Epaper kpkpos 283 edisi 28 desember 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 283/ THN VI 30 Des 2013 - 5 JAN 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

BPKP TEMUKAN PENYIMPANGAN ANGGARAN PASAR BUNDAR BINJAI • DI HALAMAN

Bupati Tobasa Segera Ditahan

PT RSU Terus Berulah PEKAN BARU - PT.Rimba Seraya Utama, patungan PT.Uniseraya dan PT.Inhutani IV ini, ternyata benar-benar kebal hukum. Bukan hanya itu, perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan ini juga dapat mempermainkan hukum berdasarkan selera mereka. Pengalihan fungsi Hutan yang dilakukan PT.RSU dari Hutan Tanaman Industri pola Transmigrasi menjadi Perkebunan Kelapa Sawit bukti nyata pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan tanpa beban dan sampai saat ini masih belum tersentuh hukum.

Sebagaimana diberitakan KPK Pos • LANJUT KE HAL. 2

Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, segera dipanggil untuk dilakukan penahanan. Kasmin sudah dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan lahan pembangunan basecamp proyek PLTA Asahan III di Dusun Batumamak, Desa Meranti Utara, Kec Pintu Pohan Meranti, Kab Tobasa.

SESUAI dengan risalah yang diterima Subdit III/Tipikor, Ditreskrimsus Poldasu dari BPK-RI, Negara dirugikan Rp4,4 miliar dalam kasus dugaan korupsi pelepasan lahan pembangunan ini.

Diperkirakan selambat-lambatnya, hasil audit final kerugian negara akan keluar Januari 2014.

Selanjutnya, Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, segera dipanggil untuk dilakukan penahanan.

"Kita sudah menerima risalah kerugian negara sebesar Rp4,4 miliar

dari BPK-RI. Tapi, masih perhitungan sementara dan hasil audit final akan keluar Januari 2014, kemudian Bupati Tobasa akan kita panggil untuk pemeriksaan," kata Dirreskrimsus Poldasu Kombes Pol Drs Dono Indarto, belum lama ini, di Medan.

Namun, Dono mengaku, soal penahanan akan dilihat dari hasil pemeriksaan. "Tergantung hasil pemeriksaan, apakah ditahan atau tidak. Yang • LANJUT KE HAL. 2

Dalam spanduknya, para demonstran menyebut Bupati Kasmin Simanjuntak seorang koruptor dan ‘pargabus bolon’ alias pembohong besar.

Hutan Lindung Dijual Rp500 Juta per Hektar LAHAN pembangunan baskcamp proyek PLTA Asahan III merupakan hutan lindung, yang menurut Peraturan Menhut, hutan lindung tidak dapat dijual atau dialihfungsikan tanpa seizin Menteri Kehutanan.

Ternyata, lahan itu kembali dijual ke PLN dengan nilai Rp500 juta per hektar. Perkiraan Poldasu, kerugian negara mencapai Rp9 miliar lebih.

Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak diduga terlibat dalam kasus ini.

Selain terlibat korupsi proyek PLTA Asahan III, Bupati Tobasa juga diduga terlibat korupsi proyek alat kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) yang dananya • LANJUT KE HAL. 2

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kanan) bersama Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah, yang juga adik Atut (tengah), dan anggota DPRD Serang Ade Choirunnisa (menantu Atut), dalam acara istigosah keluarga di Serang, Banten.

Dinasti Atut Tetap Kuasai Golkar Banten

Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak (kiri) masih bisa menghirup udara bebas, namun aparat keamanan menyebut, tak berapa lama lagi akan segera menahannya sekaitan dengan kasus pelepasan lahan proyek PLTA Asahan III di Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Pelayanan Enam SKPD Pemprovsu Buruk Serahkan saja ke KPK. Di KPK ada jaksa dan hakim jadi sangat kecil kemungkinan terjadi semacam "intervensi" atau beda pendapat.

”

”

Muslim Muis Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaruan Sumut

MEDAN–Sebanyak enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara masuk dalam kategori zona merah dalam pemberian pelayanan terburuk. Sementara tujuh SKPD lainnya berkategori kuning alias tingkat pelayanan publik sedang.

Kinerja enam SKPD lingkup Pemprov Sumut tersebut masuk dalam raport merah, karena banyaknya aduan dan keluhan dari masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar menjelaskan, dari hasil aduan masyarakat tersebut lantas mereka melakukan survei yang dilakukan pada SeptemberNovember 2013 lalu di 14 SKPD di jajaran Pemprovsu terkait tingkat kepatuhan SKPD terhadap UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Survei yang dilakukan di 14 SKPD itu, sudah cukup mewakili keseluruhan SKPD di jajaran • LANJUT KE HAL. 2

Kasus BOS Diserahkan ke KPK MEDAN–Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaruan (Puspa) Sumut, Muslim Muis meminta supaya Poldasu segera menyerahkan kasus dugaan korupsi bantuan operasional sekolah (BOS) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ditegaskan Muslim menyikapi ‘silang pendapat’ antara penyidik Tipikor Poldasu dengan Kejaksaan terkait penerapan pasal dalam berkas kasus korupsi dana BOS Pemprovsu. Dia juga mengharapkan agar Poldasu mengantisipasi "pengkondisian" kasus

tersebut dengan tujuan, agar tersangka tidak sampai terjerat hukum.

"Serahkan saja ke KPK. Di KPK ada jaksa dan hakim jadi sangat kecil kemungkinan terjadi semacam "intervensi" atau beda pendapat," harap Muslim Muis.

Sebenarnya, kata Muslim Muis, Tipikor Poldasu telah memperingan penyidikan, yaitu hanya menerapkan pasal 8 tentang penyalahgunaan wewenang, dengan menjerat seorang • LANJUT KE HAL. 2

PELUANG CUKUP BESAR JAKARTA - Tahun 2014 adalah tahun politik.

Banyak orang-orang yang berlomba untuk menjadi wakil rakyat, juga pemimpin negeri.

Sejumlah tokoh muda digadang-gadang masuk bursa capres di 2014. Kerinduan masyarakat terhadap figur baru yang bersih, jujur, dan kredibel.

Politikus Muda Moncer di Tahun Kuda MENURUT analis politik senior The Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, publik cenderung lebih memilih tokoh anyar dibandingkan politikus lama.

Tentu saja tokoh muda yang diminati publik ini memiliki rekam jejak bersih serta berkemampuan.

Masing-masing parpol, lanjutnya, memiliki tokoh muda potensial yang tersebar di parlemen, eksekutif dan yudikatif. "Saya kira, peluang anak muda di 2014, cukup besar. Saat ini eranya anak muda," ungkap Dian, di Jakarta, Kamis.

Dian menyebutkan nama seperti Priyo Budi Santoso (Golkar), Jokowi

4

(PDIP), Soekarwo, dan Edhie Baskoro (Demokrat), Ahmad Heryawan, dan Hidayat Nur Wahid (PKS), Hatta Rajasa, dan Zulkifli Hasan (PAN), Hary Tanoesoedibyo (Hanura), Ahmad Muzani (Gerindra), Ahmad Yani (PPP), MS Kaban (PBB), serta Mahfud MD (PKB), layak dijadikan figur alternatif. "Anak muda berkuasa di tahun kuda (shio 2014)," tegasnya.

Keturunan Majapahit Beda dengan Dian, beberapa waktu lalu, Lembaga Survey Indonesia (LSI) merilis hasil survey Calon Presiden Indonesia 2014 dengan respondennya

• LANJUT KE HAL. 2

KPK Bidik Orang Dekat Ibas JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan jika akan memeriksa orang dekat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yakni Deny Karmaina dari PT Rajawali Swiber Cakrawala (Oil & Energy Industry).

Hal ini menjawab pertanyaan karena hingga saat ini Denny belum juga diperiksa oleh KPK. "Dia (Denny) pasti akan diperiksa oleh KPK karena sudah dicegah," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Kamis.

Menurut Johan, seseorang yang sudah dicegah itu, dipastikan keterangannya dibutuhkan berkaitan dengan penanganan • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Menyongsong Tahun Baru 2014

DALAM hitungan jam, kita akan meninggalkan tahun 2013 dan memasuki tahun baru 2014. Kebiasaan, umumnya orang di berbagai belahan dunia dan tidak terkecuali di Indonesia, dalam menyambut pergantian tahun Masehi ini, merayakannya dengan berbagai cara.

Masyarakat kota-kota besar banyak yang melancong keluar negeri untuk berlibur.

Sebagian lainnya pergi ke pusat-pusat wisata di dalam negeri untuk menghabiskan liburan

orang pintar bergelar S3, berpangkat jenderal dan opinion leader.

Dari hasil survey ini memunculkan rangking deretan nama-nama Calon Presiden Indonesia 2014 atas pilihan orang pintar. Beda lagi dengan amatan orang pintar versi paranormal seperti Permadi SH. Menurut politisi yang juga bergelar orang pintar paranormal ini meramalkan bahwa Calon Presiden Indonesia 2014 keturunan Majapahit. Itu ramalan Capres 2014 versi orang pintar Permadi SH. • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Dinasti Atut Chosiyah tetap menguasai Partai Golkar Banten, menyusul kemenangan Ratu Tatu Chasanah dalam pemilihan ketua partai untuk provinsi tersebut. Tatu terpilih dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa Golkar Banten di kantor pusat Golkar kawasan Slipi, Jakarta, Jumat (27/12).

Dalam voting, Tatu unggul atas Wali Kota Cilegon Iman Aryadi. Tatu mendapat enam suara dari 12 suara. Sedangkan Iman memperoleh lima suara dan satu suara abstain. Berdasarkan pengamatan, begitu diumumkan Tatu sebagai pemenang, kubu

» Dian Permata

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

SAMBUNGAN

Polri Klaim Selamatkan Uang Negara Rp915 M JAKARTA - Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan institusinya telah mengungkap sejumlah kasus kejahatan korupsi. Sepanjang 2013 ini, Polri telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp915 miliar.

"Jumlah kerugian negara yang dapat diselamatkan pada tahun 2013 sebesar Rp 915.172.592.633," ujarnya, Jumat (27/12).

Menurutnya, kasus korupsi yang ditangani Polri tahun 2013 ini dirasakan meningkat dibandingkan tahun 2012 lalu. Pada 2012 lalu, Polri menyelamatkan uang negara sebesar Rp201.239.077.060 dari kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan catatan, sepanjang 2013 ini Polri menangani kasus korupsi sebanyak 1.363 kasus.

Sedangkan pada 2012 lalu sebanyak 1.176 kasus. Sehingga diketahui, kasus korupsi tahun ini meningkat sekitar 13 persen dibanding tahun 2012 lalu.

Sutarman mengakui, dari 1.363 kasus tersebut masih menyisakan 457 kasus yang belum terselesaikan. Pasalnya, Polri baru menyelesaikan sebanyak 906 kasus. Namun ia tetap menilai, pengungkapan kasus korupsi tahun 2013 ini lebih baik dibanding tahun 2012 lalu.

"Pada 2012 lalu, sebanyak 1.176 kasus hanya 657 kasus terselesaikan. Sehingga pada tahun ini naik mencapai 27 persen," katanya.

Adapun kasus korupsi yang ditangani Polri terdapat beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, diantaranya kasus restistusi pajak yang dilakukan PNS Direktorat Jenderal Pajak bernama Deno Taviperenia dan Toto Hendriyanto.

Kemudian kasus korupsi dan pencucian uang oleh Kasi Kepabeanan Kator Bea Cukai Entikong Kalimantan Barat, Saeffudin dan kasus dugaan suap Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan tersangka Herus Sulisty.

Selanjutnya dikatakan, sepanjang 2013, sebanyak 144 anggota Polri diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran disiplin. "Sepanjang 2013, sebanyak 144 personel Polri diberhentikan tidak hormat," ujar Kapolri.

Jumlah tersebut menurun sebesar 45 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai angka 264.

Begitu juga dengan kasus pelanggaran disiplin mengalami penurunan sebesar 32 persen dibanding tahun lalu.

"Untuk pelanggaran disiplin 2013 ini terjadi 4.315 kasus.

Sedangkan pada tahun lalu (2012) mencapai 6.386 kasus," imbuhnya.

Untuk jumlah pelanggaran kode etik tahun ini sebanyak 197 kasus.

Jumlah tersebut juga menurun dibanding tahun lalu yang mencapai angka 661 kasus.(BBS)

KPK BIDIK ORANG DEKAT IBAS...............

• DARI HALAMAN. 1 perkara yang disidik oleh KPK. Namun, Johan tidak mengetahui kepastian jadwal Deny akan diperiksa penyidik KPK terkait suap di lingkungan SKK Migas.

Hasil penelusuran yang dilakukan, Deny merupakan orang dekat Ibas. Bahkan Deny juga menjadi

'Deputi' Ibas dalam struktur kepengursan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Denny dicegah KPK bersama Eka Putra yang diketahui sebagai konsultan, Herman Afifi Kusumo dari Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia dan ajudan Jero Wacik Gusti Putu Pranjaya.

Sejumlah pekerja menyusun barang untuk dipindahkan dari ruangan kantor DPRD yang lama untuk dibawa ke gedung baru, di Medan, Sumut, Jumat (27/12). Mulai tanggal 1 Januari 2014, DPRD Medan resmi menggunakan gedung DPRD baru senilai Rp90 miliar yang terletak di Jalan Maulana Lubis Medan.

Menteri Nuh: Ujian Nasional SD-Sederajat Dihapus!

SAMPANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, menegaskan mulai 2014 mendatang ujian nasional tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dihapus.

"UN SD diganti ujian sekolah," kata Nuh saat berkunjung ke Pondok Pesantren Jarongan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Kamis, 26 Desember 2013.

Menurut Nuh, penghapusan UN di tingkat SD dan MI ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Dalam PP itu dijelaskannya bahwa pelaksanaan ujian sekolah pengganti UN diserahkan kepada masing-masing provinsi. "Lulus tidak siswa diserahkan kepada masih-masih sekolah," ujarnya.

Kendati UN dihapus, lanjut

Nuh, untuk pembuatan soal ujian masih ditentukan secara nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Hanya dalam muatan materi soal komposisi tetap menganut sistem 25 persen bahan dari pusat dan 75 persen dibuat masing-masing daerah.

"Komposisi ini penting untuk menjaga standar kelulusan karena setiap daerah mempunyai kualitas pendidikan yang berbeda," kata dia.

Terendah di Dunia Sementara itu, Programme for International Study Assessment (PISA) 2012 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat terendah dalam pencapaian mutu pendidikan.

Pemeringkatan tersebut dapat dilihat dari skor yang dicapai pelajar usia 15 tahun dalam kemampuan

membaca, matematika, dan sains.

"Selama mengikuti studi tersebut sejak 2000, Indonesia selalu berada pada salah satu peringkat rendah," kata anggota Koalisi Pendidikan, Ade Irawan, melalui rilis pers, Jumat.

Dalam studi ini, mutu pendidikan Indonesia yang rendah dikonfirmasikan dengan anggaran dan biaya pendidikan yang langsung dibayar masyarakat naik signifikan dari tahun ke tahun. PISA merupakan studi internasional yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development.

Indonesia mengikuti dua tes internasional, yaitu studi Trends in International Mathematics and Science Studies dan Progress in Internatioal Reading Literacy

Studi untuk murid sekolah dasar.

"Indonesia juga berada di ranking terendah dalam kedua studi tersebut," kata Ade. Menurut Ade, PISA harus dilihat secara kritis.

"Karena di balik itu ada agenda yang bersifat ideologis-liberalistis yang hanya mengukur tiga kemampuan dasar murid dan tidak memadai dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan nasional," kata Ade. Ade mengatakan, selayaknya Kementerian Pendidikan mengembangkan sistem assessment bersifat nasional dan mencerminkan keberagaman anak.

Mutu pendidikan Indonesia yang rendah, sebagaimana tercermin dari hasil studi PISA, memperlihatkan ada sesuatu yang salah

dalam sistem persekolahan dan kebijakan pendidikan Indonesia.

Beberapa di antara masalah itu adalah ujian nasional dan berbagai tes lainnya; perubahan kurikulum dari waktu ke waktu; program sekolah unggulan (sekolah bertaraf internasional); kompetisi dalam berbagai Olimpiade; penambahan jam belajar; serta sertifikasi dan ujian kompetensi guru. "Ternyata gagal meningkatkan mutu pendidikan," kata Ade. Menurut Ade, Koalisi Pendidikan mendesak agar rezim pendidikan neoliberal, yang terlihat dari kebijakan pendidikan nasional beberapa dekade terakhir, diakhiri.

"Kami mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan agenda reformasi pendidikan," kata Ade.(TI/BBS)

(IC/BBS)

DINASTI ATUT TETAP KUASAI GOLKAR BANTEN.............................................................................

MENYONGSONG TAHUN BARU Hikmat adalah suami dari Guber- Timur. Kasus suap terhadap Ketua pemilihan tersebut, pemilik suara Pusat kebagian satu suara.

• DARI HALAMAN. 1 2014.............................................................

Ketua ini hanya akan bertugas nur Atut yang kini ditahan Komisi Mahkamah Konstitusi Akil Mochadalah delapan pengurus tingkat • DARI HALAMAN. 1 akhir tahun dan awal tahun.

Dan yang lebih banyak lagi, menjelang pergantian tahun, banyak warga keluar rumah, bergadang semalam suntuk, pesta kembang api, tiup trompet pada detik-detik pergantian tahun. Atau cara lainnya dengan pesta pora di jalan-jalan. Akibatnya, semua ruas jalan protokol dipadati manusia dan kendaraan, sehingga macet di mana-mana.

Di malam pergantian tahun pun tak jarang banyak terjadi kecelakaan sehingga warga mengalami luka-luka dan bahkan kehilangan nyawa. Di tempat-tempat umum, hotel serta tempat paling istimewa dan eksklusif disugukan berbagai macam hiburan dan pesta.

Pada hakikatnya setiap pergantian tahun, umur kita tidaklah bertambah, tetapi sebaliknya malah berkurang. Semakin mendekat ke akhir hayat, kepada kematian. Di samping itu, pergantian tahun harus pula dimaknai bahwa Allah SWT, masih memberi kesempatan untuk hidup.

Maka sudah sepantasnya dipergunakan untuk melakukan introspeksi menjelang tutup tahun dan

menyongsong tahun baru. Kita bertanya pada diri sendiri apa yang sudah dilakukan pada tahun 2013 dan program apa yang akan dilakukan pada tahun 2014 mendatang.

Introspeksi sangat penting dilakukan, supaya mengetahui perjalanan selama satu tahun, kesuksesan atau kegagalan. Kalau sukses, maka dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

Sebaliknya, kalau gagal dan kurang berhasil dapat diketahui penyebab kegagalan, sehingga bisa diperbaiki pada tahun mendatang.

Dengan begitu, ada dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan dan peningkatan pada tahun mendatang. Oleh karena itu, siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia telah merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka sesungguhnya dia terlaknat.

Melalui Kolom ini jajaran Redaksi KPK Pos mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2013 dan Selamat Tahun Baru, 1 Januari 2014. Mari kita membulatkan tekad menjadikan tahun 2014 sebagai tahun perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. (***)

PELAYANAN ENAM SKPD PEMPROVSU BURUK ..........................

• DARI HALAMAN. 1 Pemprovsu itu, dilakukan dengan metode observasi langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan pengguna layanan.

Penilaian survei tersebut dengan memedomani 11 variabel sesuai yang diatur dalam UU 25/ 2009. Diantaranya, kemudahan informasi bagi pengunjung, kejelasan waktu pelayanan, biaya pelayanan, dan sebagainya.

"Dimana hasilnya masih sangat memprihatinkan karena dari 14 SKPD hanya satu SKPD atau 7,15 persen yang masuk dalam zona hijau atau pelayanan publiknya sudah baik, yaitu RS Jiwa Pemprov Sumut," ujar Abyadi Siregar.

Sementara 42,85 persen atau

enam SKPD masuk dalam zona merah atau pelayanan publiknya buruk, dan tujuh SKPD (50 persen) masuk zona kuning atau tingkat pelayanan publik sedang.

Keenam SKPD yang masuk zona merah adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesejahteraan Sosial, RS Haji, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU Binamarga.

SKPD yang masuk zona kuning yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Badan Perpustakaan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPT-SP), Dinas Perhubungan, dan Badan Penanaman Modal dan Promosi.(MBC)

KASUS BOS DISERAHKAN KE KPK • DARI HALAMAN. 1 saja tersangka yaitu Illias Hasibuan.

Padahal, secara logika, tidak mungkin Illyas Hasibuan berani mengalihkan dana BOS ke BDB (Bantuan Daerah Bawahan) apabila tidak ada perintah atasannya.

Untuk diketahui, terungkapnya pengalihan aliran dana BOS menjadi dana BDB tersebut berawal, pada tanggal 26 Desember 2012.

Yang mana, Dinas Pendidikan

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Provsu mengajukan kekurangan pencairan tambahan dana BOS untuk triwulan ke III dan IV ke penanggung jawab dana BOS di Setda Prov-Sumut senilai Rp 14.094.737.750.

Namun diketahui, dana BOS terjadi kekosongan dan setelah diselidiki, ternyata dialihkan ke proyek Bantuan Daerah Bawahan (BDB) untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan Keluarga Berencana di kabupaten/Kota di Sumut. (TIM)

dinasti ini langsung girang.

Lilis Karyawati, adik tiri Tatu, melompat-lombat kegirangan ketika panitia membacakan nama Tatu sebagai pemenangnya. Dalam

kabupaten/kota serta tiga suara dari gabungan organisasi kemasyarakatan pendiri Golkar, ormas bentukan Golkar, dan organisasi sayap. Adapun Dewan Pimpinan

selama satu tahun atau sampai 2014.

Ketua terpilih merupakan pengganti Hikmat Tomet, yang meninggal pada 9 November lalu.

Pemberantasan Korupsi karena terlibat kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak.

Atut mendekam di sel Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta

tar (kini mantan Ketua MK) ini juga menyeret adik Atut, Chaeri Wardana. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu lebih dulu dicokok KPK.(BBS)

PT RSU TERUS BERULAH............................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 sebelumnya, bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan No.599/KPTS-II/1996, tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas + 12.600 ha di Daerah Provinsi Riau kepada PT.Rimba Seraya Utama.

Akan tetapi kepercayaan Pemerintah RI memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi tersebut tidak dijalankan dengan benar. Hampir seluruh kewajiban yang ditetapkan tidak dilaksanakan, bahkan dengan gagah berani perusahaan tersebut

mengalihkan fungsilan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sikap arogansi perusahaan ini membuat ketua Komite Pemantau Program Hutan Indonesia (KPPHI) Edwin, Jumat pekan lalu, angkat bicara. Dia menuding bahwa PT.RSU telah melakukan serangkaian kejahatan dibidang Kehutanan. Bukan tanggung-tanggung hutan tanaman Industri yang dipercayakan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Ini harus ditindak tegas, jangan ada pilih kasih dalam melaksanakan aturan, apalagi alih fungsi hutan yang cukup jelas merugikan keuangan Negara,” kata Edwin.

Ketua KPPHI ini menduga

bahwa alih fungsi hutan yang dilakukan PT.RSU didukung oleh oknum-oknum kehutanan, kemungkinan inilah yang menjadikan perusahaan ini semakin berani.

Keterlibatan oknum kehutanan dalam hal perusakan hutan sebenarnya sudah terendus lama.

Harianto ketua LPANI Yustisia pernah melayangkan surat konfirmasi bersama kepada kepala Dinas Kehutanan Prop. Riau perihal maraknya alih fungsi hutan. Namun hingga saat ini tidak pernah mendapatkan jawaban. Padahal tim investigasi bersama tersebut mengultimatum jika tidak ada jawaban dalam waktu tujuh hari, maka seluruh isi konfirmasi yang disam-

paikan kepada kepala Dinas Kehutanan Riau dianggap benar.

KPK Pos sendiri yang coba melakukan konfirmasi kepada kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf juga tidak mendapat pelayanan, namun pernah dialihkan kepada Kabid Pemanfaatan Hutan Ervin yang memberikan penjelasan bahwa kepada PT.RSU tidak pernah diberikan Pelayanan.

“PT.RSU pernah mengajukan RKT tanaman pasca memenangkan perkara dengan PT.Air Jernih, namun pihak kehutanan tidak melayani karena didalam kawasan tersebut masih terdapat kebun kelapa sawit,” jelas Ervin kepada

KPK Pos. Sampai saat ini PT.RSU sebgai perusahaan pemegang Izin HPH TI Pola Transmigrasi tetap aman.

Kawasan hutan yang berada dalam wilayah konsesinya telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sebagian perkebunan tersebut dikelola oleh PT.Agro Abadi yang merupakan satu group dengan PT.RSU. Perusahaan ini dengan leluasa dan aman memanen, memungut, serta mengangkut hasil kebun di atas kawasan hutan. Dan mereka memperoleh keuntungan besar dari panen kelapa sawit, sementara disisi lain Negara dirugikan dari hasil Pajak.(PUR)

HUTAN LINDUNG DIJUAL RP500 JUTA PER HEKTAR ......................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu TA 2012. Seorang tersangka yakni mantan Kadis Kesehatan Tobasa, dr Haposan Siahaan sudah divonis oleh majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri

Medan, dua tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Haposan terbukti menerima suap sebesar Rp950 juta dari kontraktor Wesly Napitupulu di loby Siantar Hotel terkait proyek alat kesehatan Pemkab Tobasa 2011-201.

Modus korupsi alkes dan KB ini adalah, melakukan mark up harga. Padahal Alkes dan KB kondisinya rekondisi (daur ulang red). Dalam kasus itu, Kasmin Simanjuntak sudah diperiksa pada 28 November 2013 lalu.

Terkait dugaan korupsi ini, Juru Bicara Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, KPK siap mendalami kasus dugaan korupsi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan PLTA Asahan III yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp15,3 miliar.

Namun, hingga kini KPK

belum menerima laporan dan bukti terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

"KPK bersedia mengungkap berbagai kasus korupsi. Namun, jika kasus itu masih ditangani institusi penegak hukum lainnya, maka sebaiknya diselesaikan dulu," katanya.(TIM)

BUPATI TOBASA SEGERA DITAHAN ........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 pasti, beliau sudah tersangka," katanya.

Mantan Dirreskrimsus Polda Lampung itu mengatakan, penyidik menetapkan Pandapotan Kasmin Simanjuntak sebagai tersang-

ka, setelah bukti-bukti yang dimiliki penyidik cukup termasuk bukti penyetoran dana Rp3 miliar ke rekening Kasmin Simanjuntak.

“Sekarang tinggal menunggu hasil audit BPK-RI. Kita tinggal menunggu hasil audit kerugian

negara dari BPK-RI," tegasnya.

Untuk memperkuat penahanan Kasmin, tim penyidik Subdit III/ Tipikor, Ditreskrimsus Poldasu turun ke Kabupaten Tobasa melakukan pengukuran ulang luas lahan pembangunan baskcamp proyek

PLTA Asahan III di Dusun Batumamak, Desa Meranti Utara, Kec Pintu Pohan Meranti, Kamis (19/ 12). Ditemukan perbedaan luas lokasi sekaligus nilai tanam.

Tim yang berjumlah lima orang melakukan pengukuran bersama

BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Dinas Kehutanan Kab Tobasa.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, nilai tanam 9,2 namun setelah diukur menjadi 10. Berarti ada perbedaan. Kemungkinan besar, nilai kerugian negara juga bertambah.(TIM)

POLITIKUS MUDA MONCER DI TAHUN KUDA...........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Namanya juga ramalan, tak bedanya juga survey, sama-sama memiliki probabilitas bisa benar, bisa meleset. Justru kini yang jadi pertanyaan, adakah dan siapa di antara deretan nama-nama Calon Presiden Indonesia 2014 hasil survey LSI itu masih punya garis keturunan Majapahit, sebagaimana ramalan orang pintar Permadi SH. Sulit rasanya menyisir untuk menemukan garis silsilah keturunan seseorang dalam rentang waktu dari era Majapahit di abad 14, sementara sekarang sudah memasuki abad 21. Walau itu hal yang mustahil, tapi tak ada yang tak ada sekalipun itu kita

anggap sebagai hal yang mustahil.

Menurut Permadi, istilah keturunan Majapahit itu tidak harus berarti yang bersangkutan memiliki garis keturunan atau ada silsilah langsung dengan Majapahit. Tapi keturunan itu bisa turunan, dalam artian yang bersangkutan kewahyon, menerima turunan wahyu, menerima Wahyu Kedaton atau Wahyu Cakraningrat memimpin negeri ini.

Sebagai politisi yang juga paranormal, Permadi mencoba memadukan pola pikir antara logika rasional dengan logika irasional. Karena menurutnya, hal-hal yang sekalipun dianggap logika irasional ini masih banyak dipercayai dan mempengaruhi

pola pikir masyarakat Indonesia.

Sebagaimana masyarakat masih banyak mempercayai ramalam Prabu Jayabaya maupun pujangga Ranggawarsito yang menubuatkan akan datangnya pemimpin pembebas dan penyelamat Satrio Piningit atau Ratu Adil.

Begitupun ketika Permadi berkisah tentang bahwa Calon Presiden Indonesia 2014 keturunan Majapahit, pastilah ada hal-hal yang mendasari dan melatarbelakangi apa itu lantaran olah pikir logika irasionalnya sebagai seorang spiritualis yang dapat wangsit.

Begitu pula ketika ditanya adakah dan siapa kira-kira di antara deretan nama-nama Calon

Presiden Indonesia versi hasil survey LSI yang keturunan Majapahit? Tiba-tiba ia berdiri dari tempat duduknya, lalu mengambil sebuah keris yang sengaja sudah dicabut dari warangkanya. “Keris ini milik Gajah Mada didapat dari danau air terjun Madakaripura,” ujarnya. Air terjun Madakaripura yang terletak di lereng pegunungan Tengger, desa Lumbang – Probolinggo, dipercayai sebagai tempat pertapaan dan moksanya mahapati Majapahit – Gajah Mada.

Permadi pun berkisah, bahwa keris ini diberikan sebagai titipan. Keris ini akan ia serahkan kepada seseorang yang mendapat

petunjuk sebagai keturunan Majapahit untuk memimpin Nusantara. Siapa itu? “Siapa pun penerima keris ini harus memegang titah atau amanah ‘Amukti Palapa’ – Gajah Mada untuk memimpin negeri ini,” tandas Permadi, sambil menambahkan bahwa keris ini sengaja ia simpan dicabut dari warangkanya, agar auranya menyebar.

Ia mengaku belum tahu akan diserahkan kepada siapa keris ini, masih menunggu petunjuk, katanya. “Tugas saya hanya mengantar,” ucapnya lirih sambil matanya lekat memandang keris ‘Amukti Palapa’ – Gajah Mada yang ada dalam genggaman tangannya.(BBS/IN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

NASIONAL

KPK Dituding Lamban Tuntaskan Kasus Simulator SIM Polri JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat lamban dalam mengembangkan sekaligus menuntaskan kasus korupsi Simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Mengingat, sejumlah saksi di persidangan membongkar keterlibatan petinggi Polri serta anggota Komisi Hukum DPR, ikut kecipratan aliran hasil korupsi proyek simulator SIM. “KPK terlalu lamban menindaklanjuti kasus simulator SIM. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menambah hukuman terhadap Djoko Susilo (mantan Kepala Korps Lalu Lintas-red), tapi belum ada juga pengembangan terhadap kasus ini. Padahal kasus ini belum tuntas,” tandas Neta S Pane, Ketua Presidium IPW di Jakarta, Senin (23/12).

IPW, lanjut Neta, sangat menyesalkan kelambanan KPK menuntaskan kasus korupsi simulator SIM. Dikhawatirkan barang bukti akan dilenyapkan jika KPK terlalu lamban mengembangkan dan menuntaskan kasus ini.

“Kami meminta KPK segera menindaklanjuti kasus simulator SIM. Jangan sampai tersangka dan orang-orang yang disebut turut menikmati duit korupsi proyek simulator SIM, menghilangkan barang bukti. Saksi-saksi sudah mengungkapkan adanya aliran dana ke sejumlah jenderal kepolisian dan anggota DPR,” kata Neta.

Menurutnya, petinggi KPK harus menjelaskan kepada masyarakat perkembangan atas penuntasan kasus korupsi proyek simulator SIM. Selain itu, Neta melanjutkan, petinggi KPK harus memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat bahwa kasus korupsi di Polri itu tidak hanya berhenti pada Djoko.

Neta mendesak KPK segera menjadikan sejumlah jenderal kepolisian dan anggota DPR, yang disebut oleh saksi-saksi di persidangan turut menikmati hasil korupsi simulator SIM, sebagai tersangka. “Segera jadikan mereka tersangka,” ucapnya sambil menambahkan KPK tak perlu takut kepada Kapolri dan anggota-anggota DPR karena rakyat menan-

tikan ketegasan komisi antikorupsi ini.

Di tempat terpisah, Ganjar Laksamana Bonaprapta - Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebaiknya tidak diabaikan. KPK jangan berhenti mengusut hanya pada pihak Polri dan kalangan swasta dalam kasus Simulator SIM. "Pihak-pihak lain yang diduga menerima cipratan uang proyek itu juga harus diusut KPK. Mestinya dituntaskan, tapi KPK harus pakai prioritas kasus yang harus didahulukan,” kata Ganjar di Jakarta, Selasa (24/12).

Dikatakan secuil apa pun informasi atau fakta yang muncul dalam persidangan harus ditelusuri dan dikembangkan penyidik KPK. Selain itu, Ganjar menambahkan, KPK mestinya fokus menuntaskan kasus-kasus utama, seperti korupsi yang terjadi di Korps Lalu Lintas Polri. “Jangan sampai kasus utama belum selesai, sudah dibuka lagi kasus lain,” ujarnya.

Dalam sidang kasus korupsi Simulator SIM di Pengadilan Tipikor sejumlah saksi mengungkapkan fakta mengejutkan Irjen Djoko memberikan uang kepada sejumlah anggota Komisi III DPR sebanyak Rp4 miliar. Hal itu salah satunya pernah disampaikan Komisaris Besar Teddy Rusmawan, ketua pengadaan proyek itu yang anggarannya mencapai Rp198,7 miliar.

“Kami diperintahkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo untuk serahkan dana kepada beberapa anggota dewan,” kata Teddy.

Teddy melanjutkan, uang itu diserahkan ke Bambang Soesatyo dan Azis Syamsuddin (Partai Golkar), Muhammad Nazaruddin (Partai Demokrat), Herman Heri (PDI Perjuangan), serta Desmond Mahesa (Partai Gerindra).

Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Inspektur Jenderal Djoko dengan vonis 10 tahun penjara. Tidak terima dengan putusan itu, Djoko lantas mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menambah hukuman kepada Djoko hingga 18 tahun penjara. (ENDY)

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah keluar dari gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12). Pemeriksaan perdana Ratu Atut setelah ia menjadi tahanan KPK terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi tersebut berlangsung selama 7 jam.

Sakit, Tersangka Gubernur Banten Diperiksa KPK JAKARTA - Pasca sepekan dijebloskan tahanan, kini untuk pertama kalinya Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara sengketa Pilkada di Lebak. Dengan kondisi yang sakit, juga wajahnya nampak murung, Jumat (27/12) Gubernur Ratu Atut tetap memenuhi panggilan KPK. Sekitar pukul 10.15 WIB, Gubernur Ratu Atut tiba di kantor KPK, Jakarta. Dengan diantar mobil tahanan dari Rutan Pondok Bambu Jakarta, janda yang baru saja ditinggal mati suaminya nampak mengenakan batik hitam, jilbab hitam, celana hitam juga memakai sepatu sport warna hitam. Sepatu itu kerap dipakainya jika datang ke kantor KPK. Setiba di gedung KPK, sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan. Namun politisi Partai Golkar ini tidak mau berkomentar malah nampak sedikit murung.

"Yang bersangkutan (Gubernur Ratu Atut) diperiksa sebagai tersangka," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (27/12).

Tugabus Sukatma, kuasa hukum Ratu Atut mengaku kondisi tersangka kasus dugaan suap kurang sehat. Kesehatannya menurun setelah ditetapkan sebagai tersangka serta dijebloskan ke dalam tahanan pekan lalu.

Selama di Rutan Pondok Bambu, lanjut dia, Ratu Atut masih syok.

"Sampai saat ini biar medis yang

menjelaskan, tapi sampai sekarang dalam keadaan syok," ujarnya.

Jumat pekan lalu, KPK menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Rutan Pondok Bambu selama 20 hari pertama. KPK secara resmi mengumumkan penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten di MK. Selain kasus suap pengurusan sengketa pilkada Lebak, KPK juga sudah menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2010-2012.

Untuk kasus Pilkada Lebak, Atut disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1)a Undang-Undang 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, Atut dinilai telah menyuap hakim, dalam hal ini mantan Ketua MK, Akil Mochtar. Atut juga diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Akil Mochtar di Singapura. Namun pihak Atut membantah bahwa pertemuan di Singapura itu guna membahas sengketa pilkada Lebak.

Dalam kasus dugaan sengketa pilkada Lebak, KPK sudah menetapkan Akil sebagai tersangka. Akil diduga menerima uang Rp 1 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melalui advokat bernama Susi Tur Andayani. Wawan diketahui adalah adik kandung Atut. (ENDY)

Koruptor Eddy Tansil di China, Kejagung Upayakan Reciprocal

Tahanan KPK bersama keluarga mengikuti kebaktian Natal di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/12). KPK memberikan fasillitas beribadah bagi tahanan yang beragama Kristiani untuk merayakannya Natal bersama keluarga.

» Sabam Sirait:

Perlu Tiru China Koruptor Ditembak Mati

JAKARTA - Korupsi di Indonesia sudah merajalela, kian memprihatinkan dan dilakukan secara masif. Lebih gila lagi, koruptor sudah tidak punya rasa malu, rasa bersalah dan berdosa. Justru koruptor tertawa, bahkan pasang action serta menampilkan gaya hidup mewah di depan kamera.

"Saya prihatin dengan kondisi seperti ini. Ke depan kita akan menghadapi negeri ini dengan korupsi yang bertambah besar.

Sebelum terjadi ledakan angka korupsi, kita perlu menekan. Kita perlu meniru RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam memberantas korupsi," saran Sabam Sirait dalam sambutan perayaan natal yang digelar Taruna Merah Putih (TMP), di Jakarta, Senin (23/ 12).

Meniru China, tambah Politisi senior PDIP Perjuangan, dengan menembak mati para koruptor meski pelakunya adalah saudara, keluarga, teman dan sahabat kita yang menggerogoti uang negara.

Dilanjutkan, menembak mati bukan untuk balas dendam. Namun untuk menimbulkan efek jera dan rasa ketakutan bagi pelaku koruptor lainnya yang akan berbuat serupa. Apalagi kini muncul trend

baru bahwa korupsi seolah-olah menjadi budaya di negeri ini. Tanpa merasa bersalah, uang rakyat diambil hanya untuk kepentingan pribadi.

Sabam Sirait menilai korupsi sudah menjadi kekhawatiran para pendiri negeri ini. Bung Karno misalnya, tahun 1960-an pernah

mengeluarkan maklumat menghukum mati koruptor. Maklumat ini dikeluarkan karena kondisi bangsa yang terpuruk oleh ulah koruptor.

Sayang hingga meninggalnya Bung Karno maklumat itu tidak pernah dijalankan.

Kegelisahan terhadap korupsi

juga disuarakan Bung Hatta. Pada dekade 1950-an, Bung Hatta mengatakan korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Korupsi seolah menjadi semacam kelaziman yang mesti dilakukan setiap pemegang dan pemilik akses kekuasaan.

"Korupsi kita sudah sangat luar biasa, sudah menjadi budaya. Sen demi sen uang rakyat diambil.

Sekarang ini pernyataan Bung Hatta sudah terbukti, korupsi semakin meraksasa,” tandasnya.

Diakuinya, kerja memberantas korupsi memang tidak mudah.

Butuh kemauan keras dari para pemegang kekuasaan dan aparat penegak hukum. "Tidak mungkin perlawanan terhadap korupsi dilakukan kalau tidak ada kekuatan politik," ujarnya.

Karenanya perlu ada kekuatan politik yang mendorong agar pemberantasan korupsi diefektifkan.

“Saya minta generasi muda seperti Taruna Merah Putih (TMP), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan kekuatan lain ambil inisiatif lawan korupsi, jika tidak ada perlawanan, korupsi kian merajalela dan kian parah,” lontar pendiri PDIP Perjuangan. (ENDY)

JAKARTA - Masih ingat Eddy Tansil? Bos Golden Key Group menjadi buronan karena kabur dari penjara Cipinang tanggal 4 Mei 1996, saat menjalani masa hukuman selama 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Lelaki warga keturunan ini terbukti mengkorupsi uang negara sebesar 565 juta dolar AS dari kredit fiktif Bank Bapindo, ternyata kini hidup menghirup udara bebas di China.

"Pada 8 September 2011, pemerintah melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah meminta untuk mengekstradisi dari China ke Indonesia. Sayang upaya itu gagal karena Indonesia belum ada perjanjian ekstradisi dengan China," papar Jaksa Agung Basrief Arief saat menyampaikan laporan akhir tahun Kejakung di Jakarta, Senin (23/12).

Kejakgung, sambung Jaksa Agung, berupaya terus melakukan pengejaran terhadap Eddy Tansil juga orang-orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sejak tahun 1996, Kejagung tak berhenti mencari Eddy Tansil.

"Jadi semua kita lakukan baik pada negara yang sudah ada perjanjian ekstradisi maupun yang belum. Jika belum ada perjanjian ekstradisi, Kejagung akan mengupayakan reciprocal," tandasnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi menambahkan belum adanya perjanjian ekstradisi dengan China menjadi faktor penghambat penangkapan Tan Tjoe Hong alias Tan Tju Fuan - nama asli Eddy Tansil yang kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 2 Februari 1953.

Solusinya, kata Kapuspenkum, mengupayakan recipropal. Karenanya, Kejagung akan bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Ya diharapkan akan membuahkan hasil.

Karena bukan hanya buronan Eddy Tansil saja tapi terhadap seluruh buronan koruptor di Indonesia yang diketahui melarikan diri ke luar negeri," lontarnya.

Untung melanjutkan terkait ekstradisi buronan kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki Ariawan dari Australia akan dilaksanakan paling lambat Februari 2014. Adrian dinyatakan bersalah melakukantindakpidanakorupsi.

"Pemerintah Australia kirim surat kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan terpidana Ariawan ke Indonesia paling lambat Februari 2014 untuk menjalani hukuman yang diputuskan secara in absensi atas tindak pidana korupsi," jelasnya.

Sepanjang 2013, Kejagung menangkap 63 buronan berbagai kasus. Rinciannya, 28 orang berstatus tersangka, tiga orang terdakwa, dan 32 orang terpidana. Khusus buronan terpidana korupsi, tercatat sejumlah 25 orang dengan rincian 14 orangterpidanakasusBLBIdansisanya kasus korupsi dan penipuan.(ENDY)

Ketua Partai Demokrat Digoyang Korupsi Videotron di Kemkop UKM JAKARTA - Menjelang tutup tahun 2013, Partai Demokrat kembali diguncang kasus korupsi.

Menteri Koperasi dan UKM (Kemkop UKM), Syarif Hasan juga Ketua Harian DPP Partai Demokrat digoyang isu korupsi, yang sangat mungkin akan menyeret sang menteri sekaligus politisi mengingkat korupsi itu terjadi di kementrian yang dipimpinya.

Apalagi, korupsi pengadaan videotron di Kemkop UKM yang merugikan negara Rp17 miliar itu, melibatkan PT Imaje Media, milik Riefan Avrian, yang tak lain anak kandung sang menteri Syarif Hasan. Kini kasusnya ditangani serius Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kejaksaan hingga kini sudah menetapkan tiga tersangka.

Mereka, dua pejabat Kemkop UKM, Hasnawi Bachtiar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasiyadi (anggota panitia lelang), serta Hendra Saputra (office boy yang disulap menjadi Direktur di perusahaan milik anak Menteri Koperasi dan UKM). Lucunya sang Dirut Riefan Avrian statusnya masih sebagai saksi.

"Aneh dan lucu memang, jika putra Syarif Hasan selaku pemilik perusahaan hanya sebagai saksi. Bahkan Menteri Koperasi dan UKM seharusnya bertanggungjawab karena kasus korupsi yang dilakukan perusahaan anaknya terjadi di

Kementerian yang dia pimpin," papar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (26/12).

Perbuatan Menteri Syarif Hasan, tambah Boyamin, sudah melanggar etika jabatan karena membiarkan anaknya bermain dan mengusai proyek Kemkop UKM. "Anak Syarif Hasan bisa menikmati semua proyek, jelas karena orang tuanya seorang menteri. Tentu saja hal itu bisa disebut kolusi korupsi dan nepotisme (KKN)," lontarnya.

Boyamin yakin 99,9 persen Anak Syarif Hasan0 sebagai pemenang tender yang diatur karena orang tuanya penguasa di kementeriannya. "Biasanya mereka akan mendapat keuntungan sekitar 50 hingga 60 persen dari proyek itu,” ucapnya.

Bisa saja, kata Boyamin suatu nilai proyek Rp 25 miliar, sebenarnya kurang dari itu.

Proyek selalu ditingkatkan

nilainya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. “Tentu saja mereka yang untung, namun kerugian negara dalam proyek pengadaan videotron senilai Rp17 miliar. Ini kan sudah jelas dan ada aktor intelektual dibelakangnya,” tambah Boyamin.

Lucunya lagi, tersangka Hasnawi Bachtiar, yang menjabat Kepala Biro Umum Kemenkop dan UKM adalah adik ipar Menteri Syarief Hasan. Hasnawi sebelumnya adalah Pegawi Negeri Sipil (PNS) pada Kementeriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi.

Setelah Syarief Hasan menjadi Menkop UKM, Hasnawi ditarik Syarief menjadi Kepala Biro Umum pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sejak Mei 2011. Selama menjabat Kabiro Umum Kemenkop

UKM, Hasnawi Bachtiar banyak berperan memuluskan KKN di proyek – proyek pengadaan Kemenkop UKM dengan membantu pemenangan atau penunjukan perusahaan – perusahaan anak dan kerabat Menkop UKM sebagai pemenang lelang atau pelaksana proyek bernilai total ratusan miliar rupiah.

Mundur Di tempat terpisah, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai korupsi di Kemkop UKM adalah praktik korupsi yang semakin gila dan berkembang. “Bayangkan ada sebuah perusahaan hanya dibuat dalam satu hari tapi sudah bisa memenangkan proyek miliaran rupiah. Begitupun perusahaan itu dengan leluasa menunjuk siapapun yang akan duduk sebagai direktur yang penting tujuan tercapai yakni memenangkan proyek,” paparnya.

Dilanjutkan, apa yang dilakukan Riefan Avrian anak menteri di Kemkop UKM menjadi bukti betapa korupsi kian berkembang dan tidak lagi memandang status sosial seseorang. “Ini sudah keterlaluan. Masa anak seorang menteri main proyek di tempat bapaknya lantas menunjuk seorang office boy jadi direktur dan dalam proyek itu perusahaan milik anaknya yang jadi pemenangnya.

Ini konyol dan memalukan,”

lontar Ray. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan moral kepada masyarakat, tambah dia, sebaiknya Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mundur dari jabatannya. Karena ini sudah menjadi bukti, jika selama ini dia memelihara nepotisme di dalam lingkungan kerjanya. "Janganjangan dia juga terlibat dengan sengaja membiarkan anaknya bermain proyek di kementeriannya sendiri,” sambung Ray. Kasus korupsi ini terjadi tahun 2012 di Sekretariat Kemkop UKM, saat pengadaan dua unit videotron yang dimenangkan oleh perusahaan anak milik sang menteri dengan harga Rp23,4 miliar. Dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, yakni pemenang lelang sudah dikondisikan, harga terlalu tinggi nilainya, dan pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan kontrak.

Selain itu, jenis barang tidak sesuai dengan kontrak dan bahkan ada sebagian pekerjaan dilakukan secara fiktif. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sebesar Rp17,114 miliar. Tersangka Hasnawi Bachtiar ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Tersangka Hendra Saputra sempat buronan dan ditangkap Satgas Kejagung di Samarinda, Kalimantan Timur.

Kini dia ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 282 23 - 29 DESEMBER 2013

SUMUT

P21 Oknum Menejer PT SGP Awi Dipertanyakan DUMAI - Kasus dugaan ilegal loging, atas nama oknum manejer PT.Suntara Gajapati (SGP) Camp Sei.Buluh Hala, Seng Hui alias Awi Bin Coa Cai dipertanyakan berbagai kalangan.

Soalnya dugaan ilegal loging yang dilakukan Seng Hui Als Awi dalam kawasan Hutan Alam PT. Suntara Gajapati, adalah tempat Seng Hui bekerja sebagai manejer Camp.

Ironisnya meski kasus tersebut dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ujung Tanjung Rokan Hilir berdasarkan Surat Nomor : B746/N.4.149/Epp.2/05/2007 tanggal 30 Mei 2007 Ditujukan kepada Kapolres Rokan Hilir Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana An. Tersangka SENG HUI Als Awi yang disangkakan melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU No.19 Tahun 2004 jo Pasal 55 jo Pasal 56 KUHAP, sudah lengkap (P21) oleh Kejari Ujung Tanjung berdasarkan penyerahan berkas Perkara atas nama SENG HUI Als AWI Bin COA CAI No.POL. : BP/17/IV/2007 Reskrim Polres Rokan Hilir tanggal 13 April 2007 diterima Kejari Ujung Tanjung tanggal 25 Mei 2007, disebutkan setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikan sudah lengkap.

Meski kasus dugaan Ilegal Loging An. tersangka SENG HUI Als AWI dinyatakan sudah lengkap, namun tidak sampai ke Pengadilan. Kabar beredar, kasus tersebut di “petieskan”, sehingga menimbulkan spekulasi dikalangan aktivis penggiat anti korupsi.

"Patut dipertanyakan sampai sejauh mana hasil penyidikan yang dinyatakan sudah lengkap itu oleh Kejari Ujung Tanjung tersebut," ujar Ketua Umum Yayasan Mimbar Negeri Syaiful Aula belum lama ini.

Bedasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 71/KPTS-II/2001 tentang Pemberian HAK Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT.Suntara Gajapati Atas Areal Hutan Seluas

» Chandra Purnama Pasaribu

Kejatisu Selamatkan Uang Negara Rp5.287 Miliar

Tumpukan Kayu Gelondongan di Jalan Koridor PT.SGP dan PT RUJ Tanjung Pemutus.

34.792 Hektar di Propinsi Riau Pada Bahagian kedua dalam Keputusan tersebut disebutkan PT. Suntara Gajapati sebagai pemegang hak harus memenuhi kewajiban, dan PT.Suntara Gajapati sebagai pemegang HPH tanaman terikat dengan ketentuan.

Namun kewajiban berdasarkan ketentuan Kepmen 71 tersebut nyaris tidak dilaksanakan. Pada diktum ke Empat ayat (2) disebutkan “Pemegang HPH tanaman akan dikenakan sanksi, apabila melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini, (Kepmenhut 71 red) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Nyatanya Sanksi tersebut ada pengecualian, tidak diberlakukan

kepada PT. Suntara Gajapati Terkait dugaan illegal loging yang dilakukan Seng Hui Als Awi yang merupakan menejemen PT.Suntara Gajapati dengan jabatan menejer Camp. Buluhala meski melanggar Ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.71 /KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 hingga saat ini PT.Suntara Gajapati masih melakukan penebangan dikawaan HPH tanaman Buluh Hala Kecamatan Sei.Sembilan Kota Dumai.

Informasi yang berkembang bahwa temuan Illegal Loging oleh Polres Rokan Hilir disinyalir dikawasan HPH tanaman PT. Suntara Gajapati telah dilelang, dilaksanakan 14 Juni 2007.

Dalam Pengumuman Lelang KPKNL Dumai melalui penjualan umum menetapkan 2 paket barang sitaan berdasarkan pasal 4 KUHAP. Paket 1 Kayu sitaan Jenis Meranti sebanyak 2.359,29 M3, dan kayu campuran sebanyak 1,309,77 M3, paket 2 kayu sitaan jenis BBS sebanyak 37.999,88 M3 lokasi penumpukan berada di Jl. Koridor KM,9,5 dikawasan PT.Ruas Utama Jaya Keterangan yang dihimpun KPK POS menyebutkan, kayu sitaan hasil illegal loging yang dilelang tersebut, sehingga menyeret menejer Camp PT.Suntara Gajapati Seng Hui Als Awi menjadi tersangka, diinformasikan tidak termasuk kayu gelondongan hasil

tebangan liar dalam kawasan HPH tanaman PT.Suntara Gajapati yang dijadikan jalan Koridor oleh PT.Suntara Gajapati. Diperkirakan ribuan tual kayu gelondongan berbagai jenis yang dijadikan bantalan untuk jalur transportasi PT.Suntara Gajapati tidak diusut oleh Penyidik Sementara itu pembangunan Jalan Koridor yang dijadikan jalur transportasi untuk mengeluarkan kayu dari lokasi menuju tempat penumpukan akhir PT.Suntara Gajapati diperkirakan belasan KM perbuatan melanggar ketentuan Kepmenhut 71 tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah dari wajib setor DR dan PSDH sebut sumber.(PUR)

» Belum Ditahannya Tersangka Koruptor'' kecil

Jaksa dan Polisi Saling “Lempar Bola” TANJUNGBALAI – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai menilai, penahanan mantan Kadis PU, dan seorang rekanan, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek hotmix, sepenuhnya masih kewenangan kepolisian. Sebab, jaksa telah mengembalikan berkas acara pemeriksaan kepada polisi untuk dilengkapi.

“Benar, kami telah menerima berkas perkaranya. Tapi, sudah kami kembalikan lagi untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, masalah penetapan penahanan terhadap tersangka, sepenuhnya masih kewenangan pihak kepolisian,” kata Kepala kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Ester P Sibuea SH MH, melalui Kasi Intel Hendra Busrian SH, Senin (23/12).

Menurut Hendra, penyampaian berkas perkara kasus proyek hotmix Kota Tanjungbalai Tahun 2012 ke Kejaksaan Negeri baru-baru ini, sifatnya hanya untuk konsultasi alias bukan pelimpahan kewenangan. Oleh karena itu, Hendra Busrian mengatakan, setelah selesai diteliti oleh kejaksaan, berkas perkara tersebut dikembalikan kepada polisi untuk diperbaiki atau ditingkatkan statusnya menjadi P21yakni ketahap pelimpahan perkara.

Seperti diketahui, pada tahun 2013 ini, atas laporan masyarakat, Polres melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix yang bersumber dari APBD

Tahun Anggaran (TA) 2012.

Kemudian, pada bulan Oktober 2013 lalu, Polres menetapkan mantan Kepala Dinas PU Ir H Abdul Aziz MM dan Yusni Ali selaku kontraktor sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek hotmix senilai Rp6,8 miliar tersebut. Akan tetapi, sejak ditetapkannya sebagai tersangka hingga saat ini, terhadap kedua tersangka korupsi tersebut ternyata belum juga dilakukan penahanan sebagaimana dengan kasus pidana lainnya. Sehingga, warga khususnya para pengamat hukum di kota itu, mempertanyakan alasan kepolisian tidak melakukan penahanan.

Kapolres Tanjung Balai AKBP ML Hutagaol Sik yang dihubungi melalui Kabag Humas AKP Y Sinulingga barubaru ini mengatakan, kepastian dilakukan atau tidaknya penahanan terhadap kedua orang tersangka tersebut, masih menunggu hasil kesimpulan dari Jaksa. Alasannya, karena berkas perkara dari kasus dugaan korupsi proyek pengaspalan dengan konstruksi hotmix tersebut sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri untuk pelajari.

“Kita belum melakukan penahanan karena berkasnya sudah diserahkan ke Jaksa untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya. Sehingga, dapat tidaknya dilakukan penahanan terhadap kedua tersangkanya, tergantung petunjuk dari pihak kejaksaan setelah mempelajari dan meneliti berkas perkaranya,” ujar AKP Y Sinulingga, Senin lalu. (HER)

Pos Retribusi Dinas Peternakan Asahan yang menjadi sarang pungli tersebut.

» Pasca Diberitakan

Pos Pemeriksaan Dinas Peternakan Asahan Tetap Lakukan Pungli TANJUNGBALAI Pasca diberitakan dua pekan lalu, petugas Pos Pemeriksaan Dinas Peternakan Kabupaten Asahan yang berada di Jalinsum Simpang Kawat Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu berdasarkan pantauan dilapangan tetap melakukan aksi pungutan liar (pungli).

Retribusi yang mereka pungut memang mempunyai payung hukum dan legal berdasarkan SK Dirjen Peternakan Kementrian Pertanian RI No.32/PD.620/76/01/04 tanggal 27 Januari 2004 dan SK Gubsu No.524/ 056.K/2004 tanggal 28 Januari 2004.

Namun dalam prakteknya, saat

menerima retribusi yang besarnya Rp25 ribu, petugas hanya memberikan secarik surat tanda telah diperiksa yang berupa fotocopy-an tanpa memberikan kwitansi atau karcis resmi sebagaimana biasa dalam pengutipan retribusi.

Petugas “buser” di pos tersebut menghentikan kenderaan roda dua dan empat yang membawa hewan ternak seperti lembu, kambing, babi, ayam, bebek dan produk turunannya seperti telur itu bergaya premanisme.

Setelah diselidiki, ternyata oknum tersebut adalah warga masyarakat setempat yang tidak berstatus PNS ataupun tenaga honorer resmi. Warga

biasa yang berpakaian dinas itu diketahui bernama Anto Sipayung alias Pecal. Diduga kuat Anto akan dijadikan “tumbal” oleh para petugas resmi berstatus PNS Pemkab Asahan di situ bila suatu saat aksi pungli tersebut terbongkar. Padahal diyakini hasil pungli yang dilakukan Anto diserahkan kepada petugas resmi yang ditempatkan di pos itu.

Diketahui, setelah diberitakan, petugas resmi dan “setengah resmi” di pos itu kepanasan. Namun aksi pungli bermodus retribusi yang hasilnya tidak disetorkan kekas Pemkab Asahan itu tetap berlangsung hingga kini.(HER)

- MENYUSUL BUPATI DAN ADIKNYA JADI TERSANGKA

Sekda Nisel dan Asisten I Ditahan Polda Sumut MEDAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Selatan (Nisel), Asa'aro Laia dan Asisten I, Feriaman Sarumaha, sejak Kamis lalu, ditahan di Mapolda Sumut. Kedua pejabat teras Pemkab Nisel ini diduga terlibat korupsi dana proyek pengalihan pengadaan lahan untuk fasilitas umum ke lahan Balai Benih Induk (BBI), yang mengakibatkan kerugian negara, Rp9,4 miliar bersumber dari APBD TA 2012.

Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Dono Indarto mengatakan,

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

mulai Kamis pukul 21.00 wib, kedua tersangka, Sekda Nisel Asa'aro Laia dan Asisten I Feriaman Sarumaha, kita tahan.

Dikatakan, kedua pejabat Pemkab Nias Selatan (Nisel) itu diperiksa untuk ketiga kalinya dengan status tersangka. Kali ini, kedua tersangka diperiksa 10 jam mulai pukul. 11.00 wib hingga pukul.21.00 wib, dengan dicecar puluhan pertanyaan.

Pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya, Sehati Halawa SH. Disebutkan, pihaknya akan segera

memeriksa Bupati Nisel dan adiknya, Firman Dachi. Abang beradik itu ditengarai berperan paling kuat untuk pengalihan proyek itu, bahkan Firman Dachi yang dipercayakan mengerjakan proyek BBI tersebut," kata Dono, seraya menambahkan, keduanya bakal tersangka dan dilakukan penahanan.

Sehati Halawa, kuasa hukum Sekda Nisel Asa'aro Laia dan Asisten I Feriaman Sarumaha ketika ditanya, mengakui kliennya ditahan. "Klien kami hadir sejak jam 11.00 wib

hingga pukul 21.30 wib, kemudian dilakukan penahanan. Tapi, sebelum ditahan, terlebih dahulu dilakukan cek kesehatan di Bid Dokkes Poldasu," ujar Sehati Halawa.

Seeperti diberitakan, Pemkab Nisel menganggarkan dana Rp9,4 miliar untuk pengadaan lahan pasilitas umum yang dananya bersumber dari APBD Nisel TA 2012. Namun danna itu dialihkan untuk pengadaan Balai Benih Induk.

Negara dirugikan Rp9 miliar.

"Aktor utama dalam pengalihan

proyek itu diduga Bupati Nisel dan kemudian menunjuk Adik kandungnya (Firman Dachi-red) memegang proyek pengadaan BBI tersebut.

Terkait kasus itu, Tipikor Poldasu juga melakukan pemeriksaan terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Nisel, Hadi Sem Lase SE. Namun masih status saksi bersama Kabag Humas Pemkab Nisel dan Kabid. Aset Daerah Dinas Pendapatan Kab. Nias Selatan, Aroni Halawa.(FR)

MEDAN - Selama tahun 2013, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp5,287 miliar. Kasi Penkum Kejatisu Chandra Purnama Pasaribu memaparkan jumlah nominal itu didapat dari hasil pengungkapan 112 perkara oleh jajaran Kejaksaan di Sumatera Utara, Senin.

Adapun rincian yang diperoleh berasal dari Rp1,675 miliar tahap penyidikan, tahap tuntutan Rp1,127 miliar dan uang pengganti dibayar ke kas negara sebesar Rp2,485 miliar.

Mengenai pembayaran uang pengganti, Chandra mengatakan ada yang membayar dan ada yang tidak karena tidak sanggup bayar uang pengganti kerugian negara.

Secara rinci Chandra mengungkapkan, penanganan kasus korupsi terbanyak dijajaran Kejatisu, diraih Kejari Lima Puluh dengan penanganan 8 kasus perkara. Sementara untuk Kejari Panyabungan sama sekali tidak memiliki penanganan kasus korupsi. Chandra mengatakan tim pidsus akan melakukan supervisi bagi Kejari yang minim penanganan tipikor.

Khusus untuk Kejatisu, tim pidsus kejati Sumut sepanjang tahun 2013 telah menangani 37 penyidikan perkara dengan 39 tersangka.

Namun Chandra mengaku untuk para tersangka ini belum dilakukan penahanan.(FR)

FITRA Minta Masyarakat Gugat Pembahasan R-APBD 2014 MEDAN - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta agar masyarakat menggugat pembahasan Rancangan APBD Tahun 2014 ke Kementrian Dalam Negeri. Ini dikarenakan singkatnya pembahasan R-APBD ini di DPRD Sumut.

"Masyarakat Sumatera Utara harus mengajukan gugatan terkait pembahasan Rancangan APBD Provsu tahun 2014 ke Kementrian Dalam Negeri. Hal ini terkait singkatnya pembahasan R-APBD Provsu yang hanya memakan waktu seminggu," ujar Koordinator bidang Investigasi dan Publikasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, Jumat.

Ucok mengaku heran dengan pembahasan yang hanya seminggu itu, tidak mungkin anggaran itu bisa sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Ia juga menuturkan banyak provinsi lain yang telat terkait pembahasan APBD, namun tidak sesingkat di Sumatera Utara dalam pembahasannya. "Dalam hal ini FITRA siap mendampingi masyarakat untuk menggugat APBd 2014 jika tetap disahkan," terangnya.

Dalam RAPBD 2014 ini disahkan oleh DPRD Sumut, berarti menurutnya DPRD juga tidak membawa aspirasi masyarakat, bahkan jika tetap disahkan berarti telah terjadi negoisasi antara eksekutif dan legislatif.

Seperti diberitakan, Pemprov Sumut baru mengusulkan R-APBD Provsu tahun 2014 sebesar Rp8,4 triliun ke DPRD Sumut, rencananya pada hari Senin mendatang R-APBD tahun 2014 ini akan disahkan melalui sidang paripurna di DPRD Sumut.(MBC)

Pengendalian Inflasi Sumut Buruk MEDAN - Laju inflasi di Sumut tahun 2013 akan merealisasikan angka 2 digit. Pengamat Ekonomi, Gunawan Benjamin mengatakan prestasi yang buruk setelah sebelumnya di tahun 2012, Tim Pengendali Inflasi Derah Provinsi Sumatera Utara (TPID Sumut) justru mendapatkan penghargaan sebagai TPID yang mampu mengendalikan inflasi rendah. Bahkan Sumut diperkirakan akan menduduki rangking 3 besar sebagai wilayah yang paling buruk dalam mengendalikan laju tekanan inflasi secara nasional.

Hingga November 2013 laju inflasi Sumut secara kumulatif sebesar 10.16 persen. Kenaikan harga BBM serta kenaikan harga pangan akibat pelemahan nilai tukar Rupiah, kesalahan kebijakan pemerintah pusat dalam mengendalikan harga bawang maupun daging impor, hingga bencana Gunung Sinabung memberikan tekanan yang bertubi-tubi bagi perekonomian Sumut di tahun 2013 ini.

"Dengan inflasi segede itu, pertumbuhan ekonomi Sumut jelas memiliki kualitas yang lebih buruk, bahkan negatif. Kita asumsikan saja bila Sumut nantinya di akhir tahun ini tumbuh 6 persen, maka dengan inflasi sebesar 11 persen, pertumbuhan ekonomi Sumut secara rill negatif 5 persen. Yang artinya meskipun pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja, namun jumlah masyarakat miskinnya juga bertambah lebih banyak karena tingginya laju tekanan inflasi," ucapnya.(FR)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

LIPSUS

TAHUN 2013 SUMUT TERKORUP PROVINSI Sumut dan Aceh diprediksi bakal terus berada di peringkat atas dalam hal daerah terkorup di Indonesia.

Menurut Abdullah Dahlan dari Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), hal ini disebabkan hingga saat ini belum ada agenda pemberantasan korupsi yang terlihat riil di wilayah Sumut dan Aceh.

“Selama ini hanya jargonjargon saja yang nampak.

Tapi tidak pernah ada tindakan riil yang menunjukkan bahwa daerahdaerah yang menduduki peringkat teratas itu mau berubah untuk serius memberantas korupsi,” ujar Abdullah Dahlan.

Pernyataan Abdullah berkaitan dengan peringatan Hari Anrikorupsi Sedunia yang jatuh (9/12). Seperti sering diberitakan, Sumut dan Aceh selalu menempati posisi terburuk dalam hal pemberantasan korupsi.

Ambil contoh hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang dilansir 19 Juli 2013. Dimana peringkat teratas daerah terkorup ditempati Sumut, disusul di peringkat kedua, Aceh.

Tahun-tahun sebelumnya, Sumut dan Aceh juga selalu berada di posisi atas terburuk. Abdullah mengatakan, memang berdasar hasil survei sejumlah lembaga, peringkat daerah terkorup dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan. Selalu saja, daerah-daerah terburuk ya itu-itu terus.

“Ya itu tadi, karena tidak ada upaya progresif dalam memberantas korupsi di jajaran pemdanya,” kata dia.

Apa faktor penyebabnya?

Abdullah menyebut sejumlah hal. Yang pertama faktor kepemimpinan. Menurutnya, selama pimpinan daerah setempat tidak membangun sistem yang mapan yang antikorupsi, maka korupsi di daerah tersebut akan terus terjadi. “Jadi leadership sangat berpengaruh,” ujar alumnus UGM Jogjakarta itu.

Yang kedua, elemen gerakan antikorupsi di daerah. Diakui Abdullah, ada penurunan jumlah organisasi gerakan antikorupsi. Dia menduga, penurunan jumlah ini disebabkan sejumlah aktivis yang putus asa dalam melakukan perlawanan terhadap korupsi.

“Karena korupsi terus saja terjadi,” katanya.

Faktor ketiga, aparat penegak hukum yang juga belum mau serius. “Banyak kasus korupsi di daerah mandeg tak dituntaskan. Ini memberikan efek para

pejabat yang lain masih berani korupsi,” kata Abdullah.

Bagaimana kira-kira kondisi tahun depan? Apakah akan membaik? “Kita tak bisa banyak berharap. Sebenarnya kuncinya leadership.

Jika pimpinan mau membangun sistem antikorupsi, maka ketika pimpinannya berganti pun, jajaran birokrasi akan sulit melakukan korupsi,” jelasnya.

Mental Penegak Hukum Mengkhawatirkan Terkait dengan itu, Direktur FITRA Sumut Rurita Ningrum mengatakan virus korupsi telah menyebar ke segala lini. Berdasarkan data yang dirangkum FITRA Sumut, setidaknya Sumatera Utara menempati posisi pertama jumlah kasus korupsi yang tinggi dengan 278 kasus. Tingginya kasus korupsi di Sumut tak terlepas dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang bermental korup. Bahkan akibatnya kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum juga semakin rendah. “Semua ini tak terlepas dari kinerja aparat penegak hukum yang juga bermetal korup. Apalagi korupsi sudah memasuki semua lini. Lembaga peradilan, sebagai benteng terakhir penjaga keadilan dan supremasi hukum juga tidak steril dari korupsi,” kata Rurita Ningrum.

Menurutnya para koruptor bahkan tidak lagi memiliki rasa malu di depan umum, walaupun banyak pihak telah mencibirnya sebagai pencuri uang rakyat.

Lembaga Perwakilan Rakyat dalam segala jenjang -mulai tingkat pusat hingga ke daerah, mendapat indeks Persepsi Korupsi yang tinggi.

Hal itu ditandai dengan banyaknya wakil rakyat yang menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor.

“Menjadi pantas kiranya bila kepercayaan rakyat terhadap partai politik dan para politisinya selalu rendah.

Mafia hukum dan perilaku korup banyak dilakukan oleh mereka yang memutus perkara demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

“Saat ini hampir mustahil mendapati institusi penyelenggara pelayanan publik yang nihil dari korupsi, gratifikasi, suap dan sebagainya. Kenyataannya korupsi telah menjadi penyakit ganas menahun yang sukar disembuhkan dengan prevalensi penularan yang tinggi. Kita tidak bisa mengingkari bahwa korupsi di Indonesia adalah sesuatu yang bersifat sistemik dan menjalar ke segala lini,” tambahnya. (INT/BBS)

KPK Awasi Tipikor Poldasu KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata juga ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, khususnya di Subdit Tindakan Korupsi (Tipikor). Hal ini, dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dan penanganan kasus korupsi, yang dinilai jalan di tempat.

“Setiap kasus korupsi yang ditangani dilaporkan KPK, dengan demikian KPK sudah setuju apa yang kami lakukan,”ungkap Kepala Unit (Kanit) I Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus), AKP Bram Wahyu, akhir pekan lalu.

Dengan itu, seluruh apa yang dilakukan Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut, dalam penanganan kasus korupsi, semua dilaporkan kepada KPK. “Setiap kita menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik), kasus korupsi, selalu kita kirimkan (laporkan) ke KPK. Otomatis, KPK secara rutin akan meninjau kasus yang kami tangani,” jelas perwira balok tiga emas ini.

Artinya, setiap kasus korupsi, KPK melakukan pengawasan dan peninjau langsung untuk proses hukum, proses penyidikan, hingga proses persidangan, dalam menangani kasus korupsi. “Kita diawasi dan ditinjau, jadi kita ‘gak bisa macam-macam,” kata Wahyu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengatakan kasus yang ditangani Poldasu harus segera diselesai pada akhir tahun 2013 ini. “Ada sekitar 20 kasus korupsi yang sedang ditangani, 5 di antaranya adalah kasus korupsi terhadap Alkes dan KB di 5 Kabupaten Kota di Sumatera Utara (Sumut). Semua kasus korupsi ini ditargetkan akan tuntas di tahun 2013 ini,” ujar Heru. (INT)

10 LAPORAN KORUPSI SEDANG DITANGANI POLDASU SEBANYAK sepuluh laporan dugaan korupsi sepanjang JanuariJuni 2013 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp37.314.090.217, saat ini sedang dalam penanganan Subdit III/ Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu.

"Sebanyak sepuluh laporan dugaan korupsi itu sedang dalam proses penanganan Subdit III/ Tindak Pidana Korupsi (Tipikorred) Ditreskrimsus Poldasu," kata Kasubbid Pengelolal Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan.

Pada 2013, jelas MP Nainggolan, penanganan dugaan korupsi di Sumut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya empat laporan kasus dengan kerugian negara

Rp3.297.487.272 dan kasusnya berlanjut dengan lima berkas perkara disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh, kesepuluh laporan dugaan korupsi yang kini dalam penanganan Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Poldasu itu meliputi dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi berdasarkan LP/87/I/2013/SPKT-I tanggal 13 Januari 2013.

Dugaan korupsi dengan tersangka Direktur PDAM Tirtanadi, Ir Azzam Rizal itu, berupa kontrak kerja tanpa persetujuan Gubsu, yang meski sudah ditegur dan disurati namun yang bersangkutan tetap melaksanakan voucer pengeluaran kas dari Koperasi

Karyawan PDAM Tirtanadi dan menerima fee dari penagihan rekening air dari Kopkar Tirtanadi Kasus itu didalami hingga akhirnya dilakukan penggeledahan di rumah pribadi Azzam Rizal di Kompleks Pondok Surya Blok I, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Dari rumah itu disita tiga unit mobil, Toyota Camry warna hitam BK 176 R, Pajero Sport warna hitam BK 111 IU dan pick up Ford warna biru. Polisi pun mengarahkan penanganan kasus Azzam Rizal ke tindak pidana pencucian uang.

Kemudian, dugaan korupsi oleh Nazri Kamal yang merupakan mantan Direktur Perusahaan Daerah Penyertaan Modal Perusahaan (PDPMP)

Kota Binjai. Berita acara pemeriksaan kasus ini sudah lengkap, Nazri Kamal diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dana penyertaan modal PDPMP Binjai tahun 20062009 sebesar Rp2.339.000.000.

Kasus lainnya, dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah 2012 senilai Rp14 milar lebih dengan satu tersangka yang sudah ditahan, Ilyas (Kabid Perbendaharaan Setda Pemprovsu/kuasa pengguna anggaran).

Lantas, dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp80 miliar pada tahun anggaran 2012 di enam kabupaten/kota di Sumut dengan kerugian negara di setiap daerah Rp 10 miliar. Lima orang tersangka dugaan korupsi ini telah ditahan, yakni JW, JT, TN alias

AS, SYN dan RL (Kadis Kesehatan Labusel), juga rekanan pengadaan alkes.

Berikutnya, dugaan korupsi pengadaan alkes dan keluarga berencana (KB) di Kabupaten Tobasa pada tahun anggaran 2012 senilai Rp 4,9 miliar. Polisi sudah menahan dr Haposan Siahaan MKes (mantan Kadis Kesehatan Tobasa) yang saat ini sebagai Kepala BKKBN Tobasa.

Juga dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak, terkait dana pelepasan lahan untuk akses menuju PLTA Asahan III di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa, senilai Rp 3,8 miliar dari Rp 17 miliar uang yang dikucurkan PLN.(INT/BBS)

Kaleidoskop 2013, Dari Senayan ke Penjara KPK belum lama ini menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai institusi paling korup di negeri ini selain Kepolisian. Dari tahun ke tahun, jumlah anggota DPR yang masuk penjara gara-gara kasus korupsi tak juga berkurang.

DPR sampai menggandeng KPK untuk membuat peta rawan korupsi di lembaganya. “Tugas utama DPR adalah legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran. Dalam tugas itu, ada diskresi dan kewenangan yang dimiliki DPR, dan beberapa kewenangan itu rawan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung ketika menyambangi kantor KPK. Titik-titik rawan korupsi di DPR misalnya terjadi ketika anggota Dewan merancang undang-undang terkait anggaran. Untuk itu pimpinan DPR meminta KPK tak segan menyelidiki dan memeriksa para anggotanya yang terindikasi korupsi.

Sebut saja Wa Ode Nurhayati dari Partai Amanat Nasional, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh dari Demokrat, Luthfi Hasan Ishaaq dari Partai Keadilan Sejahtera, Zulkarnaen Djabar dan Chairun Nisa dari Golkar, serta Emir Moeis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Anggota DPR yang terjerat korupsi dan dijatuhi hukuman sepanjang tahun 2013, Muhammad Nazaruddin Kasus mantan anggota Komisi III DPR dan eks Bendahara Umum Partai Demokrat ini sesungguhnya dimulai pada tahun 2011, diwarnai dengan drama pelarian dirinya ke Singapura hingga Kolombia. Namun proses

hukumnya sangat panjang, hingga pada 23 Januari 2013 Mahkamah Agung memperberat vonis Nazaruddin menjadi 7 tahun dari yang sebelumnya 4 tahun 10 bulan penjara.

Nazaruddin terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabiring, Palembang Sumatera Selatan. Satu kasus menyeret ke kasus lainnya. Satu nama menyeret nama lainnya. Dari Nazaruddin lah nama Angelina Sondakh muncul. Dalam persidangannya, Nazaruddin menyebut Angelina menerima uang Rp2 miliar.

Angelina Sondakh Mantan anggota Komisi X dan Badan Anggaran DPR ini pingsan usai menjalani pemeriksaan di KPK, 6 Desember 2013. Ia tertekan dengan keputusan Mahkamah Agung yang menghukumnya 12 tahun penjara, 18 November 2013. Masa kurungan itu meningkat drastis dari vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, 10 Januari 2013.

Mantan Putri Indonesia yang akrab disapa Angie itu terlibat kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta suap pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kementerian Pendidikan Nasional. Angie menyanggupi agar anggaran proyek-proyek perguruan tinggi di Kemendiknas dan proyek pengadaan sarana olahraga di Kemenpora dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup milik Nazaruddin.

Angie terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima hadiah dan janji. Padahal

sebagai anggota DPR, ia adalah pejabat negara. Angie didakwa menerima total dana Rp33 miliar dari perusahaan Nazaruddin, Permai Grup.

November kemarin, MA tak hanya menghukum Angie 12 tahun penjara, tapi juga memerintahkan dia membayar uang pengganti nyaris Rp40 miliar.

Bila tak mampu membayar, maka hukumannya diganti menjadi tambahan 5 tahun penjara. Putusan itu imbas dikabulkannya kasasi Jaksa KPK oleh MA. Majelis Kasasi MA menilai Angie aktif meminta imbalan atau fee kepada Direktur Marketing Permai Grup, Mindo Rosalina Manulang, sebesar 7 persen dari nilai proyek perguruan tinggi di Kemendiknas, hingga akhirnya disepakati fee yang diberikan kepadanya sebesar 5 persen.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga aktif memprakarsai pertemuan dan perkenalan antara Mindo Rosalina dengan Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Haris Iskandar, dalam rangka menggiring anggaran proyek di Kemendiknas.

Beberapa kali Angie memanggil pejabat Kemendiknas ke DPR untuk minta prioritas pemberian alokasi anggaran terhadap perguruan tinggi.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Mantan anggota Komisi I DPR dan eks Presiden PKS ini divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, 9 Desember 2013. Luthfi terbukti secara sah melakukan korupsi dan pencucian uang.

Ia menerima uang Rp1,3 miliar melalui kawannya, Ahmad Fathanah,

dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Limah, yang mengajukan tambahan kuota impor daging sapi ke Kementan. Maria Elizabeth menjanjikan total Rp40 miliar apabila penambahan kuota impor perusahaannya disetujui Kementan.

Luthfi yang ditangkap KPK di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jakarta, 30 Januari 2013, itu terbukti mentransfer, membayarkan, menempatkan, mengalihkan, atau menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Ia juga tidak melaporkan banyak harta yang diperoleh dari gratifikasi.

Meski vonis 18 tahun penjara tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntutnya 18 tahun penjara, Luthfi tak terima dan mengajukan banding.

Zulkarnaen Djabar Mantan anggota Komisi VIII dan Badan Anggaran DPR ini divonis 15 tahun penjara karena menerima suap Rp4 miliar, terlibat dalam pembahasan anggaran proyek pengadaan Alquran di Kementerian Agama tahun 2011 senilai Rp20 miliar, dan terlibat pembahasan anggaran pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag senilai Rp31 miliar.

Ia terbukti melakukan korupsi bersama anak kandungnya, Dendi Prasetya. Zulkarnaen selaku anggota DPR memberikan dukungan kepada Dendi dan Fahd El Fouz untuk mengikuti proses tender pengadaan kitab suci Alquran di Ditjen Bimas Islam Kemenag. Untuk proyek pengadaan Alquran ini, Kemenag akan

mendapat anggaran Rp22 miliar dari Kementerian Keuangan.

Hakim menilai Zulkarnaen mecederai umat Islam karena mengkorupsi pengadaan Alquran.

Anggota Komisi Agama DPR itu terbukti menggunakan jabatannya untuk mengintervensi pejabat Kemenag guna memenangkan perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek pengadaan Alquran dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah.

Politisi Golkar itu lantas mengajukan banding, namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga ia tetap dihukum 15 tahun penjara.

Anggota DPR Chairun Nisa.

Anggota Komisi II DPR ini ditangkap KPK bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan pengusaha Cornelis Nalau di rumah dinas Akil di Kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu malam 2 Oktober 2013. Chairun Nisa mengatakan hanya membantu Cornelis menyerahkan uang Rp3 miliar kepada Akil.

Chairun Nisa dan Akil diduga menerima suap dari Cornelis terkait pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang Rp3 miliar. Pada malam yang sama di tempat terpisah, Hotel Redtop Jakarta Pusat, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih juga ditangkap KPK. Empat hari sebelum ditangkap KPK, Chairun Nisa dan Cornelis sudah sempat bertandang ke rumah dinas Akil. Tiga bulan sebelumnya, 9 Juli

2013, politisi Golkar itu juga tercatat mendatangi Akil Mochtar ke ruang kerjanya di Mahkamah Konstitusi sendirian.

Usai ditangkap, KPK menggeledah ruang kerja Chairun Nisa di DPR. Tim penyidik menyita tiga kardus barang bukti dari ruangannya.

Selepas menjadi tersangka dan ditahan di Rutan KPK, Chairun Nisa yang juga Bendahara Majelis Ulama Indonesia langsung dinonaktifkan jabatannya di MUI. Jabatan dia di partai selaku Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar pun dicopot.

Emir Moeis tersangka PLTU Lampung Mantan Ketua Komisi XI DPR ini ditahan KPK di Rutan Guntur pada 11 Juli 2013 atas kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Tarahan, Lampung, tahun 2004.

Rumah Emir Moeis di Kalibata, Jakarta Selatan, pun digeledah KPK. Selanjutnya 28 November 2013, Emir didakwa menerima uang US$423.958 atau sekitar Rp5 miliar dari Alstom Power Incorporate, Amerika Serikat, dan Marubeni Incorporate, Jepang. Uang itu diberikan terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU di Tarahan.

Uang tersebut diberikan kepada Emir yang saat itu masih duduk di Komisi VII Bidang Energi melalui Piroos Muhammad Sarafi selaku Presiden Pacific Resources Incorporate. Emir disebut mengupayakan Alstom Power Incorporate sebagai pemenang tender PLTU Tarahan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu kini terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.(INT/BBS)

KPK POS

6

Ketua Persit KCK PD I/ BB Jadi Ibu Raksakarini Sri Sena MEDAN - Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Daerah I/Bukit Barisan Ny Marina Istu Hari S, dikukuhkan menjadi Ibu Raksakarini Sri Sena Kodam I/ Bukit Barisan di Gedung Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (23/12).

Dalam amanatnya Ibu Raksakarini Sri Sena Kodam I/BB mengatakan bahwa gelar Raksa Karini Sri Sena Kodam I/BB atau Ibu Asuh, yang diberikan oleh Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) Kodam I/BB, selaku Ketua Persit KCK PD I/Bukit Barisan merupakan suatu bentuk pengakuan dan penghormatan yang dipercayakan sebagai pembimbing prajurit Kowad Kodam I/BB. Pemberian gelar ini bukan sekedar simbol penghormatan belaka, tetapi merupakan tugas yang mulia untuk senantiasa mampu membimbing prajurit Kowad dalam bertugas, bekerja dan mengabdi serta berkarier di lingkungan jajaran Kodam I/BB, karena kesetaraan antara pria dan wanita telah mengalami kemajuan.

Sebagaimana adanya wanitawanita yang menduduki posisiposisi penting di Republik Indonesia baik di bidang ekskutif, legislatif maupun yudikatif, dan wiraswasta, hal ini merupakan implementasi dari cita-cita Ibu Raden Ajeng Kartini yang selalu ingin mewujudkan emansipasi wanita sehingga dapat meningkatkan kualitas peran kaum wanita

Untuk itu kepada seluruh Prajurit Kowad Kodam I/BB hendaknya selalu berupaya meraih prestasi setinggi mungkin, dengan bekerja keras dan jujur serta tekun. Namun harus diingat oleh Prajurit Kowad Kodam I/BB untuk tetap menyadari kedudukannya sebagai wanita Indonesia, sebagai pendamping suami dan putraputrinya.

Jadilah prajurit Korps Wanita Angkatan Darat yang berpegang teguh pada norma-norma budaya timur yang luhur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun serta tetap menjaga harkat dan martabatnya sebagai aturan dan norma agama yang dianut, sehingga selalu dapat dihargai dan dihormati dimanapun berada dan bertugas.

Para prajurit Kowad harus mampu mengasuh, membimbing dan memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya agar terhindar dari hal-hal yang tidaak baik dan memberikan perhatian penuh kasih sayang kepada putra-putri dengan menanamkan nilai luhur, moral, akhlak, etika, dan suri teladan.

Selanjutnya secara khusus Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Daerah I/Bukit Barisan mengucapkan selamat HUT ke-52 Kowad Tahun 2013 sekaligus selamat Hari Ibu dan selamat Hari Natal bagi yang beragama Nasrani serta selamat menyambut Tahun Baru 2014.

"Semoga di tahun 2014 lebih baik lagi dan membawa keberhasilan bagi kita semua," harapnya.(REL)

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

» Wali Kota Subulussalam:

PNS Jangan Coba-Coba 'Main Api' Berpolitik SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam Merah Sakti SH mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajarannya agar menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Saat berlangsungnya Pilkada Subulussalam beberapa waktu lalu, ia melihat banyak PNS terlibat politik praktis dan bersikap 'Ambil Muka Angkat Telor' (AMAT) untuk memenangkan pasangan kandidat wali kota-wakil wali kota jagoannya masing-masing.

Lebih lanjut Merah Sakit mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sengketa Pilkada Subulussalam dengan memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam menghitung suara ulang di 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan

Simpang Kiri dan memungut suara ulang TPS 1 dan 2 di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat.

Terkait hal itu Merah Sakti kembali menegaskan kepada seluruh PNS di jajarannya agar jangan lagi coba-coba 'bermain api' dengan terlibat politik praktis, apalagi AMAT kepada salah satu pasangan kandidat wali kota-wakil wali kota.

"Saya camkan khusus kepada PNS, jangan Anda terlibat politik praktis. PNS digaji dari uang rakyat, maka dari itu jangan Anda (PNS) coba-coba 'bermain api'," cetus Merah Sakti dalam pidatonya di acara pelantikan Panwaslu Kota Subulussalam di aula Disdikpora setempat, Senin (23/ 12).

Lebih lanjut Merah Sakti dalam pidatonya mengharapkan Anggota Pan-

waslu Subulussalam yang dilantik agar benar-benar menjaga independensi serta menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya secara profesional sehingga pelaksanaan Pemilu 2014 untuk memilih calon legislatif (DPD, DPR/DPRD/DPRK) dan calon presiden dapat berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikannya mengingat saat proses pilkada untuk memilih Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam beberapa waktu lalu, Sakti menilai Panitia Pangawas Pemilihan (Panwaslih) kurang proaktif menjalankan fungsinya dan terkesan tidak independen.

Menurut perkiraannya Pemilu 2014 akan lebih banyak pelanggaran terjadi.

Karena itu untuk mengantisipasinya, seluruh pihak terkait penyelenggaraan

pemilu, termasuk Panwaslu perlu memperbanyak sosialisasi kepada caleg, partai politik, dan masyarakat.

Tugas pengawasan terhadap proses tahapan pemilu, hendaknya jangan hanya menjadi tanggung jawab Panwaslu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat agar Pemilu 2014 berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis.

"Mari kita kawal Pemilu 2014 mendatang agar dapat berjalan lebih baik," tutupnya.

Adapun Anggota Panwaslu Subulussalam yang dilantik berjumlah tiga orang, yakni M Husein Saraan SH, Amansyah SPdI, dan Edy Suhendri. Ketiganya diambilsumpahnya dan dilantik oleh Zuraida Alwi dari Banwaslu Aceh.(KAR)

Pemerintah Kota Medan Gelar Pesta Rakyat

Pilkada Subulussalam

30 Desember, 2 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang SUBULUSSALAM - Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan jadwal penghitungan suara ulang Pilkada Subulussalam di 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Simpang Kiri dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Desember 2013.

Sementara untuk jadwal pemungutan suara ulang di 2 TPS Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat digelar pada hari Senin 30 Desember 2013.

Menurut Ketua KIP Subulussalam Syarkawi Nur, Kamis (26/ 12), jadwal ini merupakan hasil kesepakatan yang diputuskan dalam rapat pleno KIP Sulussalam pada Minggu (22/12).

KIP Subulussalam juga telah menuangkannya dalam bentuk surat keputusan bernomor 54/2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan KIP Subulussalam Nomor 02/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaran Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

Khusus untuk penghitungan suara ulang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 6 TPS terkait bersama Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Simpang Kiri, di Kantor KIP Subulussalam.

KIP Subulussalam telah mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah untuk membiayai kegiatan penghitungan dan pemungutan suara ulang pilkada wali kota-wakil wali kota tersebut.

Plt Sekretaris KIP Subulussalam Asmardin Brutu SH saat ditemui di ruang kerjanya barubaru ini menyebutkan, dana yang dibutuhkan untuk dua kegiatan itu diperkirakan sekitar Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Sedangkan surat suara yang disiapkan untuk pemungutan suara ulang sebanyak 648 lembar atau dilebihkan sekitar 16 lembar (2,5 persen) dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan kembali memilih di 2 TPS Desa Namo Buaya, yakni 632.

Menyangkut penambahan anggaran untuk membiayai pemilihan dan pemungutan suara ulang ini, Asmardin mengatakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Subulussalam bila dana pilkada tidak boleh ditambah lagi dari APBK 2013 yang telah disahkan yakni sebesar Rp6 miliar lebih.(KAR)

Dinkes dan Puskesmas Diminta Tingkatkan Kinerja Pelayanan MEDAN - Berbicara mengenai kesehatan, tentu tidak hanya dari sisi Kesehatannya saja, akan tetapi banyak faktor yang memengaruhi seperti, daktor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan faktor lainnya, yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kota Medan, perlu ada koordinasi dan komunikasi yang intensif, serta berkelanjutan antara pemerintah kota, legislatif, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya.

Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diwakili Kepala Dinas Kesehatan drg Usma Polita MKes saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kota Medan, Senin (23/12) di Hotel Inna Dharma Deli.

Dikatakannya, saat ini masih banyak hal yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam membangun bidang kesehatan.

Misalnya persiapan pelaksanaan program pemerintah untuk sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan Januari 2014.

"Untuk itu saya minta kepada kita semua yang berhadir agar benar-benar dapat mempersiapkan diri untuk mengonsolidasikan serta berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan JKN, terutama masalah pendataan peserta," pinta Eldin.

Eldin mengimbau kepada Dinas Kesehatan agar dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, termasuk kecamatan guna pendataan yang lebih akurat. Selain itu diharapkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas maupun Puskesmas

pembantu dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Di samping itu peningkatan kerjasama dengan pihak rumah sakit, terutama rumah sakit provider dalam pelaksanaan JKN sehingga masyarakat memahami cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan benar.

"Kota Medan saat ini juga belum terbebas dari gizi buruk dan gizi kurang, kematian balita, kematian ibu, penyakit menular, dan penyakit lainnya. Untuk itu perlu ada program dan kegiatan yang benar-benar dapat terukur sekaligus terintekrasi antarlintas sektor. Harus ada satu Master Plan yang dapat digunakan sebagai acuan, yang memiliki tujuan nyata dan dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,“ ungkapnya.

Sementara, drg Irma Suryani selaku Ketua Panitia Rakerkesda mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menggalang mitra kerja dalam percepatan program prioritas dan jaminan kesehatan yang bermutu.

Rakerkesda ini berlangsung sehari penuh dan peserta berjumlah 170 orang dari berbagai profesi.

Kemudian camat, kepala Puskesmas Pembantu se-Kota Medan, direktur rumah sakit provider JPKMS, unsur organisasi masyarakat, LSM, MUI, pimpinan SKPD. Narasumber antara lain, Direktur Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan dr Amran, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita MKes, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provsu, Kepala Balai Besar POM Medan, dan Camat Medan Petisah.(VIN)

Rombongan tim verifikasi dipimpin Ketua PA Subulussalam Sudirman Munte saat mensosialiasikan program bantuan PA membangun rumah warga miskin. Terlihat tumpukan pasir di halaman salah seorang warga penerima bantuan rumah dari PA di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat.

PA Programkan Bangun 2.000 Rumah Warga Miskin SUBULUSSALAM - Partai Aceh (PA) memprogramkan bantuan pembangunan 2.000 unit rumah bagi warga miskin di lima kecamatan Kota Subulussalam pada tahun 2014.

Satu unit rumah ukuran 5×7 meter nilai bantuan yang diberikan PA sebesar Rp67 juta.

Untuk mendapatkan bantuan itu, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua DPP PA Muzakir Manaf. Dan hanya yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Ketua DPW PA Subulussalam Sudirman Munte menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon antara lain surat permohonan kepada Ketua DPP PA, rekomendasi kepala desa yang menerangkan tidak pernah mendapat bantuan rumah atau

layak menerima, surat tanah (minimal hibah), fotokopi KTP dan KK serta foto lokasi dan foto calon penerima.

"Seluruh berkas permohonan harus diajukan kepada tim yang turun, dan akan selesai diverifikasi selambat-lambatnya Februari 2014," terang Sudirman didampingi Penasihat PA Buyung Bahagia Tinambunan kepada wartawan saat singgah di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, untuk mensosialisasikan program bantuan rumah itu, Rabu (25/12).

Sudirman Munthe juga membantah isu miring yang menuding program bantuan PA membangun rumah masyarakat miskin di Kota Subulussalam itu untuk memenangkan salah satu pasangan kandidat wali kota-wakil wali kota pada pemungutan suara

ulang di dua TPS Desa Namo Buaya.

“Kandidat kami (AsmauddinSalihin/ASLI) sudah kalah, jadi program PA ini tidak ada kaitannya dengan pilkada ulang. PA murni ingin membantu membangunkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin,” kata Sudirman Munte.

Lantas, kenapa baru sekarang PA menggencarkan program bantuan rumah saat di dua TPS Desa Namo Buaya akan menggelar pilkada ulang? Buyung mengatakan kalau hal terkait dengan jadwal verifikasi berkas permohonan warga mengingat Februari 2014 pembangunan rumah warga miskin sudah dimulai.

Menurut Buyung, pihaknya terpaksa bekerja keras mendata warga miskin di lima kecamatan

untuk mencapai target membangunkan 2.000 unit rumah layak huni. PA juga sedang memproses bantuan untuk pembangunan Masjid Desa Dah dengan anggaran sebesar Rp367 juta.

Pantauan di desa yang akan digelar pemungutan suara ulang itu, tampak tumpukan pasir berdampingan dengan bendera PA tertancap di depan sejumlah rumah warga Desa Namo Buaya yang diduga merupakan penerima bantuan rumah dari PA. Namun tidak tampak perubahan berarti dari warga di desa tersebut terkait isu miring terhadap PA yang dituding ingin memengaruhi massa pemilih untuk memenangkan salah satu kandidat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Subulussalam.(KAR)

MEDAN-Menyambut pergantian Tahun 2013-2014, Pemerintah Kota Medan menggelar malam pesta rakyat. Acara digelar di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (31/12). Pesta rakyat ini akan dirangkai dengan tiga kegiatan, yakni zikir dan doa serta pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim dari sejumlah panti asuhan di Kota Medan. Kemudian ada juga pameran dan pesta kembang api yang dimeriahkan artis dari Jakarta dan lokal.

Hal tersebut terungkap dalam rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pesta rakyat malam pergantian tahun 2013-2014, yang dipimpin Sekda Kota Medan Syaiful Bahri di Balai Kota Medan, Jumat (27/ 12). Hadir dalam rapat itu Kasdim 0201/BS, Kasatlantas Medan, Den POM 1/5 Medan, Kadishub Medan, Kasatpol PP Medan, instansi, dan stakeholder lainnya.

Acara zikir dan doa akan digelar pada Selasa pagi mulai pukul 08.00 WIB. Acara zikir dipimpin Ustaz HM Subki Bughuri dari Jakarta, sedangkan doa dipimpin Ketua FKUB Kota Medan Palit Muda Harahap.

Acara zikir dan doa ini diperkirakan dihadiri sekitar 2.500 orang. Sedangkan kegiatan bazaar dan pameran akan digelar usai acara zikir dan doa yang dimulai pukul 10.00 WIB. Pesta rakyat malam pergantian tahun digelar pada malam harinya mulai pukul 20.00 WIB. Acara pergantian tahun ini akan ditandai dengan pesta kembang api yang dimeriahkan artis ibu kota, Uut Permatasari, Rames KDI, Yanie Imost, serta artis lokal seperti Trio Batak dan Dinamic Band.

Dalam rapat tersebut, Syaiful Bahri meminta kepada pihak event organizer (EO) agar mengemas acara ini lebih apik dan menarik sehingga masyarakat tertarik menghadirinya. "Kita minta supaya kegiatan ini dikemas dengan baik sehingga lebih baik dari kegiatan tahun lalu. Kepada para camat saya minta supaya menghadirkan massa," katanya.(AND)

Prajurit Kowad Harus Tetap Sadari Kodratnya Sebagai Wanita Indonesia MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM menghadiri acara syukuran HUT ke-52 Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) Tahun 2013 di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (23/12).

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pangdam mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga Kowad di manapun berada dan bertugas.

Momentum peringatan hari jadi Kowad selain untuk mengenang awal berdirinya dan sejarah panjang perjalanan pengabdiannya, juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas. Dengan harapan setiap warga Kowad akan berusaha untuk memperbaiki etos kerja dan memacu diri meningkatkan kinerjanya.

"Perjalanan panjang 52 tahun pengabdian prajurit Kowad hingga mencapai kemajuan seperti sekarang ini, tidak lepas dari kerja keras para senior dan pendahulu. Sudah sepatutnya

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM didampingi Ibu Asuh Kowad Raksa Karini Sri Sena Ny Marina Istu Hari S, Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo Wiradi, dan Wakil Ketua Persit KCK PD I/BB Ny Andogo Wiradi saat pemotongan tumpeng pada acara syukuran memperingati HUT ke-52 Tahun 2013 Korps Wanita Angkatan Darat di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (23/12) pada kesempatan ini, rasa hormat, bangga dan terima kasih, seraya mendoakan para senior dan pendahulu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Besar, disertai tekad akan terus melanjutkan cita-cita luhur perjuangannya," kata Pangdam mengutip pesan Kasad.

Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran para wanita yang saat ini menduduki berbagai posisi penting dan strategis dalam bidang pemerintahan, BUMN, dan wiraswasta. Di lingkungan TNI Angkatan Darat, juga semakin banyak pekerjaan, tugas, dan jabatan yang dipercayakan dan terbuka bagi

warga Kowad. Cukup banyak prajurit Kowad yang berhasil meraih prestasi sangat membanggakan dan menempati posisi/jabatan penting.

Lebih lanjut Pangdam menyampaikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dengan belajar, berlatih, dan bekerja keras.

Manfaatkan setiap kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan, kuasai dan manfaatkan kemajuan teknologi guna mengoptimalkan keberhasilan pelaksanan tugas.

Sehebat apapun prestasi, jabatan, dan keahlian yang dikuasai, seorang prajurit

Kowad harus tetap menyadari kodratnya sebagai wanita Indonesia, sebagai wanita pendamping suami/ibu rumah tangga dan pendidik putraputrinya.

Sebagai wanita Indonesia, para Kowad hendaknya senantiasa menjunjung tinggi norma adat ketimuran, etika, sopan santun serta harkat, dan martabatnya sesuai dengan norma agama yang dianut, sehingga selalu dihargai dan dihormati.

Hal ini sejalan dengan tema peringatan hari ulang tahun kali ini, yaitu : “Dengan semangat Sad Satya Sri Sena dan dilandasi

semangat juang serta profesionalisme yang tinggi, Kowad siap mendukung tugas pokok TNI AD.” Segenap anggota Kowad diharapkan mampu mengaktualisasikan tema tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas.

Wujudkan motto Kowad “Bukan Mawar Penghias Taman, Tetapi Melati Pagar bangsa”, yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati serta kesederhanaan sekaligus merupakan penjaga dan pembela bangsa.

"Pegang teguh kode etik Kowad Sad Satya Sri Sena, yang mencerminkan sikap, kepribadian dan tekad pengabdian setiap anggota Kowad. Hadirlah selalu dengan karya-karya yang terbaik bagi kepentingan Angkatan Darat, bangsa dan negar," tutup Pangdam.

Hadir dalam acara tersebut, Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Sahli Pangdam I/BB, Asrendam I/BB, Pa Laision TNI AL, Pa Laision TNI AU, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB, Ketua Persit KCK PD I/BB, Wakil Ketua Persit KCK PD I/ BB serta pengurus Persit KCK PD I/BB.(REL)

P

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

2014, Eldin Optimistis Medan Lebih Baik MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengajak segenap elemen masyarakat di Kota Medan untuk menyambut Tahun Baru 2014 dengan optimisme bahwa masa depan Kota Medan dan masyarakat akan menjadi lebih baik lagi.

"Melalui kesungguhan dalam mengevaluasi masa lalu, kita harus menyambut masa depan dengan lebih semangat dan penuh harapan. Untuk dapat mewujudkan yang terbaik, kita harus bekerja semakin keras dan sekuat tenaga dengan tetap memohon tuntunan dan rahat dari Allah SWT," kata Eldin dalam pidatonya dalam rangka menyambut Tahun Baru 2014 di salah satu televisi swasta lokal, Senin (23/12).

Menurutnya setiap pergeseran waktu hendaknya dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi serta refleksi diri secara bijaksana. Melihat kembali apa yang telah dilakukan sepanjang 2013. Menerima kekurangan dan keterbatasan yang ada untuk kemudian berbenah memperbaikinya.

"Sebagai satu kesatuan masyarakat, bangsa dan negara, kita bangga mempunyai budaya dan peradaban yang selalu memiliki tekad kuat, komitmen kokoh untuk selalu bersama-sama membangun kota yang kita cintai ini," ujar Eldin.

Selama 2013, berbagai kebijakan dan program pembangunan kota yang mencerminkan kebutuhan mendasar warga kota, mendapat penerimaan dan apresiasi yang begitu besar di tengahtengah masyarakat. Ada beberapa program pokok pembangunan kota yang telah dilaksanakan secara efektif, yakni peningkatan kualitas infrastruktur kota, seperti jaringan jalan dan drainase, ruang terbuka publik seperti taman kota, serta prasarana pendukung lain.

Pemko juga telah menggerakkan pembangunan lingkungan sehingga bisa mewujudkan Medan semakin bersih dana asri.

Kebijakan ini telah menjadi gerakan masyarakat luas dengan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat kota seperti kampus, sekolah maupun perusahaan dan sektor privat lainnya.

Selanjutnya di bidang pelayanan umum, telah menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih mudah, cepat, sederhana. Saat ini Pemko Medan juga telah siap dan terus mengembangkan berbagai sistem pelayanan umum dengan basis teknologi, guna mendukung kebijakan pelayanan umum yang semakin baik dan berkualitas.

Di bidang pendidikan saat ini telah memiliki sekolah dengan fisik dan sanitasi lebih baik, proses belajar dan mengajar semakin berkualitas, dan peningkatan kompetensi guru. Di bidang pelayayan kesehatan, telah mendorong pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas dengan

akses yang tinggi melalui standar pelayanan kesehatan, penempatan dokter sepesialis secara reguler di tingkat Puskesmas, peningkatan kualitas obat, dan telah membagikan 80.000 kartu sehat melalui program JPKMS, guna melengkapi program Jamkesmas yang dilaksanakan secara nasional.

Selain itu di bidang ketentraman umum dan ketertiban masyarakat, Pemko Medan bersinergitas dengan Polri, Kodim, dan aparat keamanan lainnya secara terpadu, seperti patroli bersama, mengaktifkan posko keamanan sampai di tingkat lingkungan, dialog kebangsaan, budaya, dan agama serta penyuluhan hukum. Melalui program terpadu ini selama 2013 Kota Medan telah menjadi kota yang relatif aman, nyaman, dan menjadikan semua warga hodup rukun, damai dengan toleransi yang baik, sehingga menjadi model pengembangan kerukunan sosial bagi daerah lain.

Catatan lain penyelenggaraan Pemerintah Kota Medan 2013 ditandai dengan upaya mewujudkan kepemerintahan yang semakin baik dengan prinsip partisipasi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban publik yang semaik berkualitas.

"Dalam catatan, banyak keberhasilan pembangunan kota lainnya yang telah kita capai, semua itu tentunya kita dedikasikan, kita persembahkan kepada seluruh warga Kota Medan. Apa yang telah kita raih merupakan hasil dari kerja keras kita bersama, baik itu pemerintah, DPRD, masyarakat, TNI/Polri, swasta serta seluruh stakeholder," sebut Eldin.

Untuk 2014, Kota Medan telah memiliki berbagai program prioritas pembangunan, seperti peningkatan kualitas infrastruktur kota, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan fungsi dan peranan UMKM, penataan ruang, pelayanan adminsitrasi kependudukan, peningkatan produktifitas dan inovasi, peningkatan kesempatn kerja serta lapangan kerja serta lainnya, berbagai program ini telah disusun dan disesuaikan dengan fungsi kota.

"Akhirnya, atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kota Medan, Saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2014, melalui semangat dan energi baru kita siap menjadikan Kota Medan yang semakin bermartabat, kota yang bersahabat," tegas Eldin. (VIN)

Ombudsman: 5 SKPD Pemko Medan Masuk "Zona Merah" MEDAN - Hasil observasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menilai hanya tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemko Medan berada di posisi zona hijau atau sangat baik dalam menjalankan pelayanan publik.

Ketiga SKPD tersebut adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Rumah Sakit Umum Pirngadi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal ini terungkap saat Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin didampingi Kepala Inspektorat Pemko Medan Drs Farid Wajedi menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sumut terdiri dari Kepala Perwakilan Abyadi Siregar SSos serta para asisten yakni Dedy Irsan, Ricky Nelson Hutahean, dan Tety Nuriani Silaen, Senin (23/12) di Balai Kota Medan.

Ombudsman juga melaporkan kalau lima SKPD di Pemko Medan berada di zona kuning atau pelayanannya kepada publik dinilai sedang. Kelimanya yakni Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Lingkungan Hidup.

Sementara lima SKPD lainnya masuk zona merah, yang berarti pelayannya kepada publik buruk. Kelimanya yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,

Badan Kepegawaian Daerah, dan Perpustakaan Umum.

Abyadi Siregar mengatakan, kunjungan ini selain silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru Ombudsman Perwakilan Sumut, pihaknya juga menyampaikan data hasil observasi yang telah dilakukan Ombudsman terhadap 15 SKPD di Pemko Medan terkait tingkat kepatuhannya terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kita telah melakukan observasi terhadap 15 SKPD di jajaran Pemko Medan dan hasilnya telah kita serahkan menjadi bahan masukan kepada Pemko Medan.

Observasi ini dilakukan dengan 11 variabel, selain melakukan observasi lapangan juga melakukan wawancara,“ ujar Abyadi Siregar.

Dzulmi Eldin mengucapkan terima kasihnya kepada Ombudsman atas masukan yang sangat berharga ini. Dengan adanya observasi ini tentunya menjadi masukan bagi pihaknya Pemko Medan untuk melakukan perbaikan agar pelayanan pemko kepada publik semakin baik.

“Ombudsman bukan mencari-cari kesalahan, namun menilai kinerja pemerintah untuk memberikan masukan agar kinerja pemerintah menjadi lebih baik, dan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,“ ujar Eldin.(VIN)

SUMUT

Sanksi Telat Laporkan Dana Kampanye Didiskualifikasi MEDAN - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/ kota di Indonesia, pada Jumat (27/ 12) lalu, terlihat lebih sibuk dan ramai dari biasanya, tidak terkecuali di Kantor KPU Sumatera Utara dan Kantor KPU Kota Medan di Medan.

Kesibukan disebabkan ramainya perwakilan masing-masing partai politik (parpol) maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang datang ke kantor KPU untuk menyampaikan nomor rekening dan laporan awal dana kampanye.

Hari itu memang merupakan batas terakhir (deadline) penyerahannya ke KPU. Sanksi bagi parpol dan calon anggota DPD yang terlambat atau tidak menyerahkan, tidak main-main.

"Bisa didiskualifikasi sebagai peserta pada daerah di mana mereka tidak melaporkan dana kampanyenya," kata Ketua KPU Sumut Mulia Banurea kepada wartawan di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, saat ditanya soal sanksi.

Saat itu terlihat sebanyak empat pegawai dari Sekretariat KPU Sumut sibuk melayani para perwakilan parpol dan calon anggota DPD yang menyerahkan nomor rekening dan laporan dana awal kampanye mereka.

Beberapa utusan parpol maupun calon anggota DPD terlihat sempat kebingungan saat akan mendaftarkan laporan kepada petugas. Padahal sebelumnya sudah disosialisasikan kepada pihak parpol dan calon anggota DPD. Untuk laporan dana kampanye parpol sudah harus termasuk di dalamnya nomor rekening dan laporan dana kampanye seluruh calon anggota legislatifnya.

Petugas terpaksa kembali memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang harus diisi oleh perwakilan parpol dan calon anggota DPD itu pada formulir yang telah disiapkan pihak KPU. Seperti kolom keterangan asal dana kampanye dan dana yang sudah terpakai. Hal ini menyebabkan proses pelaporan menjadi berlangsung lama.

"Karena orangnya gonta-ganti,

lain yang mengikuti sosialisasi dana kampanye, lain pula orang yang melaporkan ke mari," kata Kasubag Hukum/Protokoler KPU Sumut Evi Yuniati, yang turut menerima para pelapor.

Satu dari 12 parpol yang telah menyampaikan nomor rekening dana awal kampanyenya ke KPU Sumut adalah Partai Golkar. Dari data dan informasi yang diperoleh, para Caleg Golkar sudah membelanjakan Rp7,6 miliar untuk kampanye.

Jumlah ini terlihat dari laporan nomor rekening dana kampanye yang disampaikan Pengurus DPD Golkar Sumut ke KPU Sumut.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Sodrul Fuad menjelaskan, total dana kampanye yang sudah dibelanjakan tersebut merupakan dana yang terpakai untuk berbagai kegiatan para caleg mereka, baik untuk pembuatan alat peraga, dana operasional maupun kebutuhan lainnya dalam rangka sosialisasi diri dan partai kepada masyarakat.

Caleg Golkar sendiri menurutnya sangat kooperatif dalam me-

nyampaikan laporan dana kampanye mereka kepada partai.

"Syukurnya semua caleg kooperatif, karena kami juga telah menggelar bimbingan teknis internal untuk memberi pemahaman dan tata cara pelaporan kepada mereka," ujarnya.

Beri Toleransi Ternyata tidak semua parpol yang sepenuhnya mematuhi deadline penyerahan nomor rekening dan laporan awal dana kampanyenya sebagaimana yang telah ditetapkan KPU berdasarkan surat edaran nomor 860/KPU/XII/2013.

Seperti yang terlihat di Kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan, Jumat (27/12).

Meski seluruh parpol melalui utusan masing-masing datang ke kantor KPU Medan, belum semua parpol yang berkas pelaporannya lengkap.

Namun pihak KPU Medan memberikan toleransi selama dua hari bagi parpol-parpol yang belum melengkapi berkas pelaporannya itu untuk melengkapi kekurangannya.

"Hari ini memang batas terak-

hir. Tetapi mengingat karena libur hari besar keagamaan jadi diperpanjang dua hari untuk melengkapi formulir-formulir yang belum lengkap," kata Ketua KPU Medan Yenni Chairani Rambe, Jumat (27/12) sore.

Yenni menuturkan KPU Medan sebelumnya telah menerima laporan nomor rekening dan dana awal kampanye dari Partai NasDem, PKPI, dan Hanura. Hari itu ada sembilan parpol lagi yang menyusul menyerahkan laporan.

Namun Yenni mengaku masih ada beberapa parpol belum lengkap laporannya. Seperti formulir DK-13 yakni formulir penerimaan sumbangan dari masing-masing calon legislatif (caleg).

"Ada beberapa caleg yang belum lengkap. Di mana caleg itu ada di lima daerah pemilihan. Jadi ada sekitar 50 caleg yang belum melaporkan dan itu yang harus dilengkapi oleh parpol," tutur Yenni.

Yenni juga menyebutkan kampanye didanai dan dikelola oleh parpol. Apabila ada caleg yang ingin membiayai dana kampanyenya harus melalui parpol.(BS/GAR)

Bupati Sergai Ir H Soekirman menerima Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi dari Ketua Komisi D Rasdiaman Damanik pada sidang paripurna pengesahan APBD tahun 2014 di ruang sidang paripurna DPRD Sergai di Sei Rampah, Senin (23/12).

APBD Sergai 2014 Capai Rp1,129 Triliun SERGAI - Setelah melalui pembahasan bertahap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dalam sidang paripurna, Senin (23/12) sepakat menyetujui Ranperda APBD Sergai 2014 sebesar Rp1.129.391.485.199 ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) Hadir dalam sidang yang dipimpin Ketua Dewan H Azmi Yuli Sitorus SH MAP didampingi para Wakil Ketua, MY Basrun, Drs H Sayuti Nur MPd, dan Drs H Abdul Rahim MM itu Bupati Sergai Ir H Soekirman, Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP, Kapolres Sergai AKBP

Benedictus Anies Purnawan SIK MSi, mewakili Kajari, mewakili Kapolresta Tebing Tinggi, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sergai, serta para kepala SKPD dan camat se-Sergai.

Besaran APBD Sergai 2014 yang disetujui itu ditargetkan berasal dari pendapatan daerah sebesar Rp61.004.294.325, dana perimbangan Rp817.987.112.211, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp250.400.078.663.

Untuk belanja daerah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp1.125.391.485.199, terdiri dari belanja tidak langsung dalam rangka kepentingan pelayanan

aparatur sebesar Rp548.408.

744.852 dan belanja langsung dalam rangka kepentingan pelayanan publik sebesar Rp576.982.

740.347.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada pos penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp4.000.000.000.

Sebelumnya, di sela-sela penyampaian pendapat akhirnya, Gabungan Komisi DPRD Sergai melalui juru bicaranya Rasdiaman Damanik meminta kepada jajaran Pemkab Sergai terus meningkatkan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Sergai pada masa-masa mendatang.

Para anggota Dewan dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi kepada Soekirman serta seluruh jajaran Pemkab Sergai yang terus meningkatkan kekompakan dalam bekerja keras untuk membangun Sergai.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan atas prestasi yang diraih dari pemerintahan pusat baik nasional maupun provinsi.

Atas pengesahan APBD Sergai 2014, Soekirman dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang telah bekerja keras membahas Ranperda APBD 2014

sehingga disetujui untuk ditetapkan menjadi perda.

Atas nama Pemkab Sergai, Soekirman menegaskan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kinerja seluruh jajarannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kerjasama yang telah terjalin selama ini antara eksekutif dengan legislatif dan yudikatif Sergai menurut Soekirman akan terus ditingkatkan di masa mendatang sebagai upaya membangun 'Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat' dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.(ARM)

Roshidi, Datuk Bandaraya Ipoh Jadi Warga Kehormatan Kota Medan MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menganugerahi Wali Kota Bandaraya Ipoh, Malaysia, Datuk Haji Roshidi Bin Haji Hashim menjadi Warga Kehormatan Kota Medan.

Penganugerahan berlangsung dalam suatu acara di Grand Aston City Hall, Medan, Senin malam (23/12).

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, perhatian serta kesungguhan yang telah ditunjukkan Roshidi dalam upaya meningkatkan hubungan baik antara Kota Medan dengan Bandaraya Ipoh, khususnya dalam berbagai bidang pembangunan yang sedang dijalankan.

Selain pemberian warga kehormatan, Eldin juga menyematkan pin lambang Pemko Medan kepada Roshidi. Diharapkan pemberian penghargaan ini akan menjadi spirit besar bagi kedua kota untuk meningkatkan kerjasama, agar lebih maju lagi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan kebudayaan dengan konsep saling mendukung dan menguntungkan.

Menurut Eldin, sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia ibarat adik dan kakak yang memiliki hubungan sedarah.

Selain itu memiliki banyak kesamaan akar budaya, sejarah kerajaan-kerajaan, agama serta aspek-aspek sosial sehingga seperti memiliki collective identity (identitas bersama).

Begitu pula hubungan Kota Medan dengan Bandaraya Ipoh.

Di mana secara khusus memiliki beberapa konsep umum ideologi dan visi pembangunan yang cenderung identik satu sama lain.

Sebagai sebuah kota metropolitan, jelas Eldin, Medan dan Bandaraya Ipoh tentunya akan selalu memacu semua potensi, serta sumber daya kreatif dan inovatif guna mewujudkan tujuan pembangunan yang relevansinya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu sebagai kota bersahabat, kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan serta kerjasama di bidang pariwisata menunjukkan kesungguhan serta niat yang tulus dalam upaya memperkuat kerjasama bisnis yang saling menguntungkan

diantara kedua kota.

Selanjutnya Eldin mengungkapkan, berdasarkan pandangannya selama ini, Datuk Haji Roshidi dikenal luas sebagai sosok dan pribadi yang sangat berpengaruh dan selalu berjuang dengan gigih dalam pembangunan Kota Bandaraya Ipoh, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Kemudian Roshidi juga memberikan perhatian yang cukup khusus dan besar terkait hubungan antara Kota Medan dan Bandaraya Ipoh. “Atas dasar itulah dengan rasa hormat dan kebanggaan yang mendalam, atas nama Pemko Medan, saya merasa sangat pantas dan berbahagia memberikan gelar Warga Kehormatan Kota Medan bagi yang bahagia Datuk Haji Roshidi Bin Haji Hashim,” kata Eldin.

Pemberian gelar Warga Kehormatan Kota Medan itu disertai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Medan No.193/2143.K/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pengangkatan Sebagai Warga Kehormatan Kota Medan

dan Pemberian Pin Lambang Pemko Medan Kepada Yang Terhormat Datuk Haji Roshidi Bin Haji Hasim Jabatan Datuk Bandaraya Ipoh.

Prosesi pemberian penghargaan itu turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, Konsulat Jenderal Malaysia diwakili Konsul Muda Nor Azhar Haji dan Konsul Muda Imigrasi Norizan Binti Abdul Rahman, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr M Hatta, pimpinan SKPD dan camat se-Kota Medan serta rombongan dari Bandaraya Ipoh.

Roshidi mengucapkan terima kasih atas penganugerahan Warga Kehormatan Kota Medan dan pemberian pin lambang Pemko Medan tersebut. Dia mengaku sangat terharu dan bangga, sebab penghargaan ini diberikan dipengujung masa jabatannya sebagai Datuk Bandaraya Ipoh yang berakhir Desember 2013. Di samping itu, penghargaan ini diterimanya sebagai kado ulang tahunnya yang jatuh pada 25 Desember 2014. “jadi saya benar-benar terharu,” ungkapnya jujur.

Dijelaskannya, 2009 merupakan tahun yang bersejarah terkait hubungan Kota Medan dengan Bandaraya Ipoh. Pada saat itu, Bandaraya Ipoh membuka hubungan kerjasama dengan Kota Medan melalui sebuah MoU. Saat itu yang menjadi Wali Kota Medan adalah Drs H Afifuddin Lubis dan Sekda Drs HT Dzulmi Eldin S MSi. Meski baru bertemu, namun dia mengaku antara dirinya dengan Eldin memiliki kesamaan ide.

“2009 membuka hubungan baru Bandaraya Ipoh dengan Kota Medan. Kerjasama ini diawali dengan mendirikan rumah makan di Kota Medan.

Pengiriman pakar kesehatan untuk memberikan pengobatan di Kampung India serta ikut serta dalam Pekan Raya Sumatera Utara. Setelah itu hubungan kerjasama antara Bandaraya Ipoh dengan Kota Medan semakin erat. Meski pun saya nanti tidak menjabat sebagai Wali Kota Bandaraya Ipoh, saya yakin hubungan antara kedua kota akan semakin mekar,” jelas Roshidi.(VIN)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kapolri Minta KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Mantan Menkes JAKARTA - Pihak kepolisian menegaskan tidak akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dengan

tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Bahkan, Polri membuka kemungkinan kasus ini diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam Undang-Undang KPK, kalau berkas bolak-balik, KPK

punya kewenangan untuk supervisi. Kalau tidak selesai disupervisi, nanti kasusnya akan diambil alih oleh KPK," kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dalam rilis akhir tahun 2013 di ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/12).

Sutarman mengakui, penanganan kasus ini tampak pelik yang terbukti dengan berkas perkara yang kerap bolak-balik (P19) dari Kejaksaan Agung.

Karena itu dia meminta KPK memberikan masukan agar kasus

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang Menteri Keuangan Chatib Basri, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Menteri Kepala Bappenas Armida Alisjahbana untuk membahas penggunaan dana optimalisasi APBN 2014, Senin 23 Desember 2013.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, mereka akan mencermati titik rawan korupsi pada pengelolaan dana optimalisasi yang bersumber dari APBN, dan untuk memastikan kesesuaian serta kelayakan optimalisasi dana di

setiap kementerian atau lembaga.

Menurut Zulkarnaen, titik rawan pengelolaan dana optimalisasi ini pernah dibuktikan KPK, di antaranya suap dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dengan tersangka Wa Ode Nurhayati dan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kawasan Transmigrasi dengan tersangka I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, dua pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Tahun anggaran 2014 ini

ditetapkan dana optimalisasi sebesar Rp26,96 triliun yang dialokasikan untuk 32 kementerian/ lembaga. Semangatnya untuk mencegah korupsi,” kata Zulkarnaen.

Pengelolaan dana optimalisasi di tingkat pusat maupun daerah harus transaparan dan terukur.

Oleh sebab itu KPK mengundang Menkeu dan Bappenas sebagai kementerian yang mengurus pencairan maupun alokasi dana optimalisasi dari 32 kementerian/ lembaga. “KPK akan kawal,” ujar Zulkarnaen.

korupsi pengadaan alat vaksin flu burung itu dapat segara naik ke penuntutan.

"Kasus Siti Fadilah masih dalam proses. Berkasnya bolak-balik.

Tapi belum SP3," ujar dia.

Dalam kasus ini, mantan Menkes itu diduga menyalahgunakan wewenangnya terkait pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa dengan cara penunjukan langsung yang dilaksanakan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan pada 2005.

Diduga total nilai proyek dalam pengadaan barang tersebut sebesar Rp 15.548.280.000 dan dianggap negara telah merugi senilai Rp 6.148.638.000.

Selain Siti Fadilah, Bareskrim sudah menetapkan 4 tersangka lain. 2 Di antaranya bekas bawahan Siti Fadilah, yakni mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kemenkes Mulya Hasjmy dan mantan Ketua Panitia Pengadaan Proyek Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2005 Hasnawaty.(NET)

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pencegahan korupsi pada pengelolaan dana optimalisasi merupakan sinergi antara KPK, Kemenkeu dan Bappenas dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan akuntabel. “Kami dari Kemenkeu menyambut baik inisiatif KPK ini,” kata Chatib.

Terkait pengelolaan dana optimalisasi, Kemenkeu telah melakukan kontrol ketat bagi kementerian/lembaga yang mengajukan dana optimalisasi, di antaranya syarat dokumen pengajuan harus

lengkap. Kemenkeu juga meminta audit BPKP untuk memastikan apakah program yang diajukan sudah sesuai atau tidak.

“Mengenai orang-orang tertentu (calo anggaran), saya tidak bisa melihat. Tapi governance saya jaga dengan baik,” kata dia.

Senada dengan Menkeu, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana juga menyambut baik inisiatif KPK untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana optimaliasasi. Bappenas siap menindaklanjuti hasil rekomendasi KPK untuk perbaikan pengelolaan dana APBN ini.(INT)

KPK Undang Menkeu Bahas Titik Rawan Korupsi APBN 2014

10,3 Juta Rakyat Miskin Dipastikan Tak Dapat Jaminan Kesehatan JAKARTA - Tahun depan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Namun, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mencium pelanggaran implementasi BPJS tersebut.

Sekretaris KAJS Said Iqbal mengatakan, pemerintah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dengan melakukan penahapan kepesertaan jaminan kesehatan, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

"Kami serius mengenai implementasi BPJS ini. Ada beberapa poin yang kami cermati. Yang pertama, telah terjadi pelanggaran konstitusi program kesehatan," ucap Said pada acara "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat 1 Januari 2013 Terancam Gagal, Bagaimana Sikap Rakyat?" di Jakarta, Kamis (26/12).

Sehingga, menurut Said, dipastikan pada 2014 sebanyak 10, 3 juta rakyat miskin tidak akan menerima jaminan kesehatan. Padahal, berdasarkan data BPS terdapat 96,7 juta orang miskin dan tidak mampu.

"Faktanya, pemerintah hanya

meng-cover 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI). Ini ada selisihnya 10,3 juta. ?Pemberitaan kuota ini jelas-jelas telah melanggar konstitusi," tegas Said.

Said menegaskan, berdasarkan konstitusi, pemerintah wajib memberi jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali.

Jumlah rakyat miskin dan orang tidak mampu yang tidak ter-cover bisa jadi lebih besar. Pasalnya, itu belum termasuk rakyat miskin dan tidak mampu yang sampai saat ini tidak masuk menjadi peserta Jamkesda dan Jamkesmas.

Sementara itu, Presidium KAJS Indra Munaswar mengatakan, pemerintah tidak bisa berdalih dengan lemahnya kemampuan fiskal. Ia menyebut ada ruang fiskal antara Rp360 triliun hingga Rp450 triliun, serta Silpa tiap tahun berkisar Rp45 triliun.

"Jika diasumsikan penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung 150 juta, dengan besaran iuran Rp20 ribu per jiwa maka hanya Rp36 triliun setiap tahun.

Jadi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyertakan seluruh rakyat fakir miskin dan orang tidak mampu, sudah termasuk Jamkesda, menjadi peserta jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014," pungkasnya.(DTK.COM)

JAKARTA - 12 Januari 2014, merupakan rencana pemerintah untuk menerapkan Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Di mana, UU tersebut mengenai mineral dan batu bara (minerba) disebutkan mengenai hilirisasi yang melarang ekspor bahan mentah mineral dan batu bara.

Namun, Manajer CSR Newmont, Sarafuddin Jarot berharap pemerintah untuk memikirkan ulang mengenai penerapan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Sebab, jika diterapkan UU tersebut akan ada pemberhentian bagi para pegawai Newmont.

Jarot menuturkan, untuk saat ini belom terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Newmont. "Sampai hari ini belum ada, tapi pengurangan secara sukarela sudah ada?," kata Jarot saat acara

Seminar Nasional di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (26/12).

Jarot mengaku, pengurangan sukarela yang dilakukan oleh Newmont terhadap karyawannya masih belum dapat dilakukan secara detail. Namun, Jarot mengaku bahwa pihak Newmont telah memberikan komunikasi kepada 4100 karyawan Newmont.

"Kami sudah komunikasi bahwa ada karyawan yang diistirahatkan dan perubahan jadwal kerja, tapi secara persen belum karena kita beritahu awal," jelasnya.

Mengenai jumlah karyawan yang mencapai 4.100 orang. Jarot mengungkapkan bahwa 62 persen karyawan Newmont merupakan penduduk asli Nusa Tenggara Barat (NTB). "Lokal NTB 62 persen, tapi kita belum sampaikan secara detail mengenai PHK, karena Kita belum ada info itu,?" pungkasnya.(OKZ)

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) menunjukkan surat penolakan izin pelantikan bersama Juru Bicara KPK Johan Budi (kanan) saat memberi keterangan pers mengenai penolakan pelantikan Hambit Bintih , di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12). KPK resmi menolak pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

DPR Desak Kejagung Tuntaskan Kasus PHK Belum, "Masuk Pemberhentian Sukarela Sudah Terjadi Angin" JAKARTA - Menjelang tutup tahun 2013, masih banyak perkara

atau kasus lama yang menumpuk di Kejaksaan Agung yang hingga kini belum tuntas. Sebut saja seperti kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) atau Pelindo II dengan kerugian negara Rp12,9 miliar. Yang mana Herwidayatmo saat ini menjabat Wakil Direktur Utama Bank Permata menjadi tersangka berdasarkan surat jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) No: Print-70/F/Fkp.1/06/2000, 2 Juni 2000, 13 tahun yang lalu.

Oleh sebab itu, DPR mendesak Kejaksaan Agung untuk segera

menuntaskan kasus-kasus lama yang sampai saat ini masih jalan di tempat. Apalagi dalam kasus tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak bertahun-tahun.

"Sebaiknya jaksa agung mengevaluasi semua kasus-kasus yang menggantung dan melanjutkan ke proses penuntutan karena penggantungan kasus merugikan semua pihak termasuk tersangka," jelas Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/12).

Terkait kasus Herwidayatmo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini belum ada

tindak lanjut kejelasan, anggota komisi hukum DPR itu menegaskan, Kejagung menunjukkan ketidakprofesionalannya.

Bahkan, Eva menduga kuat telah ada transaksi antara Kejaksaan Agung dengan pihak Herwidayatmo. Sehingga menyebabkan kasus ini seakan-akan dibiarkan berlalu dan tidak ada keberanian dari Kejagung. “Dugaan saya, jaksa agung sungkan mengeluarkan SP3 karena bukti kuat sementara mau diteruskan sudah tersandera transaksi. Atau sebaliknya, jaksa agung sungkan keluarkan SP3 karena takut reputasinya mem-

buruk,” jelasnya.

Perlu diketahui, kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JITC) atau yang lebih dikenal dengan Pelindo II ini sebesar Rp 12,9 miliar. Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan sebagai tersangka kepada Tanri Abeng (Mantan Meneg BUMN) dan Herwidayatmo yang saat itu menjabat Ketua Bapepam (Wakil Direktur Utama Bank Permata). Namun, hingga kini perkara tersebut masih mengendap dan seakan-akan dipetieskan. (INT/OKZ)

Mantan Terpidana Korupsi Bentuk Tim Ranjau SURABAYA - Wacana yang digulirkan Ketua KPK Abraham Samad terkait adanya koruptor kelas wahid di Jawa Timur menggugah mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid, yang juga mantan terpidana korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarat (P2SEM) senilai Rp14,6 miliar pada 2008.

Fathorrasjid yang pagi tadi mengakhiri masa tahanannya selama empat tahun di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Waru, Sidoarjo, langsung membentuk Tim Ranjau Sembilan. Tim bentukannya itu akan mengumpulkan data untuk membongkar kasus korupsi dana P2SEM yang ang-

kanya mencapai Rp270 miliar.

Menurutnya, kasus P2SEM merupakan pintu masuk menangkap koruptor kelas wahid seperti yang dilontarkan oleh Abraham Samad. Ketua KPK itu sempat menyebut bahwa korupsi di Jawa Timur sangat lihai karena berlindung di balik aturan-aturan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, ada konspirasi untuk menyelamatkan kepentingan korupsi.

"Dari pernyataan itu saya menangkap mirip dengan kasus P2SEM yang cenderung tebang pilih. Padahal, ada ratusan miliar uang negara yang raib. Selain itu, banyak koruptor yang masih bebas dan tidak tersentuh hukum," jelas

pria asal Probolinggo itu di sela tasyakuran kebebasannya, Kamis (26/12).

Dia mengklaim, Tim Ranjau Sembilan sudah mengantongi datadata terkait korupsi tersebut, termasuk penerima aliran dana beserta rekeningnya. Tak hanya itu, beberapa fakta persidangan juga akan dibawanya ke KPK agar segera ditindaklanjuti.

"Secepatnya akan kami bawa ke KPK, karena P2SEM sebagai pintu masuk. Datanya sudah lengkap dan Pak Hasyim (Hasyim Muzadi) siap memfasilitasi untuk bertemu dengan KPK," katanya.

Mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi itu disebut-sebut sebagai

pelempar 'bola panas', hadir dalam acara tersebut. Sayang, dia enggan berkomentar atas tim bentukan Fathorrasjid. Dia mengaku datang lantaran memenuhi undangan sebagai pembaca doa. "Saya ke sini hanya diminta untuk berdoa dan saya mendoakan. Tidak ada motif apa apapun," singkat Hasyim Muzadi.

Acara tersebut juga dihadiri mantan napi kasus korupsi dana jasa pungut (japung) Pemkot Surabaya, Musyafak Rouf. Mantan Ketua DPRD Surabaya itu mendukung upaya Fathorrosjid membongkar koruptor kelas wahid di Jatim.

Fathorrasjid divonis bersalah dalam kasus korupsi dana P2SEM

yang disalurkan Pemprov Jatim pada 2008. Oleh MA, dia dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun ditambah denda Rp100 juta.

Korupsi dana hibah senilai ratusan miliar ini ditengarai melibatkan banyak pihak. Puluhan orang, terutama pihak penerima, menjadi pesakitan karena kasus ini.

Untuk yang terbilang kakap, kejaksaan baru membuktikan keterlibatan dua anggota DPRD Jatim periode 2004-2009, yakni mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid dan anggota Fraksi Golkar saat itu, Lambertus L Wayong. Sementara, dr Bagoes, terpidana dan saksi kunci kasus ini, hingga kini masih buron.(OKZ)

Polisi Sita Dokumen Terkait Suap 6 Anggota DPRD 2,08 M SAMARINDA - Unit Tipikor Polres Seruyan dibantu Ditreskrimsus Polda Kalteng, telah menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan suap 6 tersangka anggota DPRD Seruyan senilai Rp 2,08 miliar.

Dokumen itu diperoleh dari 4 tempat berbeda.

Penyitaan dokumen pertama kali dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan, pada Selasa (24/12) lalu.

Berselang sehari kemudian, penggeledahan berikutnya

dilakukan di kediaman tersangka Wakil Ketua DPRD Seruyan Baharudin, kediaman anaknya Yusuf dan tempat tinggal orang kepercayaan Baharudin, Yamin.

"Saat penggeledahan, sempat kita pasang police line (garis batas polisi) di keempat lokasi itu.

Dokumen yang kita sita diduga terkait pengadaan proyek di 2014," kata Kapolres Seruyan AKBP Heska Wahyu Widodo, ketika dikonfirmasi, Kamis (26/12).

Heska menerangkan, selain sebagai Wakil Ketua DPRD

Seruyan, Baharudin juga memiliki bisnis perusahaan konstruksi jalan. Pembayaran fee senilai Rp 2,08 miliar itu, diduga kuat berasal dari pembayaran proyek jalan di 2 ruas jalan berbeda di Kabupaten Seruyan.

"Total nilai proyek itu adalah Rp 15 miliar. Proyek itu terealisasi di tahun 2013 ini. Kita duga uang itu (Rp 2,08 miliar) dari pembayaran proyek kedua ruas jalan itu," ujar Heska.

Heska juga sedikit menguraikan kronologis penangkapan

kedelapan tersangka. Pada Senin (23/12) lalu, tim Tipikor Satreskrim Polres Seruyan dibantu Ditreskrimsus Polda Kalteng, pertama kali menangkap Yusuf dan Yamin yang dicegat tidak jauh dari kediaman anggota DPRD Seruyan yang kini juga berstatus tersangka, Totok Sugiarto.

"Dari mobil yang ditumpangi Yusuf dan Yamin, kami menyita 1 koper berisi uang. Kemudian kita datangi rumah Totok dan dia menerima uang dari Yusuf dan

Yamin," ungkap Heska "Berikutnya anggota dewan lainnya kita tangkap dan akhirnya terungkap bahwa uang miliaran itu dari Baharudin (Wakil Ketua DPRD Seruyan). Baharudin adalah yang terakhir kita tangkap," jelasnya.

Heska mengakui, laporan dugaan suap kerap kali diterimanya dari masyarakat ke Polres Seruyan. Atas dasar itu, kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengawasi gerak gerik para tersangka

sehingga akhirnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Kasus ini tidak berhenti sampai di sini karena masih kami kembangkan.

Ada temuan baru, kami segera tindaklanjuti," tutup Heska.

Enam dari 8 orang yang ditangkap Polres Seruyan dibantu Ditreskrimsus Polda Kalteng sejak Senin (23/12) sore lalu di ibu kota Seruyan, Kuala Pembuang, adalah anggota DPRD Seruyan, Kalteng.

Mereka ditangkap terkait dugaan pembayaran fee senilai Rp 2,08

miliar kepada anggota DPRD yang bertujuan diduga untuk memuluskan mendapatkan proyek di 2014 mendatang.

Keenam orang masingmasing adalah Ketua DPRD Seruyan AS, Wakil Ketua DPRD Seruyan Bh dan anggota DPRD Seruyan lainnya EA, TS, Bd serta Hj Sh. Dua lainnya adalah anak kandung Bh, Yusuf beserta rekannya, Yamin dan terhitung hari ini, resmi ditahan di Mapolda Kalteng sejak Rabu (25/12) kemarin.(DTK.COM)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

SUMUT

Batu Bara Bukan Milik Kelompok Tertentu

KUNCI RUMAH - Wakil Wali Kota Tebingtinggi H Irham Taufik SH MAP menyerahkan kunci rumah kepada warga kurang mampu yang mendapat bantuan "aladin" dari pemerintah kota pada peringatan HKSN di Kelurahan Pabatu.kpkpos/rs

Banyak Peluang Bisnis Bisa Dikembangkan di Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Masyarakat Kota Tebing Tinggi ke depannya harus mampu meningkatkan potensi dan memperkecil kelemahan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Karena dengan dibangunnya Bandar Udara Kualanamu di Deli Serdang, pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, dan MP3EI (Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei di Simalungun) serta pengembangan daerah hinterland dapat dijadikan sebagai peluang untuk pengembangan Kota Tebing Tinggi.

"Ke depannya banyak peluang kerja dan kegiatan bisnis yang dapat kita kembangkan di Kota Tebing Tinggi sehingga harus dioptimalkan demi kemajuan kota kita ini," kata Wakil Wali Kota H Irham Taufik SH MAP pada Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2013 di Lapangan Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Senin (23/12).

Irham Taufik mengakui, belum terlihat kesetiakawanan yang solid diantara sesama masyarakat Kota Tebing Tinggi.

“Sebenarnya, banyak yang dapat dilakukan secara bersama-sama yakni dengan melakukan kebersihan dan keindahan lingkungan, membina para re-

maja agar terhindar dari kenakalan dan pengaruh narkoba, menjaga siskamling, dan lainnya,” imbuhnya.

Dikatakan juga bahwa pemerintah kota melalui SKPD-SKPD yang ada telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan diantaranya bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu, anak cacat, lansia, pendidikan dan pelatihan, bantuan peralatan kepada pengusaha kecil serta memberikan bantuan rehab atap, lantai, dan dinding "aladin" rumah warga kurang mampu.

"Semua itu kita lakukan untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tebing Tinggi dengan harapan bahwa seluruh masyarakat kota ini jadi sehat dan sejahtera," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Tebing Tinggi Drs H Hasanuddin Siregar dalam laporannya menyampaikan, dalam rangka memperingati HKSN di Kota Tebing Tinggi, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan.

Diantaranya memberikan bantuan sosial kepada penyandang cacat dan donor darah serta melakukan kegiatan gotong-royong kebersiahan serta penanaman pohon.(RS)

Rekomendasi APEC Buka Peluang Ekonomi Bagi Perempuan TEBING TINGGI - Hasil pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang salah satu rangkaian penyelenggaraannya membahas ‘Women Economic Driver’ menghasilkan rekomendasi strategi tentang pentingnya membangun komitmen dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi telah membuka peluang kaum perempuan pelaku usaha untuk mengembangkan wirausahanya.

“Rekomendasi APEC itu merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk meningkatkan akses dalam mengembangkan wirausaha dengan daya saing pasar bisnis yang sangat ketat dan kompetitif, ini harus bisa dimanfaatkan oleh kaum perempuan Indonesia,” kata Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85, Selasa (24/ 12) di Balai Pertemuan Kartini, Jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Tinggi.

Tampak hadir Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi Hj Sri Kurnianingsih Umar Zunaidi, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Kapolres AKBP H Enggar Pareanom, Sekdako H Johan Samose Harahap, Ketua Dharma Wanita

Persatuan Kota Tebing Tinggi, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana drg Dina Kamarina, Kabag Humas Pemko Ahdi Sucipto SH serta para pimpinan SKPD se-Kota Tebing Tinggi.

Menurut wali kota, perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria.

“Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia termasuk perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis,” terangnya.

Wali kota berharap melalui peringatan Hari Ibu ke-85 Tahun 2013 di Kota Tebing Tinggi dapat memperkokoh semangat persatuan dan solidaritas seluruh kaum perempuan Indonesia dalam mencapai cita-cita NKRI yang adil, demokratis, aman, dan sejahtera.

Peringatan Hari Ibu di Kota Tebing Tinggi ditandai dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba yang digelar TP PKK Kota Tebing Tinggi.(RS)

BATU BARA - Wakil Bupati Batu Bara H RM Harry Nugroho SE mengatakan bahwa masyarakat Batu Bara saat ini sudah semakin dewasa. Untuk itu masyarakat harus ikut mengisi pembangunan dan terus menjaga persatuan dan kesatuan.

"Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan. Kabupaten ini kita peroleh melalui perjua-

Gubsu Lantik OK Arya-Harry Nugraha Jadi Bupati dan Wabup Batu Bara BATU BARA - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi melantik H OK Arya Zulkarnain SH MM-H RM Harry Nugroho SE sebagai Bupati-Wakil Bupati Batu Bara Periode 2013–2018. Pelantikan pasangan yang terpilih lewat Pilkada 19 Agustus 2013 ini berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Batu Bara di Lima Puluh, Selasa (24/12) dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Selamat Arifin SE MSi. Gubsu mengatakan dengan dilantiknya OK Arya Zulkarnain- RM Harry Nugroho maka mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan visi dan misi yang telah dijanjikan pada saat masa pencalonan.

ngan. Kabupaten Batu Bara bukan milik kelompok tertentu," ajak Harry Nugroho saat acara pembukaan pameran pembangunan dalam rangka Hari Jadi ke-7 Kabupaten Batu Bara, di Lapangan Sepakbola Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kamis 26/12).

Lebih lanjut Harry Nugroho menegaskan bahwa Kabupaten Batu Bara diperoleh melalui perjuangan seluruh elemen masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan Batu Bara, masyarakat juga harus ikut bekerja keras, agar masyarakat Batu Bara menjadi 'gemah ripah lo jinawi.'

"Untuk mari kita saling

bergandeng tangan membangun Batu Bara," ajak Harry Nugraha.

Terkait kegiatan pameran pembangunan ini, kata Nugraha, bukan merupakan agenda rutinitas dan seremonial belaka. Tetapi hendaknya event ini dapat menarik dunia usaha/investor agar dapat menanamkan modalnya di Batu Bara. Sehingga tujuan masyarakat Batu Bara yang sejahtera dan berjaya segera terwujud.

Menurutnya, sangat ideal di mana pameran pembangunan ini menampilkan, memajangkan, dan menginformasikan produk unggulan daerah, data-data daerah,

sehingga dunia usaha dapat memilih produk unggulan apa yang bisa dikembangkan.

Dari sekian banyak produk unggulan yang ditampilkan di pameran ini masih didominasi industri rumah tangga. Peluang usaha yang terbuka lebar ini ialah industri rumah tangga dan industri kecil yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. "Upaya perbaikan perekonomian masyarakat masih menjadi prioritas dalam pembangunan Batu Bara," tandasnya.

Koordinator Penyelenggara Pameran H Helman Herdadi SH MAP mengatakan bahwa dalam Perayaan

HUT ke-7 Batu Bara ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti zikir akbar dan doa, lomba cipta lagu Batu Bara, lomba olahraga tradisional layang-layang, lomba dayung sampan, lomba kupas kulit kepah, lomba gasing, dan lomba enggrang.

Selain itu penyantunan anak yatim dan pertunjukan hiburan rakyat.

Pameran pembangunan ini berlangsung 26 - 31 Desember 2013 di mana seluruh SKPD, pemerintah kecamatan, dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Batu Bara ikut serta memeriahkan pameran dengan membuka stan.(HAKIM)

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST M.Si mengambil sumpah jabatan H OK Arya Zulkarnain SH MM-H Harry Nugraha SE menjadi Bupati-Wakil Bupati Batu Bara Periode 20132018.(kpkpos/sarel ) “Kepada Saudara H OK Arya Zulkarnain SH MM sebagai bupati dan Saudara H RM Harry Nugroho SE sebagai wakil bupati harus merangkul semua pihak guna membangun daerah ini.

Perbedaan-perbedaan pada pelaksanaan pemilukada yang lalu harus dapat kita hilangkan, kebersamaan akan menjadikan segalanya menjadi indah. Sehingga program-program pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan serta mendapat dukungan masyarakat sehingga visi untuk mewujudkan masyarakat Batu Bara yang sejahtera dan berjaya dapat tercapai,” tegas Gubsu.

Di era otonomi saat ini, lanjut Gubsu, setiap daerah

sebagai unit administrasi pemerintahan berusaha mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan daya saing.

Meningkatnya daya saing akan berdampak meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya.

Karena itu daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan guna memajukan wilayah mereka. Dengan semakin terbukanya pasar bebas, memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah.

Sehingga tentunya usahausaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur.

“Untuk itu daerah ditun-

tut menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru.

Juga mewujudkan perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha serta industri baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gubsu.

Pada kesempatan tersebut, Gubsu mengingatkan AryaNugroho untuk bersamasama menyukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Dengan capaian kehadiran pemilih saat Pilkada Bupati Batu Bara yang mencapai hampir 80 persen tentu Batu Bara jadi daerah yang bisa mewarnai event lima tahunan tersebut.

“Saya yakin di Kabupaten Batu Bara saat pelaksanaan pemilu nantinya akan bisa setara bahkan lebih baik kualitasnya. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pemilukada beberapa waktu yang lalu relatif kondusif dan tingkat kehadiran pemilih mencapai 80 persen. Ini merupakan capaian daerah yang tertinggi tingkat kehadiran pemilih di TPS,” Gubsu mengapresiasi.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut, Anggota DPR-RI Ali Wongso Sinaga, Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara H Ajib Shah, Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, Bupati Labura H Khairudinsah, Bupati Langkat H Ngosesa Sitepu, unsur Muspida.(SUP)

Wali Kota Minta Kader Jumantik Semangat Berantas DBD TEBING TINGGI - Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM melakukan tatap muka dengan ratusan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) se-Kota Tebing Tinggi yang digelar dinas kesehatan setempat, Selasa (24/ 12) di Gedung Hj Sawiyah Nasution, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi.

Dikatakan, Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara memliki kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) cukup tinggi.

Dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) ditemukan jumlah kasus DBD berturut-turut adalah 381 kasus, 176 kasus, dan 150 kasus.

Meskipun jumlah kasus setiap tahun terjadi penurunan, Case Fatality Rate (CFR) DBD dalam tiga tahun terakhir terus mening-

Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM tampak tersenyum sambil menyapa para kader Jumantik saat tiba di Gedung Hj Sawiyah Nasution untuk melakukan tatap muka.(KPKPOS/RS) kat, berturut-turut 1,0 persen, 1,7 persen, dan 2 persen.

Kota Tebing Tinggi sudah masuk kategori endemis DBD. Sedangkan untuk tahun 2013, jumlah kasus

DBD sebanyak 152 kasus, dengan CFR sebesar 0,7 persen.

“Meskipun CFR menurun, tapi jumlah kasus DBD masih sangat tinggi. Hal itu

tentu menjadi keprihatinan kita semua. Pemko Tebing Tinggi berharap kepada para kader Jumantik untuk dapat bekerja lebih semangat untuk memberantas DBD ini," pesan Umar Zunaidi di hadapan para kader Jumantik di kota itu.

Pada kesempatan itu, wali kota berharap kasus DBD bisa ditekan seminimal mungkin. ”Untuk tahun depan, kita harus bertekad kuat untuk dapat menurunkan kasus DBD serendah mungkin dan jangan ada lagi masyarakat yang meninggal karena DBD," pinta Umar Zunaidi Hasibuan.

Disebutkan, bahwa penyakit DBD terjadi selain karena virus dengue-nya ada, juga karena vektornya yaitu nyamuk aedes aegypti-nya banyak. Sedangkan penyebab banyak vector itu terjadi karena tempat-tem-

pat berkembangnya (bredding places) juga banyak.

Cara yang paling efektif untuk memberantas DBD adalah dengan memberantas sarangnya melalui 3M (menguras, menutup, dan mengubur) serta mencegah gigitan nyamuk dengan memelihara ikan serta jangan menggantung pakian kotor dalam kamar.

Sebelumnya, Plt Kadis Kesehatan Tebing Tinggi Riswandi SE menyampaikan, pertemuan tatap muka antara kader Jumantik dan wali kota itu bertujuan untuk melakukan evaluasi pekerjaan kader Jumantik dan memvalidasi data selama tahun 2013 serta memberikan pembekalan kepada kader jumantik tentang penyakit DBD dan pencegahannya.

Jumlah kader Jumantik seKota Tebing Tinggi saat ini sebanyak 360 orang.(RS)

Pelanggaran Zona Kampanye Masih Marak di Sergai SERGAI - Spanduk ataupun baliho para calon legislatif di Kabupaten Serdang Bedagai, hingga kini masih marak dipajang di tempat-tempat yang dilarang. Bahkan banyak yang menempel di pepohonan sehingga mengganggu kelestarian lingkungan.

Begitu juga di jalanjalan protokol yang termasuk zona larangan kampanye masih banyak ditemui spanduk maupun baliho caleg tanpa adanya penindakan dari pihak terkait.

Hal ini tentu menjadi tanda tanya bagi masyarakat apakah memang tidak ada aturan yang melarang.

Sebab lembaga maupun aparat terkait terkesan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran zona kampanye yang masih

Terlihat salah satu baliho yang melanggar aturan tentang zona kampanye terpajang di simpang tiga Kantor Camat Bintang Bayu.kpkpos/ arm hambatan, sarana dan boleh dipasang di tempat marak di Sergai. prasarana publik, taman, pelayanan kesehatan, Padahal menurut dan pepohonan. gedung milik pemerintah, Peraturan KPU No 15 Sudah seharusnya pihak lembaga pendidikan Tahun 2013 pada Pasal 7 yang memiliki kewenangan (gedung dan sekolah), jalan disebutkan bahwa alat melakukan penertiban, protokol, jalan bebas peraga kampanye tidak

mengecek ke lapangan untuk menertibkan spanduk atau baliho yang melanggar ketentuan tersebut.

Jangan sampai ada asumsi masyarakat kalau pihak Panwaslu dan elemen berwenang lainnya melempem menyikapi masalah ini.

Penertiban itu hendaknya segera dilakukan bersama aparat, Panwaslu, dinas perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta aparat terkait lainnya.

Dari pantauan KPKPos, Jumat (27/12), di berbagai tempat di Sergai seperti Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Serbajadi, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Sei Rampah banyak ditemui baliho yang melanggar ketentuan.(ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

Perempuan Harus Berperan Aktif Dalam Pembangunan TANJUNG BALAI - Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe mengimbau kaum perempuan di daerah itu meningkatkan peran aktif dalam pembangunan, tanpa mengabaikan harkat dan martabatnya di tengah keluarga dan masyarakat.

“Kaum perempuan sekarang ini memiliki peran penting dalam pembangunan, karenanya tidak boleh rendah diri dalam pergaulan,” katanya pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2013 di Tanjung Balai, Jumat lalu.

Menurut dia, saat ini perempuan mempunyai kesetaraan dengan pria, sebab hak-hak wanita dilindungi oleh undangundang.

Namun akibat masih banyak kaum perempuan belum memahami hak-hak mereka, hingga saat ini kaum perempuan masih banyak yang dirugikan.

Wali kota menyebut contoh, perempuan kerap menjadi korban pelecehan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan menjadi korban eksploitasi kaum pria.

Thamrin juga menyatakan tidak sependapat jika perempuan yang sukses dalam berbagai profesi dan jenjang karier melupakan kodratnya sebagai kaum ibu, sehingga menjadi pemicu retaknya mahligai rumah tangga.

Oleh karena itu, ia mengingatkan kaum perempuan di daerah itu agar senantiasa menjaga moral, etika, dan sikap, baik di dalam rumah tangga maupun bermasyarakat.

Sebelumnya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Pemko Tanjung Balai, Delima, mengatakan bahwa peringatan Hari Ibu tahun ini turut diisi dengan seminar sehari.

“Kegiatan seminar ini diikuti 200 orang peserta utusan sejumlah organisasi wanita, PKK, dan para kepala sekolah wanita,” ujar dia.

Tujuan seminar adalah untuk memberikan pemahaman bahwa wanita dan pria mempunyai peranan yang berbeda secara kondrati maupun sosial budaya.

Kendati demikian, menurutnya, perempuan bisa turut berperan aktif dalam keluarga, masyarakat, dan negara, diantaranya dalam upaya mewujudkan demokrasi, partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan yang inklusif (terbuka).(HER)

SUMUT

Tigor: Jaga Kondusifitas Labuhan Batu LABUHAN BATU - Bupati Labuhan Batu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD mengajak seluruh elemen masyarakat di daerahnya terus menjaga kondusifitas Labuhan Batu dalam menyambut Tahun Baru 2014.

"Mari kita jaga kondusifitas Labuhan Batu agar situasi yang aman dan tertiba tetap terpelihara serta jalinan silaturahmi antarpemeluk agama semakin baik," katanya saat Malam Pisah Sambut Dandim 0209 Labuhan Batu antara Letkol Inf Dwi Bagus Nugraha SH dengan Letkol Inf Sapta Marwindu Ibraly SIP di Pendopo Pemkab Labuhan Batu, Senin (23/12).

Berkaitan dengan acara pisah sambut Dandim 0209 Labuhan Batu ini, Tigor mengucapkan terima kasih dan selamat jalan kepada Dwi Bagus Nugraha yang akan bertugas di Pontianak.

“Mudah-mudahan pertemuan kita yang satu setengah tahun ini membawa kenangan tersendiri bagi kita dan terima kasih atas kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Semoga di tempat tugas yang baru hal ini seperti ini dapat lebih baik lagi,” ucap Tigor.

Kepada Sapta Marwindu Ibraly, Tigor mengucapkan sela-

MENYAMBUT TAHUN BARU 2014

Bupati Labuhan Batu mengenakan seperangkat kain songket kepada Dandim 0209 Labuhan Batu yang baru Letkol Inf Sapta Marwindu Ibraly SIP dalam acara temu pisah di Pendopo Pemkab Labuhan Batu.kpkpos/hah mat datang di Kabupaten Labuhan Batu dengan harapan di tempat tugas yang baru ini kiranya dapat lebih kerasan dan dapat lebih cepat beradaptasi dengan unsur kemuspidaan.

Tigor dalam kesempatan itu secara singkat menjelaskan kondisi Kabupaten Labuhan

Batu yang saat ini berpenduduk sekitar 530.000 jiwa, terdiri dari 12 etnis. "Dan hampir semua etnis ada di sini," ujarnya.

Sementara itu Dwi Bagus Nugraha dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Labuhan Batu, unsur Muspida dan pemuka masya-

rakat sehingga ia dapat melaksanakan tugas pokok yang ia emban selama menjabat Dandim 0209 Labuhan Batu.

"Kami akan bertugas di Kodam XII Tanjung Pura, Pontianak. Untuk itu kami mohon doa restunya agar di tempat yang baru kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terima kasih pula atas kerjasamanya selama ini," kata Dwi Bagus Nugraha.

Sedangkan, Sapta Marwindu Ibraly sebagai Dandim 0209 Labuhan Batu yang baru dalam kesempatan itu mengharapkan dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh unsur Muspida.

"Kami sangat mengharapkan bimbingan dan arahan serta petunjuk dari Pak Bupati Labuhan Batu," ucapnya.

Hadir dalam acara pisah sambut itu antara lain Bupati Labusel Wildan Tanjung, Wakil Bupati Labuhan Batu Suhari Pane SIP, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu dr Hj Fitra Laila SpTHT, Plt Sekdakab Labuhan Batu H Ali Usman Harahap SH, para kepala SKPD, para Danramil se-jajaran Kodim 0209 Labuhan Batu, dan tokoh masyarakat serta pemuga agama. (HAH)

Tiga Tahun PKK Labuhan Batu Bekerja Tanpa Pamrih

LABUHAN BATU - Tiga tahun Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu bekerja tanpa pamrih terutama dalam melaksanakan kegiatan Posyandu.

Setelah tiga tahun itu hasilnya sudah dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Hal itu dibuktikan dengan angka kematian bayi akibat tetanus sudah menurun. Tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi. Demikian juga dengan penyakit difetri, sudah tidak ada lagi karena anak-anak sudah diimunisasi di Posyandu.

Bahkan angka kematian ibu melahirkan juga sudah menurun.

Demikian dikemukakan Bupati Labuhan Batu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, Selasa (24/12) saat menyerahkan Dana BMT dan Transport Kader Posyandu untuk Triwulan III dan IV Tahun 2013 Tingkat Kecamatan Rantau Utara di Kelurahan Aek Paing.

Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu dr Hj Fitra Laila SpTHT sore harinya di Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Rantau Selatan dalam arahannya mengatakan, Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Posyandu memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh kader Pos-

2014, Administrasi Kependudukan di Tanjung Balai Gratis TANJUNG BALAI - Pengurusan administrasi kependudukan di Kota Tanjung Balai bakal digratiskan pada tahun 2014. Penggratisan itu akan diterapkan dalam rangka menindaklanjuti peraturan pemerintah (PP) yang baru saja diterbitkan.

"Namun, PP tersebut belum diberlakukan secara efektif, karena masih menunggu undang-undang yang kini masih digodok pemerintah pusat," jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs Walman Riadi P Girsang kepada wartawan, Senin lalu.

Dijelaskannya, pengurusan adminsitrasi kependudukan gratis itu tidak hanya sebatas Kartu Tanda penduduk (KTP), tetapi juga Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Hanya saja persoalan itu sampai saat ini masih belum final dan menunggu keputusan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah nantinya.

"Kendati demikian, untuk daerah Tanjung Balai kita mencoba mengusulkan program administrasi penduduk gratis tersebut diberlakukan efektif mulai bulan Januari 2014 mendatang dan mencoba mengusulkan anggarannya di dalam R-APBD tahun anggaran 2014," jelas Girsang.

Girsang mengatakan, kebijakan pengurusan administrasi kependudukan secara gratis itu diberlakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan membantu kepentingan kalangan masyarakat umum terutama golongan yang kurang mampu.

"Kita melihat, bahwa sampai saat ini masih banyak kalangan warga masyarakat yang enggan mengurus administrasi kependudukan dikarenakan masih dikenakan tarif walaupun harganya terjangkau," katanya.

Menurut Girsang, persoalan administrasi kependudukan ini perlu disikapi dengan baik. Kini upaya itu merupakan salah satu program Pemko Tanjung Balai untuk membantu kepentingan masyarakat umum untuk mendapatkannya secara gratis.(HER)

Tanjung Balai Ingin Jadi Kota Percontohan Tertib Lalu Lintas

SAMBUTAN - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH menyampaikan sambutan saat pelantikan anggota PAW DPRK kota tersebut.(KPK POS/KAR)

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhan Batu dr Hj Fitra Laila SpTHT ketika menyerahkan biaya transport bantuan Pemkab Labuhan Batu kepada salah seorang kader Posyandu di wilayah Kecamatan Rantau Utara. yandu, maka Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mengalokasikan dana berupa bantuan sosial untuk mengganti transport kader Posyandu maupun dana untuk pemberian makanan tambahan (PMT) untuk 12 bulan.

"Dana bansos ini memang tidaklah terlalu besar bagi kader bila kita kalikan dengan keseluruhan jumlah Posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Labuhan Batu," kata Fitra Laila.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu Hj Helifenida SKm MKes dalam kesem-

patan itu menjelaskan bahwa Biaya Transport Kader Posyandu dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) seKabupaten Labuhan Batu yang diserahkan untuk Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2013 keseluruhannya sebesar Rp517.362.000.

Dana itu dibagikan untuk 529 Posyandu dengan rincian, biaya Transport Kader Posyandu 529 X 6 bulan X 5 Orang X Rp25.000 = Rp396.750.000. Kemudian untuk Biaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 529 X 6 bulan X

Rp38.000 = Rp120.612.000.

Dalam kesempatan Helifenida mengajak semua pihak untuk terus membangun Kabupaten Labuhan Batu dengan mencintai kesehatan dan melindungi anak-anak dari kehidupan yang perlu dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan.

Saat acara penyerahan bantuan di tiga tempat yang terpisah itu masing-masing dihadiri camat dan ketua Tim Penggerak PKK kecamatan serta kepala desa, kepala kelurahan, dan para kader Posyandu.(HAH)

TANJUNG BALAI – Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe berharap daerahnya ke depan dapat menjadi kota percontohan dalam tertib berlalu lintas.

“Oleh karena itu, dinas perhubungan dan Kominfo harus proaktif memberikan penyuluhan dan mengelola lalu lintas secara lebih baik,” pinta Thamrin Munthe pada acara Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tanjung Balai, Senin lalu.

Thamrin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdako Erwin Syahrul Pane lebih lanjut mengatakan, penyuluhan dan perencanaan manajemen berlalulintas penting diterapkan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan meminimalisasi kecelakaan di jalan raya.

Selain itu, sosialisasi juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi.

"Saya minta instansi yang membidangi transportasi, khususnya angkutan dan jalan harus meningkatkan etos kerja dengan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang disiplin dan tertib di jalan raya,” kata wali Kota.

Melalui perwujudan budaya tertib lalu lintas, ia menyatakan optimistis angka kecelakaan atau kemacetan bisa ditekan.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan tertib lalu lintas dan angkutan, yaitu sinergitas antara pemangku kepentingan dan masyarakat.(HER)

Bupati Panen Raya Penangkar Benih Padi Sawah di Aek Paing LABUHAN BATU - Bupati Labuhan Batu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dr Hj Fitra Laila SpTHT, Kadis Pertanian Provinsi Sumatera Utara Ir HM Roem MSi, Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Wakapolres, Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Labuhan Batu Ir H Leo Sunarta MMA serta Kepala KIPP Carles Simbolon SST, Selasa (24/12), serentak melakukan Panen Raya Penangkaran Benih Padi Sawah di Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara.

Dalam arahannya bupati menjelaskan bahwa lahan pertanian pangan di Labuhan Batu sudah mulai menyusut. Di

daerah pantai saja sudah berubah jadi kebun sawit.

Padahal dulu Labuhan Batu merupakan daerah lumbung padi, tetapi sekarang sudah tidak lagi.

"Problem kita saat ini adalah 'jangan lapar.' Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan rupiah dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Sebab tidak mungkin bupati memberi makan penduduk yang berjumlah 530.000 jiwa di Labuhan Batu ini," ujarnya.

Untuk menyahuti permintaan kelompok tani di Kelurahan Aek Paing tentang kebutuhan bendungan irigasi di lokasi persawahan, bupati mengatakan permintaan itu akan dianggarkan sebesar Rp500 juta pada Tahun Anggran 2014

dengan harapan para petani dapat melakukan panen padi tiga kali dalam setahun.

"Sedangkan untuk dangau guna kebutuhan para petani supaya KIPP menganggarkannya. Demikian juga mesin diesel untuk kebutuhan listrik agar dinas pertanian dapat memprogramkannya," perintah Tigor kepada jajarannya.

Tigor menambahkan, tahun depan Pemkab Labuhan Batu menyiapkan ribuan ekor benih ikan lele untuk dibagikan kepada masyarakat melalui kelompok tani. Ikan lele tersebut dipelihara di pekarangan rumah dan bisa dipanen dalam usia dua bulan. "Untuk pembenihan ikan mas tidak memungkinkan karena lahan untuk itu sangat terbatas," jelasnya.

"Kalau penghasilan petani makin baik, pastilah kesejahteraan rakyat di Labuhan Batu ini juga baik, karena memang mayoritas masyarakat kita saat ini adalah petani,” kata Tigor.

Sementara, M Roem dalam sambutannya mengapresiasi dan merasa bangga serta kagum melihat kondisi daerah Labuhan Batu terutama di daerah persawahan Kelurahan Aek Paing karena padinya menguning secara serentak.

Tanah di Labuhan Batu menurutnya relatif subur dan iklimnya sangat mendukung untuk jadi lahan pertanian.

"Untuk itu sebagai petani kita harus kerja keras guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkat lagi," imbaunya.

M Roem menambahkan, saat

ini program pemerintah ada tujuh swasembada yaitu, swasembada beras, swasembada gula, swasembada jagung, swasembada kedelai, swasembada daging, swasembada cabai, dan swasembada bawang merah.

"Khusus di bidang pertanian, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Labuhan Batu dan siap mendukung usulan dari daerah ini," kata M Roem di akhir sambutannya.

Sedangkan Leo Sunarta dalam laporannya menjelaskan bahwa hasil produksi panen penangkar benih padi sawah ini adalah sebesar 7,3 ton per hektare dan telah dilaksanakan pengubinannya oleh pihak BPS dan dinas pertanian serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

"Dalam pelaksanaan kegiatan penangkar benih ini kami menjalin kerjasama dengan salah satu BUMN yaitu PT Sang Hyang Sri (SHS) yang bergerak dalam bidang perbenihan, di mana hasil panen benih yang memenuhi persyaratan dimintakan/disyaratkan pihak PT SHS akan dibeli oleh perusahaan," sebutnya.

Menurut Leo, dalam kegiatan ini penangkar benih padi petani pelaksana mendapat bantuan peralatan yaitu seed cleaner dan mesin penjahit goni sebanyak 1 unit sebagai sarana memudahkan petani dalam kegiatan pascapanennya.

Selain itub penyerahan dana PUAP kepada Gapoktan Sukma Desa Sei Lumut, Kecamatan Panai Hilir, sebesar Rp100 juta.(HAH)

10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

Banyak Bandar Narkoba Gemar Beri Bantuan Sosial di Sumut MEDAN - Masyarakat Sumatera Utara diingatkan agar mewaspadai gerakan bandar narkoba yang berkedok kepedulian dan bantuan sosial. Pasalnya, bandar narkoba kian canggih dengan berkedok "Robinhood" guna melindungi jaringan mereka.

Kesimpulan ini terungkap dalam Dialog Akhir Tahun Pemprovsu dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut dan forum strategis masyarakat, Selasa.

Hadir dalam acara itu Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut, Eddy Syofian, Kepala BNNP Sumut Kombes Pol Rudi Tranggono, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut Maratua Simanjuntak, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kolonel Nurdin Sulistiyo, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumut Bahari Damanik dan Sekretaris Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Sumut Zulkarnaen Nasution dan Plt Kadis Pariwisata Sumut.

Pada dialog ini terungkap bisnis narkoba sudah masuk dalam jaringan teroris yang saling bersinerji

merusak generasi bangsa.

Modus gerakan juga semakin canggih termasuk berkedok seperti "Robinhood" yang seolah-olah menjadi tokoh penggerak kepedulian sosial dan membagi-bagikan uang maupun bantuan lainnya untuk memperdaya masyarakat.

"Ada beberapa gejala yang perlu kita sikapi sungguh-sungguh terutama adanya beberapa kelompok masyarakat yang menolak upaya pemberantasan narkoba, bahkan menyerang polisi yang hendak menangkap jaringan narkoba," ujarnya.

Gejala ini lanjutnya disinyalir akibat adanya tanda-tanda bahwa bandar narkoba bergerak dengan kedok tokoh sosial ibarat cerita "Robinhood" guna mengaburkan sindikasi mereka.

"Ini persoalan serius karena hampir semua tindak kejahatan selalu berakar dari narkotika bahkan sektor riel masyarakat sudah berpengaruh terhadap permodalan yang menghambat gerakan ekonomi akibat banyaknya uang tersedot dalam bisnis narkoba yang sebagian besar mengalir ke luar negeri," ujarnya. (MBC)

Polisi Sinterklas di Pematangsiantar P.SIANTAR - Merayakan Natal, polisi dari Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pematangsiantar, menggelar aksi simpati.

Dua polisi berpakaian Sinterklas membagi permen kepada pengendara lalu lintas dan anak-anak. Polisi juga membagi selebaran berisi kampanye tertib berlalu lintas.

Aksi simpati polisi dilaksanakan, Kamis (26/12), di perempatan jalan Sutomo dan Jalan Diponegoro. Dua polisi Sinterklas didampingi 10 polisi berseragam lalu lintas menghentikan pengendara lalu lintas yang membawa anak-anak.

Mereka kemudian membagi permen kepada anakanak dan kepada pengendara dewasa dibagikan selebaran yang berisi kampanye tertib berlalu lintas. Beberapa anakanak yang dibagi terlihat senang mendapatkan permen. Meski raut wajah mereka awalnya sedikit takut.

Salah seorang anak yang dibonceng orang tua-

nya bahkan sempat merengek karena hanya diberikan satu buah permen.

"Om bisa minta tambah lagi permennya, kok cuma satu" ucap Janneta Sibarani (5) kepada polisi berpakaian Sinterklas. Mendengar permintaan bocah itu, polisi kembali memberikan satu permen lagi.

Iptu Sugeng Wahyudi, Kaur Regident Sat Lantas Polres Pematangsiantar menjelaskan, aksi simpati itu digelar selain untuk merayakan Hari Natal juga untuk mengkampanyekan kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Sinterklas dipilih menurutnya agar anak-anak tidak merasa takut kepada polisi.

"Sinterklaskan identik dengan perayaan Natal dan hadiah. Jadi hadiah yang kita bagi ke anak-anak berupa permen," ujar Itpu Sugeng Wahyudi.

Aksi simpati ini dilaksanakan dibeberapa ruas jalan dan digelar selama beberapa hari ke depan.(SBC)

Situasi Kabupaten Karo Kondusif MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjamin keamanan di Kabupaten Karo, meski daerah itu bukan hanya sedang dilanda bencana Sinabung tetapi juga ada unjuk rasa pro dan kontra memprotes Bupati Karo.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut, Brigjen Pol Basarudin, mengatakan meski sedang menangani berbagai keamanan mulai untuk

bencana erupsi Sinabung dan aksi unjukrasa protes dan pro Bupati Karo, pihaknya tetap konsentrasi penuh untuk menjaga keamanan di daerah itu.

“Selain konsentrasi penuh itu memang wajib dilakukan, tetapi terus terang tugas kepolisian di Karo itu sangat terbantu dengan dukungan banyak pihak termasuk masyarakat,” kata Wakapoldasu, Selasa. (SBC)

Fadly Warga Laudendang Tewas Mengapung T.BERINGIN - M.Fadly (33) penduduk Dusun IV, Melati, Desa Laudendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab.Serdang Bedagai ditemukan warga tewas mengapung di muara sungai Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kab.Serdang Bedagai, Rabu siang.

Mayat korban pertama kali ditemukan warga dengan kondisi sudah membengkak. Mayat korban diperkirakan sudah beberapa hari berada di dalam air.

Personel Pol Air Polres Sergai yang mendapat laporan warga segera turun

ke lokasi dipimpin Briptu Hendro dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Sultan Sulaiman di Desa Firdaus, Kec.Sei Rampah, guna keperluan medis.

Sementara itu Kasat Pol Air Polres Sergai, Iptu.

Afrizal melalui Briptu Hendro membenarkan penemuan mayat tersebut.

Identitas korban diketahui dari KTP yang ditemukan di dalam dompet korban.

Tanda-tanda bekas penganiayaan atau kekerasan lainnya tidak ada ditemukan di tubuh korban. ’’Kita sudah mencoba menghubungi pihak keluarga korban,”ujar Hendro. (ARM)

SUMUT

Warga Dikerjai Dalam Kompensasi Sutet LANGKAT – Tidak berkenannya sebagian besar warga menerima pembayaran ganti rugi atas bangunan rumah dan kompensasi tanaman keras terkena lintasan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (Sutet) dari PLTU Pangkalan Susu Kabupaten Langkat akibat merasa dikerjai.

Warga menilai ada persekongkolan jahat oknumoknum institusi terkait yang dilibatkan dalam proses ganti rugi dan konvensasi tersebut, dengan oknum dari Medan untuk mencari keuntungan pribadi yang dampaknya bukan hanya merugikan warga tetapi juga keuangan negara.

“Kami punya bukti-bukti adanya persengkokolan itu.

Kami menilai itu merupakan pelanggaran hukum makanya kami akan buat pengaduan sekaligus menyampaikan bukti-bukti tersebut ke penyidik agar diproses sesuai hukum,” kata Abas dan Suhaimi Akbar, dua diantara warga terkait masalah dimaksud kepada wartawan di kantor DPRD Langkat.

Beberapa saat sebelumnya, puluhan warga terkait persoalan dimaksud difasilitasi Komisi I melakukan pertemuan dengan pihak PLN, Pemkab Langkat, BPKP dan bank (BNI) di kantor DPRD Langkat.

Ketua Komisi, Jiman Tarigan, memimpin pertemuan didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat, Abdul Khair.

Warga menyampaikan secara gamblang mengenai proses menuju ganti rugi dan kompensasi hingga mengapa warga menolak menerima pembayaran ganti rugi dan konvensasi dimaksud.

Abas salah seorang warga mengaku diikutkan sejak awal, mulai pengukuran

hingga proses menuju ganti rugi maupun kompensasi dalam pertemuan ungkapkan tabir diperkirakan merupakan permainan dan rekayasa oknum-oknum tertentu dilakukan dalam proses dimaksud.

Bahkan dia menilai, LB-

HN yang diharapkan menjadi pahlawan buat warga justru malah sebaliknya. Kehadiran lembaga yang diduga diprakarsasi PLN semakin memperkeruh persoalan.

Parahnya lagi, oknum-ok num dari Pemkab Langkat yang terlibat dalam proses

tersebut, juga diduga ikutikutan berkolaborasi mencari keuntungan pribadi.

Abas lebih lanjut sampaikan, sebelumnya warga berkenan didampingi LBHN yang kehadirannya tanpa diminta warga itu karena lembaga dimaksud menga-

SUTET - Lahan di Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu yang terkena lintasan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (Sutet).

Kades Tanjung Pasir Terbitkan SKT SEJUMLAH masyarakat Dusun II Tanjung Pasir, Pangkalansusu mempertanyakan peran Kadus II Tanjung Pasir, Rahmanuddin, yang diduga telah merekayasa lahan Pertamina di Dusun II Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu dalam masalah SKT (surat keterangan tanah). Peran kasus diduga telah merekayasa peran Kades Tanjung Pasir M Jamil.

Disebutkan, Kades Tanjung Pasir mengeluarkan SKT sebidang tanah Pertamina atas nama Sudar, warga Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalansusu. Dan oleh Bank BNI 46 Stabat telah dicairkan dana kompensasi jaringan sutet tersebut sebesar Rp27.300.000, untuk tanah seluas satu rante.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada Kades M Jamil, dinyatakan, bahwa SKT dikeluarkan Kades atas dasar keterangan Kepala Dusun II, bahwa tanah yang satu

rante itu milik Sudar.

"Karena Kadus menyatakan tanah tersebut milik Sudar, maka SKT saya keluarkan," kata Kades M Jamil.

Tokoh dan pemuka masyarakat Desa Tanjung Pasir sangat menyayangkan Kepala Desa begitu ceroboh dalam mengeluarkan SKT yang bukan tanah warganya hanya mencari keuntungan semata.

Kabarnya, uang sebesar Rp27.300.000 yang sudah diterima untuk pembayaran ganti rugi sudah dikembalikan ke PLN. "Mana mungkin uang sebesar itu dikembalikan, sudah habis dipakai mungkin," ujar masyarakat.

Pemuka masyarakat Tanjung Pasir menghimbau pihak terkait untuk memanggil dan memeriksa Kades Tanjung Pasir dan Kadus Dusun II Tanjung Pasir.

Diakui, akhir-akhir ini masyarakat resah akan kinerja Kades Tanjung Pasir M. Jamil. (UC)

takan akan berjuang agar kompensasi dan ganti ruginya dibayar dua kali lipat oleh PLN. ternyata hanya omong kosong. PLN tetap membayar sesuai ketentuan awal, tidak ada kenaikan sebagaimana dijanjikan LBHN. Bahkan semakin anehnya, heran Abas, LBHN minta bayaran 40 persen kepada warga diperparah pihak bank (BNI) yang langsung memotong 40 persen uang yang seharusnya diberikan ke warga dengan alasan untuk LBHN. Kondisi itu semakin kental karena bank hanya mau membayarkan kepada warga jika didampingi LBHN saat mengambil uang pembayaran tersebut.

“Kami tidak mau uang kami dipotong. Kami minta empat puluh persen uang yang dipotong dikembalikan.

Dan kami minta agar bank membayarkan walau warga tidak didampingi LBHN. Kami inginkan PLN, tetapi kami tidak inginkan oknum yang bermain mencari keuntungan pribadi dalam kasus ganti rugi maupun kompensasi tersebut,” tegas Abas diamini warga seraya membeberkan adanya oknum PLN membujuknya agar tidak membuka data-data yang diketahuinya ke publik.

Selain Abas yang mengungkapkan adanya permainan dalam upaya ganti rugi dan kompensasi, Suhaimi, salah seorang warga lainnya juga membuka tabir adanya oknum-oknum dari Pemkab Langkat terlibat dalam persoalan dimaksud, diduga terlibat berkolaborasi demi mendapatkan keuntungan pribadi.

“Saya punya bukti-buktinya,” kata Suhaimi sembari menunjuk YP salah seorang camat yang hadir pada pertemuan itu diduga terlibat dalam persekongkolan dimaksud. Oknum camat dimaksud memilih tidak bersedia berkomentar ketika dikonfirmasi wartawan terkait hal itu. (UC)

Polda Sumut Tangkap 3.999 Tersangka Narkoba MEDAN - Jajaran Direktorat Narkoba Polda Sumut, selama tahun 2013 berhasil mengungkap 2.912 kasus narkoba dengan tersangka sebanyak 3.999 orang.

Direktur Ditres Narkoba Poldasu Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan mengatakan, hingga awal Desember, pengungkapan kasus narkoba Tahun 2013 merupakan yang terbesar selam lima tahun terakhir.

"Hingga pekan kedua bulan Desember, jajaran Ditres Narkoba Poldasu berhasil mengungkap 2.912 kasus dengan 3.999 tersangka," kata Panjaitan.

Dijelaskan, dari 2.823 kasus itu, pihaknya berhasil menyita barang bukti narkoba, antara lain, 126.761,95 Kg sabu, 190.000 butir pil ekstsi, 246,26 gram putau, 2600,92 Kg daun kering dan 224 batang pohon ganja, dan 2,72 gram heroin.

"Pelaku narkoba tertinggi berusia lebih dari 30 tahun dengan status pengangguran.Artinya, status sosial dan ekonomi berpengaruh dalam

kasus narkoba," katanya.

Kasus narkoba jenis sabu yang paling banyak terjadi, disusul ganja dan ekstasi," ujar Toga.

Mantan Kapolres Labuhan Batu itu menambahkan, banyaknya pengungkapan kasus narkoba terhitung sampai Desember 2013, bukan karena tingginya peredaran narkoba di Sumut.

Tetapi karena pihaknya lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas pengungka-

pan.

Menurut Toga, titik rawan peredaran ataupun akses narkoba di Sumut, terjadi di Langkat, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Siantar, Asahan Labuhan Batu, Tanjung Balai dan Batu Bara." Malaysia hanya sebagai jalur masuk saja," jelas Toga.

Ke depan, sambung Toga, pihaknya akan memperkuat SDM personil kepolisian, khususnya untuk penyidik.

Selain itu, pihaknya juga

akan meningkatkan pengamanan di sejumlah daerah perbatasan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, mengusulkan penambahan anggaran serta sarana dan prasarana. Dengan begitu, Poldasu dan jajarannya dapat mengungkap kasus yang lebih besar lagi.

Dikatakan, dalam pengungkapan kasus, personil Polri harus tetap melaksanakan tugas sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP).

Toga tak menampik, dalam melaksanakan tugas, pihaknya masih memiliki berbagai hambatan, antara lain, minimnya anggaran yang disediakan untuk penyidikan, sarana dan prasarana yang terbatas, kekurangan penyidik.

"Berbagai macam cara dilakukan bandar narkoba untuk melakukan perlawanan, antara lain komplain dengan proses penangkapan di lapangan, tindakan provokasi dan sejumlah tindakan lainnya," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Toga menjelaskan, dalam dua pekan awal bulan Desember, ditemukan dua kasus besar dengan barang bukti sekira 50 Kg sabu dan seratusan butir pil ekstasi.

Kasus pertama, jelasnya, temuan paket "tak bertuan" berisi sekira 87.000 butir pil ekstasi di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian, penangkapan dua tersangka dengan barang bukti puluhan Kg sabu serta seratusan ribu pil ekstasi di Tanjung Balai. (FR)

KAPOLSEK MEDAN AREA

Asal Api Masih Menunggu Uji Labfor MEDAN - Empat rumah di Jalan Denai, Gang Famili, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kamis, ludes dilalap si jago merah.

Menurut Kapolsek Medan Area Kompol Rama S Putra mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan guna mengetahui penyebab kebakaran ini.

"Kita akan panggil unit Labfor Poldasu untuk melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan empat rumah tersebut," katanya.

Dijelaskannya, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan pihaknya masih memperhitungkan kerugian dari para korban. "Tidak ada korban jiwa dan kerugian masih kita perhitungkan," katanya.

Pantauan di lapangan, terlihat

pihak kepolisian memasang garis polisi (police line) terhadap keempat rumah yang terbakar tersebut.

Kapolsek memerintahkan anak buahnya untuk menjaga lokasi kebakaran dan tidak membiarkan pemilik rumah yang terbakar memasuki lokasi kebakaran sebelum tim Labfor Poldadu tiba ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Keempat rumah permanen yang terbakar merupakan milik organisasi Muhammadiyah yang disewakan.

"Ini (empat rumah) amal usaha milik Muhammadiyah yang disewakan. Rumah yang terbakar ini dikontrak oleh Feri, Risma, Mudo Harahap, dan Sarwono. Api berasal dari rumah Risma yang

ditinggal pergi kerja. Risma bekerja sebagai pekerja katering," kata Indra Hasibuan, kepala lingkungan setempat.

Saat kebakaran terjadi, satu dari empat rumah yang dihuni tersebut sedang ditinggal pergi pemiliknya. "Feri, Sarwono sedang pulang kampung, dan Risma sedang pergi bekerja. Sementara yang tinggal hanya Mudo Harahap dengan nomor rumah 12B," ungkapnya, seperti dikutip Medanbagus.com.

Sementara itu, anak dari Mudo Harahap yang rumahnya ikut terbakar, Fatimah (19) saat kebakaran terjadi sedang menonton televisi di ruang tamu rumahnya.

"Saat saya nonton, tiba-tiba asap tebal masuk ke dalam rumah

saya. Lalu saya panggil bapak dan kami melihat dari belakang rumah ternyata asap tersebut berasal dari rumah Risma. Rumah kami berdempetan semua bang," katanya.

Ia mengaku hanya bisa menyelamatkan laptop dan TV dari rumahnya yang turut terbakar.

"Habis semuanya bang, seperti ijazah, pakaian, dan barang berharga lainnya. Cuma laptop dan TV lah yang bisa selamat," tutur mahasiswi semester III Unimed ini.

Sedikitnya, tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (FR)

11

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

SUMUT

Kantor Dinkes Langkat Disegel Polisi * Tiga Oknum PNS Gol STABAT - Pasca operasi tangkap tangan pemotongan dana Jampersal di ruang unit pelayanan kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kab. Langkat, Jum'at, Polres Langkat akhirnya resmi menetapkan status tersangka terhadap ketiga oknum pegawai di Dinas Kesehatan Kab. Langkat.

Ketiganya masing-masing diketahui bernama Ponidi selaku Kepala Bidang yankes, Safriani selaku bendahara program jampersal dan terakhir drg.Sofyan selaku Kepala Seksi yang membawahi program jampersal.

Kapolres Langkat, AKBP Yulmar Try Himawan SIK MSi mengatakan hal ini saat menggelar temu pers di ruang aula Mapolres Langkat, Sabtu pekan lalu.

Dalam keterangan resminya, Yulmar menjelaskan penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengetahui adanya praktek penyelewengan dana jampersal di Dinas Kesehatan Kab. Langkat. Menanggapi itu, pihaknya langsung membentuk tim untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Di hari yang sama saat KPK resmi menetapkan status tersangka terhadap Atut, Gubernur Banten, Tim yang berasal dari Unit Tipikor Polres Langkat juga tidak mau ikut ketinggalan dan berhasil menginterogasi salah seorang bidan bernama Masdi Maria yang bertugas sebagai bendahara Puskesmas Pembantu Rumah Galo. Kepada petugas, dirinya mengaku baru saja mencairkan dana jampersal sebesar Rp3,6 juta di Dinkes Langkat.

Namun dana yang diterima, menurut Masdi Maria tidak sesuai ketentuan karena sudah terlebih dahulu dipotong sebesar 10 persen oleh oknum pegawai di Unit Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Langkat.

Tim Tipikor Polres Langkat di bawah pimpinan Ipda M.Panggabean SH MH beserta beberapa anggota Opsnal Satreskrim Polres Langkat langsung bergerak melakukan penggeledahan di ruang Yankes.

Hasilnya, petugas berhasil menangkap basah ketiga oknum pegawai di Dinkes Kab.Langkat yang sedang melakukan pemotongan dana jampersal sebesar 10 persen dari nilai anggaran terhadap beberapa bidan desa yang mengurus pencairan dana tersebut.

Saat itu, petugas juga turut mengamankan bidan Eva Novyanti selaku bendahara Puskesmas Besitang yang baru saja menerima pencairan dana jampersal untuk diambil keterangannya sebagai saksi dalam kasus pemotongan dana jampersal tersebut.

"Menyalah gunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara memotong anggaran secara tidak sah dan melawan hukum terhadap anggaran Jamkesmas dan Jampersal di Dinkes Kab. Langkat sejak bulan Agustus 2012," jelas Kapolres Langkat.

Selain ketiga tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa uang senilai Rp1,3 M lebih yang ditemukan di meja drg. Sofyan, uang senilai Rp245 juta lebih di meja Syafriani dan uang sebesar 353 juta lebih di meja kerja Eva Novyanti dan uang senilai Rp3,6 juta milik bidan Masdi Maria yang baru dicairkan dari dana jampersal dan sebuah Flash Disc berisi dokumen penting dana jampersal.

Ketiga tersangka dikenakan pasal 2 Subs Pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimak pidana penjara selama 20 tahun dan denda maksimal satu miliar. (JUL)

DISITA - Anggota Polres Langkat saat menyita berkas dari ruangan kabid Yankes Dinkes Langkat. (KPK POS/JUL)

Polisi Angkut Satu Truk Dokumen SATRESKRIM Polres Langkat melakukan penggeladahan lanjutan di ruang unit pelayanan kesehatan (Yankes). Puluhan petugas bersenjata lengkap diturunkan untuk membantu proses penyitaan terhadap barang bukti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinkes Langkat.

Sejumlah dokumen penting diambil dari dalam ruangan kerja Ponidi dan selanjutnya dimuat ke dalam truk. Dokumen-dokumen itu dibawa petugas guna kepentingan proses penyelidikan.

Penggeledahan kali ini berlangsung relatif aman karena bertepatan dengan hari libur pegawai. Puluhan personil tampak keluar masuk ruangan

membawa dokumen penting yang diyakini dapat membantu proses hasil penyelidikan.

Beberapa perwira kepolisian, termasuk Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto sendiri tampak serius meneliti beberapa dokumen yang berhubungan dengan program dana bantuan Jampersal.

Sebelumnya, Jum'at siang, pasca penggeledahan awal yang dilakukan pihak kepolisian suasana perkantoran di Dinas Kesehatan Kab. Langkat tampak terlihat sepi. Aktivitas perkantoran terlihat tidak seperti hari-hari biasanya, di mana hanya ada beberapa pegawai yang terlihat berada di sana.

Didekat pintu ruangan Yankes yang sudah terpasang police

line, beberapa petugas kepolisian terlihat tengah melakukan penjagaan.

Menariknya saat itu, ada seorang pegawai perempuan yang merengek-rengek minta diperkenankan masuk ke dalam ruangan.

Dirinya beralasan ingin mengambil berkas untuk membantu pasien di rumah sakit. Namun keinginan itu tidak dikabulkan oleh petugas polisi dengan alasan karena keinginan pegawai tersebut dianggap terlalu mengada-ngada dan tidak masuk di akal.

Apalagi, pihak kepolisian memang tidak membenarkan siapapun masuk ke dalam ruangan tersebut sampai kasus ini dianggap selesai. (JUL)

Kemungkinan Menyusul Tersangka Lain KASUS ini sendiri dinilai menjadi kunci keberhasilan pihak Polres Langkat dalam upaya memberantas praktek korupsi di jajaran pemerintah daerah.

Kapolres Langkat, AKBP Yulmar Try Himawan SIK MSi dalam keterangan resminya mengaku masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi untuk membongkar praktik korupsi di Dinas Kesehatan Kab.Langkat.

Salah seorang petinggi di Dinkes Kab. Langkat berinisial S disebut-sebut terlibat dalam praktik pemotongan dana jampersal tersebut.

"Berdasarkan hasil penyelidikan sementara terhadap ketiga tersangka, mereka mengatakan kalau uang hasil pemotongan tersebut akan diserahkan kepada petinggi di Dinas

Kesehatan Langkat berinisial S yang saat ini diketahui masih berada di luar kota," ujar Kapolres.

Mendengar itu, kontan membuat awak media menjadi bertanya-tanya siapakah oknum pegawai berinisial S tersebut.

Konon beredar kabar kalau petinggi Dinkes berinisial S tersebut adalah pejabat kabag keuangan di Dinkes Kab.Langkat.

Disinggung kapan pihak kepolisian mengamankan petinggi berinisial S, Kapolres menjawab secepatnya akan dipanggil untuk dimintai keterangannya.

"Waktunya kapan kita belum tau tapi yang jelas secepatnya," jelas Kapolres.

Usai menggelar konfrensi pers, Polres Langkat langsung bergerak menuju ke kantor

Bendahara Dinkes Kab.Langkat.

Kedatangan petugas ke sana diyakini untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait keterlibatan oknum pegawai berinisial S dalam dugaan praktik korupsi di jajaran Dinas Kesehatan.

Di bawah komando Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rosyid Hartanto pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan di Kantor Bendahara Dinkes Langkat. Sayang, ruang kantor pribadi oknum pegawai berinisial S tidak dapat ikut di geledah karena dalam keadaan terkunci.

Alhasil, untuk sementara waktu petugas kepolisian terpaksa memasang garis tanda larangan melintas (police line) di pintu masuk ruangan tersebut. (JUL)

Penarik Becak Tewas Bersimbah Darah MEDAN - Warga Jalan Pasundan, Kelurahan Sei Putih Timur 2, Kecamatan Medan Petisah, Rabu, mendadak heboh. Pasalnya, seorang pria penarik becak ditemukan warga terkapar bersimbah darah di daerah tersebut.

Warga makin ramai datang untuk melihat korban yang terkapar dengan tubuh terlentang di tengah jalan itu.

Saat warga mendekati korban yang diduga telah meninggal

dunia, tiba-tiba pria itu batuk disertai semburan darah keluar dari mulutnya.Warga pun kaget pun bukan kepalang.

Tak berapa lama setelah itu, tubuh pria yang belum diketahui identitasnya tak bergerak. Saat beberapa warga kembali mendekat untuk menolong, pria malang itu ternyata telah tak bernyawa.

Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Sei Putih Timur 2, Supiatman langsung menda-

tang lokasi begitu dirinya mendapat laporan dari warga.

"Pada saat ditemui warga masih hidup, tapi sudah tak bisa diajak omong lagi. Setelah satu menit, belum sempat kami tanya dia sudah tewas," ujarnya.

Dari keterangan warganya, 50 meter sebelum lokasi kejadian, penarik becak dayung tanpa pengenal tersebut terlihat batuk-batuk sambil muntah mengeluarkan darah.

Tiba di tempati kejadian

perkara, korban kemudian berhenti karena batuknya bertambah parah. Saat itu, warga melihat korban turun dari becak dayungnya. Tiba-tiba korban terjatuh dan kepalanya sempat mengenai stang becak.

Melihat kejadian tersebut, warga segera mendekatinya dan melihat wajah dan baju korban telah bersimbah darah. "Saat itulah warga menghubungi saya dan meneruskan informasi ini ke Polsek Medan

Baru. Dia (korban) ini bukan warga sini," ungkapnya.

Kepolisian disertai tim identifikasi dari Polresta Medan yang mendapat informasi ini segera menuju lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara. Saat pakaian korban digeledah, tak satu pun identitas ditemukan. Setelah melakukan pemeriksaan dan pengidentifikasian, jasad korban kemudian dibawa ke RS Pirngadi Medan. (MBC)

Kapolres Periksa Pasukan Operasi Lilin Rencong 2013 ACEH TIMUR - Apel pasukan Operasi Lilin Rencong 2013 untuk pengamanan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 dilangsungkan di jajaran Polres Aceh Timur dan Aceh Barat Daya (Abdya), Sabtu.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIK MH memimpin apel pasukan yang dilaksanakan di halaman mapolres setempat.

Sementara, apel pasukan di Mapolres Abdya dipimpin oleh Wakil Bupati Abdya, Yusrizal Razali.

Selain personil Polres Aceh Timur, apel pasukan juga melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, tim SAR dan pemadam kebakaran. Turut hadir juga sejumlah pejabat teras Pemkab Aceh Timur antara lain Asisten I Irvan Kamal, Plt Kabag Humas T Amran, dan Kadishub Aceh Timur, Zahri.

AKBP Muhajir yang membacakan amanat Kapolri mengatakan, apel gelar pasukan merupakan tahapan untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan tugas serta keterpaduan unsur terkait guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Aceh Timur mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah yang ikut terlibat dalam Operasi Lilin Rencong 2013 ini, terlebih atas kesiapannya untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada hari libur kerja. “Atas dukungan semua pihak, kita harapkan wilayah Aceh Timur dapat terus terjaga situasi keamanan yang kondusif, aman dan tenteram di tengah-

tengah masyarakat,� ungkapnya.

Lebih lanjutnya, Muhajir menambahkan, pihaknya akan membangun sejumlah pos pengamanan di Aceh Timur. Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat maupun para pengguna jalan raya.

Di Abdya Wakil Bupati Abdya, Yusrizal Razali bertindak sebagai inspektur pada apel gelar pasukan Operasi Lilin Rencong 2013 yang dihadiri unsur TNI, Polri, Satpol PP, RAPI, SAR dan instansi terkait lainnya.

Sebagai inspektur, Yusrizal Razali membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.

Disebutkan, perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan momentum penting yang selalu diikuti dengan meningkatnya dinamika situasi kamtibmas sehingga memerlukan upaya dan langkah pengamanan secara komprehensif.

Gelar pasukan ini, lanjutnya, merupakan tahapan untuk melakukan pengecekan akhir terhadap kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana pendukung yang akan digunakan. “Berdayakan pos pengamanan dan pos pelayanan agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat pada perayaan Natal dan tahu baru nanti,� imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Abdya juga melakukan pemeriksaan pasukan peserta apel dan ditutup dengan penyematan pita kepada sejumlah perwakilan personel Operasi Lilin Rencong 2013. (BSO)

SBSI 92Tolak UU Program BPJS SEI RAMPAH - Seribuan massa SBSI 92 menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sergai, Senin, menuntut Pemkab Sergai menolak Undang - undang program BPJS yang dinilai buruh sangat memberatkan, sebab harus membayar premi dan tidak seimbang dengan gaji yang diterima.

"Bayangkan, untuk makan saja kurang dengan gaji yang diterima apalagi harus membayar tagihan (premi BPJS)," sebut juru bicara SBSI 92 saat melakukan orasi di halaman belakang gedung Kantor Bupati Sergai yang disaksikan ribuan massa SBSI. Selain itu disampaikan, karena akan dilakukan program BPJS maka buruh akan menuntut pengembalian seluruh dana Jaminan Hari Tua (JHT) dari pihak PT. Jamsostek yang dinilai juga mulai mempersulit buruh untuk mengambilnya seperti yang terjadi di Deli Serdang baru baru ini.

Kedatangan massa SB-

SI ini mendapat pengawalan khusus dari personil aparat kepolisian Polres Sergai beserta Satpol PP. Sempat terjadi kericuhan antara massa dan petugas karena Pihak Pemkab Sergai lama menanggapi massa yang melakukan aksi sehingga membuat kondisi sedikit memanas.

Kendati demikian koordinator aksi dapat mendinginkan suasana sehingga keadaan kembali mencair dengan tuntutan awal buruh.

Setelah sekitar tiga jam melakukan orasi, lima perwakilan perusahaan ditambah pengurus SBSI, diajak melakukan mediasi dengan unsur Pemerintahan Pemkab Sergai yang dihadiri oleh Assisten II Hadi Sumarno, anggota DPRD Kabupaten Sergai, Ir. Loso, perwakilan Jamsostek, Perwakilan Polres, perwakilan Dinkes Sergai.

Hingga berita ini diturunkan proses mediasi masih berlangsung.(ARM)

DEMO - Massa SBSI 92 saat melakukan aksi di kantor bupati Sergai. (KPK POS/ARM)

Terjadi Pembiaran, Togel Merajalela di Tebing dan Sergai TEBINGTINGGI - Terjadi pembiaran terhadap peredaran judi toto gelap (togel) di beberapa daerah di Kota Tebingtinggi, dan Kabupaten Sergai. Akibatnya, judi jenis ini merebak luas hingga 17 kecamatan yang ada di kabupaten itu.

Bebasnya togel di kabupaten/ kota itu, sepertinya tidak ada yang mampu memberantas kegiatan ilegal ini. Bahkan kelihatannya bandar besar judi gelap ini lebih bisa berperan menentukan

ketimbang para oknum aparat penegak hukum disetiap kota/ daerah kawasan peredaran judijudi gelap ini.

Bagi warga masyarakat kota Tebingtinggi dan Kab.Sergai, soal kegiatan judi gelap ini sudah bukan rahasia lagi. Bahkan ada juga satu dua oknum nakal yang turut menjadi pemain, maupun bandar, minimal jadi satpam, walaupun dengan risiko tinggi.

Untuk bilangan kota Tebingtinggi sekitarnya, disamping

masih aktifnya tokoh-tokoh judi kawakan yang cukup berpengalaman bergelut dengan judi gelap, seperti : AJM, AW, AN, LS, AJU, DP, dan lain-lain. Juga muncul gembong baru seperti AGN, ILH, untuk bilangan Sei Rampah, Kampung PON, Bedagai, Sialang buah, Firdaus, Kab.Sergai dan sekitarnya. Demikian juga untuk daerah kec.Tebing Tinggi, kec.Dolok Masihul, Galang, Kec.Sipispis, Dolok Merawan, muncul tokohtokoh judi gelap baru seperti :

RBS, EP, SY, AL, B, dan UK. Mereka rata-rata bukan penduduk Tebingtinggi, tetapi penduduk kec.Dolok Masihul, dan Kec. Tebingtinggi Kab.Sergai, yang bergerak mengobok-obok kota Tebingtinggi sekitarnya. Dalam judi Toto Gelap/Martabe dari beberapa sumber, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama, baik di kota Tebingtinggi, maupun di Kab.Sergai, ketika dikonfirmasi KPK Pos belum lama ini mengatakan, tatanan

hukum di negara kita ini, sudah amburadul.

"Yang kecil ditangkap, yang besar dipelihara! Bagaimana sang bandar (big bos) mau ditangkap!, kalau mereka peliharaan si tukang tangkap," ujar mereka.

Pantauan di lapangan, serta informasi warga masyarakat, salah satu gembong judi gelap yang merajalela tanpa hambatan, berinisial UK penduduk desa kota baru kec. Tebingtinggi, Kab.Sergai yang mempunyai banyak

koorlap (koordinator lapangan) dengan ratusan penulis.

Koorlap judi gelap ini umumnya sering dikunjungi oknum setempat untuk ambil uang makan, atau uang minyak dari para agen besar judi gelap. Hal inilah yang membuat bandar/bos judi gelap menjadi besar kepala. Dihimbau kepada instansi penegak hukum, demi tegaknya supremasi hukum, marilah kita tinggalkan kepentingan pribadi, dan berantas segala bentuk perjudian. (JAKA)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

LIPSUS

6.201 Personil Gabungan

DISIAGAKAN

DI SUMUT Kapolda Irjen Pol Syarief Gunawan mengintruksikan anggotanya untuk melakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku kejahatan pada Operasi Lilin Toba dalam rangka perayaan Natal dan Tahun baru 2014.

Kapolda bilang, pihaknya bertindak tegas dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2014.

Pelaku kejahatan terancam tembak di tempat.

"Namun tindakan tegas dan terukur seperti tembak ditempat pada pelaku kejahatan tetap harus sesuai prosedur," katanya usai apel gelar pasukan pada Operasi (Ops) Lilin Toba 2013 dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Lapangan Merdeka, Medan.

Dikatakannya, tindakan tegas dan terukur yang dilakukan guna memberi efek jera kepada pelaku kejahatan dan memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang hendak beribadah maupun yang akan berlibur.

"Polda Sumut sudah melakukan langkah-langkah antisipasi di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi me-

PERAYAAN Natal 2013 di sejumlah gereja di Sumatera Utara, berlangsung aman. Misa natal pada malam hari maupun pagi hari ini, Rabu (25/12) juga berlangsung khidmat tanpa ada gangguan apapun. Ribuan umat Kristiani yang mengikuti misa di gereja juga tenang dalam menjalankan ibadah.

Penjagaan terus dilakukan aparat Kepolisian sampai bergantian tahun nanti.

Diharapkan, keamanan pada pergantian tahun tetap kondusif. Kepolisian terus memantau kelompok radikal yang ingin mengacaukan situasi.

ngalami gangguan. Pihaknya sudah menempatkan angotanya di rumah ibadah umat kristen yang ada di Sumut," katanya.

Dijelaskannya, yang menjadi fokus utama pihak kepolisian pada natal ini adalah ancaman teror. "Ada bebera-

pa nama yang perlu disikapi di wilayah ini dan diawasi terkait kemungkinan aksi teror," sebutnya.

Guna menciptakan suasana kenyamanan bagi umat Nasrani yang merayakan Hari Natal dan Tahun Baru, Polda Sumut me-

nyiagakan 6.201 personil gabungan. Operasi yang dikenal dengan sebutan Ops Lilin Toba itu dimulai pada 21 Desember 2013 lalu.

Operasi ini digelar secara nasional dan menitikberatkan pada aspek perlindungan, pengayoman dan per-

lindungan pada masyarakat.

Karenanya, personil yang dilibatkan sangat ditekankan untuk menghindari tindakan yang dapat mencidera perasaan masyarakat, khususnya watga Nasrani yang tengah melaksanakan ibadah Natal. (TIM)

GUNA menciptakan suasana nyaman bagi umat Nasrani yang merayakan Hari Natal dan Tahun Baru, Polda Sumut menyiagakan 6.201 personil gabungan. Operasi ini dikenal dengan sandi Ops Lilin Toba.

"Operasi ini digelar secara nasional dan menitikberatkan pada aspek perlindungan, pengayoman dan perlindungan pada masyarakat. Karenanya, personil yang dilibatkan sangat ditekankan untuk menghindari tindakan yang dapat mencidera perasaan masyarakat, khususnya watga Nasrani yang tengah melaksanakan ibadah Natal," ujar Kasubid PID Bid Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan.

Diakuinya, meski ditugaskan untuk menjaga perasaan masyarakat, tugas pokok Polri untuk melakukan penindakan, khususnya terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tindak kriminalitas.

"Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran lalu lintas juga harus tetap dilakukan," ujarnya.

Dirinci mantan Kapolres Nias Selatan itu, ke-6201 personil gabungan itu terdiri dari Polda Sumut sebanyak 125 personel, Polresta Medan 1.326 personel, Polres Belawan 255 personel, Polres Binjai 355 personel, Polres Langkat 380 personel,

Polres Karo 325 personel, Polres Deliserdang 450 personel, Polres Serdangbedagai 180 personel, dan Polres Tebingtinggi 190 personel.

Dan, Polres Asahan 210 personel, Polres Batubara 110 personel, Polres Tanjungbalai 120 personel, Polres Labuhanbatu 270 personel, Polres Simalungun 380 personel, Polres Pematangsiantar 150 personel, Polres Sibolga 90 personel, Polres Padangsidempuan 90 personel, Polres Tapanuli Tengah 90 personel, dan Polres Tapanuli Selatan 180 personel.

Lalu, Polres Mandailing Natal 90 personel, Polres Toba Samosir 90 personel, Polres Samosir 125 personel, Polres Humbang Hasundutan 90 personel, Polres Tapanuli Utara 120 personel, Polres Dairi 110 personel, Polres Pakpak Bharat 90 personel, Polres Nias 120 personel, dan Polres Nias Selatan 90 personel.

"Personel dari berbagai instansi lain juga dilibatkan.

Yakni, TNI sebanyak 334 personel, Dinas Pemadam Kebakaran 250, Dinas PU 130 personel, Satpol Pamong Praja 440 personel, Dinas Perhubungan 550 personel, Dinas Kesehatan 58 personel, dan Pramuka sebanyak 220 personil," bebernya. (TIM)

Camat, Lurah dan Kepling

DILIBATKAN

Indikasi Gangguan Teroris Tetap Ada KEPALA Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Syarief Gunawan mengakui bahwa indikasi gangguan aksi terorisme menjelang Natal 2013 dan tahun 2014 tetap ada.

"Indikasi (gangguan teroris) ada, tidak saja di Medan, tapi di beberapa tempat seperti Sulawesi dan Jawa, sudah ada melakukan pencegahan dan penangkapan mereka yang akan melakukan gangguan teror," tegasnya, seraya menambahkan, kita sudah tempatkan anggota di beberapa titik dan dibeberapa tempat.

"Mudah-mudah bisa kita redam sampai akhir tahun ini dan seterusnya," ujar Syarief.

Syarief mengatakan, menghadapi perayaan Natal dan Tahun baru, pihaknya sudah mendirikan sejumlah pos dengan dibantu instansi-instansi terkait.

"Penempatan pos dibekap instansi terkait, untuk kita melayani dalam bentuk pengamanan kepada umat yang menjalani ibadah di gereja," katanya.

Disinggung apakah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan pihaknya akan menerjunkan sniper, Syarief tak ingin mengungkapkannya.

"Kita tidak bicara sniper, tapi ada satuan-satuan kami yang akan melakukan tindakan sebagai satuan penindak, karena ini titik beratnya pada masyarakat yang melaksanakan ibadah dan rekreasi, tidak saja

gereja tapi juga mesjid, terminal dan bandara," kata dia.

Dari data diterima, pada perayaan kali ini, sebanyak 128 posko pengamanan didirikan di seluruh satuan wilayah di Sumatera Utara.

Selain mendirikan Posko Kepolisian daerah Sumatera Utara juga akan melakukan penjagaan di 837 gereja se Sumut, serta melakukan penjagaan di 48 titik pada saat pergantian malam tahun baru.

Disebutkan pula, untuk jalan rawan kecelakaan lalu lintas sebanyak 46 titik di 15 satuan wilayah Polres, sementara itu untuk jalan rusak berada di 5 satuan wilayah Polres diantaranya Tapteng, Medan, Sibolga, Madina. Kemudian untuk rawan Longsor berada di 14 titik di 11 Satuan wilayah serta rawan Banjir 13 titik di 7 satuan wilayah.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho menyebutkan arus mudik pada perayaan natal dan tahun baru kali ini diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 10 hingga 15 persen.

Mengantisipasi peningkatan itu, lanjut Gatot, pihaknya bersama Kepolisian daerah Sumatera Utara akan menurunkan sebanyak 8.000 personil, yang terdiri dari 6.000 personil Polri, 2.000 cadangan dan 334 personil TNI. "Dan sesuai pemetaan yang dilakukan, sebanyak 14 titik rawan kecelakaan lalu lintas, 13 titik rawan longsor dan 13 hingga 15 titik rawan banjir," sebut Gatot. (TIM)

Kendaraan Jibom Dikerahkan PENJAGAAN ekstra ketat terhadap sejumlah gereja yang melaksanakan ibadah Natal dilakukan pihak kepolisian, Selasa malam.

Pantauan di lapangan, Polisi mengerahkan mobil penjinak bom (Jibom) seperti terlihat di Gereja Gereja Pentakosta Indonesia Barat (GPIB) tepatnya di depan Kantor Gubernur Sumut, jalan Diponegoro Medan.

Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso yang dikonfirmasi membantah penempatan mobil penjinak bom itu disebabkan adanya informasi akan adanya aksi teror bom pada saat perayaan Natal di Kota Medan.

"Oh tidak ada apa-apa. Artinya semua peralatan kita yang ada, baik mobil patroli, termasuk mobil itu (Jibom) semua standby. Ini untuk mengantisipasi, tapi bukan berarti ada mobil itu ada info itu (teror bom)," kata Heru. "Kondisi di Sumut secara umum aman kondusif, semua sudah di lokasi pengamanan masing-masing," katanya.

Ditanya berapa unit jibom yang diturunkan, menurut Heru penempatan itu berada di bawah kendali Sat Brimob Polda Sumut.

"Itu (Jibom) ada satu. Tapi yang penting, ada di gereja mana, berarti bukan berarti ada ancaman," jelasnya.

12 Gereja di Medan Dapat Pengamanan Khusus MENJELANG Hari Perayaan Natal, gerejagereja tertentu di Kota Medan mendapat pengamanan khusus dari pihak kepolisian setempat. Namun, diantara 534 Gereja hanya 12 gereja saja yang dapat pengaman dari kepolisian setempat.

Para personil dari kepolisian setempat sendiri yang diterjunkan lebih banyak dari tahun lalu. Disisi lain, penjagaannya pun juga bakal diperketat.

Sebanyak 12 gereja jadi prioritas karena gereja itu jemaatnya besar. Gereja itu juga ada di jalan-jalan utama, sehingga ada potensi kemacetan lalu lintas dan gangguan kamtibmas,” kata Kapolresta Medan, Kombes Nico Afinta.

Prioritas utama yang mendapat penjagaan hanyalah 12 gereja saja. Namun, gereja lain juga dapat penjagaan, hanya saja penjagaan di gereja lain tak diprioritaskan oleh Kepolisian setempat. (TIM)

SEBANYAK 3.019 personel dari TNI/Polri, Dishub, Satpol PP dikerahkan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 di Kota Medan dan sekitarnya. Pengamanan akan disebar di 12 lokasi pos pengamanan yang terdiri dari 7 wilayah Kota Medan dan 5 wilayah Deliserdang.

Khusus untuk perayaan Natal, dikerahkan sebanyak 794 personel. Sedangkan pengamanan malam tahun baru sebanyak 1.717 personel dan pengamanan lokasi rekreasi sebanyak 26 personel.

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi rencana pelaksanaan pengamanan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 yang digelar di Pemko Medan, Senin.

Rapat dipimpin Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, dihadiri Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro, Kasdim 0201/BS, Sekda Medan Syaiful Bahri dan forum SKPD Medan lainnya.

Menjelang Natal, petugas akan melakukan pengamanan di 546 gereja yang di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, 12 gereja menjadi sasaran prioritas pengamanan. Diantaranya, Gereja HKBP Jln. Uskup Agung, Gereja GPDI Maranata Jln. Zainul Arifin, Gereja Katolik Hayam Wuruk, Gereja HKBP Sudirman dan lainnya.

Selain pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, juga dilakukan pengamanan di sejumlah lokasi rawan macat, perlintasan kereta api, pasar tradisional, terminal.

Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro mengatakan, kita menyadari masalah Kamtibmas merupakan tanggungjawab bersama. Sebab, polisi tidak dapat bekerja sendirian dan butuh kerjasama dengan masyarakat. “Dalam konsep pengamanan ini, kita melibatkan pihak Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan (FKUB),” ujarnya.

Dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru ini, kata Nico, Polresta Medan bekerjasama dengan Pemko Medan, Kodim 201/ BS, juga melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

“Untuk antisipasi aksi

kejahatan, kami melakukan patroli pada daerahdaerah rawan, terutaman rawan macat maupun rawan gangguan Kamtibmas. Secara keseluruhan, ada 3.019 personel yang dilibatkan dalam melakukan pengamanan. mereka bekerja mulai 2425 Desember hingga Tahun Baru,” ujar Nico.

Sementara itu, Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk membangun sinergitas antara TNI/Polri dengan Pemerintah Kota Medan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Diharapkan Camat, Lurah dan kepala lingkungan ikut serta menjaga Kamtibmas selama perayaan Natal dan Tahun Baru, “ ujar Eldin.

Polres Pelabuhan Belawan Sementara itu, sebanyak 240 personel Polri dibantu 220 personel gabungan TNI AL dan AD disiagakan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2013 di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Semua personel tersebut ditempatkan pada tiga Pos Pengamanan di Kampung Salam, Simpang KFC Helvetia dan Simpang Mandiri, Kel. Tanah Enamratus, Kec. Medan Marelan serta satu Pos Pelayanan di dalam Pelabuhan Belawan.

Demikian dikatakan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aswin Sipayung, SIK, MH usai melakukan pertemuan dengan pemuka agama dan elemen masyarakat di ruang kerjanya.

Penempatan seluruh personel tersebut telah dimulai sejak Sabtu, diawali dengan apel pemberangkatan di halaman Mapolres Pelabuhan Belawan. Mereka akan bertugas hingga 1 Januari 2014 dengan sandi Ops Lilin Toba 2013. “Personel polisi yang ditempatkan di lapangan mengenakan pakaian dinas dan preman. Sedangkan untuk personel gabungan TNI AL dan AD berada di ring kedua,” ujarnya.

Aswin meminta masyarakat bekerjasama dengan polisi dalam melakukan pengamanan di wilayah kerja Polres Pelabuhan Belawan.

“Kami tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

SUMUT / ACEH

Langkat Terbanyak Raih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional STABAT - Kabupaten Langkat kembali menuai prestasi di kancah Nasional di bidang Lingkungan.

Hal ini terbukti dengan diberangkatkannya 8 sekolah ke Jakarta untuk memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Hidup RI guna menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional, yang di ikuti ± 400 sekolah dengan lulus penilaian dari berbagai Kabupaten/Kota di seluruh propinsi se-Indonesia.

Di tingkat propinsi, Kabupaten Langkat adalah Kabupaten yang terbanyak yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional tahun ini.

Penghargaan Adiwiyata Nasional ini sudah tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Langkat, ini bukti dari kerja nyata Bupati Langkat melalui Badan Lingkungan Hidup Kab. Langkat sebagai leading sector yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta elemen lainnya.

Saat dikonfirmasi, Ilham Iskandar Zein (Kader Konservasi Alam) yang akrab disapa “Jack” salah satu pembina Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Langkat mengatakan Adiwiyata adalah Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan prinsip dasar partisipatif dan bekelanjutan melalui empat komponen yakni: Kebijakan berwawasan lingkungan, Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Adapun 8 sekolah di Langkat yang menerima penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2013 ini adalah: SMP N 3 Kec Stabat, SMP N 1 Kec Binjai, SMP N 2 Kec Selesai, SMP N 2 Padang Tualang Kec Batang Serangan, Mts N Kec Tanjung Pura, SMK Sri Langkat Kec Tanjung Pura, SMK Dharma Patra Kec Sei Lepan dan SMA N 1 Kec Besitang. (JUL)

SEI RAMPAH - Masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan, keterpencilan dan kebencanaan dengan jumlah signifikan sehingga peran serta masyarakat menjadi strategis. Untuk itu kesetiakawanan sosial menjadi instrumen menuju kesejahteraan masyarakat, melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari dan untuk masyarakat.

Hal ini dilakukan baik individu maupun secara bersamaan berdasarkan nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan kekeluargaan yang dilakukan terencana, terarah serta berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Sejahtera.

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2013 bukanlah hanya bersifat seremoni dan rutinitas belaka akan tetapi kegiatan ini melahirkan berbagai inovasi baru, memperkuat nilai kesetiakawanan sosial relevan dengan perubahan pada masanya. Diharapkan aksi sosial serta nilai kesetiakawanan sosial ini dapat diterapkan dan diikuti seluruh komponen bangsa untuk membantu sesama.

Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman diwakili Asisten Ekbangsos Drs. Hadi Winarno MM saat membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial RI DR Salim Segaf Al Jufri MA pada peringatan HKSN yang dirangkaikan de-

ngan Sarasehan Program Keluarga Harapan (PKH) di halaman Replika Kecamatan Perbaungan, Selasa.

Pada acara yang dihadiri ribuan masyarakat Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat tersebut, Bupati Soekirman secara khusus mengemukakan bahwa peringatan HKSN tahun 2013 sekaligus sebagai perwujudan jiwa dan semangat kesetiakawanan.

Pemkab Sergai sangat mendukung penyelesaian masalah kesejahteraan sosial, salah satunya dengan menjalankan program tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yang saat itu sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat daerah ini, ujar Soekirman.

Peringatan HKSN tahun 2013 ini diisi dengan penyerahan bantuan PKH sebesar Rp14.229.600.000 untuk 12 Kecamatan sebanyak 7.337 keluarga. 12 kecamatan ini yakni Kecamatan Serba Jadi, Pantai Cermin, Perbaungan, Pegajahan, Teluk Mengkudu, Sei Rampah, Tanjung Beringin, Sei Bamban, Tebing Tinggi, Dolok Masihul, Tebing Syahbandar dan Kecamatan Sipispis. Selain itu juga pemberian bantuan kursi roda kepada 15 penyandang cacat (disabilitas) dari CSR PT. Bank Sumut (Persero) Cabang Sei Rampah serta pemberian santunan kepada 25 penyandang cacat dan bantuan logistik untuk korban bencana alam dari Pemkab Sergai. (ARM)

Pemkab Sergai Serahkan Bantuan Program PKH

Penghuni Lapas dan Rutan di Sumut Turun MEDAN - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut H Basmanizar mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan kasus narkotika di Sumut hingga Desember 2013 menurun yakni 7.507 orang. Dibandingkan tahun 2012 mencapai 7.682 orang.

“Persentase penghuni narkotika dibandingkan dengan jumlah penghuni keseluruhan sebesar 43,12 persen,” ucap Basmanizar dalam pemberian remisi di Lapas Tanjung Gusta Medan.

Tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM memberikan Remisi Khusus Natal kepada 70 persen dari keseluruhan narapidana beragama Kristen yang totalnya berjumlah 3.612 orang.

Disebutkannya, Narapidana pria masih menjadi penghuni kasus narkotika terbanyak yaitu mencapai 5.626 orang. Sedangkan narapidana wanita ber-

jumlah 263 orang. "Untuk tahanan pria berjumlah 1.425, dan tahanan wanita 193 orang,"ucapnya.

Peran penghuni Lapas yang berstatus pemakai menjadi yang terbanyak, yaitu 4.365 orang. Jumlah narapidana dan tahanan yang merupakan pengedar berjumlah 2.676 orang, disusul Bandar berjumlah 353 orang, dan pemakai sekaligus pengedar sebanyak 113 orang.

Basmanazir juga mengaku Narapidana kasus narkotika menjadi perhatian pemerintah karena merupakan penghuni Lapas dan Rutan terbanyak sehingga dianggap menjadi salah satu penyebab kelebihan penghuni. " Solusi untuk menghindari permasalahan yang ditimbulkan kondisi over capacity adalah dengan mengedepankan proses rehabilitasi daripada penindakan dengan kurungan," imbuhnya.(SBC)

KETUA PWI SUMUT:

Banyak Oknum Cederai Profesi Wartawan

AMBLAS - Jalan yang tanahnya amblas di Jalan sampali Medan, Senin. (KPK POS/DOK)

Warga Minta Segera Bangun Parit yang Amblas MEDAN - Warga mendesak Pemko agar segera membangun kembali dinding parit di Jalan Sempali, Kelurahan Pandau Hulu II Medan yang amblas akibat erosi.

Harapan ini disampaikan warga, sebelum timbul korban jiwa.

Menanggapi himbaun warga itu, Camat Medan Area, Rasyid Ridho Nasution, SSTP juga sudah menyurati Dinas Bina Marga untuk segera membangun kembali dinding parit di Jalan Sempali Kelurahan Pandau Hulu II yang amblas akibat erosi.

"Kita sudah mendapat laporan dari kelurahan ada dinding parit di Jalan Sempali yang amblas karena erosi,” ucap Rasyid Ridho Nasution.

Dijelaskan, dinding parit di Jalan Sempali amblas karena memang bangunan dinding tersebut merupakan bangunan lama sehingga tidak memiliki ketahanan.

Namun, demikian pihak kecamatan kelurahan berusaha dengan manual agar material yang jatuh ke parit segera diangkat.

Rasyid Ridho mengaku, baru mendapat kabar dari pihak kelurahan sekira pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, pihaknya mengirimkan surat ke Dinas Marga Kota Medan agar segera ditindaklanjuti.

Sementara Kepala Lingkungan V Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, Zulkifli mengatakan, ambrolnya dinding parit di Jalan Sempali Medan yang hanya berjarak puluhan meter dari Kantor Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area terjadi sekira pukul 01.00 WIB. “Saya melihat tanahnya sudah mulai bergerak sekira pukul 23.30 WIB, tetapi bangunan dinding parit di Jalan Sempali yang amblas sekira pukul 01.00 WIB tadi malam,” ucap Zulkifli.

Diakui, ambruknya dinding parit tersebut sepanjang 4 meter. Kondisi ini semakin menambah titik dinding parit di jalan Sempali yang ambruk. Titik pertama di

dekat SMA Negeri 8 Medan, titik kedua dinding parit Jalan Sempali simpang Jalan HOS Cokro Aminoto (Jalan Percut), dan yang baru terjadi di Jalan Sempali persis tidak jauh dari kantor lurah PandauHulu II. Zulkifli mengaku, saat tanah tersebut amblas ada satu mobil doubel cabin milik warga yang sedang parkir.

Untung saja, saat tanahnya amblas ban mobil masih tertahan dengan pipa PDAM Tirtanadi yang melintang mengalir ke rumah warga.

Sejumlah warga yang ditemui mengaku, sangat khawatir dengan kondisi dinding parit di Jalan Sempali yang longsor itu. Padahal, di kawasan tersebut dijadikan arena parkir bagi mobil warga. (FR)

Perayaan Natal Oikumene Sergai Khidmat SEI BAMBAN - Ribuan umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja yang berasal diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) secara antusias dan khidmat mengikuti kebaktian Perayaan Natal Oikumene yang dirangkaikan PESPARAWI (Pesta Paduan Suara Gerejawi) tingkat Kabupaten Sergai tahun 2013.

Perayaan Natal yang mengusung tema “Datanglah Ya, Raja Damai” (Yesaya 9 : 5) merupakan sebuah momentum sukacita bagi umat Kristiani di daerah ini untuk mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah mempersatukan warga gereja antar denominasi untuk bersamasama memuji dan memuliakan Tuhan.

Di tengah keragamaan dan kemajemukan masyarakat di Sergai bukan menjadi halangan, namun justru memperkokoh kehidupan dan kesatuan dengan menjaga tali kebersamaan serta kepedulian berbangsa dan bernegara sebagai hakekat makna Natal yang membawa kasih dan damai.

Natal oikumene ini dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam menyikapi dinamika perkembangan kehidupan beragama khususnya masyarakat Kristiani di Ser-

SERAHKAN BINGKISAN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman secara simbolis menyerahkan bingkisan Natal kepada perwakilan Gereja seKabupaten Sergai pada perayaan Natal Oikumene tahun 2013 tingkat Kabupaten Sergai di halaman sekolah Yapim Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Minggu sore. (KPK POS/ARM) gai di tengah kemajemukan masyarakat.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat menyampaikan sambutan pada perayaan Natal Oikumene dan PESPARAWI Sergai yang digelar di lapangan Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Minggu sore.

Turut hadir Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan SIK MSi, para Anggota DPRD Sergai, Staf Ahli dan Asisten Bupati, Camat se-Sergai, Pengurus BKAG, Pemimpin, Penatua berbagai denominasi Gereja dan para undangan.

Renungan Natal pada perayaan yang berlangsung khidmat ini disampaikan oleh Pdt. El Imanson Saragih, M.Th (Sekjend GKPS) sesuai dari nats “Datanglah Ya, Raja Damai” (Yesaya 9 : 5) disebutkan perayaan Kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati setiap tahun dan juga kita persiapkan selama masa adven mengandung sebagai doa atas kerinduan hadirnya Raja Damai, ditengah makna damai itu hampir musnah.

Sementara itu Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Drs. Ramses Tambunan menyampaikan bahwa rangkaian Perayaan Natal Oi-

kumene selain diisi dengan PESPARAWI merupakan kompetisi menyanyi kelompok yang membawakan kidung-kidung rohani Kristiani dengan jumlah peserta sebanyak 418 kelompok dari berbagai denominasi gereja di Kabupaten Sergai, juga kompetisi nyanyian kidung pujian dan tari-tarian serta pemberian bingkisan.

Ramses Tambunan juga memberikan apresiasi terhadap Pemkab Sergai yang memberikan perhatian terhadap pembangunan gerejawi termaksud penyelenggaraan keagamaan Kristiani yang difasilitasi Pemkab Sergai. (ARM)

STABAT - Pemkab Langkat menggelar pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang dihadiri sejumlah calon Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari SKPD dan beberapa wartawan yang bertugas liputan di wilayah Kabupaten Langkat, Senin.

Pada acara itu Bagian Humas/Informasi Setdakab Langkat selaku koordinator acara menghadirkan beberapa narasumber sebagai pemateri satu diantaranya Ketua PWI Sumut Drs. M. Syahrir yang menyampaikan materi tentang kompetensi wartawan terkait kode etik jurnalistik.

Dalam pemaparaanya dia mengajak agar seluruh satuan kerja yang ada di Pemerintahan membangun komunikasi yang baik dengan pers, tentunya pers yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang jelas, bukan yang hanya sekedar datang dan mengaku-ngaku sebagai wartawan.

“Dewasa ini, banyak hal-hal dan oknum yang tidak bertanggung jawab mencederai profesi mulia wartawan, untuk itu saya berharap bapak-ibu sekalian harus lebih selektif dan jangan takut membangun komunikasi dengan wartawan, sehingga tau mana yang benar berprofesi wartawan dan mana yang hanya mengakungaku dan mencederai profesi kami” kata Syahrir.

Lebih lanjut diungkapkannya di tahun 2015 dewan pers telah berwacana akan mengeluarkan semacam aturan dan uji kompetensi sehingga akan membatasi menjamurnya jumlah wartawan yang dijadikan pekerjaan oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab bukan sebagai profesi. “Karena wartawan adalah profesi bukan pekerjaan,” singkat dia.

Sebelumnya Plt. Sekda dr. H Indra Salahudin yang membacakan arahan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH sekaligus membuka acara berharap rekan-rekan pers untuk tetap menjadi pers yang mengedepankan kode etik dengan tetap melakukan cek and ricek ke sejumlah nara sumber demi terwujudnya keseimbangan pemberitaan yang bertanggung jawab. ”Saya berkeyakinan, terciptanya hubungan yang harmonis antar pemerintah dengan pers, akan memberikan kekuatan dan kecerdasan di masyarakat, terhadap arti penting informasi yang kredibel, penuh dengan pesan-pesan moral, yang sarat isi untuk koreksi perbaikan, maupun informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, terhadap kinerja pemerintahnya,” kata Bupati H Ngogesa seperti disampaikan Plt Sekda.(JUL)

Jasa Penitipan Hewan Dibanjiri Peminat MEDAN - Momen liburan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 membawa berkah tersendiri bagi pengusaha jasa penitipan hewan peliharaan, khususnya di Kota Medan. Jumlah peminat jasa hewan peliharaan ini meningkat hingga 4 kali lipat.

"Pada hari-hari biasa hanya sekitar 5 ekor setiap hari, tetapi sekarang tidak kurang dari 20 ekor yang dititipkan," kata Yuni, staf Pet Planet, Jalan Patimura, Medan, Rabu.

Menurut Yuni, meningkatnya jumlah para peminat jasa hewan ini biasa terjadi pada liburan panjang, seperti saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Pengguna jasa hewan umumnya ingin berlibur sehingga menitipkan hewan peliharaannya.

"Lamanya waktu penitipan paling cepat seminggu, dan paling lama 3 atau 4 minggu," sebut Yuni.

Untuk setiap ekor hewan peliharaan yang dititipkan, Yuni menuturkan, Pet Planet mengenakan biaya Rp85 ribu per hari dan itu sudah termasuk makanan yang diberikan tiga kali sehari.

Namun, jika pemilik ingin makanan khusus, mereka bisa membawa makanan dari rumah untuk diberikan kepada peliharaan kesayangannya.

"Ada biaya khusus yang dikenakan jika pemilik ingin hewan peliharaannya juga dimandikan.

Sekali mandi dikenakan biaya Rp85 ribu. Kalau ada permintaan khusus juga kita layani, tapi biasanya nggak banyak permintaan khusus," tandasnya. (SBC)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

SUMUT / ACEH

Tenaga Kesehatan Rutin Tes Urine

Batubara Harus Kreatif Songsong ASEAN Community BATUBARA - Tahun 2014 akan membawa dampak positif bagi Kabupaten Batubara. Mulai berlakunya ASEAN Economy Community dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang segera beroperasi dapat menjadi faktor pengungkit bagi kemajuan kabupaten tersebut.

Tak hanya sektor industri, Batubara juga memiliki potensi pariwisata dan beragam kerajinan khas daerah yang bisa go internasional.

"Semua faktor di atas akan membuat hasil kerajinan daerah Batubara semakin dikenal oleh masyarakat dalam maupun luar negeri. Kondisi ini harus segera disiapkan Dekranasda dan PKK Batubara sebaik mungkin," kata Ketua Tim Penggerak PKK Sumut dan Ketua Dekranas Daerah Sumut Hj Sutiyas Handayani saat melantik Hj Khadijah Arya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Batubara periode 20132018, di Aula Gedung Dekranasda, Jalan Simpang Dolog, Kabupaten Batubara, Selasa.

Sutiyas menambahkan, Dekranasda sebagai organisasi mitra kerja pemerintah mempunyai misi untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Untuk tingkat lokal, itu tercermin dalam upaya melestarikan dan meningkatkan mutu produk-produk kerajinan seperti tenun, anyaman, ukiran kayu, kerang, batu cincin, keramik gerabah, bordir, sulam-sulaman, dan lain-lain.

Hal ini tentu harus dituangkan melalui program kegiatan baik melalui pembinaan pelatihan, promosi berbagai pameran dalam negeri dan luar negeri adalah hasil dari produk kerajinan daerah se-Su-

matera Utara.

"Batubara itu sangat terkenal dengan tenunan songket sangat baik bila ke depan kita lebih kreatif dengan motif-motif baru. Maka perlu kita merangkul generasi untuk bisa mencipta kreasi baru tenun songket," papar Sutiyas.

Di sisi lain PKK adalah mitra pemerintah serta mendukung kegiatan pemerintah tak jauh beda dengan Dekranasda juga membina masyarakat mulai dari kalangan rumah tangga, hingga masyarakat serta ke tingkat pemerintahan.

Selain itu Dekranas juga merupakan salah satu wadah penopang untuk menumbuh kembangkan kerajinan dari IKM/UKM yang harus mendapat perhatian dari seluruh stakeholder khususnya pemerintah kabupaten/kota untuk mensupport semua program kegiatan sehingga masyarakat dapat lebih maju sebagaimana diharapkan untuk berdaya saing dalam menghadapi ASEAN Economy Community 2014.

Lebih lanjut Sutiyas memberi harapan sangat besar kepada Khadijah Arya selaku Ketua TP PKK dan juga Ketua Dekranasda Batubara dengan pengalaman dan kepemimpinan pada periode sebelumnya. Karenanya Khadijah diharapkan bisa meneruskan prestasi bahkan membuat inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara Bupati Batubara yang kembali terpilih untuk periode kedua H OK Arya Zulkarnain dalam kesempatan itu juga berharap agar peran PKK dan Dekranasda lebih maju dalam pembinaan tak hanya di kalangan ibu rumah tangga juga di remaja. (MBC)

PBB P2 Asahan Capai Rp4,9 Miliar KISARAN - Posisi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Asahan hingga bulan Oktober 2013 tercatat mencapai Rp4,9 Miliar lebih atau 66,32 persen dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp7,5 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Asahan, Nazaruddin didampingi Bidang Penagihan, M Yusuf Sihotang mengatakan bahwa PBB P2 Asahan sudah mencapai 66,32 persen. Padahal pengelolaan penerimaan PBB P2 Asahan tersebut dimulai sejak awal bulan April 2013.

Artinya potensi pajak baru ini dapat dikelola dengan baik oleh Pemkab Asahan.

Kepala Dinas menjelaskan PBB P2 Asahan akan dapat diterima secara maksimal dari para wajib pajak. Diprediksi akhir tahun 2013 capaian PBB P2 Asahan akan berada dipo-

sisi 80 hingga 90 persen. “ Mari kita doakan PBB P2 Asahan dapat tercapai sesuai rencana. Bila dana PBB ini dapat tercapai, maka pembangunan di Asahan semakin banyak,” kata Kadis, Kamis, di Kantor DPPKA setempat.

Sedangkan Bidang Penagihan menjelaskan bahwa dalam penagihan PBB P2 Asahan sedikit mengalami persoalan yakni terkait sosialisasi tarif yang belum maksimal sehingga kedepan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Apalagi terkait UndangUndang nomor 28 tahun 2009, sebab masyarakat masih mengingat aturan yang lama Undang-Undang nomor 12 tahun 84.

Terkait persoalan PBB, DPPKA Asahan telah menyediakan ruang khusus untuk melayani persoalan PBB P2, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima terhadap segala persoalan yang timbul dari PBB P2. (IN)

Tsunami Aceh, Bencana Alam Paling Mematikan BANDA ACEH - Kamis (26/ 12), tepat sembilan tahun lalu tsunami dahsyat meluluhlantakkan daratan pesisir Aceh dan Kepulauan Nias. Gelombang besar air laut itu juga menyapu daratan pesisir pantai di Maladewa, Srilangka, India, Thailand, Malaysia, bahkan hingga Australia dan Kenya.

Bencana tsunami datang sesaat setelah gempa bumi tektonik berkekuatan 9,3 Skala Righter yang berpusat di Simeulue, Aceh, mengguncang pada Minggu pagi 26 Desember 2004.

Menurut para ahli kekuatan gempa ini merupakan terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan memiliki durasi terlama sepanjang sejarah, sekitar 8,3 sampai 10 menit.

Gempa tersebut mengakibatkan seluruh planet bumi bergetar 1 centimeter dan menciptakan beberapa gempa lainnya sampai wilayah Alaska. Episentrumnya berada di antara Simeulue dan daratan Sumatera.

Di kalangan ilmuwan gempa dahsyat itu dikenal dengan nama gempa bumi SumateraAndaman. Gempa ini terjadi ketika lempeng Hindia disubduksi oleh lempeng Burma dan menghasilkan serangkaian tsunami mematikan di pesisir sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

Gelombang tsunami yang puncak tertingginya mencapai 30 meter (98 kaki) ini menewaskan lebih dari 230.

000 orang di 14 negara dan menenggelamkan banyak permukiman tepi pantai. Namun banyak laporan yang menyebutkan jumlah korban tewas mencapai lebih 300 ribu orang.

"Ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling besar, diikuti Sri Lanka, India, dan Thailand," tulis wikipedia. org.

Pesisir Aceh menjadi wilayah terparah tersapu gelombang tsunami dan paling

banyak korban meninggal dunia. Meski tidak ada data pasti, diperkirakan jumlah korban meninggal dunia mencapai 150 ribu orang. Di beberapa laporan juga menyebut jumlah tewas mencapai 170 ribu orang.

Tidak hanya terbanyak dari segi jumlah korban meninggal dunia, Aceh juga terparah kerusakan wilayahnya akibat dampak tsunami tersebut. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal setelah rumah-rumah mereka tersapu tsunami hingga rata dengan tanah. Infrastrukturinfrastruktur lenyap dan terutama pantai barat Aceh dipenuhi pemandangan yang mengerikan.

Kini bencana terkelam dalam sejarah dunia abad ini tersebut telah berlalu. Kondisi Aceh dan Nias terus bangkit dan mulai pulih. Tetapi kedahsyatan tsunami akan terus membekas dalam ingatan. Terutama bagi mereka yang kehilangan orang-orang tercinta saat bencana itu terjadi. (MBC)

PHI ke-85 Aceh Timur Dimeriahkan Dengan Pameran ACEH TIMUR - Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-85 di Kabupaten Aceh Timur dimeriahkan dengan partisipasi kelompok usaha perempuan dalam Kabupaten setempat untuk memperkenalkan produk usaha melalui pameran kecil hasil produksi masingmasing kelompok usaha.

Kegiatan digelar di halaman Meuligoe Bupati Aceh Timur, Senin pekan lalu, dan turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres

Aceh Timur AKBP Muhajir, Ketua MPU, anggota DPRK, para asisten dilingkungan Setdakab dan Kepala SKPK Kabupaten Aceh Timur serta Ibu Mariani Sulaiman AMd, Kep dan Ibu Novi Afrianty M.Ikhsan Ahyat yang berkesempatan mengunjungi stand dan mencicipi hasil produksi dari masing-masing kelompok usaha.

Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Ti-

mur, Amiruddin NN SH dalam sambutannya mengatakan, dilaksanakan peringati PHI bertujuan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum Perempuan Indonesia.

Ketua Panitia PHI Ke-85 Kabupaten Aceh Timur, Drs. Mansur mengatakan, maksud dan tujuan dari peringatan sebagai upaya generasi muda sebagai pewaris nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan.(BSO)

Empat Ribu Ekor Ternak Disalurkan Kepada Kelompok Tani KISARAN - Pada tahun 20 13, Dinas Peternakan Kabupaten Asahan tercatat telah menyalurkan bantuan ternak sekitar 4 ribu lebih ternak kepada kelompok tani.

Kepala Dinas Peternakan Asahan, Amir Husien menjelaskan bahwa bantuan ternak yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak di Asahan serta mewujudkan swasembada daging di Kabupaten Asahan. Sehingga diharapan bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dapat terus berkembang.

“Pemkab Asahan siap untuk mewujudkan program swasembada daging, “ Kata Kepala Dinas Peternakan

Asahan, Jumat, di dinas Peternakan setempat.

Kepala Dinas menjelaskan terkait ternak, Pemkab Asahan sangat serius membantu perkembangan ternak, bahkan untuk tahun 2013, Pemkab Asahan telah mengalokasikan dana ternak sekitar Rp6,5 miliar lebih dalam APBD Asahan maupun dari keuangan Provinsi Sumatera Utara. Data yang diperoleh, bahwa penyaluran ternak tersebut terdiri dari Sapi sekitar 450 ekor, Domba sekitar 1, 100 ekor, kambing 500 ekor lebih, ayam sekitar 10 ribu dan bebek sekitar 2 ribu ekor lebih.

Kepala Dinas mengharapkan ke depan bantuan ternak yang sudah

diberikan kepada kelompok tersebut harus dipelihara, diurus, dirawat dengan baik sehingga dapat berkembangbiak.

Begitu juga masalah kesehatannya juga harus dijaga.

Intinya ternak harus diurus dan dipantau serta dikontrol agar dalam mengembangbiakkannya bisa sempurna dan cepat berkembang.

Maka untuk tahun 2013 realisasi penyaluran ternak, Dinas Peternakan Asahan optimisi program penyaluran ternak kepada masyarakat tercapai sesuai program.

“Artinya kami optimisi tahun 2013 ini penyaluran ternak di Asahan mencapai 100 persen,“ kata Kadis. (IN)

GAYO LUES - Bekerja sebagai tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gayo Lues tidak main-ma in.

Barang siapa yang dicurigai gelagatnya sebagai pengguna narkoba akan dilakukan langsung tes urine.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues Dr Nefrijal mengatakan, sebelum salah satu sopir ambulans tersandung kasus narkoba di Medan beberapa waktu yang lalu, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan tes urine bagi yang dicurigai. Tetapi, selama proses itu berlangsung belum ada satupun tenaga Kesehatan yang terdeteksi

positif penguna narkoba.

“Mobil ambulans yang ikut diamankan oleh polisi beberapa waktu lalu, setelah penggerebakan sopir ambulans yang terduga mengkonsumsi narkoba sudah keluar. Bahkan dua hari setelah kejadian sudah diambil lagi. Sebab, si sopir bukan menjadikan mobil sebagai alat pembawa narkoba, melainkan oknum orangnya,” katanya.

Ke depan kata Kadis Kesehatan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan hukuman bagi anggota kesehatan yang terlibat narkoba. Serta melakukan pemecatan langsung dari tenaga kesehatan lingkup Kabupaten Gayo Lues. (AND)

80 Persen Lebih Siswa SDN 8 Jangka Dapat BSM BIREUN - Kepala SD Negeri 8 Jangka, Faridh Zahari SPd yang tengah mengambil data terhadap penerima BSM anak didiknya di bagian pendataan Bidang Dikdas Dinas P dan K Bireuen, menyebutkan 80 persen siswa yang diusulkan pihaknya ternyata 80 persen sudah keluar dan tinggal kisaran 20 persen lagi yang belum memperolehnya.

Menurut Faridh, pihaknya mengusulkan sejumlah 96 peserta didik dari keluarga tidak mampu dan ternyata 76 di antara sudah memperolehnya ting-

gal mereka mengambil di Bank Aceh. Atau di Kantor PT Pos sesuai penunjukan dan rekening yang mereka serahkan masing-masing dengan besaran dana Rp 360 ribu per orang.

“Alhamdulillah 76 dari 96 peserta didik sudah memperoleh beasiswa, tinggal lagi 20 orang yang belum memperolehnya dan insyaallah mereka juga akan memperolehnya,” ungkap Faridh seraya bersyukur anak didiknya sudah mampu memakai sepatu dan persiapan kebutuhan sekolah lainnya. (AND)

Asahan Salurkan Bantuan Kepada Korban Sinabung KISARAN - Masyarakat Kabupaten Asahan yang terdiri dari pemerintah dan pengusaha menyalurkan bantuannya kepada masyarakat yang menjadi korban bencana letusan Gunung Sinabung, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara berupa makanan dan minuman.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan, Syarifuddin Harahap mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan solidaritas sejumlah pengusaha dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Inilah bentuk kepedulian daerah Asahan serta kesetiakawanan, “ kata Kepala BPBD Asahan, Jumat, di

kantor BPBD setempat.

Kepala BPBD berharap bantuan yang dikirim dapat dimanfaatakan dan dipergunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Tanah Karo, khususnya terkait makanan dan minuman.

Dan meminta kepada seluruh masyarakat yang terkena musibah, agar bersabar dan selalu tabah dalam menghadapi segala cobaan.

Dan diharapkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, agar tidak sakit.

Adapun bantuan yang disalurkan Kabupaten Asahan berupa Beras sebanyak 1.140 kilogram, gula 252 kg, mie instan 192 kotak, air mineral 57 kotak, bubuk teh 5 kotak besar, sarden 3 ko tak, dan biscuit 3 kotak besar. (IN)

Seorang Nelayan Seruway Hilang Dihantam Ombak ACEH TAMIANG - Boat yang ditumpangi dua nelayan Irwansyah (28) dan Wiranda (20) warga Desa Sungai Kurok Tiga, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, Minggu pekan lalu sekitar pukul 10.00 WIB, terbalik setelah dihantam ombak besar.

Wiranda berhasil diselamatkan nelayan lain, dan masih dirawat di RSU Tamiang. Sementara rekannya Irwansyah, hilang terbawa arus dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan dari beberapa unsur.

Kepala BPBD Aceh Tamiang, Zagusli mengatakan, sampan yang terbalik itu berangkat melaut pada Sabtu sore. Setelah semalam menangkap ikan, paginya mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, boat nelayan tersebut diterjang ombak dan terbalik sekitar pukul 10.00 WIB. Disebutkan, nelayan yang hilang itu atas nama Irwansyah. “Informasi tenggelam boat itu telah diterima dan tim SAR telah mencari korban yang hilang itu, tapi belum ditemukan,” ujar Zagusli.(BSO)

Direksi-SPBUN PTPN I Tandatangani PKB

PERJANJIAN KERJA - Dirut PTPN I Wargani, melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2014-2015, dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara I (Persero). (KPK POS/IST)

LANGSA - Direksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero) lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2014-2015 dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara I (Persero) yang disaksikan langsung Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh berlangsung di Wisma Bina Warga, Senin.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Pejabat Teras PTP Nusantara I (Persero) dan Pengurus SPBUN Kebun/Unit PTP Nusantara I (Persero).

Dalam sambutannya, Direktur Utama PTPN I, Wargani mengatakan, pada

20 Desember 2013 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2014 di Kantor Kementerian BUMN. "Untuk tahun 2014 kita memerlukan biaya yang cukup tinggi apalagi dengan kenaikan UMP. Otomatis biaya semakin tinggi, ditahun 2014 mari kita tingkatkan. Saya yakin dengan kekompakan kita, kita mampu meningkatkan Kinerja Individu sesuai Instruksi Pemegang Saham yaitu Menteri Negara BUMN di tahun 2014 kita tingkatkan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Zulkifli MM mengatakan, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Pekerja merupakan salah satu pedoman

dan landasan hukum selama satu tahun.

Dimana perusahaan dan pekerja saling memahami isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) semua ini untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dimana saya merasa bangga dan memberi apresiasi atas prestasi kesepakatan perjanjian kerja bersama yang saya menyaksikan sendiri.

Selain penandatanganan, hari itu juga dilangsungkan sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama dengan narasumber Ramadhan Ismail Direktur SDM & Umum serta Legiman A Kabag SDM dari pihak manajemen PTPN I. Sedangkan narasumber dari pihak SPBUN adalah Alfian Ketua Umum, Sayid Abdurrahman Ketua dan Adi Yusfan Sekretaris Umum.

Bertindak sebagai moderator Hasan Basri Sekretaris Perusahaan. (YAN/BSO)

E D I S I 283 30 DESEMBER 2013 - 5 JANUARI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Penyelamat Hutan Dikriminalisasi PEKAN BARU - TM Zulkarnain Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Anugerah Melayu Riau (LSM AMR) menegaskan, PT.RSU yang membonceng PT.Agro Abadi dalam mengalihkan fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit mesti ditindak.

"Namun kenyataan, yang terjadi adalah justru PT.RSU yang mampu mengkriminalisasikan pihak-pihak yang ingin menyelamatkan kawasan hutan," ujar TM.Zulkarnain Kamis pekan lalu.

Adalah Driyanto oknum kehutanan pada Dinas Kehutanan Kampar merasa prihatin atas perubahan kawasan Hutan, upaya mereka untuk menindak perusahaan tidak

cukup kuat, mesti ada surat edaran Menteri Kehutanan No.S.95/Menhut/2010, tentang penggunaan kawasan hutan tidak prosudural, tak dapat berbuat banyak. Sama halnya dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau mereka hanya mampu membuat laporan lapangan saja. Sementara penjelasan dari perusahaan tidak pernah didapat karena selalu mengelak bila dipanggil.

Melihat kenyataan tersebut Driyanto bersama sejumlah warga serta masyarakat yang peduli akan keselamatan hutan merasa prihatin, akhirnya mereka sepakat untuk bersama-sama melakukan penanaman hutan dika-

wasan HTI Pola Tranransmigrasi yang kini ditumbuhi pohon sawit.

Kegiatan bersama ini akhirnya berbuah menjadi kesepakatan untuk membentuk kelompok pencinta lingkungan hutan.

Mereka menanam pohon tanaman keras seperti jabon, karet dan pohon lainnya untuk menciptakan suasana kawasan tersebut tetap seperti hutan.

Untuk melaksanakan aktivitasnya Driyanto dibantu oleh masyarakat pencinta lingkungan Hutan membuat pondok kerja, dan kegiatan ini hanya berlangsung pada hari minggu serta hari-hari libur lainnya. Belakangan kegia-

tan tersebut diprovokasi oleh orang-orang tertentu, diduga pihak perusahaan menyusupkan orang-orang tertentu untuk menciptakan suasana yang tidak tenang.

Ketidak tenangan tersebut berawal dari adanya pembakaran pondok kerja masyarakat sampai tiga kali, dan perbuatan ini menyulut kemarahan anggota kelompok, yang berujung pada pembakaran pondok Satpam.

Dampak dari pembakaran Pos Satpam tersebut Driyanto alias Kakek dituding sebagai dalang pembakaran pos tersebut. Sementara Driyanto pencinta lingkungan yang juga salah seorang oknum PNS sama sekali tidak ada

hubungannya dengan aksi pembakaran Pos tersebut kini mendekam ditahanan Polsek.

Ketua Umum LSM LPANI Yustisia Hariyanto yang ditemui KPK Pos, Jumat pekan lalu, ketika ditanya soal pengkriminalisasi Driyanto mengatakan merasa prihatin terhadap Driyanto pencinta lingkungan itu.

Sementara PT.RSU itu sendiri telah melakukan penipuan terhadap negara atas izin HTI yang diberikan Kemenhut RI dialihfungsikan menjadikan kawasan hutan jadi perkebunan sawit. �Kita akan membuat Laporan ke Mabes Polri terkait kriminalisasi terhadap Driyanto tersebut," ujar Hariyanto (PUR)

KPK Tak Izinkan Tersangka Suap Jadi Kepala Daerah JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas terpilih.

Hambit Bintih merupakan tersangka kasus suap penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi dan sudah ditahan.

"Kami usulkan dia (Hambit) tidak bisa dilantik. Kami tidak memberikan izin," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta, (Jumat (27/12).

Bambang menjelaskan, dua surat permohonan pelantikan Hambit Bintih sebagai bupati diterima KPK pada 11 Desember 2013 dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Surat yang kedua diterima pada 17 Desember 2013 dari

DPRD Gunung Mas yang intinya meminta izin pelantikan Hambit Bintih di Aula Kemendagri pada tanggal 31 Desember 2013 pukul 10.00 WIB. KPK menolak dengan beberapa alasan. Pertama, Hambit Bintih adalah calon kepala daerah. Ketika menjadi seseorang calon maka harus ada pengesahan dan pelantikan untuk menjadi kepala daerah.

Berdasarkan kasus yang ditangani KPK, Hambit Bintih adalah tersangka penyuapan kasus sengketa Pilkada yang dibawa ke MK. Kedua, bila seorang calon kepala daerah dilantik maka harus membaca sumpah. Dalam sumpah itu dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2008 atas perubahan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ada ketentuan yang bunyinya 'Saya sebagai kepala daerah akan melaksanakan Undang-un dang selurus-lurusnya'.

"Berdasarkan itu dia sudah

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) menunjukkan surat penolakan izin pelantikan bersama Juru Bicara KPK Johan Budi (kanan) saat memberi keterangan pers mengenai penolakan pelantikan Hambit Bintih , di Gedung KPK, Jakarta, tidak layak untuk dilantik.

Bagaimana mungkin dia melakukan peraturan Undangundang selurus-lurusnya, itu sudah tidak mungkin lagi," ujarnya.

Selain itu, bila Hambit Bintih tetap dilantik, maka dia akan menjadi penyelenggara negara yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan. Kendati sudah dibayar dengan uang negara, pemerintahan Hambit tidak efektif dan menimbulkan ketidakpercayaan publik karena seorang kepala daerah tersangka korupsi.

"Dalam kapasitasnya seba-

HAMBIT BINTIH gai tersangka ada banyak hambatan yang dia tidak bisa melakukan kewajiban hukum-

nya," Bambang menegaskan.

Selain itu, KPK juga punya pengalaman saat Jefferson Rumanjar dilantik menjadi Wali Kota Tomohon. Padahal Jefferson menjadi tersangka korupsi dan sudah ditahan.

Setelah dilantik, dia bisa menempatkan orang-orang tertentu sebagai representasi calon tersebut dan terbukti Jefferson kembali melakukan korupsi.

"Orang harus belajar, butuh pengalaman dan ketegasan.

Justru dari situ orang tidak akan melakukan kesalahan," tegasnya. (VN/BBS)

Ruhut: Demokrat Buka Peluang Koalisi dengan Gerindra

JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku sedih dengan sikap partai-partai koalisi pemerintahan saat ini. Dia mencontohkan saat voting perpanjangan tim pengawas proses hukum kasus Century dalam sidang paripurna, ternyata PAN dan PKB tidak mendukung Demokrat.

Menurut Ruhut, sikap partai koalisi seperti itu ibarat menggunting dalam lipatan. "Kalau oposisi kritis kepada kami bisa diterima, karena mereka oposisi. Yang saya sedih kalau kawan koalisi, seperti kemarin voting Bank Century, saya sedih lihat PAN dan PKB yang tidak mendukung, kan mereka koalisi," kata Ruhut di Jakarta, Kamis.

"Walau kembali ke jalan benar waktu Perppu MK langsung mendukung," kata Ruhut.

Menurutnya, sikap tersebut sangat mengecewakan mengingat, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dalam

dua periode pemerintahannya tidak pernah mencampakan partai koalisi.

"Sama-samalah kita berangkat. Pak SBY sudah buktikan, pada dua periode, tak pernah mencampakkan koalisi walaupun selama ini sering kali menggunting dalam lipatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ruhut menegaskan Demokrat terus menjaga hubungan baik dengan partai-partai di luar koalisi seperti Gerindra dan PDIP. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan mereka koalisi dalam pemilu dan pilpres 2014. Pekan ini, SBY bertemu dengan Ketua Umum Gerindra,

Istri Ahmad Fathanah, SEPTI SANUSTIKA

JAKARTA - Kader Perhimpunan Pergerakan Indonesia Sri Mulyono mengatakan siap mempertanggungjawabkan tulisan "Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap" yang diunggah di kompasiana.com.

Mulyono mengatakan, dia disomasi hingga dua kali oleh kuasa hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang.

"Saya tersanjung dan bangga tulisan saya dibaca oleh Presiden SBY dan keluarga," kata Mulyono.

Mulyono mengklaim dirinya sebagai orang pertama yang disomasi oleh Presiden karena tulisan. Dari surat somasi yang dia terima, SBY menaruh perhatian atas tulisannya di Kompasiana.

Mulyono mengatakan, sebagai penulis dia siap bertanggung-jawab atas tulisan dengan debat ilmiah. Dia juga siap jika harus berhadapan dengan Presiden akibat tulisan tersebut. Mulyono bahkan siap jika akhirnya dimejahijaukan oleh Presiden. Namun, Mulyono mempertanyakan surat kuasa Palmer yang mengaku sebagai pengacara Presiden SBY. Sri Mulyono mengunggah tulisan dengan judul "Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap" pada 14 Desember 2013.

Dalam tulisan itu, Mulyono menulis, "Dari Jedah SBY 'memerintahkan KPK' menetapkan status Anas sebagai tersangka". Rupanya SBY gerah dengan tudingan itu dan melayangkan somasi kepada Mulyono.

Dalam suratnya, Palmer mengancam akan membawa kasus ini ke penegak hukum jika Mulyono tak bisa memberikan bukti atas tudingannya itu. "Mereka keberatan dengan salah satu kalimat di tulisan itu," kata Mulyono.

Mulyono mengatakan, dalam suratnya pengacara SBY meminta memberikan bukti kapan SBY memberi perintah kepada KPK. Dia akan menjawab surat tersebut setelah melakukan kajian atas tulisan yang dia unggah.

"Saya akan jelaskan mengapa menggunakan tanda kutip," kata dia.

Dalam suratnya, Mulyono menuturkan, pengacara SBY memberikan tenggat waktu selama seminggu padanya untuk memberikan jawaban. Jika sampai pada tenggat yang ditentukan tak ada jawaban, menurut Mulyono, pengacara SBY akan menempuh jalur hukum. Tenggat waktu itu seharusnya berakhir pada Jumat, 20 Desember 2013 lalu. Namun, dia mengaku baru menerima surat lagi. (TI/BBS)

PDIP Persiapkan Ahok Gantikan Jokowi?

Prabowo Subianto.

"Politik itukan last minute.

Tidak menutup kemungkinan Gerindra dan Demokrat koali-

si. Kita tunggu hasil pemilihan legislatif," tegasnya. (VN/BBS)

Ini Acara Malam Tahun Baru Fathanah JAKARTA - Istri Ahmad Fathanah, Septi Sanustika membocorkan acara yang bakal dilaksanakan suaminya saat perayaan tahun Baru 2014 di rutan KPK. "Mau mempersiapkan acara malam tahun baruan di dalam (Rutan)," kata Septi di Gedung KPK, Kamis (26/12).

Septi mengatakan kalau suaminya itu ingin bermain gaplek saat perayaan tahun baru dengan petugas keamanan alias satpam.

"Yah, acara mereka masingmasinglah. Acaranya, main gaplek mereka," tandasnya.

Seperti diketahui, Fathanah ditahan setelah dijatuhi vonis selama 14 tahun penjara dan

Loyalis Anas Bangga Diincar SBY

denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan atas kasus suap senilai Rp1,3 miliar.

Makin Seksi Septi Sanustika terlihat lebih seksi saat menjenguk suaminya di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penampilan atau gaya busana Septi tampak terlihat modis. Dia datang ke KPK dengan mengenakan kaos ketat lengan panjang ungu motif leopard dipadu dengan skinny jins hitam. Walhasil, bentuk tubuh Septi tampak cukup kentara.

Agar terkesan lebih gaya, septi turut menyematkan kaca mata besar tapi lucu di atas hidungnya. Tidak lupa pula, penyanyi dangdut 'PKS atau

Papa Kini Sendiri' ini mengenakan sepatu hak tinggi.

Penampilan Septi ini terkesan baru. Mengingat ia biasanya mengenakan busana muslimah sejenis kaftan setiap mengunjungi Fathanah.

Atau kalau pun tidak mengenakan kaftan, Septi mengenakan busana yang lebih gombrong untuk menutupi lekuk-lekuk tubuhnya.

"Biasa saja kali," kata dia seraya mengumbar senyum saat ditanya soal tampilan barunya.

Saat disinggung soal vonis berat Fathanah, Septi menyatakan sudah mulai bisa menerima. "Saya sudah mulai terbiasa. Kan sudah setahun saya

sering bolak-balik ke mari," ujar Septi.

Ahmad Fathanah dinyatakan terbukti menerima Rp1,3 miliar dari PT Indoguna Utama dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Diduga, uang itu merupakan uang muka dari Rp40 miliar yang dijanjikan Indoguna Utama. Fathanah juga dinyatakan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dia dinyatakan terbukti menyamarkan harta kekayaannya yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya itu, Fathanah diganjar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 14 tahun penjara. (VN/BBS)

JAKARTA - Pengamat politik Toto Sugiarto menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mempersiapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi dan Ahok sering bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, belakangan ini. Pada Hari Natal, Rabu (25/12), Mega dan Jokowi mendatangi kediaman Ahok di Pantai Mutiara 39, Jakarta Utara.

Sebelumnya, Jokowi dan Ahok makan bersama di kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2013). Ketiganya makin lengket.

"Pertemuan ketiganya merupakan rancangan strategi politik merespons fenomena Jokowi yang menguat akhirakhir ini," kata Toto Sugiarto, Jumat (27/12).

Toto menjelaskan elektabilitas Jokowi sebagai kandidat calon presiden semakin tinggi. Tidak tertutup kemungkinan PDIP akan mengusung mantan Wali Kota Solo itu.

Jika hal itu terjadi, untuk mengisi kekosongan jabatan di Ibu Kota, Ahok sosok yang bisa dipercaya. "Ini menyiratkan akan diusungnya Jokowi.

Ahok sedang dipersiapkan untuk menggantikan Jokowi," ujar Toto. (IC/BBS)