Epaper kpkpos 284 edisi 6 januari 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TAHUN 2014 NERAKA BAGI KORUPTOR

EDISI 284/ THN VI 6 - 12 JANUARI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 5

R-APBD 2014 Banyak Masalah DPRD Sumut Tolak Pengesahan MEDAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) 2014 banyak masalah. Diantaranya menyangkut pengelolaan anggaran yang belum memenuhi aspirasi masyarakat, termasuk penyaluran bantuan sosial.

Dalam anggaran yang diajukan, Pemprov Sumut hanya mengalokasikan anggaran 16,2 persen untuk belanja langsung dari keseluruhan anggaran yang mencapai Rp8,4 triliun.

Jumlah itu dianggap melanggar Permendagri nomor 27 tahun 2013 yang mengharuskan alokasi belanja langsung minimal 30 persen dari keseluruhan anggaran.

Disebabkan berbagai masalah itu, Fraksi-fraksi di DPRD Sumut sepakat, rapat paripurna dengan agenda mengesahkan ranperda APBD 2014 tersebut ditunda

Kolom Redaksi

Menggugat R-APBD Provsu

sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan tersebut diputuskan setelah adanya pernyataan politik pimpinan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Senin lalu.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut Parluhutan Siregar menyatakan, banyak masalah yang meliputi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Sumut.

Di antaranya adalah belum terealisasinya sejumlah aspirasi masyarakat sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses. “Karena itu, kami meminta paripurna ini ditunda,” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Marahalim Harahap menyampaikan

MASYARAKAT Sumatera Utara sejatinya harus mengajukan gugatan terkait pembahasan Rancangan APBD Provsu tahun 2014 ke Kementrian Dalam Negeri. Hal ini terkait singkatnya pembahasan R-APBD Provsu yang hanya memakan waktu seminggu.

Koordinator bidang Investigasi dan Publikasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, mengaku heran dengan pembahasan yang hanya seminggu itu. Tidak mungkin anggaran itu bisa sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Banyak provinsi lain yang telat terkait pembahasan APBD, namun tidak sesingkat di Sumatera Utara dalam pembahasannya. Ucok menegaskan, FITRA siap mendampingi masyarakat untuk menggugat APBD 2014 jika tetap disahkan.

Dalam pembahasan yang super kilat itu, nilai APBD Provsu 2014 diproyeksikan Rp8,488

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Selain belum terealisasinya berbagai aspirasi masyarakat, termasuk penyaluran bantuan sosial, cukup banyak masalah yang masih mengganjal dalam RAPBD 2014 itu.

”

Marahalim Harahap

Nurdin Lubis

Jubir Fraksi Partai Demokrat

Sekdaprovsu

”

KPK Sarankan UU Pemda Direvisi

Bisa terganggu semua. Harusnya bisa ‘start’ Januari (2014). Penundaan membahas dan mengesahkan RAPBD belum pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir.

” ”

Bansos dan BDB Sumut Turun Drastis PEMBAHASAN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumut 2014 cukup gencar.

Dalam sepekan pembahasan dilakukan, agar bisa secepatnya disyahkan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Akibatnya, timbul bermacam masalah yang mendasar.

Dalam pembahasan yang super kilat itu, nilai APBD Provsu 2014 diproyeksikan Rp8,488 triliun, turun Rp629 miliar jika dibanding PAPBD 2013 sebesar Rp9,11 triliun.

Yang menarik, dua pos yang menyeret sejumlah petinggi Pemprov dan Bupati Madina terseret masalah yakni Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) turun drastis pada APBD 2014.

BDB hanya tinggal Rp442,72 miliar dari Rp2,66 triliun pada Perubahan APBD

Sumut 2013. Sedangkan Bansos hanya tinggal Rp20,15 miliar. Belasan pejabat Pemprov Sumut terseret korupsi penyaluran Bansos Sumut sejak 2009.

Sedangkan dana BDB menyeret sejumlah bupati di Sumut, dan pejabat tinggi lainnya di kabupaten/kota, seperti Bupati Madina Hidayat Batubara sebagai terdakwa dugaan korupsi pembangunan RSUD Panyabungan.

BDB Sumut melonjak dua tahun jelang Pilgub 2013, yakni pada tahun 2012 sebesar Rp1,4 triliun dan pada tahun 2013 jadi Rp2,66 triliun. Peningkatan dana BDB dua tahun itu (2012 dan 2013), karena diduga untuk kepentingan politik Gubernur terpilih Gatot Pujo Nugroho.

Padahal sebelumnya pada

Masyarakat Harus Gugat Pembahasan R-APBD 2014 MASYARAKAT Sumatera Utara harus mengajukan gugatan terkait pembahasan Rancangan APBD Provsu tahun 2014 ke Kementrian Dalam Negeri.

Selain singkatnya waktu pembahasan, juga banyak masalah yang muncul, terutama pos-pos anggaran yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat Sumatera Utara.

“Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta agar masyarakat Sumut menggugat pembahasan Rancangan APBD Tahun 2014 ke Kementrian Dalam Negeri,” ujar Koordinator bidang Investigasi dan Publikasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, Jumat lalu.

Ucok mengaku heran dengan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyarankan agar undang-undang tentang pemerintah daerah segera direvisi.

Hal ini sebagai solusi polemik pelantikan dan pemberhetian sementara kepala negara yang terjerat kasus korupsi.

"Jadi itu harus dipertimbangkan. Yang terpenting ke depan perlu segera direvisi secepatnya. Begitu tersangka korupsi, ya ada jalan keluarnya yang lebih terang," kata Busyro, Rabu.

Menurut Busyro, revisi undang-undang Pemda merupakan solusi yang tepat menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, dalam UU Nomor 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12/2008 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Mekanisme pemberhentian sementara

Gara-gara Gatot, Batal Disahkan

ADA cerita lain tentang batalnya pengesahan R-APBD Sumut 2014.

Rumor yang berkembang, penyebabnya adalah, karena gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tidak hadir pada hari yang sudah dijadwalkan, yakni Senin (30/12).

Mangkirnya Gatot Pujo Nugroho dalam sidang paripurna itu, tanpa alasan yang jelas. Terkesan, Gatot telah mengabaikan kepentingan rakyat dan melecehkan DPRD. Padahal, pada sidang paripurna itu seluruh fraksi di DPRD ingin menyampaikan pandangan dan banyak pertanyaan yang mesti mendapat jawaban langsung dari Gatot. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, Gatot tidak kunjung hadir dalam paripurna tersebut. Pemprovsu hanya

• LANJUT KE HAL. 2

Tembak Mati Teroris Rugikan Polri

diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Nurdin Lubis.

"Rapat sempat diskor dari jam 10.00 pagi hingga pukul 14.00 WIB, agar pandangan fraksi-fraksi dijawab langsung oleh Gubernur. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, beliau (Gatot-red), tidak hadir. Dia hanya menjawab pertanyaan fraksi lewat tulisan yang disampaikan ke Sekda," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Senin siang, seperti dikutip SumutDaily.Com Dikatakan Chaidir, seluruh fraksi merasa kecewa atas ketidakhadiran Gatot tersebut. Karena menurutnya, waktu skor yang hampir lima jam itu • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso telah meminta penjelasan dari Kapolri Jenderal Sutarman soal penggerebekan teroris pada malam pergantian tahun yang baru lalu.

"Saya sudah mendapat penjelasan langsung dari pimpinan Polri bahwa itu sudah dilakukan sesuai prosedur dengan peringatan, dan lain-lain. Polri sudah melakukan cara, dan prosedur yang sah dengan cara melumpuhkan," ujar Priyo mengutip ucapan Sutarman, di Gedung DPR, Senayan, Jumat (3/1).

Menurut dia, prosedur yang dijalankan Polri dalam penggerebekan itu terlihat dari lamanya proses penyergapan yang memakan waktu 13 jam. Sehingga tidak mungkin Polri mengabaikan hak azasi manusia.

"Mestinya langkah-langkah yang dilakukan polisi tetap harus dihormati, dan mengapresiasi jajaran Densus 88 yang mempertaruhkan nyawanya untuk lum• LANJUT KE HAL. 2

JURUS CHINA LAWAN KORUPSI (1) MENGHUKUM para Koruptor, Indonesia harus berlajar banyak dari RR China. Ketika dilantik jadi Perdana Menteri China pada 1998, Zhu Rongji menyatakan; "Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor.

Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu." Diakui, RR China tidak pernah kompromi terhadap para koruptor. Menarik untuk disimak, bagaimana negeri itu memberantas korupsi, maka mulai Minggu ini Koran KPK Pos, kembali menurunkan tulisan bersambung mengenai pemberantasan korupsi di China.

Berikut laporannya.

Menjaring Lalat Sampai Macan

Tahun 2014 Reformasi China Kian Kuat

DI RUANG lobi kantor itu terpampang sebuah layar besar. Ada urutan sepuluh informasi terpopuler paling dicari di China pada hari itu.

Terletak di kawasan industri kreatif Haidan, di tepi kota Beijing, inilah kantor pusat search engine Internet terbesar di China: Baidu.

Di markas “Google”-nya China itu, layar besar tadi sedang memunculkan barisan kata dalam bahasa Mandarin. “Siang ini berita mengenai Bo Xilai paling dicari,” kata Direktur Komunikasi Internasional Baidu, Kaiser Kuo. Daftar kata yang dipantau itu adalah cerminan dari tren apa yang paling diminati rakyat China • LANJUT KE HAL. 2

PRESIDENT China Jinping menyatakan keyakinannya pada masa depan reformasi China semakin kuat. Selama tahun 2014, Tiongkok akan mengayunkan langkah baru di atas jalan reformasi.

“Tahun 2013 kita merancang seluruh rencana reformasi secara mendalam dan komprehensif, menggambar cetak biru bagi pembangunan masa depan negara,” kata Xi

» Jinping

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 284 6- 12 JANUARI 2014

KY Panggil Hakim Selingkuh di Jambi JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) akan memanggil ES, hakim dari Pengadilan Agama, dan Hakim MA, dari Pengadilan Negeri di Kabupaten Tebo, Jambi, yang dilaporkan melakukan perselingkuhan.

Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan surat panggilan pemeriksaan kepada dua oknum hakim akan dilayangkan pada minggu ini. "Minggu ini KY akan layangan panggilan untuk hakim terlapor," kata Imam melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (3/1).

Imam memperkirakan dua oknum hakim itu akan memenuhi panggilan pemeriksaan pada minggu ketiga Januari 2014. Pada awal Februari 2014, nasib kasus hakim selingkuh akan ditentukan dalam rapat pleno komisioner KY. "Perkiraan minggu ketiga mereka datang, dan awal Feb diren-

canakan diplenokan bersama laporan-laporan lainnya," ujarnya.

Terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dianggap mengetahui tindakan perselingkuhan tersebut, Imam menegaskan pihaknya telah merampungkan pemeriksaan terhadap semua saksi. "Saksi-saksi sudah diperiksa, termasuk KPN (Ketua Pengadilan Negeri) Tebo," jelas Imam.

Seperti diketahui, perselingkuhan antara Hakim ES dan MA tercium saat suami ES, HE melaporkan istrinya ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Hakim MA sendiri mengaku telah berhubungan badan dengan ES sedikitnya tiga kali di kantornya. Saat ini Pengadilan Tinggi Jambi telah menonaktifkan ES hingga kasus tersebut terang benderang.(IN/BBS)

MASYARAKAT HARUS GUGAT PEMBAHASAN R-APBD 2014..............

• DARI HALAMAN. 1 pembahasan yang hanya seminggu itu, tidak mungkin anggaran itu bisa sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Ia juga menuturkan banyak provinsi lain yang telat terkait pembahasan APBD, namun tidak sesingkat di Sumatera Utara dalam pembahasannya.

"Dalam hal ini FITRA siap mendampingi masyarakat untuk menggugat APBD Sumut 2014 jika tetap disahkan," terangnya.

Jika APBD 2014 disahkan oleh DPRD Sumut, berarti menurutnya DPRD juga tidak membawa aspirasi masyarakat.

Bahkan jika tetap disahkan berarti telah terjadi negoisasi antara eksekutif dan legislatif. (TIM)

MENGGUGAT R-APBD PROVSU........

• DARI HALAMAN. 1 triliun, turun Rp629 miliar jika dibanding PAPBD 2013 sebesar Rp9,11 triliun.

Yang menarik, dua pos yang menyeret sejumlah petinggi Pemprov dan para bupati dan Wali Kota di Sumut terlibat korupsi, adalah menyangkut dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB).

Kedua pos ini turun drastis pada APBD 2014.

BDB hanya tinggal Rp442,72 miliar dari Rp2,66 triliun pada Perubahan APBD Sumut 2013. Sedangkan Bansos hanya tinggal Rp20,15 miliar.

BDB Sumut melonjak dua tahun jelang Pilgub 2013. Yakni pada tahun 2012 sebesar Rp1,4 triliun dan pada tahun 2013 jadi Rp2,66 triliun. Peningkatan dana BDB dua tahun itu (2012 dan 2013), diduga untuk kepentingan politik Gubernur terpilih Gatot Pujo Nugroho.

Padahal sebelumnya pada 2009 dana DBD hanya sebesar Rp420 miliar, 2010 sebesar Rp609 miliar, dan 2011 sebesar Rp427 miliar.

FITRA mengapresiasi langkah yang ditempuh fraksi-fraksi di DPRD Sumut

yang menolak pengesahan R-APBD 2014, yang seyogianya disahkan pada, Senin, 30 Desember 2013.

Sejumlah fraksi juga mengaku RAPBD 2014 tidak mencerminkan kepentingan rakyat Sumut. Banyak masalah anggaran yang harus ditinjau ulang, sehingga pengesahan ditunda.

Kita sangat mendukung tekad FITRA yang siap mendampingi rakyat Sumatera Utara mengajukan gugatan ke Kemendagri terkait pembahasan RAPBD Provsu yang super kilat itu.

Bagaimana provinsi ini mau maju jika pembahasan R-APBD diawali dengan ketidak jujuran dan tidak punya tekad serta tidak sunguhsunguh memperhatikan kepentingan rakyat.

Sementara berdasar hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan September 2013, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumtera Utara terus meningkat, yakni sebanyak 1. 390.800 orang atau sebesar 10,39 persen terhadap jumlah total penduduk.

Patut dipertanyakan mau dibawa ke mana provinsi yang kaya dengan sumber daya alam ini?. (***)

KPK SARANKAN UU PEMDA DIREVISI.................................................

• DARI HALAMAN. 1 baru bisa dilakukan saat seseorang dijadikan terdakwa atau sudah menjalani sidang di pengadilan.

"Sedangkan proses penyidikan (perampungan berkas tersangka) juga terkadang memerlukan waktu yang cukup lama," kata Busyro.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Yahdil Harahap dalam sidang pleno di MK, beberapa waktu lalu menegaskan, ketentuan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana sebagaimana diatur pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 adalah dalam rangka menyelenggarakan pemda sesuai dengan prinsip negara hukum dan prinsip good and clean governance.

Pemberhentian kepala daerah,

wakil kepala daerah dan pejabat negara/publik lainnya yang tersangkut tindak pidana hanya dapat dilakukan jika sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang pemda merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional," tegasnya.

Yahdil menilai tepat dan proporsional karena aturan tersebut dalam rangka menjaga citra yang positif baik terhadap lembaga maupun jabatan publik lainnya.

Dengan harapan kinerja lembaga bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka dan atau terpidana seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.(SF/ BBS)

Awan Panas Sinabung Mengganas MEDAN - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, berstatus Awas atau level IV sejak 24 November 2013. Hingga kini aktivitasnya masih tinggi dan awan panas yang makin mengganas.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan, khusus untuk bagian tenggara Gunung Sinabung, radius aman ditingkatkan menjadi tujuh kilometer. Artinya, ada dua desa yang harus disterilkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun untuk kawasan lain, selain tenggara, radius aman

tetap lima kilometer. Pantauan PVMBG, awan panas tersebut mencapai jarak empat kilometer.

“Awan panas sudah mencapai jarak empat kilometer dari puncak (ke arah tenggara). Dua desa diungsikan, yaitu Desa Jeraya dan Desa Pintu Besi. Mungkin siang ini sudah diungsikan,” kata Kepala PVMBG, Hendrasto, di Kantor PVMBG, Kota Bandung, Jumat (3/ 1). Rekomendasi itu, lanjut Hendrasto, sudah disampaikan ke pemerintahan setempat dan instansi terkait.

Dengan penambahan reko-

mendasi itu, hingga kini ada 23 desa dan dua dusun yang disterilkan.

Lebih dari 10 ribu penduduknya terpaksa diungsikan.

Hendrasto mengatakan, status Awas Gunung Sinabung merupakan yang terlama dalam kurun 2013. Statusnya belum pernah dicabut sejak 24 November dan berlanjut hingga awal tahun ini.

“Kita tidak tahu sampai kapan (status awas dicabut), tergantung (kondisi) Sinabung nya. Yang pasti kita sekarang terus koordinasi dan melakukan pemantauan,” tukasnya.(IN/BBS)

GARA-GARA GATOT, BATAL DISAHKAN..................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bisa dilakukan lobi-lobi untuk meyakinkan fraksi.

Dijelaskan politisi Partai Golkar Sumut ini, sejumlah fraksi mempertanyakan struktur APBD 2014 Sumut yang masih bermasalah dan perlu dihitung ulang.

Misalnya, apa parameter dan pertimbangan eksekutif untuk tidak mengakomodir dana

aspirasi rakyat melalui reses, dana perimbangan provinsi ke daerah (BDB) yang terlalu kecil dibanding tahun sebelumnya, termasuk juga soal bantuan sosial (bansos).

Di sisi lain, sejumlah fraksi juga menyoroti belum tuntasnya kerja panitia badan anggaran (banggar) yang ditunjuk gubernur.

"Mestinya Gatot bisa memberi penjelasan langsung

kepada kawan-kawan saat paripurna diskors dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Bisa saja dia membeberkan alasan-alasan. Misalnya, ada peraturan baru terkait dana reses, atau keuangan APBD Sumut mendapat sorotan dari aparat maupun masyarakat.

Kalau bisa dijelaskan dengan baik, mungkin kawan-kawan di dewan bisa menerima," jelasnya.

Karena ketidakhadiran

tersebut, ujarnya, Gatot kemudian mengirimkan jawaban secara tertulis yang dibacakan Sekdaprovsu, Nurdin Lubis.

"Jawaban gubernur atas pandangan fraksi tidak memadai.

Tidak menjawab akar masalah.

Terlalu normatif. Kalau bisa secara lisan, kenapa harus tertulis kan? Sehingga ini yang menjadikan kawan-kawan di dewan sepakat untuk menunda pengesahan APBD 2014,"

tuturnya lagi.

Terkait kapan akan kembali digelar sidang paripurna guna mengesahkan R-APBD Sumut 2012 tersebut, Chaidir mengaku belum mengetahui, karena harus terlebih dulu dirapatkan dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut. "Menurut saya, lebih cepat lebih baik. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan bersalahan," tuturnya.(TIM)

R-APBD 2014 BANYAK MASALAH...............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 berbagai pertimbangan tentang perlunya penundaan pengesahan ranperda APBD 2014 tersebut.

Selain belum terealisasinya berbagai aspirasi masyarakat, termasuk penyaluran bantuan sosial, cukup banyak masalah yang masih mengganjal dalam APBD 2014 itu.

Berbagai alasan untuk menunda

pembahasan tersebut disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut Mustofawiyah Sitompul mengatakan, salah satu pertimbangan untuk menunda pengesahan itu terkait belum sesuainya persentase belanja langsung dalam ranperda APBD 2014.

Permintaan untuk menunda pengesahan ranperda APBD 2014 tersebut juga disampaikan Fadly Nurzal (Ketua Fraksi PPP), Tohonan Silalahi (Sekretaris Fraksi PDS), Yan Syahrin (Ketua Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi), dan Janter Sirait (anggota Fraksi Partai Golkar).

Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun mengatakan, penundaan tersebut terpaksa dilakukan karena

keinginan seluruh fraksi di lembaga legislatif itu. “Bagaimana mau diselesaikan (pembahasan ranperda APBD 2014) kalau fraksi tidak terima,” katanya.

Sekrestaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis menyayangkan penundaan pembahasan dan pengesahan ranperda APBD 2014 tersebut karena dapat menghambat pembangunan yang diprogramkan.

“Bisa terlambat semua, bisa terganggu semua. Harusnya bisa ‘start’ Januari (2014),” katanya.

Menurut dia, penundaan untuk membahas dan mengesahkan ranperda APBD tersebut belum pernah terjadi dalam lima tahun terkahir.

Ia mengaku belum mengetahui penyebabnya karena tidak dapat membaca keinginan dan tujuan DPRD Sumut.(TIM)

BANSOS DAN BDB SUMUT TURUN DRASTIS..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 2009 dana DBD hanya sebesar Rp420 miliar, 2010 sebesar Rp609 miliar, dan 2011 sebesar Rp427 miliar.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga mengatakan pihaknya tidak terburu-buru mengesahkan Perda APBD 2014.

"Saya kira bisa saja (banyak orang) mengkritik atau menyatakan pendapat. Tetapi proses pengambilan ini tidak boleh berhenti dengan kritikan itu. Jauh lebih penting lagi, di dalam anggaran ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan termasuk jalannya pembangunan," ujarnya via seluler, Minggu malam, seperti dikutip Medan-

bagus.Com. Politikus Partai Golkar Sumut ini mengakui sesuai Permendagri No.27/2013 penyampaian Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Gubernur ke DPRD, enam bulan sebelum anggaran disahkan. Artinya Gubernur Sumut harus serahkan KUA-PPAS pada Juni lalu.

"Saya kira tidak ada yang buru-buru itu. Artinya bisa dipertanyakan kenapa misalnya pengajuan lambat, jangan ditanyakan kenapa disetujui besok tetapi tanya kenapa penyerahan KUA-PPAS lambat.

Justru yang menjadi masalah kan harusnya pengesahan bisa lebih cepat dari besok."

Ia mengakui KUA-PPAS setelah pengesahan Perubahan APBD 2013, pada 22 November. ''Kan tidak mungkin kita bahas APBD 2014 murni kalau APBD 2013 Perubahan tidak kita bahas.

Saya kira di situ masalahnya.

Bukan masalah kita surati atau tidak, kita harus mengikuti tahapan seluruh proses penetapan anggaran itu dari tahun ke tahun."

Wakil Ketua DPRD Sumut, Muhammad Afan mengatakan kualitas APBD 2014 dapat dinilai pada tahun berjalan.

"Besok pun disahkan itu neraca perencanaan. Sasarannya tidak substansi pada angka-angka, tetapi bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dan

pembangunan daerah, karena itu ada beberapa item substaansi arahan dan sistematika pembangunan di Sumut," ujarnya.Politikus PDIP Sumut ini menambakan kualitas APBD itu terlihat dari implementasi SKPD pada 2014.

Pembahasan RAPBD 2014 dimulai 23 Desember, dengan penyampaian nota pengantar keuangan oleh Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Esoknya, dilanjutkan pandangan umum fraksi-fraksi.

Usai libur bersama 25 dan 26 Desember, giliran jawaban dari Gubernur Sumut atas pandangan umum para legislator Sumut, 27 Desember.

Sedangkan paripurna hari ini (Senin), diagendakan penyampa-

ian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama pejabat yang ditunjuk gubernur terhadap Ranperda APBD 2014. Dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksifraksi dan pengambilan keputusan.

Padahal dalam Permendagri No 27/2013 dijelaskan tahapan pembahasan APBD dimulai awal Mei, dengan penyusunan RKPD. Lalu penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah minggu pertama Juni. Kemudian penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD, pertengahan Juni. Terakhir penetapan Perda APBD paling lambat 31 Desember.(TIM)

MENJARING LALAT SAMPAI MACAN........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 setiap hari. “Jumlah mereka yang bisa mengakses informasi lewat Internet semakin bertambah,” ujar Kuo. “Apalagi, di China, ponsel pintar dan tablet makin bertambah," kata Kuo. Kabar soal Bo Xilai saat itu menjadi perbincangan paling hangat bagi publik di China. Ia bersaing dengan berita amukan Topan Usagi di Hong Kong dan pesisir selatan China yang menewaskan sekitar 20 orang.

Bo baru sehari divonis penjara seumur hidup, pada 22 September 2013, oleh hakim pengadilan di Kota Jinan atas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bagi publik di China, Bo adalah pejabat tertinggi yang diadili dan dihukum oleh hakim pengadilan atas kejahatan korupsi.

Tidak mengherankan, sehari kemudian, semua surat kabar besar di Tiongkok menempatkan hukuman atas Bo sebagai berita utama di halaman pertama mereka. Ini termasuk China Daily, surat kabar berbahasa Inggris yang bertiras 500.000 eksemplar.

"Hukuman atas Bo Xilai ini terjadi saat Presiden Xi Jinping menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritasnya," kata Qu Yingpu, Wakil Pemimpin Redaksi China Daily di kantornya, di Huixin Dongjie, Beijing. Masyarakat

rupanya antusias dengan aksi pemerintah itu.

Bo Xilai bukanlah pejabat sembarangan. Politisi berusia 64 tahun itu adalah pemimpin Partai Komunis di Kota Chongqing, plus anggota Politbiro Komite Sentral Partai. Ia adalah pejabat tertinggi yang pernah diadili, dan dihukum dalam sejarah Republik Rakyat China.

Terkenal berpandangan konservatif dan pendukung keras pandangan-pandangan Mao Zedong, Bo bahkan sempat dispekulasikan masuk dalam angkatan baru pemimpin China, yang kini berada di bawah kekuasaan Xi Jinping.

Tapi nasib berkata lain. Karir Bo hancur setelah dia diadili dan dihukum atas kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia dihukum penjara seumur hidup dan semua aset kekayaannya disita negara.

Begitu pula keluarganya, hancur.

Pengadilan atas Bo hanya memakan waktu satu bulan sampai dia menghadapi vonis pada 22 September 2003.

Menurut vonis pengadilan, seperti dikutip media-media massa China, Bo dinyatakan bersalah menerima suap sebesar 21,79 juta yuan (sekitar Rp39,4 miliar) dari dua pengusaha lokal, berupa sebuah vila di Prancis untuk istrinya dan pembayaran biaya perjalanan dan tagihan kartu kredit untuk putranya yang bersekolah di luar negeri.

Tidak hanya korupsi, Bo juga dinyatakan menyalahgunakan jabatannya sebagai petinggi partai untuk menutup-nutupi peran istrinya dari suatu kasus pembunuhan.

Istri Bo, Gu Kailai, sebelumnya pada Agustus 2012 juga dihukum penjara seumur hidup (sebagai pengganti vonis hukuman mati yang tertunda). Ia dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan seorang pengusaha asal Inggris, Neil Heywood.

Itulah sebabnya, perhatian publik China tak hanya terpaku pada Bo, namun juga pada istri dan anaknya, yang disekolahkan di Amerika Serikat. Menurut data dari Baidu, referensi dan pencarian atas kabar Bo Xilai naik 1,780 persen. Sedangkan atas Gu Kailai naik 8.030 persen, sedangkan atas putra mereka, Bo Guagua meningkat 4.601 persen, ungkap harian South China Morning Post.

Dalam tayangan stasiun televisi pemerintah, CCTV, Bo tak lagi terlihat sebagai pejabat berwibawa. Di gedung pengadilan Kota Jinan, Provinsi Shandong, kedua mata Bo tampak sayu. Mukanya lelah seperti kurang tidur. Dia tak lagi bersetelan jas, hanya berkemeja putih dan celana hitam. Bo menatap pasrah ke arah hakim yang membacakan vonis baginya: penjara seumur hidup.

Lalu pengadilan Bo menjadi semacam drama kejatuhan

seorang petinggi partai. Televisi, radio, koran memberitakan secara gencar. Sesudah vonis dibacakan, ia diapit kedua petugas ke luar pengadilan menuju mobil tahanan. Itu terakhir kali rakyat China melihat Bo Xilai.

Pemerintah China rupanya ingin memberikan kesan tak main-main dengan pengadilan Bo. Proses pengadilannya disiarkan media sosial di Internet, lewat akun resmi di Sina Weibo, semacam Facebooknya China.

Pesan perang atas korupsi memang digencarkan China lewat Internet. Ia boleh jadi cara yang efektif. Menurut data Baidu, hingga akhir 2012, terdapat 564 juta pengguna Internet di negeri Panda itu. Ini menjadikan China sebagai negara dengan populasi Internet terbesar di dunia.

Lalat dan macan Korupsi telah menjadi penyakit kronis di China tiga dekade terakhir. Kepemimpinan Partai Komunis China, seperti dikutip Xinhua, pun sudah memperingatkan bahwa korupsi bisa mengancam jatuhnya partai, dan juga negara.

Itu sebabnya, Partai Komunis China yang berkuasa sejak 1949, kini kian gencar menindak para pejabat maupun kader yang terjerat korupsi. Pemimpin China saat ini, Xi Jinping, sudah menyatakan perang melawan korupsi menjadi prioritas untuk sepuluh tahun ke depan.

Bagi Xi Jinping, perang melawan korupsi adalah tugas jangka panjang, rumit, dan sulit.

Maka perlu upaya konsisten, dan tidak kendur. "Kita harus perangi setiap perilaku korup,” kata Xi. Dia tak akan bosan menghukum setiap pejabat korup, agar rakyat China percaya, pemerintah bukan basa-basi.

Komitmen Xi itu, seperti dilaporkan Xinhua, sudah dikoarkan di depan anggota Komisi Inspeksi Disiplin Partai, badan yang berkuasa menindak para pejabat korup, pada Januari 2013 lalu. Xi Jinping saat itu adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China. Dua bulan kemudian, Sekjen Xi otomatis menjadi Presiden, seperti tradisi politik di China dalam dua dekade terakhir.

Kepada para kader partai, Xi meminta mereka agar tidak segan-segan menghukum sesama kolega maupun pejabat korup. Maka dia melontarkan dua sebutan, yaitu "lalat" bagi pejabat tingkat rendah, dan "macan" untuk pejabat tinggi yang korup.

Mereka harus sama-sama dihukum.

"Tidak ada pengecualian saat Partai menegakkan disiplin dan hukum. Semua kasus akan diperiksa secara menyeluruh, dan tidak akan ada keringanan hukuman bagi siapapun yang terlibat," ujar Xi. (BERSAMBUNG)

TEMBAK MATI TERORIS RUGIKAN TAHUN 2014 REFORMASI CHINA KIAN KUAT ..........................................................................................

POLRI........................................................

• DARI HALAMAN. 1 makin kuat dan kaya, keadilan disebutkan berjumlah 7 miliar. praktek pelaksanaan kebijakan November 2013. Media rilis • DARI HALAMAN. 1 puhkan teroris," ujarnya.

Meski begitu, Priyo menyarankan Polri kedepannya harus bisa menangkap para terduga teroris secara hidup. Agara Polri bisa membongkar lagi jaringan yang masih tersisa.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Dengan matinya para teroris dalam penggerebekan, lanjut dia, Polri sangat dirugikan karena tak bisa mengungkap lagi jaringan mereka. "Idealnya kedepan, itu cara-cara persuasif dengan hidup lebih menguntungkan, dan negara bisa menelisi lebih jauh," tandasnya.

(IN/BBS)

dalam ucapan selamat tahun baru 2014 melalui seluruh media pemerintah, seperti China Radio International (CRI), China National Radio (CNR) dan China Central Televisi (CCTV).

Xi menegaskan, tujuan reformasi untuk membuat China

sosial kian merata dan kehidupan rakyat meningkat.

Reformasi dan keterbukaan adalah agenda yang dibawa Presiden Xi Jinping sejak dilantik. Paket reformasi ekonomi yang menurut beberapa kalangan ambisius disetujui 376 anggota Komite Sentral

resmi menyebutkan Xi secara pribadi memimpin penyusunan rencana reformasi, pertama kalinya dilakukan oleh seorang kepala Partai Komunis China sejak tahun 2000.

Dalam pidato menjelang tahun baru 2014, Xi menyatakan keyakinan pada kemajuan dari

reformasi dan keterbukaan.

“Kita sudah menciptakan sejumlah kecemerlangan. Saya yakin rakyat Tiongkok pasti menciptakan kecemerlangan yang baru,” kata dia.

Dia juga mengajak seluruh rakyat China untuk bekerja sama dengan masyarakat dunia, yang

Selain itu, Xi juga mendorong rakyatnya untuk mengajar impian mewujudkan kebangkitan bangsa China.

“Kehidupan selalu penuh harapan, keberhasilan selalu dimiliki oleh orang yang bersikap positif, maju dan tak kenal putus asa,” kata Xi.(IN/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 284 6- 12 JANUARI 2014

NASIONAL

Korupsi Simulator, Budi Susanto Dituntut 12 Tahun Ratu Atut Curhat Kasus Suap ke Mantan Wakil Presiden JAKARTA - Pertemuan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Rumah tahanan (Rutan) Wanita Pondok Bambu Jakarta, Jumat (3/1) sangat mengejutkan. Selain kunjungan itu tanpa ada rencana, juga dilakukan tanpa boleh diliput wartawan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang datang ke rutan dengan menggunakan mobil Lexus B 1042 RFW, hanya didampingi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta yang juga Ketua DPP Partai Golkar. Pertemuan itu hanya berlangsung 30 menit.

"Kan sama-sama kader partai.

Jadi saya hanya ingin bertemu," kata JK kepada wartawan usai menemui tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikatakan, kondisi Ratu Atut baik-baik, sehat dan sudah bisa menyesuaikan diri dengan sesama tahanan lainnya. Namun demikian Ratu Atut harus diberi dukungan moral, dan tetap sabar agar tegar dan kuat dalam menghadapai masalah ini.

JK yang mengenakan kemeja putih menjelaskan kedatangannya ke Rutan Pondok Bambu hanya menemui Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk memberikan support terkait dengan masalah yang dihadapinya.

"Memang Ratu Atut bercerita banyak terkait permasalah yang sedang dihadapinya. Namun saya tidak berhak untuk memberikan keterangan dan itu bukan konsumsi untuk publik. Saya hanya menyarankan agar Ratu Atut bisa membongkar semua itu di depan KPK juga pengadilan," tandas JK yang kini menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia.

Juru bicara Jusuf Kalla, Husen Abdullah ikut membenarkan kedatangan JK ke Rutan Pondok Bambu untuk memberi support kepada Ratu Atut. "Ini biasa dilakukan beliau. Jadi jangan pas senang saja datang, lagi susah juga datang. Seperti yang sudah-sudah juga beliau lakukan ke Pak Akil, Pak Bachtiar Chamsyah," papar Husen.

Apalagi, lanjut Husein, Ratu Atut adalah orang Golkar yang menjabat sebagai Bendahara Partai berlambang pohon beringin juga JK mantan Ketua Umum Partai Golkar, sehingga tetap perlu untuk mengunjunginya.

KPK menahan Ratu Atut dengan dua sangkaan kasus. Yakni dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak dan proyek pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten. Dalam perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah, KPK lebih dulu mencokok Akil Mochtar ketika masih menjabat sebagaiKetuaMahkamah Konstitusi, yang disangka menerima suap Rp 1 miliar.(ENDY)

Trio Macan Tuding Menteri BUMN Dahlan Iskan Korupsi JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dituding melakukan korupsi. Penudingnya akun @TrioMacan2000. Tudingan tak mengenakkan ini berbuntut panjang. Perang tweet pun memanas.

Puncaknya Tim kuasa hukum akun @TrioMacan2000 sebanyak empat pengacara menyerahkan laporan tiga kasus korupsi yang dilakukan Menteri Dahlan Iskan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam, di kantor Sekretariat Kabinet (Seskab), Jakarta Senin pekan lalu.

"Ada tiga laporan tertulis, data, dan fakta yang kami berikan ke Pak Dipo," ujar kuasa hukum TrioMacan2000 Irwandi Lubis, seusai pertemuan tertutup dengan Dipo Alam. Pertemuan hanya berlangsung selama 15 menit.

Meski tempo pertemuan terbatas, namun bagi kuasa hukum akun @TrioMacan2000 mengaku puas karena laporan diterima langsung Sekretariat Kabinet.

Laporan korupsi itu ada tida pertama kasus dugaan korupsi di PLN pada tahun 2009-2010, kedua penggelapan dana bencana alam, dan ketiga kasus korupsi PLTU Embalut, Kalimantan Timur.

"Kami juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PLN tahun 2011 dan berkas pemeriksaan di Kejaksaan Jawa Timur terkait penggelapan dana bencana alam. Saat ini kasus itu (penggelapan dana bencana) masih tidak jelas, apakah lanjut atau SP3 di Kejaksaan Jawa Timur," ucap Irwandi.

Terkait kasus PLTU Embalut, sambung Irwandi, ada dugaan penipuan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan. Dahlan disebutkan bertindak sebagai direktur utama perusahaan daerah dan menandatangani sejumlah dokumen, meski belum dilantik. "Tanggal 23 Oktober, dia baru diangkat, tetapi tanggal 15 Oktober sudah ada tanda

tangan Dahlan sebagai dirut perusahaan daerah itu. Ini ada penipuan, kenapa tidak diselidiki?," jelasnya.

Diakuinya, ketiga kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan sudah pernah dilaporkan ke Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya aparat penegak hukum tak pernah menindaklanjuti. "Salah satu jalan ya ke Sekretaris Kabinet. Pak Dipo men-support, akan memberikan perkembangannya dalam waktu satu minggu ke depan," jelasnya.

Sekab Dipo Alam membantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi Dahlan Iskan dari dugaan terlibat sejumlah kasus korupsi sebagaimana tudingan @TrioMacan2000 dalam tweetnya. "Saya mengatakan, saya pastikan tidak ada setoran dari Pak Dahlan Iskan kepada Pak Presiden, itu saya pastikan," kata Dipo.

Dilanjutkan era Reformasi saat ini, tidak mungkin Presiden menelepon jaksa dan kepolisian untuk mengintervensi sebuah kasus yang menimpa menterinya. "Setelah kami menerima laporan dari kuasa hukum @TrioMacan2000, pemerintah akan memprosesnya. Pemerintah, tak segan untuk menindaklanjutinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tandasnya.

Diakui, pernah mendapatkan laporan sejenis ini terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian soal quota impor daging sapi.

Setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri Pertanian Suswono, maka Dipo melaporkan itu ke KPK. Dahlan Iskan, enggan mengomentari laporan @TrioMacan2000 yang menyebutnya terlibat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Dahlan hanya tersenyum dan melambaikan tangan saat dimintai konfirmasinya mengenai laporan itu. Tak ada sepatah kata pun dari Dahlan ketika diberondong pertanyaan wartawan. Dia terus berjalan kaki menghampiri mobilnya lantas pergi.(ENDY)

JAKARTA - Kasus korupsi proyek pengadaan simulator alat kemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun anggaran (TA) 2011, terus mengalir. Setelah Irjen Pol. Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara, kini giliran Direktur Utama (Dirut) PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto dituntut selama 12 tahun penjara.

Selain itu, rekanan Korlantas Polri wajib bayar denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Juga pidana tambahan uang pengganti Rp88,446 miliar. "Jika terdakwa Budi tak bayar uang pengganti dalam waktu sebulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang.

Jika harta tak mencukupi, Budi dipidana penjara selam enam tahun," tegas Jaksa Penuntut Umum KPK, Riyono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (2/1).

Didepan majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto, Jaksa berkesimpulan Budi bersamasama Irjen Djoko Susilo, Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang, dan Ketua Panitia Pengadaan Simulator AKBP Teddy Rusmawan melakukan korupsi pengadaan driving simulator TA 2011.

Peristiwa ini bermula, Budi mengetahui rencana pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Korlantas Polri sekitar Agustus 2010. Budi bertemu Sukotjo di Tebet untuk membicarakan pengadaan pekerjaan R2 sebanyak 1000 unit dan R4 1000 unit.

Sukotjo menyatakan perusahannya, PT ITI tak sanggup mengerjakan karena keterbatasan tempat, pegawai, dan dana. Namun Budi meminta Sukotjo hanya menyiapkan tempat dan pegawainya, soal dana disediakan Budi.

Sukotjo pun bersedia membantu Budi.

Dan untuk menindaklanjuti kesepakatan, September 2010 Budi minta Sukotjo membantu panitia pengadaan membuat usulan pengajuan anggaran pengadaan driving simulator TA 2010.

Sukotjo akhirnya menemui bagian keuangan Mabes Polri, Darsian meminta informasi mengenai jumlah dana yang dialokasikan untuk pengadaan driving simulator TA 2011. Sukotjo pun memberikan Rp50 juta kepada Darsian dan stafnya Rp15 juta.

Sebelum penyusunan Pagu anggaran definitif Korlantas Polri TA 2011, Irjen Djoko Susilo (Saat itu menjabat Kakorlantas) memerintahkan para Kasubbag, Kasubid bagian Renmin, dan Ni Nyoman Suartini menyusun kebutuhan driving simulator TA 2011.

Para Kasubbag, Kasubid, dan Ni Nyoman dibantu Sukotjo melakukan penghitungan harga satuan driving simulator R2 dan R4 TA 2011, dengan mengacu Pagu anggaran pengadaan 2010, dengan harga satuan driving simulator R2 dibanderol seharga Rp80 juta per unit, R4 Rp260 juta per unit.

Irjen Djoko pun menyetujui dan mengesahkan dalam bentuk RKA-

Terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator SIM roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2011, Budi Susanto memegang berkas tuntutan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (2/1). Budi Susanto dituntut 12 tahun penjara dengan denda Rp500 juta, subsidair 6 bulan kurungan penjara serta hukuman membayar uang pengganti Rp88,4 milyar.

KL. November 2010, Budi mengajukan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp101 miliar atas nama PT CMMA dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja pengadaan simulator ke PT BNI Tbk. Namun, BNI hanya menyetujui Rp100 miliar.

Setelah KMK cair, Budi mentransfer Rp35 miliar ke rekening PT ITI. Sukotjo diperintahkan Budi mentransfer kembali Rp8 miliar dan Rp7 miliar ke rekening Primkoppol Ditlantas Mabes Polri, serta mengeluarkan dana Rp4 miliar untuk Budi dan Irjen Djoko.

Dana Rp2 miliar dibawa sendiri oleh Sukotjo ke kantor Djoko di Korlantas.

Pelaksana proyek simulator, Korlantas membentuk Panitia Pengadaan yang diketuai Teddy.

Sebelum lelang, Irjen Djoko menyampaikan kepada Teddy bahwa proyek simulator dikerjakan oleh Budi.

Pernyataan Djoko diteruskan ke Kabag Renmin Budi Setyadi yang sempat memperingatkan bahwa barang perusahaan Budi tidak bagus.

Budi Setyadi meminta driving simulator mengacu pada spesifikasi yang ada di Singapura. Permintaan itu disetujui, sehingga diberangkatkan tim untuk studi banding ke Singapura.

Tapi, Teddy melaporkan kepada Irjen Djoko anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membeli driving simulator seperti yang dimiliki Singapura.

Irjen Djoko memerintahkan

spesifikasi teknis driving simulator tahun 2011 disamakan dengan pengadaan tahun 2010.

Teddy menindaklanjutinya dengan mengadakan pembahasan spesifikasi bersama Sukotjo dan teknisi PT ITI. Djoko bersamasama Budi melanjutkan kesepakatan mengenai penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Agar tidak menimbulkan kecurigaan, HPS untuk R2 ditentukan Rp79,930 juta per unit, sedangkan HPS untuk R4 Rp258,917 juta per unit. HPS digelembungkan dengan cara, menaikan harga satuan komponen dari harga sebenarnya, memasukan komponen serupa dua kali, serta memasukan komponen yang tidak perlu,” papar Jaksa.

Jaksa melanjutkan agar PT CMMA menjadi pemenang lelang, Januari 2011, Budi atas sepengetahuan Teddy memerintahkan Sukotjo menyiapkan beberapa perusahaan pendamping. Mereka meminjam bendera perusahaan, PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Kolam Intan Prima, dan PT Pharma Kasih Sentosa.

Saat evaluasi administrasi, sejumlah perusahaan itu sengaja tidak memberikan dokumen dan spesifikasi lengkap, sehingga PT CMMA memenangkan lelang pengadaan driving simulator.

Sekitar Maret 2011, Teddy dipanggil Irjen Djoko untuk membahas perintah Kapolri mengenai pembentukan tim sepak bola PS Bhayangkara.

Irjen Djoko sempat mena-

nyakan mengenai dana yang dapat dicairkan dalam waktu dekat dan Teddy menjawab dana simulator.

Selain itu, Budi meminta kepada Sukotjo uang Rp1,5 miliar untuk Tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri guna memenangkan PT CMMA sebagai pelaksana pekerjaan simulator.

Atas dasar rekomendasi Tim Itwasum, Kapolri selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan PT CMMA sebagai pemenang lelang, yang ditandatangani Teddy selaku ketua panitia pengadaan.

Setelah pencairan anggaran pengadaan, Budi menyambangi Irjen Djoko di ruang kerjanya.

Irjen Djoko meminta stafnya, Legimo supaya tetap di kantor karena akan ada titipan dari Budi.

Sore harinya, staf Budi, Wahyudi datang ke kantor Korlantas menitipkan sejumlah kardus berisi uang Rp30 miliar kepada Legimo untuk diberikan kepada Irjen Djoko.Uang itu diduga sebagai fee atas pemenangan PT CMMA sebagai pemenang lelang.

Jaksa mengungkap penyimpangan dalam pengadaan simulator TA 2011 memperkaya Budi selaku Direktur PT CMMA sebesar Rp 88,446 miliar, Irjen Djoko Susilo Rp36,934 miliar, Brigjen Didik Purnomo Rp50 juta, dan Sukotjo S Bambang Rp3,933 miliar. Ada beberapa pihak lain yang diperkaya akibat perbuatan Budi.

“Pihak lain yang diperkaya adalah Primkoppol Rp15 miliar,

Wahyu Indra Rp500 juta, Gusti Ketut Gunawa Rp50 juta, Darsian Rp50 juta, dan Warsono Sugantoro alias Jumadi Rp20 juta. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp144,984 miliar atau setidak-tidaknya Rp121,83 miliar sebagaimana penghitungan BPK,” terangnya.

Ditipu Usai pembacaan surat tuntutan, Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto mempersilahkan terdakwa dan tim kuasa hukum agar menanggapi tuntutan jaksa melalui nota pembelaan atau pledoi. Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari untuk penyusunan nota pledoi.

Sidang kasus Budi akan dilanjutkan kembali pada Kamis (9/1) pekan depan.

“Saya ini ditipu orang. Saya masuk penjara. Saya serahkan Tuhan saja. Saya berani sumpah tujuh turunan kalau ada saya mengatur proyek itu. Semua kerjaan Sukotjo. Kalau dia berani sumpah tujuh turunan. Saya mau bersumpah. Sukotjo itu pemain.

Teddy juga pemain. Proyek simulator, semua kerjaan Teddy, saya jadi korban,” lontar Budi usai sidang.

Budi mengaku tuntutan 12 tahun terlalu berat. Apalagi dirinya hanya sebagai korban penipuan dari mantan rekannya, Sukotjo S Bambang. "Saya meminta KPK benar-benar mengusut tuntas kasus ini. Banyak pejabat tinggi Polri yang terlibat, tapi hingga kini belum tersentuh hukum," ucapnya dengan nada kesal. (ENDY)

DISINYALIR DAPAT TEKANAN

Pengusutan Skandal Century Mengambang JAKARTA - Tudingan lambannya penanganan skandal dugaan korupsi Bank Century, tak pernah berhenti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus ini, kini disinyalir mendapat tekanan politik. Mengingat, sebelumnya KPK berulang kali menjanjikan bahwa kasus bailout Century akan selesai 2013, ternyata hingga kini belum tuntas juga.

"Penanganan kasus Century sangat lambat. Ada kesan, KPK mendapat tekanan politik.

Buktinya sampai kini kok cuma satu orang yang akan dibawa ke pengadilan," papar Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (2/1).

Lambannya penanganan kasus yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp6,7 triliun, lanjut Uchock, menunjukkan KPK dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu. "Karenanya jangan heran jika KPK dituding masih melakukan tebang pilih dalam upaya memberantas korupsi. Juga tak heran KPK

dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik dari kekuatan politik tertentu," ucapnya.

Bambang Soesatyo, anggota Timwas Century DPR mengaku tak heran jika kasus Century selalu molor menyelesaikan tugasnya.

Karenanya agar kasus ini cepat tuntas, lanjut politisi Partai Golkar akan tetap melayangkan surat panggilan kedua kepada mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, pada pekan depan.

"Penolakan dan ketidakhadiran Boediono pada pemanggilan terdahulu, tidak serta merta dapat diabaikan begitu saja. Karena, pemanggilan Boediono sudah masuk dalam mekanisme kewenangan kelembagaan. Juga pemanggilan Boediono sangat penting," papar Bambang di Jakarta, Kamis (2/1).

Alasannya, lanjut dia, pertama, untuk menjelaskan secara terang benderang keterangan yang bertolakbelakang yang pernah disampaikan pada saat Pansus (Panitia Khusus) dulu dengan yang disampaikan di Istana

Wapres, yakni mekanisme penyelamatan Century antara bailout dan pengambilalihan. "Ini soal kejujuran seorang pemimpin yang harus dijelaskan secara politik di DPR. "Bukan soal hukum yang menjadi ranah KPK," tandas anggota Komisi III DPR. Kedua, mempertanyakan mengapa baru sekarang Boediono menuding LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas membengkaknya biaya penyelamatan Bank Century dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

"Apakah itu berarti Boediono tidak ingin disalahkan atau tidak ingin dikorbankan sendiri? Lagilagi ini soal persepsi yang harus dijelaskan secara politik dan terbuka di DPR. Dan bukan soal hukum yang menjadi ranah KPK," tambahnya.

Bambang juga mempertanyakan, mengapa tibatiba Boediono ingin menarik Presiden dalam pusaran kasus

Century ini, mengingat dalam pembahasan secara formal di Pansus, tidak disinggung sama sekali adanya keterkaitan atau peran Presiden dalam kasus Century.

Ketiga, BPK dalam laporannya kepada KPK menyimpulkan, total kerugian negara bukan hanya Rp 6,7 triliun, tetapi Rp 7,4 triliun.

Keempat, penggelontoran tambahan dana talangan Rp 1,2 triliun ke Bank Mutiara yang dulu bernama Bank Century beberapa waktu lalu, menimbulkan pertanyaan.

"Kenapa tiba-tiba bank tersebut menjadi gawat darurat?" sambung Bambang.

Sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan KPK akan menuntaskan kasus Bank Century pada tahun 2013.

Kasus ini, menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, dan Siti Fajriah. Namun karena alasan kesehatan, Fajriah belum diproses secara hukum.

KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka pada

Desember tahun 2012 lalu. Dia ditahan KPK pada 15 November 2013 di Rumah Tahanan KPK. Hingga kini, pemberkasan perkara Budi Mulya (BM) belum bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Dalam rapat dengan Tim Pengawas Bank Century di DPR pada pertengahan Februari lalu, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan akan menyelesaikan kasus Century tahun 2013.

"Untuk menghilangkan dugaan adanya politisasi kasus Bank Century, maka saya usulkan kasus Bank Century harus selesai tahun ini," kata Abraham Samad.

September 2013, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, juga menyatakan keinginan KPK untuk melimpahkan berkas perkara Budi kepersidangan tahun 2013 tak akan luntur.

"Tahun ini (2013), BM sudah bisa masuk pengadilan. Tanpa dikawal pun, keinginan kami tidak akan luntur,"kata Zulkarnain. Sayang hingga kini skandal Century masih ngambang.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 284 6- 12 JANUARI 2014

SUMUT

Penahanan Driyanto Diduga Pesanan PT RSU

BANGKINANG - Penangkapan dan penahanan Driyanto alias Kakek diinformasikan atas pengaduan PT. Rimba Seraya Utama (RSU) dengan tuduhan mempropokasi masyarakat untuk melakukan tindak pidana pengrusakan Pos Satpam PT.RSU di areal Kebun Kelapa Sawit Milik PT.RSU Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Driyanto dinyatakan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).

Padahal Driyanto salah seorang pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Memanggil Driyanto tidaklah sulit, karena Driyanto seorang PNS. Pasal yang disangkakan terhadap Driyanto diduga dicari-cari agar Driyanto terjerat hukum.

"Penangkapan dan penahanan terhadap Driyanto diduga sarat dengan rekayasa oleh PT RSU," ujar sumber melaporkan dari Bangkinang.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Bangkinang menyebutkan, Driyanto orang kedua yang telah dijebloskan ke penjara oleh Polsek Kampar Kiri Hilir atas Pengaduan PT.RSU. Driyanto ditahan terhitung 23 Desember 2013.

Diinformasikan, Driyanto menolak menanda tangani Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya, karena merasa tidak melakukan propokasi seperti yang dituduhkan.

Driyanto dari balik terali besi menjelaskan kepada Ketua Umum LSM Mimbar Negeri, bahwa dia (Driyanto-red) mengajak warga membentuk wadah kelompok tani dengan tujuan untuk menyelamatkan hutan dengan melakukan penanaman tanaman kehidupan berupa karet dan Jambon.

PT.RSU merasa terusik dengan adanya program penanaman hutan kembali yang dimotori oleh Driyanto.

PT.RSU beranggapan bahwa Driyanto adalah propokator penyerobotan tanah milik PT.RSU. Sebelumnya yang ditangkap adalah Safri warga Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Dalam surat penangkapan Nomor : Sp.Kap/20/X/ 20013/Reskrim tanggal kosong Oktober 2013 Syafri diduga keras telah melakukan tindak pidana pengrusakan, pembakaran dan melakukan secara bersama-sama. Peristiwanya terjadi pada Senin tanggal 27 Mei 2013, di Lahan Kebun Kelapa Sawit Milik PT

Lokasi kebun sawit PT RSU. Rimba Seraya Utama Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri. Syafri ditahan sejak tanggal 13 Oktober 2013.

Penahanan Driyanto dan Syafri disikapi sejumlah aktivis LSM, bahwa pengaduan PT. RSU tersebut diduga kuat adanya konspirasi, mengkriminalisasi atas diri Driyanto dan Syafri untuk dijadikan pembenaran bahwa PT.RSU yang mengantongi izin berdasarkan SK Kementerian Kehutanan Nomor : 599/KPTS-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas 12.600 Hektar di Provinsi Riau.

Laporan PT RSU tersebut diduga adanya unsur pengaburan, penyimpangan Izin. Berdasarkan laporan PT.RSU kepada Menteri Kehutanan agar dilakukan penundaan VLK (Verifikasi Legalitas Kayu) sesuai surat

PT.RSU kepada Menterti Kehutanan RI Nomor 010/RSU/PKU-III/2013 Perihal Penundaan VLK PT. Rimba Seraya Utama tanggal 25 Maret 2013 ditanda tangani Roy Chandra Direktur.

VLK yang disampaikan PT.RSU menimbulkan tanda tanya besar. "Kayu yang mana yang diverivikasi, HPH HTI Tanaman sesuai SK Menhut No.599 berobah fungsi menjadi kebun sawit," ujar Syaiful Aula saat bincang-bincang dengan KPK Pos di Pekanbaru, Kamis pekan lalu.

Menurut Syaiful ada kejanggalan penangkapan terhadap Syafri, soalnya kejadian perkara dengan penangkapan rentang waktu pasca pengrusakan dengan penangkapan jaraknya sekitar 5 bulan. Sementara kejadian perkara tanggal 27 Mei 2013.

"Syafri diinformasikan ditangkap di tengah jalan raya pada tanggal 13

Oktober 2013," ujarnya.

Keterangan yang dihimpun, dan berdasarkan data yang diperoleh KPK Pos menyebutkan, bahwa PT.RSU telah meremehkan Pemerintah C/Q Dinas Kehutanan Kab. Kampar karena pihak PT.RSU dua kali dipanggil Dinas Kehutanan Kampar pertama tanggal 6 Februari 2013 panggilan ke dua tanggal 10 Juni 2013 perihal Konfirmasi data Lahan PT. Rimba Seraya Utama namun tidak pernah hadir. Pemanggilan Dinas Kehutaan Kab. Kampar terhadap PT.RSU diinformasikan terkait Alih Fungsi Hutan Tanaman HTI pola Transmigrasi dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. RSU bekerjasama dengan PT. Agro Abadi.

Pihak Kepolisian Sektor Kampar Kiri Hilir mestinya mencermati SK Menhut No.599 karena Izin yang diberikan kepada PT.RSU berdasarkan

SK Menhut No.599 tersebut adalah HPH Tanaman HTI Pola Transmigrasi, bukan Kebun Kelapa Sawit.

Kepemilikan Kebun Kelapa sawit PT.RSU patut diduga adanya pembenaran oleh Polsek Kampar Kiri tersebut patut dipertanyakan.

Dalam rangka penyelamatan hutan sudah merupakan tugas Dinas Kehutanan untuk menyelamatkan Hutan dari pengrusakan hutan oleh pihak tertentu.

Penyelamatan hutan dengan menghutankan kembali seperti yang dilakukan Driyanto bersama masyarakat bukan justru dicari-cari kesalahan seseorang untuk dikriminalisasi.

"Rekayasa yang dilakukan untuk mengkriminalisasi Driyanto dan Syafri, disinyalir PT. RSU menyewa sejumlah oknum dari salah satu organisasi dengan bayaran yang cukup mahal," sebut sumber belum lama ini di Pekanbaru.(PUR)

Kasus Sirkuit Pancing, Kejatisu Harus Tentukan Sikap MEDAN - Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sumut Nursim mengatakan dirinya belum menerima laporan terkait perkara dugaan korupsi pengalihan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seluas 20 Ha berupa arena (sirkuit) road race di Jalan Pancing/ Williem Iskandar, Desa Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, kepada developer perumahaan.

Nursim mengatakan, dalam waktu dekat penyidik akan menentukan sikap terkait perkara itu. "Penyidikannya belum berhenti. Selama ini saya belum dapat laporan sejauh mana perkembangan kasusnya. Makanya bulan ini, kami akan minta tim penyidiknya menentukan sikap. Untuk dua tersangka yang telah ditetapkan ini, kami minta

tim menggelar perkara. Perkembangan apa yang sudah diperoleh,"kata Nursim Jumat (3/1) saar ditemui di ruangannya.

Ia menyatakan pemeriksaan saksi perkara ini sudah selesai. Namun, ia belum dapat memastikan apakah dua tersangka, yaitu mantan Dirut PT Pembangunan Perumahan Daryatno dan mantan Kepala Cabang Sumut PT Pembangunan Perumahan Supriadi, telah diperiksa.

"Sayakan masih baru disini. Pemeriksaan saksi, setahu saya tidak ada lagi.

Tapi saya belum yakin apakah tersangka sudah diperiksa atau tidak. Sejak Oktober-September 2013, saya belum pernah keluarkan panggilan, karna semua kelengkapan berkas dari penyidik. Tapi awal Januari semua penyidikan

kita evaluasi kembali. Karena selama ini belum ada laporan dari penyidikan," jelasnya. Nursim mengatakan, perkara itu belum tuntas meski telah ditangani Kejati hampir setahun karena banyaknya tim penyidik yang diganti.

"Kalau saya lihat surat perintah, timnya berganti sejak April. Jaksa kita kan sedikit, mungkin banyak yang menangani perkara lain. Tapi dalam kasus ini perbuatan hukum formilnya sudah ada, jadi tidak mungkin dihentikan penyidikan. Mungkin karena ada pergantian jaksa, ataupun karna jaksa itu menangani perkara lain juga makanya penanganannya lama. Biasanya sudah diajukan pencekalan untuk menghindari tersangka melarikan diri.

Tapi saya tak bisa memastikan apakah

itu sudah diajukan," katanya.

Daryatno selaku mantan Dirut PT Pembangunan Perumahan dan Supriadi selaku mantan Kepala Cabang Sumut PT Pembangunan Perumahan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal tahun 2013. Namun penyidik tak juga melakukan penahanan. Padahal keduanya tercatat tengah berada di Jakarta dan Tangerang.

Sirkuit di Jalan Pancing tersebut dibangun menggunakan APBD Sumut yang dikucurkan bertahap, yakni tahun 2007 senilai Rp1,7 miliar, tahun 2008 senilai Rp 900 Juta dan tahun 2010 senilai Rp 3,7 Miliar.

IMI Sumut sempat menolak menerima kuasa pengelolahan sirkuit dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Sumut lantaran melihat kondisi sarananya tidak layak pakai. Namun, kenyataannya saat ini di atas lahan sirkuit itu dibangun komplek perumahan oleh pengembang swasta.

Tanah negara seluas 20 hektar itu awalnya merupakan bagian dari 45,5 hektar eks Hak Guna Usaha (HGU) PTP IX yang dikuasai Pemprov Sumut selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dengan peruntukan fasilitas pendidikan, sosial dan pemerintahan, berdasarkan Berita Acara No 593/6714/17/ BA/1997, tanggal 5 Mei 1997, Pemprov Sumut kemudian mengalihkan haknya ke20 hektar kepada PT Pembangunan Perumahan Cabang I, dengan status pemegang Hak Guna Bangunan selama 30 tahun.(DTK.COM)

Semua Proyek Tender Pemprovsu Harus Lewat LPSE MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaku akan melaksanakan semua proyek yang melalui proses tender lewat Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 2014.

Menurut Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sumut, Ibnu S Hutomo, pihaknya melalui Gubernur Sumut, akan mengirimkan surat edaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mematuhi peraturan itu. "Nanti akan kami kirim ke SKPD. Semua proyek yang lewat tender harus masuk di LPSE Provinsi Sumut," tukasnya di Kantor Gubsu, Jumat (3/1).

Dia menyebutkan, sesuai Inpres No 1/2013 pemerintah daerah memang didorong untuk melaksanakan 100%. Dia mengklaim, pada 2013 mereka sudah melakukan itu.

"Dalam kesempatan ini, kami juga membantah tudingan yang menyatakan Pemprovsu melanggar Inpres No 1/2013," kata Ibnu.

Menurutnya, tidak benar,

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

penetapan pemenang lelang yang dilakukan panitia pengadaan barang dan jasa melalui evaluasi berdasarkan kriteria penawaran terendah yang responsif sebagai calon pemenang (memenuhi syarat), sesuai dengan peraturan Kepala LKPP No 14/2012 tentang petunjuk teknis Perpres No 70/2012 tentang perubahan Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebelumnya, menurut Ibnu Inpres No 1/2013 menjelaskan bahwa LKPP bertanggungjawab untuk mendorong K/L/D/I melalui lelang secara e-procurement (e-tendering dan e-purchasing). Lalu, sesuai Perpres No 54/2010 dan perubahannya, menyatakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri dua jenis, yakni pengadaan barang/jasa melalui penyedia (pemilihan) dan secara swakelola.

Dirincikan, untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia terdiri dari pelelangan umum dan terbatas, seleksi umum dan terbatas,

pelelangan sederhana dan seleksi sederhana dan pemilihan langsung yang dilakukan e-tendering melalui LPSE. Kemudian penunjukan langsung dan pengadaan langsung melalui epurchasing (e-catalogue LKPP).

Ibnu menyebutkan, sesuai APBD Perubahan 2013, alokasi belanja langsung Rp2,8 triliun terdiri dari pengadaan secara e-tendering melalui LPSE sebesar Rp1,25 triliun.

Sementara, untuk pengadaan ePurchasing melalui e-Catalogue inaproc yang dikelola langsung LKPP dan pengadaan langsung serta swakelola yang dilaksanakan masingmasing SKPD sebesar Rp1,22 triliun.

"Untuk pemenang tender atau perusahaannya, kami tidak sampai ke sana. Kami hanya menyediakan sarana, soal evaluasi pemenang dan perusahaan menjadi hak panitia lelang dari masing-masing SKPD," bebernya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)

menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tidak mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Pasalnya, Pemprov Sumut tidak melelang semua proyek secara elektronik, sebagaimana diperintahkan Inpres tersebut.

Direktur Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Fitra, Uchok Sky Khadafi Batubara mengatakan, pada butir 147 di lampiran Inpres mewajibkan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa secara elektronik (EProc) untuk 100% pengadaan di lingkup kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahun ini, seharusnya nilai proyek yang dilelang dengan sistem elektronik sebesar Rp2,4 triliun.

Anggaran ini diperuntukkan bagi 756 jenis pengadaan yang dilaksanakan Pemprov Sumut. Namun, hanya sebesar Rp1,2 triliun yang dilelang Pemprov Sumut secara

elektronik. “Dari anggaran yang dilelang sebesar Rp1,2 triliun ini, ada dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp137,6 miliar. Sebab, lelang yang dilakukan atau yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas dan profesional perusahaan yang mengikuti lelang tersebut,” ungkapnya.

Dia memaparkan, modus lelang yang merugikan negara itu dengan mengatur pemenangnya sehingga tidak ada lagi kompetisi antara perusahaan peserta lelang. Ini bisa dibukt-ikan dalam sistem elektronik atau LPSE Sumut, dimana perusahaan yang ikut lelang itu-itu saja.

“Selanjutnya, pemenang lelang seperti arisan. Perusahaan yang kalah dalam lelang pertama, kemungkinan besar menang dan dapat proyek di lelang kedua. Panitia lelang selalu memenangkan perusahaan-perusahaan yang penawarannya lebih mahal dan tinggi, sedangkan yang penawarannya lebih rendah dipastikan dikalahkan,” pungkasnya.(MATATELINGA.COM)

Kejatisu Periksa Kepala Bappeda Sibolga Kamis Depan MEDAN - Tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Sibolga dijadwalkan diperiksa penyidik Kejati Sumut terkait dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rumah Susun Sederhana Sewa senilai Rp 6,8 Miliar, Kamis (9/1).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Chandra Purnama saat dijumpai di kantornya mengatakan, tiga pejabat yang akan diperiksa adalah Kepala Bappeda Sibolga Edi Johan Lubis, mantan Kadis Pendapatan Pengelolaan aset Keuangan Daerah (PPAKD) Soritua Hasibuan dan Bendahara PPAKD Sibolga M Zubir. "Kamis depan akan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka. Pemeriksaan itu terkait aluran dana pertapakan rusunawa itu,"katanya.

Penyidik Kejati Sumut telah menetapkan dua tersangka yakni Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Januar Effendi Siregar dan penjual tanah Adely Lis. Chandra Purnama menyebutkan, kedua tersangka ini diduga bekerjasama untuk melakukan mark-up alias penggelembungan harga tanah. “Ketika hendak dijual ke negara untuk pembangunan rusunawa, kedua pelaku menaikkan harga tanah tersebut, sehingga terjadi mark-up,” katanya.

Beberapa pejabat di jajaran Pemerintah Kota Sibolga, seperti Syarfi Hutauruk, Muhammad Sugeng selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Sibolga, Basar Sibarani selaku Asisten I Pemko Sibolga yang juga wakil ketua tim penilai harga tanah, Tumbur Harahap, selaku Kepala Dinas Kebersihan Penataan Ruang dan Pertamanan yang juga anggota tim penilai harga tanah, telah dipanggil Kejati Sumut, untuk menjalani proses pemeriksaan.(DTK.COM)

Mantan Kepala SKK Migas Siap Jalani Sidang Perdana JAKARTA - Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas, Rudi Rubiandini, merampungkan berkas penyidikan kasus di lingkungan yang pernah dia pimpin. Pengacara Rudi, Rusdi A Bakar, menyatakan kliennya akan menjalani sidang perdana pada Selasa pekan depan. "Iya, Selasa, 7 Januari 2013," kata dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/1).

Rusdi mengaku sudah membaca keseluruhan dakwaan Rudi Rubiandini. Namun, ia enggan mengungkap detail dakwaan Rusdi. "Nanti saja di persidangan," ujar Rusdi. Rusdi menyatakan kliennya sudah siap membuktikan apa yang didakwakan jaksa semuanya tidak benar. "Siap saja nanti kita lihat. Kan ada hakim menguji. Benar tidak omongannya Ardi. Itu semua kan omongan dari Ardi," terang Rusdi.(OKZ)

Kadiskanlasu Tutup Mata Soal Dugaan Pengadaan Kapal MEDAN- Terkait dengan masalah disunglapnya kapal bantuan seharusnya menangkap ikan malah dijadikan membawa bawang selundupan asal Malaysia, Ketua LSM Bersatu Anak Negeri (BERANI) diketuai A.Rahman menilai Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara (Distanlasu) Zulkarnain terkesan pengecut tak berani mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyelewengan kapal bantuan bagi nelayan tersebut.

Kadiskanlasu dinilai takut terungkap dugaan korupsi pengadaan kapal ikan inka mina 062 dan 063. soalnya sampai sekarang, Kadis yang dikenal pura-pura suci itu enggan melaporkan penyimpangan operasional kapal ikan bantuan KKP (Inka Mina 062/063 GT 30-red) yang disewakan ke mafia kepada pihak penegak hukum.

“Kita sangat menyayangkan sikap tak tegasnya Kadiskanlasu, kapal ikan bantuan KKP 062/063 untuk Medan senilai Rp.3 miliar itu jelasjelas diselewengkan kelompok nelayan. Kapal ikan tersebut disewakan kepada mafia daerah Tanjung Balai dan digunakan sebagai transport pengangkutan bawang ilegal ataupun barangbarang ilegal lainnya”, Kata A.Rahman ketua umum DPP LSM BERANI didampingi Sekretarisnya K. Sijabat. Kamis (2/1) di Belawan.

Kapal ikan bantuan KKP itu tambah Sijabat, milik Negara dan sumber dananya dari uang negara bukan dari kantong oknum Kadistanlasu Zulkarnain. Jadi tak ada alasan Kadiskanlasu Zulkarnain takut membawa masalah itu ke ranah hukum, kenyataannya hingga hampir 2 bulan kasus itu membenam di kantor mereka. Jika sampai Minggu ke 2 bulan ini (Januari-red) Zulkarnain masih berdiam diri, maka kuat dugaan Kadistanlasi terlibat mencicipi dana penyelewengan tersebut.Lembaga kita nantinya akan melaporkan penyelewengan kapal bantuan tersebut ke penegak hukum. Ujar Sijabat dengan nada geram.

Rumor yang berkembang di lapangan, Kadiskanlasu Zulkarnain, SH takut melaporkan si penerima bantuan (kelompok nelayan-red) disebabkan tersandung korupsi. Kabarnya Zul menerima bagian (suap-red) dari pengadaan kapal ikan bantuan KKP itu. Sementara ke dua ketua kelompok nelayan penerima bantuan kapal ikan KKP (Hafizal dan Buyung Munthe-red) beberkan kesalahan Diskanlasu. Keduanya mengaku berani menyewakan kapal ikan bantuan KKP karena kapal ikan tersebut tidak layak laut dan butuh Rp. 300 juta untuk perbaikan.(DNA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 284 6- 12 JANUARI 2014

70 PERSEN KEPALA DAERAH KORUP KETUA Komisi Hukum DPR Pieter C. Zulkifli Simabuea mengatakan sekitar 70 persen kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, terjerat kasus korupsi.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan fenomena ini menunjukkan rusaknya mental para pejabat publik di Indonesia.

"Ini membuktikan mental pejabat publik sakit berat.

Harusnya mereka memikirkan fakir miskin, malah mereka menjadi fakir mental," kata Pieter di Jakarta.

Namun Pieter membantah jika maraknya kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi karena desakan mengumpulkan modal untuk kampanye Pemilu 2014. "Tak ada alasan yang bisa membenarkan korupsi para kepala daerah," ujarnya.

Menurut dia, persoalan berkampanye itu soal strategi. "Sepanjang menjadi anggota DPR, saya tidak pernah meminta bantuan siapa pun untuk kampanye.

Semua dari usaha saya sendiri," kata Pieter.

Untuk menangani kasus korupsi di daerah-daerah ini, Pieter mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan jaringan ke daerah-daerah lain di luar Jakarta. Agar bisa

berekspansi, Pieter mengatakan, KPK perlu memperbanyak jumlah penyidik.

"Kalau jumlah penyidik lebih banyak, saya yakin masalah korupsi lebih banyak lagi yang ditindaklanjuti. Di negara seperti Jepang saja penyidiknya ribuan, di KPK baru 60-70 orang," kata Pieter.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. (Baca juga: Atut Juga Jadi Tersangka Kasus Alkes Banten) Dalam kasus ini, Atut diduga bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, menyuap Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

Selain kasus pilkada, sejumlah kasus korupsi lain juga menyeret nama kepala daerah. Bupati Karanganyar Rina Iriani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perumahan Griya Lawu Asri di Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, yang merugikan negara sekitar Rp 18,4 miliar. Dalam korupsi ini, Rina diduga menikmati Rp 11,1 miliar.(TEMPO.COM)

LIPSUS

BUPATI TAPTENG DIPERIKSA TERKAIT KASUS MK BUPATI Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Bonaran Situmeang, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (3/1). Dia diperiksa sebagai saksi terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Namun, Bonaran mengatakan dia tak kenal mantan Ketua MK Akil Mochtar. Dia juga tidak mengenal Muhtar Ependy, orang dekat Akil yang diduga jadi makelar penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di MK. "Apa hubungannya dengan saya, saya juga enggak tahu," ujar Bonaran saat tiba di gedung KPK. Sebenarnya mantan pengacara Anggodo Widjojo, terpidana percobaan suap pimpinan KPK

itu, dijadwalkan diperiksa penyidik Komisi pada 30 Desember 2013. Namun, dia tak datang. "Saya baru terima undangannya tanggal 30 malam," ucapnya.

Sejauh ini KPK baru menyidik

penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten, dan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil telah menjadi tersangka di kedua kasus itu dan juga kasus dugaan pencucian uang.

Namun, sejumlah kepala

tersebut, Halius memastikan dalam waktu dekat. Bahkan kemungkinan sudah akan dilakukan pada awal Januari 2014 dengan turun langsung ke Sumatera Utara.“Kita akan tinjau ke sana awal Januari 2014. Kita bisa langsung ke Kejati Sumut dengan tentunya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) ujarnya.

Langkah tersebut dibutuhkan, karena hingga saat ini ternyata masih ada saja aparat hukum terutama pejabat kejaksaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Paling tidak terlihat dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (14/12) lalu, telah menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yakni Jaksa Subri (SUB).

“Kalau disebut penangkapan kemarin sebagai barometer masih kita jumpai oknum jaksa bermasalah hukum, saya kira masih sulit.

Karena (penangkapan oknum Kajari Praya), satu dari antara ribuan pejabat kejaksaan yang ada. Cuma memang penangkapan kemarin itu menjadi sebuah indikasi, perlunya kejaksaaan untuk berbenah diri,” katanya.

Ditempat lain pengamat Kejaksaan Indonesia (PekJi) Ajisutisyoso menuturkan Kejaksaan Agung segera menindak atau mutasikan segera oknum Kejati dan Kejari yang suka mengendapkan kasus dugaan korupsi dengan dalih kami masih mencari barang bukti atau menunggu audit BPKP atau (Badan Pemeriksa Keuangan ) Perwakilan Riau BPK ketus Ajisutisyoso.(INT/BBS)

dan istrinya Masyito serta Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzana, sudah diperiksa KPK. Bahkan, penyidik komisi antirasuah menggeledah rumah kedua pasangan tersebut beserta kantor Romi dan Budi.

Dari provinsi yang sama, mantan calon Bupati Banyuasin, Hazuar Bidui, juga pernah diperiksa KPK. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad juga telah dipanggil KPK. Dia tak memenuhi panggilan itu dengan alasan sedang mengikuti tes kesehatan dan kejiwaan di Universitas Airlangga, Surabaya.(TEMPO.COM)

TAHUN 2014 NERAKA BAGI KORUPTOR

KASUS AKIL AKAN SERET BANYAK KEPALA DAERAH

KOMISI KEJAKSAAN TURUN AWAL JANUARI KETUA Komisi Kejaksaan, Halius Hosen, kaget saat mendengar informasi banyaknya kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), mandek bahkan diduga telah dipetieskan.

Apalagi saat disebut sejumlah kasus yang mandek antara lain, dugaan korupsi penyimpangan pengalihan tanah kosong jadi lahan pertanian yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

Kemudian dugaan korupsi pembangunan rumah dinas kantor bupati dan jamborai serta pembebasan tanah di Nias Selatan (Nisel) yang berasal dari APBD 20072010. Dan dugaan korupsi penggunaan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Operasional di Sekwan (Sekretaris DPRD) Sumut pada masa bakti Tahun 20042009 yang diduga merugikan negara Rp 4 miliar.

“Saya kira dugaan ini merupakan informasi yang sangat baik. Komisi Kejaksaan akan menindaklanjutinya.

Untuk mencari tahu apakah benar kasus-kasus tersebut dipetieskan. Saya akan menindaklanjutinya sebagai bagian dari pengawasan,” ujarnya kepada koran ini di Jakarta, Senin pekan lalu.

Menurut Halius, langkah tersebut dilakukan, karena dalam melaksanakan peran pengawasan, Komisi Kejaksaan tidak hanya bergerak jika ada pengaduan dari masyarakat. Namun langkah penyelidikan dapat dilakukan jika mengetahui dan mendengar informasi sebagaimana pemberitaan media massa.

Saat ditanya kapan Komisi Kejaksaan akan menindaklanjuti informasi

daerah, pejabat daerah, dan orang dekat mereka telah diperiksa pula untuk melengkapi berkas Akil.

Dari Sumatera Utara, selain Bonaran, Tomson Situmeang, yang menjadi advokat Bonaran saat berperkara di Mahkamah Konstitusi juga sudah dipanggil KPK. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, pada bulan November setidaknya telah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang. Irham mengklaim dekat dengan Akil, yang sempat menjadi dosen pembimbingnya.

Dari Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang Romi Herton

Seluruh Keluarga Akil Diperiksa KPK KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa istri dan anak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Senin pekan lalu.

"Semuanya diperiksa untuk tersangka AM," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Istri Akil, Ratu Rita, sudah hadir ke gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB bersama seorang pengacara. "Iya, diperiksa untuk Pak Akil," katanya. Dua anak Akil yang turut diperiksa adalah Aries Adhitya Shafitri dan Riki Januar

Ananda.

Akil menjadi tersangka kasus suap penangan sengketa pemilihan kepala daerah Gunung Mas dan pemilihan kepala daerah Lebak, Banten.

Selain istri dan anak Akil, KPK juga menjadwalkan memeriksa Sekretaris Jenderal DPR, Winatuningtyastiti.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf, mengatakan pihaknya memeriksa transaksi keuangan Akil. Salah

satu transaksi itu diduga dilakukan melalui CV Ratu Samagat, yang dipimpin Ratu Rita.

Sejak berdiri pada 2010, CV Ratu Samagat tercatat tidak pernah mengeluarkan biaya operasional layaknya badan usaha, tapi terus-menerus ada transaksi masuk. Jumlah transaksi yang masuk ke dua rekening bank BUMN atas nama CV Ratu Samagat bahkan mencapai Rp 100 miliar. Perusahaan ini diduga jadi tempat Akil mencuci uang suap.(Tempo.com)

DITANDAI tiupan terompet dan pesta kembang api pada pukul 00.00 WIB, maka tahun 2013 telah usai. Diramalkan Tahun 2014 sebagai tahun penuh bencana dan akan menjadi 'neraka' bagi para koruptor.Tak hanya itu, dalam ramalan Suhu Bingo, tahun 2014, yang juga menjadi tahun politik di Indonesia, akan menjadi 'kematian' bagi para koruptor.

Mereka (koruptor) akan diburu dan ditangkap.

Seperti diketahui bersama, pesta demokrasi pemilihan legislatif dan presiden akan segera digelar di Tanah Air. Pertarungan tokoh politik maupun partai diprediksi bakal sengit berebut kemenangan di Pemilu nanti.

"Saya meramalkan, tahun ini juga menjadi tahun 'kematian' bagi koruptor di Indonesia.

Artinya, pada tahun 2014 ini, satu persatu para koruptor yang belum terungkap, akan terungkap dan tertangkap," ramal Suhu Bingo.

Tentu saja, masih kata dia, dengan tertangkapnya para koruptor, akan berdampak pada arah perpolitikan Indonesia, karena yang tertangkap adalah orang-orang yang berperan penting dalam partai politik.

"Saya tidak menuduh. Cuma (koruptor) harap waspada saja," pungkas Suhu Bingo sembari memperingatkan.

Senada dengan ramalan tersebut, Kepala daerah yang pernah mengajukan sengketa perihal pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi dan ditangani oleh Akil Mochtar tampaknya tak bakal tenang untuk sementara waktu. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja mengembangkan kasus dugaan suap Akil ke banyak kepala daerah.

"Bisa saja dikembangkan, tergantung sejauh mana ditemukan bukti," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. via telepon seluler, Kamis (2/1) .

Sejauh ini, KPK baru menyidik penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak, Banten, dan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil telah menjadi tersangka dalam dua kasus itu dan perkara dugaan pencucian uang.

Sejumlah kepala daerah, pejabat, dan orang dekat mereka telah diperiksa untuk melengkapi berkas Akil. Misalnya dari

Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito, serta Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri bersama istrinya, Suzana, sudah diperiksa KPK. Penyidik komisi antirasuah pun menggeledah rumah kedua pasangan itu.

Kantor Romi dan Budi juga ikut digeledah. Dari provinsi yang sama, calon Bupati Banyuasin, Hazuar Bidui, juga pernah diperiksa KPK. Dari Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang dulu menjadi pengacara koruptor Anggodo Widjojo telah dipanggil KPK. Namun Bonaran mangkir. Dia bakal dipanggil ulang. Tomson Situmeang advokat Bonaran saat beperkara di Mahkamah Konstitusi juga sudah dipanggil KPK. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, pada bulan November setidaknya telah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang.

Irham mengaku dekat dengan Akil, yang sempat menjadi dosen pembimbingnya.

Adapun dari Jawa Timur, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah provinsi tersebut, Andry Dewanto Ahmad, juga telah dipanggil KPK. Akan tetapi, ia tak hadir dengan alasan sedang mengikuti tes kesehatan dan kejiwaan di Universitas Airlangga, Surabaya.

Hingga kini KPK belum menetapkan tersangka baru.

"KPK masih konsentrasi di tersangka yang sudah ditetapkan," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dalam kasus Gunung Mas, status tersangka ditetapkan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya, Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, dan seorang pengusaha tambang bernama Cornelis Nalau. Akil dan Chairun Nisa disangka sebagai penerima suap, sedangkan Hambit dan Cornelis disangka sebagai pemberi suap.

Adapun tersangka kasus suap sengketa pilkada Lebak adalah advokat Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Akil dan Susi disangka sebagai penerima suap, sedangkan Wawan sebagai pemberi suap.(TEMPO.COM)

Kasus Korupsi Yang Mengendap di Kejatisu KEBERHASILAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Subri (SUB), semakin menunjukkan tak ada lagi perangkat hukum yang suci. Suap telah begitu menjerat hingga hakim dan jaksa terlibat. Bagaimana dengan oknum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)? Ternyata, potensi suap di Kejatisu juga cukup tinggi.

Dugaan kasus korupsi yang masih mengendap dan hingga kini belum selesai di Kejatisu.

1. kasus dugaan korupsi penyimpangan pengalihan tanah kosong jadi lahan pertanian yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Penyidik telah menetapkan empat orang

tersangka pada 12 April 2013 di antaranya Syahrul Harahap selaku mantan Kadispenda (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) Kota Medan, M Thoriq (MT) selaku Kepala BPN Kota Medan tahun 2011, Edison selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Medan, serta Gunawan dari pihak swasta. Namun, penyidik tak kunjung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Bahkan kasus itu tak juga dilimpahkan ke Pengadilan.

2. Dugaan korupsi pembangunan rumah dinas kantor bupati dan jamborai serta pembebasan tanah di Nias Selatan (Nisel) yang berasal dari APBD 2007-2010, dengan total pengerjaan sebesar Rp4,4 miliar.

Penyidik menetapkan Ketua DPRD Nias Selatan Effendi alias Seng Hian sebagai tersangka pada 26 Maret 2013.

3. Dugaan korupsi penggunaan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Operasional di Sekwan (Sekretaris DPRD) Sumut pada masa bakti Tahun 2004-2009 yang diduga merugikan negara Rp4 miliar.Penyidik menetapkan tersangka Ridwan Bustam selaku bekas Sekwan Provinsi Sumut pada 31 Januari 2013.

4. Dugaan kasus korupsi pengalihan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakni lahan sirkuit IMI Sumut yang berlokasi di Jalan Pancing/Willem Iskandar Medan Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. Penyidik menetapkan dua orang tersangka diantaranya Daryatno selaku mantan Dirut PT Pembangunan Perumahan dan Supriadi selaku mantan Kepala Cabang Sumut PT Pembangunan

Perumahan.

Seorang Jaksa mengaku heran banyak kasus yang tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan. Bahkan, dia pun mengeluhkan Kejatisu selaku pimpinan tak bisa berbuat banyak dengan kasus-kasus yang diduga sengaja diendapkan itu. “Begitu transisi pimpinan kenapa jadi seperti ini, melempam lagi kasus itu. Kalau mengendap iya, tapi kalau SP3 saya pikir tidak. Kalau kasus itu kurang bukti, ya penyidik harus nyari buktinya lah. Kalau kurang keterangan, ya dipanggillah saksi nya, jadi ambil sikap, jangan melempem. Capeklah saya, awak yang mengibarkan bendera, tibatiba kasusnya begini. Kita juga capek didemo terus,” terangnya.

Dia juga meminta agar masyarakat mengawal kasus yang ditangani

penyidik Kejatisu. “Kalau soal penahanan itukan alasan penyidik. Yang penting kelanjutan itu yang harus dipantau masyarakat dan media. Kalau yang lain itu, saya tidak bisa komentar, karena bukan saya penyidik nya. Itu semua Andi Faisal (kini jadi Kajari Binjai, Red) itu yang megang perkaranya, nggak jelas itu. Ya memang banyak kasus yang mengendap, saya pun nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi demi Tuhan, bukan saya yang menangani kasuskasus itu,” ucapnya.

Namun, pernyataan berbeda disampaikan Kasi Penkum Kejatisu Chandra Purnama. Dia membantah banyak nya kasus yang mengendap.

“Itukan orang yang berkomentar.

Mana ada yang mengendap. Kan masih proses penyidikan, kita kan cari alat

bukti. Jadi jangan dibilang mengendap.

Terpenting kasus masih penyidikan, kalau ada perkembangan pasti kita sampaikan lah. Artinya kita juga menunggu perhitungan kerugian negara,” ucapnya.

Saat ditanyakan kenapa banyak kasus yang tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan, Chandra mengaku perkara yang ditangani memang membutuhkan waktu cukup lama. “Penyidikan itukan memeriksa lalu disusun BAP, berkas itu dilimpahkan ke penuntutan akan di teliti, kalau sudah P-21, ya dilimpahkan ke pengadilan. Untuk jangka waktunya, nggak ada. Kalau alat buktinya susah kita dapat, ya lama juga. Tapi kalau tersangkanya ditahan, berarti ada batas waktunya, kita harus segera mengejar kasus itu, agar masa tahanan tersangka ini tidak habis,” bebernya.(NET)

KPK POS

6

Pelabuhan Kuala Langsa Kembali Dibuka LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa bersama PT Pelindo Indonesia, Minggu (29/12) meresmikan pembukaan kembali aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kuala Langsa. Peresmian itu diawali dengan penyantunan 60 yatim yang dilakukan oleh Wali Kota Usman Abdullah dan pihak PT Pelindo Indonesia di pelabuhan tersebut.

Acara itu dihadiri Manager Perwakilan PT Pelindo Langsa yang diwakili H Andi SHut, Kepala Bea Cukai Kota Langsa Said, Kasat Polair Polres Langsa AKP Kasnap SE, dari Kamla Pelda Sofyar Posal, dan lainnya.

Dalam sambutannya Wali Kota Langsa Usman Abdullah mengatakan, setelah sekian tahun lamanya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kuala Langsa terhenti, kini telah dibuka kembali. Salah satu

penyebab redupnya aktivitas bongkar muat itu adalah karena adanya larangan terhadap komoditas tertentu masuk di Pelabuhan Kuala Langsa.

Di samping itu juga karena tutupnya beberapa pabrik di Pelabuhan Kuala Langsa, antara lain PT Gruti, PT Appi, PT TRD, PT RGM, dan semua bergerak di bidang perkayuan.

Percepatan pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa disambut langsung oleh Pelindo I Langsa, dengan segera merapatkan barisan dengan instansi terkait, sehingga tercipta gagasan-gagasan dengan dibentuknya Tim Percepatan Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa.

Program pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa menjadi prioritas utama bagi Pemerintahan Kota Langsa dan Provinsi Aceh pada umumnya.(BSO)

Wakil Wali Kota Langsa Buka Musda MAA LANGSA - Wakil Wali Kota Langsa Drs Marzuki Hamid MM membuka Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Adat Aceh (MAA) setempat di Aula Kantor MAA di Jalan Jenderal Sudirman, Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Sabtu (28/12) pekan lalu.

Dalam sambutannya, Marzuki Hamid mengatakan program MAA yang sudah baik agar dipertahankan, namun juga harus ada evaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja MAA dalam periode berjalan selama ini.

Dikatakan, setelah adanya hasil musda ini, pengurus baru MAA diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru dalam meningkatkan kemasyarakatan tentang peradaban islami sesuai adat-istiadat Aceh.

Dikatakannya, pada era globalisasi sekarang ini perlu diprogramkan kegiatan seperti pembinaanpembinaan adat-istiadat terutama kepada generasi muda karena ini penting bagi rohani mereka dalam rangka pembinaan ibadah agar tidak terjerumus dalam perilaku tidak terpuji yang dilarang ajaran Islam,

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 284 6- 12 JANUARI 2014

termasuk penyalahgunaan narkoba.

Dia menambahkan, Pemko Langsa terus melakukan menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berupaya mengurangi belanja aparatur dari sebelumnya sebesar 70 persen pada 2012 menjadi 65 persen pada 2013 dan menjadi sebesar 56 persen pada 2014.

“Alhamdulillah, dengan mendepositokan uang daerah sebesar Rp20 miliar, pemko mendapatkan laba bank sebesar Rp1 miliar. Artinya, PAD untuk tahun depan sudah bertambah dan semua dilakukan agar program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, penyediaan sarana, dan prasaranainfrastrukturbagimasyarakat dapatterealisasidemimenyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Musda MAA, Ibrahim Daud, melaporkan,jumlahpesertamusdasebanyak 28 orang terdiri dari 22 pengurus MAA, 5orangpenguruskecamatan,dan1orang dari Pemko Langsa. Tujuan musda adalah melakukan evaluasi kinerja periode 2009-2013 dan penyusunan program kerja ke depan untuk periode 2014-2018.(BSO)

SAZA Menangkan Pilkada Ulang Subulussalam SUBULUSSALAM - Pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Subulussalam nomor urut 3, Merah Sakti-Salmaza (SAZA) menang telak dalam pemungutan suara ulang yang digelar di dua TPS Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Senin (30/12/2013).

Dari hasil pemilihan yang digelar pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 dan 2 itu, SAZA memperoleh sebanyak 356 suara. Sementara rivalnya, pasangan nomor urut 1 Affan Alfian/Pianti Mala (AMAL) hanya memperoleh 222 suara.

Di TPS 1 SAZA menang dengan perolehan suara sebanyak 201, AMAL mendapat 97 suara. Sedangkan di TPS 2, SAZA meraih 155 suara, AMAL hanya mendapat 125 suara. Jumlah warga yang menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tersebut sebanyak 578 dari 632 suara di DPT. Sementara pasangan nomor urut 4 Asmauddin-Salihin (ASLI) meraih 2 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Syarifuddin-Musmulyadi (Syalad) hanya meraih 1 suara.

Saat Pilkada 29 Oktober lalu, SAZA hanya meraih 172 suara, sedangkan AMAL 175 suara. Sedangkan ASLI meraih

Warga antusias memberikan suara dalam pilkada ulang di Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam, Senin (30/12/2013).kpkpos/kartolin 161 suara dan SYALAD 25 suara.

Dengan hasil pemungutan suara ulang ini hampir dipastikan SAZA menjadi

pemenang pilkada untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam periode 2019–2019.

Proses pemungutan suara ulang yang dipusatkan di halaman Pesantren Namo Buaya berlangsung aman, tertib dan lancar dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dibantu Brimob, TNI, dan Satpol PP. Pelaksanaan pemilihan ulang itu disaksikan petinggi Polda Aceh antara lain Karo Ops Kombes Pol Anang Revandoko, Dir intel Kombes Pol Khaider Siregar, dan Direskrimum Kombes Pol Dr .Benny Gunawan, juga Danrem Aceh Kolonel Inf Bambang Ismawan SE serta dari Bawaslu dan KIP Aceh.

Kapolres Aceh Singkil AKBP Anang Triarsono SIK beserta sejumlah perwiranya juga turun langsung memantau pengamanan di lokasi sekitar TPS. Akibat pelaksanaan pemungutan suara ulang itu Jalan Nasional Tapak Tuan-Medan sempat macet karena banyaknya kendaraan yang parkir di seputaran lokasi TPS. Masyarakat Kota subulussalam dan pejabat setempat juga membludak datang ke sekitar TPS untuk menyaksikan proses penghitungan suara di dua TPS tersebut.

Apalagi hasil pemilihan ulang di dua TPS itu disebut-sebut menjadi penentu siapa pemimpin Kota Subulussalam lima tahun ke depan.(KAR)

Pengamanan Penghitungan Suara Ulang Ekstra Ketat

Pemko Langsa Sambut Tahun Baru dengan Zikir Akbar LANGSA - Ribuan warga Kota Langsa, Selasa (31/12) malam tumpah ruah ke Lapangan Merdeka Langsa, menghadiri zikir akbar yang digelar Pemko setempat. Zikir dan tausiah dipimpin Abuya Tgk H Djamaluddin Waly, Pimpinan Pesantren/Dayah Assaunnahjaah Al-Waliyyah, Labuhan Haji, Aceh Selatan.

Hadir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE - Drs Marzuki Hamid, Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH, Dandim 0104/Atim Letkol Inf Mujahidin SH, Anggota DPR-RI Drs Marzuki Daud, para kepala

SKPK, plus Muspida Kota Langsa.

Memasuki pukul 22.45 WIB tiba-tiba cuaca turun hujan, namun masyarakat tidak beranjak dari Lapangan Merdeka. Mereka tetap bertahan mengikuti zikir akbar yang digelar kedua kalinya oleh Pemko, untuk menghalau kegiatan hurahura pada malam pergantian tahun.

Sebagian besar warga berada di bawah tenda yang telah disediakan panitia, tapi yang berada di luar tenda akhirnya masuk ke bawah tenda walaupun berdesakan, dan sebagian lainnya menuju ke Tribun Lapangan Merdeka agar tidak terkena hujan.(BSO)

Salah seorang wartawan yang ingin meliput acara penghitungan suara ulang diperiksa oleh satuan pengamanan pelaksanaan acara tersebut, Sabtu (28/ 12/2013).

Halangi Tugas Wartawan, Anggota KIP Subulussalam Minta Maaf SUBULUSSALAM - Kalangan wartawan di Subulussalam mengecam tindakan anggota KIP Subulussalam yang menghalanghalangi wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya saat berlangsungnya penghitungan suara ulang enam TPS Simpang Kiri di halaman kantor KIP setempat, Sabtu (28/12).

Saat akan mengambil gambar di lokasi, Anggota KIP Subulussalam Irwanto Harahap selalu menghalang-halangi wartawan.

Kondisi itu memicu protes wartawan. Namun dibalas Irwanto Harahap sehingga sempat terjadi bentrok.

Irwanto Harahap sendiri sudah meminta maaf atas tindakannya itu kepada para wartawan. Namun kalangan pers di Subulussalam tetap mengecam tindakan Irwanto tersebut.

Ketua PWI Singkil/Subulusalam Tarmizi Ripan menyesalkan adanya pembatasan kepada warta-

wan untuk melakukan liputan saat acara penghitungan suara ulang Pikada Subulussalam oleh Komisioner KIP Subulussalam.

Tarmizi mengharapkan semua pihak menghargai profesi wartawan, apalagi dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, wartawan tetap menjaga kode etik dan berpedoman pada UU Pers. Kecaman juga dilontarkan Ketua Lembaga Komunikasi Wartawan Kota Subulussalam Kartolin Tumangger terhadap Irwanto Harahap.

Meski telah meminta maaf Kartolin menganggap hal itu bentuk pelecehan terhadap wartawan dan telah melanggar UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia berharap ke depan hal itu tidak terulang lagi. Tindakan Irwan itu menurutnya sangat memalukan. Padahal masyarakat saat itu sangat membutuhkan informasi akurat dan cepat tentang hasil penghitungan suara ulang pilkada melalui pemberitaan media.(KAR)

Salah seorang saksi diamankan petugas keamanan karena dianggap melakukan keributan pada saat perhitungan ulang di Kantor KIP Subulussalam, Sabtu 28/ 12/2013.

Penghitungan Suara Ulang Diwarnai Kericuhan

SUBULUSSALAM - Proses perhitungan suara ulang di enam TPS Kecamatan Simpang Kiri di Pilkada Subulussalam sempat yang digelar di halaman Kantor KIP Subulussalam, sempat diwarnai kericuhan, pada Sabtu (28/ 12/2013).

Kendati begitu, proses perhitungan tetap berlangsung hingga selesai dengan pengawalan ketat ratusan aparat kepolisian serta dipantau langsung KIP dan Bawaslu Aceh.

Berdasarkan hasil data rekapitulasi melalui Pleno KIP yang lalu, TPS 2 Pasir Panjang pasangan AMAL meraih 82 suara, SYALAD 17 suara, SAZA 49 suara, ASLI 55 suara; TPS 11 Subulussalam AMAL 60 suara, SYALAD kosong, SAZA 20 suara, ASLI 26 suara.

TPS 2 Subulussalam Utara, AMAL 35 suara, SYALAD 3 suara, SAZA 63 suara, ASLI 49 suara. TPS 7 Subulussalam Utara, AMAL 66 suara, SYALAD 8 suara, SAZA 62 suara, ASLI 50 suara. TPS 1 Suka Makmur, AMAL 95 suara, SYALAD 25 suara, SAZA 56 suara, ASLI 178 suara. Dan TPS 2 Suka Makmur, AMAL 162 suara, SYALAD 21 suara, SAZA 53 suara, ASLI 119 suara.

Sementara dari penghitungan suara ulang itu tidak banyak ditemukan perbedaan jumlah suara seluruh pasangan kandidat.

Hanya suara SAZA berkurang satu, sedangkan ASLI berkurang sampai lima suara.

Prose penghitungan suara ulang yang dilaksanan KIP Subulussalam bersama PPK

Simpang Kiri ini tidak berjalan mulus. Bahkan molor lantaran dibanjiri protes dan adu mulut dari masing-masing saksi.

Saksi SAZA J Siregar misalnya, terlibat adu mulut dengan saksi pasangan ASLI, Ridwan Husain. Kedua kubu tersebut saling melempar kata-kata pedas.

Ridwan memprotes tidak adanya salinan DPT di dalam kotak suara.

Terhadap penghitungan suara dari TPS 11 Subulussalam, Edi Syahputra saksi pasangan AMAL juga menyampaikan protes kepada PPK dan KIP, karena kotak suara dengan keadaan rusak dan C8 serta salinan DPT juga tidak ada di kotak suara. Sementara dalam berita acara C1, ada pemilih dari TPS lain.

Proses penghitungan suara ini sempat berjalan alot dan memanas bahkan nyaris berujung

ricuh sehingga aparat keamanan berupaya meredakan situasi.

KIP dan Bawaslu Aceh serta Panwaslu Subulussalam, unsur Muspida setempat seperti Asisten I Setdako Subulussalam, Pabung Kodim 0109, Waka Polres Aceh Singkil/Subulussalam, dan Anggota DPRK Subulussalam turut memantau jalannya kegiatan ini.

Akibat adanya silang pendapat terhadap apa yang diperdebatkan para saksi tersebut yang tak kunjung mencapai kata sepakat itu, akhirnya baru bisa diputuskan pada Minggu (29/12) setelah ditunjukkan pihak penyelenggara kesalahan dan kekurangan tersebut. Dan seluruh saksi sepakat menuangkannya dalam surat keberatan yang telah disediakan penyelenggara.(KAR)

SUBULUSSALAM Untuk mengamankan pelaksanakan penghitungan suara ulang Pilkada 6 TPS Simpang Kiri di Kantor KIP subulussalam, Sabtu (28/ 12), kepolisian melakuan pengawalan ekstra ketat.

Ratusan aparat polisi dari Polres Aceh Singkil/ Subulussalam dibantu satuan Brimob, TNI, dan Polisi Pamong Praja dikerahkan untuk mengamankan sekitar lokasi kegiatan.

Bahkan untuk pengamanan dibuat berlapis sehingga seluruh pihak yang ingin masuk ke lokasi harus melewati ring satu dan ring dua. Ring satu tepat berada di depan areal Lapangan Sada Kata dekat Kantor Wali Kota Subulussalam, sedangkan ring dua tepat di pintu masuk kantor KIP setempat.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan seluruh tamu atau pengunjung juga diperiksa petugas dari Brimob dengan menggunakan alat pendeteksi.

Ekstra ketatnya pengaman yang dibuat kepolisian ini membuat banyak warga yang mengeluh dan kecewa sebab tidak bisa menyaksikan penghitungan suara ulang itu secara leluasa.

Saat berlangsungnya proses penghitungan suara ulang, situasi sempat ricuh sehingga salah seorang saksi sempat diamankan petugas saksi.(KAR)

APBK 2014 Subulussalam Defisit Rp16 M Lebih SUBULUSSALAM - DPRK Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (R-APBK) menjadi Anggaran Pendapatan Asli Kota (APBK) 2014, dalam sidang paripurna Selasa sore (31/12) di gedung DPRK setempat.

APBK Subulussalam 2014 disahkan setelah anggota Banggar melaporkan tentang hasil R-APBK menjadi APBK yang disampaikan Dedi Bancin dan dua fraksi yakni Fraksi Karya Bersama melalui Darwinsyah dan Fraksi Keadilan Bersama disampaikan Erlinawati menyatakan setuju rancangan Qanun APBK tersebut.

Proyeksi anggaran pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp475.803.091.200, sedangkan pendapatan daerah untuk APBK Murni pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp342.500.947.753, terjadi penambahan sebesar Rp133.

302.143.447 sehingga Pendapatan Asli Daerah tahun 2014

Fraksi Keadilan Bersama melalui Erlinawati saat menyampaikan pendapat fraksi dalam sidang pengesahan APBK 2014 di Gedung DPRK Subulussalam, Selasa 31/12/ 2013. sebesar Rp11.952.598.240.

Dengan demikian bertambah RP.3.821.600.000.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 Rp8.130.998.240, dana perimbangan tahun 2014 Rp325.928.108.456, bertambah Rp17.011.257.456, maka dana perimbangan tahun 2013 Rp308.916.851.000. Dan pendapatan daerah yang sah Rp137.922.384.504 maka bertambah Rp112.469.285.991.

Sedangkan dari tahun 2013 Rp25.453.098.513 maka proyeksi Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014 Rp492.622.001.472 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp205.028.178.777, belanja langsung Rp119.676.355.396 maka penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2014, kosong.

Proyeksi struktur APBK tahun anggaran 2014 sebesar Rp16.818.910.272 maka dalam hal ini Fraksi Keadilan Bersama mendesak kepada wali kota agar dapat meminimalisasi defisit yang cukup besar tahun 2014 ini. Wali kota juga diminta sebaiknya melakukan merger

pada SKPK agar tahun depan defisit tidak lagi sebesar ini.

Juga kepada tenaga honorer yang menggunakan anggaran yang cukup besar sehingga membebani APBK setiap tahunnya sedangkan kedisiplinan dan kinerjanya tidak menunjukkan efektivitas yang signifikan maka perlu dilakukan evaluasi dan efisiensi.

Lain pula dari Fraksi Karya Bersama mendesak wali kota tentang pengangkatan honorer kategori dua agar dapat diproses lebih lanjut dan membantu honorer yang telah lama

mengabdi.

Kemudian seluruh SKPK agar dapat mencapai target yang telah ditentukan karena pada tahun 2013 para SKPK tidak dapat merealisasikan target pendapatan ke Kas Daerah untuk menambah PAD. Sebelumnya Wali Kota Subulussalam Merah Sakti mengakui untuk pengesahan APBK tahun ini terlambat dikarenakan pesta rakyat Pilkada Subulussalam. Namun berkat kerja keras eksekutif dan legislatif membahasnya, akhirnya APBK 2014 dapat disahkan. Sakti mengajak kepada masyarakat agar dapat bersama-sama membangun kota ‘Sada Kata.' "Meski di masa pilkada lalu berbeda pilihan, tetapi kita tetap bersatu untuk membangun Subulussalam yang lebih maju," ujarnya.

Menyangkut tentang tenaga honorer kategori dua yang telah mengikuti ujian, dirinya berjanji akan memperjuangkannya sampai ke pusat agar dapat mencapai apa yang diharapkan pada tahun 2014.(KAR)

P

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 284 6- 12 JANUARI 2014

Logistik Pemilu Hilang, KPU Medan Lapor Pusat MEDAN - Setelah melaporkan kepada pihak kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah melaporkan kejadian hilangnya ribuan logistik berupa kotak dan bilik suara dari dalam gudang penyimpanan di Jalan Mustafa, Medan, kepada KPU Provinsi Sumut dan KPU RI. "Saat ini KPU Medan hanya menunggu perkembangan proses penyelidikan dari pihak kepolisian, sembari melakukan koordinasi dengan KPU Sumut dan KPU pusat untuk melaporkan kebutuhan apa yang kurang akibat kejadian tersebut," ujar Ketua KPU Medan, Yenny Rambe kepada wartawan, Jumat (3/1).

Yenny juga berharap kepada semua pihak membantu kebutuhan logistik KPU Medan agar kebutuhan logistik tidak terganggu saat Pileg 9 April 2014 digelar.

Disampaikan Yenni bahwa pengadaan tersebut adanya di tingkat KPU provinsi dan tidak ada di tingkat KPU kabupaten maupun kota. "Nanti KPU provinsi yang akan berkoordinasi ke KPU pusat terkait anggarannya," terangnya.

Curigai 'Orang Dalam' Sementara itu dari hasil penyidikan sementara petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Medan, hilangnya ribuan logistik KPU Medan untuk Pemilu 2014 dari gudang penyimpanan di Jalan Mustafa, beberapa hari lalu, diduga melibatkan 'orang dalam.'

Kasat Reskrim Polresta

Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, pihaknya mencurigai hilangnya kotak suara tersebut melibatkan 'orang dalam' karena tidak ada ditemukan tanda-tanda kerusakan di lokasi kejadian.

"Setelah kita olah TKP, ada sekitar 7.000 lebih yang hilang, tak sampai 8.000, tak ada tandatanda kerusakan di lokasi penyimpanan kotak KPU Medan.

Saya rasa pelakunya orang dalam," ungkapnya, Kamis (2/1).

Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap penjaga malam gudang, pencatat masuknya kotak aluminium yang sebelumnya dipakai sebagai kotak suara untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013.

"Dalam waktu dekat kita periksa dan siapa orang terakhir yang mencatat masuknya ribuan kotak itu," katanya.

Selain memeriksa saksisaksi, penyelidikan kasus pencurian kotak ini sudah sampai ke penyisiran ke lokasi usaha daur ulang barang bekas/botot. Namun, dari penyisiran itu polisi belum menemukan titik terang.

Sekadar diketahui, sebanyak 17 ribu logistik untuk Pemilu 2014, dilaporkan raib dari dalam gudang penyimpanan logistik pemilu KPU Medan di Jalan Mustafa.

Logistik pemilu itu meliputi 8.000 bilik suara dan 9.000 kotak surat suara. Itu logistik yang dipergunakan saat pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur Sumut Maret 2013 lalu.[SBC/MBC/GAR)

Tampak bendera merah putih Kantor Desa Pergajahan Hulu terpasang siang malam selama 24 jam.

Bendera Kantor Desa Pergajahan Hulu Terpasang 24 Jam PERGAJAHAN - Bendera Merah Putih yang terpasang di halaman Kantor Kepala Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu belakangan ini terpasang 24 Jam penuh.

Kondisi ini sangat disayangkan sekali karena termasuk bentuk penghinaan pada bendera negara yang dibiarkan berkibar/ terpasang sampai 24 jam penuh.

Diharapkan sekali kepada Kepala Desa yang baru dilantik Bupati Serdang Bedagai pada 30 Desember 2013 lalu untuk tidak

menganggap sepele hal ini.

Bagaimana visi misi saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa bisa terwujud sedangkan untuk menghargai bendera negara saja tidak mampu.

Salah satu warga yang enggan diketahui identitasnya kepada KPK Pos, kemarin malam, mengatakan sudah beberapa hari ini bendera kantor desa dibiarkan terpasang 24 jam. Entah kenapa pihak pemerintah desa membiarkan kondisi tersebut.(ARM)

Konsumen di Labusel Menjerit, Harga Elpiji 12 Kg Mencapai Rp165 Ribu KOTAPINANG - Konsumen elpiji di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menjerit karena harga elpiji 12 Kg di kabupaten itu mencapai Rp165 ribu per tabung di tingkat pengecer.

Padahal, minggu keempat Desember 2013 lalu, masih Rp105.000 per tabung.

Surni, warga Desa Sisumut, Kotapinang, Jumat (3/1), mengaku kenaikan harga gas itu memukul perekonomian warga, termasuk dirinya yang berprofesi pedang gorengan.

Ibu rumah tangga ini mengatakan, dalam tempo beberapa hari terjadi beberapa kali kenaikan harga elpiji di daerahnya.

Desember 2013 saja kenaikan harga elpiji terjadi dua kali.

"Pada Minggu keempat bulan Desember 2013 harga elpiji masih berkisaran antara Rp 105.000. Lalu naik menjadi Rp108.000 per tabung," jelasnya.

Terakhir per Januari 2014, harga elpiji kembali naik menjadi Rp165.000 per tabung. "Sebagai penjual gorengan dengan kenaikan elpiji 12 Kg ini sangat mempengaruhi keuntungan saya dari hasil penjualan," ujarnya.

Surni mengaku jika biasanya rata-rata memperoleh penghasilan kotor berkisar Rp175 ribu per hari, kini penghasilannya turun drastis, bahkan kini terancam gulung tikar karena tidak mampu lagi membeli isi ulang gas 12 Kg yang saat ini sangat mahal harganya itu.

Sementara itu ketersediaan elpiji ukuran 3 Kg masih mengalami kelangkaan di daerahnya. Ia berharap kepada Pemkab Labusel segera turun tangan mengatasi kelangkaan elpiji di Labusel.

Lucunya, Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Labusel Syahman Ritonga mengatakan, sesuai pengawasan pihaknya di lapangan, harga elpiji 12 Kg di daerah itu masih berkisar Rp90ribuan per tabung di tingkat distributor maupun agen elpiji. "Memang minggu pertama pada bulan Januari 2014 kita sudah mendengar adanya informasi kenaikan harga (elpiji)," sebutnya, seperti dikutip Medanbagus.com.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Labusel Hasraruddin Daulay mengatakan, dengan naiknya harga elpiji 12 Kg mencapai Rp165.000 per tabung, pemerintah daerah itu diminta segera turun ke lapangan sekaligus membentuk tim monitoring terhadap harga di tingkat agen dan distributor elpiji.

"Jika ada konsumen yang keberatan dengan kenaikan harga gas elpiji itu, pintu DPRD terbuka lebar menerima pengaduan. Agar kita (DPRD) gelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga elpiji itu, dengan mengundang dinas terkait, agen maupun distributor elpiji di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan," tandasnya. (FR)

SUMUT

PBB Perdesaan dan Perkotaan Dialihkan Jadi Pajak Daerah LANGKAT - Pengalihan pengelolaan PBB-P2 pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Bentuk kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/ kota), Pemerintah Kabupaten Langkat juga telah menuangkannya dalam Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2014.

Pengalihan pengelolaan PBBP2 itu dilaksanakan dengan melakukan penandatanganan berita acara serah terima sistem aplikasi, basis data PBB-P2 dan penyerahan softcopy peta PBB dari Kepala KPP Pratama Binjai M Husni Hatib SSos M Si kepada Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama tentang Tempat Pembayaran dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Langkat oleh Bupati Ngogesa Sitepu dengan Direktur PT Bank Sumut

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH didampingi Kepala Kantor KPP Pratama M Husni Habib, Plt Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin, Plt Kadispenda Dra Muliyani meninjau ruang pengolahan data dan data IT di Kantor Dispenda Langkat lantai 2, Stabat, Senin (30/12).

Cabang Stabat H Tengku Mahmud Jefri disaksikan Plt Sekdakab Langkat dr H Idra Salahuddin MKes MM, Plt Kadispenda Langkat Dra Muliyani SSos, di Kantor Dispenda Langkat, Senin (30/12).

Husni Hatib mengatakan bahwa tujuan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaran otonomi daerah, memberikan peluang kepada daerah mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, menyerahkan fungsi pajak sebagai

instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Lebih lanjut dikatakan manfaat pengalihan PBB-P2 adalah dengan pengalihan ini penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke kas pemkab sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Pada saat PBB-P2 dikelola pemerintah pusat, pemerintah kabupaten hanya mendapatkan 64 persen. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke kas pemerintah daerah.

Untuk penerimaan PBB-P2, KPP Pratama Binjai Kabupaten Langkat tahun pajak 2011 - 2013 mengalami peningkatan. Tahun 2011 dari sektor PBB perdesaan

rencana Rp3.285.611.300 terealisasi sebesar Rp3.851.061.999 atau 117 persen. Dari sektor PBB perkotaan rencana Rp4.727.960.

865 terealisasi Rp5.105.516.749 atau 108 persen.

Tahun 2012 PBB perdesaan, rencana Rp2.209.694.000 terealisasi sebesar Rp3.999.333.938 atau 181 persen, PBB perkotaan rencana Rp4.996.311.037 terealisasi sebesar Rp4.996.311.037 atau 145 persen.

Dan, pada tahun 2013 sampai dengan Desember minggu ke-II, PBB perdesaan rencana Rp5.798.

220.000 terealisasi sebesar Rp3.

484.768.986 atau 60 persen, PBB perkotaan rencana Rp10.952.

080.000 terealisasi sebesar Rp4.

725.499.852 atau 43 persen.

Ngogesa Sitepu mengharapkan kepada pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan PBBP2 untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja, peningkatan SDM, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, SOP serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait.

Dalam kesempatan itu Ngogesa Sitepu didampingi Husni Habib, Indra Salahuddin, Muliyani, Staf Ahli Bidang Pembanguna Edi Darma Tarigan, Asisten Adm Umum Sura Ukur, dan sejumlah pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat dan para camat se-Kabupaten Langkat meninjau ruang pengolahan data dan data IT di Kantor Dispenda Langkat lantai 2.(JUL)

Ada Parpol Laporkan Dana Kampanyenya Cuma Rp100 Ribu MEDAN - Seluruh partai politik di Medan sudah menyampaikan laporan tahap pertama dana kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun kejujuran parpol-parpol tersebut masih dipertanyakan.

Pasalnya, dari 12 parpol peserta Pemilu 2014 di Kota Medan, hampir seluruhnya menyampaikan data dana kampanyenya, baik dari dana kas partai, sumbangan para caleg maupun sumbangan lainnya, terkesan sangat seadanya dan menunjukkan indikasi ketidakseriusan parpol-parpol tersebut dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat KPU. Bayangkan. Ada parpol yang melaporkan dana kampanyenya cuma Rp100 ribu. Seperti PPP dan

PKB. Tentu dana kampanye sebesar itu yang dilaporkan ke KPU sangat tidak masuk di akal dan cenderung manipulatif. Sebab fakta di lapangan, hampir seluruh caleg kedua parpol tersebut sudah mulai gencar melakukan sosialiasi atau kampanye yang diperkirakan telah menghabiskan dana minimal ratusan ribu bahkan puluhan juta rupiah.

Dari data yang diumumkan KPU Kota Medan hasil sumbangan laporan dana awal kampanye partai politik tahap I diketahui hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang terbilang lengkap dalam memberikan data-datanya. Sementara 11 parpol lainnya masih seadanya.

"Dari 12 parpol ada satu parpol yang kita apresiasi kinerjanya terkait dana kampanye yaitu Partai

Bulan Bintang. Di situ mereka lengkap dalam melaporkan sumbangan dari dana caleg-nya dan juga dari sumbangan yang lainnya. Baik itu berupa uang, barang maupun jasa," kata Ketua KPU Medan Yenni Chairani Rambe, di ruang kerjanya, Jumat (3/1) sore.

Yenni menyebutkan jumlah sumbangan laporan dana kampanye PBB yang berupa uang, barang dan jasa itu totalnya sebesar Rp2.105.995.000. Namun Yenni menegaskan bahwa laporan ini masih tahap awal. Sebab pada 2 Maret mendatang akan merupakan tahap ke-II penyampaian laporan.

"Jika sampai tanggal 2 Maret parpol tidak juga melaporkan lengkap menyerahkan dana awal kampanyenya, maka itu yang akan

diberikan sanksi dengan didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2014," tegasnya.

Pada 27 Desember lalu, lanjutnya, semua parpol diakuinya sudah menyerahkan laporan pertamanya sehingga tidak ada yang terkena sanksi didiskualifikasi.

Yenni berharap kepada parpol peserta pemilu di Kota Medan segera melengkapi pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya.

Sehingga nantinya dalam penyerahan ke akuntan telah lengkap.

"Kita lihat ada beberapa partai sangat minim laporan dana kampanyenya. Seperti ada kita lihat di situ hanya 100 ribu, itu seperti anak sekolah buka rekening. Kita berharap kejujuran dan keterbukaan lah masing-masing parpol, yang

sewajarnya, selayaknya tentang belanja dana kampanye yang sudah dikeluarkan para caleg dan juga parpol itu sendiri," tandasnya.

Diketahui dari 12 parpol 11 diantaranya terkesan masih 'mainmain' dalam memberikan data awal laporan dana kampanyenya. Mereka terkesan memberikan data seadanya.

Kesebelas parpol itu yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tercatat hanya melaporkan dana kampanyenya Rp1 juta, PKPI Rp2 juta, Partai Hanura Rp2 juta, Partai Demokrat Rp5 juta, Partai Amanat Nasional hanya Rp100 ribu, Partai Gerindra Rp19.450.

000, Partai Golkar Rp1.441.000, PDIP Rp1.500.000, PKS Rp80 juta, PKB hanya Rp100 ribu serta NasDem Rp69.750.000.(SBC/GAR)

Mengabdi Dengan Profesionalitas dan Amanah SEI RAMPAH - Melalui tema Hari Amal Bakti ke-68 kali ini “Mengabdi dengan profesionalitas dan amanah�, mari kita tingkatkan profesionalitas dan menjaga sikap amanah. Tema tersebut hendaknya tidak hanya sekedar slogan, tapi harus kita implementasikan di dunia nyata.

Profesional berkaitan dengan komitmen dan kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Seorang yang profesional akan selalu memberikan yang terbaik kepada institusi dan masyarakat yang dilayani.

Sedangkan amanah berkaitan dengan sikap mental, moral dan karakter karena seorang yang amanah menyadari bahwa Allah SWT pasti melihat setiap pekerjaan, perbuatan dan bahkan segala yang terlintas dihati manusia.

Hal ini ditegaskan Menteri Agama (Menag) RI Suryadharma Ali dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman pada upacara Hari Amal Bakti (HAB) ke-68 Kementerian Agama (Kemenag) tingkat Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di halaman Kantor Kemenag Sergai di Sei Rampah, Senin (3/ 1).

Turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sergai Drs. Abdul Rahim, Kakan Kemenag H.M. David Saragih, Ketua MUI H.

Bupati Ir. H. Soekirman bersama Wakil Ketua DPRD Sergai Drs. Abdul Rahim, Kakan Kemenag H.M. David Saragih, Ketua MUI H. Luckman Yahya, Ketua FKUB Drs. H. M. Irfan El Fuadi Lubis menyerahkan bingkisan kepada dua PNS Kemenag Sergai.

Luckman Yahya, Ketua FKUB Drs. H. M. Irfan El Fuadi Lubis, mewakili Kapores Sergai, Ketua KPU M. Sofyan

ST, jajaran Kemenag dan guruguru Madrasah se-Kabupaten Sergai.

Untuk itu Menag

Suryadharma mengingatkan kepada seluruh jajaran apartur Kemenag di pusat dan di daerah memperkuat kesadaran

menciptakan sistem birokrasi yang netral serta bersih, jujur, cerdas dan ikhlas.

Memasuki usia ke-68, keberadaan Kemenag memperkuat bangunan ideologis negara kita sebagai negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang wajib melindungi rakyatnya dalam beragama sesuai dengan norma-norma konstitusi menjaga reputasi dan kredibilitas dari masa ke masa, ujar Suryadharma.

Peringatan HAB ini bukan sekedar seremoni biasa dan rutinitas kegiatan, tetapi harus dijadikan media intropeksi diri, sejauh mana kita melaksanakan tupoksi yang diemban untuk melayani masyarakat. Oleh karenanya jadikan momentum HAB ini untuk mengingatkan bangsa Indonesia tentang posisi strategis pembangunan kehidupan beragama dalam NKRI. Melalui peran Kemenag, pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki dimensi keagamaan, dimensi moral dan dimensi spritual yang harus selalu dijaga.

Dalam kesempatan ini, Bupati Ir. H. Soekirman menyerahkan bingkisan kepada dua PNS Kemenag Sergai yang menjalani masa purnabakti yakni Hasnah M dan alm.

Zainuddin serta penyerahan hadiah kepada pemenang Pekan Olah Raga (POR) menyambut HAB yakni tarik tambang, tenis meja, bola volly dan troup gembira.(ARM)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 284 6- 12 JANUARI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Hak Angket Ratut Atut Cuma Jebakan SERANG- DPRD Provinsi Banten mulai menggulirkan hak angket penggulingan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sejumlah fraksi seperti PPP, Hanura, dan Gerindra mendukung hak angket tersebut.Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak.

PKS beralasan, pengguliran hak angket hanyalah kepentingan partai politik tertentu saja. Tujuannya untuk menyukseskan misi politik, yakni mengincar kursi Gubernur.

"Ini adalah jebakan batman. Kita tidak ingin terjebak itu," kata Ketua DPW PKS Banten, Irfan Maulidi, Jumat (3/1).

Irfan mengungkapkan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menggalang hak angket, tetapi saatnya mengawal agar tata kelola pemerintahan tidak terganggu.

"PKS tidak berkepentingan, harusnya tanyakan pada partaipartai koalisi yang mengusung

Atut. Dulu kita kan sudah coba tawarkan calon dari PKS saat pilgub, kalau ternyata sekarang Gubernur bermasalah itu merupakan pilihan masyarakat yang diusung partai koalisi, “ katanya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Hanura Banten, Eli Mulyadi mendukung hak angket penggulingan Atut. "Fraksi Hanura berpendapat untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintah daerah di Provinsi Banten, menyarankan kepada Ibu Ratu Atut Chosiyah, mendelegasikan atau melimpahkan tugas dan kewenangan kepada Wakil Gubernur Banten sesuai dengan peraturan perundangundangan," terang Eli. Eli mengatakan, Hanura mempertimbangkan aspirasi dan dinamika masyarakat Banten. "Serta untuk menjaga norma, etika dan kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Banten," terang Eli.(OKZ)

Daftar Kriminalitas Kelompok Nurul Haq JAKARTA- Selain membeberkan barang bukti dan temuan rencana berikutnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar juga membongkar daftar kejahatan kelompok Nurul Haq: Januari 2012, Anton bersama dengan sebelas orang lainnya,Deco alias Kodrat (tewas), Sofyan alias Acong (ditangkap), Bram alias Makmur (tewas), Dayat, Salman, Wahyu, Cahyo alias Yoyok, Dede (tewas), Yusuf Ambon, Tedy Koswara, Fahri melakukan pengeroyokan terhadap dua anggota Polantas di Jonggol.

Juni 2012, Anton bersama Anwar berangkat ke Solo untuk berlatih membuat bom bersama Badri Hartono dan Rudi. Badri juga telah ditangkap. Sedangkan pada Agustus 2012, kelompok ini membuat bom dan meledakan bom di Ponpes Nurussalam Ciamis bersama dengan Nurul Haq, Wiliam Maksum (tewas), Anwar, Salim, Ismail, Ustad Hariz, dan Fajar Sidiq (ditangkap).

Mereka juga melakukan perampokan di BRI Cileungsi yang

sebelumnya dibahas di rumah kontrakan kakak Anton di Pamulang.Saat itu turut hadir Fahri, Teddy Koswara, Sofyan alias Acong, Wahyu Ristanto alias Anwar alias Bujang, Bram, Dede Salman, dan Yusuf Ambon. Nama terakhir adalah penghubung kelompok Bojong Gede dengan kelompok Solo.

Saat itu juga ada M. Thoriq, Anwar Fahri, Acong, Roy, Bram yang saat itu belajar membuat bom di Bojong Gede dimana bom tersebut meledak di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara di Jalan Nusantara nomor 63 RT04/ RW013 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji,Kota Depok, Jawa Barat pada September 2012.

Kelompok ini juga sempat merampok toko sparepart mobil di Bekasi pada Januari 2012, menganiaya polisi di Jonggol, penembakan Aipda Patah Saktiyono di Cirendeu pada 27 Juli 2013, peledakan bom Wihara Ekayana Kebon Jeruk pada 4 Agustus 2013, penembakan Aiptu Dwiyatno di depan RS Sari Asih Ciputat, dan penembakan Aiptu Kushendratna dan Bripka Ahmad di Pondok Aren pada 16 Agustus.(ENDY)

Anggaran Kurang, Pembangunan Mako Densus 88 Terbengkalai JAKARTA - Pembangunan Markas Komando (Mako) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Komplek Mapolda Metro Jaya terbengkalai. Hal itu disebabkan oleh anggaran yang tidak memadai.

Kepala Biro Perencanaan Polda Metro Jaya (Karorena PMJ), Kombes Pol M Syahrir menuturkan, pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran untuk merealisasi gedung tersebut.

"Kita masih kekurangan anggaran," ujar Syahrir saat dihubungi wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/1).

Dijelaskan Syahrir, anggaran bagi markas personel polisi spesialis pembasmi teroris itu dialokasikan sekira Rp30 miliaran pertahunnya dari APBN sejak 2005 silam. "Sementara dana yang diperlukan masih dibutuhkan

banyak, sekitar Rp226 miliar," beber Syahrir. Menurutnya, dalam penerimaan anggaran dari APBN tahunan tersebut terbilang porsi yang rendah, di mana pada 2012 silam pihaknya menerima sebesar Rp30 miliar, dan di tahun 2013 senilai Rp37 miliar.

"Sebenarnya yang kita butuhkan itu sekitar Rp226 miliar untuk penyelesaian. Dan ini juga menunggu APBN Juni 2014 untuk melanjutkan pekerjaannya lagi," ujarnya.

Perhitungan anggaran sebesar Rp226 miliar tersebut lanjut dia, hanya secara fisik bangunan di luar biaya interior yang belum masuk dalam hitungan.

Sekadar diketahui, pengerjaan gedung Mako Densus 88 Antiteror setinggi 23 lantai itu baru mencapai sekira 60 persen sejak dikerjakan pada 2005 silam.(OKZ)

Tersangka dugaan suap dokumen tanah di Lombok Tengah Lusita Anie Razak keluar dari mobil tahanan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1). Lusita Anie Razak diduga menyuap Kepala Kejaksaan Negeri Praya Subri sebesar Rp 113 juta untuk mengurus perkara pemalsuan dokumen tanah di Lombok Tengah.

KPK Belum Tuntaskan Janji Jelang Akhir 2013 JAKARTA- Menjelang pergantian tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi belum juga menuntaskan sejumlah kasus yang dijanjikan akan selesai sebelum 2014. Selain kasus yang dijanjikan selesai tahun ini, ada beberapa kasus yang masih mengambang di KPK. Berikut janjijanji KPK dan kasus yang belum dituntaskan : Janji tuntaskan kasus Hambalang Salah satu kasus besar yang dijanjikan KPK akan selesai tahun ini adalah dugaan korupsi terkait proyek Hambalang. Setidaknya ada dua perbuatan pidana yang disidik KPK terkait proyek ini, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembangunan konstruksi proyek Hambalang, serta dugaan penerimaan gratifikasi terkait pusdiklat proyek Hambalang.

Untuk kasus gratifikasi, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Sementara dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, lembaga antikorupsi itu menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malllarangeng, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Sejauh ini, baru Andi, Deddy, dan Teuku Bagus yang ditahan KPK. Meskipun sudah ditahan, berkas perkara Andi dan Teuku Bagus masih menungggu diselesaikan.

Dari total lima tersangka, baru Deddy yang disidangkan kasusnya di Pengadilan Tipikor Jakara.

Sementara pimpinan KPK dalam sejumlah kesempatan mengatakan bahwa kasus Hambalang menjadi prioritas di KPK. Wakil Ketua KPK Bambang

Widjojanto mengatakan bahwa semua yang berkaitan dengan Hambalang akan dituntaskan tahun ini, termasuk penahanan Anas.

“Semuanya, semua yang berkaitan dengan Hambalang kita harapkan bisa kita selesaikan tahun ini," ujar Bambang dalam penyampaiannya diakhir tahun 2013. Sanggupkah KPK menyelesaikan pemberkasan kelima tersangka Hambalang?

Janji selesaikan kasus Century Selain Hambalang, kasus besar yang dijanjikan KPK akan selesai tahun ini adalah dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kasus ini menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dan Siti Fajriah. Namun, karena alasan kesehatan, Fajriah belum diproses hukum. KPK menetapkan Budi secara resmi sebagai tersangka Desember tahun lalu.

Dia ditahan KPK pada 15 November 2013 di Rumah Tahanan KPK. Hingga kini, pemberkasan perkara Budi belum dinyatakan lengkap (P21) sehingga belum bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan, apalagi ke pengadilan.

Dalam rapat dengan Tim Pengawas Bank Century di DPR pertengahan Februari lalu, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan janjinya untuk menyelesaikan kasus Century tahun 2013. “Agar menghilangkan dugaan adanya politisasi kasus Bank Century, seperti yang dikemukakan temanteman Demokrat seperti untuk mengulur-ulur sampai 2014, maka saya usulkan kasus Bank Century harus selesai tahun ini," kata Abraham Samad ketika itu.

Kemudian sekitar September lalu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan keinginan KPK untuk melimpahkan berkas perkara Budi ke persidangan tahun ini tak akan

luntur. "Tahun ini, BM sudah bisa masuk pengadilan. Tanpa dikawal pun, keinginan kami tidak akan luntur," ujar Zulkarnain.

Belum Adanya Tersangka di Kasus BLBI Penyelidikan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), khususnya yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator yang dimulai KPK sekitar April 2013, belum menghasilkan kemajuan signifikan. KPK belum menetapkan satu pun tersangka dari penyelidikan tersebut.

SKL untuk sejumlah obligator ini dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.

Padahal, Inpres No 8/2002 yang

menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum, seperti UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait penyelidikan ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah mantan menteri, di antaranya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Mariani Soewandi, mantan Menteri Keuangan, Bambang Subianto. KPK juga meminta keterangan eks Kepala BPPN, I Gede Putu Ary Suta.

Masih Ada Buronan Dua tahun masa pemerintahan pimpinan KPK Jilid III tak hanya menyisakan kasus-kasus yang belum tuntas, namun juga masih ada buronan KPK yang belum ditangkap. Pemilik PT Masara Radiokom Anggoro Widjojo melarikan diri ke luar negeri sejak 2009.

Selaku pemilik PT Masaro, Anggoro diduga menyuap empat anggota Komisi IV DPR, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas, agar mendorong pemerintah menghidupkan kembali proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). PT Masaro Radiokom merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp 180 miliar. Saat itu, Departemen Kehutanan dipimpin Menteri Kehutanan, MS Kaban. Proyek SKRT ini sebenarnya sudah dihentikan pada 2004 lalu pada masa Menhut M Prakoso. Namun, atas upaya Anggoro, proyek tersebut dihidupkan kembali.

Kasus dugaan suap yang

melibatkan Anggoro ini sempat menjadi prioritas KPK. Plt Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean sekitar 2011 menyebut kasus ini sebagai salah satu prioritas KPK. Namun KPK terkendala karena buronnya Anggoro.

Kemudian sekitar Mei 2012, KPK mulai kembali memeriksa saksi terkait kasus Anggoro, di antaranya, MS Kaban, Presiden Direktur PT Masaro Radiokom, Putranefo Prayugo, serta mantan anggota Komis IV DPR lainnya, yakni Azwar Chespura dan Hilman Indra.

Kasus Yang Tak Tuntas Selain itu, masih ada kasus lain yang belum dituntaskan KPK. Misalnya, kasus suap cek pelawat yang belum menyentuh auktor intelektualisnya, kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang diperkirakan berhenti pada dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, serta pengusaha bernama Dharnawati, yang divonis bersalah beberapa waktu lalu, kemudian kasus dugaan suap terkait pengadaan zat tambahan bahan bakar, tetraethyl lead (TEL), yang diduga melibatkan perusahaan penghasil TEL asal Inggris, Innospec. Kasus innospec ini bergulir sejak 2010.

The Securities and Exchange Commission, penegak hukum dari Amerika Serikat, pada 5 Agustus 2010 menyatakan Innospec Ltd bersalah karena menyuap pejabat di Indonesia untuk menghalangi pelarangan bahan pembuat bensin bertimbal.

Petinggi Innospec, David Turner (55), dihukum membayar denda 25.000 poundsterling. Sebelumnya, sidang Pengadilan Southwark Crown, Inggris, pada 26 Maret 2010, menghukum Innospec dengan denda 12,7 juta dollar AS.(BBS)

duga. Ini gambar foto mereka ketika masih hidup. Proses surveillance dan penggalian informasi dilakukan dari jaringan yang terdahulu. Jadi kami tidak menebak-nebak mereka itu siapa,” ucapnya serius.

Nama-nama mereka, menurut Boy, digali penyidik dari 17 tersangka jaringan Abu Roban yang telah ditangkap pada 7-9 Mei 2013 dalam serangkaian operasi anti teror di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung serta jaringan bom di Beji, Depok yang dipimpin Ahmad Sofyan alias Acong.

Hingga akhirnya menangkap Anton di Banyumas. "Saat ditangkap dia tidak melawan dan kita sita laptop Toshiba, flashdisk, CPU,sepucuk pen gun, sembilan butir peluru kaliber 38, sangkur, tiga unit HP, uang Rp 90 juta, dan kartu ATM,” katanya.

Dari mulut Anton, sambung Boy, petugas meluncur pengakuan lokasi persembunyian Nurul

Haq cs di Kampung Sawah yang langsung dikepung pada malam tahun baru sekitar pukul 19.30.

Dayat yang pertama dilumpuhkan karena melawan. Saat itu dia sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang warga.

Bersamanya turut disita pistol dan amunisi kaliber 38, 1 pen gun, dan satu pisau lipat.

Saat hendak ditangkap kelompok ini terus melawan bahkan melemparkan granat rakitan. Dari rumah mereka disita berbagai barang bukti termasuk tujuh pucuk senpi.

Boy juga menambahkan jenazah keenam teroris belum bisa dipulangkan karena Polri belum mendapat sampel DNA pembanding dari keluarga para teroris itu secara lengkap.

“Contoh DNA baru empat. Dua lagi belum dapat. Hasil tes DNA pembanding kemungkinan baru keluar dua minggu lagi. Selama itu, jenazah enam teroris tetap berada di RS Polri," tegasnya. (ENDY)

Polri Beberkan Barang Bukti Milik Teroris Tembak Mati JAKARTA - Dua hari pasca penembakan mati terhadap enam orang terduga teroris, Mabes Polri mempertontonkan sejumlah barang bukti milik mereka yang diambil dari dua rumah kontrakan di kawasan Ciputat dan Rempoa Tangerang Selatan. Barang-barang ini dipakai untuk melancarkan aksinya di sejumlah tempat.

Keenam terduga teroris yang tewas, adalah Hidayat alias Dayat Kacamata, Fauzi alias Fahrozi, Nurul Haq alias Jeck, Rizal Alif Makmur alias Agung Primus alias Primus, Hendi Albar dan Mr. X yang diduga Edo. Sedangkan yang ditangkap hidup adalah Anton alias Septi.

Barang bukti yang disita, ada sejumlah rangkaian bom pipa terbuat dari besi maupun pipa paralon pvc, bahan peledak, masker, granat rakitan serta uang Rp235 juta dan lima unit sepeda motor yang ditemukan saat penggerebekan di sebuah

rumah rumah kontrakan di Gang Hasan, Jalan KH Dewantoro, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa lalu.

Juga ditemukan sejumlah senjata api dan senjata tajam dalam penggeledahan di rumah kontrakan milik Hidayat alias Dayat Kacamata di Jalan Delima Jaya, Kampung Setu Nomor 69, RT.008 RW 02, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Bahkan ditemukan bahan baku yang diduga untuk pembuatan bom.

“Melihat sejumlah barang bukti, ini merupakan barang berbahaya untuk kehidupan masyarakat kita. Karena itu, kita harus melakukan langkah penegakkan hukum, karena kita tidak mengingingkan ada korban terus berjatuhan,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri Jakarta, Jumat (3/1).

Selain barang bukti itu, lanjut Boy, juga ditemukan tulisan tangan pada sebuah sobekan koran tertanggal 30 Juni 2013, yang ada dirumah kontrakan Dayat di Delima Jaya, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan yang digeledah pada Rabu (1/1). "Ada tulisan tangan disobekan koran di depan dan belakangnya. Coretan itu berisi rencana dan tahapan jihad," paparnya.

Boy membacakan tulisan tangan itu, yakni merangkul yang lain untuk menyaring, memilih, yang terbaik, dan menerima sebagai anggota. "Lalu memberi tugas kepada mereka. Intinya memudahkan untuk ikut amaliyah (mencari amal).

Bertahap, ikutsertakan mereka, adakan kursus security, senjata ringan, eksplosif dan elektronik," urai jenderal bintang satu.

Tulisan lainnya mengajak media ikut tahdid (menakuti) dan tarik sebagai dokumentasi. "Lalu mengumpulkan dana. Berikutnya

percobaan eksplosif sampai ahli dan melatih diri menjadi istihada (bunuh diri) menawarkan para mujahid untuk ihstihada, istimata (syahid), kedispilinan, kecepatan, kontribusi, merampas senjata, mengumpulkan senjata untuk (penegakan) syariah," sambung Boy. Juga dalam tulisan tangan, melakukan serangan kombinasi istihada dengan masuk Polsek, menghancurkan musuh, mengambil ghanimah (pampasan perang) untuk melanjutan jihad.

"Punya amunisi yang layak dan menghancurkan jaring menggetarkan musuh. Pasukan syariah yang berani, sabar, dan yakin (membawa pistol dan SMG/submachine gun) para istihada yang siap menyerang Kedubes AS dan hotel-hotel di Indonesia (yang diisi) zionis dan Densus 88," tambahnya/.

"Sejauh ini hanya Kedubes Australia dan Filipina yang pernah diserang di Indonesia.

Kedua kedubes itu di bom.

Sedangkan Kedubes Myanmar hendak dibom namun berhasil dicegah oleh Densus 88," jelasnya.

Dijelaskan penembakan mati terhadap 6 orang diduga teroris, bukan merupakan eksekusi.

Namun ini adalah tindakan hukum yang terukur yang sesuai Undang-Undang. "Kita penginnya mereka ditangkap hidup-hidup, tetapi mereka tidak mau menyerah dan berprinsip lebih baik mati karena mungkin (mengorbankan) harga diri kalau tertangkap hidup. Kita juga sudah mengimbau juga lewat tokoh setempat untuk menyerah, tetapi tak dihiraukan,” kata Boy. Dijelaskan proses penangkapan atas keenam terduga teroris, merupakan proses kerja panjang dilakukan dengan surveillance (mengintai) dengan mengikuti para tersangka, termasuk memotretnya secara diam-diam saat mereka masih hidup. “Kami tidak menduga-

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

Sambut Hari Jadi, Pemkab Sergai Gelar Kegiatan Sosial SERGAI - Dalam rangka menyambut dan menyemarakkan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai menggelar berbagai macam kegiatan bakti sosial, olahraga, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Hal ini disampaikan Bupati Sergai Ir H Soekirman melalui Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala kepada wartawan di kompleks kantor bupati di Sei Rampah.

Adapun tema yang diusung pada peringatan HUT kali ini yakni 'Dengan Hari Jadi ke-10 Serdang Bedagai, Tingkatkan Inovasi Mendorong Perekonomian Untuk Kesejahteraan Rakyat.'

"Melalui tema tersebut, kita harapkan kebersamaan yang selama ini sudah dibangun terus dipertahankan dalam mewujudkan visi dan misi untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini," ujar Indah.

Indah Dwi Kumala menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan menyambut Hari Jadi tahun ini diawali dengan gotong royong massal di seluruh kecamatan seSergai yang dimulai pada 13 Desember lalu, dilanjutkan dengan acara perlombaanperlombaan yang dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2013 hingga 6 Januari 2014. Perlombaan tersebut diantaranya olahraga marathon, catur, tenis meja, dan pawai sepeda ontel.

Selanjutnya Pemkab Sergai melalui Dinas Kesehatan pada tanggal 30 - 31 Desember juga mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan gratis di Panti Sosial Tuna Netra Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan; Panti Asuhan Zakiyun Najjah Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah; Panti Jompo Desa Tanah Raja dan Panti Asuhan Nurjannah Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Meng-

kudu; serta Panti Asuhan Mahadiah Al Ridwan Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin.

Pada peringatan hari jadi tahun ini secara khusus ada tiga acara utama yang dilaksanakan Kabupaten Sergai yakni apel bersama ribuan PNS termasuk guru dan tenaga medis se-Sergai pada hari Senin (6/1) di Lapangan Bola Kaki ErrySoekirman Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, serta pawai budaya dari 17 kecamatan se-Sergai dilanjutkan dengan Pembukaan Pameran Pembangunan di kompleks Gedung Replika Istana Sultan Serdang, Kecamatan Pegajahan.

Keesokan harinya tepat hari jadi kabupaten, Selasa (7/1), digelar rapat paripurna DPRD Sergai di gedung Dewan dan dilanjutkan dengan Gebyar HUT ke-10 yang akan diisi dengan orasi ilmiah oleh Menteri Koordinator Perekonomian Ir M Hatta Rajasa, terang Kabag Indah.

Sedangkan pada puncak acara di Gebyar HUT, lanjut Indah, Pemkab Sergai mengundang artis kondang dari Jakarta yakni WALI Band serta pesta kembang api di Lapangan Gedung Replika Istana Sultan Serdang.

Bupati Sergai Soekirman juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang disampaikan melalui camat agar ikut berpartisipasi melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan dan menyemarakkan peringatan hari jadi ini, ungkap Indah.

Selain rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan Pemkab Sergai, seluruh kecamatan juga akan menampilkan pertunjukan rakyat (petra), sulap, seni tari, drama, kesenian Simalungun dan jaran kepang pada 8 - 11 Januari di Lapangan Gedung Replika Istana Sultan Serdang.

"Di berbagai kecamatan, desa, dan kelurahan juga berlangsung berbagai acara dari dan untuk masyarakat," pungkas Indah Dwi Kumala. (ARM)

SUMUT

Pembahasan APBD 2014 Terganjal ‘Setoran’ ke DPRD TEBING TINGGI - Pembahasan APBD tahun anggaran 2014 hingga kini belum juga dilaksanakan Pemko dan DPRD Tebing Tinggi. Bahkan beredar kabar, lambannya pembahasan APBD itu karena pihak DPRD meminta dana pengesahan yang jumlahnya sangat lumayan, sedangkan Pemko Tebing Tinggi tidak sanggup memenuhinya.

Sejumlah sumber di kalangan pejabat Pemko Tebing Tinggi kepada wartawan, Kamis (2/1) menyatakan, banyak anggota DPRD yang melakukan kontak, intinya meminta dana pengesahan APBD lebih besar dengan alasan ‘tahun

politik.’

“Mereka minta masing-masing Rp100 juta. Kalau dijumlahkan semua dana yang diminta Rp2,5 miliar,” ujar seorang pejabat di komplek perkantoran Jalan Gunung Leuser.

Bahkan tak hanya itu, DPRD juga meminta jatah proyek di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jika ingin berbagai pengajuan instansi itu mulus saat pembahasan. “Inilah yang bikin pening kita, sudah minta dana pengesahan, malah minta proyek lagi,” keluh sumber.

Disebutkan juga bahwa RAPBD TA 2014 Kota Tebing Tinggi sudah disampaikan ke DPRD sejak pertengahan Desember 2013.

Namun, draf itu belum juga dibahas hingga tahun berakhir. Bahkan, Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menurut

sumber di Pemko Tebing Tinggi, juga belum dibahas antara SKPD dengan DPRD. Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi H Syahrial Malik ketika hendak dikonfirmasi, enggan menerima wartawan. Dari keterangan staf sekretariat DPRD, Syahrial tidak bisa menerima karena akan melaksanakan rapat di ruangan kerjanya. Padahal, saat itu ketua DPRD hanya berdua di ruangannya dengan seorang anggota DPRD lainnya.

Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H Irham Taufik SH MAP saat dikonfirmasi usai rapat di ruang data, membenarkan belum adanya jadwal yang jelas terkait pembahasan APBD TA 2014. “Minggu depan masih dilakukan rapat membahas KUA-PPAS,” kata Irham.

Terkait kabar DPRD meminta dana hingga Rp2,5 miliar untuk pengesahan APBD, wakil wali

SERGAI - Sebanyak 118 kepala desa (Kades) terpilih hasil Pilkades se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) serentak diambil sumpah dan dilantik Bupati Ir H Soekirman dalam suatu acara yang dipusatkan di aula Sekolah YAPIM di Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Senin (30/ 12/2013) sore.

Pelantikan yang dihadiri ribuan undangan terdiri dari masyarakat, panitia pilkades dan BPD, jajaran FKPD Sergai, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Ketua TP PKK Sergai Ny Hj Marliah Soekirman, Asisten Pemum Drs Ramses Tambunan, Inspektur dan Camat se-Kabupaten Sergai.

Para Kades terpilih ini telah melalui proses pemilihan kepala desa (pilkades) pada desa masing-masing di 14 kecamatan yang berlangsung lancar, aman, meriah, serentak pada 26 November 2013 lalu. Dari 118 Kades terpilih ada sebanyak 7 Kades wanita.

Dalam sambutannya Bupati Sergai Soekirman menyampaikan dengan telah ditetapkannya UU Desa oleh pemerintah maka Kades mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

"Terbitnya UU Desa harus disikapi dengan pembekalan pengetahuan dan kemampuan. Jadi pelajari betul-betul peraturan perundang-

UC AP AN SEL AMA UCAP APAN SELAMA AMATT - Bupati Sergai Ir H Soekirman memberikan ucapan selamat kepada Irwandhani Kades Bintang Bayu, Kecamatan Bintang Bayu, usai pengambilan sumpah pada acara pelantikan 118 Kades se-Kabupaten Sergai di aula Sekolah YAPIM, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Senin (30/12/2013). (KPKPOS/ARM) undangan dan tentunya tidak boleh lepas dari visi dan misi Kabupaten Sergai," jelas Soekirman.

Di sela-sela sambutannya, Soekirman mewakili Pemerintah Kabupaten Sergai mengucapkan selamat kepada seluruh Kades yang baru dilantik dan mengingatkan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

"Karena Kades ini sebagai ujung tombak pemerintah daerah sehingga dalam mengemban jabatan

harus sesuai amanat yang telah diberikan oleh masyarakat," tegas Soekirman.

Susun RPJMDes Selain itu tuntutan pengetahuan dan kemampuan Kades tidak hanya mencakup tentang UU Desa, tetapi juga agar setiap Kades mampu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) masing-masing. Penyusunan RPJMDes ini pun ditarget tiga bulan ke depan harus segera

SERAH TERIMA - Elman Sihotang (kiri) melakukan serah terima jabatan kepala desa kepada Jesayas Manullang (kanan) disaksikan Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH dan Kapospol Bandar Pinang Bripka Heriansyah. fungsinya. Jangan buru-buru melakukan pergantian. Yang bisa bekerja upayakan dipertahankan meski pengangkatan perangkat desa adalah wewenang kepala desa.

"Selanjutnya, rangkul mantan kepala desa, BPD/ LKMD, dan tokoh masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa. Jangan malu bertanya kepada kepala desa yang senior," ujar camat seraya menyebutkan bahwa pembangunan itu tidak ada habisnya, sehingga perlu

(RS)

Bupati Serdang Bedagai Lantik 118 Kades Terpilih

Pilkades Telah Usai, Jangan Ada Lagi Permusuhan SERGAI - Tujuh kepala desa baru dan delapan kepala desa incumbent yang kembali terpilih di Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai agar senantiasa bekerjasama dengan baik dan selalu saling koordinasi yang berkaitan dengan desa.

"Saudara sudah masuk kepada suatu sistem, jadi harus kompak dan saling sharing," pesan Camat Bintang Bayu T Sariful Azhar SH pada acara serah terima jabatan 15 Kepala Desa dan Pengurus TP PKK Desa se-Kecamatan Bintang Bayu, Kamis (2/1) di aula kantor camat setempat.

Turut hadir di acara itu Ketua TP PKK Ny Novrida Sariful Azhar, Kapospol Bandar Pinang Bripka Heriansyah, mantan Kades, BPD, P2KD, dan undangan lainnya.

Lebih lanjut camat mengingatkan agar setelah pilkades usai, jangan ada lagi perbedaan apalagi permusuhan di desa masing-masing.

"Sekarang ini Saudara sudah menjadi kepala desa karena dukungan masyarakat, jadi lupakan rivalitas seperti pada saat-saat pilkades. Tunjukkan visi misi untuk membangun desa sebagaimana diucapkan pada saat kampanye lalu," tandasnya.

Selain itu Sariful juga mengingatkan para Kades untuk benar-benar memberdayakan perangkat desa dan memberi tugas sesuai dengan

kota mengatakan permintaan sebesar itu berat dipenuhi Pemko Tebing Tinggi. “Kalau sebesar itu berat memenuhinya, dari mana mau diambil,” tegasnya.

Sedangkan beberapa pejabat lain, menyarankan agar Pemko Tebing Tinggi tidak memenuhi permintaan DPRD itu. Pasalnya, jika hal itu dipenuhi akan memberatkan pelaksanaannya ke depan.

“Saya kira lebih selamat, kalau menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Tak ada masalah, karena direstui Mendagri,” cetus salah seorang pejabat di lingkungan Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.

Sementara Kabag Humas PP Pemko Tebing Tinggi Ahdi Sucipto SH kepada wartawan mengatakan, dana APBD TA 2014 Pemko Tebing Tinggi rencananya dipatok senilai Rp550 miliar lebih.

adanya langkah estafet yang sifatnya positif.

Pada kesempatan tersebut, Sariful juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang telah sukses menyelenggarakan pilkades dengan aman, damai, dan lancar. Meski sebelumnya ada isu pilkades memanas di lima desa, berkat kerja keras semua pihak, semua pilkades berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu, Purwono, Kades Gudang Garam yang

kembali terpilih, selaku mewakili seluruh Kades memberi sambutan di acara itu, mengajak untuk tetap menjaga amanah masyarakat yang telah dipercayakan kepada mereka.

"Mari bekerja dengan baik agar harapan masyarakat dapat dicapai. Kebersamaan yang selama ini diantara Kades sudah baik dan diakui oleh Pemkab Sergai agar dapat kita pertahankan," ujarnya.

Sedangkan Hermansyah SPd selaku mewakili Pjs

kepala desa di tempat yang sama meminta Kades terpilih untuk melanjutkan pemerintahan dengan baik. "Tolong hargai Kades yang lama karena berkat perjuangan mereka juga Undang-Undang Desa Tahun 2013 disahkan DPR-RI. Buat yang lebih baik, jangan ada prasangka negatif kepada Kades lama.

Buka lembaran baru,jangan mencari-cari kesalahan, karena siapa mencari kesalahan siap-siap untuk dicari kesalahannya," tutur Pjs Kades Bandar Negeri itu. (ARM)

tuntas dengan muatan yang visioner, kreatif, dan inovatif.

Selain itu, lanjut Soekirman, pelaksanaan UU Desa nantinya menuntut adanya kemitraan yang harmonis antara Kades dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam membangun desa.

Bagi seluruh Kades juga diingatkan untuk menggiatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) desa, tak hanya bergantung pada dana yang dialokasikan pusat, Pemprovsu, maupun pemkab/pemko untuk pembiayaan pembangunan.

Seiring itu, dengan semangat 'Sergai Bangkit, Bantu yang Lemah dan Raih Prestasi' yang merupakan jargon yang sekarang ini digalakkan dan kedepankan Tri Sukses Pelayanan.

Sehingga untuk itu Soekirman mengingatkan bagi para Kades yang baru dilantik untuk masa periode 2013-2019, segera merangkul semua kelompok masyarakat baik masyarakat yang telah memberikan dukungan maupun tidak memberi dukungan saat pilkades beberapa waktu lalu.

"Jaga kondusifitas desa dan para Kades harus bekerja sungguh-sungguh sesuai tupoksi serta menggiatkan pemberdayaan desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat," pungkas Soekirman.

(ARM)

Al Hidayah Bintang Bayu Dukung Caleg Perempuan SERGAI - Pengurus Al Hidayah Kecamatan Bintang Bayu secara tegas dan terbuka mengatakan akan mendukung calon legislatif perempuan pada Pemilu 2014 baik untuk DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Al Hidayah Kecamatan Bintang Bayu Khalijah, Selasa (321/12) sore.

"Sebagai kaum perempuan ya sudah jelas mendukung perempuan dalam Pemilu 2014 mendatang," kata Khalija.

Ia menyebut, untuk DPRD Provinsi, Al Hidayah akan mendukung Hj Evi Diana Erry Nuradi (Caleg No Urut 3 Partai Golkar Dapil Sumut 3).

Kemudian, untuk DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Dapil 5, Al Hidayah akan mendukung Nurmaulina Lubis SHi (Caleg No Urut 2 PPP) dan Hj Maimunah (Caleg No Urut 6 PAN).

"Mari kita dukung kedua calon ini, jangan sampai suara perempuan keluar dari Kecamatan Bintang Bayu. Keduanya harus kita dukung karena keduanya sudah dikenal. Tepuk dada tanya selera," ujar Khalijah.

Sementara itu, Wakil Ketua Al Hidayah Ernawati juga mengajak kader-kader Al Hidayah untuk bersatu mendukung calon legislatif perempuan. Pada Pilkada Gubsu 2008 Al Hidayah berhasil memenangkan pasangan Ali UmriMaratua Simanjuntak dengan suara yang sangat besar. "Pengurus Al Hidayah ada sekitar 2.500 orang, jika ini benar-benar disuarakan untuk calon perempuan tidak mustahil ke depan kita akan bisa mendudukkan anggota DPRD dari Kecamatan Bintang Bayu. Untuk itu kita jangan jadi pengkhianat," ujar Erna tegas.

Terpisah, salah satu kepala desa yang enggan namanya disebut kepada KPKPos mengatakan, dari dua calon legislatif perempuan yang ikut bertarung pada Pemilu 2014 dari Kecamatan Bintang Bayu, Nurmaulina Lubis lebih unggul secara kualitas karena didukung pengalaman selama menjadi Kepala Desa Panombean.

Namun dukungan kepada Maimunah yang notabene istri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tebing Syahbandar juga mengalir dari berbagai elemen masyarakat. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

Tebing Tinggi - Malaka Sepakat Wujudkan ‘Kota Kembar’

CENDERAMA CENDERAMATTA - Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan memberikan cenderamata berupa kain ulos dan plakat kepada pejabat Negeri Malaka yang berkunjung ke kota itu. (KPKPOS/RS) TEBING TINGGI - Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Kerajaan Negeri Malaka, Malaysia, sepakat mewujudkan Tebing Tinggi dan Malaka sebagai ‘Kota Kembar.’

Untuk menuju ke arah itu, kedua daerah akan berupaya menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari olahraga, kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Kesepakatan itu muncul pada kunjungan Majelis Sukan Negeri Malaka dipimpin Datuk Abdurrahman serta sejumlah pejabat penting negara bagian Malaysia, Senin (30/12) yang diterima Wali Kota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi Ketua KONI H Daniel Sulthan SE, Asisten II Ir H Zainul Halim, Staf Ahli Ismail Budiman SH, Kadisporabudpar H Azhar Effendi Lubis SE, dan Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar MAP. Daniel Sulthan mengatakan, kedatangan Majelis Sukan Negeri Malaka ke Kota Tebing Tinggi tersebut merupakan kunjungan balasan atas kunjungan try out atlet yang dilaksanakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tebing Tinggi bebe-

rapa waktu lalu.

“Kita sudah melakukan kerjasama untuk beberapa bidang olahraga khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas olahragawan di daerah Tebing Tinggi,” jelas Daniel.

Wali Kota Tebing Tinggi dalam sambutannya mengatakan, jarak yang bedekatan antara Kota Tebing Tinggi dengan Negeri Malaka potensial bagi kedua kota untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, pariwisata, olahraga hingga kegiatan ekonomi.

“Kita menawarkan antara Negeri Malaka dan Kota Tebingtinggi ada kerjasama sebagai kota kembar,” ujar wali kota.

Langkah yang dilakukan KONI Kota Tebing Tinggi, menurut wali kota, sebagai langkah awal untuk membangun hubungan kerjasama lebih jauh nantinya antara kedua negeri serumpun itu.

“Kami menawarkan kerjasama bidang kesehatan dan pendidikan serta olahraga yang nantinya akan bermanfaat bagi kedua negeri ini,” ujar Umar Zu-

naidi Hasibuan.

Sementara Datuk Abdurrahman mengatakan, tujuan kunjungan mereka ke Kota Tebing Tinggi dalam rangka silaturahmi dan kunjungan balasan atas kedatangan KONI Kota Tebing Tinggi beberapa waktu lalu dalam rangka pertandingan persahabatan.

Negeri Malaka, katanya, sangat antusias dengan tawaran sebagai ‘Kota Kembar.’ “Salah satu kota di Negeri Malaka nanti akan dipadankan sebagai saudara dengan Tebing Tinggi,” ujar Datuk Abdurrahman.

Utusan Negeri Malaka juga menawarkan agar Pemko Tebing Tinggi melakukan kunjungan muhibah ke Malaka. “Di negeri kami ada perguruan tinggi yang sudah mendunia, juga beberapa hospital (rumah sakit) yang baik dan bisa melakukan kerjasama dengan Kota Tebing Tinggi,”terang pejabat teras Negeri Malaka itu.

Usai melakukan jamuan makan bersama, Wali Kota Tebing Tinggi memberikan cenderamata berupa ulos dan plakat kota yang dibalas tamu dari Negeri Malaka. (RS)

DPRD Tanjung Balai Minta APBD 2014 Berbasis Kelurahan TANJUNG BALAI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran (TA) 2014 diharapkan berbasis kelurahan, sesuai dengan amanat undangundang yang telah menetapkan kelurahan setara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita berharap, agar dalam pengajuannya nanti, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2014 disusun dengan berbasis kelurahan. Di mana, setiap kelurahan dipercayakan untuk menjadi pengguna anggaran setara dengan SKPD, walaupun dalam jumlah anggaran yang kecil," kata Anggota DPRD Tanjung Balai Hakim Tjoa Kien Lie, Senin (30/12).

Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu, hal ini sangat diperlukan, selain sejalan dengan ketentuan pemerintah tentang pemberdayaan kelurahan, sekaligus juga untuk memberdayakan

masyarakat.

Sehingga, untuk kegiatankegiatan jasa konstruksi yang plafon anggarannya kecil dan tidak harus dilakukan melalui proses tender, dapat dikerjakan di tingkat kelurahan.

"Dan dengan sendirinya, hal itu juga akan membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat di kelurahan,” ujar Hakim Tjoa Kien Lie. Hakim Tjoa Kien Lie juga mengatakan dengan dijadikannya kelurahan setara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), justru akan mempermudah pemerintah kota di dalam melaksanakan program pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Sementara, di sisi lain, masyarakat juga dibina untuk turut serta melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pemerintah.

“Selama ini, kelurahan tidak diperlakukan setara

dengan SKPD, ternyata pelaksanaan kegiatan pemerintahan banyak juga yang bermasalah. Maka, sudah saatnya kalau kegiatan-kegiatan yang anggarannya kecil, dipercayakan saja kepada kelurahan untuk mengelolanya sehingga masyarakat juga mengetahui sekaligus turut menikmati hasil dari kegiatan pemerintah tersebut," sarannya.

Pembentukan kelurahan menjadi SKPD ini adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Lurah.

"Kita berharap dengan pembentukan kelurahan sebagai SKPD, keseluruhan di Kota Tanjung Balai akan lebih meningkatkan partisipasi dan respon masyarakat dalam setiap program pembangunan pada tahun 2014 mendatang,” pungkas Hakim Tjoa Kien Lie. (HER)

SUMUT

Gunung Sitoli Sudah Penuhi Syarat Daerah Otonomi Baru GUNUNG SITOLI Wali Kota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase Msp mengatakan memasuki tahun ketiga pemerintahannya, Kota Gunung Sitoli sudah banyak perubahan yang dicapai.

Bahkan berdasarkan 10 kriteria penilaian terhadap 30 Daerah Otonom Baru di seluruh Indonesia, Pemko Gunung Sitoli tercatat sebagai peringkat keempat.

Hal itu dikatakan wali kota melalui Kabag Humas dan Keprotokolan Setda Kota Gunung Sitoli Meisoniman Lahagu SH pada acara temu pers sekaligus silaturahmi akhir tahun yang dilaksanakan di lantai 2 aula

Kantor Bappeda Kota Gunung Sitoli, Senin (30/12).

Menurut wali kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 maka Pemko Gunung Sitoli sudah memenuhi syarat sebagai satu Daerah Otonom Baru karena apabila selama ini kinerja pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tidak tertutup kemungkinan Pemko Gunung Sitoli akan kembali ke Kabupaten Induk (Nias).

Pada kesempatan itu, wali kota menginformasikan bahwa rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sedang dalam perjuangan. Dan, DPRD Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani rekomendasi akan hal itu. Tinggal Gubernur Sumatera Utara yang masih belum memberikan rekomendasi.

Untuk itu wali kota mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias agar mendukung dan mendoakan rencana ini sehingga Provinsi Kepulauan Nias

Jadikan HUT ke-393 Tg Balai Momentum Tingkatkan Sinergitas TANJUNG BALAI – Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe mengajak lembaga legislatif dan masyarakat menjadikan Hari Jadi ke-393 Kota Tanjung Balai sebagai momentum meningkatkan sinergitas untuk membangun daerah itu ke arah yang lebih baik.

“Momentum Hari Jadi ke-393 yang diperingati hari ini, diharapkan menjadi perekat pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Tanjung Balai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya saat rapat paripurna istimewa DPRD setempat, dipimpin Ketua Dewan, H Romay Noor, 27 Desember 2013.

Seiring pergantian tahun, lanjut Thamrin Munthe, keadaan politik di tahun 2013 hendaknya menjadi refleksi pemerintah daerah dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Apalagi, menurut dia, masyarakat sangat mendambakan pembangunan yang berorientasi terhadap sarana prasarana peningkatan ekomi, pendidikan, keamanan, dan infrastuktur.

Menurut wali kota, tahun 2014 pemerintah kota harus bisa menciptakan suasana kondusif, karena di tahun tersebut suhu politik akan meningkat seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden.

“Komitmen elemen pemerintah dituntut untuk bisa menciptakan suasana kondusif demi suksesnya pelaksanaan pemilu,” ujarnya. Sebab, kata dia, apapun hasil pemilu akan membawa dampak terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Sementara Ketua DPRD, Romay Noor, mengungkapkan bahwa maju atau mundurnya kinerja pemerintah daerah tidak lepas dari tanggung jawab pemimpin.

Dengan demikian, katanya, untuk mewujudkan pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat, pemimpin daerah harus menunjukkan kinerja yang lebih baik. “Keadaan masa lalu hendaknya menjadi cermin bagi pemrintah kota dalam memperbaiki kealpaan yang telah terjadi,” imbaunya. (HER)

dapat segera terwujud.

Selanjutnya wali kota melaporkan bahwa pada tahun 2014 akan ada produk unggulan yang dikelola Pemerintah Kota Gunung Sitoli dengan investor luar daerah tentang pengolahan minyak kelapa.

Menurut wali kota, minyak kelapa yang akan dihasilkan akan bertahan lama dan tidak gampang basi jika dibandingkan dengan minyak kelapa yang diproduksi masyarakat selama ini.

"Bahkan sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk produk lain, salah satunya jadi pupuk," ujarnya.

Selain itu, wali kota menginformasikan bahwa pada bulan November 2014 akan dilaksanakan Sidang Raya PGI yang akan dipusatkan di Kota Gunung Sitoli. Pada acara tersebut wali kota berencana mengundang setidaknya dua orang kepala negara sehingga acara tersebut diharapkan dapat berjalan khidmat. (YAGI)

Usulan Anggota DPRD, Rapat Dewan Direkam dan Dieskpose TANJUNG BALAI - Untuk menjaga adanya kepentingankepentingan tertentu dalam pengalokasian anggaran, ke depan, setiap rapat yang dilaksanakan di DPRD harus direkam dan di-publish agar diketahui masyarakat.

Permintaan tersebut diungkapkan Hakim Tjoa Kien Lie, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanjung Balai, Kamis (2/1).

Ia mengatakan kinerja DPRD akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat akibat kurangnya keterbukaan khususnya dalam hal pelaksanaan rapat-rapat yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Sementara, dalam setiap rapat-ra-

pat di DPRD, hasil rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat menilai setiap keputusan yang diambil oleh DPRD tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, kelompok atau umum, maka selama berlangsungnya rapat itu, kiranya harus direkam.

"Kemudian, hasil rekaman tersebut juga diekspose di media sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahuinya,” ujar Hakim Tjoa Kien Lie. Hal senada diungkapkan Yuslin Hasibuan, anggota DPRD dari Fraksi Patriot Peduli Bangsa.

(HER)

Wali Kota Minta Satpam Berpartisipasi Amankan Pemilu TANJUNG BALAI - Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe meminta kepada segenap personel satuan pengamanan atau Satpam di daerah itu turut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat Pemilu 2014.

“Satpam sebagai mitra Polri, wajib melibatkan diri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk saat Pemilu 9 April 2014,” katanya pada upacara peringatan HUT ke-33 Satpam, di Tanjung Balai, Senin lalu.

Ia juga mengingatkan bahwa menjaga wilayah hukum Polres Tanjung Balai dari gangguan Kamtibmas tidak terlepas dari tanggung jawab seorang anggota Satpam. Oleh sebab itu, ia mengimbau segenap personel Satpam agar senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Personel satuan pengamanan, baik di perusahaan

maupun di instansi pemerintah, hendaknya profesional dalam melaksanakan tugas,” ujar Thamrin.

Peringatan HUT ke-33 Satpam tingkat Kota Tanjung Balai yang dipusatkan di Lapangan Upacara Mapolres setempat diawali pembacaan sambutan tertulis Kapolri Jenderal Sutarman oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP ML Hutagaol.

Kapolri dalam amanat tertulisnya mengingatkan antara lain, Satpam dalam menjalankan tugas hendaknya senantiasa dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas.

Hal itu, lanjut dia, karena kewenangan kepolisian terbatas untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya.

(HER)

Pemkab Nias Peringati Hari Ibu dan Bulan Balita 2013 NIAS - Peran seorang ibu dengan segala aktivitasnya sangat penting dalam mendorong terbentuknya karakter anak-anak agar berkualitas baik jasmani maupun rohani, bermoral dan berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi yang serba modern dan serba komputerisasi.

Demikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara puncak kegiatan Hari Ibu ke-85 yang dilaksanakan di halaman Pendopo Gunung Sitoli, Senin kemarin.

Pada kesempatan itu Bupati Nias menyampaikan rasa kagum terhadap kebolehan yang ditampilkan oleh putra-putri Nias pada lomba balita mandiri, balita bercerita, remaja berpidato orasi, dan remaja berkreasi pada acara pun-

cak Hari Ibu. Menurutnya, apa yang ditampilkan oleh balita maupun remaja Nias tersebut merupakan wujud keberanian dan semangat dalam mengekspresikan kemampuan dan kreatifitasnya masing-masing sehingga membuat permainan kreatif yang edukatif.

"Saya yakin bahwa kehebatan putra-putri kita ini tidak terlepas dari jerih payah orangtua maupun bapak-ibu pengasuh dalam membina, mendidik dengan penuh kesabaran, teristimewa oleh ibunya, sehingga dapat berkarya mandiri, sebagaimana tema Hari Ibu tahun ini yang difokuskan pada peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan pembangunan yang inklusif," ujar bupati.

Pada kesempatan yang sama juga diperingati Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Remaja Kabupaten Nias Tahun 2013 yang ke31 dengan mengambil tema “Balita Sehat Menghasilkan Generasi Muda yang Cerdas.” Dan, pada pelaksanaan Bulan Balita dengan tema mempunyai visi misi yang besar bagi keluarga untuk peduli dengan kesehatan balita.

Bupati mengharapkan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias bersama TP PKK tingkat kecamatan agar bersinergi bersama SKPD terkait untuk senantiasa mendorong optimalisasi kegiatan Posyandu di masing-masing desa agar mengambil bagian dalam meningkatkan kualitas kesehatan balita dan ibu, memperkenalkan jenis dan tata cara

mengolah makanan yang beragam, berimbang, dan bergizi serta meningkatkan pola asuh yang benar terhadap balita.

"Pada pelaksanaan Bulan Balita ke-31 dan Bina Generasi Muda Remaja yang disatu-padukan dengan peringatan Hari Ibu k–85 Tahun 2013 yang kita laksanakan ini memiliki arti yang sangat strategis, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan mengisyaratkan agar kaum perempuan dapat meningkatkan peran dan fungsinya, untuk bersama-sama dengan laki-laki, berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis," imbau bupati.

Ketua TP PKK Kabupaten Nias Ny Tikna Murni S Laoli dalam laporannya mengatakan sebelum pelaksanaan puncak kegia-

tan ini, TP PKK Kabupaten Nias telah melaksanakan serangkaian kegiatan. Pada bulan Oktober 2013 melaksanakan beberapa perlombaan di tingkat kecamatan seKabupaten Nias yakni lomba untuk kategori balita meliputi lomba balita mandiri, lomba menyusun balok, dan lomba balita bercerita cinta Tanah Air. Kemudian, lomba untuk kategori pemuda/remaja meliputi lomba pidato pencegahan KDRT, lomba penyuluhan PHBS, dan lomba cipta alat permainan edukatif (APE).

"Pada hari ini putra-putri yang menjadi juara dari masing-masing kecamatan, sejak pagi telah mengikuti perlombaan tingkat Kabupaten Nias yang hasil lombanya akan diumumkan oleh pani-

tia," jelas Tikna Murni.

Ia menyebutkan hasil perlombaan kategori balita dan kategori dewasa tingkat kabupaten seharusnya dilaporkan kepada TP PKK Provinsi Sumatera Utara untuk diikutsertakan dalam lomba di tingkat provinsi, tetapi karena terlambat informasi dari provinsi maka selama 2 tahun berturutturut Kabupaten Nias belum bisa mengikutsertakan wakilnya.

Hadir pada acara tersebut, Wabup Nias, Staf Ahli Pemkab Nias, asisten lingkup Setdakab Nias, para pimpinan SKPD, ketua/anggota TP PKK, pengurus Dharma Wanita Persatuan, pengurus GOW, Ketua TP PKK dan Pengurus DWP Kota Gunung Sitoli, para camat, Kades, TP PKK desa binaan, dan anakanak pemenang lomba. (YAGI)

10

KPK POS E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT

Boat Nelayan Belawan Tenggelam di Perairan Tamiang

Hentikan Konflik Antar Nelayan

ACEH TAMIANG - Boat nelayan Camar 27 milik pengusaha ikan dari Belawan, Sumatera Utara yang dinakhodai Nasir dengan 10 Anak Buah Kapal (ABK) dilaporkan tenggelam di perairan laut Selat Malaka, Aceh Tamiang, di titik kordinat 40040’50" LU098029’50", Senin subuh.

Menurut informasi, boat tersebut tenggelam akibat bocor pada lambung sehingga boat tersebut oleng ke kiri. Upaya pecarian boat yang tenggelam itu telah dilakukan tim SAR bersama sejumlah unsur lainnya mulai siang.

Ketua kelompok nelayan Sungai Kurok Seruway, Wiwik mengatakan, diketahuinya musibah yang dialami boat milik nelayan Belawan itu melalui informasi radio komunikasi nelayan tersebut sebelum tenggelam kepada salah satu nelayan Sungai Kurok.

“Mereka sama-sama boat besar penangkap ikan dan saling kenal, “ujar Wiwik.

Sebelum boat Belawan itu tenggelam, ABK boat Camar 27 itu sempat me-

BATUBARA - Konflik antar nelayan yang belakangan ini meresahkan warga harus segera dihentikan. Usaha-usaha untuk meredam konflik yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan evaluasi.

ngirim pesan lewat radio bahwa mereka berada di titik kordinat 40040’50" LU- 098029’50. “Setelah itu putus kontak, diduga kapal mereka sudah tenggelam,”ujar Wiwik.

Saat itu, nelayan Tamiang tidak dapat bergerak langsung memberikan pertolongan karena air laut surut sehingga boat tidak dapat jalan. “Sekira pukul 14.00 WIB saat air pasang baru mereka berangkat menuju ke lokasi tenggelam boat,” ujarnya.

Hingga sore dilaporkan Wiwik, bahwa tim SAR telah menemukan boat yang tenggelam tersebut oleh tim SAR. Lokasi musibah itu jarak dengan bibir pantai diperkirakan mencapai 20 mil dari darat, sehingga menempuh pelayaran sekitar 4 jam.

Sementara itu, Ketua SAR Aceh Tamiang, Syaipul Syahputra alias Sikeng, yang dihubungi mengatakan, timnya telah menemukan boat yang tenggelam itu. Dan semua ABK boat tersebut ditemukan bergantungan pada pinggir boat yang tenggelam tersebut dan selamat. (BSO)

20 Bintara Polisi Polda Aceh Dipecat BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Polisi Herman Effendi mengatakan, sebanyak 20 anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh diberhentikan secara tidak hormat (PDTH) oleh Mabes Polri sepanjang 2013.

Jumlah tersebut relatif lebih rendah daripada tahun sebelumnya. PDTH tahun ini menurun dibanding 2012 yang mencapai 49 orang.

Ke 20 anggota polri yang dipecat itu mayoritas adalah disersi dengan latar belakang penyalahgunaan narkoba, dan semuanya berpangkat bintara. PDTH hanya diberikan bagi anggota kepolisian yang tidak melakukan upaya hukum pasca putusan dijatuhkan.

“Mereka yang dipecat umumnya adalah meninggalkan tugas disersi dan latar belakangnya adalah narkoba, bahkan ketika kita sampaikan kepada keluarganya, malah keluarganya tidak mengetahui keberadaan mereka di mana,” kata Kapolda pada konferensi pers kinerja Polda Aceh selama tahun 2013, Selasa lalu.

Menurut Kapolda, tren penggunaan narkoba di lingkungan kepolisian terus meningkat dari tahun ke tahun. Dia menyebutkan pada 2012 jumlah anggota polisi yang terlibat penggunaan narkoba 16 orang

dan pada 2013 meningkat menjadi 24 orang.

Jenderal bintang dua itu menambahkan sebagai upaya untuk mencegah penggunaan narkoba di lingkungan kepolisian, pada 2013, pihaknya juga menggelar pelatihan reedukasi dan leadership terhadap 95 personel polisi selama 27 hari, pelatihan itu untuk peningkatan profesionalisme dan pemulihan baik mental dan spiritual para mantan pecandu narkoba di Polda Aceh.

Kapolda menyebutkan, selain masalah narkotika, pihaknya juga melakukan penegakan peraturan terhadap anggota polri, ia merincikan selama 2013 terjadi 494 kasus pelanggaran etika profesi sebanyak 23 kasus dan pengaduan masyarakat terhadap kinerja polri sebanyak 138 kasus.

Kapolda mengatakan, kasus narkotika di Provinsi Aceh pada 2013 sebanyak 1.075 kasus atau meningkat dari tahun 2012 yang jumlahnya 999 kasus.

Kapolda menyebutkan, selama 2013 pihaknya juga menangkap 586 tersangka kasus ekstasi. Selain itu turut diamankan barang bukti ganja 35.894 Kg, barang bukti sabu-sabu 10.

154,552 gram,ekstasi 1.014 butir.

(YAN)

Pasca Tahun Baru, Aktivitas di PN Medan Kembali Sepi MEDAN - Tampaknya libur Tahun Baru, membuat aktivitas di Pengadilan Negeri (PN) Medan sepi.

Pemerintah yang tidak ada menetapkan cuti bersama pada tahun baru ini dimanfaatkan para abdi negara untuk menghentikan aktivitasnya, Kamis (2/12).

Dalam 1 minggu usai pasca Hari Natal 2013, memang PN Medan tak ada kegiatan. Tak satupun terlihat ada digelarnya persidangan. Saat itu, Humas PN Medan yang juga hakim Dwidayanto mengaku banyak yang sedang cuti. Dirinya tidak dapat berkomentar banyak terkait tidaknya adanya persidangan Senin kemarin. Begitupun Dwi mengaku kalau saat ini banyak hakim, Jaksa dan para saksi yang sedang merayakan hari besar Natal dan menyambut Tahun Baru 2014.

“Saya tidak tau pasti-

nya apakah memang hari ini tidak ada jadwal persidangan. Namun memang saat ini banyak hakim, jaksa dan para saksi yang sedang cuti merayakan Natal dan tahun baru ini,”ujar Humas PN Medan Dwidayanto.

Menurut Dwi persidangan baru berjalan efektif minggu pertama awal pada Senin 6 Januari 2014 mendatang karena hampir sebagian besar persidangan ditunda hingga waktu tersebut.

Diketahui Pengadilan Negeri Medan dimanfaatkan untuk sejumlah persidangan. Selain tindak Pidana Umum, ada beberapa persidangan yang dilokasi tersebut digelar yaitu persidangan Perdata, Perikanan, Hubungan Industrial dan juga pengadilan Tindak Pidana korupsi. Tak pelak setiap harinya pengadilan kelas I.A Khusus tersebut selalu ramai. (FR)

Kejadian ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan semata, dibutuhkan kerjasama antar sektor yang terkait baik dinas perhubungan, satuan polisi pamong praja, angkatan laut, kepolisian dan elemen lain. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, Senin.

Saat ini masyarakat terasa agak kesulitan mencari ikan segar dan harganyapun melambung tinggi. Kita ti-

dak boleh membiarkan keadaan masyarakat lebih terpuruk lagi oleh karena konflik antar nelayan. Koordinasi dari semua sektor harus kita tingkatkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat.

Masih ada keluhan masyarakat terhadap pembangunan yang belum dapat dipenuhi dan potensi-potensi yang belum dikembangkan secara maksimal, semua itu harus kita wujudkan.

"Kami bermohon kepada seluruh masyarakat dan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Batubara agar secara bersama melanjutkan program pembangunan dan memperbaiki segala kekurangan untuk mencapai cita-cita kita mewujudkan Batubara yang gemilang demi untuk generasi mendatang," pungkasnya. (SAREL)

KONFLIK - Nelayan di Batubara menuntut keadilan ditegakkan di laut. (KPK POS/DOK)

Lima Kapal Nelayan Dirompak di Perairan Serdang MEDAN - Sebanyak lima kapal penangkap ikan nelayan kecil berukuran 20-25 GT dirompak orang tidak dikenal di tengah laut perairan Kuala Bagan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara, Ihya Ulumuddin, Senin, mengatakan, perampokan kapal nelayan tradisional tersebut terjadi secara berturut pada bulan Desember 2013 ini, ketika sedang menangkap ikan di laut.

Menurut dia, modus perampokan itu, hanya mengambil kapal ikan dan kemudian membuang nelayan di tengah laut untuk menghilangkan jejak agar pelaku kejahatan tersebut tidak diketahui.

Pelaku perampokan tersebut juga membawa senjata tajam berupa parang dan bagi nelayan yang mencoba melakukan perlawanan tidak segan-segan mereka

bacok.

Pelaku perampokan tersebut berjumlah tiga orang dan berpura-pura sebagai nelayan, sehingga mereka dengan mudah melancarkan aksinya di tengah laut perairan Deli Serdang, ucap Ulumuddin.

Kelima kapal nelayan tradisional yang diambil secara paksa di tengah laut itu, telah dilaporkan kepada petugas keamanan laut (Kamla) di Kecamatan Pantai Labu, namun tidak ada tindakan dan dikhawatirkan aksi perampokan tersebut akan terus merajalela.

Kelima nelayan yang dirampok itu masing-masing Andi (40), Edi Gatot (35), dan Kino (60) penduduk Kuala Bagan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, Syamsul (35) dan Udin (32) warga Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

"Akibat perampokan di tengah

laut tersebut, sebahagian nelayan Pantai Labu mulai enggan pergi menangkap ikan ke laut dan takut jadi sasaran orang yang tidak bertanggung jawab tersebut," ujarnya.

Ulumuddin menjelaskan, satu unit dari lima kapal nelayan kecil yang dirampok itu, pekan lalu ditemukan di Batang Serai Belawan sedang tertambat di sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya.

Selanjutnya, kapal nelayan yang dirampok itu dibawa pemiliknya ke Kuala Bagan. HNSI Sumut minta kepada petugas Kamla dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada nelayan yang menangkap ikan di laut.

"Setelah terjadinya perampokan terhadap lima kapal nelayan kecil tersebut, beberapa nelayan Kecamatan Pantai Labu mulai takut untuk menangkap ikan ke laut," kata Ulumuddin.

(ANT)

Polres Tebingtinggi Ungkap 1.023 Kasus TEBINGTINGGI - Selama tahun 2013, petugas Reskrim Polres Tebingtinggi berhasil mengungkap sedikitnya 1.023 kasus kriminalitas.

“Kasus yang menonjol yaitu pencurian pemberatan (curat) sebanyak 102 kasus, curanmor sebanyak 91 kasus, perjudian sebanyak 6 kasus dan perbuatan cabul sebanyak 52 kasus,” kata

Kapolres Tebing AKBP H Enggar Pareanom SIK dalam keterangannya, Senin.

Untuk kasus narkoba, tercatat sebanyak 93 kasus dan terselesaikan sebanyak 57 kasus. Untuk kasus kecekalaan di jalan raya hal lakalantas selama satu tahun tercatat korban meninggal sebanyak 50 orang, luka berat 137 orang dan luka ringan sebanyak 384 orang. “Keru-

gian mencapai Rp719.500.

000,” tambah Enggar.

Curanmor sebanyak 12 kasus, curas sebanyak 4 kasus, curat sebanyak 17 kasus, jambret sebanyak 10 kasus, bajing loncat sebanyak 1 kasus dan pembunuhan 1 kasus, dan Satuan Reskrim Polres Tebingtinggi selama satu tahun berhasil melakukan ungkap kasus sebanyak 45 kasus yang menonjol di wilayah Polres Tebing Tinggi," papar Enggar. (AND)

Bandar Togel Pematang Siantar Diciduk MEDAN - Petugas Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumut menangkap seorang bandar judi toto gelap (Togel) yang diduga terbesar di Kota Pematang Siantar, Sumut, pada Selasa (31/12) lalu.

Tersangka adalah Rizal Pane yang ditangkap di kediamannya Jalan Nagur, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara.

Tersangka Rizal diringkus belasan personil kepolisian dari Polda Sumut lengkap dengan persenjataan. Setelah mengamankan Rizal, polisi melakukan penggeledahan di rumahnya dan mengamankan sejumlah barang bukti. Namun, mengenai barang bukti yang diamankan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

"Namanya Rizal Pane, baru kita amankan. Untuk barang bukti masih kita lidik," kata Kasubdit III Umum Dit Reskrimum Poldasu, AKBP Jidin Siagian.

Berdasarkan data yang diperoleh di Mapolda Sumut, Kamis (2/1) menyebutkan, pria tambun yang diperkirakan 50 tahunan ini, sudah menggeluti bisnis haram satu tahun belakangan ini. Rizal Pane termasuk gesit orangnya, sehingga dirinya terus berhasil melarikan dari sergapan polisi.

Tersangka diringkus petugas saat sedang tertidur lelap di rumah.

Setelah dilakukan pengembangan, akhirnya Rizal Pane diboyong ke Polda Sumut pada saat itu juga dengan pengawalan ketat petugas kepolisian.(FR)

Teriaki Polisi Rampok, Penjambret Didor

DITEMBAK - Tersangka pelaku jambret yang ditembak petugas Reskrim Polres Tebingtinggi diamankan guna dilakukan pemeriksaan. (KPK POS/DOK)

TEBINGTINGGI - Seorang dari dua anggota komplotan jambret yang dilaporkan sudah 6 kali melakukan aksi penjambretan di wilayah hukum Polres Tebingtinggi berhasil ditangkap petugas Reskrim Polres Tebingtinggi, Minggu sekira pukul 20.

00 WIB. Dalam penangkapan tersebut, polisi terpaksa menembak kaki tersangka Hendri Syahputra alias Putra (20) karena berusaha melawan dengan cara meneriaki polisi yang menangkapnya, rampok.

Warga Jalan Bawang Putih Lingkungan VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis ini ditangkap usai menjambret handphone milik korbannya Edi Mahadi (21) warga Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai di depan gerbang sekolah di kawasan Jalan KF Tandean, Kota Tebingtinggi.

Dari penangkapan itu, petugas Reskrim Polres Tebing Tinggi menyita barang bukti satu unit handphone milik korban yang dijambret tersangka dan rekannya N (23), buron.

Keterangan diperoleh, Senin (30/12), saat itu korban dibon-

ceng temannya mengendarai sepeda motor asyik bermain handphone. Di TKP, dari belakang, sepeda motor korban dipepet dari kanan jalan.

Kemudian tersangka Putra yang dibonceng mengendarai sepeda motor tanpa nopol langsung merampas handphone dari tangan korban dan melarikan diri.

Setelah kejadian, korban membuat laporan polisi. Sejumlah personel Reskrim Polres Tebingtinggi yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan.

Hasilnya, polisi berhasil mengidentifikasi identitas tersangka dan menangkap tersangka ketika sedang duduk santai di sekitar Jalan Bawang Putih Pantai Keladi, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi.

"Pada saat pelaku beraksi ada saksi yang melihat dan tanda dengan wajah pelaku. Kemudian tersangka Putra berhasil kita amankan saat dirinya duduk sendirian di depan rumah warga. Sementara temannya (N) keburu kabur," kata Kasatreskrim Polres Tebingtinggi AKP Faisal Rahmad.

Mewakili Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pare-

anom SIK S.Sos, Faisal menjelaskan, tersangka Putra berusaha melawan saat ditangkap. "Petugas malah diteriaki rampok oleh tarsangka sehingga mengundang perhatian warga. Kemudian saat itu tersangka berusaha kabur sehingga dengan terpaksa harus diambil tindakan dengan menembak betis kiri tersangka.

Tersangka pun tak berdaya dan kita bawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Tebingtinggi," jelas Faisal.

Lanjutnya, dari penangkapan tersangka petugas melakukan pengembangan. "Ada 6 TKP yang telah dilakukan tersangka Putra. Keenam tindak kejahatan yang ia lakukan semua jambret.

5 menjambret HP dan 1 menjambret tas pengendara sepeda motor," ucap Faisal.

Sementara tersangka Putra mengakui semua perbuatannya.

Pemuda lajang ini mengaku hasil kejahatannya itu telah habis difoya-foyakan.

"Sudah habis semua pak buat foya-foya," kata tersangka yang sebelumnya pernah 6 bulan menjadi penghuni Lapas Klas II B, Jalan Pusara Pejuang, Kota Tebingtinggi dalam kasus pencurian.

(AND)

11

KPK POS E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT

Ancam Tak Naik Kelas

Oknum Guru Cabuli 20 Siswa KORBAN - Sebagian pelajar SD yang jadi korban pencabulan.

Sang Guru Punya Kelainan Seks AWAL mulanya, para murid yang menjadi korban kebiadaban oknum guru itu dilakukan pada Juni 2012 lalu. Ketika itu sedang ada kegiatan Pramuka melakukan kemah di halaman sekolah.

Pada malam harinya berahi pelaku memuncak. Dia pun mulai memutar otak, bagaimana berahinya bisa tersalurkan. Malam itu, demikian pengakuan pelaku, dia masuk ke tenda siswa. “Ku lihat Siswa yang sedang tertidur. Saat itu juga, ku isap kemaluannya dan air spermanya ku telan agar awet muda," kata pelaku disela-sela pemeriksaan.

Setelah kejadian itu, lanjut pelaku, sebulan kemudian, ia juga melakukan hal serupa kepada siswa yang lain.

"Karena tidak ketahuan, sebulan berikutnya seorang siswa yang berbeda kucabuli lagi.

Saat itu, siswa itu sedang berolah raga. Setelah siswa tersebut selesai berolah raga, ku suruh mandi. Nah, di dalam kamar mandi ku hisap kemaluannya.

Saat itu, dia hendak melakukan perlawanan. Karena kuancam tidak naik kelas, maka akhirnya dia mau. Dan seperti itu lah ku lakukan kepada siswa yang

lain," ungkapnya.

Selain itu, lanjut pelaku, ia mengaku menjadi ketagihan mencabuli siswanya dikarenakan rasa ingin tau.

"Awalnya aku hanya isengiseng dan ingin tau bagaimana rasanya kemaluan anak-anak itu. Namun, lama-lama jadi ketagihan. Tapi mau gimana lagi, karena sudah terlanjur, semua resiko akan kutanggung sendiri," ujarnya.

Sementara itu, 20 siswa SD dan SMP yang menjadi korban pencabulan, saat ditemui di ruangan unit UPPA Polres Labuhanbatu mengaku telah berulang kali dicabuli oleh gurunya.

"Setiap kami habis olah raga, kami selalu digitukannya. Kadang sendiri, terkadang berdua dengan teman. Katanya, jika kami beritahukan kepada orang lain, maka kami tidak lulus. Ya, kami takut lah pak gak lulus. Makanya kami gak berani mengadu," ungkap para korban.

Terpisah, Kapolres Labuhanbatu AKBP Achmad Fauzi Dalimunthe SIK saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menahan tersangaka dan seluruh korban masih dalam pemeriksaan. (HAH)

RANTAU PRAPAT – Memalukan. Seorang oknum guru memperlakukan murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) sebagai pelampiasan nafsu seksnya. Peristiwa yang mencoreng profesi guru itu terjadi di Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kisah ini terbongkar setelah 20 siswa SD dan SMP 2 Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Ledong Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mendatangi Polres Labuhanbatu.

Pasalnya, mereka mengaku telah dicabuli oleh gurunya sendiri, EKP (33) warga Desa Teluk Binjai kecamatan Kualuh Ledong yang merupakan guru kelas 6 di SD 117858 dan guru bidang studi Matematika di SMP N2.

Informasi yang dihimpun di Mapolres Labuhanbatu, Sabtu sore dua pekan lalu, terbongkarnya kasus pencabulan yang dilakukan pelaku bermula ketika salah seorang siswa kelas 6 SD 117858 melaporkan kepada orang tuanya, bahwa ia telah dicabuli oleh wali kelasnya. Mendengar hal itu, orang tua korban langsung marah dan mendatangi sekolah.

Setibanya di sekolah, orang tua korban langsung mengamuk dan mencari pelaku. Sontak, warga pun

INTEROGASI Kapolsek Kualuh Ledong AKP H.Tampu dengan Kasubag Humas Polres Labuhanbatu AKP MT Aritonang SH, saat menginterogasi pelaku.

(KPK POS/HAH)

berdatangan ingin mengetahui apa yang terjadi. Melihat hal itu, pelaku langsung lari. Dan untuk keselamatan jiwanya dan mauk massa, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kualuh Ledong.

"Karena kita takut terjadi amuk massa, makanya pelaku langsung kita bawa ke polres Labuhanbatu,"

Dan dia hanya jadi penonton.

"Memang ketua itu kalau malam susah tidur. Sudah biasa dia begitu. Jadi lagi naas saja, saat dilakukan penggerebekan, dia ikut tertangkap. Wajar saja kalau dia ikut dibawa ke Polda," imbuhnya.

Dia sendiri mengaku sempat melakukan komunikasi dengan Freddy Simangunsong yang kini ditahan di Mapoldasu. Dalam pengakuannya, Freddy membantah menjadi bandar. Barang bukti uang saat penggerebekan nilainya juga kecil.

"Sekitar Rp60 ribu gitu.

Mana mungkin ketua itu jadi bandarnya," tambahnya.

Diketahui, mantan atlet tinju Sumatera Utara itu ditangkap petugas Unit Judi Subdit III/Umum Ditreskrimum Polda Sumut bersama tujuh tersangka lainnya saat bermain judi jenis dadu kopyok di Kampung Pondok

Atap Jalan Siringo-ringo Ujung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kamis dinihari.

Kanit V/ Judi Subdit III Dit Reskrimum Polda Sumut, AKP Harry Azhar, kepada wartawan menyebutkan, saat penangkapan, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 buah lapak dadu, 14 buah mata dadu, 1 mangkuk pengguncang dadu dan 1 piring penutup mangkok pengguncang dadu dan sejumlah uang.

"Mereka ditangkap sekira pukul 03.30 wib dari sebuah warung di sana," terangnya.

Namun, mantan Kasat Reskrim Polres Karo itu enggan menjelaskan siapa bandar dan pemainnya dalam pengungkapan tersebut karena masih menjalani pemeriksaan.

"Mereka masih diperiksa, jadi belum didata siapa ban-

Dua Remaja Simpan Sabu di STNK STABAT - Dua remaja ketangkul petugas kepolisian lalu lintas Resor Langkat membawa barang haram sabu. Psikotropika jenis sabu tersebut ditemukan petugas ketika sedang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat terhadap kendaraan yang dibawa pelaku.

Ironisnya, sebungkus kecil sabu tersebut mereka simpan dalam STNK, Minggu diini hari sekitar jam 04.00 Wib, ketika berlangsung razia rutin didepan Pos Lantas Sei Karang Stabat.

Diki (21) warga Jalan Dusun IV Perumahan Johar Anggrek Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Langkat Kabupaten Deli Serdang bersama dengan Dani Prasetya (20) warga Jalan Pondok 18 Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat, tak dapat berkata apa-apa lagi ketika petugas Satlantas Polres Langkat menemukan sabu dari dalam STNK yang mereka bawa.

Awalnya sebelum mengamankan kedua pelaku, personil Satlantas Polres Langkat menggelar razia rutin di seputaran Jalan Lintas MedanBanda Aceh di Desa Kawala Begumit Kecamatan Stabat persisnya di depan Pos Lantas Sei Karang.

Ketika itu melintaslah satu unit sepeda motor Honda beat BK 5378 PAI yang datang dari arah Medan menuju Stabat, sepeda motor tersebut dikendarai oleh kedua pelaku. Ketika melintasi lokasi, personil langsung menghentikan sepeda motor tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat menyurat berkendaraan terhadap pelaku, petugas menemukan sebungkus sabu dari dalam STNK yang ditunjukan pelaku kepada personi. Tanpa basa basi lagi, personil langsung memboyong kedua pelaku ke markas komando guna pengusutan lebih lanjut.

(JUL)

Masalah 'Setan' Potensial Jadi Gejolak Sosial di Labuhanbatu MEDAN - Sengketa tanah (setan) masih tetap berpotensi sebagai faktor pemicu gejolak sosial di wilayah hukum Mapolres Labuhanbatu pada tahun 2014 ini. Sebab, beberapa persoalan 'Setan' masih belum tuntas penyelesaiannya hingga penghujung tahun 2013.

"Sengketa Pertanahan berpotensi gejolak di 2014 mendatang," ungkap Kapolres Labuhanbatu, AKBP Ahmad Fauzi Dalimunthe, akhir tahun lalu, di Mapolres Labuhanbatu.

Prediksi itu, menurut Fauzi, karena pihak Polisi memandang masih adanya sengketa pertanahan yang belum selesai penanganannya. "Ya, masih 3 titik lokasi

yang terselesaikan," ujarnya ketika memberikan paparan kinerja Polres Labuhanbatu tahun 2013.

Sedangkan, enam titik lainnya pihak Kepolisian masih terus melakukan pemantauan. "Enam titik lainnya kita masih wait and see," jelasnya. Persoalan 'Setan' yang mendominasi adalah konflik kepemilikan tanah antara pihak manajeman perusahaan perkebunan dengan para warga setempat. "Didominasi masalah legalitas HGU perkebunan," jelasnya.

Titik lokasi sengketa tanah itu, katanya terdapat di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara. (MBC)

Teluk Binjai agar menghubungi keluarga korban supaya menghadirkan 20 siswa yang menjadi korban, agar dimintai keterangannya," ujarnya.

Sementara itu, pelaku saat ditemui mengaku telah mencabuli 20 siswanya sejak Juni 2012 yang lalu.

(HAH)

Bandar Sabu Ancam Petugas Pakai Samurai

Kerabat: Freddy S Hanya Menonton, Bukan Bandar Judi MEDAN - Kabar penangkapan tokoh pemuda asal Labuhanbatu, Freddy Simangunsong dalam kasus perjudian dadu kopyok menjadi perhatian warga di sana. Seorang kerabat Freddy Simangunsong, yang enggan disebutkan namanya, mengaku kaget dengan pemberitaan di media massa.

Apalagi sejumlah pemberitaan menyebut jika suami Ketua DPRD Labuhanbatu yang juga Wakil Ketua Partai Golkar Labuhanbatu ditangkap sebagai bandar judi dadu kopyok.

"Ketua itu (Freddy-red), hanya menjadi menonton, bukan bandar sebagaimana yang diberitakan koran-koran," ujar kerabat dekat Freddy.

Dia mencoba meluruskan pemberitaan media massa.

Menurutnya, pada saat penangkapan, Freddy S kebetulan saja berada di lokasi.

kata Kapolsek Kualuh Ledong AKP H.Tampu saat membawa pelaku di Ruang SPK Polres Labuhanbatu.

Tampu menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, sebanyak 17 Siswa SD 117858 dan 3 siswa SMP Negeri 2 yang menjadi korban pencabulan.

"Kita sudah telepon kepala Desa

dar dan pemain, termasuk perputaran uang dalam perjudian itu. Kan baru ditangkap," bilangnya sembari menyebutkan para tersangka akan ditahan untuk pengembangan kasus tersebut.

Dari data yang dihimpun, kedelapan tersangka yang diamankan itu, Freddy Simangunsong, Muhammad Yamin Matondang, Muslim Harahap, Andi Lubis, Ridwansyah Harahap, Edi Erwin dan Dian Ristovolo Nasution dan Tavip Simangunsong yang diketahui Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Labuhanbatu.

Sementara informasi di lapangan menyebutkan, permainan judi dadu kopyok di lokasi itu sudah berjalan lama. Tersangka Freddy Simangunsong, kata sumber diduga sebagai bandar perjudian itu.

(TIM)

140 WNI Terancam Hukuman Mati di LN JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat terdapat 140 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri karena terlibat narkoba.

Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap warganya dari peredaran narkoba.

"Tercatat sebanyak 140 WNI di luar negeri terancam hukuman mati terkait narkoba," ujar Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto, Senin.

Menurutnya, para WNI yang terancam hukuman mati itu tersebar di sejumlah negara seperti halnya Malaysia, Brazil, Peru serta negara-negara lainnya. Namun paling banyak tercatat WNI tersebut yakni di Malaysia. "Untuk negara mana saja, saya tidak hafal tapi paling banyak berada di Malaysia. Dan kasus terbanyak yakni narkotika jenis sabu," tukasnya.

BNN mencatat sepanjang 20112013 sebanyak 203 WNI terancam hukuman mati terkait narkoba. Namun, dalam rentang waktu tersebut sebanyak 63 WNI telah terbebas dari ancaman hukuman mati terkait tindak pidana Narkoba.63 WNI yang bebas dari ancaman hukuman mati itu, rinciannya adalah delapan WNI di Arab Saudi, 31 di Malaysia, 22 di RRC dan dua WNI di Iran.

Karena itu, pihak BNN bersama pemerintah akan berkoordinasi dengan negara terkait untuk melakukan penyelidikan apakah para WNI itu benarbenar terlibat narkoba atau tidak.

(SBC)

LANGKAT - Sat Narkoba Polres Langkat berhasil menggagalkan pesta sabu-sabu disalah satu rumah rumah warga di Jalan Udang Dusun I, Kel.Pekan Tanjung Pura, Kec.Tanjung Pura, Langkat, Jum'at lalu.

Boy Sandi alias Boy (28) selaku pemilik rumah yang juga pengedar sabu-sabu berhasil ditangkap bersama rekannya yang diketahui berprofesi sebagai montir sepeda motor bernama Dedi Junaidi alias Dedi (25) warga Dusun I, Desa Serauh, Kec.Tanjung Pura, Langkat.

Informasi berhasil diperoleh, kedua pelaku tertangkap tangan usai menggelar pesta sabu-sabu di dalam rumah tersebut.

Saat akan diringkus, kedua pelaku berusaha melawan dengan cara mengancam petugas pakai pedang samurai. Sempat terjadi pergumulan antara petugas dengan kedua pelaku, sebelum akhirnya berhasil diamankan. Sayangnya, salah seorang dari rekan mereka yang ikut terlibat dalam pesta sabu berhasil kabur dan luput dari penangkapan petugas.

"Pelaku yang kabur masih kita kejar dan untuk pengembangan kita juga tengah berupaya mencari tau dari mana mereka memperoleh sabu-sabu tersebut untuk mengejar pemasok barang haram tersebut," ujar Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Lukmin Siregar saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari tangan kedua pelaku petugas berhasil menemukan barang bukti satu paket kecil berisi sabu-sabu seberat 0,8 gram sisa pakai. Selain itu, petugas yang

kembali melakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti sebungkus pelastik kecil sabu-sabu seberat lebih kurang 4 gram milik Boy Sandi selaku pengedar. Di mana nantinya sabu-sabu tersebut akan diedarkannya.

Penangkapan ini berawal dari adanya informasi warga yang mengaku resah dengan maraknya peradaran narkoba dilokasi tersebut. Nah, petugas yang berpura-pura menyaru sebagai pembeli berhasil mengelabui Boy Sandi, pengedar sabu-sabu tersebut. Saat digrebek, pelaku bersama dua temannya terlihat sedang menggelar pesta sabu-sabu di rumah tersebut.

"Aku datang ke rumahnya karena dia minta tolong samaku untuk memperbaiki keretanya, " ujar Dedi, montir sepeda motor yang ikut menikmati pesta sabu-sabu.

Boy Sandi alias Boy saat ditemui tampak pasrah dan mengaku kalau dirinya terpaksa menggeluti bisnis haram tersebut karena alasan terdesak kebutuhan ekonomi. Penghasilan yang diperolehnya dari bisnis haram tersebut hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli kebutuhan keluarganya.

"Gimana lagi, aku nggak punya pekerjaan makanya aku jual sabu-sabu, hasilnya nggak banyak, cukup buat makan dan membeli pempers sama susu anakku yang masih kecil-kecil, udah gitu sikit-sikit uangnya ku kasi sama orang tua ku, " jelas bapak beranak dua tersebut.

(JUL)

Demo Tuntut Lahan Tanah Berujung Anarkis Seng dan Pagar Rumah Jadi Sasaran Pengerusakan STABAT - Aksi demonstrasi puluhan massa di Lingk I Bukit Mas, Kel.Perdamaian, Kec.Stabat, Langkat, Minggu sekira pukul 10.00 Wib pagi, berbuntut panjang.

Pasalnya, selain dinilai tidak memiliki izin, aksi massa juga dinilai sudah keterlaluan karena menjurus kepada perbuatan anarkis melakukan pengerusakan pagar beton dan seng rumah milik Syamsul Rangkuti (45) warga Lingk I Bukit Mas, Kel.Perdamaian, Kec.Stabat, Langkat.

Tak terima, Syamsul melaporkan tindakan tersebut ke Mapolres Langkat.

Massa berdemonstrasi menuntut lahan perjuangan seluas 52 hektar di areal PTPN II Kebun Kwala Bingai. Mereka mengklaim lahan perjuangan yang kini memiliki SK dari BPN-RI nomor 43 dan telah dikeluarkan dari areal HGU milik PTP II tersebut adalah milik massa pendemo.

Massa menggelar demonstari dengan cara menduduki areal lahan sengketa tersebut. Namun sayang, aksi massa justru menjurus anarkis karena melakukan pengerusakan pagar beton dan seng rumah milik Syamsul Rangkuti salah seorang warga yang bermukim di sana.

"Saya gak tau kenapa kenapa tiba-tiba

warga yang berdemo datang menuju rumah saya dan merusak pagar serta dinding rumah saya sampai jebol," kata Syamsul.

Dikatakannya, jika warga mau menuntut masalah tanah perjuangan ini, tentunya harus melalui sikap sebagai orang timur dan sesuai dengan ketentuan hukum. “Bukan merusak rumah saya, lagian kalau mereka mau menuntut tanah perjuangan ini sudah nggak ada lagi sisanya karena telah selesai dibagikan kepada yang bersangkutan dengan pembagian secara merata kepada orang-orang yang ikut berjuang terhadap tanah ini dahulunya dan dari masing-masing anggota kebagian 3 sampai 5 Rante," kata Syamsul.

Menurut Syamsul, massa yang menggelar aksi demonstrasi kebanyakan berasal dari warga Bambuan, Jalan sentosa yang tidak memiliki sedikitpun kepentingan terhadap persoalan ini. Ia menilai aksi ini sengaja di tunggai oleh pihak tertentu untuk memperkeruh situasi hingga menjadi tidak kondusif.

"Saya tidak terima dan segera melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib," kata Syamsul.

(JUL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

LIPSUS

Gempita Tahun Baru Diwarnai Baku Tembak MALAM pergantian tahun 2013 -2014 di sebagian nusantara ini berlangsung tertib, aman dan lancar. Namun beda dengan di Ciputat, Tangerang Selatan. Polisi baku tembak dengan gerombolan terduga teroris, pada Selasa (31/12), dari siang hingga malam, beberapa jam menjelang pergantian tahun. Tak ayal, suasana di sana mencekam. Dugaan pihak Kepolisian selama ini, terbukti. Teroris dikabarkan akan melakukan aksi pemboman pada Wihara, pada saat malam Tahun Baru.

PENGGREBEKAN - Tim Densus 88 Antiteror Polri melakukan penggrebekan sebuah rumah kontrakan bercat merahjambu (pink) yang terletak di Jalan KH Dewantoro Gang Haji Hasan, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (31/12/ 2014). Dalam penggrebekan Polisi berhasil melumpuhkan Enam orang terduga teroris tewas.

Baku Tembak di Ciputat SAAT MALAM tahun baru 2014, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terlibat baku tembak dengan kawanan teroris di kawasan Graha Ciputat, Tangerang Selatan.

Polisi memberondong rumah kontrakan yang diduga dihuni teroris, kelompok pembunuh sejumlah anggota polisi. Awalnya puluhan anggota Densus 88 mengepung rumah kontrakan, mereka kemudian melepaskan tembakan ke arah rumah. Namun, terduga teroris yang berada di dalam rumah membalas tembakan petugas.

Personel Densus 88 yang menggunakan pengeras suara memberi peringatan agar orang-orang dalam rumah kontrakan itu menyerahkan diri. Mereka diduga pelaku penembakan anggota polisi di Pondok Aren, Tangerang Selatan dan Vihara Ekayana, Jakarta Barat. Mereka merupakan jaringan kelompok Abu Umar, yakni Nurul Hak dan Fauzi.

Di lokasi terdengar suara tembak dan bunyi ledakan. Belum bisa dipastikan apakah terdapat bahan peledak di dalam rumah kontrakan. Baku tembak itu kontan menimbulkan situasi mencekam.

Warga sekitar terpaksa dievakuasi oleh polisi agar tidak terkena peluru nyasar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, Densus berhasil menembak dua terduga teroris.

Namun empat orang lainnya dapat melarikan diri.

"Penggerebekan terduga teroris di daerah Ciputat, di rumah kontrakan milik Pak Rahmat Jalan KH Dewantoro Gang H Hasan, RT 04/07, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan," kata Rikwanto.

Rikwanto menuturkan kelompok yang digerebek tersebut diduga terlibat serangkaian penembakan anggota polisi di sejumlah wilayah pada beberapa waktu

lalu. "Beberapa anggota masih bersiaga di lokasi penggerebekan," kata Rikwanto.

Dilaporkan, baku tembak yang terjadi menjelang perayaan malam tahun baru itu, sontak mengagetkan warga sekitar yang tinggal didekat lokasi penggerebekan. Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, aksi baku tembak terjadi sekitar pukul 19.30 wib malam.

Bobby (29 tahun) warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi penggerebekan mengaku dirinya mendengar beberapa kali suara tembakan didepan Gang H. Nasir.

"Saya dengar suara letusan di depan mas, saya kira tadi anak-anak main petasan, ngga tau nya sudah ada motor yang geletak di depan gang," kata dia, sambil menunjuk lokasi penembakan, Rabu (1/1) dini hari.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengatakan, penggerebekan teroris ini merupakan pengembangan dari penangkapan terduga teroris Anton alias Septi yang ditangkap, Selasa (31/12) pukul 14.00 wib di Banyumas, Jawa Tengah.

"Anton alias Septi merupakan salah satu DPO kita, dia diduga terlibat beberapa rangkaian aksi teror, diantaranya aksi pemboman di Beiji, Depok tahun lalu," tutur Jenderal berbintang satu di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Boy juga menjelaskan bahwa kelompok ini merupakan jaringan Abu Roban yang dikenal dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Kelompok jaringan ini merupakan kelompok spesialis pencari dana (fa'i), selain itu kelompok jaringan teroris ini diduga terlibat dalam aksi penembakan 2 anggota polisi di Pondok Aren dan Pamulang, Tangerang Selatan tahun lalu. (TIM)

Anton Ahli Perakit Bom

Terlibat Teror Penembakan Polisi dan Vihara ANTON alias Septi terduga teroris yang ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (31/12) sekitar pukul 14.00 WIB ternyata seorang ahli perakit bom.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/1).

"Dia ahli dalam perakitan bom, dia juga sebagai pelaksana dan perencana juga, cukup dominan perannya Anton," ungkap Boy. Anton merupakan bagian dari jaringan teroris Abu Roban dan memiliki kaitan kuat dengan sejumlah terduga teroris yang

dilumpuhkan tim Densus 88 Antiteror Polri di Ciputat, Tangerang Selatan.

Ia merupakan perencena dan eksekutor sejumlah aksi teror yang terjadi di ibu kota Jakarta, seperti kasus penembakan polisi di wilayah Jakarta Selatan dan peledakan di Vihara Ekayana, Jakarta Barat.

"Anton adalah perencana dan pelaksana dari penyerangan terhadap petugas kita yang kedua, merupakan ahli bom, yang ketiga termasuk eksekutor langsung peletak bom di Vihara Ekayana dan beberapa kegiatan fai lainnya," ungkapnya.

(TIM)

JUTAAN warga Indonesia dari Sabang hingga Merauke merayakan dengan gegap gempita pergantian tahun baru 2013 dengan letusan ribuan kembang api. Sementara kepolisian menggerebek sekitar enam terduga teroris di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa malam.

Perayaan malam Tahun Baru 2014 di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, berlangsung meriah dan aman. Ribuan warga Medan menyambut malam pergantian tahun yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu, Selasa (31/12).

Dalam sambutannya Plt Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin mengatakan, tahun 2013 yang segera ditinggalkan menyimpan berbagai catatan suka, duka, keberhasilan dan kekurangan yang telah dilalui bersama.

Semua prestasi dan keberhasilan yang telah diraih Pemko Medan merupakan hasil karya dan partisipasi aktif dari warga Medan sendiri.

"Kami yakin kebhinekaan, kemajemukan akan selalu membuat kita bergandeng tangan dan bersatu padu membangun Kota Medan.

Atas nama Pemko Medan, saya ucapkan terima kasih pada Pemprovsu dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut dan Kota Medan terus memberikan saran dan masukan demi peningkatan kinerja Pemko Medan," jelasnya.

Gubsu yang mendapat kesempatan untuk memukul gordang sembilan yang menandai awal pergantian tahun mengajak masyarakat Sumut untuk mendoakan para pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang hingga saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian. Ia berharap agar erupsi yang terjadi bisa cepat selesai agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.

"Dalan suasana sukacita ini mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita korban erupsi Gunung Sinabung. Kami berharap agar kondisi di sana segera normal supaya warga dapat beraktivitas seperti biasa," ujarnya.

Sejumlah artis dan musisi seperti Uut Permatasari, Ramos KDI-3, Yanie Imost, Band Trio Batak, dan Dinamic Band didaulat untuk memeriahkan pesta rakyat. Tari daerah,

Polisi Korban Penembakan Berencana ke Suriah Lakukan Bom Bunuh Diri NURUL HAQ eksekutor penembakan polisi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, terhadap Aiptu Koes Hendratno dan Bripka Maulana pada 16 Agustus 2013 lalu berencana akan berangkat ke Suriah dalam rangka jihad.

Demikian diungkapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman saat menjenguk anggota Densus 88 Antiteror Polri yang tertembak teroris di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan.

"Kita mengungkap sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa salah satunya ini bernama Nurul Haq, dia akan berjihad ke Suriah untuk melakukan bom bunuh diri di sana," ungkap Sutarman.

Dikatakan Sutarman, Nurul Haq yang merupakan pria asal Tasikmalaya, Jawa Barat tersebut sudah menyiapkan syarat-syarat untuk mem-

buat paspor dan berangkat ke Suriah.

Dokumen yang disiapkan atas nama Nurul Haq sendiri. "Sehingga dia sudah menyiapkan diri membuat paspor," ucap Sutarman.

Nurul Haq merupakan anggota teroris yang tewas dalam aksi penyergapan Densus 88 Antiteror Polri di Gang Haji Hasan, Kampung Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Nurul Haq tewas setelah terlibat baku tembak dengan Densus 88 Antiteror Polri selama 10 jam setelah sebelumnya Hidayat alias Dayat alias Daeng ditembak mati terlebih dahulu di Gang Haji Hasan.

Sementara Nurul Haq tewas di dalam rumah kontrakan bersama empat kawannya yang lain Oji alias Tomo, Rizal alias Teguh alias Sabar, Hendi Albar, dan Edo alias Amril.

(TIM)

Aipda Patah Saktiyono Dia ditembak di Jalan Cireunde Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, 27 Juli 2013.

Nyawa korban dapat diselamatkan Aiptu Dwiyatna, ditembak di Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, 7 Agustus 2013. Dwiyatna tewas karena peluru menembus helm AKP Tulam, rumahnya, kawasan perumahan Banjar Wijaya, Cipete Pinang, Kota Tangerang, ditembaki orang tak dikenal, 13 Agustus 2013.

Aiptu Koes Hendratna, petugas Polsek Pondok Aren. Ia tewas usai ditembak.

Bripka Maulana, petugas Resmob Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, tewas ketika mengejar penembak Aiptu Koes Hendratna.

Bripka Sukardi, anggota Satuan Polisi Air, Provost Baharkam Mabes Polri, tewas ditembak di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 10 September 2013.

seperti zapin Melayu turut disuguhkan kepada warga yang setia menanti detik-detik pergantian tahun.

Kemeriahan suasana malam itu menyebabkan kemacetan di kawasan inti kota seperti di Jalan Kapten Maulana Lubis atau tepatnya di depan Palladium Mall yang terlihat antrean kendaraan sepanjang dua kilometer hingga ke arah Lapangan Merdeka Medan, Jalan Balai Kota.

Warga yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan semakin memperparah kemacetan malam itu. Personil kepolisian berusaha menertibkan pengendara untuk mengatasi kemacetan.

Hal berbeda terlihat di kawasan Jalan MT Haryono Medan. Jalan tersebut tampak lengang dan sepi. Hanya beberapa mobil dan kendaraan yang tampak melintas. Meski demikian pihak kepolisian tetap terlihat berjaga-jaga.

Tak Ada Gangguan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso, Rabu petang mengatakan, perayaan tahun baru di Sumut berlangsung meriah dan aman. "Berdasarkan berbagai laporan yang diterima, tidak ada gangguan berarti yang harus dikhawatirkan," ujarnya.

Menurut Heru, situasi aman tersebut tentu tak terlepas dari berbagai upaya pihak kepolisian dan instansi terkait yang bekerja keras menjelang hingga saat tahun baru tiba. Meski demikian,

katanya, tak dipungkiri peran serta masyarakat sangat besar demi menjaga keamanan Sumut.

"Masyarakat berperan penting menjaga keamanan Sumut. Terbukti keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumut kondusif tanpa gangguan," ujarnya.

Selain Lapangan Merdeka, katanya, masyarakat juga menggelar perayaan di Lapangan Gajah Mada dan Perumahan Cemara Asri. "Personil tetap kami siagakan di berbagai titik untuk mencegah tindak kejahatan," tegasnya.

Mantan Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir) Lantas Polda Sumut, tersebut menambahkan, secara keseluruhan pihaknya mengerahkan 8.000 lebih personil terdiri dari 6.000 Polri dan sisanya gabungan termasuk TNI. Jumlah itu termasuk dalam Ops Lilin Toba untuk memberi rasa aman pada Natal dan Tahun Baru.

Di ibukota Jakarta, pada malam pergantian tahun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengucapkan Selamat Tahun Baru 2014 kepada seluruh warga Jakarta.

Di atas panggung yang berada di Bundaran Hotel Indonesia, Jokowi tidak sendirian.

Melainkan bersama-sama dengan segenap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI serta penyanyi dangdut Rhoma Irama.

Di tahun yang baru ini, Jokowi meminta seluruh masyarakat turut berpartisipasi

dalam pembangunan ibukota, terutama menjaga dan merawat Jakarta.

"Kepada seluruh warga Jakarta, di tahun yang baru ini, saya ingin mengajak semuanya untuk menjaga dan merawat Kota Jakarta, termasuk senantiasa selalu menjaga kebersihannya," ujar Jokowi.

Dia mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai, ke dalam sumur atau pun ke parit- parit kecil, sehingga ibu kota bisa bebas dari bencana banjir.

Selain itu, dia juga meminta seluruh masyarakat agar saling menjaga hubungan atau ikatan, baik antarwarga maupun dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. "Terakhir, saya juga ingin mengajak seluruh warga agar selalu saling menjaga hubungan satu sama lain di Kota Jakarta yang kita cintai ini," tutur Jokowi.

Ucapan selamat dari Jokowi kemudian disambut ratusan kembang api yang menyala dan menghiasi langit di kawasan Bundaran HI sebagai tanda dimulainya tahun yang baru.

Sorak sorai serta tawa gembira dari para pengunjung pun turut memeriahkan puncak acara malam pergantian tahun di tempat itu.

Tak hanya di Bundaran Hotel Indonesia, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) letusan 3.639 kembang api sukses memeriahkan malam pergantian tahun baru. (TIM)

Tolak Proses Otopsi Jenazah MUSDALIFAH (55), seorang wanita mengenakan baju ungu, kerudung dan cadar hitam, serta berkacamata yang mengaku ibu angkat dari enam terduga teroris, menolak proses identifikasi yang tengah dilakukan tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri.

Musdalifah berharap, keenam jenazah tersebut segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Keluarga menolak di outopsi, kami ingin jenasah segera dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan," katanya saat ditemui di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (2/1).

Menurutnya otopsi dan identifikasi disebabkan karena keluarga telah menerima dan mengetahui mengenai penyebab kematian korban.

"Sudah tau kok meninggalnya ditembak, menurut Islam juga harus segera dimakamkan, tidak ada yang namanya outopsi itu. Jenazahnya harus segera dimakamkan," katanya.

Setelah hampir dua jam lebih, berada di ruang Instalasi Kedokteran Forensik, RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, rombongan yang mengaku keluarga terduga teroris Ciputat tersebut pun me-

PADA ADATT - Warga memadati lokasi pengepungan terduga kelompok teroris di Jalan Ki Hajar Dewantara, Gg. H. Hasan, Kp. Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, yang berlangsung sejak Selasa (31/12) malam hingga Rabu (1/1) pagi.

IDENTIFIKASI - Suasana di RS Bhayangkara Polri Kramat Jati, Kamis (2/1/2014) saat proses identifikasi enam jenazah terduga teroris yang tewas dalam penyergapan di Ciputat. ninggalkan RS Polri. tinggal di rumah kontrakan Sebelumnya, tim Densus tersebut. Lima di antaranya 88 Antiteror Polri mengge- dilumpuhkan, Rabu (1/1). rebek sebuah rumah kontraSedangkan seorang lainnya kan di Gang H Hasan, Jalan dilumpuhkan dalam penggereKH Dewantoro, RT/ RW 04/ bekan malam sebelumnya. Se07, Kelurahan Sawah, Cipu- mentara, seorang terduga tetat, Tangerang Selatan, Se- roris lainnya ditangkap dalam lasa (31/12). Diduga, ada ke- kondisi hidup. Mereka adalah lompok teroris yang tinggal Daeng alias Dayat Hidayat, di kontrakan tersebut.

Nurul Haq alias Dirman, Oji Dalam penggerebekan ter- alias Tomo, Rizal alias Teguh sebut, diketahui terdapat tu- alis Sabar, Hendi, dan Edo alias juh orang terduga teroris yang Amril.

Jangan Biarkan Jadi Pemadam Kebakaran ANGGOTA Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menghargai kerja keras Densus 88 dalam penggrebekan terduga teroris di Ciputat, Tangerang Selatan.

Ia menilai Densus 88 bekerja efektif sehingga mempersempit ruang gerak kelompok teroris yang memaksa mereka melakukan perubahan strategi pengorganisasian.

"Meski demikian, jangan kita biarkan Densus menjadi pasukan pemadam kebakaran di hilir sedang kerja-kerja di hulu (pencegahan) yang dilakukan lembaga-lembaga intel yang sekarang punya unit anti teror semua tidak efektif dan bahkan kontra

produktif," kata Eva ketika dikonfirmasi, Kamis (2/1).

Eva mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus memastikan menyelesaikan blue print, yang digunakan semua lembaga untuk pemberantasan terorisme sebagai panduan sehingga terjamin efektifitasnya dari hulu hingga hilir.

"Pencegahan yang efektif bila sumber supply teroristeroris barus kran-nya ditutup, misalnya kelompok-kelompok radikal dan intoleran, elite ideologi-ideologinya diluruskan. Yang jadi fokus adalah kelompok-kelompok high risks. Tapi kalau resiko rendah jangan jadi prioritas, lalu yang high risk

dibiarkan," tuturnya.

Politisi PDIP itu mengatakan BNPT harus menyiapkan skenario menggarap kelompok radikal yang berpotensi besar jadi teroris dan menugaskan lembaga-lembaga tertentu yang punya akses terhadap kelompok tersebut untuk melakukan pendampingan.

"Program pembinaan para napi teroris juga harus disiapkan BNPT bersama menkumham, bukan malah di lapas sesama mereka berkoordinasi agar operasioperasi di luar jalan terus bahkan bisa melakukan perekrutan di dlm lapas," katanya.

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

Warga Korban Erupsi Sambut Tahun Baru di Tenda Pengungsian KABANJAHE - Sebanyak 19.286 jiwa pengungsi, dengan 6.054 kepala keluarga, korban erupsi Gunung Sinabung, yang berada di 31 titik penampungan, menyambut pergantian tahun baru 2013 ke 2014 di tenda pengungsian di Kabanjahe.

Sementara hingga saat ini status Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, tetap level Awas. Radius 5 kilometer dari kawah Sinabung, dan masih terjadi erupsi abu vulkanik tertinggi 4.000 meter luncuran lahar dingin ke arah Desa Simacem, Desa Suka Meriah dan Desa Bekerah.

Hal ini dikatakan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

"Meraka melalui akhir tahun 2013 di pengungsian," kata Sutopo dalam rilisnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanganan tanggap darurat di lapangan saat ini terus berlangsung. Seperti mendata ulang pengungsi dan memantau kondisi gunung.

Masih kata Sutopo, sebagian pengungsi juga masih ada yang melaksanakan Ibadah Natal di GBKP Kutacane, KWK GBKP Berastagi dan Los Sempajaya. (FR)

Ganti Tahun Harus Jadi Momentum Refleksi Diri MEDAN - Pelaksana Tugas Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, mengingatkan pergantian tahun dari 2013 ke 2014 harus dijadikan sebagai momen untuk perenungan diri dalam rangka bermuhasabah, sebagai sarana refleksi diri dari berbagai hal yang telah dilakukan selama setahun.

“Dengan demikian semua akan merasa siap dan mantap menghadapi masa depan, sebagai insan yang berkepribadian tangguh, semakin dewasa dan selalu bersyukur atas segala rahmat yang telah diberikan Allah SWT dengan terus berbagi kebahagian kepada warga yang membutuhkannya,” kata Dzulmi Eldin, Selasa.

Perayaan pergantian tahun kali ini, kata Eldin, dilakukan sederhana mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang masih merasakan duka dan kesedihan menyusul erupsinya Gunung Sinabung. Selain itu masih ada juga saudara-saudara

kita yang bermukim di bantaran sungai masih mengalami kebanjiran akibat tingginya intensitas curah hujan belakangan ini.

“Jadi, melalui acara ini kita mendoakan agar mereka terus diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersesbut. Selain itu kita juga mendoakan agar mereka secepatnya keluar dan terhindar dari bencana tersebut,” kata Eldin.

Dzikir dan doa bersama sekaligus santunan yang diberikan, sebut Eldin, sematamata dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan tawaduk Pemko Medan kepada Allah SWT atas semua rahmat yang telah diberikan selama ini.“Dengan begitu seluruh program pembangunan berjalan dengan baik dan lancar, serta seluruh warga Kota Medan sampai ini terus diberi kesehatan dan terhindari dari segala macam bencana selama tahun 2013,” sebutnya.

(VIN)

Sepanjang Tahun 2013

1.895 Tewas Laka Lantas di Sumut MEDAN - Sedikitnya 1.895 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Sumut pada 2013. Jika dihitung rata-rata per hari, sekitar 5 nyawa melayang di jalan.

"Jumlah korban tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Sumut pada tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2012, jumlah korban meninggal dunia akibat laka lantas berjumah 2.202 orang," kata Kepala Biro Operasional Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho saat memaparkan kinerja Polda Sumut selama 2013, Selasa.

Sadono menyebutkan, turunnya angka korban tewas ini sejalan dengan turunnya angka kecelakaan lalu lintas di Sumut pada 2013. Jika pada 2012 terjadi 8.188 kecelakaan, maka tahun ini jumlahnya menjadi 6.232 kasus

atau menurun 23,8 persen.

Selain korban tewas, korban luka berat juga lebih rendah dari tahun lalu. Tahun ini jumlahnya tercatat 2.761 orang atau turun 40 persen dibandingkan dengan catatan 2012 yang angkanya mencapai 4.604 orang.

Korban luka ringan pun menurun 20,9 persen dari 8.414 orang pada 2012 menjadi 6.652 orang pada tahun ini. Begitu pula dengan kerugian materiil yang diperkirakan turun dari Rp17 miliar pada 2012 menjadi Rp16,2 miliar pada tahun ini.

"Sementara itu, kecelakaan terbanyak terjadi di wilayah hukum Polresta Medan, diikuti Polres Asahan, Polres Labuhan Batu, Polres Serdang Bedagai, dan Polres Simalungun," ungkap mantan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut ini. (FR)

SUMUT / ACEH

Bupati Sergai Kunjungi Desa Damak Tolong Buho BINTANG BAYU - Dipenghujung tahun 2013 Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi kepala SKPD, Selasa (31/ 12), melakukan kunjungan kerja sekaligus bersilturrahmi dengan warga Desa Damak Tolong Boho Kecamatan Bintang Bayu.

Perjalanan menuju Desa tersebut dilakukan dengan menelusuri jalan kecil yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua di kawasan perkebunan karet dan sawit yang cukup jauh dan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.

Tidak kurang tujuh ratusan warga yang hidup rukun dan tenteram di Desa Damak Tolong Boho itu termasuk seluruh Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa mengelu-elukan sekaligus menyampaikan rasa syukur dan harunya ketika menyambut kehadiran Bupati Sergai H. Soekirman dan rombongan.

Kepala Desa Desa Damak Tolong Boho Jesayas Manullang menuturkan, sebagai warga desa yang jauh dari pusat keramaian kota sungguh berbahagia, tidak menyangka dan terharu karena bapak Bupati Soekirman dan rombongan mau mengunjungi desa kami ini.

"Sejak tahun 1962 hingga sekarang baru sekali ini Kepala Daerah mendatangi desa ini,” ujar Kepala Desa saat memberikan sambutan.

Bahkan mantan Kepala Dusun tersebut sempat meneteskan air mata haru dihadapan Bupati.

Diungkapkan Jesayas, bahwa dari masa ke masa hingga memasuki reformasi Desa Desa Damak Tolong Boho selama ini desa terpencil jauh dari keramaian. Namun sekarang, tepatnya sejak berada di wilayah Kabupaten Sergai yang dimekarkan tahun 2004 berbagai pembangunan yang diprogramkan pemerintah sudah dirasakan warga desa setempat.

Sarana infrastruktur khususnya jalan di Desa Damak Tolong Boho

SERAHK AN BINGKISAN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyerahkan bingkisan Natal dan Tahun Baru 2014 kepada warga masyarakat pada acara SERAHKAN kunjungan kerja di desa terpencil Desa Damak Tolong Boho Kecamatan Bintang Bayu, Selasa (31/12). (KPK POS/ARM) sangat minim, SD Negeri di desa ini juga sudah ada tetapi masih kekurangan ruang belajar mengajar dan walaupun Puskesmas sudah ada tetapi belum ada Poskesdes.

Semua hasil pembangunan itu kami syukuri dan berharap Pemkab Sergai dapat terus memprogramkan pembangunan sarana lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Damak Tolong Boho diantaranya pengerasan jalan, perbaikan jembatan yang menghubungkan dengan desa tetangga, menambah ruang belajar mengajar dan pembangunan Poskesdes, pintanya.

Sementara itu Bupati Sergai H. Soekirman pada kesempatan itu seraya menyampaikan ucapan Natal dan Tahun Baru 2014 kepada masyarakat Desa dan Kecamatan Bintang Bayu, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Sergai akan terus dilaksanakan termasuk di Desa ini.

Ucapan terimakasih juga dilontarkan Bupati Soekirman karena masyarakat masih memberikan kepercayaan dan amanah kepada-

nya dalam memimpin Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini sehingga terus diupayakan penyebaran pembangunan diberbagai daerah termasuk daerah ini secara bertahap sesuai kemampuan yang ada, ungkap Soekirman.

Menanggapi harapan warga Desa Damak Tolong Boho, Bupati Sergai akan menindaklanjutinya dengan mengagendakan kepada Dinas Bina Marga Sergai yang juga hadir pada kesempatan itu untuk melakukan pengerasan jalan dan perbaikan jembatan agar diprogramkan minimal pada tahun 2014.

Kepada Dinas Pendidkan agar diprogramkan membangun ruang belajar mengajar SD yang hanya masih mempunyai 4 kelas dan membangun perpustakaan. Sedangkan kepada Dinas Kesehatan agar memprogramkan membangun Poskesdes dan mensosialisasikan program Badan Penyelengara Jaminan Sosisal (BPJS) kepada masyarakat desa ini serta kepada Dinas Hutbun agar mengembangkan hutan masyarakat dengan pe-

nanaman bibit pohon.

Lebih lanjut, Bupati Soekirman mengatakan kunjungan kali ini mengajak serta para Kepala SKPD agar mengetahui serta melihat langsung kondisi dan kebutuhan kebutuhan masyarakat Desa Damak Tolong Boho.

Mengakhiri sambutannya Bupati Soekirman menghimbau kepada masyarakat yang terdiri dari beragam suku, budaya dan agama hendaknya saling menghormati dan bertoleransi agar terciptanya kerukunan dan kekondusifan daerah ini. Serta berharap kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat dapat terus ditingkatkan dalam membangun Kabupaten ini.

“Kerjasama yang sudah terbina baik selama ini jangan sampai diprovokasi oleh pihak-pihak lain yang menginginkan tersendatnya pembangunan di Kabupaten Sergai.

Semoga kedatangan Bupati kali ini dapat membawa perubahan bagi Desa ini lebih maju dan sejahtera dimasa datang,” pungkas Bupati.

(ARM)

Bupati Langkat Awali Tugas Bangun Masjid

BA TU PER BATU PERTTAMA - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH letakkan batu pertama pembangunan Masjid Al Mahmud yang berlokasi di jalan Imam Bonjol Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai.

(KPK POS/JUL)

SELESAI - Awali tugasnya di tahun 2014, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH resmikan pembangunan sekaligus letakkan batu pertama Masjid Al Mahmud yang berlokasi di jalan Imam Bonjol Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, Rabu (1/1).

Bupati H Ngogesa yang datang bersama Wakil Ketua DPRD Surialam, Plt. Sekda dr. H Indra Salahudin dan Ketua MUI Buya HA. Mahfudz serta beberapa Ka. SKPD lainnya mengajak masyarakat muslim mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah sewaktu pertama sekali tiba di Madinah yang menjadi prioritas pertama adalah membangun Masjid,“Hal itu memberikan pengajaran kepada kita bahwa fungsi dan peran Masjid sangat penting dalam membina masyarakat” katanya.

Masyarakat di sini harus bangga, lanjut Ngogesa, bila pembangunan rumah Allah di atas tanah ini mampu diselesaikan singkat dengan kemampuan mandiri, memperbesar

semangat kegotong royongan.

Selain itu diingatkan Bupati terpilih untuk memimpin kembali itu, kemakmuran jama’ah Masjid juga tidak boleh diabaikan, secara pribadi Ngogesa sumbangkan 400 sak semen bagi pembangunan Masjid.

Camat Selesai Ikhsan Afrija bersama Kades Sei Limbat Syamsul Bahri, Kadus Illias dan panitia pembangunan jelaskan bahwa Masjid yang akan dibangun dengan luas 17 x 17 m persegi diatas tanah seluas ± 1.328 m persegi itu merupakan wakaf dari keluarga Alm. H Mahmud.

Acara juga dirangkaikan dengan tausyiah yang dibawakan ustadz Tuah Sirait dengan materi konsep infaq dan sedeqah.

Sebelumnya H Ngogesa dan keluarga besar Selasa malam sampai Rabu dini hari menyambut kedatangan tahun baru 2014 dengan melakukan evaluasi, do’a dan dzikir bersama keluarga dikediaman pribadinya. (JUL)

Bupati Berbagi Kasih Dengan Penderita Kusta SEI RAMPAH - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H Soekirman didampingi Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman bersilaturahmi dan berbagi kasih dengan 164 orang penderita kusta di Rumah Sakit (RS) Kusta Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah, Jumat sore.

Turut hadir dalam kunjungan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon, Kabag Umkap Fitriadi SSos, MSi, mewakili Pimpinan RS Kusta Hema Ikhwani Tarigan, Kepala Desa (Kades) terpilih Simpang Empat Saimin, Kades Cempedak Lobang Edi Muslim SH. Mengawali sambutannya Bupati Ir. H. Soekirman mengucapkan Selamat Natal bagi yang merayakannya dan selamat Tahun Baru untuk semuanya. "Saya bersilaturahmi ke RS Kusta ini untuk bersama-sama merayakan kegembiraan Natal dan berbagi kasih dengan Saudara-saudara

saya," ujar Bupati Soekirman.

Untuk itu Soekirman mengingatkan janganlah kita merasa rendah diri dengan kekurangan kita, karena dibalik kekurangan pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat yang terdiri dari kemajemukan masyarakatnya terdapat beragam suku, adat dan budaya, tetapi pada hakekatnya satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian Bupati Soekirman menghimbau kepada masyarakat Sergai khususnya penghuni RS Kusta ini hendaknya selalu bersatu dalam kebersamaan dan bergotong royong untuk menjaga kekondusifan daerah ini. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sesuai dengan visi misinya, pungkas Soekirman.

Sebelumnya, Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon dalam laporannya mengatakan pasien

yang dirawat di RS Kusta berjumlah 164 orang terdiri dari 120 pasien beragama Islam dan 24 pasien beragama Kristen. Disampaikan Camat Fajar juga bahwa selama pemekaran Sergai kunjungan silaturrahmi ini merupakan yang pertama kali di RS Kusta ini.

Kegiatan ini sangat sesuai jargon Sergai;"Bantu yang Lemah," ujar Fajar Simbolon.

Pada kesempatan yang sama mewakili Pimpinan RS Kusta Hema Ikhwani Tarigan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang telah mengunjungi dan memperhatikan sekaligus bertatap muka serta berdialog langsung dengan penderita kusta.

Kunjungan Bupati Soekirman merupakan obat sekaligus penyejuk hati serta semangat hidup bagi para penderita. Untuk itu diharapkan perhatian ini terus berlanjut dimasa mendatang, ujar Hema.

(ARM)

SAMBUT AN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan sambutan dihadapan ratusan penderita kusta pada kunjungan silaturrahmi SAMBUTAN di RS Kusta Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah, Jumat sore. (KPK POS/ARM)

15

KPK POS

Satpam Harus Tampilkan Peran dan Eksistensi BATUBARA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Satuan Pengaman (Satpam), dipusatkan di lapangan Sepakbola Lima Puluh, Senin, dimulai sekitar 08.30 WIB. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Wakil Bupati Batubara RM.H.Harry Nugroho SE. Amanat Kapolri Jendral Pol, Sutarman yang dibacakan oleh Wakil Bupati Batubara mengatakan, HUT Satpam Ke-33 tahun ini merupakan sebagai sarana introkpesi dan evaluasi untuk mengoptimalkan peran Satpam sebagai mitra Polri dalam penyelenggaran Pam Swakarsa. "Seiring perkembangan dinamika Kamtibmas Polri memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat salah satunya Pam Swakarsa sebagai dalam Pasal 3 Ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang tupoksi Polri," terangnya.

Lebih jauh Wakil Bupati Harry menyampaikan, sampai akhir tahun 2013 ini Polri telah memberikan palatihan bersertifikat kepada 211.994 orang anggota Satpam di seluruh RI. "Ada peningkat dibandingkan dengan Tahun 2012 berjumlah 192. 959 orang Satpam, namun demikian harus disertai dengan peningkatan jenis mutu pelatihan yang dilakukan Polri serta peningkatan kedisiplinan dan ketaatan badan usaha jasa pam (BUJP) dalam memenuhi standar kompetensi Satpam," katanya.

Dengan demikian, sehingga dapat terwujud Satpam yang solid dan profesional sesuai yang diharapkan khususnya dapat melaksanakan tugas pam dilingkungan kerjanya secara optimal. Seluruh personel satpam agar dapat menampilkan peran dan eksistensinya guna mendukung terciptanya kondusifitas kamtibmas diseluruh tanah air, bebernya. (SAREL)

Pemkab Nias Serahkan Bibit Ikan Lele Kepada 14 Poktan NIAS - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Fonaso Laoli menyerahkan bibit ikan lele kepada Kelompok Tani (poktan) ikan di wilayah Kabupaten Nias sebanyak 30 ribu ekor dengan ukuran panjang 8-10 cm.

Acara tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Desa Hiliweto Kecamatan Gido, Senin.

Selain bibit ikan lele yang diserahkan, juga makanan tambahan untuk ikan lele dengan jenis T 79 sebanyak 1250 Kg, jenis FF 99 sebanyak 200 Kg. Kelompok tani ikan yang menerima secara simbolis yakni kelompok RDB yang dipimpin oleh Yosafati Ndraha dan kelompok tani Fao’awo yang dipimpin oleh Yustini Hura.

Kadis KP Kabupaten Nias dalam sambutannya mengatakan bibit ikan lele ini akan disalurkan kepada kelompok tani Ikan yang berjumah 14 kelompok yang ada di Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Gido, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Idano Gawo dan Kecamatan Bawolato.

Ditambahkan, dana proyek pengadaan bibit ikan lele tersebut bersumber melalui dana P-APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 senilai Rp150 Juta sudah termasuk biaya umum berupa PPN + PPH, dan kegiatan ini harus selesai penyerahannya pada 31 Desember 2013, katanya.

Menurutnya, kegiatan ini akan terus berlanjut sehingga daerah Kabupaten Nias nantinya akan menjadi daerah pengekspor ikan lele di luar daerah Nias, apalagi didukung wilayah Kabupaten Nias yang cukup bagus untuk pemeliharaan ikan lele. (YAGI)

86 Anggota Polres Aceh Timur Naik Pangkat ACEH TIMUR - Sebanyak 86 anggota Polres Aceh Timur mendapatkan kenaikan pangkat. Upacara kenaikkan pangkat tersebut dipimpin Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir di halaman Mapolres setempat, Selasa.

Adapun 86 personel Polres Aceh Timur yang naik pangkat terdiri dari, Bripda ke Briptu sebanyak 4 orang, Briptu ke Brigadir 54 orang, Brigadir ke Bripka 9 orang, Bripka ke Aipda 10 orang,Aipda ke Aiptu 3 orang, Ipda ke Iptu 1 orang dan dari Iptu ke AKP 5 orang.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggotanya yang telah ikut membantu kinerjanya pada 2013 ini, dan juga mengucapkan selamat kepada anggotanya yang memperoleh kenaikkan pangkat.

(YANTO)

SUMUT/ ACEH/RIAU

ANEKA

E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

KUB Nelayan Nias Terima Kapal Motor NIAS - Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM menyerahkan 3 unit kapal motor ukuran 5 GT yang terbuat dari kayu dan 32 unit kapal motor yang terbuat dari fiber (fibre reinforce plastic) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kecamatan Gido, Idanogawo, Bawolato.

Penyerahan secara simbolis ini dilaksanakan di Pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo, beberapa waktu lalu.

Dalam arahannya bupati Nias mengatakan, pengadaan ini merupakan salah satu wujud nyata dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nias dalam rangka peningkatan perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan pada khususnya.

Hal ini juga telah dilakukan dari berbagai sektor seperti sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan dan lain sebagainya dan hal ini belum berhenti. "Kita masih melanjutkan pembangunan dari berbagai aspek atau sektor secara terus menerus dan berkesinambungan," tegas bupati.

Untuk tahun 2014 telah dise-

pakati bersama antara pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD Nias bahwa anggaran untuk pengadaan kapal motor/ perahu motor, alat tangkap dan perlengkapan lainnya telah tersedia dalam DIPA APBD Nias TA 2014.

Sehingga bagi kelompok yang belum mendapatkan bantuan hari ini, dan kelompok yang masih menganggap kurang memadai, kami harapkan kepada saudara kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias dapat dijadikan sebagai sasaran utama pendistribusian bantuan kedepan dan termasuk kepada kelompok penerima bantuan.

Bupati menghimbau agar semua penerima bantuan dapat

memiliki izin usaha perikanan (iup) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Ketua DPRD Nias yang diwakili wakil ketua, Aluizaro Telaumbanua mengatakan dengan pengadaan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan per-

ekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya kepada para nelayan.

Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, Fonaso Laoli dalam laporannya mengatakan bantuan yang diserahkan ini secara bertahap diberikan

Sukseskan Isbat Nikah PA Terima Penghargaan BATUBARA - Pengadilan agama Kisaran menerima penghargaan berupa piagam dari Pemkab Batubara yang diserahkan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, Sabtu, dan diterima ke PA Kisaran Drs H. Munir SH MAg. Selain itu juga ketua PA menerima seperangkat kain

songket Batubara. Pemberian penghargaan tersebut oleh karena PA Kisaran berhasil mensukseskan isbat nikah 812 pasangan suami istri.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain mengatakan PA Kisaran sukses melaksanakan isbat nikah yang berguna untuk men-

Masjid Desa Tualang Termakmur di Kota Langsa LANGSA - Dinas Syariat Islam Kota Langsa menetapkan Masjid Nurul Iman Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota sebagai masjid termakmur dan mendapat hadiah Rp6.750.

000 dan piala di tahun 2013 pada perlombaan masjid termakmur.

Hadiah langsung diserahkan Wali Kota Langsa Usman Abdullah kepada pengurus masjid pada acara dzikir akbar di Lapangan Merdeka, Selasa.

Menurut Kadis Syariat Islam Kota Langsa Ibrahim Latif, Rabu, pihaknya setiap enam bulan sekali mengadakan penilaian terhadap semua masjid dalam wilayah Kota Langsa. Ada 66 masjid di Kota Langsa, ke-66 masjid itu dinilai oleh tim penilai Dinas Syariat Islam secara objektif. �Ini semua kita lakukan agar semua masjid di Kota Langsa dapat makmur jamaahnya,� katanya.

Pada masa penilaian periode pertama Masjid Baiturrahim Paya Bujok Selemak terpilih sebagai masjid termakmur I, masjid termakmur II adalah Masjid Baitul Izzah Gp.Baroe, Kecamatan Langsa Lama dan Masjid Al Ikhlas Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur terpilih sebagai masjid termakmur III. Sementara pada penilaian periode kedua, Masjid Nurul Iman Tualang Teungoh Kecamatan Langsa Kota masjid termakmur I, Masjid Baitul Aminin Gp.Seriget, Kecamatan Langsa Barat terpilih masjid termakmur II dan Masjid Baburrahmah Karang Anyer,Kecamatan Langsa Baroe terpilih masjid termakmur III. (YANTO)

dapat legalitas penetapan perkawinan pasangan suami istri. Biaya pelaksanaannya di tanggung Pemkab Batubara.

Pasangan suami/istri berhak mendapat jaminan hak anak dan waris. Ini merupakan ibadah dan amal soleh serta sebagai tanggung jawab moral bagi kita se-

mua, ucapnya.

Ketua PA Kisaran Drs H Munir SH MAg menjelaskan bahwa isbat nikah yang sudah dilaksanakan merupakan tanggung jawab moral kita bersama, Kita berkewajiban memberikan hak administrasi sesuai aturan yang berlaku, tandasnya.

(SAREL)

Warga Empat Gampong Blokir Jalan Nasional di Alue Lhok ACEH TIMUR - Ratusan warga dari empat gampong di kawasan Kecamatan Peureulak Timur, Selasa (31/12) pekan lalu siang kembali memblokir Jalan Nasional. Pemblokiran jalan negara itu dikarenakan hingga kini pihak rekanan belum mengaspal jalan tersebut, yang kini kondisinya hanya masih ditimbun material bescos.

Informasi dihimpun, pemblokiran berlangsung selama tiga jam sejak pukul 11.00 WIB - 14.00 WIB. Ratusan mobil pribadi dan penumpang serta angkutan barang, baik dari arah Me-

dan dan Banda Aceh, berderet panjang mencapai berapa kilometer, karena tidak bisa melewati jalan yang dipalang dengan kayu oleh masyarakat tersebut.

Sekitar pukul 14.00 WIB warga setuju membuka pemblokiran jalan, namun hanya setengah badan jalan saja, setelah Kapolres Aceh Timur dan Wakil Bupati Aceh Timur, turun ke lapangan melakukan negosiasi dengan warga. Warga menuntut pihak rekanan segera mengaspal jalan di empat gampong itu. (BSO)

Polri Perlu Dukungan Masyarakat BATUBARA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Satuan Pengaman (Satpam), dipusatkan di lapangan Sepakbola Lima Puluh, Senin. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Wakil Bupati Batubara RM.H. Harry Nugroho SE. Amanat Kapolri yang dibacakan Wakil Bupati Batubara mengatakan, HUT Satpam Ke-33 tahun ini merupakan sebagai sarana instropeksi dan evaluasi untuk mengoptimalkan peran Satpam sebagai mitra Polri dalam penyelenggaran Pam Swakarsa. Seiring perkembangan dinamika Kamtibmas Polri memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat salah satunya Pam Swakarsa sebagai dalam Pasal 3 Ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang tupoksi Polri.

Lebih jauh Wakil Bupati Harry menyampaikan, sampai akhir Tahun 2013 ini Polri telah memberikan palatihan bersertifikat kepada 211.

994 orang anggota Satpam di seluruh RI. Ada peningkat dibandingkan dengan Tahun 2012 berjumlah 192.

959 orang Satpam. Namun demikian harus disertai dengan peningkatan jenis mutu pelatihan yang dilakukan Polri serta peningkatan kedisiplinan dan ketaatan badan usaha jasa pam (BUJP) dalam memenuhi standar kompetensi Satpam.

Dengan demikian, sehingga dapat terwujud Satpam yang solid dan profesional sesuai yang diharapkan khususnya dapat melaksanakan tugas pam dilingkungan kerjanya secara optimal. (SAHREL)

kepada kelompok usaha nelayan. Ditambahkan, untuk menjaga kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan maka Pemkab Nias telah mengadakan satu unit speed boat pengawasan dengan ukuran panjang delapan meter, lebar 2,10 meter. (YAGI)

Kerja Awal Tahun

Kehadiran PNS Pemko Medan 98 Persen MEDAN - Cukup menggembirakan. Disiplin PNS di lingkungan Pemko Medan cukup tinggi akhir-akhir ini. Tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Medan di awal tahun kerja, Kamis (2/ 1) mencapai 98 persen. Hal itu diketahui pada apel pagi yang langsung dipimpin Plt Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi. Dzulmi Eldin mengatakan, dalam apel pertama kerja di awal tahun ini tentunya menjadi merepleksi apa-apa tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Semua tugas yang telah dikerjakan terus kita tingkatkan lagi," pintanya.

Eldin meminta sekaligus mengajak seluruh aparatur di lingkungan Pemko Medan untuk tetap berdoa dan berupaya agar tugas-tugas yang sudah menjadi tanggungjawab dapat dikerjakan dengan baik.

"Bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa baik, juga bagaimana infrastruktur bisa lebih baik lagi serta kesejahteraan kita semua bisa lebih baik lagi. Tidak ada alasan karena kekurangan kita tidak bisa berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat dan Kota Medan ini," tegas Eldin.

Selain itu, Eldin, juga mengingatkan PNS jajaran Pemko Medan agar terus tingkatkan silaturahmi sesama PNS, karena semuanya keluarga besar. "Melalui apel pagi ini di suasana tahun baru akan menjadikan kita semua para pegawai dan staf untuk bisa meningkatkan diri dan kerja lebih serius.

Apa-apa program kerja yang belum kita lakukan, di 2014 ini akan dilakukan lebih baik lagi," katanya.

Tugas dan tanggungjawab ini, sebut Eldin, merupakan tanggungjawab bersama seperti pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus bisa merasakan apa yang telah dikerjakan oleh aparat Pemerintahan Kota Medan. "Partisipasi serta dukungan masyarakat tentunya diharapkan," katanya. Mengenai tingkat kehadiran, sebut Eldi, sudah lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

(VIN)

Camat Gotroy Sambut HUT Sergai dan Bintang Bayu BINTANG BAYU - Menyambut hari jadi Kabupaten Serdang Bedagai yang ke-10 dan Kecamatan Bintang Bayu ke-7 Januari ini, jajaran Kantor Camat Bintang Bayu yang langsung dikomandoi Camat T.Sariful Azhar SH, Jumat (3/1) pagi, melakukan gotong royong disekitar jalan protokol Desa Bintang Bayu. Di sana juga tampak ikut Kepala Bappeda Sergai Ir H Irham Taufik MSi Batubara dan dari pihak Dinas PU Bina Marga.

Sariful yang tampak semangat pada kegiatan tersebut mengatakan, ini bagian dari program jumat bersih yang dicanangkan bapak Bupati sekaligus untuk menyambut HUT Kabupaten Sergai ke-10 dan Keca-

matan Bintang Bayu ke-7. Dengan gotong royong kita ingin tunjukkan bahwa dengan kebersamaan semua akan berjalan baik. Jumat bersih kali ini pihak Ka.Bappeda dan Dinas PU Bina Marga Sergai ikut serta. Tak ketinggalan unsur Muspika, Sekdes, Kades, Prangkat Desa dan BPD. Puncaknya untuk HUT Bintang Bayu kita adakan jalan santai Minggu (12/1) dengan melibatkan semua elemen masyarakat termasuk para Calon Anggota Legislatif juga kita undang.

"Harus ada inovasi sebagai mana tema HUT Sergai tahun ini," ujar Sariful.

(ARM)

ANGKONG Tampak Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH mengusung angkong mengangkut tanah galian parit.(KPK POS/ARM)

E D I S I 284 6 JANUARI - 12 JANUARI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Golkar: Penonaktifan Atut Tinggal Tunggu Waktu JAKARTA - Partai Golkar meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa mewacanakan pelengseran Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten. Proses penonaktifan Atut hanya tinggal menunggu waktu.

"Penonaktifan Atut hanya soal waktu, menunggu suasana kondusif secara psikologis," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/1).

Menurut dia, kasus dugaan korupsi yang menyeret Atut di Banten tidak bisa menjadikan dasar DPRD setempat melakukan pemakzulan. Sebab, proses hukum atas dugaan korupsi masih berjalan dan belum ada kekuatan hukumnya.

"Pemakzulan terlalu dini, karena angket. Kita tidak tahu penyelidikan DPRD itu memakan waktu berapa lama. Liat saja Century lama dan ujungnya diserahkan ke proses hukum,"

ujarnya.

Untuk itu, Golkar meminta pihak DPRD setempat tidak perlu mendorong upaya pemakzulan kepada Atut. Sebab, seluruh mekanisme pemberhentian Atut akan berjalan. "Tidak perlu didesak, Golkar punya mekanisme," tandasnya.

Sementara itu, Partai Golkar tidak akan mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksa Sekretaris Jendral (Sekjen) Idrus Marham, dan Bendahara Umum (Bendum) Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah.

"Dipanggilnya sekjen, dan bendum Golkar dilihat sebagai bagian integral dalam upaya membuat kasus tersebut jelas, dan terang benderang. Golkar berkeinginan kasus juga jelas," ujar Hajriyanto.

Menurut Hajri, DPP Golkar sudah memanggil Idrus dan

Novanto terkait pemeriksaannya di KPK. Keduanya memastikan tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Banten.

"Saya sudah bicara dengan sekjen, dan dia mengatakan akan datang dan sudah datang kemarin, sehari sebelum hadir saya bicara. Dia akan menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan KPK," tutur dia.

Hajri menambahkan, Golkar sadar tahun politik 2014 merupakan beban bagi Golkar karena ada beberapa kadernya yang terseret KPK. Namun, Golkar berkeyakinan tidak semua kader yang diperiksa KPK terbukti bersalah.

"Itu risiko dari parpol kalau dalam tahun politik ada kader yang dipanggil KPK, karena publik selalu memiliki penilaian kalau yang dipanggil pasti terseret kasus. Dipanggil KPK itu belum tentu terjerat," tandasnya. (IN/BBS)

Awi Manejer PT SGP Tak Tersentuh Hukum PEKAN BARU - Ketua Umum LSM Lembaga Pemantau Aset Negara Indonesia (LPANI) Yustisia Hariyanto mengaku prihatin terhadap penegakan hukum dibidang tindak pidana kejahatan kehutanan, khususunya di Riau.

Dikatakannya, dalam pemberitaan koran KPK Pos, sederatan nama-nama sudah dijadikan sebagai tersangka, namun terkesan di "petieskan". Seperti kasus dugaan illegal logging yang telah P.21, diduga atas nama Seng Hui Als Awi manejer Camp. PT Suntara Gajapati (SGP) Bulu Hala Sei Sembilan Dumai. Kasus ini dijanjikan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Ujung Tanjung. Namun apa yang terjadi?.

P.21 diduga atas nama Seng Hui alias Awi tersebut hingga saat ini tidak jelas. Informasi yang berkembang P.21 atas nama Seng Hui diduga tidak dilimpahkan ke Pengadilan. "Ada apa....?" tanya Yustisia Hariyanto.

Dikatakan, kasus dugaan illegal logging tersebut dilakukan dalam kawasan HPH Tanaman PT.SGP ditempat Seng Hui bekerja. "Ini sama artinya “maling teriak maling” sanksinya mestinya lebih berat, bisa dikenakan pasal berlapis," ungkapnya.

HPH Tanaman PT.SGP sesuai SK Menhut No.71/KPTS-II/ 2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman kepada PT.Suntara Gajapati atas areal seluas 34.792 hektar berada di Provinsi Riau.

Yang mengherankan lanjut, Hariyanto, Seng Hui alias Awi diduga tersangka pelaku dugaan illegal logging, berkasnya sudah P.21 masih bisa lolos dari jeratan hukum.

Barang bukti ribuan M3 kayu log dan BBS hasil dugaan Illegal Logging, sitaan Polres Rohil yang telah dilelang tersebut membuktikan aksi illegal logging di kawasan HPH Tanaman PT.SGP tersebut menyimpang dari SK Menhut No.71.

Diinformasikan barang bukti, berupa kayu log dan BBS hasil tangkapan Polres Rohil tersebut, belum seberapa. Jika dibandingkan dengan Log yang diduga dijadikan landasan hasil tebangan liar dari kawasan HPH Tanaman PT.SGP diduga ribuan tual. Apabila kayu-kayu ini dikubikasikan mencapai ribuan M3. Kayu itu ditanam kemudian ditimbun dengan tanah dijadikan badan jalan koridor untuk transportasi angkutan kayu dari dan menuju lokasi PT.SGP tujuan PT.Arjuna Tanah Putih dan PT. IKPP Perawang Pelanggaran SK Menhut No.71 berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Namun pada saat dilakukan razia di kawasan PT.SGP Kayu log yang ditanam yang dijadikan landasan tersebut diinformasikan tidak dibongkar, sehingga PT. SGP terhin-

KONV OI - Truk konvoi mengangkut kayu log dari Kawasan HPH Tanaman PT.SGP ONVOI melewati jalan koridor tujuan PT.Arjuna Tanah Putih. (KPK POS/PUR) dar dari kewajiban membayar pajak dari sektor DR dan PSDH beber Hariyanto Menurut Hariyanto PT.SGP bekerjasama dengan PT.Arara Abadi (AA) Perawang pemasok kayu log, chip dan KBK (kayu bulat kecil) ke PT. IKPP Perawang PT.SGP selaku perusahaan pemegang kontrak pengadaan bahan baku kayu ke PT.IKPP mestinya disesuaikan berdasarkan kontrak kerja.

Dikatakan Hariyanto, LSM LPANI Yustisia bersama Tim Pemberantasan illegal loging Pemprov Riau ketika itu ketua Tim Wakil Gubernur Riau Wan Abu Bakar melakukan razia ke lapangan dalam rangka pemberantasan illegal logging. LPANI Yustisia mengantongi sejumlah nama diduga aktor intelektual terkait tindak pidana kejahatan kehutanan yang tidak tersentuh hukum. "Yang ditangkap pada saat razia tersebut, masyarakat yang dijadikan tumbal dijebloskan kepenjara," ungkapnya Masih kata Hariyanto meski belakangan ini gencar media cetak menyoroti, termasuk koran ini, terkait sederetan namanama diduga telah dijadikan tersangka terkait illegal logging, mereka beranggapan “anjing menggonggong, kafilah berlalu”.

Menurut mereka berita tersebut tidak ada apa-apanya. Contoh misal, media yang mengungkap kasus dugaan illegal logging tersangka diduga atas nama Seng Hui, media bisanya hanya memberitakan Aparat Penegak Hukum berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 berwenang mengusut dan menyeret tersangka ke Pengadilan tak berkutik. Data yang ada pada KPK Pos belum seberapa, dibanding data yang ada pada LPANI. Masih banyak data-data penyimpangan diduga dilakukan Pemegang HPH Tanaman seraya memperlihatkan setumpuk data Kejahatan Tindak Pidana Kehutanan.

Sulitnya menyeret aktor intelektual terkait dugaan illegal loging di Riau sebagai akibat

adanya kepentingan berbagai pihak tertentu. Dugaan Kongkalikong antara oknum Kehutanan dengan Perusahaan Pemegang HPH Tanaman, maka tidak pula berlebihan bahwa Indikasi penghancuran hutan di Riau termasuk Instansi Kehutanan mulai dari Kementerian Kehutanan hingga Kehutanan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Karena Instansi yang dipercaya negara, menjaga, dan menyelamatkan hutan negara ini, seenaknya membuat, merobah regulasi tentang kehutanan, diduga ikut bermain, maka tidaklah mengherankan puluhan ribu hektar hutan negara di Riau yang berstatus hutan produksi berobah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. "Alih fungsi hutan diduga adanya “lampu hijau” dari Kehutanan," katanya.

Secara terpisah Humas PT.AA Perawang Tarmizi yang menerima konfirmasi tertulis KPK Pos belum lama ini, terkait dugaan penyimpangan atas SK Menteri Kehutanan No.71/KPTS-II/2001 yang diberikan kepada PT.SGP atas hutan seluas 34.792 hektar. di Provinsi Riau,Tarmizi menjanjikan akan mempertemukan KPK Pos dengan manajemen PT.SGP, untuk klarifikasi dugaan penyimpangan tersebut. Namun hingga berita ini dikirimkan belum ada jawaban. Ketika coba dihubungi lewat ponsel, tak ada nada panggil. Demikian juga ketika melalui pesan singkat, tidak direspon.

Saat bertemu, ketika disinggung soal pemegang saham, diinformasikan pesaham terbesar PT.SGP adalah salah seorang artis berinisial DM. Tarmizi tidak menafik, nama artis yang dipertanyakan KPK Pos, termasuk yang ditanyakan pesaham terbesar di PT Ruas Utama Jaya (RUJ) yang juga groupnya PT.AA diduga salah seorang mantan Jenderal diduga sekaligus Ketua Umum, salah satu Partai Politik juga tidak dibantah. Tarmizi menjawab. “Nanti anda tau sendiri,” ujar Tarmizi terkesan mengamini pertanyaan KPK Pos. (PUR)

Kadishutbun Riau Mengajukan Pensiun Dini PEKANBARU - Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan (Kadishutbun) Provinsi Riau Zulkifli Yusuf diinformasikan akan mengajukan pensiun dini 10 Januari 2014 ini.

Informasi yang berkembang dilingkungan Dishutbun Provinsi Riau, pengajuan pensiun dini Zulkifli Yusuf disampaikan pada rapat interen Dishutbun Provinsi Riau belum lama ini. Nama Zulkifli Yusuf belakangan ini, kerap muncul menghiasi media cetak, terkait pemberitaan alih fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi perkebunan sawit di wilayah Provinsi Riau.

Meski Dishutbun Provinsi Riau kerap dipublikasikan, namun terkesan “picingkan mata” terhadap sejumlah kasus yang mencuat. Selain itu beberapa kasus yang diusut Dishutbun Prov Riau selama kepeminpinan Zulkifli Yusuf disinyalir belum ada satupun yang masuk ke Pengadilan. "Diduga “dipeti eskan,” ujar sumber di Kantor Dishutbun Provinsi Riau, Jumat lalu.

Mencuatnya sejumlah kasus pe-

rambahan hutan di kawasan hutan produksi yang dijadikan kebun kelapa sawit, diduga dilakukan Edi Surianto, Zulpan Halim, dan PT. RSU. Dikabarkan Zulkifli Yusuf kebakaran jenggot.

Untuk mengklarifikasi dugaan alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit KPK Pos mencoba melakukan konfirmasi baik secara langsung, maupun tertulis 9 Desember 2013 kepada Kadishutbun Provinsi Riau Zulkifli Yusuf. Namun hingga saat ini tidak ada jawapan dan selalu menghindar dari KPK Pos. Keterangan lain yang diperoleh KPK Pos bahwa Intelijen Dishutbun Prov Riau selama kepemimpinan Zulkifli Yusuf diduga tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga pengawasan terhadap kawasan hutan di Riau tidak berjalan dengan baik. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak berlaku.

Contoh misal, lanjut sumber, penerbitan surat tugas yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Zulkifli Yusuf untuk

melakukan razia kesejumlah kawasan hutan produksi yang dialih fungsikan. Jumlah hari kerja limidnya pendek. Petugas hanya diberi waktu hanya 2 sampai 3 hari. Sementara kawasan hutan yang akan dikunjungi, jaraknya dari dan menuju Pekanbaru jauh.

Untuk perjalanan ke lokasi memakan waktu satu hari. Belum lagi untuk melengkapi administrasi.

Pada saat bertugas memakan waktu satu hari, sehingga surat tugas yang diberikan mubajir. Biaya perjalanan dinas melakukan razia tersebut lumayan besar, dibiayai melalui dana APBD yang diposkan di Dishutbun Provinsi Riau, dana dikeluarkan hasilnya tidak ada.

Setidaknya surat tugas tersebut 7 hingga 10 hari. Perusahaan diduga melakukan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit disinyalir setiap bulan dipanggil Kepala Dinas Kehutanan hadir dikantor. Kehadiran Pengusaha Kebun Sawit tersebut tidak jelas karena mereka berhadapan langsung kepada Kepala Dinas Zulkifli Yusuf. (PUR)