Epaper kpkpos 281 edisi senin 16 desember 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 281/ THN VI 16 – 22 Des 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

GUBSU DITUDING INTERVENSI PENOLAKAN LKPJ WALIKOTA TANJUNGBALAI • DI HALAMAN

Umumkan Hasil Pemeriksaan APBD TA 2013

TIM Inspektorat Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI didesak mengumumkan hasil pemeriksaan pengelolaan APBD Sumut TA 2013. Pengumuman itu diperlukan agar seluruh masyarakat mengetahui secara transparan apa sebenarnya yang terjadi pada APBD, supaya tidak berkembang fitnah maupun multi tafsir di publik.

Seperti diketahui, Tim Inspektorat Kemendagri yang terdiri dari Hj sastri Yunizar Bakry, AKt, MSi (penanggungjawab), Ir Haryo Supomo (pengendali teknis), Agung Budi Santoso, SE MM (Ketua Tim), Ricky JE Mewengkang, MSi, MM, Dessy Damayanti, ST, Dina Djari, SSos, Norman Girsang , SE dan

4

Proyek Tanggul Dikerjakan Asal Jadi

M Rais ditugaskan Mendagri untuk melakukan pemeriksaan APBD TA 2013.

Masyarakat mendesak hasil tim bisa diketahui publik.

Pemeriksaan ini jangan dianggap biasa-biasa saja, tapi sudah luar biasa.

Apalagi Mendagri melalui surat printah tugas No.080/26/A4/Viii/ tertanggal 26 Agustus 2013 telah menginstruksikan Tim Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus tentang dugaan penyalahgunaan wewenang terkait mutasi pegawai dan penganggaran

STABAT - Ratusan warga yang berasal dari Kel.Bingai, Kec.Wampu, Langkat mendesak Pemkab Langkat, meninjau proyek bronjongan pembuatan tanggul senilai Rp6 miliar yang dikerjakan secara asal-asalan.

Harapan ini disampaikan warga saat melakukan aksi, Senin pekan lalu, di kantor pemerintahan kecamatan setempat. Massa meminta perhatian khusus dari pemerintah setempat untuk melakukan peninjauan terhadap proyek bronjongan pembuatan tanggul senilai Rp6 miliar yang dikerjakan secara asal-asalan, Senin pekan lalu.

Puluhan warga bersama-sama pihak Kecamatan Wampu beserta seluruh Muspika langsung turun ke lokasi proyek yang mengunakan dana APBN 2013 yang dikerjakan oleh rekanan PT.Karya Saint Jaya 68 dengan kucuran dana kurang lebih Rp6 milyar. Pengerjaan proyek yang hampir 80 persen rampung. Namun kondisi proyek yang terbilang hampir rampung tersebut jauh dari harapan masyarakat.

Pengerjaan Bronjong atau pembuatan tanggul sepanjang 250 meter mengunakan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Indonesia Masih Terkorup

Pemerintahan Belum Terapkan Pola Transparansi Sungguh luar biasa! Ditemukan 2.934 kasus penyimpangan anggaran (korupsi) di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai anggaran yang diduga dikorup mencapai Rp3,75 Miliar. Jumlah ini sungguh fantastis dan termasuk yang terbesar di seluruh provinsi di negeri ini.

HAL ini terungkap dalam Diskusi Publik Indeks Keterbukaan Anggaran 33 kabupaten/kota di Sumut, yang diselenggarakan, Kamis di Medan. Selain itu, masalah fungsi transparansi anggaran di provinsi ini juga sangat lemah, sehingga peluang untuk korup cukup besar.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, pengelolaan anggaran di pemerintah provinsi Sumatera Utara dan sejumlah kabupaten kota

belum menegakkan fungsi transparansi dan akuntabilitas. Indikator ini bisa dilihat dari banyaknya praktek korupsi di daerah ini.

"Dari hasil studi yang dilakukan Fitra, Sumatera Utara hanya memperoleh poin rata-rata 14 dari skor ideal 100. Angka ini di bawah rata-rata nasional," kata Koordinator Fitra, Ucok Sky Khadafi, Kamis, • LANJUT KE HAL. 2

Fitra Kawal Penanganan Korupsi Alkes Dari hasil studi yang dilakukan Fitra, Sumatera Utara hanya memperoleh poin rata-rata 14 dari skor ideal 100. Angka ini di bawah rata-rata nasional.

”

”

UCOK SKY KHADAFI Koordinator FITRA Indonesia

Tuntaskan Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Kota Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gunungsitoli, Nias menuntut Kejaksaan negeri Gunungsitoli segera menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan TA 2012 senilai Rp10 miliar.

Desakan ini disampaikan Mahasiswa GMNI Gunungsitoli saat melaksanakan unjukrasa keliling Kota Gunungsitoli,

Jumat pekan lalu. Dengan berkeliling kota, warga kota itu mengetahui apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.

Alat kesehatan yang diduga dikorup adalah peralatan pengolah limbah padat dan limbah cair serta sarana pendukungnya, peralatan Puskesmas tanpa rawat • LANJUT KE HAL. 2

MEMILIKI ASET BERLIMPAH Siapa yang tak kenal dengan Hercules. Lelaki asal Timur Indonesia ini kerap menuai masalah.

Dia sering bersinggungan dengan kekuatan, kekerasan dan pada akhirnya berujung kepenegakan hukum.

Penjara bagi Maung, demikian sapaan akrab Hercules, adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Duitnya begopokgopok.

Penggerogotan dana BDB dilakukan secara ijon antara pengusaha swasta, eksekutif, dan legislatif sejak dari perencanaan.

”

”

RURITA NINGRUM

Direktur Eksekutif FITRA Sumut

FITRA mengapresiasi kinerja Ditreskrimsus Poldasu, yang mengembangkan kasus dugaan korupsi alat kesehatan di 33 Kabupaten/Kot di Sumut, TA 2012 yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu dengan memeriksa anggota banggar dan wakil ketua banggar.

"Kiranya ini menjadi awal pembuktian penegak hukum yang tidak hanya runcing ke bawah namun juga runcing ke atas.

Harapannya tentu saja agar

keterangan para saksi mengkerucut pada oknum pelaku yang sesungguhnya mengkorupsi uang rakyat," kata Sekretaris Fitra Sumut, Rurita NingruM. Menurutnya, Fitra Sumut akan mengawal dan mengawasi kasus tersebut agar tidak masuk angin, tidak gembos di jalan sebagaimana pesimisnya masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Sumatera Utara.

"Mari kita kawal penegakan • LANJUT KE HAL. 2

Proyek BDB di Dairi Terkendala Akibat Rasionalisasi Anggaran SIDIKALANG - Rekanan pemenang tender pembangunan fisik yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dihimbau supaya tetap melanjutkan pembangunan. Sebab sudah ada kesepakatan antara Pemprovsu dan pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui DPRD Sumut bahwa dana itu akan dibayarkan tahun 2014 mendatang.

Himbauan ini disampaikan Bupati Kabupaten Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro, menjawab pertanyaan wartawan di gedung DPRD setempat, Rabu pekan lalu, di

Sidikalang.

Dikatakan, pihak ketiga (rekanan) sebagai pemenang tender pembangunan fisik yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawaan (BDB) pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2013, yang terkena rasionalisasi (pemangkasan), supaya tetap melanjutkan pembangunan khususnya menyangkut fisik.

Sebab, katanya, sudah ada kesepakatan antara Pemprovsu dan pemerintah Kabupaten/Kota dan

S

» Herkules

• LANJUT KE HAL. 2

Pengusaha Sawit Edi S Dilapor ke Dishutbun Riau

menjualnya kepada Surya sekitar 2009.

Selain kepada Surya, Sukanto menjual lahannya seluas dua hektare kepada PT Mitra Abadi Sukses Sejahtera, yang membangun Apartemen Belmont Residence.

Lokasi usaha yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Hercules di Kebon Jeruk Indah membuat mereka kerap berhubungan dengan Maung, demikian julukan Hercules, dan anak buahnya.

Sebelum penyerahan cek senilai Rp500 juta, Sukanto dan Direktur Utama PT Mitra Abadi Sukses Sejahtera, Amin Maulana, menyerahkan uang Rp400 juta untuk Hercules pada 5

PEKAN BARU - Penegakan supremasi hukum dibidang Kehutanan tampaknya, tajam ke bawah tumpul ke atas. Fenomena ini bukan rahasia lagi. Hasil investigasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan, gerah dengan prilaku sejumlah pengusaha membuka kebun sawit di kawasan hutan tanpa prosedural.

Ketua Yayasan Mimbar Negeri Syaiful Aula angkat bicara, dan membeberkan prilaku sejumlah pengusaha yang menggunakan Kawasan Hutan tidak prosedural.

"Mereka (para pengusaha) dengan gampangnya mengalih fungsikan kawasan hutan produksi menjadi kebun kelapa sawit, dan dengan mudah pula mendapatkan alas hak dari aparat Desa maupun Camat," ujarnya Rabu pekan lalu di Pekanbaru.

Menurut Syaiful, pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa prosedural menjamur ibarat cendawan tumbuh dimusim hujan. Akibatnya kegundulan hutan tak terhindarkan.

Prilaku pembukaan kebun sawit oleh sejumlah pengusaha dalam kawasan hutan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Modus Hercules Memeras dan Cuci Uang UKANTO Tjakra dan Surya Putra Sugandhi adalah pengusaha yang memiliki lahan di kompleks yang sama di Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Sukanto, lewat perusahaannya PT Tjakra Multi Strategi, merupakan pengembang Ruko Rich Palace dengan luas lahan sekitar 2,6 hektare.

Adapun Surya Putra Sugandhi adalah pengusaha yang berencana membangun Sekolah Bina Bangsa di kompleks lahan yang berdekatan dengan Ruko Rich Palace. Surya memiliki lahan sekitar 2,3 hektare yang dibeli dari Sukanto.

Hingga kini Sekolah Bina Bangsa belum juga dibangun.

Awalnya Sukanto memiliki lahan 6,9 hektare yang dibelinya pada 2006. Dia

PEMBERANTASAN korupsi di negeri ini belum maksimal. Posisi Indonesia masih berada di atas angka 100.

Data yang dirilis Transparancy Internatioal (TI), Indeks Persepsi Korupsi (CPI) per Desember 2013, Indonesia berada diperingkat 114 dari 177 negara di dunia.

Negara yang terbebas dari korupsi adalah Denmark dan Selandia Baru dengan 91 poin.

Sedang Indonesia hanya memperoleh nilai 32 poin. Posisi ini sebenarnya turun empat tingkat dari tahun lalu, yakni diurutan 118.

Fakta ini mengharuskan pemerintah lewat lembaga penegakan hukum harus lebih fokus memberantas korupsi. Siapa pun yang terlibat, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak peduli itu suami, istri, anak, kolega atau mertua. Jerat hukum koruptor berlaku bagi masyarakat awam hingga presiden. Bila sapu bersih dalam membasmi korupsi sudah dijalankan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara bebas korupsi.

Dalam istilah medis, kondisi Indonesia sudah kritis, dan berada dalam ruang ICU. Keseriusan pemerintah dan aparat penegak

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

TUNTASKAN DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALKES KOTA GUNUNGSITOLI..................................

• DARI HALAMAN. 1 inap.

Tuntutan lainnya adalah, kasus dugaan korupsi belanja hibah Pilkada Kota Gunungsitoli yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara senilai Rp4 Miliar + Bantuan dari APBD Kabupaten Nias TA 2010 senilai Rp2,5 miliar.

"Kami mendesak Kejari agar kasus ini segera diusut sampai tuntas sehingga tidak menjadi asumsi negatif di tengah-tengah masyarakat," ujar mahasiswa.

Menurut pengunjuk rasa, sejumlah pejabat teras Pemko Gunungsitoli yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase MSP, Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kota Gunungsitoli,

Drs Edison Ziliwu MM MSi, Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor dari PT CMC dari Jakarta, dan mafia-mafia anggaran dari Kementrian Kesehatan RI. Sumber menyebutkan, indikasi penyimpangan dalam pengadaan Alkes tersebut antara lain barang yang masuk diduga tak sesuai dengan spesifikasi."Bahkan produk ini sebagian barang bekas yang baru dilakukan pengecatan," ujarnya, seraya menambahkan, kita kecewa karena ada oknum yang sengaja menutup-nutupi kasus ini kepada publik.

Sekda Kota Gunungsitoli yang dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu pada saat temu pers di lantai 2 kantor Walikota Gunungsitoli mengatakan, pengadaan Alkes ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.(YAGI)

FITRA KAWAL PENANGANAN KORUPSI ALKES ..................................

• DARI HALAMAN. 1 hukum ini. Siapapun pelakunya tidak ada kata tebang pilih/ pembedaan perlakuan apakah kepala daerah, ketua partai, ketua fraksi, pejabat atau buruh sekalipun, semua sama di mata hukum, utamanya sama di mata Tuhan," tegasnya belum lama ini, seperti dikutip Medanbagus.com.

Selanjutnya, FITRA Sumut akan merapatkan barisan kepada semua jaringan LSM se-

Sumatera Utara baik dalam Aliansi Sumut Bersih yang konsern mengawasi kasus-kasus korupsi maupun kepada masyarakat luas dan akademisi agar ikut bersama mengawal kasus ini. "Agar pola korupsi yang dimulai dari sistem perencanaan dan penganggaran menjadi jera dan menghilangkan paradigma buruk terhadap Sumatera Utara yang konon katanya semua urusan dengan uang tunai," pungkas Rurita. (TIM)

PROYEK BDB DI DAIRI TERKENDALA AKIBAT RASIONALISASI ANGGARAN ...........

• DARI HALAMAN. 1 disetujui DPRD Sumut bahwa dana itu akan dibayarkan tahun 2014 mendatang. Untuk itu, kata Johnny Sitohang, pihak rekanan supaya mau melanjutkannya.

Seperti disiarkan sebelumnya, menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengeloalan Keuangan dan Asset (Dippeka), Sebastianus Tinambunan mengatakan, sesuai surat biro keuangan Pemprovsu, Kabupaten Dairi terkena rasionalisasi sekitar Rp2,5 miliar lebih, yang sebelumnya dianggarkan untuk lima kegiatan pembanguan fisik serta pengadaan alat peraga edukatif (APE).

Sementara dari lima kegiatan yang terpangkas itu, tiga sudah dikerjakan pihak rekanan yakni pembangunan gedung Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) di Jalan Pandu Sidikalang, pengaspalan jalan dan tembok penahan di kompleks gereja GKPPD Sumbul serta Taman Kota Sidikalang.

Johnny Sitohang menambahkan, bagi mitra kami (rekanan) yang sudah sempat mengerjakan proyek tersebut supaya tetap melanjutkannya."Tidak usah takut, semua dana yang sudah masuk pasti dibayarkan," kata dia.

Terkait kegiatan yang sebe-

lumnya sudah dianggarkan, namun masuk dalam rasionalisasi mungkin akan dilaksanakan tahun depan saja, sebut Johnny Sitohang.

Terpisah, pimpinan CV Simparas Group, Ruslan Berutu, selaku pemenang tender proyek pembangunan gedung LKP berbiaya sekitar Rp995 miliar, dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/12) mengatakan, untuk sementara masih menghentikan pekerjaan tersebut.

Ruslan menyebutkan, pihaknya masih menunggu kejelasan pembayarannya nanti. Sebab, kata Ruslan, hingga saat ini dia sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 300juta, untuk beli bahan material dan bayar gaji pekerja, tetapi proyek itu terkena rasionalisasi sehingga kami hentikan sementara sambil mengumpulkan modal sebab dananya tidak sedikit.

Tetapi, walaupun demikian, karena Pemkab Dairi dan Pemprovsu sudah sepakat untuk menampungnya di tahun anggaran 2014, kami sebagai mitra tetap menghargai dan akan melanjutkan pekerjaan tersebut, tetapi harapan kami bisa dijadikan sebagai prioritas karena bangunan itu juga salah satu simbol budaya sekalipun kami rugi, sebut Ruslan Berutu yang juga Sekjen LKP Dairi itu.(NDK)

PROYEK TANGGUL DIKERJAKAN ASAL JADI...............................................

• DARI HALAMAN. 1 material pasir, batu, dan semen.

Kini kondisi tanggul tersebut retak dan runtuh dari pondasi dinding bibir sungai. Bahkan material semen dan besi diduga digunakan tidak sesuai dengan bestek yang ditentukan.

Dihawatirkan proyek tanggul yang dikerjakan asal jadi tesebut dapat menelan korban jiwa. Dengan kekuatan material yang digunakan saat ini. Diduga lemahnya pengawasan salah satu penyebab proyek tersebut dikerjakan asal jadi.

Pantauan di lokasi ratusan warga yang terdiri dari kaum ibu dan bapak, terlihat beramai-ramai memadati lokasi proyek asal jadi.

Ratusan warga menujukan kekesalannya dengan membawa kertas bertulisan “Kembalikan tanggul kami semula. Kami tidak mau tanggul kami bocor apabila hujan". Bahkan warga yang kesal dengan bangunan tersebut, menunjukan puing-puing material tanggul yang hancur dan warga dengan sangat mudahnya mematahkan material puing-puing tanggul dengan tangan.(JUL)

INDONESIA MASIH TERKORUP.......

• DARI HALAMAN. 1 hukum bisa mengubah kondisi kritis tersebut menjadi sehat. Meski sangat sulit, namun tetap bisa diberantas.

Indonesia tinggal berkaca dan meniru beberapa negara yang perang dengan korupsi seperti China.

Harus diakui, korupsi sudah mendarah daging dan menyentuh seluruh sektor kehidupan. Korupsi tidak lagi berlaku bagi kaum elite, namun staf di tingkat bawah, seperti Lurah dan Kepala Dusun juga melakukan korupsi. Kalau pejabat Negara, seperti gubernur melakukan korupsi memang sudah biasa. Ini karena adanya tuntutan "bagi-bagi kue".

Kesungguhan dan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi patut diapresiasi. Namun rakyat juga menunggu apakah KPK berani menggelandang tokoh-tokoh berpengaruh di

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Indonesia yang terbukti korupsi?.

Buruknya Indeks Persepsi Korupsi karena hukuman terhadap para koruptor masih sangat rendah. Sebagian besar koruptor yang terbukti bersalah hanya menjalani hukuman di bawah 10 tahun penjara.

Bagi kita, tidak ada tawar menawar terhadap pelaku korupsi di negeri ini. Dengan tindakan tegas dan hukuman yang berat, akan menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang ingin menelap duit Negara.

Dengan semakin berkurangnya pelaku korupsi, maka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bakal makin membaik.

Kita harapkan, agar penegak hukum seperti KPK, kejaksaan dan kepolisian tidak ‘tebang pilih’ dalam memberantas korupsi. Sikat para koruptor, termasuk para pejabat di Sumatera Utara, yang terindikasi melakukan korupsi. (***)

Perayaan Natal Oikumene Pemkab Dairi

SIDIKALANG–Pemkab Dairi bersama masyarakat merayakan Natal I, Oikumene, Kamis (12/12) di lapagan stadion Sudirman Sidikalang. Hadir Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro, wakil Bupati, Irwansyah Pasi, Ketua DPRD Delphi Ujung, Kapolres AKBP Donny Damanik, Kejari, Pendi Sijabat, Ketua Panitia yang juga Sekda, Julius Gurning, BMAG, para pendeta, pimpinan SKPD, Camat serta masyarakat yang datang dari berbagai Kecamatan di Kabupaten itu Kebaktian Natal Oikumene yang dilaksanakan pada sore hari itu berjalan hikmad. Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro didampingi Ny Dumasi br Sianturi tampil membawakan liturgi bersama Muspida. Begitu juga paduan suara (koor) dari berbagai instansi pemerintah, organisasi gereja serta koor anak-anak sekolah turut ditampilkan untuk memeriahkan Natal tersebut. Sedangkan, thema

Bupati Kabupaten Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro, didampingi Ny Dumasi br Sianturi, Sekda Julius Gurning serta unsur Muspida sedang melakukan penyalaan lilin Natal Oikumene.

Natal tahun ini diambail dari injil kitabsuci Johannes 3:7b, "tidak ada seorangpun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalu tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga" Sementara sub thema, dengan semangat Natal, manusia sadar akan dirinya sebagai mahluk ciptaan yang terbatas dihadapannya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadannya maka ia akan bertindak.

Khotbah Natal dibawakan Pdt Dr Fritz Sihombing, Kepala Biro Oikumene HKBP. Dalam Khotbahnya, Pdt Fritz Sihombing yang intinya menekankan bahwa berbahagialah orang yang mau mendengarkan, memelihara, melakukan serta menghidupi firman Tuhan, katanya.

Begitu juga kepada para pemimpin atau pengambil kebijakan dalam pemerintahan, melalui injil tersebut dia mengatakan supaya bagi para pemimpin menggunakan berkat Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat.(NDK)

DITEMUKAN 2.934 KASUS KORUPSI DI SUMUT....................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 di Medan.

Dirinya menilai, pejabat di Sumut masih curiga kepada masyarakat, karena masih menutup diri dan menganggap dokumen anggaran APBD sebagai rahasia negara.

"Ketertutupan akan informasi anggaran publik ini dapat mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintahan.

Indikasi korupsi ini dikuatkan dengan temuan BPK. Ucok menyebutkan dari 33 kabupaten/kota dan Pemprov Sumut ditemukan penyimpangan anggaran sebesar

Rp3,75 triliun dari 2.934 kasus," ujarnya.

Untuk itu, katanya, FITRA akan terus menyosialisasikan keterbukaan informasi anggaran dan terus meminta agar Pemkab/ Pemkot dan Pemprov Sumut membuka diri. "Masyarakat sebagai pembayar pajak, masyarakat harus mengetahui peruntukkan uangnya," jelasnya.

Dilakukan Secara Ijon Sebelumnya, FITRA Sumatera Utara mengapresiasi langkah penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan pengusutan dugaan korupsi bantuan daerah bawahan

(BDB) Pemprov Sumut.

Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum dalam keterangan persnya belum lama ini menyampaikan, penyimpangan penyaluran dana BDB di Sumatera Utara merupakan replikasi pola penyaluran dana transfer daerah yang berasal dari pusat, seperti DAU, dana BOS, dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). "Penggerogotan dana BDB dilakukan secara ijon antara pengusaha swasta, eksekutif, dan legislatif sejak dari perencanaan," katanya.

Menurut Rurita, indikasi korupsi berjamaan tersebut bisa

diketahui dari fakta persidangan kasus suap Bupati Madina yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Agustus lalu.

Dalam persidangan itu, dua saksi yakni Ali Mutiara Rangkuti, anggota DPRD Madina dan Raja Sahlan Nasution, Staf Khusus Pembangunan Pemkab Madina, mengungkapkan praktik pemberian fee sebesar 15 persen dalam proyek yang dibiayai BDB Pemprov Sumut dalam perkara suap dengan terdakwa Surung Panjaitan penyuap Bupati Madina Muhammad Hidayat Batubara.

Khusus BDB Sumut, dirinya mengaku prosesnya menarik

banyak kalangan karena penyaluran ke daerah tidak berdasarkan keadilan dengan mempertimbangkan luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat perekonomian masyarakat yang dibantu.

"Skema penggelontoran dana seperti ini memunculkan korelasi positif antara besaran dana BDB dengan dukungan kepala daerah terhadap gubernur terpilih," ujarnya.

Sebab itu, dia berharap, kasus suap Bupati Madina dan korupsi alat kesehatan (alkes) dan Keluarga Berencana (KB) menjadi pintu masuk untuk menguak kebocoran DBD yg "menguap" dari dana yang dianggarkan pada APBD Sumut. (TIM)

MODUS HERCULES MEMERAS DAN CUCI UANG...................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Maret 2010. Uang itu patungan Amin dengan Sukanto. Hercules meminta uang itu sebagai “uang keamanan”.

Dengan mudahnya memperoleh uang, Hercules Rozario Marshal diduga memiliki aset berlimpah berupa rumah mewah dan uang berjumlah miliaran rupiah. Di Perumahan Kebon Jeruk Indah, Jakarta Barat, misalnya. Meski luas tanahnya sama dengan rumah lain, sekitar 200 meter persegi, tapi dari segi ukuran dan kemewahan, tak terbantahkan bahwa rumah bernomor E12 ini yang paling “wah”.

Rumah yang belum lama direnovasi itu kini dalam tahap penyelesaian. Bangunannya bercat putih dan berlantai keramik cokelat muda. Dua pilar

di bagian depan rumah bergaya Romawi dan memberi aksen kukuh. Saat mendatangi tempat ini, Rabu pekan lalu, hanya terlihat sejumlah pekerja di sana.

Menurut sejumlah warga, Hercules sudah menetap di Kebon Jeruk Indah sejak tahun 2000-an. Beberapa anak buahnya pun ada yang tinggal di kompleks yang sama, hanya berbeda blok.

Semenjak Hercules ditahan polisi pada Maret 2013, anak buahnya yang biasanya kerap nongkrong di rumahnya terlihat berkurang.

“Tinggal sedikit,” ujar seorang warga Perumahan Kebon Jeruk Indah yang lain.

Preman yang kerap membuat onar ini segera diadili dalam kasus pemerasan dan pencucian uang. Agenda sidangnya direncanakan akhir Desember mendatang. Alasan polisi menjerat Hercules dengan

Undang Undang tentang Tindak Tindak Pidana Pencucian Uang karena uang hasil kejahatannya dikumpulkan oleh istrinya, Nia Dania, dan dibelanjakan untuk memborong tanah dan beberapa propeti. Hercules masuk Jakarta pada 1987, 12 tahun setelah Timor Timur (kini Timor Leste) tidak lagi menjadi bagian Rebuplik Indonesia.

Nama aslinya Rozario Marshal. Adapun “Hercules” nama julukannya. Kolonel (Purnawirawan) Gatot Purwanto, anggota pasukan khusus yang pertama kali terjun ke Timor Timur pada 1975, dalam wawancara pada November 2010 mengatakan dirinya yang pertama kali membawa Hercules ke Ibu Kota. Hercules merupakan nama sandi di radio komunikasi. "Dia itu anak buah saya," kata Gatot ketika itu,

seperti dikutip Tempo.com.

Menurut Gatot, tangan Hercules putus dalam kecelakaan helikopter saat pengiriman logistik. Dia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gatot Soebroto, Jakarta, untuk menjalani operasi penyambungan tangan palsu.

Untuk menyembunyikan luka di tangan kanan, Hercules kerap menggunakan sarung tangan.

Begitu sembuh, Hercules masuk daerah Bongkaran di Tanah Abang. Di sana dia membangun kelompoknya dan mengelola tempat perjudian serta pelacuran. Pada 1996 kelompoknya dikalahkan oleh kelompok Betawi pimpinan Bang Ucu Kambing. Kalah “perang” di Tanah Abang, ia menyingkir ke Indramayu.

Pada 2 Juli 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukumnya empat bulan penjara,

lebih ringan daripada tuntutan enam bulan penjara yang diajukan jaksa. Ia dinyatakan hanya terbukti melanggar Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Melawan Aparat. Dua pasal lain, yakni pemerasan dan kepemilikan senjata api, dinyatakan tidak terbukti.

Pada 3 Agustus lalu, saat akan keluar dari bui ia ditangkap lagi.

Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru, ormas yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, ini dituduh melakukan pemerasan sepanjang 2006-2013.

Tak hanya tuduhan pemerasan yang dijeratkan kepadanya. Polisi juga membidiknya dengan UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hercules dituduh menyembunyikan dan memutar hasil pemerasan lewat tiga rekening milik istrinya, Nia Dania. (SF/BBS)

PENGUSAHA SAWIT EDI S DILAPOR KE DISHUTBUN RIAU.............................................................

• DARI HALAMAN. 1 produksi tidak tersentuh hukum.

Disinyalir mendapat “lampu hijau” dari Oknum Dinas Kehutanan Propinsi Riau.

"Maka tidak pula berlebihan, dampak dari pembukaan hutan tanpa prosedural itu setiap tahun seluruh daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau menjadi langganan banjir," ujarnya.

Contoh misal pembukaan kebun kelapa sawit di kawasan hutan diduga dilakukan Edi Surianto warga Pekanbaru mantan pengusaha kayu, disebut sebut orang dekat petinggi di Kehutanan.

Sehingga alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 500 Ha, di Kawasan hutan Desa Kotagaro Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau seluas 500 Ha disulap menjadi Kebun

Kelapa Sawit tahun tanaman 2007.

"Terkait penggunaan kawasan hutan tanpa prosedural yang diduga dilakukan Edi Surianto, Yayasan Mimbar Negeri pada 9 Desember 2013 melaporkan Edi Surianto ke Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk melakukan pengusutan dan melakukan tindakan tegas terhadap Edi Surianto," ketus Syaiful.

Syaiful Aula, menyimak hasil dengar pendapat antara Kementerian Kehutanan RI dengan Komisi IV DPR RI Februari 2010 menghasilkan kesimpulan untuk menindak tegas perusahaan perusahaan pengguna kawasan hutan yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai Undang-Undang 41 Tahun 1999. Menyikapi hal tersebut Menteri Kehutanan RI menyurati Gubernur se Indonesia agar memerintahkan Kepala Dinas Propin-

si dan Kabupaten yang membidangi Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Perikanan untuk melakukan inventarisasi data penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan diantaranya perkebunan.

Keterangan yang dirangkum Tim Bersama menyebutkan bahwa lahan bermasalah dengan PT. Bia Fitri sekitar 60 Ha, lokasi yang disertifikasi 300 Ha dan status pengembangan 190 Ha (sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau/Perda No 10 Tahun 1994). Sementara berdasarkan peta Kehutanan RTRWP-TGHK Propinsi Riau bahwasannya lahan perkebunnan sawit milik Edi Surianto CS, keseluruhannya sekitar 500 Ha berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Dikatakan Syaiful, sinyalemen alih fungsi hutan di kawasan hutan

produksi terbatas yang dirobah menjadi kawasan perkebunan sawit, juga diduga dilakukan Zulpan Halim, warga Pekan Baru. Zulpan memiliki kebun sawit seluas 280 hektar dalam kawasan hutan produksi. Meski pembukaan kebun sawit tanpa prosedur tersebut tercium Dishutbun Riau, terkesan adanya pembiaran, dan surat edaran Gubernur Riau diabaikan. "Kebun sawit seluas 280 Ha berada dalam kawasan hutan Kunto Darusalam Rokan Hulu Riau," ujarnya.

Sumber KPK Pos di Pekanbaru menyebutkan, mulusnya alih fungsi hutan yang dilakukan Zulpan Halim dan Edi Surianto diduga adanya persekongkolan dengan oknum Dishutbun Riau. Informasi yang berkembang para pengusaha yang bergerak dibidang perkebunan sawit tanpa izin itu, setiap bulan

diundang Dinas Kehutanan Propinsi Riau ke Pekanbaru. Kabarnya pertemuan tersebut tertutup dilakukan setiap awal bulan.

Untuk keseimbangan dalam pemberitaan terkait indikasi alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit di kawasan hutan produksi terbatas, KPK Pos mengirimkan konfirmasi tertulis tanggal 2 Desember 2013 untuk klarifikasi terkait alih fungsi hutan tersebut, namun tidak ada jawapan. Rabu (10/ 12) KPK Pos ke Kantor Edi Surianto untuk konfirmasi secara langsung. Namun menurut Security, Edi Surianto sudah keluar. Security minta nama untuk disampaikan kepada Edi Surianto. Ketika diupayakan melalui kontak person, meski ada nada panggil, namun tidak diangkat. Kemudian konfirmasi disampaikan melalui pesan singkat juga tidak ada jawapan. (PUR)

UMUMKAN HASIL PEMERIKSAAN APBD TA 2013................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 BDB (Bantuan Daerah Bawahan) di Sumut TA 2013 selama 13 hari, sejak 21 Agustus hingga 1 September 2013.

Desakan tersebut diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut yang membidangi pemerintahan dan hukum Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan, di DPRD Sumut beberapa waktu lalu. Hal ini menanggapi turunnya tim inspektorat Kemendagri ke kantor Gubsu untuk memeriksa pengelolaan APBD Sumut TA 2013 yang

ditengarai berbagai pihak terjadi dugaan penyimpangan.

“Kita mendesak Tim Inspektorat Kemendagri segera mengumumkan hasil temuannya ketika melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan APBD,” tegas Ikhyar, sembari menambahkan, jika memang terjadi penyalahgunaan, sampaikan ke publik. “Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada ditemukan penyelewengan harus diumumkan, agar tidak mengundang fitnah terhadap pemerintahan di Sumut,” ujar Ikhyar Hasibuan, seperti dikutip iniMedan-

bung.com.

Diharapkan Tim Inspektorat Kemendagri mengumumkan hasil temuannya secara transparan ke publik, supaya jangan berkembang isu di tengah-tengah masyarakat, bahwa kedatangan tim melakukan pemeriksaan hanya untuk “menakut-nakuti” yang ujung-ujungnya dibarengi dengan transaksional.

“Jika dijelaskan secara transparan, masyarakat tentunya bisa memahami sekaligus mengetahui proses pembahasan, penyusunan, perhitungan anggaran, hingga wacana

rasionalisasi APBD Sumut yang digelindingkan Pempropsu. Ini tujuannya sebagai pembelajaran, supaya Pemprovsu dalam mengelola APBD tahun-tahun berikutnya benar-benar sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tegas Ikhyar.

Anggota dewan Dapil (Daerah Pemilihan) Kabupaten Labuhanbatu ini juga melihat, tidak sinkronnya pengelolaan APBD Sumut ini dikarenakan belum adanya kerjasama yang baik antara Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), Bappedasu (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut)

dengan Biro Keuangan Pemprovsu, sehingga banyak terjadi ketimpangan anggaran.

“Kesan kita ketiga instansi yang “bergelut” dengan APBD ini tidak sinkron, ada yang ditinggalkan dan ada yang memiliki peran dominan.

Seharusnya dalam merangsang kegiatan-kegiatan yang diturunkan ke daerah, peran dominannya sebagai pintu awal Bappedasu.

Tapi kita lihat ada yang terlangkahi. Kuncinya, jika ketiga instansi ini bersinerji, tidak akan terjadi penyalahgunaan APBD,” tegas Ikhyar Hasibuan.(TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

NASIONAL

Ketua MK Diperiksa KPK JAKARTA - Selama 2,5 jam, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Kamis (12/12) terkait kasus suap pemilihan kepala daerah (pilkada) Lebak, Banten. Kasus ini melibatkan tiga tersangka yaitu Akil, Susi Tur Handayani (advokat), dan Tubagus Chaeri Wardhana, adik Gubernur Banten.

Usai menjalani pemeriksaan, Hamdan enggan menjawab pertanyaan wartawan.

"Saudara-saudara silakan datang saja ke kantor saya (MK), tidak ada keterangan di sini (KPK)," dengan nada kurang bersahabat. Bahkan, nampak wajah Hamdan tertekan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Hamdan memilih bungkam sembari terus berjalan ke mobilnya.

Dalam keterangannya di gedung MK, Hamdan mengaku diperiksa KPK seputar proses dan mekanisme pembahasan dan pengambilan putusan perkara di MK, khususnya terhadap kasus dugaan suap dalam Pemilukada Lebak, Banten.

“Saya memberikan keterangan sebagai saksi sekitar 2,5 jam oleh penyidik KPK. Pertanyaannya hanya sekitar proses, mekanisme pembahasan, dan pengambilan keputusan MK, khususnya pada kasus Pemilukada Lebak,” kata Hamdan.

Dilanjutkan, pemanggilan KPK terhadap dirinya serta Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman menyalahi prosedur karena seharusnya ada izin presiden. "Meski demikian, kami tetap berkenan untuk diperiksa. Sebagai upaya kooperatif dalam rangka mempercepat proses hukum

demi memulihkan nama baik MK," paparnya.

Hakim konstitusi memberikan keterangan ke KPK, kata dia, karena komitmen MK sejak awal membantu dan memberikan akses dalam rangka mempercepat proses kasus Akil untuk memulihkan wibawa MK. Menurutnya, sesuai Pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, hakim konstitusi hanya bisa diminta keterangannya sebagai saksi baik di KPK, Kejaksaan, atau kepolisian setelah mendapat izin Presiden atas perintah Jaksa Agung.

“Hanya kasus ini saja kami tidak menempuh prosedur izin presiden, sematamata ingin mempercepat penyelesaian perkara ini agar cepat MK terpulihkan wibawanya,” tegasnya. “Kalau ada kasus di masa depan kami hanya akan memberikan keterangan sebagai saksi setelah ada izin presiden.”

Pernyataan Hamdan soal ketiadaan izin presiden, dimentahkan juru bicara KPK Johan Budi SP. "Kami sangat heran dengan sikap Ketua MK Hamdan Zoelva. karena Wapres Boediono diperiksa tidak menggunakan izin presiden. Jika mau mempersoalkan, Hamdan seharusnya tidak perlu datang ke KPK," lontar Johan Budi.

Johan Budi juga mempersoalkan Inkonsistensi sikap Hamdan yang datang dalam pemeriksaan. Mengingat, Hamdan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai hakim MK, bukan sebagai Ketua MK. Dengan kedatangannya maka Hamdan sendiri menyetujui dirinya diperiksa. "Itu artinya dia setuju dipanggil KPK tanpa izin presiden," ungkapnya serius.

(ENDY)

Megawati: Masyarakat Jangan Diam terhadap Kasus Century JAKARTA - Skandal mega korupsi Bank Century, ternyata mendapat perhatian tersendiri dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Sukarnoputri.

Setiap hari, mantan Presiden kelima RI ini selalu mengikuti perkembangan kasus bailout Bank Century yang dikabarkan merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun.

"Sayangnya, masyarakat kurang merespon. Masyarakat jangan diam dengan kasus Bank Century. Saya heran masyarakat enggak berani ngomong. Rakyat kok meneng wae (diam saja). Itu hal yang aneh," lontar Megawati pada acara 'Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan: Menyongsong Indonesia Memilih 2014', yang diselenggarakan International Conference for Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Selasa (10/12).

Masyarakat, lanjut Megawati, mestinya mengawal kasus korupsi Bank Century hingga tuntas. Juga aparat yang menangani kasus ini jalan penanganannya kayak siput. "Kapan tuntasnya," sindir Megawati.

Seharusnya, sambung Megawati, masalah korupsi jangan dilihat dari sisi nominal. Namanya korupsi tetap saja korupsi, meski nilainya hanya satu perak.

"Korupsi satu perak saja, ya tetap korupsi. Century sudah jelas dengan angka dari Rp 625 miliar menjadi Rp6,7 triliun. Itu suatu akumulasi jelas korupsi," paparnya.

Ditegaskan, dirinya tidak

memiliki tendensi apapun ketika berbicara soal kasus Bank Century. Cuma sebuah harapan agar KPK menuntaskan kasus Bank Century, semata-mata karena ingin Indonesia lebih baik. "Saya ingin suatu hal yang baik bagi republik ini. Kalau ada korupsi di berantas," katanya menegaskan.

Ketua KPK Abraham Samad mengakui banyak kendala dan hambatan KPK dalam menangani kasus Bank Century. Sumber daya KPK yang terbatas sebagai salah satu kendala dan hambatan.

Hal ini membuat KPK tidak akan mungkin bisa menyelesaikan korupsi begitu cepat.

"Namun demikian tidak ada masalah. KPK bisa tetap bekerja profesional. Kami juga berterima kasih atas berbagai kritikan yang dialamatkan kepada KPK. Saya ingin katakan, kasus yang berjalan lambat itu bukan hanya kasus Century," tandasnya.

Dicontohkan, ada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung dengan terdakwa Ratna Dewi Umar dan lainlain. Tapi kasus-kasus tersebut tidak pernah dikritik masyarakat. Beda dengan kasus Bank Century. Padahal sebenarnya dalam menanganannya sama saja.

"Jadi tidak ada perkara yang kita lambat-lambatkan, kita cepat-cepatkan. Kita berterima kasih atas masukannya supaya KPK bisa bekerja ke depannya dengan adanya kritikan-kritikan ini," jelasnya.(ENDY)

KABARESKRIM– Kabareskrim Polri Irjen Pol Suhardi Alius (kedua kiri) didampingi juru bicara KPK Johan Budi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan KPK di Gedung KPK Jakarta, Kamis (12/12). Kedatangan kabareskrim tersebut untuk menjalin kerjasama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Wakapolri: Polisi Korupsi Itu Polisi Goblok

JAKARTA - Korupsi di tubuh Polri, terus disorot. Mulai rekening gendut hingga jabatan basah masih menjadi makanan empuk yang dilontarkan terhadap korps Bhayangkara ini. Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Oegroseno juga tak habis pikir jika masih ada pejabat Polri, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudalah, cukup satu polisi saja yang ditangkap KPK. Tak ada lagi polisi yang terlibat korupsi,” harap Mantan Kapolda Sumetara Utara pada Pekan Anti Korupsi 2013, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/ 12). Sejauh ini KPK menangani kasus rekening gendut yang melibatkan Brigjen Djoko Susilo, yang sudah

di vonis 10 tahun penjara.

Namun, lanjut jenderal bintang tiga, jika ada polisi korupsi hendaknya KPK langsung menindak. "Ya sikat saja! Kan sudah lihat ada yang ditangkap, kalau masih ada ya goblok (bodoh-Red), itu namanya," lontarnya serius.

Malah Wakapolri memberi sumpah kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana korupsi, maka bersiap-siaplah masuk neraka.

"Lebih-lebih menerima gratifikasi pakai kwitansi kurang ajar, pura-pura jujur tapi terima suap," tegasnya.

Dikatakan, polisi harus terus menganut anti terhadap korupsi.

Mengingat, perilaku korupsi merugikan keuangan negara, juga membuat malu institusi Polri seba-

gai lembaga negara.

Memang upaya perbaikan internal Polri hingga saat ini masih terus dilakukan. Meminimalisir polisi yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, juga diterus diupayakan. "Bahkan sistem kita perbaiki, seperti mutasi," paparnya.

Selain itu, Wakapolri Komjen Pol Oegroseno menyarankan agar lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) segera membuat Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN). Hal tersebut guna menghindari kecurigaan mengapa seorang anggota polisi bisa menjadi kaya raya seketika.

"Saya pernah bilang gini, sebaiknya begitu lulus pendidikan Akpol

mulai mengisi LHKPN, walaupun zero ya, walaupun nol. Jadi melatih disiplin pribadi nanti," sambungnya.

Oegroseno memperbolehkan anggota-anggota polisi yang baru untuk kaya raya, namun harus jelas dari mana hasil kekayaannya.

Dia pun mencontohkan jika ada anggota polisi yang kaya raya dari hasil pemberian mertuanya, itu harus segera dilaporkan kepada atasannya melalui LHKPN. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memiliki strategis, solusi dan cara untuk menghentikan korupsi di tubuh Polri. "Saya menilai harus ada perbaikan sistem untuk mencegah korupsi yang sudah menjangkit di setiap lembaga, dan institusi terma-

suk Polri," paparnya pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Diakuinya, institusi Polri yang kerap mendapat predikat institusi rawan korupsi harus segera membenahi sistem. Sebab, pencegahan korupsi harus diawali dengan ketauladanan dan dimulai dari pimpinan tertinggi. Jika pimpinan di atas bersih, maka tentunya yang dibawahnya ikut bersih.

Selain memperbaiki sistem, kata dia, menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang tepat. Mengingat, banyak polisi yang baikdan jujur, namun tidak ditempatkan di tempat yang bagus. "Jika Kapolrinya bagus, tentuyang dibawahnya juga bagus. Tapi kalau Kapolrinya suka '86', dibawahnya juga suka '86'," ucapnya.(ENDY)

Hak Rakyat Dirampas Pejabat dan Wakil Rakyat Bermental Korup JAKARTA - Garda Wanita Partai Nasdem (Garnita Malahayati) mengajak masyarakat Indonesia untuk menolak calon legislatif (DPR) yang terlibat korupsi dan melakukan pelanggaran HAM. Penolakan itu untuk mensukseskan Pemilihan Umum 2014 yang jujur, adil, dan transparan, demi tercapainya perubahan yang lebih baik dalam seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Korupsi dan pelanggaran HAM bagaikan dua sisi mata uang, yang selalu berjalan beriringan. Pelaku korupsi, langsung atau tidak langsung merampas hak asasi setiap individu.

Dan pelaku pelanggaran HAM biasanya juga

dilakukan penguasa bermental korup," papar Ketua Umum Garnita Malahayati, Irma Suryani Ch saat memperingati Hari Anti Korupsi Dunia 9 Desember 2013 dan Hari HAM Internasional 10 Desember 2013, di Jakarta, Rabu (11/12).

Dilanjutkan, praktik korupsi kian merajalela di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi banyaknya wakil rakyat bermental korup. Juga pengawasan terhadap pemerintahan pun menjadi tidak berjalan sama sekali, pada akhirnya memiskinkan negara dan rakyat Indonesia sampai ke titik nadir.

"Karena itu, Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Internasional hendaknya

jangan lagi menjadi seremonial semata. Rakyat Indonesia harus menyikapinya secara tegas, antara lain dengan menolak Caleg yang terlibat korupsi dan pelanggaran HAM, baik langsung maupun tidak langsung," lontarnya.

Kepala Kebijakan dan Partisipasi Publik Garnita Malahayati, Sondang Tarida Tampubolon mengharap rakyat Indonesia harus berani menyikapinya secara tegas, seperti menolak Caleg, yang terlibat korupsi dan pelanggaran HAM. Wujud penolakan terhadap Caleg korupsi dan melanggar HAM, dapat dilakukan dengan tidak memilih, tidak menjadi tim sukses, serta mengkomunikasikan rekam jejak yang

bersangkutan kepada keluarga dan masyarakat luas saat Pemilu 2014 berlangsung, sarannya.

"Harus diingat, peranan perempuan sama besarnya dengan laki-laki.

Perempuan memiliki kekuatan besar menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM," pesan Sondang kepada seluruh perempuan Indonesia," katanya Karenanya, perempuan harus membuka mata hati untuk melihat korupsi menyebabkan kesengsaraan luar biasa bagi masyarakat.

Di Indonesia saat ini semua hak-hak rakyat dirampas pejabat dan wakil rakyat bermental korup, sambungnya.(ENDY)

SBY Dituding Bolehkan Bagi-bagi Uang di Kongres Demokrat JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membolehkan pembagian uang dalam kongres di Bandung, Jawa Barat, pada pertengahan 2010.

Bagi-bagi uang itu dianggap merupakan hal yang legal.

Karenanya, semua calon ketua umum membagikan uang transport kepeda peserta Kongres yang nilainya mulai Rp 1 hingga 5 juta.

"Karena itu legal dan diperbolehkan SBY, saya bagikan uang Rp 5 juta ke sejumlah Ketua DPC Partai Demokrat untuk transportasi," papar Ahmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di gedung KPK Jakarta, Kamis (12/12).

Mubarok mengenakan kemeja batik kuning lengan panjang mengaku saat itu menjabat sebagai ketua tim sukses pemenangan Anas Urbaningrum. "Ingat ya, saya diperiksa sebagai saksi terkait bagi-bagi uang dalam kongres Partai Demokrat. Ya, mungkin penyidik pengen tahu soal itu," lontarnya dengan nada santai.

Ditanya kabar yang beredar duit yang dipakai tim sukses Anas adalah uang dari proyek yang dipegang oleh perusahaan M.

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Ismiyati Saidi menunjukkan kardus BlackBerry saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12). Kedatangan Ismiyati Saidi ke Gedung KPK adalah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dengan tersangka Anas Urbaningrum dalam dugaan kasus megaproyek Hambalang.

Nazaruddin. Mengingat saat kongres, Nazaruddin juga anggota tim sukses Anas. "Soal asal-muasal uang transport itu saya benarbenar tidak tahu. Kan saya nggak ngurusin uang," bantahnya.

Dalam sidang sebelumnya, surat dakwaan jaksa KPK terhadap

mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, menyebutkan Anas mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya, pemenang lelang pengerjaan proyek Hambalang.

Uang itu digunakan untuk keperluan Kongres Partai

Demokrat 2010 di Bandung agar mendukung Anas. Penggunaannya diduga antara lain bayar sewa hotel, sewa mobil pendukung Anas, membeli BlackBerry, jamuan para tamu, dan untuk hiburan.

Wakil Ketua Demokrat, Max

Sopacua membantah keras tuduhan isu bagi-bagi uang transportasi kepada peserta kongres dari calon. Juga membantah isu bagi-bagi duit mendapat restu dari SBY. "SBY tidak pernah memerintahkan dan tidak terlibat dalam urusan itu.

"Jangan-jangan Pak SBY akan dilibatkan, dengan persoalan buang air kecil di terminal," ujarnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli mengaku tidak tahu ikhwal saran Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhono, yang membolehkan peserta Kongres Demokrat membagi-bagikan uang kepada peserta kongres tahun 2010.

"Kalau Mubarok bilang gitu, saya enggak tahu karena saya tidak masuk dalam kepanitian sehingga tidak mengetahui adanya bagi-bagi duit tersebut," " kata Melani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/12).

Perihal isu bagi-bagi duit saat kongres Demokrat, sambung dia, pihaknya tak masuk dalam pengurus daerah. Sehingga, informasi itu tak sampai ia dengar.

Namun demikian, menurutnya tuduhan tersebut harus berdasarkan fakta. "Karena saya bukan unsur dari DPD dan DPC," kilahnya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

SUMUT

Gubsu Dituding Intervensi Penolakan LKPJ Walikota Tanjungbalai TANJUNGBALAI–Gubernur Sumatera Utara,H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si dituding tidak mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seorang Gubernur. Penilaian ini dilontarkan tiga anggota DPRD Tanjungbalai menyusul terbitnya surat Gubsu Nomor : 903/ 13336 tertanggal 9 Desember 2013.

Anggota DPRD Tanjungbalai,Ir Dahnil Karo-karo dari Partai Hanura ini mengatakan, terbitnya surat Gubsu tersebut dapat diartikan sebagai bentuk upaya intervensi yang dilakukan Gatot terhadap DPRD pasca penolakan LKPj Walikota

oleh DPRD beberapa waktu lalu.

“Gubsu tidak punya kewenangan mengintervensi hasil rapat paripurna DPRD Tanjungbalai. Apalagi terkait penolakan Ranperda LKPj Walikota Tahun Anggaran 2012. Jika merasa tidak menerima keputusan Paripurna, silahkan Gubsu membuat kebijakan tersendiri berdasarkan evaluasinya terhadap keputusan Paripurna DPRD itu,” ujar Dahnil.

Sementara legislator PDI Perjuangan Hakim Tjoa Kian Lie menilai, terbitnya Surat Gubsu tentang Fasilitasi Penyelesaian Penetapan Perda Per-

tanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai TA.2012 tersebut terkesan “menyarankan” DPRD negos dengan Walikota.Sebab dalam surat itu,Gubsu meminta DPRD melakukan kembali Paripurna DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atau LKPj Walikota untuk mendapat persetujuan bersama antara DPRD dengan Walikota.

Ditemui terpisah, Surya Dharma AR, Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai mengatakan, Surat Gubsu Nomor : 903/13336 salah kaprah. Katanya,

unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD tidak pernah mempermasalahkan keputusan Rapat Paripurna DPRD tersebut, sehingga harus dikonsultasikan ke Gubernur.“Surat Gubsu itu salah kaprah dan bertolak belakang dari permasalahan yang sebenarnya.Kami ke Medan atas undangan Gubsu untuk memberikan penjelasan tentang hasil keputusan Rapat Paripurna DPRD, bukan konsultasi sebagaimana yang dimaksudkan di dalam suratnya itu,”pungkas Surya Dharma yang juga berasal dari PDI

Perjuangan itu.

Bertolak dari kondisi itu,ketiga politisi ini juga kompak memberi penilaian bahwa Gubsu bertindak melebihi kewenangannya dengan menerbitkan Surat Nomor : 903/13336 tersebut.Mereka menilai,jika Gatot bijak harusnya dia melakukan kebijakan lain agar pengelolaan anggaran belanja rutin dan belanja wajib dapat disalurkan walaupun Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2012 ditolak untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD.(HER)

Kadis Budparpora Aceh Tamiang Serahkan Dana PKA Tanpa Verifikasi ACEH TAMIANG- Anggaran Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-VI Tahun 2013, Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp1,2 milliar terindikasi menyimpang dan menyalahi mekanisme penganggaran.

Diduga anggaran untuk kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh yang diketuai istri Bupati Aceh Tamiang ini belum melalui verifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPTK).

Padahal pada saat kegiatan itu berlangsung pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Aceh Tamiang belum membentuk tim pelaksana anggaran yaitu PPTK, sementara anggaran untuk kegiatan itu sudah dicairkan.

Dana sebesar Rp1,2 milliar yang ditransfer ke bank, kemudian pada 18 September 2013 ditarik secara tunai oleh FA Bendahara Disbudparpora lalu diserahkan ke panitia penyelenggara tanpa didukung surat perintah penyerahan uang dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Aceh Tamiang.

Saat akan dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan tersebut Kadis Budparpora Aceh Tamiang, Syahyuzar tidak dapat ditemui, kendati demikian melalui Bendahara Dinas, Feri Arypolanda mengatakan terkait dengan temuan itu, dia tidak mengetahui soal pencairan dana untuk kegiatan PKA. "Saya hanya menjalankan perintah Kadis untuk mengambil dana kegiatan itu dari bank dan menyerahkannya kepada bendahara panitia", jawabnya.

Soal surat perintah penyerahan uang dari Kadis, katanya, memang tidak ada, dan soal verifikasi dari PPTK sudah dilaksanakan atau belum dia juga mengaku tidak mengetahuinya."Saya hanya menjalankan perintah pak Kadis", katanya singkat.(BSO)

Pos Pemeriksaan Dinas Peternakan Asahan Disinyalir Sarang Pungli TANJUNGBALAI-Pos Pemeriksaan Dinas Peternakan Kabupaten Asahan yang berada di jalanlintas Sumatera (Jalinsum) Simpang Kawat Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu disinyalir sarang pungli (pungutan liar).

Retribusi yang mereka pungut memang mempunyai payung hukum dan legal, berdasarkan SK Dirjen Peternakan Kementrian Pertanian RI No.32/PD.620/76/01/04 tanggal 27 Januari 2004 dan SK Gubsu No.524/056.K/2004 tanggal 28 Januari 2004.Namun dalam prakteknya,saat menerima retribusi yang besarnya Rp.25 ribu,petugas hanya memberikan secarik surat tanda telah diperiksa yang berupa fotocopyan tanpa memberikan kwitansi atau karcis resmi sebagaimana biasanya dalam pengutipan retribusi.

Anehnya,sebagai petugas “pencegat” kenderaan yang membawa hewan ternak seperti lembu,kambing,babi,ayam,bebek dan produk turunannya seperti telur itu adalah warga masyarakat setempat yang notabene bukan berstatus PNS ataupun tenaga honorer resmi.

Warga yang berpakaian dinas itu diketahui bernama Anton Sipayung alias Pecal.

Diduga Anton akan dijadikan “tumbal” oleh para petugas resmi berstatus PNS Pemkab Asahan disitu bila suatu saat aksi pungli tersebut terbongkar.Padahal diyakini hasil pungli yang dilakukan Anton diserahkan kepada petugas resmi yang ditempatkan dipos itu.

Saat ditemui Senin pagi,Anton mengakui kalau dirinya tidak berstatus PNS.Namun saat ditanya siapa Kepala dipos itu,Anton tidak bersedia menyebutkan.Memang saat itu keadaan pos lengang dan tidak ada terlihat petugas yang lain kecuali Anton.(HER)

“Koruptor di Sumut Lihai dan Licik”

Seorang mahasiswi dari Solidaritas Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi, menunjukan stiker ketika melakukan aksi memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia, di Bundaran Majestik, di Medan, Sumut, Senin (9/12). Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam mengungkapkan dan memberantas korupsi di Indonesia.

Kasus Penggelapan, Penyidik Polresta Medan Langgar Perkab MEDAN- Kuasa Hukum SN (38) yang tersandung kasus penggelapan uang PT Deltamas Surya Indah Mulia senilai Rp4,4 miliar, merasa keberatan atas tindakan Polresta Medan terhadap penangkapan yang terlalu dini terhadap kliennya.

Budianto,SH dan Ahmad Fadhly Roza,SH mengatakan, penangkapan terhadap kliennya tanpa didahului proses pemanggilan, juga tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi. Mengingat tindak pidana yang dituduhkan pada kliennya adalah tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 dan atau 374 KUHP. Budianto sangat menyesalkan kinerja Polresta Medan yang seolah-olah menganggap kasus ini kasus ringan. Padahal, kata Budi, kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan butuh pemahaman dan

kecermatan dari penyidik, serta harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup tentang adanya kerugian dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia yang mencapai milliyaran rupiah.

Proses hukum yang dijalankan pihak Polresta Medan, dengan melakukan penangkapan tanpa didahului dengan pemanggilan terhadap kliennya, menurutnya, merupakan suatu pelanggaran hukum. Bentuk pelanggaran hukum itu, kata Budianto, pelanggaran Perkap No.14 Tahun 2012, tentang manajemen penyidikan tindak pidana pengganti Perkap No.12 Tahun 2009, tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Polri.Dan melanggar Perkap No.8 Tahun 2009, tentang implementasi prinsip dan standar hak azasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Juga melanggar Perkap No.14 Tahun 2011, tentang kode etik profesi kepolisian.

Dan bukan hanya pelanggaran itu saja yang dilakukan pihak Polresta, sebutnya.

Menurutnya, penyidik tidak profesional dalam bekerja. Alasannya, mulai dari proses penangkapan yang dilakukan hanya dalam waktu sehari, sampai melakukan penyitaan dan penggeledahan penyidik hanya bekerja sendiri tanpa bantuan pihak kepolisian lainnya yang notabene sudah mempunyai tupoksi masing-masing.

Seharusnya jika dilakukan penggeledahan dan penyitaan, penyidik harus mendapat surat perintah penyitaan dari pengadilan yang diatur dalam KUHAP No.8 Tahun 1981, juga tertuang dalam UU Kepolisian No.2 Tahun 2003. Jangan asal kerja saja, tetap harus ada aturan mainnya, cetusnya. Budianto sempat mempertanyakan ke penyidik, soal surat perintah penyitaan dari pengadilan.

Namun penyidik menjawab dengan entengnya, "surat perintahnya akan menyusul".

Pada perkara ini, Budianto dan Fadhly Roza, menilai tindakan yang dilakukan penyidik jelas sudah melanggar hukum begitu juga proses hukumnya diduga cacat hukum. Atas pertimbangan ini serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak Polresta Medan, menurut mereka, kasus ini tidak layak untuk diteruskan atau di P21 kan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Medan Agus Dwi Arfianto mengatakan, dia memang sudah menandatangani berkas P21 perkara SN. Menurutnya, berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian sudah lengkap sehingga dia pun menandatanganinya.

SN dijerat dengan Pasal 372 jo 374 jo 378 tentang penggelapan dan atau penipuan. "Masalah penanganan hukumnya ini tidak sesuai prosedural, itu saya rasa di kepolisian. Kita kan menerima berkas dari polisi, dan kita lihat semuanya sudah terpenuhi," tandasnya.(FER)

Berkas Dugaan Korupsi Hotmix T Balai Dilimpahkan ke Jaksa TANJUNGBALAI – Berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek pengaspalan dengan konstruksi hotmix Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2012 telah dilimpahkan penyidik kepolisian ke Kejaksaan Negeri.Dengan begitu, proses penahanan terhadap tersangka masih menunggu kepastian dari jaksa.

“Berkas perkara kedua tersangka sudah dilimpahkan ke jaksa untuk

dipelajari dan diteliti kelengkapannya.

Masalah ditahan atau tidaknya kedua tersangka tergantung petunjuk pihak kejaksaan,”ujar Kapolres Tanjungbalai AKBP ML Hutagaol,SIK melalui Kasubbag Humas AKP Y Sinulingga.

AKP Y Sinulingga menyebutkan, tidak dilakukannya penahanan terhadap kedua tersangka sejak ditetapkannya sebagai tersangka, karena tidak ada ketentuan yang mengatur tersangka

kasus dugaan korupsi harus ditahan.

Kendati demikian, kata Sinulingga, pihaknya tetap menindak lanjuti perkara tersebut dengan melanjutkannya kepada kejakasaan.

“Yang pasti, perkara kasus dugaan korupsi dalam proyek pengaspalan jalan dengan konstruksi hotmix tersebut tetap ditindak lanjuti. Tinggal menunggu petunjuk dari Kejaksaan saja,” bebernya.

Seperti diketahui, Polres telah

melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi dalam proyek pengaspalan jalan dengan konstruksi hotmix tahun anggaran (TA) 2012.

Disusul kemudian, pada bulan Oktober 2013 lalu, Polres menetapkan mantan Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, Ir H Abdul Aziz MM dan Husni Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek hotmix senilai Rp6,8 miliar tersebut. (HER)

Dugaan Korupsi Dinas Pasar, Penegak Hukum Dituding Lemah PEMATANG SIANTAR- Aparat penegak hukum Kota Siantar lemah jika praktik dugaan korupsi di Dinas Pasar tidak ditangani dengan segera.

Demikian disampaikan ketua MMI Kota Siantar Ir Bonatua Naipospos.

"Kita sangat menyayangkan pihak penegak hukum ketika hal ini terkesan dibiarkan. Harusnya, mereka (penegak hukum) jemput bola agar penegak hukum tidak dituding lemah. Dan kalau hal ini dibiarkan, maka yang terjadi gurita korupsi," tukas Bona.

Dugaan rekayasa laporan pengutipan retribusi dari berbagai jenis masih lanjut Bona, sampai sekarang berjalan mulus dan terkesan seolah tidak dijamah

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

penegak hukum. "Walau pun tindakan itu jelas-jelas melanggar hukum, tapi seolah tak dijamah aparat penegak hukum. Tentu hal ini sangat menciderai semangat pemberantasan korupsi yang saat ini didengungdengungkan," tegas Bona.

Dikatakannya, penegak hukum sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, harusnya sudah turun melakukan penyelidikan langsung untuk memastikan dugaan korupsi tersebut benar atau tidak adanya. "Kalau memang para penegak hukum di kota ini serius menangani ini, maka harusnya turun ke lapangan untuk membuktikan kebenaran ada tidaknya dugaan korupsi miliaran rupiah itu," pintanya.

Kalau hal ini dibiarkan tanpa ada penanganan serius, lanjut Bona, maka dapat disimpulkan penegakan hukum timpang dan kredibilitasnya bakal pudar di mata masyarakat. "Dan yang paling penting menjadi catatan, bahwa para oknum-oknum pejabat di Dinas Pasar tersebut bakal dijamin menjadi kaya dari hasil uang korupsi," geramnya.

Kalau hal ini didengar para penegak hukum dan segera turun ke lapangan, maka bisa menimbulkan efek jera bagi para oknum yang memanfaatkan jabatan untuk meraih keuntungan dari praktik tersebut.

"Mudah-mudahan mereka (oknum pejabat Dinas Pasar-red) bisa dijerat sesuai dengan perbuatan mereka, dan

pihak penegak hukum konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi," pintanya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, tarif retribusi yang dikelola Dinas Pasar dinilai rawan dikorupsi, karena dana yang masuk ke kas Pemko Siantar melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga tidak sesuai dengan realita di lapangan. Sebab, Dinas Pasar yang sekarang dipimpin Setia Siagian, dalam perolehan PAD nya tahun 2012, hanya di kisaran Rp2 miliar.

Padahal, penerimaan pajak retribusi yang dikelola dinas tersebut bermacam ragam. Seperti dari kamar mandi saja, dengan jumlah 18 titik mampu menyerap pendapatan berkisar Rp842 juta pertahun. Belum

lagi kios yang mempunyai Kartu Izin Berdagang (KIB) yang berjumlah 4400 titik dengan kutipan perkios Rp10 ribu perhari, pertahunnya jelas saja bisa terkumpul pendapatan di kisaran Rp15 miliar lebih pertahun.

Belum lagi parkir di 7 titik yang dipatok kepada pihak ketiga hingga Rp130 ribu perhari tiap satu titik.

Khusus parkir ini, pertahun jika dikalkulasikan, bisa menyerap pendapatan Rp327 juta lebih pertahun. Ditambah lagi retribusi pedagang kaki lima yang mencapai 2500 dengan masing-masing kutipan mencapai Rp5 ribu hingga Rp15 ribu.

Jika dirata-ratakan saja Rp5 ribu, pendapatan dari pedagang kaki lima ini bisa mencapai Rp4,5 miliar.(DNA)

MEDAN–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui sulitnya menangkap koruptor di wilayah Sumatera Utara. Menurut Abraham, koruptor di Sumatera Utara sangat lihai dalam bermain kotor. “Perampok di Sumut itu hebatnya luar biasa dan sangat berpengalaman,” aku Abraham saat diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

Biasanya, lanjut Abraham, koruptor di Sumatera Utara usai beraksi langsung membersihkan bekas-bekasnya. Mereka melakukan praktik korupsi tanpa meninggalkan jejak.

“Mereka sudah merencana. Jadi seperti pembunuhan berencana lah,” katanya.

Abraham pun meminta dukungan agar pihaknya mampu membongkar korupsi di Sumatera Utara. “Kami sudah mengendus dan sekarang berdoa kepada Allah agar bisa mengungkapnya,” tuturnya.(NET)

Jaksa Agung Periksa Dua Petinggi PT PLN MEDAN–Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa dua petinggi PT PLN terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Flame Turbine, pada Tender Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 2.1 & 2.2, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012.

Dua petinggi tersebut yakni, Direktur Keuangan PT PLN, Setio Anggoro Dewo dan Direktur Sumber Daya Manusia, Eddy D Ening.

“Jadi hari ini Kejagung memeriksa dua saksi tersebut karena dianggap bersangkutan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Untung Setia Arimuladi, di Kejagung, Jakarta, Kamis (12/12).

Untung mengatakan, sejak Senin hingga Rabu kemarin, tercatat sebanyak enam petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yang sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

Keenam pejabat tersebut adalah Direktur Operasi Indonesia Barat PT PLN Muhammad Harry Jaya Pahlawan, Direktur Operasi Jawa Bali PT PLN Ngurah Adnyana, Direktur Pengadaan Strategis PT PLN Bagiyo Riawan.

Direktur Perencanaan & Manajemen Resiko PT PLN Murtaqi Syamsudin, Direktur Konstruksi PT PLN Nasri Sebayang serta Direktur Operasi Indonesia Timur PT PLN, Vickner Sinaga.

Untung menjelaskan, dari daftar nama tersebut tidak semuanya hadir dalam pemanggilan, yang mana sebagian diantaranya mangkir dari panggilan jaksa.

Padahal pemeriksaan mereka, terkait dengan jabatannya serta dinilai mengetahui terjadinya perubahan pengadaan flame turbine dari penunjukan langsung ke pemilihan langsung, persetujuan penetapan pemenang lelang dan perubahan kebijakan penggunaan spare part dari Original Equipment Manufacture (OEM) menjadi non OEM. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Mantan General Manager KITSBU Chris Leo Manggala, Manager Sektor Labuan Angin Surya Dharma Sinaga, Mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi Supra Dekanto, yang saat ini menjabat Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia, Karyawan PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara Rodi Cahyawan, dan karyawan PT PLN (Persero) Muhammad Ali.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

LIPSUS

» Kasus Korupsi DAK Langkat

DIDUGA LIBATKAN PEGAWAI BANK SUMUT PERMAINAN dana proyek yang notabena uang negara sehingga merugikan masyarakat, tidak saja melibatkan para oknum yang bersentuhan langsung dengan instansi tertentu. Seperti kasus dugaan Korupsi DAK di Kabupaten Langkat, pegawai bank juga memegang kunci atas permainan tersebut. Kasusnya kini dalam penanganan pihak berwajib.

Dua kasus dugaan korupsi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran tahun 2011 di Dinas Pendidikan Langkat dengan nilai puluhan miliar dan BlockGrand Hardware Software untuk 73 sekolah swasta tingkat SLTP di jajaran Dinas Pendidikan Langkat, dibiayai dana APBN tahun 2011 ternyata melibatkan beberapa oknum.

Berdasarkan data yang ada, dua oknum yang salah satunya bekerja di jajaran Bank Sumut inisial TS, menurut informasi merupakan suruhan pihak Dinas Pendidikan untuk membagi paket pekerjaan serta mencari dan menyediakan perusahaan untuk puluhan paket pekerjaan pengadaan tersebut.

Sedangkan oknum lainnya inisial Frans, hanya menyediakan barang-barang berupa Hardware Software untuk pengadaan TIK dan sarana pengadaan lainnya yang menjamin akan dapat didistribusikan kepada sekolah penerima dana yang bertindak seolah tidak

ada kaitan dengan pihak Dinas Pendidikan.

Ditemukannya oknum yang berperan untuk mengatur pembagian paket pekerjaan dana DAK dan Block Grand di Diknas langkat ini, setelah pihak Kejari Langkat memeriksa kembali beberapa pemilik perusahaan yang dipakai untuk paket pekerjaan pengadaan itu.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejari Langkat terhadap beberapa pemilik perusahaan yang digunakan untuk pelaksana pekerjaan, ternyata pemilik perusahaan itu sebagian besar berasal dari Medan dengan memakai nama asosiasi Ardinsu berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim.

Pada pemeriksaan diketemukan, para pemilik perusahaan yang diduga dikoordinir oknum dari Bank Sumut ini mengaku, menerima langsung pencairan uang hasil pekerjaan proyek pengadaan itu seratus persen.

Setelah masing-masing pemilik perusahaan menerima pencairan dana tanpa kerja itu, kemudian para penyedia jasa mengumpulkan dana yang diterimanya melalui Bank Sumut Medan, selanjutnya menyetor uang tersebut kepada oknum pegawai Bank Sumut ini dan kepada oknum pemasok barang.

Berdasarkan rekening pengiriman, oknum pegawai Bank

Sumut ini mendapat dana sekitar 480 juta sebagai jasanya, sementara pemasok barang menerima kiriman dana sesuai dengan harga barang yang disepakati sebelumnya disebut-sebut bernilai miliaran rupiah.

Pihak Kejari Stabat telah memeriksa para pemilik perusahaan tersebut, dari keterangan para pemilik perusahaan, mereka mengumpulkan perusahaan atas ajakan dan suruhan dua oknum yang diduga suruhan Dinas Pendidikan Langkat.

Sedangkan pemilik perusahaan hanya menerima jasa perusahaan yang dipakai untuk paket pekerjaan itu, sementara dana yang disetor untuk pegawai Bank Sumut itu diketahui pihak Dinas Pendidikan Langkat.

Transfer uang yang dikirimkan ke rekening oknum pegawai Bank Sumut dan oknum pemasok barang itu telah diserahkan kepada pihak penyidik Kejari dengan tanda terima yang ditandatangani penyedia jasa dan penyidik sekitar dua bulan lalu.

Ironisnya, menurut informasi ditemukan, barang-barang yang didistribusikan kepada sekolah penerima dana, untuk pengadaan sarana dan prasarana TIK diduga barang rongsokan atau bekas dengan uraian sebagai bahan dengan memperlakukan harga baru.(HR.ORBIT)

DAK Rp41 MILIAR BELUM ADA JUKNIS DUNIA pendidikan benar-benar dimanja dengan dana yang cukup besar. Buktinya, tahun ini dana alokasi khusus (DAK) pendidikan mendapat jatah Rp 41 miliar lebih. Sayangnya, dana sebesar itu hingga kini belum diikuti petunjuk teknis (juknis), sehingga belum bisa digunakan untuk kepentingan pengelolaan pendidikan di Kota Sumekar. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Yayak Nurwahyudi.

Yayak menambahkan, dana miliaran dari APBN itu tidak bisa digunakan sebelum juknis turun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dijelaskan, tahun ini peruntukan DAK lebih banyak untuk pengadaan buku. Terutama, buku kurikulum 2013 ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu yang lebih banyak dialokasikan untuk fi sik. ”Ya, nanti akan dialokasi untuk SD, SMP hingga SMA,” ujar Yayak ketika ditanya terkait peruntukan DAK itu.

Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM

itu berharap, juknis DAK turun sebelum pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini. Maka ketika akan direalisasikan tidak molor lagi seperti tahun sebelumnya. ”Menyangkut teknis berapa persen untuk buku dan fisik, nantinya terperinci di juknis,” katanya.

Apakah ada upaya, misalnya, mendesak agar juknis segera diturunkan kepada pihak terkait? Yayak mengaku sebatas bertanya.

Pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk mendesak lebih jauh. Di tempat terpisah, anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam menegaskan, disdik harus belajar terhadap pengalaman sebelumnya. Terutama, dalam hal pengelolaan DAK, sehingga tidak molor lagi. ”Kalau juknis menjadi kendala, harus ada desakan dari daerah,” terang politikus PKB ini. Ditegaskan, disdik harus proaktif agar juknis segera turun. Sebab, tanpa juknis, daerah gamang untuk merealisasikan anggaran dari pemerintah pusat itu.(INT/BBS)

MODUS PENYIMPANGAN DANA DAK?

DANA Alokasi Khusus (DAK) 2013 Bidang Pendidikan tahun anggaran 2013 diperuntukkan bagi SMA dan SMK dalam rangka menunjang program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu dan merata serta mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 merupakan tahun pertama dialokasikannya dana pembangunan Pendidikan Menengah yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Pemerintah. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK sebesar Rp4.016.520. 000. 000 (empat triliun enam belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Kabupaten/Kota yang berhak menerima DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2013 untuk alokasi SMA sebanyak 441 Kabupaten/ Kota dan alokasi SMK sebanyak 434 Kabupaten/Kota. Penentuan Kabupaten/Kota dan besarnya alokasi dana ditentukan atas dasar

kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2005.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berkewajiban memberikan data teknis yaitu jumlah sekolah yang rusak, kebutuhan perpustakaan, kebutuhan laboratorium, kebutuhan peralatan laboratorium, kebutuhan buku teks pelajaran dan kebutuhan buku referensi di setiap Kabupaten/ Kota yang akan menjadi penerima DAK untuk dijadikan kriteria teknis oleh Kementerian Keuangan.

Penggunaan DAK (Sumber dari dikmen.kemendiknas.go.id) bidang Pendidikan Menengah pada tahun 2013 diprioritaskan sebagai berikut : 1. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum 2013.

2. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk dengan perabotnya.

3. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan

terdiri atas,Pengadaan Peralatan Laboratorium,Pengadaan Buku Referensi,Pembangunan Laboratorium dan Pembangunan Perpustakaan.

Semoga dengan program ini mendorong Pemerintah Daerah untuk memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam membangun pendidikan di daerah.

Korupsi, DAK Sudah menjadi rahasia umum, Dinas Pendidikan dianggap adalah lembaga yang paling tidak bisa lepas dari tindak pidana korupsi.

Pelaku korupsi dana pendidikan cenderung dilakukan para pejabat dinas. Modusnya menggerogoti dana pendidikan, melakukan penggelapan dan mark-up dana alokasi khusus (DAK).

Selain DAK dana BOS juga tidak luput dikorupsi. Dan korupsi di sektor pendidikan sudah terjadi sejak perencanaan. Sehingga danadana pendidikan yang mengalir deras selalu menjadi sasaran empuk para koruptor di Dinas Pendidikan.

Jadi, DAK yang ditujukan untuk membangun dan memperbaiki

gedung sekolah serta sarana dan prasarana lainnya tidak tercapai.

Modusnya adalah penggelapan, manipulasi dan mark-up.

Seterusnya penyalahgunaan wewenang dan suap terkait DAK, pola kerjanya sagat terorganisir dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam perencanaan dan penganggaran, bekerjasama dengan oknum-oknum anggota legislatif dan kepala daerah.

Menyangkut dugaan korupsi DAK 2012 sebesar Rp40,4 M di Dinas Pendidikan Kota Medan sudah lama dilansir. Kala itu banyak orang tidak percaya hal itu bisa diungkap.

Apalagi dugaan itu terus dibantah.

Namun akhirnya penyidik Kejati Sumut mengumumkan tiga pejabat Disdik Medan, Zakaria Harahap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Eva Yunismin selaku PPTK Rehabilitasi sekolah SD dan SMP Negeri/swasta/ serta PPTK pengadaan alat laboratorium SMP dan pengadaan alat peraga SD se-Kota Medan serta mantan Kadisdik Medan Rajab Lubis menjadi tersangka pada proyek tahun 2012 itu.(INT/BBS)

SETOR PELICIN Rp18 JUTA SEBANYAK 29 Kepala Sekolah penerima penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012, mengaku memberikan uang setoran serta uang pelican sebesar Rp18 juta kepada Kepala Unit Tehnis (KUPT) Kecamatan Bilah barat.

SD, salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Bilah Barat yang menerima DAK tahun 2012 mengatakan, sebanyak 29 kepala sekolah yang menerima dana DAK tahun 2012 se-Kecamatan Bilah Barat memberikan uang ‘pelicin’ mencapai Rp18 juta kepada oknum KUPT Bilah Barat.

Masing-masing kepala sekolah bervariasi memberikan uang setoran itu, mulai dari Rp200 ribu sampai dengan satu juta. Dan jumlah keselurahan yang kami

setorkan mencapai Rp18 juta,” katanya.

Dijelaskan Suwardi, 29 kepala sekolah yang menerima dana DAK tahun 2012 terlebih dahulu membuat komitmen dengan pihak KUPT Bilah Barat jika hendak mendapatkan dana tersebut.

“Jadi, pada saat pengusulan untuk memperoleh dana DAK tahun 2012, kepala sekolah terlebih dahulu membuat kesepakatan kepada pihak KUPT, masingmasing kepala sekolah berjanji akan memberikan uang terima kasih kepada pihak KUPT jika sekolah tersebut dapat bantuan.

Pada tanggal 18 Januari 2013 kemarin, kepala sekolah kumpul di kantor KUPT Kecamatan Bilah Barat untuk menepati janji mem-

berikan uang terima kasih,” katanya.

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat melalui Kabid Pengawas TK/SD Mahyudin Harahap SPd membantah pengakuan kepala sekolah yang memberikan uang ke pihaknya.

“Kami tidak ada menerima dana itu. Kalau kami terima sudah kayalah kami. Tolong bilang sama kepala sekolah yang membocorkan itu, agar jangan asal bicara.

Sebab, dana itu bukan masuk ke rekening kami, melainkan masuk ke rekening kepala sekolah.

Jadi, mana mungkin kami minta uang itu,” kata Mahyudin.(INT/ METRO)

Eks Kadisdik Medan, Tersangka Dugaan Korupsi DAK Rp40 M PENYIDIK Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemko Medan Rajab Lu bis menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 sebesar Rp40,4 miliar.

Selain Rajab Lubis, penyidik juga menetapkan Zakaria Ha ra hap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Eva Yunismin selaku PPTK Rehabilitasi sekolah SD dan SMP negeri/ swasta, serta PPTK pengadaan alat laboratorium SMP dan pengadaan

alat peraga SD se-Kota Medan menjadi tersangka. Kepala Seksi Penerangan Hu kum Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, ketiganya di tetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (29/10) lalu.

“Penetapan tersangka ini ber dasarkan ke terangan sejum lah saksi,” kata Chandra kepada wartawan di kantornya, kemarin. Dalam kasus ini, kata Chandra, penyidik sudah memeriksa ra tusan kepala sekolah (kasek), baik itu kepala SD dan SMP yang ada di Kota Medan. Kepala SD yang diperiksa sebanyak 83 orang,

sedangkan untuk SMP ada 33 orang.

“Sementara untuk pemanggilan tersangka akan dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi ini rampung semua,” ujarnya.

Ditanya soal penahanan tersangka, Chandra belum bisa memastikan hal itu. Dia beralasan, kewenangan penahanan berada di tangan penyidik.

Sementara Ketua Tim Penyidik Pidana Khusus Kejati Sumut Dharmabella Timbaz mengatakan, kasus ini berawal dari SK Wali Kota Medan No 420/ 1354.K/ 2012 tertanggal 9 Juli 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima

DAK Pendidikan. Bantuan tersebut untuk 171 sekolah dengan perincian sebanyak 123 SD; dan 48 SMP. Dari 123 SD itu, sebanyak 89 SD rehabilitasi dan 34 perpustakaan; sedangkan SMP 33 rehabilitasi dan 15 perpustakaan.

Sementara sistem pengelolaannya, berdasarkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Nasional Ditjen Ke menterian Pendidikan Republik Indonesia, rehabilitasi ruang kelas rusak berat itu harus dilakukan secara swakelola murni. Berdasarkan UU No 20/2003 Pasal 49 ayat 3, swakelola itu ben

tuknya hibah dan harus sesuai struktur pelayanan minimal sebagaimana tertuang pada Pasal 51 ayat 1 dalam UU itu.

Anggarannya langsung masuk ke rekening sekolah. Berdasarkan UU No 20/2003 itu, pihak sekolah mem bentuk TPR2K, yakni ka - sek selaku penanggung jawab, guru tetap sebagai panitia pe lak - sana, wakil wali murid selaku sekretaris dan bendahara, serta penanggung jawab teknis yang paham dengan pelaksanaan proyek itu.

“Tetapi fakta di lapangan bangunan sekolah dari DAK itu se karang tidak

tepat sasaran. Sebab, rehabilitasi sekolah itu seharusnya dilakukan terhadap bangunan yang rusak berat antara 45-60% kerusakan,” ucapnya.

Akan tetapi, kata Dharma, ada juga sekolah yang masih layak justru direhabilitasi. Seperti di SMP 20, SMP 45, dan SMP 5 wilayah Martubung; dan SD Salsabilah di Medan Labuhan.

Ironisnya lagi, pelaksanaan pro yek DAK itu juga terjadi manipulasi data anggaran. Besaran ang garan yang diberikan tidak sesuai ke tentuan.

Bahkan, pencairan anggaran juga tidak sesuai yang sudah disepakati.(SINDO)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

» Parpol dan Caleg Masih Langgar Aturan Kampanye

Panwaslu Minta KIP Aceh Tamiang Bertindak

ACEH TAMIANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Tamiang merekomendasikan ke Bupati dan Kapolres Aceh Tamiang tentang penertiban, pemindahan, dan pencabutan alat-alat peraga kampanye partai politik serta calon legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) peserta Pemilu 2014 yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Panwaslu juga merekomendasikan ke KPU Aceh Tamiang untuk menindak tegas parpol maupun caleg peserta Pemilu 2014 yang tidak mematuhi keputusan KPU Aceh Tamiang No 186/Kpts/ KPU-Kab-001.434600/2013 tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Penyelenggaraan Pemilu 2014.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Aceh Tamiang Lindawati menyikapi masih banyaknya caleg dan parpol yang memasang baliho dan spanduk kampanye di tempat-tepat yang dilarang, pekan lalu.

Sebelumnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah menetapkan 483 titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2014.

Seusai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013, alat peraga kampanye dilarang dipasang di rumah ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, jalan-jalan protokol, sarana dan prasarana publik, taman serta pepohonan.

Ketua Panwaslu Aceh Tamiang Saiful Alam menyatakan pihaknya juga telah menyurati 16 parpol dan partai lokal Aceh, agar segera menurunkan spanduk dan baliho kampanye mereka.

Namun surat tersebut tidak digubris sehingga Panwaslu menurunkan secara paksa alat-alat peraga kampanye yang dipasang menyalahi ketentuan itu. Hingga kini menurut pantauan Panwaslu masih banyak alat peraga kampanye menyalah yang belum diturunkan.(BSO)

Guru Bahasa Perlu Dibekali Metodologi Penelitian ACEH TAMIANG - Guru memiliki peran sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama di ruang kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Tetapi pada kenyataannya, guru kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalismenya.

Akibatnya banyak guru merasa bosan dengan kegiatannya seharihari yang akhirnya berdampak pada metode pengajaran yang kurang menarik bagi siswanya.

Untuk meningkatkan profesionalisme guru antara lain dengan memberikan guru kesempatan melakukan penelitian. Sebagai peneliti, guru memiliki kesempatan berinovasi dan berkreasi mengembangkan metode pengajaran. Dengan begitu guru dapat terus-menerus meningkatkan kualitas metode pengajarannya di kelas.

Hal ini sangat penting terutama bagi guru-guru yang mengajarkan bahasa asing karena pengajaran bahasa asing harus ditampilkan secara menarik agar dapat menumbuhkan minat para siswa.

Untuk menjadi seorang peneliti, guru perlu dibekali panduan dalam bidang metodologi penelitian.

Pada tahun 2011 SEAMEO QITEP in Language telah mengadakan Diklat Metodologi Penelitian bagi para guru bahasa asing

yang diikuti 18 guru bahasa asing tingkat sekolah dasar dan menengah dari negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Filipina.

Melihat kondisi guru sekarang yang masih memerlukan pelatihan dalam bidang penelitian, tahun 2013 SEAMEO QITEP in Language kembali mengadakan Diklat Metodologi Penelitian Pengajaran Bahasa dengan sasaran kegiatan adalah guru bahasa asing di Indonesia.

Mereka terdiri kelompok Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, dan Bahasa Perancis. Hal ini sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Profesional Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 agar menjadi guru profesional dan mampu memecahkan masalah-masalah pendidikan atau pengajaran yang dihadapi.

Diklat Metodologi Penelitian Pengajaran Bahasa ini diikuti 32 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Satu-satunya wakil dari Aceh adalah Honesty Teunomvira SS yang merupakan guru Bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Kejuruan Muda, Kabuapetan Aceh Tamiang.

Kegiatan Diklat dari tanggal 20-26 Oktober 2013 di Hotel Amos Cozy, Jalan Melawai Raya, No 8385, Blok M, Jakarta.(BSO)

Peringati Milad ke-37 GAM dengan Zikir LANGSA - Pemerintah Kota Langsa menggelar zikir di Masjid Baiturrahman Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Rabu pekan lalu.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati Milad ke-37 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, Wali Kota Tgk Usman Abdullah menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim piatu.

Turut hadir di acara itu Wakil Wali Kota Langsa Drs Marzuki Hamid MM, Ketua DPRK Langsa Muhammad Zulfri ST MM MT, dan para kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK) serta tokoh masyarakat Kota Langsa.

Acara diawali dengan zikir dan doa bersama, setelah itu dilanjutkan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan diakhiri dengan makan bersama.

Jubir KPA Langsa Furqan Al Yamani yang kerap disapa Tgk Patok menjelaskan kegiatan ini hanya bentuk rasa syukur atas rahmat yang telah diberikan Allah SWT kepada masyarakat Aceh.

"Kesepakatan perdamaian yang terjadi di Helsinki antara Peme-

rintah RI dan GAM patut kita syukuri bersama dan dalam momentum milad ini juga kami KPA mengajak semua masyarakat berdoa untuk pejuang-pejuang Aceh yang telah meninggal," sebutnya.

Sementara itu, Tgk Usman Abdullah dalam sambutannya mengatakan momentum peringatan milad ke-37 GAM selayaknya seluruh masyarakat Aceh dapat mensyukuri atas apa yang telah dilakukan para pejuang Aceh di masa lalu.

"Tidak mudah mencapai kondisi damai seperti hari ini, makanya mari kita semua saling menjaga.

Perdamaian ini bukan datang sendiri, tapi hasil kesepakatan antara RI dan GAM dengan berbagai syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan MoU Helsingki merupakan cikal bakal lahirnya UUPA yang saat ini sedang dijalankan Pemerintah Aceh," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Tgk Usman mengajak semua rakyat Aceh untuk terus bersatu padu memperjuangkan tercapainya implementasi pelaksanaan butir MoU Helsinki dan UUPA.(BSO)

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari Subagio SE MM melakukan salam komando bersama Danyon Armed 2/105 Mayor Arm Andi Martopo SE, Danyon Arahnudse 13/BS Mayor Arh Wachyu Dwi Haryanto, dan Danyon Zipur 1/DD Mayor Czi Denden Sumarlin SE, di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (9/12).

Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Tiga Danyon MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari Subagio SE MM memimpin sertijab Danyon Arhanud 13/BS, Danyon Armed 2/105, dan Danyon Zipur 1/DD, di Balai Prajurit Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Km 7,5 Medan, Senin (9/12). dari Letkol Arh Rahmady Barungsinang, S.T, kepada Mayor Arh Wachyu Dwi Haryanto, Danyon Armed 2/105 dari Letkol Arm Wahyu Dwi Santoso kepada Mayor Arm Andi Martopo, S.E, dan Danyon Zipur 1/ DD Letkol Czi Mahfud Ghozali kepada Mayor Czi Deden Sumarlin, S.E. di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (9/12).

Dalam amanatnya Pangdam I/BB mengatakan komandan di samping selaku pembina, juga memegang kendali terhadap satuan yang dipimpinnya. Hal ini menjadikan komandan sebagai jabatan strategis, sehingga tugas, wewenang, dan tanggung

jawab yang melekat pada jabatan tersebut harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan loyalitas serta dilandasi dengan keikhlasan, kejujuran, dan kebenaran.

Istu menyampaikan bahwa Batalyon Armed 2/105, Batalyon Arhanudse 13/BS, dan Batalyon Zipur 1/DD, merupakan batalyon berdiri sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Pangdam I/BB. Di samping melaksanakan fungsi pertempuran juga melaksanakan pembinaan teritorial secara terbatas.

Oleh sebab itu ditekankan kepada ketiga komandan batalyon tersebut agar melaksanakan pembinaan satuan secara konsisten sehingga satuan yang dipimpin memiliki kesiapan tempur yang tinggi, melaksanakan koordinasi baik dengan satuan tetangga maupun instansi lain, dan mengenali lingkungan kehidupan masyarakat di

pangkalan.

Diharapkan keberadaan masyarakat dapat dijadikan pagar hidup satuan khususnya dalam membantu keamanan pangkalan dalam rangka menciptakan kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

Pangdam I/BB mengucapkan terima kasih kepada Letkol Arm Wahyudi Dwi Santoso yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Danyon Armed 2/105 dan akan menempati jabatan Dandim 0312/Padang Korem 032/WB. Begitu juga kepada Letkol Arh Rachmady Barungsinang ST yang menyelesaikan tugasnya sebagai Danyon Arhanudse 13/BS dan akan menempati jabatan Dandim 0206/Dairi Korem 023/KS serta kepada Letkol Czi Mahfud Ghozali yang telah menyelesaikan tugas sebagai Danyon Zipur 1/DD dan akan menempati jabatan Dandim 0303/Bengkalis Korem 031/WB.

PWI Uji Kompetensi Wartawan Aceh BANDA ACEH - Sebanyak 27 wartawan media cetak, elektronik, dan online di Aceh mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan PWI provinsi itu, Kamis (5/12).

Dalam kegiatan yang juga diisi dengan Workshop Character and Team Building Journalist in Aceh ini delapan jurnalis dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa diantaranya media online Berita Lima.Com dam Caleg-Indonesia.com, juga diundang.

Kegiatan berlangsung di Aula PWI Aceh di Jalan T Angkasa Nomor 3 Simpang Limong, Kota Banda Aceh. Workshop menampilkan narasumber yakni Masykur Abdullah (Direktur Eksekutif Lembaga Pers Independen) dan Imam Wahyudi dari Dewan Pers.

Maskur Abdullah mengatakan orang sukses adalah orang yang memiliki karakter yang unggul. Untuk menjadi pribadi berkarakter positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Diantaranya harus memiliki tujuan atau impian, berani memulai, memiliki motivasi, menjaga komitmen/etika, berfikir dan berperilaku positif, dan melakukan

perbaikan terus-menerus.

Sedangkan Imam Wahyudi mengemukakan bahwa selain pentingnya memahami Etika Jurnalistik, wartawan juga perlu mengetahui standar perlindungan profesi wartawan.

Wartawan yang telah menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, harus mendapatkan perlindungan hukum.

Sementara itu Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman SE MSi menjelaskan kegiatan Uji Kompetensi ini bertujuan mempertajam pemahaman wartawan Aceh di bidang jurnalistik, termasuk soal penguasaan Kode Etik Jurnalistik dan Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Dengan kegiatan ini diharapkan wartawan Aceh semakin kompeten menjalankan profesinya," kata Tarmilin Usman.

Ketua PWI Aceh Tarmilin Usman mengatakan UKW ini merupakan yang ketiga diselenggarakan PWI Aceh, dari dua kali penyelenggaraan sebelumnya.

PWI Aceh sudah melahirkan 55 wartawan yang berkompoten untuk tingkat Utama, Madya, dan Muda. “Harapan saya dan pengurus PWI lainnya agar sebanyak

27 peserta UKW kali ini semuanya bisa lulus dan dinyatakan berkompeten,” katanya menyebutkan.

PWI Aceh menargetkan berkisar 70 atau 80 persen anggota PWI yang telah berkompeten (lulus UKW) pada 2014 dari total wartawan anggota PWI sebanyak 350 orang. Selain itu terdapat tiga wartawan PWI Aceh yang sudah kompeten setelah mengikuti UKW yang diselenggarakan PWI Sumatera Utara.

Pada UKW ketiga PWI Aceh, terdapat tiga penguji dari PWI Pusat masing-masing Usman Yatim, Muhammad Yusuf Said, dan Rita Sri Hartati. Sementara penguji PWI Aceh yakni Tarmilin Usman dan Teuku Haris Fadillah.

Terkait perlindungan hukum terhadap wartawan, Tarmilin Usman mengemukakan pada 8 Desember 2013 PWI Aceh membuat MoU atau perjanjian bersama dengan advokat se-Aceh untuk membentuk satu lembaga bantuan hukum jurnalis guna memberikan bantuan atau perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya. "Bukan hanya wartawan yang tergabung di PWI saja, siapa saja wartawan kita siap bantu," papar Tarmilin.(BSO)

Selanjutnya Pangdam menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mayor Arm Andi Martopo SE sebagai Danyon Armed 2/105 yang sebelumnya menjabat Kabag Litbangmat Sdirbinlitbang Pussenarmed Kodiklat TNI AD. Ucapan serupa juga disampaikan Pangdam kepada Mayor Arh Wachyu Dwi Haryanto sebagai Danyon Arhanudse 13/ BS yang sebelumnya menjabat Dansatdikpa Pusdikarhanudse Kodiklat TNI AD serta kepada Mayor Czi Denden Sumarlin SE sebagai Danyon Zipur 1/DD yang sebelumnya menjabat Kasmin Pangdam I/BB. "Segera menyesuaikan diri dengan kondisi satuan di mana ditugaskan dengan memegang prinsip berbuat yang terbaik untuk keberhasilan tugas pokok Kodam I/ BB," pesannya.(REL)

Aceh Besar Koordinasikan Perbub dan Kurikulum PAUD JANTHO - Asisten Bupati Aceh Besar Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs Mukhtar MSi, membuka Rapat Koordinasi Kelangsungan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Hotel Permata Hati, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat. Kegiatan yang diikuti para camat, pengurus PAUD, dan pendidik tersebut diselenggarakan dengan kerjasama Dinas Pendidikan Aceh Besar dan Unicef.

Drs Mukhtar MSi menyatakan, Dinas Pendidikan Aceh Besar bekerjasama dengan Unicef dan instansi terkait melakukan rapat ini untuk mengoordinasikan Peraturan Bupati dan kurikulum PAUD, serta rencana kerja tentang perluasan akses PAUD di kabupaten tersebut. “Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan dapat mendukung pengembangan PAUD di Aceh Besar,” ujarnya.

Ketua penyelenggara, Kostaman SSn menambahkan, saat kini, jumlah PAUD yang terdaftar di Aceh Besar sebanyak 271 lembaga yang tersebar di 23 kecamatan di Aceh Besar.(SI)

JUWITA Santuni Anak Yatim di Aceh Tamiang ACEH TAMIANG Bertempat di Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnalis Wilayah Aceh Tamiang (JUWITA) memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim.

"Kegiatan ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan sedikit perhatian kepada anak yatim di sekitar Kantor JUWITA yang sederhana ini," kata Ketua JUWITA Bachruny Sitompul didampingi Sekretaris Mahmudi dan beberapa anggota, usai penyerahan santunan, Senin (9/12), Ke depan, lanjut Bachruny, JUWITA akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada masyarakat sekitar Kantor JUWITA. "Dan kalau bisa setahun sekali kami adakan acara santunan anak yatim ini secara

Ketua JUWITA Bachruny Sitompul menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu di halaman Kantor Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang.

Senin (9/12).

rutin, bukan hanya kepada anak yatim namun juga masyarakat sekitar atas berbagai masalah sosial maupun kemasyarakatan lainnya. Seperti gotong royong, acara hari besar 17 Agustus, maulid nabi, dan lainnya," jelasnya.

Kantor JUWITA sudah dua tahun berdiri di Desa Perdamaian. Di akuinya di sanasini masih banyak kekurangan.

"Untuk itu kami sangat berharap agar pemerintah daerah dapat membantu kelangsungan dan kemajuan kantor kami di desa

ini," harap Bachruny Sitompul.

Mahmudi menambahkan, santunan yang mereka berikan untuk anak yatim ini jangan dinilai dari besar kecilnya, namun nilai dari wujud perhatian dan kepedulian JUWITA terhadap anak yatim.

"Kepedulian inilah yang harus selalu kita pupuk dan kita jaga agar kita jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Alangkah naifnya kita hidup berlimpah harta namun masih ada anak yatim yang sangat memerlukan perhatian dan bantuan dari kita. Kalau kita bisa dan dapat kita berikan sedikit harta kita kepada mereka, mengapa tidak," ujarnya.

Menurutnya agama pun sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Negara juga harus memerdulikan mereka. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar ditanggung oleh negara.

"Dan pada tahun 2014 nanti Pemerintah Daerah Aceh Tamiang sudah merancang sebuah qanun bagi perberdayaan rakyat miskin untuk kemakmuran masyarakat Aceh Tamiang, semoga terealisasi," harapnya.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

SUMUT

» Jamsostek Jadi BPJS

Pengawasan Jamsos di Perusahaan Diperketat MEDAN - PT Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah Sumut merayakan hari ulang tahun ke-36, dengan menggelar “Musik Pekerja”, baru-baru ini. Ratusan karyawan dan karyawati serta perwakilan perusahaan tampak gembira di Waterpark CBD Polonia, Medan, tempat berlangsungnya acara itu.

Kakanwil Jamsostek Sumbagut Pangarapen Sinulingga dalam sambutannya mengungkapkan, perayaan hari kebesaran ini adalah yang terakhir dalam sejarah Jamsostek. “Terhitung 1 Januari 2014, Jamsostek resmi bertransformasi menjadi lembaga publik yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Disebutkan, dalam transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, terdapat lima perubahan yang mendasar. Pertama, perubahan badan hukum organisasi BUMN menjadi badan hukum publik. Kedua, perubahan perlakuan keuangan pada badan penyelenggara, baik dalam hal pemisahan aset badan penyelenggara dan peserta maupun sistem pelaporan keuangan.

Ketiga, perubahan cakupan kepesertaan wajib dari tenaga kerja formal menjadi perlindungan untuk seluruh tenaga kerja.

Selanjutnya, perubahan pengalihan wewenang pelaksanaan inspeksi kepatuhan kepesertaan dalam sistem penegakan hukum (law enforcement).

"Terakhir, perubahaan manfaat dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) menjadi JHT, JK, JKK, dan pensiun," jelas Sinulingga seraya berharap, setelah BPJS aktif

nantinya, pertumbuhannya lebih agresif dari Jamsostek sebelumnya. "Untuk mencapai hasil yang maksimal, kita akan siapkan SDM yang benar-benar profesional dan tangguh," komitnya.

Selain perwakilan perusahaan, tampak hadir Kakacab Jamsostek Medan Satria Darma, Kakacab Belawan Panji Wibisana, Kakacab Tanjung Morawa Krista Siagian, Kabag Umum dan SDM Cotta Sembiring, Kepala Pemasaran Tanjung Morawa Sanco Simanullang, dan lainnya.

Selepas sambutan Kakanwil, puluhan hadiah doorprize diumumkan panitia di atas pentas.

Sejumlah yang hadir tampak sumringah mendapatkan hadiah yang disediakan seperti sepeda motor, televisi, kulkas, dan lainnya.

Di sela acara, Kadisnaker Kota Medan Armansyah Lubis yang juga hadir mengungkapkan, mendukung penuh transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai bentuk dukungan itu, katanya, Pemko Medan, melalui Disnaker telah menyiagakan satu unit mobil untuk melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan.

"Apabila masih ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentutan yang berlaku, tidak ada pengecualian. Sanksi tegas akan langsung kita berikan," tegasnya.

Menurutnya, sanksi tegas diberikan karena sosialisasi telah dilakukan jauh sebelum Jamsostek bertransformasi. "Kita juga siap melakukan sidang lapangan.

Kita yakin, apa yang ditargetkan BPJS nantinya akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yang jelas, kita akan terus melakukan pengawasan ke perusahaanperusahaan," sebutnya.(MH)

Ketua Forum Solidaritas Honorer K-1 Kemenag Sumut Ahmad Fauzi Lubis SAg saat menyampaikan tuntutan agar segera diangkat menjadi CPNS saat berdialog dengan Ka Kanwil Kemenag Sumut, kemarin.

» Datangi Kanwil Kemenag Sumut

Honorer K-1 Desak Diangkat Jadi CPNS MEDAN – Puluhan massa mengatasnamakan Forum Solidaritas Honorer K-1 Kemenag Sumut mendatangi Kanwil Kemenag Sumut di Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (9/12). Kedatangan mereka bertujuan mendesak dan meminta ketegasan serta dukungan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumut Drs H Abdul Rahim MHum untuk mempercepat proses pengangkatan Honor K-1 menjadi CPNS. Ketua Forum Solidaritas Honorer K-1 Kemenag Sumut Ahmad Fauzi Lubis SAg saat membacakan pernyataan sikap berisi tiga tuntutan. Yakni meminta Kanwil Kemenag Sumut mempercepat proses pemberkasan dan

meminta segera dikeluarkan SK Honorer K-1 menjadi CPNS. “Jika tuntutan ini tidak direspon dan ditindaklanjuti, Forum Solidaritas Honorer K-1 Kemenag Sumut akan menurunkan massa yang lebih banyak, sampai tuntutan dipenuhi,” tegas Fauzi.

Lebih lanjut Fauzi mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), batas akhir pemberkasan honorer K-1 menjadi CPNS adalah akhir Desember 2013.

"Oleh karena itu, kami meminta Kemenag Sumut segera mengambil langkah-langkah cepat untuk memprosesnya. Kita berlomba dengan waktu, untuk itu kami

sangat mengharapkan dukungan dari Kanwil Kemenag Sumut,” ujarnya sembari menyampaikan bahwa status mereka sebagai honorer K-1 diakui oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menanggapi tuntutan Forum Solidaritas Honorer K-1 Kemenag Sumut, Abdul Rahim didampingi Kabag TU Kanwil Kemenang Sumut Hanafi dan Kasubbag Kepegawaian Ansori Pohan, menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung dan terus berusaha membantu tenaga honorer K-1 untuk diangkat menjadi CPNS. Diungkapkan Rahim, pemberkasan untuk tingkat Kanwil sudah final dan selesai. Bahkan seluruh berkas honorer K-1 yang berasal

menopang perekonomian daerah terutama dalam menyerap lapangan kerja. Karenanya, UMKM sebagai benteng ketahanan ekonomi patut untuk terus didorong agar maju dan berkembang.

Selama ini yang menjadi kendala, UMKM mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh bantuan permodalan.

Untuk itu pemerintah dan stakeholder yang ada harus dapat memfasilitasi membantu UKM pada masa-masa mendatang.

“Pemerintah selama ini selalu mendorong dan membina UMKM, termasuk UMKM perajin produk makanan olahan ringan agar bisa maju dan berkembang dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja. Selama ini pembinaannya dilakukan Disperindag dan Dinas UMKM dan Koperasi Kota Medan. Saya berharap pembinaan ini terus dilakukan dan ditingkatkan lagi.

Insya Allah pemerintah akan terus membantu sehingga UMKM semakin maju,” katanya.

Dijelaskan Eldin, bantuan hasil DBHC-HT itu merupakan dari pabrik rokok yang berada di wilayah Kecamatan Medan Petisah.

Diharapkan bantuan yang diberikan itu dapat menjadi satu motivasi bagi para pedagang untuk lebih maju dan berkembang.(VIN)

UMSU Gelar Seminar Internasional Matematika IMT-GT MEDAN - Penerapan matematika dan aplikasi statistik sampai saat ini terkesan relatif terbatas dikembangkan untuk keperluankeperluan yang lebih spesifik, menurut kebutuhan pembangunan, dan industri secara umum.

Padahal sesungguhnya matematika adalah pilar dari ilmu pengatahuan dan riset, ditambah sumber daya manusia yang terus berkembang dan semakin lapar akan ilmu pengetahuan diiringi dengan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana yang semakin canggih dan modren, maka perkembangan penerapan aplikasi matematis statistik sesungguhnya dimungkinkan untuk mendukung lahirnya berbagai produk riset terapan yang semakin berguna dalam pembangunan.

Hal ini dikatakan Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi saat membuka Seminar Internasional Matematika, Statistik dan Aplikasi (ICMSA) ke-IX IMT-GT 2013, Kamis (12/12) di Hotel Garuda Plaza, Medan.

Seminar ini diikuti Guru Besar USU Prof Dr Herman Mawengkang, Wakil Rektor-I UMSU Dr Mucharsyah Msi beserta civitas akademika UM-

SU, Wakil President Indonesia Matematik Society Prof Dr Tulus Msi, Dr Firmansyah MS dari Himpunan Matematika (Indo MS), para praktisi, akademisi, dan lainnya.

Eldin mengharapkan agar seminar matematika ini dapat menjadi salah satu sarana strategis meningkatkan kualitas persaudaraan secara global, khusunya di forum IMT-GT terutama di tingkat generasi muda, pelajar, peneliti serta praktisi pendidikan sekaligus membangun pendidikan unggul yang berinovasi dan mampu melahirkan produk-produk keilmuan yang bermanfaat, khususnya yang berasal dari bidang keilmuan matematika.

“Kita berharap Seminar Matematika IMT-GT ini bisa menghasilkan rumusan baru dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Kita tahu matematika ini merupakan induk dari ilmu pengetahuan, karena sumber ilmu pengetahuan ada di matematika. Dengan perkembangan matematika ini bisa mengembangkan pola fikir masyarakat khususnya forum IMT-GT untuk bisa lebih baik di masa datang,“ ujar Eldin.(VIN)

tural, tentu itu wewenangnya Kementerian Agama, bukan kami,” tegas Rahim.

Namun Rahim juga menegaskan pihaknya sangat mendukung seluruh upaya yang dilakukan tenaga hononer K-1. Seperti pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama. Itu semua bagian dari upaya pihaknya memperjuangkan tenaga honorer K-1 agar diangkat menjadi CPNS. “Saya akan sangat sedih, jika berkas kalian tidak diproses. Sebab kalian merupakan bagian integral dari Kanwil Kemenag Sumut. Asal sesuai dengan aturan, kita siap melaksanakannya,” imbuh Rahim.(MH)

Pemko Medan Gelar 50 Titik Pasar Murah

10 Perajin Kuliner Dapat Bantuan Gerobak Sorong MEDAN - Pemko Medan menyerahkan bantuan 10 unit gerobak sorong kepada perajin produk olahan makanan ringan dalam suatu acara di halaman Kantor Camat Medan Petisah, Jalan Iskandar Muda, Medan, Kamis (12/12).

Gerobak yang diberikan itu merupakan hasil Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemko Medan yang disalurkan melalui Disperindag Kota Medan.

Selain produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, dengan bantuan gerobak sorong ini diharapkan pendapatan para pelaku industri kecil menengah dapat meningkat.

Ke-10 gerobak sorong ini diserahkan langsung Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi kepada 10 orang perajin produk olahan makanan ringan.

Kesepuluh perajin penerima bantuan gerobak sorong itu merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan Disperindag berdasarkan berbagai kriteria, termasuk usaha yang sedang dirintis oleh perajin yang bersangkutan dinilai mempunyai potensi lebih berkembang.

Menurut Eldin, sektor UMKM memiliki potensi besar

dari Sumut sudah disampaikan kepada Kementerian Agama.

"Intinya yang terkait dengan administrasi honorer K-1 sudah kita selesaikan. Saat ini berkas tersebut sudah berada di Menpan, jadi tinggal kita tunggu keputusan dari Menpan,” jelasnya.

Rahim juga menjelaskan, untuk menerbitkan SK pengangkatan honorer K-1 menjadi CPNS bukan domainnya Kanwil Kemenag, tetapi merupakan wewenang dari Menpan.

Kalau ada surat Menpan yang meminta Kanwil Kemenag membuat surat, itu akan segera dilakukan.

“Tapi untuk menyurati Menpan, secara jenjang jabatan struk-

H Ngogesa Sitepu SH saat menyampaikan Nota Pengantar LKPJ–AMJ Bupati Langkat Tahun 2009–2014 pada sidang paripurna DPRD Langkat di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Langkat, Stabat, Rabu (11/12).

Bupati Sampaikan Nota Pengantar LKPJ-AMJ 2009-2014 LANGKAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menggelar sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati Langkat Tahun 2009-2014.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Langkat H Rudi Hartono Bangun SE MAP didampingi Wakil–wakil Ketua, Surialam SE, Suhari Surbakti, dan Drs Abdul Khair MM, dilaksanakan di ruang paripurna Gedung DPRD Langkat, Stabat, Rabu (11/12).

"Penyampaian LKPJ–AMJ adalah dalam rangka mematuhi salah satu kewajiban konstitusional yang telah diamanatkan PP Nomor 3 Tahun 2007 yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat," ujar Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyampaikan Nota Pengantar LKPJ-AMJ 2009-2014 di depan sidang paripurna yang

dihadiri hampir seluruh Anggota DPRD Langkat dan kepala SKPD di jajaran Pemkab Langkat.

Ngogesa menyampaikan perjalanan roda pemerintahan selama tahun 2009 sampai 2014 mengalami dinamika yang cukup tinggi, sehingga di samping terdapat keberhasilan yang dicapai, terdapat pula sejumlah kekurangan yang memerlukan peningkatan kinerja pembangunan di berbagai bidang pada tahun–tahun berikutnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Pemkab Langkat telah menghimpun dana sebesar Rp5.078.381.

530.311,57 yang diperoleh selama kurun waktu tahun anggaran 20092013 atau mencapai 84,29 persen dari target sebesar Rp6.024.764.

843.690. Semua itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Untuk belanja daerah sampai dengan tahun anggaran 2013 secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp6.237.977.126.310,66 dan sampai semester pertama tahun anggaran 2013 telah direalisasi sebesar Rp4.718.062.833.355,59 atau 75,63 persen.

Anggaran itu terdiri dari belanja langsung sebesar Rp3.975.232.

651.940 dan pada semester pertama tahun 2013 telah direalisasi sebesar Rp3.223.173.310.188,50 atau 81,08 persen. Kemudian belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp2.262.744.474.370,66 dan sampai semester pertama tahun 2013 telah direalisasikan sebesar Rp1.494.889.523.167,09 atau 66,07 persen.

“Kami akan berusaha seoptimal mungkin mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada termasuk bagaimana memperhatikan seluruh rekomendasi DPRD Langkat terhadap LKPJ Bupati Langkat akhir tahun anggaran. Segala kekurangan akan kami jadikan motivasi agar pembangunan Kabupaten Langkat dapat mencapai sasaran,“ ujar bupati.

Sebelum rapat diskors, Ketua DPRD Langkat menyampaikan sidang paripurna jawaban tiap-tiap fraksi DPRD Langkat atas Nota Pengantar LKPJ–AMJ Bupati Langkat Tahun 2009–2014 akan dijadwalkan kemudian.(JUL)

MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi membuka 50 titik pasar murah dalam rangka menyambut Perayaan Natal dan Tahun Baru 2014. Acara pembukaan pasar murah dipusatkan di Lapangan Sepakbola Jalan Air Bersih, Medan, Kamis (12/12).

Pemko Medan memastikan seluruh barang yang dijual di pasar murah harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran maupun distributor karena telah disubsidi Pemko Medan.

Eldin menjelaskan, kegiatan pasar murah ini merupakan yang ke-2 kalinya digelar Pemko Medan dalam tahun ini setelah yang pertama dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri lalu.

Kehadiran pasar murah ini menurutnya merupakan salah satu wujud perhatian dan kepedulian Pemko Medan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, selain itu untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

Menurut Eldin, kenaikan harga kebutuhan pokok cenderung berdampak terhadap inflasi. Jika inflasi kurang bisa dikendalikan tentunya dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Atas dasar itulah Pemko Medan bersama-sama stakeholder memprogramkan kegiatan pasar murah guna membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga relatif terjangkau.

"Kegiatan pasar murah ini kita laksanakan selama 10 hari. Saya berharap masyarakat, terutama umat Kristiani dapat memanfaatkan pasar murah ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok keperluan menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2014,” kata Eldin.

Demi suksesnya pelaksanaan pasar murah yang merupakan 'gawean' Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota

Medan ini, Eldin mengingatkan seluruh camat dan lurah agar berperan aktif mensosialisasikan sekaligus mengawasi.

Hal itu dilakukan agar tujuan pasar murah digelar tepat sasaran yaitu meringankan beban warga yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, terutama lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok yang berkualitas untuk menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru 2014.

Sementara itu Kadisperindag Kota Medan Syafrizal Arief SE mengatakan, kegiatan ini bekerjasama dengan sembilan perusahaan atau distributor bahan-bahan kebutuhan pokok seperti gula, tepung terigu, sirup markisa, sirup kurnia, telur, minyak goreng, kacang tanah, dan mentega.

“Pelaksanaan pasar murah ini sudah memasuki tahun kesepuluh.

Untuk kali ini, pasar murah digelar di 50 titik. Sedangkan tahun lahu, pasar murah hanya dilaksanakan di 17 titik. Jika kondisi keuangan Pemko Medan memungkinkan, maka kita akan meningkatkan jumlah titik pasar murah di seluruh kelurahan Kota Medan pada tahun mendatang,” jelas Syafrizal.

Usai membuka pasar murah, Eldin secara simbolis melakukan pemotongan harga bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah. Seperti gula pasir yang harganya Rp11.500 per kg menjadi Rp10.012 per kg, telur Rp795 per butir (harga di pasaran Rp1.050 per butir), minyak goreng kemasan Fortune 1 liter dijual Rp9.800 per liter (harga di pasaran Rp12.

000 per liter), minyak goreng kemasan Sania 1 liter dijual Rp10.300 per liter (harga di pasaran Rp12.000 per liter).

Selain itu markisa SQ Exclusive Sarang Tawon dijual Rp16.000 per botol (harga di pasaran Rp17.000 per botol), markisa Fresh Juice Pohon Pinang dijual Rp15.350 per botol (harga di pasaran Rp17.500 per botol), markisa Eko Sarang Tawon dijual Rp9.000 per botol (harga di pasaran Rp12.000 per botol).(VIN)

Kapoldasu Apresiasi Keamanan Pemilukada Langkat LANGKAT - Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilukada Langkat yang berlangsung damai dan kondusif tanpa ada gesekan berarti di masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Mapolres Langkat di Stabat, Rabu (11/12), sekaligus untuk silaturahmi dan bertatap muka dengan Kapolres Langkat yang baru dan jajarannya.

Ucapan selamat juga disampaikan jenderal bintang dua itu kepada H Ngogesa Sitepu SH (HNS) yang kembali dipercaya masyarakat mengemban amanah sebagai Bupati Langkat lima

tahun ke depan setelah meraih suara terbanyak pada pesta demokrasi 23 Oktober lalu.

“Prestasi yang layak kita acungkan jempol karena Pemilukada Langkat berlangsung aman,” ujar Syarif Gunawan.

Perolehan suara yang besar menurut Kapoldasu membuktikan bahwa tingkat kepercayaan dan keinginan masyarakat kepada HNS untuk terus melanjutkan kepemimpinan membangun Langkat lebih baik ke depan sangat tinggi.

Sementara HNS mengutarakan, kondusifitas proses Pemilukada Langkat tidak terlepas dari tingginya tingkat

kesadaran masyarakat dalam hal berdemokrasi, selain tentunya berkat pengamanan yang dilakukan jajaran TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat terkait yang mampu bekerjasama menjaga kondusifitas daerah.

“Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan Pak Kapoldasu dan perhatiannya yang tinggi terhadap daerah kami ini,” kata Bupati Langkat itu didampingi unsur Muspida Plus Langkat.

Ke depan, bupati pilihan rakyat itu berharap Kapoldasu beserta jajarannya terus memberikan perhatian terhadap Langkat dan membantu tetap terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.(jul)

Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan dan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH berbincang akrab saat Kunker di Mapolres Langkat, Stabat, Rabu (11/12).

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Jelang Pemilu 2014, KPK Diminta Vakum Menangkap Koruptor JAKARTA- Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghentikan penangkapan besar yang berimplikasi pada goyangnya proses politik menjelang Pemilu 2014.

"Kalau beberapa tahun lalu, tahun 2009, ada kesepakatan pimpinan KPK, polisi, jaksa, menjelang Pemilu pada H-minus sekian, tidak ada proses yang bisa menggoyang proses politik," kata Aziz dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Senin lalu.

Sehingga, kata Aziz, KPK saat ini juga mengikuti proses serupa agar kasus itu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk menggoyang pencalonan anggota legislatif atau pun kandidat capres. Politisi Partai Golkar itu berharap KPK memanfaatkan waktu dengan baik dalam waktu 4-7 bulan ini.

Aziz khawatir menjelang pileg,

KPK akan menerima banyak laporan yang bisa dijadikan sebagai black campaign. "Saya khawatir menjelang 9 April, semakin banyak laporan masuk ke KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Masalah dipanggil belakangan, tapi diekspos dulu," kata Aziz.

Menanggapi permintaan KPK itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menolak KPK harus vakum selama tahun 2014. Menurutnya, proses yang berlangsung saat ini tetap harus berjalan.

"Kalau proses sekarang, akan jalan terus. Jangan kaitkan dengan itu (Pemilu). Jadi enggak ada urusannya dengan itu," kata Bambang.

Hal berbeda disampaikan Ketua KPK, Abraham Samad. Dia lebih memilih akan berkonsultasi lebih lanjut dengan komisi III. "Belum disimpulkan. Kami akan rapat lagi dengan Komisi III," kata Abraham.(INT)

KPK Sulit Tangkap Koruptor Kelas Wahid JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Abraham Samad , Kamis kemarin (12/12), memberi sedikit kejutan bagi masyarakat Jawa Timur.

Dalam diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), Menteng, Jakarta Pusat, Abraham Samad mengatakan ada koruptor kelas wahid yang sangat cerdik nan licin hingga sulit diungkap.

Mendengar pernyataan itu, publik Jawa Timur terperangah.

Sejumlah orang ikut angkat bicara.

Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair), I Wayan Titib Sulaksana menilai pernyataan Abraham Samad itu adalah tamparan bagi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan di Jawa Timur.

Sementara pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, meminta KPK memberikan data atau supervisi kasus-kasus yang mereka anggap kasus korupsi jumbo dengan aktor kelas wahid. Sebab, bukan perkara mudah mengusut kasus kategori kejahatan luar biasa, karena butuh proses dan alat bukti yang kuat. Kejati Jawa Timur pun mengaku sudah bekerja sesuai fungsi dan fakta.

Lain lagi tanggapan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo . Dia menyatakan siap menyupply data jika KPK menyatakan siap membongkar biang korupsi kelas wahid di Jawa Timur. Soekarwo yakin 100 persen, kalau pernyataan Ketua KPK itu bukan asal bunyi, melainkan memiliki bukti dan dasar yang kuat.

"Saya yakin mereka (KPK) punya data. Tapi sampai sekarang kita belum dapat informasi (kasus yang disebut Abraham Samad).

Lokasinya di mana dan siapa pelakunya, kita belum dapat informasi" kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, usai mengikuti Salat Jumat di Masjid Baitul Hamdi Pemprov Jawa Timur, Jumat (13/12).

Pakde Karwo juga menyampaikan, sampai saat ini, pihaknya telah bekerjasama dengan Bidang Pencegahan Korupsi KPK . "Bahkan, Propinsi Jawa Timur jadi pilot project pencegahan korupsi," akunya.

Selain itu, gubernur yang baru saja memenangkan Pilgub Jawa Timur untuk kali kedua itu juga mengklaim, dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan

uang negara, pihaknya sudah menjalankan aturan yang sesuai standar operasional.

Namun, kenyataannya, Abraham Samad membocorkan adanya aktor yang sangat 'sakti mandraguna' hingga tak bisa dijamah hukum. Soekarwo yakin, KPK lebih 'digdaya' dan Abraham Samad akan membuktikan pernyataan itu. Apalagi, hal itu menyangkut delik pidana.

"Saya pikir kita nunggu perkembangan dari KPK . Tapi pemerintah harus memfasilitasi dan akan membantu kerja KPK .

Saya sendiri juga tidak tahu jika pernyataan Ketua KPK mengarah ke kabupaten atau kota yang lain.

Tapi secara umum, yang jelas kita membuat zona-zona untuk pencegahan tindak pidana korupsi ini. Jika KPK menyatakan masih ada

Disebut Terima Uang Kasus e-KTP, Chandra Hamzah Bungkam

Bupati Boyolali Dikecam Izinkan PNS Ajukan Kredit Pakai APBD JAKARTA- Bupati Boyolali, Seno Samudro diduga mengajak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan setempat untuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi. Ajakan tersebut disampaikan Bupati kepada anak buahnya, saat memberikan sambutan peringatan hari lahir Korpri pada 4 Desember lalu di pendapa Kabupaten.

Pegiat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo Alif Basuki mengaku mempunyai bukti perkataan berupa rekaman pidato Seno.

"Dalam rekaman tersebut sangat jelas, Seno menjanjikan tiap PNS dapat mengajukan kredit sepeda motor, mobil, dan rumah dengan dana APBD. Ini APBD kok dibuat bancakan. Ini sudah melanggar aturan," ujar Alif, saat dihubungi, Jumat (13/12).

Menurut Alif, kepada PNS, orang nomor satu di Boyolali tersebut menjanjikan dana sejumlah Rp 4,5 miliar dari APBD 2014 yang totalnya sekitar Rp 1,5 triliun.

Dana sebesar tersebut akan diberikan ke Korpri dan dimanfaatkan PNS yang ingin punya sepeda motor, mobil, dan rumah.

Dalam rekaman pidato tersebut, lanjut Alif, Seno juga mengancam pegawai negeri yang tidak loyal kepadanya, tidak akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari APBD. "Ini sudah mengarah ke politik, mendekati pilpres dan pileg.

Tindakan Seno sudah tidak sesuai etika sebagai pemimpin. Ini pidato di depan forum resmi, secara terang-terangan menjanjikan keuntungan bagi pendukungnya dengan dana APBD. Padahal dana tersebut milik rakyat."

Kepada wartawan, Bupati Boyolali Seno Samudro mem-

bantah ajakan dirinya kepada PNS, untuk memanfaatkan APBD. Menurutnya dana APBD yang digunakan adalah dari hasil efisiensi.

"Dana tersebut hasil efisiensi anggaran yang kita kumpulkan, lalu dihibahkan ke Korpri. Nanti Korpri yang mengelola. Uang itu bisa dimanfaatkan untuk kredit sepeda motor, mobil, atau rumah," tandasnya.

Lebih lanjut Seno mengatakan, ia akan menjalankan rencana tersebut pada tahun 2015 mendatang.

Itupun dengan syarat, jika disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Langkah tersebut kata Seno, sebagai penyemangat PNS, agar bekerja lebih sungguh-sungguh.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali Turisti Hindriya mengecam langkah Seno tersebut. Turisti menganggap bupati tak paham tata cara penganggaran.

"Dia itu tak paham tata cara penganggaran. Dia sudah melecehkan anggota dewan. Perencanaan dan pencairan anggaran harus melalui DPRD. Kalau dia bilang akan bagi-bagi anggaran, itu sudah melampaui kewenangan," tandasnya.

Senada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Boyolali Bramastya menilai Seno tidak paham kewenangan eksekutif dan legislatif.

"DPRD Boyolali harus tegas dan menunjukkan posisinya sebagai mitra kerja eksekutif. DPRD tidak boleh diam. Mereka harus berani memanggil Seno untuk dimintai klarifikasi. Gubernur Jateng dan Menteri Dalam Negeri juga harus turun tangan dan menegur Seno," tegasnya.(MERDEKA.COM)

aktornya (koruptor), ya kita bantu membongkarnya," dalih politisi asal Partai Demokrat itu.

Lebih jauh, gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini menjelaskan, terkait uang negara ada beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Uang negara itu antara lain APBN, APBD, uang di BUMN dan BUMD serta penyertaan modal APBN dan APBD ke pihak ketiga.

Sebelumnya, Abraham Samad mengaku kesulitan membongkar korupsi di Jawa Timur. Sebab, sang koruptor begitu cerdik dan licin, hingga KPK tak mampu menemukan jejaknya. "Di Jawa timur itu perampok kelas wahid, itu kategorinya perampok yang tidak bisa dimaafkan," katanya.(MERDEKA,COM)

Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) didampingi Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) Hasyim Muzadi (kanan), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kiri) dan Moderator Ferdian (kedua kiri) menjadi narasumber ketika diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Jakarta, Kamis (12/12). Diskusi yang digelar International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu bertema Menyorot Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Pendukung Atut Mulai Serang Balik KPK JAKARTA- Kasus suap di Pilkada Lebak jadi awal mula terbongkarnya sejumlah kasus korupsi di wilayah Banten. Tak tanggungtanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyasar keluarga besar Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Kala itu, suara-suara yang lama terbungkam ikut andil memberikan dukungan. Bahkan rakyat Banten tak segan turun ke jalan mendesak korupsi yang sudah lama menggerogoti dan mengakar di Banten diusut sampai tuntas.

Tak berhenti sampai di situ, didukung kalangan mahasiswa, rakyat Banten juga dengan senang hati meminta Atut lengser dari jabatannya. Harapan itu bukan tanpa alasan, karena selama dipimpin Atut, rakyat Banten justru merasa makin sengsara dan miskin.

Mereka menaruh harapan besar pada KPK untuk menyelamatkan Banten. KPK diharapkan

tak hanya berhenti mengusut beberapa kasus yang menyasar level atas. Sebab mereka meyakini, korupsi di Banten sudah menyasar ke semua lini, dengan tokoh utama dinasti sang gubernur, Ratu Atut.

Di antara ribuan suara yang berpihak pada KPK, ternyata sebagian warga masih memberikan dukungan pada Atut. Terlebih setelah Ketua KPK, Abraham Samad, melontarkan komentar pedas yang mengatakan tak pernah takut membuka borok korupsi seorang Atut Chosiyah.

"Pernyataan itu seharusnya tidak layak disampaikan ketua KPK. Beliau seharusnya berbicara dari aspek hukum, bukan hal-hal bersifat provokatif. Ini kok kalimatnya seperti preman pasar," ujar tokoh pemuda Banten, Muhibbudin.

Saking geramnya pada Abraham, dia berniat mensomasi pria asal Makassar itu.

"Atas nama Solidaritas Masya-

rakat Banten, kita akan melayangkan somasi secara pribadi kepada Abraham Samad , bukan ke KPK dan ini merupakan teguran dari sisi etika, agar menimbulkan efek jera," katanya.

Jadi Tersangka Satu lagi pejabat Pemprov Banten ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi. Kali ini Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Banten, Iing Suwargi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Normalisasi Muara Pantai Karangantu di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang senilai Rp4,8 miliar.

Selain Iing, penyidik Polda Banten juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu AK selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), HIP selaku pelaksana, dan S selaku konsultan.

Tersangka IS (Iing Suwargired) ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). “Betul sudah ditetapkan sebagai tersangka. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim ke kejaksaan Selasa (26/ 11),� ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Wahyu Widada, kepada wartawan.

Kata Wahyu, hasil penyelidian terungkap bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek tersebut tidak melalui prosedur. Modusnya itu lelang-lelangan, jadi sudah diatur pemenangnya.

Wahyu menjelaskan, pada proyek tersebut dimenangkan oleh PT Surtini yang sebenarnya tidak pernah mengikuti lelang. Akan tetapi, Direktur PT Surtini tidak mengetahui hal tersebut karena tanda tangan direktur PT Surtini dipalsukan.

Seolah-olah melalui proses lelang menggunakan PT Surtini.(NET)

JAKARTA- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra Martha Hamzah, enggan berkomentar terkait tudingan Muhammad Nazaruddin yang menyebutnya menerima sejumlah uang untuk mengamankan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Chandra yang mengenakan kemeja batik coklat hanya cengengesan dicecar pertanyaan itu.

Chandra memilih bungkam dan terus menebar senyum. Dia terus berjalan menuju mobil Land Rover Defender berwarna perak yang sudah menunggu.

Namun, sebelum memasuki mobilnya, Chandra sempat memberikan pernyataan. Dia menampik kedatangannya hari ini buat diperiksa. "Hanya silaturahim," kata Chandra sembari tersenyum kepada para pewarta di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12).

Sementara itu, menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, kedatangan Chandra berkaitan dengan peringatan satu dekade berdirinya KPK. "Saya tidak ikut langsung pertemuannya, tapi sepertinya tadi berkaitan dengan acara 10 tahun KPK nanti. Kan ada beberapa acara yang mau digelar nanti. Tadi, selain Pak Chandra, ada juga Pak Amien Sunaryadi (mantan Wakil Ketua KPK periode pertama)," kata Johan saat dihubungi melalui telepon seluler.

Seperti diketahui, Nazaruddin menyebut Chandra Hamzah menerima uang supaya penyelidikan kasus e-KTP sengaja dilambatkan.

Bahkan menurut dia, sebelumnya mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja, juga menerima uang supaya menghalangi penyidikan kasus Hambalang. KPK sendiri mengakui Ade Raharja pernah diperiksa terkait kasus Hambalang pada September tahun lalu.(MERDEKA.COM)

DIVONIS 16 TAHUN PENJARA

Luthfi Hasan Dihukum Berat, Menteri Suswono Terancam JAKARTA - Hukuman berat terhadap bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, ditengarai bakal berdampak pada kader PKS lain yang diduga berada dalam pusaran kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberi sinyal bakal ada tersangka baru.

"Peluangnya terbuka," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istora Senayan, Senin, lalu.

Kader PKS yang kerap dikaitkan dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi itu adalah Menteri Pertanian Suswono. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, Luthfi bertugas mempengaruhi Menteri Suswono untuk mengabulkan tambahan kuota impor dari PT Indoguna Utama, importir daging sapi.

"Terdakwa memfasilitasi saksi Maria Elizabeth Liman (Bos PT Indoguna) bertemu Menteri Pertanian Suswono," kata jaksa dalam persidangan Luthfi sebelumnya, "Terdakwa mengarahkan saksi Maria

Elizabeth untuk memberi data daging kepada Menteri Pertanian sebagai alasan penambahan kuota." Pertemuan yang disebutsebut terjadi di Hotel Aryaduta, Medan, Sumatera Utara, 11 Januari lalu, lantas membuat Luthfi dijanjikan komisi Rp 40 miliar oleh Maria. Duit panjar pun disetor ke Luthfi Rp 1 miliar melalui pengurusnya, Ahmad Fathanah.

Direktur Anti-Corruption Committee (ACC), Abdul Muttalib, mendesak KPK segera menetapkan Suswono sebagai tersangka. Ia menganggap peran Suswono dalam fakta persidangan, berupa pertemuan dengan Elizabeth dan memberikan kuota impor daging kepada PT Indonguna, adalah bukti kuat bahwa kader PKS itu ikut terlibat dalam kasus tersebut.

"Dari fakta persidangan bisa diduga bahwa dia mengetahui ada komisi di balik kebijakannya itu," ucap Muttalib. "KPK harus bisa mengembangkan kasus ini dan menyelesaikannya secara tuntas," ia menambahkan.

Adapun Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, mempersilakan

KPK menelisik keterlibatan Menteri Suswono. Ia menyatakan PKS mendukung penuh kasus tersebut diusut tuntas. "Agar kasus ini tuntas, monggo, silakan dibuktikan," ucapnya.

Namun, ia meminta agar pengusutan kasus tersebut jangan digeneraliasi pada kader PKS saja. Sebab, ada sejumlah tokoh sentral lain yang diduga memiliki peran yang cukup besar. Ia mencontohkan sosok yang disebut bernama Bunda Putri dan Sengman. "Jangan cuma PKS yang disebut," kata dia.

16 Tahun Penjara Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus dugaan suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq, dengan pidana penjara selama 16 tahun. Menurut majelis hakim, mantan Anggota Komisi I DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu terbukti

bersalah menerima suap dari PT Indoguna Utama sebesar Rp 1,3 miliar dan melakukan pencucian uang.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq selama 16 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal Lubis, saat membacakan amar putusan Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/12).

Hakim Gusrizal menambahkan, Luthfi juga dituntut pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Jika tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama satu tahun.

Hakim Ketua Gusrizal menyatakan, hal yang memberatkan hukuman Luthfi adalah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, memberikan citra buruk pilar demokrasi dan mencederai citra PKS, dan tidak memberikan teladan. Sementara itu, pertimbangan meringankannya adalah bersikap sopan selama masa persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

Menurut Hakim Ketua Gusrizal, dalam perkara suap Luthfi terbukti melanggar dakwaan alternatif ke satu, yakni Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara dalam perkara pencucian uang dan gabungan beberapa kejahatan, Luthfi dianggap terbukti melanggar dakwaan secara berlapis. Yakni Pasal 3 huruf a, b, dan c UndangUndang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menurut Hakim Anggota I Made Hendra, Luthfi terbukti menerima sogokan sebesar Rp 1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah. Duit itu diduga merupakan uang muka dari komisi Rp 40 miliar yang dijanjikan oleh Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, supaya Luthfi mau mengusahakan penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya sebesar sepuluh ribu ton. "Perbuatan itu supaya Luthfi sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya," ujar Hakim Anggota I Made Hendra.

Kemudian, Hakim Anggota Purwono Edi Santoso mengatakan, Luthfi Hasan Ishaaq juga terbukti bersalah melakukan praktik pencucian uang. Dia

menambahkan, Luthfi sengaja menyembunyikan atau menyamarkan berbagai harta yang diduga didapat berasal dari tindak pidana korupsi. Luthfi juga dianggap memiliki profil keuangan menyimpang, dibandingkan dari penghasilan sebelum dan saat menjabat Anggota DPR RI. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Luthfi mencantumkan rekening atas nama dia dan keluarganya. Akan tetapi, menurut Hakim Edi, Luthfi tidak mengisi LHKPN dengan jujur karena tidak mencantumkan beberapa rekening bank atas nama pribadi dengan maksud menyembunyikan asal usul harta kekayaannya.

"Majelis hakim berpendapat terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sengaja tidak mencantumkan rekening koran BCA dan rekening giro BCA. Majelis hakim berpendapat harta kekayaan yang ditempatkan di rekening patut diduga berasal dari tindak pidana," kata Hakim Edi.(NET)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

R-APBD Dairi 2014 Sebesar Rp719 Miliar DAIRI - Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014.

Dalam nota pengantar yang dibacakan bupati pada sidang paripurna ke3 tahun 2013, Rencana APBD 2014 Dairi diajukan sebesar Rp719 miliar lebih.

Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Delphi Ujung, didampingi Wakil Ketua DPRD Dairi Suparto Gultom dan Benpa Hisar Nababan, serta dihari para anggota dewan.

Selain Ranperda APBD 2014, bupati juga mengajukan lima Ranperda kepada DPRD yakni Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda Pengelolaan Persampahan, Ranperda Izin Usaha Jasa Konstruksi, Ranparda Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar), dan Ranperda revisi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Usai pembacaan nota pengantar bupati, Ketua

DPRD Dairi langsung membentuk tim panitia khusus (pansus) terkait pembahasan kelima ranperda yang diajukan eksekutif tersebut.

Kepada wartawan, Johny Sitohang Adinegoro mengatakan berharap pengesahan APBD 2014 itu bisa segera disetujui dewan.

Karena menurut bupati, semua anggaran yang telah disusun tersebut demi pembangunan di kabupaten itu.

Atas pertanyaan wartawan terkait program kerja seperti kunjungan kerja ke desa-desa yang dilakukannya dengan mengerahkan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama ini dalam melakukan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat, menurut bupati akan tetap dilanjutkan pada masa bakti mendatang.

"Kita akan lakukan itu seusai dilantik. Karena program itu sangat tepat dan baik karena langsung menyentuh kepada rakyat yang membutuhkan," ungkap Jhonny Sitohang yang kembali dipercaya masyarakat menjadi Bupati Dairi periode kedua ini.(NDK)

95 Insan Olahraga Berprestasi Menerima Tali Asih MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi memberikan penghargaan dan tali asih kepada insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi tahun 2013 di Medan Club, Rabu (11/12).

Diharapkan melalui pemberian penghargaan ini, baik atlet maupun pelatih lebih giat lagi meningkatkan prestasinya ke depan. Selain akan mengangkat nama baik Kota Medan, juga semarak olahraga di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini semakin bergelora.

Dalam penyerahan penghargaan yang dihadiri Kadispora Medan Drs Abd Azis, Pelaksana Tugas Ketua KONI Medan Edi Sibarani, sejumlah pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan olahraga serta atlet maupun pelatih berprestasi itu, insan olahraga yang menerima penghargaan berkat dedikasi dan prestasinya berjumlah 95 orang.

Dua diantaranya adalah atlet tunanetra yang berhasil meraih dua mendali emas di Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) tahun 2013.

Eldin menyadari penghargaan dan tali asih yang diberikan tidaklah seberapa nilainya jika dibandingkan dengan prestasi yang telah diukir.

Namun bukan nilai material yang menjadi hal pokok melainkan bagaimana semua bisa menghargai prestasi yang telah diukir dengan memberikan perhatian lewat pemberian penghargaan dan tali asih tersebut.

“Kita semua tentu sepakat, pemberian perhatian tentunya tidaklah sematamata diukur dari materi, melainkan diukur dari penghargaan dan penghormatan yang tulus atas prestasi yang telah mereka ukir.

Apalagi prestasi tidak dapat dinilai dengan materi karena nilainya adalah prestise,” kata Eldin.

Karena itulah mantan Sekda Kota Medan ini menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KONI Medan dan Dispora Kota Medan, sebab telah menggagas digelarnya acara pemberian penghargaan dan tali asih kepada para atlet maupun pelatih berprestasi

tahun 2013.

Termasuk kepada para atlet dan pelatih, sebab prestasi yang telah mereka ukir mampu mengangkat nama baik Kota Medan baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Semoga dengan penghargaan dan tali asih yang kita berikan, mereka semakin termotivasi sehingga dapat meningkatkan prestasinya lagi. Dengan prestasi demi prestasi yang diraih, olahraga di Kota Medan tentunya semakin maju,” ungkapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan, “Dengan demikian kita harapkan geliat olahraga di kota yang kita cintai ini semakin meningkat lagi, sehingga upaya untuk mewujudkan Medan sebagai kota atlet dapat terealisasi,” ungkapnya.

Sebelumnya Abd Azis dalam laporannya mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan motivasi bagi para atlet, pelatih maupun pelajar agar berlatih lebih baik lagi sehingga mampu meningkatkan prestasi.

Apalagi insan olahraga yang menerima penghargaan ini umumnya didominasi atlet yang berasal dari kalangan pelajar. “Semoga prestasi yang telah mereka ukir saat ini bisa ditingkatkan lagi,” harap Azis.

Adapun insan olahraga yang menerima penghargaan dan tali asih itu diantaranya atlet Popnas yang berhasil meraih medali emas yaitu Bima Satria Sianturi di cabang olahraga senam artistik, M Iqbal Supianto (bola voli), dan Tasia Selivia di senam ritmix dengan merebut medali perak.

Untuk atlet Pospenas yaitu Riski Purnawan, atlet pencak silat yang berhasil merebut medali emas. Selanjutnya dua atlet tunanetra peraih medali emas di Peparpenas di cabang atletik yaitu Yohannes Dirza Halomoan dan Damelius Giawa.

Lalu, dua atlet pencak silat Dasrial Arami dan Delima peraih medali emas di Pospeda. Sedangkan pelatih yang menerima penghargaan diantaranya Safrizal (pelatih senam), Anggi Muda (pelatih gulat), dan Robinson Tarigan (pelatih atletik).(VIN)

SUMUT

DAK Disdik Dairi Rp24 M Terancam Jadi SiLPA DAIRI - Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaen Dairi bersumber dari APBD tahun 2013 sebesar Rp24 miliar terancam menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggara (SiLPA).

Dana tersebut sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan rehab ringan dan berat sekitar seratusan gedung seko-

lah mulai tingkat SD hingga SLTA di Kabupaten Dairi, termasuk untuk pembangunan laboratorium serta perpustakaan sekolah yang dilaksanakan secara swakelola.

Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Dairi Naek Tobing, Selasa (10/12) saat menghadri sidang paripurna nota pengantar bupati terkait RAPBD tahun 2014 di gedung dewan, Sidikalang, kemarin.

Naek Tobing mengatakan, dari anggaran Rp24 miliar itu, kemungkinan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

tahun ini adalah pembangunan gedung sekolah khususnya untuk rehab berat mulai SD hingga SLTA, pembangunan laboratorium serta perpustakaan sekolah.

"Sebab bila dipaksakan, waktunya tidak dimungkinkan lagi, nanti jadi temuan," kata dia.

Kendati begitu menurutnya, pembanguan akan tetap dilaksanakan di awal tahun 2014 yakni sekitar bulan Februari. "Dan itu harus dilaksanakan karena sebagian besar gedung sekolah kita sudah banyak rusak dan

sangat membutuhkan perbaikan," ujarnya.

Dikatakannya, keterlambatan pembangunan itu disebabkan lamanya pengesahan Perubahan APBD (PAPBD) tahun 2013 oleh DPRD, sehingga semua program yang telah direncanakan menjadi terbengkalai termasuk di dinas pendidikan.

Kata Naek, sesuai petunjuk teknis (juknis), penggunaan anggaran yang bersumber dari DAK itu tidak bisa dikejar, mengingat dalam pengerjaan fisik waktu

yang diberikan sangat singkat. "Untuk mengantisipasi hal buruk, maka kami meminta supaya dilaksanakan di tahun 2014 saja," katanya.

Dia menambahkan, mengenai penundaan sebagian pembangunan khususnya sarana gedung sekolah tersebut, pihaknya masih menunggu petunjuk selanjutnya dari atasan supaya tidak menyalahi.

"Tetapi untuk pembangunan fasilitas penunjang pendidikan akan tetap dilaksanakan," sebut Tobing.(NDK)

Akhirnya, Saparno Menangkan Pilkades Ulang Bandar Negeri SERGAI - Saparno, akhirnya terpilih menjadi Kepala Desa Bandar Negeri, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, lewat pemilihan kepala desa (pilkades) ulang yang digelar di halaman balai desa setempat, Senin (9/12).

Sebelumnya, dalam pilkada yang digelar serentak pada 26 November 2013, Saparno memperoleh hasil imbang dengan rivalnya, Afriadi Syahputra, yang tak lain keponakannya sendiri.

Namun dari hasil pilkades ulang, Parno panggilan akrab Saparno berhasil meraih suara 249 dan mengungguli Afriadi yang hanya mengumpulkan dukungan 178 suara.

Calon kepala desa nomor 2 yang sehari-hari berdinas di Kebun Silau Dunia sebagai mandor bagian teknik itu mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen dari total jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Usai penghitungan suara,

para pendukungnya langsung bersorak gembira menyambut kemenangan Saparno.

Ucapan selamat kepada sang mandor juga disampaikan Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH dan Kapolsek Kotarih AKP Sudarjanto yang turut memantau jalannya pilkades ulang itu.

Suasana haru sempat mewarnai acara itu saat Parno mendatangi Afriadi Syahputra. Paman dan keponakan itu saling berjabat tangan dan berpelukan menandai berakhirnya rivalitas keduanya dalam pilkades.

Tak mau ketinggalan, kedua istri calon kades juga saling berjabat tangan dan berangkulan. Beberapa warga sempat meneteskan air mata menyaksikan momen yang mengharukan itu.

"Mereka adalah saudara (pakcik dan keponakan), sikap mereka membuat kami bangga," kata sejumlah warga.

Beberapa kepala desa lain yang baru saja terpilih lewat

Saparno (kiri) dan Afriadi Syahputra--paman dan keponakan yang bersaing di Pilkades Bandar Negeri--saling berpelukan dengan hangat usai penghitungan suara pilkades ulang.kpkpos/arm pilkades serentak beberapa waktu lalu juga turut hadir memberikan support kepada Afriadi dan Saparno.

Saat ditemui kpkpos usai terpilih, Saparno mengatakan apapun hasil pilkades adalah keputusan masyarakat. "Inilah demokrasi. Inilah pilihan masyarakat," ujar Parno singkat.

Sementara itu Ketua Pa-

nitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Syamsuri Samin SPd mengaku lega karena pilkades ulang ini berjalan aman, lancar, dan tidak ada kendala.

Meskipun dana panitia sangat minim, pilkades ulang tetap dapat dilaksanakan.

Dana yang dijanjikan Pemkab Sergai (Kantor BPMPD, red) sebear Rp9,5 juta hingga

pilkades selesai belum kunjung cair. "Mudah-mudahan dicairkan," harap Syamsuri.

Dijelaskan, pemilih yang hadir di Pilkades Ulang Bandar Negeri sebanyak 427 dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 569 orang. Tingkat kehadiran di TPS meningkat mencapai 74 persen. Suara batal juga tidak ditemukan.(ARM)

Pemkab Nias Sosialisasikan SPIP NIAS - Pemkab Nias melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2013 di Kantor Bupati Nias, Jalan Pelud Km 9 Gunung Sitoli Selatan, kemarin.

Bupati Nias diwakili Asisten III Marulam Sianturi mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Tujuannya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Disebutkan, pimpinan

Pemkab Nias melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2013 di Kantor Bupati Nias. (KPK POS/YAGI) instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

"Meskipun inspektorat kabupaten/kota merupakan satuan SPIP di daerah, namun perlu diingatkan kembali bahwa tanggung jawab pengawasan/pengendalian pada dasarnya sudah melekat pada tanggung jawab jabatan yang diemban oleh kepala satuan kerja perang-

kat daerah serta secara terstruktur yang juga mempunyai ruang lingkup pengawasan dan pengendalian internal di setiap satuan kerja masing–masing," katanya.

Dan, untuk diketahui bersama, sesuai Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2011, mengamanatkan bahwa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias wajib menerapkan SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penelitian, risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

"Kelima aspek tersebut merupakan aktivitas yang mencerminkan implementasi sistem pengendalian intern yang tentunya memerlukan komitmen untuk dapat diterapkan secara berkesinambungan di Kabupaten Nias," ujarnya.

Bupati mengingatkan, bagian yang sangat urgen dan tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan dan

pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Nias bahwa sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Nias masih berpredikat disclamer atas opini laporan keuangan pemerintah daerah sampai pada hasil pemeriksaan LKPD TA 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. "Situasi ini yang menyebabkan kami harus lebih tegas lagi untuk memintakan para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Nias untuk terbeban dan tergugah memaksimalkan kinerja, pendayagunaan anggaran dan pertanggungjawabannya di SKPD yang dipimpin melalui penerapan SPIP," ungkap bupati.

Tampil sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut yakni Edison Sidabuke SE Ak dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan menyajikan tentang SPIP dan teknisnya.(Yagi)

Dairi Alokasikan Rp2 M Untuk Pengadaan Pupuk Organik DAIRI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dalam APBD 2014 mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar untuk pengadaan pupuk organik.

"Ditargetkan, pada musim tanam tahun depan atau sekitar bulan Februari, pupuk organik tersebut sudah bisa didistribusikan ke petani," kata Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro kepada wartawan, Rabu (11/ 12).

Menurut Johnny Sitohang, pengalokasian anggaran untuk pupuk organik itu menyusul adanya pengurangan

jatah pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah pusat tahun depan.

"Untuk itu, kita sudah siapkan plot dana tersebut dalam APBD tahun 2014 mendatang, mudah-mudahan DPRD bisa segera menyetujuinya," sebut dia.

Dikatakan, tahun depan pemerintah pusat berencana mengurangi kuota pupuk kimia bersubsidi dan menggantinya ke pupuk organik.

Padahal, kata Johnny, jika hanya mengandalkan kuota pupuk dari pemerintah itu dipastikan tetap tidak cukup memenuhi kebutuhan petani

di Dairi.

"Makanya lebih baik jauh hari kita antisipasi supaya petani nantinya tidak terkendala akibat kesulitan dapat pupuk," sebutnya.

Menurut dia, ketersediaan pupuk bagi petani sangatlah urgen. Untuk itu harus diantisipasi lebih dini.

"Jangan gara-gara pupuk tidak ada, petani kita jadi gagal panen," katanya.

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kekosongan pupuk bersubsidi jenis Phonska dan SP36 saat ini akibat telah habisnya kuota, Johnny Sitohang mengaku

sudah mengetahui informasi itu.

Ia sudah memerintahkan pejabat instansi terkait di jajarannya supaya mengusahakan penambahan alokasi pupuk karena sebagian petani masih sangat membutuhkan.

"Mungkin saat ini masih diproses," sebutnya.

Disebutkannya, kekosongan sebagian jenis pupuk bersubsidi di kabupaten itu karena ada pengurangan kuota di tahun 2013, sehingga belum habis akhir tahun kuota sudah habis.

"Bukan maksud untuk me-

ngintervensi. Jika pemerintah pusat mau mengurangi jumlah kuota pupuk bersubsidi kimia dan ingin mengalihkan ke pupuk organik, harusnya dilihat dulu kesiapan pemerintah kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi kelangkaan seperti saat ini," ujarnya.

Menyikapi kelangkaan pupuk subsidi ini ia mengaku pihaknya sudah mengusul penambahan kuota supaya petani di Dairi tidak terkendala bercocok tanam, apalagi menjelang masuknya musim tanam di tahun depan.(NDK)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

13 Desa di Ulu Pungkut Tolak Tapal Batas Hutan Lindung MADINA - Masyarakat 13 desa di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal menolak pemasangan tanda batas wilayahyang dilakukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I (BPKHW I), Senin (9/12).

Pasalnya pemasangan tanda batas wilayah tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan masyarakat 13 desa sehingga dalam hal ini masyarakat merasa dirugikan.

"Kita menolak sepenuhnya apa yang telah dibuat oleh BPKHW I, di Kecamatan Ulu Pungkut karena dalam hal ini masyarakat tidak bisa memperjual-belikan lahan yang seharusnya menjadi milik masyarakat dari nenek moyangnya dan saat ini seolah-olah menjadi lahan yang tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat."

Demikian disampaikan tokoh masyarakat Huta Godang Iswar Matondang kepada KPKPOS di Panyabungan usai menyampaikan persoalan ini kepada Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution. ”Kami dari 13 desa yang terdiri dari Simpang Bayak Julu, Simpang Bayak Jae, Huta Padang, Habincaran, Hutana Godang, Alahankahe, Simpang Duhu Dolok, Simpang Duhu Lombang, Simpang Pining, Muara Saladi, Tolang, Hutarimbaru, dan Pata Hajang, menolak tabal batas hutan lindung di Kecamatan Ulu Pungkut yang telah dilakukan pematokan oleh Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah I," tegasnya.

Persoalan ini sudah mereka sampaikan kepada Plt Bupati agar mencabut kembali tapal batas yang telah dipasang tersebut. Terlebih tapal batas wilayah yang dibuat BPKHW I terlihat aneh, karena berada 500 meter dari jalan.

"Kita melihat bahwa lahan yang dijadikan (dipatok) untuk perekonomian masyarakat otomatis menjadi lahan hutan lindung," ungkapnya.

Hal senada disampaikan tokoh pemuda Huta Godang Sapruddin Lubis. Ia mengatakan bahwa tanda batas yang dibuat BPKHW I telah menyalahi karena tidak pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut.

"Kami merasa dirugikan atas pemasangan tanda batas tersebut," ungkapnya.

Sementara itu dalam pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut, Dahlan Hasan Nasution mengatakan dirinya selaku Plt Bupati Madina siap mempertaruhkan jabatan untuk menolak hutan lindung tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

"Kalau itu terjadi mau ke mana lagi masyarakat Madina ini nantinya bila rumah masyarakat pun dijadikan hutan lindung. Saya mendukung perjuangan masyarakat Kecamatan Ulu Pungkut untuk menolak tapal batas yang dibuat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I," tegas Dahlan.(TH)

SUMUT

DPRD Madina Tak Bernyali Perkarakan PT PSU MADINA - Persoalan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) terus menjadi perbincangan hangat kalangan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Pasalnya hingga saat ini PT PSU tidak tersentuh hukum baik dalam kasus illegal logging maupun dalam kasus penyerobotan lahan di Kecamatan Batang Natal mencapai 1.800 hektare serta pembukaan hutan terbatas.

Demikian disampaikan Tan Gozali selaku Ketua Umum Forum Muda Sorik Marapi (Formas Marapi) di Hotel Madina Sejahtera, Panyabungan, Rabu (11/12).

Selama lebih dari sepuluh tahun ini segala sepak terjang PT PSU di Madina di bawah pimpinan Darwin Sembiring selaku manager seolah tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan DPRD Madina juga seperti tak bernyali memperkarakan PT PSU ke ranah hukum.

"Kita mempertanyakan di mana DPRD Madina asal pantai barat? Mengapa tidak berani mengupas persoalan PT PSU ke ranah hukum?" tanyanya.

Padahal menurutnya sudah menjadi rasia umum bahwa PT PSU telah melakukan penebangan hutan tanpa izin dari dinas kehutanan dan perkebunan.

"Nah, di sini kita melihat sudah berapa kerugian negara akibat penebangan hutan yang ada di Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan Batang Natal yang telah dilakukan PT PSU. Dan yang sangat kita takutkan

nantinya kehadiran PT PSU hanya menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak menginginkan terjadinya bentrok antara masyarakat Batang Natal dengan Lingga Bayu seperti yang terjadi pada tahun 2010 antara masyarakat Simpang Gambir dengan Masyarakat Natal yang pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban," ungkapnya.

Ia menilai aparat penegak hukum dan DPRD Madina khususnya anggota dewan yang berasal dari pantai barat tidak punya nyali untuk menguak persoalan ini ke ranah hukum. Ia bahkan menduga bahwa Anggota DPRD Madina yang berasal dari pantai barat sudah mati suri.

Dibuktikan dari tidak pernahnya mempersoalkan PT PSU meskipun sudah menyalahi aturan bahkan telah merugikan negara dari penebangan kayu

secara ilegal. "Kita berharap kehadiran perusahaan jangan menjadi petaka bagi masyarakat di Madina," ujarnya.

Ia mengungkapkan dari hasil investigasi yang mereka lakukan belum lama ini, karyawan tetap PT PSU baik di perkebunan maupun di pabrik sawit di daerah itu hanya tiga orang saja. Anehnya masyarakat hanya diam. Bahkan anggota DPRD-nya pun terkesan takut mempersoalkan PT PSU. "Kita berharap agar DPRD yang berasal dari pantai barat jangan hanya duduk manis saja, lihat masyarakat yang menderita akibat kehadiran perusahaan, ditambah lagi dengan penyerobotan lahan yang dilakukan PT PSU kepada masyarakat empat desa di Kecamatan Batang Natal yang hingga saat ini terus menjadi persoalan," pintanya.(TH)

Rani Anggraini Apresiasi Kegiatan HKN ke-49 di Madina MADINA - Calon Legislatif DPR–RI Nomor urut 3 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rani Angraini Safitri SE mengapresiasi kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke49 Tingkat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), di Gedung Serbaguna Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan.

Acara ini dihadiri Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution, Plt Kadis Kesehatan Madina drg Ismail Lubis, Ketua KONI Madina Khoiruddin Faslah Siregar, para pimpinan SKPD, direktur RSU, dan kepala Puskesmas se–Madina.

Rani panggilan akrabnya saat ditemui di sela acara mengatakan bahwa kehadirannya mengikuti kegiatan HKN di Madina adalah bukti kepeduliannya terhadap pentingnya kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya peringatan HKN di Madina sungguh luar biasa di mana respon masyarakat cukup baik dan kepedulian Pemkab Madina terhadap pentingnya kesehatan bagi masyarakatnya sangat besar. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir di acara tersebut.

Selain itu Bupati Madina juga dinilainya sangat respon terhadap kegiatan ini. Hal itu dibuktikan dengan sambutan bupati yang berkali–kali mengingatkan dinas kesehatan untuk benar– benar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, mengawasi kinerja Puskesmas di setiap daerah, mengoperasikan ambulans dengan baik itu yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa Pemkab Madina serius mewujudkan masyarakat yang sehat.

"Peringatan HKN di Madina kali ini bagi saya pribadi sangat bermakna. Artinya banyak hikmah yang bisa dipetik di mana kegiatannya bukan hanya sekadar formalitas saja namun banyak juga kegiatan sosialnya,

Rani Angraini Safitri SE Caleg DPR-RI Nomor 3 dari PPP saat mengikuti Jalan Santai pada Peringatan HKN ke-49 di Madina.kpkpos/th ada jalan santai dan pemberian hadiah yang membuat suasana makin meriah dan lebih berarti bagi masyarakat khususnya yang hadir," sebut Rani.

Sebagai bagian dari masyarakat, Rani mengapresiasi Pemkab Madina dalam hal menggelar kegiatan Peringatan HKN ke-49 ini.

Ia berharap masyarakat juga bisa berpartisipasi demi menciptakan masyarakat yang sehat sesuai tema HKN ke-49 yakni "Indonesia Cinta Sehat."

Tema ini merupakan inspiratif

menggerakan segenap komponen bangsa guna mencapai masyarakat yang hidup sehat menuju Indonesia sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bermutu.

Dalam mengaktualisasikan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat, Rani dalam waktu dekat ini ajuga akan membuat program pengobatan gratis kepada masyarakat meliputi operasi katarak, sunatan massal, POS Balita Sehat, dan pengobatan lainnya yang difokuskan di kabupaten/kota khu-

susnya pada Davil Sumut II. Bentuk responnya terhadap kesehatan masyarakat ini juga sudah dibuktikannya dengan mengalokasikan satu unit ambulans disetiap kabupaten/kota seperti yang sudah ada di Madina.

"Ambulans ini difungsikan bukan hanya bagi tim pemenangan atau kader partai namun bebas dipakai siapa saja masyarakat yang membutuhkannya sebab niat kita ikhlas untuk membantu masyarakat," sebutnya.(TH)

TP PKK Labuhan Batu Ziarahi TMP dan Anjangsana ke Panti Werdha LABUHAN BATU - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu dr Hj Fitra Laila SpTHT bersama organisasi perempuan serta Kadis Kesehatan dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Labuhan Batu, Kamis (12/ 12) pagi melakukan ziarah/tabur bunga di Taman Makam Pahlawan serta melaksanakan anjangsana ke Panti Werdha Rantauprapat.

Kegiatan yang dilakukan itu adalah dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-85 yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 di Ballroom Suzuya Hotel Rantauprapat.

Dalam acara puncak Hari Ibu Ke85 tersebut menurut rencana akan langsung dihadiri Bupati Labuhan Batu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, Wakil Bupati Suhari Pane SIP, Plt Sekdakab, dan unsur Muspida Labuhan Batu.

Bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara ziarah/tabur bunga di pusara para pejuang kemerdekaan di Taman Makam Pahlawan Rantauprapat itu Fitra Laila yang ditandai dengan peletakan karangan bunga di tugu taman makam pahlawan, lalu dilanjutkan ziarah/tabur bunga serta penandatanganan buku tamu.

Kegiatan di taman makam pahlawan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Ibu ke-85 Tingkat Kabupaten Labuhan Batu.

Kegiatan yang lainnya adalah melaksanakan seminar, donor darah dan KB, bakti sosial/anjangsana serta senam sehat.

Setelah melaksanakan ziarah/tabur bunga, Ketua Tim Penggerak PKK Labuhan Batu beserta rombongan langsung menuju Panti Werdha yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Rantauprapat, untuk melaksanakan bakti sosial atau anjangsana sekaligus memberikan tali asih kepada para orang tua jompo penghuni panti tersebut.

Dalam kegiatan anjangsana itu, Ketua Persit KCK Kodim 0209/LB Ny Siti Nurjannah selaku ketua tim mengatakan bahwa kunjungan silaturahmi ini adalah merupakan bentuk kepedulian organisasi perempuan di Labuhan Batu terhadap para orang tua jompo penghuni Panti Werdha.

“Kami datang bersilaturahmi ke sini penuh dengan rasa keikhlasan dan kepedulian untuk membantu dan meringankan beban sekaligus menjenguk ibu-ibu yang sudah lanjut usia.

Harapan kami semoga ibu-ibu yang tinggal di sini semuanya senantiasa dalam keadaan sehat," jelas Siti Nurjannah.

Salah seorang warga Panti Werdha dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi dan pemberian tali asih ini "Semoga apa yang kami terima ini mendapat berkah dari Allah SWT, pada kesempatan ini saya hanya mampu berkata, sayangilah kami yang ada di sini di masa-masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, karena memang itu yang kami butuhkan dari ibu-ibu,” katanya lirih.

Turut hadir mengikuti dua rangkaian kegiatan itu yakni Ketua Bhayangkari, Ketua Dharma Yukti Karini, Ketua HWK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhan Batu, para Srikandi Pemuda Pancasila, dan organisasi perempuan lainnya.(HAH)

Pengurus KNPI Madina Ramai-ramai Mengundurkan Diri MADINA - Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) periode 2011-2014 kompak mengundurkan diri terhitung sejak 9 Desember 2013.

Alasan pengunduran diri tersebut karena Ketua KNPI Madina Muliadi Nasution dinilai tidak menjalankan roda organisasi serta bertindak sewenang-wenang dengan melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap sejumlah pengurus.

Pengunduran diri ini dilakukan mereka sebagai bentuk solidaritas dan rasa tanggung kepada KNPI Madina. "Kami menilai bahwa Ketua KNPI Madina Muliadi Nasution telah sesuka hatinya melakukan PAW tanpa ada melakukan rapat pengurus," ungkap Tan Gojali Nasution.

Dalam surat peryataan

pengunduran diri pengurus KNPI Madina tersebut dijelaskan pergantian antarwaktu (PAW) telah menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KNPI. PAW itu bertentangan dengan Keputusan DPD KNPI Madina Nomor 02 KPTS/KNPI-MN/VI/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Pengurus DPD KNPI Madina periode 2011-2014.

PAW yang dilakukan Muliadi Nasution bertentangan dengan keputusan rapat pengurus harian DPD KNPI Madina yang dilaksanakan pada Jumat 27 September 2013 di Kantor KNPI Madina. Pengurus yang mengundurkan diri hanya mengakui SK Kepengurusan DPD KNPI Madina Nomor 67/ KPTS/KNPI.SU/III/2011.

"Ketidakmampuan saudara Muliadi Nasution memimpin DPD KNPI Madina dan menjalankan roda organisasi

dianggap telah mengambinghitamkan rekan-rekan pengurus DPD KNPI dengan melakukan pergantian antarwaktu, serta diduga kuat telah terjadi penyalahgunaan anggarananggaran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Madina kepada DPD KNPI Madina tahun anggaran 2011-2013 selama kepemimpinannya," sebut Tan Gozali.

Pengurus KNPI Madina yang mengundurkan diri diantaranya Syaiful Anwar Daulay, Andi Bugis, Ahmad Husein, Alfin Lubis, Buyung RB Diningrat Daulay SKm, M Azwar Nasution, Henri Pulungan, Katerina Sianggur SPdI, Lokot Husada, Santi Irawan SPd, Siti Hawa SPd, Boby Burhansyah SH, Martaon SPd, Muhammad Hasan Nasution, serta Bode Tanjung yang menjabat sebagai bendahara umum.(TH)

Para Pengurus DPD KNPI Madina Periode 2011-2014 diabadikan bersama usai menandatangani surat pengunduran diri di depan Kantor DPD KNPI Madina

10

KPK POS E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

KRIMINAL

Melumpuhkan Otak Ninja Sawit di Langkat LANGKAT – Diharapkan tak ada lagi ninja sawit di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah perkebunan PNPN 2 Batang Serangan. Soalnya, aktor intelektual ninja sawit di wilayah itu berhasil dilumpuhkan aparat Kepolisian Polres Langkat, pekan lalu.

Kitab Ginting, demikian nama sang aktor, dilumpuhkan dengan timah panas dari tempat persembunyiannya di Medan Denai, Kamis pekan lalu. Kitab melarikan diri setelah bersama komplotannya melakukan penyerangan di areal perkantoran perkebunan PTPN II Sei Serdang, Desa Namo Sialang, Kec. Batang Serangan, Langkat.

Nama aktor ini sesungguhnya adalah M.Ridwan Ginting. Namun dia lebih akrab disapa dengan nama Kitab Ginting (32), warga Dusun Kwala Unggas, Desa Namo Sialang, Kec.Batang Serangan, Langkat.

Kitab terpaksa harus dilumpuhkan kakinya dengan timah panas karena berusaha melawan saat hendak diamankan petugas. Kitab memang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Langkat, karena terindikasi sebagai dalang dari kerusuhan dan ninja sawit di sana.

Penggerebekan tempat persembunyian Kitab dilakukan petugas gabungan Jahtanras Polres Langkat dibantu beberapa personil Brimobdasu Polda Medan.

Kendati anggota Kepolisian berkekuatan penuh, Kitab masih mencoba melawan. Petugas terpaksa harus melumpuhkan kaki bos mafia sawit tersebut dengan timah panas. Kitab Ginting ditangkap bersama dua pengawal yang diketahui merupakan orang kepercayaanya, yakni Simon Sitepu dan Kasih Sitepu di kawasan Medan Denai.

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIk Msi, didampingi Wakapolres Langkat Kompol B Saragih Sh Sik, Kabag Ops Polres Langkat, Kompol Suyadi SH, dan Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto SIK SH, menjelaskan kalau Kitab Ginting dianggap sebagai aktor intelektual di

balik kerusuhan perkebunan PTPN II Kuala Sawit, kini berhasil diringkus berkat doa warga Langkat dan kerja keras yang bersinergi antara jajaran Polres Langkat yang dibantu Brimobdasu serta seluruh jajaran Poldasu Medan.

Selain mengamankan Kitab Ginting, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti kejahatan milik Kitab Ginting Cs, berupa dua unit truk, HP beserta uang tunai senilai Rp10 juta. Lebih lanjut mantan Propam Poldasu tersebut menjelaskan berdasarkan pengakuan KG kepada petugas, jika komplotan mereka selalu melakukan penjarahan sawit, di mana awal pertengahan September KG cs kerap beroperasi dalam kejahatan penjarahan sawit di areal perkebunan PTPN II. "Aksi penjarahan yang dilakukan pelaku berinisial KG bersama pengikutnya mencapai puluhan ton perharinya. Dalam sekali beraksi mereka mampu memperoleh keuntungan Rp8 hingga Rp10 Juta. Sebelumnya pihak Polres Langkat telah masuk KG dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), terkait aksi kerusuhan yang terjadi di areal perkebunan milik PTPN II Kuala Sawit tersebut," sebut Yulmar di Mapolres Langkat, Kamis siang.

Kapolres mengakui, kelompok ini memiliki jaringan yang cukup rapi dengan mobilitas tinggi. Dari hasil pemeriksaan sementara diperoleh informasi kalau kelompok ini sudah sering beraksi, persisnya sejak 25 November 2013.

"Kelompok ini ratarata terindikasi pemain lama dan beberapa dari mereka adalah residivis, bahkan diantara mereka ada yang masih berusia 18 tahun dan pernah mengancam akan membakar polisi saat terjadi kerusuhan kemarin," jelas Kapolres Langkat.

Kini Polres Langkat resmi melakukan penahanan terhadap 12 pelaku atas kasus kerusuhan/premanisme di PTPN II Kuala Sawit, yakni Kitab Ginting, Simon Sitepu dan Kasih Sitepu. (JUL)

Ririn Diduga Dilarikan Bandar Narkoba MEDAN - Sudah seminggu keluarga Rizki Mudhilah pusing tujuh keliling. Cewek kelahiran 2 Juni 1997 tersebut, minggat dari rumahnya di kawasan Jalan Japaris Medan sejak, Minggu sore. Tersiar kabar, Ririnpanggilan lain Rizki Mudhilah, dibawa kabur oleh seorang bandar narkoba di kawasan Tanjung Morawa.

Karena tak kunjung pulang dan merasa tidak senang, keluarga Ririn melaporkan kasus ini ke Polisi. Informasi diperoleh menyebutkan, ketika itu keluarganya tak menduga jika Ririn bakalan kabur dari rumahnya. Sebab saat pergi dari rumah, Ririn hanya pamit sebentar untuk membeli sesuatu di kedai.

Saat itu Ririn hanya mengenakan celana pendek dan sandal jepit. Ternyata ini hanya akal bulus Ririn, putri keempat yang pernah tinggal di daerah Pajak Kanan Tanjung Morawa.

Sejak kepergian Ririn, salah seorang janda 1 anak yang pernah bertetangga dengannya saat di Tanjung Morawa tak menampakkan batang hidungnya.

Konon, janda tersebut kerap mengumpuli cewek cen-cen di rumahnya untuk dijual kepada pria hidung belang. Keluarga Ririn mulai memburu keberadaan sang janda. Kepergian Ririn yang disebut-sebut dibawa kabur bandar narkoba, menuai reaksi.

Edo Binsar, Wakil Sekretaris PD II FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan

Putra Putri TNI POLRI) Sumut, berjanji akan menurunkan anggotanya untuk memburu bandar narkoba yang membawa kabur Ririn. Bukan cuma Edo Binsar, Eddy Kawilarang, Ketua Satgas DPC FSPTIKSPSI Kota Medan dan Deli Serdang juga akan mengerahkan anggotanya untuk menemukan Ririn.

"Kami tak mau, anak baru gede (ABG) seperti Ririn, menjadi korban bandar narkoba dan trafiking yang dilakukan sang janda.

Kita akan mengubernya sampai kemana pun," ujar Eddy dan Edo, kepada wartawan, Selasa, di Medan.

Kedua Pengurus FKPPI ini mengaku kalau anak buahnya sudah mengetahui tempat persembunyian Ririn dengan sang bandar.

Namun keduanya akan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian sebelum bertindak. Salah seorang kerabat Ririn menuturkan, mereka sudah mengendus keberadan Ririn bersama orang yang membawa kabur dirinya."Namun kita masih menunggu, agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,"ungkap pria yang pernah bertugas di satuan elit Kepolisian, seraya mengimbuh kepada warga, bila menemukan atau melihat Ririn segera laporkan ke kantor polisi terdekat.

"Tidak akan kami tuntut,"janjinya sambil menambahkan jika Ririn berperawakan tinggi, kulit putih bersih, rambut ikal, dibibir atas ada bekas jahitan.(SBC)

SUMUT

Tangkap Oknum Pejabat Terlibat Penerbitan Izin PT ALN PANYABUNGAN - Pengakuan Bupati Mandailing Natal non aktif HM Hidayat Batubara yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin lokasi perkebunan kepada PT Agro Lintas Nusantara di dalam lahan KP USU, menimbulkan pertanyaan banyak pihak.

Siapakah sebenarnya yang mengeluarkan izin lokasi PT.ALN?. Artinya ada oknum pejabat di lingkungan Pemkab Madina yang telah mengeluarkan izin lokasi PT.ALN tanpa sepengetahuan Bupati Madina non aktif HM.Hidayat Batubara.

Padahal masyarakat di Madina umumnya sudah mengetahui Hidayat Batubara pada waktu itu dalam tahanan KPK. Koordinator VII LIRA Sumut, Abdul Muis Pulungan mengatakan, Senin sore, di Panyabungan, apabila pernyataan Bupati Madina non aktif itu benar, patut diduga keras bahwa SK izin lokasi no.525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 seluas 5.600 Ha adalah palsu serta SK izin lokasi no 525/412/K/ 2013 tertanggal 5 Juli 2013 seluas 2.020 hektar juga palsu.

Diungkapkan Muis, menurut Informasi pihaknya berdasarkan pengaduan - pengaduan masyarakat diduga keras Kadis Kehutanan dan Perkebunan Madina adalah dalang keluarnya izin lokasi PT. Agro Lintas Nusantara.

Diduga keras Kadis Hutbun Madina berpihak dan bekerjasama dengan PT.ALN untuk memuluskan semua urusan perusahaan.

“Dengan Fakta - fakta di lapangan ini diduga Kadis Hutbun Maraondak Harahap turut serta dalam acara mensosialisasikan dan membagi - bagi uang yang diberikan

PT.ALN kepada sebagian masyarakat yang terdiri dari tiga desa diantaranya Desa Suka makmur," kata Muis.

Selain Kadis Hutbun Maraondak Harahap, kata Muis, diduga keras juga mantan Sekda Madina M.Daud Batubara ikut andil dalam penerbitan izin lokasi PT.ALN. Sebab, sebagai Sekretaris Daerah pada saat itu M. Daud Batubara seharusnya dan berkewajiban meneliti, mengkoreksi setiap surat yang keluar ataupun masuk di lingkungan Pemkab Madina.

“Namun yang terjadi izin

lokasi PT.ALN terbit, hingga menimbulkan kasus hukum yang sampai saat ini masih dalam proses peradilan," kata Muis.

Ditegaskan Muis, pihaknya berharap kepada Plt Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution supaya menindak tegas Kadis Hutbun Madina dan mencopot dari jabatannya. “Persoalan izin PT.ALN ini harus secepatnya diusut oleh aparat penegak hukum secara tuntas dan patut diduga Kadis Hutbun dan Mantan Sekda bersekongkol dalam penerbitan izin PT.ALN," kata Muis.(TH)

Puluhan Guru K2 Demo DPRD Kab.Madina PANYABUNGAN - Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri Satuan Kerja Perangkat Daerah (FKTHSN-SKPD) mendatangi DPRD kab.Madina, Senin pekan lalu.

Mereka menuntut agar DPRD Kab.Madina bersama Plt Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution memperjuangkan nasib guru tenaga honorer ke Mendagri agar diangkat jadi CPNS. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan perwakilan guru K2, mengatakan, dalam peraturan Pemerintah No:48 pada pasal 6 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa pengakatan tenaga honor menjadi CPNS dilakukan secara bertahap mulai dari tahun anggaran 2005 dan paling lambat 2009 dengan prioritas tenaga honor yang penghasilannya dibiayai oleh anggaran Negara dan

AKSI - Terlihat Guru Tenaga Honor Katagori II saat melakukan aksi di Kantor DPRD kab.Madina menuntut diangkat jadi CPNS. (KPK POS/TH) anggaran Daerah.

Tenaga honorer sebagimana yang dimaksud pada ayat I seluruhnya telah diangkat menjadi CPNS sebelum tahun anggaran 2009.

Maka tenaga honorer yang bekerja pada instasi pemerintah yang penghasilannya tidak dibiayai oleh anggaran Negara dan Daerah dapat diangkat menjadi CPNS. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini sangat menggembirakan bagi tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN dan APBD di seluruh Indonesia. Berbeda dengan tenaga honorer yang

tidak dibiayai oleh anggaran (Honorer BP3/Komite) tidak dapat di anggkat sebelum tuntas pengangkatan Honorer yang di biayai oleh APBN dan APBD. Namun setelah adanya desakan dari tenaga honorer pada tanggal 16 Mei 2012, PP No:48 direvisi kembali dengan disisipkanya pasal 6A yang diperuntukkan untuk tenaga honorer yang dibiayai non APBN dan APBD, yang berbunyi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi

dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honor.

Dari semua peraturan pemerintah jelas ada kesenjangan sosial bagi tenaga honor di nusantara ini. “Untuk itu kami dari FKTHSNSKPD menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang hanya mengangkat 30% honorer K2 mejadi CPNS,” tegas para guru honorer.

Forum juga menolak adanya batas ambang kelulusan, mendesak DPRD Kab. Madina dan Plt,Bupati Madina agar secepatnya mene-

mui Kemenpan RB di Jakarta bersama dengan perwakilan tenaga honor K2 supaya diangkat semua jadi CPNS. Hingga saat ini masih banyak tenaga Honorer K2 yang mengabdi dengan masa kerja sembilan tahun hingga tujuh belas tahun, dan Kab. Madina masih kekurangan guru. Tenaga guru honorer banyak yang bertugas di daerah yang terpencil dan saat ini tenaga honor sudah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk ikut berkompotisi dipelamar umum. (TH)

FKPD Sergai Sepakat Berantas Peredaran Narkoba SEI RAMPAH - Menjelang akhir tahun 2013 jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Sergai melaksanakan rapat koordinasi berkala bersama dengan agenda pembahasan pada masing-masing tugas bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Dari pembahasan tersebut beberapa isu aktual diantaranya telah disahkannya UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). Selain itu jajaran FKPD sepakat untuk mengantisipasi dampak luas dari peredaran narkoba yang semakin marak dan meresahkan masyarakat.

Rapat berkala yang dipimpin langsung Bupati Sergai Ir. H. Soekirman bersama unsur FKPD dilaksanakan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin, turut dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat, Danramil dan Kapolsek se-Kabupaten Sergai serta MUI, FKUB, KPUD dan Panwaslu Sergai.

Pada rapat ini masing-masing pimpinan FKPD menyampaikan masukan, langkah-langkah atau strategi untuk menghadapi hal yang dimungkinkan terjadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga terjadi kesepahaman dalam bekerjasama dan berkomunikasi.

Disampaikan Bupati Soekirman saat membuka rapat, bahwa UU No. 19 tahun 2013 ini yang beberapa bulan lalu sudah disahkan Pemerintah perlu disosialisasikan sebagai upaya untuk melindungi dan memberdayakan para petani melalui peraturan dan undang-undang yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran dan komitmen dari pemerintah, swasta

RAPAT FKPD - Bupati Sergai Ir.H.Soekirman memimpin rapat koordinasi berkala jajaran FKPD di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati di Sei Rampah, Senin. (KPK POS/ARM)

dan masyarakat luas untuk meningkatkan keberdayaan petani melalui berbagai kebijakan dan implementasinya yang sudah dirumuskan dalam UU ini, jelas Bupati Soekirman.

Sedangkan dalam menyikapi semakin luasnya peredaran narkoba di masyarakat, jajaran FKPD Sergai juga sepakat untuk memberantas narkoba bersama seluruh elemen masyarakat dengan melakukan peningkatan razia peredaran narkoba, sosialisasi serta penyuluhan di sekolah-sekolah. Selain itu dilakukan penertiban berbagai penyakit masyarakat yang semakin menimbulkan keresahan pada masyarakat diantaranya hiburan malam, wa-

rung remang-remang maupun pelaksanaan pesta diatas pukul 22.00 WIB dibatasi.

Disamping itu juga turut dibahas pelaksanaan Pilkades yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 November lalu di 118 Desa dan 16 Kecamatan berjalan dengan aman dan kondusif. Pelaksanaan Pilkades ulang hanya dilakukan di dua Desa yakni Desa Nagur Pane Kecamatan Bintang Bayu dan Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi karena perolehan suara yang sama.

Masalah pengamanan terkait beberapa persoalan seperti pengamanan Natal dan Tahun Baru 2014, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, demo buruh akibat kenaikan UMR,

termasuk menjelang persiapan pelantikan Wakil Bupati Sergai, pihak keamanan secara intensif melakukan koordinasi dengan POLRI dan beberapa instansi terkait menyangkut permasalahan keamanan di Kabupaten Sergai.

Terkait dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sergai yang ke-10 yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2014 mendatang, turut juga dibahas dalam rapat ini mengenai persiapan dan perencanaannya. Adapun kegiatan yang akan ditampilkan pada perhelatan akbar Gebyar HUT Kabupaten Sergai ini diantaranya gotong royong, karnaval budaya, pameran, orasi ilmiah, upacara hari jadi, sidang paripurna dan resepsi.(ARM)

11

KPK POS E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Jual Sabu, PNS Kesbang Linmas Diciduk BINJAI - Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, "diobokobok" puluhan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai.

Mereka mencari salah satu pria berinisial IP. Pria yang menetap di kampung yang juga dikenal sebagai kampung 'lembah', diklaim petugas sebagai salah satu bandar sabu-sabu, Rabu pekan lalu Sayangnya, hingga kini petugas tidak berhasil mengamakannya. Bahkan, setelah menggeledah rumahnya, personil yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Binjai

AKP PS Simbolon, didampingi kepling tidak menemukan barang bukti sabu-sabu.

Keterangan yang dihimpun KPK POS, pengerebekan berawal ketika diamankannya seorang pria berinisial MY, yang disebut sebagai kurir sabu-sabu dari kediamannya Jalan Kurma, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, sekitar pukul 22.00 malam.

Penangkapan sendiri dilakukan petugas yang menyaru sebagai pembeli yang sudah berjanji ketemu didekat kediamannya. Tanpa rasa curiga, MY, melakukan transaksi dengan petugas kepolisian.

Nah, ketika sabu-sabu senilai Rp100 ribu ditunjukannya, petugas langsung menyergap pelaku dengan cekatan. Ketika digeledah di dalam kantong celananya, petugas

kembali menyita sabu-sabu paket senilai Rp500 ribu dan satu paket kecil lagi.

Melihat MY diamankan petugas dan hendak digelandang ke Polres Binjai, warga di sana yang hampir ratarata masih memiliki hubungan saudara dengan pelaku berusaha menghalangi petugas. Bahkan, petugas sempat mendapatkan lemparan batu dari warga.

Menghindari hal-hal yang tak diinginkan, dengan segera AKP PS Simbolon, memerintahkan anggotanya untuk membawa MY, ke mako untuk diintrogasi.

Saat diintrogasi inilah, pelaku menyebut jika barang sabu-sabu selama ini didapat dari IP, yang menetap di kampung lembah. Seakan tidak ingin buruannya kabur begitu saja, AKP PS Simbo-

lon dengan beberapa anggotanya langsung meluncur ke lokasi yang ditunjuk MY. Belajar dari pengalamanpengalaman sebelumnya, Kasat Narkoba AKP PS Simbolon langsung negosiasi dengan kepling setempat dan beberapa warga untuk menenangkan keadaan. Hingga akhirnya, pihaknya berhasil dan diijinkan untuk mengeledah kediaman IP. Sayangnya, IP, berhasil kabur dan tidak ada barang bukti yang berhasil disita dari kediamanya. Bahkan, hingga kini pihak kepolisian masih mengintrogasi MY yang berhasil diamankan.

Kapolres Binjai AKBP Marcellino Sampouw SH Sik melalui Kasat Narkoba AKP PS Simbolon ketika dikompirmasi KPK POS membenarkan, jika pihaknya ada

menggerebek kampung lembah guna mencari keberadaan IP. "Awalnya memang kita terlebih dahulu mengamankan MY dan saat diamankan memang sempat anggota kita dilempar warga saat hendak menggiring MY. Beruntung tidak ada yang terluka dan dari situlah kita mengembangkan ke pelaku lain berinisial IP yang hingga kini masih buron," tutur AKP PS Simbolon.

"Untuk pelaku yang sudah kita amankan, kita jerat dengan pasal 112 jonto 127 undang-udang narkoba nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 12 tahun.

Untuk IP sendiri, masih terus kita lakukan pencarian guna mengamankannya," tegas PS Simbolon. (SBR)

Beraksi Di SPN Hinai, Kawanan Rampok Ditangkap STABAT - Setelah enam bulan diburu petugas, dua pelaku yang terlibat aksi pencurian mesin komputer elektrik Ekscavator di lokasi proyek pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Hinai, akhirnya berhasil diamankan petugas.

Keempat pelaku Suhardi alias Bedil (35) dan Heriadi alias Heri (31), Herlianto alias Keling (29) dan Mujianto alias Togok (32) ditangkap, Jum'at sekira pukul 23.45 Wib di kediamannya ma sing-masing di Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.

Informasi diperoleh, penangkapan terhadap kedua pelaku berawal dari adanya informasi warga sekitar yang curiga karena Suhardi alias Bedil sering mengambil sisa potongan besi yang berada di lokasi proyek, lalu dijualnya kepada agen barang bekas bernama Heriadi alias Heri.

Setelah diinterogasi petugas, belakangan diketahui kalau Heriadi alias Heri mengaku pernah terlibat aksi

LANGKAT - Dua pelaku penjambretan terhadap ibu rumah tangga berhasil dibekuk pihak Polres Langkat. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil meringkus kedua pelaku.

Kedua tersangka adalah M.Syaifuddin alias Fuddin (23) warga Dusun I, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dan rekannya Ozzi (21) warga komplek SDN Padang Tualang, Dusun IV Mulia, Desa Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Kedua tersangka diamankan petugas di kediaman Fuddin, Rabu sekitar jam 17.00 Wib. Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIk Msi, didampingi Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto Sik SH, Kamis siang, menjelaskan, sebelumnya, Rabu sekira pukul 14.00 Wib, Yana E (24) warga Jalan Tengku Amir Hamzah, Gg Keluarga, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kodya Binjai bersama suaminya melintas di kawasan Jalinsum persisnya di Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Stabat.

Saat itu ibu rumah tangga tersebut menyandang tas tangan merek sophi martien warna hitam di sebelah kanan. Nah saat itu sepeda motor yang mereka

kendarai tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang tak dikenali. Kedua pelaku langsung merampas tas korban, dan pelaku langsung tancap gas menuju Kota Stabat.

Tak rela tas istrinya dibawa kabur begitu saja, suami korban langsung berupaya melakukan pengejaran mengikuti para pelaku. Namun sayangnya pelaku jauh lebih cekatan dalam mengendarai sepeda motornya hingga korban jauh ketinggalan dan pelaku pun lolos dengan hasil jambretanya.

Namun korban tidak terima atas kejadian yang dialaminya, ia pun melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian guna mendapatkan kepastian hukum.

Selanjutnya setelah menerima laporan, personil langsung melakukan penyelidikan dengan bermodalkan ciri-ciri para pelaku.

Akhirnya personil berhasil meringkus kedua pelaku yang saat itu sedang berada di rumah kediaman MS alias Fuddin. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion hitam BK 6926 ID, uang tunai senilai Rp180.000, 1 buah tas merek sophie martin dan 1 unit HP Black Berry warna putih. Untuk diketahui kalau salah seorang pelaku bernama Fuddin juga terlibat dalam kasus kejahatan bajing loncat. (JUL)

Bengkel Mobil Dituding Gudang Pupuk Ilegal DITANGKAP - Sejumlah pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap jajaran Polres Langkat.Dua diantaranya,Suhardi alias Bedil (35) dan Heriadi alias Heri (31) pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan alat mesin Ekscavator di SPN Hinai. (KPK POS/JUL) pencurian mesin komputer beko serta pernah menadah hasil kejahatan seperti baterai beko di lokasi proyek pembangunan SPN Hinai.

Berdasarkan pengakuan Heriadi alias Heri, petugas mendapat nama dua pelaku lainnya, yakni Herlianto alias Keling (29) dan Mujianto alias Togok (32) yang menetap tidak jauh dari lokasi kejadian.

"Mereka kita tangkap di rumah kediamannya masingmasing. Hasil kejahatannya mereka jual ke Medan, " jelas Kasat Reskrim Polres Lang-

kat, AKP Rosyid Hartanto SIK.SH. Aksi perampokan itu sendiri terjadi, Kamis, sekira pukul 03.00 Wib dinihari di lokasi pembangunan gedung SPN di i Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Saat itu, Yusman (35) salah seorang pekerja yang tengah bertugas jaga malam di lokasi itu tibatiba dikejutkan kedatangan kawanan pelaku yang langsung bergerak cepat seperti ditayangan film laga.

Ketika beraksi ketiga pelaku menggedor pintu ka-

bin eskavator tempat tidur Yusman. Salah seorang dian taranya menodongkan pistol dari luar kaca dan memaksa membuka pintu kabin. Korban yang merasa terancam coba melarikan diri, namun disandera dengan hadangan parang kebagian leher.

Selanjutnya pelaku menutup mata korban dengan menggunakan lakban, bahkan mengikat kedua tangan ke belakang dengan tambang. Tidak sampai disitu, handphone milik korban turut diambil dan ternyata pelaku turut mengambil kom-

puter elektrik eskavator dan dua batery dengan kerugian Rp30 juta.

Paginya, sekira pukul 05.20 Wib pagi korban pelanpelan berhasil melepaskan diri dari ikatan tali yang melilit tubuhnya dan langsung memberitahukan kejadian itu kepada atasannya.

Tak terima, Hasan (60) pihak yang merasa dirugikan langsung mendatangi Maposek Hinai untuk membuat laporan pengaduan. "Akibat kejadian ini, kami mengalami kerugian mencapai Rp30 juta," kata korban kepada petugas. (JUL)

Kompolotan Bajing Loncat Ditangkap Polisi STABAT - Dua pelaku bajing loncat yang kerap beroperasi di wilayah hukum Polres Langkat dipastikan tak dapat leluasa lagi meloncat ke sana ke mari. Pasalnya dua dari empat pelaku kini berhasil diringkus pihak Polres Langkat.

Demikian Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIk Msi, didampingi Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto Sik SH, di Mapolres Langkat, Kamis siang.

Abdurrahman alias Agam

Dua Penjambret Diamankan

(21) warga Jalan Masjid Raya Kelurahan, Kel.Pekan Tanjung Pura, Kec.Tanjung Pura, Kab.Langkat, diamankan petugas, Jumat yang lalu, sekira pukul 16.00 Wib sore. Berdasarkan hasil pengembangan, personil kembali berhasil mengamankan M. Syaifuddin alias Fuddin (23) warga Paya Perupuk, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Rabu, sekira pukul 17.00 Wib. Dalam Kesempatan tersebut Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIk Msi, menjelaskan kronologis keja-

diannya. Pada, Jumat dua pecan lalu, sekira pukul 15.30 Wib personil Polres Langkat sedang melaksanakan patroli di seputar kawasan Jalinsum pasar KM 3,5 Tanjung Beringin, Kec.Hinai, Kab. Langkat.

Secara bersamaan personil yang sedang melintasi lokasi tersebut melihat empat orang pelaku pencuri jalanan atau bajing loncat, sedang asyik melakukan aksinya dan membawa barang hasil kejahatan mereka.

Saat itu juga personil mela-

kukan penghadangan terhadap para pelaku.

Mengetahui aksinya dipergoki petugas para bajing loncat pun berhamburan dengan cekatan. Namun ketika itu personil berhasil meringkus salah seorang pelaku bernama Agam lengkap bersama barang bukti kejahatannya. Nah dari situ petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan yang akhirnya berhasil meringkus pelaku lainnya M.Syaifuddin alias Fuddin Rabu (4/12) sekira pukul 17.00 Wib.

Bersama kedua pelaku, personil Satreskrim Polres Langkat juga berhasil menyita barang bukti kejahatan para pelaku berupa, satu derigen minyak makan seberat 30 Kg, 1 kardus cabe kecil seberat 10 Kg, 1 unit sepeda motor spacy tanpa plat, 1 unit sepeda motor Suzuki satria FU BK 5098 PAM. Sedangkan tiga orang pelaku bajing loncat lainnya kini resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak kepolisian, yakni, AG alias Lecet, BB, dan KCL.(JUL)

Bripka EA, Punya Banyak Masalah BINJAI – Masih ingat tentang kasus cincin Kapolres hilang di dalam mobil dinasnya?. Dan setelah dilidik, ternyata yang mencuri cincin berharga itu adalah supirnya sendiri yang diketahui adalah Bripka EA. Kenapa Bripka EA begitu nekad mencuri cincin milik Komandannya?. Tentunya punya cerita sendiri, seperti dituturkan berikut ini.

Siapa sebenarnya Bripka EA?.

Ternyata, anggota kepolisian yang satu ini memiliki segudang masalah.

Personil ini sempat terjebak dalam kasus judi dan pernah menjalani hukuman tahun 2003. Namun, massa hukumanya tidak lama hanya sekitar 2 bulan saja.

"Pernah masuk dalam penjara dia," kata Hendrik warga Kecamatan Binjai Kota, yang sempat satu sel dengannya, Rabu pekan lalu, kepada koran ini.

Selama ini, papar dia, memang

personil kepolisian yang satu ini kerap bermasalah. Untuk itulah, dia kerap dipindah-pindah tugas. Tapi tidak pernah ke luar Kota Binjai.

"Makanya kerap pindah tugas dia, kalau gak di polsek-polsek dipindah ke polres," cetusnya.

Informasi yang berkembang di lapangan, ternyata anggota yang satu ini disebut-sebut memiliki jaringan terlarang. Bahkan, di salah satu rumah yang disebut-sebut merupakan rumah sewanya berada di Jalan Umar Baki, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat.

Sekitar empat hari lalu, rumah tersebut digerebek oleh personil kepolisian dari Sat Reskrim Polres Binjai. Dari dalam rumah itu diamankan sekitar 20 kereta yang diduga digadaikan orang yang berhutang kepadanya dan kelompok Edi.

“Benar itu, beberapa hari lalu memang rumah sewanya digerebek," papar Gito Afandi, ketua Binjai Coruptions Wicth (BCW) mengomentari sepak terjang Edi. Selain kereta-kereta yang diamankan, papar dia, polisi juga berhasil mengamankan seseorang bernama Gono, yang sedang berada dalam rumah. "Gono ini, juga merupakan anggota keluarga dari salah satu personil kepolisian yang bertugas di Polres Binjai," ungkap Gito, terang-terangan.

Karena masih memiliki hubungan keluarga dengan personil kepolisian di Polres Binjai, akhirnya, Gono, dijadikan tahanan luar oleh pihak kepolisian Polres Binjai. "Kalau tidak salah, hanya satu hari saja diperiksa.

Lalu, dijadikan tahanan luar si Gono. Ini juga sebabnya, saya sempat berkomentar jika ingin

tegakkan hukum, jangan pilih kasih.

Tegakkanlah hukum, siapapun orang yang bersalah jangan pilih kasih seperti ini," tegasnya.

Tidak sampai di situ, ternyata berdasarkan surat keterangan dari Sugiatno, pemilik mobil Suzuki AVP BD 1488 AH tertanggal 29 Agustus tahun 2013 berbubuhkan materai, mobilnya sempat dibawa kabur oleh Edi Arapenta, dan akhirnya berhasil diamankan.

Kini mobil berwarna merah ini terparkir di Polsek Binjai. Namun, nomor platnya sudah diganti dengan nomor lain.

Diceritakannya, permasalahan mobil ini sebenarnya sudah sampai ketelinga Kapolres Binjai AKBP Marcellino Sampuow dan Kasi Propam. Namun, mereka disuruh mengadu secara tertulis agar permasalahan ini dapat diusut tuntas. (SBR)

BINJAI - Gonjang-ganjing mengenai salah satu bangunan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur yang dituding sebagai gudang penyimpanan pupuk ilegal, dibantah Wakil Ketua DPD IPK Kota Binjai, Jon Saragih.

“Tidak benar bangunan di Jalan Soekarno Hatta gudang penyimpanan atau penyortiran pupuk ilegal.

Gudang ini tak lain adalah sebuah bengkel untuk truktruk atau kenderaan roda empat lainnya yang alami kerusakan,” jelas Jon Saragih, Kamis pekan lalu di seketariat DPD IPK. Tambah Jon lagi, bangunan atau gudang yang merupakan bengkel ini salah satu wujud DPD IPK Binjai untuk mengkaryakan atau mempekerjakan kader-kader Ikatan Pemuda Karya. “Gudang yang

kita manfaatkan menjadi bengkel ini selain ada tenaga ahli dalam mesin otomotif, juga mengkaryakan kader-kader IPK Binjai yang memiliki keahlian di mesin perbengkelan,”ujar Jon Saragih.

Selain bangunan bengkel untuk truk-truk dan kenderaan roda empat lainnya, salah satu bangunan dibagian depan gudang bengkel adalah merupakan Sekretariat DPD IPK Kota Binjai.

“Selain bengkel, lahan di Soekarno Hatta ini juga merupakan kantor organisasi kepemudaan DPD IPK Kota Binjai,” terang Jon seraya menambahkan warga masyarakat Binjai dan khusunya aparat keamanan Kota Binjai janganlah cepat terpengaruh dengan pemberitaan miring tentang gudang di Soekarno Hatta. (SBR)

Kakek Mustofa Coba Bunuh Diri PANYABUNGAN - Mustofa (75) warga Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mencoba bunuh diri dengan cara menusuk perutnya dengan pisau dapur.

Dalam keadaan sekarat, warga berhasil menemukan Mustofa terguling di Masjid Sihepeng I, Jumat pukul 05:00 Wib. Salah Satu Warga Sihepeng I Abdul Nasution mengatakan, asal mula kejadian percobaan bunuh diri itu. Mulanya Mustofa berkunjung ke rumah mantan istrinya, ingin melihat anak-anaknya yang saat ini tinggal bersama mantan istrinya itu.

Diduga Mustofa stress akibat tidak ada lagi yang mau peduli terhadap diri-

nya, sehingga nekat menusuk bagian perutnya di Mesjid Sihepeng I. Setelah mengetahui kejadian, warga kemudian melarikan Mustofa ke Puskesmas Siabu untuk mendapatkan perawatan dari bidan.

Namun Puskesmas Siabu tidak mampu menagani Mustofa, akhirnya dilarikan ke Rumah sakit Umum Panyabungan untuk mendapatkan perawatan dari RSU Panyabungan.

Anggota Polsek Siabu saat dikonfirmasi mengatakan, pihak kepolisian melakukan visum terhadap peristiwa yang menimpa Mustofa. “Polsek Siabu masih melakukan penyelidikan dalam peristiwa yang terjadi di Desa Sihepeng I,” ungkap anggota Polsek Siabu.(TH)

Mustofa saat terbaring di RSU Panyabungan. (KPK POS/TH)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

LIPSUS

DESAINER:

“Sayang Kenapa Ditunda”

MEMAKAI jilbab bagi kaum wanita (muslimah), adalah hak asasi setiap orang. Contohnya seperti di Aceh. Namun secara umum, apalagi digunakan untuk Polisi Wanita (Polwan) perlu disesuaikan terlebih dahulu agar tidak karu-karuan. Agar lebih tertib, pemakaian jilbab untuk keseragaman, perlu ada aturan. Selain itu, penyeragaman jilbab bagi Polwan perlu diatur di dalam sebuah peraturan.

Tujuannya, agar penggunaan jilbab oleh Polwan bisa tertib. Jadi, jika pihak Kepolisian menunda pemakaian jilbab di kalangan Polwan, tujuan agar lebih tertib. Untuk itu bersabarlah.

Harus kita hormati, karena menggunakan jilbab merupakan hak asasi. Mudah-mudahan alasan penundaan, tidak terlalu lama.

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan, penundaan pemakaian jilbab karena banyak ketidakseragaman pemakaian di antara polwan.

Sutarman menyatakan bahwa pihaknya memandang perlu untuk menyeragamkan penggunaan jilbab bagi anggota kepolisian wanita. Hal itu diperlukan agar tak ada polwan yang mengenakan jilbab sesuai keinginan sendiri.

"Memakai jilbab adalah hak asasi setiap orang.

Contohnya seperti di Aceh.

Namun, kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu agar tidak karu-karuan, enggak tertib," kata Sutarman di Jakarta, akhir

November lalu.

Selain itu, lanjutnya, penyeragaman jilbab bagi polwan perlu diatur di dalam sebuah peraturan. Tujuannya, agar penggunaan jilbab oleh polwan bisa tertib.

"Jangan sampai bajunya ada yang dimasukkan ada yang dikeluarkan. Atau ada yang jilbabnya warna kuning, merah atau putih, nanti disangka afiliasi sama parpol," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, saat ini belum ada anggaran untuk pengadaan jilbab bagi polwan. Namun, dalam waktu dekat anggaran tersebut akan diusulkan kepada DPR RI. Sebelumnya, Kapolri telah memperbolehkan anggotanya yang ingin mengenakan jilbab. Namun, hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam polwan berjilbab, kecuali di

Provinsi Aceh.

Seragam Polri, termasuk di dalamnya polwan, diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/ 702/IX/2005. Tidak tertulis larangan berjilbab dalam surat keputusan Kapolri itu.

Namun, semua anggota harus mengenakan seragam yang telah ditentukan.

Saat berdinas, semua anggota wajib mengenakan seragam yang sama baik, mulai dari ujung kepala hingga kaki. Pengecualian dilakukan untuk polwan yang tidak mengenakan seragam, seperti bagian reserse dan intelijen. Mereka diperbolehkan berpakaian bebas ataupun mengenakan jilbab.

Walau masih secara lisan, pada prinsipnya polwan mengenakan jilbab sudah direstui. Namun, karena akan digunakan secara

Jangan Yang Sudah Pakai Dilucuti PENUNDAAN jilbab polwan masih terus bergulir hingga kini. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan penundaan tersebut terjadi karena terkait dengan anggaran polri saat ini.

"Kita dipaksa seragam karena kita memang dibagikan baju seragam, semuanya dibagikan bahkan reserse pun juga dibagikan, dan itu menyangkut dengan anggaran." kata Ronny F Sompie.

"Anggaran polri untuk pekerjaan saja banyak yang dipotong karena kita melihat ekonomi negara ini.

Artinya ada hal besar yang perlu kita pertimbangkan dan lebih menjadi prioritas utama ketimbang pakaian ini, sementara ini," tambahnya.

Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf mengatakan penundaan aturan berjilbab jangan sampai bermakna 'pelucutan' jilbab dikalangan polwan. Kalau kemungkinan itu benar maka ini merupakan dosa besar. Dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) saja, ini telah mencopot hak seseorang melaksanakan kepercayaan, dalam hal ini jilbab.

"Hak semacam ini tidak boleh dibatasi," kata dia.

Itu sebabnya, kata Kiai Slamet, Polri perlu bersikap tegas dengan menyatakan mempersilahkan polwan berjilbab agar tetap memakai, dan bagi yang belum silahkan menunggu aturan yang jelas soal itu. "Jadi, jangan sampai bagi yang sudah pakai jilbab'dilucuti'," kata dia.

Kiai Slamet mengatakan apa yang dahulu telah dilakukan pimpinan polri sebelumnya sudah bagus. Artinya tinggal menyesuaikan saja dengan perkembangan yang ada. "Saya yakin, 100 persen, kalau ada 1.000 persen, saya yakin 1.000 persen maka para polwan tidak keberatan membeli jilbab. Lagian berapa sih harga jilbab,"

ucapnya.

Terbitkan Aturan Inkonsistensi sikap pimpinan Polri terkait pemberian lampu hijau penggunaan jilbab bagi polwan dipertanyakan.

Polri seharusnya dapat membuat aturan tegas yang mengatur penggunaan jilbab bagi polwan.

"Mengenai moratorium tentu sangat mengecewakan," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman, seperti dikutip Kompas.com.

Hamidah mengatakan, penerbitan telegram Kapolri yang menunda (moratorium) penggunaan jilbab berdampak terhadap kejiwaan para polwan yang ingin menggunakan jilbab. Polwan yang semula ingin memperbaiki keyakinannya dengan berpenampilan lebih tertutup dapat menjadi ragu. Sementara itu, ia menyayangkan, pernyataan Wakapolri Komjen Pol Oegroseno yang meminta kepada para polwan untuk pindah ke Polda Aceh jika ingin menggunakan jilbab.

Pernyataan tersebut semakin diperkuat Kepala Divisi Humas Polro Irjen Pol Ronny Franky Sompie. Ia yang menyarankan para polwan yang ingin tetap menggunakan jilbab untuk menanyakan kepada atasannya secara bertingkat. "Hal ini apa maksudnya (mempertanyakan atasan)? Apakah pimpinan ini mau menunjukkan power-nya?

Saya kira dengan turunnya TR (Telegram Rahasia) tersebut, mana ada sih polwan yang berani melawan atasan apalagi sudah diancam akan di-BKO (ke Aceh)," katanya.

Hamidah mengatakan, pimpinan Polri seharusnya tidak perlu khawatir penggunaan jilbab menyebabkan kinerja polwan menurun. Sebaliknya, pimpinan Polri cukup memberikan pengertian kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab untuk mengacu kepada aturan yang berlaku di Polda Aceh. (FR/BBS)

massal dan seragam kedinasan, maka harus dibarengi dengan izin penerbitan aturan baku. Surtarman meminta polwan untuk sementara menyediakan sendiri jilbabnya, dengan syarat sesuai seragam Polri yang biasa digunakan.

Diakui Sutarman, pembaruan Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Seragam Polisi yang memasukkan jilbab akan membawa konsekuensi. ’’Kalau saya mengeluarkan Perkap, itu berarti kan harus masuk dalam anggaran. Sedangkan anggaran untuk itu (jilbab, Red) tidak ada," kata Sutarman.

Sebenarnya aturan gampol (seragam polisi) sebenarnya sudah ada dalam Perkap-nya. Namun, mengenakan jilbab adalah hak asasi seseorang karena keyakinannya. Jika dia melarang, justru salah. Hanya, untuk

Ini Bentuk Jilbab Polwan Kanada PEREMPUAN polisi atau polwan di Edmonton, Alberta, Kanada kini diizinkan untuk memakai jilbab sebagai bagian dari seragam mereka.

Walau Kepolisian Edmonton (Edmonton Police Service/EPS) mengatakan pihaknya tidak mendapat permintaan seragam berjilbab, desain baru itu merupakan bagian dari upaya unit polisi untuk lebih mencer-

memperbarui Perkap, tentu harus melalui pembahasan.

Pembahasannya menyangkut aturan seragam secara keseluruhan.

Anggaran untuk jilbab polwan baru akan diusulkan paling cepat untuk anggaran tahun depan. Itu artinya, Perkap juga baru akan direvisi tahun depan. Karena itu, sekarang ini polwan dipersilakan menyediakan anggaran sendiri untuk membeli jilbab.

Meski membebaskan anggota membeli sendiri, Sutarman memberikan garis batas untuk mengatur model dan warna jilbab yang boleh dikenakan saat berdinas.

Tujuannya agar pakaian polwan tetap seragam, tidak berwarna-warni.

"Kalau dia akan mengenakan (jilbab, Red), contohnya ada yang di Aceh. Silakan seperti itu," lanjut man-

tan Kabareskrim itu.

Sebagai bawahan, bisa mengenakan celana panjang.

Dia mencontohkan para polwan yang menjadi staf pribadi Kapolri maupun Wakapolri yang mengenakan celana panjang. Dengan begitu, aktivitas kedinasan tidak akan terganggu.

Namun demikian, Kompolnas menyarankan agar Kapolri segera membuat aturan yang baku. "Minimal surat edaran kalau belum memungkinkan mengubah Perkap," ungkap anggota Kompolnas Hamidah Abdurrachman.

Jika memang harus mencontoh polwan Aceh, sebaiknya dituangkan dalam surat edaran. Dengan begitu, para polwan yang hendak mengenakan jilbab tidak akan ragu karena sudah ada aturan tertulis.

(FR/BBS)

minkan "keanekaragaman yang sedang terjadi di masyarakat, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan minat karir di kepolisian dari komunitas Muslim Edmonton," kata sebuah siaran pers polisi setempat.

Dewan Kota Scott McKeen mengatakan kepada The National Post, persetujuan seragam baru itu merupakan "sikap inklusif" bagi kaum perempuan, yang mengenakan jilbab sebagai ekspresi iman mereka. Para petugas laki-laki di Edmonton sudah bisa memakai turban, tulis Edmonton Journal.(FR/BBS)

APA KATA MEREKA:

Jangan Malah Tambah Seksi WAKAPOLRI Komjen Pol Oegroseno memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan jilbab bagi para polwan.

Menurutnya, penggunaan jilbab harus diatur di dalam sebuah aturan tertulis sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

"Saya sebagai Wakapolri harus amankan kebijakan itu bagaimana semua aturan karena organisasi negara harus tertulis," kata Oegroseno di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Oegroseno menambahkan, aturan tertulis terkait penggunaan jilbab diperlukan agar terdapat keseragaman di antara para polwan. Dikhawatirkan, tanpa aturan yang jelas justru penggunaan jilbab hanya akan dijadikan sebagai sarana bagi para polwan untuk bersolek diri.

"Jangan sampai pakai jilbab nanti malah tambah seksi.

Kalau menurut saya, mau pakai jilbab pakai baju terusan saja sekalian. Jangan sampai bajunya ketat, bodinya keli-

hatan, malah nimbulin nafsunafsu saja nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Oegroseno mengatakan jika saat ini para polwan tetap ingin menggunakan jilbab pada saat bertugas, mereka dipersilakan untuk pindah divisi yang memungkinkan untuk dapat menggunakan seragam yang jauh lebih bebas.

"Lebih mudah kalau ingin gunakan jilbab, silakan tugas di reserse atau intel. Tugas penyamaran pakai pakaian preman. Kalau seragam belum ada ketentuannya," tegasnya.

Harus Libatkan Semua Elemen WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Almuzammil Yusuf, menyatakan, menggunakan jilbab bagi seorang Muslimah adalah kewajiban agama yang harus dihormati siapa pun. Ia pun sangat mendukung surat terbuka Ustaz Arifin Ilham kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutarman sebagai bentuk solidaritas kepada polwan.

Ia menilai realisasi jilbab polwan memang harus melibatkan semua elemen bangsa.

Banyak aksi solidaritas seperti sejuta koin jilbab, mengirim surat dan sms aspirasi ke DPR dan Polri, sumbangan jilbab, termasuk aksi simpati yang sempat dilakukan di Lampung. "Saya dengar dalam waktu dekat ada masyarakat yang akan mengajukan gugatan hukum masyarakat sipil kepada Presiden dan Kapolri terkait isu ini," tulis Almuzammil dalam surat elektroniknya.

Pernyataan lisan Kapolri yang membolehkan jilbab karena menghormati HAM dipandang Almuzammil sudah tepat dan bijaksana. Saat mengeluarkan izin tersebut, kata Almuzammil, Kapolri menyadari selama ini pelarangan polwan kenakan jilbab melanggar HAM dan Konstitusi, sehingga secara spontan membolehkan penggunaan jilbab tanpa harus ada surat keputusan (SK).

Masyarakat dan para tokoh menyanjung dan mengapresiasi ketegasan Jenderal Polisi Sutarman atas itu. Ternyata, lanjut Almuzammil, tidak semudah yang dibayangkan. (FR/BBS)

SIKAP kepolisian yang memutuskan penundaan penggunaan jilbab oleh polisi wanita (polwan) sangat disayangkan bagi sebagian di kalangan desainer muslim. Jenny Tjahyawati, salah satunya.

Padahal, katanya, banyak negara luar seperti Australia yang telah memberlakukan hijab pada polisi wanita. “Sayang banget kalau ditunda.

Padahal di Australia sudah memberlakukan polwan memakai hijab. Disayangkan sekali keputusan tersebut. Saya sih berharap jangan dibatalkan, tetapi kemudian dikaji ulang lagi untuk peraturan dan mekanisme polwan memakai hijab,” ungkap Jenny.

Jenny mengatakan, dengan aktivitas polwan yang sangat tinggi ketika di lapangan, maka dibutuhkan jilbab yang praktis dan nyaman.

“Saya sarankan hindari warna-warna yang cerah atau mencolok. Bisa pakai warna hitam, bahannya juga harus nyaman,” pungkas desainer yang tergabung dalam Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) ini. (FR/BBS)

Sonny Muchlison

Polwan Cantik Berjilbab, Pilih Warna Netral SEMPAT menuai kontroversi mengenai pemakaian jilbab di kalangan polisi wanita (polwan), namun hari ini menjadi catatan sejarah.

Pasalnya, Kapolri Sutarman telah memerbolehkan polwan berjilbab saat tugas.

Tidak hanya wanita yang berhijab yang ingin modis.

Namun, polwan pun ingin tampil menarik memakai jilbab. Lantas, jilbab seperti apa yang cocok untuk polwan ketika bertugas?

“Saya sarankan sih jilbabnya yang praktis. Polwankan tugasnya di lapangan, enggak lucu kalau pakai kerudung yang agak ribet, nantinya malah mengganggu,” beber pengamat mode dan gaya hidup Sonny Muchlison.

Dia menyarankan agar hijab polwan dibuat sangat simpel, seperti model penutup rambut baju renang, lalu diberi topi polisi. “Rambut tinggal dimasukkan, kan simpel,” pungkasnya.

Agar tetap modis ketika di lapangan, lantas warna jilbab seperti apa yang cocok untuk polwan?

Menurut Sonny Muchlison, sebaiknya warna jilbab untuk polwan disesuaikan dengan seragamnya. “Itu tergantung dari uniformnya seperti apa, saya enggak bisa bilang bahannya harus seperti apa karena itu urusan instansi,” beber desainer yang sering mengomentari gaya busana artis.

Sonny pun menyarankan agar warna jilbab yang dipakai, sebaiknya menggunakan warna-warna netral, seperti, hitam, putih, cokelat, dan abu-abu. (FR/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Kesadaran HAM di Indonesia Masih Memprihatinkan MEDAN – Peringatan Hari HAM sedunia 2013, mengambil tema “20 Tahun Bekerja Untuk Hak Anda”, tema ini dipilih berkaitan dengan dua puluh tahun usia Konferensi HAM Sedunia di Wina, Austria, yang berhasil melahirkan Deklarasi dan Program Aksi Wina (Vienna Declaration and Programme of Action).

Demikian disampaikan Ketua Pusham Unimed, Majda El Muhtaj menyikapi peringatan Hari HAM sedunia, di Medan, pekan lalu.

Dijelaskan Majda, konferensi HAM Wina pada 14-25 Juni 1993 adalah konferensi HAM sedunia yang kedua, pasca disahkannya Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948.

Konferensi HAM sedunia pertama diselenggarakan di Iran, 22 April-13 Mei 1968. Konferensi pertama ini menghasilkan 19 butir Teheran Proclamation yang menetapkan HAM adalah tidak bisa dibagibagi dan sangat saling bergantung satu sama lain.

Proklamasi Teheran menjadi embrio penting sejarah perjuangan HAM di dunia.

Keberhasilan Konferensi HAM sedunia di Wina tahun 1993 adalah konkritisasi penguatan HAM melalui sistem PBB. Kerangka hukum HAM internasional ditetapkan sebagai kerangka kerja yang mesti dipedomani, terutama oleh negara dan pemerintah Kemudian kata Majda munculnya Rencana Aksi Nasional HAM di banyak negara, termasuk Indonesia bukti langsung bekerjanya sistem HAM PBB yang memandatkan kepada setiap negara benarbenar merealisasikan komitmen HAM melalui kebijakan-kebijakan negara.

Hal ini sekaligus menandakan juga adanya pengakuan partikularitas HAM yang senafas dengan karakteristik di setiap negara.

Bagi Indonesia, saat ini Ranham telah memasuki periode ketiga. Kemajuan normatif yang dicapai Indonesia dalam pengarusutamaan HAM dapat disebut sebagai kemajuan yang patut diapresiasi. Indonesia telah meratifikasi tujuh instrumen pokok HAM, yakni ICESCR 1966 melalui UU No. 11 Tahun 2005; ICCPR 1966 melalui UU No. 12 Tahun 2005; CERD 1969 melalui UU No. 22 Tahun 1999; CEDAW 1981 melalui UU No. 7 Tahun 1984; CAT 1987 melalui UU No. 5 Tahun 1998; CRC 1989 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990; dan MWC melalui UU No. 6 Tahun 2012.

Selain itu, sebagaimana mandat Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Panitia Ranham Indonesia, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indo-

nesia. Jelas, jumlah jejaring HAM di Indonesia sangat banyak dan potensial mendorong langkah-langkah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai kewajiban negara yang juga diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945.

Namun demikian, capaian normatif ini tidak tegak lurus dengan realitas yang dialami masyarakat Indonesia. Minimnya pemahaman dan kesadaran HAM para penyelenggara negara, termasuk pemerintahan daerah menjadi sebab utama kegagalan HAM di Indonesia. Pembangunan dengan pendekatan HAM masih jauh dari harapan. Kenyataan ini memperburuk realisasi HAM karena pendekatan kekuasaan yang nota bene cenderung mengedepankan kekerasan dan perilakuperilaku koruptif masih kentara terjadi.

Sebagai pemangku kewajiban (duty berarer), penyelenggara negara, termasuk eksekutif, yudikatif dan legislatif, TNI-Polri dan pemda, mesti menyadari bahwa pada diri mereka melekat kewajiban HAM yang juga diabadikan sebagai kewajiban konstitusional negara. Merosotnya capaian realisasi HAM yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat menjadi pertanyaan utama dalam evaluasi Ranham Indonesia. Ini terlihat dari lemahnya koordinasi inter dan antar Panitia Ranham, baik pusat, propinsi maupun kabupaten/kota yang sejatinya mampu menjembatani, mengkaji dan merekomendasikan berbagai potensi dan aktualitas pelanggaran HAM di Indonesia. Sebab, dengan duduk bersama seluruh komponen penyelenggara negara sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan sangat memungkinkan terjadi. Sayangnya, arogansi isntitusi dan lemahnya kreativitas gagasan menjadi kendala utama macetnya realisasi program-program Ranham Indonesia di lapangan.

Begitupun, periode ketiga Ranham Indonesia tinggal setahun lagi. Ini adalah kesempatan sempit yang ada yang memungkinkan dilakukan percepatan atas tindakan-tindakan responsif dan cerdas dalam mengusung terwujudnya pembangunan berbasis HAM di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Utara.

Boleh jadi memang, wacana HAM dirasakan menggeliat pascatumbangnya Pemerintahan Orde Baru, namun harus disadari bersama tanpa dukungan politik yang kuat terhadap HAM, ide-ide kreatif dan kekuatan bersama yang didukung pemahaman dan kesadaran HAM sangat memungkinkan terbangunnya budaya HAM di Indonesia. (MH)

Saatnya Disabilitas Bangkit STABAT - Setiap tanggal 3 Desember dunia peringati Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna mengingatkan semua pihak untuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas.

Demikian dikatakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui pidato tertulis yang dibacakan Plt. Sekda dr. H. Indra Salahuddin MKes, MM pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Gedung Pramuka Kabupaten Langkat Stabat, Kamis.

Dengan adanya HDI membuat kepedulian terhadap mereka semakin meningkat. "Yang masih mampu diberdayakan harus diberdayakan, seperti

memiliki kekurangan fisik tetapi mampu mengoperasikan komputer, menjahit dan membuat kerajinan lainnya,” ujar Plt. Sekda.

Diharapkan akses bagi penyandang disabilitas dalam hal fasilitas sarana dan prasarana terus ditingkatkan, tidak saja oleh Pemerintah akan tetapi juga peran serta dunia usaha dan masyarakat itu sendri.

“Ingatlah manusia lemah bukanlah mereka yang fisiknya terbatas tetapi adalah mereka yang menyerah berputus asa sebelum memulai sesuatu pekerjaan,” singkat Sekda akhiri sambutan Bupati Ngogesa.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Langkat berikan santunan kepada 30 orang penyandang disabilitas, diantaranya 4 kursi roda dan 4 pasang tongkat. (JUL)

60 Kepsek di Langkat Diberi Pelatihan

ANAK DISABILITAS - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan berfoto bersama anak-anak penyandang disabilitas pada kegiatan Sosialisasi dan pemberian bantuan dana serta alat bantu anak dengan disabilitas. (KPK POS/RS)

Penyandang Disabilitas Bukan Masyarakat Kelas Dua TEBINGTINGGI Sebagian besar masyarakat masih memandang anak disabilitas (cacat) adalah masyarakat golongan ‘kelas dua’ sehingga dijauhkan dari masyarakat.

Padahal dibalik kekurangan mereka pasti ada kelebihan pada anak penyandang disabilitas.

“Jangan ragu menyekolahkan anak-anak disabilitas kita ke sekolah karena dibalik disabilitas mereka pasti memiliki kelebihan yang diberikan Allah SWT, kemampuan naluri yang mereka miliki bahkan melebihi dari orang biasa,” kata Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan pada kegiatan Sosialisasi dan pemberian bantuan dana serta alat bantu anak dengan disa-

bilitas, Rabu, di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo kota setempat.

Kegiatan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Disabilitas (FKK-ADD) Dinas Sosial bekerjasama dengan Lembaga Sosial ‘Bina Bangsa Mandiri’ (LS-BBM) Kota Tebingtinggi itu diwarnai dengan penyerahan bantuan dana masing-masing sebesar Rp1,5 juta kepada 50 orang anak dari Kementrian Sosial serta pemberian alat bantu kepada anak penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar (ABD) dan tangan palsu.

Pemko Tebingtinggi, lanjut Umar Hasibuan, akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan perlindungan kesehatan anak yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak penyandang disabilitas. “Jika hari ini yang mendapat bantuan ha-

nya 50 orang dari sekitar seratusan yang diusulkan, InsyaAllah saya akan mencari bantuan bagi anak-anak disabilitas yang belum memperoleh bantuan, kita akan memprogramkan bagaimana agar anak-anak disabilitas ini tidak menjadi beban bagi keluarganya dengan membekali keterampilan”, kata Umar Hasibuan.

Pada kesempatan itu, Umar juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada FKK-ADD Dinas Sosial dan Lembaga Sosial ‘Bina Bangsa Mandiri’ yang begitu peduli dengan kehidupan anak-anak penyandang disabilitas.

“Terus terang saya salut dan bangga, saya berikan apresiasi kepada Lembaga Sosial ‘Bina Bangsa Mandiri’ yang merupakan LSM Sosial satu-satunya dikota ini yang begitu peduli dengan masalah anak disabilitas ini,” puji Umar Zunaidi Hasibuan.

Sebelumnya, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebingtinggi Drs H Hasnuddin Siregar menyampaikan bahwa FKK-ADD adalah mitra Dinas Sosial setempat dalam hal penanganan anak-anak disabilitas khusus di bawah 17 tahun.

FKK-ADD Tebingtinggi merupakan satu-satunya di Sumatera Utara yang mendapat bantuan dari Kementrian Sosial RI. “Bantuan peralatan berupa kursi roda, alat bantu dengar dan tangan palsu dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial yang rencananya di Kota Tebingtinggi akan dilaksanakan 20 Desember mendatang,” katanya.

Sedangkan Ketua FKKADD Kota Tebingtinggi, Perayudi Syahputra yang juga Ketua LS Bina Bangsa Mandiri menyampaikan terimakasih atas dukungan Pemerintah Kota Tebingtinggi yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. (RS)

Warga Tebingtinggi Diajak Gemar Menanam Pohon

TANAM POHON - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menyerahkan bibit pohon kepada masyarakat pada kegiatan Jumling di Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu. Walikota mengajak masyarakat supaya gemar menanam pohon agar bisa menambah penghasilan keluarga. (KPK POS/RS) TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengajak seluruh masyarakat di kota itu supaya gemar mena-

nam serta membudidayakan pohon-pohon yang bermanfaat bagi lingkungan dan bisa menambah penghasilan keluarga.

“Mari kita bersama-sama menaman pohon dimulai dari pekarangan rumah sendiri, pohon yang sudah ditanam agar dirawat dan dija-

ga supaya bisa dirasakan manfaatnya baik bagi kita maupun lingkungan sekitar,” ajakan itu disampaikan walikota saat melakukan kunjungan Jumat Keliling (Jumling) bersama pimpinan SKPD ke Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi, Jumat lalu.

Dihadapan Camat Padang Hulu Bambang Sudaryono, Lurah Tualang Gunawan, para pimpinan SKPD dan ratusan warga yang hadir, Umar Zunaidi Hasibuan menjelaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan yang kelak akan diwariskan pada generasi muda dengan menanam pohon yang dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat.

“Dengan gemar tanam pohon mudah-mudahan warga masyarakat dapat menjaga keasrian alam sekaligus menambah devisa rumah tangga. Pemko juga berharap maindseet masyarakat berubah yakni yang dulunya menebang pohon untuk mendapatkan uang, kini saatnya menerapkan pola menanam pohon buah produktif untuk memetik rupiah,” imbuh walikota. (RS)

STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar pendidikan dan pelatihan bagi enam puluh orang Kepala Sekolah, tiga puluh orang dari tingkat SD negeri dan tiga puluh orang berikutnya dari jenjang SMP negeri di gedung PKK Langkat, Senin.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, katakana, keberadaan kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin para guru, staf administratif dan siswa di sekolah tersebut, tetapi juga memiliki fungsi sebagai manajer terhadap kelangsungan proses belajar mengajar.

“Kehadiran kepala sekolah yang professional dan punya kemampuan manajerial sangat dibutuhkan, apalagi perannya semakin penting sejak diberlakukan manajemen berbasis sekolah,” jelasnya dalam pidato tertulis yang dibacakan Plt. Sekda dr. H Indra Salahudin M.Kes, MM. Dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) memberikan kewenangan kepada kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa dalam proses pendidikan, sehingga kualitas kepala sekolah sebagai nahkoda akan sangat menentukan maju tidaknya sekolah yang dipimpin.

Kepala BKD H Amril S.Sos MAP selaku penyelenggara laporkan, pelaksanaan diklat yang didasari Permendiknas nomor 28 tahun 2010 dilaksanakan mulai tanggal 9 s/d 18 Desember dibagi dalam 2 angkatan yakni 30 orang tingkat SD dan 30 orang tingkat SMP melalui pembelajaran kelas dan observasi lapangan.

Dijelaskan Amril diklat tersebut penting sebagai bukti formal pengakuan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Hadir dalam acara itu Kadis Dikjar Langkat H Sujarno, S.Sos, M.Si, Kepala LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara Drs. H Bambang Winarji, M.Pd sekaligus sebagai salah seorang narasumber. (JUL)

DIKLAT - Plt. Sekda Langkat dr. H Indra Salahudin bersama Kepala BKD H Amril berkoordinasi dengan Kadis Dikjar H Sujarno, dalam pelaksanaan diklat bagi kepala sekolah di gedung PKK Langkat, Senin. (KPK POS/JUL)

Perayaan Natal PNS Pemko Tebingtinggi Sukses

DIULOSI - Paniti Natal PNS bersama Anggota DPRD Tebingtinggi memberikan ulos sebagai cendramata kepada Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan MM.(KPK POS/RS)

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan, Yesus tidak pernah berpesan apabila aku nanti mati maka kalian sibukkanlah diri kalian untuk memperingati kelahiranku, buatlah perayaan yang begitu meriah dan megah, bahkan di Alkitab manapun baik di Yesaya, Yohannes, Mateus dan lain-lain tidak ada dikatakan ajaran seperti itu.

Pesan natal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan pada Perayaan Natal Pegawai Negeri Sipil (PNS) se Kota Tebingtinggi, Selasa sore, di Gedung Balai Kartini Jalan Iman Bonjol Kota Tebingtinggi.

Ditambahkan Umar, besarnya dana yang kita keluarkan hari ini

tidak lain adalah untuk mengagungkan kelahiran Yesus.

Namun Umar menyampaikan pohon cemara yang dihiasi kelapkelip lampu dan kapas yang seolah-olah ada salju itu semua adalah asesoris. Dan yang paling utama adalah iman yang ada di dalam hati kita masing-masing.

Hadir diacara tersebut Sekda Kota Tebingtinggi yang juga dewan pembina Korpri Tebingtinggi Johan Samose SH, Ketua DPRD Tebingtinggi diwakili Hermanto Sitorus, Anggota DPRD Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM, Ketua PNS Kristen Drs Jakner Sijabat, Usur Muspida atau yang mewakili, Kadis Pendapatan Jefri Simbiring serta Ketua GAMKI Tebingtinggi Ogamota Hulu. (RS)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Hujan Terus Mengguyur, Peunarun-Lokop Longsor ACEH TIMUR - Jalan lintasan provinsi yang menghubungkan wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Lues longsor. Titik longsor yang menghambat arus tranportasi dikabarkan terjadi antara Kecamatan Peunarun-Serbajadi (Lokop) Kabupaten Aceh Timur, Selasa.

“Longsor terjadi sejak Sabtu pekan lalu, bahkan Minggu sore atau sehari kemudian lintasan Peunarun-Lokop sempat terhenti akibat dua titik mengalami longsor berat. Hingga sekarang tanah longsor masih berhamburan di atas badan jalan,” kata Rahmadsyah, tokoh masyarakat Lokop, Selasa, di Idi. Dia menyebutkan, dua titik yang mengalami longsor yakni di titik Kabuan titik kedua terjadi di Gunung Mancang, Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi-Lokop. ”Di titik Gunung Mancang longsor lebih parah. Truk pengangkut beras terguling, ketika mengangkut raskin dari Langsa ke Kecamatan Serbajadi,” papar Rahmadsyah lagi.

Dia menggambarkan,

longsor yang terjadi di dua titik tersebut menghambat sarana transportasi dan penghubung antar Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Jalur darat itu juga menjadi arus transportasi satu-satunya antar Kabupaten di pantai timur yakni Aceh Timur-Gayo Lues. ”Tanah bukit tumpah ruah ke atas badan jalan.

Lalu akibat tidak ada pengamanan di bahu jalan mengakibatkan badan jalan dikikis longsor,” kata Rahmadsyah.

Diharapkan, Pemerintah Provinsi Aceh mendesak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh segera menurunkan alat berat ke lokasi longsor untuk melakukan pengikisan tanah longsor di atas badan jalan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang rata-rata pekebun dan petani ladang. ”Jika tidak segera ditangani, maka kita perkirakan hubungan darat antar kabupaten ini akan putus total, apalagi hujan terus mengguyur sepanjang Desember hingga Januari,” tutur Rahmadsyah.(BSO)

Loka Karya Pembangunan Berkelanjutan Untuk Selamatkan Hutan PANYABUNGAN - Hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga secara bersama-sama. Namun yang terjadi belakangan ini banyak dilakukan penebangan hutan secara besar-besaran dengan alasan untuk lahan perkebunan. Bahkan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan sudah mulai merusak pinggiran Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

Untuk penyelamatan hutan ini dipandang perlu dilakukan kerja sama semua pihak baik LSM, aparat Desa, Pemerintah, Kelompok Tani dan elemen masyarakat lainnya agar sama-sama menjaga hutan dari oknum-oknum yang selalu merusak hutan. Ini juga bertujuan untuk menghindari panas global, dan kegiatan ini bertujuan untuk mencegah perusakan hutan dan munculnya emisi gas kaca melalui inisatif ramah lingkungan.

Demikian disampaikan Plt.Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution melalui Sekda Madina Drs. Marwan Bakti Siregar dalam lokakarya Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan, Selasa, di Panyabunan.

Dikatakannya, diminta pada aparat pemerintah, aparat hukum, dan elemen masyarakat lainnya untuk sama-sama menjaga dan melindungi hutan kita yang saat ini sudah banyak digrogoti oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Sehingga dapat menimbulkan banjir bandang dan bencana lainnya.

“Acara ini sangat baik

untuk mempertahankan hutan dari kegundulan dan pemerintah dalam hal ini mendukung sepenuhnya diadakan acara ini untuk kepentingan kita bersama,” ungkap Marwan.

Simon Badcock selaku Chief of party SLP, dalam kesempatan itu mengatakan, tujuan dilakukanya acara lokakarya Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan solusi-solusi baru yang bertujuan nantinya untuk mencegah perambahan hutan dengan cara inisiatif ramah lingkungan.

Pada tahun 2012 Conservation Internasional dengan dukungan dari U.S. Agency For Internasional Development (USAID) dan Walton Family Foundation telah memulai program kemitraan bentang alam berkelanjutan atau sustainable landscapes parthnersip (SLP) di kab.

Mandailing Natal yang menjalin kerja sama dengan LSM, Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat.

Menurut Simon, program kemitraan pembangunan berkelanjutan untuk menyatukan para pemangku kepentingan guna mengindetifikasi, mengembangkan dan menguji solusi baru.

“Pendekatan ini bertujuan untuk pencegahan kerusakan hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan sebagai langkah awal dilakukan pengembangan strategi melalui wawasan lingkungan di wilayah Kab. Madina yang dinilai memiliki konservasi tinggi,” kata Simon.(TH)

Puluhan Rumah Terendam Banjir

BUKA RAKONDA - Asisten Administrasi Ekbang & Kesos Faizal Amri Siregar ST atasnama Bupati Labuhanbatu ketika membuka Rapat Konsultasi Daerah PKK Kabupaten Labuhanbatu di Aula Gedung PKK Jalan. WR Soepratman Rantauprapat. (KPK POS/HAH)

PKK Harus Peka Terhadap Kenyataan RANTAUPRAPAT - Secara jujur harus diakui kondisi sebagian besar masyarakat kita masih cukup memperlihatinkan terutama di desa pantai. Sehingga diperlukan upaya bersama secara sungguh-sungguh dalam mengatasi kehidupan masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, jajaran PKK harus peka terhadap masalah seperti ini, serta mengambil langkah proaktif melalui pengembangan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKK sesuai dengan 10 program pokoknya yang mampu secara langsung mengatasi masalah-masalah keluarga dan masyarakat.

Demikian sambutan tertulis Bupati Labuhanbatu yang dibacakan Asisten Administrasi Ekbang & Kesos

Faizal Amri Siregar ST, Selasa, saat membuka Rakonda (Rapat Konsultasi Daerah) PKK Kabupaten Labuhanbatu yang digelar di Aula PKK Kabupaten Jalan.WR. Soepratman Rantauprapat.

Dalam kesempatan itu Bupati mengharapkan, agar melalui Rakonda PKK kali ini berbagai permasalahan, hambatan, peluang, tantangan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan keluarga dan masyarakat kita dapat dijadikan landasan dalam penetapan kebijakan dan program-program PKK saat ini dan masa mendatang serta dapat dikembangkan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Katanya, potensi aktual gerakan PKK tersebut, secara kwantitatif dapat kita hi-

tung melalui keberadaan kelembagaan dan dukungan para kadernya yang berada pada setiap strata pemerintahan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga ke Desa/Kelurahan, saat ini pada level terdepan yang merupakan ujung tombak gerakan PKK. Sementara, Ketua Panitia Rakonda PKK Ny. Iskandar menjelaskan, Rapat Konsultasi Daeerah PKK Kabupaten Labuhanbatu ini diikuti 90 orang peserta yang berasal dari Pengurus PKK Kabu paten dan Pengurus PKK Kecamatan se-Labuhanbatu dengan nara sumber menghadirkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT dan Dinas terkait.(HAH)

Pembentukan Warga Peduli AIDS di Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pelaksanaan program penanggulangan AIDS sudah mulai menunjukkan tandatanda yang cukup menggembirakan. Namun masih dibutuhkan upaya yang lebih keras melalui kemitraan strategis dengan semua pihak terkait, untuk dapat memastikan upaya penanggulangan berjalan dengan lebih insentif, terpadu, menyeluruh dan saling mendukung.

Demikian antara lain isi pidato tertulis Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang dibacakan Kadis Kesehatan Labuhanbatu Hj. Helifenida, SKm, M.Kes, Minggu, pada acara Peringatan Hari AIDS sedunia Tingkat Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan di Gedung Nasional Rantauprapat.

Sementara, dr Yeva Yusuf selaku Panitia pelaksana Hari AIDS Sedunia Tingkat Kabupaten Labuhanbatu pada kesempatan itu menjelaskan, bahwa peringatan Hari AIDS Sedunia yang bertemakan “Cegah HIV AIDS Lindungi Pekerja, Keluarga dan Bangsa” ini, pihak panitia telah melaksanakan berbagai kegiatan.

Diantaranya, Pembentu-

LANGSA - Meluapnya tanggul akibat diguyur hujan selama dua hari terus menerus puluhan rumah yang ada di Komplek Meuligo Indah Lingkungan Bukit Gampong Paya Bujuk Seuleumak Kecamatan Langsa Baro terendam air setinggi 50 cm.

Pantauan kaaoran ini, meluapnya tanggul akibat tidak sanggup menampung debit air yang datang dari perkebunan PTPN I. Menurut salah seorang warga Lingkungan Bukit, Adi (38) air mulai masuk

ke dalam rumah jam 3.00 WIB pagi. "Air mulai surut jam lima tiga puluh," terangnya.

"Banjir kali ini tidak seperti banjir yang biasanya, ini lebih besar," jelas Adi lagi. Lanjutnya lagi, air mengenangi jalan aspal menuju keluar komplek Meuligo setinggi 80 cm.

Akibat jalan digenangi air warga yang ingin keluar masuk terhambat.

"Ibu-ibu yang ingin pergi melakukan aktifitasnya ragu melalui genangan air takut sepeda motornya mogok," uangkap Adi. (BSO)

Satpol PP Harus Meningkatkan SDM Anggotanya RANTAUPRAPAT - Kedepan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Labuhanbatu harus berusaha meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) para anggotanya melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini perlu guna menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda yang handal, berwibawa, disiplin dan santun serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kerja di lapangan.

Hal itu diingatkan Bupati Labuhanbatu melalui Asisten Administrasi Pemerintahan Drs. H. Sarbaini, Senin pagi, pada upacara Apel Gabungan Kelompok I dan II di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang dilaksanakan di Halaman Gedung Diklad BKD. Selain itu Bupati juga menekankan, bahwa Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2014 sudah diambang pintu. Untuk itu tingkatkan tugas dan pengab-

dian dalam mensukseskan kebijakan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara arif dan bijaksana. Kemudian tingkatkan motivasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap kearah yang professional.

Selain itu, Satpol PP harus senantiasa menjaga citra dan kewibawaan koorps PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Tentunya sesuai dengan tufoksi masingmasing.

Disamping itu Satpol PP harus menciptakan koordinasi yang baik dengan pihak Polri, TNI dan Instansi terkait dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau peraturan lainnya dengan harapan tercipta kerjasama yang baik dalam hal penanganan pelanggaran peraturan di daerah. (HAH)

Sat Pol-PP Madina Gelar Pendidikan dan Pelatihan SERAHKAN TROPHY - Kadis Kesehatan Labuhanbatu Hj Helifenida, SKm, M.Kes sedang menyerahkan trophy dan hadiah kepada juara 1 Lomba Festival Teater dalam rangka Hari AIDS Sedunia Tingkat Kabupaten Labuhanbatu di Gedung Nasional Rantauprapat.

(KPK POS/HAH)

kan Warga Peduli AIDS (WPA) di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Rantau Utara, kemudian melakukan Talk Show di RSPD, Melaksanakan Festival Teater yang diikuti oleh 7 kelompok teater dari sekolah setingkat SLTA sederajat dan Pemeriksaan ver bersama.

Yeva juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Labuhanbatu yang sangat peduli mendukung gerakan penanggulangan terhadap penyebaran HIV, baik berupa komitmen maupun dukungan dana melalui APBD. Bahkan Yeva juga sangat berterima

kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung program penanggulangan AIDS di Kabupaten Labuhanbatu serta mensukseskan peringatan Hari AIDS Sedunia di daerah ini.

Peringatan Hari AIDS Sedunia yang diselenggarakan dengan kegiatan pemeriksaan ver itu dirangkai dengan acara penyerahan hadiah kepada para pemenang Festival Teater HIV AIDS (Stigma dan Diskriminasi) oleh Kadis Kesehatan kepada para juara, sutradara dan actor serta artis terbaik.(HAH)

PANYABUNGAN - Untuk penegakan Perda perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi anggota Sat Pol PP Pemkab Madina, karena polisi penegak perda ini memiliki posisi sangat strategis dan penting khususnya di bidang penegakan peraturan Daerah di Kab.Mandailing Natal, Kamis.

Plt.Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution dalam pembukaan pendidikan dan pelatihan terhadap Sat Pol PP melalui Asisten Tata Pemerintahan Musaddad Daulay, mengatakan, untuk tugas dan peran penting Sat Pol PP dalam penegakan Perda dipastikan sangat sulit dan lebih komplek di masamasa akan datang dengan pelatihan yang dilaksana-

kan dapat nantinya meningkatkan profesionalisme kemampuan dan keterampilan.

Dengan keterampilan yang dimiliki serta rasa kebersamaan dan jiwa korsa yang dimiliki maka tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong praja dapat terwujud dengan baik serta dapat mendukung peningkatan citra pemerintah daerah sekaligus dapat menjaga wibawa marwah pemerintah Daerah.

Kepada anggota Sat PolPP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan agar bersungguh-sungguh mengikuti pendidikan dan pelatihan, karena hal ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah dan diri sat Pol-PP itu sendiri dalam pelaksanaan tugas di lapangan. (TH)

Siska dan Sulis Butuh Orang Tua Asuh Berhenti Sekolah Karena Tidak Ada Biaya

Siska (12) dan Sulis (7) Kakak beradik sedang di wawancarai oleh wartawan di samping kantor JUWITA di Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang. (KPK POS/BSO )

ACEH TAMIANG - Pandangan yang kosong dan hampa nampak diraut kedua wajah Siska (12) dan Sulis (7) saat dijumpai wartawan yang tergabung dalam organisasi Pers “JUWITA” (Jurnalis Wilayah Aceh Tamiang) di atas balai samping Kantor “JUWITA”.

Tidak tampak pada mereka keceriaan dan kebahagiaan. Hanya duka mendalam terpancar dari wajah kakak beradik ini.

Saleh (55) salah seorang warga Desa Perdamaian sebelumnya menjumpai wartawan dan menceritakan secara singkat kisah hidup Siska dan Sulis. Kakak beradik ini sudah 8 tahun

menjadi yatim piatu. Ayah mereka meninggal 8 tahun lalu dan ibunya 3 tahun yang lalu pergi tanpa pesan hingga saat ini.

"Kami warga sekitar sangat prihatin dengan keadaan mereka, semoga saja abang-abang wartawan dapat membantu mereka," ujar Saleh, Senin (9/12).

Siska yang seyogyanya sedang menempuh pendidikan di SMP/ MTs kelas I harus merelakan dirinya tidak pergi menempuh pendidikan alias putus sekolah. Sedangkan adiknya Sulis sedang belajar di SD Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang empat tinggal mereka tepat di belakang Kantor “JUWITA” Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala simpang.

Siska tidak mempunyai waktu dan uang untuk biaya sekolah, walaupun pendidikan sekarang gratis. Namun dari mana dana keperluan sehari-hari walaupun ada dana dari belas kasihan

warga sekitar mungkin belum memadai.

Saat dikonfirmasi Siska mengungkapkan, bahwa ayahnya sudah lama meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu sedangkan ibunya pergi tanpa pesan meninggalkan mereka disebuah rumah.

Tidak banyak yang dilakukan Siska setiap harinya. Dia hanya mengurus adiknya yang masih kelas satu, baik mandi maupun mengantar dan menjemputnya ke sekolah serta menjaganya ketika sudah sampai di rumah.

Ia mengakui bahwa selama ini belum pernah ada pihak pemerintah yang membantu dana bagi kelangsungan hidup mereka, tidak tahu mengapa sebabnya.

"Bila ibu pulang apakah Siska mau menerima ibu sebagai orang tua?," tanya wartawan. Langsung Siska menggeleng-geleng kepala pertanda tidak mau menerima ataupun rasa

trauma yang dihadapinya begitu dalam terhadap ibunya yang tega pergi dan tidak mau memberi kabar pada dia.

Kita tidak mengetahui apakah ibu Siska masih hidup ataupun telah tiada.

Namun kami sangat menghimbau kepada ibu Siska bila masih hidup agar pulang dan memberikan rasa kasih sayang yang didambakan oleh anaknya selama ini.

Usai konfirmasi dengan Siska, langsung wartawan “JUWITA” bergerak ke Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan diterima oleh staf M.As’ari di ruang kerja.

Dan meminta bantuan kepada Baitul Mal agar Siska dan adiknya dapat segera mendapat bantuan berupa dana serta bantuan lainnya yang di anggap perlu.

Semoga saja bantuan secepatnya datang seperti harapan Siska, adiknya dan kita semua. (BSO)

E D I S I 281 16 - 22 DESEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

KPK Sita Aset Akil Mochtar di Singkawang Selatan PEKANBARU - Aktivis LSM LPANI Riau, Hariyanto, menyatakan demi terwujudnya perusahaan BUMN yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pihaknya mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terhadap pembiayaan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit PTPN 5 yang di luar HGU (hak guna usaha).

Hal ini ditegaskan Hariyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis pekan lalu, menyikapi pemberitaan koran ini terkait kebun kelapa sawit PTPN 5 seluas 15.000 hektar yang belum mengantongi izin, dikelola di luar Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 5.

Hariyanto mengindikasikan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit di luar HGU rentan dengan dugaan korupsi. Indikasi aroma korupsi di perusahaan semi plat merah ini, pernah terjadi. Contoh misal terkait pembengkakan harga pembelian pupuk PTPN 5, yang dilansir koran ini. Patut diapresiasi, karena membuka kembali tabir dugaan penggelembungan harga pembelian pupuk PTPN 5 tersebut katanya Indikasi penggelembungan harga pembelian pupuk tersebut membuat sejumlah petinggi PTPN 5 “kebakaran

jenggot”, karena dipanggil ma anggota DPRD Provinsi perusahaan milik negara ini," untuk hearing oleh DPRD ProRiau diketuai Johar Firdaus ke ujarnya. vinsi Riau. Namun karena keJakarta. Mereka bertemu dePTPN 5 Riau yang merupiawaian oknum petinggi PTngan manajemen PTPN 5 disapakan aset negara, dipercaya PN 5 “atur sana atur sini”, selah satu hotel ternama di Jamengelola 18 Perkebunan Kehingga hasil hearing DPRD karta. Tujuan pertemuan anlapa Sawit, dan 13 Pabrik KeProvinsi Riau terkait dugaan tara DPRD Prov Riau dengan lapa Sawit (PKS) tersebar di 5 penggelembungan harga pemmanajemen PTPN 5 disinyalir Kabupaten yaitu Kampar, Robelian pupuk tersebut pupus untuk menutup kasus pengkan Hulu, Siak, Indragiri Hulu, begitu saja. gelembungan harga pembelian dan Rokan Hilir. Luas lahan Padahal ketika hearing pupuk tersebut. yang dikelola berdasarkan dilakukan komisi B "Pengusutan HGU sekitar 70 ribu hektar leDPRD Provinsi Riau penggelembungan bih. Sementara lahan yang diyang diketuai Jeffri harga pembelian kelola berdasarkan tanaman Nur (sekarang Bupupuk PTPN 5 diperkirapati Kab. Kampar) tersebut perlu dikan sekimenyebutkan, hasil lakukan audit t a r hearing tersebut oleh BPK RI ter85.000 akan direkomendahadap perusahektar. sikan ke Polda Riau haan dan para "Artiuntuk dilakukan pepetinggi PTPN 5, nya ngusutan. yang saat ini Dari berbagai masih berinformasi yang kuasa dirangkum d i LPANI, bahwa penggelembungan h a r g a pembelian pupuk PTPN 5 tersebut diselesaikan di Jakarta. Diinformasikan ManajeKetua Umum LSM LPANI Hariyanto mengindikasikan PTPN 5 sama dengan PT.RSU Kebal Hukum. men PTPN 5 (KPK POS/PUR) memboyong li-

kebun kelapa sawit yang tidak memiliki HGU sekitar 15.000 hektar," ujarnya.

Kepala Biro Direksi PTPN 5 Ramodka Purba didampingi F.Panjaitan Humas PTPN 5 ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini terkait 15.000 hektar kebun kelapa sawit PTPN 5 yang tidak punya izin, diakui F.Panjaitan.

Menurut F.Panjaitan pengurusan izin sudah diajukan, namun hingga saat ini belum terealisasi. Terus kita upay a k a n , s e r a y a memperlihatkan surat Direksi PTPN 5 yang diajukan ke Pusat. Namun ketika ditanya s e p u t a r konfirmasi tertulis yang disampaikan KPK Pos kepada Dirut PTPN 5 dan Direktur Produksi PTPN 5 belum lama ini, guna mengklarifikasi pemberitaan miring yang dialamatkan kepada dua petinggi PTPN 5 tersebut menurut Ramodka Purba tidak perlu dijawab, dengan tanpa memberikan alasan. (PUR)

Jalan Huta Durian - Marihat Dolok Terancam Putus BINTANG BAYU - Jalan desa Huta Durian menuju Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu, Sergai yang longsor tepatnya di Gerbang tapal batas kedua desa saat ini kondisinya sangat menghawatirkan. Jika tidak cepat ditangani bisa lebih berakibat fatal yakni jalan putus.

Pantauan KPK Pos di lapangan kondisi longsor yang melebar yang tergerus air akibat tingginya curah hujan belakangan ini bisa mengancam badan jalan yang hanya tinggal 4 meter.

"Kalau dibiarkan jalan ini bisa putus," ujar Bu Jaminah di lokasi

longsor.

Kepada KPK Pos Jaminah warga Marihat Dolok pemilik lahan yang kini longsor mengaku kecewa dengan lambannya penanganan pihak terkait.

"Dulu lahan saya ini tidak separah ini. Kini air dari Desa Huta Durian mengalir melalui parit dan berakhir digorong-gorong tepat ditapal batas kedua desa," ujarnya.

Dulu, tambahnya, dikedua sisi badan jalan dekat tapal batas desa masih ada parit yang buangan airnya jauh dari lahan yang curam.

"Akibatnya saya dan Ibu

Halijah yang rugi karena lahan kami banyak longsor. Begitupun saya berterima kasih karena sudah ada tanda-tanda akan diperbaiki. Ini terbukti bahan material batu kelapa," tambahnya.

Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH yang dikonfirmasi lewat HP mengatakan, kalau lokasi longsor tersebut akan segera di tangani. Dirinya juga mengaku kalau pihaknya sudah berkoordinasi denagn pihak rekanan untuk pengerjaannya segera dilakukan menggingat cuaca penghujan belakangan ini.(ARM)

Batubara, Bangun Usaha Ternak Percontohan

HUT KE-V - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi forum komunikasi pemerintah daerah (FKPD), kepala desa/lurah, acungkan jempol sebagai pertanda kesiapan untuk memujudkan masyarakat yang sejahtera dan berjaya. (KPK POS/ PARMAN)

Jadikan HUT Batubara Sebagai Momentum Memperbaharui Sikap BATUBARA - Peringatan Hari Ulang Tahun ke V Kab. Batubara mengandung makna yang cukup penting dan strategis serta memiliki dimensi masa lalu dengan melakukan renung ulang terhadap perjalanan sejarah terjadinya Kabupaten Batubara.

"Dimensi masa kini dengan melakukan introspeksi apa yang sudah kita perbuat di mana kesalahan, kelemahan kita dalam mengisi pembangunan.

Dimensi masa mendatang sejauh mana motivasi dan komitmen kita sebagai warga Batubara untuk menatap masa depan dan nasib Kab.Batubara tercinta ini," demikian Bupati

LONGSOR - Jalan desa Huta Durian menuju Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu,Sergai yang longsor.(KPK POS/ARM)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo menyatakan penyitaan dilakukan pada Kamis malam.

"KPK menyita aset yang diduga terkait tersangka AM di desa Sakob Kecamatan Singkawang Selatan berupa tanah seluas 12.600 m2," kata Johan di gedung KPK, Jumat (13/12).

Aset ini, kata Johan, diduga terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Selasa (10/12), KPK sudah menyita rumah pribadi Akil di Jalan Pancoran Indah III Nomor 48 Jakarta Selatan beserta dua mobil yang terparkir.

Pada Senin (9/12), KPK menyita kebun mahoni seluas 6.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Cimuleuk, Waluran, Sukabumi, Jawa Barat.

KPK juga sudah menyita 31 unit mobil terkait Akil Mochtar. Sebanyak 26 di antaranya diduga berkaitan dengan orang dekat Akil, Muchtar Effendi.

Mobil-mobil itu disita KPK dari Cempaka Putih, Jakarta, Depok, dan sebuah tempat yang mirip showroom mobil di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Ada juga mobil yang diatasnamakan istri Akil, Ratu Rita.

Sebelumnya juga KPK menyita aset Akil dan kerabatnya berupa rumah serta lahan di Pontianak, Kalimantan Barat, surat berharga, serta uang dalam rekening CV Ratu Samagat yang nilainya lebih dari Rp101,9 miliar.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus, yakni dugaan penerimaan suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, gratifikasi terkait penanganan perkara di MK, dan TPPU. (IC/BBS)

Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM dalam rangka peringatan HUT Batubara ke 7 di Lima Puluh, Senin (9/12).

"Mari satukan derap langkah yang seirama dalam membangun Batubara semoga sukses menjadi Kabupaten yang sejahtera dan berjaya dan akan dapat sejajar dengan Kabupaten lain di Sumatera Utara," ucapnya.

Kepada seluruh birokrasi baik tingkat Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan yang telah bekerja secara loyal dan profesional, serta kepada seluruh lapisan masyarakat baik pemuda, tokoh agama, yang telah memberi makna

pembangunan di Kab. Batubara, bupati menyampaikan terima kasih.

Disadari, masih banyak kekurangan, masih ada kebijakan yang belum memuaskan dan kami memohon maaf yang sedalamdalamnya.

"Kami mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat dan mengajak untuk senantiasa menjaga dan memelihara semua yang telah kita capai.

Selamat HUT Batubara ke 7 semoga saat ini dan masa mendatang Kab. Batubara tetap sejahtera dan berjaya untuk generasi mendatang," pungkasnya.

(PARMAN)

Disdik Dairi Anggarkan Dana Rp22 M Pengadaan Buku SIDIKALANG - Untuk membantu meringankan beban orangtua, khususnya dalam pengadaan buku pelajaran bagi siswa mulai tingkat SD hingga SMA/SMK, Dinas Pendidikan (Disdik), Kabupaten Dairi pada tahun 2014 mendatang, menganggarkan dana sebesar Rp22 miliar. Dana ini untuk pengadaan buku pelajaran disetiap sekolah di Kabupaten itu.

Demikian Kepala Dinas Pendidikan Dairi, Drs Naek Tobing, Rabu (11/12) di Sidikalang. Naek Tobing menyebutkan, dana tersebut bersumber dari APBD tahun 2014 dan sudah di-

anggarkan.

Menurut Naek, terus terang selama ini orangtua masih terbebani beli buku, sehingga sangat menyulitkan para orangtua, khususnya yang ekonominya kurang memadai (lemah). Sehingga, kami berupaya membuat kebijakan itu dan mengusulkan melalui APBD tahun depan untuk memplot dana pengadaan buku-buku pembelajaran tersebut dengan harapan orangtua terbantu dan anak-anak kita bisa semua bersekolah.

Dia mengatakan, jumlah seluruh siswa mulai tingkat SD hingga SMA ataupun SMK di Kabu-

paten itu sebanyak 80 ribu orang, dan untuk tahap awal pengadaan buku ditargetkan untuk sekitar 53 ribu siswa.

"Semua buku itu nanti akan dibagikan secara gratis sesuai standart kurikulum tahun 2013, sementara sisanya untuk tahun anggaran berikutnya," sebut Tobing.

Sedangkan mengenai biaya pendidikan, sekolah negeri akan di gratiskan.

Untuk sekolah swasta akan dibantu sekitar 50 % yang tujuannya untuk mengurangi beban siswa supaya tidak ada yang putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu. (NDK)

BATUBARA - Dinas peternakan harus membangun usaha ternak percontohan guna mendukung sistem pemeliharaan ternak yang sangat baik, jika perlu petugas peternakan dan kesehatan hewan (PNS) ikut beternak untuk memberi contoh kepada masyarakat yang ingin beternak. Hal ini disampaikan sekdakab Batubara T.Erwin SE di Lima Puluh, Rabu (11/12).

Pembangunan sektor peternakan harus dipacu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem pemeliharaan ternak seperti sapi dari sistem angon seharian (full extensif) kearah sistem angon pengandangan (semi intensif) atau pengandangan total (full intensif) agar memberikan hasil yang sangat optimal. Program peternakan agar dapat memberikan hasil yang optimal dan yang sangat penting adalah dampak positif yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Pemkab Batubara terus mendukung pemerintah pusat dalam Peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan hewan nasional Khususnya dalam mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya yang dikenal dengan zoonosis dan ini termasuk suatu bencana non alam. Semua ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menanggulanginya secara komprehensif. Berdasarkan data yang diterimah penyakit zoonosis yang menjadi ancaman antara lain rabies, flu burung dan brucellois, tandasnya. (SAREL)

TAGANA Dilatih Mengatasi Bencana BATUBARA - Anggota siaga tanggap bencana (TAGANA) dilatih meminimalisir bahaya bencana alam. Simulasi bencana daerah ini dilakukan di Indrapura, Air Putih, Sabtu.

Kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Batubara Achmadan Choir SSos MAP mengatakan, tujuan diadakan simulasi adalah untuk mengatasi andaikata terjadinya suatu bencana yang datang tak terduga.

Dalam simulasi para anggota Tagana diajarkan untuk menyelamatkan diri dan masyarakat, saat terjadi gempa, tanah longsor dan banjir, memberikan pertolongan pertama terhadap korban, dan penyelamatan diri dari air laut maupun gempa.

“Anggota diajarkan menyelamatkan diri saat terjadi gempa, tanah longsor dan banjir serta dipandu dalam proses evakuasi, Jadi para anggota Tagana dapat menyelamatkan masyarakat ke tempat yang lebih aman,” jelasnya. Selain itu, diajarkan juga bagaimana mengantisipasi dampak musim penghujan seperti banjir dan tanah longsor. (SAREL)