Epaper kpkpos 278 edisi senin 25 november 2013

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

DITJEN BEA DAN CUKAI LADANG KORUPSI

EDISI 278/ THN VI 25 Nov – 1 Des 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 5

» Kantor PTPN 5.

Tenaga Pemborong PTPN 5 Dizolimi TANDUN – Menyedihkan, tenaga pemborong yang dipekerjakan sebagai tenaga pemanen di perusahaan BUMN PTPN 5 merasa dizolimi.

Pasalnya, penjelasan terkait sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan semi plat merah itu, antara manjamen kebun Tandun dengan manajemen kantor direksi PTPN 5 tidak singkron.

Humas PTPN 5 F Panjaitan dan Riky saat dikonfirmasi di ruang kejanya terkait sistem pengupahan yang diterapkan PTPN 5 mengatakan, bahwa sistem kerja di kebun, istilah BHL tidak ada. Isitilah ini sudah dihapus diganti dengan • LANJUT KE HAL. 2

Disnakertrans Riau Panggil Pimpinan Kebun Tandun PEKANBARU - Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, (Disnakertrans) Provinsi Riau melalui Kepala Bidang Pengawasan Rasidin SH ketika ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu, mengatakan akan memanggil manajemen atau pimpinan Kebun Tandun PTPN 5.

“Selasa ini kita panggil. Pemanggilan manajemen kebun Tandun terkait sistem pengupahan dan sistem kerja yang diberlakukan perusahaan • LANJUT KE HAL. 2

» Edhie Baskoro Yudhoyono dan Ma’mun Murod

Loyalis Anas Tantang KPK Panggil Ibas JAKARTA - Juru Bicara ormas perhimpunan Pergerakan Indonesia (PI) Ma'mun Murod menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Asumsi Ma'mun, Ibas pernah disebut di pengadilan. Ibas juga, adalah Stering Commite di Kongres Partai Demokrat 2010. Harusnya, Ibas dipanggil dalam kasus baik Hambalang maupun dugaan suap di Kongres 2010.

Ma'mun membandingkan Tri Dianto yang saat Kongres 2010 hanya Ketua DPC Cilacap • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Komisi Kebenaran Aceh UPAYA Nanggroe Aceh Darussalam membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) semestinya menampar pemerintah pusat. Masalah hukum akan muncul karena hingga kini kita belum memiliki Undang-Undang KKR yang baru. Tapi pemerintah tidak bisa menyalahkan Aceh, yang berinisiatif membentuk Komisi Kebenaran.

DPR Aceh kini sedang membahas qanun pembentukan KKR buat menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Pengusutan terutama • LANJUT KE HAL. 2

PT RSU Kebal Hukum Kepmenhut 599 Dikangkangi, HTI Dijadikan Kebun Sawit PT RSU mengantongi izin HPHTI Pola Transmigrasi, yang diterbitkan Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor.599/KPTSII/1996 tanggal 19 September 1996, tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 12.600 hektar.

Pantauan di lapangan dan keterangan didukung data yang dihimpun menyebutkan, izin yang dikantongi

PEKAN BARU–PT Rimba Seraya Utama (RSU) merupakan perusahaan patungan antara PT Uni Sraya dengan PT Inhutani IV, disebutkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepada perusahaan ini diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pola Transmigrasi atas kawasan yang berlokasi di Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

» Gedung PT RSU di Jalan Sutomo Pekanbaru.

PT RSU terindikasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagian besar kawasan HPHTI Transmigrasi tersebut telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang pembangunannya dilakukan oleh PT Agro Abadi (group PT RSU).

Diinformasikan, bahwa areal HPHTI Transmigrasi tersebut telah berpindah tangan kepada pihak lain. Terindikasi izin yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada PT RSU disalahgu• LANJUT KE HAL. 2

Kilas | Balik Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor, 70/Kpts-II/2001 menegaskan, yang berwenang merubah kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan dan PP No.70 Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri disebutkan, bahwa apabila Pemegang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan HTI-nya, maka izinnya dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Penegasan tersebut diindikasikan beberapa kalangan hanya di atas kertas, tidak berlaku bagi PT RSU.

Hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Dinas Kehutanan Kampar tahun 2004 lalu ternyata, tanaman yang terealisasi sekitar 917 Ha, sehingga ada dugaan PT RSU telah melakukan penipuan terhadap negara yang berpotensi merugikan keuangan negara milaran rupiah. Namun, ketika diupayakan berulangkali mempertanyakan jawaban konfirmasi tersebut, menurut Titi manajemen PT RSU hanya satu orang.

Alih fungsi HPHTI Transmigrasi menjadi kebun kelapa sawit yang dilakukan PT RSU, cukup mengherankan dan menjadi tanda tanya besar. Untuk itu, Dinas Kehutanan Bangkinang menyurati Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai surat nomor. 522.12/ PSPP/5804 yang isinya memohon petunjuk Dirjen terkait alih fungsi HPHTI Transmigrasi PT RSU tersebut menjadi kebun sawit. Namun diinformasikan surat Dinas Kehutanan Bangkinang tersebut belum ada tindak lanjut terhadap alih fungsi HTHTI yang dilakukan PT RSU

Dugaan Korupsi Berjamaah di Dinas Pertanian

Istri Irham Diduga Setor Uang Buat Akil MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Irham Buana Nasution, bekas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Jumat (22/ 11), terkait status tersangka bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa Irham Buana diperiksa terkait tugasnya sebagai Ketua KPU untuk Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). "Irham diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Akil Mochtar," kata Johan Budi.

Irham Buana Nasution adalah Ketua KPU Sumut selama 10 tahun. Dia mengundurkan diri dari KPU sehari sebelum sidang perdana gugatan sengketa pilkada

BINJAI - Mencuat dugaan korupsi dilakukan secara berjamaah di kubu Dinas Pertanian Pemko Binjai. Terkuaknya dugaan ini setelah salah satu kelompok tani mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan.

Di mana, tahun ini dana bantuan ini berasal dari anggaran tahun 2013 oleh pemerintah tingkat I (provinsi).

Anggaran yang dikucurkan dinamakan proyek Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-red) senilai Rp55 juta untuk per kelompok tani di Kota Rambutan.

"Biasanya kelompok tani di Kota Binjai, setiap tahunya mendapatkan

Sumut digelar di MK, 2 April 2013. Irham lalu terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Golkar Sumut sebagai salah satu Wakil Ketua Golkar. Irham kemudian didapuk menjadi salah satu calon DPR daerah pemilihan Sumut I (Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai) berkat bantuan Akil Mochtar.

Salah satu rekan Irham saat bertugas di KPU, Turunan Gulo, mengakui kedekatan Irham dengan Akil Mochtar. Menurut Gulo, selain Irham, komisioner KPU lainnya tidak bisa berkomunikasi dengan Akil. "Saya pernah bermaksud konsultasi • LANJUT KE HAL. 2

PT Rimba Seraya Utama dan PT Agro Abadi pernah digugat Yayasan Riau Madani terkait dugaan penyimpangan Izin HPHTI yang dilakukan PT RSU tersebut melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor gugatan 28/ Pdt.G/2011/PN.BKN sebagai Tergugat satu PT Agro Abadi, tergugat dua PT Rimba Seraya Utama, tergugat tiga Kementerian Kehutanan Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Tergugat empat Kementerian Kehutanan Cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau tergugat lima Kementerian Kehutanan RI Cq.

» Irham Buana Nasution

• LANJUT KE HAL. 2

R. BUDI DAN MICHAEL HARTONO DI URUTAN PERTAMA JAKARTA - Pengusaha kondang dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kembali terdepak dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Terakhir, Ical--sapaan akrab Aburizal--bertengger dalam daftar itu pada 2011.

Itu pun dia hanya menempati peringkat 30 dengan kekayaan sekitar Rp10 triliun.

Tak Masuk Daftar Orang Kaya, Ical Bangkrut?

P

ADAHAL, calon presiden dari Partai Golkar untuk Pemilu 2014 tersebut sebelumnya telah 6 tahun duduk nyaman dalam daftar orang sugih se-Indonesia itu.

Ical masuk di jajaran orang terkaya pada 2006 dan langsung menempati peringkat enam dengan kekayaan sebesar Rp14 triliun. Setahun kemudian, pundi-pundi kekayaannya bertambah menjadi Rp50 triliun sehingga membuat Ical menjadi orang terkaya se-Indonesia.

Akibat krisis ekonomi global subprime mortgage - tahun 2008, kekayaan Ical terkuras sehingga hanya tersisa sekitar Rp9 triliun. Peringkat Ical pun turun dari posisi pertama ke peringkat sembilan tahun itu. Pada 2010, usaha Bakrie Group mulai didera banyak permasalahan, dari utang yang menggunung sampai aksi gadai saham anak usahnya. Tak ayal lagi, posisi Ical pun melorot. Dia

» R Budi Hartono

» Aburizal Bakrie

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 278 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2013

SAMBUNGAN

Manipulasi Pinjaman, 5 Pengurus Koperasi PNS Dibui 5 Tahun MEDAN - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhi 5 pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu dengan hukuman masing-masing 5 tahun penjara.

Kelimanya dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan Rp 1,5 miliar dana yang dipinjam dari bank.

Kelima terdakwa yakni Mursyid (Ketua Koperasi), Suparman (Ketua II), Tumario (Sekretaris), Hadi Pranoto (Sekretaris I), dan Marli (Bendahara). Kelimanya juga didenda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Para terdakwa juga diwajibkan

membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 164 juta. "Dengan ketentuan, jika tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar kerugian negara, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 bulan," kata SB Hutagalung, ketua majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Medan, Kamis (21/11).

Para terdakwa telah melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DISNAKERTRANS RIAU PANGGIL PIMPINAN KEBUN TANDUN ..........

• DARI HALAMAN. 1 BUMN tersebut, yang terindikasi bertentangan dengan undangundang ketenagakerjaan,” ujar Rasidin.

Menurut Rasidin, istilah BHL (Buruh Harian Lepas) tidak dibenarkan. Ternyata sistrm kerja yang diterapkan di kebun Tandun dari BHL diganti dengan Tenaga Pemborong (TP) hanya “ganti baju” saja. Sistem kerjanya sama seperti BHL, karena apabila pekerja, bekerja selama 20 hari dalam satu bulan, dan dalam 3 bulan berturut-turut tidak terputus, maka statusnya sama dengan karyawan tetap. Haknya juga sama.

Itu diatur dalam undang-undang. ”Status yang diberlakukan PTPN 5 Kebun Tandun terhadap BHL dengan nama Tenaga Pem-

borong, sah-sah saja. Syarat-syarat kerjanya harus jelas berdasarakanUndang-Undang ketenagakerjaan,” pungkas Rasidin.

Dalam kontrak kerja, tidak dibenarkan menggunakan istilah BHL. Meski istilah BHL diganti dengan nama tenaga pemborong, syarat-syarat kerja berdasarkan undang-undangketenagakerjaan.

Dalam kontrak harus transparan.

Tenaga Pemborong yang terikat dengan kontrak harus diberitahukan Dalam kontrak, besaran upah harus dijelaskan, sehingga pekerja tidak dirugikan. Selain itu, lanjut Rasidin, kontrak kerja tersebut harus diberitahukan kepada Disnakertrans. ”Gunanya untuk mengawasi kontrak yang diberlakukan kontraktor terhadap tenaga pemborong tersebut,” ujarnya.(PUR)

LOYALIS ANAS TANTANG KPK PANGGIL IBAS.......................................

• DARI HALAMAN. 1 tapi dipanggil terus oleh KPK. KPK dinilai tidak berani memanggil nama-nama yang pernah disebut terkait suap Hambalang, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Tri Dianto dia DPC, di panggil KPK berulang kali sebagai saksi terkait Anas. Tapi yang selalu di serbu media, persidangan, itu tidak pernah di panggil sebagai tersangka, saksi pun tidak, kayak Ibas," kata Murod dalam diskusi 'Anas Tumbal Politik Cikeas' di Jakarta Timur, Jumat.

M'mun juga mengatakan, agar KPK jangan merasa paling benar.

Sehingga dapat berbuat dengan sewenang-wenang. Untuk itu dirinya berkeyakinan akan ada lembaga yang akan menyaingi KPK. "KPK jangan seperti malaikat, salah anggap KPK malaikat. Kenapa tidak boleh mengkritisi KPK, nanti akan berdiri lembaga yang akan mengkritisi KPK," ujarnya.

Ditempat terpisah, Tri Dianto menyebut M Nazaruddin bagaikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dikonfrontir penyidik.

Itu dikatakan oleh Tri saat menceritakan kisah ancaman yang dilakukan Nazaruddin terhadap dirinya.

Saat itu, KPK mengkonfrontir dia dengan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu.

Disaat dikonfrontir itulah, Nazar mengancamnya.

Tri diminta pulang kampung ke Cilacap. Kalau tidak, Tri akan dihilangkan. Pernyataan itu dirasakan oleh Tri sebagai ancaman.

Namun saat itu, Tri mengaku tidak ada reaksi dari penyidik KPK. "Penyidik itu terdiam, tidak ada reaksi, seakan-akan Nazar ini seperti pimpinan KPK," katanya di Kantor LPSK, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis. Pada Jumat lalu, Tri diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi di proyek Hambalang oleh KPK. Mengaku diancam dalam pemeriksaan tersebut oleh Nazaruddin, dirinya pun meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Saya berharap kepada LPSK memberi perlindungan. Saya terancam dengan omongan Nazaruddin," tandasnya.(FR/BBS)

KOMISI KEBENARAN ACEH.............

• DARI HALAMAN. 1 ditujukan untuk kasus penyiksaan dan penghilangan orang selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer sepanjang 1989-2005. Qanun mengenai KKR Aceh ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Langkah itu mesti dihargai. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh hanya akan tuntas bila diungkap secara gamblang. Saling memaafkan pun hanya bisa dilakukan sepenuh hati kalau kedua belah pihak, pelaku dan korban, mendapatkan keadilan.

Pembentukan KKR itu juga merupakan amanat perjanjian Helsinki pada 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pengusutan oleh KKR kelak juga tak harus bertabrakan dengan penyelidikan yang kini dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak Oktober lalu, Komnas HAM membentuk Tim Ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM di Aceh. Kasus yang diusut antara lain penyiksaan dan pembunuhan di Rumah Geudong, penembakan massal di Simpang KKA, pembantaian di Jambo Keupok, dan kuburan massal di Timang Gajah.

Bulan depan, Tim Ad Hoc mulai memeriksa para saksi, dari para korban sampai petinggi sipil dan militer.

Kerja sama Komnas HAM dengan KKR Aceh bisa dijalin dengan cara saling menukar temuan. Direncanakan, KKR Aceh juga melibatkan anggota Komnas HAM serta anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Korban. Kalau muncul kritik, pembahasan Qanun tentang Pembentukan KKR sejauh ini belum menerima masukan dari para anggota keluarga korban.

Masalah lain yang lebih krusial menyangkut hukum. Dalam UU No. 11/2006 memang disebutkan mengenai pembentukan KKR di Aceh. Tapi KKR ini mesti bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan, rujukan yang dimaksud adalah UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Persoalannya, undang-undang ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Kendati amat terlambat, tahun ini pemerintah telah menyodorkan RUU tentang KKR untuk menggantikan undang-undang yang dicabut tersebut. Tapi RUU ini tidak dalam prioritas pembahasan oleh DPR. Terkatungkatungnya RUU tentang KKR itu amat memalukan. Konsekuensinya amat besar karena menunda penyelesaian banyak sekali kasus pelanggaran HAM di negeri ini, termasuk di Aceh.

Pengusutan KKR Aceh kelak bisa kurang maksimal. Wewenang dan yurisdiksi lembaga ini menjadi terbatas karena dianggap tidak dipayungi undang-undang.

DPR seharusnya memprioritaskan pembahasan RUU tentang KKR agar persoalan HAM di Aceh cepat selesai.

Kalau pekerjaan rumah ini tidak diselesaikan, jangan salahkan bila parlemen Aceh berinisiatif membentuk KKR. (***)

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," sebut SB Hutagalung.

Berdasarkan putusan majelis hakim diketahui bahwa pada 2008 KPN Pelita Stabat/Wampu

menjalin kerja sama dengan BNI Cabang Polonia tentang pemberian pinjaman kepada 30 anggota koperasi sebesar Rp 3,5 miliar.

Pada pencairan pertama koperasi menerima Rp 1,2 miliar dan pencairan kedua Rp 1,58

miliar. Ternyata para terdakwa tidak menyalurkan uang yang dicairkan pada tahap dua kepada 30 anggota koperasi yang diajukan sebagai peminjam ke BNI Cabang Polonia.

Perbuatan para terdakwa terbongkar ketika pihak BNI

Cabang Polonia menegur dua anggota koperasi karena kreditnya macet. Merasa tidak ada meminjam, kedua anggota koperasi ini pun mengajukan protes ke BNI Cabang Polonia.

Menyikapi putusan majelis hakim, penasihat hukum para

terdakwa, Hasnul Arifin menyatakan keberatan dan akan mengajukan banding.

"Ini perkara perdata. Kredit macet. Dan, dari kredit itu sudah ada yg dikembalikan sebesar Rp 700 juta," ucapnya seusai sidang.(NET)

DUGAAN KORUPSI BERJAMAAH DI DINAS PERTANIAN ................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bantuan. Tapi, tahun ini kami memang tidak mendapatkan bantuan tersebut," kata Johan, salah seorang ketua kelompok tani di Kecamatan Binjai Selatan, Jumat pekan lalu kepada koran ini.

Untuk mendapatkan anggaran yang dikucurkan pemerintah, tak jarang beberapa oknum di Dinas

Pertanian dan kelompok tani ini bermain. Siapun kelompok tani yang ingin mendapatkan anggaran ini harus berani membagi hasil dengan oknum tersebut. "Kalau permainan itu memang bukan rahasia umum lagi. Karena kalau tidak demikian, kita bisa tidak dapat proyek yang selalu dikucurkan pemerintah setempat," ungkapnya.

Pihak kelompok tani dalam perjan-

jian secara lisan akan mendapatkan anggaran dari pemerintah hanya 4060 persennya saja. Sementara, selebihnya dimanfaatkan oleh oknumoknum yang ada di Dinas Pertanian.

"Memang sulit untuk dibuktikan. Namun, memang seperti inilah kondisi di lapangan. Kalau kita tidak mau mengikuti prosedur yang mereka ajukan, maka kita sebagai kelompok tani tidak akan

mendapatkan kucuran anggaran dana dari pemerintah," ujar pria yang sempat membuat kolam ternak ikan dari dana bantuan tersebut.

Salah seorang ketua kelompok tani Kardi, yang menaungi kelopok tani Damai Langgeng, Kelurahan Paya Roba di Kecamatan Binjai Barat, mengakui, dapat bantuan sebesar Rp55 juta tahun ini. Namun ketika ditanya sejauh mana

bisa mendapatkan bantuan tersebut, Kardi enggan berkomentar.

Menyikapi masalah dugaan korupsi yang terjadi di Distan Binjai, Ir Edi Gunawan, selaku Kadis Pertanian saat akan dikonfirmasi Koran Ini, Kamis pekan lalu tidak berada di kantornya.

Saat dihubungi via selularnya dan melalui pesan singkat, Edi tak kunjung membalas.(SBR)

ISTRI IRHAM DIDUGA SETOR UANG BUAT AKIL......................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dengan Akil Mochtar mengenai salah calon legislatif yang tidak memenuhi persyaratan.

Tapi Akil menolak dan menyarankan agar Irham Buana saja yang menyampaikan apa yang akan saya tanyakan kepada Akil," kata Turunan Gulo.

Sumber menyebut istri Irham Buana juga akrab dengan Akil Mochtar. Bahkan, setiap Akil

berkunjung ke Sumut, istri Irham kerap terlihat di acara Akil Mochtar.

"Padahal kan tidak ada hubungan kerja antara Akil dan istri Irham Buana," kata sumber itu, seperti ditulis www.tempo.com.

Bahkan sumber Tempo menyebut istri Irham Buana pernah mengirim uang untuk Akil Mochtar.

"Saya menduga KPK juga menanyakan uang yang dikirim istri Irham untuk Akil Mochtar," ujar

sumber itu lagi.

Adapun Johan Budi tidak menyebutkan materi pemeriksaan terhadap Irham terkait sengketa pemilihan Gubernur Sumut di MK, yang dimenangkan pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi. "Mengenai materi, saya belum mendapat penjelasan dari penyidik," ujar Johan Budi.

Dugaan suap terkait sengketa pemilihan Gubernur Sumut pernah dilaporkan Ketua Pemerhati

Indonesia Bersih Sumut, Rosisyanto, ke komisi antirasuah pada 7 Juni 2013.

Dugaan suap dilaporkan Rosisyanto dengan melibatkan pengacara Indra Sahnun Lubis.

Dalam keterangan laporannya di KPK, Rosisyanto mendengar langsung pengakuan Indra Sahnun bahwa calon Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, sering memberi uang kepada Indra Sahnun.

Uang pemberian untuk Indra

Sahnun itu, Yanto menduga, akan digunakan Indra Sahnun untuk mengurus perkara sengketa pemilihan Gubernur Sumut yang di daftarkan calon Gubernur Sumut lainnya, Effendi Simbolon, ke MK pada 29 Maret 2013.

Rosisyanto menduga, sidang gugatan Effendi Simbolon terhadap Gatot Pujo Nugroho diatur Akil Mochtar, yang saat sidang mulai digelar sudah berstatus Ketua MK menggantikan Mahfud Md.(NET)

PT RSU KEBAL HUKUM ........................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 nakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor, 70/ Kpts-II/2001 menegaskan, bahwa yang berwenang merubah kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan dan PP No.70 Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri disebutkan, bahwa apabila Pemegang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri tidak dapat melaksanakan kegiatan pembangunan HTI-nya, maka izinnya dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Penegasan tersebut diindikasikan beberapa kalangan hanya di atas kertas, tidak berlaku bagi PT RSU. Terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan PT RSU atas izin yang diberikan Kementerian Kehutanan dengan Nomor.599 tersebut, koran KPK Pos tanggal 1 Oktober 2013 melayangkan konfirmasi tertulis kepada manajemen PT RSU beralamat Jalan Sutomo No.62 Pekanbaru.

Konfirmasi disampaikan guna klarifikasi terkait dugaan penyimpangan Izin tersebut. Surat konfirmasi diterima resepsionis PT RSU Titi tanggal 3 Oktober 2013. Yang dipertanyakan antara lain bahwa, PT RSU tidak melaksanakan fungsinya sebagai peme-

gang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri. Pertanyaan berikutnya terkait realisasi tanaman industri seluas 4.443 hektar sampai dengan tahun 1999, hasilnya pemerintah cq. Kementerian Kehutanan diinformasikan mengucurkan Dana PMP sebesar Rp2.

955.052.800, dan Pinjaman Dana Reboisasi sebesar Rp6.050. 002.000.

Hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Dinas Kehutanan Kampar tahun 2004 lalu ternyata, tanaman yang terealisasi sekitar 917 Ha, sehingga ada dugaan PT RSU telah melakukan penipuan terhadap negara yang berpotensi merugikan keuangan negara milaran rupiah. Namun, ketika diupayakan berulangkali mempertanyakan jawaban konfirmasi tersebut, menurut Titi manajemen PT RSU hanya satu orang. “Itupun tidak ada ditempat,” ujar Titi.

Hingga berita ini naik cetak, konfirmasi tersebut belum dijawab pihak PT RSU. Alih fungsi HPHTI Transmigrasi menjadi kebun kelapa sawit yang dilakukan PT RSU, cukup mengherankan dan menjadi tanda tanya besar. Untuk itu, Dinas Kehutanan Bangkinang menyurati Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai surat nomor.

522.12/PSPP/5804 yang isinya memohon petunjuk Dirjen terkait

alih fungsi HPHTI Transmigrasi PT RSU tersebut menjadi kebun sawit. Namun diinformasikan surat Dinas Kehutanan Bangkinang tersebut belum ada tindak lanjut terhadap alih fungsi HTHTI yang dilakukan PT RSU Inhutani IV Riau ketika diupayakan konfirmasi terkait kerjasama antara Inhutani IV dengan PT Uni Sraya (groupnya PT RSU) tidak satupun petugas Inhutani IV yang bisa dikonfirmasi. Staf Inhutani IV ketika ditanyai, tidak ada yang bersedia berkomentar, dengan mengatakan “pimpinan lagi tugas ke luar kota”.

Penelusuran KPK Pos menyebutkan, bahwa PT Rimba Seraya Utama dan PT Agro Abadi pernah digugat Yayasan Riau Madani terkait dugaan penyimpangan Izin HPHTI yang dilakukan PT RSU tersebut melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor gugatan 28/Pdt.G/2011/PN.BKN sebagai Tergugat satu PT Agro Abadi, tergugat dua PT Rimba Seraya Utama, tergugat tiga Kementerian Kehutanan Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Tergugat empat Kementerian Kehutanan Cq Dinas Kehutanan Provinsi Riau tergugat lima Kementerian Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanna RI. Surat

Gugatan ditanda tangani Surya Darma SAg selaku Ketua Yayasan Riau Madani dan Tommy Freddy Manungkalit SKom selaku Sekretaris Yayasan.

Surya Darma ketika ditanya KPK Pos bertempat di PN Bangkinang, Selasa pekan lalu, terkait gugatannya terhadap PT RSU dan PT Agro Abadi mengatakan, bahwa perusahaan PT RSU dan PT Agro Abadi melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Perkara perdata tersebut dimenangkan PT RSU,” katanya serya pamitan dengan alasan akan mengikuti sidang gugatan Perdata terhadap PT Pedasa.

Sebelumnya, pada 10 Juli 2013, KPK Pos melayangkan surat ke Pengadilan Negeri (PN) Bangkinag memohon untuk mendapatkan putusan PN Bangkinag terkait perkara perdata yang telah diputuskan, karena tidak mencantumkan No. perdata.

Namun, PN Bangkinang melalui staf Panitera Emilia menyarankan agar KPK Pos membuat surat susulan dengan mencantumkan No.perkara perdatanya. 11 November 2013 KPK Pos membuat surat susulan dengan mencantumkan nomor Perdata terkait Gugatan Perdata Yayasan Riau Madani terhadap PT RSU dan PT Agro Abadi.

Pada, Selasa (20/11), KPK Pos mempertanyakan surat susulan

KPK Pos tersebut kepada N Sagala Panitera PN Bangkinang. Menurut N Sagala gugatan perdata Yayasan Riau Madani terhadap PT RSU dan PT Agro Abadi telah dicabut oleh penggugat. “Penetapan pencabutan sudah ada. Anda boleh lihat di website PN Bangkinag,” ujar Sagala singkat.

Penetapan pencabutan gugatan ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012, berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa dalam persidangan penggugat telah mencabut gugatannya. Dalam penetapan tersebut penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp719.000. Majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata No.28/Pdt.G/2011/PN.BKN, yakni Hakim Anggota Junaidi Apri Ahmad SH, Agung Budi Setiawan SH, Ketua Majelis Toto Ridiarto SH dan Panitera Pengganti Hasrul.

Keterangan Penggugat Ketua Yayasan Riau Madani Surya Darma terkait gugatan Perdata No.28/ Pdt.G/2011/PN.BKN, menurut Penggugat, Tergugat Kasasi ke Mahkamah Agung, sementara keterangan Panitera PN Bangkinag N Sagala mengatakan, gugatan Yayasan Riau Madani terkait Perdata No.28/Pdt.G/2011/PN.BKN telah dicabut Penggugat, sehingga keterangan yang disampaikan bertolak belakang. (PUR)

TENAGA PEMBORONG PTPN 5 DIZOLIMI.....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tenaga pemborong. Pekerjaan pemanenan di kebun dikontrakkan melalui lelang tender.

Sebagai tenaga pemanen ada yang dikerjakan Tenaga Sendiri (TS). Tenaga sendiri, merupakan karyawan tetap PTPN 5.

Sistem pengupahannya tergantung dari hasil panenan TBS, dan ditargetkan. Setiap tenaga pemborong harus mendapatkan 120 janjang TBS (Tandan Buah Sawit) per har. Jika melebihi target, di atas 120 janjang, selebihnya dihitung premi.

“Kalau rajin, upah tenaga pemanen bisa di atas UMP (upah minimum provinsi). Buktinya mereka bisa bertahan 6 hingga 7 tahun bekerja sebagai tenaga pemborong,” ujar Riky mantan asisten kebun Tandun menimpali.

Ditempat terpisah, Asisten

Administrasi L Gintng dan Asisten Umum Kebun Tandun PTPN 5 Rinaldo ketika ditemui KPK Pos di ruang pertemuan kebun Tandun terkait sistem pengupahan yang diterapkan manajemen kebun Tandun mengatakan, bahwa pekerjaan pemanenan dikontrakkan dengan sistem lelang. Kontrak berlaku 3 bulan dan pelelangan tenaga pemborong dilakukan setiap tiga bulan. Sedang pemenang lelang sebagai penyedia tenaga kerja. Upah tenaga pemborong tanggung jawab pemborong.

Menurut Rinaldo, tenaga pemanen tidak tetap, silih berganti ada yang bertahan sebagai tenaga pemborong, ada yang memilih pekerjaan lain di luar kebun Tandun. “Rekrutmen tenaga pemborong tergantung perusahaan pemenang tender, tidak benar tenaga pemborong bertahan bekerja hingga 3 - 6 tahun,” ujar

Rinaldo.

Para tenaga pemborong yang bekerja sebagai tenaga pemanen sesuai kemampuan tenaga pemborong itu sendiri. “Mereka bekerja tidak berdasarkan target, kalau mereka rajin, upah mereka bisa mencapai Rp3,5 juta per bulan,” jelas Rinaldo.

Pekerjaan pemanenan TBS ditargetkan bukan kepada tenaga pemborong, melainkan kepada Tenaga Sendiiri (TS) PTPN 5. Para pekerja tenaga sendiri jika panenan TBS tidak mencapai target sebanyak 120 janjang, mereka dikenakan sanksi berupa denda.

Masih kata Rinaldo, pekerjaan pemanenan TBS di kebun berdasarkan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahan) yang ditetapkan Direksi. Misalnya dalam 1 Afdeling ditargetkan perbulan 500 Ton, sementara tenaga sendiri hanya bisa mengerjakan 70 %.

Sisanya yang 30 % itu yang diborongkan kepada tenaga pemborong. “Tidak benar tenaga pemborong diharuskan mencapai target,” katanya.

Upah yang dibayar pemborong terhadap tenaga pemborong, berdasarkan berat komedil janjangan. Contoh misal, hasil panenan tenaga pemborong 120 janjang dengan berat komedil 15 Kg perjanjang, jumlah berat TBS yang dipanen 1.800 Kg dikali Rp70, jumlahnya Rp126.000, hari X 25 hari kerja. Sehingga besaran upah yang diterima pekerja tenaga pemborong mencapai Rp3.150.

000, ditambah upah berondolan.

“Upah yang diterima tenaga pemborong bisa mencapai Rp3.

500.000/bulan,” ujar Rinaldo.

L.Ginting ketika ditanyai soal kontrak antara CV Sakila dengan PTPN 5 Kebun Tandun enggan memberikan kontrak tersebut.

Ginting hanya membacakan salah satu poin, bahwa kontraktor mempekerjakan tenaga pemborong berdasarkan undang-undang perburuhan seraya menyebutkan bahwa surat kontrak tersebut “dokumen perusahaan”.

Diakui Rinaldo bahwa tenaga pemborong hanya menerima upah hasil panenan buah sawit, sementara yang menyangkut syaratsyarat kerja yang diatur dalam undang-undang memang tidak ada.

Disinggung soal peralatan kerja yang ditanggung tenaga pemborong dibenarkan Rinaldo, bahwa peralatan kerja berupa dodos, angklong, dan sepatu kerja dibeli sendiri dengan menggunakan uang “tenaga pemborong. :Peralatan kerja tenaga pemborong tidak ditanggung perusahaan, terkecuali tenaga sendiri peralatan kerja ditanggung PTPN 5,” jelasnya.

(PUR)

TAK MASUK DAFTAR ORANG KAYA, ICAL BANGKRUT?....................................................................

• DARI HALAMAN. 1 terlempar ke posisi 10, sampai akhirnya terdepak dari daftar 40 besar orang terkaya di Indonesia pada 2012. Ical kembali merana tahun ini. Ia kalah oleh para pengusaha muda, seperti Garibaldi Tohir (peringkat 30) dan Sandiaga Salahuddin Uno (peringkat 47). Kini, Golkar yang menjadi kendaraan politiknya pun dikabarkan kekurangan dana untuk mencalonkan Ical pada pemilu tahun depan.

Dalam kunjungannya ke kantor Tempo, 14 November

lalu, Aburizal mengaku kekayaannya banyak berkurang akibat kasus lumpur Lapindo. “Pasti banyak berkurang,” katanya.

Saat itu Ical bercerita tentang bagaimana keluarga Bakrie mencari jalan keluar untuk membuat bisnisnya bangkit kembali. “Pada krisis 1998, saham tinggal 2,5 persen, kita kerja terus.

Keluar, pakai aset perusahaan, cari bisnis lain yang kita belum pernah kerjain, bisnis batu bara. Akhirnya tahun 2008, sudah baik dibanding 1998,” ia memaparkan.

Dalam situsnya pada Rabu (20/11), Forbes menempatkan R.

Budi dan Michael Hartono di urutan pertama daftar orang Indonesia paling kaya. Nilai kekayaan Budi dan Michael adalah US$ 15 miliar (setara dengan Rp175,5 triliun).

Pada 2012, kedua orang ini juga menempati urutan pertama sebagai orang terkaya. Kekayaan mereka berasal dari usaha di bidang perbankan dan tembakau.

Keduanya adalah pemilik Djarum dan punya saham di PT Telkom melalui PT Sarana Nusantara.

Posisi nomor dua ditempati Eka Tjipta Widjaja. Nilai kekayaan Eka Tjipta adalah US$

7 miliar atau setara Rp81,9 triliun yang membuatnya tidak bergeser menempati posisi kedua pada 2012. Kekayaan Eko utamanya berasal dari usaha sawit. Eka Tjipta adalah pendiri Sinar Mas Group.

Posisi ketiga dipegang pengusaha Anthony Salim dengan nilai kekayaan US$ 6,3 miliar. Nilai kekayaan ini membuat posisi pemilik PT Indofood Sukses Makmur itu naik satu peringkat dibanding pada 2012 dimana posisinya berada di peringkat keempat.

Salim bertukar posisi dengan

Susilo Wonowidjojo yang berada di peringkat keempat dengan nilai kekayaan US 5,3 miliar. Pada 2012, Susilo Wonowidjojo berada pada posisi 3. Sumber kekayaan Susilo utamanya berasal dari bisnis tembakau. Susilo adalah pendiri PT Gudang Garam.

Sedangkan pengusaha Chairul Tanjung menempati posisi nomor lima orang paling tajir. Nilai kekayaan pria yang akrab disapa CT ini mencapai US$ 4 miliar. Nilai kekayaan ini membuat posisi CT merosot dua peringkat dibanding 2012 yang menempatkannya di posisi ketiga.(FR/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 278 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2013

KORUPSI

NASIONAL

Istri Anas Diharamkan ke LN JAKARTA - Usai rumahnya diobrak-abrik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Athiyyah Laila, istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diharamkan pergi ke luar negeri. Larangan keluar dari Indonesia, terbukti dengan adanya surat pengajuan penyidik KPK ke Imigrasi.

Athiyyah Laila, dicegah selama kurang lebih enam bulan terhitung sejak 20 November 2013, berdasarkan SKEP KPK No KEP-828/01/11/ 2013 tanggal 20 Nov 2013 terkait proses penyidikan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan tersangka Machfud Suroso, sebagai Komisaris dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras.

PT Dutasari adalah perusahaan subkontraktor, yang mengerjakan proyek Hambalang, dan menerima aliran duit haram Hambalang sedikitnya Rp 42 miliar. Athiyyah merupakan komisaris di perusahaan tersebut. Dalam kasus korupsi ini, status Athiyyah masih sebagai saksi karena diduga Athiyyah mengetahui banyak soal ketidakberesan kasus Hambalang.

"Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan langkahlangkah sesuai permintaan KPK. Langkah itu ya, menyebarkan informasi ini ke kantor Imigrasi seluruh Indonesia," papar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana di Jakarta, Kamis (21/11).

Wamen Denny menjelaskan surat cegah terhadap wanita kelahiran Yogyakarta, 6 Agustus 1976, berlaku hingga enam bulan.Sejak rumahnya di Jalan Teluk Langsa, Kompleks TNI AL, Duren Sawit, digeladah KPK, Selasa, 12 November 2013 lalu hingga kini wanita berkacamata dan selalu berjilbab tidak pernah muncul ke publik. Bahkan sempat mangkir saat dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan dengan alasan sakit.

Setiap harinya, rumah Athiyyah nampak sepi.

Penjaga rumah yang enggan disebut namanya mengaku Ibu Atjiyyah sudah tidak pernah tinggal di rumah Jalan Teluk Langsa, dan tinggal di rumah lainnya untuk menenangkan diri.

"Waduh saya nggak tahu pak,tinggal di rumah yang mana," paparnya.(ENDY)

Budi Mulya Bukan Akhir Kasus Century JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan penahanan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya merupakan langkah awal dalam mengungkap kasus skandal Bank Century secara utuh. "Bank Century itu masalahnya berani atau tidak berani, prinsip KPK tetap pada hukum eqauality of law," katanya usai menghadiri Rapimnas Golkar di Hotel Luwansa Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/11) Dirinya juga menyatakan, tidak akan tebang pilih dalam memberantas korupsi, khususnya kasus Century. "Siapapun yang terlibat century, KPK akan ke sana, penetapan Budi Mulia bukan akhir drama century, ini awal ungkap century secarta utuh," ujarnya. "Doakan saja, evaluasi, kritik KPK, agar KPK bisa menuntaskan membawa orang yang paling bertanggung jawab ke pengadilan," lanjutnya. (IC)

Ajudan Dicegah, KPK Bidik Jero Wacik?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Ajudan Menteri ESDM Jero Wacik, Gde Putu Pranjaya terkait suap di lingkungan SKK Migas. Ia menjadi saksi untuk tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Pencegahan Ajudan ini lantas membuat lahir dugaan keterkaitan Jero Wacik dengan suap yang terjadi dilingkungan SKK Migas. Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo me?ngakui jika dirinya tidak bisa memberikan penjelasan jika pencegahan Ajudan akan bermuara pada Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

"Dia dicegah agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya, tidak berada diliar negeri," kata Johan di gedung KPK, Jumat (22/ 11) malam. Dicecar lebih jauh, Johan berkilah jika dirinya tidak diberikan informasi soal alasan KPK mencegah Gde Putu. Ia hanya memastikan jika keterangan Gde Putu dibutuhkan untuk kasus ini.

Disinggung Gde Putu merupakan pintu masuk ke Jero, Johan kembali tidak bisa berikan jawaban.

Termasuk soal keanehan, pencegahan dilakukan saat berkas Rudi bakal segera rampung.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengeluarkan surat cegah bagi ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, I Gusti Putu, terkait penyidikan kasus di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Gusti Putu dilarang mengadakan perjalanan ke luar negeri hingga enam bulan ke depan demi kepentingan penyidikan.

Dalam kasus ini, Rudi Rubiandini dan Deviardi diduga menerima uang 900.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura dari Direktur PT Kernel Oil Pte Ltd Singapura, Widodo Ratanachaitong, melalui Komisaris PT Kernel Oil Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya, demi memenangkan lelang Fossus Energy Ltd di SKK Migas. Uang itu diserahkan Simon ke Rudi Rubiandini melalui pelatih golfnya, Devi Ardi. Rudi dan Deviardi disangka turut menyamarkan uang dari lelang dan tender di SKK Migas yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.(IN/BBS)

MA Perberat Hukuman Anggie Jadi 12 Tahun JAKARTA- Sirna sudah harapan Angelina Patricia Pungkan Sondakh alias Anggie, untuk mendapatkan keringanan hukuman ditingkat kasasi.

Mahkamah Agung (MA) justru memperberat hukuman mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, terkait kasus korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Mantan Puteri Indonesia itu, divonis 12 tahun penjara dan hukuman denda Rp 500 juta dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan.Juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS (sekitar Rp27,4 miliar).

Sebelumnya, baik Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, janda cantik mendiang Adji Massaid hanya menjatuhkan hukuman selama 4,5 tahun dan tidak menjatuhkan pidana uang pengganti. ”Hukuman lebih berat itu dijatuhkan karena terdakwa aktif meminta imbalan uang atau fee kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7 persen dari nilai proyek," papar Artidjo Alkostar, Ketua Kamar Pidana MA didampingi hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin, di Jakarta, Kamis (21/11).

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, disepakati 5 persen. Dan fee ini harus sudah diberikan kepada terdakwa yang eks politikus Partai Demokrat sebesar 50 persen pada saat pembahasan anggaran dan 50 persen (sisanya) ketika DIPA turun.

Majelis kasasi juga mempertimbangkan peran Angie aktif memprakarsai pertemuan dan memperkenalkan Mindo dengan Haris Iskandar, sekretaris pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional untuk mempermudah penggiringan anggaran Kemendiknas. ”Terdakwa juga beberapa kali melakukan komunikasi dengan Mindo tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang atau fee.

Terdakwa lalu mendapat imbalan dari uang fee Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS,” urainya dalam amar putusannya.

Menangis ANGELINA Patricia Pungkan Sondakh alias Anggie yang selalu nampak ceria, ramah dan suka ngobrol sesama tahanan didalam penjara Rutan Pondok Bambu Jakarta, kini lebih suka menyendiri.

Bahkan sekali-kali menangis. Sikap perubahan yang menyolok itu terjadi setelah bekas Politikus Partai Demokrat mendengar hukumannya diperberat oleh Mahkamah Agung (MA).

"Dia menangis terus. Dia shock luar biasa. Dia nggak sanggup ngobrol sesama napi maupun saya sebagai penasehat hukumnya.

Dia hanya rebahan di lantai selnya. Teman-temannya sesama warga binaan kerap menghibur dan menasehati bahkan menyelimuti tapi sikap dia hanya merenung saja," papar pengacara Angie, Tengku Nasrullah usai menjenguk Anggie.

Nasrullah menemui Angie pada Kamis (21/11) siang. Karena Angie tak ingin ngobrol, Nasrullah hanya memberi penjelasan singkat soal isi putusan MA. "Angie minta ngobrol lain waktu, ya saya menyadari

Selain itu, terdakwa ikut mengajukan program usulan kegiatan di sejumlah Penguruan Tinggi, " Itu sifat aktifnya. Dia juga beberapa kali memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sugiarto dari Kemdiknas ke kantor DPR dan terdakwa minta memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap PT," ungkap Artidjo.

Majelis kasasi juga menyoroti putusan MA dengan putusan sebelumnya, terkait uang pengganti. Pengadilan tingkat pertama dan banding terkesan seolah enggan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti dengan alasan uang yang diterima Angie berasal dari swasta dan bukan dari keuangan negara. ”Itu salah. Karena Pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor jelas-jelas

kondisi Anggie," tuturnya.

Saat mau keluar dari Rutan, Nasrulla menyempatkan diri untuk bertemu Kepala Rutan Pondok Bambu. "Saya minta dalam satu dua hari ini, Angie diberi perhatian khusus. Saya khawatir karena dalam keadaan shock bisa terjadi hal-hal ekstrim pada Angie. Tapi saya yakin dia kuat, dia semakin religius, rajin tahajud," lontarnya.

Terancam Bangkrut Dalam amar putusan kasasi MA, Anggie divonis 12 tahun penjara dan diwajibkan bayar denda 500

menyebutkan terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 UU yang sama.

Jadi bisa dijatuhi hukuman uang pengganti,” tandas Artidjo.

Cerminkan Keadilan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai vonis MA yang memperberat hukuman bekas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Angelina Sondakh ini, dapat menjadi yurisprudensi atau diikuti hakim dan badan peradilan lain dalam memutus perkara korupsi "Semoga sejumlah vonis hakim kasasi ini menjelma menjadi yurisprudensi permanen yang diikuti hakim lainnnya karena alasan diatas. Perlu pimpinan MA meresponnya menjadi yurisprudensi tetap," tandasnya melalui pesan singkat yang diterima warta-

juta atau hukuman kurungan selama 8 bulan. Majelis kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 12,58 miliar dan US$2,35 juta.

Jika tak dibayar, harus diganti 5 tahun penjara. Itu berarti Anggie harus mengembalikan uang negara Rp 39,6 miliar.

Angka sebesar itu bisa membuat mantan Putri Indonesia terancam bangkrut, jika melihat angka laporan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2010.Angelina melaporkan

kekayaannya dua kali, yakni pada 2003 sebesar Rp 618,263 juta dan US$ 7.500 dan meningkat hampir sepuluh kali lipat dalam laporannya tujuh tahun kemudian.

Dalam laporan bulan Juli 2010 itu, Angelina menyebutkan hartanya Rp 6,115 miliar dan US$9.628. Dengan nilai sebesar itu, Angelina jelas terancam bangkrut. Itu jika perubahan harta Angelina Sondakh selama tiga tahun terakhir tak berubah. Apakah ini awal kebangkrutan bagi sang koruptor?(ENDY)

wan,Kamis (21/11).

Putusan MA yang memperberat hukuman Anggie mencerminkan ketajamaan rasa kepekaan dan keadilan sosial. "Koruptor bukan saja berwatak kejahatan luar biasa, tetapi juga kejahatan pembunuhan pelan-pelan atas rakyat sebagai korban terparah korupsi," komentarnya.

Diakuinya, di tengah-tengah pusaran pemikiran hukum dan penegakan hukum yang bermazhab ultra-konservatik-positivistik dan tandus dari ruh keadilan dan kemanusiaan, seperti rendahnya tuntutan dan vonis terhadap sejumlah terdakwa korupsi, maka vonis kasasi ini diharapkan bisa menjadi yurisprudensi permanen dan bisa diikuti hakim-hakim yang menangani perkara korupsi.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. "Vonis kasasi MA terhadap Angelina Sondakh memberi harapan baru untuk pemberantasan korupsi yang tegas, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi," tegasnya.

Putusan ini harus diapresiasi karena membawa pesan yang sangat jelas bagi publik, khususnya para koruptor agar tidak bermain-main dengan korupsi, tambah Bambang melalui pesan singkat, Kamis (21/11).

Kuasa hukum Angelina Sondakh, Nasrullah, mengaku belum menerima berkas putusan kasasi MA yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. "Justru saya tahu hukuman terhadap klien saya diperberat oleh MA saat nonton di televisi," jawabnya singkat.(ENDY)

Depok untuk menggelar kegiatan serupa. Kami juga mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan diantaranya PT Kasoem, juga ada dari perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Syariah Al Amin,” terang Subakti Suyono selaku ketua yayasan MJM saat ditemui Harian DUTA Masyarakat.

Dikatakan sampai kini yayasan MJM menargetkan membangun 99 musholla di wilayah Jabodetabek yang diprioritaskan kepada kaum dhuafa, dan telah terealisasi baru 8 mushollah. Dan harapannya yayasan

MJM melalui program “CINTA DHUAFA” ingin menjadi Lembaga yang terdepan di dalam mengayomi Yatim dan Dhuafa melalui kegiatan Sosial, Pendidikan dan Ekonomi.

Kegiatan ini dihadiri, Ust. Muhammad Zaini selaku Ketua Panitia, Ust. Subakti Suyono selaku Ketua Yayasan MJM, Marwan selaku perwakilan DKM Masjid Jami Bintaro Jaya sektor 1 dan terakhir acara ditutup dengan tausyiah yang disampaikan olehKH. Muhammad Nurul Ismi SPdi.(ENDY)

YAYASAN MIFTAAH AL-JANNAH LI-MASYKURIIN

Tebar Cinta Menuai Amal JAKARTA – Yayasan Miftaah AlJannah Li-Masykuriin (MJM), menggelar program "Cinta Dhuafa", dengan memberikan santunan bagi 200 anak yatim dan kaum Dhuafa di Aula Masjid Jami Bintaro Jaya sektor 1, Jakarta Selatan, Ahad (17/11).

Anak-anak yatim itu, tinggal di Bintaro Jaya, Pondok Aren, Depok, Cibarusa dan Bojong Bogor.

Yayasan MJM terbentuk sejak Juni 2011, didasari oleh sebuah kesadaran dan pentafakuran yang panjang oleh para pendiri akan sebuah

hadits Rosululloh, “Tidaklah dikatakan beriman seseorang sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri,”.

"Atas dasar hadits tersebut para pendiri sepakat untuk membentuk sebuah wadah yang dapat memfasilitasi anak-anak kita yang Yatim dan Dhuafa untuk dapat merasakan sebagaimana saudara – saudara kita yang lebih beruntung didalam kehidupan kesehariannya, dengan berbagai bidang kegiatan diantaranya bidang sosial, pendidikan dan ekonomi," papar

Ketua Yayasan MJM, Marwan.

Acara yang mengusung tema “Tebar Cinta Menuai Amal” ini, berlangsung semarakdenganmenghadirkan penampilan dua group musik Hadrah atau Marawis yang dibawakan langsung oleh anak-anak binaan “Cinta Dhuafa” wilayah Depok, Jawa Barat dan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

“Graha Yatim yang kami beri nama CINTA DHUAFA ini, sebelumnya bekerjasama dengan panti asuhan OTO ISKANDARDINATA di daerah

KPK POS

4

E D I S I 278 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2013

Rasionalisasi, DPRD Harus Gunakan Hak Angket MEDAN - Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia Sumatera Utara (PPDI) BMR Simorangkir mengatakan, terjadinya rasionalisasi di Sumatera Utara pada tahun anggaran 2013 indikator kegagalan Gatot Pujonugroho sebagai Gubernur Sumatera utara.

Sebelum diputuskan pada rapat pimpinan DPRDSU, sebelumnya juga perencanaan pembangunan telah lebih

dulu disusun dan direncanakan oleh Bappeda untuk mengkaji dan menganalisa tentang kondisi keuangan daerah.

"Sejak dulu belum pernah terjadi rasionalisasi dan baru sekarang ini terjadi yang mengakibatkan tepuruknya semua sektor", katanya.

Simorangkir juga menegaskan ini merupakan indikator kegagalan Gatot Pujonugroho yang terpilih sebagai Gubernur pada pemilihan kepala daerah periode 2013-2015. Gubsu sebagai pimpinan daerah tidak sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan di Sumut,buktinya dengan tejadinya rasionalisasi yang mengakibatkan pembangunan akan tersendat yang berimplikasi terhadap kehidupan

KORUPSI masyarakat yang sangat vital yang akhirnya masyarakat akan semakin bodoh dan sakit karena kurangnya pelayanan kesehatan. Demikian juga halnya pada sektor perekonomian dimana usaha masyarakat akan banyak yang hancur dan tumpur dan akbatnya jumlah pengangguran akan semakin bertambah. Dengan kondisi ini, kata Simorangkir, DPRD sudah seharusnya menggunakan hak angketnya secara lembaga sebab rasionalisasi merupakan suatu pelanggaran hukum.

Namun sampai sekarang,lanjutnya, DPRD belum menggunakan haknya itu.

Ini menjadi pertanyaan mengapa hak angket yang dimiliki anggota dewan itu belum juga digunakan. Bahkan DPRD terkesan diam dan bungkam dengan polemik ini.

Mantan anggota DPRD periode 1987-1992 dan 1992-1997 BMR Simorangkir berharap KPK sebagai lembaga hukum agar segera menelusuri faktor penyebab terjadinya rasionalisasi di Sumatera Utara. Apakah faktor penyebabnya karena PAD yang tersendat ataukah ada faktor lain penggunaan anggaran yang tidak disahkan oleh DPRD. Dan Gatot Pujonugroho sebagai gubernur harus lebih serius berfikir secara konsepsional membangun Sumatera Utara karena masyarakat sedang menanti tindakannya demi lancarnya pembangunan di Sumut, tegasnya.

Hal senada juga diutarakan Praktisi Hukum Abdi Nusa Tarigan,SH yang juga mantan anggota DPRDSU yang menganggap kepemimpinan Gatot

SUMUT

Pujonugroho dianggap gagal.

Mengapa sampai terjadi rasionalisasi...? Berarti terjadi penyusutan PAD..? Padahal seperti diketahui pemasukan dari PAD begitu besar dan tidak mungkin berkurang. Ini tanggungjawab Dispenda sebagai instansi yang dipercaya untuk mengelola PAD. Menurutnya, Dispenda kurang pengawasan dan jika mampu sebaiknya Dispenda di lelang saja dan serahkan kepada pihak lain untuk mengawasi dan mengelolanya.

Untuk mencegah tejadinya korupsi bukan menciptakan rasionalisasi justru yang akan terjadi terhambatnya pembangunan di Sumatera Utara.Mustahil membangun suatu daerah jika anggarannya dipotong, tukasnya.(FER)

Proyek Pembangunan Drainase CV Yuslina Terkesan Asal Jadi TANJUNGBALAI – Pembangunan dan pembetonan drainase tahun anggaran 2013 di Kota Tanjungbalai disinyalir dikerjakan tanpa mematuhi prosedur. Tidak menggunakan lantai kerja akan berdampak pada kualitas dan daya tahan drainase.Dugaan ini muncul dari hasil investigasi salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tanjungbalai yang memaparkan bahwa pembangunan dan pembetonan drainase di jalan AMD,Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur yang dikerjakan oleh CV.Yuslina dengan pagu sebesar Rp294.234.000 tidak menggunakan lantai kerja.

Rudi Rinaldi, salah seorang aktivis yang turut dalam investigasi tersebut mengungkapkan pembangunan drainase yang dikerjakan CV.Yuslina terkesan asal jadi, hal ini terbukti tidak adanya lantai kerja yang seharusnya dibuat sebagai pondasi dasar. Dan bukan itu saja, drainase yang dikerjakan juga tidak menggunakan mal,yang akibatnya

drainase berkelok-kelok dan tidak rapi.

Hal ini juga diakui salah seorang pekerja yang tidak mau disebutkan namanya,bahwa pembangunan drainase di jalan AMD, Kelurahan Bunga Tanjung,Kecamatan Datuk Bandar yang dikerjakan CV.Yuslina memang tidak memakai lantai kerja.

Alasannya, kata pekerja itu,untuk menghemat waktu pekerjaan. Kondisi cuaca yang sering turun hujan menjadi kendala sehingga sulit untuk menguras air.

"Waktu pekerjannya sudah mepet makanya kami tidak membuat lantai kerja dan itu juga atas perintah," ucapnya. Pekerja itu juga mengakui dengan tidak digunakannya lantai kerja itu akan mengakibatkan rendahnya kualitas drainase sehingga kekuatan dan daya tahannya diragukan.(HER)

Pembangunan dan pembetonan drainase di jalan AMD, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar dikerjakan asal jadi.

bahkan ada dugaan keberadaan PKL di pelataran parkir pasar Aksara serta majunya dagangan pedagang formal sampai kepelataran parkir ada unsur kesengajaan yang diduga dilakukan oknum PD Pasar Kota Medan Perwakilan Pasar Aksara untuk kepentingan pribadi.

Dalam aksi ini, lanjutnya, kami hanya meminta ketegasan Walikota Medan dan Dirut PD Pasar agar mencopot Kepala Pasar Aksara yang dianggap gagal menjalankan tugasnya. Walikota Medan diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan PKL yang semakin menjamur di Pasar Akasara serta memeriksa oknum PD Pasar yang disinyalir terlibat dalam pembekingan PKL. Selain itu juga meminta PT AJI segera memfungsikan lahan parkir.

"Jika PD Pasar memperbolehkan lahan parkir pasar dijadikan sebagai tempat berjualan segera keluarkan suratnya agar seluruh pedagang formal benar-benar menjadi PKL di pasar Aksara," tegasnya.

Muslim juga berharap Komisi C DPRD Medan jangan hanya mendengarkan laporan sepihak dari PD Pasar terkait permasalahan pedagang formal.

Demikian juga halnya kepada pihak kepolisian, Muslim meminta, untuk segera mengusut adanya pengutipan ilegal yang diduga dilakukan oknum PD Pasar kepada PKL dan pedagang formal yang maju kepelataran parkir.

"DPRD dan PD Pasar Kota Medan jangan hanya bisa membuat Perda tapi Perda itu tidak dijalankan," ketusnya.

Dalam Perda No.13 Tahun 1993,

Bab III, Pasal 6 point 1 dijelaskan tentang larangan di dalam dan di luar loods meletakkan dan menjual barangbarang, makanan dan minuman atau mengadakan suatu usaha atau pekerjaan selain dari tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pada point ke 2 juga dijelaskan, dilarang mengambil dan mempergunakan tempat berjualan yang lain atau lebih luas dari pada yang telah ditentukan bagi si pemakai.

H.Harmon Habib, Ketua Umum P3TSU yang turut dalam aksi mengatakan pihaknya akan terus melakukan aksi sampai tuntutan dan keinginan pedagang formal dipenuhi. Jika tuntutan pedagang tidak diindahkan maka pedagang akan menutup kiosnya dan tidak akan membayar kontribusi.

Saat disinggung tentang dana revitalisasi pasar tradisional kota Medan tahun 2013, Harmon Habib yang didampingi Wakil Ketua Tommy J Putra, Perwkiln P3TSU Pasar Titi Papan Haposan Sihombing, Ketau P3TSU Kota Medan Mardi Chaniago dan H.Joni Posman caleg No.2,Dapil 1 dari Partai PAN mengatakan, pasar tradisional tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bahkan, katanya, perbaikan untuk pasar tradisional selalu dikutip PD Pasar dari pedagang.

"Kami tidak pernah tahu tentang bantuan itu, lihat saja kondisi pasar Aksara ini. Kondisinya sudah parah bahkan untuk penerangan di lantai 2 dipasang atas inisiatip dan biaya para pedagang," pungkasnya.(FER)

Rustam Bancin Menangkan Sengketa Lahan SUBULUSSALAM - Melalui perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya H Rustam Bancin, berhasil memenangkan sengketa lahan kekitar 3 Ha, di Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam oleh Pengadilan Negeri Singkil, Rabu (20/11), tanpa perlawanan dari pihak tergugat.

Pengadilan Negeri Singkil melaksanakan eksekusi lahan tersebut tanpa perlawanan dari pihak tergugat atau ahli waris yang kalah sengketa melalui MA tersebut.

Pelaksanaan eksekusi itu dikawal pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP yang berlangsung mulai pukul 10 wib.

Pantauan wartawan koran ini, satu alat berat excavator dikerahkan untuk meratakan satu persatu tanaman yang ada di dalamnya antara lain kelapa sawit, kelapa, pohon pinang, durian dan pohon lainnya yang berada di areal sengketa tersebut seluas 18.275 meter persegi.

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Tanah sengketa setelah dilakukan eksekusi oleh PN Singkil, Rabu lalu.

Proses eksekusi itu menjadi perhatian masyarakat banyak yang berbondong-bondong menyaksikan.

Apalagi tanah sengketa itu tepatnya di pinggir jalan besar menuju Tapak Tuan. Setiap orang melintas ingin

JAKARTA - Gayus Tambunan berupaya terus mengurangi masa hukumannya, tapi upaya ini buntu. Mahkamah Agung (MA) bergeming.

Sehingga total hukuman yang harus dijalani mantan pegawai pajak itu selama 30 tahun penjara.

Salah satu upaya yang dia tempuh yaitu peninjauan kembali (PK) terhadap kasus pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Gayus dihukum 7 tahun penjara karena menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak.

Putusan ini lalu diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh MA. Tidak terima, Gayus lalu mengajukan PK. Tetapi MA bergeming.

"Menolak permohonan kuasa pemohon Untung Sunaryo terhadap pemohon Gayus Halomoan Partahanan Tambunan," demikian lansir website MA, Jumat (22/11).

Dalam perkara nomor 38 PK/Pid.Sus/2013 itu, duduk sebagai ketua majelis hakim Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dengan anggota MS Lumme dan Sri Murwahyuni. Putusan ini diadili sehari sebelum Komariah pensiun, 31 Juli lalu.

Selain kasus PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, Gayus juga dihukum untuk tiga kasus lainnya: 1. Gayus dihukum dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dan divonis 8 tahun penjara.

2. Gayus Tambunan dihukum 2 tahun penjara dalam kasus pemalsuan paspor yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri.

3. Gayus dihukum 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan. Total hukuman Gayus yaitu 30 tahun penjara.(SBC)

KY Bidik Hakim Tipikor Medan

Pedagang Pasar Tradisional Aksara Tuntut Janji Dirut PD Pasar MEDAN - Aksi yang dilakukan Pedagang Pasar Tradisional Aksara Medan, Rabu lalu, di lokasi pasar yang menuntut agar lokasi pasar bersih dari pedagang kaki lima (PKL) justru disambut riuh oleh PKL. Walaupun tidak terjadi bentrokan antar keduanya, namun pedagang PKL seolah-olah tidak senang dengan aksi pedagang formal itu.

Ratusan orang pedagang formal yang didampingi Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) turun ke lokasi pasar dan menuntut janji Dirut PD Pasar yang pernah berjanji pada tanggal 31 Janauri 2013 akan menata ulang pasar tradisional aksara.

Di tengah aksi, Sekretaris P3TSU, Muslim Sikumbang menilai langkah PD Pasar untuk menuntaskan permasalahan PKL tidak pernah terlaksana

Gayus Tambunan Tetap Divonis 30 Tahun Penjara

menyaksikan pembongkaran tanaman yang sedang berbuah seperti kelapa sawit dan kelapa.

Para ahli waris tampak pasrah, duduk di teras rumahnya yang berada di areal sengketa tersebut. Para ahli waris antara lain, Bahrumsyah bersama istri dan adik-adiknya juga ibu kandungnya istri dari Alm H.Alimsyah alias Pukak, sebagai pemilik tanah yang disengketakan itu yang rumahnya dibangun pada tahun 1999 lalu.

Dalam pengakuan Bahrumsyah, pihaknya sekeluarga sepakat mengikuti saran dari penasehat Hukumnya agar tidak melakukan perlawanan dengan cara apapun.

Mereka hanya bisa menyaksikan berjalannya eksekusi. Mereka juga tetap melakukan gugatan ke 4 ke Pengadilan Tinggi (PT) di Banda Aceh.

PN Singkil melakukan eksekusi, sementara pihaknya masih melakukan gugatan secara Hukum,

apa itu benar?. Maka pihaknya tetap menggugat untuk mencari keadilan, terang Bahrumsyah.

Berdasarkan salinan dari pengadilan Singkil, tanah sengketa yang dimenangkan H Rustam Bancin setelah adanya keputusan dari Mahkamah Agung (MA) RI nomor 288 k/PDT/210 tertanggal 16 Februari 2011. Isinya, menolak pemohon kasasi dari pemohon Amron Bin Almarhum Alimansyah, Syahril Bin Alm Alimansyah, Siti Binti Alm Alimansyah dan Niekman Bin Alm Alimansyah.

Panitera pengadilan Singkil Ruslan SH mengatakan, tanah tersebut sudah memiliki kekuatan Hukum untuk dilakukan eksekusi.

Sejatinya eksekusi dilakukan pada 6 November. Namun karena pelaksanaan pilkada walikota dan wakil walikota Subulussalam, eksekusi ditunda dan baru dilaksanakan, Rabu pekan lalu.

(KARTOLIN)

MEDAN - Komisi Yudisial (KY) saat ini serius memproses dugaan praktik mafia hukum yang disinyalir melibatkan oknum hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, serta dugaan pemalsuan keterangan saksi oleh tiga majelis hakim PN Medan yang dilaporkan Agnestesia.

"Ini semua terungkap dengan kepedulian semua pihak dalam melakukan pengawasan untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika dan perilaku oleh hakim," kata Tenaga Ahli Komisi Yudisial RI, Arifin di sela-sela acara Diskusi Publik Posko Pemantau Peradilan Sumut-KY dengan Tema "Mengembangkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengawasi Hakim" di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (22/11).

Menurutnya, Sumut termasuk kelima provinsi di Indonesia yang paling banyak pengaduan terhadap kinerja hakimnya.

Berdasarkan laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY) yang dicatat dari JanuariAgustus 2013, terdapat sebanyak 133 kasus. Ini tentunya meningkat karena Tahun 2012, laporan yang masuk berjumlah 131 kasus.

Banyaknya pengaduan ke KY soal perilaku, sikap dan ketidak profesionalisme oknum hakim tersebut, profesi hakim di Sumatera Utara secara tidak langsung tercoreng. Beberapa kasus yang dilaporkan tersebut, kata Arifin, kini telah diproses dan diberikan sanksi. Adapun beberapa kasus yang telah diberikan sanksi, berdasarkan catatan KY adalah sanksi non palu selama 2 Tahun terhadap hakim PN Simalungun karena perselingkuhan (2013) dan teguran lisan terhadap hakim Pengadilan Tipikor Medan oleh PT Medan karena dinilai telah menyalahgunakan peraturan displin kerja dalam kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umumum Deliserdang (Februari 2013).

Sebelumnya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan telah memberhentikan dengan tetap mendapat pensiun terhadap Hakim Pengadilan Negeri Binjai, Sumatera Utara, Raja MG Lumban Tobing karena terbukti melanggar kode etik hakim memakai narkoba.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun," kata ketua MKH Eman Suparman, saat membacakan putusan MKH di Mahkamah Agung Jakarta, pekan lalu.

Dalam mengadili hakim pemakai narkoba ini, Eman yang juga komisioner KY bidang pengawasan hakim ini didampingi anggota majelis, yakni Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus, Komisioner KY Ibrahim, Wakil Ketua KY Abas Said, Hakim Agung Djafni Djamal, Hakim Agung Yulius, dan Hakim Agung Sofyan Sitompul.

MKH menyatakan Hakim Raja terbukti menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja, menggunakan narkoba sebelum dan sesudah menjadi hakim, serta ke rumah terdakwa dengan mobil terlapor. Dalam hal ini, MKH menerima sebagian pembelaan hakim terlapor sehingga putusannya lebih ringan dari rekomendasi KY untuk memperhentikan dengan tidak hormat.

"Terlapor mengaku khilaf. Menyesal dan bertobat dan berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatannya," ungkap Eman.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim Raja mengakui mendatangi rumah terdakwa yang sedang ditanganinya, namun kedatangannya bukan untuk mengurus perkara.

Bahkan Hakim Raja mengaku awalnya tidak mengetahui yang didatangi itu rumah terdakwa dan selanjutnya meminta untuk membantu pengurusan kasus yang menyangkutnya.

Terkait pemakaian narkoba, Hakim Raja mengakui khilaf dan sadar saat memakai narkoba.

Untuk itu dirinya meminta diberi kesempatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 278 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2013

KORUPSI

LIPSUS

Kasus Korupsi Pejabat Bea Cukai Seret Sang Mertua POLISI menemukan dokumen dalam brankas di kediaman tersangka kasus dugaan suap, Heru Sulastyono. Dokumen tersebut berisi perjanjian jual beli tanah antara si pejabat Bea dan Cukai dengan mertuanya, Odong Muhammad.

Berikut daftar dokumen temuan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri itu: Satu bundel foto kopi sertifikat HGB No 05791 / Pondok Jagung, Tangerang an. Ridwan Lazwarman seluas 709 M2 tanggal pendaftaran 10 Janari 2007.

Satu bundel foto kopi sertifikat HGB No 03807 / Pondok Jagung, Tangerang an. Ridwan Lazwarman seluas 41 M2 tanggal pendaftaran 13 Desember 2006.

Satu bundel foto kopi sertifikat HGB No 09543 / Jalupang, Tangerang an. PT Serpong Mega Sukses seluas 180 M2 tanggal pendaftaran 6 April 2011.

Satu asli kwitansi pembayaran biaya pengecekan akta jual beli dan balik nama atas SHGB No 05791 / Pondok Jagung seluas 709 M2 sebesar Rp 18 juta dari Widyawati tanggal 15 November 2008.

Satu asli kwitansi pembayaran pajak BPHTB SHGB No 05791 / Pondok Jagung, Tangerang seluas 709 M2 sebesar Rp 89.835.000 dari Widyawati tanggal 15 November 2008.

Satu asli kwitansi pembayaran peningkatan hak SHGB No. 05791 / Pondok Jagung seluas 709 M2 sebesar Rp 10 juta dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008.

Satu asli kwitansi setoran negara peningkatan status SHGB No 05791 / Pondok Jagung atas nama Arla Fifinela seluas 709 M2 sebesar Rp 18.591.000 dari Widyawati tanpa tanggal bulan November 2008.

Satu lembar asli kwitansi pembayaran sebuah rumah residence seharga Rp 1.126.760.00 tanggal 23 Februari 2010.

Satu bundel fotokopi perjanjian pengikatan jual beli tanah dan sebuah bangunan residence atas nama Serpong Boulevard No 477/PPJB/RD1/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan lampiran. a. Satu lembar foto kopi daftar angsuran atas nama Odong Muhamad tanggal booking fee 17 Januari 2010; b. Satu bundel foto kopi tata tertib lingkungan perumahan residence atas nama Serpong Boulevard tanpa tanggal dengan menyetujui tanda tangan Odong Muhamad. c. Satu lembar foto kopi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD BPHTB) an Odong Muhamad tanggal 19 Desember 2012 d. Satu lembar asli tanda terima PPJB No 477/ PPJB/RDJ/VII/2011 atas nama Odong Muhamad tanggal 6 Maret 2012. e. Satu lembar asli bukti pemesanan residence atas nama Odong Muhamad tanggal 26 Januari 2010.

"Ada dokumen yang mengkonfirmasi asetaset yang telah disita," kata Direktur Tipid Eksus Brigjen Pol Arief Sulistyono, di Bareskrim, Rabu (13/11).

Guna mengklarifikasi temuan ini, mertua Heru masuk dalam daftar pemanggilan penyidik. " Akan dipanggil terkait temuan ini," kata Arief.(NET)

CERITA korupsi dan suap di Bea Cukai seperti tak ada habisnya.

Awal tahun 1970-an, wartawan legendaris Mochtar Lubis pernah menulis tajuk soal suap dan korupsi yang tak dapat diungkap oleh ribuan akuntan.

Menurut Mochtar, pegawaipegawai Bea Cukai membentuk perusahaan-perusahaan veem (jasa pergudangan) sendiri. Segala lalu lintas barang di pelabuhan mereka atur lewat veem-veem mereka.

Atau mereka meminta tunjangan khusus dari perusahaan-perusahaan veem yang di dalamnya mereka tidak ikut. Jika veem mereka

atau veem relasi mereka tidak dipakai, maka mereka perlambat penyelesaian barang keluar dari pelabuhan.

Jika tidak melalui veem yang "disenangi" maka orang lain akan mengalami kelambatan yang luar biasa untuk arus keluar masuk barang di pelabuhan-pelabuhan.

Sampai 1970-an masih diperlukan kurang lebih 17 tanda tangan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Mudah saja satu atau dua orang "tidak berada di tempat", dan dengan dalih ini pengeluaran barang bisa tertahan bermingguminggu. Untuk jadi lancar, yang

berkepentingan akan menyerah dan terbukalah peluang suap.

"Carilah dalam buku-buku Bea Cukai oleh seribu akuntan, praktik serupa ini pasti tidak akan ketemu.

Cerita ini ditulis Mochtar Lubis dalam tajuknya berjudul "Bentuk bentuk korupsi yang tak dapat ditemukan akuntan."

Kegeraman akibat patgulipat korupsi di Bea Cukai menemui kulminasinya pada 1972. Saat itulah terbongkar kasus penyelundupan yang didalangi penyelundup legendaris Robby Tjahjadi.

Korupsi di Bea Cukai masih terus menjalar. Sekitar 28 tahun

lalu, Departemen Keuangan yang kini berubah menjadi Kementerian Keuangan menerima sanksi ekstrem berupa mosi tidak percaya dari Presiden Soeharto . Tepatnya April 1985, Presiden Soeharto menerbitkan Inpres No 4/1985 untuk melucuti hampir semua wewenang Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.

Inpres ini menunjukkan ketidakpercayaan presiden terhadap Ditjen Bea Cukai sebagai administrator kepabeanan Indonesia.

Ditjen Bea dan Cukai dituduh sebagai institusi terkorup dengan

birokrasi rumit yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Fungsi dan tugas kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai lalu dipercayakan kepada SGS (Societe Generale de Surveillance) dari Swiss yang berpengalaman mengawasi lalu lintas ekspor impor.

Agar Ditjen Bea dan Cukai tidak menganggur, pemerintah memberinya pekerjaan, berupa layanan impor senjata, peluru dan perlengkapan ABRI (kini TNI), komoditi dagang bernilai kurang dari USD 5.000 seperti minyak mentah, barang pindahan, permata, barang kesenian, dan logam mulia.

Aktivitas ekspor impor saat itu sangat gembira dengan pemberlakuan inpres ini. Bayangkan saja untuk ekspor dan impor ketika itu harus melewati 48 meja! Setelah membaik, fungsi Bea dan Cukai kembali dipulihkan.

Tak urung, Bea Cukai masih jadi ladang korupsi bagi pegawainya yang berintegritas buruk. Sebut saja Heru Sulastiyono, 46, Kasubdit Ekspor-Impor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara yang baru saja dicocok polisi. Harta Heru bertebaran di mana-mana.

Transaksi di rekeningnya konon hingga Rp 60 miliar.(NET)

LIMA KASUS SUAP BEA CUKAI YANG TERUNGKAP KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Bea Cukai yang menerima suap saat di Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, banten.

Komisi pimpinan Abraham Samad itu juga mengamankan barang bukti uang hingga Rp 100 juta rupiah.

Selain itu, KPK juga menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) yang diduga ikut serta dalam memuluskan aksi haram tersebut.

Penangkapan itu diduga terkait suap untuk memasukkan barang. Kini pegawai nakal Bea Cukai tersebut sudah digelandang ke kantor KPK dan sedang melalui proses hukum.

Suap di Musala Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah kantor pelayanan Bea dan Cukai. Wakil Ketua KPK saat itu, M Jasin mengungkapkan, Tim KPK pernah menemukan

suap yang terjadi di musala sebuah kantor Bea Cukai.

Jasin mengatakan, awalnya tim KPK salut karena ternyata setelah pegawai Bea Cukai menerima remunerasi ada peningkatan pelayanan dan peralatan. Namun rasa salut KPK itu berbalik ketika menemukan hal yang berbeda di luar kantor. Dia melihat transaksi suap itu pindah ke mobil. Tak hanya itu, bahkan dia melihat pegawai Bea Cukai sedang bersyukur di musala usai menerima sogokan.

Terekam video saat disuap Aparat penegak hukum kembali kebakaran jenggot dengan ulah Kees Van Der Spek, wisatawan asal Belanda. Setelah video polisi korupsi di unggah ke youtube, kini dia kembali mengunggah video penyuapan petugas bea cukai Bali. Video berjudul 'Bribes

To Customs Officials Ngurah Rai Airport', ini diunggah di youtube Video berdurasi 2 menit 39 detik mengisahkan Kees tiba di bandara Ngurah Rai Bali. Jurnalis televisi Belanda ini bersama satu rekannya lalu melintasi pemeriksaan bea cukai. Kees Van Der Spek lalu mengarahkan kamera yang disembunyikan di tangan sambil memegang uang USD 200.

Kees kemudian memberikan uang itu dengan menyalami petugas bea cukai.

Sebelumnya, Kess mengunggah video aksi pemerasan dua polisi lalu lintas saat meminta uang damai sebesar Rp 200 ribu. Rekaman itu diunggah ke situs Youtube dengan judul "Polisi Korupsi di Bali/ Corruption police in Bali.

Terlibat impor Blackberry Kasus ini terjadi dua tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Januari 2011

lalu di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pihak Bea Cukai mendapati dua kontainer berisi handphone BlackBerry ilegal saat melakukan pemeriksaan. Dalam kasus penemuan ini, dua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terindikasi terlibat kasus impor nakal ini. Kedua aparat tersebut dinyatakan terlibat karena dianggap kurang teliti memeriksa barang yang masuk.

Menerima Gratifikasi Pengungkapan kasus suap Ditjen Bea dan Cukai terakhir, yakni penangkapan Heru Sulastiyono yang merupakan Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

Dia ditangkap karena menerima gratifikasi berupa uang dan barang.

Selain itu, Heru juga terkena kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KAPOLRI JANJI BERSIHKAN BEA CUKAI KAPOLRI Jenderal Pol Sutarman berjanji akan membongkar tuntas praktik korupsi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pengusutan tidak akan berhenti pada kasus dugaan suap yang melibatkan Heru Sulastyono (46).

Kasubdit Ekspor Ditjen Bea dan Cukai itu ditangkap di rumahnya yang seharga Rp8 miliar di Perumahan Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (28/10), dengan tuduhan menerima sogok dari pengusaha ekspor-impor, Yusran Arif, berupa polis asuransi senilai Rp11,4 miliar.

Dalam perkembangan, Heru kemudian ditetapkan sebagai

tersangka kasus tindak pidana pencucian uang.

Kapolri, Kamis (31/10), menegaskan kasus Heru bukanlah akhir dari langkah kepolisian untuk memberangus korupsi di Bea dan Cukai. Ia mengaku pihaknya sudah lama mengendus adanya permainan kotor di institusi itu dan siap membersihkannya. "Kami akan membongkar sindikat di sektor ini."

Polri pun, imbuh Sutarman, terus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelisik aliran dana mencurigakan dan rekening gendut milik pegawai Bea dan Cukai.

"Dari kerja sama itu kita bisa melakukan penangkapan kemarin (terhadap Heru Sulastyono). Kita akan ungkap siapa saja yang terlibat, baik pengusahanya maupun yang di internal Bea dan Cukai."

Namun, Sutarman enggan membeberkan nama pejabat Bea dan Cukai yang patut dicurigai karena informasi itu bagian dari penyidikan.

Direktur II/ Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Arief Sulistyanto mengatakan penyidik masih berkonsentrasi menyidik kasus Heru dan Yusran.

Menurut Arief, ada potensi pihak lain terseret dalam kasus tersebut

karena rekeningnya pernah disinggahi dana suap. “Kemungkinan ada rekening baru. Memang ada rekening (lain) yang kita mintakan ke PPATK (untuk diselisik).� Demi kepentingan penyidikan, Bareskrim juga telah memintakan pencegahan ke luar negeri terhadap Widyawati.

Istri muda Heru itu diduga ikut menjadi penampung uang suap yang dilakukan suaminya dan sudah dipanggil dua kali untuk diperiksa, tetapi mangkir. "Kalau terbukti menampung uang suap, tidak menutup kemungkinan statusnya sebagai saksi dinaikkan menjadi tersangka," tutur Arief.(NET)

DITJEN BEA CUKAI SERAHKAN PROSES HUKUM KE KEPOLISIAN DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyerahkan proses hukum pejabat di lingkungan instansi itu berinisial HS yang ditangkap Badan Reserse dan Kriminal Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. "Sikap kami menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian dan kami akan membantu proses selanjutnya," kata Kepala Pusat Kepatuhan Internal Ditjen Bea dan Cukai Koentarto Wibowo di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, Ditjen BC sudah memproses pemberhentian sementara HS dari jabatan negeri

sesuai ketentuan administrasi kepegawaian yang berlaku.

Terhitung mulai 30 Oktober 2013 Ditjen Bea dan Cukai juga sudah menunjuk Plh Kasubdit Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan untuk menggantikan yang bersangkutan.

"Kami telah melaksanakan proses pemberhentian sementara sesuai dengan PP nomor 04 tahun 1968," kata Koentarto didampingi Kabag Kepegawaian Ditjen Bea dan Cukai Afrizal F dan Kasubdit Humas Ditjen Bea dan Cukai Haryo Limanseto.

Koentarto mengatakan terhadap

pegawai yang melakukan tindakan melanggar hukum dan ditahan maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri ada keputusan tetap.

"Kalau terbukti bersalah ya diberhentikan dengan tidak hormat, tergantung dari tingkat kesalahannya," katanya.

Sebelumnya pada 29 Oktober 2013, Markas Besar Kepolisian Besar Republik Indonesia menangkap pejabat ditjen Bea dan Cukai HS. HS ditangkap salah satu rumah di Perumahan Sutera Renata, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Banten.

HS ditangkap atas dugaaan tindak

pidana korupsi dan suap proses ekspor-impor serta tindak pidana pencucian uang. "Telah terjadi upaya pemberian gratifikasi terhadap penyelenggara negara," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Arif Sulistyo.

Selain HS, polisi juga menangkap YA, pengusaha yang diduga menyuap HS untuk memuluskan kegiatan perusahaanya dalam ekspor-impor. YA ditangkap di rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah kedua tersangka sempat digeledah untuk kepentingan pencarian barang bukti.(NET)

Heru ditangkap di rumahnya, di Perum Sutera Renata Alba Utama Nomor 3, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Banten pada Selasa (29/10) sekitar pukul 02.00 WIB. Dia ditangkap karena menerima suap dari Yusron Arif yang merupakan Komisaris PT Tanjung Utama Jati untuk melancarkan kegiatan ekspor impor.

Saat ditangkap, polisi juga menyita sejumlah barang bukti saat penangkapan, yakni polis asuransi, buku tabungan, dokumen transaksi, dokumen perusahaan, satu unit "air soft gun", enam unit telepon genggam dan dua unit mobil, yakni Ford Everest dan Nissan Terano.

Akibat kesalahannya, Heru terancam dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.(NET)

Polisi Telusuri Rekening Lain Heru Sulastyono TIM penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menelusuri dugaan adanya rekening lain yang digunakan pejabat bea dan cukai Heru Sulastyono dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan saat ini pihaknya masih memeriksa dua tersangka suap dan TPPU yakni Heru Sulastyono dan pengusaha, Yusran Arif.

"Kita masih lakukan pemeriksaan intensif pada dua tersangka dan analisis transaksi keuangan. Kemungkinan ada rekening baru," kata Arief di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (31/ 10).

Menurut Arif, pihaknya terus berkordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), terkait kasus TPPU senilai Rp11,4 miliar itu. "Memang ada rekening yang kita mintakan ke PPATK," tukasnya.

Seperti diketahui, Yusran Arif merupakan pengusaha yang membawahi 11 perusahaan bidang ekspor impor biji plastik, mainan asesoris wanita, mesin, spare part, dan lainnya.

Perusahaan tersebut meliputi PT Sinar Buana Ekspresindo, PT Tanjung Jati Utama, PT Dwi Tunggal Utama, PT Cahaya Sinar Berjaya, PT Tanjung Jati Buana.

Kemudian PT Duta Sakti, PT Nusa Jaya, PT Baraya Travel, PT Sinar Medan Sejahtera, PT Segar Utama, dan PT Sinar Mas Mustika. Dari deretan perusahaan itu, polisi menemukan beberapa kejanggalan yakni posisi strategis dalam perusahaan justru ditempati atas nama sopir, office boy, dan lainnya. Sehingga menimbulkan kecurigaan bila perusahaan tersebut merupakan tempat pencucian uang.

Polisi hingga kini masih menelusuri latar belakang pemberian suap kepada Heru Sulastyono.(NET/BBS)

KPK POS

6

E D I S I 278 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2013

Pemko Banda Aceh Terus Dapat Dukungan BANDA ACEH - Belasan organisasi masyarakat (Ormas), OKP, lembaga gampong dan independen di Aceh, menyatakan dukungannya terhadap sikap Pemerintah Kota Banda Aceh yang akan mencabut izin usaha terhadap hotel dan restoran yang tidak bersyariat.

Dukungan ini juga disampaikan unsur Muspida.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, Drs Tgk H A Karim Syeikh MA, mengatakan bahwa dasar penerbitan SITU yakni pembangunan fisik hotel tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar dan mendukung syariat Islam dengan ketentuan fasilitas, mushala yang representatif serta memiliki toilet dan bak wudhuk terpisah, pria dan wanita.

Kemudian setiap kamar ada petunjuk arah kiblat, sajadah, dan ada jadwal pelaksanaan shalat 5 waktu serta Alquran. “Demikian

juga halnya dengan pengelolaan hotel yang harus sesuai syariat Islam, di antaranya karyawan/i berbusana Islami, tidak menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan serta tidak menyediakan fasilitas bagi kegiatan maksiat, seperti perbuatan zina, judi dan diskotik,” ujarnya seraya menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan wakil wali kota.

Sementara Ketua Asosiasi Keuchik Kecamatan Kuta Alam (Asokulam), Alta Zaini, mengatakan, semua hotel dan restoran di Banda Aceh memang harus mengikuti aturan dan kearifan lokal serta norma-norma yang berlaku di Aceh.

“Tapi Pemko harus menindaklanjuti hal ini dan tidak sebatas mengultimatum, lalu hilang begitu saja. Harus ada langkah seperti apa yang akan diambil selanjutnya,” kata Alta.(TA)

Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kiri) saat diterima Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Rabu.

Kapolri Berharap Aceh Lebih Sejahtera JAKARTA - Kapolri yang baru, Jenderal Pol Sutarman bersama Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah sepakat untuk menggalang kerja sama dalam pemberantasan narkoba dan mendirikan pusat rehabilitasi korban narkoba di Aceh.

Selain itu, Kapolri berharap Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf menjadi lebih damai dan sejahtera. Hal itu disampaikan Kapolri saat menerima kunjungan Gubernur Zaini dan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Pertemuan itu juga dihadiri pakar komunikasi asal Aceh yang sejak 1999 menjadi Staf Ahli Kapolri, Prof Dr Bachtiar Aly. “Kita tentu ingin Aceh bisa lebih

sejahtera dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang mengusik suasana damai,” kata Kapolri seperti dikutip Prof Bachtiar Aly seusai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Kapolri juga membahas tentang pemberantasan narkoba. “Ada tiga hal penting yang menjadi pembahasan, soal penegakan hukum, dekadensi moral, dan narkoba. Tapi perhatian lebih ditujukan kepada korban narkoba,” kata Prof Bachtiar Aly mengutip hasil pertemuan.

Mantan duta besar RI di Mesir itu menggambarkan bahwa pertemuan itu berlangsung sangat baik.

Pertemuan Gubernur Aceh dengan Kapolri baru kali ini dilakukan sejak Jenderal Sutarman dilantik menggantikan Jenderal Purn Timur Pradopo.(TA)

Danlantamal I Buka Secara Resmi Bhakti TNI Terpadu ACEH TAMIANG–Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan Laksamana Pertama TNI Didik Wahyudi, SE membuka Satuan Tugas (Satgas) Bhakti TNI Terpadu di Desa Tanjung Binjai Kecamatan Bendahara Kab. Aceh Tamiang, Rabu (20/11) kemarin.

Satgas Bhakti TNI yang dikomandani Letkol Laut (P) Sumartono, SE ini melibatkan tim Satgas Gabungan TNI AD, TNI AL, TNI AU dan beberapa instansi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam amanatnya, Laksamana Pertama TNI Didik Wahyudi, SE mengatakan kegiatan bhakti TNI terpadu merupakan program TNI untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas TNI dengan masyarakat

sekaligus sebagai wujud kepedulian seluruh prajurit TNI akan pentingnya pembangunan diberbagai daerah diseluruh penjuru NKRI. “Kegiatan ini juga sebagai bagian dari kegiatan operasi militer selain perang (OMSP), dimana TNI saat ini berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, oleh sebab itu diharapkan kegiatan bhakti TNI terpadu ini tentunya akan mengarah kepada peningkatan pembangunan disektor lainnya.”

Ujar Danlantamal I Belawan ini.

Masih kata Danlantamal I Belawan, melalui bhakti TNI terpadu ini akan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap TNI sesuai dengan motto “Bersama Rakyat TNI Kuat”.(NET)

NAD SUMUT

POLITIK

» PARLEMENTARIA DPRK ACEH TAMIANG

Apresiasi Strategi Pemerintah Mendongkrak PAD dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

ACEH TAMIANG–Penyampaian pandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tamiang atas nama Fraksi Muda Sedia terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2014.

Tahun 2013 PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Aceh Tamiang setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp40.

885.723.567 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dan untuk target PAD (pendapatan asli daerah) tahun 2014 menjadi Rp53.527.576.782, (lima puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuhratus delapan dua rupiah) berarti dana tingkatan sebesar Rp12.641.853.215, (dua belas milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dari angka-angka tersebut di atas berarti pemerintah daerah mempunyai suatu stategi untuk mendongkrak PAD, kira-kira strategi apa yang akan di ambil oleh bupati dan jajaran dalam pencapaian target tersebut.

Didalam pidato saudara Bupati Aceh Tamiang H. Hamdan Sati, ST tanggal 22 Okteber 2013 dalam sidang paripurna ke 2, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Aceh Tamiang terus meningkat dari tahun ketahun sebagai dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan migas, selain itu PDRB perkapita terus meningkat, seolah-olah kita bandingkan dengan keadaan masyarakat kita secera rill maka semuanya itu berbanding terbalik, sebagai contoh masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak yang menyebabkan potensi-potensi sumber daya alam yang belum bisa maksimal keluar dari daerah sentral-sentral produksi menuju sentralsentral perdagangan, selain itu belakangan ini kami menerima keluhan-keluhan masyarakat mengenai kelangkaan gas untuk rumah tangga, kami rasa hal-hal tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara riil.

Kami dari Fraksi Muda Sedia sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi

KPK POS/BACHRUNY SITOMPUL

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani SIK SH berpose dengan Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir Rusman dari fraksi Partai Aceh di ruang sidang Kantor DPRK. setinggi-tingginya kepada Bupati Kabupaten Aceh Taniang dan Dinas Pertambangan yang telah mendengar keluhan msyarakat terkait penambangan batu dolomit di daerah dapil III yang pada akhirnya Bupati dan Dinas Pertambangan yang telah berani mengambil sebuah kebijakan untuk menstop pertambangan tersebut sehingga masyarakat atau saudara kita di wilayah tersebut sedikit lega.

Tinggal sekarang bagaimana caranya kita berfikir untuk segera memperbaiki jalanjalan yang rusak yang diakibatkan pengangkutan pertambangan tersebut, kita semua tahu kalau perbaikan infrastruktur jalan yang rusak tersebut harus di bebankan APBD sangatlah tidak mungkin dikaernakan anggaran kita yang sangat minim, tetapi kami menyarankan kepada

Bupati Kabupaten Aceh Tamiang dan dinas terkait untuk menggali tentang program-program CSR dari perusahanperusahan yang beroperasi diwilayah Pulau Tiga dan sekitarnya sehingga dapat sedikit membantu perbaikan insfrastruktur jalan.

Kemudian dalam pidato Bupati Kabupaten Aceh Tamiang mengenai kebijakan pengalokasian anggaran Kabuaten Aceh Tamiang tahun anggaran tahun 2014 masih menitik beratkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan pemenuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut seluruh SKPD yang ada di lingkungan peme-

rintahan Aceh Tamiang telah mensinkronisasikan seluruh program kerjanya karena kami masih melihat sampai hari ini masih banyak program kerja serta pekerjaan infrastruktur yang belum selesai dan belum dilaksanakan.

Sementara kita sama-sama tahu bahwa hanya tinggal beberapa bulan lagi, selanjutnya mengenai pendidikan terkait pemberitaan di media massa mengenai alat peraga telah sejauh mana hal tersebut telah disikapi.

Kemudian strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan kemudian apakah kita telah mempunyai sebuah regulasi atau standarisasi yang di katakan miskin atu hanya sebatas surat keterangan yang dikeluarkan oleh datuk penghulu.(BSO)

Sidang Pengesahan APBK 2013 Perubahan Gagal SUBULUSSALAM - Sidang paripurna pengesahan APBK perubahan Tahun Anggaran 2013 DPRK Kota Subulussalam seogianya disahkan pada, Kamis (21/ 11), sesuai dengan agenda acara, ternyata gagal.

Acara sidang paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala tepatnya Pukul 10.30 WIB dihadiri Walikota Merah Sakti SH, Wakil Walikota Affan Alfian Bintang SE, Kapolres Aceh Singkil/Subulussalam AKBP Anang Triarsono, Pabung Kodim 0109, Kejaksaan, Ketua Pengadilan Aceh Singkil/Subulussalam dan Sekda H. Damhuri SP MM beserta para Kepala Dinas/Jabatan dan Camat se Wilayah Pemko Subulussalam.

Acara tersebut sempat menja-

di panas, sesama anggota Banggar DPRK. Pasalnya anggota Banggar Ir. Netap Ginting sebagai pelapor saat membacakan Laporan. Banggar meminta kepada Ketua DPRK, selaku pimpinan sidang agar menjadwalkan kembali pembahasan APBK Perubahan 2013 dan meminta sidang paripurna untuk diskor karena Ginting menilai Pendapatan Daerah Perubahan APBK 2013 adalah pendapatan semu sebab target PAD sampai 31 Oktober hanya tercapai 49%.

Netap Ginting setelah usai membacakan laporan sebagai pelapor dari banggar langsung diinterupsi salah seorang anggota banggar H Ansari Idrus Sambo SH, seraya mengatakan Banggar yang dilaporkan adalah rekayasa.

Karena, kata Ansari, selaku anggota Banggar dia tidak ada

menandatangani laporan Banggar dan juga tidak ada dibagikan kepada masing-masing anggota dan langsung mendesak untuk ditunjukkan laporan tersebut.

Terihat dalam laporan banggar dari 11 orang anggota bersama Ketua, hanya dua orang yang menandatangani yaitu Netap Ginting dan Bakhtiar Husen, selainnya kosong.

Sedangkan Ketua DPRK Pianti Mala saat ditanyai Wartawan, alasan penundaan pengesahan perubahan APBK 2013 Pianti mengatakan, belanja daerah yang diusulkan Rp8 Miliar terlalu tinggi. Menurutnya, dia hanya menyetujui Rp5,3 Miliar. Pianti beralasan karena masa tugas Walikota tinggal sebentar lagi.

Dikatakan, kalau kita sahkan apa yang dibuat oleh pihak ekse-

kutif bisa-bisa setiap tahun daerah ini defisit. "Memang masalah defisit itu soal bias, tetapi harus jelas dananya darimana dan bagaimana pengembaliannya," terangnya kepada koran ini, Kamis, di selasela pelantikan PAW Anggota DPRK Kota Subulussalam.

Dikatakan, pihaknya telah menawarkan ke pihak TAPK, tetapi belum ada kepastian maka waktu untuk pembahasan kembali belum dapat ditentukan karena belum ada kesepakatan antara kami dengan Tim TAPK. Di sisi lain, masyarakat Kota Subulussalamm banyak yang kecewa terhadap kinerja DPRK Subulussalam selaku Wakil rakyat, karena paripurna perubahan seharusnya bulan Oktober 2013 , tapi diagendakan bulan November 2013. Namun tetap tidak terwujud

(ditunda) dengan alasan bermacam-macam. "Mungkin ada kaitan dengan Pilkada lalu, jadi imbasnya kepada masyarakat termasuk insan Pers. Karena haknya dari Pemko juga tertunda yang seharusnya bulan Oktober 2013, tapi molor harus menunggu perubahan dulu," ujar pemerhati Kota Subulussalam. Tokoh masyarakat Subulussalam marga Tumangger mengaku kecewa ditundanya sidang paripurna perubahan itu, karena kalau terlambat nantinya toh masyarakat juga terkena imbasnya. "Jadi kami mengharapkan antara legeslatif dan eksekutif agar dapat senergi agar masyarakat merasa bangga. Apabila politik dibawa menjadi alasan maka terjadilah hal seperti ini," pungkas Tumangger.

(KARTOLIN)

PARLEMENTARIA BUMI MUDA SEDIA, KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemerintah Harus Beri Target Yang Jelas Terhadap SKPK ACEH TAMIANG - Pandangan umum anggota dewan fraksi Partai Aceh terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2014 pada sidang paripurna ke 2 pekan lalu di gedung DPRK setempat.

Menanggapi pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plaflon Anggaran Sementara (PPAS) ABPK Aceh Tamiang tahun anggaran 2014 yang disampaikan oleh Bupati Aceh Tamiang dengan gambaran estimasi angka, pendapat asli daerah sebesar Rp53.527.576.782,- (lima puluh tiga milyar, lima ratus dua puluh tujuh juta, lima ratus tujuh puluh enam ribu, tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp554.333.714.085, (lima ratus lima puluh empat milyar, tiga ratus tiga puluh tiga juta, seratus tujuh puluh empet ribu, delapan puluh lima rupiah), lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargerkan sebesar Rp196.114.332.531, (seratus sembilan puluh enam milyar, seratus empat belas juta, tiga

ratus tiga puluh dua ribu, lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Sedangkan belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp813.975.083.398, (delapan ratus tiga belas milyar, sembilan ratus tujuh puluh lima juta, delapan puluh tiga ribu, tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari, belanja langsung sebesar Rp452.462.445.944, (empat ratus lima puluh dua milyar, empat ratus enam puluh dua juta, empat

ratus empat puluh lima ribu, sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp361.512.637.455, (tiga ratus enam puluh satu milyar, lima ratus dua belas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, empat ratus lima puluh lima rupiah).

Kami dari Fraksi Partai Aceh menegaskan, agar badan anggaran legislatif dan tim anggaran eksekutif harus lebih selektif dan hati-hati di dalam

pembahasan rancangan APBK nantinya, karena dilihat dari angka target PAD masih berada pada angka asumsi-asumsi saja.

Fraksi Partai Aceh sangat berharap pihak eksekutif dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah dapat memberikan target yang benar tegas dan jelas kepada SKPK yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD Kabupaten Aceh Tamiang harus mampu meningkatan kinerjanya sehingga PAD Kabupaten Aceh Tamiang dapat lebih baik dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Terhadap rancangan KUA dab PPAS ABPK Aceh Tamiang yang akan dibahas, kami dari Fraksi Partai Aceh sebagaimana pada pandangan umum kami terhadap rancangan KUA dan PPAS APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2013 yang lalu tetap berpandangan bahwa pendekatan penganggaran secara terpadu akan dibahas dengan mengintegrasikan seluruh proses perancangan di lingkungan SKPK untuk menghasilkan RKA – SKPK, bahwa anggaran yang diajukan tetap dengan pendekatan prestasi kerja, pengeluaran dan hasil yang diharapkan dari masing-masing

program dan kegiatan, termasuk efesiensi dalam pencapaian pengeluaran dan hasil yang dicapai.

Terhadap rancangan KUA dan PPAS ABPK Aceh Tamiang tahun anggaran 2014 yang nantinya akan dibahas, kami dari Fraksi Partai Aceh menyarankan kepada Bupati Aceh Tamiang, agar peningkatan PAD harus tetap dijalankan sehingga bisa menambah pendapatan yang signifikan melalui trobosantrobosan baru baik terhadap kinerja perangkat/jajarannya SKPK yang terkait dalam penegakan qanun-qanun pajak dan retribusi daerah secara tegas dan konsisten.

Pertanyaan mendasar terhadap estimasi pencantuman target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang belum menampakan hasil yang signifikan, sementara beberapa qanun untuk itu telah ditetapkan.

Kepada satuan kerja perangkat kabupaten agar memahami benar - benar apa yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja, dimana setiap rupiah yang dibelanjakan agar selaras dengan rencana kerja pemerintah tahun 2014 yang

menitik beratkan pada antara lain peningkatan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan , peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemenuhan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur dan iklim investasi dan usaha yang kondusif serta pengelola bencana. Untuk itu KUA-PPAS agar benar-benar mengarah kepada hal-hal tersebut.

Diharapkan pemerintah daerah dapat segera membuat trobosan untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru, baik melalui kerjasama dengan pihak perusahaan swasta maupun dengan memberikan modal usaha, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang selama ini menjadi masalah dan kendala setiap tahunnya.

Dibidang pelayanan penggunaan barang dan jasa untuk penyedia barang dan jasa kami mengharapkan kepada Bupati Aceh Tamiang agar ada kebijakan yang positif sebagai penyedia barang dan jasa harus lebih memperhatikan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tamiang agar PAD yang

berasal dari pendapatan lain yang sah dapat diterima oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.

Sama seperti ulasan kami pada tahun anggaran yang lalu, maka kami mengharapkan kepada pemerintahan daerah untuk memperbesar anggaran pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sehingga efek positif berantai terhadap kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. Kedepan diharapkan agar daerah tertingal yang belum pernah tersentuh pembangunan harus menjadi prioritas pemerintah karena selama ini masih terlihat belum adanya pemerataan pembangunan sehingga RT RW yang tersedia dapat berjalan sebagai mana mestinya.

Mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia, diharapkan kepada badan anggaran benar-benar mampu menentukan skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan, mampu menentukan dan mempercepat program yang lebih mendesak demi kebutuhan masyarakat dan bukan karena kepentingan segelintir orang. (BSO)

KPK POS

7

E D I S I 278 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2013

Sergai Pilot Project Pengelolaan Ekowisata Mangrove Terpadu PERBAUNGAN - Keberadaan mangrove memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari tanaman yang dikenal memiliki akar kuat ini.

Disamping fungsinya sebagai pencegah abrasi, mangrove juga dapat diolah yang hasilnya bisa memberikan keuntungan secara ekonomi disamping kawasan lahan mangrove sebagai daerah tujuan wisata.

Dalam mendukung program penguatan jalur hijau (Green Belt) wilayah pesisir dan penguatan ekonomi masyarakat setempat, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) bekerjasama dengan Yayasan Sumatera Woman Foundation (SWF) meresmikan program pencanangan desa mangrove dan penanaman Manggrove kembali yang diadakan di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Senin.

Dalam kesempatan ini, Bupati Sergai Ir. Soekirman dinobatkan sebagai Bapak Mangrove dalam upaya pendukung dan pelestari mangrove di Kabupaten Sergai.

Turut hadir dalam acara ini Asisten Ekbangsos Drs H Hadi Winarno MM, jajaran SKPD Pemprovsu dan Pemkab Sergai, Direktur SWF Sumatera Utara Afriani Nasution, Ketua Yayasan Appel Dewi Teruna Jasa Said dan pengurus maupun anggota Kelompok Maju Bersama.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengatakan bahwa program ini tidak hanya menjadikan Kabupaten Sergai selain sebagai kawasan penanaman mangrove namun juga menjadikan Kabupaten/Kota pertama di Sumatera Utara sebagai daerah tujuan wisata mangrove yang belum pernah ada di Provsu maupun di Indonesia.

Untuk itu Bupati Sergai memberikan apresiasi setingi-tingginya atas kerjasama yang baik dengan SWF yang konsisten memberdayakan kaum perempuan melalui program ini, jelas Soekirman.

Disamping itu dijelaskan Bupati Soekirman bahwa Sergai juga menjadi percontohan (pilot project ) untuk tingkat Sumatera dan Nasional dalam pengelolaan ekowisata mangrove terpadu yang berbasis masyarakat, dalam hal ini mem-

berdayakan masyarakat yang berada di kawasan wilayah pesisir pantai agar mampu memberikan penghasilan tambahan dengan mengelola tanaman mangrove menjadi produk turunan yang berkualitas.

Penanaman pohon bukanlah hal yang baru bagi kita semua karena pohon merupakan hal yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Keberadaan mangrove memiliki fungsi luas, selain menyediakan sumber energi, kebutuhan pangan serta keberadaan mangrove juga menjadi lebih krusial dikarenakan terdapat jutaan jenis spesies hewan yang membutuhkan lingkungan mangrove.

Mulai dari yang hidup di udara seperti burung, hingga berbagai macam biota laut. Bahkan spesies langka yang populasinya sudah tak banyak lagi dapat dijumpai di kawasan mangrove.

Sementara itu, Direktur SWF Kabupaten Sergai Ade Nova Fauziah Zein dalam laporannya mengatakan, SWF adalah yayasan yang bergerak dalam memberdayakan serta memasarkan hasilhasil kerajinan dan anggota yang terdiri dari komunitas istri nelayan yang tergabung dalam Kelompok Maju Bersama dan masyarakat setempat dan peresmian Desa Wisata Mangrove terpadu ditandai dengan penanaman 5000 bibit mangrove.

Dengan peresmian Desa Wisata Mangrove Terpadu di Desa Sei Nagalawan, Perbaungan Kabupaten Sergai ini, merupakan yang pertama di Provsu bahkan untuk tingkat nasional di Indonesia, diperuntukkan bagi penguatan ekonomi masyarakat setempat dimana terdapat hutan mangrove, pengolahan produk turunan mangrove, hingga penginapan yang dikelola oleh penduduk setempat.

Setelah penanaman mangrove, SWF juga akan terus memonitoring perkembangan Jalur Hijau (Green Belt) dan juga memberikan pelatihan untuk penguatan ekonomi masyarakat dan juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sergai atas dukungan yang diberikan untuk program pelestarian mangrove, pungkas Nova.

(ARM)

Pembahasan Ranperda Hendaknya Tepat Waktu BATUBARA - Lima rancangan peraturan daerah yang diajukan pihak eksekutif ke legislatif yaitu tentang penyelenggara ramburambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat (APILL).

Bangunan gedung, pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang (traffiking) perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan diharapkan selesai pada waktunya demi untuk kepentingan masyarakat yang diselaraskan dengan perkembangan zaman dan kondisi Pemkab Batubara sekarang.

Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di Lima Puluh, Rabu.

Ranperda yang diusulkan selesai sesuai dengan mekanisme dan aturan main yang nanti akan dijadikan peraturan daerah (Perda) untuk diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat Batubara.

Ranperda yang diusulkan masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi eksekutif dan legislatif dapat bekerja lebih maksimal dengan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. Eksekutif senantiasa berbuat untuk kepentingan masyarakat, pungkasnya.( SAREL)

Bupati Tutup Dialog Pemuka Agama dan Pemkab Nias NIAS - Bupati Nias Sokhiatulo Laoli MM menutup secara resmi dialog pemuka agama dan Pemerintah Kabupaten Nias Nias Tahun 2013 yang dilaksanakan di ruang oval lantai III Kantor Bupati Nias.

Hadir pada acara penutupan tersebut, wakil bupati Nias, pimpinan DPRD kab Nias, Sekda Nias, staf ahli Bupati Nias, asisten Setda Nias, para Kaban/Kadis inspektur/ Sekwan/Kakan/kepala instansi vertical Lingkup pemkab Nias, para Kabag/pengurus dewan penasehat dan pengurus FKUB Kab Nias, Camat Se- Kab Nias, Pimpinan majelis agama/organisasi agama didaerah Kab Nias,peserta dialog pemuka agama.

Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur atas pelaksanaan dialog ini sehingga seluruh rangkaian kegiatan telah berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, bupati berpesan kepada peserta dialog agar hal-hal yang mengemuka dalam dialog ini tidak berhenti dalam tingkat wacana, atau hanya sebatas harapan-harapan, tetapi perlu langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjutinya, yang akan di jabarkan lebih lanjut dalam program/kegiatan dimasing-masing SKPD dilingkungan Pemkab Nias.

Kemudian, kerukunan umat beragama yang telah terbina selama ini tetap dijaga dirawat dan

POLITIK

SUMUT

» MAPALI GUNUNG SITOLI UNJUK RASA

Perda Nomor 12 /2012 Tidak Pro Rakyat GUNUNG SITOLI - Puluhan Masyarakat Peduli Gunungsitoli (MAPALI) melakukan unjuk rasa turun ke jalan, menolak Peraturan Daerah (Perda) Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) karena menurut mereka Perda tersebut tidak pro rakyat.

Unjuk rasa yang dimulai dari lapangan Merdeka Gunungsitoli selanjutnya keliling Kota Gunungsitoli dan terakhir ke gedung DPRD Kota Gunungsitoli berlangsung tertib dengan pengawalan petugas keamanan dari Polres Nias, Senin.

Dalam orasi yang disampaikan salah seorang pengunjukrasa menyebutkan,

kurang lebih 3 tahun kepemimpinan Drs Martinus Lase MSP sebagai Walikota Gunungsitoli tidak satupun manfaat positif yang dapat dirasakan warga Kota Gunungsitoli, tetapi justru sebaliknya yang terjadi korupsi di mana-mana yang sudah berjamaah.

Bahkan, tindakan-tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat yang semakin tumbuh subur. Lebih diperparah lagi karena walikota Gunungsitoli disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi yang memprihatinkan.

Dalam Perda No.12 Tahun 2012 menyebutkan seratus meter sempadan pantai dan 50 meter sempadan sungai

sebagai kawasan lindung. Yang artinya tidak boleh adanya kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun terhitung sejak 1 Januari 2013.

Menurut mereka, jika Perda ini diterapkan maka seluruh kegiatan masyarakat di sepanjang bibir pantai dan sungai dihentikan, baik yang bertempat tinggal maupun tempat usaha.

Bahkan yang sangat ironinya, beberapa aset pemerintah yang telah dibangun mulai dari Gunungsitoli Idanoi sampai ke Gunungsitoli Utara banyak yang melanggar Perda. Diantaranya, Pelabuhan Gunungsitoli, Pasar Yaahowu dll, terpaksa harus ditutup/digusur.

"Bahkan menurut informasi, apabila Perda ini diterapkan maka rumah kediaman mertua Walikota Gunungsitoli bermarga Gulo sudah jelas melanggar karena hanya beberapa meter dari bibir pantai," ucap sumber.

Pengunjukrasa menuntut agar Perda Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2013 ditinjau ulang. Kemudian Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli dicopot dari jabatannya karena tidak professional dalam merumuskan dan mengajukan Perda RTRW tersebut. Termasuk Pansus RTRW DPRD Kota Gunungsitoli yang membahas Perda ini terkesan tidak memihak rakyat. (YAGI)

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman foto bersama dengan peserta kegiatan program pendidikan dan pelatihan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Bendigo Negara Australia beberapa waktu lalu.

Bupati Soekirman Belajar Kepemimpinan ke Australia SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman bersama beberapa Bupati/Walikota di Indonesia mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam kepemimpinan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Indonesia Cultural Communications (ICC) bekerjasama dengan La Trobe University Australia.

Program pelatihan intensif kepemimpinan pemerintahan ini diselenggarakan selama delapan hari, tepatnya pada tanggal 3 – 15 November lalu di La Trobe University Kota Bendigo yang terletak pada Negara Bagian Victoria, Australia.

Sebanyak delapan orang Bupati/Waliota selain Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang turut mengikuti orientasi kepemimpinan ini diantaranya Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan, M.Si, Bupati Konawe Selatan Drs. H. Imran, M.Si, Bupati Luwu timur

Drs. H. Andi Hatta Marakarma, MP, Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM dan Walikota Dr. Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc dan Walikota Tarakan Udin Hianggio, B.Sc dan juga sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kab/kota.

Setiba di Australia, persisnya di Kota Bendigo seluruh rombongan disambut hangat oleh Walikota Bendigo Mr. Barry Lyons beserta jajaran pemerintahan setempat dan pihak La Trobe University diwakili Ketua Koordinator Bidang Sumber Daya Masyarakat dan Program Perencanaan, Trevor Budge. Penyambutan itu semakin meriah, karena pada seremonial penyambutan tersebut tuan rumah menampilkan kesenian tradisional Gamelan yang dimainkan oleh mahasiswa La Trobe Universty Australia.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala di ruang kerja Bupati di Sei Rampah, Selasa,

mengatakan, keikutsertaan dalam pelatihan ini karena program ini bertujuan untuk peningkatan wawasan dan penguatan kapasitas kepemimipinan, dalam rangka implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dan good government yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (publik).

Dari keterangan yang disampaikan ke Kabag Humas, bahwa Bupati Soekirman sangat mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh tuan rumah, terutama ketika adanya penampilan Gamelan, yang merupakan kesenian budaya Indonesia.

Australia, diakui oleh Bupati Soekirman merupakan salah satu negara barat yang sangat menjunjung tinggi adat dan kultural budaya.

Selama orientasi tersebut, Bupati Soekirman juga mengakui, banyak mendapatkan pengalaman yang dipaparkan oleh para narasumber terutama dalam urusan tata pemerintahan serta kepemimpinan

dalam pengambilan keputusan dan diharapkan Bupat Soekirman sekembalinya disana pengetahuan dapat di gunakan dalam membangun Sergai mencapai visi misinya.

Diterangkan lebih lanjut oleh Kabag Humas Indah Dwi Kumala, bahwa La Trobe University sendiri merupakan salah satu Univesitas terkemuka di dunia, mempunyai 30.000 mahasiswa. Sekolah ini didirikan sejak tahun 1967 lebih dari 7600 mahasiswanya berasal dari 90 Negara.

Dan telah menyelenggarakan banyak pelatihan singkat dari berbagai negara termasuk Indonesia.

Pada tahun 2004-2007 La Trobe Univesity bekerjasama dengan Kementerian dalam Negeri menyelenggarakan Program Master Community Empowerment In Rural Development Project (CERD) yang dibiayai oleh ADB, pungkas Kabag Humas Indah Dwi Kumala.(ARM)

Partai Hanura Tanjung Balai Optimis Raih Empat Kursi TANJUNGBALAI - Wakil Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi optimis partainya akan meraih empat kursi DPRD setempat melalui Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

“Calon yang kami usung adalah kader pilihan dengan SDM (sumber daya manusia-Red) mumpuni dan idealisme yang tidak diragukan serta tekad dan komitmennya yang tinggi untuk memperjuangkan rakyat,” ujarnya Rabu.

Untuk meraih target 15 persen dari 25 kursi DPRD Kota Tanjung Balai, lanjutnya, jajaran fungsionaris maupun calon anggota legislatif (Caleg) Partai Hanura telah mempersiapkan berbagai langkah strategis dan pendekatan ke masyarakat. Strategi untuk meraih target tersebut, menurut aktivis LSM ini telah diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan, baik di internal maupun eksternal partai.

Kegiatan internal, misalnya, memantapkan program kaderisasi

kepada calon anggota dewan dengan pola pergaulan seperti seorang caleg wajib mondok beberapa saat di rumah warga.

“Selama berada di rumah warga, masing-masing caleg memberikan pendidikan politik dan pencerahan kepada masyarakat agar mereka lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya,” kata Rudi.

Manfaat positif lain program berbaur langsung dengan berbagai keluarga itu juga efektif untuk menampung aspirasi rakyat.

Ia menambahkan, Partai Hanura telah menjalin kerjasama dengan ormas Perindo dalam waktu dekat ini akan menggelar bhakti sosial antara lain pengobatan dan perawatan gigi dan mata untuk umum tanpa dipungut biaya atau gratis.

Sedangkan bagi masyarakat nelayan di Tanjung Balai, pihaknya akan memberikan pencerahan tentang peningkatan ekonomi keluarga serta bantuan hukum.

Menjawab pertanyaan menge-

nai jumlah partai yang relatif banyak sehingga menambah anggaran Pemilu, Rudi mengatakan bahwa hal itu wajar dan tidak membawa pengaruh terhadap partainya. Apalagi, menurut dia, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dibenarkan UndangUndang Dasar (UUD) 1945.

“Bagi Partai Hanura, multi partai peserta pemilu tidak menjadi masalah. Itu karena kami siap bertarung tanpa harus takut kehilangan pendukung,”ucapnya mengakhiri.(HER)

KUA dan PPAS APBD Nias Tahun 2014 Ditandatangani dipelihara sehingga kerukunan tersebut sungguh nyata dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa,bernegara dan bermasyarakat.

Dan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersam para pemuka agama menjadi perekat keharmonisan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta turut mengambil bagian dalam memberhasilkan visi daerah guna menwujudkan masyarakat kabupaten Nias yang berkeadilan, sejahtera,dan mandiri yang dilayani oleh pemerintah yang bersih dan responsif.(YAGI)

NIAS – Pemerintah Kabupaten Nias dan DPRD menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2014 yang berlangsung di gedung DPRD Nias, Senin.

Pimpinan DPRD Kabupaten Nias dalam pidato pengantar mengatakan penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD Kabupaten Nias TA 2014 yang dilaksanakan, merupakan hasil dari proses awal pembahasan rancangan KUA/PPAS APBD Kab Nias yang dilakukan antara badan anggaran dan Pemkab Nias, tim anggaran Pemkab Nias bersama pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Nias.

Dikatakan, pada prinsipnya pembahasan ini didasarkan pada pasal 154 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi payung hukum atas pengajuan KUA/PPAS APBD. Pendapatan daerah pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp476.561.676.000, dan secara khusus DPRD Kabupaten Nias juga memberikan apresiasi yang positif terhadap rencana PAD dalam APBD TA 2014 dengan target sebesar Rp44.641.

875.000, mengalami peningkatan sebesar Rp14.109.085.000 dan bila dibandingkan dengan target APBD Nias Tahun 2013 sebesar Rp30.532.790.000.

Selanjutnya, dalam KUA/PPAS TA 2014 belanja daerah yang telah dibahas bersama dalam rapat badan anggaran, ditetapkan sebesar Rp509.639.330.585, terdiri dari belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial,belanja

keuangan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik direncanakan sebesar Rp 190.803.399.791,Kemudian belanja langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modalditargetkan sebesar Rp318.835.930.794, berdasarkan persentase komposisi belanja daerah yang telah disepakati dalam APBD ini, belanja langsung teralokasikan 62,56 persen, dan belanja tidak langsung 37,44 persen dari total belanja daerah pada tahun anggaran 2014 yang akan datang.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam sambutannya mengatakan, kita sangat bersyukur bahwa pembahasan rancangan KUA serta PPAS APBD TA 2014 dapat dilaksanakan dengan disertai semangat kemitraan yang tinggi dan komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislatif sehingga pembahsan dan penan-

datanganan nota kesepakatan antara Pemkab Nias dan DPRD Kab Nias lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya eksekutif dan legislatif mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias sesuai fungsi dan kewenangannya tanpa mengabaikan sistem orosedur sehingga dapat berjalan lancar.

Bupati berharap kepada seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkab Nias agar lebih meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan agenda pembangunan daerah yang telah disepakati dalam APBD Kabupaten Nias termasuk upaya percepatan penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2014, sehingga penyususnan rancangan APBD TA 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (YAGI)

KPK POS

13

E D I S I 278 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2013

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Gubernur Banten Ratu Atut Diperiksa KPK JAKARTA - Selama 7 jam lebih, Gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah menjelani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu, terkait kasus dugaan korupsi proyek alat kesehatan di lingkungan Pemprov Banten, merugikan keuangan negara tahun anggaran 2010 - 2011.

Meski menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.45 WIB hingga pukul 17.10 WIB, politisi Partai Golkar yang mengenakan jilbab hitam dan blus batik cokelat hitam yang disandingkan dengan celana dan kerudung hitam. Alas kakinya sepatu lari merk Hogan berwarna biru dongker. Dia tetap tersenyum, sesuai ciri khasnya namun sayang wajahnya nampak memerah.

"Kita sudah memberikan keterangan, sudah mengklarifikasi terkait sarana dan prasarana di Pemprov Banten, ya tanya ke penyidik pasti lengkap ya, ok, makasih ya," ujar Ratu Atut di gedung KPK, Selasa (19/11).

Ditanya perihal dugaan korupsi apa melibatkan pegawai lingkungan kerjanya. Janda yang baru ditinggal mati, hanya melempar senyum. Bahkan, enggan membebarkan siapa pihak paling bertanggung jawab atas proyek. "Makasih ya," lontarnya singkat sambil memasuki mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam dengan nomor polisi B 22 AAH. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan KPK hingga kini terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tahun 20102012 dan membuka kemungkinan Atut jadi tersangka.

"Hari ini tentunya (Ratu Atut) diminta klarifikasinya terhadap beberapa temuan. Oleh karena itu, setiap orang yang diperiksa KPK wajib menyampaikan sesuatu hal yang diketahuinya, intinya itu," ujar Abraham.

Penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan Alkes di Banten, diawali dengan menetapkan tersangka, yang tak lain adalah adik Ratu Atut, yaitu Tubagus Chaeri

Wardana alias Wawan sebagai tersangka dalam pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di puskesmas Kota Tanggerang Selatan tahun anggaran 2012.

Selain Wawan, KPK juga menetapkan Dadang Prihatna dari PT Mikindo Adiguna Pratama dan Mamak Jamaksari selaku pejabat pembuat komitmen di kota Tanggerang Selatan sebagai tersangka.

KPK menduga telah terjadi penggelembungan harga dalam proyek bernilai Rp23 miliar tersebut.

Terkait kasus tersebut, KPK sudah menggeledah RSUD kota Tanggerang selatan, Dinas Kesehatan dan di kantor LPES (Lembaga Pengadaan secara Elektronik) Tanggerang Selatan.

Pada APBD Banten 2012, proyek pengadaan alkes di Rumah Sakit (RS) Rujukan Provinsi Banten dikerjakan oleh perusahaan milik Wawan yakni PT Mikkindo Adiguna Pratama. Pengadaan alkes untuk ruang ICU RS Rujukan Banten ini, pagu anggarannya sebesar Rp 3,677 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 3.670 miliar.

Dalam pengadaannya diduga telah terjadi penggelembungan atau pemahalan harga. Terbukti, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten terkait penggunaan APBD Banten 2012, ditemukan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan yang mengindikasikan merugikan keuangan daerah senilai Rp 30,39 miliar.

Kerugian sebesar itu, terdiri atas alat kesehatan yang diterima tidak lengkap Rp 5,86 miliar, alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp 6,39 miliar dan sisanya atau sebesar Rp 18,14 miliar berasal dari alat kesehatan yang ternyata tidak ditemukan saat dilakukan pemeriksaan alias diduga fiktif.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan dugaan pengadaan salah satu alat kesehatan yakni Bio Feed Back yang diduga terjadi kemahalan harga pengadaan sebesar Rp 1,63 miliar.(ENDY)

Ketua KPK Minta Golkar Bikin Kode Etik JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad meminta partai politik membuat kode etik internal untuk menjaga integritas kader yang bersih dari korupsi. Saat berbicara pada forum Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar, Sabtu (23/11), ia meminta Partai Golkar mengawali untuk merumuskan sekaligus menerapkan kode etik tersebut.

"Saya kira Golkar sebagai partai yang sudah sangat tua harus memulai membuat kode etik dan code of conduct, agar kadernya bersih dan berintegritas," kata Abraham di hadapan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, dan seluruh peserta Rapimnas, di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Abraham berpendapat bahwa kode etik itu penting karena partai politik salah satu pilar demokrasi.

Seluruh sumber daya partai pun disiapkan untuk menjadi pejabat penyelenggara negara, sekurangkurangnya sebagai anggota DPR. Karena itu, ia menambahkan, setiap kader partai politik harus terjaga integritasnya, terutama bersih dari tindak pidana korupsi.

Apabila ada yang melanggar, partai

memiliki kewenangan menindak sesuai tingkat kesalahannya.

Menanggapi hal itu, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya sudah memiliki kode etik, yang disebut Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT). Sampai sekarang pun kode etik itu tetap berlaku, dan Partai tentu memberikan sanksi apabila ada kader yang melanggar.

Begitu juga jika ada kader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Golkar pasti menindak tegas. Namun, hal itu tentu setelah benar-benar ditetapkan bersalah oleh hukum alias divonis bersalah Pengadilan.

ARB, panggilan akrab Aburizal Bakrie, menambahkan sejauh ini kode etik yang disebut PDLT itu berjalan efektif. Namun, apabila diperlukan perubahan atau revisi, Golkar akan melakukannya.

"Kalau PDLT belum cukup, akan kami perbaiki. Kode etik yang sekarang sudah cukup. Kalau nanti membutuhkan perubahan, ya akan kami sesuaikan. Yang pasti, kami sudah punya," kata ARB, didampingi Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar.(NET)

Suara KPK

Tepat 5 Tahun Skandal Century, JK Diperiksa KPK JAKARTA - Tak terasa skandal bailout Century yang menggerus uang negara sebesar Rp 6,7 triliun, sudah memasuki usia 5 tahun.

Hingga kini, pemeriksaan kasus Century terus berlangsung bahkan belum mampu membidik aktol intelektual yang membuat negara harus mengeluarkan dana yang begitu besar.

Kini, giliran mantan Wakil Presiden periode 2004-2009, Muhammad Jusuf Kalla atau sering disebut JK diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan itu, sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya.

Turun dari mobil Lexus hitam berplat B 155 JKM, Jusuf Kalla tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.40 WIB. Mengenakan batik cokelat gelap celana hitam dan sempat bercium pipi dengan seorang lelaki di ruang tunggu sebelum memasuki ruang pemeriksaan KPK. "Saya tidak tahu juga kenapa KPK mengundang hari ini, karena

hari ini ulang tahun ke lima tentang skandal century, persis keputusan itu 21 November 2008. ," kata JK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/11).

Sebenarnya, bukan kali ini saja JK dimintai keterangan soal kasus Century. Sebelumnya, pada 14 Januari 2010 yang lalu, JK sudah memberikan keterangannya di hadapan Panitia Khusus (Pansus) Angket kasus Bank Century DPR. Usai menjalani pemeriksan selama dua jam lebih, JK sempat meladeni pertanyaan wartawan yang menunggu di depan gedung KPK Jakarta. Ini hasil petikan wawancara dengan wartawan: Apa materi pemeriksaan Pak? "Ya materi pemeriksaan ya sederhana saja, tentang saya bersaksi pada Pak Budi Mulya. Tentang apa itu dampak sistemik, apa benar?.

Yang kedua tentang FPJP," Soal rapat KSSK? "Ya saya jelaskan kronologisnya, pada tanggal 20 sore itu (November) kita

rapat Sri mulyani, Boediono sebagai Gubernur BI , dan beberapa menteri semuanya sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis di ekonomi kita, tidak ada.

Semua aman. Tapi beberapa jam kemudian, mereka rapat di (departemen) keuangan kemudian memutuskan adanya dampak sistemik, padahal sebenarnya itu tidak perlu dan itu juga mereka memang berdebat sebenarnya tidak terjadi gagal sistemik," Siapa yang ngomong gagal sistemik?

"Saya tidak tau adanya rapat itu," Berarti tanggal 20 itu jelas-jelas gak sistemik, Pak? "Sama sekali.

Menkeu dan Gubernur BI melaporkan pada saya tidak ada soal ekonomi kita, tidak ada bank bermasalah.

Kok bisa berubah? "Saya tidak tau. Kenapa malam-malam, tapi yang anehnya sebenarnya juga bahwa ada bank gagal, gagalnya Rp630 M (miliar), tapi dalam waktu tiga hari dibayarnya, Rp 2,5 T

(triliun)," Berarti ada yang aneh?

"Iya aneh," Alasannya dikeluarkan bailout?

"Itu dia dianggapnya bank gagal.

Padahal kan tidak ada. Gagalnya karena dirampok. Dilaporkan orang pada saya masalah bank itu karena perampokan, dirampok pemiliknya. Dan itu saya suruh tangkap pemiliknya," Jika ada keputusan itu siapa yang bertanggung jawab? "Saya tidak ikut di situ. Saya sudah sampaikan bahwa ya itulah pertanyaan bahwa Bank Century ada kekurangan. Ada follow 600. Oleh KSSK disetujui 600. Tapi yang terjadi dibayar 2.5 dalam 3 hari," Jadi yang tanggung jawab? " Ya, tentu yang ngambil keputusan, dan yang membayarnya. KPK harus cari," Siapa dong yang bertanggung jawab? "Ya tentu dalam hal ini KSSK harus menjawabnya, BI juga menjawabnya," Berarti Gubernur BI saat itu dan mantan Menteri Keuangan? "Saya tidak mengatakan

orang perorang, tapi instansi BI harus menjelaskan itu," Yang benar dewan apa gubernurnya, Pak? "Tentu, Instansi ya," Berarti KPK panggil SBY? "Ooo ....waktu itu presiden tidak di dalam negri, lagi di Amerika. Jadi kenapa saya dipanggil? Karena saya yang ada di dalam negeri waktu itu," Pak kalau dilihat dari kasus ini Bud layak tersangka? "Ya tentu siapa saja yang mengetahui bisa menjadi saksi siapa saja," Dana nasabah yang diselewengkan Century? "Gak tau itu," Ada permainan suap gak pak?

"Saya tidak tau, sudah ya, cukup ya," Satu lagi pak, tapi kenapa sampai 5 tahun kasus ini tidak tuntas?

"Pengusutan skandal Century sangat simpel. Diusut saja dari BI. Follow the money. Siapa yang kasih perintah keluar uang? Kenapa harus dikeluarkan? Uangnya ke mana? Bagi JK, itu urusan gampang," (ENDY)

JK DIPERIKSA KPK–Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan kepada wartawan usai memenuhi panggilan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/11). Kalla diperiksa sebagai saksi ahli terkait penyidikan dugaan korupsi dalam skandal Bank Century.

Saksi Penting Kasus Century DALAM kasus Century, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi penting yaitu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Agus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama Bank Mandiri yang saat itu hadir dalam dua rapat di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Agus yang hadir sebagai nara sumber mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas pengucuran dana talangan Bank Century adalah pihak yang berwenang, dalam hal ini mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Selain Agus, KPK juga sudah memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

KPK pun telah memeriksa sejumlah saksi penting lainnya.

Salah satunya Fuad Rahmany yang dulu menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Fuad mengaku diperiksa penyidik KPK soal dua buah rapat dimana dia dijadikan sebagai nara sumber. Menurut pria yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, Bank Century tidak cocok disebut sebagai bank gagal dan berdampak sistemik.

KPK juga sudah memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Ketua Tim Penilai Surat Berharga Bank Century Bambang Kusmianto, Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, Mantan Direktur Eksekutif Audit Internal Bank Indonesia (BI) Dyah Virgoana Gandhi dan mantan staf Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Galoeh Andita Widorini.

KPK telah menetapkan eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya sebagai tersangka.

Sedangkan, eks Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Siti Fadjriah dinilai sebagai orang yang bertanggungjawab atas turunnya dana talangan ke Bank Century.

Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada tahun 2008 dan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal.

Jumat pekan lalu, KPK sudah menahan Budi Mulya di Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK. JK Terbuka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis 21 November 2013 terkait kasus penggelontoran fasilitas pinjaman jangka pendek

(FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

Ketua KPK Abraham Samad berharap JK terbuka mengenai kasus tersebut. "Dan bisa membantu KPK," kata Abraham di sela pelantikan Wakil Jaksa Agung Andi Nirwanto di kantor Kejaksaan Agung, Kamis 21 November 2013.

Abraham mengatakan, JK diperiksa sebagai saksi karena diduga mengetahui banyak masalah penyelamatan Bank Century tahun 2008 itu.

Menurut Abraham, JK bukan diperiksa sebagai saksi ahli, namun hanya sebagai saksi yang mengetahui skandal tersebut.

"Jangan terjebak pada terminologi," katanya.

Abraham tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 09.00. Sejumlah pejabat tinggi

lainnya juga tampak hadir dalam acara pelantikan itu, seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Imam Sodjarwo, Mantan Wakil Jaksa Agung Darmono dan pejabat PPATK. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengaku tak sedikit pun meragukan komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus skandal Bank Century. Karena itu, ia menyatakan tetap mendukung penuh lembaga antikorupsi yang dipimpin Abraham Samad tersebut.

"Saya yakin, kalau dari keterangan Pak Abraham (Samad) tadi, saya yakin (KPK segera menuntaskan kasus Bank Century," kata ARB di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar, di Jakarta, Sabtu siang, 23 November 2013.(ENDY)

masing-masing berkapasitas 8.000 liter solar.

Setelah membeli di SPBU, langsung dimasukkan ke tempat penampungan yang ada di 5 lokasi, yakni di Jalan Bungur, Kelurahan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur; Jalan Raya Bogor, Km 24, Pasar Rebo, Jakarta Timur; di Jalan Lapangan Tembak Rt 001/Rw 006 nomor 15 Kecamatan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.

Dari SPBU, BBM Solar langsung dimasukkan dalam truk tangki besar yang ada di tempat penampungan. Kemudian dijual ke pihak industri. "Kami juga menyegel 40 SPBU. Kini kami

kordinasi dengan PT Pertamina untuk melakukan penindakan yang lebih jauh terkait izin operasi mereka," sambung Kapolres.

Disinggung kenapa dari industri sebagai pembeli tidak diciduk? "Pabrik mana saja yang membeli solar selundupan ini, kami masih dalam status pengembangan," jawabnya agak ngambang.

Sebanyak 21 orang anggota sindikat dijerat dengan Pasal 55, Jo 53 huruf b,c, dan d UU RI No 22/2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. (ENDY)

SEBULAN RAUP RP 2 MILIAR

Sindikat Penyelundup BBM Bersubsidi Dibongkar JAKARTA - Sindikat penyelundup BBM bersubsidi dibongkar polisi. Disebut sindikat karena melibatkan petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sopir angkutan, pengepul, buruh bangunan BBM dan operator mesin. Total orang yang terlibat dalam kasus ini sebanyak 21 orang ditangkap.

Juga mengamankan 16 mobil minibus merek Isuzu Panther yang dimodifikasi, satu mobil minibus merek Toyota Kijang yang dimodifikasi, satu mobil minibus merek Mitsubishi Kuda yang dimodifikasi, dan tiga mobil truk tangki solar. Dan dua tangki, dua pompa minyak, dua selang

minyak, uang tunai Rp6,2 juta, dan 50 ton bahan bakar solar.

Mereka yang diringkus berinisial BF, RT, NP, HP, HA, JH, EM, BHS, dan RS yang

sehari-hari sebagai sopir angkutan. Juga, tiga pemilik penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar yaitu JE, AS, JS alias AS. Dan delapan

buruh cor yaitu EHS, AS, JS, JWS, JPS, DS, CL, BS dan satu operator berinisial TND. "Mereka melakukan aksi ini sudah setahun lebih. Berdasarkan laporan masyarakat, kami pun melakukan penyidikan dan hasilnya sungguh mengejutkan karena mereka adalah sindikat penyelundup BBM subsidi yang sudah lama beroperasi," papar Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol AR Yoyol di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Berdasarkan pengakuan tersangka, lanjut Yoyol dalam sehari sindikat ini, mampu mengambil 75 ton BBM jenis solar yang didistribusikan ke

industri di wilayah Jakarta.

Harga persatu liter dijual seharga Rp 8.000 - 9.000 dari harga normal Rp 5.500. "Itu artinya, dalam sehari mereka berhasil mengumpulkan keuntungan bersih sebesar Rp 67 juta. Nah, dalam sebulan mencapai Rp 2 miliar," urainya.

Modusnya, sindikat ini menjalin kerjasama dengan 40 SPBU di Jakarta. Setiap malam hari sindikat ini beroperasi dengan membawa mobil Toyoya Kijang Kapsul serta Panther, yang bagian dalamnya sudah dimodifikasi dengan penempatan tanki yang tidak akan tumpah.

Setiap mobil berisi tangki itu,

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 278 25 NOPEMBER - 1 DESEMBER 2013

Fadly Nurzal Silaturahmi Dengan Warga Sei Kepayang SEI KEPAYANG - Caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Fadly Nurzal SAg, Rabu malam, melakukan silaturahmi dengan masyarakat Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Acara yang disambut antusias warga itu digelar d halaman rumah tokoh masyarakat setempat H.Sangkot Sinaga di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat.

Selain Fadly, turut hadir mendampingi anggota DPRD Sumut Drs Bustami HS dan anggota DPRD Asahan yang juga Sekretaris DPC PPP Asahan Aidi SH serta belasan anggota Tim Pemenangan Fadly Nurzal di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai.

Fadly yang selama ini duduk di DPRD Sumut sejak 2004 hingga saat ini diketahui sangat memerhatikan nasib para nelayan.

Dalam kata sambutannya, Ketua DPW PPP Sumut ini memaparkan bahwa potensi kelautan di Sumut sangat besar tapi belum dioptimalkan dengan baik. Hal ini tercermin pada alokasi anggaran APBN 2013 yang hanya menganggarkan pembiayaan sektor kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebesar Rp6,3 triliun.

Alokasi ini, menurutnya sangat minim dan tidak mencerminkan perimbangan yang optimal mengingat kurang lebih 60% rakyat Indonesia tinggal di pesisir.

"Sumut sebagai propinsi yang memiliki latar bela-

FADLY NURZAL kang kebudayaan bahari yang kuat, saat ini masih membutuhkan percepatan – percepatan dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Data dari BPS Sumut sendiri menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan di propinsi ini baru mencapai 30%.

"Hal ini disebabkan karena masih kurangnya infrastruktur yang diperlukan guna menopang kegiatan industri kelautan tersebut," katanya.

Untuk itu, jika terpilih sebagai anggota DPR RI, ia akan fokus bekerja memperjuangkan anggaran untuk pembenahan infrastruktur yang mendukung perkembangan industri kelautan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Sosialisasi tersebut dirangkai dengan acara makan bersama di mana Fadly dan rombongan turut serta dan membaur bersama warga setempat menyombam (memanggang-red) ikan. (HER)

Pemko Tanjungbalai Jalin Kerjasama dengan 10 Lembaga TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dibidang dunia usaha dalam mengisi pembangunan yang berkelanjutan. Bentuk kerja sama ini sebagai kinerja atas misi peningkatan partisipasi dan kerjasama disegala bidang dengan masyarakat dan dunia usaha/pihak swasta yang bertujuan untuk mengisi pembangunan yang berkelanjutan .

Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2012 yang diterima DPRD, Senin mengatakan, kerjasama Pemerintah Kota dengan pihak ketiga baik negeri maupun swasta pada Tahun 2012 sebagian besar adalah tindak lanjut kerja sama yang telah dilakukan pada tahun -tahun sebelumnya.

“Setelah kerja sama dengan PT.Pelabuhan Indonesia I, Pihak Otorita Asahan, PT Askes, PT Bank Sumut dan PT Bulog Sub Divisi Regional III Kisaran dan kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SU dibuat penambahan kerja sama baru dengan pihak ketiga yakni dengan Universtias Sumatera Utara (USU) serta kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT),” katanya .

Adapun 10 perikatakan yang dibuat itu antara lain: dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kota Tanjungbalai Asahan dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika tentang kerjasama Pengelolaan Pas Penumpang dan Retribusi Daerah di Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Kerja sama dengan Otorita Asahan mengenai Bantuan Beasiswa Otorita Asahan untuk Siswa SD SLTP dan SLTA dan Program pemberdayaan dan pengetahuan masyarakat. Antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungbalai dengan PT Bank Sumut Cabang mengenai Penyaluran Pinjaman Dana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi, dengan Perum Bulog sub Divisi Regional III Kisaran Nomor tentang jual beli beras, dengan PT Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai tentang pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Madani (PJKMU) Madani bagi masyarakat Tanjungbalai, dengan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) HIKARI Medan tentang Kegiatan kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Program Peningkatan Kesempatan kerja, dengan LSM HIKARI Medan tentang Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan BLK-UKM Pematang Siantar tentang pelatihan otomotif (mobil), dengan Institut Agama Islam (IAIN) Tentang Pos Pemberdayaan Keluarga di Lingkungan Pemko Tanjungbalai, dan dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

“Kerjasama ini diperbuat tujuannya untuk peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Peningkatan Pemanfaatan /Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam dengan ruang lingkup Bidang kesehatan, Bidang Pendidikan ,Bidang Pertanian, Bidang Informasi dan Telematika, Bidang Perencanaan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Pengkajian Naskah Akademik Ranperda,” ujar Thamrin. (HER)

SUMUT

Wakil Walikota Tanjungbalai Minta Penyelenggara Pemilu Jaga Netralitas TANJUNGBALAI Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap meminta penyelenggara pemilu yakni KPUD, dan Panwaslu agar tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang jujur dan adil.

“Selama ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu seperti KPUD,

dan Panwaslu masih tinggi sehingga pelaksanaan pemilu, dan pemilukada di Kota Tanjungbalai berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak sosial,” ungka Rolel Harahap saat menerima audiensi komisioner KPUD Tanjungbalai periode 2013-2018 dikamar kerjanya, Selasa.

Rolel Harahap berjanji, sebagai wakil walikota tidak akan mempengaruhi kalangan PNS di lingkungan Pemko Tanjungbalai untuk menentukan pilihannya. Hal itu sebagai bentuk netralitas pejabat daerah dalam menyikapi pelaksanaan pemilu 2014 mendatang. “Artinya, semua pihak yang diwajibkan bersikap netral dalam pemilu harus memegang teguh sikap agar tidak terjadi kecurigaan dikalangan peser-

ta pemilu yang dapat berujung kepada terciptanya gejolak dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu,” ujarnya.

Menghindari gejolak dalam pemilu hanya dapat dilakukan dengan tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.

Bila penyelenggara pemilu berpihak, kualitas pemilu juga menjadi rusak dan hasilnya masyarakat tidak merasa puas.

“Bersikap netral dan independen serta menjaga integritas menjadi kekuatan KPUD Tanjungbalai dalam menjalankan tugasnya menciptakan pemilu yang adil dan jujur,” katanya Terkait persoalan DPT yang masih carut marut, Rolel memuji kinerja KPUD

Tanjungbalai yang telah melakukan berbagai upaya cepat untuk melakukan perapian, dan pembersihan.

Sikap tanggap menindaklanjuti setiap petujunjuk terbaru dari KPU pusat dinilai menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan DPT di Tanjungbalai.

“Masalah DPT ini sudah menjadi isu nasional dan kota Tanjungbalai juga memiliki data NIK invalid DPT yang harus segera diverifikasi ulang, KPUD sudah melakukan berbagai upaya termasuk menjalain komunikasi yang intensif dengan Pemko Tanjungbalai,” tuturnya Ketua KPUD Tanjungbalai, Amrizal SE mengatakan, Komisioner KPUD Tanjungbalai bertekad akan

Humas Tingkatkan Partisipasi Politik Masyarakat SOLO - Memasuki tahun politik 2014 pemilihan umum Legislatif pada 9 April dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli, biasanya muncul banyak gesekan baik secara fisik, psikis maupun politis pada berbagai tingkatan Pemerintah. Akan hal itu Mentri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring sampaikan seluruh Humas Pemerintah tetap profesional dalam memberikan layanan informasi.

“Tugas Humas jelas yakni bagaimana mendukung diseminasi agar partisipasi politik masyarakat meningkat dan menyusun konten informasi demokrasi yang edukatif, memberdayakan serta mencerahkan,” kata Tifatul dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo yang juga Ketua umum Bakohumas Freddy H Tulung pada pertemuan tahunan Bakohumas tingkat Nasional dan anugerah media humas di Hotel Sunan Solo Provinsi Jawa Tengah, Rabu.

Senada, Menteri Koordinator Polhumkam Djoko

Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo bersama Kabag Humas Pemkab Langkat Rizal Gultom disela-sela acara pertemuan tahunan Bakohumas tingkat Nasional dan anugerah media humas di Hotel Sunan Solo Provinsi Jawa Tengah, Rabu. (KPK POS/IST) Suyatno melalui deputi 7 tingkatkan partisipasi masMarsekal Muda Agus Barnas yarakat untuk berikan hak katakan jelang pemilu sa- suara.

Kabag Humas Pemkab ngat diperlukan peran humas

Langkat Rizal Gultom yang turut hadir uraikan agenda tahunan Bakohumas yang diikuti seluruh Humas dan Kominfo Pemerintah se-Indonesia itu turut dihadiri Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, mantan Ketua MK Prof M. Mahfud MD dan Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo sebagai narasumber serta Walikota Solo FX Hadi Rudyatmoko.

Berbagai materi jelas Rizal dibahas dalam pertemuan yang bertemakan peran humas dalam memposisikan citra Pemerintah di era keterbukaan informasi itu antara lain peran humas Pemerintah dalam mensosialisasikan isu bidang Polhukam menuju pemilu 2014.

Peran humas Pemerintah dalam masyarakat demokrasi, peran humas dalam memperkuat reputasi Pemerintah melalui kemitraan media profesional, partisipasi humas dalam mendorong implementasi demokrasi yang transparansi dan akuntabel serta humas Pemerintah dan diseminasi informasi untuk kesatuan bangsa. (JUL)

KPAID Sesalkan Lambatnya Sidang Kasus Penganiayaan Anak LUBUK PAKAM – KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Sumatera Utara, menyesalkan lambatnya sidang kasus penganiayaan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. Keterlambatan ini sangat merugikan korban selaku anak yang seharusnya memperoleh prioritas untuk diperhatikan.

Demikian dikatakan ketua Pokja pengaduan dan informasi KPAID Sumatera Utara Muslim Harahap SH MH kepada KPK Pos, beberapa waktu lalu lewat ponsel terkait perkembangan kasus penganiayaan secara

bersama-sama terhadap Risnu Feldi (17) warga Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang.

Muslim menegaskan, lambatnya proses sidang anak dibawah umur atas nama Risnu Feldi sebenarnya dapat menguntungkan bagi pihak terdakwa. Dan sebaliknya merugikan pihak korban.

Sebab, perkara yang akan disidangkan akan jadi mandek, dan terhadap para terdakwa yang sedang dalam tahanan bisa keluar dari tahanan bila habis masa tahanannya. “Itu sangat memalukan wajah peradilan kita,” jelas Muslim.

Muslim juga mengkritik kinerja Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut. Semestinya pihak Kejaksaan pro aktif terhadap keluarga korban dan agar sering melakukan koordinasi. Namun berdasarkan keterangan dari pihak keluarga korban bahwa pihak korban sampai jadwal sidang ke-tiga belum pernah diberitahukan oleh JPU tentang adanya proses sidang.

Sementara itu, dari data yang diperoleh KPK Pos di kantor Pengadilan Negeri Pakam, bahwa empat orang yang baru menjadi terdakwa

dalam kasus tersebut. Satu diantaranya disidang terpisah oleh hakim yang berbeda karena salah satu terdakwa itu adalah anak dibawah umur.

Tiga orang terdakwa bernama Muhammad Riki als Kiki (22), Gunawan als Gugun (22), dan M.Ayub (20) yang disidang oleh Hakim Ketua Mujiono SH MH. Sedangkan seorang tersangka lagi berinisial SF als Ln (17) disidang oleh Hakim Ketua R. Zainal Arief SH. Sementara Jaksa yang menangani perkara semua terdakwa tersebut Lili Suparli SH MH.(DIZ)

mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014 berjalan dengan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 75 persen. Persoalan DPT yang bermasalah di Tanjungbalai telah dilakukan upaya pembersihan, dan validasi melalui pendataan ulang ditingkat kelurahan atau PPS. “Memang saat ini KPUD sedang disibukkan untuk mevalidasi kembali DPT dengan NIK dan NKK Invalid. Hal ini hanya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang intensif dengan Pemko Tanjungbalai, dan Panwaslu,” ujar Amrizal SE didampingi komisioner KPUD Tanjungbalai Gustan SSos, Jamin Marudut Damanik SSos, Irfan Nasution SSos dan Dahwani Fitri SAg. (HER)

Sosialisasi Program Sektor Jasa Kontruksi di Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - PT. Jamsostek (Persero) Cabang Kisaran menggelar Sosialisasi Program Jamsostek Sektor Jasa Kontruksi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Labuhanbatu, Jum at, di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati. Acara ini dibuka oleh Plt. Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH didampingi Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mahadi SH dan Kabag Pembangunan Ir.H. Suprapto.

Plt. Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH dalam sambutannya mengharapkan adanya keterbukaan informasi Jamsostek terhadap pengusaha yang mengelak memasukkan karyawannya menjadi peserta Jamsostek.

Bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu keberadaan Jamsostek merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Sedangkan untuk tenaga kontrak dan harian yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan disarankan nantinya untuk menjadi peserta Jamsostek.

“Untuk itu kepada para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kartu Askes agar memanfaatkan askes tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata Ali Usman.

Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Kisaran Walter Sigalingging SE dalam acara sosialisasi itu menjelaskan, sesuai dengan surat edaran Bupati Labuhan batu bahwa PT Jamsostek berkewajiban melindungi para pekerja berstatus informal serta formal Walter menambahkan, bahwa yang juga turut dilindungi oleh PT Jamsostek termasuk para pekerja disektor jasa kontruksi, para pekerja tersebut akan dilindungi saat bekerja di proyek. (HAH)

Dibutuhkan Sosok Birokrasi Yang Tangguh dan Profesional RANTAUPRAPAT - Paradigma Baru Pembangunan Indonesia kedepan dibutuhkan sosok birokrasi yang tangguh dan professional, salah satu pendekatan untuk mencapai itu adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Hal itu dijelaskan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt. Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH, Jum’at, pada acara Penutupan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I & II Gelombang ke-II Angkatan II dan III Tahun 2013 di Aula Diklat BKD Labuhanbatu.

Dikatakannya, Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi manusia secara optimal, baik secara langsung

DIKLAT - Plt.Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH saat melepas tanda peserta Diklat Prajabatan dari salah seorang peserta. (KPK POS/HAH) maupun tidak langsung untuk dapat meningkatkan pengetahuan. Sedangkan ketrampilan dan keahlian adalah sebagai modal dalam

memasuki dunia kerja.

Menurutnya, meningkatnya profesional aparatur dapat terjadi apabila ada perubahan sikap dan perila-

ku dari aparatur itu sendiri untuk menghasilkan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dilaksanakan melalui peningkatan sumber daya manusia. Hal itu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing.

Bupati menekankan, bahwa Diklat Prajabatan ini hanyalah salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS. Sedangkan untuk menjadi PNS yang sukses, para CPNS wajib membekali diri dengan banyak hal. Seperti adanya peningkatan status pendidikan formal, adanya penambahan pengetahuan formal, adanya penguasaan berbagai ketrampilan dan keahlian, yang

terpenting adalah adanya loyalitas, disiplin, jujur, kreatif, inovatif dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Sementara, Kabid Pengembangan Pendidikan BKD Labuhanbatu Arip Rahman SE dalam laporannya menjelaskan, bahwa peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II ini sebanyak 70 orang yang terdiri dari Tenaga Teknis 41 orang, Tenaga Kesehatan 13 orang dan Tenaga Guru 16 orang.

Ditambahkannya, Evaluasi terhadap penilaian peserta diklat prajabatan CPNS Golongan I dan II ini, kata Arip Rahman, akan dilaksanakan secara objektif dan transparan. (HAH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 278 25 NOPEMBER - 1 DESEMBER 2013

I-GIST Bandung Tawarkan Kerjasama Penghijauan TEBINGTINGGI - International Green Investment System (I-GIST) Bandung menawarkan kerjasama penghijauan dengan Pemko Tebingtinggi melalui Program ‘Green Warrior’ dengan konsep penghijauan dalam sebuah gerakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui komunitas penanaman pohon jabon.

Tawaran kerjasama itu disampaikan Dirut I-GIST Bandung H Wira Pradana ST di dampingi perwakilan IGIST Kota Tebingtinggi Ely Sumanti SAg kepada Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi Kakan Lingkungan Hidup (LH) Idam Khalid Daulai dan Kasubag Pemberitaan Maslina Dalimunthe SE, Kamis malam, di aula Hotel Malibow Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi.

H Wira Pradana menyampaikan bahwa I-GIST bergerak dibidang penghijauan memiliki konsep penghijauan yang dikemas menjadi sebuah gerakan perekonomian untuk memperoleh keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat luas melalui komunitas penanaman pohon jabon melalui lahan yang sudah tersedia dengan bibit yang baik.

“Sekilas tentang pohon jabon, saat ini jabon menjadi andalan industri perkayuan, termasuk kayu lapis, karena jabon memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan tanaman kayu lainnya termasuk sengon/albasia,” terangnya.

Pada pertemuan itu, Dirut I-GIST Bandung ini juga menawarkan jika di Kota Tebingtinggi memiliki lahan yang luas, mereka akan membantu memberikan bibit pohon jabon untuk dibudidayakan sekaligus untuk mendukung program penghijauan yang dilakukan oleh Pemko Tebingtinggi.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyambut baik kerjasama gerakan program penghijauan yang ditawarkan I-GIST Bandung dikota itu, hanya saja ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dan evaluasi lebih mendalam yang diantaranya adalah, cara berpikir (mindset) masyarakat Sumatera Utara khususnya warga Tebingtinggi sangat berbeda dengan daerah Jawa.

“Pada umumnya masyarakat Sumut lebih terorientasi dengan penanaman pohon sawit, padahal sawit rentan terhadap harga di pasaran internasional dan biaya panen juga lebih mahal serta rentan dengan pencurian,” jelasnya.

Disamping itu, Umar Zunaidi Hasibuan juga mengingatkan agar tidak terjadi polemik mengenai penebangan hutan secara liar.

Umar Zunaidi Hasibuan juga meminta agar I-GIST dapat memonitor dan mengevaluasi hal-hal yang dianggap perlu jika kerjasama ini sudah dilaksanakan.(RS)

SUMUT

Kepemimpinan Kadispenda Binjai Banyak Disorot UNDANG PEDAGANG K5 TIDAK LIBATKAN PEJABAT TERKAIT BINJAI - Pertemuan Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) dengan pedagang K5 pinggiran lapangan Merdeka Binjai, Jum’at lalu, di kantor Dispenda dalam upaya pemindahan pedagang di lokasi Pujasera eks GOR lama, banyak menuai polemik.

Persoalan tidak hanya muncul dari kalangan pedagang, justru muncul dari internal Dinspenda karena tindakan Kadispenda merupakan upaya tunggal, tanpa melibatkan Kepala Bidang maupun Instansi terkait.

Kadispenda/Pasar Tobertina Sitepu SH yang dilantik hampir setahun lalu itu, kerab mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena pola kepemimpinannya yang kurang memberdayakan sejumlah staf dan jajarannya.

Bahkan diawal jabatannya sudah menuai gesekan dari Sekretarisnya yang memilih pindah akibat tidak ada pemberdayaan tugas sesuai dengan tupoksi disusul Sekretaris pengganti yang tidak lebih sebagai pajangan di kantor itu.

Tidak itu saja, jabatan sejum-

lah Kepala Bidang dan Kepala Seksi terus terjadi putaran akibat tidak adanya keharmonisan disebabkan dalam pelaksanaan tugas lebih mengedepankan rasa suka tidak suka bukan berpegang kepada tupoksi. Dan sistem ini pula yang disebut-sebut menjadi dasar Sekdako dan Walikota mempertahankan jabatan Tobertina. Sementara sepanjang kepemimpinan Tobertina tidak lepas dari masalah yang datang dari intern Dinas.

Seperti pertemuan antara pedagang K.5 Jum’at lalu, jangankan Instansi terkait, Kadis Pasar dan Kabid Pendapatan yang berhubungan langsung dengan nasib pedagang sama sekali tidak dilibatkan dan semua ditekel Tobertina secara tunggal.

Dalam pertemuan yang membahas rencana perpindahan lebih 60 pedagang pinggiran lapangan Merdeka tidak membuahkan hasil apapun.

Para pedagang menentang, sebab lokasi yang dicanangkan Walikota Binjai sangat tidak relevan dengan pola dagangan mereka (pedagang). Di mana untuk berjualan jajanan dan kedai kopi, dalam hamparan yang sangat gersang tersebut sangat meresahkan pedagang

dan terancam tidak akan laku.

Walau Tobertina menjanjikan bahwa di tengah lapangan nantinya akan dibangun barak luas dengan penutup atap Kanopi, ini sangat tidak menjamin adanya pengunjung disusul kondisi kios yang hanya dibangun sebanyak 20 pintu denganh ukuran kecil yang harus dibagi dua dengan perkiosnya dihuni oleh dua pedagang.

"Ini rencana gila," ujar pedagang yang mengaku kecewa dengan planning Kota Binjai yang membuat penataan dengan cara dan tempat yang justru menimbulkan masalah baru bagi pedagang itu sendiri.

"Saya sudah sempat mempertanyakan siapa yang membuat rencana pembangunan penempatan bagi pedagang. Bahkan saya tanya, apakah waktu membuat rencana sudah membayangkan bagaimana kedepan tentang keberadaan kami jika sudah menempati dil okasi yang gersang," ujar Ifat salah satu pedagang mengulangi ucapannya yang disampaikan kepada Tobertina.

Dalam pertemuan itu, pedagang juga mengemukakan pendapatnya kemungkinan perpindahan itu akan lebih baik dengan dilakukan penataan

seperti di Kisaran, Tebingtinggi, Perbaungan dan beberapa daerah lainnya yang penataan pedagang di pinggiran lapangan terlihat indah dan rapi. Mendengar ini Tobertina justru meradang dan membentak pedagang agar tidak membawa-bawa daerah lain.

Menyikapi pola Tobertina yang dikenal cukup arogan, Ketua Lembaga BCW Kota Binjai Gito Affandy mengaku kasihan dengan oknum Kadispenda yang kerab menutupi kelemahan dengan cara otoriter dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Gito, apa yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.41 tahun 2012 tentang yang berkaitan dengan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), selaku Kepala Dinas yang membidangi itu, seharusnya berani memberi masukan kepada pemimpinnya.

"Sebagai elemen Masyarakat, kita tetap membuka diri bagi seluruh pedagang tidak saja yang berada di pinggiran lapangan Merdeka, tetapi kepada seluruh pedagang yang menginginkan peran serta BCW kita siap untuk itu," tegas Biro Judikatif BCW Hendrik Zainal menimpali. (SBR)

Syahril Tinambunan PAW DPRK Subulussalam SUBULUSSALAM - Syahril Tinambunan dilantik menjadi anggota DPRK Subulussalam menggantikan Syaripuddin yang sejak Agustus lalu mengundurkan diri sebagai anggota DPRK Kota Subulusssalam.

Syahril diangkat menjadi anggota DPRK Kota Subulussalam sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh nomor 171.21/ 785/2013 tertanggal 11 November 2013 M/07 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.

Gubernur Aceh meminta kepada anggota DPRK Subulussalam melaksanakan prosesi pelantikan terhadap Syahril Tinambunan sebagai PAW anggota DPRK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syaripuddin yang diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai keputusan Gubernur Aceh nomor.171.2/474/2009 tanggal 12 Agustus 2009, mengundurkan diri sebagai anggota DPRK Subulusssalam, maka sesuai peraturan diganti sebagai mana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Majalah Sinergi Pemko Tebingtinggi Juara III Menkominfo TEBINGTINGGI - Majalah bulanan Sinergi yang dikelola Bagian Administrasi Hu-

SAMBUTAN - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH menyampaikan sambutan saat pelantikan anggota PAW DPRK kota tersebut. (KPK POS/KAR) Berdasarkan surat Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kota Subulussalam nomor 270/1070/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013, berdasarkan surat wakil ketua DPRK Subulussalam nomor.171/108/DPRK/ 2013 tanggal 8 Oktober 2013 serta surat Walikota Subulussalam nomor.171/866/2013 tanggal 9 Oktober 2013, diusulkan calon pengganti antar waktu anggota DPR saudara Syahril

bungan Masyarakat dan Protokoler Pimpinan (Humas PP) Pemko Tebingtinggi, meraih juara III dalam penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2013 Kementerian Informasi dan Komunikasi RI. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Kabag Humas PP Ahdi Sucipto SH dari Solo, mengatakan majalah bulanan yang terbit sejak 1990 itu, menang

Tinambunan dari Partai Amanat Nasional (PAN) sisa masa jabatannya 2009-2014.

Ketua DPRK Pianti Mala mengharapkan kepada Syahril yang baru dilantik agar dapat bekerja sama dengan anggota dewan lainnya dan kepada Syaripuddin diucapkan terima kasih atas dedikasinya selama menjalankan tugasnya yang penuh tanggungjawab.

Dalam sambutan Walikota

dalam kategori penerbitan internal. Majalah Sinergi berada di bawah media internal Diskominfo Kabupaten Bantul, Jawa Tengah sebagai juara I dan Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai juara II. “Kita dalam posisi ketiga dari 147 peserta perlombaan media internal pemerintah seluruh Indonesia,” kata Ahdi Sucipto SH dalam siaran persnya. (RS)

Subulussalam Merah Sakti SH mengajak kita bekerja sama untuk rakyat dan jangan kita saling menyalahkan. "Kalau kita saling menyalahkan kapan kita bekerja untuk membangun Subulussalam kedepan," tegas Merah Sakti. Sakti berpesan kepada yang baru dilantik agar bekerja sesuai pungsinya dan berpihak kepada rakyat agar ke depan Kota Subulussalam dapat lebih maju. (KAR)

Ribuan Massa Ikuti Jalan Santai HUT ke-49 Golkar BINJAI - Ribuan massa Kota Binjai turut merayakan puncak Hari Ulang Tahun ke49 Partai Golkar dengan mengikuti jalan sehat yang

Piala WTN Jangan Disia-siakan TEBINGTINGGI - Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Eddy Sudrajat mengatakan, penerimaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) oleh Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan atas nama warga sebulan lalu di bidang pengelola ‘Kategori Lalu Lintas 2013’ yang diserahkan Menteri Perhubungan EE Mangindaan melalui Dirjen Perhubungan Darat, Suroyo Alimuso harus dapat dipertahankan.

Sebab katanya, penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi di bidang tertib berlalu lintas. “Untuk itu, diminta warga Kota Tebingtinggi agar tidak menyia-nyiakan Piala WTN yang telah kita raih dengan susah payah tersebut, apalagi penghargaan itu merupakan penghormatan bagi warga Tebingtinggi", ujar Eddy Sudrajat, Rabu, di kantornya.

Bahkan, perwira itu berharap agar Piala Wahana Tata Nugraha dapat setiap tahun diterima dengan benar-benar melaksanakan penertiban berlalu lintas. Ditegaskan juga pihaknya tidak bisa mentoleransi dalam persoalan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi warga yang masih berstatus pelajar dan belum mencapai usia 17 tahun ataupun belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Diharapkannya, setiap warga selaku orang tua khususnya yang memiliki anak masih sekolah baik di bangku SMP maupun SMA agar pergi ke sekolah ataupun kemana saja lebih baik menggunakan alat transportasi lain daripada membelikan sepeda motor.

“Kasihan masa depan anak, dengan mengenderai sepeda motor nyawanya bisa terancam setiap hari bahkan bisa berakibat fatal yang dirugikan juga orang tua dan masa depan anak,” kata AKP Eddy Sudrajat. (RS)

Raker Dinas Pendidikan Tanjungbalai Dibuka TANJUNGBALAI - Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap membuka rapat kerja (Raker) di lingkungan Dinas Pendidikan tahun 2013 bertempat diaula gedung IPHI Jalan Gaharu, Selasa. Acara pembukaan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Tanjungbalai, Drs H Hamlet Sinambela MPd, Ketua DPRD H Romaynoor SE, Ketua Panitia Pelaksana Azhar SPd, serta nara sumber antara lain, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diwakili Staf Ahli Prof Effendy Napitupulu MPd, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara Drs H Bambang Winarji MPD serta Zaharuddin SP MM dari Bappeda setempat.

Hamlet Sinambela melaporkan, pelaksanaan raker dinas pendidikan tahun 2013 ini merupakan bagian dari upaya untuk pemetaan program dan proyeksi kedepannya.

Dalam raker tersebut dilakukan proses evaluasi pendidikan, sekaligus ditetapkannya arah dan target pelaksanaan pendidikan Kota Tanjungbalai dimasa yang akan datang. Raker ini dinilai sangat penting karena diharapkan dapat membangun pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai program pendidikan bagi seluruh komunitas di Tanjungbalai. "Oleh karenanya tema raker kali ini. "Dengan semangat Raker Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2013, kita tingkatkan mutu dan kualitas pendidikan " ujarnya.

Raker yang diselenggarakan tahun ini diikuti sebanyak 148 orang peserta mulai dari Kepala SD Negeri, Kepala SMP, SMA/ SMK negeri/swasta, dan penyenggara PAUD. (HER)

start dan finishnya di Tanah Lapang Mredeka Binjai, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, beberapa Minggu lalu.

"Meskipun pagi itu hujan rintik-rintik menyelimuti Kota Binjai, saya berterima kasih kepada masyarakat yang hadir dan ikut meramaikan puncak kegiatan Golkar bersama rakyat, khususnya di Kota Binjai ini," ujar Ketua DPD Partai Gol-

kar Binjai, Zainuddin Purba SH dalam sambutannya sebelum memulai pengundian kupon jalan santai sehat bersama Golkar.

Sambung ketua Kegiatan HUT Golkar bukan hanya gerak jalan santai namun kegiatan lain pun sudah selesai kami lakukan seperti cerdas cermat tingkat SMU, tabur bunga ke Makam Pahlawan yang ada di kota Binjai dan kegiatan lainnya. (SBR)

Disdik Tobasa Minim Sosialisasi BSM TOBASA - Terkait realisasi pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sumber dana APBN Tahun Anggaran TA. 2013, peruntukannya tingkat SD, SMP Sederajat. Sebagaimana latar belakang dan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan, bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselengga-

rakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan lain yang sederajat.

Mencermati Undang-Undang tersebut, Pemkab Tobasa melalui Dinas Pendidikan, perlu jemput bola, mengadakan sosialisasi, dan mengadakan pengawasan seputar pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM-red ), guna tepat sasaran dan sesuai dengan besaran dana yang dianggarkan.

Disdik Pemkab Tobasa melalui bidang kurikulum, saat

dikonfirmasi di kantornya, Rabu, mengatakan, jumlah rekapitulasi siswa penerima BSM yang diusulkan Tahun Pelajaran 2013/2014, untuk tingkat SD sejumlah 8.100 orang, sementara untuk tingkat SMP sejumlah 2.731 orang.

Rosenta Banjarnahor selaku Kepala Seksi Bidang Kurikulum menjelaskan, rincian besaran dana BSM untuk masing-masing tingkatan yaitu, untuk tingkat sekolah SD ada tiga tingkatan besaran dana. Kalau belum pernah menerima bantuan BSM nilainya Rp425.000 per semester, bagi yang sudah pernah menerima BSM nilai besar dananya Rp325.000 dan Rp225.000. Namun, Rosenta Banjarnahor tidak mengetahui sudah cair atau tidak BSM di

wilayah Pemkab Tobasa.

Ironis, besaran dana untuk tingkat SMP tidak bisa dijelaskan. Sementara dana BSM ada juga untuk tingkat SMP. Terkait dengan program pemerintah tersebut, harusnya Dinas Pendidikan mengetahui berapa jumlah besaran dana BSM untuk SD, SMP sederajat, guna untuk bisa dan memperlancar proses pencairan dana BSM tersebut.

Berbeda dengan realita pencairan di SD Negeri 173525 Balige, Selasa, mekanisme pencairan BSM Tahun 2013 melalui Bank Sumut datang langsung ke unit Sekolah.

Menurut guru yang mendampingi pencairan BSM di SD Negeri 173525 Balige mengatakan, bahwa besaran dana BSM yang masuk ke

rekening murid penerima sama Rp425.000 untuk satu tahun, namun pencairan dananya ada yang Rp300.000 dan Rp325.000,i tupun tergantung dari kebijakan murid didampingi langsung orangtua. murid.

Orang tua murid, Leonardus H Lumban Gaol ketika dimintai keterangan di komplek SD Negeri 173525 Balige mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberi perhatian terhadap nasib orang kurang mampu. Ditambahkannya, anaknya sudah mencair kandana BSM Rp300.000 untuk tahun 2013 dan sisanya Rp125.000 disimpan di Bank Sumut.

Ditempat yang sama, orangtua murid T.Pardede

mengecam dan mempertanyakan nasib anaknya. T.Pardede orangtua siswa SD Negeri 173525 Balige membeberkan, anaknya sebelumnya dapat program BSM Tahun 2011 senilai Rp360.000. Namun yang diterimanya hanya Rp300.000, karena sudah dipotong Kepala Sekolah Rp60.000 per Siswa.

Disebutkannya, dari jumlah murid penerima 25 orang dipotong masing-masing Rp60.000. Akibat pemotongan dana BSM yang dilakukan Kepala Sekolah, Ruslan Tampubolon, T.Pardede merasa tidak puas dan mempertanyakannya ke pihak Kepala Sekolah. "Kalau banyak pertanyaan anak anda tidak lagi didaftarkan sebagai penerima BSM," sebut T.Pardede. (LIBERS)

10

KPK POS E D I S I 278 25 NOPEMBER - 1 DESEMBER 2013

KRIMINAL

Dokter Bedah RS Columbia Lecehkan Pasien

Proses Hukum di Polsek Labuhan dan Polsek Percut Sei Tuan Cacat Hukum MEDAN - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Manunggal (HKTM) Syafruddin dilaporkan ke Polsek Percut Sei Tuan atas tuduhan pencurian sepeda motor miliknya sendiri.

Syafruddin (55) mantan anggota Kopassus ini tidak menyangka seorang temannya tega melaporkannya atas tuduhan pencurian sepeda motor miliknya sendiri. Awalnya, cerita pria paruh baya ini, saya minta tolong pada Sumber Nahulai untuk meminjamkan uang Rp2 juta dengan menggadaikan sepeda motor Honda Fit X, BK 3877 OU miliknya. Sumber Nahulai pun menyanggupinya.

Namun niat baik Nahulai tidaklah tulus, ternyata dia punya niat menjebak Syafruddin dengan menggadaikan BPKB sepeda motor itu kepada Raimah Ginting.

Saat akan menebus BPKB itu, Syafruddin mendatangi Sumber Nahulai namun Nahulai mengatakan BPKB itu dia gadaikan kepada Raimah dan berjanji akan mengembalikannya pada Syafruddin.

Ternyata Nahulai tidak mengembalikan BPKB itu justru dia melaporkan Syafruddin ke Polsek Percut Sei Tuan atas tindak pidana pencurian sepeda motor dan mengatakan sepeda motor itu berada di rumah Syafruddin.

Pada tanggal 11 Oktober 2013, betapa kagetnya Syafruddin yang saat itu sedang bekerja mengolah lahannya di Pasar IX Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang ketika polisi mendatanginya dan menyerahkan surat penyitaan sepeda motor. Polisi langsung membawa sepeda motor itu dan mengatakan akan dijadikan sebagai barang bukti atas laporan pencurian dari Sumber Nahulai dan Raimah Ginting.

Keesokan harinya Ketua HKTM ini langsung mendatangi Polsek dengan membawa bukti kepemilikan sepeda motor itu berupa foto copy BPKB dan surat keterangan kepemilikan dari leasing Deli Indah Motor yang beralamat di Jalan Besar Medan Tembung. Namun buktibukti yang diserahkan Syafruddin tidak direspon pihak Polsek.

Belum lagi masalahnya selesai, masalah yang lain muncul lagi. Pasalnya, istri Syafruddin dan anaknya dilaporkan lagi oleh Raimah Ginting ke Polsek Medan Labuhan atas tindak pidana merusak posko petani dan enam buah gubuk serta merusak tanaman di lahan garapan milik orang lain yang diketuai Raimah Ginting.

Saat ditemui di kediamannya Jalan Sentana, Dusun VI A Pasar IX, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Erdawati Pilly alias Erda (50) dan Syahputra Ervian alias Putra (23) mengaku tidak

melakukan pengrusakan seperti yang dilaporkan Raimah Ginting.

Saat kejadian itu dia hanya melihat segerombolan orang datang ke lahan garapan yang merusak serta membakar gubuk di lahan itu. "Saya tidak kenal orang-orang itu, saya hanya diam dan menonton melihat kejadian pembakaran," kata Erda.

"Saya dituduh membakar gubuk padahal saya hanya ingin menyelamatkan seekor kucing dari kobaran api," katanya lagi.

Saat terjadi pengrusakan dan pembakaran, sambungnya, pihak kepolisian dari polsek Medan Labuhan juga sudah tiba ditempat kejadian untuk mengamankan aksi itu.

Tapi mengapa saya dilaporkan padahal ada indikasi aksi pengrusakan itu sengaja dilakukan Raimah Ginting dan anggotanya.

"Semua itu fitnah, saya tidak pernah melakukan pembakaran dan pengrusakan seperti yang dituduhkan Raimah Ginting," ucapnya.

Mendapati ketidakadilan ini, akhirnya Syafruddin meminta perlindungan kepada kuasa hukum yang dikuasakannya pada Budianto SH dan Ahmad Fadhly Roza SH. Menurut Budianto, Polsek Percut Sei Tuan dan Polsek Labuhan tidak punya bukti kuat untuk menindaklanjuti dua perkara itu. Alasannya, ada indikasi si pelapor sengaja membuat laporan untuk menguasai lahan garapan yang dikuasai kliennya seluas 30 hektar.

Budianto menduga Polsek menindaklanjuti perkara ini karena ada tekanan dan suap dari si pelapor. Dan sebagai kuasa hukum Budianto akan melaporkan polsek ke Propam karena perkaranya cacat hukum.

Ada indikasi sipelapor ingin menguasai lahan garapan di Pasar IX, Labuhan Deli yang telah dikuasai Syafruddin sejak tahun 2011. Lahan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Misgiat SSos dengan SK.NO.145/3690.A/ DM/X/2012. SK Menteri Hukum Dan HAM NO. AHU-0024.AH.02.01, Tahun 2010. SK BPN NO.109/ KEP-17.3/III/2011.

Bahkan menurut Syafruddin, PTPN II dengan DPP FRB Sumut telah dibuat MoU tentang penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang ditandatangani Dirut PTPN II Batara Moeda Nasution.

Bahkan kata Ketua HKTM ini, Gubsu Gatot Pujonugroho berjanji akan menampung masalah pembiayaan lahan ke dalam APBD Provinsi Tahun 2013.

"Kami menagih janji itu karena sampai saat ini janji Gubernur Sumatera Utara belum juga terealisasi dan secepatnya pemerintah menyelesaikan masalah sengketa lahan dan membentuk tim konstruksi,” tukasnya. (Fer)

SUMUT

MEDAN - Seorang dokter spesialis bedah yang berdinas di RS.Columbia dilaporkan suami pasiennya atas kasus pelecehan yang dilakukan di ruang kerjanya.

Kasus pelecehan yang dilakukan dr FN SpB MSurg terhadap Amoy (nama samaran) menimbulkan kemarahan suami korban sehingga melalui kuasa hukumnya Ahmad Fadhly Roza SH melayangkan surat klarifikasi perkara terhadap dr FN.auzi.

Namun tidak direspon sama sekali sampai surat somasi yang kedua dilayangkan tetap juga tidak direspon.

Saat dikonfirmasi dikediamannya di Jalan Kapten Sumarsono, Amoy (31) yang telah dikarunia 2 orang anak ini menceritakan perlakuan sang dokter.

Kejadian itu berawal pada bulan Juli 2013 saat Amoy

mengantar kakaknya berobat yang menderita sakit di tangan sebelah kiri akibat tikaman benda tajam.

Usai pemeriksaan yang dilakukan dr.FN, Amoy dan kakaknya bergerak hendak keluar dari ruang periksa.

"Saat itu saya berjalan paling belakang sedangkan di depan saya berjalan kakak dan seorang perawat," cerita Amoy.

Ketika hendak keluar dari ruangan periksa dokter yang berukuran 4x4 itu, tiba-tiba si dokter menahan dan melarang saya keluar sembari menutup pinta ruang periksa dan berkata kepada saya; "boleh saya mencium tangan kamu?”

Terang saja saya terkejut mendengar permintaan si dokter yang tidak wajar itu.

"Lah dok, saya sudah punya suami," kata Amoy ketakutan. "Cium tangan aja kok, please.....'sekali aja," balas si dokter. Lalu Amoy berkata, "nanti saya teriak biar semua

orang tau". Tak pantang menyerah dan sedikit memelas dokter FN memohon; "Please... masak cium tangan aja gak boleh".

Karena merasa ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa akhirnya si dokter berhasil mencium tangan dan pipi Amoy. Dan setelah niatnya tercapai akhirnya dr.FN membukakan pintu untuk Amoy.

Ternyata peristiwa itu membuat si dokter menjadi ketagihan. Dihari-hari berikutnya pada saat Amoy mengantarkan kakaknya berobat ke RS.Columbia sesuai dengan jadwal pemeriksaan rutin, si dokter tetap mengambil kesempatan merayu Amoy. Awalnya keinginan si dokter hanya mencium tangan dan leher Amoy, namun dihari-hari berikutnya perbuatan si dokter lebih dari pada itu.

Dr. FN yang telah beberapa tahun berdinas di RS. Columbia itu tak segan lagi

melakukan asusila di ruang kerjanya sehingga mengakibatkan trauma pada Amoy.

Melihat perubahan istrinya, Jacky selaku suami, bertanya mengapa tiba-tiba istrinya jadi murung. Karena tidak tahan menanggung beban akhirnya Amoy yang sehari-harinya mengurusi rumah tangga menceritakan kejadian yang menimpanya.

Peristiwa yang menimpa istrinya membuat Jacky marah dan mencoba mendatangi dr.FN untuk meminta pertanggungjawaban. "Si dokter memang mengakui perbuatannya dan tidak merasa menyesal bahkan tidak ada itikad baik untuk meminta maaf," ungkapnya.

“Merasa seakan-akan diremehkan, akhirnya saya menempuh jalur hukum melalui kuasa hukum saya Ahmad Fadhly Roza SH,” kata Jacky.

Dalam perkara ini Fadhly meminta kepada dr.FN untuk segera menyelesaikan per-

masalahan ini secara baikbaik dengan kliennya. Dan jika sampai surat klarifikasi penyelesaian perkara yang kedua No.48/AFR/IX/2013 juga belum ditanggapi maka pihaknya akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana.

Sementara pada saat dikonfirmasi ke klinik dr.FN yang beralamat di Jalan HM.Yamin sang dokter tidak ditempat.

Bahkan dari informasi yang didapat dr.FN telah pindah ke Jakarta beserta keluarganya. Begitu juga saat dihubungi via HP dr.FN sudah tidak aktif lagi.

Demikian juga Julheri Sinaga SH selaku kuasa hukum RS.Columbia yang telah lama mengenal dr.FN tidak memberikan komentar.

"Saya sudah mencoba menghubungi dr.FN dan ingin mempertanyakan terkait perkaranya namun sang dokter tidak bisa dihubungi," pungkasnya.(FeR)

Konsumsi Ganja Untuk Tambah Tenaga

PENYULUHAN - Satgas BTP Ancab Brigif 7/RR Lettu (Chk) Lambok melaksanakan penyuluhan hukum tentang tentang makar dan kepemilikan senpi kepada Ttokoh Agama , tokoh Masyarakat, organisasi kepemudaan di Kantor Desa Nagori Dolok Kecamatan Silau Kaheyan, Kabupaten Simalungun, Senin. (PENDAM)

Larangan Penggunaan Senpi dan Makar MEDAN - Perwira Hukum Satgas BTP Ancab Brigif 7/ RR Lettu (Chk) Lambok mengatakan, agar masyarakat Desa Nagori Dolok Kecamatan Silau Kaheyan, Kabupaten Simalungun tidak terlibat melakukan makar.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap kemanan Negara, yaitu berusaha menjatuhkan atau menggulingkan/melawan pemerintah yang sah yaitu terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap wilayah Negara dan terhadap Pemerintahan.

Hal ini ditegaskan Lettu (Chk) Lambok saat melaksa-

nakan penyuluhan hukum tentang makar dan kepemilikan senpi kepada tokoh Agama, tokoh Masyarakat, organisasi kepemudaan serta masyarakat di Kantor Desa Nagori Dolok, Kecamatan Silau Kaheyan, Kabupaten Simalungun, Senin.

Lebih lanjut Perwira Hukum Satgas BTP ini menjelaskan, larangan dalam penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak.

Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar

di dalam alat tersebut.

Termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat tersebut. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960, SK Kapolri No. Skep/ 244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka Latihan BTP ANCAB Brigif 7/RR Kodam I/BB. Hadir dalam acara tersebut Kasiter Brigif Mayor (Inf) Budi, Camat Silau Kaheyan B Saragih SPd. (PENDAM)

MEDAN - Seorang tuna wicara M Nur, diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan, karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 4 amplop (amp). Ia bersama rekannya Suhendra terancam hukuman 4 tahun penjara.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Hartati diketahui M Nur bersama Suhendra ditangkap pada 15 Juni 2013 di kawasan Jalan MH Thamrin Medan, saat aparat Polsek Medan Timur melakukan razia kendaraan.

Suhendra yang merupakan warga Jalan Benteng Hulu, Kecamatan Percut Sei Tuan itu diketahui saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 D berpelat nomor polisi BK 5411 CCC tanpa menggunakan helm.

Tiba di Jalan MH Thamrin, para terdakwa yang melihat ada aparat kepolisian menggelar razia, lalu Suhendra yang mengemudikan sepeda motor berusaha memutar arah. Namun sejumlah petugas Reskrim Polsek Medan Timur berhasil menahan laju sepeda motornya.

Setelah berhasil menghentikan, M Nur yang tuna wicara itu turun dan berjalan kaki menuju Jalan Veteran. Saat itu kata Jaksa, kepolisian hampir terkecoh dan hanya memeriksa terdakwa Suhendra. Tetapi salah seorang petugas berhasil mengejar dan menangkap M Nur. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap M.Nur didapatkan empat amplop kecil yang berisi ganja kering di saku kanan celananya. Keduanya pun digelandang ke Polsek Medan Timur. Atas perbuatannya kedua terdakwa dijerat dengan pasal

112 dan 127 UU Nomor 35 tentang narkotika.

Majelis hakim yang diketuai Sherliwaty langsung melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi serta terdakwa.

Dalam keterangannya terdakwa M Nur melalui penterjemah bahasa isyarat Pantun Parhusip mengakui ganja kering tersebut memang milik mereka. Ia juga mengaku diajak ikut membeli dan menghisap ganja bersama-sama.

Sidang itu cukup menarik perhatian pengunjung.

Diketahui bahwa M Nur telah bercerai dengan istrinya. Menurut Nur, mengkonsumsi ganja untuk menambah tenaga.

Narkoba Senilai Rp4,6 Miliar Dimusnahkan Sementara itu Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Poldasu memusnahkan barang bukti narkoba senilai Rp4,6 miliar, di halaman Markas Ditres Narkoba Poldasu, Kamis.

Direktur Ditres Narkoba Poldasu, Kombes Pol Toga H Panjaitan melalui Wakil Direktur Ditres Narkoba Poldasu, AKBP Yustan Alpiani mengatakan, barang bukti senilai Rp4,6 miliar tersebut terdiri dari 2,5 Kg sabu-sabu, 5.230 butir pil ekstasi, 2.985 butir pil happy five, dan 28,4 Kg ganja kering.

"Untuk sabu, ekstasi dan happy five dimusnahkan dengan cara diblender. Sementara untuk ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar," ujar Yustan.

Ia menyebutkan, barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan bagian dari hasil tangkapan pelaksanaan P4GN (Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada 23 September hingga 8 November. (SBC)

Muhaimin: Wilfrida Bisa Bebas dari Hukuman Mati

Wilfrida TKI yang dijatuhi hukuman mati

JAKARTA - Pemerintah terus melakukan usaha-usaha pembebasan Wilfrida dari hukuman mati.

Upaya yang dilakukan diantaranya, Menakertrans Muhaimin telah menemui Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu menunjukkan hasil yang positif antar kedua negara. Pemerintah Indonesia terus mendesak agar pemerintah Malaysia ikut memberikan perhatian khusus terhadap para TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia, termasuk salah satunya adalah Wilfrida.

“Kita tetap optimis Wilfrida bisa bebas dari hukuman mati dan pemerintah terus memperjuangkan untuk pembebasannya. Bah-

kan pemerintah Malaysia bersedia memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk melakukan pembelaan. Meskipun memang tidak bisa intervensi langsung terhadap setiap proses pengadilan yang sedang berlangsung," kata Muhaimin dalam keterangan persnya, yang diterima KPK Pos, Kamis pekan lalu.

Proses persidangan kasus Wilfrida telah berjalan hampir tiga tahun dan saat ini masih berlangsung di Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia (setingkat Pengadilan Negeri di Indonesia).

"Proses persidangan kasus tersebut masih panjang. Saat ini, baru berada di tahap awal dalam sistem peradilan di Malaysia,

sehingga apabila hakim mengeluarkan keputusan pada Mahkamah Tinggi, proses berikutnya yang harus dilalui dalam penanganan kasus dimaksud adalah Mahkamah Banding (Mahkamah Rayuan), Mahkamah Kasasi (Mahkamah Persekutuan) dan Permohonan Amnesti (pengampunan dari Yang Dipertuan Agung)," kata Muhaimin.

Sejak ditahannya Wilfrida, Pemerintah telah melakukan pendampingan dan menunjuk pengacara Raffizi dan Rao yang sebelumnya telah berhasil membebaskan beberapa TKI dari ancaman hukuman mati di Malaysia. Argumentasi hukum tengah diperjuangkan oleh Tim Pengacara dan diharapkan dapat menjadi celah terhindarnya Wilfrida dari hukuman mati.

"Pengacara Wilfrida melakukan pembelaan dengan berbagai argumentasi antara lain bahwa Wilfrida melakukan pembunuhan secara spontan dan tidak direncanakan.

Sementara itu, ketika peristiwa terjadi, usia Wilfrida sesungguhnya masih berada di bawah usia 18 tahun dan tidak sesuai dengan yang tertera di paspor yaitu 21 tahun," kata Muhaimin.

"Di lain pihak, pada saat pembunuhan terjadi, Wilfrida dalam keadaan tertekan dan mengalami gangguan jiwa," kata Muhaimin.

Tak hanya itu, Muhaimin mengatakan pemerintah pun melakukan pendekatan secara informal dengan tokoh-tokoh masyarakat di Malaysia. Diharapkan mereka pun akan memberikan dukungan agar Wilfrida dapat

selamat dan dibebaskan dari tuntutan hukuman mati.

Pemerintah juga mengucapkan terima kasih dan memohon doa dari masyarakat Indonesia agar Wilfrida dapat bebas. Sedianya, sidang Wilfrida akan dilanjutkan pada 22 Desember 2013 untuk mendengarkan keterangan dari dokter psikologi, untuk memastikan kejiwaan Wilfrida.

"Terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Marilah kita sama-sama berdoa agar wilfrida bisa lolos dari hukuman mati," kata Muhaimin.

Berdasarkan data KBRI di Malaysia sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah berhasil menyelamatkan 193 WNI/TKI dari ancaman hukuman mati. (REL)

11

KPK POS E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Polres Langkat Diminta Serius Tangani Laporan Pengaduan Kadis Kesehatan

DEMO - Anggota SBSI 1992 saat melakukan aksi demo di kantor Bupati Pemkab Sergai. (KPK POS/ ARM)

Anggota SBSI 1992 Tolak Upah Murah SEI RAMPAH - Sedikitnya 500 anggota serikat buruh sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Senin, menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Serdang Bedagai, menuntut upah layak, menolak upah murah, dan menolak KHL Kabupaten Sergai.

Unjuk rasa yang berjalan dengan damai itu mendapat

pengawalan 100 personil PolresSergai. Dihadapan Kadis Sosial Tenaga kerja Kab.Sergai Karno SH, Sekjen DPD SBSI 1992 Provinsi Sumatera Utara Bambang Hermanto, Ketua DPC SBSI 1992 Kab.Sergai Roni Ramadi dan Sekertaris DPC SBSI 1992 Kab.Sergai Muhammad dengan tegas menyatakan

menuntut upah yang layak dan menolak upah murah, menolak KHL Kab.Sergai yang sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. SBSI juga menuntut menghapuskan sistem kerja kontrak/outsourcing, menuntut Pemkab Sergai agar serius dalam menangani permasalahan atas tindakan

intimidasi maupun kekerasan terhadap buruh.

Meski dilakukan negosiasi yang dihadiri oleh Asisten II Pemkab Sergai Hadi Winarno, Kadis Sosial Tenaga kerja Kab.Sergai Karno SH, Kapolres Sergai yang diwakili Kabag Ops Kompol. Moch Risya Mustario, SH, SIK dan Staf Ahli Bupati Sergai Herlan,

namun belum ditemukan kesepakatan tentang tuntutan DPC SBSI 1992 Kab. Sergai.

Mereka (SBSI 1992) tetap meminta agar Pemkab Sergai khususnya Dinas Tenaga kerja Sosial dan Koperasi Kab. Sergai untuk memenuhi tuntutan tersebut dan diharapkan setara dengan UMK kabupaten/kota lainnya. (ARM)

Selama Enam Hari, Sat Lantas Polres Langkat Amankan 96 Kg Ganja STABAT - Dalam kurun waktu enam hari, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Langkat, berhasil menggagalkan peredaran narkoba antar provinsi dengan menyita lebih kurang sebanyak 96 kilogram daun ganja kering.

Pertama, sebanyak 45 bal atau seberat 59 kilogram daun ganja kering dari bawah kolong mobil Avanza hitam BK-1054 ZW. Ganja ini diamankan petugas saat razia di Jalinsum Besitang, persisnya di depan Pos Lantas Bukit I Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, Selasa.

Selain itu, petugas mengamankan AS (43) supir mobil tersebut dan tersangka RE (31). Keduanya merupakan

warga Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Nanggroe Aceh Darussalam, serta K (23,) warga Binjai yang diduga sebagai penampungnya.

Kemudian, tiga bungkus besar plastik hitam atau seberat 15 kilogram daun ganja kering diamankan dari dalam tempat duduk belakang mobil Xenia silver BK-1178 HK, juga saat petugas melakukan razia di Jalinsum Desa Halban Jati Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Jumat Selanjutnya, petugas juga mengamankan SA (33) supir mobil tersebut, warga Dusun Bukit Suling Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan tersangka DS (27) kurir, penduduk Dusun Inpres

Kampung Alur Baung Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Teranyar, satu kardus berisi 10 bal dan tas ransel terdapat 12 bal dengan total 22 kilogram daun ganja kering, kembali diamankan dari tersangka penumpang bus Anugrah BL-7313 A yang sedang melintas saat petugas sweping di Jalinsum NAD-Stabat Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat persisnya di depan Pos Lantas Sei Karang Stabat, Minggu.

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIK MSi melalui Kasat Lantas Polres Langkat AKP Efendi Sirait, ketika dihubungi ponselmengatakan, ganja seberat 22 kg dan tersangka RI (23) warga Desa Paloh Ga-

ding Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, kini sudah kita serahkan ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

Pagi itu, seperti biasa petugas Sat Lantas Polres Langkat yang dipimpin Kanit Patroli Ipda Eridal Fitra Batu Bara SH, menggelar razia untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan penyalah gunaan narkotika serta senjata api (senpi) di Jalinsum tepatnya di Pos Sei Karang Stabat.

Pada saat sweping, petugas menyetop bus penumpang umum yang sedang melintas dari Aceh menuju Medan. Kemudian petugas meminta kepada pengemudi agar memperlihatkan suratsurat dan dapat melakukan pemeriksaan seluruh penum-

pang sekaligus barang bawaannya.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebungkus kardus dan tas ransel milik tersang RI. Karena curiga personil Sat Lantas meminta penumpang tersebut untuk membukanya, saat dibuka ternyata isinya bungkusan daun ganja. Atas temuan itu tersangka langsung digelandang ke Mapolres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pengakuan tersangka, sambung mantan Kapolsek Pantai Cermin Polres Sergei ini, ganja tersebut mau dibawa ke terminal Medan, nanti setibanya di sana akan dijemput dan andaikata berhasil pelaku dijanjikan akan memproleh imbalan sebesar Rp5 juta.(JUL)

Sales Makanan Dirampok Kawanan Bersenpi LANGKAT - Rampok jalanan kembali beraksi. Korbannya kali ini Sukarman (42) warga Jl.Sei Yusuf, Kel. Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, Langkat. Sales makanan yang tengah melintas naik mobil Colt Diesel BK 9142 PH itu dipepet oleh kawanan pelaku mengenderai mobil Ekstrada warna hitam tanpa plat. Di bawah todongan pistol, pelaku berhasil merampas tas bawaan korban berisi uang senilai Rp50 juta hasil dagangan, Senin.

Peristiwa itu terjadi di

Jalinsum Medan-Banda Aceh. Persisnya di Dusun Sei Sira, Desa Bukit Selamat, Kec.Besitang, Langkat. Saat itu, korban bersama dua rekannya mengaku baru pulang dari Aceh munuju ke kampung halamannya di Tanjung Pura. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil mereka tiba-tiba diikuti oleh kenderaan pelaku dari arah belakang. Mobil pelaku dengan kecepatan tinggi langsung menyalip kenderaan mereka hingga terpaksa harus terhenti dipinggir badan jalan.

Kemudian, keluar dua orang lelaki berbadan tegap membawa pistol mendatangi mobil mereka. Modus pelaku yang ketika itu berpura-pura mengaku sebagai anggota petugas meminta korban dan rekan-rekannya untuk tidak melawan. "Jangan ada yang melawan, kalian dicurigai membawa ganja," ucap Sukarman menirukan perkataan pelaku ketika itu.

Kawanan pelaku yang ditaksir berjumlah lima orang lantas menggeledah seluruh isi bawaan korban di dalam mobil tersebut. Sete-

lah menemukan sejumlah uang yang terdapat dari dalam tas bawaan korban, pelaku berusaha mengambilnya. Namun mendapat perlawanan oleh korban. Sempat terjadi tarik tarikan anatara korban dengan pelaku, sebelum akhirnya pelaku langsung menodongkan pistol ke arah korban dan memintanya untuk tidak melawan.

Bahkan salah seorang pelaku langsung menghajar korban sampai ampun ampun. "Perutku ditendang dan wajahku dipukuli sama orang itu," jelas Sukarman.

Puas menghajar korban, kawanan pelaku langsung merampas tas tersebut. Kawanan pelaku pergi meninggalkan korban begitu saja dengan menodongkan pistol ke arah mereka agar tidak lagi coba-coba melawan.

Kapolsek Besitang, AKP Biston Situmorang saat dihubungi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. "Belum bisa kita pastikan apakah pelakunya oknum petugas atau bukan, karena masih kita selidiki, " ujar Kapolsek. (JUL)

Jasad Zulkarman Ditemukan Membusuk LANGKAT - Jazad pekerja sampan getek Zulkarman (44) yang tewas tenggelam di pantai Sei Tasik, beralamat Dusun IV Desa Sei Tasik – Litur, akhirnya setelah 16 hari, ditemukan dalam kondisi membusuk.

Jasad tersebut ditemukan oleh seorang pencari ikan bernama Jumadi, yang setiap harinya memasang jaring atau bubu, Minggu.

Dikatakan, pagi itu seperti biasa Jumadi (42) hendak mengambil hasil pasangannya di sungai. Tiba-tiba matanya melihat sebuah benda besar yang menyangkut di batang pohon di pinggir sungai, dengan aroma yang tidak sedap.

Kemudian ketika dilihatnya, ternyata sesosok mayat. Lalu Jumadi melaporkan kejadian ini ke warga sekitar. Menurut pantauan awak media ini, jasad Zulkarman ditemukan sekitar pukul 06.30 WIB oleh Jumadi (42), di lubuk Tigor ± 50 M dari pertempuran sungai Grogolan antara sungai Batang Serangan dengan sungai Melati yang kondisinya sedikit terjal.

Dalam kurun waktu yang tidak begitu lama Tim Tagana turun ke lokasi membantu evakuasi jenazah.

Muspika dan masyarakat ramai

RAMAI - MASYARAKAT SEKITAR YANG INGIN MELIHAT JASAD ZULKARMAN. (KPK POS/DIN) melihat jasad yang cukup lama menghilang dan hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras.

Almarhum Zulkarman meninggalkan seorang istri bernama Tini (40) dan tiga orang anak laki – laki

yang pertama bernama Junior (16), kedua BOY (15) dan yang ketiga Zaki (10). (DIN)

STABAT - Sejumlah kalangan meminta keseriusan aparat kepolisian untuk segera menangani kasus pencemaran nama baik yang dialami Kadis Kesehatan Kabupaten Langkat, dr.Gunawan.

Pasalnya hingga kini belum ada satupun keterangan dari beberapa saksi yang diambil oleh pihak kepolisian. Padahal, kasus yang menjerat Thoib Riadi (45) warga Perumahan Anugerah Lestari, Kel. Kwala Begumit, Kec.Stabat, Langkat tersebut sudah empat hari dilaporkan oleh dr.Gunawan dengan bukti STPL nomor LP/575/ XI/2013/SU/LKT. "Saya secara pribadi berharap agar pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan pengaduan saya karena bagaimanapun saya tidak terima sebab nama baik saya sudah tercemar gara-gara penyebaran berita bohong tersebut," ujar, dr.Gunawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Rabu.

Kedepan, dr.Gunawan berharap tidak ada lagi pejabat yang menjadi korban pencemaran nama baik oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari penyebaran berita bohong seperti yang dialaminya.

"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menangani persoalan tersebut sesuai proses hukum yang berlaku, " ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rosyid Hartanto saat dikonfirmasi menjelaskan, dalam waktu dekat akan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangannya terkait kasus pencemaran nama baik yang dialami Kadis kesehatan, dr.Gunawan.

"Selain saksi-saksi, nanti kita juga akan memanggil kembali dr.Gunawan

untuk diambil keterangannya secara detail sehingga dapat memudahkan kita untuk proses lidik," ujar Kasat Reskrim.

Kendatipun demikian, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan status Thoib Riadi (45) sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik tersebut. Pasalnya, hingga kini pihak Polres Langkat masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kita masih harus mengumpulkan keterangan beberapa saksi serta alat bukti yang dapat menguatkan dugaan kasus tersebut," jelas Kasat Reskrim.

Sebagaimana diketahui, peristiwa itu berawal, Senin sekira pukul 10.00 Wib, saat Thoib sedang dudukduduk disebuah warung bersama teman-temannya di seputaran Jl.Proklamasi, Kel.Kwala Bingai, Kec. Stabat, Langkat.

Kala itu entah bagaimana Thoib bercerita kepada Dedi Taufan, Bono Yuda dan Arifin Syahfutra kalau dirinya belum lama ini diberi uang sebanyak Rp65 juta oleh Kadis kesehatan dr. Gunawan, sebagai bentuk kerjasama agar dirinya tidak lagi mempersoalkan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kadis kesehatan dr.Gunawan.

Menurutnya uang sebanyak itu telah dipakainya untuk membeli mobil baru yang kini dipakainya. Nah rupanya cerita ini disampaikan oleh Dedi Taufan cs kepada pejabat di Dinas Kesehatan hingga akhirnya sampai ke telinga dr.

Gunawan. Mendengar itu, terang saja membuat dr.

Gunawan menjadi kepanasan, karena dirinya merasa tidak pernah punya kasus, apalagi memberi suap kepada orang lain terkait kasus korupsi. (JUL)

Tiga Sindikat Pencuri Emas Senilai Rp4 M Diadili MEDAN - Tiga sindikat pencurian emas, masingmasing Arfansah Lubis alias Bobby (27), Wanjaya alias Wawan warga Perumahan Martubung dan Faridibur als Farid (28) warga Jalan Brigjen Katamso, kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lila Nasution, Kamis, di ruang Cakra II, membacakan dakwaan terhadap ketiga terdakwa.

Ketiganya didakwa melakukan pencurian sebanyak 47 emas London berbentuk lempengan senilai Rp4 Miliar di ruko milik korban bernama R Nababan (40) warga Jalan Ir Juanda No 101, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota.Barang curian yang bernilai itu kemudian dijual Arfansah Lubis (27) ke para penadah.

Dari para terdakwa disita barang bukti 4 unit kendaraan bermotor, 3 unit rumah, 1 TV, lemari, kulkas, dispenser, spring bed, mini compo, majicom. “Uang tunai sekitar Rp300 juta rupiah dan perhiasan emas, juga jadi barang bukti," ujar JPU. Sementara itu, pengungkapan kasus itu berawal dari penggerebekan pesta narkoba di Jalan Laubengklewang, Kec Medan Kota. Dalam penggerebekan itu polisi mengamankan lima orang termasuk penadah hasil kejahatan tersebut.

Mereka adalah, Arfansah Lubis, Yulia Astuti, Faridibur als Farid, David Tinambunan alias Tulang Wanjaya als Wawan dan

Rangga (DPO). serta menemukan 1 ons sabu dan barang bukti lainnya untuk mengkonsumsi narkoba serta dua unit sepeda motor kawasaki ninja warior.

Para terdakwa beraksi di ruko merangkap kantor PT.Rapala milik korban R Nababan (40), di Jalan Ir Juanda No 101, Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota pada 8 Agustus sekira pukul 01.30 WIB lalu. Dari dalam rumah merangkap kantor itu, para terdakwa mengambil emas dan 2 unit laptop.

Aksi pencurian itu dilakukan Arfansah dan Rangga dengan cara memanjat pohon besar di belakang ruko milik korban dan membongkar jendela di lantai II menggunakan obeng dan masuk ke dalam lalu mengambil dua unit laptop, kemudian kabur.

Akan tetapi, kedua terdakwa kembali melakukan aksinya pada Sabtu 10 Agustus sekira pukul 11.00 WIB.Terdakwa Arfansah kembali masuk ke dalam ruko korban yang sedang dalam keadaan kosong melalui jendela yang sama dan mengambil brankas berisi 47 lempengan emas London yang ditaksir senilai Rp4 miliar.

Setelah itu, terdakwa menjual hasil kejahatan menggunakan jasa 4 terdakwa lainnya. Sebagian dari uang kejahatan itu dibelikan ke sepeda motor dan rumah serta digunakan untuk foya-foya.

Sidang kembali dilanjutkan pada Selasa (26/11), dengan agenda mendengarkan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. (FR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 278 25 NOPEMBER - 1 DESEMBER 2013

Harus diakui, meminum jamu merupakan salah satu cara agar tubuh kita tetap sehat walafiat. Namun hal ini ternodai dengan munculnya jamu berbahaya dan obat tradisional yang berbahaya juga untuk di konsumsi. Tapi jangan khawatir karena di bawah ini ada daftar jamu dan obat tradisional yang berbahaya tersebut.

Sepatutnya lah kita mengetahui merek-merek apa saja yang harus dihindari dalam mengkonsumsi jamu dan obat tradisional, agar kita terhindar dari jamu berbahaya dan obat tradisional yang berbahya tersebut.

Banyak pihak produsen yang hanya ingin mengambil keuntungan dari berdagang, meskipun apa yang diperdagangkan bisa merusak kesehatan orang lain dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Mereka melakukan produksi jamu dan obat tradisional ini secara tersembunyi layaknya produksi ekstasi dan obat-obat terlarang lainnya.

Untuk menghindari masyarakat (konsumen) terha-

LIPSUS

JAMU merupakan minuman asli orang Indonesia. Obat tradisional ini merupakan alternatif dari obat-obat medis untuk menyembuhkan penyakit. Namun ternyata banyak jamu berbahaya dan obat tradisional berbahaya beredar di sekitar kita.

Padahal, kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk melangsungkan kehidupan kita. Namun bagaimana jadinya, jika jamu atau obat tradisional yang kita konsumsi ternyata berbahaya dan mengandung racun?. dap jamu dan obat tradisional berbahaya tersebut, Badan pengawas Obat dan Makanan, merilis nama-nama jamu berbahaya ini.

Kematian Mendadak Diakui, peredaran obat berbahaya belum bisa dibendung. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 59 jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kini ke 59 obat tradisional dan jamu berbahaya tersebut beredar bebas di pasaran.

Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen BPOM Bahdar Johan Hamid mengatakan, dalam jangka waktu dua tahun terakhir setidaknya ada 44 kasus penjualan obat tradisional berbahaya yang di-

ajukan ke pengadilan.

Sayang, sanksi paling tinggi yang diputuskan pengadilan hanya berupa pidana kurungan dua tahun dan denda Rp22,5 juta.

Alhasil, katanya, banyak pihak terus melakukan produksi obat tradisional berbahaya. Selain karena pidana ringan, denda pun tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Padahal, bahaya yang bisa ditimbulkan dari penjualan obat tradisional tersebut adalah kematian.

"Kegiatan memproduksi atau mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia merupakan pelangg a r a n tindak

pidana," tegasnya.

Di antara 59 jenis obat tradisional berbahaya yang ditemukan BPOM, didominasi obat jenis penghilang rasa sakit. Hal itu terlihat dari kandungan paracetamol, fenilbutason pada obat rematik dan sildenafil pada obat penambah stamina yang dapat menyebabkan kematian mendadak.

"Karena itu, BPOM menerbitkan peringatan atau public warning dengan tujuan masyarakat tidak mengkonsumsi obat-obat tersebut," ujar Bahdar.

Di antara 59 obat berbahaya tersebut, dua di antaranya memiliki nomor registrasi BPOM. Sedangkan sisanya tidak terdaftar atau memiliki nomor registrasi fiktif.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan tersebut, BPOM telah melakukan penarikan produk dari peredaran dan kemudian memusnahkan. Untuk obat yang telah terdaftar, nomor izin edarnya akan dicabut. Pemilik juga akan diproses secara hukum.

Untuk menanggulangi peredaran obat berbahaya, BPOM terus melakukan koordinasi lintas sektor. Di antaranya dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, Dinas kesehatan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan serta asosiasi masyarakat.

(SF)

Plt Kepala BPOM RI Hayatie Amal dan Deputi Pengawasan Obat, Badar Johan memegang sejumlah obat tradisional mengadung bahan kimia obat (BKO) berbahaya.

Tiga Apotek Ditutup Sementara di Medan MENGANTISIPASI dampak obat tradisional dan jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Medan juga telah mengeluarkan public warning (peringatan).

Diakui, di Sumut juga beredar obat tradional berbahaya itu. Selama tahun 2013 ini ditemukan 40 kasus produk obat, kosmetik, obat tradisional dan pangan. 18 kasus dari temuan itu diajukan ke proses hukum.

“Sudah 6 kasus berkasnya lengkap (P21) di kejaksaan. Beberapa sudah ada yang diajukan ke pengadilan," kata Kepala Bidang Penyidikan dan Pemeriksaan BBPOM Medan, Setia Murni didampingi Kasi Penyidikan Ramses Doloksaribu di kantornya.

Selain itu, sambungnya, pihaknya juga memberikan peringatan keras, pemusna-

han produk dan penutupan sementara. "Ada tiga apotek yang kita tutup sementara,” katanya.

Dari kasus yang ditemukan itu, kata Setia Murni, Badan POM juga sudah mengeluarkan peringatan (public warning) 59 produk obat tradisional. Masyarakat diminta tidak mengkonsumsi produk tersebut karena berisiko bagi kesehatan bahkan berakibat fatal.

“Peringatan ini untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu. Soalnya, obat itu dicampur dengan bahan kimia obat (BKO),” sebutnya.

Menurut Setia Murni, ke 59 obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat seperti parasetamil, sildenafil sitrat, tadalafil, kafein, prednison, siproheptadin hidroklorida, natrium diklofenak, fenilbutason, deksametason,piroksikam, bisakodil, teofilin.

“Sejumlah produk ada yang berani mencantumkan label BPOM seakan-akan terdaftar, padahal, label tersebut palsu atau tidak terdaftar. Ada juga izin edarnya dibatalkan,” katanya. (SF)

Kiat Mengenali Jamu

BERBAHAYA SEBAGAI bagian dari tradisi asli Indonesia, jamu masih menjadi produk favorit masyarakat. Jika Anda salah satu penikmat produk berkhasiat ini, tentunya mengerikan untuk mengetahui banyak produk-produk jamu berbahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Ketua GP Jamu Charles Saerang, kebanyakan masyarakat Indonesia mengonsumsi jamu untuk 3 hal, yaitu untuk menghilangkan pegalpegal, meningkatkan stamina, dan pelangsingan. Artinya, jamu cukup menjadi andalan untuk mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik.

Lalu bagaimana cara membedakan jamu alami dengan jamu dengan bahan kimia obat? Antoni Tarigan, peneliti dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) mengatakan, memang agak sulit membedakan jamu alami dengan jamu berbahan kimia obat (BKO). "Namun dengan melihat kemasan mungkin dapat membantu membedakannya," ungkap Tarigan di Jakarta.

Meskipun kemasan jamu berbahaya seringkali dipalsukan nomor izinnya, namun dari nama produk dan industri yang memproduksi dapat terlihat suatu

jamu perlu diwaspadai.

"Biasanya jamu BKO bernama aneh, seperti Putri Sakti, Busur Api, Tombak Dayak. Kemasannya pun bergambar organ-organ, padahal itu tidak diizinkan.

Untuk jamu peningkat stamina, seringkali tertera gambar-gambar vulgar dan erotis," tuturnya.

Selain ciri-ciri tadi, sebaiknya Anda juga jangan memilih jamu yang tidak ada keterangan dengan berbahasa Indonesia, karena sudah dapat dipastikan jamu tadi tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Duta Jamu Indonesia, Ratna Listy pun turut bersuara untuk memberikan kiat aman dalam memilih jamu alami. "Jamu adalah ramuan alami, efeknya perlu waktu lama untuk dirasakan oleh tubuh.

Makanya jangan pilih jamu yang khasiatnya cespleng," ujarnya.

Bau kimia pada jamu juga dapat menjadi indikasi jamu BKO, tambahnya.

Ia mengakui kesedihannya pada masyarakat Indonesia yang cinta jamu malah dimanfaatkan oleh industri yang memproduksi jamu BKO. "Kita harus saling bahu-membahu dalam memerangi jamu BKO, salah satunya dengan sosialisasi jamu BKO ini pada seluruh masyarakat," ujarnya. (SF/BBS)

1 Chang San Beruang kapsul (mengandung paracetamol, sildenafil sitrat, tadalafil dan kafein).

2 Ibnu Sina kapsul (mengandung sildenafil sitrat dan tadalafil).

3 Viagra X kapsul (mengandung sildenafil sitrat).

4 On Man Pembangkit Tenaga Perkasa cairan obat dalam (mengandung sildenafil sitrat).

5 Kapsul asam urat flu tulang cikungunya cap Suramadu kapsul (mengandung paracetamol).

6 Zinkzhae (mengandung prednison dan siproheptadin hidroklorida) 7 Ramuan tradisional (Demuk) Gemuk, Sehat dan Nafsu Makan kapsul (mengandung siproheptadin hidroklorida).

8 Performa Epidemedium kapsul dengan nomor edar TI 114345501 (mengandung tadafil).

9 Saplingtan Powder (mengandung paracetamol dan kafein).

1 0 Asmur TOP (Topnya Anti Asam Urat kapsul) mengandung paracetamol dan natrium diklofenak.

1 1 Daun Binahong kapsul (mengandung paracetamol, fenilbutason dan piroksikam).

1 2 Lida Slimming capsule (mengandung sibutramin hidroklorida).

1 3 Jinten Hitam kapsul (mengandung paracetamol).

1 4 Pegal linu lalurat cap madu klanceng cairan obat dalam (mengandung fenilbutason).

1 5 Asam urat jamur mas cairan obat dalam (mengandung fenilbutason dan deksametason).

1 6 Pegal linu cap Madu Klanceng cairan obat dalam (mengandung fenilbutason dan deksametason).

1 7 Thing Bao Sari Mahkota Dewa kapsul (mengandung paracetamol danfenilbutason).

1 8 Amuraten cairan obat dalam (mengandung deksametason, paracetamol dan piroksikam).

1 9 Alma Ramping Ayu kapsul (mengandung teofilin).

2 0 Syuhga kapsul (mengandung sildenafil sitrat dan paracetamol).

2 1 Obat kuat tahan lama pusaka madu ekstra strong (mengandung sildenafil sitrat dan paracetamol).

2 2 Urat madu black kapsul (mengandung sildenafil sitrat dan paracetamol).

2 3 Cantik langsing kapsul ( mengandung bisakodil).

2 4 Long Hwa Tibet Tianxiong 100 miligram tablet (mengandung sildenafil sitrat).

2 5 Obat kuat tahan lama Gali-Gali asli kapsul (mengandung sildenafil sitrat).

2 6 Africa Black Ant kapsul (mengandung sildenafil sitrat).

2 7 One night 8 times kapsul (mengandung sildenafil sitrat).

2 8 Akar ginseng serbuk (mengandung paracetamol).

2 9 Kapsul istimewa Gemuk sehat (mengandung deksametason).

3 0 Buah merah plus sea horse dan ginseng (mengandung paracetamol).

3 1 Dewi Pelangsing (mengandung sibutramin, hidrolorida dan paracetamol).

3 2 Jamu tradisional Jaya Prima Gemuk Sehat A1 (mengandung paracetamol).

3 3 Pegal linu dan asam urat herbalin (mengandung parasetamol).

3 4 Kopi rempah cap Luwak Cobra serbuk (mengandung paracetamol dan sildenafil sitrat).

3 5 Tupai jantan kapsul (mengandung paracetamol).

3 6 Buah Naga Merah kapsul (mengandung fenilbutason).

3 7 Jak Ban serbuk (mengandung deksametason).

3 8 Zhui Feng Tan pil (mengandung deksametason).

3 9 Zam-Zam kapsul (mengandung parasetamol).

4 0 Ramuan OT Husada Dewa Plus Sirih Merah (mengandung paracetamol dan deksametason).

4 1 Ekstrak kapsul sumber syariat cap Kuda Liar (mengandung paracetamol dan fenilbutason).

4 2 Jamu tradisional Wali Songo kapsul (mengandung parasetamol).

4 3 Sesak Nafas Batuk Asma serbuk (mengandung teofilin).

4 4 Guar Gum Suplemen serat tinggi (mengandung sibutramin HCL).

4 5 Urat Kuda kapsul (mengandung sildenafil, paracetamol dan kafein).

4 6 Sari Pinang serbuk (mengandung natrium diklofenak).

4 7 Kapsul istimewa gemuk sehat (mengandung parasetamol).

4 8 Surya Java kapsul (mengandung parasetamol).

4 9 Urat Dewa kapsul (mengandung sildenafil sitrat dan kafein).

5 0 Tawon Liar kapsul (mengandung parasetamol dan kafein).

5 1 Honeymoon serbuk (mengandung sildenafil sitrat).

5 2 Berkah Husada Pegal Linu serbuk (mengandung fenilbutason dan parasetamol).

5 3 Jamu Jawa Dwipa Cap Tawon Klanceng cairan obat dalam (mengandung fenilbutason).

5 4 Jamu tradisional Asam Urat Cap Madu Klanceng cairan obat dalam (mengandung fenilbutason) UD Gading Oci Purnama Setya, Jatim.

5 5 Jamu tradisional Asam Urat Cap Madu Klanceng cairan obat dalam (mengandung fenilbutason) UD Telaga Ayu Mandiri Banyuwangi, Jatim 5 6 Obat herbal pegal linu dan asam urat madu twn Klanceng cairan obat dalam (mengandung fenilbutason).

5 7 Pegal linu Mahkota Dewa cairan obat dalam (mengandung fenilbutason).

5 8 Jamu Gali-gali cairan obat dalam (mengandung sildenafil sitrat).

5 9 Jamu Amat Kwat cairan obat dalam (mengandung sildenafil sitrat). (SF/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 278 25 NOPEMBER - 1 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Natal, Keindahan, Kesuburan dan Kedamaian

Prilaku Hidup Bersih Harus Menjadi Budaya Indonesia

PELUKAN - Effendi Nasution memeluk hangat Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian (kiri) menambah suasana haru malam temu pisah.(KPK POS/ARM)

Manajer KS-Dun : "Kebun Silau Dunia Penuh Tantangan" SIMALUNGUN - Kebun Silau Dunia (PTPN-3) dikelilingi dua kabupaten, yakni Sergai dan Simalungun, dengan 23 Desa ada di dalamnya. Jumlah ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Kebun Silau Dunia. Dari dahulu Kebun ini dikenal "menyeramkan".

Demikian dikatakan Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian pada acara temu pisah Askep Rayon-B Ir.Achmad Effendi Nasution dan penggantinya Ir.Juliasta Ginting QIA di Balai Karyawan, Senin lalu. Acara tersebut dihadiri Ketua IKBI, Askep Rayon-A, APK,Papam, para Asisten, Mandor dan pengurus BKAI/BKAK. Acara berlangsung penuh haru, karena Askep RayonB ini dikenal ramah, mudah senyum dan akrab dengan siapa saja baik karyawan maupun kolega.

Lebih lanjut Junior mengatakan, meski Kebun Silau Dunia ini penuh dengan tantangan, harus dihadapi. Inilah yang menjadi modal buat Askep Rayon-B Ir.Achmad Effendi

Nasution, sudah ditempah di Kebun Silau Dunia untuk dibawa ke Kebun Rambutan agar lebih ringan dalam menghadapi apapun. Kepada pengganti Effendi, Manajer juga memberi motivasi agar ada perubahan di Kebun Silau Dunia agar tidak menjadi ranking terakhir dalam hal produktifitas.

Sementara itu, Ir.A. Effendi Nasution juga memberi gambaran bahwa kebun Silau Dunia ini termasuk kebun yang penuh tantangan. Dua perempat tahun di Kebun Silau Dunia adalah hal yang sulit. Namun tidak seberat saat bertugas di Kebun Sisumut, Manako dan Sei Meranti.

"Memang Kebun Silau Dunia ini banyak tantangannya namun berkat adanya Manajer Kebun Silau Dunia sebagai orang tua kami semua tugas dan keseharian dapat dijalani.

Begitu banyak arahan dan bimbingan nasihat yang diberikan," puji Effendi.

Demi tugas semua harus dijalani, ujar sang Askep, yang selalu penuh seyum.(ARM)

Tradisi Jamu Laut Ungkapan Syukur dan Pelestarian Nilai Kebersamaan PANTAI CERMIN - Bupati Sergai Ir. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi menghadiri acara budaya jamu laut yang menjadi agenda rutin setiap tahun masyarakat suku Melayu yang mendiami wilayah pesisir pantai bertempat di Pantai Sri Mersing Kecamatan Pantai Cermin, Selasa.

Budaya ritual jamu laut yang telah ada dari zaman kesultanan Serdang merupakan ritual yang secara turun menurun diselenggarakan sebagai wujud syukur masyarakat serta bagian dari upaya dalam memberikan kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar dan pelestarian kebudayaan.

Bupati Sergai dalam acara tersebut mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, merupakan budaya tradisional masyarakat nelayan pesisir pantai dalam mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena telah banyak memberi

rezeki kepada masyarakat yang ada di wilayah ini.

Lebih lanjut dikatakan Soekirman, hendaknya kegiatan jamu laut ini dilaksanakan secara berkesinambungan, dan dengan kalender tetap sehingga akan mengundang wisatawan untuk datang ke Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini.

Sebelumnya Sekretaris Kesultanan Serdang Wan Adham Nuch bergelar Datuk Katibul Asrar amar diraja mewakili Raja Kesultanan Serdang T.Ahmad Tala’a menyampaikan, jamu laut merupakan interaksi hamba Allah di laut maupun di darat sehingga terjalin hubungan yang saling bersinergi antara Sang Pencipta dengan umatnya.

Demikian pula merupakan permohonan kepada yang maha kuasa agar masyarakat khususnya nelayan dalam menjalankan aktivitasnya jauh dari segala marabahaya serta dilimpahkan rezekinya.(ARM)

TEPUNG TAWAR - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, serta perwakilan kesultanan Serdang sedang menepung tawari sampan pada perhelatan Jamu Laut di kawasan wisata Pantai Sri Mersing Kecamatan Pantai Cermin, Selasa.(KPK POS/ARM)

STABAT - Berbagai upaya besar telah dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan tujuan yaitu menuju Indonesia sehat. Dalam hal ini pemerintah melalui jajaran Pimpinan Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, Walikota hingga Camat dan Kepala Desa serta Lurah melakukan upaya optimal untuk meningkatkan mutu kesehatan Indonesia.

HKN - Plt.SekdaKab. Langkat dr.H. Indra Salahuddin MKes MM selaku Pembina Apel Gabungan sekaligus Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49 tahun 2013 saat membacakan pidato tertulis Menteri Kesehatan di halaman Kantor Bupati, Senin. (KPK POS/JUL)

Menteri Kesehatan RI dr.

Nafsiah Mboi, SpA MPH menyatakan hal ini dalam pidato tertulis yang dibacakan Plt. SekdaKab. Langkat dr. H. Indra Salahuddin MKes, MM pada apel gabungan yang sekaligus peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013 Kabupaten Langkat yang dihadiri oleh PNS di jajaran Pemkab Langkat di halaman Kantor Bupati, Senin.

“Mari kita jadikan Peri-

ngatan Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum refleksi tentang apa yang kita berikan bagi kesehatan dan bangsa tercinta, sehingga prilaku hidup bersih dan sehat bisa menjadi budaya Indonesia,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk mewujudkan itu pemerintah Kabupaten Langkat bersedia dan siap memberikan perhatian dan dukungan serta pembinaan yang terus-menerus dibidang kesehatan me-

lalui berbagai program kerja serta strategi yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat.

Menyongsong penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014, Menkes menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak di jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah seluruh lapisan masyarakat dan kalangan swasta pada penyiapan fasilitas kesehatan, pemenuhan petu-

gas kesehatan, kesiapan manajerial, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi pelaksanaan JKN. “Marilah kita tingkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada paradigma sehat yang dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Upaya ini merupakan tugas besar kita dan dengan semangat pengabdian untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat”. (JUL)

Pemkab Asahan Salurkan Bantuan Alsintan dan 20.000 Kg Benih Padi Kepada Koptan KISARAN - Pemkab Asahan menyalurkan sejumlah alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan 20.000 kilogram benih padi kepada kelompok tani (Koptan) Kabupaten Asahan.

Penyerahan bantuan kepada para petani tersebut dilakukan Pemkab Asahan melalui Dinas Pertanian Asahan sebagai sarana petani untuk dapat mengembangkan diri serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus untuk meningkatkan produktivitas padi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Ir Oktoni Eryanto MMA mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan bentuk perhatian dan keseriusan Pemkab Asahan memperhatikan serta pemberdayaan kesejahteraan para petani.

“Penyaluran bantuan kepada 20 koptan ini kita lakukan di halaman kantor Dinas Pertanian. Dan hal ini merupakan agenda tahunan pihak Dinas,“ kata Kadis Pertanian, Selasa, di Rumah Dinas Bupati Asahan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc ter-

kait bantuan pertanian tersebut menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan ahli fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 41 tahu 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta Perda nomor 7 tahun 1999 tentang pemanfaatan lahan sawah dalam Kabupaten Asahan.

Wakil Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Asahan kini sedang melaksanakan program pembangunan pertanian, diantaranya penca-

paian swasembada berkelanjutan. Kemudian peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah daya saing ekspor dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kita akan lakukan apa saja untuk mencapai target produksi padi. Artinya terkait bidang pertanian di Asahan, Pemkab Asahan tetap komitmen memperhatikannya” kata Wakil Bupati.

Bantuan yang diserahkan berupa, 1 unit mobil pick up, 6 unit traktor roda 2, 9 unit power thereser dan 20 ribu kilogram benih padi. (IN)

SMA Negeri 1 Bintang Bayu Tanam 200 Pohon BINTANG BAYU - Guna menggalakkan program tanam pohon yang dicanangkan pemerintah keluarga besar SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Kamis (14/11), melakukan aksi tanam pohon di areal komplek sekolah. Tampak pada kegiatan tersebut Kepala Sekolah Drs Abdul Malik MPd, Amran SPd (Wakasek Bid.Sarana dan Prasarana)Saibun Tampubolon SPd (Wakasek Bid. Kurikulum), Drs.Darwanto (Wakasek Bid.Humas), Murianto (Wakasek Bid.Kesiswaan), dan sejumlah siswa.

Abdul Malik di lokasi penanaman sejumlah pohon kepada KPK Pos mengatakan, kegiatan yang dilakukan adalah merupakan program sekolah demi suksesnya program pemerintah dalam hal menggalakkan penghijauan.

Pihaknya bekerjasama de-

TANAM POHON - Drs Abdul Malik MPd Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintang Bayu (5 dari kiri) bersama guru dan siswa usai melakukan aksi tanam pohon, Kamis.(KPK POS/ARM) ngan Dinas Kehutan Serdang Bedagai dalam hal pengadaan 200 bibit pohon yang terdiri Mahoni, Trambesi, dan Durian. Semua pohon kita tanam di areal sekolah yang masih kosong.

Lebih lanjut diutarakannya, selain bentuk mendukung program pemerintah, pihaknya berupaya memberikan pembelajaran kepada siswa tentang betapa pentingnya melakukan aksi

tanam pohon ini untuk penghijauan sekolah. "Satu hal lagi, kita menginginkan para anak didik peduli dengan lingkungan dan untuk tetap peduli dengan ekosistem yang ada," ujar Malik.(ARM)

TEBINGTINGGI - Natal mencerminkan keindahan, kesuburan dan kedamaian. Simbol pohon cemara dapat dimaknai bahwa Natal dekat dengan pohon dan dekat dengan kehidupan. Hendaknya peringatan Natal memberi efek positip kepada masyarakat, kepada anak muda, dan memberi pencerahan kepada anak-anak”.

Demikian Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM Ketika menerima audiensi panitia Natal Oukumene kota Tebingtinggi di rumah dinas walikota Jalan Sutomo, Rabu.“Saya berharap gereja dapat melakukan peran strategis dan berpartisipasi aktif dalam mendukung programprogram pemerintah kota, support pihak gereja sangat dinantikan terutama dalam mensukseskan program wajib belajar malam untuk menciptakan pelajar berprestasi,“ ujar walikota.

Ketua Umum Panitia Natal Oukumene Pahala Sitorus MM mengatakan, keluarga besar umat Kristiani di kota Tebingtinggi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggitingginya kepada pemerintah kota atas dukungan yang diberikan dalam mensukseskan pelaksanaan acara Natal yang akan dilaksanakan pada 15 Desember 2013 bertempat di lapangan Merdeka dengan penceramah pendeta Marpaung MPH. “Perayaan ini diperkirakan akan diikuti 5.000 jamaah dari 53 gereja di kota Tebingtinggi,” kata Pahala Sitorus. (RS)

Pemkab Asahan Tetapkan HET LPG 3 Kilogram KISARAN - Pemkab Asahan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) tabung 3 Kilogram. Penetapan HET sesuai keputusan Bupati Asahan nomor 297-EKO/2013 pada Sepetember 2013 tentang HET Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram Kabupaten Asahan.

Dari penetetapan HET Asahan tersebut dibagi menjadi dua wilayah. Diantaranya Kecamatan Teluk Dalam, Air Batu, Simpang Empat, Sei Dadap, Pulau Rakyat, Rahuning, Kisaran Barat, Kisaran Timur, Meranti, Rawang Panca Arga, Pulo Bandring, Air Joman, Buntu Pane, Tinggi Raja, Setia Janji, Sei Kepayang Barat, Sei Kepayang Timur dan Kecamatan Tanjung Balai HET LPG 3 kilogramnya Rp12.750 Sedangkan untuk wilayah Kecamatan, Aek Kuasan, Aek Ledong, Silau Laut, Aek Songsongan, Bandar Pulau, Bandar Pasir Mandoge dan Kecamatan Sei Kepayang sebesar Rp13,750.

Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Asahan, Rustam meminta kepada seluruh pangkalan untuk dapat menjual LPG subsidi 3 Kilogram sesuai HET dan penetapan HET ini harus dipatuhi. Penetapan HET sebelumnya sudah melibatkan semua pihak. Artinya dalam HET tersebut sudah ada keuntungan bagi semua pihak.

Dengan ditetapkanya HET LPG subsidi tersebut, maka kedepan penjualan dan mekanisme pendistribusian elpiji perlu dikendalikan (IN)

Festival Muharram ke-11 di Batang Serangan STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH diwakili Plt. Kepala Kantor Sosial Drs. F. Amir Hamzah MSi secara resmi membuka Festival Muharram ke - 11 Kecamatan Batang Serangan, Senin.

Bupati dalam pidatonya yang dibacakan Kakan Sosial Drs. Amir Hamzah. MSi mengatakan, masyarakat Kecamatan Batang Serangan sejak dahulu terkenal religius.

Keberadaan para pemuka agama memiliki kewibawaan di tengah umat untuk menegakkan amal makruf nahi mungkar.

“Penyelengaraan Festival Muharram yang menjadi ciri khas bagi Kecamatan ini, hendaknya mampu terus dijaga dan dilaksanakan setiap tahunnya. Sebagai bukti bahwa masyarakat Batang Serangan adalah masyarakat yang religious,“ ujar Ngogesa.

Lebih lanjut Bupati mengatakan dengan kegiatan Festival Muharram ini diharapkan para putra – putri Kec. Batang Serangan mampu mem-

FESTIVAL MUHARRAM - Plt.Kepala Kantor Sosial Drs F.Amir Hamzah MSi bersama Camat Batang Serangan Drs Retti Yanti dan Ketua Panitia HM Ansyori Lbs membuka secara resmi Festval Muharram ke 11 se Kec.Batang Serangan, Senin. (KPK POS/JUL) besarkan nama derah ini, baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dalam upaya melahirkan

dan mempersiapkan pemuka agama yang siap memimpin dan menjadi panutan umat dimasa mendatang.

Camat Kec. Batang Serangan Drs. Retti Yenti mengatakan, Festival Muharram adalah salah satu syiar Agama Islam yyang harus kita besarkan. “Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Batang Serangan yang telah mensukseskan acara ini,” katanya.

Ketua Panitia H M Ansyori Lubis mengatakan, Festival Muharram ke 11 ini memperlombakan MTQ tingkat pelajar putra – putri, Shalawat Badar, Pildacil anak – anak, Nasyid Dewasa dan Marhaban, dilaksanakan selama tujuh hari dan setiap pemenang diberikan uang pembinaan dan trophy, diikuti sebanyak 800 orang yang semuanya berasal dari Kec. Batang Serangan Dalam kesempatan itu secara pribadi Keluarga Besar Bupati Langkat memberikan bantuan uang Rp7 Juta kepada panitia Festival Muharam. Turut hadir pada kesempatan itu manajer PTPN II, Kabag Sosial H.Syahrizal SSos MSi, Muspika Kecamatan dan undangan lainnya. (JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 278 25 NOPEMBER - 1 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Akses Menuju Dua Desa Terputus Akibat Banjir SINGKIL - Akses atau jalan menuju Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, sejak Sabtu (16/11) pekan lalu, tidak lagi bisa dilewati oleh kenderaan roda maupun empat.

Banjir membuat jalan menuju dua tersebut tenggelam. Untuk keluar maupun menuju dua desa ini, warga terpaksa menggunakan rakit maupun sampan. Selain badan jalan, air juga dilaporkan ikut merendam ratusan rumah warga yang ada di dua desa ini.

Demikian pula puluhan hektar sawah dan tanaman palawija milik warga, juga tidak luput dari bencana yang akhir-akhir ini semakin akrab melanda negeri "Sepekat Segenap" ini.

Pantauan, Selasa pekan

lalu, ketinggian air di badan jalan menuju dua desa ini mencapai 30 hingga 50 sentimeter. Bahkan menurut laporan warga, dibatas tebing sungai ketinggian air mencapai 1 meter lebih.

"Di badan jalan ini memang lebih dangkal. Tapi tidak demikian bila anda mendekati tebing sungai.

Selain dalam, juga sangat berbahaya karena airnya cukup deras," jelas warga.

Warga juga melaporkan, belum menerima bantuan pasca panik dari pemerintah setempat. Padahal, sudah hampir sepekan banjir merendam dua desa tersebut. Hingga berita ini dikirim, belum ada laporan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi yang ditimbulkan akibat bencana banjir tersebut, diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. (AZT)

BANJIR - Jalan menuju Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang di Kecamatan Singkil yang terendam banjir.(KPK POS/AZT)

Tingkatkan Kewaspadaan Akan Bencana Alam BATUBARA - Kepada seluruh warga masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam yang mungkin terjadi di lingkungan masing-masing dengan melakukan gotong royong, pembersihan parit, saluran air tersumbat, memperbaiki turap pengaman atau bendungan, agar bencana alam dapat dicegah sedini mungkin. Demikian penegasan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, Senin. Secara umum wilayah Indonesia sedang mengalami perubahan memasuki musim penghujan. Dan perubahan cuaca yang tidak menentu serta dapat saja terjadi bencana alam yang diluar perkiraan. Berdasarkan pengalaman tahun yang lalu maupun berdasarkan perhitungan BMKG I Sumatera Utara, beberapa bulan kedepan terjadi curah hujan yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan banjir, puting beliung, gelombang besar di Selat Malaka.

Pada tahun lalu saudara-saudara kita mendapat

bencana berupa banjir, karam saat melaut cuaca buruk, angin kencang dan gelombang besar. Rumah warga yang hancur dan rusak akibat puting beliung, kebakaran rumah penduduk akibat kelalaian warga serta bencana lain yang menimbulkan material maupun jiwa diderita masyarakat.

Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Batubara harus selalu tanggap, cekatan dan mampu berkordinasi dengan stakeholder yang lain sehingga kerugian jiwa dan material dapat ditekan sekecil mungkin.

Wilayah kita termasuk rawan bencana. Oleh karenanya kerahkan semua kemampuan dan peralatan untuk mencegah bencana.

Peralatan yang ada harus selalu dijaga dan dipelihara sesuai standar peralatan sehingga dapat dipergunakan pada saat diperlukan.

“Petugas dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menanggulangi bencana saya berikan apresiasi yang setinggitingginya,”ucapnya. (PARMAN)

Bupati Nias: Pengawasan Unsur Penting Dalam Pemerintahan PEMBAYARAN HADIAH - Para Putri pariwisata Samaeri Gunungsitoli ketika sedang menunggu pembayaran hadiah yang sudah sempat mengendap dua bulan di kantor Disparbudpora Kota Gunung Sitoli, Senin.

(KPK POS/YAGI)

Kadis Parbudpora Gunungsitoli Tak Becus GUNUNGSITOLI - Setelah diberitakan, akhirnya oknum Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Gunungsitoli, Pintar Zebua baru membayarkan hadiah berupa uang kepada para pemenang lomba putri pariwisata Samaeri Kota Gunungsitoli, Senin.

Di balik penyerahan dan pemberitaan kasus tersebut, kadis sempat marah besar kepada KPK Pos, karena pemberitaan tentang keterlambatan pembayaran hadiah kepada para pemenang lomba putri pariwisata Samaeri Kota Gunungsitoli yang diselenggarakan pada September 2013 tersebut. Atas pemberitaan tersebut kadis mengaku merasa terganggu.

Meluapnya emosi Pintar Zebua selaku Kadis pada saat dikonfirmasi tentang adanya informasi bahwa uang yang dijanjikan itu baru diserahkan. Namun kadis berang dan mengatakan; “Anda sengaja membesar-besarkan masalah ini sehingga beritanya beredar kemana-mana. Saya ini adalah mantan wartawan,” ujarnya berang.

Bahkan, Pintar Zebua mengaku bahwa salah seorang pemenang dalam perlombaan

itu adalah Winda Zebua yang tidak lain adalah sanak keluarganya dan merupakan nara sumber dalam pemberitaan tersebut. Sehingga tidak mungkin memberikan pernyataan seperti itu di media.

Ketika dijelaskan pertanyaan wartawan kepada Winda Zebua hanyalah sebatas memuat pengakuannya, bahwa hadiah tersebut belum diterima. Namun demikian, kadis merasa keberatan karena menurut informasi dari staf mengatakan wartawan telah memotret para finalis lomba putri pariwisata Samaeri Gunungsitoli yang sedang berkumpul di ruangan Lembaga Budaya Nias (LBN) di Disporabudpar Gunungsitoli, Senin siang (18/11), sedang menunggu pencairan dana. Namun Kadis Parbudpora Kota Gunungsitoli pada saat pemotretan itu sedang tidak berada ditempat.

Kemungkinan, karena tidak bisa menahan emosinya, lalu Pintar Zebua mengajak KPK Pos untuk berbicara melalui telepon genggamnya (diduga Winda Zebua masih berada di kantor Kadis usai menerima hadiah uang dari panitia Parbudpora Pemko

Gunungsitoli-red).

Dalam pembicaraan melalui ponsel itu, ternyata putri pariwisata Samaeri peraih juara II itu berbalik arah dan menuding wartawan telah memplesetkan tanggapannya. Bahkan dengan nada sombong Winda Zebua mengatakan, saya ini mahasiswi. (Pernyataan Winda Zebua usai menerima hadiah, sehingga wajar kalau situasi itu menjadi berubah apakah sudah dicuci otaknya ? -red).

Menanggapi masalah ini, salah seorang pengurus LSM ICW Kota Gunungsitoli yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, seorang pejabat harus menerima kritik karena pejabat yang tidak menerima kritik adalah pejabat yang tidak ingin maju. Sebab kapan lagi pejabat itu intropeksi diri jika alergi diberitakan.

Diminta kepada Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase MSP agar segera mencopot oknum Kadis Parbudpora Kota Gunungsitoli yang sudah menuju masa pension. “Sang Kadis tidak energik lagi, dan kalau perlu buat apa pejabat seperti ini diperpanjang kepegawaiannya toh terkesan tak berbobot,” ujarnya. (YAGI)

Mendapatkan Informasi Hak Semua Warga BATUBARA - Bupati Batubara diwakili Asisten Administrasi H.Azrai SH membuka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2013 di Lima Puluh, Selasa. Sebelumnya hanya wartawan, jurnalis atau insan pers yang dijamin hak haknya untuk mencari informasi, kini setiap warga negara dijamin hak asasinya untuk mengakses informasi publik. “Namun keterbukaan informasi ini bukanlah tanpa batas sama sekali,” ucapnya.

Sebagai ujung tombak dan jantung pelayanan informasi publik, maka program seluruh Badan Publik kedepan mau tidak mau harus segera mempersiapkan PPID beserta jajaran pendukung yang professional. Sehingga mampu menerjemahkan Standar Layanan Informasi Publik dengan baik, juga mampu menjembatani kepentingan masyarakat dalam permohonanan Informasi Publik kepada Badan Publik dengan seimbang, tidak saling merugikan dan bertanggungjawab.

Dirinya juga menyambut baik kegiatan ini. Berharap segera membentuk lembaga ini dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. "Saya juga menghimbau disetiap SKPD ada papan informasi yang dapat mengakomodir kebutuhan informasi publik kepada masyarakat," jelasnya.

Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara M.Zaki Abdullah dalam paparannya menjelaskan, bahwa keterbukaan Informasi sebagai hak asasi dan hak konstitusional. Antara lain setiap orang berhak untuk berkomunikasi memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi (penyelesaian sengketa ajudikasi diluar pengadilan

yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan).

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 14 tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), maka setiap badan publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Badan publik, tentu saja merupakan badan negara yang diberi kewajiban untuk memenuhi hak memperoleh informasi bagi warga negara. Menurut Pasal 1 Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danaya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. (SAREL)

NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tingkat Kabupaten Nias Tahun 2013 yang dilaksanakan di Wisma Soliga Gunungsitoli, Selasa. Hadir pada acara tersebut, Sekda Kabupaten Nias O’ozatulo Ndraha ST, Kepala Inspektorat Drs Firman Yanus Larosa MAP, staf ahli Setda Nias, para Kadis/Kaban/Kabag Lingkup Pemkab Nias, para camat seKabupaten Nias.

Bupati dalam arahannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara priodik dengan pimpinan unit organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus membahas masalah pengawasan dan tindaklanjut organisasi/ SKPD yang bersangkutan.

Menurut Bupati, kegiatan pengawasan merupakan salah satu unsur penting yang harus diefektifkan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di Kabupaten Nias, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Nias yang ber-

keadilan, sejahtera, dan mendiri yang dilayani oleh pemerintah yang bersih dan responsif.

Dikatakan, pengawasan bertujuan memperkecil kemungkinan penyimpangan secara dini walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ada sebutan aparat pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang mengamanatkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan satuan di daerah namun perlu diingatkan kembali bahwa tanggung jawab pengawasan pada dasarnya sudah melekat pada tanggung jawab jabatan yang diemban oleh setiap kepala SKPD. Kepala Inspektorat Kabupaten Nias Drs Firman Yanus Larosa MAP dalam paparannya mengatakan, inspektorat Kabupaten Nias masih menemui banyak tunggakan hasil-hasil pemeriksaan yang masih belum ditindaklanjuti selama ini. Diharapkan hasilhasil pemeriksaan ini dapat menjadi salah satu pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. (YAGI)

Bupati Nias Kukuhkan Panitia Perayaan Natal Bersama NIAS - Dalam waktu yang tidak lama lagi umat Kristiani akan menyongsong perayaan Natal tahun 2013.

Momen ini mengingatkan kita begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga mengkaruniakan anakNya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadaNya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal (yoh. 3:16).

Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM pada acara pengukuhan panitia perayaan Natal bersama pemerintah Kabupaten Nias dengan gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten Nias Tahun 2013 yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nias, Senin.

Menurut Bupati Nias, Natal dalam persepektif umat kristiani merupakan suatu momentum religius untuk mereflesikan kelahiran Yesus Kristus sang juru selamat dunia. Natal mempunyai arti jika kristus mengubah hidup kita.

Jika dari tahun ke tahun kita merayakan Natal hanya sebagai kebiasaan saja tanpa dampak langsung dalam hidup kita.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah kabupaten nias bersama unsur organisasi gereja – gereja di Kabupaten Nias sepakat untuk melaksanakan perayaan

Natal bersama, dengan membentuk panitia perayaan Natal bersama tahun 2013 di Kabupaten Nias.

Personilnya merupakan representasi dari beberapa unsur organisasi gereja, organisasi kemasyarakatan, kementerian agama dan pemerintah kabupaten Nias.

“Kami yakin dengan kapasitas pribadi masing – masing panitia yang telah dipercaya memiliki integritas dan kompetensi yang berkualitas dibidangnya, akan mampu mengemban tugas sesuai tata cara dan petunjuk operasional yang telah disepakati bersama oleh panitia perayaan natal bersama pemerintah kabupaten nias dan gereja – gereja di kabupaten Nias tahun 2013,” katanya.

Bupati berharap agar panitia pelaksana ini dapat saling bekerjasama dan saling bahu membahu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban, sehingga pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama – sama.

Lebih lanjut disampaikan, pembiayaan pada perayaan Natal ini diperoleh dari bantuan pemerintah Kabupaten Nias serta usaha-usaha tim dan sumbangan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. (YAGI)

Poktan Dairi Dapat Bantuan Ternak Itik

TERNAK ITIK - Bantuan ternak itik yang diterima kelompok tani di Dairi. (KPK POS/NADEAK)

SIDIKALANG - Dinas Peternakan Provsu memberikan bantuan ternak itik sebanyak 1.800 ekor dengan masing-masing kelompok mendapat 300 ekor, kepada enam kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Dairi.

Keenam kelompok tani itu yakni kelompok wanita tani (KWT) Susanna, Desa Adiannangka, Kecamatan Siempat Nempu, Bunga Padi, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Mawar Vita Tani, Kelurahan Batangberuh, Kecamatan Sidikalang, Ujung Baru, desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Mataniari, desa Ujungteran, Kecamatan Tigalingga serta kelompok Anggiatmaju, desa Jambur, Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Bantuan ternak itik secara simbolis diberikan, Jumat, kepada kelompok

tani Bunga Padi, Kelurahan Panji Dabutar, Kecamatan Sitinjo, oleh Kepala Seksi (Kasi) penyebaran dan pengembangan ternak pada Dinas Peternakan Provsu, Ramses Tobing.

Pemberian bantuan ini disaksikan anggota DPRD Sumut Dapil X (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat), Richard Edy M Lingga SE, Kasi produksi bidang Peternakan Dairi, Togi Capah.

Ramses Tobing bersama anggota DPRD Sumut Richard Lingga, kepada Media mengatakan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 ini, kelompok tani di kabupaten Dairi sudah mendapat sekitar 8.000 lebih ternak itik.

Ramses Tobing menyebutkan, Dinas Peternakan Pemprovsu mengharapkan kepada petani agar benarbenar mengembangkan ternak itik

tersebut. Sebab ternak yang diberikan itu sudah berumur sekitar empat bulan, sehingga dengan waktu yang tidak lama lagi bisa berproduksi atau bisa dikembangkan petani.

Dengan demikian harapan pemerintah, petani bisa meningkatkan ekonomi mereka untuk menciptakan kesejahteraanya dengan memanfaatkan bantuan dimaksud. "Kepada kelompok diberikan juga alat mengolah pakan masing-masing per kelompok 1 unit," ungkapnya.

Dia menambahkan, bantuan ini juga tidak terlepas dari perhatian anggota DPRD Sumut Richard Lingga dari dapil ini yang terus memperhatikan aspirasi masyarakat (petani) untuk pengadaaan bantuan ke kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat,

yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan warga.

Sementara itu, Richard Lingga, menyebutkan, kiranya para petani di Kabupaten itu bisa mengembangkan bantuan ternak yang dibeikan Pemprovsu ini. Sebab, kata dia, bantuan ini mahal dan menggunakan uang pemerintah, sehingga harapan kami petani bisa mengembangkannya dengan baik.

Salah satu ketua kelompok tani Bunga Padi, Kelurahan Panji Dabutar, Sondang Silalahi serta seluruh anggota kelompok tani itu mengucapkan terimakasih kepada dinas peternakan Pemprovsu yang telah memberikan bantuan. Semoga bantuan itu bisa berhasil mereka kembangkan, sehingga bisa menambah penghasilan bagi petani. (NDK)

E D I S I 278 25 NOPEMBER - 1 DESEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Sikapi Penyadapan Nilai 70 untuk SBY JAKARTA - Menurut Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Sahuri, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi kasus penyadapan yang dilakukan intelijen Australia, layak diberi nilai 65-70.

Taufiqurrahman menganggap SBY sudah tegas. Tapi, ketegasan itu dinilai dengan angka tersebut. "Dia (SBY) sudah tegas. Kalau kita nilai,

antara 65-70 lah, tegas," ujar Komisioner Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Sahuri, di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat.

Dia tak berani memberi nilai 100 untuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Alasannya, dia menilai masih ada yang kurang dilakukan Presiden SBY atau pemerintah Indonesia. "Masih kurang, lebih tegas lagi kalau Dubes

Australia yang di Indonesia diusir," tegasnya.

Sebab, kata dia, umumnya rakyat Indonesia menginginkan agar Dubes Australia yang bertugas di Indonesia diusir. "Yang diinginkan banyak publik kan, pengusiran Dubes Australia yang bertugas di Indonesia. Supaya tak didemo-demo juga kan. Ini kan sudah didemo-demo," imbuhnya.

Selain Presiden SBY, penyadapan juga dilakukan terhadap orang-orang terdekatnya. Mereka adalah Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil. (FR/BBS)

Proyek Lapen Urung Pane Amburadul KISARAN - Warga Desa Urung Pane Dusun 7 Kecamatan Setia Janji, komplain dengan pembangunan proyek Lapen (lapisan penatrasi) jalan dusun 7 Desa Urung Pane sepanjang ± 1 KM, karena dikerjakan asal jadi. Dan proyek tersebut terkesan sebagai proyek siluman.

Yakub (40) warga Dusun 7 Desa Urung Pane, mengatakan kepada awak Koran ini, kami sebagai masyarakat jelas sangat dirugikan dengan pekerjaan yang asal jadi. Proyek itu juga terindisikasi siluman, karena tanpa memasang papan plang proyek sebagaimana lazimnya. Hal ini dilakukan jelas untuk mengelabui masyarakat.

“Kami yang merasakan dampak secara langsung dari pekerjaan asal jadi dan amburadul seperti ini,” katanya ketika awak media ini melakukan investigasi ke lapangan meninjau pembangunan proyek Lapen tersebut, Rabu.

Memang pekerjaan proyek lapen tersebut selesai dikerjakan. Kasat mata terlihat indah dan mulus, rata dan tak bergelombang, karena disiram pasir dengan ketebalan yang cukup.

“Kami warga dusun 7 serasa mimpi disiang bolong, karena jalan dusun kami mendapat bangunan proyek pengaspalan (Lapen). Kami bangga dan senang terhadap pemerintah Kabupaten Asahan, yang peduli memperhatikan jalan-jalan Desa yang belum pernah tersentuh pengasapalan (Lapen),” kata warga di sana.

Tetapi, lanjut Yakub, sangat disayangkan harapan masyarakat kini sirna. Belum lagi puas menikmati pembangunan proyek lapen tersebut, baru saja beberapa hari selesai dikerjakan pengaspalan, kini sudah rusak.

Bahkan dari ujung pemula pengaspalan sampai ujung

PERINGATAN HARI KELUARGA DI TOBASA

Keluarga Tempat Berseminya Kasih Sayang

AMBURADUL - Pembangunan proyek Lapen (lapisan penatrasi) jalan dusun 7 Desa Urung Pane yang dikerjakan asal jadi. (KPK POS/IN) akhir pengaspalan badan jalan tersebut sudah hancur porak poranda. Apalagi dengan tingginya curah hujan, sehingga pasir penutup lapen dengan ketebalan yang cukup, diguyur hujan beberapa kali hingga tergerus.

Kini, tambah Yakub, tampak kebobrokan pekerjaan kontraktor CV Siluman. Kualitas dan mutu pekerjaan proyek disinyalir asal jadi. Kontaktor mau untung besar dengan melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap suatu pekerjaan. Pemborong diduga hanya ingin mencari keuntungan pribadi ataupun sekelompok orang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak

masyarakat di Desa tersebut.

“Kami mengharapkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Asahan sebagai penanggung jawab pekerjaan proyek tersebut agar segera memanggil dan menegur untuk memperbaiki dan mengulang pekerjaan proyek lapen Dusun 7 Desa Urung Pane,” ucap Yakub.

Pelaksana lapangan (Mandor) Proyek Lapen Paiman saat dihubungi melalui ponsel mempertanyakan tentang papan plang proyek tersebut dan CV yang mengerjakan, berapa anggaran dan anggarannya dari mana. Paiman mengatakan, memang pada waktu pengerjaan lapen papan plang proyek ada dipasang.

“Tetapi setelah selesai dikerjakan plang proyek dibawa pulang,” kata Paiman, seolaholah menutupi kebobrokan pekerjaan Kontraktor CV tersebut.

Misnan Kepala Desa Urung Pane, sewaktu dihubungi wartawan koran ini melalui telepon seluler (HP) mengatakan, sangat kecewa atas proyek lapen tersebut yang badan jalannya sudah tampak kopak kapik di sana sini.

“Kontraktor atau pemborong sudah saya hubungi. Dan kontraktornya mengatakan akan turun ke lapangan meninjau proyek tersebut dan memperbaiki proyek lapen yang dikerjakan CV tersebut,” tegas Misnan. (IN)

Supir Resah, Jalanan di Besitang Rawan Rampok STABAT - Diseputar kawasan jalur lintas Sumatera (Jalinsum), persisnya di Kecamatan Besitang, aksi perampokan kembali marak terjadi. Ironisnya, kawanan pelaku justru sering berpura-pura sebagai oknum aparat kepolisian yang tengah melakukan tugas penangkapan. Di bawah ancaman todongan pistol, para supir yang tengah melintas di kawasan tersebut mengaku sering mengalami aksi perampokan.

Baru-baru ini, seorang supir angkutan barang bernama Dariono (38) warga Jl.Pakis, Lingk VI, Kel.Payaroba, Kec.Binjai Barat, Kota Binjai mengaku menjadi korban ak-

HADIAH - Ketua TP-PKK Tobasa Netty Pardosi bersama tim PKK berfoto bersama usai memberi hadiah pada peserta kontes. (KPK POS/JULIBER S)

si perampokan. Tas berisi uang Rp7 juta yang dibawanya lenyap dibawa kabur kawanan pelaku, Kamis.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, saat itu korban bersama Herman (27) kernetnya sedang melintas naik mobil angkutan barang jenis L300 BK 9942 DU. Keduanya usai dari Aceh hendak menuju arah pulang kembali ke Medan.

Nah sesampainya di Bukit Tangga, Kel.Bukit Kubu, Kec. Besitang, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba dipepet oleh mobil Avanza yang dikenderai pelaku hingga akhirnya terpaksa berhenti di pinggir jalan.

Tak lama, ketiga pelaku terlihat turun dari dalam mobil tersebut dan menghampiri mobil yang ditumpangi korban.

"Kami dari kepolisian. Begitu kata mereka," ujar Dariono menirukan ucapan para perampok. "Dan mereka langsung menggeledah mobil kami," ujar Dariono.

Korban bersama kernetnya hanya bisa pasrah saat ketiga pelaku berhasil menjarah hasil bawaan mereka.

Pasalnya, saat itu mereka di todong pistol jenis Revolper oleh pelaku yang berusaha menakut-nakuti keduanya agar tidak melakukan perlawanan.

Barang-barang berharga seperti STNK, HP dan tas berisi uang tunai sebanyak Rp7 juta lebih milik korban yang berada di dalam mobil tersebut ludes dibawa kabur oleh pelaku. "Mereka kaburnya ke arah Medan," jelas Dariono.

Tak terima, Dariono langsung mendatangi Mapolres Langkat untuk membuat laporan pengaduan. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. "Ya sedang kita lakukan penyelidikan dan mohon doanya agar kasus ini bisa secepatnya terungkap," ucap Kapolres Langkat, AKBP Yulmar Try Himawan saat dihubungi.(JUL)

TOBASA - Pelaksanaan acara Peringatan ke-20 Hari Keluarga Tahun 2013, dirangkai dengan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK, KB, Kesehatan, Bulan Balita dan Bina Generasi Muda/Remaja tingkat Kabupaten Toba Samosir.

Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam acara tersebut, menghimbau seluruh pejabat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lapisan warga masyarakat Toba Samosir, untuk bersama-sama memberikan komitmen dalam hal merevitalisasi program keluarga berencana Kabupaten Toba Samosir ini.

Revitalisasi program keluarga berencana harus sejalan pula dengan revitalisasi pos pelayanan terpadu (Posyandu), yang terbukti mampu mengatasi masalah kesehatan dan penekanan laju pertumbuhan penduduk.

Posyandu adalah media informasi kesehatan dan keluarga berencana yang sangat tepat untuk masyarakat.

Himbauan dan aja-

kan itu disampaikannya pada acara peringatan Hari Keluarga ke -20, Kamis, di Aula SMK Negeri 1 Balige, yang dihadiri Uspida plus dan ratusan masyarakat dari 15 kecamatan wilayah Toba Samosir.

Keluarga adalah tempat berseminya kasih sayang, saling asih, saling asah, saling asuh, sikap dan perilaku saling menghormati, sebagai wadah tempat tumbuhnya nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Di dalam keluarga lah, kualitas manusia/ warga suatu bangsa di bentuk. Maka benarlah adanya bahwa kualitas keluarga menentukan kualitas bangsa.

Ketua TP-PKK Tobasa Netty Pardosi menyampaikan, pelaksanaan peringatan Hari Keluarga bertujuan meningkatkan kembali tentang makna dan peran keluarga bagi kehidupan, selain menjadi momentum strategis dalam memasyarakatkan program kependudukan dan KB serta pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Toba Samosir.

Sementara kegiatan bulan balita dan Bina Generasi Muda/Remaja bertujuan membina dan menumbuhkembangkan bakat,kreatifitas dan inovasi,cinta tanah air, memiliki sikap mandiri serta keterampilan sejak dini.

Kegiatan itu juga bertujuan menciptakan generasi muda yang mampu menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, terampil di dalam menyongsong Indonesia berkualitas.

Selain itu siap dalam menghadapi persaingan usaha dan mampu menciptakan kreasi yang berdaya saling tinggi serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dilaporkan pula, Kabupaten Tobasa berhasil meraih beberapa kejuaraan tingkat Provinsi Sumut di antaranya juara I Pelaksana Terbaik PKK-KB-Kesehatan, Juara II Kelompok Bina Keluarga Remaja. Juara II Lingkungan Bersih Sehat (LBS), Juara II Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), Juara II Group Favorit Pelaksana IBIKB-KES dan Juara III Posyandu.(L/TETTY)

Akbar Tanjung Marah Balihonya Dicopot JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung merasa kecewa dengan baliho yang dipasangnya hilang dibeberapa lokasi.

Bahkan, baliho Akbar yang dipasang berdekatan dengan kantor DPP Partai Golkar pun lenyap. Akbar mengatakan, hilangnya baliho itu disinyalir karena dia ingin menjadi capres dan menyaingi pencapresan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Sebab, isu pencapresan dirinya sedang menggelinding di masyarakat.

"Ada yang bertanyatanya kepada saya apakah saya mau jadi capres, saya jawab tidak.

AKBAR TANJUNG Oleh karena itu saya meminta yang lain tidak usah khawatir," kata Akbar, dalam pidatonya di Rapimnas Partai Golkar, Jakarta, Jumat (22/ 11).

Kata Akbar, isu pencapresannya berdampak kepada hilangnya beberapa baliho yang dipasang. "Baliho saya difitnah, sampai baliho-bali ho saya dipindahkan.

Sampai ada juga yang sampai dihilangkan dan itu dekat kantor DPP Golkar," tegas Akbar.

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, kata Akbar, dirinya memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan partai berlambang pohon beringin itu di Pemilu 2014.

Alasan itu pula yang membuat Akbar untuk memasang baliho di beberapa daerah.

"Padahal baliho gambar saya dikit dibandingkan gambar yang lain, kenapa dihilangkan? Apa dia nggak tahu saya Ketua Dewan Pertimbangan Golkar? Itu kan karena prasangka, gimana mau menang kalau prasangka," demikian Akbar. (FR/BBS)