Epaper kpkpos 279 edisi 2 desember 2013

K O R A N

EDISI 279/ THN VI

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

Istri Irham Buana Diperiksa KPK

Anggaran 54 SKPD Dipotong?

Pembangunan di Sumut Jalan di Tempat

• LANJUT KE HAL. 2

PEKAN BARU–Koalisi LSM LPANI (Lembaga Pengawasan Aset Negara), GPKDR (Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau) dan PAD (Pemantau Asset Daerah) Riau, menuding PT. Rimba Seraya Utama (RSU) telah menzolimi Pemerintah CQ Kementerian Kehutanan RI, terkait alih fungsi hutan HPHTI dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut PT.RSU menggandeng perusahaan, group PT.RSU itu sendiri yaitu, PT Agro Abadi beralamat Jl.Sutomo No.62 Pekanbaru satu atap dengan PT.RSU. "Investigasi yang dilakukan Tim Monitoring Koalisi LSM LPANI, GPKDR, dan LSM PAD berdasarkan izin Kementerian Kehutanan RI No.599 PT.RSU mengantongi izin HPHTI Pola Transmigrasi seluas 12.600 Ha dialih fungsikan. HPHTI dijadikan kebun kelapa sawit," ujar Harianto Ketua LSM LPANI. Menurut Harianto Koalisi LSM akan melaporkan manajemen PT.RSU dan PT. Agro Abadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK) Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, terkait penyimpangan yang dilakukan PT.RSU. "Akibat penyimpangan

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

3

MEDAN –Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terindikasi melakukan pemotongan dan pembohongan publik pada mata anggaran. Hal ini tidak saja terjadi pada APBD 2012. Dugaan manipulasi dan penyimpangan juga terindikasi dilakukan pada APBD 2013. Pemprov Sumut menyatakan, pemotongan anggaran itu sebagai rasionalisasi.

Akibat rasionalisasi ini dikhawatirkan pembangunan di Sumut bakal lamban dan bisa-bisa jalan di tempat.

Karena dana yang harusnya dikucurkan melalui SKPD tidak memenuhi anggaran yang semula sudah direncanakan.

Seperti diberitakan, pekan lalu DPRD Sumut menyetujui peraturan daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2013. Dengan persetujuan itu, maka APBD Sumut tahun 2013 menjadi Rp9,1 triliun lebih, yang sebelumnya Rp8,4 triliun.

Data yang dihimpun Koran ini, pemotongan aggaran APBD Sumut 2013 itu mencapai Rp193,81 miliar dari 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini bagian dari usulan gubsu yang disampaikan kepada DPRD Sumut.

Selain itu, menjadi tanda tanya besar tentang pemotongan anggaran untuk belanja pegawai dari Rp1.038.401.

484.693 pada APBD menjadi Rp556.929.127.057. Demikian juga dengan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

JAKARTA–Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Khaliza Lubis, Jumat (29/11). Menurut Johan, istri mantan Ketua KPU Sumut Irham Buana itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Akil Mochtar.

"Kalau nama itu (Khaliza Lubis-red) itu ada. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM (Akil Mochtar-red)," kata Johan Budi dalam pesan singkat yang diterima, Jumat jam 17.18 WIB. Namun Johan belum dapat merinci dalam perkara apa Khaliza Lubis diperiksa, termasuk apakah ada kaitannya dengan transfer uang sebesar Rp260 juta dari Khaliza Lubis kepada Akil.

Diketahui, nama Khaliza Lubis, sejak lama dikait-kaitkan dengan kasus suap yang melibatkan Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Khaliza Lubis disebut-sebut pernah mentransfer uang ratuan juta terkait perkara sidang sejumlah

PT RSU Zolimi Pemerintah, Koalisi LSM Lapor KPK

Rp.2.500/eksemplar

K R I M I N A L

KONVENSI DEMOKRAT KENA GETAH KASUS KORUPSI • DI HALAMAN

» Irham Buana Nasution dan istri.

02 – 08 Des 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

• LANJUT KE HAL. 2

Anggaran 2012 | Diduga Dimanipulasi Dinas Koperasi dan UKM 17 kegiatan Rp 2,9 miliar Dinas Pendidikan 73 kegiatan Rp 225 miliar Badan Ketahanan Pangan 74 kegiatan Rp 8,5 miliar Dinas Pertanian 14 Kegiatan Rp 13 miliar Dinas Perikanan dan Kelautan 129 kegiatan Rp 47

miliar Dinas Perindagsu 1 kegiatan Rp 179 juta Dinas Peternakan & Kes. Hewan 63 kegiatan Rp 11 miliar Dinas Kesehatan 4 kegiatan Rp 67 milliar

Penyimpangan APBD 2012

GUBERNUR Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dituding memanipulasi APBD Provsu 2012. Dalam LKPj yang disampaikan, sang gubernur juga telah berbohong. Pasalnya, banyak kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan telah menjadi temuan BPK RI. Berdasarkan surat temuan BPK No 87.C/LHP/XVIII.MDN/ 05/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani Akuntan Register Negara, R Aryo Seto Bomantari, selaku penanggungjawab pemeriksaan, ditemukan penyaluran dana hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp380 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditambah lagi penyaluran hibah berdasarkan opini BPK tidak sesuai dengan Pergub No 76 tahun 2011, karena penyaluran hibah tidak didukung oleh naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). "Berdasarkan kajian LIPPSU, ditemukan ada ratusan kegiatan yang dibiayai dari DBH Pajak dalam hal ini dana dari APBD Sumut senilai Rp1,2 triliun diduga tidak dimasukkan dalam LKPj Gubernur Sumut 2012," kata Direktur Lembaga Independen Pengamat Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, pekan lalu.

Menurut Arie, sapaan akrab • LANJUT KE HAL. 2

Dana | Dinkes RSU Djasamen Saragih Siantar Rp2,7 miliar RSUH Adam Malik Rp13,5 miliar RSU Muhamadiyah Batubara Rp11 miliar RSU Pirngadi Medan Rp4,7 miliar RSU Haji Mina Rp11,7 miliar RSU Imelda Rp1,5 miliar RSU Bhayangkara Poldasu Rp1,5 miliar RSU Estomihi Rp1,2 miliar RSU Helvetia Rp1,2 miliar RSU Mitra Medika Rp1 miliar RSU Sundari Rp1,4 miliar RSU Permata Bunda Rp1,5 miliar RSU Sufina Aziz Rp1,1 miliar RSU Sari Mutiara Rp1,4 miliar RSI Al Ummah Rp1,1 miliar RSI Malahayati Rp1,3 miliar RSU Kumpulan Pane Rp1,9 miliar RSU Bandung Rp1,3 miliar RSU Gunung Sitoli Rp4,8 miliar.

Tender di RSU Haji Medan Bermasalah DIREKTUR Rumah Sakit Umum Haji Medan, diminta untuk segera menghentikan dan membatalkan tender proyek senilai Rp19 miliar lebih di rumah sakit tersebut. Pasalnya, tender tersebut dilaksanakan tidak mengacu kepada ketentuan hukum maupun peraturan yang berlaku.

Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM menyatakan hal ini, menanggapi terjadinya dugaan penyimpangan tender proyen di rumah sakit itu.

Menurut Azhari, pihaknya sudah mengirim surat ke RS Haji Medan agar menghentikan tender tersebut. Surat dengan nomor B.08.10/018 Lippsu/ M.13 itu, LIPPSU mendesak agar Direktur RS Haji Medan, Diah Retno W Ningtias segera menghentikan proses tender tahun 2013. Kalaupun sudah • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Salah satu dari 18 mobil terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konsistitusi (MK) dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan ketua MK Akil Mochtar.

KPK Sita 18 Mobil Milik Akil Mochtar JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK dan pencucian uang.

"Ada 18 unit mobil yang disita oleh KPK, terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uangnya Akil Mochtar," kata juru bicara KPK Johan Budi SP, Jumat (29/11).

Johan mengatakan, saat ini 18 unit mobil milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sudah berada di kantor KPK. Saat ditanya asal dan kepemilikan mobil tersebut, Johan mengaku masih mengkonfirmasi kepada penyidik.

Dalam menyidik kasus ini, KPK sudah melakukan geledah di sejumlah lokasi.

Pertama, di ruang kerja Akil di kantor MK, dimana KPK menemukan empat linting ganja dan shabu-shabu. Sementara dalam penggeledahan di rumah dinas Akil, penyidik menemukan uang Rp2,7 miiar.

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

APBD Sumut Bermasalah SENGKARUT anggaran di Provinsi Sumatera Utara kini menuai masalah. Permasalahan anggaran di provinsi ini sebenarnya terjadi sejak APBD 2011, 2012, dan 2013. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele, karena yang sangat dirugikan adalah rakyat.

Pada APBD 2012, diduga terjadi penyimpangan. Hasil temuan BPK RI dinyatakan, ditemukan penyaluran dana hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp380 miliar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini artinya, telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Laporan hasil pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD 2012 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Daerah (LKD), membuka tabir kebobrokan keuangan pemprovsu. Dalam hasil audit yang disampaikan Juni 2013, diketahui sampai 31 Desember 2012 ada tunggakan utang DBH Pajak sebesar Rp1,33 triliun. Utang DBH ini pula yang memengaruhi opini BPK terhadap LKD 2012, Wajar Dengan Pengecualian.

Kalangan aktivitis dan pemerhati anggaran • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM JAKARTA - Demokrasi di Thailand tak kunjung stabil. Ada jejak Thaksin Shinawatra di dalamnya, yang mencuatkan fluktuasi politik di negeri Siam belakangan ini.

Perbedaan kepentingan dan pertarungan berebut kekuasaan mengerucut ke dalam dua kubu, kubu oposisi versus penguasa.

» Thaksin Shinawatra

Jejak Thaksin dan Instabilitas Demokrasi Thailand OPOSISI Thai belum lupa dengan kata-kata mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra yang di masa lalu mengatakan, bahwa korupsi adalah normal saja dalam kehidupan. Sehubungan dengan

langkah pemerintah melakukan penggantian penggunaan komputerisasi untuk kontrakkontrak pemerintah, Thaksin ketika menjadi PM Thai pada 2006 juga

menyatakan; "Hal ini lebih terbuka, keras dan main curang."

Popularitas Thaksin dan masyarakat kelas menengah seketika anjlok ketika keluarganya menjual 49,6 persen sahamnya di Shin • LANJUT KE HAL. 2

» Yingluck Shinawatra

KPK POS

2

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

SAMBUNGAN

Pemprovsu Kurang Cermat Menghitung Potensi MEDAN - DPRD Sumut telah menyetujui peraturan daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2013.

Dengan persetujuan itu, maka APBD Sumut tahun 2013 menjadi

Rp9,1 triliun lebih. Sebelum perubahan, APBD Sumut 2013 Rp8,4 trilun lebih, berarti ada kenaikan Rp 636,2 miliar.

Sebelum perubahan disahkan, sejumlah anggota dewan menyampaikan saran kepada Pemprovsu.

TENDER DI RSU HAJI MEDAN BERMASALAH........................................

• DARI HALAMAN. 1 dilakukan agar segera dibatalkan.

"Kami menemukan fakta RSU Haji Medan telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan belanja dan pelelangan yang dananya bersumber dari APBD tahun 2013.

Dalam proses pelaksanaannya, RSU Haji Medan seakan-akan bertindak sebagai Satuan Kerja (Satker)," kata pria yang akrab disapa Arie Sinik ini.

Menurut Arie, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan RSU Haji Medan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maupun Lembaga Teknis Daerah (LTD) sebagai diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 2 ayat 1 PP tersebut menyebutkan, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada PP ini. Kemudian pasal 46 menyebutkan, pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Kemudian proses tender itu juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

"Terkait dengan ketentuan tersebut, LIPPSU meminta dan mendesak Direktur RSU Haji Medan untuk menghentikan dan membatalkan seluruh kegiatan belanja, baik langsung maupun tidak langsung yang mengatasnamakan Satker RSU Haji Medan dan mempergunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBD Provsu tahun 2013," tegas Arie.

Lanjut Arie, temuan itu menunjukkan adanya kegaitan yang dilakukan dengan cara-cara haram dan menghalalkan segala cara untuk merusak nilai-nilai etika dan tatanan hukum.

Terkait hal itu, Kabag Humasy RSU Haji Medan, Fauzi SH ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengaku, kegiatan tender yang telah mereka laksanakan tidak ada masalah. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh RS Haji Medan, atas petunjuk dari Biro Hukum Pemprovsu, kata Fauzi. "Tanyakan saja ke Biro Hukum," katanya seperti dikutip Sumut24.

Selain itu, kata Fauzi, RSU Haji Medan, sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara. "RS Haji Medan sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Gubernur," katanya. (TIM)

ISTRI IRHAM BUANA DIPERIKSA KPK.........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pilkada di Sumut di mana Akil Mochtar sebagai ketua majelisnya.

Irham Buana Nasution sendiri enggan berkomentar terkait hal ini.

Usai pemeriksaan yang dilakukan KPK selama 9 jam, Jumat (22/11) pekan lalu, mantan Ketua KPU

Sumut itu mengelak untuk menjawabnya.

Dia berkilah hal tersebut belum ditanyakan kepada sang istri.

"Waduh kalau itu belum saya tanyakan ke istri," ujar Irham kepada wartawan usai diperiksa KPK, seperti dikutip Medanbagus.com.(SF)

KPK SITA 18 MOBIL MILIK AKIL MOCHTAR................................................

• DARI HALAMAN. 1 KPK juga ikut mengamankan kemudian menyita tiga mobil Akil, yaitu Mercedes Benz S-350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete.

Di rumah pribadi Akil kawasan Pancoran Mas, KPK menyita surat berharga senilai Rp2 miliar. Beberapa waktu lalu, KPK juga menyita mobil merek Mazda CX9 bernomor polisi BG 1330 Z. Aset Akil di Pontianak juga ikut disita KPK, yaitu satu rumah dan bangunan di Jalan Karya Baru No.20 Pontianak merupakan rumah milik Akil. Satu rumah dan bangunan yang kepemilikannya atas nama kerabat Akil, satu bidang tanah atas nama kerabat Akil dan

mobil Toyota Fortuner milik Istri Akil Ratu Rita.

Berikut adalah jenis beserta plat nomor mobil-mobil tersebut: 1.

Harrier AD 9054 PH, 2. Toyota Alphard B 1421 BF, 3. Honda B 1521 VEN, 4. Opel Blazer B 2614 LQ, 5.

Nissan B 2899 DH, 6. Sedan B 1276 LQ, 7. Isuzu Panther B 2524 KQ, 8. Toyota Avanza B 1858 FKA, 9. Sedan B 1276 LQ, 10. Toyota Fortuner KT 333 UA, 11. Suzuki Xroad B 1714 WFD, 12. Mercedes B 8761 MG, 13. Mercedes C-180 B 8205 YG, 14. Toyota Yaris B 1971 SOQ, 15. Daihatsu Terios B 1782 FVJ, 16. Mitsubishi B 1222 QT, 17.

Mobil boks Daihatsu B 9228 VV, dan 18. Mazda BG 1330 Z.(SF/BBS)

APBD SUMUT BERMASALAH..........

• DARI HALAMAN. 1 di Sumut, memprediksi anggaran sebanyak itu diduga sebagian digunakan Gubernur terpilih Gatot Pujo Nugroho untuk membiayai pemilihannya menjadi orang nomor satu di provinsi ini pada Pilkada lalu?.

Setelah muncul hasil audit BPK soal tunggakan DBH, Pemprov Sumut mulai kelimpungan. Akibatnya, muncul wacana merasionalisasi BDB 2013. Dana BDB itu yang kemudian dipindahkan lagi menjadi uang pembayaran tunggakan DBH. Dalam APBD 2013, Gubsu juga melakukan kebijaksanaan yang bertentangan dengan hukum. Gatot Pujo Nugroho melakukan rasionalisasi (pemotongan) anggaran bantuan daerah bawahan (BDB) 2013 untuk sejumlah daerah.

Ketua Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) Azhari AM Sinik dengan tegas mengatakan, rasionalisasi tidak ada dalam Undang-undang.

"Rasionalisasi tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. jika Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU mensahkan adanya rasionalisasi maka LIPPSU beserta elemen masyarakat lain akan melakukan gugatan ke Kejaksaan Agung, KPK dan Mabes Polri,” tegas Azhari.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Hal senada juga diungkap pemerhati anggaran Rurita. Menurutnya, dalam tata kelola keuangan daerah, tidak mengenal istilah rasionalisasi, pemotongan atau pengalihan anggaran. Pemotongan anggaran SKPD sebesar Rp193, 81 miliar itu, baru pertama kali terjadi di Sumut.

“Jika ada pemotongan anggaran SKPD, dapat dipastikan sejumlah proyek pembangunan terutama di daerah bersumber APBD Sumut akan terbengkalai," kata Rurita.

Tanggapan berbagai kalangan aktivis dan pemerhati anggaran APBD Pemprovsu mempertegas, bahwa apa yang dilakukan Gubsu Gatot Pujo Nugroho telah melanggaran peraturan dan perundangan - undangan yang berlaku di negeri ini.

Jika roda pemerintahan dilaksanakan dengan melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku, apa jadinya provinsi ini?. Apakah rakyat Sumatera Utara juga harus dilibatkan menanggung beban?.

Bagi kita, siapapun orangnya, termasuk Gubernur Sumut, jika sudah terang benderang melanggar aturan, harusnya diambil tindakan tegas.

Tangkap dan periksa yang bersangkutan. Proses hukum harus segera ditegakkan, agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang ada. (***)

Hal ini dilakukan untuk dapat lebih memaksimalkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Saran yang disampaikan fraksifraksi, bukan saja yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran, namun juga tentang kebijakan yang diharapkan dilakukan oleh Pemprovsu.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Analisman Zalukhu, meminta

Gubsu agar mengevaluasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Itu dilakukan agar kinerja Pemprovsu menjadi lebih baik.

Menurut Analisman, pada tahun-tahun mendatang, Pemprovsu harus dapat menghitung secara akurat berapa sesungguhnya potensi penerimaan. Khususnya dari sektor pajak daerah. Pada tahun ini Pemprovsu dinilai kurang

cermat menghitung potensi itu, hingga harus merasionalisasi anggaran. “Penanggungjawab penggalian sumber-sumber pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan.

Karenanya, Gubsu harus mengevaluasi kinerja dinas ini,’’ katanya.

Sedang juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Ahmad Hosen Hutagalung, berharap agar Pemprovsu turut mem-

persoalkan proyek pembangunan kanal di Kota Medan kepada pemerintah pusat. Kata Hosen Hutagalung, disadari bantuan pemerintah pusat terkait keberadaan Kanal Medan demi mengamankan masyarakat dari datangnya banjir.

Namun, harapan itu tidak terwujud, karena kanal tidak berfungsi baik.

Karenanya, kata Hosen Hutagalung, peran Pemprovsu sangat

diharapkan untuk ini. Gubsu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harusnya juga bertanggungjawab untuk membawakan masalah ini ke pusat.

Gubsu dalam rapat paripurna itu mengaku, menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari anggota dewan. Dia berkeyakinan, semua itu dilakukan untuk pembangunan Sumut ke depan yang lebih baik.(TIM)

PENYIMPANGAN APBD 2012........................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Azhari, ada indikasi penyaluran hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat sebagai pihak ketiga senilai Rp380 miliar di luar anggaran APBD tahun 2012 yang telah diverifikasi Mendagri.

Lebih spesifik lagi, patut diduga Pemprovsu telah menyisipkan anggaran penyaluran hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat setelah APBD tahun 2012 yang sesungguhnya diverifikasi dan selanjutnya Pemprovsu membawa APBD tahun 2012 yang sudah disisipkan anggaran dimaksud untuk disahkan menjadi Perda.

Dengan begitu Pemprovsu diduga telah melakukan tindakan manipulatif dan melakukan pembohongan kepada lembaga terhormat DPRDSU yang merupakan wakil rakyat.

"Kenapa kami katakan Pemprovsu telah melakukan manipulatif? Karena Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak terhadap Kabupaten/Kota di Sumut yang merupakan hak daerah tidak terealisasi 100 persen. Pemprovsu hanya merealisasikan Rp549 miliar dana DBH Pajak ke Pemerintah Kab/Kota. Berkaitan dengan berbagai persoalan di Pemprovsu, kami meminta kepada aparat penegak hukum agar memeriksa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho atas manipulasi serta pembohongan publik tersebut," katanya, seperti dikutip Sumut24.

Sesuai Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman dan pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, harusnya hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. "Inikan

sepertinya tidak dilakukan sehingga realisasi DBH tidak 100 persen dan kemana selebihnya, apa digunakan untuk kampanye Pilgubsu terdahulu," katanya lagi.

Adapun anggaran yang diduga dimanipulasi tersebut terjadi dihampir semua SKPD Pemprovsu yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Jumlah keseluruhannya mencapai Rp380 miliar.

Apa motif di balik tindakan menyembunyikan kegiatan itu dari laporan pertanggungjawaban seorang gubernur ? Apakah ada dugaan tindakan korupsi dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga sengaja disembunyikan dan tidak dipertanggungjawabkan?

"Saya kira celah ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di Sumut untuk menelusuri lebih jauh apakah kegaitan-

kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan tepat dan benar. Mengapa dana DBH untuk Kab/Kota tidak terealisasi 100 persen,” ujar Arie.

Menurutnya, masyarakat Sumut tidak bisa mengetahui bagaimana ratusan kegiatan itu dalam pelaksanaannya, karena tidak dimasukkan dalam LKPj Gubernur. Fakta ini menunjukkan tidak profesionalnya Pemprov Sumut dalam menyusun LKPj, khususnya tim di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut.

“Bisa saja Gubernur Sumut dibohongi oleh bawahannya dalam LKPj tersebut karena seorang gubernur tidak mungkin mengecek semua kegiatan sampai yang paling detail," tegas Ari. Seorang gubernur diwajibkan oleh PP Nomor 3 Tahun 2007 untuk menyusun dan melaporkan

penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk LKPj kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Gatot harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumut karena LKPj tahun anggaran 2012 yang telah disampaikannya di rapat paripurna DPRDSU ternyata sarat dengan kebohongan.

"Kami mendesak Gubernur Sumut meminta maaf kepada masyarakat Sumut. Bagaimanapun LKPj yang disampaikan Gubernur Sumut kepada DPRD Sumut itu sangat semrawut dan tidak profesional. Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut ratusan kegaitan di SKPD Pemprovsu yang didanai dari dana APBD DBH Pajak yang diduga disalahgunakan bahkan fiktif dan diselewengkan," harapnya.(TIM)

GATOT DITUDING MANIPULASI APBD.....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang semula Rp1.421.850.

461.725 menjadi Rp632.652.702.

125. Sedang yang cukup mengherankan tentang anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota membengkak cukup signifikan dari Rp1.584.811.000.000 menjadi Rp2.829.770.354.234.

“Ada apa dengan semua ini?.

Membengkaknya belanja bantuan keuangan untuk provinsi, kabupaten dan kota diduga untuk kepentingan tertentu. Ada dugaan untuk menutupi ‘hutang-hutang’ Gatot pada Pilkada lalu,” demikian penegasan aktivis dan pemerhati anggaran kepada media ini.

Sejumlah kalangan memprediksi, akibat pemotongan (rasionalisasi) tersebut berdampak pada pelambanan pembangunan. Terutama di kabupaten dan kota yang memerlukan bantuan keuangan

provinsi. Penyebab pemotongan anggaran yang disebut Gatot dengan istilah 'rasionalisasi anggaran' itu dikatakan karena angka pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mencapai target atau meleset dari perkiraan awal sebesar Rp8,4 triliun.

Padahal sumber pendapatan asli daerah terbesar Sumut berasal dari Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) serta bagi hasil minyak dan gas bumi. Namun Sumut gagal mendapatkan potensi kedua sumber itu dengan maksimal.

Ketua Dewan Penasihat Eksponen 66 Sumut, Abu Sofyan, mengatakan, pemotongan anggaran atau rasionalisasi yang dilakukan gubernur berdampak pada terbengkalainya sejumlah proyek fisik yang bersumber dari APBD. "Menjelang akhir tahun seperti ini, pemerintah terus menggenjot serapan anggaran hingga 100 persen. Tapi karena pemotongan

anggaran itu, kami perkirakan akan terjadi 'stagnasi' pembangunan terutama di daerah tingkat dua (kabupaten dan kota)," kata Sofyan.

Abu Sofyan menyampaikan kritik dan saran itu pada diskusi publik menyikapi pengelolaan APBD Sumut Tahun 2013, Kamis bulan lalu, di Hotel Garuda Citra, Jalan SM Raja Medan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) Azhari AM Sinik mengatakan, rasionalisasi tidak ada dalam Undang-undang. "Rasionalisasi tidak ada dalam peraturan perundang-undangan ," tegasnya.

Dijelaskannya, jika Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU mensahkan adanya rasionalisasi maka LIPPSU beserta elemen masyarakat lain akan melakukan gugatan ke Kejaksaan Agung, KPK dan Mabes Polri.

Kritik dan saran juga disampaikan Sekretaris Eksekutif Forum

Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum. Ditempat yang sama, Rurita meminta gubernur Gatot menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebelum melakukan pemotongan anggaran SKPD 2013.

Menurut Rurita, dalam tata kelola keuangan daerah, tidak mengenal istilah rasionalisasi, pemotongan atau pengalihan anggaran.

Pemotongan anggaran SKPD sebesar Rp193, 81 miliar itu, kata Rurita, baru pertama kali terjadi di Sumut. Ditegaskan, APBD murni Sumut 2013 sebesar Rp8,4 triliun sudah disahkan lewat rapat paripurna tahun lalu dan menjadi peraturan daerah.

“Jika ada pemotongan anggaran SKPD, dapat dipastikan sejumlah proyek pembangunan terutama di daerah bersumber APBD Sumut akan terbengkalai," kata Rurita.

Beberapa anggaran SKPD yang

dipangkas itu, ujar Rurita, antara lain sektor pekerjaan umum yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum berkurang Rp16,193 miliar. Sebelumnya pada APBD 2013, anggaran Dinas PU Rp 747,735 miliar pada APBD 2013 menjadi Rp 731,541 pada RAPBD 2013.

Sektor pendidikan juga dipangkas. Dari Rp220,292 miliar menjadi Rp190,786 miliar atau terpotong Rp 29,506 miliar.

Diskusi publik menyikapi pengelolaan APBD Sumut Tahun 2013 itu, cukup menarik perhatian banyak pihak. Elemen Masyarakat yang hadir pada diskusi diantaranya, Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) OK. Azhari, Ketua LSM Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor (GAGAK) OK. Syafrizal, Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK) Hendra P. Hutagalung, Jaringan Mahasiswa LIRA Sumut Rivai Lubis.

(TIM)

JEJAK THAKSIN DAN INSTABILITAS DEMOKRASI THAILAND...........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Corp, konglomerasi telekomunikasi terbesar Thailand, kepada Tamasek, tangan investasi pemerintah Singapura, dengan tak membayar pajak sekitar 1,9 miliar dolar AS. Ini korupsi politik ala Thaksin, yang memicu kemarahan oposisi dan militer Thai.

Thaksin juga dituduh menjual legal teknikal, namun membangun cara-cara dan muslihat hukum yang dirancang untuk melindungi aset strategis bisnis dari pengawasan asing.

Akibat isu korupsi, Thaksin digulingkan dari kekuasaan dalam kudeta militer tak berdarah bulan September 2006 ketika ia berada di luar negeri. Penggulingan Thaksin menimbulkan demonstrasi di jalan-jalan, memprotes tuduhan korupsi dan penyalah gunaan wewenang terhadapnya.

Pada 2007, Mahkamah Agung

Thailand setuju untuk menyidangkan kasus korupsi terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kasus tersebut menuduh Thaksin dan isterinya, Pojamarn, melakukan pelanggaran dalam pembelian tanah, belum termasuk isu Shin Corp.

Ini adalah kasus korupsi pertama seorang mantan perdana menteri mencapai mahkamah tertinggi Thailand. Thaksin kemudian lari ke luar negeri.

Hari-hari ini, 2013, Thailand kembali bergolak. Unjuk rasa yang militan itu dipicu disepakatinya rancangan undang-undang (RUU) berisi pemberian amnesti. Kubu oposisi mengatakan melalui rancangan undang-undang itu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, kakak PM Yingluck, akan kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman penjara.

RUU tersebut kembali menjadi pemicu unjuk rasa dan

menunjukkan perpecahan politik masih terjadi di Thailand.

Tiga hari terakhir ini, demonstran oposisi Thailand menyerbu dua departemen pemerintah di ibukota Thailand dengan maksud menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Puluhan ribu demonstran antipemerintah memaksa masuk ke kementerian keuangan sebagai bagian dari unjuk rasa menuntut mundurnya Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Para demonstran menyerbu ke dalam bangunan Kementerian Keuangan, kemudian memaksa masuk ke kompleks Kementerian Luar Negeri.

Situasi politik dalam negeri Thailand belum benar-benar berada di jalur demokrasi.

Potensi kudeta masih terbuka lebar terjadi sewaktu-waktu.

"Perdana Menteri Yingluck harus mengundurkan diri atau

membubarkan parlemen. Kedua hal itu merupakan solusi yang baik daripada terjadi kudeta militer," kata anggota Parlemen Thailand dari Partai Demokrat Thepthai Senapong.

Tak bisa dipungkiri, ancaman kudeta kembali mengancam PM Yingluck. Jika ia tak mau belajar dari pengalaman Thaksin, kudeta itu bisa terjadi. Apalagi, desakan agar Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra untuk mundur dari jabatannya makin nyaring terdengar. Thailand sudah terlalu sering dilanda kup yang direstui sang Raja, dan Yingluck sudah semestinya menarik hikmahnya.

Kabar terakhir dari Bangkok, Perdana Menteri Thailand mendesak demonstran meninggalkan semua gedunggedung pemerintah dan berhenti melakukan demonstrasi dan kembali berdialog dengan pemerintah.

PM Yingluck Shinawatra tampil di televisi ngotot menyatakan bahwa pemerintahnya ingin berbicara dengan para pemimpin demonstran untuk menemukan solusi bagi Thailand dan mengakhiri krisis politik.

Yingluck meminta para demonstran meninggalakan gedung-gedung pemerintah yang mereka duduki agar para pegawai pemerintah dapat melayani rakyat, tulis The Nation, koran Bangkok.

Adik bekas PM Thaksin Shinawatra ini meminta demonstrasi agar segera diakhiri, karena Thailand segera merayakan peringatan ulang tahun Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej ke 85 (lahir 5 Desember 1927).

Ulang tahun Raja biasanya dirayakan oleh seluruh warga Thailand secara meriah dan takzim. (SF/BBS)

PT RSU ZOLIMI PEMERINTAH, KOALISI LSM LAPOR KPK...................................................................

• DARI HALAMAN. 1 izin yang dilakukan PT.RSU hutan seluas 12.600 Ha di Kabupaten Kampar gundul, disulap menjadi kebun kelapa sawit," tandasnya.

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Propinsi Riau melalui Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan Ervin Rizaldi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu, membenarkan penyimpangan Kepmenhut Nomor.599/KPTS-II/ 1996 tanggal 19 September 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pola Transmigrasi seluas 12.600 Ha, yang dilakukan PT. Rimba Seraya Utama (RSU).

Menurut Ervin Rizaldi PT RSU mengantongi izin HPHTI Pola Transmigrasi seluas 12.600 Ha terletak di Kabupaten Kampar.

Kata dia, PT RSU pernah berperkara dengan perusahaan lain yang membuka perkebunan kelapa sawit di lokasi areal HPHTI PT RSU tersebut. Dalam perkara perdata tersebut dimenangkan PT.RSU. Ketika ditanya siapa lawan PT RSU berperkara, Ervin Rizaldi tak bisa menjawab. “Saya lupa nama perusahaan lawan PT.RSU,” kata Ervin terkesan menutup-nutupi gugatan perdata PT.RSU. "Permohonan PT RSU untuk mendapatkan RKT (Rencana Kerja Tahunan) untuk tanaman tidak kita layani, karena RKT tanaman yang diajukan PT RSU didalamnya ada perkebunan kelapa sawit," ujarnya.

Dinas Kehutanan Propinsi Riau tidak akan melayani RKT tanaman HTI PT.RSU kecuali membersihkan kebun kelapa sawit yang ada di

atas kawasan HPHTI PT.RSU, setelah dikosongkan baru dilayani RKT tanamanya, pungkas Erwin Rizaldi.

Kata Ervin Rizaldi, alih fungsi hutan kawasan HPHTI PT RSU, Dinas Kehutanan Propinsi Riau telah melaporkan permasalahannya ke Kementerian Kehutanan RI. Dan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi PT.RSU, termasuk DPR – RI, DPD dan DPRD Riau juga meninjau kawasan hutan yang dialih fungsikan itu.

"Namun hingga saat ini, belum diketahui hasil peninjauan Kementerian Kehutanan tersebut," ujarnya.

Data yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, untuk mengetahui dugaan penyimpangan Kepmenhut. No.599 yang dilakukan PT. RSU Dinas Kehutanan Kab. Kam-

par membentuk Tim Monitoring berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kampar No.522.3/SUB.PSPD/2602 tanggal 16 Agustus 2004. Tim Monitoring, dipimpin DR. Ir Bonggas Hutabarat Jabatan Plh Kepala Seksi Pengawasan Mutu dan Pemasaran Dinas Kehutanan Kab.Kampar dibantu Ramsul Amd SH Staf Seksi Pengawasan Mutu dan Pemasaran, Zunirwan Staf CDK, Yudi Ardianto Staf Seksi Penelitian dan Hasyurita Staf Bid.Keuangan. Hasil Pemeriksaan di lapangan, disebutkan aktivitas PT.RSU sejak tahun 1992-2001 dari 11 RKT HTI tanaman yang dikantongi PT.RSU ditargetkan tanaman HTI seluas 11.347 Ha, sementara PT.RSU hanya dapat merealisasikan kegiatan tanaman HTI nya seluas 917 Ha.

Untuk menghindari jeratan hukum terkait dugaan penyimpangan, dan pembohongan terhadap negara. PT.RSU menyurati Kementerian Kehutanan RI sesuai surat Nomor : 010/RSU/PKU-III/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 Perihal Penundaan VLK (Verifikasi Legalitas Kayu). Isi surat tersebut menyebutkan; “Berkenaan dengan adanya konflik lahan dan proses penyelesaian yang berkepanjangan, hingga saat ini, PT.Rimba Seraya Utama belum dapat sepenuhnya melakukan kegiatan dilapangan, berkaitan dengan hal tersebut PT.Rimba Seraya Utama memohon dapat diberikan dispensasi penundaan VLK sampai PT.RSU dapat melakukan kegiatan”. Surat permohonan penundaan VLK ditanda tangani Direktur PT.Rimba Seraya Utama Roy Chandra. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

Politikus PPP: Kasus Pat Gulipat di SKK Migas JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak puas setelah menangkap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dalam kasus suap di SKK Migas. Sebab, patut diduga sudah menjadi modus yang melibatkan birokrasi maupun swasta sejak era BP Migas.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Ahmad Yani, di Jakarta, Jumat (29/11).

Menurutnya, KPK tidak boleh lengah dalam melakukan penyidikan kasus tersebut. Karena kasus suap yang terjadi di SKK Migas ini bukan hal yang baru terjadi. “KPK jangan puas menangkap tangan Rudi.

Tangkap mafia sesungguhnya. Rudi hanya sial saja. KPK harus berani menunjukkan taringnya.

Rudi harus jadi pintu masuk membongkar semua yang terlibat," kata politikus PPP itu.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang dia peroleh, berbagai macam kasus tindak kejahatan suap sudah lama terjadi ditubuh SKK Migas. "Saya dapat info di sana bermacammacam kasus pat-gulipat sejak dulu dan sampai sekarang masih terjadi. Ini KPK yang harusnya berani usut sampai tingkat paling atasnya" kata Yani.

Untuk itu, Ia mendesak agar KPK berani mengungkap kasus suap di SKK Migas sampai kepada akarnya. "Semuanya seret ke meja hukum, meskipun itu pejabat aktif di SKK Migas. Ketika menyentuh orang-orang pejabat aktif, KPK kok diam seribu bahasa," kata Yani. (IC/BBS)

KORUPSI

NASIONAL

Konvensi Demokrat Kena Getah Kasus Korupsi JAKARTA - Beberapa elit Partai Demokrat yang terjerat kasus dugaan korupsi secara otomatis berdampak pada elektabilitas kandidat konvensi calon presiden (Capres) Partai Demokrat.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali yang sekaligus sebagai anggota komite koncensi Capres Demokrat mengatakan, penilaian publik terhadap konvensi capres Demokrat menjadi buruk akibat beberapa elit Partai

Demokrat yang berurusan dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau semakin banyak yang dipanggil KPK, sudah pasti getahnya kena kepada anggota konvensi (kandidat).

Justru jadi kasihan orang dikomite," kata Effendi, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat. Selain itu, kata Effendi, akses media juga menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian publik terhadap penjaringan Capres partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Akses medianya juga kurang. Saya kasihan sama kandidat konvensi itu tidak punya akses media. Saya sudah ajukan itu, tapi sampai sekarang belum direalisasikan," kata Effendi.

Sebagaimana diberitakan, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil penelitiannya terkait konvensi capres Partai Demokrat. Konvensi Demokrat yang dirancang untuk memulihkan citra partai terancam gagal.

Rully Akbar, peneliti LSI, menyebutkan alasannya peserta konvensi

kurang dikenal dibanding capres dari partai lain. Menurutnya ada pemenang konvensi, tetapi tidak bisa jadi capres.

"Capres partai lain seperti Megawati, Aburizal Bakrie, Prabowo, Jokowi, Wiranto, Hatta punya tingkat pengenalan 70 persen. Sedangkan peserta konvensi tingkat pengenalannya di bawah 60 persen. Sehingga kurang bisa menyaingi nama-nama besar lain," kata Rully dalam keterangan hasil survei, di kantor LSI, Jakarta, Minggu (24/11).(NET)

KPK Tangani 20 Perkara Korupsi Riau

Diduga Korupsi, Ketua DPRD Ditahan KUPANG - Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 30 November 2013, menahan Ketua DPRD Timor Tengah Utara Robertus Nailiu terkait dugaan korupsi pembangunan 333 unit rumah senilai Rp 5 miliar. "Ketua DPRD sudah kami amankan di tahanan Kejari Kefamenani terkait dugaan korupsi pembangunan rumah," kata kepala seksi pidana khusus Kejari Kefamenanu, Frangky Radja, Sabtu, 30 November 2013.

Sebelum ditahan, menurut Frangky, Ketua DPRD itu sempat menjalani pemeriksaan selama delapan jam bersama kontraktor pelaksana, bernama Nurdin yang turut ditahan Kejari Kefamenanu. "Robertus sempat menjalani pemeriksaan di Kejari Kefamenanu sebelum ditahan," katanya.

Robertus dan Nurdin akan menjalani penahanan selama 20 hari di Kejari Kefamenanu.

Dengan penahanan Robertus dan Nurdin ini, maka jumlah tersangka yang telah ditahan terkait kasus ini mencapai 14 orang. "Sudah 14 orang yang ditahan terkait kasus korupsi perumahan ini," katanya.

Dugaan korupsi proyek senilai Rp 5 miliar untuk pembangunan 333 unit rumah yang didanai dari dana bantuan sosial ini terkuak setelah Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapati adanya kerugian negara akibat penggelembungan harga sebesar Rp 4,1 juta per rumah. Kuasa hukum tersangka, Frans Tulung hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.(IN)

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai pemeriksaan di Jakarta, Rabu (27/11). Politikus Partai Demokrat tersebut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap SKK Migas.

Staf Ahli Sutan Bathoeghana Dicekal KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencekal staf ahli anggota DPR, Iryanto Muschyi, terkait kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas. Belakangan diketahui, Iryanto merupakan staf ahli Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana.

Dalam blog pribadinya, http:// iryantomuchyi.blogspot.com, dipaparkan pria kelahiran Jakarta 4 Februari 1958 ini berprofesi sebagai pengusaha dan staf ahli salah seorang anggota DPR. Dalam politik, dia disebut memiliki peran dalam pendirian partai Demokrat hingga membuat partai berlambang bintang Mercy itu menjadi besar.

"Partisipasi beliau di Partai Demokrat bukanlah hal yang baru. Beliau bersama

rekan-rekan lainnya ikut berpartisipasi dalam mendirikan Partai Demokrat dari nol hingga saat ini menjadi Partai terbesar di Indonesia," tulis dalam blog pribadinya.

Selain itu, Iryanto juga merupakan Caleg Dapil Demak, Jepara, Kudus, Jawa Tengah. Iryanto sendiri kini tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Memiliki istri bernama Susilawati dan dikaruniai empat orang anak, Reni Susriani, Mohammad Agus Sumarta, Yuda Wirafianto, dan Elna Puspita Sari.

Sementara itu, terkait posisinya sebagai staf ahli untuk anggota DPR RI, berdasarkan informasi, Iryanto merupakan staf ahli dari anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana.

Seperti diketahui, KPK mencekal

Iryanto bersama dengan pegawai SKK Migas, Ayodhia Bellini Hendriono terkait dugaan penyidikan tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan kurir suap Deviardi.

"KPK mengirimkan surat pencegahan ke Imigrasi untuk 6 bulan ke depan per tanggal 28 November 2013 atas nama, Iryanto Muchyi, Staf Ahli Anggota DPR RI Ayodhia Bellini Hendriono, Pegawai SKK Migas," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, Jumat (29/11).

Tak Punya Uang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mencegah Staf Ahli Sutan Bhatoegana, Iryanto Muchyi.

Soalnya, ia tidak akan pergi kemanamana.

"KPK tidak usah cekal saya ke luar

negeri. Wong tidak dicekal saja saya tidak punya duit buat pergi ke luar negeri kok," kata Iryanto kepada Aktual.co, Jumat (29/11).

Soal pencegahan ini, Iryanto yang juga caleg Partai Demokrat Dapil Jateng II ini bingung. Soalnya ia dan keluarga tidak diberitahu oleh KPK. "Makanya, kok tiba-tiba ada berita seperti ini. Saya pribadi tidak ada pemberitahuan," sambung Iryanto Muchyi.

Soal dugaan penghancuran imej jelang Pemilu 2014, Iryanto tidak mau berspekulasi. "Wah saya enggak tahu juga. Kalau penghancuran imej buat diri saya sebagai caleg buat apa? Dan sampai saat ini pun, saya belum sempat turun ke dapil," tandas Iryanto.(NET)

Rudi Akui Beri THR untuk Anggota DPR Ibas Bantah Kenal Bos Kernel Oil JAKARTA - Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, membantah mengenal Komisaris Utama PT Kernel Oil Widodo Ratanachainong, bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini, serta pelatih golf Rudi, Deviardi alias Ardi.

Lantaran tak kenal, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini juga mengaku tak pernah dijanjikan diberi sesuatu. Misalnya berupa duit, oleh Widodo dan Rudi berkaitan dengan tendertender SKK Migas dan Kernel Oil. "Saya tidak kenal nama-nama tersebut dan tidak mengerti urusan Kernel, apalagi ada janji (yang seperti itu)," kata Ibas.

Di Pengadilan Korupsi Jakarta, Rabu (28/ 11) saat menyidangkan terdakwa Simon Tanjaya, Komisaris Kernel Oil, hakim anggota Joko Subagyo membacakan berita acara pemeriksaan Deviardi di hadapan penyidik KPK. Dalam berita acara tersebut, Deviardi mengatakan bahwa Widodo memiliki tujuh perusahaan minyak di luar negeri. Widodo juga mempunyai jaringan sampai ke Istana, DPR, dan Sekretariat Kabinet. Pernyataan Widodo itu lalu disampaikannya kepada Rudi.

"Maksud saya menyampaikan ke Rudi apabila berhubungan dengan Widodo ini, Rudi akan membuat Ibas dan Istana tenang," kata hakim Joko membacakan berita acara Deviardi.

Saat dikonfirmasi, Deviardi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan penyataan Widodo ini ia sampaikan ke Rudi melalui telepon.(IN)

JAKARTA - Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Rudi Rubiandini mengakui dirinya meminta uang kepada Widodo Ratanachaitong, Komisaris Utama PT Kernel Oil Ptd Ltd, sebesar US$ 200 ribu.

"Uang itu akan saya gunakan untuk bayar THR kepada Komisi VII DPR," ujar Rudi ketika bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Permintaan itu disampaikan Rudi melalui telepon.

"Widodo menawarkan pada saya, kalau ada kebutuhan non-teknis bilang padanya. Kemudian saya bilang, 'kalau bisa sediakan US$ 200 ribu untuk bayar THR'," ujar Rudi.

Mereka berencana bertemu di Plaza Mandiri untuk serah terima duit.

Namun, Rudi merasa gundah dengan permintaannya tersebut dan memu-

tuskan untuk membatalkannya. "Beruntung Widodo tidak bawa uang tersebut karena belum ada, jadi saya bilang enggak jadi," ujar dia.

Akhirnya, Rudi tetap mendapatkan uang tersebut dari Deviardi, yang menurut Rudi adalah uang terima kasih. "Saya merasa berada di tengah-tengah. Di satu sisi ada yang minta, di sisi lain ada yang memberikan," ujar Rudi.

Kasus dugaan suap di SKK Migas

bermula dari penangkapan Rudi oleh KPK di kediamannya pada Agustus lalu.

Rudi ditangkap beserta barang bukti berupa uang senilai US$ 400 ribu yang diduga berasal dari Simon, Komisaris PT KOPL Indonesia. Rudi menerima uang itu melalui Deviardi.

KPK kemudian menetapkan Rudi, Deviardi dan Simon sebagai tersangka.

Simon telah disidang, sedangkan kasus Rudi dan Deviardi masih dalam tahap penyidikan.(IN)

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani sebanyak 20 perkara korupsi dari sebanyak 91 kasus yang terjadi di Provinsi Riau.

"Dari 20 perkara itu, sebagian besar adalah terkait kehutanan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dan lainnya," kata Made Ali, aktivis dari Riau Corruption Trial (RCT) dalam jumpa pers di Pekanbaru, Jumat (29/11).

Ia menjelaskan, bahwa menurut perkembangan kasus yang masuk sepanjang tahun 2004 hingga 2013, total keseluruhan perkara yang ditangani sejumlah lembaga penegak hukum mulai dari KPK, Kejaksaan Tinggi Riau dan Polda, yakni ada 91 kasus.

Menurut dia, termasuk 20 kasus yang sampai saat ini ditangan KPK dan 51 lainnya ditangani oleh Kejati Riau. "Sementara Polda hanya menangani empat perkara saja sepanjang 2004 hingga 2013 itu," katanya.

Untuk sisanya yakni 16 perkara, demikian Made, ditangani secara koordinasi supervisi antara KPK, Kejati dan Polda Riau. Menurut dia, perkara korupsi di Riau sudah sangat membahayakan dan cenderung telah pada kategori bencana.

Sepanjang 2004-2013, menurut Made, KPK telah menerima sebanyak 1.787 laporan kasus korupsi di Riau.

"Jumlah itu terus meningkat dan atau ada pertambahan setiap tahunnya, signifikan," kata dia.

Menurut hasil dari pemantauan Riau Corruption Trial (RCT), dalam 10 tahun terakhir setidaknya ada puluhan dugaan kasus korupsi yang ditanggani aparat penegak hukum di daerah di 12 kabupaten/kota.

Di antaranya 5 dugaan kasus korupsi di Siak, 5 kasus di Kampar, 5 kasus di Dumai, 4 kasus di Rohul, 4 kasus di Bengkalis, 3 kasus di Rohil, 2 kasus di Inhil, 2 kasus di Inhu, 2 kasus di Pelalawan, 1 kasus di Kepulauan Meranti, dan 1 kasus di Pekanbaru.

"Kami mengharapkan ada upaya yang efektif untuk mengatasi persoalan korupsi yang telah membencana ini. Jika perlu seluruhnya KPK yang menangani karena lebih gesit," katanya.(NET)

KPK: KASUS CENTURY KEJAHATAN KERAH PUTIH

Boediono Menarik SBY ke Pusaran Century?

YOGYAKARYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai oknum kasus bailout Bank Century adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi. Sebab, kasus korupsi yang merugikan keuangan negara itu dilakukan secara canggih.

"Kasus Bank Century misalnya itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan rendah melainkan dengan cara yang canggih.

Kami menyebutnya "White collar crime" (kejahatan kerah putih)," kata Ketua KPK Abraham Samad, di Yogyakarta, Jumat (29/11).

Menurutnya, praktik korupsi di Indonesia terus menerus berevolusi dari modus yang sederhana berubah dengan cara yang lebih canggih.

Selain berevolusi, kata Abraham, praktik korupsi di Indonesia juga telah mengalami regenerasi. Praktik itu kini terbukti dapat dilakukan oleh koruptor berusia lebih muda dibanding pendahulunya.

"Dulu korupsi dilakukan oleh orang berusia 50 tahun ke atas.

Sekarang lebih muda ada yang 35 tahun. Bahkan salah satu pegawai

pejabat yang pernah ditangkap KPK masih berusia 29 tahun," katanya.

Menurut dia, dengan praktik korupsi yang terus berevolusi tersebut secara signifikan menyebabkan angka kemiskinan dan hutang luar negeri bertambah.

"Hutang luar negeri kita saat ini telah mencapai Rp1.931 triliun, sementara jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan telah mencapai 29 juta jiwa," kata Abraham.

Tarik SBY Para pakar hukum dan politik melihat, perbincangan publik pada akhirnya mengarah pada pertanyaan, akankah Boediono menyeret Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam skandal Century?

Pertanyaan itu menyeruak karena usai diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir pekan lalu, mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menegaskan dirinya bukan orang yang bertanggung jawab atas penggelontoran dana Rp6,7 trilun ke Bank Century. Wakil Presiden RI ini menyebut, yang patut bertanggung jawab itu adalah Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) dan Pengawas Bank.

Dalam pertemuan Timwas Century DPR dengan sejumlah pakar hukum tata negara dan hukum pidana, Rabu (27/11) terungkap bahwa penanggung jawab LPS adalah Presiden. Prof. Natabaya menjelaskan, berdasarkan UU tentang LPS pasal 2, penanggung jawab LPS ternyata Presiden RI, yang saat ini dijabat SBY. "Jadi, kalau Boediono menyebut yang paling bertanggung jawab terjadinya pembengkakan bailout dari Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun itu adalah bidang pengawasan BI dan LPS, bisa jadi dia tidak mau dikorbankan sendiri," jelas anggota Timwas Bambang Soesatyo.

Para pakar hukum mengingatkan, ada tiga lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century. Ketiga lembaga itu adalah Bank Indonesia pimpinan Boediono, LPS yang bertanggung jawab kepada Presiden dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pimpinan Sri Mulyani. Khusus LPS, maka Presiden SBY yang bertanggung

jawab pada akhirnya. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan meski itu pahit, bukan?.

Pakar hukum tata negara Prof.

Ahmad Syarifuddin Natabaya dan Prof Romli Atmasasmita ketika dimintai pendapat dalam pertemuan dengan Timwas Bank Century, di Gedung DPR RI, menjelaskan bahwa KSSK yang menentukan bank itu kuat atau tidak. LPS yang mencairkan tapi harus ada pertanggung jawaban dari BI. “Artinya BI tidak serta merta lepas tanggung jawab.

Kuncinya tadi, BI, KSSK dan LPS," kata Natabaya.

Boediono ditengarai memang akan menyandarkan diri kepada presiden terkait pengucuran dana LPS dalam kasus Century. ''Dia tak mau sendiri menanggung beban masalah ini,'' kata analis politik Unair Airlangga Pribadi.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank

Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi Mulya membenarkan, pemberian FPJP itu memang tanggung jawab BI. Namun, dia menampik, bank central berwenang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sementara itu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman H Hadad usai diperika KPK menegaskan, penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merupakan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang saat itu diketuai Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.

Beranikah KPK menuntaskannya?

Abraham Samad menegaskan belum lama ini bahwa KPK bakal menindak siapapun yang bersalah secara hukum. Mungkin hal itu mudah diucapkan, namun tak mudah untuk dilaksanakan, kecuali KPK punya keberanian, ketegasan dan integritas.

Tentu saja proses hukumnya masih panjang dan berliku, dan tidaklah semudah yang diduga banyak orang.

(IC/BBS)

KPK POS

4

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

KORUPSI

SUMUT

Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah di Dairi Belum Ditenderkan

Tumpang Tindih, Majelis Hakim PTUN Medan Batalkan SHM No.1820 Medan- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1820 Padang Bulan Selayang 1, tanggal 6 Desember 2011 seluas 7448 meter persegi atas nama Adi Ming E. Pembatalan itu disebabkan adanya tumpang tindih dengan SHM lain yang lebih dahulu terbit.

Pembatalan itu sebagaimana dalam putusan majelis hakim PTUN Medan diketuai Nursinta Damanik dengan hakim anggota Joko Agus Sugianto dan Lusinda Panjaitan, pada 19 November 2013 terhadap gugatan penggugat Betsi Rehulina Tarigan dan Andrias Arpenta Tarigan, terhadap Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Medan (tergugat) dan Adi Ming E (tergugat intervensi), atas objek perkara No.1820/Padang Bulan Selayang Satu tanggal 6 Desember 2011 seluas 7448 meter persegi atas nama Adi Ming E (tergugat intervensi).

Kuasa hukum penggugat yakni, Abdi Nusa Tarigan dan Muhammad Yamin Lubis, kepada wartawan di Medan, Rabu lalu mengatakan, letak objek perkara di Jalan Dr Mansyur III, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Madya Medan.

Katanya, kliennya menggugat Kakan Pertanahan Medan dikarenakan tergugat telah mengeluarkan sertifikat di atas tanah yang sudah memiliki SHM. Awalnya James Tarigan dengan ahli waris Betsi Rehulina Tarigan dan Andrias Arpenta Tarigan, memiliki tanah dengan SHM No.578/Padang Bulan Selayang 1 tanggal 25 Januari 1984, seluas 605 meter persegi atas nama James Tarigan.

Ternyata tanah itu termuat atau termasuk bagian dari SHM No.1820 yang dikeluarkan tahun 2011 oleh BPN Medan. Sementara tanah seluas 605 meter persegi itu sudah memiliki SHM No.578 yang diterbitkan tahun 1984, jauh sebelum SHM No.1820 diterbitkan.

Kata Abdi, di luar dari SHM No.578 itu masih merupakan SK Camat.

Namun oleh tergugat, tanah seluas 605 meter persegi milik ahli waris James Tarigan (tergugat) menjadi bagian dari SHM No.1820 dengan luas 7448 tersebut, yang kini dibangun properti bernama De Paradise.

Akibat terjadinya tumpang tindih pada SHM itu, Betsi Rehulina Tarigan dan Andrias Arpenta Tarigan menggugat Kakan Pertanahan Medan dan Adi Ming E ke PTUN Medan, meminta agar SHM No.1820 itu dibatalkan.

Gugatan penggugat akhirnya dikabulkan majelis hakim dengan membatalkan SHM No.1820 itu, karena terbukti dalam penerbitan SHM No.1820 itu terjadi tumpang tindih dengan SHM No.578 atas nama James Tarigan.

"Di atas tanah itu sudah dibangun properti De Paradise yang dipasarkan oleh PT Bursa Properti. Dibangun sejak September 2012, namun sejak diperkarakan, pembangunannya terhenti", jelas Abdi dan Muhammad Yamin.

Mereka mengatakan, selain membatalkan SHM No.1820, majelis hakim juga mewajibkan tergugat (Kakan Pertanahan Medan) untuk mencabut SHM No.1820 itu, serta menghukum tergugat dan tergugat intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.670.000. "Kami memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang memutuskan perkara ini, sebab mereka melihat adanya tumpang tindih dalam penerbitan SHM itu", sebut mereka.

Abdi Nusa menambahkan, setelah salinan putusan itu mereka terima, pihaknya akan mendatangi pihak Badan Pertanahan Negara (BPN). "Mereka masih memiliki waktu 14 hari apakah menerima atau banding atas putusan itu. Tapi mestinya BPN tidak banding, karena dengan putusan ini justru beban mereka malah berkurang", sebutnya mengakhiri.(FER)

Pembangunan sumur bor yang dikerjakan CV. Persaoran dan Consultant Suvervisi PT. Alles Klar Prima.

Pembangunan Sumur Bor di Kecamatan Medang Deras Alirkan Air Berlumpur BATUBARA - Pembangunan sumur bor di Dusun Pasar I, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara yang baru selesai dikerjakan tahun ini mengalirkan air bercampur pasir dan lumpur.Pembangunan sumur dengan nilai kontrak sebesar Rp838.830.000 yang dikerjakan oleh CV.Persaoran dan Consultant Suvervisi PT.Alles Klar Prima dengan waktu pelaksana 180 hari, jelas tidak layak untuk dikonsumsi.

Hal ini terlihat dari hasil pantauan wartawan dilapangan dan laporan dari

warga. Bahkan saat akan dikonfirmasi, pihak pemborong seperti enggan ditemui. Hanya Hermanto (30), salah seorang pekerja pembangunan sumur bor yang ditemui dilokasi itu yang bersedia dikonfirmasi.

Hermanto mengatakan, pembangunan sumur bor sudah selesai dan saat ini sedang dilakukan pencucian untuk membuang butiran pasir yang berasal dari sumur itu. Setelah itu baru dialirkan kerumah warga.

Namun saat ditanya kapan pendistribusiannya kerumah warga,

Hermanto tak bisa menjawabnya.

"Saya hanya pekerja bang, untuk informasi lebih lanjut sebaiknya konfirmasi langsung kepada pemborongnya," kata warga galang ini.

Setahu saya, sambungnya, anggaran pembangunan sumur bor ini dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjend Cipta Karya dengan jenis kegiatan PKPAM. KS.13.10, seperti yang tertera pada plank proyek.

Mengetahui kondisi air dari sumur bor itu bercampur dengan pasir, Satiman, salah seorang tokoh

masyarakat sangat menyayangkan hasil pekerjaan pihak pemborong.

"Seharusnya air sudah dapat digunakan warga namun kalau kondisi airnya berpasir mana mungkin bisa dikonsumsi", ucapnya.

Satiman sangat menyesalkan sikap pemborong yang bekerja asal jadi tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap masyarakat jika air yang akan dialirkan kerumah warga tidak memenuhi standar. "Tim pengawas dari pemkab harus turun untuk menindaklanjuti masalah ini", tegasnya. (RUDY)

ALM Desak Bupati Langkat Copot Kadis Terlibat Kasus Korupsi LANGKAT - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Langkat ALM, Kamis lalu ,melakukan aksi di depan kantor Bupati Langkat.Dalam orasinya mereka meminta Bupati Langkat segera mencopot Kadis Perikanan Dan Kelautan, Ali Mukti Siregar, Kadis Pekerjaan Umum, Ir.Bambang Irawadi dan Kadis Pendidikan, H. Sujarno yang terlibat kasus korupsi.

Hasil temuan BPK-RI tahun 2011, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan diduga tidak melaksanakan perjalanan dinas, tahun 2012 sebanyak 20 kali dan tahun 2013 sebanyak 6 kali. Total kerugian negara sebesar Rp 149.716.000. Selain itu juga melakukan penipuan publik terhadap Boarding Pass dan PSC yang dilam-

pirkan pada dokumen pertanggung jawaban mengindikasikan adanya perbedaan warna kertas yang digunakan, serta adanya temuan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2012 sebesar Rp 7.282.500 dan tahun 2013 Rp.20.143.500.

Mahasiswa juga meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di Dinas Pendidikan yang terindikasi melakukan korupsi pengadaan alat laboraturium bahasa inggris dengan anggaran senilai 2 M lebih.

Mereka juga meminta pertanggung jawaban 23 kepala sekolah penerima laboratorium bahasa karena berdasarkan tanda terima pendistribusia alat-alat tersebut diterima dalam kondisi baik, namun hingga sekarang

belum dapat di operasionalkan sebagaimana mestinya karena ada satu alat yang kurang.

Setelah mendengar tuntutan para aksi, akhirnya Asisten 1 Setdakab.

Langkat H.Abdul Karim meminta perwakilan dari aksi untuk berdialog.

Dalam pertemuan itu, H.Abdul Karim meminta penjelasan tentang temuan BPK-RI. Setelah dijelaskan oleh perwakilan aksi tentang temuan itu, sikap H.Abdul Karim menjadi arogan.

"Jangan dikantor Bupati kalian unjuk rasa, coba tanya dulu Inspektorat sudah dikembalikan apa belum, bila tidak dikembalikan hasil temuannya baru kalian unjuk rasa inspektorat, " katanya lantang.

Ditempat terpisah, Kadis Pendi-

dikan, Drs.H.Sujarno mengatakan, mengenai pendistribusian alat laboraturium Bahasa Inggris sebesar Rp2 M lebih, yang diperuntukan di 23 sekolah tingkat SMP memang sudah ramai menjadi pembicaraan khalayak ramai karena tidak dapat di operasionalkan.

Namun persoalannya, kata Sujarno, ini di luar wewenang pihak Dinas Pendidikan karena ada satu alat yang tidak terpasang sehingga laboraturium bahasa tersebut belum dapat di operasionalkan. " Kita sudah melaksanakan sesuai juknis dan aturan yang berlaku, kenyataannya memang ada satu alat yang tidak terpasang dan anggarannya sudah di usulkan agar laboraturium itu dapat segera di operasionalkan, " tukasnya.(JUL)

Pengaspalan Jalan di Taput Asal Jadi TAPUT- Proyek pengaspalan jalan dari desa Sibaragas, kecamatan Pagaran, menuju Desa Sisordak, kecamatan Parmonangan di Kabupaten Tapanuli Utara diduga dikerjakan asal jadi. Baru dua bulan selesai dikerjakan jalannya sudah.Dan bukan hanya itu saja, dari pantauan KPK Pos dilapangan, plank proyek juga tidak ada.

Salah seorang warga Sibaragas marga Sihombing mengeluh jalan dikampungnya baru dua bulan dikerjakan sudah rusak.Pekerjaan seperti ini hanya membuang uang negara."Untuk apa dikerjakan kalau asal jadi,hasilnyapun tak bisa dinikmati masyarakat", keluhnya.

Bukan hanya di Desa Sibaragas, hal serupa juga terjadi di Desa Pagaran menuju Desa Lumban Inaina. Kondisi jalan didesa inipun sudah rusak padahal baru dua bulan dikerjakan.

"Kami sangat kecewa dengan kerja pemborong yang asal jadi.

Material yang digunakan pemborong batu yang berlumpur dan siraman aspalnyapun asal ada. Wajar kalau umur pengaspalannya hanya dua

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

KPK POS/SAHAT

Pembangunan jalan yang dikerjalan asal jadi di Sibaragas, Kecamatan Pagaran, Tapanuli Utara. bulan", kata Opung Bangkit, yang tinggal di Desa Pagaran.

Menurut Op. Bangkit, proyek ini dikerjakan mungkin hanya supaya ada pertanggung jawaban anggaran,

bukan dengan tulus dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,buktinya anggaran habis tapi tidak bisa berguna maksimal untuk dinikmati masyarakat,

sebutnya.

"Awalnya kami sangat senang jalan di Desa ini diperbaiki karena selama ini kondisi jalan sudah rusak sehingga menghambat transportasi.

Tapi setelah diperbaiki kami merasa kecewa," katanya.

Bukan hanya masalah pengaspalan jalan, kata Opung Bangkit, proyek irigasi di Desa Pagaran juga bermasalah. Setelah diperbaiki, air irigasi tidak mengalir karena pihak pemborong mengerjakannya asal jadi. Permukaan irigasi lebih tinggi dibagian hilir sehingga air tidak sampai ke persawahan. Melihat kondisi seperti ini, akhirnya warga desa membongkar lantai irigasi agar air dapat mengalir.

"Sebelumnya saya sudah menegur pemborong bahwa yang dikerjakannya itu salah dan sia-sia, tapi pemborong mengatakan pekerjaan irigasi didesa itu sesuai gambar dalam kontrak. Jika kalian keberatan bilang sama Kepala Desa mu", kata pria tua ini sembari menceritakan ucapan pemborong.

Sementara saat dikonfirmasi ke Dinas PU Taput, pejabat yang

berwenang tidak berada ditempat.

Bahkan akhir-akhir ini hampir semua SKPD di Taput sulit ditemui wartawan.

Tak berhasil menemui pejabat Dinas PU, Ketua umum Pemantau Pembangunan Lingkungan Hidup J.Hutagalung mengatakan, hancurnya proyek di Taput karena tidak adanya pengawasan. Dikatakannya, diduga hampir 90 persen pekerjaan proyek diTaput dipegang anggota DPRD sehingga tidak ada lagi pengawasan.

Pemborong akan mencari keuntungan dengan melakukan pengurangan volume bahan sehingga wajar saja hasil pekerjaannya seumur jagung.

Hal ini tidak akan pernah terungkap karena kuat dugaan pemerintahan taput sudah dibangun dengan kolusif, semua akan tutup mata tidak terkecuali eksekutif, legislatif, bahkan media dan LSM tertentu tidak tertutup kemungkinan juga terlibat kolusif. Kalau sudah seperti itu jangan harap proyek bisa berkwalitas dan yang korban adalah masyarakat Tapanuli Utara, pungkasnya.(SLBT)

SIDIKALANG - Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Dairi, yang bersumber dari APBD tahun 2013 sebesar Rp23 miliar, memasuki minggu ketiga bulan November belum menjalani proses tender.

Keterlambatan pelaksanaan lelang tersebut disebabkan lambannya DPRDSU mensahkan penetapan PAPBD. Seharusnya dana DAK yang diperuntukkan untuk pembangunan perpustakaan sekolah, rehab gedung sekolah SD, SMP, SMA sederajat dan pengadaan alat peraga itu sudah harus dikerjakan mengingat tahun anggaran 2013 akan berakhir. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, melalui Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras), Adler Tindaon, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (21/11).

Tindaon menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu dan belum bisa melaksanakan kegiatan apapun karena dana DAK itu belum disahkan. Kalau untuk pekerjaan alat peraga mungkin bisa cepat proses pekerjaannya tapi untuk pembangunan gedung perpustakaan dan rehab sekolah yang pelaksanaannya swakelola mustahil bisa selesai tahun ini karena tahun anggaran akan berakhir Desember.

Kendati demikian, kata Tindaon, walaupun waktunya sudah mepet dan baru pengadaan alat peraga yang ditenderkan, pihaknya masih optimis bisa mengejar target pekerjaan untuk pembangunan gedung perpustakaan dan rehab sekolah. "Tinggal bagaimana teknisnya saja dan jika targetnya tidak tercapai kita tinggal menunggu petunjuk selanjutnya dari pimpinan", pungkasnya.(NDK)

Kadis Pertanian Pemko Binjai Terindikasi Korupsi BINJAI- Dinas Pertanian Pemko Binjai diduga melakukan penyimpangan Proyek Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) sebesar Rp55 juta pada tahun 2013. Hal ini terungkap adanya laporan dari masyarakat bahwa tidak seluruhnya kelompok Tani mendapatkan bantuan PUMP. Gito Afandi, Ketua Binjai Coruption Wicth (BCW) menyebutkan, ada dugaan jika kelompok tani yang ingin mendapatkan segala jenis bantuan di dinas tersebut harus bekerja sama dengan oknum petinggi di Dinas Pertanian.

Sayangnya, sebut Gito, hingga kini Kepala Dinas Pertanian Pemko Binjai Ir. Edi Gunawan hanya bungkam. Bahkan saat ditemui di ruang kerjanya, orang nomor satu di dinas ini tidak pernah berada ditempat. Begitu juga saat dikonfirmasi via telepon, ponsel sang kadis tidak pernah aktif.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM, Opas Bung Jul tentang bantuan bagi kelompok benih ikan yang ada di kota Binjai. Bantuan dari dana APBD dan APBN untuk pembuatan kolam kelompok tani disinyalir menyimpang.

Bahkan, menurut Bung Jul, banyak kelompok tani yang sudah berdiri lama tidak mendapatkan bantuan karena tidak mau diajak kejasama dengan pejabat berwenang.

Diduga ada keterlibatan anggota DPRD Binjai dari Partai Golkar meloloskan proyek di Dinas Pertanian Kota Binjai padahal proyek tersebut baru setengah dikerjakan, bebernya.(SBR)

Anggota DPRD Taput Janji Tampung Usulan Masyarakat Muara MUARA - Kunjungan anggota DPRD Taput Reguel Simanjuntak bersama Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) dan Muspika Kecamatan Muara, Rabu pekan lalu, menuai kegembiraan bagi masyarakat Taput. Pasalnya, wakil rakyat ini berjanji akan mengusulkan pembangunan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan perbaikan jalan akses menuju Puskesmas Muara untuk Tahun Anggaran 2014.

Joel Sianturi, salah seorang staf Disdik Kecamatan mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu mengajukan usulan untuk pembangunan kantor UPT. Apalagi jika dilihat kondisi kantor UPT diknas Muara yang sudah ujur, serta memprihatinkan dengan dinding kantor masih berbahan kayu yang sudah lapuk bahkan penyangga serta atapnya yang lapuk dan bocor.

"Kami berharap tahun 2014 ", ucapnya.

Kehadiran anggota DPRD Taput ke Muara itu juga dimanfaatkan Camat Muara, Manusun Lumbantoruan untuk mengajukan permohonan.

Dia berharap agar jalan akses menuju Puskesmas bisa diselesaikan karena selama ini banyak kendala dari masyarakat yang tidak mau melepas tanahnya untuk dijadikan jalan umum. "Selama ini hanya dibuat jalan alternatif dengan membuka jalan baru ditepi danau Toba menuju perkantoran." Saya sudah meminta kepada Kepala Desa dan Kepala Sekolah untuk membuat usulan dan mengajukannya ke Kabupaten agar ditindaklanjuti untuk ditampung di tahun anggaran 2014", ujarnya.

Reguel Simanjuntak yang langsung melihat kondisi UPT Diknas yang bersebelahan dengan kantor camat merasa prihatin melihat kondisi bangunan di daerah itu. "Minimnya realisasi pembangunan dan usulan dari kecamatan disebabkan karena terbatasnya anggaran.

Keterbatasan anggaran ini juga disebabkan banyaknya anggaran yang tersedot pada Pilkada Taput yang lalu", ungkapnya.(PR)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

KORUPSI

LIPSUS

PEMENANG LELANG HAMBALANG SUDAH DITENTUKAN TERNYATA, pemenang lelang pengadaan barang dan jasa Proyek Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sudah ditentukan sebelum lelang dilangsungkan. Hal itu terungkap dalam persidangan kasus Hambalang dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (26/11).

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK disebutkan bahwa pada Juni 2010, Deddy Kusdinar sudah menentukan perusahaan yang menjadi pemenang lelang pembangunan P3SON Hambalang, yaitu PT Yodya Karya untuk konsultan perencana, PT Ciriajasa Cipta Mandiri untuk konsultan manajemen konstruksi, dan PT Adhi Karya untuk pelaksana jasa konstruksi.

Bukti lain adalah anggota tim asistensi, yakni Asep Wibowo, mengirim e-mail kepada Rizal Syarifudin (Direktur Utama PT MSG), Muhammad Arifin (komisaris PT MSG), Rima Nurul Zaki Rahmah (arsitek PT MSG), dan Lisa Lukitawati. Email berisi ”Maaf tadi menurut Pak Deddy Kusdinar, PT-PT boleh daftar di Manajemen konstruksi (MK) dan Perencana, yang tidak boleh adalah menang

di MK dan Perencana. Dan ini ditujukan demi keamanan dan kemudahan evaluasi nantinya.

Maksudnya aman dari pihakpihak yang mengganggu settingan awal".

Ketua Panitia Pengadaan Proyek Hambalang Wisler Manalu mengatakan, tugas panitia hanyalah membuat dokumen dan menandatangani dokumen untuk keperluan lelang.

Adapun evaluasi teknis untuk penentuan pemenang dilakukan oleh tim asistensi yang berasal dari perusahaan-perusahaan pemenang.

Dalam dakwaannya, penuntut umum juga menyebutkan, pihakpihak yang mendapatkan dana dari proyek Hambalang adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng melalui adiknya, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel, mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Mahyudin, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, mantan Direktur Operasional I Jakarta PT Adhi Karya Teuku Bagus Mohammad Noor, dan pemilik PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso. (FER/ BBS)

BABAK BARU KASUS HAMBALANG JAKARTA - Kasus dugaan korupsi proyek Hambalang memasuki babak baru. Titik terang atas kasus yang menjerat sejumlah petinggi negeri ini dan oknum anggota DPR RI semakin terkuak, setelah KPK memeriksa sejumlah saksi.

Seperti yang diungkapkan Mantan Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Managam Manurung. Dia mengaku pernah ditelepon oleh politisi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, pada akhir tahun 2009.

Saat itu, Ignatius meminta agar sertifikat hak pakai tanah Hambalang segera diterbitkan. Menurut Managam, Ignatius ketika itu mengaku diperintah oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Waktu (Ignatius) menelepon, (Ignatius bilang) 'tolonglah Pak Ketua, Ketua Demokrat, Pak Anas Urbaningrum. Saya dimintai Pak Anas untuk memonitor SK pemberian hak pakai pada Kemenpora.

Sudah lama di BPN, tapi enggak selesai'," kata Managam ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Pada awal 2010, Managam mengecek SK pemberian hak pakai tanah itu. Ternyata, kata dia, sertifikat tanah telah disahkan oleh Kepala BPN saat itu, Joyo Winoto.

Managam membantah penerbitan sertifikat tanah Hambalang karena ada desakan dari Ignatius.

Setelah itu, Managam memberikan sertifikat kepada Ignatius yang saat itu masih anggota Komisi II DPR. Padahal, Ignatius tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora. "Seharusnya bawa surat kuasa, tapi tidak bawa," kata Managam, seperti dikutip Kompas.com.

Sementara itu, menurut Hakim Anggota Ugo, sertifikat hak pakai

BUKAN KEBETULAN ATHIYYAH JADI KOMISARIS

tanah seharusnya tidak sembarangan diberikan kepada orang lain, apalagi tanpa surat kuasa. Ini karena permohonan sertifikat hak pakai tanah pada awalnya diajukan oleh Kemenpora.

"Karena Ignatius itu kan orang tua, orang Komisi II. Kami sudah kenal, yakin saja," jawab Managam.

Hakim kemudian menanyakan apakah sertifikat itu akhirnya sampai ke Kemenpora. Managam mengaku tidak mengetahuinya.

"Lah, Anda tanggung jawab.

Tanya ke Kemenpora. Tidak cek?" tanya hakim.

"Saya tidak kenal satu pun orang Kemenpora," jawab Managam.

Pada persidangan kali ini, Jaksa KPK sebenarnya menjadwalkan Ignatius untuk bersaksi. Namun, Ignatius tidak hadir.

Dalam kasus ini, Deddy didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni Andi Alfian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, lalu Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi.

Atas perbuatannya, Deddy terancam hukuman penjara 20 tahun.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Deddy (mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora), Andi Alfian Mallarangeng (mantan Menpora), dan Teuku Bagus Muhammad Noer (petinggi PT Adhi Karya).

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini merugikan negara sebesar Rp463,6 miliar.(FER/BBS)

KOMISI Pemberantasan Korupsi menilai, bukan kebetulan Athiyyah Laila, istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah jadi komisaris PT Dutasari Citra Laras, perusahaan subkontraktor proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kaitan pernah menjadi komisaris di PT Dutasari, KPK memeriksa Athiyyah sebagai saksi penyidikan kasus korupsi proyek Hambalang dengan tersangka Mahfud Suroso, Selasa (26/11).

Mahfud merupakan salah satu pemilik sekaligus Direktur Utama PT Dutasari. Perusahaan ini menjadi subkontraktor proyek Hambalang yang menggarap pekerjaan mekanikal elektrikal senilai Rp 328,063 miliar. Dalam surat dakwaan terhadap Deddy Kusdinar, mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang juga pejabat pembuat kebijakan proyek Hambalang, Athiyyah disebut pernah jadi pemegang saham dan komisaris di PT Dutasari. ”Yang pasti, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi karena penyidik ingin memperoleh keterangan untuk tersangka MS (Mah-

MACHFUD SUROSO BANTAH SOAL "FEE" 18 %

EMPAT KENDALA PENYELESAIAN SERTIFIKAT HAMBALANG DALAM persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek P3SON Hambalang dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, mengungkap empat hambatan penerbitan Surat Keputusan hak pakai sertifikat tanah Hambalang. Dia berkilah, semua kendala itu mengganggu proses penyelesaian sertifikat tanah Hambalang pada masa Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault.

"Empat kendala itu meliputi luasan tanah, ada laporan bagian tanah disengketakan secara tata usaha negara, persoalan

pembebasan tanah, dan berkaitan dengan peralihan kepemilikan dari pemilik awal ke kantor Kemenpora," kata Joyo saat bersaksi dalam sidang Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (26/11).

Joyo mengatakan, masalah kepemilikan tanah Hambalang sempat menjadi sengketa. Hal itu lantaran sebagian tanah proyek Hambalang bersinggungan dengan tanah milik PT Buana Estate yang dipunyai oleh Probosutedjo.

Menurut Joyo, pada 2004, PT Buana Estate melepas Hak Guna Usaha sebagian tanah Hambalang kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi, lanjut dia, dua

fud Suroso). Kalau ditanya apakah itu bisa dikaitkan? Bisa saja. Kaitannya apa? Bisa berbagai hal seperti posisi Athiyyah yang pernah menjadi komisaris di PT Dutasari,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta.

Bungkam dan Pergi Athiyyah diperiksa selama hampir enam jam. Seusai diperiksa, dia tak memberikan penjelasan kepada wartawan. Saat wartawan bertanya ihwal pemeriksaannya, termasuk soal temuan uang Rp 1 miliar dalam penggeledahan di rumahnya, Athiyyah bergeming.

Dia hanya mengatakan, ”Maaf ya, permisi, permisi,” saat wartawan terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan.

Menurut Johan, bisa jadi bukan kebetulan KPK mencantumkan nama Athiyyah sebagai orang yang pernah menjadi pemegang saham dan komisaris PT Dutasari, dalam surat dakwaan terhadap Deddy.

Terlebih PT Dutasari menjadi subkontraktor proyek Hambalang dengan nilai pekerjaan yang sangat besar. ”Mungkin bisa saja berkaitan dengan posisi Ibu Athiyyah yang pernah di PT Dutasari,” katanya.(KOMPAS.COM)

tahun kemudian PT Buana Estate mencabut pelepasan HGU itu. Padahal, saat itu Direktorat Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional (yang dilebur kembali ke Kemenpora) sudah mendirikan beberapa bangunan di atas tanah Hambalang. Yakni masjid, dua asrama, jalan aspal, dan pagar keliling.

"Konsekuensi karena sudah ada bangunan dan dianggap aset negara, maka harus ada pengamanan. Karena ada potensi konflik maka harus diselesaikan antara pemohon dalam hal ini Kemenpora, dan pihak pertama, yaitu PT Buana Estate," ujar Joyo.

Anggota Majelis Hakim Sutiyo lantas bertanya apakah

Joyo pernah didatangi oleh Adhyaksa Dault. Joyo pun mengakui hal itu.

"Iya betul. Pak Adhyaksa datang ke kantor kami Mei 2006 bersama staf. Saya didampingi staf. Beliau menanyakan proses pensertifikatan hak pakai. Saat itu, permohonan belum masuk ke BPN. Permohonan ke kantor pertahanan Bogor itu September," sahut Joyo.

Joyo berdalih, penyelesaian penerbitan sertifikat hak pakai tanah Hambalang lama lantaran proses dilewati panjang.

Menurut dia, pada 2006 proses penerbitan sertifikat hak pakai tanah Hambalang baru dimulai.

Dia mengatakan, bawahannya, Deputi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah BPN Bambang Eko Haryoko, menyatakan penyelesaian tanah Hambalang terkendala empat hal. Yang paling rumit, menurut Joyo, adalah peralihan kepemilikan hak tanah dari PT Buana Estate ke Kemenpora.

"Saat rancangan SK diajukan, yang mengajukan itu staf, bukan saya. Ketika diajukan, diingatkan Bambang Eko. Kalau seluruh proses selesai, tapi mengandung potensi konflik. Yaitu, pelepasan Buana Estate ke Kemenpora," lanjut Joyo.

"Saat Andi jadi Menpora semua syarat sudah dipenuhi?," tanya Hakim Sutiyo "Sudah. Sekarang sudah semua," jawab Joyo.(NET/BBS)

DIREKTUR Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso melalui kuasa hukumnya membantah terlibat dalam penentuan fee atau komisi sebesar 18 persen dari proyek Hambalang. Menurut dia, tidak ada pembicaraan soal fee itu dengan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor.

"Itu enggak ada. Saya jamin tidak ada," kata kuasa hukum Machfud, Syaiful Ahmad Dinar, di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat lalu. Dia juga membantah ada aliran dana puluhan miliar ke rekeningnya terkait proyek Hambalang. "Itu enggak ada. Itu cerita bohong," katanya.

Sebelumnya, dalam sidang terdakwa Deddy Kusdinar, sejumlah saksi mengakui adanya pertemuan yang membahas penentuan fee 18 persen dari proyek Hambalang. Lisa Lukitawati Isa, Direktur CV Rifa Medika, mengatakan bahwa pembahasan fee awalnya berlangsung di Plaza Senayan bersama mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar dan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor.

Komisaris PT Metaphora Solusi Global, Muhammad Arifin, ketika bersaksi di persidangan mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada pertemuan berikutnya di kantor PT Adhi Karya yang

dihadiri oleh Teuku Bagus dan Machfud Suroso untuk kembali membahas fee Hambalang. Dia juga mengantarkan Machfud ke rumah Lisa untuk memberikan uang komitmen.

Dalam dakwaan, saat pertemuan itu, Deddy juga meminta Teuku Bagus memberi fee sebesar 18 persen sebagaimana diminta Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel yang merupakan adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Andi Alfian Mallarangeng.

Teuku Bagus menyepakati permintaan itu, dan akan memberikannya melalui Mahfud Suroso.

Dalam kasus ini, Machfud diduga sebagai pihak yang diuntungkan dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyelenggara negara dalam pengadaan sarana dan prasarana Hambalang.

Adapun penyelenggara negara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Andi Mallarangeng, serta mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar. KPK juga menetapkan Teuku Bagus Muhammad Noor sebagai tersangka. PT Dutasari Citralaras merupakan subkontraktor kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan Wijaya Karya dalam pengerjaan mekanis dan kelistrikan di Hambalang.(NET)

KPK POS

6

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

POLITIK

Walikota Safari Subuh di Mesjid Babussalam Matang Seulimeng LANGSA - Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan safari subuh adalah untuk membangun silatrurahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu juga untuk penguatan syariat islam di Kota Langsa.

Kegiatan shalat subuh berjamaah menjadi program pemerintah Kota Langsa yang dilaksanakan secara terus menerus, diharapkan semakin mampu membangun komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat.

Demikian kata Walikota Langsa Usman Abdullah, SE pada saat safari Subuh di Masjid Babussalam Lr. Mancang Mtg. Seulimeng Kec. Langsa Barat, Sabtu (23/11).

Tampak hadir Camat, Para kabag, Kasubbag, staff serta sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Langsa.

Lanjutnya, dengan terbangunnya komunikasi dan silaturahmi ini, berbagai masalah dan persoalan pembangunan akan dapat dikomunikasi pada setiap kesempatan, kita tahu bahwa membangun Kota Langsa ini tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Selain itu, juga pelaksanaan safari magrib dan subuh ini mampu membangun sinergitas, memba-

ngun kebersamaan, sekaligus kegiatan ini menjadi media untuk bisa memberitahu dan menginformasikan kepada masyarakat, bahwa bagai mana antara masyarakat dengan pemerintah telah mampu membangun suatu komunikasi, yang pada hakekatnya ini menjadi salah satu motivasi bagi semua jajaran Pemko Langsa lebih giat dalam menjalankan tugas dan tangung jawabnya.

Menurut Usman Abdullah yang akrab di sapa Toke Suum kehadiran dirinya sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab jalannya pembangunan di kota ini ingin melihat secara langsung di lapangan, sehingga mampu menerima saran dan keritikan dari masyarakat.

"Saya selalu berharap keritikan dan masukan seluruh lapisan masyarakat agar sasaran pembangunan kedepan akan semakin nyata dirasakan oleh masayarakat," ungkapnya.

Sebelumnya ketua Tuha Peut Gp. Matang Seulimeng melaporkan, masyarakat Matang Seulimeng terutama Lorong Mancang sangat berbahagia dengan kunjungan Walikota, dan berharap kunjungan ini bukan hanya pada program safari subuh dan magrib, tapi juga pada event-event lainnya.(BSO)

Bunda PAUD Kecamatan Manyak Payed Dikukuhkan ACEH TAMIANG - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Aceh Tamiang Hj.Iris Atika Hamdan Sati yang juga Ketua Tim Penggerak PKK (TPPKK) mengukuhkan 67 bunda PAUD tingkat kampung Kec. Manyak Payed dan Karang Baru, Selasa (26/11) di aula kantor camat masing-masing.

Pengukuhan disaksikan Bunda PAUD Kecamatan Manyak Payed, Chairu Nisa Ahmad Yani, perwakilan Dinas Pendidikan Kepala KUPTD Manyak Payed Siswono pengurus TP-PKK kabupaten dan kecamatan serta dihadiri para ibu Datok Penghulu se-kecamatan itu.

Hj.Iris Atika dalam sambutannya mengatakan,selaras dengan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,pendidikan PAUD upaya pembinaan kepada anak sampai usia enam tahun.”Anak di usia ‘emas’ perlu ada perhatian penuh dalam pendidikannya untuk menciptakan generasi ke depan menjadi lebih baik,”ujarnya.

Menurut Bunda Tamiang itu,

fungsi Bunda PAUD sebagai motivator kepada akademisi, praktisi dan organisasi kemitraan PAUD, bertujuan sebagai pelaksana mencari sumber dana guna perkembangan PAUD itu sendiri. Bunda PAUD dapat membuat kerangkaacuan kerja dan bekerjasama serta koordinasi dengan mitra dan pemerintah di mana bunda PAUD berada.

Program-program yang dibentuk jangka pendek,menengah dan jangka panjang melakukan pemetaan,memperluas mutu jangkauan dan layanan PAUD. Bunda PAUD diharap bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan kepada dinas terkait. ”Bunda PAUD yang baru dikukuhkan bekerja dengan bermitra karena pendidikan PAUD harus diperjuangkan demi generasi penerus di usia emasnya,” imbuhnya.

Sementara saat ini data jumlah PAUD dilingkup kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 84 buah, termasuk di Kecamatan Manyak Payed ada 4 buah.Sementara jumlah guru PAUD di Kecamatan Manyak Payed lebih kurang sekira 16 orang.(BSO)

Empat Pilar Kebangsaan Jadi Momentum ACEH TAMIANG - Empat pilar kebangsaan menjadi momentum persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan partai politik mempunyai yang sangat nilai strategis mengingat partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati di hadapan pengurus parpol seAceh Tamiang pada pembukaan Fasilitas Pendidikan Politik Bagi Pengurus Partai Politik di Gedung SKB Karang Baru,Selasa (26/11) mengatakan,kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat strategis mengingat Parpol sebagai pilar utama demokrasi,akan menghadapi Pemilihan Umum Tahun

2014.

Hamdan menerangkan,Pemilu merupakan instrumen dari demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan aspirasi yang disalurkan melalui wadah Parpol serta kekuatan sosial politik,yang dibawa ke muara pemilihan dan penetapan perwakilan politiknya di lembaga legislatif.

Pemprov Aceh dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang menggelar kegiatan ini guna menyatukan persepsi serta bertukar informasi dalam rangka peningkatan peran dan fungsi pelaksanaan tugas sesuai amanat konstitusi.(BSO)

Danlantamal I Buka Bhakti Terpadu 2013 di Tamiang ACEH TAMIANG - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan Laksamana Pratama TNI Didik Wahyudi SE,membuka satuan tugas (satgas) Bhakti TNI Terpadu tahun 2013 di Desa Tanjung Binjai Kecamatan Bandahara Kabupaten Aceh Tamiang,kemarin (20/11).

Didik Wahyudi SE mengatakan kegiatan bhakti TNI terpadu merupakan program TNI untuk meningkatkan solidaritas dan solidaritas TNI dengan masyarakat sekaligus sebagai wujud kepedulian seluruh prajurit TNI akan pentingnya pembangunan di berbagai daerah diseluruh penjuru tanah air.

Kegiatan ini kata Didik Wahyudi juga sebagai bagian dari kegiatan operasi militer selain perang (OMSP),dimana TNI saat ini berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk melaksakan pembangunan,oleh sebab itu diharapkan kegiatan bhakti TNI terpadu ini tentunya akan mengarah kepada peningkatan pembangunan disektor lainnya. ”Melalui bhakti TNI terpadu ini akan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap TNI sesuai dengan motto “Bersama Rakyat TNI

NAD SUMUT

Kuat”,ujarnya.

Usai upacara pembukaan, Satgas Bhakti TNI Terpadu yang berada didarat telah melaksanakan kegiatan bhakti sosial baik fisik yaitu merehab, membangun dan merelokasi fasilitas umum seperti memperbaiki rumah ibadah, puskesmas dan pemeliharaan jalan darat di Desa Tanjung Binjai untuk percepatan pembangunan didaerah ini.

Sementara nonfisik diwilayah Kecamatan Seruway dan Bendahara yaitu penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya wawasan kebangsaan sehingga akan tumbuh semangat masyarakat untuk membela tanah air.Selain itu,penyuluhan kesehatan,bahaya narkoba dan hukum.

Dalam kegiatan nonfisik, penyuluhan hukum laut yurisdiksi NKRI dan hukum internasional oleh perwira hukum Lantamal I Belawan.Penyuluhan perikanan oleh staf DKP Kabupaten Aceh Tamiang,dan penyuluhan bela negara,cinta tanah air,manunggal TNI dengan rakyat oleh Kodim 0104/Aceh Timur. Seirama dengan mitranya, Polres Aceh Tamiang memberikan penyuluhan tentang Kamtibmas.(BSO)

Wagub Ancam Blacklist Kontraktor Tak Tepat Waktu LANGSA - Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem meminta kontraktor menyelesaikan proyeknya tepat waktu. Bila ada kendala segera menghubungi pihak terkait,hal ini agar capaian pembangunan tahun ini sesuai target.

Demikian ungkap,Wakil Gubernur Muzakir Manaf,kepada wartawan usai mengunjungi beberapa proyek otsus dan APBA di Kota Langsa, pekan lalu. ”Pemerintah Aceh akan memblacklist (memasukkan ke daftar hitam-red) semua kontraktor tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya,seperti dengan mengerjakan proyek tidak tepat waktu,” tandas Mualem.

Dikatakannya,hal ini dilakukan dalam upaya mempercepat pembangunan di Aceh,agar proyek selesai dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan hasilnya juga maksimal dan masyarakat bisa menikmati pembangunan tersebut.Bukan malah sebaliknya,pihak pemerintah disorot karena pekerjaan tidak selesai.

“Jangan setelah diberikan proyek,tapi saat dikerjakan tidak bertanggung jawab, lebih dari itu pelaksanaan programnya tidak sesuai dengan aturan yang ada,”ujarnya lagi.Diakuinya,ada beberapa kendala

terjadi kenapa terlambatnyaproyek pengerjaan dilapangan,seperti terkait permasalahan DED,lahan dan sebagainya.

Dalam kaitan ini juga pihaknya memberikan peringatan kepada kontraktorkontraktor agar bekerja serius dalam menyelesaikan pengerjaannya yang masih terkendala.

Untuk penyelesaiannya itu,mereka harus bekerja 24 jam agar proyek tersebut tidak mati kontrak dan jangan sampai rekanan memotong kontrak.Jika benarbenar tidak siap akan kita beri peringatan, tapi jika masih yakin bisa siap akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan proyek tersebut.”Namun,bila terus bermasalah akan kita black list rekanan itu.”Ujarnya.

Sementara itu terkait pembangunan rehap Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SMP 2 Langsa yang terlantar,akibatnya harus melakukan aktifitas sekolah sore hari.

Karena 5 ruang belajar juga terimbas pelaksanaan proyek rehab tersebut.

Konsultan pengawas dari CV.Do’a Ma Konsultan,Hasanuddin,ketika ditanya wartawan terkait kendalabelum rampungnya perehaban Ruang Kegiatan Belajar (RKB) di SMP 2 Langsa,mengakui belum rampungnya RKB tersebut karena kurangnya kemampuan rekanan dalam

mengerjakan proyek tersebut.

“Bahkan dalam hal ini kami telah berulang kali memberikan teguran kepada rekanan mengerjakan proyek dimaksud.

Namun hasilnya juga seperti ini,setelah kita hitung total pembangunan telah selesai itu 54 persen,”terang Hasanuddin. Dijelaskannya, perehaban sembilan RKB dibangun pada bagian atas dan bawah tersebut menggunakan dana APBA tahun 2013 sebesar Rp.615.850 juta yang dikerjakan sejak 26 Agustus 2013 dan sesuai kontrak berakhir hingga 24 November 2013.

Dan,jika dilakukan adendum maka masih ada waktu hingga 20 Desember 2013.Namun demikian,jika rekanan fokus untuk mengerjakannya maka sebelum habis masa kontrak akan selesai dikerjakan,karena saya melihat tidak ada permasalahan yang fatal dalam pengerjaan proyek tersebut,”jika juga tidak selesai maka Pemerintah Aceh nantinya yang akan mengambil tindakan terhadap rekanan tersebut,”tegasnya.Sementara itu,terkait pembangunan aula SMA Negeri 2 Langsa, menurutnya bisa diselesaikan sesuai dengan kontrak karena tidak ada persoalan.Pembangunan aula tersebut menggunakan dan otsus tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp.449.992

juta.Diakuinya juga,pembangunan aula ini ada sedikit kendala akan tetapi tidak sampai menghambat pembangunannya.

Sementara itu,Walikota Tgk.Usman Abdullah,SE,berharap kepada rekanan untuk segera menyelesaikan proyek perehaban RKB SMP Negeri 2 Langsa.

Karena akibat keterlambatan pengerjaan proyek itu proses belajar mengajar menjadi terhambat.Jika nantinya rekanan tidak sanggup menyelasaikan, maka di minta kepada Pemerintah Aceh memblacklist rekanan tersebut.Selain itu, kedepan diminta kepada Pemerintah Aceh tidak memberikan proyek-proyek kepada rekanan tidak mampu dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Pantauan wartawan,Muzakir Manaf didampingi Ketua unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA) dr Takwallah,Walikota Langsa beserta sejumlah pejabat Kota Langsa,meninjau beberapa proyek di Kota Langsa seperti perehaban Ruang Kegiatan Belajar (RKB) SMP Negeri 2 Langsa,pembangunan gedung Pemuda Kota Langsa,Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa,dan pembangunan aula SMA Negeri 2 Langsa.(BSO)

Bupati Aceh Timur Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Darul Taqwa ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M. Thaib bersama dengan Abu Paya Pasie melakukan peletakan batu pertama Mesjid Darul Taqwa yang di hadiri oleh, Unsur MUSPIKA, tokoh masyarakat dan para tamu di Desa Simpang Lhee Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur pada hari Rabu, 20 November Dalam laporannya panitia pembangunan mensjid Darul Taqwa menyanpaikan, Desa Simpang Lhee Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur merupakan desa pemekaran dari desa Ule Tanoh pada tahun 2004. Desa Simpang Lhee memiliki 616 jiwa dan 120 KK dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat ini adalah nelayan. Masyarakat desa simpang mempunyai keinginan untuk membangun mesjid di desa simpang lhee.

Pembangunan mesjid ini sudah di rencanakan selama ± 3 tahun yang lalu,sedangkan dana yang sudah terkumpul dalam pembangunan mesjjid ini ± Rp. 36.000.000,- ( Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)dan 160 sak semen.

Dana tersebut di peroleh dari sumbangan Masayrakat Desa

Bupati Aceh Timur bersama Abu Paya Pasie sedang melakukan prosesi peletakan batu pembangunan mesjid Darul Taqwa Desa Simpang Lhee Kec. Julok.

Simpang Lhee Kecamatan Julok Kabupaen Aceh Timur, sedangkan dana yang di perlukan untuk pembangunan mesjid ini sebesar Rp. 70.000.000,- ( Tujuh Puluh Juta Rupiah). Kami Masyarakat Desa Simpang Lhee Masih Mengharapkan Bantuan dari Berbagai kalangan masyarakat dan Pemerintahan kabupaten Aceh Timur untuk tercapainya pembangunan

mesjid darul taqwa.

Sementara itu Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M Thaib mengatakan untuk pembangunan mesjid atau hal-hal yang lain, kita harus seayun bahu seiring langkah demi terwujudnya cita-cita yang mulia untuk membentangkan sinar islam keseluruh muka bumi, kita awali dari Keluarga, Masyarakat dan seterusnya. Dalam

hal pembangunan mesjid ini Bupati Aceh Timur juga memberikan bantuan/ sumbangan sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah) dan 100 zak Semen untuk pembanguan mesjid darul taqwa. Saya yakin pembangunan mesjid ini bisa cepet terselesaikan dan yang paling penting yaitu setelah selesai pembngunan mesjid ini mari

sama-sama kita mengisi mesjid ini dengan berbegai kegiatan yang dibenarkan Allah SWT. Harapan Bupati Aceh Timur dan Masyarakat Desa Simpang Lhee dengan sumbagan dana yang telah ada semoga Pembangunan mesjid Darul Taqwa cepat terselesaikan agar masyarakat Desa Simpang Lhee bisa melaksanakan jum`at di mesjid tersebut (BSO)

Bupati Aceh Timur Tinjau Pelaksanaan Proyek Otsus ACEH TIMUR–Bupati Aceh Timur mengatakan semua proyek yang bersumber dana dari otsus Aceh harus selesai pada akhir Tahun ini juga guna bisa dimanfaatkan oleh masyarkat guna mempercepat proses pertumbuhan masyarakat daerah pedalaman di Aceh Timur ini. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M Thaib disela-sela kunjungan kerjanya ketika meninjau beberapa proyek fisik jalan dan jembatan di daerah pedalaman Aceh Timur yang didanai dari Otsus 2013 pada Rabu,20 Nov 2013.

Dalam kunjungan tersebut Bupati Aceh Timur menegaskan kepada pihak rekanan dan kon-

sultan pengawas agar benar-benar mengerjakan proyek ini secara baik karena ini nantinya sangat berguna bagi masyarakat terutama dalam akses peningkatan pertumbuhan perekonomian mereka karena dengan telah brfungsinya jalan dan jembatan ini nantinya masyarakat akan lebih mudah mengangkut hasil bumi mereka untuk dipasarkan di daerah lain” ujar Bupati.

Dari hasil pantauan dilapangan, pengerasan jalan yang menghubungkan kecamatan Indra Makmu dan Banda Alam pengerjaan fisik proyek jalan tersebut sudah dikatakan hamper rampung pelaksanaannnya, masyarakat juga terlihat sangat senang dengan

dibangunnya jalan tersebut sebab mereka sudah bisa membawa hasil bumi mereka ke luar dari daerah mereka dn juga hasil penjualan menjad lebih meningkat, namun saja menurut Bupati rekanan jangan asal menimbun jalan tersebut dengan tanah karena apabila hujan turun jalan menjadi becek dan licin sehingga susah untuk dilalui oleh kendaran, oleh sebab itu ia meminta pihak rekanan agar mengunakan tanah berbatu dan langsung dipadati agar jalan tersebut bisa berfungsi lebih baik nantinya.

Semenara ketika meninjau pembanguna jembatan di Desa Blang Miden Bupati meminta kepada pihak rekanan agar me-

nyelesaikan pekerjaan jebatan ini tepat waktu karena keberadan jembatan ini sangat dibutuhkan oleh msyarakat baik yang dari Alur Mirah ke Kuta Binjai maupun sebaliknya.

Sementara itu pihak rekanan berjanji minggu kedua dalam bulan Desember nanti sudah dilaksanakan pengecoran jembatan ini dan insya Allah akhir Desember kita tinggal finishing saja.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE mengatakan hendaknya pihak rekanan jangan hanya memberikan janji dalam penyelesaian proyek jembatan ini karena kita ketahui

untuk proyek Jembatan Blang Miden ini seharusnya sudah selesai pada 6 November 2013 kemarin dan hal itu terlihat dari plang proyek dan jelas pengerjaan proyek jembatan ini sudah sangat terlambat jadi jangan ada alasan lagi bagi pihak rekanan untuk memberikan janji mengenai penyelesaian proyek jembatan ini” tegasnya Seperti yang kita ketahui program visi dam misupati dan Wakil Bupati Aceh Timur adalah untuk mensejahterakan masyarakat Aceh Timur, terutama mereka yang berdomisili di pedalaman da wilayah pesisir guna lebih meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka.(BSO)

HUT PGRI KE 68 ACEH TIMUR MERIAH

58 Guru Usia Kritis Peroleh Penghargaan ACEH TIMUR - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Guru Nasinal dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kabupaten Aceh Timur berlangsung meriah, Rabu (27/ 11). Ribuan tenaga pendidik mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tumpah ke Lapangan Pusat Pemkab Aceh Timur di Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk mengikuti Upacara Bendera.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Kajari Idi Hasanuddin SH. Di rimbun utama tampak Asisten II Setdakab Aceh Timur Amiruddin NN, Ketua DPRK Aceh

Timur Tgk Alauddin SE, Ketua PGRI Aceh Timur H. Agussalim, SH, MH, Perwira Penghubung (Pabung) Makodim 0104 Aceh Timur, Kepala Kemenag Aceh Timur Drs. Tgk. H. Faisal Hasan ZZ, unsur mupida plus, muspika Kecamatan Idi Rayeuk, sejumlah Kepala SKPK, para Camat dan puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) serta puluhan Pengawas TK/SD – SMP/SMA. Kajari Idi Hasanuddin saat membacakan Pidato Menteri Pendidikan RI Muhammad Nuh mengharapkan, seluruh guru agar mengembangkan ilmu dan berkarya serta berdedikasi

dalam mencerdaskan anak bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa merupakan profesi yang sangat mulia, karena berkat kegigihan para guru sebuah negeri mampu bangkit maju ke arah yang lebih baik.

Usai Upacara, Panitia Pelaksana (Panpel) HUT PGRI Ke 68 memberikan penghargaan kepada sejumlah guru usia kritis sebanyak 58 orang. Namanama guru usia kritis yang mendapat penghargaan yakni, Safriana, M. Yakob, Erni, Taibah, Mawardi dan Syarifah Arfat serta Haninah (UPDT

Darul Aman). Selanjutnya, Husniah, Rusdiah, Rahman M. Thaib, Usman, Hasanuddin, M. Thaib dan Nurhasanah (UPTD Simpang Ulim). Kemudian, Syatariah, Hasnah, Sofyan, Amanusah, Hasnah, Syamsinar, H. Marwan, Darmawati, Saudah dan Rusli (UPTD Idi).

Dari UPTD Julok yang mendapat penghargaan adalah Zubaidah, Safrina, Khairani, Cut Nazarwa, Abidah Abubakar dan Hazanah. Lalu dari UPTD Peureulak adalah, Cut Maryani, Yusuf Sulaiman, Ela Nurmini, Nurliah, Zakaria, Juairiyah dan Dewiana. Guru usia kritis yang mendapat penghargaan dari

UPTD Ranto Peureulak adalah Maryani, Husein Kasem, M Yasin Isma, Maryani, Maryati, Maryamah, Nurhayati dan Carba. Kemudian, UPTD Ranto Selamat yakni Hj. Nurhayati, Sakdiah dan Rasyidin.

“Berkarya dan terus berkarya selama berprofesi sebagai guru, karena profesi guru tidak mudah diraih, apalagi menjadi guru SD yang mengajari anak-anak membaca, menulis dan menghitung. Jadilah guru yang baik dan guru yang disayangi peserta didik,” kata Ketua PGRI Aceh Timur, H. Agussalim, SH, MH disela-sela peringatan HUT PGRI Ke 68 di Idi.(BSO)

KPK POS

7

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

POLITIK

Eldin Korek Drainase Jalan Bunga Kantil MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi meninjau Jalan Bunga Kantil, Kelurahan Padang Bulan Selayang II yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Selasa (26/11).

Peninjauan ini dilakukan untuk merespon keluhan warga terkait banjir yang acapkali ‘menghantui’ warga di sana setiap kali hujan deras turun. Warga berharap persoalan banjir tersebut segera diatasi.

Sebelum meninjau Jalan Bunga Kantil, Eldin lebih dahulu memeriksa kondisi drainse di Jalan Ngumban Surbakti. Kondisi drainase sangat terkait dengan banjir yang selama ini menggenangi rumah warga.

Dari hasil peninjauan, drainse mengalami sendimentasi yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan. Akibatnya begitu hujan deras turun, drainase tak mampu menampung debit air sehingga meluap dan menggenangi rumah warga.

Sebagai solusi awal, Eldin langsung memerintahkan Dinas Bina Marga Kota Medan mengorek drainase. Dia yakin jika drainase kembali dalam dan tidak mengalami penyumbatan, air tidak lagi menggenani rumah warga. “Jadi saya minta drainse dikorek hari ini juga,” kata Eldin.

Setelah itu Eldin meninjau Jalan Bunga Kantil. Dari tempat itu terlihat sangat jelas permukaan tanah Jalan Ngumban Surbakti

lebih tinggi dibandingkan Jalan Bunga Kantil. Tak ayal jika hujan deras turun, limpahan air dari Jalan Ngumban Surbakti langsung mengalir dan menggenangi Jalan Bunga Kantil.

Menurut seorang warga mengaku bermarga Tarigan (70), setiap hujan deras praktis aktivitas warga di sana lumpuh. Sebab, banjir cukup tinggi sehingga kawasan itu tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.

“Bagaimana kami tidak kebanjiran. Limpahan air yang datang dari arah Jalan Ngumban Surbakti lebih kurang tiga meter, sementara daya drainase yang ada di Jalan Bunga Kantil lebih kurang satu meter.

Akibatnya, air selalu menggenangi rumah kami,” ungkap Tarigan.

Selain Tarigan, masih banyak lagi sejumlah warga yang menyampaikan keluhan terkait banjir kepada Eldin. Umumnya mereka berharap agar banjir yang sudah cukup lama menggenangi rumah mereka dapat diatasi. Mantan Sekda Kota Medan menampung semua keluhan warga.

“Insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi persoalan bajir. Kita telah menyiapkan program panjang di tahun 2014. Dengan program yang telah kita persiapkan tersebut, mudahmudahan mampu meminimalisir banjir. Untuk itu sebagai langkah awal, kita akan melakukan pengorekan drainase, terutama di Jalan Ngumban Surbakti,” jelas Eldin.(VIN)

Jumlah Kebutuhan PNS Harus Dihitung Tepat LANGKAT - Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan menghitung jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan.

Hal ini disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulis dibacakan Plt Sekdakab dr H Salahudin MKes MM pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, di Aula Akper/ Akbid Pemkab Langkat, Stabat, Selasa (26/11).

“Pejabat pengelola kepegawaian dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan penataan dan pemetaan kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing," ujar Indra menegaskan.

Lebih lanjut dikatakan, analisis jabatan adalah proses, metode, dan teknis mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna menyusun kebijakan

program pembinaan, penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan bagi organisasi dan tata laksana.

Diminta Indra, para peserta bimtek agar mengetahui dan memahami benar-benar mengenai analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemkab Langkat tahun 2013 sehingga ke depan setiap jabatan dapat diisi oleh tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan dedikasi yang tinggi, kecakapan, wawasan yang luas, minat serta perhatian yang besar terhadap tugas, pekerjaan, dan jabatan yang diamanatkan.

Sebelumnya Kepala Bagian Orta Suwarno melaporkan, bimtek dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab Langkat. Peserta 63 orang dari setwan, badan, dinas, kantor, RSU Tanjung Pura, dan kecamatan se-Langkat dengan mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan, Sumatera.(JUL)

SUMUT

243 Personel Polri Amankan Pilkades Serentak di Sergai SERGAI - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar Apel Kesiapan Pengamanan (PAM) Pilkades 2013, di Mapolres Sergai, Sei Rampah, Senin (25/11). Apel kesiapan ini dilaksanakan untuk menghadapi pemilihan kepala desa (pilkades) di Sergai yang akan dilaksanakan serentak.

Apel yang langsung dipimpin Bupati Sergai Ir H Soekirman dengan komandan upacara, Ipda JS Sidabutar itu berlangsung khidmat. Hadir Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan SIK MSi, Wakapolres Kompol Drs Soepriatmono P SH MH MPSI, Asisten Pemerintahan Umum Drs Ramses Tambunan MSi, para camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) serta ratusan anggota Polres Sergai dan Satpol PP Pemkab Sergai.

Soekirman dalam amanatnya mengemukakan apel pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kesiapan aparatur pemerintah dan jajaran pengamanan baik dari unsur Polri, TNI, Hansip/ Linmas, dan Satpol PP maupun satuan lainnya serta kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan pilkades di Kabupaten Sergai.

Dalam upaya pengamanan pilkades ini, lanjut Soekirman, Polres Sergai beserta jajaran dan perkuatannya (pasukan) dibantu instansi dan mitra Kamtibmas lainnya akan menggelar keamanan selama tiga hari terhitung mulai Senin (25/11) sampai tanggal 27 November 2013.

Berbagai upaya kesiapan pengamanan menurut Soekirman telah dilakukan sejak dimulainya tahap persiapan pilkades dan juga telah dilakukan langkah-langkah

Bupati Sergai Ir H Soekirman menyematkan pita pada Apel Kesiapan Pengamanan (PAM) Pilkades bertempat di Mapolres Sergai, Senin. pengamanan serta antisipasi sesuai tahapan kegiatan pengamanan pilkades dan perkembangan situasi, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan pilkades termasuk upaya menciptakan kondisi yang kondusif sehingga seluruh rangkaian kegiatan pengamanan pilkades dapat berjalan aman dan lancar.

Apel pasukan ini selain untuk pengecekan kesiapan pengamanan Pilkades juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap semua unsur pelaksana pengaman pilkades agar

dalam pelaksanaan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses.

Dijelaskan Soekirman kekuatan personel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan pilkades dari Polri berjumlah 243 personel, yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan pada 82 tempat pemungutan suara di 82 desa yang menyelenggarakan pilkades di wilayah hukum Polres Sergai.

"Apabila dicermati perkembangan situasi saat ini dan pelaksanaan pilkades di daerah lain, maka kita pun dihadapkan pada

berbagai potensi kerawanan dalam pelaksanaan pilkades dengan adanya berbagai latar belakang, baik dari segi aspirasi, politik, etnis, agama, marga/ kekerabatan, dan kepentingan lainnya.

Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik, bentrok massa yang apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat berkembang menjadi kerusuhan sosial yang pada akhirnya memungkinkan akan terjadinya chaos dan gagalnya pilkades tahun 2013," katanya mengingatkan.(ARM)

Alat Peraga Kampanye Ditertibkan MEDAN - Alat peraga kampanye yang menyalahi ketentuan tentang zona kampanye di Kota Medan ditertibkan, Senin (25/11) malam. Penertiban serentak di 21 kecamatan melibatkan tim gabungan dari unsur Panwas kecamatan, kepala lingkungan, pemerintah kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sejumlah alat peraga kampanye yang diturunkan diantaranya spanduk PDI Perjuangan di trotoar sekitar Tugu Sister City Jalan H Adam Malik Simpang Jalan Glugur By Pass, baliho Partai Hanura di Jalan Zainul Arifin (depan Sogo), baliho Partai Golkar di Jalan Glugur Simpang Jalan Rotan, dan poster Caleg Partai Golkar di Jalan Gatot Subroto samping Capella.

Penertiban yang dikoordinir masingmasing ketua Panwas kecamatan didam-

pingi camat ini dipantau langsung Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi. Dalam penertiban ini sejumlah kader AMPI turut membantu penurunan alat peraga kampanye milik Partai Golkar.

Seluruh alat peraga kampanye yang dibongkar kemudian dikumpulkan di Balai Kota Medan.

Penertiban ini tindak lanjut dari pemberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor 1599/Kpts/KPU-MDN/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 tentang Penetapan Zona dan Lokasi untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dari hasil pertemuan antara Pemko Medan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan, KPU

Kota Medan, dan Panwaslu Kota Medan, baru-baru ini, disepakati untuk menertibkan semua alat peraga kampanye yang melanggar zona kampanye.

Ketua KPU Kota Medan Yenni Chairiah Rambe SH mengatakan, ada 131 titik di Kota Medan di 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang ditetapkan KPU sebagai zona kampanye.

Sebelum penertiban dilakukan, KPU telah melayangkan surat pemberitahuan kepada 12 partai politik serta para caleg DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu 2014 untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanyenya yang dipasang menyalahi ketentuan zona kampanye.

"Bila sampai batas waktu ditentukan belum membongkar sendiri, kami akan membongkarnya,“ ujar Yenni.

Dzulmi Eldin saat melepas tim penertiban dalam arahannya berharap kepada para peserta pemilu baik per orangan dan partai sama-sama menjaga kekondusifan Kota Medan. “Saya minta kepada para petugas untuk berlaku netral, tidak mudah terpancing oleh siapa saja, juga jangan termakan oleh hasutan-hasutan yang tidak benar,“ ujar Eldin.

Hadir dalam acara pelepasan tim penertiban alat peraga kampanye tersebut, Kapolresta Medan diwakili Kanit-1 Intelkam AKP Usrat Aminullah, Ketua KPU Kota Medan Yenni Chairiah Rambe SH, Ketua Panwaslu Kota Medan M Teguh SE, Asisten Pemerintahan Umum Drs Musaddad, Kasatpol PP M Sofyan S Sos, Kepala Kesbang Linmaspol Ceko Wakhda Ritonga SH.(VIN)

15 PILKADES DIGELAR SERENTAK DI BINTANG BAYU

Empat Calon Incumbent Tumbang, Satu Imbang

Ketua Forum P2KD Kecamatan Bintang Bayu Abdul Rahman Manik (kanan) menyerahkan bantuan uang kepada Bendahara P2KD Bandar Negeri disaksikan ketua dan anggota.

Forum P2KD Bantu Pilkades Ulang Bandar Negeri SERGAI - Didorong rasa kebersamaan, Forum Panitia Pemilihan Kepala Desa seKecamatan Bintang Bayu, Serdang Bedagai (Sergai) Rabu (27/11) malam pekan lalu menyerahkan bantuan dana kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bandar Negeri.

Bantuan langsung diserahkan Ketua Forum P2KD Abdul Rahman Manik kepada Bendahara P2KD Bandar Negeri M Zein SPd disaksikan Syamsuri Samin SPd (Ketua), Plt Kades Hermansyah SPd, Ketua BPD Sugeng Sugianto dan anggota P2KD. Abdul Rahman Manik kepada KPKPos mengatakan bantuan ini sifatnya spontan dan sekadar meringankan sedikit beban P2KD Bandar Negeri. "Tidak banyak, tapi mudah-mudahan bermanfaat," katanya.

Gagasan ini muncul pascahasil pilkades

di desa ini berakhir imbang (draw) antara Afriadi Syahputra dan Saparno karena sama-sama meraih dukungan 187 suara.

Kalau ditinjau dari Peraturan Daerah Serdang Bedagai tentang Pilkades, calon lebih dari satu orang hasil perolehan suaranya sama, maka diadakan pilkades ulang dengan biaya ditanggung panitia.

"Melihat inilah kita merasa terpanggil untuk membantu mereka karena siLPA mereka sangat minim. Kita langsung koordinasi dengan 14 ketua P2KD dan alhamdulillah semua sepakat membantu," jelasnya.

Menyikapi bantuan dari rekan-rekannya ini, Syamsuri Samin mengapresiasinya.

Menurutnya ini sebuah bentuk kebersamaan dan kekompakan. Forum P2KD yang dibentuk beberapa bulan lalu yang sifatnya sementara ternyata sangat bermanfaat.

"Secara pribadi saya tidak menduga ada perhatian kawan-kawan terhadap kami. Ini pantut menjadi contoh yang baik dan tetap dibangun ke depan bagi yang lainnya.

Menurut saya ini baru yang pertama di Serdang Bedagai. Ini dukungan moril kawan-kawan yang sangat luar biasa bagi kami," ujar Syamsuri.(SP/ARM)

SERGAI - Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 15 desa Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (26/ 11) berjalan aman, tertib, dan damai.

Dari 31 calon kepala desa yang bertarung, empat calon kepala desa incumbent kalah dari rival-rivalnya.

Sementara di Bandar Negeri, pilkades berakhir dengan hasil perolehan suara imbang, 187:187.

Data diperoleh KPKPos dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) menyebutkan, M Jamin Tambunan calon kades incumbent kalah tipis dari pesaingnya, Joas Simanjuntak dengan perolehan suara 169:172.

Begitu juga Sagimin yang meraih 171 suara kalah telak dari lawannya M Yunus anak mantan Kades Ujung

Negeri Kahan Sahrial Chaniago yang memperoleh 371 suara. Kemenangan mutlak ketua PAC Pemuda Pancasila ini disambut positif masyarakat di sana.

Di Desa Pergajahan Hulu, calon kades incumbent lainnya, Mulianto juga harus mengakui kemenangan rivalnya Liriadi dengan selisih 15 suara. Selanjut di Pergajahan Kahan, Sumarno, penantang Irfan Taufik di pilkades enam tahun lalu berhasil unggul 272:159 suara.

Di pilkades lainnya, Sumardi kembali terpilih menjadi Kades Huta Durian setelah mendapat dukungan mayoritas pemilih sebanyak 312 suara dan menyisihkan M Surya Sipayung yang hanya meraih 180 suara.

Di Pilkades Bintang Bayu, Irwandhani Damanik yang sebelumnya diprediksi kalah dari Nurdin ternyata

mendapat dukungan mutlak dari masyarakat dengan perolehan suara 388:179.

Di Desa Panombean, Agus Syahputra calon nomor urut 2 unggul dengan meraih 229 suara dari Sawaliyah Lubis (137 suara) dan Gunawan (107 suara).

Di Desa Damak Tolong Buho, mantan Kadus Jesayas Manullang unggul (247 suara) dari Bungaran Situmorang (101 suara). Keduanya merupakan didikan Kades Damak Tolong Buho Elman Sihotang.

Lain lagi untuk calon tunggal yakni Najaruddin (Dolok Masango), Purwono (Gudang Garam), Burhanuddin (Bandar Magodang), dan Murni Damanik (Bandar Pinang Rambe), mulus terpilih menjadi kades.

Pertarungan seru terjadi di Pilkades Bandar Negeri. Dua calon yang

merupakan pakcik dan keponakan berbagi suara 187:187. Atas perolehan suara imbang ini kedua calon akan bertarung di pilkades ulang pada 8 Desember ini. Sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sergai bahwa calon lebih dari satu mendapat suara yang sama maka paling lama 15 hari diadakan pemilihan ulang. Camat Bintang Bayu Sariful Azhar membenarkan ketentuan tersebut.

Kepada KPKPos Sariful mengaku senang atas pelaksanaan pilkades serentak di 15 desa di wilayahnya yang berjalan damai dan sukses. "Tidak ada kendala dan masalah. Semua berjalan lancar. Ini berkat kerja sama semua pihak baik Muspika, P2KD, BPD, para calon, tim sukses, dan masyarakat. Ini patut kita syukuri," ujar camat lega.(ARM)

PILKADAS KELAPA BAJOHOM

Mantan Kades Kalahkan Mantan Sekdes SERGAI–Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 17 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) telah dilaksanakan, Selasa (26/11) pekan lalu.

Di Kecamatan Serba Jadi, pilkades serentak digelar di enam desa meliputi Bahsidua-dua diikuti lima calon kepala desa, Pulau Tagor (calon tunggal), Serba Jadi (tiga calon), Kelapa Bajohom (dua calon), Tanjung Harap (dua calon), dan Kuala Bali (tiga calon).

Pilkades paling menarik terjadi di Desa Kelapa Bajohom. Mantan Kades Repelita Purba bertarung dengan mantan Sekdes Usman Ariadi untuk memperebutkan kursi kepala desa masa jabatan 2013-2019.

Pemungutan suara dimulai tepat pukul 08.00 WIB dibuka Ketua P2KD Kornauli Sipayung SPd. Di hadapan

para calon, saksi, dan masyarakat Kornauli terlebih dahulu memberikan arahan berkaitan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

Tepat pukul 14.00 WIB kotak suara dibuka untuk dihitung. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap 862, yang menggunakan hak suaranya 644.

Hasilnya Repelita Purba mendapat suara 357 mengungguli Usman Ariadi 287 suara, 4 suara dinyatakan tidak sah.

Camat Serba Jadi Sri Hernawati SSos bersama Kasipem H Basri Pasaribu, Kasi Kesos Siswoyo, aparat kepolisian, BPD, LKMD, dan masyarakat, turut menyaksikan proses pilkades ini. Pada kesempatan itu Ketua P2KD Kelapa Bajohom meminta semua pihak menghormati hasil pilkades serta tetap menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya suasana kondusif.(SP)

Repelita Purba beserta istri Ny Ade Irma Lubis, kades terpilih Desa Kelapa Bajohom.

KPK POS

13

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Pakai Pasal Pencucian Uang untuk Miskinkan Koruptor JAKSA Agung Basrief Arief memerintahkan jajarannya untuk menggunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi.

Penggunaaan pasal pencucian dimaksudkan untuk memiskinkan koruptor.

"Penggunaan TPPU dalam 1 berkas dengan tindak pidana korupsi bisa juga dilakukan sebagai bentuk pemiskinan terhadap koruptor.

Dakwaan terhadap pelaku harus dikenakan dakwaan kumulatif," kata Basrief Arief dalam sambutan Rakernas Kejaksaan di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/11).

Basrief mengatakan, pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pencucian uang.

Hal ini dapat dilihat dari keun-

tungan dalam sebuah tindak pidana korupsi, yang kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening lainnya," ujar dia.

Dia juga menambahkan, pelaku yang membantu menyamarkan tersebut dapat dijerat TPPU. "Jadi dengan memasukkan 2 perbuatan, korupsi dan TPPU dalam 1 berkas dakwaan, bisa memperberat ancaman hukuman dan vonis yang dijatuhkan," cetus Basrief.

Basrief menjelaskan, jaksa penyidik bisa merujuk Pasal 74 UU TPPU untuk menjerat tindak pidana asal-nya. Selain itu, Pasal 69 UU TPPU tidak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.(INT)

Ketua KPK Abraham Samad (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono (kanan) menghadiri konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/11). Wartawan melakukan boikot dengan keluar dari konferensi pers yang akan disampaikan Pimpinan KPK terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang telah dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu (23/11) lalu, boikot tersebut merupakan wujud protes para wartawan karena KPK dianggap menutup-nutupi pemeriksaan Boediono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Alasan KPK Periksa Boediono di Kantor Wapres

Dahlan Persilakan Kejagung Penjarakan Dirut PLN jika Korupsi JAKARTA- Menteri BUMN, Dahlan Iskan mempersilakan Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus hukum terhadap Dirut PLN Nur Pamudji. Bahkan, Dahlan tidak akan membela anak buahnya itu jika ada indikasi terbukti korupsi.

Sebab, kemarin Nur Pamudji diperiksa Kejagung selama 12 jam terkait kasus korupsi pengadaan flame turbin pada 12 sektor pembangkit listrik dan gas sektor Belawan tahun 2007-2009 senilai Rp 23,98 miliar.

"Tapi kalau ditemukan korupsi silakan. Kalau memang jadi bukti korupsi silakan dipenjara," ujar Dahlan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (29/11).

Dahlan melihat, kalaupun ada indikasi korupsi, tidak dilakukan pada tingkat direksi. Dahlan yakin Nur Pamudji diperiksa Kejagung hanya untuk mengetahui pelaksanaan di lapangan. "Jadi bukan karena direksinya mau jadi tersangka, enggak begitu," ucapnya.

Seperti diketahui, awalnya Nur Pamudji secara gamblang menuturkan tentang pemeriksaan terkait kasus korupsi pengadaan flame turbin pada 12 pembangkit listrik dan gas sektor Belawan tahun 2007-2009 senilai Rp 23,98 miliar.

"Saya ditanya-tanya terkait LTE (Life Time Extension) juga tadi," kata Pamudji di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis

(28/11).

Dia mengakui mengetahui manajemen dan tugas anak buahnya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang tersebut. "Ya kan harus tahu dong, kalau mereka mau mengadakan pemeliharaan harus memberi tahu (saya)," ujar Pamudji.

Kejaksaan agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini antara lain mantan General Manajer PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar.

Penyidik menduga ada penggelembungan harga dalam pengadaan flame turbin tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009. Hal ini dikarenakan alat tersebut tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

Tender ini telah dimenangkan oleh dengan MAPNA dari Iran yang memiliki kualifikasi non OEM (Original of Manufucture). Harga spare part non OEM memang lebih murah 40 persen dibandingkan OEM. Tak sampai di situ kerusakan flame turbin tersebut juga menjadi bukti ada penyelewengan dalam pengadaan dan pemeliharaan flame turbin.(INT)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Presiden Boediono dalam kasus Century di kantor Wakil Presiden agar pemeriksaan bisa cepat.

Selain itu, menurut Ketua KPK Abraham Samad, tugas-tugas

protokoler Boediono dinilainya bisa menghalangi jika pemeriksaan dilakukan di KPK. "Masyarakat ingin kasus ini cepat selesai. Kami merespons dengan memeriksa di tempat beliau (Boediono),” kata Abraham seusai "Pencanangan Zona Integritas Menuju Bebas KKN di Lingkungan Kejaksaan RI" di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin pekan lalu.

Abraham menegaskan, pemeriksaan Boediono di kantor Wakil Presiden bukanlah bentuk perlakuan istimewa. ”Kami tak memberi keistimewaan terhadap warga tertentu. Ini teknis semata,” kata dia. Pemeriksaan di kantor Wakil Presiden, Abraham melanjutkan, sama sekali tak menghambat proses pemeriksaan. ”Prosesnya

sama seperti pemeriksaan di KPK.” Abraham menjelaskan, teknis pemeriksaan seperti ini kerap dilakukan KPK. Misalnya, pemeriksaan dengan cara mendatangi saksi yang berada di luar negeri.

Sabtu lalu, Wakil Presiden Boediono diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap tersangka Budi Mulya dan Siti Fadjrijah, dua pejabat Bank Indonesia. Boediono sendiri adalah Gubernur Bank Indonesia ketika Century mendapat dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Rp 630 miliar dan dana talangan Rp 6,76 triliun pada 2008.

Abraham mengatakan, Wakil Presiden bersikap kooperatif dalam penyidikan kasus Century. ”Pak Boediono sama sekali tak menghindar,” kata Abraham.

Diminta Non-Aktif Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) Boediono diminta untuk mengundurkan diri atau non aktif sementara. Diharapkan Boediono dapat lebih fokus terkait penyidikan kasus Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan Boediono non aktif itu disampaikan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo dalam sebuahsaluranTVnasional.Pernyataan Drajad terlontar ketika dimintai mengomentari pernyataan pers Boediono setelah diperiksa KPK. Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) me-

nyetujui pernyataan Drajad. “Saya setuju dengan pandangan Drajad yang minta Boediono non aktif,” kata Yani.

Akan tetapi, menurut Yani, non aktif atau tidaknya Boediono tergantung pada KPK. “KPK harus jelaskan Boediono diperiksa dalam konteks apa,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (23/ 11), tim KPK meminta keterangan Boediono dalam kasus Century di Istana Wapres, Jakarta. “(Permintaan keterangan) ini protokoler kenegaraan, sebelumnya harus ada sterilisasi dulu dan nanti sangat mengganggu (bila pemeriksaan dilakukan di KPK),” kata Boediono kepada wartawan dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (23/ 11) malam.(NET)

RKUHAP dan RKUHP Dinilai Mengancam KPK JAKARTA- DPR dan pemerintah secara maraton terus membahas Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Kabarnya, DPR ingin menyelesaikan pada akhir Oktober ini. Namun, penolakan terhadap dua rancangan kitab tersebut masih bermunculan.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan menyoroti gagasan hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris) yang berpotensi melumpuhkan kewenangan KPK di masa depan.

“RUU KUHAP memberikan kewenangan luar biasa bagi hakim pemeriksa pendahululan untuk menentukan lanjut atau tidaknya penuntutan, penyitaan dan penyadapan dalam suatu proses pidana, termasuk kasus korupsi,” ujarnya dalam konferensi pers di Indonesia Corruption Watch (ICW).

Ketentuan-ketentuan tersebut, lanjut Asep, dapat ditemukan dalam Pasal 44, Pasal 58, Pasal 67,

Pasal 75, Pasal 83 dan Pasal 84 RKUHAP. Asep memahami bahwa kehadiran hakim komisaris ini untuk mengawasi proses penyidikan atau penahanan sebagai pengganti lembaga pra peradilan. “Sifatnya untuk mengkontrol sih Oke, tapi kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan ini luas sehingga menimbulkan multitafsir. Istilah anakanak sekarang, lebay,” tuturnya.

Karenanya, ia berpendapat bahwa lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol penyidik dan penuntut umum sudah cukup tepat, tinggal membenahi kekurangankekurangan yang ada selama ini.

Sebagai informasi, dalam KUHAP yang berlaku sekarang, praperadilan berwenang menentukan sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan catatan,tak semua lembaga penegak hukum setuju dengan kehadiran hakim komisaris

ini. Polri berulangkali menyampaikan penolakan dengan dimasukannya hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan di RKUHAP. Asep berharap DPR dan Pemerintah tak buru-buru mensahkan RKUHP dan RKUHAP ini karena selain isu kewenangan hakim komisaris, ada banyak aturan dalam dua kitab tersebut yang membahayakan pemberantasan korupsi.

Stop Pembahasan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho menyoroti Pasal 3 ayat (2) Rancangan KUHAP yang bisa menghilangkan eksistensi KPK. Pasal ini berbunyi, “Ketentuan dalam UU ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali UU tersebut menentukan lain”.

“Ketentuan ini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penangangan kasus korupsi yang saat ini digunakan KPK,” ujar Emerson.

Dalam RKUHAP ini, lanjut Emerson, tak disebut sekalipun adanya KPK dan Pengadilan Tipikor. “Yang disebut dalam

KUHAP ini hanya Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Ini ada upaya peniadaan KPK dan Pengadilan Tipikor dalam KUHAP. Kalau disahkan bisa jadi polemik dan multitafsir,” ujarnya.

“Karena dalam RKUHAP ini disebutnya pengadilan negeri, yang menjadi pertanyaan apakah pengadilan tipikor masih berwenang atau tidak?” tambahnya.

Selain itu, lanjut Emerson, dalam RKUHP yang mengatur hukum materil juga bermasalah. Ia mengatakan RKUHP hanya mengatur sekitar 15 pasal tentang tindak pidana korupsi. Padahal, dalam UU Tipikor setidaknya ada sekitar 30an pasal yang mengatur tipikor.

Karenanya, Emerson juga meminta agar DPR menghentikan proses pembahasan RKUHAP dan RKUHP dan mengembalikannya kepada pemerintah untuk diperbaiki. Menurutnya, regulasi seharusnya lahir untuk memberikan dukungan bagi upaya pemberantasan korupsi dan mendukung optimalisasi lembaga pemberantasan korupsi.

Pemerintah juga diminta untuk

menarik naskah RKUHAP dan RKUHP yang dianggap tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK. Judicial Review Terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Ningrum Natasya Sirat menilai pembahasan RUU KUHP belum melibatkan publik. Menurut dia, DPR dan Pemerintah juga belum melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan RUU ini.

Contohnya adalah instansi seperti KPK, BNN dan PPATK. Padahal, dalam RUU ini berisi tentang pemberantasan korupsi, narkoba dan pencucian uang yang menjadi domain kewenangan instansi-instansi tersebut.

Ningrum bahkan mengancam bila RUU ini tetap disahkan tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, akademisi akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau disahkan, tidak tertutup kemungkinan kami akan mengajukan judicial review,” kata Pembantu Rektor IV USU itu, di Medan.(NET)

menambahkan, dari hasil riset yang dilakukan PPATK, tercatat banyak Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) menjelang dan setelah Pemilu. Selama periode 20042013, tren transaksi mencurigakan melonjak drastis pada 20042005 dan 2008-2009.

Jumlah LKTM yang diterima PPATK pada 2004 hanya 838.

Jumlah LKTM meningkat menjadi 2055 pada 2005. Sementara, pada 2008 jumlah LKTM yang diterima PPATK, 10.432. Jumlah itu meningkat menjadi 23.520 di tahun 2009. “Puncaknya LKTM di tahun 2005 dan 2009,” ujar Ivan dalam acara diskusi PPATK di Bogor, Kamis (28/11).

Menanggapi pernyataan

Yusuf, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah membantah. Ia mengaku hingga kini belum ada pembicaraan dengan PPATK. KPU pada prinsipnya terbuka dengan usulan PPATK. KPU tidak keberatan, bahkan berencana menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan PPATK terkait dana kampanye Pemilu 2014.

“Nanti rencana MoU itu terkait soal dana kampanye Pemilu, baik Pemilu legislatif maupun presiden. Tinggal diatur soal mekanismenya saja. Untuk capres kan belum ada. Teknisnya kami bisa koordinasi dengan partai karena peserta Pemilu itu partai,” katanya saat melalui telepon kepada hukumonline.(HOL)

TRANSAKSI MENCURIGAKAN MENINGKAT MENJELANG PEMILU

PPATK Minta Transparansi Rekening Capres 2014 JAKARTA- Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota didanai dan menjadi tanggung jawab masing-masing parpol. Parpol peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus tersebut kepada KPU paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu.

Begitu pula dengan calon anggota DPD. Peserta Pemilu dari jalur nonpartai ini juga diwajibkan menyerahkan nomor rekening khusus tempat menyimpan dana kampanye Pemilu. Dalam Pemilu presiden, KPU berwenang menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dan mengumumkan

laporan sumbangan dana kampanye.

Upaya parpol peserta Pemilu melaporkan rekening khusus tempat menyimpan dana kampanye merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Namun, upaya itu tidak mencakup aktivitas transaksi tunai ilegal yang mungkin dilakukan para peserta Pemilu.

Tren transaksi jelang Pemilu cenderung meningkat.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengatakan PPATK menemukan dana yang disetor ke rekening parpol lebih sedikit ketimbang aktivitas fungsionaris parpol. Ia memper-

tanyakan asal-muasal dana yang digunakan untuk aktivitasaktivitas tersebut? Misalnya saja, Partai X melaporkan dana ratusan juta, tapi transaksi bisa mencapai miliaran.

Tidak tertutup kemungkinan para peserta Pemilu melakukan transaksi tunai ilegal secara langsung atau melalui pihak ketiga. Atas dasar itu, Yusuf pernah mengusulkan kepada KPU agar mewajibkan calon anggota legislatif (caleg) menyerahkan semua nomor rekening mereka sebagai bentuk transparansi.

Penyerahan itu dilakukan untuk mencegah masuknya dana sumbangan kampanye yang berpotensi mengarah pada tindak

pidana pencucian uang. Akan tetapi, menurut Yusuf, KPU merasa keberatan karena keterbatasan SDM. Padahal, KPU hanya perlu membuat surat edaran. Nantinya caleg yang tidak mau menyerahkan nomor rekening, jangan dipilih rakyat.

Ia menganggap transparansi seperti itu menjadi salah satu nilai jual bagi caleg. Apabila caleg tidak berani memberikan nomor rekeningnya, berarti caleg tersebut tidak memiliki keberanian untuk bersikap transparan. Yusuf akan mencoba mengusulkan kembali untuk para calon presiden dan wakil presiden.

Yusuf bahkan berencana menghimbau para capres dan

cawapres agar berkenan menyerahkan nomor rekeningnya sebagai wujud transparansi.

Nomor rekening bisa diserahkan kepada KPU atau PPATK. Ia menjamin kerahasiaan, sehingga para capres dan cawapres tidak perlu takut nomor rekeningnya tersebar.

Selain kerelaan menyerahkan nomor rekening, Yusuf akan meminta para capres dan cawapres berani untuk tidak menerima dana kampanye yang diberikan secara cash. Namun, himbauan Yusuf ini baru sekedar rencana karena KPU belum menetapkan siapa saja capres dan cawapres peserta Pemilu 2014.

Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

Hari Guru Momentum Memperbarui Dedikasi MEDAN - Peringatan Hari Guru dan Hari Ulang Tahun ke-68 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) jadi momentum memperbarui dedikasi guru sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.

"Kita tidak boleh lagi tertinggal dari apa yang telah dilakukan para pendahulu kita. Mari kita selalu meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan keterampilan kita," kata Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin MSi saat memimpin upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Guru dan HUT ke-68 PGRI, di SMAN 13, Senin (25/11).

Hadir Plt Kepala Dinas Pendidikan yang juga Sekda Syaiful Bahri, Ketua PGRI Medan Drs Ramlan Tarigan, Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan, Kepala SMAN 13 Drs H Ilyas, Ketua Komite dan para Guru SMAN 13, serta

para kepala SMAN dan SMPN se-Kota Medan.

Dalam kesempatan itu Eldin mengemukakan pentingnya penataan dan pemerataan para guru di sekolah-sekolah. Bukan untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga guru yang diharuskan mendapatkan sertifikasi.

Dengan cara inilah nantinya kualitas guru bisa merata dan mutu pendikan juga bisa merata baik sekolah di inti kota maupun sekolah di pinggiran.

Eldin juga mengintruksikan mulai dari kepala dinas pendidikan, para staf sampai kepala sekolah, dan para guru, agar tidak ada lagi melakukan pengutanpungutan liar.

"Karena pungutan liar ini akan berdampak pada murid, mari kita saling menjaga dan siapa saja yang melakukan itu (pungli) akan saya tidak tegas,“ kata Eldin.(VIN)

Pemko Dukung Festival Barzanji Marhaban XIII MEDAN - Pemko Medan mendukung Festival Barzanji Marhaban XIII Tahun 2013 yang dilaksanakan di Lapangan Sepakbola Sejati, Jalan Karya Jaya, Medan pada 29-30 November.

Diharapkan, event yang digelar tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu dapat memotivasi para generasi muda untuk lebih mencintai seni budaya Islam terutama barjanzi.

“Saya menyambut baik digelarnya event ini. Semoga festival ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” kata Eldin ketika menerima audiensi Ketua DPD AMPI Kota Medan Iswanda Nada Ramli didampingi pengurus lainnya selaku Panitia Festival Barzanji XIII, di Balai Kota Medan, Senin (25/11).

Menurut Eldin, Pemko Medan sangat mendukung kegiatan ini. Sebab, festival yang digagas DPD AMPI Kota Medan merupakan salah satu upaya mengenalkan seni budaya Islam kepada masyarakat, terutama generasi muda agar lebih mencintainya.

Diharapkannya melalui kegiatan ini, generasi muda juga dapat terhindar dari kegiatan negatif yang dapat merusak masa depan-

nya.

Eldin juga berharap event ini memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karenanya, dia ingin kegiatan ini dikemas sebaik mungkin sehingga sifatnya tidak seremonial semata.

“Saya minta kepada panitia agar festival kali ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita siap mendukungnya,” ungkap Eldin.

Sebelumnya Iswanda Nanda Ramli menjelaskan festival tahunan yang digelar AMPI Medan ini diikuti sekitar 40 grup. Pesertanya tidak hanya berasal dari Kota Medan tetapi juga dari sejumlah kabupaten/ kota di Sumatera Utara.

“Salah satu pancasukses AMPI adalah melaksanakan kegiatan keagamaan.

Karenanya, festival barzanji ini merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan setiap tahunnya.

Saat ini pelaksanaannya telah memasuki tahun ketigabelas. Kita juga akan menyantuni anak yatim piatu serta memberikan bantuan untuk bilal. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” harap Nanda yang juga mengundang Plt Wali Kota Medan hadir dan membuka festival ini.(VIN)

Perayaan Deepavali Merajut Harmoni Sosial MEDAN - Menjaga dan menjadikan Kota Medan tetap aman dan damai tidaklah mudah. Diperlukan sikap saling pengertian, tenggang rasa, dan saling peduli terhadap sesama. Dengan sikap itu diyakini akan sulit bagi pihak manapun untuk mengusik kenyamanan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu. Dengan begitu upaya memajukan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan bersama-sama.

“Untuk itu saya mengajak seluruh warga Kota Medan, khususnya warga umat Hindu agar terus menjunjung tinggi nilainilai persatuan dan kesatuan. Kemudian hidup bersama dengan penuh kedamaian,” kata Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis saat menghadiri Perayaaan Deepavali 5114 Kaliyuga di Gedung Alpha Omega, Jalan Diponegoro, Medan, Minggu malam pekan lalu.

Melalui kebersamaan yang dirajut dalam perayaan Deepavali ini, Sekda berharap dapat meningkatkan kualitas keimanan

umat Hindu sekaligus menjadi titik renungan guna memperbaiki diri. Selanjutnya bersama-sama dan bergandengan tangan antara Pemko Medan, pemuka agama, tokoh-tokoh adat, dan seluruh masyarakat untuk memelihara kedamaian sehingga hidup dalam kerukunan.

Mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini juga mengingatkan semua pihak bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun 2014. Artinya, tahun baru akan memberikan banyak harapan sekaligus tantangan.

Karenanya dia mengajak semua yang hadir untuk mengaktualkan berbagai kesempatan dan peluang yang dimiliki.

Dengan begitu tantangan yang dihadapi dapat diubah menjadi potensi dan mengatasinya secara bersama-sama.

“Saya yakin jika kita selalu bersama-sama, pasti mampu mengatasi segala tantangan dengan lebih mudah untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan bersama, sebagaimana makna yang diajarkan melalui perayaan Deepavali ini. ” ungkapnya.(VIN)

SUMUT

DARI DIALOG INTERAKTIF ASEAN COMMUNITY 2015

Lemang dan Bapiak Bisa Go Internasional TEBING TINGGI - Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pemerintah menggelar dialog interaktif dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Komisi I DPR RI, dan Direktur Layanan Informasi Internasional, di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Minggu malam pekan lalu.

Acara dialog yang dipandu pelawak kondang, Mamiek Prakoso itu juga disemarakkan dengan hiburan dari Teater Petra Kota Tebing Tinggi dan artis KDI Riri.

Wali Kota Tebing Tinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, Asean Community secara realitas harus mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia terutama di Kota Tebing Tinggi.

Anggota DPR RI Komisi I Meutya Viada Hafid mengatakan Asean Community 2015 adalah kerja sama bilateral antara negara-nega ra Asean, di mana semua sektor akan mengalami persaingan.

Negara Indonesia diha-

DIALOG - Dialog interaktif Asean Community 2015 di Kota Tebing Tinggi menampilkan narasumber dari DPR RI Meutya Viada Hafid serta pejabat dari Kementerian Kominfo, Kementrian Luar Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.kpkpos/rs rapkan mampu bersaing dengan negara di Asean dalam berbagai hal. “Seperti Kota Tebing Tinggi yang punya produk unggulan UMK, yaitu lemang dan bapiak (roti kacang), makanan khas daerah ini seharusnya bisa go internasional,” ujar Meutya Hafid.

Dia juga menyoroti soal banyaknya masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Hal ini karena tidak ada kepercayaan masyara-

kat untuk berobat di Indonesia. “Nah untuk itu, dokter di Indonesia di bawah naungan IDI, harus mampu menyelaraskan ilmunya dengan dokter di luar negeri,” paparnya.

Sementara Direktorat Fungsional Kerja Sama Kementerian Luar Negeri Mayuzar Adami menyoroti perjanjian bilateral antarnegera Asean terkait fungsi diplomat.

Indonesia, katanya, telah menandatangani perjanjian

azas bersama yang membawahi delapan profesi, yaitu kerja sama profesi seperti dokter, akuntan, supplier, tenaga jasa pariwisata, konsultan, perawat, dan lainnya.

“Persaingan bebas dokter di Indonesia dengan luar negeri. Di mana kita harus memperkuat kualitas ilmu kedokteran dari mulai tingkat pusat hingga desa,” jelasnya.

Pada intinya, Mayuzar menekankan bahwa kita

jangan takut bersaing dengan investor luar negeri.

Semua berpaling dengan kita sendiri, yang penting ada kerja sama yang baik sesama negara Asean. Diakui banyak pengusaha yang gulung tikar karena belum bisa menghadapi era globalisasi. “Indonesia harus lebih siap dan 'pede' menyambut Asean community ke depan,” katanya.

Sedangkan Samsuddin dari Kementrian Koperasi dan UKM menyikapi permasalahan bahwa orang Indonesia di bidang usaha kecil dan menengah harus mampu membuat produk yang bisa bersaing di dunia internasional seperti one vilage one product (OVOP) dengan mengembangkan produk unggulan daerah.

“Sebagai contoh di Kota Tebing Tinggi adalah lemang dan bakpia. Pengelola harus mampu bersaing dan menciptakan dengan trend yang berkembang saat sekarang.

Jangan kalah dengan persaingan di luar negeri,” pintanya.

Turut hadir dalam acara itu Kapolres Tebing Tinggi AKBP H Enggar Pareanom, para pimpinan SKPD ,dan undangan lainnya. Walaupun diguyur hujan deras, pelaksanaan dialog interaktif berjalan lancar.(RS)

Tebing Tinggi Raih Penghargaan Kota Tertib Ukur 2013 TEBING TINGGI - Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menerima penghargaan Daerah Peduli Tertib Ukur 2013 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diserahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Rabu (27/11) di Swiss Belhotel, Jakarta.

Penghargaan juga diberikan kepada beberapa kepala daerah dan perusahaan antara lain Kota Gorontalo, Kota Padang, dan Kabupaten Karimun, sedangkan Daerah Peduli Konsumen 2013 diraih Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogyakarta, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, dan Kota Bogor.

Gita Wirjawan berharap

penerima penghargaan dapat menjadi contoh bagi perusahaan dan daerah lainnya untuk tertib dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Diharapkan juga agar peraih penghargaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi perusahaan atau daerah lainnya.

“Daerah dan perusahaan yang menerapkan tertib ukur dengan baik, dipastikan akan melindungi konsumennya,” katanya.

Sementara itu Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan dengan penetapan Kota Tebing Tinggi sebagai kota tertib ukur menandakan kalau semua sektor pembangunan di kota itu sudah berjalan cukup

baik.

Pemko Tebing Tinggi dalam waktu dekat juga akan mempersiapkan realisasi pembentukan UPTD Meterologi. Dengan adanya UPTD Meterologi, diharapkan semua alat timbangan/alat ukur seperti meter SPBU, SPBE, PDAM, listrik hingga timbangan emas dan timbangan di pasar-pasar tradisional dan perusahaan bisa ditera ulang di kota ini.

Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Kouperindag) Kota Tebing Tinggi HM Yunus Matondang, Kamis (28/11), mengatakan, pihaknya akan menyiapkan SDM dan juga peralatan-peralatan serta sarana prasarana pendukung.

“Untuk SDM, setidaknya kita harus memiliki tiga penera terampil masingmasing dua orang pengamat tera serta satu orang pengamat tera ditambah satu PPNS Meterologi. Saat ini kita sudah memiliki satu orang pengamat tera yang sudah mengikuti pelatihan di Bandung.

Selanjutnya akan diusulkan formasi untuk petugas pengamat terampil dan pengamat ahli,” jelasnya.

Secara finansial, pembentukan UPTD Meterologi di Kota Tebing Tinggi belum bisa diharapkan mendongkrak pendapatan asli daerah, namun dengan terbentuknya unit pelaksana teknis meterologi tersebut, ribuan konsumen akan ter-

hindar dari kecurangan alat timbangan.

Kabid Perdagangan Fahri menambahkan, beberapa manfaat yang bisa diperoleh Kota Tebing Tinggi dengan dipilihnya sebagai daerah tertib ukur antara lain, mewujudkan perlindungan konsumen di masyarakat, mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, meningkatkan citra daerah bagi masyarakat konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran.

“Hal ini juga sejalan dengan visi misi Wali Kota Tebing Tinggi sebagai kota perdagangan dan jasa untuk membuka peluang iklim investasi di Kota Tebing Tinggi,” ujarnya.

(RS)

Sergai Canangkan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes 2013 SERGAI - Peran serta dan partisipasi PKK sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu untuk lebih memperkuat peran pentingnya, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi mencanangkan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Kabupaten Sergai Tahun 2013. Acara dirangkai dengan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Sergai.

Dalam kegiatan bertema “Melalui Kesatuan Gerak PKK–KB Kesehatan Kita Perkuat Kelompok Dasa Wisma dan Posyandu Dalam Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs)” juga diresmikan wadah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) “Sergai Kencana“ yang di halaman Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BPPAKB) Komplek Bumi Sergai, Sei Rampah, Selasa (26/11).

Bupati dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdakab mengatakan berkat peran serta PKK dalam pembangunan program kependudukan dan KB menunjukkan geliat menggembirakan, terlihat sampai Oktober 2013 peserta KB mencapai 24.539 atau 120,38 persen dari PPM 20,385 dan jumlah peserta aktif 84,978 (74,1 persen) dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 114.704 ditambah lagi dengan prestasi-prestasi yang dicapai para pengelola

LANTIK - Ketua Koalisi Kependudukan Provsu Dr Heru Santoso didampingi Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi melantik pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Sergai pada acara Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Sergai di halaman Kantor BPPAKB Komplek Bumi Sergai, Sei Rampah, Selasa (26/11).kpkpos/arm dan kader KB dan Kesehatan.

Bupati mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang baik untuk peningkatan kualitas penduduk.

Dengan adanya wadah PPKS “Sergai Kencana” masyarakat dapat mendapatkan pelayanan berupa informasi dan konseling sekaligus pelayanan keluarga dalam bidang kesehatan reproduksi, tumbuh kembang anak, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan persiapan pranikah serta kegiatan lainnya.

Diharapkan kepada seluruh stakeholder khususnya

SKPD agar mendukung kemajuan dari wadah ini sesuai tupoksi masing-masing sehingga visi menjadikan Sergai sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakat Pancasilais, moderen, kompetitif, dan berwawasan lingkungan dapat tercapai.

Di akhir sambutannya Soekirman sangat menyambut baik pencanangan kegiatan ini, karena momennya memiliki nilai sangat tinggi dan strategis sebagai bagian dari pelaksanaan revitalisasi program KB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Hadir pada acara tersebut Ketua TP PKK Sergai Hj

Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny Hj Imas Haris Fadillah, Ketua Koalisi Kependudukan Provsu Dr Heru Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN drg Widwiono MKes, Asisten Pemerintahan Umum Setdakab Sergai Drs Ramses Tambunan, Asisten Ekbangsos Drs Hadi Winarno MM, Kadis Kesehatan drg Zaniyar, Kepala BPPAKB Hj Irwani Jamilah SH, Kepala Bappeda Ir H Taufik Batubara MSi, Kepala BPMPD H Ifdal SSos MAP, Direktur RSU Sultan Sulaiman dr Chaidir, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, jajaran PKK dan DWP Kabupaten Sergai serta para undangan.

Pada kesempatan itu Heru

Santoso menyampaikan terima kasih kepada bupati yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi terbentuknya Koalisi Kependudukan Kabupaten Sergai.

Koalisi ini merupakan organisasi yang melakukan upaya peningkatan kualitas penduduk dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan dan kemitraan dalam berbagai kegiatan kependudukan.

"Semoga ke depannya kita dapat melakukan programprogram konkret sebagai sumbangsih pemikiran untuk pembangunan kependukan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini," ungkap Heru.

Sedangkan Widwiono M.Kes mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia merupakan urutan keempat terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika.

Oleh karenanya koalisi kependudukan ini diharapkan dapat meningkatkan kependudukan yang berkualitas bukan berkuantitas serta menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan sarana dan prasarana yang ada.

Sementara Marliah Soekirman selaku Ketua PPKS dalam laporannya menyebutkan tujuan dilaksanakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan berkualitas dalam program PKK, KB dan Kesehatan dalam mendukung MDGs. Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan dilaksanakan selama tiga bulan sejak 1 Oktober sampai 31 Desember 2013.(ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

Sebagian Besar Tenaga Pendidik PAUD Cuma Sukarelawan BATU BARA - Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini semakin banyak. Meski pada intinya PAUD mengajarkan pendidikan awal, tenaga pendidik PAUD harus tetap merupakan pendidik yang profesional.

"Tidak ada kata 'hanya' pendidikan dasar pada PAUD. Bagaimanapun itu merupakan proses mendidik dan pendidikan. Tuntutan perlunya tenaga pendidik profesional tentu mutlak. Sehingga tetap dibutuhkan pendidik yang merupakan lulusan pendidikan guru PAUD," ucap Bunda PAUD Batu Bara Ny Hj Khadijah Arya SE di Indrapura, Kecamatan Air Putih, Selasa (26/11).

Khadijah menuturkan, jika pendidik bukan berasal dari profesional, ilmu yang disampaikan dalam lembaga PAUD pun kurang memadai. Hal ini dikarenakan instrumen mengenai PAUD yang dimiliki pendidik hanya sedikit. Tak hanya profesionalisme, faktor keilmuan linier dengan tingkat pendidikan yang diampu juga diperlukan.

"Jika untuk mengajar di PAUD, tentu lulusan PG PAUD yang paling tepat. Dengan begitu, pendidik tahu pasti apa yang harus dilakukan," imbuhnya.

Menanggapi kenyataan kebanyakan tenaga pendidik PAUD di Batu Bara hanyalah pekerja sukarelawan bahkan bukan lulusan PG PAUD, Khadijah menegaskan bahwa kenyataan itu harus diperbaiki perlahan.

Pelatihan bagi pendidik PAUD yang diadakan pemerintah menurutnya tidaklah cukup. Harus ada pelatihan berkelanjutan, agar kualitas PAUD di tengah masyarakat juga terjamin. (SAREL)

BKB Menentukan Masa Depan Bangsa BATU BARA - Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan salah satu program peningkatan kualitas kehidupan keluarga sehat dan sejahtera.

BKB memberikan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak sesuai tingkatan umur guna menyiapkan generasi penerus bangsa, karena mereka adalah investasi negara Demikian disampaikan Ketua TP PKK Batu Bara Ny Hj Khadijah Arya SE dalam acara Simulasi Bina Keluarga Balita di Lima Puluh, Senin (25/11). Simulasi ini merupakan kerja sama antara Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) dengan Tim Penggerak PKK Batu Bara.

Maksud diadakan simulasi adalah mencetak kader-kader BKB yang terampil, berwawasan keluarga sehat dan sejahtera demi tumbuh kembang anak bangsa. (ICH)

SUMUT

HUT ke-42 KORPRI, Teguhkan Netralitas PNS GUNUNG SITOLI Peringatan HUT ke-42 KORPRI merupakan momentum untuk terus menerus meneguhkan fungsi sebagai perekat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian dikatakan Wali Kota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase MSP dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Hari Kesehatan Nasional ke-49 Tahun 2013 di hala-

man Kantor Wali Kota Gunung Sitoli, Jumat (29/11).

KORPRI diharapkan tetap meneguhkan semangat netralitas, menjaga integritas, dan meningkatkan profesionalisme guna mendukung keberhasilan reformasi birokrasi, ujarnya.

Sejalan dengan tema HUT ke42 KORPRI “Dengan profesionalisme dan netralitas, KORPRI mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat“ maka PNS di daerah ini diimbau menjadikan tema ini sebagai motivasi untuk bekerja secara profesional, penuh integritas dengan komitmen

memberhasilkan program-program reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing.

Dikatakan wali kota, netralitas PNS sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik sehingga akan memberikan dampak dan upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Apalagi dalam menghadapi agenda-agenda politik nasional yakni Pemilu Legislatif 2014 maka PNS harus netral," ucap wali kota.

Pada acara yang sama juga diperingati Hari Kesehatan Nasional dengan tema “Indonesia Cinta Sehat.“ Tema ini mengandung inspirasi menggerak-

kan segenap komponen bangsa guna mencapai hidup sehat.

Menurut Wali Kota Gunung Sitoli, dalam rangka menuju Indonesia sehat maka jajaran pemerintah perlu secara terus menerus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Saya meminta kepada SKPD terkait agar melakukan langkahlangkah strategis guna mengatasi berbagai permasalahan pembangunan kesehatan di daerah ini antara lain pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar, dan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional," ujarnya.(Yagi)

Bupati Sampaikan R-APBD Nias 2014 NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM menyampaikan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Kabupaten Nias untuk dibahas. Nota keuangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Nias dipimpin Aluizaro Telaumbanua AMd, Rabu pekan lalu.

Hadir pada rapat itu Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu SH MH, Sekdakab Nias O'ozatulo Ndraha, dan para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Nias.

Bupati menjelaskan, struktur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 terdiri dari tiga komponen. Ketiga komponen itu yakni Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp476.561.676.

000, Belanja Daerah ditargetkan Rp509.639.330.585, dan Pembiayaan ditargetkan Rp41.939.

589.563.

Dijelaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be-

SERAHKAN - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM saat menyerahkan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2014.(YAGI/KPKPOS) lanja Daerah (R-APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah untuk dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Menurut bupati, nota keuangan atas R-APBD Nias TA 2014 disampaikan untuk memberikan penjelasan tentang substansi dari Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Kabupaten Nias sebagaimana telah disampaikan kepada dewan melalui surat Bupati Nias No 900/4895/Keu Tanggal 20 November 2013 sehingga diharapkan mendapat persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Nias.

"Kepada dewan terhormat, kami mengucapkan terima kasih terlebih-lebih kepada Badan

Anggaran DPRD Kabupaten Nias yang telah melakukan pembahasan awal rancangan APBD melalui pembahasan Rancangan KUA dan PPAS bersama tim anggaran pemerintah daerah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Nias sehingga pembahasannya dapat ditingkatkan pada rapat paripurna dewan," katanya.(YAGI)

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Tingkatkan Nasionalisme BATU BARA - Sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diharapkan menjadi sebuah lembaga pembinaan secara utuh dan konsekuen sesuai semangat kebangsaan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilainilai nasionalisme.

"Saya yakin ini berdampak pada meningkatnya rasa memiliki bernegara, berbangsa, dan semangat persatuan dan kesatuan," kata Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM. Hal itu dikemukakan bupati pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan Tim Kerja MPR RI bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Batu Bara bertempat di Aula Kantor Camat Talawi, Labuhan Ruku, Sabtu (23/11).

Menurutnya, dengan adanya sosialisasi masyarakat bisa sema-

SOSIALIASI - Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi Kadisdik Drs Darwis dan Tim Kerja MPR-RI pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bekerja sama dengan PGRI Batu Bara di Aula Kantor Camat Talawi, Labuhan Ruku.kpkpos/suparman kin menjunjung tinggi kekompakan untuk mencapai kesuksesan bersama. Berbagai fakta dan fenomena berkembang saat ini menunjukkan telah bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya pemerintah dan cerdik pandai bangsa yang terhimpun di MPR-RI berupaya

keras melahirkan usaha mengatasinya. Dengan kesepakatan dan kebulatan tekad merasa perlu adanya upaya nyata mereduksi persoalan yang mendera bangsa ini melalui empat pilar kebangsaan yang termaktub dalam amanat UU. Pemkab Batu Bara mengapresiasi sosialisasi ini sembari

terus berupaya menjadikan masyarakat Batu Bara berwawasan kebangsaan sesuai filosofis terbentuknya NKRI. Melalui PGRI sebagai organisasi profesi dan dunia pendidikan di Batu Bara berupaya mewujudkan ini.

"Ini akan memperkokoh karakter bangsa di mana warga negara dituntut lebih mandiri, tanggung jawab, dan mampu menghadapi era globalisasi melalui transmisi empat pilar tadi. Kepada Tim Kerja MPR-RI terima kasih karena telah membawa program empat pilar dan dilaksanakan di Batu Bara," ucap bupati.

Selaku pemateri dalam sosialisasi yang diikuti 300 peserta guru tersebut Martin Hutabarat (MPR-RI) dan Wahidin Ismail (DPD/MPR-RI). Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara Drs Darwis dan Ketua PGRI Drs Zainal Alwi.(SUP)

Pendidikan Holistik Harus Dikedepankan BATU BARA - Pendidikan holistik yang mengembangkan seluruh potensi intelektual, rohani, jasmani, hingga estetika harus dikedepankan di sekolah-sekolah untuk menghasilkan generasi muda bangsa yang memiliki makna dalam hidupnya.

Pendidikan holistik adalah suatu filsafat pendidikan yang berasal dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, tujuan dan makna hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, nilai-nilai spiritual, dan lingkungan alam, Implementasi pendidikan holistik ini sebenarnya sudah berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Namun kini justru semakin dilupakan.

Hal ini disampaikan Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, Rabu (27/11) saat melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat di lingkungan dinas pendidikan.

Pejabat yang dilantik yakni Drs Syahri Sam menjadi sekretaris dinas pendidikan, Yusnan menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Talawi, Dra Latifah Fauziah MPd (KUPT Medang Deras), Drs Darwin (KUPT Air Putih), Drs Pasti Sinuraya (KUPT Lima Puluh), Drs Suparmin (KUPT Tanjung Tiram), dan Drs Mahar Efendi (KUPT Sei Balai).

Selanjutnya, Drs Yusnan MSi menjadi kepala seksi SMA, Dra Ainul Syafni MSi (Kabid pendidikan luar sekolah), Drs Yandi MPd (Kabid sarana), dan Drs Iriadi MM (Kabid Dikdasmen).

Bupati lebih lanjut mengatakan pendidikan lebih mengedepankan sisi intelektual daripada penguasaan ilmu pengetahuan semata-mata. Pendidikan holistik diharapkan melahirkan individu-individu yang berakhlak mulia, berilmu, sehat, mandiri, bertanggung jawab, jujur, kreatif, toleran, dan berjiwa damai.

"Anak-anak juga tidak saleh secara individu semata, tapi juga saleh secara sosial dan profesional. Pendidikan holistik bisa terwujud jika guru benar-benar mengemban tugas profesionalnya yang bukan sekadar mengajar, tetapi mendidik. Selain itu, sekolah harus menjadi lingkungan kondusif untuk mendorong berkembangnya berbagai potensi kecerdasan tiap individu," ucapnya.(ICH)

Golkar Langkat Bantu Pengungsi Sinabung LANGKAT - Sedikitnya 172 jiwa warga dari Desa Kebayekan, Desa Kutagunggung, Desa Sigarang-garang, Desa Dalan Jahe, dan Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo terpaksa mengungsi ke Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, menyusul meningkatnya erupsi Gunung Sinabung beberapa hari terakhir.

Berdasar pantauan di lapangan, para pengungsi selain mendapat bantuan dari Pemkab Langkat juga mendapat bantuan sembako dari Ketua DPD Golkar Langkat H Ngogesa Sitepu SH yang disampaikan melalui Ketua PK Golkar Sei Bingei Justin.

Menurutnya setelah mendengar kabar Pak HNS (sapaan H Ngogesa Sitepu) langsung menginstruksikan agar para anggotanya di lapangan segera membantu kebutuhan pokok para pengungsi. “Bantuan dari ketua (HSN) ini akan terus disalurkan sesuai jumlah pengungsi yang juga terus bertambah” jelas Justin, Senin (25/11).

Tercatat, bantuan tersebut berupa sembako seperti beras 450 kg, telur 1.200 butir, kain sarung 200 helai, mi instan 60 kotak, air mineral 10 kotak, sarden 2 kotak, dan sejumlah peralatan mandi. Hingga berita ini diturunkan bantuan dari Pemkab Langkat maupun Golkar serta seluruh elemen kepemudaan dan masyarakat Langkat kepada para pengungsi terus mengalir.

Camat Sei Bingei M Akhyar yang dikonfirmasi saat berada di lapangan bersama unsur Muspika menjelaskan keseluruhan pengungsi yang dikonsentrasikan di Balai Desa Telaga diperkirakan terus bertambah jumlahnya (JUL)

LBBGR XXXI Tingkat Kabupaten Dairi Semarak DAIRI - Lomba Bulan Balita dan Bina Generasi Muda/ Remaja XXXI Tingkat Kabupaten Dairi digelar semarak diisi dengan berbagai perlombaan yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Dairi, Jalan SM Raja, Sidikalang, Rabu (27/11).

Kegiatan rutin ini diselenggarakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi. Tahun ini berbagai perlombaan melibat peserta dari kalangan anak usia dini dan generasi muda/remaja.

Diantara perlombaan yang menyita perhatian adalah lomba menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan lagu daerah “Kekelengenku Tanoh Dairi” yang kini sudah semakin jarang diperdengarkan di kalangan anak muda.

Ketua TP PKK Dairi Ny Dumasi Sitohang menjelaskan diadakannya LBBGR tahun 2013 di tingkat Kabupaten Dairi merupakan momentum pembinaan anak yang tidak hanya sebatas seremonial.

“Anak masih dalam proses tumbuh kembang sehingga perlu didikan dan lindungan agar kelak nantinya dapat berkarakter yang kuat dan bermartabat,” kata Dumasi.

Menurutnya, anak adalah penerus bangsa yang menentukan maju mundurnya bangsa ini. Sehingga bila gagal memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak pada hakikatnya merupakan kegagalan bangsa mempersiapkan kehidupan masa datang.

Sebelumnya, Ketua Panitia

Ny Kostiamar Gurning melaporkan kegiatan ini diadakan untuk menanamkan rasa cinta Tanah Air sejak dini kepada generasi muda terutama anakanak dengan menggelar lomba ajakan cinta Tanah Air kepada anak-anak PAUD perwakilan semua kecamatan.

Sementara itu Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi SH berharap melalui kegiatan ini para orangtua dan semua lapisan masyarakat menyadari pentingnya pembinaan dan perlindungan bagi anak-anak sebagai wujud tanggung jawab terhadap pertumbuhan anak sebagaimana diharapkan.

“Pada umumnya anak senang meniru dan hal ini merupakan salah satu proses pembentukan tingkah laku

anak, oleh karenanya dibutuhkan kesiapan orangtua untuk dapat menempah anaknya menjadi seseorang yang berguna,” kata Wabup.

Kegiatan lomba yang digelar dalam kegiatan ini yakni, balita bercerita Tanah Air, balita menyusun balok, balita bandiri, balita bernyanyi, balita memilih makan B3.

Sedang perlombaan untuk kategori remaja yakni lomba pidato pencegahan KDRT, lomba cipta APE, lomba bernyanyi, lomba penyuluh PHBS, dan lomba imbauan berolahraga dan hidup sehat.

Acara diakhiri dengan pemberian hadiah kepada semua pemenang lomba oleh Ketua TP PKK Dairi.

(NDK)

MELIHAT - Ketua TP PKK Kabupaten Dairi Ny Dumasi Sitohang melihat peserta lomba di beberapa kategori LBBGR Tingkat Kabupaten Dairi 2013.kpkpos/ndk

10

KPK POS E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

KRIMINAL

Dinas TRTB Kembali Bongkar Dinding Parkir Hermes MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan kembali melanjutkan pembongkaran bangunan gedung parkir milik PT Harmes Reality Indonesia di Jalan Walter Monginsidi Gang A, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.

Pembongkaran dilakukan karena dinding bangunan parkir berdempetan dengan Masjid Taqwa yang berada di sebelahnya.

Menurut Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi didampingi Kasi Pengawasan Darwin, pembongkaran ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya di lokasi yang sama, Dinas TRTB telah melakukan dua kali pembongkaran yakni Rabu (21/11) dan Kamis (22/11). “Ini merupakan pembongkaran yang ketiga kalinya kita lakukan.

Pembongkaran ini dilakukan karena terjadi penyimpangan. Seharusnya antara dinding bangunan parkir dengan Masjid Taqwa harus ada space (ruang/ jarak) yang tersisa. Tidak

berdempeten seperti yang terjadi saat ini. Itu sebabnya dinding yang berdempetan langsung dengan masjid kita bongkar,� kata Ali Tohar.

Dalam pembongkaran, Ali Tohar memusatkan penghancuran dinding lantai lima yang bersebelahan langsung dengan masjid. Sebab, dinding lantai 1 sampai 4 selama dua hari telah berhasil dihancurkan. Untuk melakukan pembongkaran dinding lantai 5, Ali Tohar berkoordinasi dengan Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) guna meminjam mobil pemadam kebakaran yang memiliki tangga cukup panjang.

Penggunaan tangga mobil pemadam kebakaran ini sangat efektif dan telah terbukti pada saat membongkar dinding lantai 1 sampai 4.

Meski dilakukan dengan sangat berhati-hati karena khawatir pecahan material dinding akan mengenai kubah Masjid Taqwa, namun petugas Dinas TRTB akhirnya berhasil merubuhkan dinding tersebut. (VIN)

SUMUT

Cincin Kapolres Hilang, Anggota Polresta Tersangka BINJAI - Mencuat kabar tidak sedap di jajaran kepolisian Polres Binjai. AKBP Marcellino Sampouw, yang baru saja menduduki kursi kepemimpinanya kehilangan sebuah cicin. Hal itupun berimbas dengan dipenjarakannya seorang oknum personil kepolisian berpangkat Bripka, beberapa pekan lalu.

Pantauan koran ini, oknum personil kepolisian yang kini masuk kerangkeng

tahanan adalah supir Kapolres Binjai. Oknum personil tersebut diduga kuat melarikan cincin yang diletakkan di dalam mobil.

Kabarnya, cincin ini merupakan hadiah dari warga semasa kepemimpinannya di Tanah Karo. Pemberian itu dilakukan saat acara pisah sambut yang digelar di sana.

Padatnya jadwal, Kamis lalu, AKBP Marcellino Sampouw, terburu-buru memasu-

ki Polres Binjai. Membuat, orang nomor satu di jajaran kepolisian ini menjadi lupa mengambil cincin itu. Begitu mengingatnya dan akan mengambil cincin yang diletakkan di kotak, ternyata sudag raib. Cincin sang Kapolres ternyata ada empat yang terletak di dalam kotak. Keempat-empatnya raib.

Akhirnya AKBP Marcellino Sampouw, meminta Kasat Reskrim AKP Revi Nur-

UPT-Kasub Tata Usaha dan 3 orang diantaranya adalah tenaga supir, termasuk satu orang supir ambulance.

Wartawan koran ini berkali-kali mengunjungi rumah sakit yang dikelola Pemprovsu ini. Sudah berbulan-bulan lamanya dikunjungi, namun tidak seorang pun pegawai yang pernah hadir walaupun pada jam-jam kerja.

Sumber mengatakan, bahwa Kepala UPT Rumah Sakit ini yaitu drg Emmi Suriana Simbolon MARS juga menjabat pada rumah sakit di Huta Salem Laguboti Tobasa juga Kasub Tata Usaha yaitu Robert SE. Tidak diketahui apakah staf yang lain juga punya pekerjaan lain di luaran. (SM)

Amiruddin Tolak Pembangunan Jalan Patin TANJUNG BALAI - Amiruddin S (63) warga penduduk Jalan Kutilang II No 198 RT/ RW 003/007 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang diduga menolak Pemko Tanjung Balai untuk membangun Jalan Patin yang terdapat di lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

Penolakan itu dilakukan Amiruddin, karena dia merasa sebagai pemilik lahan jalan Patin tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/10/SKT/KTN/ 2012, a/n Amiruddin S yang terdaftar pada kantor Kelurahan Kapias Pulau Buaya Nomor 593/tanggal 1 Februari 2012.

Oleh karena itu Amiruddin S diduga mengintruksikan seluruh keluarganya ditempat itu untuk menolak Pemko Tanjung Balai melaksanakan pembangunan Jalan Patin tersebut.

Menyikapi kasus ini, anggota Komisi C DPRD Tanjung Balai diantaranya Hakim Tjoa Kien Lie bersama AlUstazd Afrizal Zulkarnaen SAg, Selasa lalu, turun ke lokasi pembangunan jalan tersebut. Tujuannya, untuk melihat langsung tindakan warga yang mengklaim badan jalan tersebut.

Sementara itu ditempat terpisah salah seorang warga yang tidak ingin namanya dipubliksasikan media, mengatakan bahwa SKT yang tersebut di atas telah ditarik oleh pihak Kelurahan Kapias Pulau Buaya karena keabsa-

hannya diragukan.

Lanjutkan Sementara itu, warga pengguna jalan Patin, mendatangi DPRD Tanjung Balai.

Kedatangan mereka mendesak pihak DPRD dan Pemko Tanjung Balai agar tetap melaksanakan pembangunan Jalan yang terdapat di Lingkungan I Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai karena dengan dibangunnya jalan tersebut aktivitas warga masyarakat menjadi lancar.

Menanggapi permasalahan pembangunan jalan yang sempat tertunda itu, Komisi C DPRD Tanjung Balai melalui Surya Dharma AR didampingi Syahrial Bhakti Dan Afrizal Zulkarnaen mengatakan, bahwa pada dasarnya Jalan tersebut adalah jalan Bangun Baru, Amiruddin S dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas tentang status lahan yang ia miliki, karena surat keterangan tanah beliau telah ditarik oleh pihak Kelurahan Kapias Pulau Buaya.Penarikan disebabkan pihaknya (Amiruddin S) ada membuat tanda tangan palsu terhadap orang tua Topik Simangunsong, sehingga permasalahanya sampai ke Polres Tanjung Balai.

Di kantor Polisi, pihak Amiruddin minta damai kepada Topik Simangunsong dengan cara mengembalikan SKT yang ia palsukan tanda tangan ke Kantor Kelurahan, sehingga kasus pemalsuan itu tidak sampai Ke PN Tanjung Balai. (HER)

Binjai, bersama dengan tahanan pidana lainnya.

Sayangnya, AKP Revi Nurvelani, yang menyelidiki kasus ini enggan mengangkat telpon selularnya. Bahkan, SMS yang dilayangkan wartawan koran ini tak kunjung dibalas. Demikian juga dengan AKBP Marcellino Sampouw, saat dihubungi via selularnya untuk mempertanyakan kebenaran masalah ini.(SBR)

Anggota Marinir Dibacok Preman

Kantor RS Kusta Lau Simomo Karo Sering Tutup KABANJAHE - Rumah Sakit Kusta (RSK) Lau Simomo, adalah lembaga pemerintah di bawah naungan Pemprovsu, terletak di desa Lau Simomo Kecamatan Kabanjahe, jaraknya dari kota Kabanjahe sekitar 4 Km. Rumah Sakit ini telah lama kehadirannya di Karo, dan saat ini dihuni puluhan pasien yang berpenyakit kusta berasal dari luar daerah.

Ironisnya, kantor rumah sakit ini dari hari ke hari terus tertutup. Mulai dari ruang kerja staf, tata usaha, sampai ke ruangan pimpinan tidak pernah ada.

Jumlah personil yang berstatus sebagai PNS di rumah sakit ini 22 orang sudah termasuk Kepala

velani, mengusut kasus ini.

Pengusutan kasus secara internal di kubu Polri ini pun mengarah kepada Bripka EA, yang tak lain adalah supir Marcellino.

Ternyata, pengusutan kasus ini sampai ke telinga EA, yang akhirnya mengembalikan tiga dari empat cincin yang hilang. Tentu saja hal ini berimbas kepada sang Brikpa. Dan kini diamankan di rumah tahanan Polres

KEJAHATAN - Jong Khui Tjong alias Kecong, bandar togel saat menunjukkan hasil kejahatannya kepada petugas. (KPK POS/JUL)

Bandar Togel di Stabat Diciduk Polisi STABAT - Jong Khui Tjong alias Kecong (75) warga Komplek Bangsal Pasar II, Kel.Perdamaian, Kec. Stabat, Langkat, akhirnya diamankan pihak berwajib.

Bandar togel itu tertangkap tangan sedang mengumpulkan uang hasil penjualan kupon judi jenis togel, Senin, di rumah kediamannya. Kini, kakek dua cucu itu sementara waktu terpaksa harus merasakan dingin dan pengapnya bermalam di dalam sel jeruji tahanan Mapolres Langkat guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Informasi yang diterima, sebelum mengamankan pelaku, seperti biasa personil Unit VC Polres Langkat terlebih dahulu menerima laporan dari warga yang merasa resah akibat ulah pelaku kerap menjajakan perjudian kupon togel di

lingkungan mereka. Diduga selama ini pelaku sudah empat tahun menjalankan bisnis haramnya tersebut dan telah masuk dalam target operasi.

Selanjutnya personil langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan pengintaian. Setelah itu petugas langsung melakukan penggerebekan dan pelaku sendiri dengan mudah diamankan petugas bersama barang bukti kejahatnya berupa lima lembar kertas kupon kosong, tiga lembar kertas kupon berisi angka pasangan, satu set kerta angka tebakan, dua buku rekap dan uang tunai sebanyak 1 juta 387 ribu rupiah. Pelaku bersama barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Jong Khui Tjong alias Kecong (75) saat ditemui

wartawan mengelak kalau dirinya dituduh sudah lama beroperasi. Padahal, semua bukti menunjukkan kalau pelaku sudah lama beroperasi.

"Aku bisnis ini baru empat bulan sejak aku sakitsakitan dan yang tukang nulis adalah isteriku sendiri bang," ucapnya sembari mengaku kalau dulunya dia adalah guru mandarin.

Kanit VC Polres Langkat, Iptu Juriadi SH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sudah berhasil menangkap bandar togel yang sudah lama masuk sebagai target operasi alias TO. Pelaku berhasil diamankan, berkat adanya informasi dari warga sekitar yang mengaku resah dengan praktek perjudian di lokasi tersebut. "Pelaku sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan, " kata Juriadi. (JUL)

LANGKAT - Diduga bermotifkan balas dendam, Praka Mar Zulkifli Hasibuan anggota TNI Yon 8 Marinir Tangka Lagan, Kamis dinihari, diserang sekelompok kawanan preman bersenjata tajam.

Akibatnya, anggota marinir yang menetap di Komplek Marinir Tangka Lagan, Desa Puraka, Kec.Sei Lepan, Langkat tersebut harus menjalani perawatan medis di RSU Putri Hijau Medan, karena mengalami luka sobek dibagian wajah dan paha sebelah kirinya.

Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan tersebut.

Salah satu diantara kawanan pelaku berinisial KE alias Pendi Tato (30) warga Gang Dodol, Kel.Alur II, Kec.Sei Lepan, Langkat, masih dalam pengejaran pihak kepolisian karena diduga kuat ikut terlibat dalam aksi penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

Informasi diperoleh, pe-

ristiwa itu bermula sewaktu korban sedang melintas mengendarai sepeda motor di sebuah kawasan Persimpangan Tiga Curam, Kel. Sei Bilah, Kec.Sei Lepan, Langkat. Setibanya di sana, tiba-tiba korban dihadang oleh kawanan pelaku yang memaksa korban untuk berhenti.

Tanpa banyak cakap, mereka langsung mengeroyok korban di lokasi tersebut. Korban yang sudah berusaha lari ternyata kembali dikejar oleh kawanan pelaku. Setelah itu mereka kembali menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka sobek dibagian wajah dan paha sebelah kiri. Setelah puas menganiaya korban, kawanan pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang terluka parah.

Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rasyid Hartanto, yang dikonfirmasi mengakui kalau pihaknya sudah berhasil mengantongi nama pelaku.(JUL)

Mencuri Tabung Gas Bonyok MEDAN - Belum sempat menikmati hasil curiannya, seorang pemuda dihajar massa hingga babak belur, karena kepergok mencuri tabung gas ukuran 12 Kg di rumah makan milik Indra Koto, yang terletak di Jalan Bromo No 78 Tegal Sari Kecamatan Medan Area, Jumat (29/11).

Tersangka Muhammad Afis (24), warga Jalan Seto Gang Sejahtera No 2 Medan Area ini, mencuri dengan cara memanjat tembok belakang rumah makan Cita Rasa itu. Setelah berhasil masuk, pemuda ini berusaha mengangkat tabung gas.

"Tersangka memanjat tembok belakang dan

mengambil tabung gas," kata Kapolsek Medan Area Kompol Rama S Putra, Jumat siang.

Tapi sial baginya, saat beraksi, dirinya dipergoki oleh istri pemilik rumah makan bernama Febria dan seorang karyawan bernama Juliah. Melihat ada orang asing sedang mencuri, kedua wanita itu pun sontak berteriak maling."Saat beraksi ada saksi yang melihat yaitu istri pemilik dan seorang karyawannya," terang Rama.

Teriakan itu membuat warga berkumpul dan mengepung pelaku hingga akhirnya menangkap serta menghajar hingga babak belur. (SBC)

Tagana Langkat Berikan Penyuluhan Bencana LANGKAT - Suatu kehormatan bagi siswa/i SMA Swasta YPP Sawit Seberang, karena mendapat kunjungan penyuluhan Tagana Langkat, Rabu pekan lalu. Tentu saja momen ini disambut hangat dan penuh keakraban oleh Kasek SMA Swasta YPP Sugimin SPd didamping Kasek SMP Swasta Yapeksi Iskandar Muda SPd serta segenap dewan guru yang ada.

Tim Tagana Langkat yang mengadakan penyuluhan dipimpin M Ahyar, Korlap Tagana Langkat, Ahmad Roni Danru evakuasi Tagana Langkat, M. Mukhlis Danru Dumlap, Dedi Santoso Danru Assesment dan stap pendukung Sugiono, Abdi Syahputra, Dodi Sanjaya dan Armaya Sari salah satu Alumni SMA Swasta YPP. Dalam arahannya Ahmad Roni dan M. Muhklis sebagai satuan tugas bencana yang berbasis masyarakat di bawah binaan Bina Sosial Kabupaten Langkat senantiasa berupaya memposisikan diri di garda terdepan.

Dan selalu siap siaga terhadap setiap kejadian bencana, baik pra bencana, saat tanggap darurat maupun paska bencana.

Kesiap siagaan ini tentunya juga selalu dibarengi dengan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalitas secara terpadu berkesinabungan sejalan dengan pergeseran paradikma penanggulang bencana Dunia dari patalistik responsive (kedaruratan ) menjadi prefentif pro aktif (kesiap siagaan yang aktif).

Sebagai upaya dan inisiatif aktif

mengenali pentingnya penguatan kapasitas komunitas dalam pengelolaan bencana merupakan fokus utama Tagana Langkat.

Tagana mengimplementasikan program kerja melalui serangkaian kegiatan pembentukan tim reaksi cepat (TRC), kampong siaga bencana (KSB), Sekolah Siaga Bencana (SSB) gladi/drill penanggulang bencana dengan jurnalis, penguatan konseptual manajerial, teknikal skill, fasilitas operasional kepengurusan.

Dalam kunjungan di SMA Swasta YPP, diterapkan sekolah siaga bencana (SSB), pengurangan resiko ben-

cana berbasis sekolah. Dalam hal ini penguatan dan pelibatan pelajar dalam usaha pengurangan resiko bencana (disaster risk reduction) merupakan langkah yang sangat setrategis untuk mencegah berbagai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada anak-anak dan remaja pada situasi bencana.

Pendekatan pengurangan resiko bencana terhadap remaja dapat dilakukan melalui komunitas remaja di masyarakat institusi pendidikan (sekolah). Hasil yang diharapkan sekolah siaga bencana antara lain: Memperkenalkan usaha-usaha

pengurangan resiko bencana bagi komunitas sekolah. Mengitegrasikan usaha pengurangan resiko bencana pada program sekolah dan kurikulum pendidikan muatan lokal, membentuk komunitas siaga bencana berbasis sekolah. Meningkatkan pemahaman pengetahuan kepedulian komunitas pelajar terhadap kesiap siagaan dalam menghadapi bencana. Meningkatkan kesiap siagaan sekolah dalam menghadapi bencana.

Hasil akhir yang diharapkan bagi sekolah SMA Swasta YPP, pelajar dapat mengetahui dan memahami landasan tioritis dan yuridis terhadap usaha-usaha pengurangan resiko bencana melalui jalur sekolah.

Tumbuhnya pemahaman tentang kerentanan lingkungan fisik terhadap bencana. Peserta dapat mengenali jenis-jenis bencana yang sering terjadi di lingkungannya seperti banjir, kebakaran, yang bersifat natural disaster maupun human disaster.

Kasek SMA Swasta YPP Sawit Seberang Sugimin SPd mengharapkan pada anak didik supaya dapat menerapkan dan mengiplemantasikan jika nantinya ada bencana dan bisa berbuat banyak serta membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Tim Tagana Kab. Langkat yang telah memberikan penyuluhan di Sekolah SMA Swasta YPP Sawit Seberang. (DIN)

11

KPK POS E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Bandar Narkoba Ditangkap Polres Sergai Dokter Hendrik Ditangkap di PERBAUNGAN - Tiga tersangka tindak pidana narkotika jenis sabu, Rabu sekitar pukul 14.00 WIB pekan lalu, diringkus Petugas Sat Narkoba Polres Sergai. Pelaku ditangkap di Dusun 3 Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan. Dari tangan para pelaku diamankan barang bukti berupa satu helai plastik klip transparan, satu unit HP, uang tunai Rp100 Ribu dan mancis.

Ketiga tersangka adalah Zulham Fauzi (27), pedagang ayam potong, Dsn III Ds Pasar Bengkel Kec.Perbaungan.

Agus Nurdiansyah alias Pay (27), pekerja doorsmer & tambal ban, Dsn IV Ds Pasar Bengkel Kec.Perbaungan dan Budianto (28) warga Suka Beras.

Informasi dari petugas pada, Rabu sekira pukul

TERSANGKA - Dua dari tiga tersangka pengedar dan pemakai sabu diamankan petugas Sat Narkoba Polres Sergai. (KPK POS/ARM) 14.00 wib Sat Narkoba Polres Sergai berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka tindak pidana Narkotika.

Disebutkan, sebelumnya Kasat Narkoba mendapat

informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Dsn III Ds Pasar bengkel Kecamatan Perbaungan Kab.Sergai sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Zulham Fauzi.

Menurut keterangan, tersangka adalah sebagai bandar. Kemudian Kasat narkoba memerintahkan anggotanya untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Selanjutnya pada saat dilakukan penggerebekan di kediaman tersangka dan didapati dua orang rekan pemakainya yakni Agus Nurdiansyah alias Pay dan Budianto, yang pada saat itu sedang hendak membeli sabu.

Tersangka Zulham Fauzi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti seperti tersebut di atas. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Sergai dan diperiksa lebih lanjut.

Saat ditanyai, Zulham Fauzi telah menjadi bandar dan pemakai selama satu tahun.

Tersangka Budianto satu tahun dan tersangka Agus Nurdiansyah juga mengaku sudah satu tahun menjadi pemakai. Kepada ketiga tersangka dijerat Pasal Narkotika 112 ayat 1 subs UURI No.35 thn 2009.(ARM)

Anak di Bawah Umur Memohon Keadilan TANJUNG MORAWA - Risnu Feldi (17) anak di bawah umur yang menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama oleh sejumlah pemuda di Kampung Pamah, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang pada tanggal 8 Agustus lalu, demi mendapatkan keadilan, melayangkan surat permohonan kepada Kajari Lubuk Pakam agar para terdakwa dituntut dengan hukuman yang seberatberatnya sesuai dengan kesalahan yang telah mereka perbuat.

Dalam surat Risnu tertanggal 25 November tersebut, tertulis bahwa korban memohon kepada Kajari agar tidak salah menerapkan

pasal dan disesuaikan dengan fakta kejadian. Risnu juga menceritakan bahwa dirinya dikeroyok beramai-ramai dan hendaknya dakwaan Jaksa bisa lebih berat tentang pengeroyokan.

Dijelaskannya juga, bahwa bila ada salah seorang terdakwa yang berdamai dengan dirinya (Risnu-red), namun perdamaian itu bukan untuk pertimbangan Kejaksaan tetapi untuk pertimbangan Hakim. Dan yang penting pada intinya semua terdakwa agar tetap dituntut seberat-beratnya oleh pihak Kejaksaan.

Surat yang dikirim Risnu Feldi diterima oleh salah seorang pegawai Sekretariat

Kejari L.Pakam bernama Tari pada Selasa (26/11), dan ditembuskan kepada Kajatisu, Ketua KPAID Sumut, JPU Lili Suparli SH MH dan Ketua LSM PHP Deli Serdang.

Sementara itu, JPU Lili Suparli SH MH yang menangani perkara tersebut saat ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, Selasa sore (26/11) menyebutkan, terhadap kasus penganiayaan Risnu Feldi ini pihaknya hanya menerapkan pasal 80 ayat (2) UUPA jon to pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman pasal 80 ayat (2) yakni 5 tahun penjara. "Kalau pasal 170 KUHP mengenai penganiayaan secara bersama-

sama tidak kami terapkan, karena korban adalah anak,” terangnya.

Selanjutnya, Lili Suparli menerangkan, bahwa sidang lanjutan akan di gelar, Rabu ini, dengan agenda pemeriksaan/mendengar keterangan terdakwa yakni Muhammad Riki alias Kiki (22), M. Ayub (20), Gunawan alias Gugun (22), dan seorang terdakwa lagi berinisial SF (17) disidang terpisah karena SF masih tergolong anak, dan direncanakan sidang lanjutan untuk SF pada Kamis ini.

Sementara itu, untuk seorang tersangka lagi yang belakangan baru ditangkap Polres Deli Serdang bernama Zulfadli alias Ipad (18), kini

masih dalam tahap penyerahan berkas dari Polres ke Kejaksaan, dan sedang menunggu tahap P.21 kalau sudah dinyatakan lengkap.

Pantauan KPK Pos, terkait tidak diterapkannya jon to pasal 170 KUHP kepada para terdakwa, ada dugaan Jaksa telah cacat menerapkan pasal.

Namun pihak Jaksa malah menjerat pasal 55 ketentuan umum KUHP yang tidak memiliki ancaman pidananya dan di jon to pada pasal 80 UUPA yang ancaman pidananya jauh lebih ringan dari pada pasal 170 KUHP, sehingga penerapan pasal tersebut dinilai telah menguntungkan para terdakwa. (DIZ)

Orangtua di Sidikalang Resah Banyak Siswa Bolos di Warnet SIDIKALANG - Para orangtua murid di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, merasa resah akibat banyaknya pelajar yang setiap hari bolos (tidak) masuk pada jam pelajaran, karena asyik bermain game online di warung internet (warnet) yang saat ini tergolong menjamur.

Sejumlah orangtua murid seperti diungkapkan Parasian Situmorang, James Napitupulu, keduanya warga kota Sidikalang kepada media ini, Rabu, mengaku resah serta prihatin melihat perilaku anak didik yang sudah

tidak wajar dan nekat bolos sekolah karena hanya bermain game Disebutkan, akhir-akhir ini semakin banyak kelihatan pelajar SD, SMP hingga tingkat SMA sederajat di Sidikalang, keranjingan Video Game di Warnet, tanpa ada hambatan dari pihak manapun termasuk pihak pengusaha Warnet.

Menurut mereka, hal itu bukan saja terjadi di luar jam belajar atau hari libur. Tetapi pada jam belajar sering terlihat anak usia SD, SMP dan SMA yang diduga bolos

dari sekolah.

Dan yang paling memprihatinkan, anak usia SD asyik bermain Video Game sambil merokok yang kebetulan ada dijual di Warnet.

Bila sore hari, hampir semua Warnet di kota Sidikalang dipadati anak usia SD, SMP dan SMA untuk bermain game dan terlihat masih mengenakan pakaian seragam sekolah.

Sehingga, keduanya menilai seolah-olah ada pembiaran, baik dari pengusaha warnet maupun dari instansi terkait seperti dinas pendidi-

kan maupun aparat Satpol PP. Kepala Dinas Pendidikan Dairi, melalui Sekretaris, Drs Pardi Simanjuntak di konfirmasi wartawan, Rabu, mengakui sudah banyak mendapat informasi tentang keresahan para orangtua murid itu.

Dia juga sangat menyayangkan ulah pengusaha warnet yang membiarkan anak-anak kita bisa bermain game pada jam belajar.

Pardi menyebutkan, masih lumayan bila hanya bermain game, bagaimana jika mere-

ka mengakses Film porno, sehingga sangat kita sesalkan, katanya.

Namun dikatakan, tanggungjawab dinas pendidikan hanya sebatas pembinaan kepada siswa, tetapi untuk menindak pemilik warnet harus melibatkan tim termasuk mulai dari Dinas Infokom selaku pemberi ijin usaha, penindakan dan penegakan oleh Satpol PP, kata dia.

“Tetapi imformasi ini sangat berharga bagi kami supaya bisa segera dikoordinasikan dengan instansi terkait,” sebut Pardi. (NDK)

Otak Pembunuhan Bidan Nurmala Dituntut 16 Tahun LUBUK PAKAM- Idawati boru Pasaribu, otak pelaku pembunuhan bidan Nurmala boru Tinambunan dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Rumondang Manurung SH dan Lilik Suparli SH, 15 tahun penjara pada persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Senin.

Di hadapan majelis hakim diketuai Efendi Pontas Doloksaribu SH, terdakwa mengaku bahwa dia sudah letih dengan ketidakadilan ini dan mengakui bahwa perbuatan

itu sama sekali tidak dilakukannya.

“Apa untungnya aku membunuh dia (Nurmala boru Tinambunan) dan aku tak ada melakukan pembunuhan itu karena dia itu bukan orang bisnis seperti aku ini,” teriak terdakwa Idawati.

Terdakwa Idawati juga mengatakan kalaulah dia yang merencanakan pembunuhan itu jangankan tuntutan penjara 16 tahun, hukuman mati pun siap ia hadapi.

"Aku tidak ada merenca-

nakan pembunuhan itu, jangankan hukuman penjara 16 tahun, hukuman mati pun aku siap, tetapi karena perbuatan itu sama sekali tidak aku lakukan makanya aku enggak terima," ujar Idawati.

Terus terang saja dari awal persidangan barang bukti tak satupun ada yang mengarah ke aku kalaupun ada cuma keterangan terdakwa Rini aja, apa begitu hukum di negara ini. Jadi untuk apa ada sidang kalau ke-

terangan saksi dan lainnya tidak dilihat kan itu sama aja dengan kebohongan," ujar Idawati lagi dengan nada berang.

Ibu korban, Hariani Sihotang, mengatakan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa Idawati terlalu ringan. Dia meminta terdakwa Idawati dihukum seumur hidup atau hukuman mati.

"Dia juga meminta jaksa Rumondang agar bertindak adil, jangan ada suap menyuap. Ini hukum, mau sama sia-

pa lagi kami meminta keadilan. Ini tuntutan jelas tidak sesuai, eksekutornya saja dituntut 20 tahun, masa dia (Idawati) otak pelakunya hanya 16 tahun," ucap Hariani.

Majelis hakim, Efendi Pontas Doloksaribu memberikan waktu selama sepekan sebelum masa tahanan telah habis. "Kami beri waktu Senin tanggal 2 Desember 2013 untuk mengajukan pledoi atau pembelaan," ujar Efendi Pontas. (SMG)

Dua Juta Lebih Remaja Hidup dengan HIV JAKARTA - Dalam 10 tahun terakhir, jumlah remaja yang terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV) naik sepertiga. Data baru yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan lebih dari dua juta remaja berumur 10-19 tahun saat ini hidup dengan HIV. Banyak dari para remaja itu tidak mendapatkan bantuan yang cukup untuk membuat mereka hidup sehat dan mencegah penularan.

Selain itu, jutaan remaja berisiko terinfeksi.

Peningkatan jumlah terbesar terjadi di wilayah sub-Sahara Afrika. Para remaja ini telah lahir dengan HIV di dalam tubuhnya. Ada pula remaja putri yang terkena virus mematikan itu ketika melakukan hubungan seksual tanpa kondom.

Di Asia, kelompok yang paling rentan adalah pengguna narkoba.

"Remaja putri dan putra yang melakukan seks bebas, pemakai narkoba suntik, atau mereka yang terkena pelecehan seksual, berada pada risiko tinggi," kata Kepala Program HIV di UNICEF, Craig McClure, Selasa.

Sekitar tujuh dari semua infeksi HIV, katanya, terjadi saat remaja.

Peningkatan infeksi juga tercermin

dari banyaknya kematian di kalangan remaja. Pada 2005, jumlah yang meninggal mencapai 70 ribu remaja.

Lalu, pada 2012, jumlahnya meningkat jadi 100 ribu remaja. Hal tersebut kontras dengan penurunan 30 persen kematian karena HIV pada periode yang sama untuk

populasi umum.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan menemukan hampir 70 persen kasus HIV baru dialami oleh penduduk usia produktif. "Aktivitas yang tinggi pada usia ini membuat banyak kelompok produktif yang melakukan perilaku seks berisiko," kata Kepala Pusat Promosi Kesehatan

Kemenkes, Lily S Sulistyawati.

Dikatakan, sejak April-Juni 2013 persentase kasus HIV yang dialami kelompok usia 25-49 tahun ini mencapai 70,7 persen. Menurut Lily, cepatnya perkembangan penderita HIV/AIDS ini didorong pula oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan kesehatan berupa pengecekan dan konsultasi HIV/ AIDS. “Banyak orang dewasa mengalami gejala HIV/AIDS tak segera memeriksakan diri sehingga berpotensi menularkan pada orang lain,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak 1987 hingga 2005, jumlah orang yang sudah masuk dalam stadium AIDS lebih banyak dilaporkan daripada yang baru terinfeksi HIV. Sementara itu, mulai 2006 hingga 2012, sudah lebih banyak orang terinfeksi HIV dan belum masuk stadium AIDS yang ditemukan.

Pada 2012, ditemukan kasus HIV sebanyak 21.511 orang dan AIDS sebanyak 5.686 orang. Sedangkan pada 2008, penderita HIV sebanyak 10.362 orang dan AIDS sebanyak 4.943 orang. (SBC)

Siborongborong

SIBORONGBORONG Dr Hendrik Simanjuntak, seorang dari tiga dokter terpidana kasus malapraktik bersama dr Dewa Ayu Sasiary Prawani SpOG di Sulawesi Utara, ditangkap tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Siborongborong, Tapanuli Utara, Sabtu malam.

"Tim Kejagung turun ke Sumut setelah mendengar Hendrik Simanjuntak bersembunyi di kediaman orang tuanya di Desa Sitanggang, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Tidak ada upaya perlawanan dalam penangkapan itu," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Medan Dwi Agus Arfianto, Senin.

Diketahui tiga dokter Rumah Sakit (RS) Prof Kandouw, yakni dr Hendrik Simanjuntak, dr Hendy Siagian, dr Dewa Ayu Sasiary Prawani diduga

melakukan malapraktik yang mengakibatkan korban Siska Makatey meninggal dunia saat melahirkan.

Dr Hendrik Simanjuntak dan dr Hendy Siagian dinyatakan bersalah dan divonis 10 bulan oleh Mahkamah Agung. Kedua tidak mengindahkan panggilan Kejari Manado.

Setelah dijemput tim gabungan Kejagung dan Kejari Siborongborong, Hendry Simanjuntak langsung diboyong ke Medan.

Kemudian pada Minggu, tim eksekutor dari Kejari Manado pun menjemputnya.

Sementara dr Dewa Ayu Sasiary Prawani ditangkap di Balikpapan dan langsung menarik simpati para dokter se-Indonesia. Kasus ini juga membuat para dokter di beberapa kota melancarkan kampanye anti-kriminalisasi dokter. (SBC)

Poldasu SegeraTetapkan Dua Pegawai BI Jadi Tersangka MEDAN - Penyidik Subdit I/Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara segera menetapkan dua pegawai Bank Indonesia (BI), Yusri dan Budi Rahmawan, sebagai tersangka dugaan kasus pemalsukan sertifikat tanah bernomor 1326.

Penetapan status tersangka terhadap keduanya menyusul laporan dari korban, Ilawati, warga Jalan Beringin III, Kecamatan Medan Helvetia. Korban merasa ditipu keduanya dengan memberikan sertifikat palsu atas sebidang tanah di Jalan Gaperta Gang Mesjid seluas 435 M3.

Padahal korban telah menyerahkan uang sebesar Rp210 juta untuk membeli tanah tersebut.

“Keduanya sudah dimintai keterangan oleh penyidik beberapa waktu lalu. Saat ini, penyidik tengah melakukan gelar perkara atas kasus tersebut dan bakal menetapkan status mereka sebagai tersangka,” terang Kasubdit I/ Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, AKBP RB Damanik, Senin.

Dijabarkan mantan Ka-

subdit II Ditresnarkoba Polda Sumut itu, dugaan pemalsuan sertifikat itu berawal ketika Yusri memberi surat kuasa kepada Budi Rahmawan untuk menjual tanah tersebut.

Lalu, tanah itu dijual Budi kepada Ilawati sesuai dengan akte notaris yang dibuat oleh Husni Usman, dan tercantum dalam sertifikat hak milik No.1326, yang selanjutnya dinyatakan palsu oleh MA (Mahkamah Agung), dan yang sah adalah sertifikat nomor 217, milik pihak Raja Inal Siregar.

"Proses jual beli tanah itu terjadi di Jalan Imam Bonjol No. 18A Medan, pada tanggal 2 Oktober 2009. Setelah memiliki sertifikat yang diserahkan terlapor, korban kemudian membangun sebuah rumah di tanah yang baru dibelinya itu.

Namun, belakangan datang seseorang yang mengklaim bahwa tanah itu adalah milik Raja Inal Siregar," jelasnya sembari menyebutkan, kedua tersangka dijerat pasal 374 dan 378 jo pasal 55, karena melakukan penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun. (SMG)

Tiga Perampok Bersenpi Roboh Ditembak MEDAN - Tiga anggota komplotan perampok bersenjata api (senpi) roboh ditembak petugas Reserse Kriminal Polresta Medan di kawasan Medan Sunggal, Senin dini hari.

Ketiga begal yang meresahkan warga tersebut ma sing-masing, Jaya Tarigan (40) warga Jalan Jamin Ginting KM 14,5, Romi Hendra Bangun (30) dan Buda Ginting (26). Mereka saat ini dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Medan.

Informasi diperoleh, ketiga tersangka dikejar polisi setelah melakukan aksi perampokan di salah satu rumah makan di kawasan Jalan Surbakti, Medan.

Para pelaku yang mengendarai mobil Avanza tersebut diuber polisi hingga ke kawasan Jalan Amal, Medan Sunggal.

Di lokasi itu, polisi langsung memepet mobil yang dikendarai pelaku.

Mengetahui mobil yang mereka kendarai dipepet mobil polisi, salah seorang dari pelaku lalu menodong polisi dengan senpi.

Petugas yang mendapat ancaman itu, lalu berusaha menyelamatkan diri dengan menghindar dari kawanan pelaku. Pelaku yang

melihat petugas menghindar, lalu tancap gas.

"Ditodongnya polisi Polsek Sunggal, lalu perampok kabur," kata salah seorang anggota polisi yang tak ingin namanya ditulis.

Tak mau buruannya kabur, personel Satreskrim Polresta Medan membantu pengejaran. Aksi pengejaran pun terjadi. Sesampainya di Jalan Ringroad, polisi lalu memepet pelaku.

Karena terus melakukan perlawanan, ketiga perampok tersebut langsung diberi tindakan tegas teruku. Mereka ditembak lalu ditangkap dan dibawa ke RS Bhayangkara.

Kasatreskrim Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak SIK saat dikonfirmasi wartawan membenarkan penindakan tersebut.

Namun Calvijn belum bisa memberikan keterangan lebih rinci karena pihaknya masih melakukan pengembangan pencarian seorang lagi pelaku.

"Masih kita dalami lagi, tiga orang terpaksa kita lumpuhkan, satu orang masih kita buru," kata Calvijn singkat. (SMG)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

LIPSUS

BNN - 44 Negara Bahas Narkotika Jenis Baru

PEREDARAN Narkoba semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Saat ini, narkoba jenis baru yang dikenal dengan istilah Yaba pun sudah mulai merangsek masuk ke kota-kota besar di Indonesia. Narkoba jenis ini sangat berbahaya. Efeknya sungguh mengerikan. Bisa menjadikan atau merubah Manusia menjadi Zombie.

DI penghujung 2013 ini, masyarakat dikejutkan pengungkapan jaringan narkoba internasional yang membawa lima jenis narkoba dan ada di antaranya ”jenis baru”.

Selain sabu/metamfetamin dan ketamin, ada juga metilon, kratom, dan kertas LSD (yang mirip prangko).

Ini mengingatkan kita pada awal 2013, ketika penangkapan artis yang diduga menggunakan narkotika ”jenis baru”, yaitu katinon.

Jika sabu dan ketamin telah sering kita dengar, karena sudah sering disalahgunakan. Metilon, kratom, dan kertas LSD jarang kita dengar. Tidak heran ada yang menjulukinya ”jenis baru”. Di dalam UU 35/2009 tentang Narkotika, dalam tabel konvensi tahun 1971 terdapat dua jenis katinon yang masuk ke dalam golongan 1, yaitu katinon dan metkatinon. Turunan lainnya, termasuk metilon ini, memang belum masuk di dalamnya.

Berbeda dengan katinon yang terdapat dalam tanaman khat, metilon mempunyai struktur kimia yang sangat mirip dengan MDMA/ekstasi. Dengan begitu, besarnya efek

stimulan, euforia, dan ketergantungannya lebih kuat bila dibandingkan dengan katinon dan metkatinon. Dalam jangka panjang, penyalahgunaannya dapat mengakibatkan gangguan jantung, pembuluh darah, sistem saraf, dan organorgan penting lainnya. Bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Sangat jahat.

Lantas, kratom merupakan tanaman yang mempunyai sifat psikoaktif, mirip efek morfin dan turunannya.

Kratom atau Mitragyna speciosa tumbuh di wilayah tropis, seperti Thailand dan Malaysia. Penggunaannya dengan mengunyah daun segar atau mengeringkan daun yang diiris kasar, kemudian diseduh seperti minum teh atau diserbuk dan dikemas di dalam kapsul. Daun itu mengandung alkaloid alam yang bernama mitraginin.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan, mitraginin mampu menghasilkan efek analgesik serta euforia dan ketergantungan yang mirip dengan golongan opioid seperti morfin dan turunannya.

Mitraginin mampu berikatan dengan reseptor opioid di sistem saraf pusat, termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Pengguna kratom

biasanya mengunyah 10–60 lembar daun kratom atau mengonsumsi 5–10 gram serbuk daun kering dalam kapsul.

Penggunaan jangka panjang akan mengakibatkan ketergantungan dan kerusakan usus besar. Ada juga laporan yang menyebutkan terjadinya kejang dan psikosis. Gawatnya, hingga saat ini, kratom juga belum masuk kategori tanaman terlarang untuk dibudidayakan oleh undang-undang kita.

LSD sudah masuk dalam daftar narkotik golongan I (satu) UU Narkotika. LSD (lysergic acid diethylamide) adalah asam lisergat atau dietilamida, yaitu obat yang masuk dalam kelas halusinogen dan paling banyak disalahgunakan. Obat ini kali pertama disintesis oleh ilmuwan Swiss, Albert Hoffman, pada akhir 1938 dan diproduksi sebagai obat psikotropik oleh pabrikan Sandoz pada 1947.

Biasanya, zat ini diedarkan dalam bentuk tablet atau larutan, tetapi pada 1975 ditemukan blotter paper atau seperti kertas prangko. Jika tablet atau larutan LSD digunakan dengan cara diminum/ditelan,

penggunaan kertas LSD cukup dengan menaruhnya di bawah lidah atau dalam istilah kefarmasian meniru sediaan dengan rute sub lingual. Setelah larut, LSD akan langsung masuk ke sirkulasi darah melalui pembuluh darah di bawah lidah dan akan dikirim ke sistem saraf pusat.

LSD bentuk kertas ini membutuhkan dosis yang lebih kecil untuk menghasilkan efek yang sebanding dengan tablet atau larutan. Dengan diisap di bawah lidah, mula kerjanya lebih cepat.

Sebab, tablet atau larutan harus diserap dahulu melalui saluran cerna.

Di dalam sistem saraf pusat, LSD akan memengaruhi interaksi antara sel saraf dan bahan kimia di otak, terutama serotonin. Interaksi tersebut mengakibatkan disrupsi sistem saraf dan berefek pada perubahan perilaku, persepsi, perasaan, temperatur tubuh, perilaku seksual, kontrol otot, dan persepsi sensoris. Secara umum, efek yang ditimbulkan itu disebut sebagai halusinasi.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan obat-obat golongan halusinogen mengakibatkan seseorang seolah-olah melihat gambar atau lukisan

abstrak, mendengar suarasuara aneh, dan seperti mempunyai sensasi pengalaman hidup baru yang jauh dari kenyataan. Bahkan, beberapa obat halusinogen juga dapat mengakibatkan perubahan emosi secara intensif dan cepat.

Dosis efektif yang dibutuhkan agar LSD dapat memperlihatkan efek halusinogen adalah sekitar 20 mikrogram (1 mikrogram = 1/1.000 miligram), sedangkan dalam tiap lembar kecil kertas LSD terdapat 30–100 mikrogram LSD. Dampak jangka panjang penggunaan LSD dapat mengakibatkan berbagai gangguan mental, termasuk depresi dan psikosis. Karena mengalami distorsi dan disorganisasi, seseorang makin jauh dari hal-hal yang nyata.

Lebih parah lagi, gejala ini dapat berujung pada penyakit mental schizophrenia (gila).

Sangat jahat juga. Untuk narkoba yang belum masuk UU, perlu langkah untuk memasukkan ke dalam UU. Mengamandemen UU lewat jalur normal tentu sangat lama. Maka, perlu lewat pintu darurat dengan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu). (SF/BBS)

Mengubah Manusia Jadi Zombie

DRAGON FLY, Narkotika Jenis Baru Berbentuk Kertas

NARKOBA jenis baru ini bisa menggantikan metamfetamin. Efek obat terlarang ini diduga menjadi penyebab tiga serangan psikopat pemakan manusia yang sempat menghebohkan di Amerika Serikat dua pekan lalu. Kasus serangan itu sendiri telah dilaporkan pihak keamanan setempat.

Pria asal Miami Amerika Serikat, Rudy Eugene nama si kanibal itu mengunyah wajah tunawisma pada 26 Mei 2012. Kasus ini tentu saja mengemparkan publik di negeri itu. Tapi ternyata bukan hanya Eugene yang menjadi kanibal, ada juga warga lain di negeri itu yang punya penyakit yang sama.

Seorang pria asal Lousiana mencoba menggigit tangan polisi pada 2 Juni 2012. Dia menggigit wajah korbannya setelah mereka bertengkar. Lantaran fenomena ini menimpa beberapa orang, para ahli lalu menelitinya. Hasilnya adalah bahwa perilaku "zombie" ini diduga setelah mereka mengonsumsi narkoba jenis baru ini. Meski begitu, sejumlah peneliti menegaskan bahwa ini baru sebatas penelitian awal.

"Jadi kami belum bisa memberi kepastian apapun," ujar Direktur Penelitian dan Pelatihan Narkoba dan Alkohol Australia, Paul Dillon. "Kami mengetahui bahwa stimulan sintetis dalam narkoba memiliki resiko yang bisa diasosiasikan dengan apa yang terjadi dengan sejumlah orang itu," katanya seperti dilansir dari Couriermail.com.au.

Stimulan methylenedioxypyrovalerone memiliki nama jalanan MDPV. Pengguna narkoba memakainya sebagai pengganti metamfetamin.

Orang yang menggunakan narkoba jenis baru ini akan mengalami efek yang menghasilkan "serangan zombie". Konsumsi narkoba ini mengakibatkan paranoia, memicu perilaku kekerasan, serangan psikotik, tendensi untuk bunuh diri, dan halusinasi. (SF/BBS)

DIREKTORAT Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri membekuk HM (41), di halaman Lapas Cipinang. HM mendapat 4 lembar LSD atau narkotika sintetis yang biasa disebut 'Dragon Fly' dari seorang buronan (DPO) berinisal ET. Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Arman Depari menuturkan, LSD diketahui pernah berada di Indonesia pada tahun 1990. Sekilas dari wujudnya, kata Arman, LSD nampak tidak berbahaya karena hanya berbentuk kertas. Namun nyatanya, efek yang ditimbulkan menurut Arman sama berbahaya dengan narkoba jenis lainnya.

"LSD bentuknya hanya berupa kertas. Tetapi ini golongan narkoba yang cukup berbahaya," kata Arman,di Gedung Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri, Cawang, Jakarta Timur.

Cara penggunaannya sederhana. Arman menuturkan, tiap lembar LSD yang berbentuk kertas tersebut dapat disobek menjadi potongan kertas kecil lalu dimasukkan di dalam mulut pengguna.

LSD berbentuk lembar persegi berukuran sekitar 10x10cm dengan isi sekitar 100 potongan kecil yang dapat disobek untuk digunakan.

"Setelah dipotong (disobek) menjadi potongan kecil, lalu diletakkan di lindah dan nantinya dengan sendirinya akan cair," katanya.

Arman menjelaskan, reaksi yang muncul, sama dengan narkotika lainnya yakni menyebabkan pengguna mengalami depresan dan juga halusinasi, eforia dan juga kecanduan. Barang haram itu, sebut Arman, memiliki nama lain yakni Smile.

"Pada kertas LSD gambar naga terbang.

Banyak beredar di Eropa dan Amerika," ujarnya.

Arman meminta masya-

rakat untuk lebih mewaspadai peredaran gelap narkoba jenis baru ini. Hal itu lantaran narkobanarkoba ini berbentuk barang-barang yang tak berbahaya. Dia mencontohkan, LSD atau smile yang disita pihaknya berbentuk lembaran seperti kertas.

"Tapi ternyata ini golongan narkoba yang cukup bahaya. Pegunaannya sederhana, tapi reaksi yang ditimbulkan sama dengan narkotika, seperti menimbulkan halusinasi dan depresan," katanya. (SF/ BBS)

BADAN Narkotika Nasional (BNN) bersama 44 negara membahas peredaran narkotika jenis baru atau “new psychoactive substances” (NPS) yang saat ini mencapai 251 jenis di dunia. Kepala BNN Anang Iskandar saat acara “A Day Gathering of BNN and Law Enforcement Liaison Officer” di Jakarta, Kamis pekan lalu, mengatakan BNN ingin memberikan gambaran supaya ada ketertarikan antara Indonesia dan negara-negara lain karena narkoba ini masalah duni dan perlu ditangani bersama-sama.

Anang mengatakan banyaknya NPS yang beredar di Indonesia menunjukkan geliat sindikat narkoba untuk terus berupaya meracuni generasi bangsa dengan tetap menghindari jerat hukum.

Dijelaskan, seperti yang tertera dalam UndangUndang Narkotika Nomor 35 Tahun 20 09 Tentang Narkotika, ancaman maksimal untuk pelaku kejahatan narkotika golongan satu baik tanaman maupun bukan tanaman adalah hukuman mati. “Dunia juga perlu tahu kekhususan di Indonesia bahwa jangan sampai menjadi masalah justru menjadi informasi kalau mengedarkan itu bisa dihukum mati,” katanya.

Menurut Anang, isu ancaman zat psikoaktif baru dan masalah hukuman mati di Indonesia perlu dibahas secara mandalam karena masing-masing negara menghadapi permasalahan dan penanganan NPS yang berbeda. “Untuk itu, di sini lah masing-masing negara bisa bertukar pikiran mengenai formulasi penanganan NPS yang ideal. Sementara, isu hukuman mati tak kalah penting, sehingga muncul persepsi atau sudut pandang yang objektif dari negara-negara yang tidak menganut hukuman tersebut,” katanya.

Dia menyebutkan, negara-negara yang terlibat dalam kerja sama itu di antaranya, Australia, Austri, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, China, Prancis, Iran, India, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Maroko, Meksiko, Myanmar, Belanda, Selandia Baru, Nigeria dan Pakistan.

Selain itu juga, Papua Nugini, Peru, Filipina, Portugal, Qatar, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, Timor Leste, Uni Emirat Arab, Amerika, Arab Saudi, Vietnam, Jerman, Kanada, Venezuela, Spanyol, Turki, Kolombia, Sri Langka, Bangladesh, Afganistan dan Mesir.

“Kerja sama lintas negara ini menjadi kunci penting dalam menangkal ancaman sindikat narkoba,” katanya, seraya menambahkan saat ini masalah narkoba di dunia menunjukkan peningkatan serius.

Masalah narkoba bukan hanya perkara peredaran NPS dan hukuman mati semata, tetapi ancaman kejahatan narkoba yang terkait dengan kejahatan lainnya yakni penyelundupan orang dengan narkoba, penyelundupan senjata dengan narkoba dan terorisme dengan narkoba atau yang lebih dikenal dengan “narco terrorism”. (SF/BBS)

Temukan 24 Narkotika Jenis Baru BADAN Narkotika Nasional menemukan 24 narkotika jenis baru di Indonesia dari 251 jenis baru di dunia. “Di Indonesia ini sudah mencapai 24 jenis yang masuk ke dalam zat psikoaktif baru atau ‘new psichoactive substances’ (NPS),” kata Kepala BNN Anang Iskandar.

Anang menyebutkan narkotika yang mengandung metaphetamine, terutama berbentuk kristal masih sebanyak 71 persen pada 2012.

Metafetamin, yakni zat yang jika disalahgunakan akan mengakibatkan penggunanya berhalusinasi dan disorientasi pancaindera.

“Banyaknya NPS yang beredar di Indonesia menunjukkan geliat sindikat narkoba untuk terus berupaya meracuni generasi bangsa dengan tetap menghindari jerat hukum,” ucapnya.

Berdasarkan data BNN, jumlah jenis zat psikoaktif tersebut kian bertambah dari sebelumnya 21 jenis menjadi 24 jenis yang diciptakan sindikat narkoba dan didukung oleh tenaga ahli farmasi.

Bahkan, lanjut dia, 251 narkoba jenis baru yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menghindari jerat hukum yang telah diatur oleh undang-undang masingmasing negara.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan sejumlah narkoba jenis baru akan segera didaftarkan untuk bisa diantisipasi. Dia juga mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah tes guna melihat seberapa jauh dampaknya.

“Mungkin kalau ditemukan jenis baru, kita cek di laboratorium, apa dampak psikologis dan fisiknya terhadap manusia. Kalau membahayakan tentu kita ajukan kembali agar daftar narkoba bisa ditambah,” ujarnya.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap sejumlah jenis narkoba baru, di antaranya Methilon, Krathom dan LSD atau Smile, Phenethylamines serta golongan Piperazine.

Methilon berbentuk tablet seperti obat biasa, sedangkan LSD atau Smile berbentuk lembaran kertas dan Krathom berasal dari tumbuh-tumbuhan.

Meski bentuknya beragam, ketiga jenis narkoba itu menimbulkan efek serupa obat terlarang lain yang membuat pengguna berhalusinasi, eforia dan depresi.

Anang Iskandar menambahkan, 24 narkotika jenis baru akan masuk dalam revisi Undang-Undang Narkotika agar pengedar atau pembuatnya tidak bisa lagi menghindar dari jeratan hukum.

“Nanti segera masuk dalam lampiran undang-undang narkotika dan itu nanti kalau sudah masuk lampiran, maka ini sudah sah menurut hukum,” kata Anang Iskandar.

Menurut Anang, tidak hanya 24 jenis saja yang dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga untuk 251 narkotika jenis baru di seluruh dunia. “Kalau bisa jangan 24 (jenis narkotika) saja, tetapi langsung 251 jenis,” katanya. (SF/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

USU Wisuda 2.058 Lulusan

Walikota Sidak Proyek Normalisasi Sei Bahilang

KERJASAMA – Direktur RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi jalin kerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada – Yogyakarta. (KPK POS/IST)

Tingkatkan Potensi SDM, RSUD Kumpulan Pane Gandeng UGM TEBINGTINGGI - RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi ‘gandeng’ Universitas Gajah Mada – Yogyakarta dengan jalan melakukan kerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan dan Penelitian. Ini dilakukan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menuju Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Tebingtinggi ini go public.

Hal ini di sampaikan Direktur RSU dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, Nanang Fitra Aulia, yang ditemui, Sabtu, di ruang kerjanya.

Menurutnya kerjasama pihak rumah sakit ini dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada – Yogyakarta, dalam Bidang Pendidikan, Penelitian guna peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan yang pertama di Sumut.

Sasaran yang dituju adalah peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan peningkatan potensi sumber daya manusia secara optimal, melalui pelatihan-pelatihan khusus.

Naskah penanda tanganan kerjasama antar Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan universitas negeri tertua di Indonesia ini dilaksanakan di Pusat Study Ekonomi dan Kebijakan Publik Antar Universitas UGM-Yogyakarta, Jumat. Dan dihadiri oleh Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, A.Tony Prasentia-

tono Phd. Sementara perwakilan Pemerintah kota Tebingtinggi, diwakili dr H Nanang Fitra Aulia Sp PK, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Kumpulan Pane didampingi Kabid Perencanaan, Susila SKM dan Kasie Penunjang Medis M Siddik SN. Dikatakan, pihak rumah sakit terus melakukan peningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan ilmu kesehatan dan teknologi secara terus menerus.

Menurut dr Nanang, saat ini RSUD Kumpulan Pane masih menjadi pilihan bagi masyarakat kabupaten di luar Kota Tebingtinggi untuk tempat rujukan. Terbukti dengan tingginya tingkat kunjungan pasien yang berasal dari luar Kota Tebingtinggi. Sementara dari segi pelayanan dan peralatan ke dokteran rumah sakit ini masih lebih unggul dari rumah sakit swasta yang ada di Kota Tebingtinggi.

Walikota Tebing Tinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM yang dimintai tanggapannya seputar kerjasama yang dilakukan, mengaku menyambut baik kerjasama yang dilakukan. Walikota akan terus memberikan apresiasi positif terhadap langkah yang dilaksanakan.

“Kita berharap bentuk kerjasama ini mampu meningkatkan potensi SDM para pekerja medis yang ada di rumah sakit ini dengan terus meningkatan kualitas pelayanan secara optimal,“ tegas Umar. (RS)

Tebingtinggi Nominator Anugerah Parahita Ekapraya TEBINGTINGGI - Kota Tebingtinggi terpilih sebagai salah satu daerah yang menjadi nominator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2013 dalam hal komitmen pemerintah daerah menerapkan Pengarus Utamaan Gender (PUG) diberbagai bidang, baik mengenai anggaran, manajemen serta penerapannya kepada penerima manfaat dari pengarus utamaan gender tersebut.

Demikian disampaikan Kabag Humasy PP Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH melalui Kasubag Pemberitaan Maslina Dalimunthe SE, Senin di ruang kerjanya.

Disebutkan juga bahwa penerapan PUG serta penerapannya kepada penerima manfaat tersebut baik laki-laki, perempuan dewasa, remaja, anak-anak, lansia serta masyarakat yang berkebutuhan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

“Nominator APE 2013 itu berdasarkan evaluasi terkait formulir isian serta laporan yang dilakukan

oleh Tim Verifikator dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan KB masing-masing Ibu Ernanti selaku ketua tim verifikator, Ibu Yanti selaku asisten deputi serta Pak Wahyu selaku Kabid Data,” papar Maslina Dalimunthe.

Dijelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penilaian yakni, akses, partisipasi, tolok ukur dan manfaat serta komitmen dalam melaksanakan pengarus utamaan gender tentang anggaran responsive gender, dimana setiap SKPD diharapkan dapat menampung aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan manfaat serta mulai membuat data terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, tempat tinggal dan lainlain sesuai kebutuhannya.

“Disamping itu, perlu juga diperhatikan juga apa saja yang menjadi hak anak berdasarkan kepentingan terbaik, kelangsungan hidup serta perlindungan terhadap anak,” jelas Kasubag Pemberitaan Humas Pemko Tebingtinggi. (RS)

TEBINGTINGGI Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek normalisasi Sei Bahilang. Umar Zunaidi yang hanya ditemani ajudan dan supirnya melihat langsung pelaksanaan pengerukan sedimen di kawasan aliran sungai yang terletak di Jalan Sisingamangara Kelurahan Bandarsono, Senin.

Di lokasi, Umar Zunaidi bertemu dengan Kasi Pengairan Dinas PU, Muhammad Yusuf dan mendapat penjelasan langsung dan juga informasi tentang aspirasi warga masyarakat yang secara spontan mohon agar program normalisasi sungai Bahilang terus dilanjutkan. Warga berkenan berpartisipasi memberikan lahannya untuk dijadikan tanggul dari pasir dan tanah hasil pengerukan.

Kepala Dinas PU Tebingtinggi Ir HM Nurdin melalui Kasi Pengairan M Yusuf mengatakan, normalisasi sungai Bahilang merupakan salah satu upaya menanggulangi bencana banjir di Kota Tebingtinggi yang sifatnya merupakan banjir kiriman datang dari hulu sungai di daerah kawasan pegunungan Kabupaten Simalungun.

M Yusuf juga menjelaskan normalisasi Sungai Bahilang bukan merupakan satu-satunya upaya yang akan membebaskan Kota Tebingtinggi dari ancaman banjir, sebab masih ada sungai Padang sebagai muaranya sungai Bahilang yang kondisinya lebih besar juga merupakan salah satu potensi mendatangkan banjir di Kota Tebingtinggi apabila debit air sungai tersebut meluap.

SIDAK - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM secara diam-diam melakukan sidak ke lokasi proyek normalisasi Sei Bahilang. (KPK POS/RS) Normalisasi (pengerukan) sungai Bahilang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan yang ada, selain untuk meminimalisir sekecil mungkin dampak banjir apabila sungai Bahilang meluap dan melanda beberapa daerah pemukiman penduduk di Kecamatan Padang Hulu dan Tebingtinggi Kota, air sungai akan lebih cepat mengalir masuk ke muara di sungai padang, kata Yusuf.

“Hal ini sudah terbukti sejak beberapa bulan terakhir ini setelah dilakukannya normalisasi sungai Bahilang jika menerima debit air dari hulunya lebih banyak tidak sampai meluap ke pemukiman, terlebih lagi apabila sungai padang tidak dalam keadaan banjir, air begitu lancer keluar dari sungai bahilang,” papar Yusuf.

Sedangkan Walikota Tebingtinggi mengatakan bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Tebingtinggi

untuk menanggulangi banjir yang acap terjadi di sebagian daerah pemukiman warga akibat meluapnya sungai Bahilang salah satu dari 4 sungai yang melintas di Kota Tebingtinggi, saat ini Dinas PU Tebingtinggi sedang melakukan normalisasi sungai tersebut dengan melakukan pengerukan sedimen di sepanjang sungai.

“Apabila sungai Padang dan sungai Bahilang samasama mengalami banjir dan meluap seperti kejadian baru-baru ini karena intensitas curah hujan di hulu kedua sungai, hasilnya air yang meluap dari sungai Bahilang lebih cepat menyusut, dibanding hari-hari sebelum dilakukan normalisasi, dan ini terbukti membawa dampak positif bagi warga yang bermukim disepanjang pinggiran sungai Bahilang,” jelas Umar Zunaidi.

Adapun pertimbangan lainnya, Umar Zunaidi Hasi-

buan menjelaskan sungai Padang merupakan salah satu sungai strategi nasional di Sumut, dan sungai tersebut merupakan tanggungjawab serta dalam pengawasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara, yang paling berhak adalah Pemerintah Pusat. “Kita tidak boleh melakukan kegiatan sembarangan di sepanjang alur sungai padang tersebut tanpa persetujuan dari BWS,” terang Umar.

Pemko Tebingtinggi juga melakukan program pembuatan tanggul untuk mengatisipasi meluapnya sungai Padang. Bagaimanapun sungai tersebut melintasi daerah pemukiman penduduk yang termasuk warga Tebingtinggi dan Pemko setempat tentunya tidak akan membiarkannya begitu saja, dan terus berupaya membantu memelihara sungai Padang sebatas kemampuan dana yang mereka miliki. (RS)

Pemkab Langkat Komitmen Kembangkan PAUD STABAT - Pemerintah komitmen kembangkan pelayanan pendidikan sedini mungkin melalui gerakan PAUD, memberikan kesempatan bersekolah setinggi mungkin melalui pendidikan menengah universal (PMU) dan perluasan akses ke perguruan tinggi.

Pendidikan harus terjangkau dan berkualitas, guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor penentu, sehingga harus ditingkatkan ketersediaan dan profesionalitasnya.

Hal tersebut disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh pada sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt. Sekdakab Langkat dr. H Indra Salahuddin MKes MM saat bertindak selaku Inspektur upacara pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2013 dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 68 di Alun-alun T. Amir Hamzah, Senin.

Dijelaskan, saat ini Kemen-

RAMAH TAMAH - Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa berbaur dengan murid-murid saat HUT PGRI di Langkat. (KPK POS/JUL) dikbud sedang melakukan penataan sistem pendidikan guru, pelatihan berkelanjutan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru.

Oleh karenanya tema yang diangkat pada peringatan HGN tahun 2013 yakni “Mewujudkan guru yang kreatif dan inspiratif dengan menegakan kode etik untuk penguatan kurikulum 2013”.

Pada bagian lain dikatakan agar PGRI bisa menjadi organi-

sasi profesi guru yang kuat sehingga menghasilkan guru yang mampu mengembangkan kemampuan secara mandiri, mampu sebagai sumber inspiratif dan keteladanan, kreatif dan inovatif serta menegakkan kode etik guru sebagai profesi.

Upacara berlangsung khidmat dipimpin Iwan Suhadi SPd guru SD asal Kecamatan Wampu, bertindak sebagai perwira upacara Jumiran SPd Ketua PGRI Langkat serta diisi de-

ngan pembacaan UUD 45 oleh oleh Jarot Setiawan SPd, Ikrar Guru Sri Rahayu PA dan diiringi oleh paduan suara PGRI Kabupaten Langkat.

Usai upacara yang turut dihadiri Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, Plt. Sekda Indra bersama Kadis Dikjar H Sujarno SSos MSi, Ketua PGRI Langkat Jumiran SPd, unsur dewan pendidikan serta sejumlah Ka. SKPD yang hadir memberikan penghargaan kepada sejumlah guru dan pemenang lomba.

Diantaranya pemberian bingkisan kepada Guru Purna Bhakti, guru yang bertugas di daerah terpencil dan para Guru, Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah berprestasi.

Penghargaan dan bingkisan juga diberikan kepada para pemenang kejuaraan berbagai perlombaan olah raga dan akademik yang diselenggarakan sebelumnya. (JUL)

MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) mewisuda 2.058 lulusannya pada upacara wisuda periode I tahun akademik 2013/2014 di Gedung Auditorium kampus, Kamis (28/ 11) Lulusan ini terdiri atas 406 orang lulusan Program Pascasarjana, 15 orang Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, 12 orang Program Pendidikan Spesialis, 24 orang Program Dokter Jenjang Magister, 51 Orang Pendidikan Profesi, 1.340 orang dari Program Sarjana dan 210 orang Program Diploma.

Dengan demikian jumlah lulusan Sekolah Pascasarjana, Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Spesialis, Program Dokter jenjang Magister, Pendidikan Profesi, Program Sarjana dan Program Diploma USU sampai sekarang adalah 145.556 orang.

Rektor Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc (CT M)Sp A(K) dalam sambutannya mengungkapkan, para wisudawan telah memiliki kompetensi, skil dan keahlian dibidangnya masing-masing. Bermodalkan itu diharapkan dapat sinkron dengan makna tujuan pendidikan tinggi tersebut.

“Dengan berbekal teori, dan praktek yang telah dilakukan, diharapkan hal ini juga akan berdampak bagi sikap diri anda untuk menjadi lebih gigih lagi, menghadapi kompetisi atau persaingan ditengah-tengah realitas kehidupan masyarakat yang dikenal sangat selektif,” imbaunya.(FeR)

Ribuan Warga Korpri Padati Alun-alun Amir Hamzah STABAT - Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), ribuan warga Korpri dari berbagai instansi dan Kecamatan se-Kab. Langkat padati Alun-alun T. Amir Hamzah ikuti gerak jalan santai lucky draw Stabat, Rabu.

“Jadikan momentum ini untuk terus memupuk semangat kerja dan kebersamaan jajaran KORPRI Kabupaten Langkat,” ujar Wakil Ketua Korpri H Astaman menyampaikan pesan Bupati Ngogesa sesaat melepas peserta didampingi Ketua Panitia H Syaiful Abdi dan unsur panitia lainnya antara lain Abdul Karim, Sura ukur, Zulfikar dan serta panitia lainnya Hadiah utama berupa kulkas berhasil diraih Susiati (39) dari Kecamatan Stabat dengan nomor keberuntungan 1559, LED TV 29 inc jatuh ketangan Rusmidi (42) PNS Kecamatan Secanggang dengan nomor kupon 1368. Sementara Yon Purnomo (28) dengan nomor kupon 3200 beruntung dapatkan sebuah LED TV 17 inc.

Astaman yang juga Kepala Bappeda itu katakan, agar bentuk perhatian yang diberikan Bupati Ngogesa dari waktu kewaktu terhadap KORPRI haruslah diwujudkan dengan senantiasa setia mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat.(JUL)

PD PKB Pujakesuma Langkat Adakan Suroan STABAT - Acara Suroan yang dilaksanakan pada bulan Muharram adalah juga merupakan penanggalan tahun baru dalam perhitungan masyarakat Jawa. Islam dan masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan, sehingga penghormatan untuk memuliakan kehadiran bulan Muharram atau bulan Suro selalu dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara Ny Hj. Nuraida Ngogesa dalam peringatan Suroan/ Muharram Tahun 1947 Saka / 1435 H / 2013 M yang dilaksanakan oleh PD PKB Pujakesuma Langkat di Pondopo Pujakesuma Stabat, Sabtu.

Ny. Hj. Nuraida Ngogesa lebih lanjut mengatakan dalam perjalanan kehidupan selama setahun yang telah dijalani maupun yang akan dijalani kedepan kita mawas diri waspada menilai dan menimbang seberapa amal kebajikan ataupun prilaku tidak baik yang pernah kita perbuat. Momentum bulan Suro mendapat tempat istemewa di kalangan masyarakat Jawa sehingga ti-

SAMBUTAN - Ketua DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara Ny Hj.Nuraida Ngogesa saat memberikan sambutan. (KPK POS/JUL) dak jarang melakukan kebiasaan tirakat atau berdoa agar ucapan – ucapan senantiasa mengandung kebajikan.

“Dengan kegiatan ini, kita berharap adat tradisi masyarakat Jawa tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas dan dapat menjadi wadah

silaturahmi sekaligus pelestarian nilai-nilai tradisi yang mengandung kebaikan,” ujar ketua DWP Wanita Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya Ketua panitia Zulkifli ST melaporkan bahwa tujuan diselenggarakan peringatan Suroan ini menambah kedekatan bathin serta mempererat hubungan silaturahmi antar sesama warga jawa Pujakesuma. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Jangan seperti pasir berserak di pantai banyak tapi tidak mempunyai ikatan. Jadilah warga Pujakesuma seperti batang tubuh kita bila ada yang sakit yang lainnya turut merasakan sakit. Tapi salah satu senang yang lainnya juga turut merasakan senang, melestarikan adat istiadat seni dan budaya warga jawa sekaligus menjunjung tinggi serta rasa hormat kepada leluhur.

Rangkaian kegiatan ini diadakan kenduri syukuran Suroan mewujudkan nasi ambeng juga tausyiah Muharram yang disampaikan oleh Ustadz KH. M. Sai’in Syafi’i. (JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

SMKN 1 Sidikalang Terima Piagam Education Award dari IHRDP SIDIKALANG - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sidikalang Dairi, menerima piagam Education Award 2013 dari International Human Resources Development Program (IHRDP) Foundation bidang prestasi sekolah.

Kepala SMKN 1 Sidikalang, Drs Kaspar Sianipar, Rabu, mengatakan piagam diterima dari Advisor IHRDP, Mr Rudolf Fretes, bertempat di Grand Ball Rom PlazaHotel Jakarta, 9 November 2013. Sekolah ini satu satunya di Dairi yang mendapat penghargaan.

Dikatakan, pihak IHRDP datang ke sekolah untuk penilaian dan tidak diketahui siapapun. Setelah ada panggilan untuk menerima penghargaan, baru kita mengetahui bahwa mereka telah mengunjungi sekolah secara sem-

bunyi-sembunyi.

Untuk menerima penghargaan itu, ada beberapa kriteria penilaian diantaranya, berprestasi yang berdampak nasional. Mampu meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan dan lainnya.

Menurut Sianipar, tujuan penghargaan kepada sekolah dan kepala sekolah untuk dapat berupaya lebih termotifasi dalam ide, karya serta peran aktif yang nyata bagi keberhasilan perkembangan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan.

Dengan demikian sekolah yang lain ikut termotivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk meningkatkan kedispilinan anak didik di sekolah masing-masing. (NDK)

Arya Resmikan Wilgant Mobil BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM meresmikan pembukaan bengkel mobil Andhika motor di Sei Suka, Kamis. Peresmian yang merupakan bengkel mobil terlenghap pertama di Batubara itu dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Batubara, Muspida, serta sejumlah tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita.

Dalam kesempatan itu, OK Arya menyambut baik dengan adanya bengkel mobil lengkap di Batubara.

Paling tidak, dengan adanya investasi dibidang otomotif bisa memajukan kabupaten Batubara, dan para pemilik mobil, mungkin termasuk kendaraan dinas pemerintah bisa memperbaiki atau service mobil di bengkel ini.

“Saya minta kepada orang Batubara yang menjadi komisaris di perusahaan ini bisa memajukan wilayah Batubara dengan terus

mengembangkan dunia otomotif. Ini peluang besar untuk memajukan wilayah Batubara dengan mengembangkan investiasi dunia otomotif,” ujarnya.

Pada bagian lain Bupati Batubara H.OK Arya juga menyampaikan apresiasi pada Komisaris dan Direktur Andika Motor yang bersedia pulang kampung dan menanamkan investasi cukup besar untuk membangun tempat kelahiran, katanya.

Sementara itu, Direktur Wilgant Mobil Ir Amos Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Batubara yang sudah meresmikan bengkel mobil ini.

Dia berniat membuka bengkel mobil samata untuk memajukan perekonomian di Batubara.

“Saya pun meminta dukungan kepada semua lapisan masyarakat untuk ikut memajukan daerah melalui pengembangan dunia usaha bengkel mobil,” kata Amos. (SAREL)

Pendidikan Merupakan Pilar Pembangunan SDM BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengungkapkan bahwa tersedianya sumber daya alam (natural recources), penduduk (human recources), dan barang modal (capital) merupakan generator utama pembangunan ekonomi.

Namun dari ketiga generator tersebut yang paling penting ialah tersedianya sumber daya alam. Sedangkan sumber daya manusia atau penduduk mempunyai peranan yang pasif.

Ketersediaan sumber daya alam sebagai batas maksimum suatu negara untuk memacu pembangunan ekonominya, sedangkan faktor perkembangan teknologi diabaikan.

Padahal perkembangan teknologi sangat pesat sekali hingga menghasilkan tingkat produksi yang efisien dan inilah yang menjadi kelemahan dari pemikiran kaum klasik. Demikian dikatakannya di Lima Puluh, Selasa, saat menerima juara lomba kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi Sumatera Utara Fadlan Ikromi juara I automobile teknologi dan rekannya juara 3 electrical Instalasi, juara II Auto Cad, juara harapan II Networking support, juara II Accounting, juara II agronomi.

Kelemahan yang ada pada diri kita harus dijawab pada pembangunan sumber daya manusia. Yang menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi ialah para enterprenur atau innovator sebagai resultan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas adalah tiang utama pembangunan ekonomi suatu

bangsa. Tentunya para innovator inilah yang akan menghasilkan inovasi produk-produk dan juga teknologi yang digunakan untuk memproduksinya.

Sehingga bisa dikatakan bahwa proses inovasi memerlukan sumber daya manusia yang handal yang hanya bisa dihasilkan melalui proses pendidikan yang bermutu. Lihatlah model pembangunan negaranegara maju. Pilar utama pembangunan ekonomi mereka adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkonsekwensi logis pada pembangunan pendidikan yang berkualitas bagi warganya.

Kita ambil contoh Jepang, negara yang miskin sumber daya alam tetapi sukses menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Korea Selatan juga membuktikan bahwa bukanlah sumber daya alam semata yang menjadi modal utama pembangunan, tetapi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas membawa negeri ginseng tersebut duduk dan berdiri sejajar dengan negara-negara industri utama dunia. Inovasi produk teknologi kedua negara telah merambah ke seluruh penjuru dunia berkat pendidikan yang berkualitas. Kemajuan dunia pendidikan merupakan derivasi absolut keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia yang berkorelasi positif dengan keberhasilan pembangunan utamanya pembangunan ekonomi dan harus berlandaskan pembangunan manusia. Pendidikan menjadi prioritas utama.(PARMAN)

PNS Dituntut Profesional dan Pahami UU

AKIBAT HUJAN YANG BERKEPANJANGAN

Petani Dairi Terancam Gagal Panen SIDIKALANG - Umumnya petani hortikultura dan palawija di Dairi, mengeluhkan hujan berkepanjangan yang mengguyur daerah ini yang terjadi sejak awal November 2013. Hujan turun pada siang dan malam hari serta cuaca selalu mendung.

Kecamatan Parbuluan salah satu daerah penghasil sayur mayur terbesar di Dairi, hampir setiap hari diguyur hujan dan cuaca selalu mendung, membuat tanaman sa yur-sayuran banyak mengalami kerusakan. Sehingga menimbulkan keluhan bagi petani.

Salah satu diantara petani, Saidin Sihotang (45) warga desa Laembara Sibira, Kamis, mengatakan daerah itu sudah tiga Minggu diguyur hujan lebat dan berke-

panjangan. Akibatnya banyak tanaman hortikultura dan palawija, seperti sayurmayur, kacang kacangan, cabai dan tanaman lainnya, membusuk dan gagal panen.

Sihotang mengatakan, seluas 6 rantai tanaman cabainya berumur 1 bulan mengalami kerusakan karena tanaman terlalu banyak menyerap air hujan. Penyemprotan telah dilakukan, namun sepertinya tidak berfaedah menyehatkan tanaman. Hal yang sama juga dialami tetangga, sebutnya.

Petani lainnya di desa Parbuluan I, Santun Sidabariba mengatakan, tanaman kentangnya seluas 5 rantai mengalami kerusakan.

Tanaman yang berumur 3 Minggu itu banyak tertutup tanah karena percikan hujan

yang cukup deras dan berkepanjangan. Selain itu, aktivitas sehari hari terkendala karena faktor hujan.

Pantauan di sekitar di kawasan Sidikalang, disamping hujan yang sering turun siang dan malam hari, juga cuaca selalu mendung yang menimbulkan keluhan bagi warga. Aktivitas warga banyak berkurang. Namun investigasi di lapangan, hujan berkepanjangan belum ada menimbulkan dampak yang paling buruk seperti bencana tanah longsor dan sebagainya.

Dengan kondisi sekarang, banyak warga merasa waswas terutama yang bermukim di lereng pegunungan.

Sebab, disangsikan dapat menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor.(NDK)

Jalan Alternatif di Kota Gunungsitoli Perlu Direncanakan GUNUNGSITOLI - Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Nias Darwis Zendrato mengatakan, pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli perlu memikirkan pembangunan jalan alternatif di wilayah Kota Gunungsitoli sebagai langkah antisipasi menghindari kemacetan lalulintas pada 5 - 10 tahun kedepan, sebagai akibat dari kemajuan Kepulauan Nias ke depan.

Karena, katanya, jalan yang sudah ada selama ini hanya satu jalur/arah saja, sehingga apabila terjadi bencana longsor maka transportasi dipastikan akan lumpuh total.Hal itu dikatakan Darwis kepada KPK Pos di Gunungsitoli pekan lalu.

Menurut Darwis Zendrato,

khusus di dalam wilayah Kota Gunungsitoli yang perlu dirintis/dilanjutkan kembali adalah jalan dari SMA Sukma Gunungsitoli Selatan menuju Kantor DPRD Nias atau arah Helefanikha Gunungsitoli Idanoi.

Kemudian, Jalan yang menghubungkan Kota Gunungsitoli menuju Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias dan Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, karena jalan di daerah ini hanya satu ruas jalan. "Demikian juga jalan alternatif dari Kota Gunungsitoli menuju Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan dan jalan alternatif menuju Kabupaten Nias Utara," katanya.

"Apalagi kalau sudah jadi Provinsi maka dipastikan Kota

Gunungsitoli sebagai pusat perekonomian, pemerintahan sehingga wajar kalau mulai saat ini kita pikirkan masalah ini," ucap anggota DPRD Kabupaten Nias ini.

Bahkan sebagai pengalaman berharga, katanya, pada waktu terjadi bencana gempa tektonik di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Maret 2005 salah satu ruas jalan yang longsor karena gempa adalah di jalan Pelud Binaka Km 9 Laowomaru Gunungsitoli Selatan.

Pada waktu itu transportasi darat dari Kota Gunungsitoli ke Kabupaten Nias Selatan terputus total. "Tetapi kalau sudah terbangun jalan alternatif ini maka rutinitas kegiatan masyarakat tidak terganggu," katanya.(YAGI)

TEBING TINGGI - Pegawai Negeri Spil (PNS) selain dituntut profesional dan memiliki ilmu pengetahuan, yang paling penting adalah attitude atau sikap.

Komputer bukan lagi hal yang harus diketahui oleh seorang PNS, yang paling penting harus diketahui dan difahami adalah undangundang (UU) yang berlaku sesuai bidang kerja masingmasing.

Hal itu dikatakan Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Rabu (28/11) terkait kegiatan Diklat Kepemimpinan Anggota Korpri, Selasa, di Gedung Hj Sawiyah Nasution yang menampilkan narasumber Wakil Ketua I Korpri Sumut Dr Arsyad Lubis.

Kepada para peserta yang menduduki jabatan eselon IV dan III, wali kota mengatakan bahwa seorang pemimpin harus menguasai apa yang menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Sekarang ini menurut-

nya, banyak pemimpin yang tidak mengetahui apa yang menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab. Akibatnya, di lapangan sering terjadi salah paham.

“Pemimpin itu memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab, tentu itu semua memiliki batas-batas, hal itulah yang perlu dipahami,” pesan Umar Zunaidi.

Menurutnya kondisi sekarang ini jika pimpinan salah mengambil kebijakan yang berakibat terhadap kerugian negara, maka akan dituduh korupsi. Tetapi jika pimpinan tidak mengambil kebijaksanaan yang berakibat orang lain menderita seperti saat terjadi bencana alam maka pemimpin itu juga salah.

Untuk itulah maka sangat perlu dipahami aturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Harapan saya, diklat ini nantinya bisa bermanfaat bagi peserta, agar bisa ilmunya diserap,” pesan Umar Hasibuan.(RS)

Pemkab Sergai Gelar Lomba Gerak Jalan dan Senam Sehat RAMPAH - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke42, Pemkab Sergai menggelar lomba gerak jalan dan senam sehat yang diikuti Perwakilan Kapolres Sergai, Perwakilan Dandim 0204/DS, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala SKPD, Camat, Sekretaris Korpri Patricia Banjarnahor SSos dan jajaran PNS Pemkab Sergai serta tenaga medis dan guru se-Sergai. Perlombaan akbar tersebut dilaksanakan di lapangan ErrySoekirman Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Jumat lalu.

Kegiatan lomba gerak jalan beregu dan senam sehat ini merupakan rangkaian kegiatan pertandingan Pekan Olah Raga (Porkab) KORPRI dalam rangka menyambut HUT Korpri ke-42 Tahun 2013 yang akan diperingati pada tanggal 29 November mendatang.

Jumlah peserta yang mengikuti lomba gerak jalan beregu ini sebanyak

94 kelompok yang terdiri dari 56 kelompok dari peserta putra sedangkan putri sebanyak 38 kelompok.

Ketua Panitia pelaksana kegiatan Drs. Janter Siregar melaporkan, dalam rangka memeriahkan HUT Korpri Ke-42 Tahun 2013, Sekretariat Korpri Kabupaten Sergai telah melaksanakan kegiatan Pertandingan cabang olahraga sejak 29-31 Oktober 2013, diantaranya pertandingan tenis meja tunggal/beregu, catur dan trup gembira.

Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh antusias dan dalam suasana kebersamaan yang tinggi.

Senam sehat yang diikuti ribuan peserta berlangsung meriah dengan menunjukkan aksi senam yang enerjik. Kegiatan ditutup dengan pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang lomba gerak jalan serta undian lucky draw dengan berbagai hadiah yang menarik seperti TV LED, Kulkas, Dispenser dan hadiah hiburan lainnya.(ARM)

Dolok Merawan Enam Besar Kecamatan Terbaik di Sumut DOLOK MERAWAN - Tim penilai kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 yang dipimpin Kabiro Pemerintahan Pemprovsu, Nouval Mahyar SH kembali mengunjungi sekaligus mengadakan verifikasi penilaian di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Karena Dolok Merawan terpilih menjadi enam besar penilaian kecamatan terbaik tahun 2013 yang dilaksanakan di halaman kantor Camat Dolok Merawan, Senin.

Nouval Mahyar yang didampingi anggota tim dari Sumut masingmasing Drs Aswin Lubis Kabag Perangkat Wilayah Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, Drs. Parlin Hutagaol MAP sebagai Kabag Kawasan Khusus dan Pertanahan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu, Drs M Ismael P Sinaga MSi Sekretaris Bappeda Provsu, saat mengadakan pertemuan dan penilaian mengatakan bahwa kemajuan dan kemandirian serta kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat Kecamatan Dolok Merawan saat ini merupakan modal yang cukup besar untuk dinilai menjadi kecamatan terbaik tingkat Sumut tahun 2013.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Wakil Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, Para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai, para Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD,

TINJAU - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman bersama Kabiro Pemerintahan Pemprovsu, Nouval Mahyar SH dan Camat Dolo Merawan Safransyah Putra Nst SSTP tengah meninjau ruang administrasi Paten di kantor Camat Dolok Merawan, Senin. (KPK POS/ARM) Ketua LKMD se-Kecamatan Dolok Merawan, pimpinan instansi tingkat Kecamatan Dolok Merawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus TP Kecamatan dan Desa, dan sejumlah tokoh pemuda setempat.

Disela-sela acara tersebut secara bergantian tim penilai mengajukan berbagai pertanyaan seputar pelaksanaan penyelenggaraan tugastugas di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan Kecamatan Dolok Merawan, termasuk diantaranya TP. PKK Kecamatan Dolok Merawan, Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LKMD, TP Desa, para kader berbagai lembaga

pedesaan, tokoh masyarakat semuanya dijawab tangkas dan cukup memuaskan bagi tim penilai.

Menurut Bupati Sergai Soekirman tujuan diselenggarakannya penilaian kecamatan terbaik setiap tahunnya selain mendorong tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan jajaran Kecamatan, juga sebagai alat evaluasi pemerintah terhadap kinerja Kecamatan sebagaimana dimanatkan dalam PP No. 19 tahun 2008 dan terbitnya Perbup No. 13 tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan yang mencakup penyelenggaraan sebagiann wewenang

Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

Berkat kerja keras dan usaha yang dilakukan Pemkab Sergai yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program Paten, pihak Dirjen PUM Kemendagri RI memberikan penghargaan Paten kepada Pemkab Sergai, karena telah menerapkan program ini sejak tahun 2007 serta memiliki ruang administrasi Paten di seluruh wilayah Kecamatan Sergai. Penghargaan ini diserahkan pada tanggal 22 November lalu pada acara Rakor Penerapan Kebijakan program Paten di daerah di Jakarta.

Dijelaskan Bupati, sebagai kebanggaan Kabupaten Sergai bahwa dari 497 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah melaksanakan Paten baru 275 kabupaten/kota dan hanya 20 Kabupaten/Kota se-Indonesia memperoleh penghargaan ini dan Kabupaten Sergai sebagai satusatunya daerah di Provinsi Sumut yang meraih penghargaan ini, jelasnya.

Sebelumnya Camat Dolok Merawan M. Syafransyah P. Nasution SSTP dalam paparannya di hadapan penilai mengemukakan berbagai hal tentang kelebihan dan keberhasilan di Kecamatan Dolok Merawan antara lain yang diungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cukup tinggi dan untuk Program PATEN Kecamatan telah dilaksanakan secara subastansif, tekhnis dan administratif sesuai dengan perintah kerja yang ditetapkan, pungkas Syafransyah. (ARM)

E D I S I 279 2 - 8 DESEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

KASUS SUAP SKK MIGAS

Demokrat Tak Akan Lindungi Ibas dan Jero Wacik

KY: Dokter, Introspeksi Dirilah!

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) meminta para dokter untuk introspeksi diri terkait kasus hukum yang menimpa dokter Ayu cs. Apalagi, aksi mogok yang dilakukan lebih banyak merugikan pasien.

Komisioner KY Taufiqurrahman Sahuri meminta agar dokter dan para tenaga medis lebih baik memperbaiki diri terhadap

Ahmad Jauhari: Saya Tidak Suka Terjadi Korupsi JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah, di Kementerian Agama Ahmad Jauhari mengaku tidak ingin terjadi korupsi dalam proyek ini.

Hal itu dikatakannya saat dicecar penyidik KPK terkait pengadaan Al Quran. "Ya ditanya-tanya aja.

Terkait pengadaan Al Quran," kata Ahmad Jauhari usai diperiksa di Gedung KPK, Kamis.

Hal itu dikatakan Ahmad Jauhari usai menjalani pemeriksaan Gedung KPK. Mengenai dugaan keterlibatan pihak lain di Kementerian Agama, masih dalam proses pengembangan penyidik.

"Ya itu masih dalam proses kita tunggu saja. Yang penting saya sudah memberikan informasi bahwa saya juga termasuk orang yang tidak suka terjadinya korupsi," pungkasnya.

Ahmad Jauhari (AJ) sendiri sudah ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Januari lalu.

Dia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001. (NET)

kasus malapraktik dokter Ayu. "Sebaiknya para tenaga medis interopeksilah dengan kasus ini. Kalau mau mogok ya diumumkan dulu agar pasien tidak dirugikan," kata Taufiqurrahman kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (29/11).

Pasien-pasien adalah orang yang paling dirugikan akibat mogok nasional pada Rabu (27/

11). Pasien datang ke rumah sakit tidak gratis, tapi bayar. "Perlu disadari, bahwa datang ke dokter itu tidak gratis. Bahkan untuk rumah sakit tertentu cenderung mahal. Coba anda dengarkan keluhan pasien," ucapnya.

Taufiq menilai bahwa di Indonesia merupakan negara hukum, tidak ada satu pun orang yang kebal terhadap hukum

termasuk dokter sekalipun.

"Tidak ada yang kebal hukum sepanjang terbukti salah karena lalai atau bahkan sengaja," jelasnya.Seperti diketahui IDI melakukan aksi mogok nasional, mereka menuntut agar dokter Ayu cs dibebaskan dari hukuman dan menolak kriminalisasi.

Hal itu menyusul dalam putusan kasasi Mahkamah Agung

menyatakan terbukti bersalah terhadap dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr Hendry Simanjuntak, dan dr Hendy Siagian.

Mereka dituduhkan terlibat kasus malapraktik terhadap korban Siska Makatey yang hendak melahirkan secara sesar pada April 2010. Ketiga dokter itu dihukum dengan kurungan 10 bulan penjara. (NET)

Lurah Pelintung, Pemicu Konflik Tapal Batas DUMAI - Pengacara/Advokat P. Lubis SH, Kuasa Hukum B Batubara CS mengindikasikan bahwa pemicu konflik tanah di perbatasan Tanjung Leban-Pelintung akibat ulah Lurah Pelintung Kecamatan Medang Kampai Erfan Arief SH, karena dengan gampangnya menerbitkan Surat Keterangan tidak silang sengketa dengan pihak lain, atas tanah seluas 300 Ha. "Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan Lurah Pelintung Nomor 100/PEM-PLT/2012/ 202 tanggal 23 Mei 2012. Disebutkan bahwa lahan seluas 300 Ha ex HPH PT.Sri Buana benar dimanfaatkan ex Karyawan PT.Sri Buana tahun 2000 lalu," ujar P.Lubis di kantornya, seraya memperlihatkan surat keterangan Lurah Pelintung tersebut, Jumat pekan lalu.

Diinformasikan PT.Sri Buana berlokasi Sei.Beruang Kec.Bukit Kapur Kab. Bengkalis, sebelum pemekaran pada tahun 2000 HPH PT.Sri Buana belum habis.

Sekarang setelah pemekeran, wilayah disebutkan berada di RT-08 Kelurahan Pelintung, dalam surat keterangan Lurah Pelintung berani menyebutkan; “sepengetahuan kami sampai saat ini tanah tersebut tidak bersengketa dengan pihak lain”.

Penerbitan Surat Keterangan tersebut atas permohonan pengurus Ketua Koperasi PT.Sri Buana Dumai atas nama Sutomo Marsudi tanggal 23 Oktober 2013 perihal penetapan lokasi lahan ex HPH PT.Sri Buana tanpa meminta penjelasan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan pemilik kebun di lokasi yang bakal dijual Sutomo CS. Selain itu sambung P.Lubis, berdasarkan Kepmendagri No. 27 Tahun 1986 bahwa SKT yang

diterbitkan Lurah disebutkan tahun 2001 berlaku hanya 6 bulan jika tidak dikelola dan dikuasai, setidaknya membuat tanda batas, itu tidak dilakukan berarti lahan tersebut diterlantarkan, tanah yang berstatus kawasan hutan kembali kepada negara, tandasnya.

Tanah seluas 300 Ha atas nama 150 orang, SKMST diterbitkan tahun 2012 belakangan ini diketahui telah dijual Sutomo Marsudi CS kepada pihak Investor Bosnya Ombun S dengan harga per 2 Ha Rp14.000.000, potong biaya Administrasi Kelurahan sebesar Rp1.500.000 sesuai pernyataan Tim 10. Sebelum dilakukan ganti rugi pihak Sutomo CS ex karyawan PT.Sri Buana bersama aparat Kelurahan Pelintung dan Kecamatan Medang Kampai melakukan pengukuran ke lapangan tanpa melibatkan sempadan kelompok Purba CS. Sedangkan di kawasan kelompok Purba Cs pada tahun 2010 dengan menggunakan exapator telah diblok dengan galian parit ukuran 2 meter X 2 meter sebagai tanda batas.

Galian parit tersebut ukuran 1000 meter X 1200 meter.

Sementara itu Sutomo CS mengklaim bahwa hasil pengukuran, luas lahan ex karyawan PT.Sri Buana tanggal 1 Desember 2012 seluas 313,45 Ha membengkak selisih 13,45 Ha. Hasil pengukuran tersebut diketahui Lurah Pelintung dan Camat Medang Kampai tertuang dalam peta.

Mestinya setelah dilakukan pengukuran, sebelum dilakukan pengalihan kepada pihak pembeli, dibuatkan plang pemberitahuan dan disebutkan siapa pemilik lahan, sehingga dapat diketahui pihak-pihak yang berkebe-

ratan, atas tanah yang diukur tersebut. Soalnya tanah yang dijual Sutomo CS tersebut masih dalam kawasan hutan, tidak segampang membalikkan telapak tangan pihak investor seperti yang dilakukan Bosnya Ombun S membuka kebun di daerah yang masih kawasan hutan tanpa prosedural, bisa dipidana.

"Dalam surat keterangan tidak silang sengketa yang diterbitkan Lurah Pelintung dengan tegas disebutkan bahwa lahan yang dimanfaatkan ex karyawan PT.Sri Buana adalah kawasan hutan ex HPH PT.Sri Buana," ujar P.Lubis.

Masih kata Lubis, dalam surat pernyataan yang ditanda tangani Sutomo Marsudi dan Hamzah tertanggal 25 Februari 2013 dengan mengatasnamakan (Selaku Kuasa Pemilik Lahan Anggota Koperasi Karyawan PT.Sri Buana). Jika sengketa ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat P.Lubis akan menempuh jalur hukum dengan meminta kepada pemegang Kuasa Sutomo Marsudi dan Hamzah menghadirkan pemilik lahan pertama yaitu ex karyawan PT.Sri Buana.

"Saya telah mengantongi nama-nama pemilik awal ex karyawan PT.Sri Buana, setidaknya penerima kuasa, memperlihatkan surat kuasa atas nama 150 anggota Koperasi ex Karyawan PT.Sri Buana," katanya.

Sementara Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sutomo Marsudi dan Hamzah disebutkan bahwa lahan ex karyawan PT. Sri Buana ukuran 3000 meter X 1000 meter berbatasan dengan kelompok Purba dan kelompok Abdul Razak (almarhum). Sehingga Surat Keterangan tidak

silang sengketa yang diterbitkan Lurah Pelintung terkesan dipaksakan.

Masih kata P.Lubis, di lokasi kebun sawit milik B.Batubara terletak di dusun Bakti Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis telah terpasang papan plang Pengacara P.Lubis. Lahan milik B.Batubara Cs di bawah pengawasan Pengacara P.Lubis.

Kebun sawit milik Batubara tahun tanam 2008 telah dibatasi dengan parit bekoan.

Namun oleh operator beko dan Sutomo CS plang nama pengacara dicabut dan dipindahkan. Pencabutan papan plang tersebut dilakukan pada malam hari. Selain itu pembekoan lahan Batubara CS juga dilakukan pada malam hari, Selasa dini hari (26/11), pada saat pemilik lahan tidak di kebun.

Pemindahan plang pengacara tanpa izin P.Lubis sama artinya Sutomo CS menantang, cari gara-gara. Sebelumnya, Senin (25/11), Widodo operator alat berat datang ke kantor menyampaikan akan melakukan penggalian parit.

"Kita larang untuk tidak melanjutkan pembekoan tersebut yang pernah distop oleh kelompok Purba belum lama ini.

Widodo berjanji tidak akan melakukan pembekoan sebelum penyelesaian sengketa tanah antara B.Batubara CS dengan Ombun S namun oleh Widodo pada malam harinya, Selasa dini hari, melakukan pembekoan parit tersebut," jelas P.Lubis "Bersama pemilik lahan lainnya, kelompok Purba melalui Pengacara P.Lubis akan menempuh jalur hukum terkait penerbitan surat Tidak Silang Sengketa yang dilakukan Erfan Arief SH," ketus P.Lubis. (PUR)

Bupati: Keberhasilan Jangan Membuat Kita Lengah STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dra. Hj. Diana Sari mencanangkan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2013 yang bertempat di Gedung PKK Stabat, Rabu.

Bupati dalam pidato tertulisnya yang disampaikan Dra. Hj. Diana Sari mengatakan, kegiatan kesatuan gerak PKK-KB- Kesehatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya merupakan satu rangkaian kegiatan keterpaduan dalam rangka menyambut hari Keluarga Nasional (Harganas), Hari Kesehatan Nasional (HKN), dan hari Kesatuan Gerak PKK-KB

-Kesehatan yang jatuh pada 27 Desember. Disamping itu merupakan kesinambungan kegiatan bhakti TNI – KB terpadu yang dimulai pada Oktober.

“Program KB di Kabupaten Langkat menunjukkan keberhasilan. Hal ini ditandai dengan menurunnya rata-rata angka kelahiran, namun demikian tidak membuat kita lengah, dan alpa atas tugas kewajiban kita mensukseskan gerakan KB Nasional di bumi Langkat berseri,” ujar Ngogesa.

Hadir dalam acara tersebut Kadis Kesehatan Dr. H. Gunawan, Ketua MUI Buya H. Ahmad Mahfudz, Sejumlah SKPD. (JUL)

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menegaskan jika kasus korupsi yang menyeret kader Demokrat menjadi masalah pribadi bukan partai.

"Menurut saya, sekali lagi bahwa proses hukum ke KPK, Partai Demokrat tegas dari awal siapapun yang kena persoalan hukim kita sudah liat semua," ujar Andi Nurpati di Jakarta, Jumat (29/ 11).

Menurutnya, penyebutan nama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik dalam kasus SKK Migas adalah hal yang wajar. Sebab SKK Migas merupakan lembaga dibawah naungan Kemeterian ESDM. "Itu konsekuensi daripada tugas beliau (Jero Wacik) jadi menteri, bisa saja KPK bisa meminta penjelasan tentang mekanisme SKK Migas," terangnya.

Selain itu, Nurpati menilai masuknya nama Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus yang sama juga tak perlu dibesar-besarkan. Sebab sebagai seorang Sekjen wajar jika Ibas banyak mengenal orang di luar Partai Demokrat.

"Kalaiu soal kenal bisa saja kenal siapa saja, biasa aja. Apalagi misalnya mas Ibas itu pengurus partai, mesti membuka diri untuk berkenalan dengan siapa saja," katanya.

Meski begitu, Demokrat hingga saat ini belum meminta keterangan dari Jero Wacik dan Ibas atas penyebutan nama mereka di kasus SKK Migas tersebut. Sebab saat ini Demokrat masih terus memantau kasus tersebut.

"Belum, kita tentu menyerahkan penuh pada proses hukum, biarlakan berjalan," tandasnya. (IC)

Pasangan Annas Maamun Arsyadjuliandi Unggul PEKANBARU - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (CagubriCawagubri) H Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman (Aman) dipastikan menang dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) putaran kedua yang berlangsung, Rabu. Hasil sementara ini berdasarkan hitung cepat (quick count) dua lembaga survei.

Meski demikian, penentuan pemenang tetap mengacu kepada hasil penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau yang digelar pada 4 Desember mendatang.

Berdasarkan hitung cepat lembaga survei Indo Barometer dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Riau, pasangan Aman unggul jauh atas pasangan nomor urut 1, H Herman Abdullah-Agus Widayat (HA) dengan selisih hampir 20 persen.

Versi Indo Barometer, pasangan Aman memperoleh suara 59,91 persen sementara HA 40,9 persen dengan persentase suara yang masuk dari sampel TPS 98 persen.

Sementara berdasarkan penghitungan AIPI, pasangan Aman memperoleh suara 59 persen (98.079 pemilih) dan HA sebanyak 41 persen (71.413 pemilih) dari sampel suara yang masuk sudah 100 persen.

Ketua KPU Provinsi Riau Ir H Tengku Edy Sabli mengatakan, hasil dari quick count tersebut bukanlah hasil yang resmi dan final. ‘’Memang beberapa quick count sudah mempublikasikan hasil penghitungan mereka, tapi kami minta masyarakat ingat, itu bukanlah hasil resmi dari KPU,’’ kata Edy. Menurut Edy, masyarakat Riau harus bersabar menunggu KPU Riau dan jajarannya menyelesaikan penghitungan manual melalui rapat pleno rekapitulasi di berbagai tingkatan. ‘’Rapat pleno di KPU provinsi akan menentukan hasil akhir rekapitulasi pengitungan suara tersebut. Kami merencanakan rapat pleno rekapitulasi di KPU Riau pada 4 Desember mendatang,’’ kata Edy Sabli. (SF/BBS)