Epaper kpkpos 280 edisi senin 9 desember 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

EDISI 280/ THN VI 09 – 15 Des 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

DAHLAN ISKAN BIANG KEROK KRISIS LISTRIK DI SUMUT

• DI HALAMAN 3

10 gubernur | penghasilan tertinggi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeluarkan data jumlah penghasilan para gubernur yang memperoleh gaji tertinggi. Bukan hanya gubernur, namun juga wali kota dan bupati di sejumlah daerah. Berikut data Fitra tentang gaji 10 Gubernur dan Wakil Gubernur dengan penghasilan tertinggi:

1 DKI JAKARTA GUBERNUR Rp 1,759 M WAGUB Rp 1,740 M 2 JAWA BARAT GUBERNUR Rp 710 JUTA WAGUB Rp 665 JUTA 3 JAWA TIMUR GUBERNUR Rp 670 JUTA WAGUB Rp 665JUTA

Baca Juga: 10 Gaji tertinggi Walikota/Wakil Walikota di Indonesia 10 Gaji tertinggi Bupati/Wakil Bupati di Indonesia

Halaman 3

4 JAWA TENGAH GUBERNUR Rp 489 JUTA WAGUB Rp 474 JUTA MEDAN–Terjadinya rasionalisasi (pemotongan) pada APBD 2013 merupakan indikator kegagalan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Sebagai gubernur, Gatot tidak sungguh-sungguh melaksanakan

pembangunan di Sumut. Rasionalisasi yang dilakukan mengakibatkan pembangunan akan tersendat dan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat yang pada gilirannya masyarakat akan semakin bodoh dan sakit karena kurangnya

pelayanan kesehatan.

Penegasan ini disampaikan sejumlah praktisi hukum dan pemerhati anggaran, tentang pemotongan (rasionalisasi) yang dilakukan pada APBD 2013 yang diduga nilainya mencapai Rp

193,81 miliar dari 54 SKPD. Pembantu Dekan I, Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Medan, Ir.Hermansyah Alam S.Kom MT MM menyebutkan, • LANJUT KE HAL. 2

4 Tersangka Korupsi Alkes RS Paluta Ditahan MEDAN - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan empat tersangka dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu TA 2012 sebesar Rp10 miliar.

"Kejatisu menerima pelimpahan tahap II, tersangka korupsi dari Poldasu. Dan tersangka • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Indikator Kegagalan Gubsu MASIH menjadi pembicaraan hangat mengenai rasionaliasi (pemotongan) beberapa mata anggaran pada APBD 2013 yang dilakukan Pemprovsu. Pemotongan anggaran itu menyita banyak perhatian, karena dampaknya bisa menambah jumlah pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam wawancara Media ini dengan praktisi hukum dan pemerhati anggaran pekan lalu, dituding kalau Pemprovsu keliru memperhitungkan angka pencapaian APBD yang tidak memenuhi target dari • LANJUT KE HAL. 2

5 KALIMANTAN TIMUR GUBERNUR Rp 395 JUTA WAGUB Rp 382 JUTA 6 SUMATERA UTARA GUBERNUR Rp 376 JUTA WAGUB Rp 361 JUTA 7 BANTEN GUBERNUR Rp 299 JUTA WAGUB Rp 284 JUTA 8 KALIMANTAN SELATAN GUBERNUR Rp 239 JUTA WAGUB Rp 225 JUTA 9 SULAWESI SELATAN GUBERNUR Rp 228 JUTA WAGUB Rp 215 JUTA

Terpidana Korupsi di Pemprovsu Dapat Perlindungan DALAM catatan Koran ini, ada 12 Pegawai Negei Sipil (PNS) Pemprovsu terpidana korupsi.

Namun hingga saat ini, belum satu pun dari ke 12 PNS itu yang dipecat.

Gubsu Gatot Pujo Nugroho hingga saat ini belum mengambil sikap yang jelas.

Terkesan gubsu melindungi para koruptor tersebut. Soalnya

diantara para koruptor ada orang dekat Gatot. Dia adalah Ridwan Panjaitan, eks Sepri Gubsu.

Dengan sikap gubsu yang tak jelas itu, komitmen Pemprovsu mendukung pemberantasan korupsi dipertanyakan. Soalnya, sejak oknum pejabat dan PNS yang kasus korupsinya sudah divonis dan terbukti bersalah dan merugikan negara belum

ada yang dipecat.

Direktur Eksekutif LSM Transparansi Anggaran Lintas Instansi Indonesia (Tralindo) Drs R Damanik MSi menytakan hal ini, awal bulan lalu, di Kantor Gubsu.

“Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, • LANJUT KE HAL. 2

KPK Harus Segera Bertindak PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat Kejaksaan dan Kepolisian harus segera menindak lanjuti hasil temuan BPK RI. Dan BPK sebagai lembaga Negara yang memiliki indenpendensi selayaknya menyampaikan laporan hasil temuannya kepada aparat

Disnakertrans Riau Tak Punya Nyali Hadapi PTPN 5 PEKAN BARU - Wakil Sekretaris DPD KSPSI Provinsi Riau Syaiful Aula mengindikasikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau tak punya nyali menghadapi PTPN 5 dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.

Mestinya Disnakertrans proaktif, jangan menunggu buruh mogok.

Disnakertrans yang berwenang menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan ibarat bekicot, lamban dalam menyelesaikan ketenagakerjaan terkait sistim pengupahan dan sistim kerja kontrakan yang diterapkan PTPN 5, terhadap ratusan Tenaga Pemborong (TP) kontrakan dan buruh harian kontrakan.

Tenaga pemborong kontrakan dan buruh harian kontrakan PTPN 5 Kebun Tandun menerima upah super murah di bawah UMP (upah minimum Provinsi) yang baru tahun 2013 sebesar Rp1.700.000 per bulan. Sementara buruh harian kontrakan kebun tandun menerima upah Rp25.000 per hari. Hari kerja 25 hari • LANJUT KE HAL. 2

penegak hukum.

Pemerhati Hukum dan Ketua Pusat Studi HAM (PUSHAM) Majda El Muhtaj mengatakan, bahwa pihak KPK, Kepolisan, Kejaksaan dan DPRD harus menindak lanjuti atas temuan BPK. Seperti hasil temuan BPK RI, pada APBD 2012, banyak

kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalam suratnya BPK No.87.C/LHP/ XVIII.MDN/05/2013, tanggal 13 Mei 2013 ditemukan penyaluran dana hibah dalam bentuk barang kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp380 miliar tidak • LANJUT KE HAL. 2

10 R I A U GUBERNUR Rp 217 JUTA WAGUB Rp 203 JUTA Apakah karena benar mau mengabdi atau benarbenar karena ada sesuatu.

Ternyata kepala daerah yang diam sekalipun dapat dilipatgandakan 6 kali gaji pokok.

”

”

Hadi Prayitno Knowledge Manager Fitra

Fitra: Gaji Gubernur Sumut Rp376 Juta/Bulan FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeluarkan data jumlah penghasilan para gubernur yang memperoleh gaji tertinggi. Bukan hanya gubernur, namun juga wali kota dan bupati di sejumlah daerah.

Knowledge Manager Fitra, Hadi Prayitno, menjelaskan, skema penghasilan kepala daerah terdiri dari beberapa komponen. Penyusun penghasilan kepala daerah mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan operasional, serta insentif pajak dan retribusi.

Gaji pokok untuk gubernur

PERKANTORAN DAN RUMAH DISERANG

Mafia Sawit Menjarah Kebun Sei Serdang STABAT - Sekelompok massa dibawah pimpinan KG kembali berbuat onar. Kali ini mereka terlibat aksi penyerangan terhadap perkantoran dan rumah dinas yang ditempati Ir Rusdi Yunus Harahap, Manajer PTPN II Kebun Sei Serdang, Senin pekan lalu. Selain melakukan pelemparan bom molotov terhadap salah satu rumah dinas yang ditempati petinggi PTPN II, massa juga merusak satu unit truck colt diesel berisi puluhan ton sawit dan membakar habis satu unit sepeda motor.

K

RONOLOGIS kejadian seperti diungkapkan kepada awak Media ini, malam itu, puluhan massa bergerak dan langsung melakukan penyerangan secara membabi buta. Mereka tidak hanya melempari rumah tersebut dengan bom molotov, tapi juga melakukan pengerusakan dengan cara melempari pakai batu dan kayu.

Suasana malam itu sangat mencekam sehingga tidak ada satupun karyawan perkebunan yang berani melakukan perlawanan dan lebih memilih menyelamatkan diri masing-masing dari amukan massa.

Nasib baik, malam itu Ir.Rusdi Yunus Harahap beserta keluarganya sedang tidak berada di rumah, hingga akhirnya berhasil selamat dari amukan massa tersebut. Pasca penyerangan, hampir seluruh karyawan di sana mengaku sangat trauma takut terulangnya aksi serupa kembali terjadi.

Personil kepolisian Polres Langkat dikerahkan dan langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan.

Sayangnya, massa yang terlibat aksi

Para tersangka yang melakukan pengrusakan diamankan aparat Polres Langkat. penyerangan sudah terlebih dahulu membubarkan diri sesaat sebelum petugas tiba di lokasi kejadian.

Setelah melakukan proses olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas langsung melakukan penyisiran untuk menangkap satu persatu pelaku yang terlibat aksi

penyerangan.

Keesokan paginya, Selasa, puluhan petugas Polres Langkat dibantu satuan Brimob Binjai bersenjata lengkap menyisir satu persatu perkampungan di sana • LANJUT KE HAL. 2

adalah Rp3 juta dan wakil gubernur Rp2,4 juta. Sedangkan wali kota atau bupati mendapatkan gaji pokok Rp2,1 juta. "Adapun gaji pokok wakil wali kota atau bupati Rp1,8 juta. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 PP Nomor 59 Tahun 2000," kata Hadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Untuk tunjangan jabatan, seorang gubernur mendapat Rp5,4 juta dan wakil gubernur mendapat Rp4,3 juta. Sedangkan untuk wali kota atau bupati mendapat Rp3,7 • LANJUT KE HAL. 2

Kejari Periksa Isteri Thamrin Munthe TANJUNGBALAI - Dra.Hj Armaini Zannah, istri Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe, menjalani pemeriksaan selama sembilan jam, di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai, Asahan, Rabu (4/12). Pemeriksaan terhadap Hj Armaini sekaitan dengan adanya dugaan korupsi di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Tanjungbalai. Dia di» Thamrin Munthe periksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua organisasi itu.

Kepala Seksi Intel ijen Kejari TanjungbalaiAsahan, Hendra Busrian SH membenarkan pemeriksaan tersebut. Busrian mengatakan, pemeriksaan dilakukan sekaitan adanya laporan yang disampaikan sekelompok mahasiswa mengenai dugaan korupsi senilai Rp200 juta di Dekranasda Tanjungbalai, sebagaimana yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil auditnya bernomor 18.C/LHP/ XVI/MDN/05/2012.

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

KPK HARUS SEGERA BERTINDAK .................................................................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 sesuai ketentuan.

BPK sebagai lembaga negara yang memiliki independensi selayaknya menyampaikan laporan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum dan lembaga politik.

Terkait lambannya penanganan temuan tersebut, menurutnya, disebabkan Kapolda dan Direktorat Reskrim Khusus kurang cermat menyikapi dan meindaklanjuti informasi.

Majda menyebutkan, temuan BPK, BPKP dan Inspektorat sebagai pengawas internal seharusnya menjadi modal dan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti penyebab terjadinya dugaan manipulasi dan penyelewengan anggaran

pada APBD 2012.

Sementara ditempat terpisah, pemerhati Anggaran Elfanda Ananda mengatakan, ada aspek hukum yang harus dipertanggungjawabkan terhadap penyelewengan yang terjadi di APBD 2012 sesuai dengan hukum yang berlaku.

Karena aspek audit BPK tersebut, maka pertanggungjawaban itu tidak bisa lepas meskipun ada pengembalian anggaran.

Menurut Elfanda, kenapa sampai saat ini belum ada yang diperiksa terkait temuan tersebut?. Itu diakibatkan karena ada tenggang waktu dari hasil audit BPK tersebut. Ada batas waktu kalaupun pengembalian hasil audit diakhir tahun maka kemungkinan diakhir tahun ini temuan ini diproses.

4 TERSANGKA KORUPSI ALKES RS PALUTA DITAHAN........................

• DARI HALAMAN. 1 ditahan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Candra Purnama, Jumat (6/12).

Dijelaskan Candra, empat tersangka dalam kasus korupsi Alkes di rumah sakit yang menelan kerugian negara Rp5 miliar itu yakni Naga Bakti Harahap selaku Direktur RSUD Gunung Tua, Rahmad Taufik Hasibuan SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hendri Hamonangan Daulay SP selaku bendahara dan Rizki Van Lumbantobing (Direktur PTM Aditia Wiguna Kencana)

selaku rekanan.

Korupsi ini sendiri dilakukan dengan cara menggelembungkan harga proyek (mark up), mengakibatkan negara dirugikan Rp5,4 miliar.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 5 UU No 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU. Sementara para tersangka kini ditahan di Rutan Tanjung Gusta.(MBC)

“Tergantung dari pihak Pemprovsu, biasanya sebelum masuk tahun 2014 dilakukan pemeriksaan,”ujarnya.

Dana APBD bisa dimanipulasi diakibatkan oleh dua unsur.

Unsur pertama adanya ketidak sengajaan yang dilakukan dan unsur kedua adanya kesengajaan dimana ada upaya untuk melakukan manipulasi.

Tergantung kepada temuan

• DARI HALAMAN. 1 terjadinya rasionalisasi merupakan indikator kegagalan Gatot Pujonugroho yang terpilih sebagai Gubernur pada pemilihan kepala daerah periode 2013-2015.

Gubsu sebagai pimpinan daerah tidak sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan di Sumut.

Buktinya dengan tejadinya rasionalisasi yang mengakibatkan pembangunan akan tersendat dan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat sangat vital, yang akhirnya masyarakat akan semakin bodoh dan sakit karena kurangnya pelayanan kesehatan. Demikian juga halnya pada sektor perekonomian. Usaha masyarakat akan banyak yang hancur dan tumpur yang akibatnya jumlah pengangguran akan semakin bertambah.

Ditempat terpisah, Divisi Advokasi dan Data Fitra Sumut, Irvan Hamdani mengatakan, kebijakan yang dibuat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho

rasionalisasi?. Begitu pertanyaan besar yang muncul.

Masalah ini tentunya, DPRD-SU dan Gubernur lah yang harus bertanggungjawab. Seharusnya tidak perlu dilakukan pemotongan anggaran. Ini kebijakan yang salah. Ada dugaan penyebab terjadinya rasionalisasi karena kecerobohan DPRDSU dan Gubernur saat mengesahkan APBD Provinsi.

Bukan rahasia lagi bahwa selama ini, pekerjaan proyek dilakukan berdasarkan titipan pejabat bukan karena kemampuan kinerja pemborong. Wajar saja terjadi rasionalisasi karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan sehingga mengakibatkan terpuruknya pembangunan di Sumut.

Penyidikan selayaknya segera dilakukan KPK. Jika ditemukan buktibukti yang menyalahi aturan, Gatot sebagai Gubernur Sumatera Utara yang mengeluarkan kebijakan rasionalisasi bisa dijadikan sebagai tersangka. Bisa dipidana. Kita tunggu ‘nyali’ KPK dan aparat penegak hukum mengusut kasus yang merugikan rakyat Sumatera Utara ini. (***)

Pemprovsu di bawah kepemimpinan Gatot belum ada mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pemberhentian PNS yang telah divonis hakim bersalah karena korupsi maupun yang sudah mantan narapidana,” tegas Damanik.

Seperti Ridwan Panjaitan, eks Sepri Gubsu dihukum 3 tahun 10 bulan penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara korupsi pada Biro Umum Setdaprovsu dengan kerugian negara Rp407,5 juta.

Darwinsyah eks Kaban Kesbanglinmas Sumut divonis 1 tahun 2 bulan penjara.

Selain itu, Syawaluddin (eks Bendahara Binsos) divonis 1

FITRA: GAJI GUBERNUR SUMUT RP376 JUTA/BULAN............................

• DARI HALAMAN. 1 juta, dan wakil-wakilnya mendapat Rp3,2 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2011. "(Adapun) besarnya biaya tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Dan besar insentif setiap bulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi

tahun anggaran sebelumnya," kata Hadi.

Karena itu, lanjut Hadi, gubernur jangan seolah-olah gajinya kecil. "Apakah karena benar mau mengabdi atau benarbenar karena ada sesuatu.

Ternyata kepala daerah yang diam sekalipun dapat dilipatgandakan 6 kali gaji pokok," lontarnya. Data yang dilansir Fitra menyebutkan, gaji Gubernur Sumatera Utara Gubernur Rp376 juta, Wakil Gubernur Rp361 juta.

(SELENGKAPNYA DI HALAMAN 3)

KEJARI PERIKSA ISTERI THAMRIN MUNTHE.............................

• DARI HALAMAN. 1 Saat ditanya mengenai hasil pemeriksaan, Busrian mengaku belum dapat memberikan kesimpulan. “Belum dapat kita simpulkan. Ini masih sebatas meminta keterangan,” kata dia.

Mengenai materi pemeriksaan, sambungnya, pihaknya mencecar istri walikota mengenai aliran dana sebesar Rp200 juta, yang diduga dikorupsi. Dari pemeriksaan itu pula, kata dia, diketahui, awalnya dana tersebut diakomodir APBD tahun anggaran 2012, setelah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang kemudian digunakan Dekranasda. “Dana Rp200 juta itu ditampung di pos Disperindag. Lalu Dekranasda menggunakannya,” sebutnya.

Lantas digunakan untuk apa dana tersebut? Saat hal ini ditanyakan, Busrian mengatakan, dalam pemeriksaan yang mereka lakukan, Hj Armaini mengaku Dekranasda mempergunakan uang

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tersebut untuk pembelian alat tulis kantor, mobilisasi kegiatan, serta pembangunan kantor Dekranasda.

“Beliau (Hj Armaini, red) diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua Dekranasda. Dan kita juga akan memeriksa Mariani, selaku Sekretaris Dekranasda,” kata Busrian, tanpa menyebutkan, kapan pemeriksaan dimaksud dilakukan.

Pantauan di lokasi, sejak tiba di kantor Kejari sekitar pukul 09.50 WIB, Hj Armaini tidak bersedia meladeni pertanyaan wartawan.

Begitu tiba, dia langsung masuk menuju salah satu ruangan yang dijadikan ruang pemeriksaan.

Selama pemeriksaan yang dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 19.00 WIB, Hj Armaini tidak sekali pun keluar dari ruang pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, Hj Armaini berjalan keluar ruangan didampingi Kasatpol PP Tanjungbalai Yusmada SH, dan sejumlah orang lainnya yang diduga kerabatnya.(HER)

aliran dana. Jika terjadi kerugian dialiran dana tersebut BPK lah mengetahuinya. Tetapi yang menentukan apakah aliran dana itu ada unsur pidananya apa tidak BPK tidak sampai kesitu. Untuk itu perlu ditelusuri kembali apakah penyebabnya. Apakah ada unsur pidana apa tidak itu harus disesuaikan dulu. Bisa saja penyelewengan itu terjadi

disebabkan karena kesalahan administrasi. Biasanya kalau terjadi kesalahan administrasi, maka Pemprovsu melakukan PAPBD. Kalau berbicara dana APBD bisa dimanipulasi, menurutnya, untuk memanipulasi dana jangankan dana APBD, dana APBN pun bisa dimanipulasi dengan cara mark up atau rekanan-rekanan.(FER/VIN/RUD)

tentang rasionalisasi (pemotongan) merupakan kebijakan yang salah.

Mengapa harus terjadi rasionalisasi, sementara belanja langsung dari SKPD dan PAD Sumut mengalami peningkatan. "Berarti Gubsu dan DPRD Sumut kurang cermat melakukan penyusunan APBD," cetusnya.

Irvan menegaskan, DPRDSU dan Gubernur lah yang harus bertanggungjawab dengan permasalahan ini. Seharusnya tidak perlu dilakukan pemotongan anggaran. Ini kebijakan yang salah. Ada dugaan penyebab terjadinya rasionalisasi karena kecerobohan DPRDSU dan Gubernur saat mengesahkan APBD Provinsi.

Bukan rahasia lagi bahwa selama ini, kata Irvan, pekerjaan proyek dilakukan berdasarkan titipan pejabat bukan karena kemampuan kinerja pemborong. "Wajar saja terjadi rasionalisasi karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan sehingga mengakibatkan terpuruknya pembangunan di Su-

mut,” tegasnya.

Irvan menilai selama ini pengesahan APBD dan PAPBD tidak transparan, bahkan kinerja buruk dari SKPD cenderung ditutupi.

Irvan juga memprediksi, permasalahan rasionalisasi ini akan terus berlanjut sampai tahun depan.

Alasannya, kata Irvan, tahun anggaran 2013 sudah dipenghujung tahun.

Hal senada juga dikatakan Praktisi hukum Ahmad Fadhly Roza SH. Jika ada pemotongan anggaran haruslah ada persetujuan dari DPRDSU. Apakah pemotongan ini memang disetujui DPRDSU? Ini yang perlu dipertanyakan dan diselidiki oleh pihak penegak hukum.

Jika DPRDSU menyetujuinya, kata Fadhly, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan DPRDSU sudah melanggar hukum. Pihak Kepolisian, Kejatisu dan KPK harus melakukan penyelidikan dan peyidikan serta memanggil semua pihak yang terlibat

dengan pemotongan anggaran ini.

“Jika bukti-bukti telah ditemukan, Gatot sebagai Gubernur Sumatera Utara yang mengeluarkan kebijakan rasionalisasi bisa dijadikan sebagai tersangka. Bisa dipidana,” tukasnya.

Praktisi hukum lainnya, Harmuzan mengatakan, bukan masalah besar kecilnya pemotongan. Kesalahan perhitungan bisa saja terjadi.

Tapi lihat faktornya, kesalahan perhitungan di lapangan atau faktor alam. Pemotongan atau rasionalisasi boleh saja dilakukan sesuai mekanismenya. Memenuhi syarat, alasan sesuai dengan prosedur yang ada. Pembangunan dihitung dengan anggaran dan mana yang harus diprioritaskan.

Menanggapi pemotongan anggaran, pemerhati anggaran Elfanda mengatakan, terjadinya pemotongan anggaran merupakan kegagalan dalam perencanaan. Kegagalan memprediksi sisa anggaran atau yang dikenal dengan silva dari tahun 2012 sehingga dibebankan di

tahun 2013. Akhirnya silva yang direncanakan untuk pembangunan berkurang jauh karena belanja daerah dikurangkan, yang mengakibatkan pembangunan terhambat.

Elfanda pun menambahkan bahwa undang-undang membenarkan terjadinya perubahan atau pemotongan anggaran. Yang menjadi persoalan apakah pengurangan itu sudah memprioritaskan pembangunan apa belum. Kalkulasinya sudah matang karena sudah ada diatur oleh presiden.

Lambannya pembangunan di Sumut akibat dari ketidak profesionalnya kinerja Pemprovsu yang berdampak kepada berkurangnya kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan akan terganggu.

“Ada aspek hukum di dalamnya sehingga proyek-proyek dibatalkan yang mengakibatkan masyarakat tidak pasti. Dan memperhambat proses rakyat menikmati pembangunan,”ujarnya.(FER/RUD/ VIN)

TERPIDANA KORUPSI DI PEMPROVSU DAPAT PERLINDUNGAN ................................................

• DARI HALAMAN. 1

perkiraan awal.

Tentu saja dilakukan kebijaksanaan pemotongan anggaran. Terjadinya rasionalisasi (pemotongan) pada APBD 2013 merupakan indikator kegagalan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Sebagai gubernur, Gatot tidak sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan di Sumut. Rasionalisasi yang dilakukan mengakibatkan pembangunan akan tersendat dan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Pada gilirannya, masyarakat akan semakin bodoh dan sakit karena kurangnya pelayanan kesehatan.

Dari sektor ekonomi, usaha masyarakat akan banyak yang hancur dan tumpur yang akibatnya jumlah pengangguran akan semakin bertambah.

Divisi Advokasi dan Data Fitra Sumut, Irvan Hamdani mengatakan, kebijakan yang dibuat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tentang rasionalisasi merupakan kebijakan yang salah. Mengapa harus terjadi

ngan. Kalau BPK sudah menemukan adanya kerugian Negara baru itu namanya korupsi. Tetapi harus dilihat kerugian Negara tersebut disebabkan oleh apa. Kalau kerugian itu disebabkan oleh kesalahan penghitungan anggaran itu namanya tidak penyelewengan.

Harmuzan pun menjelaskan, BPK bertugas memeriksa

GATOT BISA DIPIDANA.................................................................................................................................

INDIKATOR KEGAGALAN GUBSU...

• DARI HALAMAN. 1

BPK itu apakah ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja.

Sedang Praktisi hukum Harmuzan SH MH, mengakui, tidak ada terjadi penyelewengan pada APBD 2012. Hanya saja mekanismenya yang terlambat. Anggaran di tahun 2012 kemungkinan telah terjadi salah perhitungan. Kecuali mekanismenya ada kesengajaan ingin melakukan penyimpa-

tahun 8 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan penjara, Nursyamsiah (eks Kabag RT di Biro Umum Setdaprovsu) divonis 14 bulan penjara, Suweno (Staf Biro Umum Setdaprovsu) divonis 14 bulan denda Rp50 juta subsider 2 bulan penjara dan uang pengganti Rp10 juta subsider 1 tahun penjara.

Lisanuddin alias Hasan (eks Bendahara Biro Umum Setdaprovsu) divonis 12 bulan penjara dan dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Aminuddin (eks Bendahara Biro Umum Setdaprovsu) divonis 4,5 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar

Rp1.587.000.000 subsider 2 tahun penjara. Ahmad Faisal (eks Bendahara Binsos Setdaprovsu) divonis 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan, Neman Sitepu (Staf Biro Umum Setdaprovsu) divonis 1 tahun 4 bulan penjara denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan serta uang pengganti Rp85 juta subsider 1 tahun penjara.

Kemudian, Shakira Zandi (eks Kabiro Binsos) divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, Raja Anita (Staf Biro Keuangan) divonis 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp50 juta

dan subsider 3 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp90 juta, Subandi (eks Bendahara Biro Umum), divonis 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

"Mestinya, Pemprovsu mengusulkan atau memberhentikan mereka (PNS) yang sudah divonis hakim bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran hukum serta merugikan uang Negara,” kata D amanik.

Dikatakan, pemberhentian tidak hormat itu perlu dilakukan Gubsu agar ada efek jera kepada PNS lainnya sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dan juga berkomitmen dalam mendukung program pemerintah dalam pemberantasan

korupsi.

Belum adanya oknum PNS maupun mantan narapidana diberhentikan tidak hormat tentunya menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Gatot untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Pemprovsu. "Ada apa Gatot melindungi mereka dan apa ada upeti yang disetorkan ke Gatot atau ke BKD sehingga mereka aman-aman saja tidak diberhentikan. Bahkan diantara mereka sudah ada ke kantor bekerja kembali," ungkap Damanik.

Kepala BKD Sumut Pandapotan Siregar SH membenarkan mereka (PNS) yang sudah divonis hakim bersalah hingga saat ini belum ada yang diberhentikan tidak hormat.(TIM)

DISNAKERTRANS RIAU TAK PUNYA NYALI HADAPI PTPN 5 ...........................................................

• DARI HALAMAN. 1 sebulan dengan menerima upah Rp625.000 per bulan. “Sedangkan buruh tenaga pemborong penghitungan upah menurut selera PTPN 5 berkisar Rp1.500.000, “ ujar Syaiful, Kamis pekan lalu.

Menurut Syaiful belakangan ini, Disnakertrans Provinsi Riau dan PTPN 5 dihujani pemberitaan di media massa termasuk koran ini, terkait adanya penzoliman hak-hak pekerja yang bekerja sebagai tenaga pemborong kontrakan dan buruh harian kontarakan di perkebunan Tandun PTPN 5. Hal itu

perlu disikapi secara serius karena sistim BHL (Buruh Harian Lepas) sudah dihapus, namun masih saja diberlakukan. Hanya namanya dirobah menjadi tenaga pemborong kontrakan. “Padahal sistim kerja lebih parah dari BHL karena manajemen Kebun Tandun tidak transparan, dan tidak jujur dalam memperlakukan tenaga pemanen kontrakan tersebut,” tandasnya.

Masih kata Syaiful belum ada tanggapan Disnakertrans terhadap kasus yang menimpa ratusan tenaga pemborong kontrakan dan buruh harian kontrakan tersebut.

Patut diduga ada kongkalikong

antara Kadisnakertrans Provinsi Riau dengan pihak PTPN 5, menzolimi hak-hak pekerja tersebut.

Indikasi ini terkait yang disampaikan Kabid, Pengawasan Rasidin SH. Rasidin mengakui telah memanggil manajemen PTPN 5, terkait adanya pemberitaan di koran tentang sistim pengupahan.

Menurut Rasidin mereka hadir Senin, namun sesampainya manajemen PTPN 5 di kantor Disnaker tiba-tiba saja Rasidin dipanggil Kepala Dinas, sehingga pertemuan Disnakertrans dengan manajemen PTPN 5 tidak jadi pada hari Senin tersebut.

Rasidin SH berjanji akan menyampaikan hasil klarifikasi manajemen PTPN 5 terkait dugaan penyimpangan dalam sistem pengupahan yang diterapkan PTPN 5.

Namun ketika diupayakan untuk konfirmasi melalui kontak person, HP milik Rasidin tidak aktif.

Hingga Kamis (5/12) berulang kali diupayakan untuk konfirmasi, jawaban yang diterima di luar jangkauan.

Lapor ke Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Husendro membidangi pengaduan

masyarakat ketika ditanya soal sistim pengupahan yang diterapkan PTPN 5 terhadap tenaga pemborong kontrakan mengatakan, sebaiknya buruh PTPN 5 membuat pengaduan ke Komnas HAM RI. Husendro menegaskan ini ketika ditemui KPK Pos pada saat kunjungannya ke Dumai terkait penyelesaian tanah hak pakai PT.CPI Dumai belum lama ini.

“Banyak pengaduan buruh terkait syarat-syarat kerja yang belum sesuai dengan undangundang ketenagakerjaan,” ujarnya singkat.(PUR)

MAFIA SAWIT MENJARAH KEBUN SEI SERDANG................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 untuk mencari pelaku kerusuhan.

Ada beberapa titik diantaranya Dusun Kwala Bulu dan Dusun Kwala Unggas di Desa Namo Sialam, Kec.Batang Serangan, Langkat yang diduga sebagai basis persembunyian kelompok massa yang menjadi target petugas. Sampai di sana, petugas justru disambut oleh kawanan pelaku dengan lemparan batu sebagai bentuk aksi perlawanan.

Alhasil, bentrok antara petugas kepolisian dengan kawanan pelaku tidak dapat terhindarkan.

Massa yang terus melakukan penyerangan tidak dapat berbuat banyak karena kalah jumlah dengan petugas yang justru lebih agresif melakukan pengejaran meskipun dihujani lemparan batu. Tak lama setelah itu, petugas akhirnya berhasil mengamankan sedikitnya 39 orang pelaku yang diduga terlibat aksi kerusuhan. Mereka bersama barang bukti aksi penyerangan seperti batu dan senjata tajam langsung diangkut ke dalam truk untuk dibawa ke Mapolres Langkat guna diamankan.

"Yang jelas 39 orang sudah diamankan dan nanti akan dilakukan pemeriksaan. Saat hendak diamankan mereka terlebih dahulu melakukan

perlawanan dengan melempari petugas dengan batu hingga akhirnya ada dua petugas kita yang terluka akibat terkena lemparan batu dan kini masih sedang di obati, " jelas Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rosyid Hartanto saat ditemui di ruang kerjanya.

Disinggung tentang keberadaan KG, orang yang disebut-sebut sebagai otak dalam kerusuhan tersebut, Kasat Reskrim menjelaskan pihaknya kini masih melakukan pengejaran terhadap KG. "Belum berhasil diamankan dan masih terus dalam pengejaran, secepatnya pasti akan kita tangkap," janji Kasat Reskrim.

Aksi penyerangan tersebut diduga buntut dari persoalan antara pihak perkebunan dengan penggarap sawit illegal yang belakangan ini terasa kian memanas. Selain sering teribat aksi pencurian hasil perkebunan, massa yang disebut-sebut di bawah pimpinan KG (35) warga Dusun Kwala Unggas, Desa Namo Sialang, Kec.Batang Serangan, Langkat, juga pernah mengintimidasi serta mengancam keselamatan karyawan perkebunan. Sehingga akhirnya karyawan perkebunan melaporkan tindakan KG Cs ke

pihak kepolisian.

Sekedar mengingatkan kembali, kala itu Manejer perkebunan PTPN II Kebun Sei Serdang Emplasmen Kebun Kwala Sawit Seberang, Ir.Rusdi Yunus Harahap bersama beberapa personil keamanan security, pernah nyaris menjadi bulan-bulanan para pelaku penjarahan buah sawit.

Sedikitnya, sekitar seratusan pelaku membawa senjata tajam sudah berhasil mengepung mereka yang tengah melakukan patroli di areal perkebunan tersebut. Nasib baik, petugas kepolisian cepat datang ke lokasi dan berhasil mengevakuasi pihak perkebunan dari tindakan anarkis pelaku penjarahan di bawah pimpinan KG (35) warga Dusun Kwala Unggas, Desa Namo Sialang, Kec.Batang Serangan, Langkat.

Informasi berhasil diperoleh, peristiwa itu berawal saat Ir.Rusdi Yunus Harahap selaku manejer perkebunan bersama beberapa personil keamanan security tengah melakukan patroli di Afd I, Kebun Sei Serdang Emplasmen Kebun Kwala Sawit Seberang milik PTPN II. Sampai di sana, mereka tiba-tiba dihadang oleh kawanan pelaku menggunakan mobil Fortuner BK 188 ZP warna

silver yang diparkirkan di tengah jalan. Kawanan pelaku mengancam tidak segan-segan akan menghabisi nyawa mereka apabila tidak segera angkat kaki dari lokasi tersebut.

"Ini semua akan kita bunuh satu persatu, gitu kata mereka sambil mengacungkan senjata tajam," jelas Ir.Rusdi Yunus Harahap kepada petugas SPK Mapolres Langkat saat membuat laporan pengaduan, Selasa.

Khawatir dengan keselamatan mereka yang tengah terancam, pihak perkebunan langsung meminta bantuan pihak kepolisian. Tak lama, sebanyak dua mobil Dalmas Polres Langkat langsung bergerak meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelamatan. Namun, kawanan pelaku sudah keburu berhasil kabur sebelum petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian.

Akibat kejadian ini, pihak perkebunan mengaku trauma atas kejadian tersebut.

Akhirnya, Polres Langkat menetapkan 9 orang resmi sebagai tersangka dan dilakukan penahanan atas aksi penyerangan terhadap perkantoran dan rumah dinas yang ditempati Manajer PTPN II tersebut.

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIk MSi menyatakan hal ini melalui Kasat

Reskrim Polres langkat AKP Rosyid Hartanto Sik SH, melalui SMS. “Terkait kasus anarkisme di PTPN II Kuala sawit dari 41 orang yang diamankan, Sat Reskrim telah menetapkan dan menahan 9 orang sebagai tersangkanya, dalam perkara 170 dan 406,335, melawan petugas, perkumpulan jahat,” bunyi SMS yang disampaikan Rosyid.

Adapun ke-9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus dilakukan penahannanya oleh pihak Polres Langkat yakni, SA Sembiring, DP Ginting, MA Sitepu, DV Sitepu, RD Sinulingga, DD Sembiring, TR Sitepu, MD Ginting, SP Sitepu.

Sedang aktor intelektual di balik kasus penyerangan itu, akhirnya berhasil diamankan jajaran petugas Polres Langkat dari lokasi persembunyiannya di Medan Denai, Kamis (5/12) sekira pukul 02.00 Wib. M.Ridwan Ginting alias Kitab Ginting (32) warga Dusun Kwala Unggas, Desa Namo Sialang, Kec.Batang Serangan, Langkat itu terpaksa harus dilumpuhkan kakinya dengan timah panas karena mencoba berusaha melawan saat hendak diamankan oleh petugas.(JUL)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

NASIONAL

Korupsi Di Ranah Politik Belum Tersentuh

Dahlan Iskan Biang Kerok Krisis Listrik di Sumut JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dituding menjadi penyebab krisis listrik yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Hal itu terkait strategi Dahlan memindahkan terminal regasifikasi terapung (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) dari Belawan Sumut ke Lampung.

Keputusan itu diambil karena Dahlan menilai Aceh dan Sumut bakal kelebihan pasokan gas saat Pertamina selesai melakukan revitalisasi Arun. "Alih-alih demi kebaikan negara, kondisi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Dalam beberapa bulan terakhir Sumut mengalami krisis listrik akibat minimnya pasokan gas," papar Ketua Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas) Sumut, Johan Brien dalam keteranganya di Jakarta, Senin (2/12).

Johan mengungkapkan kondisi industri di Sumut, saat ini tengah sekarat akibat minimnya pasokan energi. “Pemindahan FSRU untuk Medan tidak fair. Selain membuat industri galau juga memunculkan banyak trader di Sumut,” komentarnya serius.

Ditegaskan, pasokan gas dari Sumur Benggala tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di Sumut. Sumur Benggala hanya dapat menyediakan 2 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Sementara industri di Sumut membutuhkan pasokan gas sebesar 22 mmscfd.

Sedangkan PLN Belawan memerlukan pasokan gas sebesar 60 mmscfd.

Adapun harga gas dari Sumur Benggala sebesar US$ 8 per juta british thermal unit (mmbtu). Jika dibandingkan Malaysia, harga gas Benggala jauh lebih mahal. Di Malaysia bisa lebih murah 50% (4-5%) karena disubsidi oleh pemerintah, tuturnya.

Menurutnya, jika tidak dilakukan relokasi, krisis gas di Sumut bisa terselesaikan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasalnya, kapasitas FSRU-nya mencapai 200 mmscfd. "Selain akibat krisis gas, alasan lain Dahlan yaitu relokasi FSRU ke Lampung membuat harga gasnya lebih murah juga patut dipertanyakan," tanyanya.

Ketika itu, kata Johan, Dahlan mengatakan gas untuk Sumut akan diambil dari LNG terminal di Arun. Investasi untuk FSRU Belawan mencapai US$ 100 juta. Sedangkan investasi LNG terminal Arun sebesar US$ 570 juta.

“Dalam pemberian harga gas nanti, mana yang lebih murah. Investasi US$100 juta atau US$570 juta. Logikanya dimana jika investasi lebih mahal kelak harga gasnya bisa lebih murah.

Menteri Dahlan melakukan pembohongan publik,” ketus Johan.

Selain itu, pengembangan LNG terminal Arun bukan solusi tepat untuk mengatasi krisis yang ada sekarang. Bila dibiarkan industri Sumut akan mengalami kolaps yang mengakibatkan banyak pemutusan hubungan tenaga kerja. Sejatinya, pemerintah membangun tiap FSRU di setiap provinsi, sehingga bisa turut mendorong percepatan pembangunan nasional alias MP3EI. Johan memprediksi justru pengembangan LNG terminal Arun bisa menjadi biang keladi dari krisis gas di Sumut di masa mendatang.

Jika nantinnya Aceh membutuhkan gas, mereka akan memprioritaskan pasokan yang ada untuk kebutuhannya terlebih dahulu.(ENDY)

JAKARTA - Komitmen antikorupsi dipemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata diwarnai korupsi sektor politik yang masih tinggi, bahkan belum tersentuh upaya pembenahan.

Akibatnya korupsi di politik menjadi faktor dominan dalam membenamkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia di peringkat bawah.

"Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) dan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi belum menyentuh ranah partai politik, parlemen, dan pemilihan umum (pemilu)," kata Dadang Trisasongko, Sekjen Transparency International Indonesia (TII) saat menyampaikan hasil survei IPK Indonesia di penjuru dunia, di Jakarta, Selasa (3/12).

Dilanjutkan, risiko pelanggaran integritas terbesar, ada di pada ranah politik. Berdasarkan riset Global Corruption Barometer 2013 di Indonesia, lembaga legislatif dan kepolisian merupakan lembaga paling korup, disusul lembaga peradilan.

Karena itu, untuk menghadapi Pemilu 2014 diperlukan pengawalan terhadap isu dana kampanye dan

integritas para kandidat.

"Parlemen dan partai politik, perlu melakukan penguatan di ranah penegakan etik, pencegahan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas politik.

Sebab, ranah politik masih merupakan ruang kosong, dalam strategi nasional pemberantasan korupsi. Ke depan perlu dipikirkan lagi untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi," tandasnya.

Menurutnya, Indonesia stabil dalam memberantas korupsi. Waktu yang sangat tepat untuk mengawasi. Bukan di sektor eksekuitif saja. Mengingat, masih banyak sektor lain yang belum tersentuh.

Seharusnya 2014, konsentrasi terhadap trapanransi terhadap pelayanan umum masyarakat harus ditingkatkan karena korupsi politik dan birokrasi masih tinggi di Indonesia. Lembaga kepolisian, Kejaksaan, parlemen wakil rakyat sebagai lembaga yang paling korup. Hal ini juga menurutnya ditegaskan oleh Global Corrruption (GCB) Barometer tahun 2013," tandasnya.

GCB sudah menemukan pula bahwa partai politik juga termasuk paling

korup bahkan diperingkat ke empat dari 12 lembaga negara yang dinilai. "Jelas, Susilo Bambang Yudoyono belum optimal lakukan program strategi pecegahan dan pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan di tempat (stagnan) dalam menindak korupsi di legislatif dan partai politik. Sedangkan korupsi di lembaga peradilan dan kepolisian, lembaga perizinan, perpajakan dan bea cukai juga masih menjadi sarang korupsi, tak pernah disentuh KPK, katanya.

Dadang juga mengutarakan lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah mengakibatkan praktik korupsi dan suap masih tinggi di lembaga publik.

GCB 2013 menyebutkan 1 dari 3 orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktik suap dengan berbagai alasan.

Maraknya praktik korupsi dan suap di lembaga publik secara tidak langsung mengancam Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN tidak akan berjalan efektif saat upaya penegakan hukum dan

10 walikota/wakil | penghasilan tertinggi

Posisi itu, empat tingkat lebih dari tahun lalu yang diposisi 118. Namun, skor tetap sama. Hal tersebut disebabkan bertambahnya negara yang disurvei. Jika tahun lalu 176 negara, tahun ini 177.

Skor Indonesia sedikit lebih baik dari Albania (31), Nepal (31), Vietnam (31), dan sedikit lebih buruk dari Ethiopia (33), Kosovo (33), dan Tanzania (33). Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura (86), Hongkong (75), Taiwan (61), Korea Selatan (55), dan China (40). Di ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah Brunei (60) dan Malaysia (50). Indonesia sedikit di bawah Filipina (36) dan Thailand (35).

Secara global terdapat enam negara yang memiliki skor tertinggi.

Negara-negara tersebut adalah Denmark (91), Finlandia (91), Selandia Baru (89), Swedia (89), Norwegia (86), dan Singapura (86). Sedangkan, negara-negara dengan skor IPK terendah yaitu Sudan Selatan (14), Sudan (11), Afghanistan (8), Korea Utara (8) dan Somalia (8). (ENDY)

pencegahan serta pemberantasan korupsi sering terganggu oleh problem politik, tambahnya.

Pemerintah harus lebih keras lagi mendorong implementasi Stranas PPK sebagai bagian dari penerapan ratifikasi UNCAC. Pemerintahan SBYBoediono harus dapat memastikan dampak program antikorupsi di penghujung kepemimpinannya juga keberlanjutan Stranas PPK 2012-2025 sebagai program jangka panjang, sambung Dadang.

Hasil survei TII, IPK Indonesia pada tahun 2013 tidak berubah dibandingkan tahun lalu yaitu pada skor 32. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur korupsi secara global terhadap tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi.

Skor yang digunakan dari 0 sampai dengan 100. Skor 0 diartikan sebagai negara yang sangat korup, sedangkan angka 100 berarti sangat bersih dari korupsi. "Posisi Indonesia secara global pada ranking 114, kita sama seperti Mesir," ucapnya.

10 bupati/wakil | penghasilan tertinggi

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeluarkan data jumlah penghasilan para gubernur yang memperoleh gaji tertinggi. Bukan hanya gubernur, namun juga wali kota dan bupati di sejumlah daerah. Berikut data Fitra tentang gaji 10 Gubernur dan Wakil Gubernur dengan penghasilan tertinggi:

1 SURABAYA WALIKOTA Rp 207 JUTA WAKIL Rp 200 JUTA

6 TANGERANG WALIKOTA Rp 76 JUTA WAKIL Rp 70 JUTA

1 BADUNG BUPATI Rp 164 JUTA WAKIL Rp 157 JUTA

6 KARAWANG BUPATI Rp 71 JUTA WAKIL Rp 65 JUTA

2 MEDAN WALIKOTA Rp 151 JUTA WAKIL Rp 125 JUTA

7 MAKASSAR WALIKOTA Rp 74 JUTA WAKIL Rp 68 JUTA

2 BOGOR BUPATI Rp 107 JUTA WAKIL Rp 101 JUTA

7 DELISERDANG BUPATI Rp 70 JUTA WAKIL Rp 64 JUTA

3 BANDUNG WALIKOTA Rp 125 JUTA WAKIL Rp 119 JUTA

8 DENPASAR WALIKOTA Rp 73 JUTA WAKIL Rp 67 JUTA

3 BEKASI BUPATI Rp 98 JUTA WAKIL Rp 92 JUTA

8 GRESIK BUPATI Rp 67 JUTA WAKIL Rp 61 JUTA

4 BEKASI WALIKOTA Rp 95 JUTA WAKIL Rp 89 JUTA

9 BATAM WALIKOTA Rp 73 JUTA WAKIL Rp 67 JUTA

4 SIDOARJO BUPATI Rp 86 JUTA WAKIL Rp 80 JUTA

9 BANDUNG BUPATI Rp 66 JUTA WAKIL Rp 60 JUTA

5 KALIMANTAN TIMUR GUBERNUR Rp 395 JUTA WAGUB Rp 382 JUTA

10 PALEMBANG WALIKOTA Rp 73 JUTA WAKIL Rp 67 JUTA

5 TANGERANG BUPATI Rp 80 JUTA WAGUB Rp 74 JUTA

10 BANDUNG BARAT BUPATI Rp 66 JUTA WAKIL Rp 60 JUTA

MA Bebaskan Terpidana Korupsi Pupuk PT Pusri JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK), yang diajukan M Achmad Muharam bin M Muhammad Bahar, terpidana kasus korupsi pupuk PT Pusri Palembang. Vonis MA menganulir hukuman 4 tahun penjara, yang dijatuhkan majelis kasasi.

"Mengabulkan permohonan pemohon PK M Achmad Muharam bin M Muhammad Bahar, dan membatalkan putusan majelis kasasi," demikian putusan majelis PK yang dilansir panitera MA dalam websitenya, Selasa (3/12).

Putusan ini diketuk pada 30 Oktober 2013 oleh majelis PK, terdiri Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua majelis didampingi Hakim Agung Abdul Latief dan Hakim Agung M Zaharuddin Utama sebagai anggota majelis.

Dalam pertimbangannya, dikabulkannya PK karena ada kekhilafan majelis kasasi, di mana kerugian PT Pusri sebanyak 1.370.000 kg, termasuk

volume pupuk 2000 Ton, sehingga tidak ada kerugian negara.

"Perbuatan terdakwa hanya kesalahan administrasi saja, sehingga dibebaskan dari hukuman empat tahun penjara," demikian amar putusan majelis PK. Muharam adalah Direktur CV Anugrah Mandiri, yang dijerat kasus korupsi saat mendapatkan proyek dari PT Pusri berupa pengiriman pupuk di Lampung ke berbagai tujuan di penghujung tahun 1999.

Pada 2000, Muharam dapat order mengirimkan pupuk ke Cirebon, namun terjadi selisih pengiriman sehingga PT Pusri mengaku mengalami kerugian Rp 2,8 miliar.

Muharam divonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang selama 4 tahun penjara pada 28 Juni 2006 atau separuh dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Muharam banding dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada

7 November 2006 membebaskannya.

Jaksa ajukan kasasi.

Majelis kasasi mengabulkan dengan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, Muharam juga dihukum untuk membayar ganti rugi keuangan negara Rp 2,2 miliar dengan ketentuan harus dilunasi sebulan setelah putusan diketok. Jika tidak membayar ganti rugi maka harta Muharam disita.

67 Koruptor Bebas Ternyata cukup banyak terpidana kasus korupsi yang tidak jadi dieksekusi ke dalam penjara karena dibebaskan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Vonis bebas dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung (MA) terhadap para terpidana yang telah dijatuhi vonis pidana pada tingkat kasasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menunjukkan data ada 67 terpidana

korupsi yang dibebaskan MA. Mereka, 33 anggota dewan daerah hingga pejabat daerah yang dibebaskan oleh MA. Kelompok pertama ada 33 anggota DPRD Sumatera Barat periode 1999-2004.

Juga ada Bupati Mamasa, Obednego Depparinding dan 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009. Mereka terjerat kasus korupsi dana Sekretariat DPRD Mamasa yang telah merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar. Pada tingkat kasasi, mereka divonis 20 bulan penjara dalam putusan yang dikeluarkan Maret 2011.

Namun sekitar setahun kemudian, atau pada Maret 2012, mereka divonis bebas pada tingkat PK. Masih ada lagi 10 pimpinan dan anggota DPRD Cirebon periode 19992004. Para pejabat daerah ini terjerat kasus korupsi dana penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon TA 2001 sebesar Rp 2,088 miliar. Mereka divonis 2

tahun penjara pada tingkat kasasi di MA pada Oktober 2005 lalu. Namun divonis bebas pada tingkat PK pada tahun 2007 lalu.

Dan Lesmana Basuki yang merupakan Presiden Direktur PT Sejahtera Bank Umum (SBU) yang juga dibebaskan pada tingkat PK oleh MA pada Agustus 2007 lalu. Padahal pada tingkat kasasi MA tahun 2000 lalu, Lesmana diganjar hukuman 2 tahun penjara. Lesmana didakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 209,350 miliar dan US$ 105 juta.

Selain bebas, MA juga memberi putusan onslag (lepas) pada terpidana korupsi Rp 369 miliar Sudjiono Timan.

Majelis beranggapan kalau kasus ini merupakan ranah perdata meskipun perbuatannya terbukti. KPK juga diminta turun tangan terhadap kasus yang menjerat Sudjiono yang berstatus buron.(ENDY)

Ditanya Hukuman 12 Tahun, Angie Teteskan Air Mata JAKARTA - Masih ingat Angelina Pingkan Patricia Sondakh atau Angelina Sondakh?.

Terpidana korupsi Wisma Atlet kembali datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/12) sekitar pukul 10.45 WIB untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia, dengan tersangka Nasaruddin.

Mengenakan kemeja kotakkotak hitam putih, kedatangan Angie - panggilan akrabnya hanya saksi. Namun saat memasuki gedung KPK dengan mobil tahanan, mantan Putri Indonesia enggan memberikan komentar.

Bahkan mukanya masam, wajah menunduk saat ditanya dan difoto para wartawan. Memang ada yang berubah dalam diri politikus Partai Demokrat, yakni rambutnya yang panjang telah dipangkas hingga sepundak.

Tangan kanannya memegang untaian tashib untuk dipakai wirid.

Beberapa pertanyaan wartawan tentang kesehatan, tujuan kedatangan ke KPK. Namun saat ditanya soal hukumannya yang berat dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) selama 12 tahun penjara terkait korupsi proyek di

Mantan Anggota DPR Komisi X Angelina Sondakh dari Partai Demokrat mendapat pengawalan setibanya di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/12). Angelina Sondakh diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pembelian saham PT. Garuda Indonesia untuk tersangka M. Nazaruddin.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tangis janda almarhum Adjie Massaid pun pecah.

Mata Angie basah dengan linangan air matanya. Malah berkali-kali tangannya yang memegang sapu tangan sempat

menyeka air matanya. Mantan wakil rakyat dari Komisi X, tetap berjalan dan mengunci mulutnya rapat-rapat.

Dengan pengawalan petugas keamanan berpakaian preman, Angie yang dibawa dari Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur itu

juga tampak berat melangkahkan kakinya masuk ke lobi gedung KPK. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Angie menangis histeris.

Matanya tampak sembab, dan tangannya memegang map dan

tasbih. Angie tampak berjalan terhuyung-huyung memasuki mobil tahanan KPK. Di dalam mobil dia sempat menangis keras.

Mobil kemudian melaju ke Rutan Pondok Bambu, tempat Angie ditahan. Namun lima menit kemudian, mobil tahanan itu kembali ke KPK. Petugas di mobil meminta pertolongan petugas keamanan KPK untuk membawa masuk Angie.

Angie masuk KPK dengan sempoyongan. Di lobi, tiba-tiba mantan politikus Partai Demokrat ini pingsan. Tubuhnya terkulai lemas dan jatuh. Pihak KPK segera membawa Angie masuk ke dalam gedung.Belum diketahui penyebab Angie sampai histeris dan pingsan.

"Angie diperiksa untuk dugaan korupsi PT Duta Graha Indah dan dugaan pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia, dengan tersangka MN (Muhammad Nazaruddin - Red)" papar Kepala Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha kepada wartawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (6/ 12).

Bukan Angie saja yang diperiksa KPK, lanjut dia, politikus Partai Demokrat Mirwan Amir dan politikus

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan I Wayan Koster juga diperiksa sebagai saksi.

Koster mengaku tak tahu soal pembelian saham Garuda dan hanya datang karena memenuhi panggilan KPK. "Enggak tahu.

Karena dipanggil, (saya) datang," ujar Wayan Koster.

Sementara Politikus Partai Demokrat Mirwan Amir yang datang sendiri pukul 09.00 WIB, enggan berkomentar apapun mengenai pemeriksaan kali ini.

Mengenakan batik biru lengan pendek, dia memilih langsung masuk ke dalam Gedung KPK. Kasus ini merupakan buntut pengusutan korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ia diduga mencuci uang saat membeli saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar.

Uang itu diduga adalah hasil korupsi pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet SEA Games 2011.

KPK akhirnya menetapkan M Nazaruddin sebagai tersangka untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia.

Nazaruddin diduga mengalirkan uang hasil tindak pidana korupsi pembangunan wisma atlet untuk

membeli saham Garuda.

KPK menyangkakan Nazaruddin dengan Pasal 12 huruf a atau pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No. 31/1999. Selain itu, Nazaruddin juga dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Jo Pasal 6 Undang-Undang No. 8/2010 tentang tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 KUHP. Kasus ini terungkap dari pengakuan mantan wakil direktur keuangan Grup Permai, Yulianis ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Yulianis mengaku Grup Permai telah membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar.

Saham tersebit dibeli melalui sejumlah perusahaan, yaitu PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar, PT Cakrawaja Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar.

Selanjutnya PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp41 miliar.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

SUMUT

Pengaspalan Jalan Kota Sidikalang Terindikasi Menyimpang SIDIKALANG- Proyek pengaspalan disejumlah ruas jalan kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, terkesan asal jadi.

Pasalnya, pengaspalan badan jalan secara tambal sulam (patching) yang baru selesai dikerjakan pihak rekanan itu sudah rusak kembali. Dan dari hasil pantauan wartawan dilapangan, disalah satu ruas jalan di Jalan Merdeka, Sidikalang, aspal hotmix tersebut sudah terkelupas.Tambalan jalan juga tidak rata sehingga sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namannya, merasa kecewa

dengan hasil pekerjaan itu."Baru diperbaiki sudah rusak", ucapnya.

Padahal,lanjutnya, jalan perkotaan itu merupakan wajah kota Sidikalang. Dia menilai, pekerjaan yang asal jadi ini disebabkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait sehingga memberi peluang kepada rekanan untuk melakukan penyimpangan.

"Pekerjaan pengaspalan jalan dikota saja sudah terindikasi menyimpang, bagaimana pula jika pengaspalan jalan dilakukan di perkampungan", ucapnya kesal.

Dengan adanya temuan dugaan

penyimpangan yang dilakukan pihak rekanan, wartawan mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang namun beliau tidak berada ditempat. Akhirnya, melalui Kabid Pengelolaan Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Nikolas Silalahi, berhasil dimintai komentar seputar permasalahan pengaspalan di Jalan Merdeka Sidikalang. Dia tidak menampik bahwasannya perbaikan jalan di lokasi itu memang bermasalah karena tidak sesuai dengan RAB."Kami sudah memanggil pihak rekanan dan sudah memerin-

tahkan untuk membongkarnya kembali", ujarnya.

Proyek tambal sulam (pathing) yang bersumber dari dana APBD Dairi Tahun Anggaran 2013 yang dianggarkan sebesar Rp200 juta ini diakui Silalahi memang bermasalah. Tahun ini, sebutnya, ruas jalan yang diperbaiki di daerah Sidikalang yaitu Jalan FL.Tobing, Jalan Gereja,Jalan Rumah Sakit dan Jalan Merdeka.

Dan, katanya lagi, untuk Jalan FL.Tobing, kami sudah meminta kepada rekanan dan mereka sudah menyetujui untuk membongkar serta

memperbaiki kembali jalan itu sesuai dengan RAB.Mengenai ketebalan aspal yang melampaui badan jalan aslinya, menurut Silalahi memang begitu pekerjaannya. "Tidak bias rata seratus persen dengan badan jalan semula", imbuhnya.

Dijelaskannya, secara teknis ketebalan aspal yang melampaui badan jalan tidak dipermasalahkan. Kendati demikian, kata Silalahi, pihaknya sudah menegor rekanan dan meminta untuk memperbaiki kembali pengaspalan itu sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja.(NDK)

32 Tsk Korupsi Di Medan Belum Ditahan MEDAN–Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum menahan 39 tersangka (tsk) sejumlah kasus dugaan korupsi karena kooperatif dan tidak akan melarikan diri. “Jadi, tidak seluruhnya tersangka tersebut, harus dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I A Medan,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan, pekan lalu.

Penahanan tersangka korupsi itu, menurut dia, tentu ada pertimbangan tim penyidik Kejati Sumut. “Penahanan tersangka korupsi tersebut, harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku,” ucap dia.

Chandra menyebutkan, penahanan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan menghindari terjadi pelanggaran hukum. Penahanan tersangka perlu dilakukan, apabila yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif, mencoba merusak dan menghilangkan barang bukti, serta berusaha melarikan diri ke luar negeri.

“Kalau tersangka dinilai baik dan kooperatif, tetap mau menghadiri pemanggilan dar iKejati Sumut, tentunya tidak perlu dilakukan penahanan,”ujarnya.

Dia juga menambahkan, belum dilakukannya penahanan terhadap 39 tersangka kasus korupsi di Sumut, dan jangan berprasangka jelek.“Mari kita berpikir jernih dan positif terhadap institusi Kejati Sumut yang selama ini komit dalam pemberantasan kasus korupsi,” kata jurubicara Kejati Sumut.

Data diperoleh menyebutkan, 39 tersangka korupsi yang telah ditetapkan Kejati Sumut, beberapa diantaranya, yakni ED, Direktur CV Kurnia Agung, AM, Direktur CV Hamido Utama, MZN Direktur CV UD Iskandar.

Tersangka, MH, Direktur CV Asoka Piramid, AM,Direktur CV Gading Mas,DH, Pejabat Pembuat Komitmen, dan MFA, pejabat penanggung jawab operasional kerja.

Ketujuh tersangka tersebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) senilai Rp 5 miliar Tahun Anggaran 2011.

Kemudian, tersangka AHL, mantan Dirut RSUP Adam Malik, HB, pejabat pembuat komitmen, ML, Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes), dan KRRS, Direktur PT NBP selaku rekanan.

Keempat tersangka itu, terlibat dugaan korupsi pengadaan Alkes senilai Rp45 miliar tahun 2010 di RSUP Adam Malik Medan. Tersangka, JES, Kadis PPKAD Sibolga dan AL, pihak penjual tanah.(NET)

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN - Seratusan warga Jalan Rebab Medan menggelar upacara bendera di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes atas ketidak adilan pengadilan yang akan mengeksekusi tanah seluas lebih dari 8000 meter persegi dikawasan jalan Rebab Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru.

Massa yang terdiri dari jemaat gereja, jemaat mesjid serta sejumlah murid Sekolah Dasar (SD), itu menggelar aksi ini juga melakukan prosesi tersebut mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, Penghormatan Bendera Merah Putih, Pembacaan Pancasila,dan UUD 1945 hingga diakhir dengan do'a.

Obeth Ginting, salah seorang kordinator aksi yang juga bertindak sebagai inspektur upacara tersebut mengatakan dengan adanya upacara ini, agar para hakim di PN Medan bertindak adil sesuai dengan amanah Pancasila dalam mengambil keputusan.

"Putusan eksekusi yang dikeluarkan PN Medan di kawasan jalan Rebab sudah tidak berkeadilan dan dicampuri oleh pihak-pihak yang berkepentingan," kata Obeth, saat melakukan orasi, Kamis (5/12).

Usai upacara itu, seratusan warga ini juga menggelar orasi didepan gedung Pengadilan Negeri Medan, mereka meminta agar PN membatalkan eksekusi di jalan Rebab.

Aksi seratusan warga ini pun mengakibatkan ruas Jalan Diponegoro Medan hingga Jalan Pengadilan mengalami kemacetan karena warga menggunakan separuh badan jalan dalam menggelar aksinya.(SBC)

KPK Dituding Lupakan Kasus Korupsi di Daerah

Pembangunan Balai Desa Nagori, Bandar Nagori, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun Sudah Tiga Tahun Terbengkalai.

Pangulu Bandar Nagori Terindikasi Korupsi Dana ADD SIMALUNGUN - Pembangunan Balai Desa Nagori, Bandar Nagori, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun yang dikelola oleh Pangulu Bandar Nagori Jenrismen Purba sudah tiga tahun terbengkalai. Hal ini diungkapkan mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Bitler Sinaga, Kamis (6/12).

Menurut Bitler Sinaga selama Jenrismen Purba menjabat sebagai

Pangulu di Bandar Nagori, pembangunan ADD di didaerah ini tidak jelas.

Buktinya, kata mantan Sekdes ini, sampai dipenghujung tahun 2013 ini ADD diKecamatan Silou Kahean belum dikerjakan.Dan dari hasil pantauan dilapangan, ternyata pembangunan Balai Desa yang sumber dananya dari ADD Tahun Anggaran 2009-2010 ini sampai sekarang peker-

jaannya masih terbengkalai.

Terkait dengan adanya temuan ini, wartawan mencoba mengkonfirmasi Pangulu Jenrismen Purba selaku pengelola. Saat dihubungi telepone selulernya tidak aktif. Diduga Pangulu Bandar Nagori ini sengaja menghindar untuk dikonfirmasi.

Melihat itikad kurang baik dari Jenrismen yang terindikasi melakukan

penyimpangan akhirnya masyarakat Bandar Nagori mendatangi dan meminta Bupati Simalungun DR. JR. Saragih SH.M.HUM untuk menindak tegas Pangulu Bandar Nagori Jenrismen Purba. Jika Bupati tidak segera menindaklanjuti masalah ini maka LSM Boppkasni yang di Ketuai DR.Boyke Sinaga akan melaporkannya ke Kejatisu dan aparat penegak hukum.(JS)

Disdikbud Labura Akui Dana Sertifikasi Guru Belum Ditransfer LABURA- Tunjangan sertifikasi guru triwulan ke IV tahun 2012 di Kabupaten Labuhan Utara (Labura) belum diserahkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Labura. Belum ada informasi yang jelas kapan dana tunjangan itu diserahkan. Sementara dana yang baru diterima para guru di Kabupaten itu baru tunjangan untuk bulan Oktober dan November. Tunjangan sertifikasi untuk bulan Desember 2012 sampai saat ini belum jelas kapan akan diserahkan.

Akibatnya, para guru di kabupaten itu mengungkapkan kekesalannya dengan mendatangi pejabat di Disdikbud Labura namun mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan bahkan pihak Disdikbud

terkesan cuek."Tugas dan tanggungjawab kami sangat berat namun mengapa hak kami tidak diberikan", ungkap salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya.

Munculnya permasalahan ini akhirnya pihak Disdikbud Labura melalui Pejabat Pengelola Sertifikasi,Sofian MHum mengakui bahwa dana yang ditransfer Kemendikbud RI tidak cukup untuk membayar tunjangan sertifikasi guru di Labura.

Kemendikbud hanya mentransfer uang ke Kas Daerah sebesar Rp30.

461.382.000. Sedangkan yang sudah direalisasikan baru untuk triwulan IV sebesar Rp29.270.198.015,89. Saat ini sisa uang di Kas Pemda sebesar Rp1.191.183.984,11. Sementara dana

tunjangan sertifikasi yang harus dibayarkan untuk tahun 2012 sebesar Rp31.903.086.849,22. Dengan begitu total dana yang belum dibayarkan sebesar Rp. 2.632.888.833,33.

Lebih lanjut Pejabat Pengelola Sertifikasi Disdikbud Labura ini mengungkapkan bahwa dengan sisa uang yang ada di Kas Pemda saat ini tidak cukup untuk memenuhi tuntutan para guru. "Kami tidak berani membayarkan tunjangan untuk bulan Desember karena dananya masih kurang sebesar Rp1.441.704.849.22", paparnya.

Kapan sisa tunjangan sertifikasi bisa dibayarkan,Sofian yang ditemui diruang kerjanya itu mengatakan, belum bisa memastikannya.Pihaknya sudah me-

nyampaikan laporan bahkan sampai saat ini belum mengetahui alasan Kemendikbud mengapa kekurangan tunjangan sertifikasi guru itu belum ditransfer ke kas Pemkab.

Mendengar jawaban dari Disdikbud Labura, ZF. Dulles salah seorang tokoh pendidikan di Kecamatan NA. IX-X yang ditemui dikediamannya,senin pekan lalu mengatakan, bahwa permasalahan guru tidak pernah didengarkan bahkan kepentingan guru selalu di diskriminasi. Tapi kalau kepentingan para pejabat tak boleh terlambat."Dimana tanggungjawab Disdikbud dan Pemkab Labura? Kalau guru atau Kepsek salah sedikit sudah dimutasi tapi kalau pejabat salah makin enak tidurnya", sindirnya. (TS)

Kejatisu Siap Tangani Kasus Korupsi Bank Sumut MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) siap menangani kasus korupsi yang disinyalir telah terjadi di Bank Sumut semasa dipimpin Dirut Gus Irawan Pasaribu. Hal tersebut ditegaskan, Kasi Penkum/Humas Kejatisu, Marcos Simaremare SH MH ketika hubungi wartawan, Rabu (5/12).

"Kita siap tangani kasus ini asalkan ada yang melaporkan dan dilengkapi dengan data dan fakta yang akurat," tegas Marcos.

Namun ketika disebut-sebut kasus skandal Bank Sumut merupakan kasus yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian diserahkan kepada Kejatisu, Marcos membantahnya.

"Setelah saya lakukan koordinasi dengan Intel dan Pidsus, hingga saat ini belum ada turun surat dari KPK untuk melidik kasus korupsi di Bank Sumut," ujar Marcos.

Namun Marcos mengatakan, jika

Tolak Eksekusi, Warga Jalan Rebab Gelar Upacara di PN Medan

memang benar ada indikasi korupsi di Bank Sumut, maka ia mengharapkan agar ada yang melaporkannya ke Kejatisu. "Bila indikasi itu kuat, laporkan ke kita maka akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Seperti diketahui, mahalnya biaya promosi Bank Sumut mencapai Rp34,7 Miliar tahun 2011 membuat masyarakat bertanya-tanya dan curiga. Dana promosi sebesar itu tak masuk akal, apalagi tak ada manfaatnya bagi masyarakat Sumut.

Ketua Forum Rakyat Sumatera Utara A Faisal Nasution mengatakan, sudah selayaknya aparat hukum mengusut tuntas dana promosi Bank Sumut yang menggunakan uang rakyat tersebut.

"Uang sebanyak itu rasanya tak masuk akal untuk biaya promosi Bank Sumut. Diduga ada kelebihan dari dana tersebut yang kemungkinan besar digunakan Gus Irawan sebagai modal untuk pencitraan dirinya maju dalam Pilgubsu 2013," kata Faisal.

Menurutnya lagi, mahalnya biaya promosi merupakan kejahatan terselubung yang diduga melibatkan Gus Irawan Pasaribu Cs. "Sudah saatnya aparat hukum bertindak tegas, jangan sampai Gus Irawan jadi Gubsu bisa-bisa kasusnya tenggelam ditelan bumi," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dana promosi yang begitu besar merupakan skandal penyimpangan keuangan Bank Sumut, bisa-bisa ambisi Gus Irawan menuju Sumut Satu kandas di tengah jalan. Pasalnya KPK sudah pernah berjanji akan memeriksa harta kekayaan mantan Dirut PT Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu serta mengaudit keungan PT Bank Sumut.

Menurutnya, sudah saatnya KPK diminta melakukan pemeriksaan dan mengaudit keuangan di Bank Sumut.

Hasil audit menjadi jawaban untuk menguak kasus itu. Sehingga bila dilanjutkan dengan pemeriksaan harta kekayaan Gus Irawan duduk

persolannya akan terbuka lebar dan tak bakalan membuat Gus mengelak.

Karena langkah nekad Gus Irawan menjadi petarung di pentas Sumut satu ini jelas membutuhkan dana dan anggaran yang bukan tanggung nilainya. Oleh karenanya, dana ini harus segera diusut, jangan setelah jadi Gubsu maka kasusnya hilang begitu saja.

"Inilah yang tidak kita kehendaki sehingga mulai sekarang dan saat itu kasusnya harus diketahui masyarakat agar masyarakat tidak sengsara lagi kalau dia terpilih menjadi Gubsu nantinya," kata Faisal.

Skandal Bank Sumut Rp 334 M Sebelumnya, Gus Irawan juga sudah diributkan dengan masalah skandal Bank Sumut Rp334 miliar yang terungkap berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Kasus ini sempat dilapor ke KPK, namun diserahkan ke Kejati Sumut.

Dugaan penyimpangan dana Rp334 miliar PT Bank Sumut berdasarkan temuan BI mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No: 482/Dir/DSDMTK/SK/2006.

Khususnya pada pembagian jasa produksi dan tantien (laba bagi karyawan) kepada pengurus, diantaranya Komisaris, Dirut dan Direksi dari pembagian laba tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp15.918.701.481,55, yang diterima tanggal 13 Desember 2006.

Kemudian pada tahun yang sama, juga dibagikan fee pada pengurus Bank Sumut yang diantaranya Komisaris, Dirut dan Direksi sebesar Rp15.507.231.578,91.

PT Bank Sumut dalam pencapaian target ekspansi dan kualitas, dari kredit Bendaharawan dan SPK. Gus Irawan Pasaribu juga mengakui telah memberikan fee kepada kepala daerah dari tahun 2002-2008 sebesar Rp53,811 miliar.(SUMUT24)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding melupakan kasus-kasus korupsi di daerah. Sebab, selama ini KPK banyak menangani sejumlah kasus di pusat.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Markus Silanu saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK. "KPK melupakan kasus korupsi di daerah," kata Markus di Gedung DPR, Jakarta, Senin pekan lalu.

Pada bagian lain, Markus juga menanyakan blue print atau konsep KPK dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, blue print itu tidak hanya berlaku untuk pemimpin KPK sekarang, tapi masa mendatang. "Harus ada kesinambungan kinerja agar benar-benar KPK bisa perbaiki republik ini dari korupsi," tegasnya.

Dia juga berharap KPK dapat mengikuti setiap penyusunan rancangan APBN. "Saya harap KPK sejak awal penyusunan APBN sudah masuk. Sehingga setiap proyek, KPK bisa tahu.

KPK bisa lihat ada kelemahan dan kesalahan dari kementerian-kementerian dalam susun anggaran atau tidak," tutur Markus.(NET)

Pengusaha UKM Dituding Plagiat Merk Pakaian Dalam MEDAN - Dituduh melakukan plagiat tiga pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus menghadapi proses hukum di Pengangadilan Negeri (PN) Medan. Ketiganya didakwa menggunkan merk yang sama dengan merk terdaftar milik pihak lain.

Para terdakwa itu yakni, Erianto als Ferry warga Jalan Perjuangan Jalan Rawa Cangkuk, Ridawahyuni als Ayu dan Rudi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nilma Hasibuan, dituduh meniru merek celana dalam Arrow Apple milik Hendrik Ryo Leong. Mereka dianggap memiliki ciri-ciri bergambar buah apel bertuliskan Arrow Apple dan bergambar tanda Panah Apple dengan warna warni hijau diatas putih.

Jaksa menuding ketiga UKM merugikan pengusaha besar dan berlisensi Arrow Apple karena pelaku UKM mendagangkan harga lebih murah dibandingkan Celana dalam merek Arrow Apple sebesar Rp60 Ribu.

Sidang yang juga mendengarkan keterangan ketiga terdakwa, ketiga UKM menyampaikan jika merek mereka tidak sama dengan Arrow Apple. Dimana masing-masing jenis merek mereka Erianto als Ferry memproduksi merek Double Pear dengan simbol buah pear, Ridawahyuni als Ayu memproduksi Manggis Aple dengan simbol Manggis dan Rudi Double Aple dengan simbol dua apple berbeda dengan Arrow Apple yang hanya bergambar satu apple.

"Kami memang menjual harga lebih murah karena kami memproduksi dalam jumlah yang kecil dan bahan-bahan kami berbeda dengan bahan-bahan Arrow Apple pak. Tapi karena kasus ini kami sekarang sudah tidak memproduksi lagi selama 6 bulan, "ujar Rudi.

Atas kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nilma menjerat ketiga UKM dengan pasal 91 dan 94 undang-undang RI nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Usai persidanga, Majelis Hakim yang diketuai Lebanus Sinurat menunda persidangan hingga dua pekan untuk agenda tuntutan JPU. (SBC)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

LIPSUS

TIMWAS SEPAKAT PANGGIL BOEDIONO TIM Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century sepakat akan memanggil Wakil Presiden Boediono.

Kesepakatan itu diperoleh dari hasil rapat timwas yang dihadiri semua fraksi dan berjalan sekitar satu jam, Rabu (4/12).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat itu menjelaskan, keputusan memanggil Boediono diperoleh dengan mufakat. Selanjutnya, Boediono diminta hadir memenuhi panggilan Timwas pada 18 Desember 2013 mendatang.

"Pemanggilan Boediono disepakati bersama," kata Pramono, seusai memimpin rapat tersebut.

Pramono melanjutkan, Boediono akan diminta mengkonfirmasi mengenai keputusannya memberikan FPJP pada Bank Century. Selain itu, Timwas juga akan memenuhi mekanisme pemanggilan Boediono sesuai dengan aturan protokoler Wakil Presiden.

"Mengenai prosedur itu biasa.

Intinya Timwas akan klarifikasi hak-hak yang disampaikan beliau (Boediono), kita tidak campuri proses hukum di KPK," ujarnya.

Demokrat menolak Sebelumnya, rencana pemanggilan Boediono mendapat penolakan dari Fraksi Partai Demokrat.

Sementara, delapan fraksi lainnya sepakat dengan usul pemanggilan Boediono dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia.

Anggota Tim Pengawas Bank Century Hendrawan Supratikno mengatakan, pemanggilan Boediono dianggap perlu untuk meng-

klarifikasi sejumlah hal terkait skandal Bank Century. Menurutnya, ini kesempatan baik untuk Boediono meluruskan semua gosip yang beredar.

KPK telah memeriksa Wakil Presiden Boediono dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia untuk menggali informasi mengenai keputusan Bank Indonesia pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, tidak melihat ada krisis.

Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia.

Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Saat itu Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.

Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh.

Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.(KOMPAS.COM)

Boediono Tak Akan Penuhi Panggilan

APA KABAR CENTURY? KUCURAN DANA RP6,7 TRILIUN CENTURY, MASIH MISTERI

KASUS dugaan penyimpangan dalam pengucuran dana bailout Bank Century hingga kini masih menjadi misteri. Dana sebesar Rp6,7 triliun yang dikucurkan negara kepada Bank Century diyakini bukan untuk menyelamatkan bank itu dari ancaman penutupan bank saat krisis tahun 2008.

Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Boediono, yang ketika itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, menyebutkan, penyelamatan Century ketika itu adalah pengambilalihan, bukan bailout. Mengapa tiba-tiba kebijakan itu berubah?

Ekonom Dradjad Wibowo menjelaskan, ada dua mekanisme penyelamatan bank gagal berdampak sistemik. Pertama adalah over bank assistance (OBA) atau yang dikenal dengan bailout.Kompas/ Lucky Pransiska Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan menyerahkan daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (22/4). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi.

Pengucuran dana bailout ini mensyaratkan pemegang ikut bertanggung jawab, yakni sebesar 20 persen dari dana pinjaman yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebanyak 80 persen ditanggung LPS. Namun, konsekuensinya deposan Bank Century tidak bisa menarik dananya. Mekanisme kedua adalah pengambilalihan bank oleh LPS tanpa melibatkan pemegang saham.

Untuk mekanisme penyelamatan ini, deposan Bank Century bisa menarik dananya. Yang terjadi, kata Dradjad, Bank Century diambil alih tanpa melibatkan Robert Tantular. Hal senada juga disampaikan Boediono beberapa waktu lalu.

Dradjad menilai, keputusan pemerintah dengan melakukan pengambilalihan sangat janggal.

Sebab, Robert sudah menyanggupi membayar 20 persen pinjaman dengan asumsi Bank Century hanya butuh pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun. Dradjad menduga, dana penyelamatan Bank Century dinaikkan berkali-kali lipat hingga mencapai angka Rp 6,7 triliun sehingga Robert tidak mampu untuk membayarnya. Alhasil, Bank Century pun akhirnya diambil alih oleh LPS. Mengapa LPS justru menaikkan dana bailout menjadi Rp 6,7 triliun?

Ia menduga, ada "permainan" di balik pengucuran dana penyelamatan itu. Menurut Dradjad, sejak awal, dana Rp 6,7 triliun itu memang bukan untuk menyelamatkan Bank Century.

Menurut Dradjad, motif pengucuran dana itu diduga hanya untuk menyelamatkan deposito pengusaha asal Jawa Timur, Budi Sampoerna, yang nilainya mencapai Rp

2 triliun di Bank Century. Dana Rp 6,7 triliun dianggap cukup untuk mengembalikan deposito Budi.

"Uang Rp 6,7 triliun itu sangat terlihat hanya untuk mengeluarkan dana Budi Sampoerna," ucap Dradjad.

Pertanyaan pun kemudian muncul, seberapa kuat pengaruh Budi (kini almarhum) sehingga mampu membuat negara mengeluarkan dana sedemikian besar hanya untuk membantu mengeluarkan dananya di Bank Century?

Sinyal Boediono Ekonom yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, menilai pernyataan Wakil Presiden Boediono seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Century, dua pekan lalu, merupakan pernyataan yang cerdas.

Saat itu, Boediono mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas membengkaknya dana talangan Bank Century adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Dradjad, secara tersirat, pernyataan Boediono ini menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Statement Boediono sangat cerdas soal Century. Dia sebut dana Rp 6,7 triliun itu tanggung jawab LPS. Tapi kemudian, dia hanya bertanggung jawab pada FPJP (fasilitas pendanaan jangka pendek). Dua butir ini adalah sinyal kepada SBY," ujar Dradjad saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Selasa (3/12).

Menurut Dradjad, dengan mengatakan bahwa dana Rp 6,7 triliun adalah tanggung jawab LPS, Boediono bisa saja terbebas dari jerat hukum. Pasalnya, Boediono hanya bertanggung jawab pada dana FPJP sebesar Rp 681 miliar. Dana

tersebut, kata Dradjad, juga sudah dikembalikan ke Bank Indonesia pada Mei 2013.

"Oleh karenanya, Boediono akan berkilah kerugian negara apa yang disebabkannya? Akan terjadi perdebatan hukum di sini," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Di sisi lain, Boediono mengatakan, LPS merupakan aktor yang menjadikan dana talangan Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun.

Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan perkiraan awal, yakni Rp 1,3 triliun, dengan 80 persen ditanggung LPS dan 20 persen lainnya ditanggung pemegang saham Bank Century, Robert Tantular. LPS, kata Dradjad, berada di bawah Menteri Keuangan. Sementara itu, Menteri Keuangan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Pak Boed sudah memberikan clue yang sangat jelas kepada KPK," tutur Dradjad.

Dradjad berharap agar penyelidikan KPK tidak terpaku pada proses pencairan dana FPJP. Namun, kata Dradjad, KPK tidak boleh mengisolasi diri terhadap rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, dan anggotanya, Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia.

Ia mengungkapkan, LPS hanya bertugas mencairkan dana. Dengan demikian, Dradjad melihat pembengkakan dana Century diputuskan dalam rapat KSSK tersebut.

"Kalau Boediono sudah menolak, berarti kan tinggal satu lagi, yaitu Sri Mulyani. Maka dari itu, kalau rapat KSSK ini tidak diusut, maka akan ada rangkaian yang terputus. Kalau KPK hanya mem-

batasi pada FPJP, maka faktor hukumnya belum terlalu terlihat," ujar Dradjad.

Boediono Tolak Tanggung Jawab Seperti diberitakan, Wakil Presiden Boediono menolak disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas membengkaknya dana talangan Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun. Menurut Boediono, jawaban dari pembengkakan dana talangan itu menjadi tanggung jawab LPS sebagai pihak yang menjadi pemilik setelah Bank Century diambil alih dari pemilik lamanya.

"LPS yang menyelamatkan dan pemegang sahamnya. Setelah itu, yang terjadi LPS dengan pengawas bank, saya kira di situ jawabannya.

Jadi, sekarang namanya Bank Mutiara dan LPS," kata Boediono dalam keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, tiga pekan lalu.

Boediono melanjutkan, setelah Bank Century diambil alih LPS dan mandatnya diserahkan kepada Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), maka LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century. Oleh karena itu, Boediono yakin pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonfirmasi kepada LPS. Berdasarkan data awal, nilai dana talangan dari Bank Indonesia sebesar Rp 632 miliar. Angka Rp 632 miliar itu ditetapkan BI sebagai acuan menangani Bank Century.

Sri Mulyani mengaku merasa tertipu dengan data yang diberikan Bank Indonesia dalam keputusan pemberian dana talangan Bank Century. Hal ini dituturkan oleh mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di forum rapat Pansus Bank Century, 14 Februari 2010.(KOMPAS.COM)

JURU Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat, menyatakan, Boediono tak akan memenuhi panggilan Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century. Alasannya adalah karena pemanggilan itu dianggap akan mengganggu proses hukum dan penuntasan kasus tersebut kini sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pak Boediono tidak akan hadir memenuhi panggilan Timwas Century karena itu dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum," kata Yopie,Rabu (4/12).

Yopie menegaskan, Boediono akan terus berkomitmen membantu KPK dalam menuntaskan kasus Century. Pemanggilan Timwas, kata dia, akan menciptakan intervensi lain dari proses hukum yang terus berjalan.

Ia melanjutkan, tugas pokok Timwas di DPR telah usai ketika menyerahkan kasus Century pada lembaga penegak hukum. Atas dasar itu, Yopie menganggap Timwas tak memiliki kewenangan untuk memanggil Boediono untuk hadir dalam rapat bersama di DPR. "Proses politik di DPR sudah selesai. Tugas Timwas sesuai keputusan Paripurna DPR adalah mengawasi para pengak hukum.

Pemanggilan pihak lain di luar lembaga penegak hukum adalah tindakan yang di luar kewenangan Timwas," pungkasnya.

Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century telah sepakat akan memanggil Wakil Presiden Boediono. Kesepakatan itu diperoleh dari hasil rapat Timwas yang dihadiri semua fraksi dan berjalan sekitar satu jam.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin rapat itu menjelaskan, keputusan memanggil Boediono diperoleh dengan mufakat. Selanjutnya, Boediono diminta hadir memenuhi panggilan Timwas pada 18 Desember 2013 mendatang. Pramono melanjutkan, nantinya Boediono diminta mengonfirmasi mengenai keputusan Boediono memberikan FPJP pada Bank Century.(KOMPAS.COM)

DEMOKRAT KHAWATIRKAN RIAK POLITIK KETUA DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasih khawatir pemanggilan Wakil Presiden Boediono oleh Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century akan menimbulkan riak politik. Ia yakin, Timwas tak akan mendapat informasi baru dari pemanggilan tersebut.

"Boediono kan posisinya wapres, jangan sampai riak politik lebih besar ketimbang substansi," kata Achsanul, saat dihubungi, Rabu (4/12).

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat itu mengungkapkan, Timwas Century tak akan mendapat informasi baru karena semuanya telah disampaikan Boediono saat DPR menggunakan hak angket untuk kasus Century.

Ia anggap pemanggilan Timwas terhadap Boediono sangat percuma dan terkesan politis.

Lebih lanjut, Achsanul justru mengusulkan agar Timwas Century menggali informasi dari pihak lain. Ia merekomendasikan peng-

galian informasi itu dilakukan Timwas kepada KPK, Polri, dan kejaksaan. "Bukan mau menghalang-halangi Timwas memanggil Boediono, tapi tak akan ada hal baru, substansinya pasti sama," pungkas anggota Timwas Century tersebut.

Sebelumnya, Timwas DPR untuk Kasus Bank Century telah sepakat memanggil Wakil Presiden Boediono pada 18 Desember 2013 nanti. Meski Fraksi Demokrat tidak menyetujui, keputusan itu akhirnya diambil karena mendapat persetuan dari delapan fraksi lainnya.

Timwas akan meminta Boediono mengonfirmasi keputusannya memberikan FPJP kepada Bank Century. Selain itu, Timwas juga akan memenuhi mekanisme pemanggilan Boediono sesuai dengan aturan protokoler Wakil Presiden dan tak akan mencampuri proses hukum yang telah berjalan di KPK.(KOMPAS.COM)

PAN: Skandal Century Sudah Terbuka, Tak Bisa Ditutup JAKARTA–Nama mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, kembali disebut-sebut dalam pusaran kasus dana talangan Bank Century. Beberapa waktu lalu, Boediono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah fraksi di DPR pun mewacanakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimiliki DPR untuk meminta pertanggungjawaban Boediono.

Menjelang Pemilu 2014, mungkinkah KPK tidak menahan diri untuk menyeret nama besar di balik Century?

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai, secara politik, kasus Century masih bisa ditahan. Para elite, katanya,

bisa saja sepakat untuk menutup buku karena sibuk persiapan Pemilu 2014.

Hiruk pikuk politik dengan menggulirkan wacana HMP terhadap Boediono pun dianggap tak akan terealisasi pada 2014.

Meski secara politis kasus Century bisa diredam, Dradjad melihat KPK tak bisa berdiam diri. Secara hukum, kasus Century sudah mulai terungkap satu per satu.

"Siapa pun yang duduk di KPK pasti akan punya utang dan tuntutan ke sini.

Elite partai bisa saja tutup buku, tapi buku ini sudah terbuka sangat lebar, sangat sulit menutup bukunya kembali," ujar Dradjad saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Selasa (3/12/ 2013).

Ia melihat tekanan politik hanya

akan dilakukan oleh anggota-anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century.

"Tapi, tidak sampai ke atas. Melihat kasus ini, memang seperti buangbuang uang. Timwas pun hanya dijadikan sarana untuk mengeluarkan dokumen-dokumen terkait Century satu per satu secara legal, tekanan hanya datang dari situ, bukan elite," kata Dradjad.

Pada bulan Juli 2013 lalu, KPK menargetkan kasus Century bisa selesai pada tahun 2013. Namun, hal ini dianggap sangat mustahil terjadi mengingat waktu KPK tidak sampai 1 bulan, sementara tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini baru Budi Mulya.

Lebih Baik Selesaikan UU

Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century dinilai tidak perlu memanggil Wakil Presiden Boediono.

Pasalnya, kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, Tim Pengawas yang terdiri dari sejumlah anggota DPR tersebut fokus menyelesaikan penyusunan undang-undang yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Terlebih, masa tugas jabatan para anggota DPR tersebut akan segera berakhir dalam waktu dekat.

"Lebih baik DPR selesaikan undang-undang yang belum selesai, yang banyak menyangkut urusan rakyat," kata Andi saat ditemui di

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Andi, panggilan yang akan dilayangkan Tim Pengawas Century terhadap Boediono cenderung bermuatan politis. Hal itu, dikatakannya, justru akan mengganggu penanganan perkara yang tengah berjalan.

Lebih lanjut, ia pun mengkritisi wacana pemakzulan Boediono yang hendak digulirkan oleh sejumlah anggota DPR pasca-pemeriksaannya oleh KPK beberapawaktulalu.Iapunmenyarankan agar anggota DPR yang mengusulkan wacana tersebut fokus menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada.

"KPK sudah melaksanakan mekanisme itu, dengan memeriksa Pak Boediono. Kalau nanti dicampuri urusan politik, maka nanti tendensinya

sudah tentu mengarah ke politik," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden Boediono Yopie Hidayat, menyatakan Boediono tak akan memenuhi panggilan Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century.

Alasannya adalah karena pemanggilan itu dianggap akan mengganggu proses hukum dan penuntasan kasus tersebut yang kini sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, tugas pokok Timwas di DPR telah usai ketika menyerahkan kasus Century pada lembaga penegak hukum. Atas dasar itu, Yopie menganggap Timwas tak memiliki kewenangan untuk memanggil Boediono untuk hadir dalam rapat bersama di DPR.(KOMPAS.COM)

KPK POS

6

Pembahasan P-APBK 2013 Subulussalam Melelahkan SUBULUSSALAM - Fraksi Karya Bersama dan Fraksi Keadilan Bersama serta Panitia Banggar menyetujui pengesahan Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (P-APBK) Tahun Anggaran 2013 menjadi qanun.

Fraksi Keadilan Bersama melalui Ir HM Sugito pada sidang paripurna P-APBK, Kamis (5/12) di gedung DPRK, Jalan Pertemuan Subulussalam mengatakan, mereka memberikan dukungan kepada Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan Tim TAPK Pemko Subulussalam yang telah bersusah payah membahas Rancangan P-APBK 2013.

Pengesahan P-APBK 2013 dinilai sangat memiliki arti, demi kelangsungan pembangunan Subulussalam ke depan. Hal ini juga sebagai landasan hukum bagi pemko dalam menyelenggarakan pemerintahan. "Apalagi seperti kota 'Sada Kata' ini, jadi jangan hanya sebagai simbol saja," ujarnya.

Dirinya mengaku sidang membahas P-APBD tahun ini sangat menyita waktu. Pembahasan Rancangan P-APBK yang tidak tepat waktu membuat masyarakat menuduh DPRK Subulussalam tidak berpihak kepada rakyat.

Tetapi pihaknya dapat memaklumi tuduhan masyarakat itu.

Fraksi Karya Bersama melalui

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

H Syarifuddin Padang mengatakan P-APBK 2013 didasarkan pada mekanisme perencanaan yang dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran serta peraturan yang berlaku.

Meski telah menyetujui pengesahan P-APBK 2013, fraksi itu meminta pemerintah segera menertibkan bangunan di seputaran terminal, menyelesaikan masalah ganti rugi tanah yang terkena pelebaran jalan, serta menata kioskios di pajak kota yang kosong dan jorok.

Sementara Panitia Banggar melalui H Idrus Sambo mengaku sangat lelah menyelesaikan pembahasan P-APBK 2013. Namun berkat kerja keras semua pihak terkait, P-APBK akhirnya bisa diterima semua pihak meski sempat ada keterlambatan dalam pengesahannya.

Hal ini karena untuk pengesahan P-APBK harus dilandasi pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. "Jadi kita tidak asal mengesahkan saja," tegasnya.(KAR)

Hasil Pemilukada Subulussalam Masih Tunggu Putusan MK SUBULUSSALAM - Hasil Pemilukada Subulussalam masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah menangani gugatan sengketa.

Masyarakat berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam hasil pemilukada segera diketahui.

Pada Kamis (5/12), sidang lanjutan gugatan hasil Pemilukada Subulussalam di MK masih mengagendakan mendengarkan jawaban KIP Subulussalam dan jawaban pasangan Merah Sakti-Salmaza selaku termohon.

Majelis hakim MK juga memeriksa pemohon dari pasangan nomor urut 1 Affan Alpian Bintang-Pianti Mala dan pasangan nomor urut 4 Asmaudin-Salihin.

Informasi yang diperoleh KPKPos di Subulussalam, Salmaza hadir dalam sidang lanjutan tersebut bersama kuasa hukumnya dan seluruh Komisioner KIP Subulussalam. Kuasa hukum KIP Subulussalam Adimansyar mengatakan KIP Subulussalam tidak benar melakukan kecurangan dan tidak netral seperti yang dituduhkan pemohon.

Sesuai surat Menteri Dalam Negeri, Pemilukada Subulussalam dilaksanakan sebelum April 2014. Tahapan pemilukada dibuat sesuai permintaan DPRK sehubungan berakhirnya masa jabatan wali kota juga sudah tepat. "Semua gugatan pihak pemohon tidak berdasar," tegas Adimansyar.

Sementara dua saksi pemohon yakni anggota KPPS pada TPS 1, Jasman, mengaku pernah dipanggil kepala dinas catatan sipil dan kependudukan untuk mendukung pasangan nomor urut 3 dan diberi uang Rp200.000. "Apa itu bukan money politic namanya?" terang Jasman.

Begitu juga Kepala Desa Darul Makmur Sultan Daulat Bagah T mengaku dirinya dan kepala desa lain pernah dikumpulkan di rumah mukim untuk diminta mendukung Merah Sakti/Salmaza.

Ia juga bahkan diberi satu unit sepeda motor dan bantuan rumah agar mendukung pasangan tersebut. Demikian keterangan Bagah yang diterima wartawan koran ini melalui telepon seluler.

Waonaso Waruwu Dilantik Jadi Ketua DPRD Nias

JOIN PAS Ajak Masyarakat Dairi Bersatu Kembali DAIRI - Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih periode 2014-2019, KRA Johnny Sitohang Adinegoro (foto) dan Irwansyah Pasi SH mengajak seluruh elemen masyarakat Dairi baik dari unsur agama, etnis, OKP, ormas, parpol, agar bersatu kembali dan meniadakan perbedaan juga pengelompokan menyongsong persatuan demi menuju masyarakat Dairi ke arah lebih sejahtera.

“Hilangkan perbedaan dan pengelompokan. Mari kita jalin persatuan demi menuju rakyat Dairi ke arah lebih sejahtera,” ajak Johnny didampingi Irwansyh Pasi saat pembubaran Posko Pemenangan JOIN PAS mulai dari tingkat posko marga-marga, desa, kelurahan, kecamatan se-Kabupaten Dairi di Gedung Sopo Godang HKBP Sidikalang kota, Senin (2/12).

Johnny juga mengimbau masyarakat Dairi mengenang Pemilukada Oktober lalu hingga berakhir di putusan MK atas kemenangan yang diraihnya.

Kepada seluruh pendukung perjuangannya yang sempat mengalami berbagai tantangan dan hujatan selama proses pemilukada, agar menjadikan hal itu sebagai hikmah dan kemenangan itu juga berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebelumnya Johnny menguraikan tahapan, proses, dan tantangan luar biasa yang dihadapinya saat pemilukada lalu. Antara lain

mulai dirinya digugat pasangan calon lain ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang dihadapinya dengan tenang dan tidak emosional.

Diakuinya bukan karena kekuatan, kejagoan, atau karena banyaknya uang sehingga kemenangan dapat diraih. Namun karena niat yang tulus untuk membangun dan membawa masyarakat Dairi ke arah lebih sejahtra dengan motto "Bekerja untuk Rakyat", juga berkat doa dan dukungan masyarakat, terutama atas kehendak dan izin Tuhan.

"Sekuat apapun kita, sejago apapun kita, sebanyak apapun uang kita, sepintar apapun kita, kalau Tuhan Yang Maha Kuasa tidak berkehendak dan mengizinkan, kita tidak bisa menang dalam hal apapun, terutama dalam kemenangan yang kita raih ini," ucapnya.(NDK)

Empat Pilar Kebangsaan Jadi Perekat Pluralisme DAIRI - Anggota DPR RI Martin Hutabarat SH melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Bale Karina Sidikalang, Dairi, Senin (2/12). Sosialisasi ini diikuti mahasisiwa, pelajar SLTA, dan pemuda.

Ia mengatakan bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya, etnis, agama, dan berbagai perbedaaan lainnya harus dimaknai sebagai kekayaan yang harus terpelihara.

“Empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harus dijadikan sebagai perekat pluralisme dan kemajemukan sehingga menjadi aset dan kekayaan bangsa,” sebut politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Menurutnya pemuda dan remaja selaku pemegang tongkat estafet pembangunan dan kesinambungan bangsa harus menanamkan nilainilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan.

Di tengah degradasi moral yang saat ini sedang terjadi, pemuda harus tampil sebagai pelopor kebangkitan. Pemuda harus membekali diri sehingga Indonesia sebagai nangsa yang besar akan semakin jaya ke depan.

Angggota Komisi III DPR-RI ini juga mengatakan, kondisi bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis dan degradasi moral.

Disebutkan, dari sekitar 500 kepala daerah, 320 diantaranya tersandung kasus korupsi.

Gubernur, bupati, dan wali kota banyak yang masuk bui dan juga sedang diproses. Hal tersebut terjadi, menurut Martin karena semakin hilangnya nilai-nilai kebangsaan dari diri para pejabat negeri ini.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI

ini mengambarkan bahwa empat pilar berbangsa Indonesia terbilang luar biasa karena menjadi perekat pluralisme dan kemajemukan baik itu dari segi budaya, etnis, agama, dan lainnya. Dari Sabang sampai Merauke terbungkus satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika sehingga Bangsa Indonesia berdiri kokoh.

Kepada generasi muda dia berharap lewat sosialisasi empat pilar kebangsaan ini bisa memotivasi diri dan memberi semangat untuk tetap menghargai perbedaan dan kemajemukan menjadi sesuatu keindahan bermasyarakat. “Sesuatu yang patut disyukuri, kerukunan umat beragama tetap terjaga dan terpelihara walaupun ada upaya dari separatis yang mencoba-coba memprovokasi masyarakat Indonesia agar terpecah belah,” sebutnya.

“Sedahsyat apapun provokasi yang mencoba memecah-belah persatuan, kalau dalam diri kita telah tertanan empat pilar kebangsaan, maka upaya-upaya tidak akan mampu menggoyahkan NKRI dengan kekayaan dan kemajemukannya,” kata Martin lagi.

Sementara itu, Edison Samosir yang didaulat memberi sambutan mewakili guru, meminta agar Martin Hutabarat memperjuangkan dan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan agar mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

Penyelenggaraan sosialisasi ini bekerjasama dengan Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Gerakan Rakyat Dukung Prabowo, dan LSM Pakar. Hadir juga Penasihat TIDAR Dairi yang juga Ketua DPC Gerindra Drs Parlemen Sinaga.(NDK)

Salah seorang tokoh masyarakat bermarga Tumangger berharap MK segera membuat keputusan agar kewaswasan masyarakat Kota Subulussalam terkait hasil pemilukada berakhir demi kenyamanan masyarakat.

Bagi yang menang nantinya ia meminta jangan dendam kepada siapa pun agar Subulussalam bisa lebih maju ke depan dan taraf kehidupan masyarakat khususnya di daerah pinggiran sungai meningkat.

"Bantuan pemerintah hendaknya diberikan tepat kepada yang berhak.

Jangan karena tidak mendukung lalu disingkirkan karena wali kota yang menang nanti adalah wali kota masyarakat Subulussalam," ujarnya mengingatkan.(KAR)

Sekretaris Daerah Kota Subulussalam Dhamhuri Bancin menandatangani pengesahan P-APBK 2013 didampingi Wakil Ketua DPRK Siti Ansari Bancin dan Karlinus.

Akhirnya DPRK Sahkan P-APBK 2013 Subulussalam

SUBULUSSALAM - DPRD Subulussalam akhirnya mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (PAPBK) Tahun Anggaran 2013 dalam sidang paripurna, Kamis (5/12) di gedung DPRK setempat.

Pada sidang paripurna sebelumnya, (21/ 11), pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRK melalui Netap Ginting meminta sidang paripurna untuk pengesahan PAPBK 2013 diskor selama dua pekan karena berpendapat pengesahan P-APBK belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengesahan P-APBK 2013 dicapai setelah pihak Banggar menuntaskan pembahasan anggaran dan seluruh fraksi di DPRD Subulussalam menyampaikan pendapat akhirnya untuk menyetujui pengesahan P-APBK tersebut.

Panitia Banggar melalui H Ansari Idrus Sambo menyetujui P-APBK 2013 disahkan karena telah sesuai aturan. Ansari Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak eksekutif karena sempat

terjadinya penundaan pengesahan P-APBK tersebut. Dilaporkan, struktur P-APBK 2013 terdiri dari pendapatan daerah yang semula Rp342.500.947.753 berubah menjadi Rp379.832.972.783,50, ada penambahan sebesar Rp37.332.025.030,50 atau 10,99 persen.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dari target semula sebesar Rp8.130.998.

240 menjadi Rp11.728.686.605,50. Dana perimbangan dari Rp308.916.851.000 menjadi Rp315.881.187.665 (bertambah Rp6.964.336.665) dan pendapatan lain-lain yang sah dari Rp25.453.098.513 menjadi Rp52.223.098.513.

Sedangkan belanja daerah dari Rp342.

500.947.753 berubah menjadi Rp381.835.

033.968 (bertambah Rp39334.056.215) meliputi belanja tidak langsung dari Rp175.732.210.454 menjadi Rp180.104.

095.757 (bertambah Rp4.371.885.303), belanja langsung dari Rp166.768.737.299 menjadi Rp201.730.908.211 (bertambah Rp34.962.170.912).

Sementaran penerimaan pembiayaan daerah dari semua nol, setelah perubahan akhirnya terjadi defisit Rp2.002.031.184, 50. Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan daerah dari Rp0,00 setelah perubahan tetap nol maka untuk 2013 terjadi defisit Rp2.002.031.184,50.

Wali Kota Subulussalam melalui Sekda Dhamhuri Bancin menyampaikan terima kasih kepada legislatif yang telah memberikan dukungan bagi terwujudnya pengesahan Rancangan Qanun P-APBK 2013 menjadi qanun.

Meski pada sidang pertama yang dihadiri Wali Kota Merah Sakti dan Ketua DPRK Pianti Mala, sidang paripurna sempat alot sehingga diskor sampai dua minggu, namun akhirnya terwujud apa yang kita harapkan. Kami dari pihak eksekutif memberikan apresiasi kepada pihak legeslatif karena telah memberikan dukungan kepada kami, maka ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi kerjasama yang lebih baik," kata Dhamhuri.(KAR)

Pemkab Tingkatkan Kapasitas SDM Pejabat LANGKAT - Untuk membangun sebuah kebersamaan, koordinasi, dan kerjasama dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat perlu diadakan kegiatan pelatihan pembekalan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulis dibacakan Plt Sekdakab dr H Indra Salahudin MKes MM pada Pembukaan Pelatihan Pembekalan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bagi Pejabat Eselon III Dan IV di Ruang

Pola Kantor Bupati Langkat, Selasa (3/11).

Ngogesa mengharapkan kepada para narasumber untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki pada peserta pelatihan sehingga tujuan kegiatan itu dapat tercapai secara maksimal.

Sebelumnya Kabag Organisasi Suwarno BA melaporkan bahwa tujuan pelatihan ini untuk membangun tim kerja yang tangguh dan efektif di kalangan unit kerja, menumbuhkembangkan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan, dan

mengembangkan mental dan pola pikir inovatif dan kreatif serta untuk meningkatkan kinerja PNS pada setiap unit kerja.

Peserta pelatihan sebanyak 87 orang berasal dari pejabat eselon III dan IV serta staf di jajaran Pemkab Langkat dengan menampilkan tenaga pelatih yang dikoordinatori Prof Dr HM Arif Nasution MA dan Wakil Direktur Pascasarjana UMA serta Tim Out Bond Sibolangit di Hill Park Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang pada 3-6 Desember 2013.(JUL)

NIAS – Ketua DPRD Nias diharapkan bisa menjaga keharmonisan eksekutif dengan legislatif yang telah terjalin selama ini.

Harapan itu disampaikan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM pada acara pengambilan sumpah/janji Ketua DPRD Nias Periode 2009-2014 Pengganti AntarWaktu (PAW), Waonaso Waruwu, dalam rapat paripurna istimewa bertempat Gedung DPRD Nias, Desa Ononamolo Lot, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli.

Waonaso dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Lucas Sahabat Duha SH MH, kemarin. Ia menggantikan Sokhizanolo Zai SE yang telah meninggal dunia.

"Sesungguhnya kita semua tidak berharap adanya pergantian antarwaktu Ketua DPRD Nias sebelum berakhir periode pada tahun 2014," ucap bupati.

Menurutnya Sokhizanolo Zai selama memangku jabatan Ketua DPRD Nias dengan dukungan unsur pimpinan DPRD tidak hanya mampu membangun suasana kondusif dalam tubuh lembaga DPRD Nias tetapi juga mampu memainkan peranan cukup baik dalam memaknai hubungan kemitraan dan kesetaraan dengan pemerintah daerah selama ini.

Agenda PAW Ketua DPRD Nias pada hari itu adalah untuk memenuhi amanah ketentuan peraturan perundang–undangan, utamanya Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Meski begitu kata bupati, secara empiris sebenarnya hubungan kemitraan dan kesetaraan antara lembaga DPRD dengan pemerintah daerah tetap dapat berjalan baik sejak ketiadaan Ketua DPRD Nias.

"Atas nama pemerintah daerah menyambut dengan tangan terbuka dengan iringan ucapan selamat atas pengambilan sumpah janji Saudara Waonaso Waruwu sebagai Ketua DPRD Nias pada hari ini.

Semoga hubungan kemitraan dan kesetaraan antara lembaga DPRD Nias dengan pemerintah dapat berlangsung dengan lebih baik pada masa yang akan datang," ujar bupati.

Dalam kesempatan itu bupati juga menginformasikan tentang rencana pembentukan Propinsi Kepulauan Nias.

Meski telah ditetapkan RUU-nya, masih begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan baik aspek kelengkapan administratif maupun kebutuhan pendanaan.

Kemudian, rencana pendirian Universitas Negeri Nias. Walaupun Kementerian Pendidikan telah memberi restu, jika pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan tidak tepat waktu maka tidak tertutup kemungkinan dapat dialihkan ke daerah lain.

Sementara Wakil Ketua DPRD Nias Aluizaro Telaumbanua AMaPd dalam sambutannya mengatakan pergantian Ketua DPRD Nias sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/846/ KPTS/Tahun 2013 Tanggal 15 November 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRD Nias dan pengganti Ketua DPRD Nias Sokhizanolo Zai SE yang telah meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2013 sehingga diperlukan yang baru melalui pengusulan DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias.(YAGI)

Wali Kota Diminta Copot Kadisparbudpora Gunung Sitoli GUNUNG SITOLI – Sejumlah pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Gunung Sitoli meminta Wali Kota Drs Martinus Lase MSP segera mencopot Kadisparbudpora Pintar Zebua dari jabatannya.

"Selain (Pintar Zebua) sudah memasuki masa pensiun, kalangan pegawai juga merasa tindak nyaman lagi bekerja di bawah pimpinannya," ucap sumber kepada KPKPos di Gunung Sitoli, Kamis (5/12).

Sumber menyebutkan, seyogianya Disparbudporan menjadi salah satu SKPD yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik.

Seperti dalam hal pengadaan barang rutin berupa meubiler kantor di dinas tersebut. Sejak tahun anggaran 2012 sampai 2013 diduga terjadi mark up harga termasuk untuk pengadaan gendang, gong, dan canang.

"Kami sama sekali tidak mengetahui sasaran penggunaannya karena pengelolaan keuangan di Disparbudpora Kota Gunung Sitoli tidak transparan dan dikelola sesuka hati oleh kadis bersama PPTK yang bisa diaturnya dan bendahara yang siap melayani," ujar sumber.

Alat musik berupa gendang dan canang bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemko Gunung Sitoli melalui Disparbudpora ternyata sampai saat ini juga tidak lagi berada di kantor dinas tersebut.

Menurut informasi alat

musik tersebut sudah disembunyikan Pintar Zebua di rumahnya di Hilina’a, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, diduga untuk dijadikan aset/koleksi pribadi apabila dia pensiun nanti.

Demikian juga bantuan UNDP kepada Pemko Gunung Sitoli berupa satu unit sepeda motor untuk operasional kantor, ternyata sudah dibawa Pintar Zebua ke rumahnya.

Selain memonopoli pengelolaan pengadaan barang, Pintar Zebua ternyata juga pintar mengelabui stafnya pada pencairan SPPD pegawai.

Misalnya, pada sarasehan nasional di Solo beberapa waktu lalu. Pintar mengajak istrinya dengan menggunakan SPPD luar daerah atas nama pegawai Disparbudpora, Erni Jaya Zai. Menurut sumber, atas petunjuk oknum kadis pada

waktu itu memaksa Erni Jaya Zai supaya tidak masuk kantor selama lima hari agar Erni seakan-akan ikut ke Solo.

"Tindakan Pintar Zebua yang meniti karier PNS dari guru di SMP Negeri Lolofitu Moi itu dinilai sangat keterlaluan karena tega mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadinya," ucap sumber.

Hal hampir serupa dialami Zulisman Telaumbanua. Uang SPPD-nya ke luar daerah dan hadiah kepada pemenang pemilihan Putri Pariwisata Kota Gunung Sitoli nyaris digerogoti Pintar. "Namun setelah diberitakan media dan Sekda Gunung Sitoli turun tangan akhirnya dimuntahkan keluar oleh Pintar Zebua," ucap sumber.

Sumber menyebutkan, pada Selasa (2/12) Pintar Zebua

terlihat mondar-mandir di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunung Sitoli diduga untuk mengurus perpanjangan masa kerjanya.

Beredar isu bahwa keinginan Pintar agar perpanjangan masa kerjanya sebagai PNS diperpanjang akan dikabulkan wali kota.

Pasalnya Pintar masuk Tim Sukses Madani pada Pilkada 2011 yang memenangkan Wali Kota Gunung Sitoli saat ini.

Sementara itu Pintar Zebua ketika hendak ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/ 12), menghindar untuk dikonfirmasi. Bahkan menurut stafnya, ketika wartawan datang, Pintar Zebua keluar dari ruangannya dan beranjak menuju ruangan bendahara diduga untuk bersembunyi.(YAGI)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

Surya Perdamean Jabat Kepala PN Medan MEDAN - Kepala Pengadilan Negeri (PN) Medan telah berganti dari Erwin Mangatas Malau kepada Surya Pardamean. Acara pisah sambut digelar pada Senin (2/12) malam di Hotel Santika Dyandra, Medan.

“Atas nama Pemerintah Kota Medan dan segenap jajaran, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Surya Pardamean.

Kepada Pak Erwin Mangatas Malau diucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan selamat menjalankan tugas di tempat yang baru,“ kata Eldin yang turut memberikan sambutan di acara itu.

Dikatakannya, tertib hukum dan kepatuhan hukum merupakan salah satu ujung tombak dalam mewujudkan Kota Medan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Kebersdaan PN Medan sepanjang masa sangat strategis. Hal ini tentunya mendorong meningkatkan kesadaran hukum warga kota yang semakin baik.

Sementara itu Erwin Mangatas Malau mengatakan, diri-

nya sudah empat tahun bertugas di Kota Medan. Awalnya ia menjabat Wakil Kepala PN Medan pada 2009, lalu pada 2011 diangkat menjadi kepala dan kini dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Palembang.

Semua tugas yang dia emban menurutnya dapat berjalan dengan baik dan ini semua berkat kerjasama dengan Pemko Medan serta para unsur FKPD Kota Medan.

Sedangkan Surya Pardamean menjelaskan dirinya mengawali karier dari calon hakim (cakim) di Aceh. Lalu menjadi hakim di Pematang Siantar dan Kota Medan bahkan sempat menjadi Hakim Niaga.

Ia juga pernah menjadi Wakil PN di Toraja dan Batam. Setelah itu kembali bertugas di PN Medan sebagai wakil kepala. Kini dia diamanahkan menjadi Kepala PN Medan. Untuk itu dia mengharapkan dukungan dan kerjasama dari unsur FKPD dan semua pihak agar dapat melaksanakan tugastugasnya dengan baik.(VIN)

Pemko Medan Tepungtawari Jemaah Haji MEDAN - Pemerintah Kota Medan menepungtawari para jemaah haji asal Kota Medan yang baru kembali dari Tanah Suci. Acara digelar di halaman tengah Balai Kota Medan, Senin (2/12).

“Atas nama Pemerintah Kota Medan saya mengucapkan selamat datang kembali ke Kota Medan, semoga menjadi haji dan hajjah yang mabrur,“ ujar Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Dalam acara yang turut dihahadiri Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Sekda Ir Syaiful Bahri, Ketua MUI Medan Prof Dr M Hatta, Kepala Kemenag Kota Medan Wan Zulhami itu Eldin berharap agar silaturahmi

ini dapat lebih memperkuat persaudaraan, kebersamaan, kemitraan, dan kerjasama diantara semua pihak.

Dalam kesempatan itu Eldin juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kota Medan yang telah memberikan pelayanan dengan cukup baik dan penuh tanggung jawab mulai dari proses pemberangkatan sampai pemulangan jemaah haji.

"Namun juga dimintakan agar kita segera melakukan evaluasi agar kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada guna mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan haji ke depannya," pinta Eldin.(VIN)

Inggris Tawarkan Bantuan Infrastruktur Transportasi MEDAN - Inggris menjajaki kerjasama dengan Pemko Medan terkait pembangunan infrastruktur, salah satunya di bidang transportasi. Tawaran ini disampaikan mengingat ibu kota Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah membutuhkan bantuan pembangunan infratruktur. Dengan pengalaman dan tenaga ahli yang dimiliki, Inggris menyatakan siap membantu.

Hal ini terungkap ketika Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rebecca Razavi di Balai Kota Medan, Selasa (3/12).

Karena itulah kedatangan Rebbeca untuk melihat pembangunan infrastruktur apa yang pas untuk Kota Medan.

“Kita melihat Medan perlu pembangunan infrastruktur.

Untuk itu kita menawarkan kerjasama dengan Pemko Medan.

Salah satu kerjasama yang mungkin kita lakukan yaitu pembangunan infrastruktur di bidang transportasi,” kata Rebecca yang

mengaku baru pertama kali mengunjungi Kota Medan.

Dalam pertemuan itu, Rebecca juga membuka wacana menjalin hubungan sister city dengan Kota Medan. Wacana ini timbul setelah dia mendengar Kota Medan telah menjalin hubungan sister city dengan sejumlah kota seperti Pulau Penang (Malaysia), Gwangju (Korea), Chengdu (China) dan Ichikawa (Jepang) serta hubungan friendship city dengan Kota Bulgar (Bulgaria) dan Kota Kocaeli/ Izmit (Turki).

Dzulmi Eldin didampingi Asisten Pemerintahan Musadad Nasution, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Qamarul Fatah, Kepala Bappeda Zulkarnain dan Kabag Hubungan Kerjasama Antar-Daerah (Hakda) M Rivai Nasution menyambut baik kerjasama yang ditawarkan.

Sebagai kota metropolitan, Eldin mengakui Medan saat ini membutuhkan pembangunan jembatan layang dan sub way guna mengatasi kemacetan lalu lintas.(VIN)

Unesco Bantu Pengadaan Air Bersih di Medan MEDAN - Unesco--Organisasi Dunia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan--ingin membantu pengadaan air bersi bagi masyarakat Kota Medan dengan akan membangun "water treatment" yang memanfaatkan air dari Sungai Deli.

Asisten Director Water Resource Planing Unesco Dr Tariq Rana di Medan, mengatakan program pengadaan air bersih ini demi mengatasi krisis air bersih di kota itu terutama di kawasan Medan utara.

"Program tersebut diwujudkan dengan membangun sebuah water treatment yang bahan bakunya dengan memanfaatkan air Sungai Deli," kata Tariq saat berkunjung ke Balai Kota Medan, Kamis (5/12).

Kedatangan Tariq dan rombongan diterima Sekda Ir Syaiful Bahri Msi didampingi Asisten Adimistrasi Umum Ikhwan Habibi Daulay SH.

Kunjungan Unesco ini merupakan yang kedua kalinya untuk berkoordinasi dengan pemko dan melihat kondisi air Sungai Deli serta data-data pendukung lainnya, seperti lokasi untuk pendirian water treatment.

"Hari ini kita akan melakukan kunjungan ke lapangan melihat kondisi Sungai dan juga kondisi lapangan, dan hasilnya ini nanti akan kami informasikan kepada Pemerintah Kota Medan," katanya.

Syaiful Bahri menyambut baik kunjungan pihak Unesco tersebut. Ia berharap sebelum pihak Unesco merealisasikan rencananya di lapangan hendaknya terlebih dahulu melakukan studi kelayakan. "Nantinya sasaran distribusi air bersih ini kepada masyarakat, industri dan pelabuhan. Untuk itulah diharapkan nantinya produksi air bersihnya harus mampu mencapai 1.000 liter/detik," katanya.(VIN)

SUMUT

» Ngogesa Sitepu:

”Alhamdulillah, MK Sahkan Keputusan KPU” JAKARTA - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) melalui sidang putusan, Senin (2/ 12), menolak seluruhnya permohonan pemohon pasangan CabupCawabup Langkat nomor urut 1 Budiono-Abdul Khair yang menggugat hasil keputusan KPUD Langkat Nomor 25/Kpts/KPUKab-002.434722/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan dan Persentase dan Perolehan Surat Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2013 yang dimenangkan pasangan incumbent (no urut 4) H Ngogesa Sitepu-H Sulistianto.

Sidang dengan nomor perkara 171/PHPU.D-XI/2013 yang dipimpin langsung Ketua MK Hamdan Zoelva dengan enam hakim anggota diantaranya Arief Hidayat dan Patrialis Akbar menegaskan menolak eksepsi pemohon dan dalam pokok perkara menolak seluruhnya permohonan pemohon karena permohonan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum.

Sidang yang terbilang berlangsung singkat itu juga melahirkan putusan menolak permohonan pasangan cabup-cawabup nomor urut 3 Yunus Saragih-Syahmadi Fiddin dengan nomor perkara 172/ PHPU.D-XI/2013 karena dianggap salah objek.

Sementara Ngogesa Sitepu bersama pasangannya Sulistianto yang hadir pada sidang didampingi

Ngogesa-Sulistianto didampingi kuasa hukumnya Sedarita Ginting SH dkk diabadikan bersama Ketua KPUD Langkat H Zumintoro usai persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/12). kuasa hukumnya, Sedarita Ginting SH dkk mengucap rasa syukur saat ditanya pers usai menerima keputusan tersebut.

“Alhamdulillah, sekali lagi ini

Bupati Evaluasi Realisasi PBB dan PAD 2013 LANGKAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diwakili Plt Sekdakab dr H Indra Salahuddin MKes MM membuka Rapat Evaluasi Realisasi PBB dan PAD TA 2013 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (5/12).

Bupati dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Indra Salahuddin mengatakan bahwa pemungutan PBB merupakan

merupakan doa dari masyarakat Langkat, karena hasil keputusan MK yang artinya mengesahkan keputusan KPU memenangkan kami adalah kemenangan milik

bagian dari tugas dan tanggung jawab aparatur Pemkab Langkat untuk tersedianya dana bagi pembangunan fisik dan non fisik.

"Di kesempatan ini saya akan mengevaluasi penerimaan tiap–tiap SKPD maupun camat sesuai target yang dibebankan sebagaimana bukti kepedulian akan tugas dan tanggung jawab yang diemban," kata bupati.

Disebutkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat tahun 2013 sebesar Rp71.373.831.932.

Sampai akhir November 2013 baru terelisasi sebesar Rp54.536.127.313 atau 76,41 persen.

masyarakat Langkat,” ujar Ngogesa.

Bupati Langkat itu berharap ke depan jangan ada lagi diantara masyarakat yang berbeda pilihan

Dari 15 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola PAD hanya 2 SKPD yang mencapai target, bahkan ada 3 SKPD yang realisasinya masih di bawah 50 persen.

Begitu juga dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan/Perkotaan, dari target Rp9.285.469.985, baru terealisasi Rp8.241.893.738 atau 88,76 persen.

Dari 23 kecamatan masih ada 14 kecamatan yang belum mencapai target.

“Bagi SKPD dan para camat yang belum mencapai target, saya perintahkan agar lebih meningkatkan kepeduliannya dan serius dalam

sewaktu pemilukada lalu masih saling berselisih paham, tetapi semuanya harus bersatu membangun Langkat agar dapat lebih baik dan bermartabat.(JUL)

melaksanakan penagihan PAD maupun PBB,“ pesan Ngogesa.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendapatan Langkat Dra Miuliani S dalam laporannya mengatakan bahwa sesuai Undang–undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai 1 Januari 2014 pengelolaan PBB Perdesaan/Perkotaan menjadi kewemangan pemerintah kabupaten.

Hadir pada kesempatan itu Asisten III Bidang Administrasi Umum Drs Sura Ukur, para pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat serta camat seKabupaten Langkat.(JUL)

Disiplin PNS Jangan Karena Ancaman Sanksi STABAT - Demi menciptakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS), banyak langkah yang telah diambil pemerintah, diantaranya dengan membuat peraturan– peraturan sehingga Panca Prastya Korps Pegawai Republik Indonesia dalam hal kedisiplinan melekat dalam setiap aktivitas pegawai.

Untuk itu, Pemkab Langkat sebagai salah satu pemkab yang sering meraih penghargaan pemerintah pusat melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Ruang Pola Akper Pemkab Langkat, Kamis (5/12).

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulis yang dibacakan Plt Sekdakab dr H Indra Salahudin MKes MM saat membuka kegiatan itu, mengatakan PP No 53 Tahun 2010 adalah perubahan dari PP No 30 Tahun 1980.

Perubahan pada PP terletak pada sanksi terhadap atasan. Pada PP No 30 Tahun 1980 tidak ada sanksi bagi atasan jika stafnya melakukan kesalahan. Atas dasar

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH yang di wakili Plt. Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin, M. Kes, MM menyampaikan arahannya kepada peserta Bimtek pada acara Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 di Ruang Pola Akper Pemkab. Langkat, Kamis, (5/12). tuntutan masyarakat tentang kinerja PNS, pemerintah mengubah peraturan ini menjadi PP No 53 Tahun 2010.

Menurut bupati hal terpenting dari peraturan adalah komitmen

bersama yang dimulai dari komitmen masing–masing pribadi PNS untuk menerapkan disiplin, bukan semata–mata karena ancaman sanksi, sehingga melalui disiplin PNS, reformasi birokrasi dan good

government di Kabupaten Langkat akan tercapai.

“Ada beberapa faktor untuk menumbuhkan disiplin, yaitu tumbuhnya kesadaran, keteladanan, motivasi, dan penegakan

hukum jika ketiga ini tidak tercapai,” ujar bupati mengingatkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Amril SSos MAP diwakili Sekretaris BKD Musti SE MSi dalam laporannya menyebutkan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pembelajaran bagi para PNS dan pejabat pengelola/ pemproses bidang kepegawaian dalam pemahaman, kewajiban, larangan, sanksi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, tata cara pemberian sanksi dan pengajuan keberatan dan banding administratif.

Kegiatan ini berlangsung pada 5-6 Desember 2013 dengan narasumber dari unsur Kantor Regional VI BKN Medan Drs Warsid Smat dan diikuti sebanyak 181 peserta terdiri dari sekretaris untuk unit kerja dinas, badan, kecamatan, KTU unit kerja kantor, pejabat pengelola kepegawaian bagian Setdakab, kepala UPT dinas P & P kecamatan, kepala SD, SMP, SMA, SMK Negeri se-Langkat, dan kepala Puskesmas.(JUL)

Jadikan Tahun Baru Islam Momen "Kembalikan Indonesiaku" DELI SERDANG Momentum peringatan Tahun Baru Islam 1435 Hijriah dapat dijadikan motivasi bagi semua pihak untuk mengembalikan bangsa ini ke arah jati diri bangsa yang sebenarnya sebagaimana digagas pendiri bangsa Indonesia sehingga bangsa ini tidak lagi seperti terombang-ambing tidak tentu arah.

Hal itu dikatakan Anggota DPR RI H Irmadi Lubis dalam acara peringatan jelang akhir Muharram atau Suroan yang digelar Pengurus DPW Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Sumut di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sabtu (30/11) malam.

Menurut Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan ini, memaknai Tahun Baru Hijriah menandakan bahwa sudah saatnya dalam suatu hal yang telah melenceng dari ketentuan, seharusnya kembali pada arah yang sebenarnya.

"Begitu pula dengan bangsa Indonesia saat ini. Indonesia

H Irmadi Lubis, AKBP Drs Sumba, Djamin Sumitro beserta Keluarga Paguyuban FKWJ Sumut diabadikan bersama usai acara peringatan Jelang Akhir Suroan, Sabtu (30/11). sudah jauh dari arah atau tujuan bangsa yang sebenarnya. Untuk itu kita harus kembalikan Indonesia kepada Tri Sakti yang telah digagas oleh Bung Karno,” kata Dewan Penasihat DPP FKWJ itu.

Caleg DPR RI Dapil Sumut-1 ini lebih lanjut menerangkan bahwa arah dan tujuan bangsa yang digagas Bung Karno sang pelopor Kemerdekaan RI terdiri dari tiga kekuatan atau Tri Sakti.

Pertama, pergaulan dalam bidang

politik; kedua, berdikari dalam bidang ekonomi; dan ketiga, berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Dalam pergaulan bidang politik, bangsa ini menurut sudah tidak lagi menjalankannya dengan sehat. Banyak yang saling sikutmenyikut satu-sama lain demi kepentingan pribadi atau kelompok sehingga mengabaikan kepentingan rakyat.

Sementara dalam bidang ekonomi bangsa ini sudah terjajahkan. Tidak lagi sebagai negara penghasil sandang-pangan terbesar. Namun kebalikannya, mengambil barang dari luar.

Begitu pula dengan kepribadian dalam bidang kebudayaan, sudah banyak nilai kebudayaan bangsa luntur dengan mendominasinya kebudayaan luar yang kurang baik.

“Bangsa kita saat ini terlihat semakin tidak berdaulat, hingga hal itu berdampak kepada diremehkannya Indonesia dari negara luar. Seperti satu contoh

yang baru terjadi yakni adanya penyadapan dilakukan negara luar terhadap pejabat negara Indonesia. Namun langkah pemerintah kurang tegas menyikapinya," ungkap Irmadi.

"Dari itu, pada pilpres mendatang, ayo kita pilih calon presiden yang benar-benar dapat membawa perubahanyanglebihbaikbuat negara ini, pemimpin yang memiliki jiwa semangatBungKarno,dan kita usung tema ‘Kembalikan Indonesiaku'," tegas Irmadi.

Sementara itu, Ketua FKWJ Sumut Mbah Djamin Sumitro bersama Dewan Penasihat DPW FKWJ Sumut AKBP Drs Sumba serta Sekretaris Sugiardi, Bendahara Umum H Suryadi, dan Ketua Harian Supriadi, mengapresiasi ajakan membuat perubahan yang diusung Irmadi Lubis. "Semoga harapan kita semua agar bangsa ini mengalami perubahan yang lebih baik dapat terwujud pada momen pemerintahan mendatang," kata Djamin Sumitro.(DIZ)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Emir Moeis Minta Dakwaan Dibatalkan Demi Hukum JAKARTA- Mantan Ketua Komisi XI DPR Izedrik Emir Moeis meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak dakwaan penuntut umum KPK, Kamis (5/ 12). Terdakwa korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung ini menganggap dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

Pengacara Emir, Yanuar P Wasesa mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Apabila tidak memenuhi, dakwaan akan batal demi hukum.

Yanuar melanjutkan, Emir didakwa dengan Pasal12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. “Tapi, penuntut umum tidak memaparkan secara jelas bagaimana cara Emir mempengaruhi proses lelang dan mengusahakan konsorsium Alstom Power Inc menjadi pemenang tender proyek PLTU Tarahan,” katanya saat membacakan eksepsi.

Penuntut umum dinilai hanya memaparkan peran Emir tanpa menguraikan proses terjadinya tindak pidana. Emir dianggap menerima suap dari Alstom Power Inc melalui Presiden Pacific Resources Inc Pirooz Muhammad Sarafi. Namun, tapi tidak diuraikan apakah Emir mengetahui uang yang dikirimkan berasal dari Alstom Power Inc. Penuntut umum juga tidak menguraikan secara jelas bagaimana tanggapan Emir atas permintaan Vice Director of Regional Sales Alstom Power Inc, David Gerald Rotschild untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc. Tidak dipaparkan apakah Emir bersedia memenuhi pemintaan David yang disampaikan melalui Eko Sulianto.

Sama halnya pada uraian mengenai permintaan Eko untuk mendiskualifikasi Mitsui Engineering & Shipping Co Ltd Mitsui Corporation dalam proses lelang.

Yanuar mengungkapkan, penuntut umum hanya memaparkan bahwa Emir berjanji akan menemui Eddie Widiono Suwandho dan Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri ESDM. Akan tetapi, penuntut umum tidak menjelaskan secara lengkap apakah Emir merealisasikan janjinya tersebut. Penuntut umum tidak pula menguraikan apakah Eddi dan Purnomo bersedia memenuhi permintaan Emir untuk mendiskualifikasi Mitsui Engineering & Shipping Co Ltd Mitsui Corporation dari proses lelang PLTU Tarahan.

Selain itu, dalam dakwaan, penuntut umum menyebut Pirooz sebagai pihak yang berupaya memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam proses

lelang PLTU Tarahan. Pirooz melalui Pacific Resources Inc akan menerima fee ata jasa konsultasi sebesar tiga persen dari Alstom Power Inc yang nantinya dibagikan kepada Emir.

Yanuar melihat ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Apabila Pirooz disebut sebagai pihak yang berperan mengusahakan kemenangan konsorsium Alstom Power Inc, mengapa di sisi lain, penuntut umum menganggap Emir yang berupaya memenangkan dan mempengaruhi proses lelang PLTU Tarahan.

Ketidakcermatan lain terlihat saat penuntut umum menguraikan proses kemenangan konsorsium Alstom Power Inc. Panitia pengadaan pada 16 Januari 2004 memenangkan konsorsium Alstom Power Inc, Marubeni Corp dan Alstom Power ESI dalam lelang proyek PLTU Tarahan karena memberikan penawaran terendah.

Yanuar berpendapat, uraian itu dengan sendirinya telah menampik dakwaan penuntut umum. Penuntut umum justru menggambarkan fakta yang berseberangan dengan dakwaannya. Kemenangan konsorsium Alstom Power Inc bukan akibat upaya Emir mempengaruhi proses lelang, melainkan karena penawaran terendah.

Penuntut umum juga terlihat tidak cermat saat menguraikan aliran fee yang diterima Pirooz dari Alstom Power Inc dan Marubeni Corp. Penuntut umum menyatakan, sejak bulan Juni 2005, Pirooz mendapatkan pembayaran fee AS$506,308 ribu dari Alstom Power Inc dan Marubeni Corp yang ditransfer melalui Bank of New York.

Pirooz lalu mengirimkan AS$164,075 ribu ke rekening perusahaan milik anak Emir, PT Artha Nusantara Utama di Bank Century melalui Wachovia Bank, New York. Kemudian, pada tahun 2006, Pirooz kembali mendapatkan fee sebesar AS$554,758 ribu. Pirooz mengirimkan AS$259,91 ribu ke rekening PT Artha melalui Wachovia Bank.

Menurut Yanuar, uraian tersebut tidak menggabarkan secara jelas, apakah uang yang dikirimkan Pirooz ke rekening PT Artha berasal dari fee yang diterima Pirooz dari Alstom Power Inc dan Marubeni Corp. Ia menganggap sudah sepatutnya surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Yanuar juga meminta majelis menerima eksepsi Emir dan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara Emir.

Menanggapi eksepsi Emir, penuntut umum Irene Putri akan mengajukan tanggapan atas eksepsi. Ketua majelis hakim Matheus Samiadji menutup sidang dan mengagendakan sidang lanjutan pada Kamis, 12 Desember 2013.(HOL)

KPK Butuh Ribuan Penyidik JAKARTA - Ketua KPK Abraham Samad menilai korupsi merupakan kejahatan kategori extraordinary crime. Korupsi telah menggerogoti di berbagai lini dan sektor birokrasi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tak dapat dilakukan secara sendiri.

"Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meski KPK melakukan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, namun masih diperlukan ribuan tenaga penyidik, mengingat kasus korupsi di Indonesia grafiknya kian meningkat," papar Abraham dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Gedung DPR Jakarta, Senin (2/12).

Dilanjutkan, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dapat dilakukan di seluruh Indonesia, asalkan ada ribuan tenaga penyidik.

Jadi KPK butuh penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar pemberantasan korupsi semakin efektif.

“Pemberantasan korupsi itu sederhana kok, tolong DPR menyetujui mengembangkan SDM dengan menambah penyidiknya ribuan,” lontarnya.

Saat ini, lanjut Abraham, jumlah penyidik di tubuh KPK sangat terbatas. Sementara beban kerja di pundak KPK teramat berat.

Belum lagi, KPK harus mampu menjangkau kasus korupsi di berbagai daerah.

"Jadi mustahil ketika KPK diminta memberantas korupsi di seluruh Indonesia dengan jumlah tenaga penyidik yang dimiliki terbatas. Jumlah penyidik KPK 60, disuruh memberantas korupsi seluruh Indonesia, ini kan tidak mungkin,” ungkapnya.

Abraham membandingkan lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong, dengan jumlah penyidik yang dimiliki ribuan. Atas dasar itulah, KPK meminta agar DPR mempertimbangkan penambahan

penyidik dalam jumlah besar.

Diakuinya KPK kini melakukan perekrutan terhadap penyidik independen. Namun, jumlahnya masih 186 orang. Penyidik tersebut kini sedang menjalani proses pendidikan dan pelatihan.

“Kalau mau cepat, tolong berikan anggaran buat 2 sampai 3 ribu penyidik untuk memberantasan korupsi dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita mau berantasa korupsi harus begitu sampai ribuan penyidik. Karena korupsi sudah begitu masif,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR Taslim mengatakan dengan korupsi yang kian masif, penambahan penyidik dalam jumlah banyak menjadi satu dari sekian solusi.

Apalagi, hukuman terhadap pelaku korupsi dinilai belum menimbulkan efek jera. Begitu pula penerapan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pen-

cucian Uang.

"Selain penambahan penyidik, perlu perbaikan sistem di seluruh kementerian dan lembaga. Pasalnya masih terdapat celah orang melakukan korupsi di kementerian dan lembaga. Saya sepakat untuk penyidik ditambah. Kalau kita mau melengkapi seperti yang di Hongkong memang harus banyak sekali, kita tentu tidak cukup dengan tiga ribu penyidik. Malahan kalau perlu bisa sampai dua belas ribu,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Penambahan penyidik perlu diimbangi dengan keuangan negara. Pasalnya, gaji penyidik KPK terbilang tinggi dibanding dengan penyidik di kepolisian maupun kejaksaan. Itu sebabnya, perlu disiasati untuk menutupi kekurangan penyidik KPK, khususnya dalam penanganan korupsi di daerah. Ia berpendapat, KPK sejatinya dapat berkerjasama dan

berkoordinasi dengan kepolisian.

“Ini untuk menyiasati kekurangan penyidik dalam penanganan korupsi di daerah,” katanya.

Angota Komisi III lainnya, Nudirman Munir berpandangan kekurangan tenaga penyidik di tubuh KPK merupakan persoalan lama.

Menurutnya, pemerintah tidak memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Pasalnya, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi hanya diberikan tenaga penyidik tak sampai 100 orang. Padahal Hongkong dan Malaysia yang wilayah negaranya tak sebesar Indonesia, memiliki ribuan tenaga penyidik.

“Kalau di kita, apa yang mau diperbuat dengan penyidik yang sedikit. Jadi seolah-olah pemberantasan korupsi tidak sungguhsungguh,” ujarnya. (ENDY)

Sejumlah pegiat anti korupsi menggelar aksi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi dengan membawa memedi (orang-orangan sawah) yang dimodifikasi menjadi sosok menyeramkan di Solo, Jateng, Jumat (6/12). Memedi tersebut kemudian dikirim ke kantor KPK di Jakarta sebagai simbol perlawanan terhadap tindak korupsi yang merajalela di Indonesia.

Larangan Ekspor Mineral Dilaksanakan Tanpa Pengecualian JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pengusaha mineral dapat menerima keputusan larangan ekspor mineral. Pemerintah dan DPR telah sepakat larangan ekspor mineral yang diamanatkan dalam UU No. 4Tahun 2009 tetap berlaku pada12 Januari 2014. DPR dengan tegas menolak pengecualian yang sebelumnya diajukan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM secara jelas mengusulkan agar memberi pengecualian bagi pemegang izin Kontrak Karya (KK), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah berkomitmen membangun smelter. Ada lima syarat bagi perusahan tambang yang diusulkan oleh Kementerian ESDM untuk bisa melakukan ekspor mineral

kepada DPR. Syarat pertama adalah mendapatkan persetujuan studi kelayakan pengeloaan dan pemurnian dari pemerintah sesuai kewenangan atau telah melakukan tahapan lanjut, antara lain konstruksi dan commisioning.

Kedua, menempatkan jaminan kesungguhan. Ketiga, mempunyai cadangan bijih yang cukup untuk pasokan pabrik. Keempat, memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan. Kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian pembangunan fasilitas, serta membayar bea keluar.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah meminta kepada Kementerian ESDM agar mempertimbangkan larangan

ekspor mineral yang efektif di 2014. Kadin berpendapat hal itu akan membuat kinerja operasi industri tambang mineral merugi.

"Kami sudah berusaha memperjuangkan permintaan para pengusaha itu. Namun sayangnya, DPR sepakat untuk tidak menunda atau memberi pengecualian untuk tetap memperbolehkan ekspor mineral di 2014," ucap Susilo di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/12).

Rencana implementasi UU Minerba itu pun menuai resistensi dari pelaku usaha yang telah lama menikmati keuntungan besar dari ekpor mineral mentah. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menolak keputusan larangan ekspor mineral.

Ketua Apemindo Poltak Si-

tanggang, menuding kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah itu diskriminatif, hanya menguntungkan pengusaha asing pemegang kontrak karya (KK) pertambangan. "Rencana pemerintah ini diboncengi kepentingan asing yang saat ini menguasai hampir 70 persen industri tambang dan migas di Indonesia," kata Poltak.

Poltak mengatakan, para pemegang kontrak karya pertambangan jelas tak akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membangun smelter. Sebaliknya, para pengusaha tambang nasional yang baru beroperasi sekitar 3-7 tahun akan kesulitan membangun power plant serta infrastruktur lain yang membutuhkan biaya besar.

Selain itu, Poltak melihat pelarangan ekspor bahan mineral men-

tah ternyata tidak diberlakukan pada seluruh pengusaha tambang.

Masih ada pengecualian bagi para pemilik smelter atau yang telah memulai pembangunan smelter.

Poltak juga menengarai, pelarangan ekspor bahan mentah hanya akan menutup peluang pengusaha tambang lokal. Hal itu justru membawa dampak positif para pemegang KK untuk bisa mengontrol harga bahan mineral di pasaran.

Pasalnya, banyak perusahaan asing pemegang KK memiliki tambang tidak hanya di negeri ini namun juga di berbagai belahan dunia.

"Bisa dipastikan hanya segelintir pengusaha nasional yang mampu melaksanakan hal tersebut, sehingga dengan sendirinya industri tambang nasional akan mati sebelum berkembang," ujarnya.(HOL)

Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu mengatakan, pihaknya memberikan keleluasaan kepada bank untuk mengalihkan dana haji ke perbankan lain.

"Kami memberikan keleluasaan kepada bank untuk melakukan migrasi sesuai dengan prinsip bisnis to bisnis saja," katanya di Jakarta, Jumat (6/12).

Terkait pengalihan dana haji ini, lanjut Anggito, baik Kemenag maupun perbankan memiliki batas waktu selama enam bulan hingga Mei 2014. Pengalihan dana haji ini merupakan amanat dari UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. "Pokoknya kita ada batas enam bulan, sampai Mei 2014," katanya.

Sedangkan mengenai total dana haji yang dialihkan dari bank konvensional ke perbankan syariah, Kemenag memperkirakan akan lebih dari Rp11 triliun. Namun sebelum dialihkan, dana haji tersebut harus diaduit terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Anggito mengatakan, untuk

teknis peralihan dana haji, Kemenag akan menerbitkan peraturan. Mulai dari tata cara pengalihan, tujuan rekening yang akan menampung dana haji sampai status pengalihan akan dituangkan ke dalam sebuah peraturan. "Itu ada dalam peraturan menteri agama," katanya.

Terkait bank yang dituju, Kemenag menyerahkan sepenuhnya kepada perbankan konvensional yang akan mengalihkan dana haji. "Banknya masing-masing, kita enggak urusi.

Kapan mau diperiksa sekaligus, atau dicicil itu semuanya diserahkan kepada masing-masing. Kami tidak melakukan intervensi sama sekali," tutup Anggito.

Sebelumnya, BI menilai perpindahan dana haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah.

Atas dasar itu, BI siap memberikan dukungan dari sisi regulasi dengan harapan market share perbankan syariah bisa

mencapai angka 15 persen dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

"Diharapkan perbankan syariah dapat meraih share minimal 15 persen dalam 10 tahun ke depan," kata Direktur Perbankan Syariah BI Ahmad Buchori dalam sebuah seminar, Rabu (6/11).

Perpindahan dana haji ini merupakan implementasi dari UU Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

Penjelasan pasal itu adalah menteri sebagai lembaga dalam pelaksanaannya dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangnya bertindak untuk dan atau atas namanya.

Bukan hanya itu, bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.(HUKUM.COM)

PENGALIHAN DANA HAJI KEPADA BANK YANG SEHAT

BI Serahkan Pada Kementerian Agama JAKARTA- Bank Indonesia (BI) berharap pengalihan dana haji dari bank konvensional ke perbankan syariah pada tahun depan, diberikan khusus kepada bank yang sehat. Hal ini diperlukan agar dana yang disimpan tetap aman.

"Kalau saya sih bank sehat," kata Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI Edy Setiadi, di Jakarta, Kamis (5/12).

Terkait aturan teknis seperti perbankan syariah yang menampung dana haji harus taraf nasional atau tidak, BI menyerahkan sepenuhnya ke Kementerian Agama (Kemenag). Meski begitu, Edy berharap agar bank yang menampung dana haji adalah perbankan yang memiliki jaringan kantor di daerah-daerah.

Alasannya, dana haji yang dihimpun berasal dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

"Bank nasional itu apakah bank itu kantornya harus ada di nasional atau bisa menggunakan delivery channel bank induknya seperti BNI atau BRI, itu meskipun gak ada di seluruh provinsi tapi bisa diakses. Nah itu saya kira," kata Edy.

Menurut Edy, peralihan dana haji dari bank konvensional ke perbankan syariah sudah siap.

Apalagi, lanjut Edy, financing to deposit ratio (FDR) atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak

ketiga di sejumlah bank syariah masih relatif rendah. Dia menilai masuknya dana haji ke perbankan syariah akan semakin membuat likuid bank tersebut.

"Dana haji enggak sekedar

masuk tapi digunakan juga kan.

Kalau digunakan misalnya untuk pembiayaan lebih bagus kan, kelonggaran likuiditasnya masih bagus," kata Edy. Direktur Jenderal

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

Pemko Peringati HUT Korpri, HGN, dan HKN TEBING TINGGI - Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menegaskan, Kopri sebagai organisasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi wajib memberikan pelayanan yang cepat, bersih, dan berkualitas kepada masyarakat dengan mengubah pola pikir dan mental penguasa serta menjadi birokrat yang mengabdi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya pada upacara HUT ke-42 Korpri yang dirangkai dengan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-68 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013, Jumat lalu di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi.

Berkaitan dengan kinerja aparatur, Umar Zunaidi berpesan, ada empat hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, disiplin PNS; Kedua, kualitas kerja; Ketiga, program reformasi kerja; dan keempat, netralitas dalam proses politik yang berkembang di masyarakat.

Terkait masalah pendidikan, wali kota mengatakan saat ini Pemko Tebing

Tinggi sedang melakukan penataan sistem pendidikan guru, pelatihan berkelanjutan, peflindungan dan peningkatan kesejahteraan guru.

Wali kota juga memberikan dukungan agar PGRI Kota Tebing Tinggi bisa menjadi organisasi profesi yang kuat sehingga menghasilkan guru yang mampu mengembangkan kemampuannya secara mandiri, mampu sebagai sumber inspirasi dan keteladanan, kreatif, inovatif dan menengakkan kode etik guru sebagai profesi.

“Kita semua berharap para guru dan tenaga kependidikan menjadi pembelajar dan pendidik sejati.

Dengan demikian kurikulum 2013 yang digagas untuk mempersiapkan generasi yang mampu berpikir tinggi, kreatif, inovatif dan berpikiran mulia dan cinta pada Tanah Air,” pinta Umar Zunaidi.

Upacara tersebut juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada guru berprestasi, tenaga medis, dan pensiunan PNS Tebing Tinggi.(RS)

Dinas Pertanian Bagikan 2.300 Bibit Pohon TEBING TINGGI - Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tahun 2013 di Kota Tebing Tinggi yang dipusatkan di halaman SMK Negeri 4, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kamis sore, ditandai dengan pembagian 2.310 bibit pohon dari dinas pertanian serta penanaman pohon oleh Wali Kota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan.

Kadis Pertanian Kota Tebing Tinggi H Syaiful Fachri SP MSi menyampaikan, pada tahun 2012 dinasnya telah memberikan bibit tanaman buahbuahan kepada masyarakat sebanyak 5.000 batang di tiga kecamatan yakni Padang Hilir (2.000 batang bibit jambu taiwan), Padang Hulu (2.000 batang bibit kelengkeng), dan 1.000 batang bibit rambutan dansawo untuk Kecamatan Rambutan.

Sedangkan pada Peringatan HMPI dan BMN tahun ini, dinas pertanian kembali membagikan 2.300 batang bibit pohon kepada masyarakat yang terdiri dari bibit jambu air 1.200 batang, bibit durian 500 batang, bibit mangga 320 batang, bibit duku 100 batang, bibit aren 40 batang, dan bibit rambutan 1.500 batang.

Kadis pertanian berharap dengan pemberian bibit tersebut, masyarakat lebih semangat lagi menanam dan memelihara pohon se-

hingga kota Tebing Tinggi menjadi lebih indah, sejuk, dan hasilnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Sebelumnya Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan saat membacakan amanat tertulis Menteri Kehutanan RI mengatakan, selama 4 tahun terakhir sejak 2010, realisasi penanaman pohon melalui gerakan penanaman pohon terus meningkat, yaitu sebanyak 1,3 miliar pohon, tahun 2010 sebanyak 1,5 miliar pohon, tahun 2011 sebanyak 1,6 miliar pohon, tahun 2012 sampai dengan Oktober 2013 telah tertanam sebanyak 1,14 miliar pohon atau 114 persen dari target yang ditetapkan.

“Kementerian Kehutanan telah berhasil mengikutsertakan masyarakat perdesaan membangun kebun bibit rakyat (KBR) agar rakyat membibit, menanam, memelihara, dan memanen untuk perbaikan kesejahteraannya. Kemenhut juga menyediakan bibit-bibit unggul secara massal melalui pembangunan peresmian permanen di seluruh Indonesia,” sebut Umar.

Peringatan HMPI dan BMN ini turut dihadiri Kapolres Tebing Tinggi AKBP Enggar Pareanom, Danramil 13 Kapt Inf Budiono, Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar MAP, para pimpinan SKPD sejajaran pemerintah kota, pelajar, dan undangan lainnya.(RS)

80 Peserta Diklat Keterampilan Dapat Bantuan Alat TEBING TINGGI - Untuk meningkatkan ekonomi dan kehidupan masyarakat kurang mampu di Kota Tebing Tinggi, dinas sosial dan tenaga kerja (Dinsosnaker) setempat melatih 80 orang perempuan dan lakilaki lewat diklat ketrampilan pencari kerja sekaligus memberikan bantuan alat-alat sesuai dengan kegiatannya.

Diklat selama tiga bulan itu meliputi tata boga, tata rias, dan tata busana. Seluruh peserta yang menyelesaikan diklat mendapatkan bantuan alat kerja seperti mesin jahit, rice cooker, dan pemanas rambut (hair drayer) lengkap.

Diklat ini untuk memotivasi peserta agar bisa membuka usaha di rumahnya masing-masing.

Wali Kota Tebing Tinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan

dalam arahannya meminta kepada peserta diklat penerima bantuan alat untuk bisa menjaga dan mempergunakannya untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

"Ilmu yang sudah didapat hendaknya bisa dipraktikkan langsung setelah sampai di rumah. Dengan program ini, ke depan penuntasan kemiskinan di Kota Tebing Tinggi diharap akan segera tercapai,” pesannya, Jumat lalu.

Pratiwi (45) warga Kelurahan Karya Jaya mengaku sangat senang menerima bantuan mesin jahit karena sekembalinya ke rumah ia akan membuka usaha jahit baju perempuan. “Kalau membeli dengan uang kita pasti tak mampu, tetapi dengan program ini, warga miskin bisa mendapat alat-alat dan sertifikat," kata Pratiwi.(RS)

SUMUT

FKDM Harus Jadi Mata dan Telinga Pemerintah TEBING TINGGI - Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengingatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai organisasi bentukan pemerintah dapat berperan menjadi mata dan telinga pemerintah.

FKDM juga harus dapat memberikan kontribusi dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

“Sebagai mata dan telinga pemerintah, FKDM berkewajiban memelihara ketertiban, ketentraman, dan kekompakan baik ke dalam maupun ke luar organisasi serta kepada masyarakat," kata wali kota melalui staf

ahlinya, Ismail Budiman SH pada Rapat Kerja FKDM Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Selasa (3/12), di Bayu Lagoon, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi.

Dalam hal menjaga ke-

amanan dan ketentraman masyarakat, wali kota berharap seluruh unsur FKDM agar senantiasa bersikap waspada serta tidak boleh lengah dalam bertindak.

“Kalau ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan kepada pemerintah agar dapat diambil tindakan pengamanan sedini mungkin, sehingga tidak terjadi halhal yang lebih besar yang tidak diinginkan,” pesan wali kota.

Terkait jelang pemilihan umum presiden dan legislatif pada 9 April 2014, wali kota meminta agar seluruh pe-

ngurus maupun anggota FKDM dan FKUB dapat memberi pencerahan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif memberikan suara melalui TPS. “Jangan menjadi golput dan jangan terpengaruh dengan janji-janji dan imingiming dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Berfikirlah dengan jernih dan tentukan pilihan sesuai hati nurani dan jiwa yang bersih,” imbaunya.

Pada kesempatan itu, wali kota juga mengingatkan FKDM agar dalam menyusun program kerja jangan

terlalu muluk-muluk. “Buatlah rencana kerja yang sederhana tapi dapat terjangkau dan dikerjakan sehingga terasa manfaatnya bagi FKDM sendiri, bagi pemerintah, dan masyarakat,” imbaunya.

Rapat kerja FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provsu Drs H Eddy Syofian MAP, Kaban Kesbangpol Linmas Tebing Tinggi Amas Muda SH, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta para camat dan lurah se-Kota Tebing Tinggi.(RS)

Soekirman Motivator PSP3 dan Pemuda Pelopor Nasional SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman pernah dinobatkan sebagai Pemuda Pelopor Nasional tahun 1990 karena telah membuat sumber air untuk masyarakat Sergai.

Kini Soerkirman mendapat kepercayaan kembali untuk didaulat sebagai narasumber sekaligus motivator bagi PSP3 dan Pemuda Pelopor agar kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain.

Acara yang dilaksanakan pada Senin (2/12) dikemas dalam bentuk talk show Expo Karya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) dan Pemuda Pelopor Nasional Tahun 2013 di Santika Primiere Dyandra Hotel, Medan. Expo ini merupakan event yang pertama dilakukan Kemen-

terian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Demikian dikemukakan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala kepada wartawan di kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (3/ 12). Lebih lanjut disampaikan Indah, Soekirman juga mengimbau para generasi muda agar terus melakukan usaha dalam mengembangkan bakat sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga akan berhasil dan berprestasi di masa mendatang.

Bila setiap manusia mau melakukan perbaikan dan perubahan maka keberhasilan akan cepat tercapai. Untuk itu Soekirman berpesan kepada seluruh SP3P dan Pemuda Pelopor agar mengimplementasikan ilmu yang didapat di masyarakat serta menularkan ilmunya kepada generasi muda lainnya agar

Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Kadispora Drs Jony Walker Manik MM dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala bersama Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Drs Bandingan Daulay MPd mengunjungi stan-stan dari provinsi di Indonesia pada event Expo Karya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) dan Pemuda Pelopor Nasional Tahun 2013 di Santika Primiere Dyandra Hotel, Medan, Senin (2/12).kpkpos/arm termotivasi untuk berkreativitas dan berinovasi.

Dijelaskan Indah juga bahwa selain Soekirman ada tiga orang pembicara lainnya yakni Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda Deputi Bi-

dang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI Drs Bandingan Daulay MPd, Pemuda Pelopor Tingkat Nasional 2006 dan enterprenuer daur ulang sampah Mohammad Baedowy, dan Purnawirawan

SP3 Angkatan XX Provinsi Kepri Eka Fachlevi ST. Expo yang diselenggarakan selama tiga hari, 1-3 Desember 2013 diikuti 100 peserta dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.(ARM)

Eldin: Pencatatan Perkawinan Sangat Penting MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi membuka Muzakarah Akbar Membahas Itsbat Nikah dan permasalahannya di aula Amaliun Foodcourt, Jalan Amaliun Medan, Selasa (3/12).

Eldin sangat mengapresiasi digelarnya kegiatan ini, sebab memiliki arti yang cukup strategis, terutama untuk meningkatkan pemahaman aparatur agar memiliki interprestasi, pengetahuan, penghayatan, dan pengalaman yang utuh tentang itsbat nikah serta permasalahan yang timbul.

“Saya berharap agar kegiatan yang dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan ini memberi manfaat besar bagi kita semua dalam meningkatkan lagi pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat, khususnya dalam pencatatan pernikahan,” kata Eldin.

Menurut Eldin, perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia untuk membentuk sebuah ikatan perjanjian

PLT WALI KOTA MEDAN DRS HT DZULMI ELDIN S MSI yang sakral, sehingga adanya kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Itu sebabnya sebuah perkawinan harus dicatat oleh lembaga perkawinan yang diakui negara.

“Pencatatan perkawinan atau disebut dengan itsbat nikah merupakan hal yang sangat penting, selain sebagai media untuk melindungi hak dan kewajiban seorang suami dan istri serta keturunannya,” jelasnya.

Eldin mengungkapkan, Medan sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif terus meningkat harus selalu

melakukan pembenahan dalam bidang administrasi kependudukan seperti penerbitan kartu keluarga dan akte kelahiran.

Untuk penerbitan kedua dokumen tersebut, salah satu syaratnya bukti pencatatan perkawinan.

Atas dasar itulah mantan Sekda Kota Medan ini berharap, muzakarah akbar ini dapat mengubah sudut pandang akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan (itsbat nikah). Untuk itu kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini, dapat meneruskan dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat melalui muzakarah akbar

ini kepada masyarakat luas.

Dengan begitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya sebagaimana harapan bersama.

Ketua MUI Kota Medan Prof Dr M Hatta mengatakan kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam 1435 H tidak hanya diikuti peserta dari Kota Medan tetapi juga dari Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang. Hal itu karena wilayah Kota Medan berdekatan langsung dengan kedua daerah itu sehingga sering berdiskusi terkait masalah keagamaan.

Hatta menjelaskan, itsbat nikah sebagai salah satu masalah pokok yang menjadi wilayah kerjanya pengadilan agama. Karena itu melalui muzakarah akbar ini akan dibahas dan dikupas terkait persoalan maupun hukum mengenai pernikahan. Diharapkannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Sementara itu Ketua MUI Sumut Prof Dr H Abdullah Syah MA dalam sambutan singkatnya mengatakan, Tahun Baru Hijriah merupakan tahun kemenangan bagi umat Islam.

Namun sangat disayangkan umat Islam, khususnya di Kota Medan kurang antusias menyambutnya.

Terbukti, tahun ini tidak ada spanduk-spanduk maupun baliho yang dipampangkan untuk menyambut Tahun Baru Hijriah 1435 H. Padahal MUI Sumut telah menyurati seluruh badan kenaziran agar memasang spanduk untuk menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah.

“Saya harapkan ke depannya, Tahun Baru Hijriah harus lebih kita semarakkan. Ini tanggung jawab kita semua. Sebab, Tahun Baru Hijriah merupakan keberhasilan Nabi Muhammad Saw melakukan hijrah ke Kota Madinah berkat pertolongan Allah SWT. Karenanya, siapa yang menyemarakkan Tahun Baru Hijriah, insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah,”ungkap Abdullah.(VIN)

Christmas Season IX Diharapkan Hapus Sekat Sosial MEDAN - Christmas Season IX Tahun 2013 di Lapangan Yon Zipur, Jalan Kapten Muslim, Medan, resmi dibuka pada Kamis (5/12). Event yang digelar dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2014 ini diharapkan dapat meningkatkan sikap toleransi, solidaritas, saling menghormati, dan menghargai antarsesama pemeluk agama.

Selain itu dapat menghapus sekat-sekat perbedaan sosial antarpemeluk agama, suku, dan keyakinan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

“Kita tidak boleh membiarkan proses modernisasi

memisah-misahkan kita, menyatukan kita hanya dalam materi yang semakin banyak tetapi menceraiberaikan kita dari sudut kerohanian, suku, dan keyakinan," kata Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin saat membuka event tersebut.

Menurutnya pemerintah akan terus berkomitmen menjaga kemajemukan serta mendorong kesadaran akan perbedaan sebagai modal, sosial yang penting di dalam tatanan kehidupan Kota Medan yang multikultural.

Mantan Sekda Kota Medan ini juga mengingatkan semua agar tidak boleh lupa untuk senantiasa meminta

kepada-Nya, agar terus diberikan kekuatan di dalam merekatkan kemajemukan tersebut, sehingga terwujud harmoni dan kidung yang indah dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di tengah pluralisme kota.

Selain Christmas Season, Eldin juga mengatakan Pemko Medan akan membuka pasar murah di sejumlah titik di Kota Medan. Penempatan pasar murah itu difokuskan di kawasan yang banyak dihuni umat kristiani.

Dengan begitu kehadiran pasar murah akan membantu meringankan umat kristiani untuk memenuhi kebutuhan guna merayakan Na-

tal dan Tahun Baru 2014.

Sebab, barang-barang yang dijual di pasar murah jauh lebih murah dari harga di pasaran.

Kadis Kebudayaan dasn Pariwisata Kota Medan Drs Busral Manan selaku ketua panitia penyelenggara Christmas Season IX mengatakan, tujuan event ini digelar agar Kota Medan dapat dikenal sebagai kota dengan multietnik saling menghormati keberagaman agama serta kerukunan antarpenduduknya.

Dijelaskan Busral, Christmas Season yang berlangsung empat hari tersebut sebelumnya juga disemarakkan pelepasan konvoi Christ-

mas Season IX, trailer, becak hias serta iringan musik dan sinterklas dengan memberikan kado bingkisan ke setiap gereja yang dilalui.

Pelepasan konvoi dimulai pukul 16.00 WIB, dengan titik start dari Lapangan Yon Zipur-Jalan Kapten Sumarsono—By Pass Helvetia-Jalan Gaperta dan finish kembali di Lapangan Yon Zipur.

Kegiatan juga diisi dengan pelaksanaan ibadah raya dipimpin Pdt Jaharianson Saragih MTh, PHd Ephorus GKPI. Ada juga lomba vokal solo dan trio band rohani, paduan suara, cerdas cermat alkitab, lomba mewarnai, Expo UMKM dan kuliner.(VIN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

Penyandang Cacat Diberi Bantuan Rp3 Jt BATU BARA - Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM memberikan bantuan dana kepada tujuh penyandang cacat masingmasing sebesar Rp3.juta, di Lima Puluh.

Dikatakannya, program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang cacat menjadi skala prioritas yang terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemkab Batu Bara.

Antara lain melalui berbagai kegiatan seperti penumbuhan KUBE, rehabilitasi sosial daerah kumuh, dan berbagai kegiatan lainnya yang sifatnya memberikan stimulan kepada masyarakat.

OK Arya lebih lanjut mengatakan kecacatan bukanlah suatu hambatan untuk dapat berprestasi lebih baik dari orang-orang yang kondisi fisiknya normal.

"Karena kita masingmasing punya kelebihan maupun kekurangan dan keterbatasan sehingga keberhasilan akan diperoleh bila mana dalam diri kita tumbuh dan mengakar semangat dan keyakinan yang kuat," jelasnya.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga maupun kebutuhan sosial lainnya, meningkatkan rasa kebersamaan dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan rasa kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab.(SAR)

DPRD Sahkan P-APBD Asahan 2013 ASAHAN - Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Asahan Tahun Anggaran 2013 akhirnya disetujui dan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan.

Pengesahan P-APBD 2013 dilakukan setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan didampingi para wakil ketua, Arief Fansuri, Dahrun Hutagaol, dan Armen Margolang di gedung DPRD setempat, Jumat lalu.

Setelah melalui pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Asahan, pendapatan daerah menjadi Rp1.487.341.715.118,09, belanja daerah Rp1.492.505.

061.278,39, penerimaan daerah Rp22.663.346.160,30, dan pembiayaan netto Rp5.163.

346.160,30.

Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Asahan serta Badan Anggaran dan komisi yang telah membahas dan merumuskan kebijakan perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

“Hari ini kita telah menyetujui P-APBD Asahan 2013. Selanjutnya aturan ini akan disampaikan kepada Gubsu untuk dievaluasi Penetapan P-APBD Asahan 2013 disetujui delapan fraksi di DPRD Asahan.(IN)

SUMUT

Awasi Proyek Penanggulangan Banjir Aek Rantopuran MADINA - Lembaga Pengembangan Pembangunan Indonesia (LPPI) meminta DPRD dan Pemkab Mandailing Natal (Madina) mengawasi pengerjaan proyek penanggulangan banjir bandang Aek Rantopuran, Desa Gunung Tua Raya, Kecamatan Panyabungan.

Selain itu masyarakat dan pemerintahan setempat juga harus ikut mengawasi pengerjaan proyek bersumber dari dana APBN tahun 2013 senilai Rp5.478.418.000 itu yang dikerjakan PT Kuparhi Jaya dengan masa kontrak selama 65 hari.

"Harus diawasi oleh pihak yang berkepentingan baik masyarakat setempat, DPRD Madina dari komisi C selaku yang membidangi, dan kepala daerah," kata Ketua LPPI Kabupaten Madina Abdul Mansur Lubis, pekan lalu.

Menurutnya, kalau tidak ada pengawasan terhadap kontraktor, maka hasil kerja kontraktor tidak bisa diketahui apa proyek yang dikerjakan sesuai bestek yang telah ditetapkan pemerintah pusat atau justru dikerjakan asal jadi saja.

"Apabila masyarakat dan DPRD Madina, serta pemerintah setempat tidak mengawasi, kontraktor bisa sesuka hati mempermainkan anggaran proyek tersebut, ujung-ujungnya masyarakat juga nanti yang kena

getahnya kalau kualitas proyek tidak bagus," ucapnya.

Terlebih lanjut Mansur, proyek penanggulangan banjir bandang Aek Rantopuran terkesan tidak masuk akal. Sebab, dengen menelan anggaran begitu besar, masa kontrak pengerjaan hanya dua bulan.

"Saya kira dari pekerjaan dua bulan dengan anggaran miliaran, tidak masuk akal anggaran itu habis dalam jangka dua bulan saja," ungkapnya.

Hal ini berarti pemerintah pusat tidak detail membahas anggaran dengan fisik proyek yang dikerjakan dalam jangka dua bulan itu.

Sementara itu, Torus selaku penanggung jawab proyek penanggulangan banjir bandang Aek Rantopuran saat dikonfir-

masi wartawan melalui telepon selulernya mengatakan jika pengerjaan belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan, mereka akan membuat permohonan agar jangka waktu pengerjaan diperpanjang.

"Untuk pengadaan material kami sudah membuat kerjasama dengan masyarakat bahkan kepala desa sudah mengetahuinya," aku Torus.

Pantauan di lapangan, proyek pembangunan drainase penanggulangan bencana banjir bandang Aek Rantopuran yang dikerjakan PT Kurpati Jaya diperkirakan panjang 350 meter, lebar 1,5 meter. Perkiraan ini karena kontraktor tidak ada menyebutkan volume dalam plang proyek di lokasi. (TH)

Pemkab Madina Peringati HUT ke42 Korpri MADINA - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di lapangan kantor bupati lama, Panyabungan, Jumat (29/11).

HUT Korpri tahun ini mengangkat tema “Dengan Profesionalisme dan Netralitas, KORPRI Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Bertindak selaku inspektur upacara Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution diwakili

Sekdakab Madina saat membacakan pidato pada acara peringatan HUT ke-42 Korpri.(KPKPOS/TAUFIK HIDAYAT) Sekretaris Daerah Drs Marwan Bhakti Siregar MSi. Pada kesempatan itu Marwan membacakan sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Penasihat Nasional Korpri bahwa tema HUT Korpri ini sangat tepat karena saat ini profesionalisme dan netralitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sangat pen-

ting demi tercapainya keberhasilan pembangunan nasional, utamanya dalam menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu menjelang Pemilu Legilatif dan Pemilu Presiden 2014 diharapkan keberpihakan segenap anggota Korpri hanya tegak lurus kepada bangsa dan

negara.

Tidak perlu ada pelayanan publik yang masih lambat. Satu tahun ke depan segenap insan Korpri harus dapat terus meningkatkan komitmen untuk menuntaskan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.(TH)

Muhammadiyah Madina Peringati Milad ke-104 MADINA - Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperingati Milad ke-104 Hijriah atau ke101 Masehi berdirinya organisasi Muhammadiya, bertempat di Gedung Serbaguna, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Jumat (6/12).

Acara Milad dimulai dengan pawai taaruf dari Lapangan Aek Godang menuju Gedung Serbaguna yang dihadiri Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Wakaf dan Aset Drs H Goodwill Zubeir, Plt Sekda Madina Marwan

Bakti Siregar, PD Muhammadiyah se-Tapanuli Bagian Selatan, Ortom Muhammadiyah, simpatisan serta undangan lainnya.

Goodwill dalam pidatonya mengatakan Perserikatan Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang berumur 104 Hijiriah atau 101 Masehi, tetap komit dan konsisten pada amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan kebenaran mencegah kemungkaran).

Adapun tema yang diambil dalam Milad Muhammadiyah tahun 2013 "Meraih keunggulan untuk kemajuan bangsa" dan milad

diperingati di seluruh daerah.

"Pada perjalanan perserikatan Muhammadiyah selain memiliki PW dan PD di Indonesia juga memiliki cabang istimewa di luar negeri, yang hingga sekarang telah mendirikan 439 rumah sakit, poliklinik, rumah sakit ibu, rumah sakit umum, 279 perguruan tinggi, dan puluhan ribu TK, SD, SMP, SMA sederarajat," ujarnya.

Pada kesempatan itu Goodwill berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Muhammadiyah di Madina untuk tetap menjalankan roda organisasi sesuai AD/ART.

"Saya berharap agar melalui milad ini kita terus perkuat kesatuan persatuan," harapnya.

Sementara itu Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution melalui Marwan Bakti Siregar menyampaikan ucapan selamat milad ke-101 semoga tetap eksis dan jaya dalam membantu program pembangunan di daerah ini.

"Kita mengetahui banyak kader Muhammadiyah menjadi tokoh nasional maupun daerah, karena itu Pemkab Madina berharap tetap bergandeng tangan dalam memajukan daerah kita ini," harapnya. (TH)

IDI Gelar Symposium Management Emergency Care TEBING TINGGI - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tebing Tinggi menggelar Symposium Management Emergency Care, Jumat lalu, di Balai Pertemuan Kartini.

Jalan Imam Bonjol, kota setempat.

Acara yang diikuti 230 orang tenaga medis (dokter) dan para medis (perawat) itu menghadirkan narasumber Koordinator Divisi Bedah Saraf RSUPHAM Prof dr Adril Arsad SpS SpBs (K) dengan materi "Trauma Kepala" dan dr M Iqbal SpP dari RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi dengan materi

"Eksasaerbasi Akut."

Simposium sehari penuh yang dibuka Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Hasibuan MM itu juga diikuti beberapa dokter dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Simalungun.

Kepada para dokter, Wali Kota Tebing Tinggi menekankan supaya dalam melaksanakan profesinya dokter bertindak profesional, dengan mematuhi SOP yang berlaku.

Para dokter juga harus menyiapkan diri menghadapi Asean Com-

munity 2015 yang waktunya semakin dekat. “Mau tidak mau dokter maupun tenaga non medis harus terus menambah ilmu yang dimiliki, agar mampu bersaing dengan tenaga dokter di luar negeri. Indikasi itu akan terlihat apabila semakin sedikit orang Indonesia yang berobat ke luar negeri,” ujar Umar Hasibuan.

Sementara Ketua IDI Cabang Tebing Tinggi dr H Nanang Fitra Aulia SpPt menyatakan, pelaksanaan simposium ini diharapkan dapat menambah ilmu pengeta-

huan dari dokter-dokter secara umum sekaligus membuka wawasan betapa semakin berkembangnya ilmu kedokteran saat ini.

"Perkembangan ilmu kodokteran ini sejalan dengan perkembangan zaman. Semakin banyak penyakit yang dahulunya tidak dikenal dan lebih dari itu kini seorang dokter juga harus menggunakan HT karena alat-alat kedokteran juga semakin canggih yang harus dapat dimanfaatkan oleh seorang dokter," ujar Nanang. (RS)

Plt Bupati Madina Sampaikan R-APBD 2014 MADINA - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs Dahlan Hasan Nasution menyampikan nota pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2014 pada sidang paripurna DPRD Madina dipimpin Ketua DPRD As Imran Khaitamy\ Daulay SH, Senin (2/ 12).

Dalam pidatonya Dahlan mengatakan bahwa R-APBD TA 2014 direncanakan sebesar Rp847 miliar lebih, terdiri dari target pendapatan (PAD) sebesar Rp50 miliar, dana perimbangan Rp790 miliar lebih serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp7 miliar lebih.

Katanya, dana perimbangan itu terdiri dana bagi hasil pajak sebesar Rp34 miliar lebih, dana alokasi umum Rp692 miliar lebih, dan dana alokasi khusus sebesar Rp59 miliar lebih. Dana ini dibagi-bagi untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan.

"Dari 56 satuan unit kerja yang mendapat anggaran APBD kita memprioritaskan kepada program penanganan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Besarnya rencana anggaran belanja pada ketiga bidang tersebut menunjukkan komitmen dan keberpihakan kita pada masyarakat" katanya.

Program pemberian beasiswa akan tetap dilanjutkan bagi mahasiswa berasal dari Madina sebesar Rp1,5 miliar serta bidang kesehatan dengan program Jamkesda sebesar Rp2,5 miliar untuk RSU Panyabungan dan Rp500 juta untut RSU Natal.

"Pada kesempatan ini saya mengajak pimpinan dan anggota DPRD, unsur muspida plus, kepala SKPD untuk sama-sama menjalankan memantau dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD ini nantinya untuk kepentingan rakyat Madina," ucap bupati.

Setelah mendengar nota pengantar keuangan R-APBD 2014 yang disampaikan bupati, Ketua DPRD Madina kemudian menskor sidang paripurna hingga Selasa (3/12) untuk mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi.(TH)

Kodam dan Pemprovsu Sepakat Tingkatkan Kerja Sama MEDAN - Mengawali serangkaian tugasnya di Sumatera, Panglima Kodam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Istu Hari Subagio, Senin, menemui Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST di Kantor Gubsu. Keduanya sepakat meningkatkan kerja sama antara TNI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai program kerakyatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubsu mengungkapkan keinginannya agar kerja sama Pemda dan TNI ke depannya semakin ditingkatkan. “Program-program yang menyentuh langsung masyarakat seperti bedah rumah yang sudah pernah dilakukan kerja sama antara Pemprovsu dan TNI perlu dilanjutkan dan ditingkatkan,” ujar Gubsu didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset H Hasban Ritonga SH, Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen SH, dan Staf Ahli Gubsu Bidang Pertanahan dan Aset Drs Robertson.

Menanggapi keinginan Gubsu tersebut, Pangdam menyatakan kesiapan pihaknya mendukung program pembangunan di Sumatera Utara terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Kami siap bekerja sama untuk masyarakat. Seperti program bedah rumah itu perlu menjadi program berkelanjutan karena sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Pangdam yang baru saja menggantikan Mayjen TNI Burhanuddin Siagian ini.

Dalam kesempatan itu Pangdam didampingi rombongan diantaranya Kepala Penerangan Kodam I/ Bukit Barisan Letnan Kolonel Halilintar Sembiring.

Perbincangan antara Gubsu dan Pangdam di lantai 10 Kantor Gubsu berlangsung santai dan akrab selama lebih kurang 30 menit. Secara umum Gubsu mengungkapkan harapan kepada Pangdam untuk ikut membantunya dalam menciptakan suasana aman dan tertib menjelang pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan dan Pemilu Presiden 2014. (VIN)

PP 46/2011

Setiap PNS Wajib Capai Sasaran Kerja SERGAI - Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan.

Pada lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satu alat ukur penilaian kinerja tersebut tertuang dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) yang telah diatur sesuai PP No 79 Tahun 1979.

Untuk menyempurnakan peraturan yang telah ada pemerintah mengeluarkan PP

No 46 Tahun 2011, dimana proses penilaian secara sistematis yang dilakukan pejabat penilai berdasarkan unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Untuk memberikan pemahaman implementasi penerapan SKP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) tentang PP No 46 Tahun 2011, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sergai bekerjasama dengan Kantor Regional VI BKN

Medan melaksanakan sosialisasi penilaian prestasi kerja ini di aula Theme Park Resort Pantai Cermin, Selasa (3/12).

Bupati Sergai diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi membuka sosialisasi yang dihadiri para staf ahli bupati, para kepala SKPD, mewakili Kepala Kantor Regional VI BKN Kabid Bimtek Drs Subekti Agus Irianto sekaligus sebagai narasumber, Kepala BKD Sergai Drs Ahmad Zaki MAP, camat serta para Kapus

dan KCD se-Kabupaten Sergai.

Haris Fadillah dalam sambutannya menyampaikan bahwa PP No 46 Tahun 2011 akan berlaku efektif mulai Januari 2014 sehingga setiap kepala SKPD agar dapat mengantisipasi dalam pelaksanaannya. Melalui metode ini, kata Haris, penilaian prestasi kerja secara sistemik menggabungkan penilaian antara unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja.

Penilaian prestasi kerja terdiri

dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja.

Unsur SKP terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya dengan bobot penilaian 60 persen, sedangkan perilaku kerja yang berasal dari pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, serta kepemimpinan. Unsur perilaku kerja ini memiliki bobot penilaian 40 persen.

Setiap PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang

ditetapkan. Apabila sasaran kerja pada akhir tahun tidak tercapai maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijatuhi hukuman disiplin, jelas Haris.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi media transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur terhadap isi pokok peraturan tersebut di masingmasing unit kerja jajaran PNS Pemkab Sergai.(ARM)

10

KPK POS E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Markas WH Langsa Diserang ABG DITANGKAP – Kedua tersangka ditangkap saat pesta sabu. (KPK POS/ARM)

Pakai Sabu Pekerja Salon Dibekuk Polisi PERBAUNGAN - Sutrisman alias Mewa (31) yang sehari-hari bekerja sebagai tukang salon di Gang Delima Dusun Delima Pasar 6 Desa Melati Kecamatan Perbaungan, Kamis (5/12) ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Sergai, karena kedapatan menggunakan barang haram jenis sabu-sabu.

Selain Mewa, polisi juga menangkap tersangka lain Doni Tampubolon (39) warga Naga Kisar Dusun 4 Kecamatan Pantai Cermin yang disangkakan sebagai pemasok sabu kepada Mewa.

Keterangan di Sat Narkoba Polres Sergai mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari

adanya informasi masyarakat tentang sering terjadi pesta narkoba di rumah Sutrisman. Mendapat informasi tersebut tim dari Sat Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan menyergap pelaku. Dari tangan Mewa, Polisi mendapati barang bukti berupa satu bungkus plastik kecil transparan yang diduga sabu, tiga mancis rakitan, dan satu buah alat hisap.

Kedua tersangka langsung digiring ke Mapolres Sergai untuk dimintai keterangan. Hasil interogasi petugas disebutkan barang haram tersebut dipasok dari Doni yang merupakan teman Mewa. “Kita sudah dua tahun menjadi pemakai,”ujar kedua pelaku.(ARM)

Pemko Medan Komitmen Bongkar Dinding Parkir Hermes MEDAN - Pemko Medan melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan berkomitmen membongkar bangunan gedung parkir milik PT Hermes Reality Indonesia di Jalan Walter Monginsidi Gang A, kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Sikap tegas itu dilakukan karena terjadi penyimpangan dalam pembangunan dinding tersebut. Seharusnya antara dinding bangunan parkir dengan Masjid Taqwa ada jarak, tidak berdempeten seperti saat ini.

Komitmen itu dibuktikan dengan terus dikerahkannya puluhan petugas Dinas TRTB untuk membongkar dinding bangunan yang bersebelahan langsung dengan Masjid Taqwa.

Hanya saja dalam melakukan pembongkaran, petugas mengalami kesulitan. Selain peralatan yang digunakan kurang memadai, material pecahan dinding bangunan dikhawatirkan jatuh menimpa kubah masjid maupun atap rumah warga.

Menurut Kabid Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi, pihaknya sudah lima hari melakukan pembongkaran bangunan dinding parkir

namun belum rampung.

“Kita harus hati-hati dalam melakukan pembongkaran. Jika tidak hati-hati dan penuh kesabaran, material pecahan dinding bisa jatuh menimpa kubah masjid maupun atap rumah warga,” kata Ali Tohar ketika memimpin langsung pembongkaran, Rabu.

Selama lima hari melakukan pembongkaran, Ali Tohar mengaku material pecahan dinding telah mengenai tabung air milik Masjid Taqwa yang berukuran lebih kurang 2.500 liter, meski telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga rusak. Selain tabung air, pecahan material dinding yang jatuh juga mengenai atap rumah warga. “Atas kerusakan yang terjadi akibat pembongkaran yang dilakukan, kita harus menggantinya,” jelasnya.

Didampingi Kasi Pengawasan Darwin, Ali Tohar menegaskan pihaknya komit untuk membongkar habis dinding bangunan yang berdempeten langsung dengan Masjid Taqwa.

Selain terbukti menyimpang, pihaknya juga telah dipanggil Komisi A DPRD Sumut masalah dinding bangunan parkir milik PT Hermes Reality Indonesia tersebut. (VIN)

Taksi 'Gelap' di Bandara KNIA Meresahkan MEDAN - Banyaknya supir taksi gelap (ilegal) yang menawarkan jasa transportasi di bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA), mulai meresahkan masyarakat.

Pasalnya, tindakan yang dilakukan oleh para supir taksi 'gelap' tersebut mulai dari memagar betis pintu masuk area Stasiun Kereta Api bandara Kualanamu, hingga beraksi secara liar dengan membujuk pengguna jasa untuk menggunakan jasa mereka.

"Sudah saya tolak ba ik-baik, tapi terus dipaksa oleh mereka. Seharusnya pihak Bandara bisa mengantisipasi hal ini. Sebab, tindakan mereka cukup membuat saya resah," ungkap Setiawati, Kamis (5/12).

Warga Binjai yang baru saja pulang dari Thailand ini juga mengatakan bahwa jika kejadian yang

dialaminya, pasti terjadi juga terhadap masyarakat lain yang baru saja tiba di Sumut menggunakaan pesawat terbang. "Kalau terus didiamkan, saya yakin Kualanamu akan menjadi seperti Polonia. Bahkan, bisa jadi lebih parah," ucapnya.

Sementara itu, hal senada juga dilontarkan oleh Zainal Abidin, warga Medan yang baru pulang dari Palembang ini juga mengeluhkan tindakan para supir-supir taksi maupun pelaku usah travel yang tidak terdaftar oleh Angkasa Pura II selaku pihak yang berwenang.

"Heran saya, kenapa pihak bandara diam saja, padahal saya memang mau naik kereta api, kok saya seperti dihalang-halangi ya," ucapnya. Zainal berharap, agar pihak yang berwenang segera melakukan tindakan tegas.(SBC)

LANGSA - Insiden terjadi lagi pada Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Komplotan remaja yang umumnya masih ABG (anak baru gede), pada Selasa dini hari pekan lalu, menyerbu markas Wilayatul Hisbah (WH) di Kantor Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Langsa.

Motif para komplotan menyerbu markas WH karena ingin membebaskan tiga orang teman mereka yang baru saja kena razia patrol WH, karena melanggar Syariat Islam. Ketiganya digelandang ke markas WH yang terletak di jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa tempat terjadinya penyerangan tersebut. Dalam insiden ini, seorang anggota WH cedera serta dua unit sepeda motor dirusak pelaku.

Informasi yang dihipun koran ini menyebutkan, insiden ini dipicu penggerebekan kumpulan anak muda yang sedang mabuk-mabukan di bekas café sekitar jalan A. Yani Langsa, persisnya di samping eks Kantor Bappeda Aceh Timur. Penggerebekan itu dilakukan petugas WH regu IV dipimpin komandan regu (Danru) Suryatman sekitar pukul 00.00 WIB. Tim Suryatman dengan kekuatan 12 personel berhasil mengamankan tiga pelanggar syariat Islam, seorang diantaranya wanita.

Mereka langsung digelandang ke markas WH di Kantor DSI Langsa, jalan Cut Nyak Dhien.

Beberapa menit setelah pelanggar syariat tersebut diamankan, mendadak terjadi serbuan ke markas WH oleh belasan pemuda yang diyakini sebagai teman tersangka. Dengan gerakan cepat, penyerang berhasil membebaskan dua rekan mereka yang laki-laki, sedangkan seorang wanita tidak

Satpol PP Pemko Langsa saat melakukan razia. (KPK POS/YAN) berhasil mereka bawa.

Saat membawa kedua tahanan meninggalkan markas WH Langsa, komplotan tersebut berteriak kepada petugas bahwa mereka akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak.

Ternyata benar, sekitar 20 menit kemudian atau pada pukul 00.30 WIB, terjadi serangan gelombang kedua oleh komplotan pemuda bersepeda motor dengan kekuatan mencapai 50 orang lebih.

Mereka menggunakan berbagai jenis senjata seperti pisau, batu, dan kayu.

Gerombolan pemuda yang sebagian besarnya dalam kondisi mabuk itu menyerang tiga petugas WH yang sedang duduk-duduk di warkop depan markas, persisnya di pintu masuk kantor DSI. Dua petugas WH berhasil lolos dari serangan, sedangkan seorang lainnya yakni Ibnu Kasir terperangkap dan menjadi bulan-bulanan penyerang.

Ibnu Kasir langsung mendapat pukulan membabi buta dari para pemuda mabuk.

Bagian wajah Ibnu Kasir dipukuli bertubi-tubi, bahkan leher korban dicekik menggunakan borgol milik personel WH. Beruntung dalam kondisi kritis itu korban berhasil melarikan diri.

Selain menyerang petugas, sebagian pemuda lainnya merangsek masuk ke kantor DSI untuk membebaskan seorang pelanggar syariat yang masih ditahan, yakni Intan (23), warga Gampong Sungai Pauh, kecamatan Langsa Barat. Karena tak bisa melepas borgol di tangan Intan, mereka membawa kabur Intan dengan tangan terborgol.

Dalam aksinya, komplotan pemuda tersebut juga merusak dua sepmor milik petugas WH yang diparkir di depan kantor DSI. Selain sepeda motor, mereka juga mengobrak abrik mobile kantor seperti meja dan kursi.

Ketika terjadi penyerbuan, anggota WH regu IV tak bisa berbuat banyak kecuali menyelamatkan diri karena jumlah tak sebanding. Bahkan dua personel TNI yang mengetahui insiden ini sempat berusaha menenangkan amukan penyerang, namun tak bisa juga berbuat banyak.

Keadaan baru bisa dikendalikan sekitar pukul 01.00 WIB ketika tim Resmob Polres Langsa dibantu TNI tiba di lokasi dan berhasil menangkap tujuh pemuda, sedangkan yang lainnya berhasil kabur. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan pengusutan kasus tersebut.

Kepala DSI Kota Langsa, Drs. H Ibrahim Latif MM mengatakan, pihaknya tak pernah gentar kepada siapapun yang menentang penegakan syariat Islam.

“Peristiwa penyerangan kantor DSI kota Langsa pada malam itu oleh para

pemabuk tersebut tetap kita lawan meski jumlah penyerang lebih besar dari personel WH. Kita dan WH tidak pernah gentar menghadapi ancaman. Kita tetap komit menegakkan syariat Islam di Kota Langsa,” kata Ibrahim Latief.

Kapolres Langsa AKBP Hariadi, SH. SIK ketika dikonfirmasi mengatakan, setelah mendapat laporan pada Selasa dini hari, kami langsung mengerahkan tim Resmob ke lokasi (kantor DSI Kota Langsa). Petugas berhasil mengendalikan keadaan dan mengamankan tujuh pemuda yang terlibat penyerbuan kantor WH. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, baru tiga yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Andre (17), Wedy (20), dan MY (16), ketiganya warga asal kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan empat lainnya, untuk sementara masih berstatus saksi.

Polisi akan terus memburu pelaku-pelaku lainnya dan ini tentunya berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan. Siapapun yang terlibat pelanggaran hukum tetap akan diproses. Pada intinya Polisi akan tetap mendukung sepenuhnya penegakan syariat Islam.

Walikota Langsa, Usman Abdullah SE sangat geram ketika menanggapi insiden penyerangan markas WH oleh sekelompok pemuda tersebut. Menurutnya, penyerangan markas WH oleh sekelompok pemuda ini merupakan pelecehan, pelanggaran, dan merongrong wibawa institusi negara.

“Tak ada ampun bagi pelakunya. Mereka wajib mendapat ganjaran hukuman yang setimpal sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” tandas Walikota Usman Abdullah. (YANTO)

Mobil Dinas Pemko G.Sitoli Diidentifikasi Polres Nias GUNUNGSITOLI - Sejumlah petugas dari Polres Nias melaksanakan identifikasi 35 mobil dinas Pemko Gunungsitoli di depan Kantor Walikota Gunungsitoli, Selasa. Mobdis tersebut merupakan proyek pengadaan pada Tahun Anggaran 2011 diduga tidak memiliki suratsurat.

Hasil pantauan KPK Pos di lokasi, Petugas Polres Nias satu-persatu mengambil foto mobil berikut nomor mesin dll.

Menurut petugas mobil dinas tersebut berupa mobil dinas walikota Gunungsitoli dan wakil walikota Gunungsitoli merk fortuner 2 unit, mobil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Mitsubishi Pajero Sport 1 unit, mobil kijang Innova, mobil Rush, Avanza, mobil pemadam, truk sampah, patroli Dishub

Mobil dinas Ketua DPRD Gunung Sitoli saat diidentifikasi. (KPK POS/YAGI) dan Satpol PP, dan Pick Up berjumlah 35 unit.

Kasus pengadaan mobil dinas tersebut sempat menghebohkan karena sempat dikarantinakan oleh Polres Nias tahun lalu saat Kapolres Nias dijabat oleh Mardiaz K Dwihananto, tetapi

beroperasi kembali.

Kemudian, oleh Pemko Gunungsitoli menggugat kontraktor pengadaan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tetapi pada putusan pengadilan memerintahkan Pemko Gunungsitoli membayar kerugian Negara

Rp1,5 miliar, namun pemko Gunungsitoli belum memenuhinya.

Akibatnya, terjadi pergantian Kapolres Nias yang baru kepada Juliat P Permadi lalu kasus ini mencuat kepermukaan dan kasusnya sudah dilimpahkan ke kejak-

saan negeri Gunungsitoli. Namun oleh Kejari Gunungsitoli mengembalikannya ke Polres Nias dinilai masih belum lengkap diantaranya dilakukan identifikasi di lapangan.

Pejabat Pembuat Komitmen, Martin Itali Zendrato saat dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Selasa (2/12), mengatakan; “Saya tidak bisa memberikan tanggapan karena sedang sibuk. Saya akan hubungi kembali pak Giawa, katanya tetapi sampai berita ini turun tidak ada respon”.

Berbagai sumber mengharapkan kepada Polres Nias agar serius menangani kasus ini supaya jelas dan terang permasalahannya. Mudah-mudahan identifikasi yang dilakukan Polres Nias menjadi awal dari penerbitan STNK kendaraan dinas dimaksud, ucap sumber. (YAGI)

Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pemko G.Sitoli Dipidanakan GUNUNG SITOLI - Oknum Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Inspektorat Pemerintah Kota Gunungsitoli, Air Manis Zendrato alias Ina Paskah yang beralamat di Perumnas Fodo Gunungsitoli terpaksa berurusan dengan hukum. Pasalnya, tersangka diduga telah melakukan penganiayaan dan membuat perasaan tidak menyenangkan kepada korban, Surya Mei Irama Zendrato warga Tandrawana Kota Gunungsitoli.

Menurut keterangan korban yang dikonfirmasi KPK Pos, Kamis (5/ 12), kejadian itu berawal ketika korban mengikuti acara pesta pernikahan anak wakil Walikota Gunungsitoli yang berlangsung di STT Sundermann Kota Gunungsitoli, 21 September 2013 yang lalu.

Disebutkan, usai acara makan bersama para undangan dipersilahkan untuk menyalami pasangan pengantin baru itu yang duduk di depan panggung.

Ketika korban dan Ama Domi Zendrato (suami korban-red) hendak keluar pulang, tiba-tiba dari belakang tersangka datang menghampiri dan langsung memegang tangan Ama Domi Zendrato dan menaruh-

AIR MANIS ZENDRATO nya di bawah ketiaknya. Dan tersangka berkata; “Ajari istrimu itu…”

Melihat gelagat tersangka yang dinilai sudah keterlaluan, lalu korban mengatakan; “kenapa kamu tarik-tarik tangan suami orang ?”

Spontan saat itu juga tas tangan tersangka mengenai bagian muka

korban, sehingga bibir sebelah kiri bagian bawah korban luka memar.

Karena korban merasa dianiaya oleh istri Kepala BPPS Kabupaten Nias itu, korban pun hendak beraksi.

Tapi suami korban memeluk istrinya sambil berkata; “sudahlah kita pulang jangan ribut-ribut di sini”.

Merasa diperlakukan tidak manusiawi, kemudian korban mengambil visum et repertum di rumah sakit.

Setelah itu korban pada hari itu juga melaporkan kejadian ke Samapta Polres Nias.

Sumber di Polres Nias menyebutkan, kasus penganiayaan dan membuat perasaan tindak menyenangkan yang dilakukan tersangka Air Manis Zendrato kepada korban Surya Mei Irama Zendrato sudah dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Sementara itu Kajari Gunungsitoli, Edi Sumarno yang hendak dikonfirmasi sedang tidak berada ditempat, dan menurut informasi dari pegawai Kejari Gunungsitoli bahwa kasus tersebut sudah P21 dan tinggal menunggu sidang yang direncanakan akan digelar minggu depan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Tersangka, Air Manis Zendrato yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Kamis (5/12) mengatakan; “Jangan tanya saya. Lebih baik tanyakan saja sama dia. Biar dilakukannya saja apa yang ingin dilakukannya, saya lagi makan ini,” ucap tersangka. (YAGI)

11

KPK POS E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Rambah Hutan, UD Rorejeki Diadukan ke Poldasu TAPUT - Indonesia Corruption Fighting (ICF) mengadukan Bos UD Rorejeki, TKS dan TBS ke Poldasu dengan nomor pengaduan, nomor.

111/DPC/ICF/SU/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 terkait tindak pidana kehutanan.

Pengusaha TKS dan TBS diduga melakukan perambahan Hutan Reboisasi di Dusun Parratusan, Desa Manalu, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Kedua pengusaha ini terindikasi sebagai aktor dari perambahan itu yang dikenal sebagai penanggung jawab UD Rorejeki yang beralamat di Silakkitang, Sipoholon, Taput.

S.Martua Habeahan Ketua Umum DPP LSM-ICF kepada KPK POS, Senin, mengatakan, pihaknya secara resmi telah mengadukan TKS dan TBS selaku penanggung jawab UD Rorejeki yang selama ini diduga sebagai pelaku illegal logging di

PERAMBAHAN - Tim Ditreskrimsus Poldasu saat melakukan olah TKP berjalan enam kilometer menuju kawasan perambahan hutan reboisasi Dusun Parratusan, Desa Manalu, kecamatan Parmonangan,Tapanuli Utara. (KPK POS/SLBT) Kabupaten Tapanuli Utara dan dituding sebagai pengusaha yang kebal hukum.

Menurut, Habeahan pengaduan yang disampaikan sudah ditindaklanjuti Ditreskrimsus. Penyelidik Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan tindak pidana kehutanan tentang perambahan hutan reboisasi di Dusun

Parratusan, Desa Manalu, Kecamatan Parmonangan, Taput.

Rombongan Tim Poldasu dipimpin oleh AKP J.Sianturi, Selasa lalu, turun ke tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan kekawasan hutan reboisasi di Dusun Parratusan, Desa Manalu, Parmonangan, Taput.

Menurut Habeahan dan Tohap Simaremare yang ikut

mendampingi tim Ditreskrimsus Poldasu saat melakukan olah TKP, mereka mendapat tekanan dari sejumlah massa yang diperkirakan limapuluh orang lebih lengkap dengan senjata tajam.

"Massa berkumpul disalah satu tempat diduga suruhan TKS dan TBS untuk menghadang dan menghalangi tim LSM dan Tim dari Poldasu,"

terangnya, seraya menambahkan, massa tersebut ikut menuju lokasi perambahan hutan reboisasi.

Menjawab pertanyaan seputar pengaduan LSM ICF kenapa tidak diadukan ke Polres Tapanuli Utara, Habeahan mengatakan, pihaknya menduga ada indikasi keterlibatan oknum aparat setempat dan pihak kehutanan Tapanuli Utara.

Diduga mereka (oknum aparat) telah menerima bagian dari hasil kejahatan, sehingga masyarakat kurang bahkan tidak lagi percaya kepada aparat setempat.

"Untuk itulah kami dari LSM ICF membawa kasus ini ke Poldasu dengan harapan pihak Ditreskrimsus Polda Sumut dapat mengusut kasus Illegal logging di Kawasan Hutan Reboisasi Desa Manalu," tegasnya.

Sementara pengusaha UD Rorejeki yang coba dikonfirmasi awak media ini, tidak berada di tempat. (SLBT)

Gubuk Liar di Cagar Alam Tinggi Raja Dibongkar SILOU KAHEAN - Petugas cagar alam bongkar gubukgubuk liar tempat jualan yang dibangun masyarakat Dusun Bahoan Nagori Dolok Marawa Kecamatan Silou Kahean, pekan lalu.

Pembongkaran ini dilakukan petugas setelah terlebih dahulu membuat surat ederan kepada pemilik gubuk yang ada di wilayah cagar alam tersebut. Surat edaran itu sebagai peringatan, agar pemilik gubuk mengindahkan peringatan yang dilakukan.

Ternyata gubuk ataupun kios pada waktu yang ditentukan oleh petugas belum ada yang dibongkar, sehingga pembongkaran dilakukan secara paksa.

O Simbolon selaku ketua Tim Polisi Kehutanan mengatakan, dalam Undangundang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem-

nya, dilarang keras merusak ataupun mengambil kayu atau pun berbentuk apapun di lokasi Cagar Alam ini.

Selain itu, juga tidak diizinkan mendirikan seperti gubuk – gubuk atau kios – kios di lokasi kawasan cagar alam.

Dikatakan, Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dihimbau kepada masyarakat agar jangan merusak atau mengadakan kegiatan seperti tempat – tempat parkir kawasan tersebut.

O.Simbolon menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Cagar Alam agar sama-sama menjaga dan merawat keindahan Cagar Alam Dolok Tinggi Raja, yang memiliki seribu keunikan yang berada di Dolok Marawa Kec.Silou Kahean Kab. Simalungun. (JS)

BONGKAR - Petugas cagar alam beserta polisi kehutanan bongkar dan membakar gubuk yang berada di kawasan cagar alam Dolok Tinggi raja di nagori Dolok Marawa Kec. Silou kahean kab. Simalungun. (KPK POS/JS)

Ada SPBU di Tanjungbalai Jual Premium Bercampur Solar TANJUNGBALAI - Salah satu SPBU yang berlokasi dibatas kota jalan Jenderal Sudirman Km.7 Kel.Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai mengecewakan konsumennya.

Adi, warga Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sang konsumen itu bercerita bahwa pada hari Sabtu (23/11) sekitar pukul 07.30 Wib, ia membeli premium Rp15 ribu untuk sepeda motornya di SPBU tersebut.

Namun sekira 1 km meninggalkan SPBU untuk menuju tempat kerjanya mendadak knalpot sepeda motornya mengeluarkan asap. Karuan saja buruh bangunan ini kaget dan segera membawa sepeda motornya itu ke sebuah bengkel yang berada di depan SMAN 2 Tanjungbalai. Setelah diperiksa mekanik, ternyata minyak yang berada ditangki tidak murni premium dan bercampur solar.

Tak pelak, Adi langsung memacu sepeda motornya kembali ke SPBU tersebut dan menyatakan komplainnya kepada kerani bernama Nanang. Setelah diperiksa dan benar adanya Adi pun

diberi uang ganti rugi untuk perbaikan sepeda motornya sebesar Rp150 ribu.

Wartawan Koran ini yang kebetulan berada di lokasi langsung mengkonfirmasi kepada pemilik SPBU bermarga Sembiring. Namun Sembiring yang juga pemilik Hotel dan Water Boom Pesona Wisata di kawasan Jalinsum Air Batu itu menolak berkomentar dan malahan mengusir serta mengeluarkan perkataan bernada ancaman kepada wartawan.

Dalam pengamatan selama ini, SPBU itu juga kerap melakukan aksi penyimpangan BBM bersubsidi dengan cara menjual BBM memakai jerigen dengan jumlah besar. Puluhan jerigen itu kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up dan betor barang.

Diduga BBM bersubsidi khususnya jenis solar itu dijual kepada industri-industri yang berada di Kota Tanjungbalai. Namun aksi yang telah berjalan bertahun-tahun dan jelas-jelas melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas itu tak pernah tersentuh hukum. (HER)

Bawa Sabu Diringkus Polisi PERBAUNGAN - Entah karena penghasilan mocokmocok tak memadai membuat Zulfirman Siregar (23) nekat menjadi kurir sabu-sabu dan akhirnya masuk sel karena diringkus polisi kedapatan membawa narkoba jenis sabu.

Warga Dusun 1 Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan-Sergai ini ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Sergai, Selasa, di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Perbaungan sekitar pukul 16.00 WIB. Kasubbag Humas Polres Sergai IPTU H.Sahnan mengatakan, tersangka ditangkap saat hendak melakukan penjualan

barang haram tersebut.

Saat itu pelaku langsung diciduk dan hasil interogasi petugas kepada tersangka di lapangan pelaku mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang bernama Amin.

Pelaku yang sudah satu bulan menjadi kurir menyebutkan mendapatkan untung per paket Rp30 ribu.

Kepada petugas ia mengaku kalau dirinya termasuk pemakai selama 5 bulan terakhir.

Kini tersangka bersama barang bukti 12 paket sabusabu dan Handphone diamankan di Sat Narkoba Polres Sergai. Tersangka dijerat Pasal 114 (1) subs 112 (1) UU No.35 Tahun 2009, terang Sahnan.(ARM)

Pencabutan Gugatan Yayasan RM di Sejumlah PN Dipertanyakan PEKAN BARU - Pencabutan Gugatan Perdata oleh Yayasan Riau Madani yang mencuat dimedia massa terhadap Gugatan Perdata No.28/ Pdt.G/2011/PN. BKN. Gugatan tersebut diduga terkait alih fungsi hutan HPHTI PT.RSU menjadi perkebunan kelapa sawit disikapi penggiat anti korupsi Ketua LSM LPANI Pekanbaru Arianto.

Menurut Arianto pencabutan Gugatan Perdata Yayasan Riau Madani yang dinahkodai Suryadarma atas gugatan perdata No.28/ Pdt.G/2011/PN BKN tergugat 1 PT.Rimba Seraya Utama (RSU) tergugat 2 dan PT. Agro Abadi tergugat 3 Kementerian Kehutanan RI diduga adanya kongkalikong antara PT.RSU dengan Suryadarma, ujar Arianto, Kamis lalu melalui hubungan seluler.

Informasi yang dihimpun LSM LPANI, bahwa sejumlah perusahaan

yang membuka perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Riau, yang dimeja hijauakan Yayasan Riau Madani melalui gugatan perdata ke pengadilan, diduga sebagai formalitas untuk mencari keuntungan pribadi. "Karena gugatan perdata Yayasan Riau Madani di sejumlah Pengadilan Negeri dicabut, ada apa...?," ujar Arianto balik bertanya.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, beberapa kasus gugatan perdata yang diajukan Yayasan Riau Madani ke Pengadilan Negeri terkait pembukaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan produksi terbatas, diduga tanpa izin, milik pribadi, maupun melalui badan hukum yang luasnya mencapai ratusan hektar, disulap mejadi perkebunan kelapa sawit. Kesempatan “emas” bagi Yayaan Riau Madani untuk melakukan gugatan perdata lewat Penga-

dilan.

Informasi yang berkembang gugatan perdata yang digugat Yayasan Riau Madani tersebut ada yang diselesaikan melalui mediasi, sebelum ke Pengadilan, dan ada juga gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan, kemudian dicabut.

Seperti yang terjadi di PN Bangkinang terkait gugatan perdata Yayasan Riau Madani No.28/Pdt.G/ 2011/PN.BKN terhadap tergugat PT.RSU dan PT. Agro Abadi dan Kementerian Kehutanan RI diinformasikan gugatan perdata yang diajukan Yayasan Riau Madani tentang alih fungsi hutan HPHTI Pola Transmigrasi menjadi kebun kelapa sawit.

Dilapangan yang mengerjakan kebun kelapa sawit tersebut PT. Agro Abadi (Groupnya PT.RSU) lokasi Kampar Kiri Kabupaten Kampar di Cabut dengan alasan

PT.RSU menang di Mahkamah Agung seperti yang dilansir koran ini.

Selain itu pencabutan gugatan perdata Yayasan Riau Madani di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Rokan Hulu dengan Gugatan Perdata No.10/PDT/G/12/PSP tanggal 21/05/2012 tergugat 1. PT.Graha Permata Hijau tergugat 2. PT.Rokan Adi Raya gugatan perdata tersebut juga dicabut oleh Suryadarma.

Pencabutan gugatan perdata terhadap sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Suryadarma terindikasi adanya kongkalikong dengan oknum mafia peradilan.

Oleh karenanya Izin praktek Yayasan Riau Madani perlu ditinjau kembali sampai sejauhmana AD/ ART Yayasan Riau Madani yang telah dilaksanakan, sebut sumber KPK Pos di Pekanbaru (PUR)

H Umar Usman Apresiasi Kinerja Polresta Dumai DUMAI - H.Umar Usman yang melaporkan kelompok eks Karyawan PT.Sri Buana ke Mapolresta Dumai terkait penyerobotan lahan miliknya mengatakan, kinerja Polresta Dumai patut diapresiasi, soalnya Polreta Dumai proaktif dalam menangani kasus penyerobotan tanah miliknya itu.

Terkait laporan H.Umar Usman Polresta Dumai telah memanggil terlapor dan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan ketua RT 08 Kelurahan Pelintung Tumiran kemudian melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan melakukan pengukuran Lahan. “Di lapangan ditemukan patok besi sebagai tanda batas atas nama H.Umar Usman ukuran 400 meter X 800 meter,” ujar H.Umar Usman “Peninjauan dan pengukuran lahan ke lapangan bersama dengan perangkat Kelurahan Pelintung tujuannya untuk mengetahui letak lahan milik H.Umar Usman yang diserobot kelompok ex karyawan PT. Sri Buana yang dimotori Hamzah dan Sutomo CS kemudian menjualnya kepada pihak Ombun S,” ujar H.Umar Usman pada saat berkunjung ke alamat KPK Pos Dumai Rabu pekan lalu Menurut H.Umar Usman, Senin pekan lalu, bersama dengan anggota Polresta Dumai telah mendatangi Kantor Lurah Pelintung bertemu Lurah Erfan Arief SH. Kedatangan Polresta ke Kantor Lurah mempertanyakan berkas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan Lurah Pelintungan Erfan Arief. SKMST dan SKGR yang diterbitkan Lurah Pelintung diperkirakan sebanyak 150 buku atas tanah seluas 300 hektar SKGR yang diperlihatkan itu sebagai arsip kelurahan Pelintung diperlihatkan Erfan Arief SH kepada Satreserse Polresta Dumai yang menangani kasus penyerobotan yang dilakukan kelompok Hamzah dengan Sutomo CS. Anggota Polresta meminta agar 150 buku SKGR tersebut dileges kekantor Pos untuk penyelidikan katanya Berdarakan data yang diperoleh KPK Pos bahwa lahan eks kelompok karyawan PT. Sri Buana yang mengklaim seluas 300 hektar dijual kepada Hadi Imanto warga Sumatera Utara alamat Jl.P.Polem No.68 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kisaran

Barat Kabupaten Asahan.

SKGR diterbitkan atas nama Hadi Ismanto pada 31 Januari 2013.

Sementara itu SKGR yang dimiliki atas nama H.Umar Usman Tahun 2001 dan tahun 2011. Selain itu Tanah yang ikut terjual oleh Tim 10 atas nama kelompok B.Batubara yang telah berkebun sawit sejak tahun 2008 surat yang dimiliki B.Batubara CS SKGR terbit tahun 2008 kasusnya dikuasakan kepada Pengacara P.Lubis.

Harga per 2 hektar diganti rugi sebesar Rp.14.000.000,- potong biaya Administrasi per satu surat Rp.1.500.000,netto Rp.12.500.000,- penetapan harga berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tim 10 diketahui Lurah Pelintung Erfan Arief SH dan Camat Medang Kampai Drs.Almudasir tanggal 08 Agustus 2012 Tanah yang dialihkan kelompok Tim 10 Sutomo Marsudi atas nama Kopkar PT.Sri Buana kepada Hadi Ismanto seluas 300 hektar termasuk di dalamnya tanah kelompok Purba seluas 60 hektar, telah di beko oleh Ombun sementara areal kelompok Purba tahun 2010 lalu telah membeko keliling, namun oleh Ombun S kepercayaan Hadi Ismanto membeko lahan tersebut pada malam hari pada saat pemilik kebun tidaak dikebun dan taanah kelompok H.Umar Usman dan kelompok Idris seluas 48 Hektar juga dibeko oleh Ombun S. Lahan seluas 300 Hektar yang telah diganti rugi oleh Hadi Ismanto melalui Tim 10 Sutomo Marsudi sebelumnya tahun 2001 telah terbit SKT sebanyak 92 SKT Lurah Pelintung atas nama ex karyawan PT.Sri Buana namun pada saat penerbitan surat baru oleh Lurah Pelintung tahun 2013 diperkirakan hanya 15 % nama nama ex PT.Sri Buana yang ikut menikmati uang ganti rugi tersebut selebihnya nama-nama yang dicantumkn dalam peta mengatas namakan ex karyawan PT.SRI Buana bukan ex karyawan PT.Sri Buana melainkan nama orang lain yang direkrut Tim 10 Informasi yang diterima KPK Pos di Dumai bahwa ganti rugi tanah oleh Hadi Ismanto kepada ex karyawan PT.Sri Buana disebut sebut sebesar Rp.16 juta per 2 hektar namun yang sampai ketangan ex karyawan PT. Sri Buana hanya Rp.3 juta sebut sumber (PUR)

Polsek Labuhan Ruku Ringkus Pelaku Penggelapan Mobil BATUBARA - Petugas Polsek Labuhan Ruku berhasil meringkus Ruli dan Intan warga Balam, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabuapaten Rokan Hilir, Riau yang melakukan penggelapan mobil Avanza BK 1958 YH milik Taufik warga Binjai Baru, TalawiBatubara, Senin.

Tersangka ditangkap di rumahnya pada saat sedang tertidur dan kini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif.

Pemilik mobil Avanza hitam metalik BK 1958 YH Taufik menjelaskan, bahwa Ruli dan Intan pada awal Juni 2013 datang ke rumahnya meminjam mobil untuk menjemput keluarganya yang sakit di Tanjung Balai. Alasan Ruli dan Intan, mereka akan membawa keluarganya yang sakit berobat ke Bagan Batu, Riau.

Akan tetapi setelah beberapa hari mobil tersebut tidak dikembalikan. Bahkan saat dicari ke rumahnya tidak ada dan nomor Handponnya sudah tidak

aktif lagi.

“Kami menunggu sampai 15 hari tetapi tidak ada niat baiknya,” kata Taufik, seraya menambahkan, melihat gelagat tersebut kami membuat laporan ke Polsek Labuhan Ruku dengan nomor POL.STPL/99/VI/ 2013/Sek.L.Ruku.

Anggota DPRD Batubara Ahmad Badri SH yang juga wakil ketua komisi A membidangi hukum dan pemerintahan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Polsek Labuhan Ruku yang sudah bekerja ekstra keras untuk membongkar kasus penggelapan mobil.

Besar kemungkinan tersangka merupakan otak pelaku jaringan pencurian mobil maupun kenderaan sejenisnya.

“Kita berharap pelaku dapat dihukum dengan seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera serta aparat kepolisian dapat membongkar jaringan penggelapan mobil,” ucapnya. (SAREL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

LIPSUS

Kejahatan Dunia Maya KEJAHATAN dunia maya (Inggris: cybercrime) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer, atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Walaupun kejahatan dunia ma-

ya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedang-

kan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi online.

Beberapa situs-situs penipuan berkedok judi online termasuk dalam sebuah situs yang merupakan situs kejahatan di dunia maya yang sedang dipantau oleh pihak kepolisian dengan pelanggaran pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 378 KUHP tentang penipuan berkedok permainan

online dengan cara memaksa pemilik website tersebut untuk menutup website melalui metode DDOS website yang bersangkutan.

Begitupun penipuan identitas di game online hanya mengisi alamat identitas palsu game online tersebut bingung dengan alamat identitas palsu karena mereka sadar akan berjalannya cybercrime jika hal tersebut terus-terus terjadi maka game online tersebut akan rugi/ bangkrut. (BBS)

“Aduhai Celakanya Aku.....”

MELIHAT beberapa iklan yang terpajang di banner maupun iklan baris di internet, semuanya menggiurkan untuk diikuti. Dengan hanya bermodalkan beberapa puluh ribu saja untuk bergabung, menjanjikan keuntungan miliaran rupiah hanya dalam beberapa hari.

Sebuah usaha pasti memerlukan modal, waktu dan yang paling penting adalah ilmu. Tidak ada sebuah bisnis yang berkembang tanpa ilmu.

Jika Anda berbisnis online tanpa mengetahui bagaimana bisnis itu bekerja, bisa dipastikan Anda sedang menjalani bisnis khayalan.

Saya tidak tahu, apakah anda sudah pernah mendengar bisnis online, atau sedang terjun pada bisnis online, atau sudah menjadi korban bisnis online. Saya sendiri sedang terjun pada bisnis ini dan sudah beberapa kali jatuh menjadi korban.

Penawaran bisnis online memang sungguh menggiurkan. Dengan hanya bermodalkan beberapa puluh ribu saja untuk join, iklan bisnis online ini menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Anda tinggal bayar, uang untuk join, anda tak usah repot-repot mengelola bisnis yang ditawarkan kepada anda.

Jika anda tertarik atau sudah pernah join ke bisnis ini, saya yakin anda sudah pernah tertipu.

Layaknya sebuah usaha, butuh modal, waktu, dan yang paling penting adalah ilmu. Tidak ada sebuah bisnis yang berkembang tanpa ilmu.

Jika anda berbisnis online tanpa mengetahui bagaimana bisnis itu bekerja, apakah logis atau tidak, bisa dipastikan anda sedang menjalani bisnis khayalan, hasinya khayalan (mungkin nyata untuk sementara), dan akhirnya adalah “aduhai, celakanya aku” (penipuan).

Bisnis online yang nyata, (real/bukan penipuan), memang ada, dan saya sendiri yakin, itu ada, walau sudah beberapa kali jatuh tersungkur karenanya, tetapi tetap bangun untuk mencari bisnis online yang real tersebut. Mungkin ada baiknya untuk sharing ke anda di mana saya belajar bisnis online saat ini.

Anda akan sepakat jika saya katakan bahwa, jika ingin bertanya sesuatu, bertanyalah pada ahlinya yang terpercaya. Jangan sampai terjebak juga pada orang yang mengakungaku ahli di bidang marketing online, padahal dia juga adalah penipu.

(BBS)

BELANJA online kini merupakan hal yang sudah biasa, banyak yang sukses melalui bisnis ini. Mereka yang menggelutinya bukan hanya pemain besar, tetapi juga orangorang biasa yang menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan.

Dengan semakin bergairahnya belanja online, maka banyak yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk kepentingan sesaat.

Portal jual beli ini dimanfaatkan untuk penipuan dan memangsa korbannya.

Sesungguhnya, belanja online amat menguntungkan dari segi waktu dan keamanan. Namun, jika tidak hatihati Anda bisa saja menjadi korban penipuan. Karena meskipun sudah dirancang sedemikian rupa, portal jual beli online tetap saja dimanfaatkan penipu untuk memangsa korbannya.

Penipu mempunyai seribu cara untuk meraih keuntungan dengan cara curang.

Maka dari itu, Anda harus tetap waspada ketika bertransaksi di media sosial ataupun situs forum. Hingga

saat ini, UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Penipu tersebut biasanya berkeliaran di situs ternama, seperti Kaskus, media sosial Facebook, dan mediamedia online ternama lainnya. Kita memang tidak

bisa mengetahui secara langsung bahwa penjual tersebut penipu. Namun kita dapat menganalisis dari “lapak” atau barang dagangan yang mereka tawarkan.

Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menganalisis pembuka lapak tersebut adalah penipu antara lain Menjual suatu barang dengan harga yang tidak masuk akal. Harga yang murah pastinya menarik perhatian sebagian orang untuk membelinya, namun kita harus waspada akan hal ini. Seperti ada tawaran menjual Blackberry Dakota seharga Rp1.950.000.

Padahal harga barunya masih sekitar Rp5 juta.

Mempersulit cara transaksi. Setelah kita menghubungi, penipu biasanya mempersulit transaksi dengan meminta transfer terlebih

dahulu, dengan berbagai macam alasan, sehingga kita akhirnya mentransfer sejumlah uang, namun nyatanya barang tidak dikirim.

Lapak SPAM. Biasanya lapak ini terdapat di beberapa website forum, contohnya seperti Kaskus. Mereka membuat ID yang berbeda namun iklan yang sama, agar ketika kita mencari suatu barang, yang kita lihat adalah iklan penipu tersebut.

Tentu saja kita akan di iming-imingi harga murah.

Perhatikan foto atau gambar barang yang Anda ingin beli. Banyak yang menggunakan foto palsu atau mengambil dari Google, misalnya, untuk membuat pembeli percaya. Kita harus teliti memperhatikan foto dari barang-barang yang dijual. (SF/BBS)

Berkedok Gerakan Sedekah

cuti dulu," kata siswi jurusan teknik elektro bidang telekomunikasi itu.

Akun @pejuang_sedekah milik Ekky terbongkar setelah gagal membuktikan validitas foto yang dia gunakan. Ekky menjalankan kejahatannya sejak 10 September 2013. Sebelumnya, akun @pejuang_sedekah adalah akun Twitter yang dia buat dengan nama @loveforsoshi. "Aku buat akun itu 2012, baru tanggal 10 (September) aku pakai untuk cari dana," katanya.

Dia mengaku khilaf karena pergaulan dan masalah keluarga. Dana yang didapat dari donatur dipakai untuk gali lubang tutup lubang utang kepada temantemannya. Ekky juga mengaku menonton konser Girls Generation di Jakarta 14 September 2013 dengan dana itu. "Tapi, aku cuma bayar Rp500 ribu untuk tiket. Sisanya dibayar teman," akunya.

Bayi malang yang fotonya dipasang untuk mengais iba itu adalah pengidap hidrosefalus (penyakit

yang diakibatkan akumulasi cairan berlebihan di dalam otak). Ekky melalui akun @pejuang_sedekah menulis bahwa bayi itu beralamat di Jalan Cakalang 3 Bulukumba, Sulawesi Selatan dan sudah dibawa pulang dari rumah sakit.

Namun, malam itu juga seorang aktivis Twitter yang kebetulan berdomisili di Bulukumba langsung tergerak untuk mengecek langsung.

"Saya menemukan rumah yang sepi, seperti kantor kontraktor listrik. Saya tanya ke tetangga kanan kiri tidak ada bayi Julio," kata Iwan Darmawan yang memiliki akun @IwanBright kepada koran ini.

Kecurigaan bahwa akun @pejuang_sedekah tipu-tipu semakin terungkap ketika gambar yang dipakai itu ternyata sudah ada di Google Images. Rupanya, bayi Julio yang dicomot seenaknya oleh Ekky itu benar-benar ada, namun tinggal dan dirawat di Jogjakarta. Foto bayi Julio terpasang di blog Berbagi Itu Indah.

Seremnya, Ekky juga me-

masang foto Faqih, seorang pasien radang otak yang wafat pada 6 September 2013 di Bandung Jawa Barat. Akun @pejuang_sedekah menulisnya sebagai Fatih.

Berkat bantuan seorang teman di instansi penegak hukum, nomor HP akun @pejuang_sedekah bisa terlacak di Takalar, Sulawesi Selatan.

Penelusuran nama pemilik rekening Sri Resqy Irjayanthi juga berujung pada sebuah akun Twitter atas nama @ekkyresqy, yang juga di Takalar. Klop.

Ekky sempat membuat tiga pengakuan yang berbeda. Mulai rekeningnya dipinjam oleh seseorang yang baru dikenal di kampus, lalu orang itu ternyata bernama "Adi", lalu dia mengaku pernah mengambilkan uang karena "Adi" mengancam orang tuanya.

Itulah tingkah Ekky yang dengan segala kemampuannya, berhasil mengelabui banyak pihak dengan ‘Gerakan Sekedah”, tapi sematamata penipuan untuk kepentingan diri sendiri. (BBS)

GAIRAH masyarakat untuk bersedekah semakin meningkat. Kemajuan teknologi itu pun dimanfaaatkan untuk mempermudah dalam mengundang dan menyalurkan bantuan. Sayangnya, aksi mulia itu justru dimanfaatkan beberapa orang untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Sri Resqy Irjayanthi mengaku sedang depresi berat.

"Saya menyesal seumur hidup, Mas. Sampai sekarang mau gila mikir kelakuan saya sendiri," ujarnya.

Ekky, panggilannya, menggunakan akun @pejuang_sedekah dan berhasil meraih dana Rp11.650.000 dari donatur di seluruh Indonesia. "Saya sudah dipanggil pihak universitas. Mereka minta saya

Menghindari Penipuan Online 1. Jangan mudah tertipu dengan penawaran harga murah , ini cara klasik banget buat penipu.

2. Perhatikan foto barang , jika ambil dari internet, hati-hati. Ada baiknya meminta foto Asli dari Penjual.

3. Tawarkan untuk COD (Cash On Delivery), jadi bayar waktu ketemuan. Kebanyakan penipu jarang mau diajak COD. 4. Jika lokasi buyer-seller tidak memungkinkan untuk COD, bisa menggunakan Jasa Rekening Bersama/minta tolong teman (jika ada).

5. Rekening Bersama merupakan jasa pihak ke-3 untuk melakukan pembayaran, jadi kita ga langsung ke seller.

6. Pastikan barang yang akan dibeli sesuai dengan kondisi yang disebutkan.

7. Gunakan GOOGLE untuk mengecek No HP/PIN BBM/No Rekening Seller, kalau tidak ada indikasi penipuan berarti aman. (SF/BBS)

Warga Indonesia Terlibat Sindikat Penipuan Online PIHAK Kepolisian RI, akhir bulan lalu berhasil membongkar sindikat penipuan online ini. Sebanyak 90 orang yang ditangkap. Mereka berasal dari China dan Taiwan.

Kabarnya, sindikat penipuan online yang melibatkan 90 warga negara China dan Taiwan diduga juga melibatkan orang Indonesia.

"Ada sponsor yang pegang kendali sindikat besar ini, ada asingnya, orang Indonesia-nya juga ada," kata Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Yudha Wibowo di Mabes Polri, Jakarta.

Agung menjelaskan, berdasarkan hasil interogasi terhadap 27 WNA asal China dan 63 WNA asal Taiwan itu, diketahui bahwa mereka hanya mengenal satu nama yang menawarkan pekerjaan.

Namun, karena sindikat ini kerap tertangkap, kemungkinan besar para sponsor itu melarikan diri terlebih dahulu.

"Dari barang bukti hanya ada 20 paspor dari 90 WNA, ada kemungkinan sisanya masih dipegang si 'sponsor' ini," katanya.

Selain itu, sindikat tersebut juga berhasil mengelabui bagian imigrasi karena mereka masuk ke Indonesia dengan dokumen resmi dan tidak bergerombol. Barulah setelah sampai di Indonesia mereka dikumpulkan oleh sponsor untuk memulai aksi kejahatan.

Sponsor yang ada di Indonesia itu, katanya, akan mengatur penempatan para WNA yang baru datang untuk selanjutnya ditempatkan di wilayah- wilayah yang aman dan sudah dipersiapkan dengan jaringan IT. "Kebanyakan hanya sekitar dua bulan, kalau masa (kunjungan) mereka akan habis, mereka akan di-'rolling' dengan orang lain," katanya.

Dijelaskan Agung, modus operandi yang diguna-

kan salah satunya dengan melakukan pemerasan terhadap pejabat publik karena kesalahan si pejabat publik termonitor oleh masyarakat sehingga ia diperas untuk dapatkan uang.

Tidak hanya itu, modus lain yang juga dilakukan adalah dengan menyebarkan pesan singkat (SMS) ke suatu wilayah dalam jumlah besar. Mereka yang membalas itulah yang ke lak menjadi calon korban.

Jaringannya pun tidak hanya di Jakarta. Informasi dari kepolisian China menyebutkan ada 20 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang digunakan sebagai basis lokasi menjalankan aksi kejahatan tersebut.

"Ini pelakunya bisa ribuan, bayangkan 90 orang pelaku ini hanya dari dua lokasi. Makanya ini sindikat sangat besar sekali.

Bahkan mereka punya 'database' siapa yang akan jadi korban," katanya.

Ke 90 warga negara asing asal China dan Taiwan itu ditangkap penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kamis (28/ 11) malam di dua lokasi berbeda terkait penipuan "online".

Sebanyak 48 orang ditangkap di Jalan Puspita Loka F2 no 12 B BSD City, Tangerang Selatan, dan 42 sisanya diamankan di Apartemen Mediterania di Jalan Rajawali Selatan 4 nomor 1 Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) malam sekitar pukul 19.30 WIB. Dari penangkapan di dua lokasi itu, kepolisian menyita sejumlah barang bukti seperti 20 paspor negara China dan Taiwan, 3 boks telepon, 31 decoder berwarna hitam dan putih, 30 telepon nirkabel, beberapa laptop, serta telepon seluler.

Adapun terhadap para pelaku akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalani proses hukum selanjutnya. (SF/BBS)

HARUS TAU Bagaimana Penipu Ulung MENDENGAR kata penipuan sejatinya bukanlah hal baru bagi Anda yang sudah familiar dengan bisnis dunia maya. Sebagai pelaku bisnis online, Anda harus tahu bagaimana mengenali para penipu ulung yang siap merugikan Anda.

Chandra Setiawan, seorang pemilik online shop GudangBajuTidur.co.id yang pernah sekali mengalami penipuan.

Meski hanya tertipu sekali, Chandra mengaku dirinya sangat sering menghadapi orang-orang yang bermaksud menipunya.

"Pertama kali tertipu, saya memang dikejarkejar sama customer itu.

Katanya dia buru-buru butuh barangnya. Orang itu memberikan kartu transfer palsu, karena dulu masih belum ada pengalaman ya saya percaya kalau dia sudah transfer. Langsung kita kirim, eh ternyata bukti transfernya fiktif," cerita Chandra.

Lelaki yang pernah bekerja di China ini kemudian berbagi pengalaman untuk menghindari penipuan.

"Untuk menghadapi

penipuan, kita memang harus teliti dan hati-hati.

Jangan mudah percaya pada customer yang ngakunya sudah transfer dan bahkan punya bukti transferan. Modus seperti ini sudah banyak,” katanya. “ Yang kedua, kalau ada customer suka marah-marah, minta barangnya dikirim cepet, Anda juga harus waspada karena pada dasarnya orang yang niat beli di online shop sudah tahu kalau barangnya butuh beberapa waktu untuk datang. Jadi mereka pasti lebih sabar", terang Chandra.

Menurut Chandra, modus penipuan di online shop kini sudah sangat canggih, sehingga sebagai orang yang berkecimpung di dalamnya, Anda mungkin perlu juga berhati-hati.

"Banyak modusnya.

Kadang ngakunya barang yang sampai ada yang kurang. Kami nggak tanggung jawab, tapi ekspedisi yang mengganti.

Nah, kan kasihan itu ekspedisinya. Tapi bagusnya dari situ kami dan ekspedisi akhirnya sama-sama memperbaiki sistem kami", lanjut Chandra. (SF/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

Wagubsu: Budaya Asing Menggerus Budaya Indonesia MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengaku prihatin dengan masuknya budaya asing yang kian deras masuk ke masyarakat. Efek negatif dari budaya asing itu secara cepat mulai menggerus budaya asli Indonesia khususnya budaya yang islami. Kondisi ini harus diakui telah membuat generasi banyak terimbas perilaku agresif dan buruk.

"Kita sangat prihatin dengan perilaku generasi muda saat ini yang lebih mengenal budaya asing daripada budaya Tanah Airnya. Saya sangat senang bila ada organisasi atau lembaga yang mampu mengembangkan kembali budaya-budaya lokal khususnya budaya Islam," ujar Wagubsu saat menerima audiensi pengurus Himpunan Seni Budaya Islam (HSNI) Sumut.

Rombongan pengurus HSBI Sumut yang terdiri dari Drs Harun Al-Rasyid (Wakil Ketua), H Nuar Erde (Humas), AR Piliang (Sekretaris), Sri Wahyuni Nukman (Bendahara) dan Sri Endang (Wakil Bendahara) audiensi ke Wagubsu selain bersilaturahmi juga bermaksud mengundang Pemprovsu hadir pada Konser Senandung Qolbu pada malam pergantian tahun 2013 ke 2014 di Ballroom Hotel Grand Elite, Medan.

Tengku Erry mengatakan Pemprovsu menyambut positif digelarnya Konser Senandung Qolbu yang akan diselenggarakan HSBI Sumut sebagai wadah hiburan bernuansa Islam bagi masyarakat Sumatera Utara di malam pergantian tahun 2013 nanti.

"Saya mewakili masyarakat Sumut khususnya yang beragama Islam memberi apresiasi akan digelarnya konser ini. Kegiatan ini bisa kembali menggairahkan semangat berkesenian secara Islam guna mengantisipasi arus kesenian dan kebudyaan asing yang merusak jiwa bangsa Indonesia," kata Wagub.

Menurutnya kegiatan bernuansa kebudayaan khususnya Islam harus lebih diperbanyak mengingat budaya asing khusus-

nya, banyak yang tak sesuai dengan ajaran Islam.

Sehingga jadi sebuah langkah positif jika kegiatan seperti ini bisa dilakukan lebih sering oleh banyak lembaga yang peduli dengan budaya lokal terlebih budaya Islam.

Nuar Erde menyampaikan konser musik Senandung Qalbu sejatinya digelar pada malam pergantian tahun baru hijriah 1 Muharram 1435 lalu, (12/ 11/2013) tapi karena terjadi beberapa hambatan maka diundur menjadi pada malam pergantian tahun Masehi (31/12).

"Konser musik Senandung Qolbu atau Islamic Harmony Nite ini menampilkan lagu-lagu bernuansa Islam sebagai penyejuk qalbu ditengah-tengah suasana terpaan arus globalisasi yang semakin deras dewasa ini.

Kami yakin kita semua rindu lagu-lagu tempo dulu seperti Selimut Putih dan Keluhan Jiwa yang tentunya diaransemen lebih apik bahkan dibawakan penyanyi yang pernah memopulerkan lagu tersebut sebagai bintang tamu yakni Atikah Rachman, Nur'ainun, dan Nur Aisyiah Jamil," papar Nuar.

Acara akan diawali dengan tausyiah agama oleh Ustaz Yusuf Mansur. Konser juga diisi pelukis Unggul Matondang yang akan melukis secara spontanitas dengan goresan pertama di kanvas dilakukan oleh tamu VVIP yang hadir nantinya. Di akhir acara lukisan ini akan dilelang dan hasilnya disumbangkan sepenuhnya untuk kas HSBI Sumut.

Sementara Harun AlRasyid menjelaskan HSBI adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilahirkan untuk menjaga kemurnian budaya Islam di Indonesia dari anasiranasir kebudayaan atheis yang mulai merasuki kehidupan bangsa Indonesia pada sekitar awal tahun 1960-an.

"Kala itu kehidupan budaya bangsa mulai dicekoki oleh kegiatan-kegiatan lembaga kebudayaan yang diciptakan partai politik berhaluan komunis," jelas Harun.(VIN)

Pemkab Tetap Dukung KONI Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP yang diwakili Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan membuka secara resmi rapat anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Asahan, Jumat, di Aula Inna Prapat.

Sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Asisten II Pemkab Asahan, Zainal Arifin Sinaga mengatakan, dengan keberadaan KONI Asahan, prestasi olahraga harus dapat dibanggakan. Untuk mewujudkan prestasi olahraga tersebut, KONI beserta segenap jajarannya berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

KONI juga dituntut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional. Dengan kerja yang professional tentunya KONI akan mampu menghadapi tantangan yang dihadapi serta dapat mencapai tujuan dalam mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan.

Selain itu, KONI Asahan diminta dapat mempublikasikan dengan baik seluruh prestasi yang diraih oleh para atlit Asahan, agar masyarakat dapat mengetahuinya dengan baik, begitu juga KONI harus dapat memberikan pemahaman tentang tujuan dan tugas KONI. “Pemkab Asahan tetap

memberikan dukungan kepada KONI. Artinya hingga kini Bupati tetap komitmen mendukung peningkatan olahraga,“ kata Asisten II Pemkab Asahan.

Wakil Ketua Umum KONI Sumatera Utara, M Syahrir mengharapkan rapat anggota KONI Asahan dapat melahirkan konsepkonsep meningkatkan prestasi yang lebih baik.

Hal ini tentunya bukan bermanfaat bagi Asahan tapi bermanfaat bagi daerah Sumut bahkan hingga tingkat nasional.

Para peserta rapat yang bertema “Asahan Berprestasi For Asahan Emas Porwilsu/Porprovsu 2014“ harus dapat memberikan pemikiran dan ide cemerlang. Dan yang paling penting pengurus olahraga harus memahami tugas dan fungsi masing-masing.

Ketua KONI Asahan, Nurkarim Nehe mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin KONI Asahan untuk melakukan evaluasi kegiatan, sekaligus untuk menyusun program KONI untuk tahun depan.

“Kita harapkan kegiatan menghasilkan yang diinginkan para dunia olahraga, khususnya Asahan yang berprestasi,“ kata Ketua KONI Asahan, sembari menjelaskan kegiatan dilaksanakan selama dua hari, diikuti oleh seluruh pengurus cabang olahraga dan koordinator kecamatan serta pengurus KONI Asahan. (IN)

SUMUT / ACEH

Program Kesehatan Warga Miskin Kota Medan Berlanjut

Bupati: Distribusi Guru di Sergai Belum Merata SEI RAMPAH - Kita harus menyadari dan memahami tentang arti penting dan mulianya pendidikan. Di balik itu kita juga harus menyadari bahwa tantangan dan persoalan yang kita hadapi semakin berat, rumit dan kompleks, terutama dalam rangka mempersiapkan generasi 2045 mendatang.

Untuk itu kita harus memperkuat layanan baik akses maupun kualitas pendidikan yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) ke-68 dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2013 di dilapangan bola kaki Erry-Soekirman Desa Firdaus Sei Rampah, Senin.

Usai membacakan pidato

BINGKISAN - Bupati Sergai Ir.H.Soekirman menyerahkan bingkisan kepada guru berprestasi tahun 2013 usai upacara peringatan HUT PGRI ke-68 dan HGN tahun 2013 di lapangan bola kaki Erry - Soekirman Desa Firdaus Sei Rampah, Senin. (KPK POS/ARM) dari Mendikbud, Bupati Soekirman juga menyampaikan tiga permasalahan yang harus dibenahi untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sergai ini yakni dengan distribusi guru yang belum merata ke seluruh daerah, kompetensi dan kwalitas guru yang harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman sehingga diharapkan

menjadi guru yang inspiratif untuk memajukan dunia pendidikan dan yang terakhir kesejahteraan guru yang harus terus kita perhatikan, ungkap Soekirman.

Disela-sela upacara peringatan HUT PGRI ke-68 dan HGN tahun 2013 Bupati Sergai memberikan bingkisan kepada 13 orang guru berprestasi tahun 2013 dari

berbagai sekolah di Kecamatan se- Kabupaten Sergai.

Usai upacara dilanjutkan pagelaran drama komedi yang dipersembahkan oleh SMA Negri 1 Sei Rampah dengan judul OWJ (Opera Wong Jowo) yang ditutup dengan tarian tradisional midlay oleh siswa SMP Negeri 1 PantaiCermin.(ARM)

Pemkab Langkat Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan STABAT - Komitmen Pemkab Langkat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya terus digenjot. Selain program puskesmas 24 jam yang dicanangkan Bupati H Ngogesa Sitepu SH, sarana prasarana dan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus ditingkatkan.

Pada Minggu, Bupati Langkat meresmikan pemakaian gedung rawat inap Puskesmas Tanjung Langkat Kec. Salapian sekaligus menyambut kegiatan bakti sosial yang digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Kedokteran USU. “Kehadiran gedung rawat inap ini, sebagai bagian komitmen Pemkab Langkat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan yang bermutu dilakukan oleh tenaga medis professional sekaligus mendukung program layanan puskesmas 24 jam,” kata Bupati HNS melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt. Sekda dr. H Indra Salahudin, M.Kes, MM. HNS juga berharap agar para petugas medis dan mas-

GUNTING PITA - Plt.Sekda dr. H Indra Salahudin didampingi Kadis Kesehatan dr Gunawan, Camat Salapian Nuryansah dan Kapuskes Salapian menggunting pita tandai peresmian bangunan baru rawat inap Puskesmas Tg. Langkat Kec. Salapian. (KPK POS/JUL) yarakat setempat turut serta menjaga fasilitas kesehatan tersebut, kepada HMI komisariat FK USU yang mengabdikan diri bagi masyarakat disampaikan agar benar-benar menerapkan ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan untuk melayani masyarakat sebagai bekal pengalaman dan menambah pengetahuan.

Sebelumnya panitia pelaksana dr. Rasta G Tarigan jelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan HMI FK USU antara lain sunat massal bagi 250 anak, USG, IVA, pengobatan, pelayanan KB, pemeriksaan gigi, konseling personal dan pemeriksaan kader gula darah dan kolesterol yang kesemuanya tidak

dipungut biaya alias gratis.

Sementara tokoh masyarakat setempat Muzuri Surbakti menyambut baik kehadiran bangunan baru sebagai fasilitas kesehatan pelayanan masyarakat dan kegiatan pengabdian yang dilakukan seraya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bupati dan berbagai pihak pendukung. (JUL)

Warga Labuhanbatu Kumpulkan Dana Korban Sinabung RANTAU PRAPAT - Bencana Gunung Sinabung membuat keprihatinan berbagai elemen anak bangsa. Seperti yang dilakukan oleh wartawan dan mahasiswa di Labuhanbatu yang rela berpanaspanasan kumpulkan dana

bantuan, Senin lalu.

Pengumpulan dana di simpang enam kota Rantauprapat yang saat itu disambangi Wakil Bupati Labuhanbatu dan Ibu, serta ikut meminta sumbangan pada pengendara. Kemudian Ke-

tua DPRD Labuhanbatu Hj Eliya Rosa ketika melintas langsung turun dan ikut berperan mengumpulkan sumbangan. Hampir semua pengendar memberikan sumbangannya.

Kegiatan amal tersebut

langsung dipimpin oleh Ketua PWI Labuhanbatu yang juga Ketua Satwar Polres Labuhanbatu Roni Afrijal SE dan sejumlah wartawan cetak maupun elektronik yang ada di kabupaten Labuhanbatu. (HAH)

MEDAN - Dengan disahkannya anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) senilai Rp55 miliar untuk tahun 2014, maka program kesehatan untuk warga miskin Medan dipastikan berlanjut.

Hanya saja, kata Anggota Komisi B DPRD Medan Bahrumsyah, dari Rp55 miliar itu untuk alokasi pembayaran utang klaim JPKMS tahun 2013 diperkirakan Rp31 miliar.

Menurutnya, jika asumsi pembayaran utang senilai Rp31 miliar, maka dana yang tersisa Rp24 miliar lagi. Dana ini digunakan untuk menjamin 354.855 jiwa warga Medan yang dikover dalam JPKMS. “Sebenarnya, secara keseluruhan total untuk JPKMS tahun depan mencapai Rp86 miliar. Jadi, sisanya akan diplot di P-APBD nanti,” jelas Bahrum yang dihubungi wartawan, Rabu.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan drg Irma Suryanti MKes menerangkan, alokasi anggaran JPKMS tahun depan sudah termasuk untuk pembayaran utang klaim dari RS provider JPKMS tahun ini. “Karena, anggaran JPKMS tahun ini juga kita gunakan untuk pembayaran utang tahun 2012 lalu.

Saat ini kita belum mengetahui pasti berapa sebenarnya klaim seluruhnya karena belum akhir tahun. Akan tetapi, asumsi kita utang klaim diperkirakan Rp31 miliar,” jelas Irma.

Soal pengintegrasian JPKMS ke BPJS, Irma mengatakan, mereka belum membicarakan secara khusus dengan DPRD Medan. Namun, jika dilihat dari porsi anggaran yang tersisa nanti sebesar Rp24 miliar, maka tidak akan cukup mengkover kuota JPKMS yang ada.

“Kecuali kalau utang akan dibayarkan dalam alokasi di PAPBD sehingga dana yang sudah disahkan saat ini bisa digunakan. Namun, apakah DPRD setuju. Kalau kita, tidak ada masalah,” katanya.

Menurutnya, jika dihitung dari premi BPJS Kesehatan per orang Rp 19.225 perbulan dikali 12 bulan, dengan kuota JPKMS 354.855, maka dibutuhkan anggaran Rp81,8 miliar lebih. “Tentu anggaran kita tidak cukup untuk itu,” sebutnya.

Di lain pihak, lanjutnya, jika dintegrasikan ke BPJS maka perlu data warga yang menjadi peserta benar-benar akurat, sesuai nama dan alamat. Soalnya nanti, ketika sudah dimasukkan ke BPJS, tidak ada lagi sistem rekomendasi khusus untuk kasuistik seperti selama ini.

“Itu juga bisa menjadi masalah. Soalnya, selama ini warga yang tidak ada kartu tapi miskin, tetap bisa memanfaatkan JPKMS dengan rekomendasi kasuistik,” ungkapnya.

Termasuk keakuratan data penerima Jamkesmas. Mereka tidak tahu persis apakah kuota 3543.437 jiwa warga Medan yang dapat itu benar-benar yang layak menerima atau tidak. “Soal pendataan peserta bukan bagian kita. Kalaupun kartunya masih di tangan kepala lingkungan, kita tidak tahu. ” jelas Irma lagi.(VIN)

Korpri Diminta Tingkatkan Profesionalisme STABAT - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diminta untuk tingkatkan profesionalisme sebagai aparatur negara, wujudkan birokrasi yang bersih efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Tunjukan keteladanan sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa dan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 mendatang.

Anggota Korpri diminta untuk menjaga netralitas serta menunjukkan bahwa jajaran aparatur Pemerintahan di era reformasi merupakan pelayan masyarakat, kedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Hal ini disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH selaku pembina Korpri di daerah tersebut melalui pidato tertulis Presiden saat bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke 42

PIN PELOPOR - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menerima pin pelopor keselamatan berlalu lintas yang disematkan oleh Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIK.(KPK POS/JUL) tahun 2013, Jum’at, di halaman Kantor Bupati.

Lebih lanjut diharapkan, satu tahun kedepan Korpri dapat terus

meningkatkan komitmen pemberian pelayanan publik yang lebih baik untuk menuntaskan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2014.

Upacara yang berlangsung khidmat dihadiri seluruh warga korpri Langkat dan perwakilan dari Kecamatan-kecamatan dirangkaikan dengan penyerahan SK dan penghargaan bagi 6 orang PNS yang memasuki masa pension.

Dana santunan STM bagi 12 orang ahli waris korpri, hadiah bagi para pemenang perlombaan tenis meja, bola voli, Bulu tangkis dan beberapa pertandingan olah raga lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya dalam rangka HUT Korpri serta penyematan pin pelopor keselamatan berlalu lintas dari Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK kepada Bupati Ngogesa dan seluruh Ka. SKPD jajaran Pemkab Langkat. (JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Pengelolaan Arsip Miliki Nilai Positif GUNUNG SITOLI - Pengelolaan arsip memiliki nilai positif karena tanpa arsip tentu dokumen atau naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan unit kerja tidak akan terpelihara dengan baik.

Demikian dikatakan Kabag Humas Setda Kota Gunungsitoli, Meisoniman Lahagu SH dalam laporannya pada acara sosialisasi kearsipan Pemko Gunungsitoli yang berlangsung di Hotel Tinca Gunungsitoli dan dibuka secara resmi oleh staf ahli walikota Gunungsitoli, Ibu Sitorus, Jumat.

Kegiatan Bimtek ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memperlancar pengetahuan kita dalam hal pengelolaan arsip ditempat kerja masingmasing.

"Maka dengan pelaksanaan Bimtek ini diharapkan dapat menambah bekal kepada peserta apabila kembali ke unit kerja masing-masing," ujarnya.

Nara sumber, Jhon L Damanik S.Sos dalam sajiannya mengatakan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, disimpulkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan menurut Sinondang Masniari menyebutkan pengelolaan arsip yang masih menjadi berkas secara terus menerus yang bertujuan efesiensi dan efektivitas bagi organisasi dalam hal penciptaan, pendistribusian, penggunaan, penyimpanan, dan penemuan kembali.

Selanjutnya, pengelolaan arsip aktif dilakukan secara tersebar di masingmasing unit kerja tetapi pengendalian tetap dilakukan secara terpusat oleh satu unit kerja dengan keuntungan keseragaman system penyimpanan meminimalkan kesalahan dalam pemebrkasan, lebih efisien dan afektif, memudahkan proses penyusutan.

Sedangkan kelemahannya yakni layanan lambat apabila diterapkan di organisasi yang besar pada lokasi yang berjauhan.

Hadir pada acara tersebut staf ahli walikota Gunungsitoli, ibu Sitorus, PNS dilingkungan Pemko Gunungsitoli, LSM/Pers, lembaga pendidikan, dengan dua orang nara sumber masing-masing Jhon L Damanik,S.Sos Plt Kasubid Layanan dan Pembinaan Kantor Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, dan ibu Sinondang Masniari pejabat fungsionaris Arsiparis Pemprovsu, sedangkan moderator Firman Jaya Telaumbanua SH. (YAGI)

Pemko Medan Salurkan Honor Bilal Jenazah dan Guru MDA

BURUH - Pekerja di pelabuhan Asahan 2014 mendatang menerima upah RpRp1.712.000. (ILUSTRASI)

Pemkab Asahan Tetapkan UMK 2014 KISARAN - Pada tahun 2014 mendatang, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Asahan ditetapkan sebesar Rp1.712.

000. Penetapan UMK Asahan berdasarkan kesepakatan antara pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Komisi Perumus Dewan Pengupahan Kabupaten Asahan serta pihak serikat, buruh dan akademik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan, Jaya Prana Sembiring menjelaskan bahwa UMK Asahan untuk tahun 2014 sudah ditetapkan. Dan UMK Asahan naik dibandingkan tahun 2013 lalu sebesar Rp1.415.000.

Dari penetapan UMK tersebut, Kepala Dinas menjelaskan rumus penetapan

UMK diambil dari hasil survey pasar yang ada di Asahan. Yakni ada 14 pasar yang dijadikan lokasi survey di 14 Kecamatan. Lalu hasil survey kebutuhan Hidup Layak Pekerja Lajang (KHL) ditambah berdasarkan tingkat Tingkat Inflasi (TL) 5,54 persen. Maka dari rumusan itulah keluar UMK Rp1.712.000 yang seterusnya ditetapkan menjadi UMK Asahan tahun 2014.

“Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala kepentingan berbagai pihak,“ kata Kadis, Jumat.

Dewan Pengupahan Asahan, Suryandi menambahkan bahwa selain UMK ditetapkan, Kabupaten Asahan juga telah menetapkan upah sektor unggulan sebesar

Rp1.815.000 yang terdiri dari sektor perkebunan kelapa sawit, karet dan pengelolaan minyak goreng.

Setelah upah ini ditetapkan, Suryandi berharap dengan keputusan yang telah dilahirkan para pengusaha dan buruh dapat menerima penetapan UMK Asahan tahun 2014 sehingga daerah Asahan dapat kondusif.

Semua hasil keputusan harus dijalankan oleh perusahaan, sebab hal ini telah diatur dalam Inpres dan Permen Tenaga Kerja. Dan bagi buruh diminta dapat meningkatkan produktifitas pada masa mendatang. Artinya penetapan UMK ini dapat dijalankan mulai 1 Januari mendatang (IN)

Wagubsu: Budaya Asing Menggerus Budaya Indonesia

BIMBINGAN - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH diwakili Plt. Sekdakab Langkat dr.H Indra Salahudin M.Kes memberikan bimbingan dan arahan pada peserta Bimtek. (KPK POS/JUL)

Tertib Pengelolaan Keuangan Terus Dilakukan STABAT - Upaya Pemkab Langkat dalam meningkatkan tertib pengelolaan keuangan di setiap instansi terus dilakukan secara bertahap. Diantaranya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pengelolaan keuangan khususnya menyangkut penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang dilaksanakan di Gedung PKK Pemkab Langkat, Senin.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, dalam pengarahannya yang disampaikan Plt. Sekdakab Langkat dr.H Indra Salahudin M.Kes mengharapkan ilmu yang diperoleh dapat membantu peserta dalam melaksanakan penata usahaan keuangan untuk meningkatkan tertib pengelolaan keuangan di instansi masing-masing.

“Jangan pernah berhenti untuk belajar dan ikuti-

lah bimtek ini dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen kita bersama dalam upaya peningkatan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan demi kemajuan pembangunan di kabupaten Langkat,” ujar bupati menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Langkat H. Syahrizal SE melaporkan maksud dan tujuan bimtek tersebut untuk meningkatkan pengetahuan teknis bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, yang diikuti 118 orang peserta Nara sumber dari BPKP Perwakilan Provsu. (JUL)

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengaku prihatin dengan masuknya budaya asing yang kian deras masuk ke masyarakat. Efek negatif dari budaya asing itu secara cepat mulai menggerus budaya asli Indonesia khususnya budaya yang islami.

Kondisi ini harus diakui telah membuat generasi banyak terimbas perilaku agresif dan buruk.

"Kita sangat prihatin dengan perilaku generasi muda saat ini yang lebih mengenal budaya asing daripada budaya Tanah Airnya. Saya sangat senang bila ada organisasi atau lembaga yang mampu mengembangkan kembali budaya-budaya lokal khususnya budaya Islam," ujar Wagubsu saat menerima audiensi pengurus Himpunan Seni Budaya Islam (HSNI) Sumut.

Rombongan pengurus HSBI Sumut yang terdiri dari Drs Harun Al-Rasyid (Wakil Ketua), H Nuar Erde (Humas), AR Piliang (Sekretaris), Sri Wahyuni Nukman (Bendahara) dan Sri Endang (Wakil Bendahara) audiensi ke Wagubsu selain bersilaturahmi juga bermaksud mengundang Pemprovsu hadir pada Konser Senandung Qolbu pada malam pergantian tahun 2013 ke 2014 di Ballroom Hotel Grand Elite, Medan.

Tengku Erry mengatakan Pemprovsu menyambut positif digelarnya Konser Senandung Qolbu yang

akan diselenggarakan HSBI Sumut sebagai wadah hiburan bernuansa Islam bagi masyarakat Sumatera Utara di malam pergantian tahun 2013 nanti.

"Saya mewakili masyarakat Sumut khususnya yang beragama Islam memberi apresiasi akan digelarnya konser ini.

Kegiatan ini bisa kembali menggairahkan semangat berkesenian secara Islam guna mengantisipasi arus kesenian dan kebudyaan asing yang merusak jiwa bangsa Indonesia," kata Wagub.

Menurutnya kegiatan bernuansa kebudayaan khususnya Islam harus lebih diperbanyak mengingat budaya asing khususnya, banyak yang tak sesuai dengan ajaran Islam.

Sehingga jadi sebuah langkah positif jika kegiatan seperti ini bisa dilakukan lebih sering oleh banyak lembaga yang peduli dengan budaya lokal terlebih budaya Islam.

Nuar Erde menyampaikan konser musik Senandung Qalbu sejatinya digelar pada malam pergantian tahun baru hijriah 1 Muharram 1435 lalu, (12/11/2013) tapi karena terjadi beberapa hambatan maka diundur menjadi pada malam pergantian tahun Masehi (31/12).

"Konser musik Senandung Qolbu atau Islamic Harmony Nite ini menampilkan lagu-lagu bernuansa Islam sebagai penyejuk qalbu ditengah-tengah

suasana terpaan arus globalisasi yang semakin deras dewasa ini.

Kami yakin kita semua rindu lagu-lagu tempo dulu seperti Selimut Putih dan Keluhan Jiwa yang tentunya diaransemen lebih apik bahkan dibawakan penyanyi yang pernah memopulerkan lagu tersebut sebagai bintang tamu yakni Atikah Rachman, Nur'ainun, dan Nur Aisyiah Jamil," papar Nuar.

Acara akan diawali dengan tausyiah agama oleh Ustaz Yusuf Mansur.

Konser juga diisi pelukis Unggul Matondang yang akan melukis secara spontanitas dengan goresan pertama di kanvas dilakukan oleh tamu VVIP yang hadir nantinya. Di akhir acara lukisan ini akan dilelang dan hasilnya disumbangkan sepenuhnya untuk kas HSBI Sumut.

Sementara Harun AlRasyid menjelaskan HSBI adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilahirkan untuk menjaga kemurnian budaya Islam di Indonesia dari anasiranasir kebudayaan atheis yang mulai merasuki kehidupan bangsa Indonesia pada sekitar awal tahun 1960-an.

"Kala itu kehidupan budaya bangsa mulai dicekoki oleh kegiatankegiatan lembaga kebudayaan yang diciptakan partai politik berhaluan komunis," jelas Harun.(VIN)

MEDAN - Pemerintah Kota Medan menyalurkan bantuan honorarium kepada 2.551 bilal jenazah dan 2.723 orang guru Madrasah Diniyah Aliyah (MDA).

"Semoga bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat sekaligus dipergunakan dengan sebaik-baiknya," kata Pelaksana tugas Wali Kota Medan Dzulmi Eldin .

Bantuan tahap kedua ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan tali asih sekaligus penghormatan atas tugas dan fungsi sosial serta kemanusian yang telah dilaksanakan selama ini dengan penuh keikhlasan di tengah masyarakat.

Selain guru MDA dan bilal jenazah, bantuan honorium juga diberikan kepada 1.300 orang guru Taman Pembacaan Quran (TPQ)/Taman Kanak Quran (TKQ), 800 orang guru Sekolah Minggu.

Kemudian 1.064 orang nazir masjid, 756 orang nazir musala, 635 orang pengurus gereja, 241 orang pengurus kelenteng/kuil/vihara, 1.021 orang imam masjid serta 910 orang penggali kubur.

Menurut Eldin, penerima bantuan itu merupakan salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam membangun kehidupan di bidang keagamaan maupun rohani spiritual.

"Karena itulah Pemko Medan akan terus memperhatikannya, salah satu bentuk perhatian itu dengan memberikan bantuan honorium tersebut," katanya.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Pemko Medan Erwin Lubis mengatakan bantuan yang diberikan itu, untuk guru MDA, guru TPQ/ TKQ, guru Sekolah Minggu, bilal jenazah dan penggali kubur sebesar Rp150.000 x 6 bulan dipotong PPh 6 persen, sehingga jumlah bantuan yang diterima masing-masing Rp846.000.

Sedangkan untuk para nazir masjid, nazir musala, pengurus gereja, pengurus kelenteng/kuil vihara dan imam masjid sebesar Rp500.000 per tahun dipotong PPh 6 persen, sehingga masing-masing menerima bantuan Rp470.000.(VIN)

TPBI Uji Kemampuan Siswa Tingkat Provinsi MEDAN - Test Penjajakan Bidang Ilmu (TPBI) yang dilaksanakan Perhimpunan SPMB Nusantara (P-SPMBN) diselenggarakan untuk menguji kemampuan siswa di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Selain itu sebagai indikator intelektual serta minat dan bakat seorang siswa, untuk melatih kesiapan siswa mengikuti seleksi masuk ke Perguruan Tinggi.

Demikian disampaikan Ketua dan Sekretaris PPL (Panitia Penyelenggara Lokal) TPBI-Medan Prof Ir Zulkifli Nasution MSc PhD dan Ir Lily Fauzia MSi, sabtu pekan lalu.

Zulkifli menyebutkan, setelah dibuka sejak tanggal 28 Oktober 2013 lalu, jumlah peserta yang mengikuti test 1.907 orang peserta, yang terdiri dari kelompok IPA berjumlah 1.641 orang dan kelompok IPS berjumlah 266 orang. Materi Ujian TPBI mengikuti pengelompokan bidang ilmu yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan rincian materi ujian terdiri dari Kemampuan Dasar (meliputi Mate-

matika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris), kemampuan Sementara lokasi atau tempat penyelengaraan ujian berada di 6 (enam) lokasi pilihan di Sumatera Utara yaitu Medan sekitarnya, Kisaran, Rantau Prapat, Padang Sidempuan, Sibolga dan Pematang Siantar.

Untuk lokasi Medan sekitarnya, ujian tulis dipusatkan di Kampus USU. Sedangkan untuk lima lokasi lainnya, ujian tulis dilaksanakan di SMA Negeri I Kisaran, SMA Negeri I Rantau Prapat, SMA Negeri I Padang Sidempuan, SMA Negeri I Matauli Pandan dan di SMA Taman Siswa Pematang Siantar, sebutnya.

TPBI ini digelar untuk mengukur kemampuan siswa di tingkat daerah, provinsi maupun nasional yang terdaftar di semua sekolah SMA negeri/swasta yang berada diwilayah Sumatera Utara tanpa memperhatikan peringkat (ranking) siswa di kelasnya. kemampuan siswa di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, ucapnya.(FeR)

Peserta dari Malaysia Ikut Turnamen Piala Wali Kota TANJUNGBALAI - Tim sepak bola dan regu takraw dari Malaysia ikut bertanding dalam turnamen memperebutkan Piala Walikota Tanjung Balai, 1-5 Desember 2013 lalu. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Balai Hafifi di Tanjung Balai, Kamis, ada tiga tim sepak bola dari Malaysia turut dalam turnamen tersebut. Sedangkan di cabang takraw negeri jiran itu menurunkan satu regu.

“Tim dari Malaysia bertanding dengan klub sepak bola dan takraw dari beberapa daerah di Indonesia,” ujarnya. Klub sepak bola dari Malaysia yang tampil masingmasing, Sijangkang FC, Kastam Diraja (Selangor), serta PSK-PP (Johor). Sedangkan

tim dari dalam negeri antara lain Pro Duta, Medan Soccer dan PS Kwarta Medan, Bea Cukai dan PSTB Tanjung Balai.

Untuk pertandingan takraw, regu dari dalam negeri yang tampil, antara lain dua regu dari Provinsi Aceh, Riau (2) Sumbar (1), Medan (1), Kabupaten Serdang Bedagai (1) dan Kabupaten Batu Bara (1 regu). Tanjung Balai selaku tuan rumah menerjunkan tiga regu takraw, sedangkan regu dari Malaysia menerjunkan satu regu takraw yakni PSKPP. Pertandingan sepakbola berlangsung di Stadion Asahan Sakti dan sepak takraw digelar di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Turnamen ini, kata dia, diikuti 283 atlet dan ofisial asal Malaysia.(HER)

Wawako Tanjungbalai Ajak Warga Giatkan Penghijauan TANJUNGBALAI - Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjung Baai, Rolel Harahap mengajak warga kota itu menggiatkan gerakan penghijauan dengan rajin menanam dan memelihara pohon di lingkungan masing-masing.

“Sekecil apapun kontribusi yang diberikan untuk menghijaukan lingkungan, manfaatnya akan sangat besar bagi masa depan kehidupan,” katanya di Tanjung Balai, Selasa.

Menurut dia, untuk dapat mengubah lingkungan yang rusak, tidak harus melakukan penghijauan di lokasi

yang relatif jauh, melainkan cukup diawali dengan menam pohon di sekitar lingkungan masing-masing.

“Dengan menanam pohon, kita dapat mengubah lahan kritis menjadi lahan produktif. Untuk pelaksanakannya dapat dimulai dari lingkungan yang terdekat,” ujarnya. Dikatakan Rolel, kesadaran menanam pohon merupakan solusi untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan pemanasan global.

Oleh sebab itu, ia mengajak segenap komponen masyarakat untuk senantiasa turut berperan nyata mengatasi

polusi dengan menjaga dan memelihara pohon. Sebab, lanjutnya, lingkungan hijau akan menghasilkan udara segar yang baik untuk kesehatan.

Sebagaimana diinformasikan, Pemkot Tanjung Balai bersama segenap warga dan aktivis lingkungan hidup baru-baru ini telah melakukan penanaman 2.000 batang pohon di sejumlah penjuru “kota kerang” itu.

Kegiatan penghijauan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Pohon Nasional pada 28

Nopember 2013.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjung Balai, Endang Lubis mengatakan, jenis pohon yang ditanaman dalam gerakan penghijauan itu, antara lain mahoni, mangga dan sirsak. Bibit pohon tersebut ditanam di halaman kantor-kantor pemerintah dan pekarangan rumah penduduk.“Pohon jenis tersebut sengaja dipilih, karena selain bermanfaat untuk penghijauan, buah dari berbagai jenis pohon itu juga bernilai ekonomis,” ujarnya. (HER)

E D I S I 280 9 - 15 DESEMBER 2013

JAKARTA - Dari hari ke hari informasi soal keterlibatan Cikeas dalam serangkaian kasus korupsi terus mencuat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mulai kasus suap SKK Migas hingga proyek Hambalang.

Nyanyian tentang korupsi Cikeas kian nyaring.

Di penghujung masa jabatan Presiden SBY sejumlah pihak yang di bawah sumpah memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Mereka mengaitkan peran Cikeas dalam serangkaian kasus korupsi.

Seperti yang terjadi saat persidangan dengan terdakwa Dedy Kusdinar dalam kasus proyek Hambalang, Selasa (3/ 12) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Direktur Marketing Permai Grup Mindo Rosalina Manulang menginformasikan tentang keterlibatan pihak Cikeas dalam kasus Hambalang.

Penjelasan Rosa tentang keterlibatan pihak Cikeas dalam kasus Hambalang bermula dari keterangan dia terkait pihak-pihak yang bermain dalam proyek Hambalang. Menurut dia, terdapat empat kubu dalam proyek tersebut yakni kubu Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Bu Pur. Dalam keterangan tersebut, Rosa menye-

KPKPOS

Korupsi Keuangan Kerap Terjadi Jelang Pemilu

butkan mulanya Nazaruddin sempat marah karena tidak dapat mengerjakan proyek fisik dalam pembangunan Hambalang. Ia pun menyuruh Rosa untuk meminta kepada bekas Sesmenpora Wafid Muharram untuk minta pengerjaan peralatan di proyek Hambalang. "Setelah saya ketemu Pak Wafid, dia bilang mohon maaf Ibu Pur sudah ke sini. Sudah ke Pak Wafid, peralatan itu Ibu Pur juga pengen," ungkap Rosa.

Rupanya keterangan Rosa terkait Ibu Pur menarik bagi pengacara Deddy Kusdinar Syamsul Huda. Ia menanyakan kepada Rosa tentang siapa identitas Ibu Pur. Mendengar pertanyaan siapa Ibu Pur? Rosa menjawab dengan lugas "Dia Kepala Rumah Tangga Cikeas. La-

lu saya sampaikan ke Pak Nazar, Pak kata Dia (Wafid) ada Ibu Pur dari cikeas pengen peralatan itu. Pak Nazar kemudian bilang, besoknya sudah kau bereskan mundur aja," jawab Rosa menirukan pernyataan Nazar kala itu.

Sebelumnya, nama keluarga SBY juga dikaitkan dalam kasus suap SKK Migas. Nama Ibas Yudhoyono mencuat saat persidangan terdakwa Simon Tanjaya, Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Devi Ardi, pelatih golf Rudi Rubiandini. Dalam BAP yang dibacakan, Devi menyebutkan Direktur Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaithong memiliki jaringan hingga ke Istana, DPR dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Dalam BAP yang di-

bacakan hakim, Devi Ardi mengaku tidak tahu detail ketujuh perusahaan minyak Widodo.

Widodo sering bermain di SKK Migas sejak dijabat Priyono. Devi Ardi menyampaikan apabila berhubungan dengan Widodo, Rudi akan membuat Ibas dan Istana tenang.

Saat dikonfirmasi hakim tentang BAP tersebut, Devi Ardi yang juga masih saudara ipar politikus Partai Demokrat Achsanul Qosasi ini tidak menampik BAP tersebut. "Oh, iya itu pas ketemuan di Singapura, Widodo menyampaikan ke saya seperti itu. Setelah itu saya lapor ke Rudi," kata Devi Ardi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Ketika dikonfirmasi tentang sejumlah kesaksian di Pengadilan Tipi-

kor tentang keterlibatan yang menyebutkan pihak Cikeas dalam sejumlah kasus korupsi, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan mereka yang mengklaim dekat dengan Istana merupakan orang-orang yang lupa. "Mereka lupa, Istana di era SBY itu bersih," tegas Ruhut saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan apa yang diklaim sejumlah pihak yang mengaku dekat dengan Cikeas, tidak memiliki kegunaan. Ia meyakini, pernyataan sejumlah kesaksian tersebut dalam rangka menggertak saja. "Mereka itu bluffing saja.

Mungkin tujuannya agar tidak tersentuh hukum," tegas anggota Komisi Hukum DPR RI ini. (IC/BBS)

BANTUAN -Ketua PMI Sumut Rahmat Shah didampingi jajaran Pengurus PMI Sumut dan Medan saat memberikan keterangan pers terkait pengiriman bantuan dan penanganan bencana erupsi Sinabung, di Kantor PMI Sumut, Medan, baru-baru ini. (KPK POS/BEY)

KETUA PMI SUMUT, DR.H.RAHMATSHAH

Demo Masyarakat Karo Peristiwa Yang Memalukan MEDAN - Untuk kesian kalinya Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Utara kembali mengirimkan bantuan ke Sinabung, pengiriman kali ini langsung dipimpin Ketua PMI Sumut DR.H. Rahmatshah, belum lama ini.

"Kami akan terus berupaya membantu korban erupsi sinabung, yang bertujuan mengurangi penderita para pengungsi." demikian diungkap Rahmatshah disela-sela keberangkatannya ke Sinabung.

Sementara itu dalam konfrensi pers sebelumnya Rahmatshah juga mengkritisi pemerintah daerah yang kurang tanggap dalam merespon bencana tersebut.

Menurut Rahmatshah, Ia menyayangkan kurang terkoordinasinya penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Hal itu ditandai dari tidak adanya pembagian tugas yang jelas dari lembaga maupun instansi terkait dalam menangani bencana tersebut.

HALAMAN 16

"Antara Pemprovsu dengan Pemkab Karo juga kurang ada koordinasi. Ini tentu berdampak pada penanganan bantuan kepada para pengungsi menjadi kurang terkoordinasi," kata Ketua PMI Sumut Dr H Rahmat Shah.

Dengan didampingi sejumlah Pengurus PMI Sumut lainnya seperti Zulkifli (Sekretaris), Chairil Siregar (Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Daya), Benny Yuswar (Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana), serta sejumlah Pengurus PMI Kota Medan, Rahmat Shah bahkan menilai adanya aksi masyarakat mendemo Bupati Karo beberapa waktu lalu sebagai bukti ketidak perdulian Bupati kepada masyarakatnya yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Sinabung dan tentu saja sebagai suatu peristiwa yang sangat memalukan.

Dalam menangani bencana Rahmatshah mengungkapkan sejak 17 September 2013 atau awal terjadinya erupsi

Sinabung, PMI mulai pusat, Sumut hingga kabupaten/kota, langsung bergerak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban Sinabung di Tanah Karo.

"Saat pertama kali terjadi erupsi, bantuan yang kita kirim berupa puluhan ribu masker, selimut, makanan, dan bantuan kesehatan lainnya, termasuk relawan," ungkapnya.

Menyikapi tidak diketahuinya kapan bencana erupsi Sinabung ini berakhir, Rahmat Shah menegaskan, selama itu pula PMI akan terus berupaya membantu para pengungsi.

Untuk kali ini PMI Sumut mengirimkan bantuan berupa masker 81.160 helai, 500 lembar, terpal plastik, 500 helai selimut, 150 kg beras, 88 kaleng susu, 77 sachet mekanan ringan sehat dan 85 kaleng sarden.

PMI juga akan menambah 2 armada mobil tangki air berkapasitas masing-masing 2.000 liter untuk membantu pengadaan air bersih untuk kebutuhan para peng-

ungsi, yang saat ini baru satu unit dioperasikan disinabung.

Selain bantuan dari sendiri, PMI juga turut membawa bantuan kemanusiaan dari PT Axis Telkom Indonesia berupa masker 61.150 helai dan kipas tangan 6.000 buah.

Selama periode 15 September hingga 7 November, PMI Sumut juga sudah mengirim bantuan ke Tanah Karo berupa terpal 125 lembar, selimut 920 helai, masker 31.820 helai, hygiene kit 100 buah, susu balita 9 kotak, sabun mandi 16 botol, samphoo anak-anak 8 botol, bedak bayi 3 botol, minyak kayu putih 1 kotak, handuk kecil 24 helai, dan pempers 7 bungkus.

"Seluruh bantuan yang kita kirim tersebut merupakan barang-barang yang mendesak dan sangat dibutuhkan para pengungsi. Hal ini didapat dari hasil assessment relawan kita di lapangan sehingga kita tahu apa yang sangat dibutuhkan para pengungsi," jelas Rahmat.

Rahmat Shah menge-

mukakan prinsipnya PMI Sumut siap mengerahkan berbagai kebutuhan karena meskipun yang dibutuhkan itu belum tersedia di markas namun PMI mempunyai banyak mitra yang selalu siap menyalurkan bantuan melalui PMI Sumut.

Bentuk lain, dari kurangnya dukungan Pemkab Karo terhadap penanganan bencana, adalah belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten. Padahal, desakan untuk membentuk lembaga itu gencar disuarakan sejak tiga tahun lalu.

Rahmat Shah mengemukakan perhatian Ketua Umum PMI HM Jusuf Kalla sangat besar dan PMI telah menyiapkan beberapa bantuan untuk korban letusan Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo serta menyiagakan relawan untuk membantu para korban yang ada di pengungsian.

"PMI Provinsi Sumatera Utara telah menyiagakan relawan di Kabupaten Karo," katanya. (BN)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus korupsi sektor perbankan dan keuangan kerap terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasalnya, pembiayaan modal untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) terbilang cukup besar.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, kasus korupsi bidang perbankan dan keuangan rentan terjadi lantaran kasus korupsi itu hanya dapat dilakukan oleh penguasa.

"Itu (korupsi bidang perbankan dan keuangan) kalau kita lihat siklusnya sering terjadi ketika dekat-dekat pemilu," kata Abraham, Jakarta, Kamis.

Misalnya, kasus bailout Bank Century terjadi pada tahun 2008.

Saat itu, bailout Century yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6,7 triliun itu terjadi jelang Pemilu 2009.

Adanya pola dan kecenderungan kejahatan perbankan menjelang Pemilu disinyalir untuk mengalirkan uang negara agar dapat digunakan dalampemenangan partai politik tertentu.

Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan pemberian dana talangan buat Bank Century itu disinyalir untuk kepentingan Pemilu dan Pilpres.

Abraham mensinyalir jika kejahatan itu, termasuk bailout Cen-

tury punya ciri khusus dan tak bisa dilakukan orang biasa. Kejahatan tersebut, kata Abraham, hanya bisa dilakukan oleh pemangku kekuasaan.

"Itu hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan. Kejahatan-kejahatan itu sifatnya white collar crime jadi agak sulit kita mendeteksi," kata Abraham.

Dengan demikian, kata Abraham, kasus Century diduga digunakan guna pembiayaan pasangan capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

"Ini (korupsi perbankan dan keuangan) diperuntukan untuk kegiatan yang bersifat pemilu dan pilpres," tegas Abraham.

Rentannya kasus korupsi bidang perbankan dan keuangan, kata Abraham, akibat maraknya bank-bank kecil di Indonesia.

Menurutnya, bank kecil ini menjadi target sasaran penguasa.

"Tiba-tiba bank kecil ini kesulitan dalam hal pendanaan. Maka kemudian akan dilimpahkan ke pemerintah. Pemerintah lah yang akan melakukan atau berkewajiban untuk menyelematkan sektor perbankan, ya disitulah rawannya," jelasnya.

"Kalau pemerintah sudah turun tangan, untuk menyelamatkan itu, disitu sesuatu yang amat rawan, makanya kita harus perhatikan," demikian Abraham. (IC/BBS)

Dokter Mogok, Pasien Melahirkan di WC Puskesmas SUMBA TIMUR- Aksi mogok para dokter yang digelar secara Nasional ternoda dengan peristiwa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat para dokter mengikuti aksi demo dan mogok, Paji Djera (26), seorang ibu asal Dusun Kilimbatu, yang menunggu detik-detik kelahiran bayinya, harus melahirkan di WC Puskesmas Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, NTT sekira pukul 11.00 Wita.

Peristiwa memilukan itu sontak membuat Domu Hukapati (28), sang suami dan ayah dari bayi perempuan yang malang itu terenyuh.

“Saya mau bagaimana lagi, tak bisa omong apa-apa. Saya tetap bersyukur pada Tuhan, bayi saya selamat. Kelaminnya perempuan dan itu anak kedua saya,” tuturnya, Rabu (28/11).

Jika Domu Nampak tegas, tidak demikian halnya dengan Kaita Lapir (75), ibu Domu Hukapati.

Lapir tak bisa menerima dan menyesalkan kelahiran cucunya dengan cara yang memilukan. ”Pemerintah wajibkan kalau melahirkan dibawa ke Rumah

sakit atau Puskesmas, tapi jadinya begini. Kami bawa anak mantu saya dengan truk yang muat kayu bakar, hanya untuk ke Puskesmas.

Sampai sini dokter dan bidan tidak ada, apa karena kami miskin jadi dibuat begini? Tuhan kenapa saya punya cucu harus lahir di WC, saya sakit hati dan kecewa,” paparnya.

Pantauan di lapangan, Puskesmas yang pernah mendapat kunjungan dan bantuan langsung dari Presiden SBY itu memang sepi dari keberadaan petugas medis. Hanya ada satu petugas (bidan) yang datang kemudian setelah berusaha dihubungi pihak kelurahan setempat beberapa saat setelah proses kelahiran di WC tersebut.

“Kami mau tolong bingung, apalagi ari-arinya masih di dalam dan bayinya di luar. Jadi kami hubungi bidan dan untungnya dia datang walau terlambat,” ujar Aprianto Tadu, seorang staf Kelurahan Kawangu, yang bersisian dengan Puskesmas itu.

Padji Djera dan bayinya, walau harus melalui proses melahirkan dan dilahirkan dengan cara yang tragis, namun beruntung, keduanya selamat. (NET/BBS)

KPU Periksa Pemilih Fiktif dari Parpol JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan menelusuri data pemilih fiktif yang dimiliki oleh partai politik (Parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Data itu akan dipelajari apakah memang ada pemilih fiktif. Sehingga, tidak terjadi persoalan pasca pemilu.

"Kami sudah minta datanya.

Kami akan lihat dan pelajari.

Kalau kami temukan ternyata kami keliru, nanti kami laporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) meski mereka bilang langsung perbaiki saja," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/12).

Salah satu laporan yang diterima oleh KPU yaitu, laporan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hadar menyatakan, pihaknya tak serta merta langsung menguji data temuan PDIP tersebut. Karena untuk menguji kebenaran data

itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Apalagi, lanjut Hadar, uji kebenarannya dilakukan pada saat rapat pleno dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional, Rabu.

Jelas Hadar, untuk menguji kebenaran data itu harus dilakukan berdasarkan sistem yang disandingkan dengan melakukan pengecekan di lapangan.

"Makanya nanti kita kasih ke KPU Kabupaten/Kota yang bisa langsung mengecek data yang dimaksud ke lapangan. Apakah data pemilih fiktif ini sebetulnya ada, tapi mereka masuk dalam kategori orang yang sudah pindah," ujarnya.

Untuk diketahui, Bawaslu telah memberikan rekomendasi ke KPU terkait DPT. Bawaslu merekomendasikan DPT dapat diperbaiki hingga 14 hari menjelang pemilihan legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. (IN)