lahan pertanian dan pemukiman penduduk”, kata Ahmad Syo-

fian.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan saat membuka sosialisasi mengatakan, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kita semua dan stakeholder terkait dalam penataan DAS Padang agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Aparatur dan masyarakat harus dapat memahami betapa pentingnya DAS Padang untuk dijaga, dilestarikan dan dikelola dengan baik, sehingga sumberdaya hutan dan lahan berfungsi optimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, serta memberikan manfaat sosial ekonomi nyata bagi masyara-

kat,” katanya.

Diakui Walikota bahwa kejadian banjir di DAS Padang yang secara rutin terjadi khususnya pada musim hujan, merupakan salah satu pertanda terjadinya degradasi lahan di daerah DAS Padang. Degradasi lahan tersebut berdampak pada rusaknya fungsi hidrolis DAS dan kapasitas infiltrasi DAS menurun serta koefisian aliran permukaan meningkat.

“Banjir yang telah merugikan masyarakat selama ini baik secara social maupun ekonomi, disebabkan oleh faktor-faktor alam dan kegiatan manusia yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang berdampak pada penurunan fungsi hidrologis ekosistem DAS,” katanya. (RS)

Hijrah Rasulullah Tonggak Sejarah Peradaban Manusia TEBINGTINGGI - Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1435 Hijriyah di kota Tebingtinggi berlangsung meriah ditandai dengan pernyataan sikap oleh Ulama dan Ormas se kota Tebingtinggi serta pelepasan pawai ta’ruf oleh Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan, Selasa, di lapangan Merdeka Sri Mersing kota setempat.

Walikota Tebingtinggi mengucapkan selamat tahun baru Islam 1435 Hijriyah kepada seluruh kaum muslimin khususnya masyarakat Tebingtinggi. “Marilah kita memaknai dan menyadari posisi dan peran kita sebagai muslim di semua tatanan kehidupan yang dihadapi,” ajak Umar Zunaidi.

Dikatakan, hijrah Rasulullah Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah adalah merupakan tonggak sejarah yang telah mengubah peta baru dalam sejarah Islam dan sejarah peradaban umat manusia di buka bumi. “Mengenang peristiwa tersebut mengandung hikmah yang besar bagi kehidupan umat Islam yakni, mendorong semangat setiap muslim dimanapun untuk mengembangkan kesadaran dan kesungguhan mengamalkan ajaran Islam”, imbuhnya.

Bahkan, kata Umar, dalam

LEPAS - Walikota Tebingtinggi bersama unsur muspida melambaikan tangan saat melepas peserta pawai ta’ruf menyambut 1 Muharram 1435 H di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo.Terlihat para pelajar SD dengan sepeda hiasnya. (KPK POS/RS) Al-Qur’an terdapat penegasan tentang posisi, peran dan misi umat Islam yakni rahmatan lil’alamin (membawa rahmat bagi sekalian alam).

“Dipundak kita ada kewajiban mengajak manusia ke jalan Allah, dari risalah atau

misi kita adalah mendatangkan rahmat bagi seluruh alam,” katanya.

Pantauan wartawan, pelepasan pawai tar’uf diawali pasukan paskibra dan disusul ratusan pelajar SD mengenderai sepeda mini yang dihiasi

berbagai bentuk seperti Ka’bah, burung, kapal dan pesawat, saat melintasi barisan walikota dan unsur muspida yang melepas peserta pawai ta’aruf, para pelajar SD melambaikan tangan sembari mengucapkan salam. (RS)

TEBINGTINGGI:

Ngogesa Bantu Rafi'ah STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH memberikan bantuan kepada Rafi’ah (69) dan suaminya Salamuddin (78) warga Dusun Kedondong Tengah Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu, Jum’at.

“Titip salam Bapak Haji Ngogesa Sitepu, beliau mendoakan bagi kesembuhan ibu dan bapak berdua,” kata Kabag Kesejahteraan Sosial Syahrizal yang menyerahkan bantuan Bupati tersebut di dampingi Kasubbag Bansos Yuspidalillah bertempat di kediaman pasangan tua tersebut yang beratapkan rumbia.

Menurut Syahrizal kehadirannya atas perintah Bupati setelah mendapatkan informasi dan laporan tertulis dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan kehidupannya sangat memprihatinkan, terlebih setelah Rafi’ah mengalami kecelakaan tabrak lari 4 bulan yang lalu dan kini tulang pinggulnya masih dalam perawatan.

Sementera itu suaminya

TERBARING - Ibu Rafiah terbaring lemah saat dikunjungi utusan Bupati Langkat Kabag Kessos Syahrizal yang menyerahkan bantuan bagi warga Dusun Kedondong Tengah Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu, Jum’at. (KPK POS/JUL)

Salamuddin juga mengalami sesak napas dan telah diupayakan berobat gratis oleh Kades ke puskesmas dan rumah sakit namun penyakitnya belum kunjung sembuh.

Kedua orang tersebut memiliki empat orang anak yang kesemuanya telah berkeluarga namun kehidupan anak-anaknya tidak lebih baik. Selama ini kehidupan mereka mengandalkan upah sebagai pekerja serabutan. Namun dikarenakan sedang sakit, saat ini hanya terbaring dan mengharap belas kasihan tetangga.

“Alhamdulillah terima kasih dan sampaikan salam kami ya Pak buat Bapak Bupati,” ujar Rafi’ah penuh haru menerima amplop putih berlambang garuda berisikan uang tunai Rp2.000.000, sembari menyatakan dirinya mendoakan agar Ngogesa Sitepu sukses menjadi Bupati kedua kalinya.

Turut menyaksikan Kades setempat Usuf Prianto, Sekdes dan jiran tetangga setempat. (JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Jemaah Haji Berkewajiban Menjadi Motivator Pembangunan BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengatakan, mengerjakan ibadah haji dapat membawa ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang sangat mendalam. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi seorang yang telah memperoleh kesempatan mengerjakan ibadah haji Hal ini dikatakan Bupati saat penyambutan jemaah haji Kab.Batubara yang baru tiba dari tanah suci Mekkah, diLima Puluh, Senin. Hadir dalam penyambutan jemaah haji ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.M Si, Sekdakab T.Erwin SE, Asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat dan keluarga penjemput jemaah haji.

Mengerjakan ibadah haji adalah pekerjaan yang

menggembirakan dan melelahkan. Di mana kita menjadi duyufurrahman tamu ALLAH SWT sekitar 40 hari, tawaf di Ka'bah bait ALLAH, sholat di Masjidil Haram, mencium hajarul aswad, melontar jumrah, ziarah ke makam Rasulullah, memasuki gua hira dan ada yang sampai kelaut Merah. Melelahkan karena menempuh perjalanan ribuan kilometer pulang pergi.

"Saya harapkan bapak haji dan ibu hajjah sekembalinya kekampung halaman kiranya menjadi sosok muslim yang menjadi pola anutan dan motivator pembangunan. Jadilah kita insan yang mampu memberikan manfaat bagi ummat yang ada disekitar kita sehingga derajat taqwa dapat dicapai," ucapnya. (SAREL)

SAMBUT - Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menyambut kepulangan 147 Jemaah Haji dan Hajjah Kota Tebingtinggi yang tiba di tanah air.(KPK POS/RS)

147 Jemaah Haji Tebingtinggi Disambut Walikota TEBING TINGGI - Sebanyak 147 jemaah haji asal kota Tebingtinggi yang telah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah tiba di kota Tebingtinggi dan disambut Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan, Sabtu dini hari pukul 1.30 Wib di Mesjid Raya Jalan Suprapto Tebingtinggi.

Turut hadir menyambut kepulangan ratusan jemaah haji asal kota itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom, Ketua MUI Drs H Ahmad Dalil Harahap, Kakan Kemenag, Ketua FKUB, Ketua FUI, Kabag Adm Humasy PP Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH serta para keluarga dan famili para jemaah haji.

Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan selamat atas kepulangan para jemaah haji dan hajjah kota Tebingtinggi yang telah menunaikan rukun Islam ke lima ke tanah suci Mekkah dan setibanya di tanah air diharap dapat menjadi haji dan hajjah yang mabrur.

“Sebelum berangkat ke tanah suci, kita merindukan dapat pergi kesana untuk melaksanakan rukun Islam ke lima yaitu me-

nunaikan ibadah haji, dan semua itu dapat terwujudkan untuk menjadi haji yang mabrur”, kata Umar Zunadi dihadapan para jemaah dan keluarga yang menjemput.

Pada kesempatan itu, Umar berpesan kepada para jemaah yang baru pulang untuk dapat ber-istirahat dan tetap menjaga kesehatannya, ”Selama menunaikan ibadah haji, para jemaah mengalami keletihan dan untuk itu para jemaah harus ber-istirahat setelah berkumpul bersama keluarga”, pesan Umar Zunaidi.

Disela-sela penyambutan kepulangan jemaah haji Tebingtinggi, Kabag Adm Humasy PP Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH mengatakan, dari 148 orang jemaah kota Tebingtingi yang berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci, terdapat satu orang jemaah meninggal dunia di Madinah. Sedangkan kepulangan jemaah haji Tebingtinggi yang tergabung pada kelompok terbang (kloter) 10 tiba dibandara Kuala Namu sekira pukul 11.00 Wib dan tiba di kota Tebingtinggi pukul 1.30 Wib. (RS)

Depag Medan Usulkan Bantuan Transportasi Jamaah Haji MEDAN - Kepala Kantor Departemen Agama Kota Medan Iwan Zulhami mengusulkan bantuan transportasi untuk jamaah asal kota Medan dalam pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi di evaluasi.

"Kami sudah mengusulkan yang diberikan Pemko Medan kepada para Jamaah haji asal Medan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, dievaluasi terkait transportasi, "kata Iwan Zulhami saat ditemui di asrama haji Medan, Jumat.

Usulan itu tercetus, kata Iwan, berdasarkan keluhan

jamaah haji bantuan transportasi yang gunanya untuk mengantar jamaah haji beribadah selama proses haji tidak berjalan efektif.

"Jika penggunan transportasi ini tidak lagi diadakan, maka kami akan mengusulkan agar Pemko Medan nantinya menambah jatah prasmanan haji selama di Arab Saudi, yang sebelumnya dua kali makan menjadi 3 kali," terangnya.

Dalam hal ini, kata Iwan, bantuan transportasi dan makanan telah berlangsung sejak tahun 2012 yang diberikan Pemko Medan. (VIN)

Pendam I/BB Laksanakan Pelatihan

AKIBAT ERUPSI GUNUNG SINABUNG

Kerugian Petani Capai Rp 4 Miliar Lebih KABANJAHE - Kepala Dinas Pertanian Sumut, M Roem S menyatakan, akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang terjadi belakangan ini menyebabkan petani mengalami kerugian hingga Rp4 miliar lebih.

"Terdapat 4.467 hektare (ha) lahan pertanian yang tidak terurus di tiga kecamatan yang terdampak langsung erupsi Gunung Sinabung, yaitu Payung, Tiga Ndreket dan Namanteran.

Kerugian di tiga kecamatan ini lebih dari Rp 4 miliar atau hampir mencapai Rp 5 miliar," katanya, Sabtu.

Perkiraan kerugian ini dihitung dari hasil pertanian dilahan 4.467 ha di sekitar

kaki Gunung Sinabung. Petani tidak bisa mengurus dan memanen tanamannya karena terpaksa mengungsi dari kampungnya sejak 29 Oktober lalu.

Selain 4.467 ha di 3 kecamatan yang ditinggalkan, terdapat 3.440 ha lahan pertanian lain yang juga terkena dampak erupsi, namun masih dapat diurus. Warga masih bebas beraktivitas di wilayah itu.

"Untungnya tidak ada lahan pertanian yang fuso, karena hujan sering turun sehingga membantu membuang debu dari tanaman pertanian warga," jelasnya, seperti dikutip medanbagus.com.

Gunung Sinabung sedikit-

nya telah berulang kali mengalami erupsi. Karena aktivitasnya yang tinggi, status gunung api ini masih Siaga (level III) dan warga dimibau tidak beraktivitas dalam radius 3 km.

Kawasan di kaki Gunung Sinabung merupakan salah satu sentra tanaman hortikultura di Sumut. Erupsi gunung api itu menyebabkan pasokan sayur mayur ke Kota Medan dan sekitarnya terganggu.

"Supply terganggu, hargaharga hortikultura relatif naik. Kita berdoa agar hujan terus turun, sehingga sayuran tetap dapat dipanen dan tidak berbahaya bagi kesehatan," harapnya. (MT)

Produksi Hortikultura Kabupaten Karo Turun 30 Persen TANAH KARO - Dampak erupsinya Gunung Sinabung, membuat produksi hortikultura petani di kawasan Kabupaten Karo turun hingga 30 persen.

“Penurunan produksi terjadi hampir pada semua tanaman hortikultura seperti kentang, kol bunga dan brokoli,” kata petani di Karo, Joni Akim Purba, Jumat.

Joni menyebutkan, debu panas dari erupsi Gunung Sinabung membuat sebagian tanaman rusak total dan rusak sebagian. “Dampaknya yah itu, produksi panen belum lama ini turun hingga 30 persen,” katanya.

Penurunan sebesar 30 persen itu, menurut Joni, sudah tergolong kecil yang merupakan dampak positif dari kerja keras petani dan termasuk dibantu pemerintah menangani langsung tanaman yang tertutup debu,

mulai dari meningkatkan penyiraman tanaman hingga pemberian pestisida.

Joni mengakui, akibat produksi yang turun, maka harga jual menjadi lebih mahal.

Mahalnya harga jual itu diduga akan terus bertahan, karena dewasa ini selain masih masa tanam atau belum panen, ada prediksi produksi semakin turun karena Sinabung malah sudah meletus meski belum terlalu besar. “Petani sedang was-was dengan letusan Sinabung,” katanya.

Sementara Pemimpin Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah IX Sumut dan Aceh, Hari Utomo, menyebutkan BI sudah menurunkan tim untuk melihat sejauh mana dampak kerusakan tanaman petani yang bisa membuat kredit macet.“Erupsi dan letusan Sinabung yang menyebabkan kerusakan tanaman petani itu bisa mengan-

cam timbulnya kredit macet dan itu harus diwaspadai perbankan,” katanya.

Di Kabupaten Karo ada lima kantor cabang dan sembilan kantor cabang pembantu. Bank yang beroperasi di kabupaten tersebut antara lain BRI, BNI, Bank Permata, Bank Sumut, Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon, BTPN dan Bank Mega.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Sumut, M Roem, mengatakan Pemerintah Provinsi Sumut terus memantau dampak letusan Sinabung pada tanaman di Karo.Kerusakan tanaman bukan hanya karena terkena debu vulkanik Sinabung tetapi karena juga kurang dirawat dampak warga mengungsi. “Bantuan penanganan terhadap kerusakan tanaman sudah dilakukan saat Sinabung masih erupsi,” katanya.(MT)

Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Peduli Gigi Sehat RANTAUPRAPAT - Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Labuhanbatu di bawah kepemimpinan Ny. Irene Fauzi Dalimunthe, Rabu, menggelar kegiatan Peduli Gigi Sehat Tingkat PAUD – TK se Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 yang diikuti ratusan anak-anak sekolah PAUD –TK di wilayah Kota Rantauprapat. Kegiatan bernuansa “Aku Anak Sehat Gigiku Bersih dan Kuat” ini digelar di Lapangan Polres Labuhanbatu Jalan Thamrin Rantauprapat.

Acara yang dikemas dan diawali dengan penyematan tanda peserta secara simbolis serta pelepasan balon tersebut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP, unsur Muspida, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT dan Ketua PDGI Labuhanbatu ini terlihat begitu meriah karena.

Acara ini dihiasi dengan berbagai kegiatan seperti pemberian penghargaan berupa plakat kepada drg. Jubeltum dan drg. Eka Afriana yang telah berperan mensukseskan acara Peduli Gigi Sehat Tingkat PAUD-TK se-Kabupaten Labuhanbatu yang langsung

diserahkan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Labuhanbatu Ny. Irene Fauzi Dalimunthe.

Selain pemberian penghargaan itu, kegiatan tersebut juga diisi dengan penampilan anak-anak TK Bhayangkari tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas.

Sedangkan dari TK Tunas Harapan Mandiri menampilkan Drama berbahasa Inggris, demikian juga TK RA Abqariah tampil dengan tari tor-tor dan TK Darussalam juga tidak mau ketinggalan dengan penampilan mereka pidato berbahasa inggris.

Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane, SIP dan Kapolres Labuhanbatu AKBP Achmad Fauzi Dalimunthe, SIK ketika menyaksikan kegiatan yang digagas Yayasan Kemala Bhayangkari ini merasa salut dan bangga karena dalam kegiatan yang mendukung program Pemkab Labuhanbatu dibidang Kesehatan dengan jargon “Tidak Sakit” itu digelar pula kegiatan Sikat Gigi Massal yang diikuti ratusan peserta dari berbagai sekolah PAUD – TK se-Kabupaten Labuhanbatu .(HAH)

GIGI SEHAT - Ketua Penggerak PKK Labuhanbatu bersama Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Labuhanbatu dibawah kepemimpinan Ny.Irene Fauzi Dalimunthe dan guru serta murid TK, pada acara peduli gigi sehat(KPK POS/HAH)

MEDAN - Kapendam I/ BB Kolonel Kav Halilintar SH buka pelaksanakan Pelatihan Pengambilan Gambar Foto dan Editing Video kepada personel Pendam I/BB dan Penrem jajaran Kodam I/BB di aula Pendam I/BB Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Jum’ at.

Kapendam I/BB mengatakan penataran dan pelatihan ini merupakan suatu upaya nyata Pendam I/BB dalam meningkatkan sumber daya manusia dan suatu wadah untuk menuntut ilmu di bidang pengambilan gambar foto dan editing video, yang pelatihnya dari Dinas Penerangan Angkatan Darat

yang di pimpin Letkol Caj Ma’ruf. Selanjutnya agar para Kameramen dan Fotografer dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam pelatihan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari oleh para Kameramen dan Fotografer Pendam I/BB dan Penrem jajaran Kodam I/BB. Lebih lanjut Kapendam I/BB menekankan kepada para peserta pelatihan, agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan memperhatikan kegiatan pelatihan ini dengan serius dan seksama, sehingga para peserta dapat memahami seluruh materi yang disampaikan para pelatih.

(REL)

Aceh Selatan Bisa Jadi Lumbung Jagung Nasional ACEH SELATAN - Masyarakat Desa Ruwak, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan, merayakan panen raya jagung 2013.

Panen raya jagung dari lahan seluas 60 hektar ini, sekaligus untuk mensosialisasikan disemanisasi teknologi spesifik lokasi (Speklok), yakni teknologi untuk masyarakat petani.

Anggota DPR RI asal Aceh, Teuku Riefky Harsya, mengatakan dengan teknologi Speklok, wilayah Aceh Selatan bisa menjadi lumbung produksi jagung nasional. "Produksi jagung di aceh selatan ini termasuk 5 besar di Indonesia, kita berharap, kedepan Aceh selatan menjadi produksi jagung terbesar di seluruh Indonesia," katanya.

Bersama Kemenristek, Teuku Riefky Harsya dan Wakil Bupati Aceh selatan juga memberikan bantuan kepada petani jagung berupa 6 unit mesin pemipil jagung, 3 unit mesin perontok padi dan 2 unit handraktor.

Riefky menambahkan jika PLTU Nagan Raya telah beroperasi maka para investor akan berminat

melakukan investasi di Aceh Selatan yang akan berdampak kepada terciptanya lapangan pekerjaan baru.

"Insya Allah, sebentar lagi PLTU Nagan akan selesai untuk memenuhi infrastruktur listrik di Aceh, kami akan mendorong Investor untuk berinvestasi di Aceh khususnya di Aceh Selatan, demi terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat salah satunya seperti pembangunan pabrik pakan ternak," jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Selatan, Kamarsyah berharap agar pemerintah pusat tetap memberikan bantuan kepada para petani di Aceh Selatan.

"Terimakasih kepada pemerintah pusat dan Pa Teuku Riefky yang meluangkan waktu berkunjung untuk memberikan bantuan dan program kepada masyarakat petani di Aceh Selatan salah satunya di kecamatan Keluet Utara, kami berharap bantuan perkembangan pembangunan bagi petani juga bisa berjalan," ujarnya. (IN/FR)

Eldin dan Ribuan Warga Medan Peringati Hari Diabetes se Dunia MEDAN - Memperingati hari Diabetes sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November ini, Pelaksana Walikota Medan Dzulmi Eldin ajak ribuan warga Medan untuk melakukan jalan santai (Fun Walk) sepanjang 3 kilometer yang dimulai dari Taman Ahmad Yani Jl.Sudirman Medan.

Dalam sambutannya, Minggu (10/11) Eldin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang secara tidak langsung akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Kita jangan melihat gerak jalan santainya saja, sebab kita harus terus menjaga kesehatan karena

kebugaran itu sangat penting. Dari tubuh yang sehat dan bugar, maka seluruh aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harahapan kita. Di samping itu dengan tubuh yang bugar tentunya akan memberikan manfaat bagi diri dan keluarga kita," kata Eldin.

Didampingi sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan, Panitia Fun Walk Diabetasol dan Rumah Sakit Columbia Medan ini, mantan Sekda Kota Medan ini berharap agar kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berdaya saing tinggi dan memiliki tingkat kesehatan yang tinggi pula.(VIN)

36 Regu Pelajar Ikuti Tapak Tilas di Langkat STABAT - Sebanyak 36 regu pelajar SMP, SMA, dan masyarakat umum yang ada di Kabupaten Langkat mengikuti napak tilas menyusuri rute perjuangan para pahlawan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2013, yang diprakarsai Pemuda Panca Marga.

"Ada 36 regu yang ikut lomba napak tilas hari Pahlawan," kata panitia lomba Napak Tilas Hari Pahlawan Selamat di Stabat, Minggu.

Menurut dia, lomba napak tilas hari pahlawan ini dimulai dari terminal Selesai hingga berakhir di Gedung Olahraga Stabat.

Selamat menjelaskan untuk tingkat SMP diikuti 15 regu putra dan putri, untuk tingkat SMA diikuti 19 regu putra dan putri serta dua regu tingkat umum.

Total hadiah untuk keseluruhannya sebesar Rp15 juta, selain itu para peserta menerima tropi dan piagam.(JUL)

E D I S I 276 11 - 17 NOPEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Anas Tahu Soal Bu Pur, tapi Rahasia

Lahan Kantor Pengadilan Negeri Balige Digugat MEDAN - Lahan kantor Pengadilan Negeri Balige yang dihibahkan beberapa waktu lalu di Lumban Jabi-jabi Kelurahan Pardede Onan, ternyata bukan milik Pemerintah Kabupaten Tobasa, namun milik dari keturunan Haji Abdul Halim Pardede yang dipinjam pada tahun 1947 lalu sesuai dengan surat perjanjian pinjam yang dilakukan kedua belah pihak antara Haji Abdul Halim Pardede selaku pemilik tanah dengan Pemerintah Tapanuli Utara sebagai peminjam sebelum dimekarkan.

Demikian disampaikan Drs. Toga Halim Pardede (67) selaku cucu dari Haji Abdul Halim Pardede yang didampingi pengacaranya Edi Yunara SH, M.Hum di kantor pengacara Jl. Pepaya Medan, belum lama ini.

Lebih lanjut Toga menerangkan, bahwa peminjaman tanah seluas 5.324,41 M2 tersebut dilakukan sebanyak tiga kali secara bertahap. Di mana yang pertama tahun 1947 yang saat itu diwakili DJ Simamora selaku pejabat di Pengadilan Negeri dan mewakili pemerintah. Kemudian yang kedua tahun 1962 dengan Sekretaris daerah Tapa-

nuli Utara A. Tamba dan sebulan kemudian ditahun yang sama oleh A. Tamba juga selaku wakil pemerintah.

Peminjaman tanah pertama seluas 32 m x 29 m bertujuan untuk membangun kantor Pengadilan Negeri Balige. Sementara peminjaman tanah kedua dipergunakan untuk membangun kantor Assisten Wedana Balige atau sekarang disebut Kantor Camat.

Peminjaman ketiga berada di belakang tanah yang dipinjam sebelumnya beserta beberapa bagian tanah sekitarnya yang dimiliki keturunan Raja Bona Ni Onan Pardede saudaranya yang lain, dengan tujuan membangun lapangan pembinaan mental sekaligus sebagai usaha peningkatan kesejahteraan berupa pertambakan ikan serta pemeliharaan ternak bagi tahanan penjara Balige.

Sayangnya setelah pemekaran, tanah yang dipinjamkan pemerintah Taput tidak dikembalikan dahulu kepada pemiliknya, padahal tanah tersebut masuk kewilayah Kabupaten Toba Samosir yang menjadi pemekarannya.

Lebih lanjut Toga Halim

Pardede menyatakan bahwa kepemilikan tanah yang bernomor register 33 yang berdiri kantor PN Balige berasal dari warisan buyutnya Raja Andareas Pardede kepada Lobe Tinggi Pardede atau Haji Abdul Halim Pardede kakeknya, diperkuat dengan register der Besluiten van het noofd van plaatselijk Bestuur te Balige Nomor 209/1935 seluas 5.324,41 M2.

Ironinya lahan ketiga yang dipinjamkan diambil alih orang ketiga seorang pengusaha tekstil melalui oknum pemerintah, bahkan dibuat pula sertifikatnya Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat keturunan Raja Bona Ni Onan kecewa serta merasa ditipu oleh pemerintah, akhirnya setelah berembuk mereka memberikan kuasa pada Charles Pardede yang juga salah satu keturunan Raja Bona Ni Onan untuk menuntut pengambalian harta warisan mereka.

Atas surat kuasa tersebut Charles Pardede menghunjuk kantor pengacara hukum Raja Induk Sitompul SH untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung. Namun guga-

tan tersebut tidak berhasil dengan alasan bahwa pihak ketiga tidak pernah menerima tanah tersebut dari pihak Raja Bona Ni Onan Pardede saat terjadi pemekaran tetapi menerimanya dari Pemkab Taput yang dikuasai sebagai daerah sebelumnya.

Melihat kegagalan ini mereka menghubungi pemerintah kabupaten Tobasa dan akhirnya Pemkab Tobasa bersedia mengadakan gugatan intervensi kepada pihak ketiga itu. Awalnya pada tingkat Pengadilan Negeri Tarutung mereka berhasil memenangkan pekara, namun saat banding di Pengadilan Tinggi mereka kalah dan kemudian perkara ini dilimpahkan kepada tingkat Kasasi di tahun 2005. Januari 2007 MA memenangkan perkara mereka.

Sayangnya kemenangan itu dinyatakan sebagai kemenangan Pemkab Tobasa bukan pihak keturunan Raja Bona Ni Onan. Hal ini dibuktikan Bupati Tobasa dengan mengibahkan tanah itu kepada Pengadilan Negeri Balige, yang kemudian dibangun kantor baru, sedangkan kantor lama yang berada didepannya dibongkar untuk dijadikan lahan parkir. Pernya-

taan ini membuat mereka kesal sehingga mengadukannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tanggal 19 Oktober 2010 pemerintah provinsi membuat surat kepada Bupati Tobasa agar dapat menangani masalah tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumut yang dijabat RE. Nainggolan masa itu.

Ironinya pihak Bupati Tobasa seperti memutar balikan fakta dan menyampaikan kepada pihak pemerintah Sumatera Utara melalui surat yang ditandatangani Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak dengan bahwa sesuai putusan Pengadilan, tanah yang dimaksud adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Kini kasus tersebut kembali mereka tuntut melalui kuasa hukum yang baru Edi Yunara SH,M.Hum, dan menurut mereka pihak pengacara telah melakukan somasi kepada Pemkab Taput sebagai pemerintah yang awal meminjam tanah tersebut dan seharusnya dikembalikan dahulu sebelum diserah kepada Pemkab Tobasa.(BEN)

JAKARTA - Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku mengenal Bu Pur. Namun, ia enggan menjelaskan perihal perempuan yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Hambalang itu. "Saya tahu, tapi tidak akan saya ceritakan," katanya, Jumat.

Anas mengatakan baru akan membuka soal Bu Pur jika ditanya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, tersangka kasus Hambalang ini yakin bahwa mereka tak berani menyinggung soal Bu Pur. Menurut dia, KPK bakal menghindari pertanyaan-pertanyaan mengenai Bu Pur. "Saya yakin penyidiknya tidak berani," ujarnya.

Majalah Tempo edisi Senin, 15 Juli 2013, mengulas soal perempuan misterius dalam kasus Hambalang. Sylvia Sholehah begitu nama perempuan itu tertera dalam daftar pemeriksaan saksi pada agenda harian komisi antikorupsi-memang populer dengan sapaan Ibu Pur. Ia dimintai keterangan dalam perkara korupsi dana proyek sarana olahraga terpadu Hambalang, Bogor.

Menurut sejumlah sumber, Sylvia bukan saksi biasa. Dia berperan banyak dalam perkara korupsi yang mengantarkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Anas menjadi tersangka itu.

Seorang sumber mengatakan bahwa ia merupakan orang Cikeas, merujuk pada kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor.

Sylvia juga sering tampil ke permukaan. Ia terlihat berada dalam rombongan Ibu Negara Ani Yudhoyono ketika menghadiri sejumlah kegiatan. (IN/BBS)

SOAL PENYADAPAN

SBY Diminta Usir Diplomat AS dan Australia JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diingatkan agar tidak sampai kehilangan momentum untuk melakukan tindakan tegas atas penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia kepada Indonesia.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan, tindakan tegas presiden dapat berupa pengusiran terhadap dua atau tiga diplomat negara itu. "Menteri luar negeri dapat meminta kepada kepala perwakilan AS dan Australia untuk memulangkan dalam waktu 1x24

jam para diplomat tersebut," kata Hikmahanto, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, Presiden SBY tidak perlu khawatir akan ada tindakan balasan dari AS maupun Australia. "Dalam bahasa diplomatik pengusiran ini disebut sebagai persona non grata," tegasnya.

Kata Hikmahanto, AS dan Australia tahu betul bahwa aparat intelijen mereka memang melakukan penyadapan kepada negara Indonesia. "Buktinya hingga sekarang tidak ada tuntutan hukum terhadap der Spiegel maupun Sydney Morning Herald," jelasnya.

Untuk itu, kata Hikmahanto, justru Presiden Obama dan PM Tony Abbott akan berterima kasih kepada Presiden SBY bila dilakukan tindakan tegas. Ini karena kedua kepala pemerintahan itu tahu betul bila kemarahan publik Indonesia tidak dikanalisasi maka warga melakukan tindakan destruktif. "Seperti meretas website AS dan Australia atau melakukan sweeping warga AS dan Australia. Apalagi di Indonesia banyak kepentingan, termasuk ekonomi, dari dua negara tersebut," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pengusiran atas diplomat diharapkan dapat menjadi tonggak untuk mengembalikan kepercayaan Indonesia dalam berhubungan dengan AS dan Australia.

"Pengusiran diplomat sepadan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karenanya Presiden SBY tidak perlu ragu dalam bertindak keras dan tegas yang justru untuk menjaga hubungan antarkedua negara," demikian Hikmahanto.

Diberitakan, pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan Australia dinilai sudah lama melakukan penyadapan di Indonesia. Hal itu sebagai upaya untuk mengintai perkembangan politik hingga perekonomian di tanah air.

Penilaian itu disampaikan mantan Panglima TNI Djoko Santoso, Sabtu (9/11). Menurutnya, kedua negara itu telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebab, penyadapan itu sebagai upaya memata-matai Indonesia dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi.

"Negara Indonesia itu negara yang sangat besar, sumber daya yang melimpah sehingga ketika suatu negara mengetahui secara jelas informasi itu maka mereka akan berkuasa di Asia Tenggara karena Indonesia paling besar di Asia Tenggara," katanya.

Adapun tujuan penyadapan itu, kata Djoko, untuk menguasai ASEAN dan Asia Pasifik. Menurutnya, penyadapan kepada para pemegang keputusan di Indonesia sangat dimungkinkan karena penyadap ingin mengetahui pihak-pihak mana yang bisa dilobi untuk merebut sumber daya alam Indonesia. (IN/BBS)