Epaper kpkpos 285 edisi senin 13 januari 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

LOYALIS ANAS YAKIN KPK PERIKSA IBAS

K R I M I N A L

EDISI 285/ THN VI 13 - 19 JANUARI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 2

Kolom Redaksi

Kado Pahit di Awal 2014

Uang Sitaan Berkurang?

MENYIKAPI keluhan para bidan desa (bides), anggota Komisi II DPRD Langkat berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi hak para Bides. ”Kita akan perjuangan apa yang menjadi hak saudara-saudari sekalian, kita akan tanyakan permasalahan ini ke Sekdakab Langkat atau pihak terkait lainnya,” janji anggota DPRD. Kurang puas dengan jawaban yang diberikan, akhirnya seratusan Bides ini membubarkan diri meningalkan gedung DPRD Langkat.

Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rosyid Hartanto • LANJUT KE HAL. 2

» Operasi Tangkap Tangan Dana Jampersal

KPK Segera Turun ke Langkat STABAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kabupaten Langkat untuk membantu tugas penyidik Tipikor Polres Langkat dalam mengungkap dugaan korupsi dijajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

Hal ini terkait Operasi Tangkap

Tangan (OTT) yang dilakukan tim Tipikor Polres Langkat terhadap tiga oknum pegawai Dinkes Langkat. Ketiganya Ponidi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Safriani selaku bendahara program Jampersal dan Drg Sofyan selaku Kepala Seksi yang membawahi program jampersal. Mereka tertangkap

Kami tidak keberatan dan permasalahkan potongan yang 10 persen itu, yang menjadi masalah sekarang ini, kenapa hak kami tidak dibayarkan. Inikan tidak adil namanya.

Bidan Desa Ngadu Ke DPRD

Bidan Desa

RATUSAN bidan desa (Bides) penerima klaim dana jaminan

”

”

Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli Curang

GUNUNGSITOLI - Meski pelaksanaan Proyek P-APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2013 telah berakhir 31 Desember 2013, namun masih ada pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan di lapangan. Sehingga patut diduga sebagian berita acara proyek di Pemko Gunungsitoli ada yang direkayasa bobot pekerjaan 100 persen.

Buktinya, proyek pembangunan jalan setapak yang berlokasi di Jalan Karet Gang Kampung Baru menuju SD Negeri 2 Kota Gunungsitoli. Ternyata proyek ini masih belum selesai dikerjakan.

Hingga, Rabu (8/1) masih terlihat beberapa orang pekerja sedang mengecor badan jalan yang belum • LANJUT KE HAL. 2

basah sedang melakukan pemotongan dana jampersal triwulan terahir tahun 2013 senilai Rp1,6 miliar lebih, Jum'at lalu.

Kasat Reskrim AKP Rosyid Hartanto menyatakan, selain KPK tim dari Mabes Polri juga datang ke Langkat untuk membantu pengusutan yang dilakukan.

Beberapa petugas Mabes Polri dika-

persalinan atau Jampersal triwulan terakhir tahun 2013 di Langkat, masih belum menerima haknya. Penyebabnya, dana yang seharusnya dibayarkan dan diterima oleh mereka, diboyong petugas Polres Langkat pada pengrebekan, Jum’at lalu.

Oleh penyidik tipiter (tindak pidana tertentu-red) Polres Langkat, kesemua uang yang jumlahnya Rp1,665 miliar itu

dijadikan barang bukti atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan.

Kini nasib uang tersebut masih tertahan di tangan penyidik sampai batas waktu yang belum ditentukan. Seiring dengan itu, puluhan bidan yang haknya belum disalurkan sebagaimana mestinya, Jum’at, mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Langkat.

barkan sudah berada di Langkat. “Kita harapkan kedatangan tim dari KPK untuk mensupervisi dan memberi atensi dugaan korupsi di Dinkes Langkat yang tengah ditangani,” tegas Rosyid.

Dijelaskannya, keberhasilan Polres Langkat mengamankan beberapa ter• LANJUT KE HAL. 2 Kedatangan mereka dari berbagai pelosok ini berniat mempertanyakan kejelasan nasib serta hak mereka akan dana jampersal tersebut.

Sayangnya, kedatangan para bidan ini tidak mendapat sambutan dari siapapun, terutama Kadiskes Langkat dr Gunawan. Beberapa saat di • LANJUT KE HAL. 2

Pengesahan APBD 2014 Terganjal Kepentingan MEDAN – Pengesahan R-APBD Sumut 2014 belum diketahui kapan dilaksanakan. Bamus DPRD masih menjadwal ulang rapat paripurna pengesahan tersebut.

Sudah barang tentu, tertundanya pengesahan R-APBD itu menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Menurut sumber, diduga salahsatu faktor penyebab tertundanya APBD adalah soal tidak tertampungnya dana kampanye oknum anggota DPRD Sumut yang berselimut dana bantuan sosial (bansos).

Terendus kabar bahwa beberapa permintaan oknum anggota dewan tidak dapat direalisasikan Pemprovsu. Sumber di Biro Keuangan Pemprovsu membeberkan sejumlah permintaan dan usulan oknum DPRD Sumut.

Oknum cenderung meminta agar meninggikan anggaran untuk mereka, makanya oknum tersebut mencoba terus menghambat pengesahan APBD. Bukan itu saja, menurut sumber itu, oknum DPRD Sumut berharap agar usulan• LANJUT KE HAL. 2

JURUS CHINA LAWAN KORUPSI (2) Masyarakat di China tak hanya bisa mengikuti berita aksi “ganyang” pejabat korup.

Dalam beberapa tahun terakhir, mereka diberi angin berpartisipasi memerangi korupsi. Hasilnya, tak sedikit pejabat tinggi di negeri itu yang diadili, karena terlibat korupsi. Bahkan, aib seorang pejabat korup dibongkar istri simpanan, lewat pengaduan masyarakat. Pejabat China, Yang Dacai, divonis 14 tahun karena korupsi

Mesin Pencari Daging Manusia UNTUK memerangi korupsi, sejumlah peraturan anti korupsi pun lahir. Termasuk, misalnya, tidak boleh lagi ada karpet merah, atau penyambutan meriah bagi kedatangan seorang pejabat, baik itu pusat dan daerah.

Untuk undangan makan siang, pejabat China hanya boleh menikmati maksimal empat macam masakan, dan satu jenis sup. Mobil dinas dilarang dipakai untuk urusan pribadi.

"Dulu para pejabat dibiarkan menghadiahi diri mereka dengan bonus dari anggaran pemerintah. Kini tidak boleh ada yang namanya tunjangan lembur," ungkap Lijia Zhang, pengamat masalah China dalam satu tayangan di CNN pertengahan Oktober lalu.

Pada tahap awal, penyelidikan kasus korupsi biasanya dijalankan oleh aparat negara atau polisi setelah mendengar keluhan, laporan atau petisi dari warga.

Namun, untuk kasus kelas kakap, penyelidikan akan dijalankan oleh Komisi Inspeksi Disiplin dari Komite Pusat Partai Komunis China. Target mereka biasanya kader atau pengurus partai yang duduk di jabatan strategis, baik di pemerintahan maupun di badan usaha milik negara.

Tim penyelidik dari partai memiliki caracara khusus untuk menginvestigasi pejabat • LANJUT KE HAL. 2

PT PERTAMINA (Persero), tepat 1 Januari 2014, menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) secara serentak. Besarannya sangat signifikan, dari sekira Rp76 ribu menjadi Rp 122.400 per tabung. Artinya, ada kenaikan sekira 60 persen.

Langkah Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 kg dikarenakan tingginya harga pokok elpiji di pasaran dan turunnya nilai tukar rupiah. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka perusahaan migas pelat merah itu akan mengalami kerugian.

Direktur Pertamina Karen Agustiawan berucap bahwa Pertamina mengalami kerugian Rp28 triliun sejak 2009. Selama ini pemerintah menyubsidi lebih dari setengah harga elpiji atau sebesar Rp5.000. Rinciannya harga elpiji per kg itu Rp11.000, dipotong pajak, jadi harga • LANJUT KE HAL. 2

Mantan Kepala Divisi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor,

Teuku Bagus Benarkan Aliran Dana ke Marzuki Alie JAKARTA - Mantan Kepala Divisi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, menyebut Manajer Pemasaran PT Adhi Karya, M. Arief Taufiqurahman, memberikan uang ke Marzuki Alie.

Uang tersebut diduga terkait proyek pembangunan gedung baru DPR. "Iya," ungkap Teuku Bagus M Noor usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrium, Jumat (10/1).

Teuku Bagus mengaku tidak mengetahui jumlah uang yang digelontorkan untuk mendapatkan tender pembangunan gedung baru DPR. "Tanya ke pak Arief saja," tegasnya.

Sebelumnya Teuku Bagus pernah mengaku dipanggil Marzuki Alie. Pemanggilan tersebut terkait proyek pembangunan gedung baru DPR. "Iya saya pernah bertemu, waktu itu saya yang dipanggil Marzuki Alie," kata • LANJUT KE HAL. 2

Haryanto, Ketua Umum LPANI Yustisia.

Petani Berdasi di Riau Dapat Perlindungan PEKANBARU - Investasi dibidang usaha perkebunan kelapa sawit, memang sangat menjanjikan, seiring dengan meningkatnya permintaan negera-negara pengimpor terhadap komoditi CPO (Crude Palm OiL) termasuk turunannya dari tahun ketahun terus meningkat.

Peningkatan permintaan komoditi CPO ini pulalah menyebabkan menjamurnya para “Petani Berdasi” ramai-ramai berinvestasi membuka perkebunan kelapa sawit. Hutan digunduli dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Persoalan bencana alam yang menghantui masyarakat Riau yang setiap tahunnya kebanjiran, siapa yang bertanggungjawab, problem yang hingga saat ini belum terjawab.

Menyikapi Kehancuran Hutan di Riau Ketua Umum Lembaga Pemantau Asset Negara Indonesia (LPANI) Yustisia • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

Loyalis Anas Yakin KPK Periksa Ibas Demokrat 2010 di Bandung, putra bungsu Presiden SBY itu menjabat sebagai SC dalam kepanitiaan.

"Jadi KPK tidak perlu diberi saran lagi (untuk periksa Ibas), KPK itu tidak perlu diberikan pendapat lagi. Orang-orang KPK itu profesional, lembaga yang superbodi, jaringannya luas, semua komplit yang dilakukan pasti benar.

Saya kira sudah tahulah apa langkahnya," kata Gede Pasek di kantor

KPK, Jakarta, Jumat (10/1).

Pasek dan sejumlah koleganya mendampingi Anas menjalani pemeriksaan di KPK. Namun, Pasek tak tahu apakah pada pemeriksaan itu, Anas juga akan ditanyai seputar dugaan aliran dana Hambalang yang masuk ke Ibas atau tidak. "Tapi ya itu, enggak tahu juga

TEUKU BAGUS BENARKAN ALIRAN DANA KE MARZUKI ALIE..........................................................

• DARI HALAMAN. 1

JAKARTA - Loyalis Anas Urbaningrum Gede Pasek Suardika meyakini KPK tak tinggal diam menyelusuri dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus gratifikasi Hambalang.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu percaya pada waktu yang tepat, KPK akan memanggil dan memeriksa Ibas.

Apalagi, saat Kongres Partai

• DARI HALAMAN. 1 Teuku Bagus Muhammad Noor usai bersaksi pada sidang lanjutan kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1).

Teuku menerangkan undangan pertemuan itu disampaikan oleh mantan Deputi Menteri BUMN Bidang Konstruksi Muchayat,

bukan langsung disampaikan oleh Marzuki Alie. "Dia melalui Muchayat. Lalu saya diminta Muchayat untuk bertemu dengan Marzuki," ucapnya.

PT Adhi Karya memilih mundur dari lelang tender proyek yang saat itu banyak mendapat sorotan dari masyarakat, meski pernah bertemu dengan Marzuki selaku Ketua DPR. (OZ/BBS)

UANG SITAAN BERKURANG?..........

• DARI HALAMAN. 1 SIK saat dikonfirmasi tak mau gegabah. Rosyid mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih duhulu dengan kejaksaan. Biar diekspos dulu oleh kejaksaan.

“Nanti kalau kata mereka (kejaksaan) uang itu dapat dikembalikan, baru kita kembalikan. Kita nggak berani buru-buru memulangkan uang itu, takutnya kalau kita pulangkan sekarang, saat pelimpahan berkasnya nanti pihak penuntut kejaksaan minta uangnya dihadirkan, di mana kita mau cari uangnya kalau seperti itu, " jelas Rosyid, seraya menambahkan, kita tunggulah apa keputusanya nanti.

Menurut Rosyid lagi, Sekdakab Langkat, dr Indra Salahuddin telah menghubunginya membicarakan masalah uang dana jampersal yang diamankan Polres Langkat sebagai barang bukti. ”Tadi pagi pak Sekda ada menghubungi saya, ya masalah uang itu juga. Saya bilang coba saja buat surat resmi dan ajukan

ke kita (Polres Langkat), kalau surat pasti dibalas surat, kalau lewat telpon-telpon aja, kan susah itu nggak bisa dipertanggung jawabkan dan kalau bisa harus ada tim yang bertanggung jawab menerima uang sitaan tersebut, ” ujar Rosyid.

Disinggung soal isu berkurangnya uang sitaan dana jampersal, Kasat Reskrim membantah dan berharap agar publik tidak mempercayai kabar bohong tersebut.

Dijelaskannya memang pihaknya ada mengembalikan uang senilai Rp3 juta lebih kepada salah seorang tersangka bidan Safriani. Uang tersebut bukan termasuk barang bukti hasil kejahatan dugaan kasus korupsi yang disita senilai Rp1,6 M lebih.

"Uang itu sudah dikembalikan karena berasal dari uang ucapan terima kasih para bidan saat melakukan pencairan, jumlahnya bervariasi ada yang Rp50 ribu sampai Rp100 ribu dan terkumpul sampai Rp3 juta lebih, jadi itu bukan uang barang bukti sitaan," kata Rosyid. (JUL)

BIDAN DESA NGADU KE DPRD........

• DARI HALAMAN. 1 kantor Dinkes, para bidan ini membubarkan diri. Tak seorangpun yang mau buka mulut saat ditanyai. Salah seorang dari bidan hanya mengatakan kalau kedatangan mereka terkait masalah yang diberitakan media ini beberapa hari terakhir ini.

Usai mendatangi Dinkes Langkat, ratusan Bides inipun bergerak menuju gedung DPRD Langkat. Di DPR Langkat, para bidan langsung menuju ruangan Komisi-II DPRD Langkat yang membidangi kesejahteraan dan ekonomi.

Diterima anggota Komisi-II, Bahrum, Sugiono dan Kurniawan, para bidan desa ini menyampaikan segala unek-unek mereka ke wakil rakyat ini. Pada intinya, bidan-bidan ini mengata-

kan kalau mereka meminta agar hak mereka yakni uang Jampersal yang seharusnya telah mereka terima, namun terganjal akibat dijadikan barang bukti oleh polisi terkait kasus pemotongan dana jampersal.

Tambah mereka, kalau masalah potongan 10 persen yang dipermasalahkan oleh penyidik kepolisian, bidan ini mengaku tidak merasa keberatan asalkan dana tersebut dibayarkan. ”Kami tidak keberatan dan permasalahkan potongan yang 10 persen itu, yang menjadi masalah sekarang ini, kenapa hak kami tidak dibayarkan.

Masakan gara-gara tiga orang yang bersalah, ratusan orang kayak kami ini menanggung deritanya. Inikan tidak adil namanya, “ aku mereka berharap dewan selesaikan masalah ini.

(JUL)

KADO PAHIT DI AWAL 2014................

• DARI HALAMAN. 1 riil adalah Rp4.910. Sementara, sisanya lebih dari Rp5.000 disubsidi oleh Pertamina.

Begitu harga baru diterapkan, langsung terjadi pergolakan, baik berupa harga maupun komentar.

Harga jual produk di sektor makanan dan minuman langsung meningkat.

Sementara pelaku usaha terancam gulung tikar. Sejumlah legislator, instansi, bahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak kenaikan harga tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut gerah dan angkat bicara atas kenaikan ini. Presiden memerintahkan Wakil Presiden Boediono memanggil menteri terkait dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Salah satu hasilnya adalah mengevaluasi harga jual gas dengan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diseimbangkan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Setelah dirembuk, hasilnya adalah Pertamina merevisi harga jual elpiji 12 kg dari Rp122.400 menjadi Rp82.200. Harga itu berlaku per 6 Januari 2014.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sebenarnya, rencana kenaikan harga elpiji kemasan 12 kilogram pada 1 Januari itu sudah sering disampaikan oleh PT Pertamina. Kalau Presiden dan para menteri tak setuju, mereka seharusnya bersikap sejak awal.

Manuver Presiden atas kenaikan ini, semakin memperlihatkan sikap pemerintah yang bimbang. Sementara para menteri yang membidangi perekonomian terkesan sudah pecah kongsi.

Mengambil keputusan sendiri tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Memang benar Pertamina memiliki hak untuk melakukan kenaikan.

Tetapi harus diingat, pemilik saham Pertamina tetap pemerintah. Agak janggal bila harga jual gas elpiji tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemilik modal. Bahkan, banyak yang beranggapan bahwa hal ini hanya bagian dari strategi pencitraan jelang Pemilu 2014.

Apa pun alasannya, drama gas Pertamina ini menjadi tontonan publik bahwa pembentukan harga gas dengan mudah ditentukan tanpa landasan yang kuat. Jika sudah begini, lagi-lagi rakyat yang dirugikan. (***)

saya. Coba tanya penyidik nanti," kata Pasek.

Demokrat Makin Turun Kasus yang melilit Anas Urbaningrum hingga akhirnya ditahan KPK diyakini akan memberi dampak besar bagi perolehan suara Partai Demokrat (PD) di Pemilu 2014. Perolehan suara PD diyakini

turun drastis.

"Pertanyaan buat Demokrat sekarang ini bukan menang tidak menang, tapi apakah bisa bertahan," kata pengamat politik Indo Barometer M Qodari di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (11/1/2014).

PD diyakini akan susah payah mempertahankan posisinya di tiga

besar Pemilu 2014. Jika tak bisa mengolah isu Anas dengan baik, bahkan diyakini PD bisa terlempar dari Senayan.

"Bisa bertahan saja buat PD itu sudah bagus. Pertanyaan buat PD, how long can you go? Suaranya terus turun, di survei kita saja sudah lima persen," ujar Qodari.

Namun Jubir PD Ruhut Sitompul tak setuju. Ruhut yakin PD masih bisa bicara banyak di Pemilu 2014. Meski dia tak menampik kasus Anas memberi efek buruk bagi PD. "Saat Anas masuk sidang Pileg 2014 sudah lewat, bos. Tapi untuk Pilpres aku nggak tahu," ujarnya.(NET)

PETANI BERDASI DI RIAU DAPAT PERLINDUNGAN..........................................................................

Hariyanto bersama KPK Pos dan Mimbar Negeri membuka daftar nama- nama diduga pelaku perusak hutan yang sukses. Diperkirakan puluhan nama besar “Petani Berdasi” yang menjadi catatan LPANI Yustisia diduga melakukan alih fungsi hutan produksi terbatas menjadi kebun kelapa sawit.

Petani berdasi tersebut belakangan ini, disebut-sebut menjadi orang kaya baru (OKB) dibidang usaha perkebunan di Riau. Betapa tidak, harga TBS (tandan buah sawit) melejit. Disinyalir para petani berdasi itu dapat perlindungan oknum Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi Riau.

Maka tidak pula berlebihan, hancurnya hutan di Riau diduga “biang keroknya” Dinas Kehutanan, baik

ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Provinsi sampai ke Kementerian Kehutanan RI. "Instansi Kehutanan yang merupakan Instansi teknis, yang berwenang, dan mengetahui sesungguhnya kondisi Hutan di Riau ketika diupayakan konfirmasi baik secara tertulis maupun langsung tetap saja mengelak ketus," Hariyanto, Kamis pekan lalu, yang pernah melayangkan konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas Kehuanan Riau Zulkifli Yusuf.

Menurut Hariyanto sanksi terhadap para penjahat kehutanan sangat berat diatur dalam UndangUndang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun UU tersebut tidak berlaku bagi 'Petani Berdasi' tersebut. Merajalelanya 'Petani Berdasi' melakukan alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa

sawit diduga karena adanya pembiaran dan kongkalikong dengan oknum Dinas Kehutanan Nama besar petani berdasi tersebut adalah Zulpan Halim, memiliki kebun sawit seluas 400 Hektar. Edi Suriyanto bersama anak dan istrinya, memiliki kebun sawit seluas 1500 hektar. Athian memiliki kebun sawit seluas 1200 hektar. Acua memiliki kebun sawit seluas 400 hektar. Hansen Wiliam memiliki kebun sawit seluas 400 hektar. Piter Wongso memiliki kebun sawit seluas 200 hektar.

Jimmi memiliki kebun sawit seluas 1200 hektar. Arjok memiliki kebun sawit seluas 300 hektar dan terbesar PT. RSU (Rimba Sraya Utama) miliki kebun sawit ribuan hektar. Izin yang dimiliki PT.RSU HPH Tanaman HTI Pola Transmigrasi dialih fungsikan menjadi

kebun kelapa sawit bekerja sama dengan PT.Agro Abadi. Selain itu oknum petinggi PTPN 5 Riau Ramodka Purba memiliki kebun sawit 580 hektar, (telah dijual), koperasi Nusantara 5 seluas 300 H. Seluruh kebun kelapa sawit tersebut dalam kawasan hutan produksi terbatas eks HPH. Kebun sawit milik petani berdasi yang berasal dari Hutan Produksi eks HPH itu disinyalir tidak ada satupun yang mengantongi izin. Baik pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI, dan tidak mengantongi IUP (Izin Usaha Perkebunan) dari Menteri Pertanian dan Perkebunan, dan tidak punya HGU (Hak Guna Usaha) dari BPN. "Dokumen yang dimiliki para petani berdasi tersebut mayoritas sebatas SKT (Surat Keterangan

Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) sebagian telah mempunyai sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN Kabupaten Siak juga di atas kawasan hutan produksi ex HPH atas nama kelompok Jimmi dan Kelompok Ramodka Purba Kepala Biro PTPN 5 Riau," beber Hariyanto.

Kawasan Hutan yang dijadikan kebun kelapa sawit oleh pengusaha petani berdasi itu tersebar di sejumlah Kabupaten Provinsi Riau yaitu kawasan hutan Libo Baru KM 39 dan KM 41 Kampar dan Rokan Hulu. Bumbun Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dayun Kabupaten Siak.

Kepemilikan kebun sawit oleh sejumlah petani berdasi tersebut diduga berawal dari pembukaan hutan, kayunya digasak, lahannya dijadikan kebun sawit.(PUR)

PENGESAHAN APBD 2014 TERGANJAL KEPENTINGAN...................................................................

• DARI HALAMAN. 1 usulan itu dapat ditampung oleh Pemprovsu. Sementara pihak Biro Keuangan tidak mau mengambil risiko.

“Bansos itu kan hanya dijadikan alasan saja. Ini untuk kepentingan politik agar ada bargaining politik buat mereka. Mengingat ini tahun politik, sehingga permintaan tinggikannya anggaran tersebut dalam rangka deal politik untuk kampanye,” ucap sumber, seperti dikutip sumutpos.co.

Namun sang sumber tidak mau membuka nama-nama terkait dengan itu. “Memang belum ada yang menyatakan terus-terang masalah ini, “ elaknya.

Diakui, salah satu pos anggaran dalam APBD yang seringkali diotak-atik para caleg adalah dana

bantuan sosial (Bansos) dan hibah.

Seperti yang mengemuka dalam beberapa hari terakhir ini. Tarikmenarik pengesahan APBD Sumut ditengarai gara-gara besaran anggaran Bansos yang tak logis.

Berdasarkan surat edaran Mendagri yang tertuang dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Pemprovsu harus mengecilkan anggaran Bansos 2014 dari tahun sebelumnya.

“Dalam surat edaran tersebut bahwa anggaran untuk Bansos harus dikecilkan dari anggaran sebelumnya. Ini juga berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa menteri dalam negeri berwenang melakukan

pembinaan pengelolaan keuangan daerah,” bebernya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Nurdin Lubis, mengatakan, ia berharap pembahasan APBD 2014, segera dibahas secepatnya.

“Kita hanya menunggu saja pengesahan dari mereka kapan.

Tapi silahkan tanya saja pada mereka (dewan) karena mereka yang menjadwalkannya. Kalau kita berharap pengesahan ini segera digelar, karena nanti akan berdampak pada pembangunan di Sumut,” tegas Nurdin Lubis, Selasa (7/1).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, ketika dikonfirmasi, Selasa (7/1) malam, mengatakan bahwa APBD Sumut 2014 akan secepatnya dengan waktu yang memungkinkan.

“Seandainya disahkan pada 30 Desember (2013) yang lalu, juga sudah terlambat karena tidak sesuai dengan hasil Rakerja DPRD tahun 2012 yang merencanakan akan mengesahkan APBD 2014 pada November 2014,” tegas Chaidir Ritonga.

Pengamat Anggaran Elfenda menilai, belum disahkan APBD penuh muatan politis dibanding argumentasi yang logis. Menurutnya besaran bansos yang dipermasalahkan oleh DPRD Sumut sesungguhnya merupakan titipan-titipan personal. Di mana dana tersebut menjadi modal untuk Pileg 2014.

“Kalaupun terjadi tarik ulur antara Pemprovsu dan DPRD Sumut seharusnya memiliki argumen yang jelas,” kata mantan sekretaris FITRA Sumut ini, Selasa (7/1).

Menurutnya, bansos hanya

sarana membagikan keuntungan untuk sebagian kalangan. Pasalnya, dirinya tidak melihat pemberian bansos kepada sebagian ormas berdasarkan hasil Musrembang ataupun reses anggota DPRD Sumut. Sehingga tidak ada indikator yang jelas dalam penentuan penerima bansos.

“Bansos hanya sarana bagi-bagi kue saja. Setiap tahun justru selalu bermasalah hukum,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa kalau mekanisme penerima bansos tidak jelas selama ini. Sisi administrasi juga tidak beres.

Dirinya mengungkapkan bahwa seharusnya selain bansos DPRD perlu mengutamakan belanja modal dalam postur APBD Sumut 2014. “Yang harus diutamakan seharusnya belanja modal, bukannya bansos,” ujarnya.(TIM)

KPK SEGERA TURUN KE LANGKAT.........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 sangka yang terlibat operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di Dinkes Langkat ternyata mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, termasuk KPK. "Untuk tersangka lainnya masih

diperlukan penyelidikan lebih lanjut, mohon sabar, " ucap Rosyid.

Dalam kasus ini, pihaknya masih fokus kepada pemeriksaan dokumen serta menunggu hasil pemeriksaan audit keuangan dari BPKP-RI Sumut untuk menentukan berapa kerugian negara

akibat pemotongan dana jampersal yang diduga sudah berlangsung sejak tahun 2012.

"Kita masih mempelajari apakah ada dugaan tindak pidana korupsi lainnya seperti pemotongan dana Jamkesmas atau yang lainnya.

Untuk itu masih harus menunggu

hasil audit BPKP dan ini menjadi langkah yang bagus untuk lebih jauh mengungkap dugaan kasus korupsi di Dinkes Langkat," optimis Rosyid.

Selain itu, pihaknya juga membenarkan ada menerima permohonan penangguhan penahanan terhadap ketiga oknum pegawai yang tersan-

dung kasus korupsi dana jampersal.

“Kita memang ada menerima permohonan penanguhan penahanan untuk ketiga tersangka, yang menjamin penanguhan tersebut keluarga tersangka, tapi sampai sekarang belum dikabulkan pimpinan karena alasan penyelidikan, “ ujar Rosyid.(JUL)

MESIN PENCARI DAGING MANUSIA........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 atau kader yang terindikasi korupsi. Cara-cara itu terkesan sangat keras dan luar biasa.

Selama pengadilan, pejabat yang didakwa korupsi hampir pasti akan divonis bersalah.

Namun, berat atau ringannya hukuman akan ditentukan dari bobot kejahatan, maupun pengakuan. Untuk kasus korupsi, hukuman bervariasi. Bisa berupa penjara seumur hidup, atau bahkan eksekusi mati.

Data dari Komisi Inspeksi Disiplin Partai, seperti dikutip kantor berita Xinhua, sedikitnya 4.698 kader tingkat tinggi maupun tingkat daerah telah dihukum oleh partai pada 2012.

Tingkat jabatannya beragam.

Mereka misalnya adalah Liu Zhijun, mantan menteri kereta api.

Atau Huang Sheng, mantan wakil gubernur Provinsi Shandong, dan Tian Xueren, mantan wakil Gubernur Provinsi Jilin.

Sebanyak 961 dari para pejabat itu telah diadili, atau diserahkan ke lembaga yudisial untuk diadili. Selain itu, pada

2012, hampir 73.000 orang di China --baik itu kader partai komunis maupun bukan, telah dihukum karena kasus korupsi, atau lalai menjalankan tugas.

Bagi wartawan surat kabar Inggris, Richard McGregor, partisipasi masyarakat itu dia sebut sebagai "mesin pencari daging manusia" (human flesh search engines). Agak mengerikan kedengarannya. Istilah itu sebetulnya dipakai untuk menggambarkan betapa gencarnya masyarakat di China, terutama para bloger dan jurnalis ikut gerakan aksi anti korupsi.

Mereka mengendus gaya hidup berlebihan para pejabat dan keluarga petinggi. Semua itu diungkap sebagai gejala awal adanya praktik korupsi.

Di era Internet, dan dengan identitas samaran, publik memakai media sosial setempat seperti Sina Weibo, untuk memajang foto dan informasi seputar aksi kesewenangwenangan dan gaya hidup mewah para pejabat. "Pada 2009, banyak pejabat daerah yang aksinya diungkap oleh apa yang disebut

warga China sebagai 'mesin pencari daging manusia,'" tulis McGregor dalam bukunya The Party: The Secret World of China's Communist Rulers.

Di buku itu, McGregor, bekas wartawan Financial Times di China, berkisah betapa berkuasanya Partai Komunis China. Partai menjadi penentu nasib para pejabat, eksekutif, profesor, hingga wartawan setempat. Ia bisa menindak siapa saja, termasuk mereka yang bermasalah atas kasus korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

"Partai itu ibarat Tuhan. Dia berada di mana pun, kita saja yang tidak bisa melihatnya," tulis McGregor dengan mengutip perkataan seorang profesor Universitas Rakyat di Beijing.

McGregor memberi beberapa contoh kasus bagaimana partisipasi masyarakat di Internet bisa mengundang aparat partai menindak pejabat yang terindikasi korupsi.

Pada awal 2009, pernah muncul sebuah foto di Internet tentang seorang pejabat di Kota Nanjing yang mengurusi

perizinan real estate sedang mengisap Nanjing 95 Imperial, jenis rokok mahal setara Rp220.000 per bungkus.

Dia juga terlihat memakai jam buatan Swiss, Vacheron Constantin, yang harga pasarannya saat itu US$15.000.

Pejabat itu membantah dengan mengklaim bahwa dia hanya pakai jam produk bajakan alias palsu. Namun pejabat itu akhirnya dipecat, dan diseret ke meja hakim. Menurut kantor berita Xinhua, pejabat bernama Zhou Jiugeng itu divonis penjara 11 tahun atas kasus suap. Sejak saat itu "mesin pencari daging manusia" terus memakan korban.

Di Kota Shenzen, misalnya, muncul rekaman video lewat Internet tentang seorang pejabat partai setempat tengah mabuk, dan menganiaya ayah seorang gadis yang berupaya dia lecehkan. Laporan masyarakat seperti itulah yang terus bermunculan di media sosial.

Kini bahkan muncul sejumlah kasus, di mana aib para pejabat korup itu malah diungkap oleh perempuan simpanan mereka.

Tengok pengakuan seorang kekasih gelap pejabat publik bernama Ji Yingnan. Dilansir kantor berita BBC, Kamis 10 Oktober 2013, Ji memajang sejumlah video dan foto dirinya dan sang kekasih di dunia maya.

Kekasih Ji adalah seorang Wakil Direktur Administrasi Arsip Pemerintah bernama Fan Yue. Dalam beberapa foto, tergambar jelas sepasang kekasih itu tengah asyik berbelanja, berenang di kolam renang pribadi, dan sedang berpesta.

Seperti dikutip surat kabar China berbahasa Inggris, Global Times, Ji sengaja membocorkan perselingkuhannya itu karena menduga kekasihnya terlibat dalam tindak korupsi. Dia sudah melaporkan itu ke pejabat berwenang, namun tidak ditanggapi. Maka, sebagai pelampiasan, dia membeberkan aib itu melalui jalur maya.

Kantor berita Xinhua menulis bahwa Fan akhirnya dipecat dari jabatannya pada Juni lalu. Ia kini tengah diinvestigasi atas tuduhan melakukan tindak korupsi.

(BERSAMBUNG)

DINAS TARUKIM KOTA GUNUNGSITOLI CURANG...................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 siap.

Menurut pekerja, A Nota Zebua dan A Wita Zebua yang dikonfirmasi KPK Pos, Rabu (8/1) sekitar pukul 15.00 WIB, proyek tersebut masih belum siap. Namun ketika ditanya siapa yang mengerjakan proyek itu, kenapa tidak dipasang papan proyek?. Kedua pekerja itu mengatakan, tidak tahu. Demikian juga pengawas tidak ada di lokasi proyek.

Warga setempat yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan,

semenjak proyek ini dimulai tidak pernah melihat ada papan proyek.

Hal ini sengaja dilakukan untuk mengelabui masyarakat. “Proyek ini sepengetahuan kami sempat terhenti dan baru, Selasa (7/1) kembali dilanjutkan,” ucap sumber.

Ketika ditelusuri siapa yang mengerjakan proyek tersebut, menurut sumber kepala kerjanya orang Jawa, dan proyek ini disebutsebut jatah oknum anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Kadis Tarukim Kota Gunungsitoli, Wirni Zebua ketika dikonfirmasi KPK Pos di ruang kerjanya,

Rabu (8/1) mengatakan, proyek PAPBD Kota Gunungsitoli TA 2013 di Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli sebanyak 60 paket dan tidak ada yang diputus kontrak.

Ketika ditanya kenapa proyek jalan setapak yang berlokasi di Gang Kampung Baru Gunungsitoli tidak diputus kontrak karena tahun anggaran 2013 berakhir per 31 Desember 2013, Wirni mengatakan masalah itu tanyakan kepada Sekretaris Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli. “Beliau yang melayani pers atau LSM bila ada yang dikonfirmasi tentang hal itu karena

telah ada kesepakan kami di kantor ini,” katanya.

Ketika dihubungi Sekretaris Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli Yamotani Telaumbanua sedang tidak berada ditempat. Ketika diminta nomor ponselnya kepada kadis, sang kadis tidak memilikinya.

“Saya tidak punya mungkin karena sekretaris setiap hari berada di kantor sehingga tidak lagi kami simpan nomor ponselnya,” ucap kadis.

Pada kesempatan yang sama pengawas proyek, Irwan H Telaumbanua ST yang hendak dikon-

firmasi tidak berada ditempat.

Menurut staf di dinas Tarukim Kota Gunungsitoli bahwa yang bersangkutan sudah keluar.

Masyarakat dan para kontraktor mengharapkan kepada Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase MSp agar berlaku adil dan tidak pilih kasih memutus kontrak proyek yang belum selesai. Karena hal ini dapat berpotensi merugikan keuangan negara dengan mencairkan proyek tidak siap pada waktunya.

Bahkan terkesan sengaja membiarkan rekanan tanpa memperhatikan ketentuan yang ada. (YAGI)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

NASIONAL

Djoko Suyanto: Anas Kualat Sutan Bhatoegana Dituding Terima Uang JAKARTA - Sutan Bhatoegana, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Waryono Karyo dituding ikut menerima uang dari mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Uang itu milik Widodo Ratanachaitong, trader minyak internasional, yang ingin ikut tender di SKK Migas.

Penerimaan uang itu tertuang dalam surat dakwaan Rudi Rubiandini, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Riyono dalam sidang perdana kasus suap SKK Migas, yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Jaksa menyebut uang yang diserahkan kepada Sutan nilainya 200 ribu dolar AS. Uang tersebut diberikan melalui politisi Partai Demokrat Tri Yulianto, di sebuah toko buah kawasan Jalan MT Haryono. "Tri lah yang memberikannya kepada Sutan," ungkap surat dakwaan Jaksa.

Uang untuk Sutan, lanjut dia, merupakan bagian dari pemberian Widodo Ratanachaitong kepada Rudi sebesar 300 ribu dolar AS. Widodo mengaku sebagai trader minyak internasional dan petinggi PT Kernell Oil Pte Ltd (KOPL) Singapura, meminta Rudi selaku Ketua SKK Migas untuk memenangkan PT Fosus Energy dalam lelang terbatas minyak mentah Minas/SLC dan Kondensat di Senipah periode Agustus 2013.

Pemberian itu dilakukan setelah Widodo bertemu Rudi di Hotel Fullerto Singapura 19 Juli 2013.

Namun pelaksanaan pemberian justri dilakukan pelatih golf Rudi, Deviardi dan komisaris PT KOPL Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya.

Simon dipercaya Widodo untuk memberikan uang itu kepada Deviardi di lobi Gedung Equity Tower, Jalan Jenderal Sudirman, akhir Juli 2013. Setelah uang itu diserahkan kepada Rudi, barulah sebagiannya diberikan kepada Tri untuk diteruskan kepada Sutan, tandas Jaksa dihadapan majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto.

"Uang sejumlah 300 ribu dolar AS tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sutan Bhatoegana melalui Tri Yulianto sejumlah 200 ribu dolar AS di toko buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan dan selebihnya disimpan terdakwa di safe deposit box Bank Mandiri Gatot Subroto," tambahnya.

Terkait uang yang didakwakan KPK ada di tangan Sekjen Kementerian ESDM tidak disebutkan JPU KPK peruntukannya. Jaksa hanya menceritakan uang itu dari Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumeser yang diterima pada Juni 2013 di ruang kerja Ketua SKK Migas. Selanjutnya, Rudi menyerahkan uang 150 ribu dolar AS itu kepada Sekjen Kementerian ESDM. Kedua pemberian itu tertuang dalam dakwaan kedua terhadap Rudi. Secara keseluruhan Rudi menerima uang 200 ribu dolar Singapura dari dan 900 ribu dolar AS dari Widodo melalui Simon dan Deviardi, serta 522.500 dolar AS dari Artha Meris Simbolon selaku Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri agar Rudi memberi rekomendasi penurunan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri kepada Menteri ESDM. Ada tiga dakwaan yang ditujukan kepada Rudi. Dua dakwaan pertama berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan satu dakwaan tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Usai membacakan surat dakwaan, majelis hakim mempertanyakan apakah terdakwa Rudi mengajukan nota keberatan atau (eksepsi) atas surat dakwaan Jaksa?

"Saya tidak mengerti sebagian dakwaan yang telah didakwakan Jaksa kepada saya yang baru saya dengar," kata Rudi kepada majelis hakim.

Karena itu, sambung Rudi, tidak akan mengajukan nota keberatan.

"Saya ingin sidang berlangsung cepat dan tuntas," paparnya polos.

Karena tidak mengajukan eksepsi, majelis hakim mengagendakan sidang berikutnya pada Selasa sepan dengan mendengarkan keterangan saksi.(ENDY)

JAKARTA - Menkopolhukam Djoko Suyanto menyesalkan sikap mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum yang menyebutnyebut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) . Anas menyebut nama SBY saat ingin ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/1) malam.

“Dari dulu Anas selalu menyebut nama Pak SBY,” kata Djoko di Jakarta.

Ia menangkap adanya sinyal kurang baik dari pernyataan Anas itu yang ditujukan kepada keluarga Presiden SBY. "Dari dulu Anas selalu begitu. Saya selalu bilang kepada Pak SBY agar bersabar, nanti akan kualat dia. Dan terbukti sekarang,” kata Djoko.

Ia mengajak semua pihak agar tidak mempolitisasi kasus yang melilit Anas Urbaningrum. KPK tidak main-main dalam melakukan proses hukum kepada seseorang.

“KPK dalam menentukan seseorang untuk ditahan, pasti sudah melalui proses penyelidikan yang sangat serius dan tidak main-main,” tegas Djoko.

KPK Minta Anas Berkicau Setelah resmi di tahan, KPK meminta Anas Urbaningrum untuk berkicau dan memberikan informasi-informasi yang dia ketahui terkait proyek Hambalang. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, komisi anti rasuah ini berharap Anas memberi informasi terkait Hambalang.

"Sebaiknya saudara AU (Anas Urbaningrum) menyampaikan yang punya informasi, sampaikan ke penyidik," kata Johan di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Johan berharap, proses kasus Hambalang ini bisa segera tuntas. Untuk itu, lebih baik Anas membuka selebarlebarnya kasus ini agar kasus Hambalang lekas tuntas. "Agar KPK menyelesaikan Hambalang ini dengan setuntastuntasnya," kata Johan.

Johan juga menyatakan Anas Urbaningrum menempati sel bekas dihuni mantan Bupati Buol Amran Batalipu.

"Tersangka AU (Anas Urbaningrum) menempati sel bekas Amran Batalipu," ujar Johan.

Menurut dia, ruang tahanan yang

Mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan menggunakan baju tahanan memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1). KPK resmi menahan Anas Urbaningrum di Rutan KPK usai menjalani pemeriksaan selama lima jam terkait dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) Hambalang. ditempati Anas berada di rumah tahanan (rutan) yang berada di bagian bawah gedung KPK. Suami dari Attiyah Laila itu menghuni sel seorang diri tanpa ditemani tahanan tersangka kasus korupsi lainnya. Saudara AU ditempatkan di bawah, ruangan atau sel sendiri yang agak pojok di bawah, tukasnya.

Johan memastikan mantan ketua

Surat Istri Anas Pun Tak Sampai...

MANTAN Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mulai menjalani penahanan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/1) malam. Dia belum bisa menerima kunjungan maupun kiriman barang dari keluarga pada keesokan hari sesudah penahanan, Sabtu (11/1). Sepucuk surat dari Athiyah Laila, istri Anas, adalah salah satu kiriman tak sampai pada hari itu.

Anas hanya boleh menerima kiriman barang pada hari kerja, Senin sampai Jumat. “Sangat kecewa karena ini bicara masalah kemanusiaan, karena secara psikologis, misalkan Anda selama tiga hari enggak bisa ketemu dengan orang lain, dengan keluarga, dan dengan istri dan anak, itu kan psikologis,” kata kerabat Anas, Yulianto Wahyudin, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu.

Yulianto datang membawa serta surat titipan dari Athiyah, sepucuk surat dalam amplop tak dilem. “Ini surat terbuka, isinya pun terbuka. Suratnya terbuka, tidak dilem, tidak dilipat,” tutur Yulianto.

Menurutnya, surat dari Athiyah untuk Anas tersebut berisi permintaan izin Athiyah untuk pergi ke luar kota.

Sebagai istri, kata Yulianto, Athiyah

merasa wajib meminta izin kepada suaminya jika ingin bepergian. “Karena istrinya izin untuk menemui bapaknya, sebagai istrinya, kan harus izin suami,” tutur Yulianto.

Selain itu, lanjut Yulianto, istri Anas ingin mengetahui kondisi terakhir Anas dan ingin mengirimkan makanan untuknya.

Yulianto berharap pula pimpinan KPK mengizinkan Anas menerima surat dari keluarga atau kerabat meski di luar jam kerja KPK. “Ini kan minimal, saya kirim surat, titipkan, sampaikan, lalu dijawab Mas Anas, jawab baik-baik saja, ini kan minimal keluarga lega,” katanya. Yulianto yang mengenal Anas di Jawa Timur sejak 2005 ini mengaku membawa serta sejumlah buku, makanan, dan alat kelengkapan mandi untuk Anas.

Sebelumnya diberitakan, KPK menahan Anas di Rutan KPK pada Jumat (10/ 1). Anas ditahan di basement Gedung KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, tidak ada fasilitas khusus yang disediakan untuk Anas di dalam sel. Satu sel yang ditempati Anas seorang tersebut, menurut Johan, hanya dilengkapi tempat tidur, meja kecil, dan tanpa pendingin ruangan.(NET)

umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mendapatkan fasilitas sama seperti tahanan lainnya. Tidak ada yang istimewa dari ruang tahanan yang ditempati Anas. "Saya kira sama ya, kamar mandi bersama-sama, tempat tidur, dan lemari kecil," tutur Johan.

Dia menambahkan KPK mengapresiasi keputusan Anas yang akhirnya

memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Meski dia mengaku KPK tidak melakukan pemeriksaan lantaran Anas hadir tanpa didampingi pengacaranya.

Namun menyangkut keputusan penahanan, Johan menjelaskan hal itu tidak terkait dengan hadirnya pengacara dari pihak tersangka. Penahanan didasari oleh alasan objektif, dan subjektif penyidik

KPK. "Kami apresiasi AU yang mau hadir, seharusnya memang sebagai warga negara yang taat hukum tentu harus memenuhi panggilan. Penahanan tidak ada kaitannya dengan didampingi atau tidak didampingi pengacara. Penahanan dengan alasan objektif dan subjektif," tandasnya.(BBS)

Anas: ”Saya Memang Tak Mau Dipanggil KPK” JAKARTA - "Saya memang tidak mau dipanggil KPK, karena nama saya Anas.

Jangan panggil saya, KPK. Istri saya panggilannya abah. Teman-teman ada yang panggil saya mas, bang atau cak," lontar Anas Urbaningrum kepada wartawan setiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat juga mengaku tahu persis alamat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya nggak pernah lupa kok, alamat KPK di Rasuna Said," lontarnya dengan nada guyonan.

Kedatangan Anas Urbaningrum ke gedung KPK, untuk memenuhi panggilan KPK guna menjalani proses pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji pada proyek pembangunan Hambalang. Panggilan sebelumnya, tidak ditanggapi oleh Anas karena dianggap surat panggilan itu tidak jelas, tidak rinci dan tak jelas tuduhannya.

Usai sholat Jumat, Mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datang dengan santai, melempar senyum dan tak ada beban apapun. Meski panggilan KPK setiap hari Jumat dianggap sebagai Jumat Keramat,

dengan kata lain setiap tersangka yang dipanggil KPK pada hari Jumat pasti dijebloskan ke dalam tahanan.

Dengan mengenakan kemeja putih celana jeans, Anas datang ditemani sahabat setianya, Gede Pasek Suardika.

Kedatangannya Anas malah menumpang mobil Gede Pasek. Begitu sampai di gerbang KPK, Anas mendapat pengawalan ekstra ketat dari sejumlah aparat kepolisian.

Berbagai pertanyaan wartawan soal apakah siap ditahan, siap digantung hanya dijawab dengan senyuman. Anas langsung masuk ke dalam gedung KPK, tanpa beban dan nampak tegar serta siap menghadapi resiko yang buruk.

Bawa Tali Gantungan Di sela-sela, kedatangan Anas Urbaningrum ke KPK. Ada seorang lelaki mengaku bernama Masnun (53) datang sambil membawa seutas tali warna orange, yang dikalungkan di lehernya. "Saya datang untuk menagih janji kepada Anas. Rencananya tali ini akan saya serahkan ke Anas, namun gagal karena dihalangi petugas," keluh Masnun. Warga Indramayu yang seharihari berprofesi sebagai petugas keama-

nan di Pasar Indramayu, datang ke Jakarta dari Indramayu hanya seorang diri. "Saat saya menonton TV Anas sempat mengucapkan bahwa satu rupiah jika terbukti korupsi siap digantung di Monas. Karena itu saya jauh-jauh datang dengan membawa tali untuk menagih janji," ucapnya mengulang.

Pria bertubuh gempal dan bertato mengatakan kedatangannya atas inisiatif pribadi, tanpa suruhan orang lain. "Saya bukan kader Partai Demokrat, atau kader mana-mana. Sebenarnya banyak yang mau ikut saya. Cuma nanti pak polisi kerepotan," tambahnya.

Masnun menilai sangat marah, jengkel, geram dengan kasus korupsi di republik ini yang kini ganas, menggurita dan merajalela. Meski banyak koruptor yang dihukum, ternyata muncul koruptor-koruptor lain yang merasa tidak takut, tidak ada efek jera malah jumlahnya makin banyak. "Yang bikin saya jengkel, di televisi para koruptor malah tertawa-tawa, tak ada penyesalan dan nampak bahagia melakukan korupsi. Apa mereka nggak takut dosa?. kalau nggak takut saya setuju ditembak mati saja, kayak teroris," tegasnya.(ENDY)

DIFITNAH

Wamenkumham Polisikan Loyalis Anas Urbaningrum JAKARTA - Harimaumu Mulutmu.

Gara-gara pernyataan aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menuding Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama pimpinan KPK Bambang Widjojanto bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas terkait pemeriksaan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang, membuat Denny meradang.

Merasa difitnah akhirnya, Wamenkumham melaporkan dua aktivis PPI Makmun Murod dan Tri Dianto ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik, Kamis (9/1/2014).

"Saya difitnah. Tudingan mereka nggak ada. Jadi ya nggak ada, mau cari bukti sampai tahun lebaran kuda juga nggak ada. Tidak ada pertemuan itu, itu bohong, fitnah. Saya sudah memberi kesempatan 1 x 24 jam untuk meminta maaf secara terbuka. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya pun melaporkan saudara (Ma'mun) Murod dan Tri (Dianto) terkait (pernyataan) fitnah di KPK Selasa lalu," papar Denny di Mabes Polri Jakarta.

Dijelaskan ada enam alasan melaporkan dua loyalis Anas Urbaningrum. Alasan pertama, info yang disampaikan Murod dan diulangi Tri jelas fitnah. Informasi tidak berdasar, bohong, dan keduanya harus bertanggungjawab di mata hukum.

"Agar menjadi pelajaran bagi semua, untuk tidak berbicara sembarangan, merusak nama baik dan kehormatan orang lain," jelasnya.

Kedua, banyak yang menyarankan untuk langsung melaporkan keduanya.

Namun Denny memberi kesempatan kepada yang bersangkutan meminta maaf terlebih dulu. "Memang singkat (hanya 1x24 jam), tapi sayangnya kesempatan itu tidak digunakan dengan baik," ujarnya.

Alasan ketiga, pernyataan itu bukan hanya menganggu secara pribadi, namun mengganggu lembaga negara seperti KPK. "Poin keempat KPK adalah garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi. Sehingga menekan KPK dengan cara memfitnah

tidak bisa dibiarkan," ucap Deny.

Alasan kelima, fitnah yang dilontarkan mereka adalah serius dan menjadi preseden. Membela diri tidak dengan (prosedur) hukum sehingga harus ada pembelajaran. "Melaporkan ke apart penegak hukum yakni kepolisian adalah solusi terbaik," tegasnya serius.

Dan poin keenam, demokrasi harus diselamatkan dari kebiasaan memfitnah. Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi tidak dengan memfitnah.

Kebebasan berbicara seharusnya jangan dicampurkan dengan fitnah. ""Orang mengkritik silakan, kami setiap hari dikritik. Kalau memfitnah jangan, kalau itu dicampur, demokrasi bisa nggak jalan," katanya.

Karena itu, Denny melaporkan

dengan pasal pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan sesuai Pasal 310, 311, dan 335 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun dan ditambah Pasal 51 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara.

Disinggung bukankah Ma'mun telah meminta maaf melalui surat terbuka, jika pernyataannya dianggap salah.

"Permintaan maaf itu tidak tulus, hanya akal-akalan," jawab Indra singkat.

Denny menambahkan tidak ada pertemuan dirinya dan Wakil Ketua KPK Bambang Widkojanto di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Senin (6/1).

"Saya pagi ke BPJS, agak siang saya cek Dirjen Administrasi Umum.

Banyak orang yang lihat saya di sana, sampai menjelang makan siang, saya cek pelayanan administrasi umum, perdata, notaris. Terus, saya makan siang di pasar festival, didampingi 10 staf sampai lebih kurang pukul 14.00 WIB, ada videonya, fotonya di depan Pasar Festival. Jam 2 malam saya tidur.

Jadi, pertemuan di Cikeas itu tidak ada," paparnya. Denny yakin, baik Ma'mun maupun Tri Dianto tidak bisa membuktikan ucapannya terkait kunjungannya ke Cikeas itu. "Mau cari bukti tahun Lebaran kuda juga enggak ada," tegasnya serius.

Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod Al Barbasy menyatakan siap menghadapi

laporan Denny. “Silahkan saja saya dilaporkan. Saya tidak akan lari. Saya akan menghadapinya,” ujarnya, Kamis (9/1).

Ma’mun menjelaskan upaya permintaan maaf telah dilakukan.

Namun, Denny meminta agar dirinya kembali meminta maaf karena dinilai tidak tulus. “Saya sudah minta maaf sesuai permintaan dan keyakinan Denny Indrayana, bahwa tidak ada ‘pertemuan Cikeas’,” katanya.

Menurutnya, jika Denny meyakini tidak terdapat pertemuan Cikeas, namun berdasarkan laporan yang diterimanya, pertemuan tersebut memang terjadi. Atas dasar itulah, meski telah meminta maaf, Ma’mun berencana menuntut balik Denny di kemudian hari berdasarkan data dan informasi yang diperolehnya perihal pertemuan Cikeas.

“Makanya dalam surat permintaan maaf tersebut, saya memberikan syarat bahwa saya minta maaf, karena saya belum mempunyai bukti-bukti.

Wong KPK yang sudah bekerja cari bukti terkait Anas sudah masuk bulan kesebelas pun belum beres. Bagaimana mungkin saya bisa kumpulkan bukti dalam waktu 1X24 jam,” katanya.

Ma’mun mengatakan, permintaan maaf yang dilakukannya adalah sikap yang fair dan jantan. “Justru kalau saya secara “lugu” meminta maaf, saya akan dinilai sebagai orang yang tidak punya sikap,” ujarnya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

SUMUT

Jaksa KPK Tuntut Bupati Madina 8 Tahun

Januari Pasar Kebun Lada Difungsikan BINJAI - Pembangunan Pasar Kebun lada yang terkesan amburadul ditanggapi serius oleh Kepala Dinas (Kadis) Koperindak dan UKM Kota Binjai, Tulen Sinulingga.

Seperti diketahui, pembangunan pasar yang bersumber dari anggran APBD dan APBN sebesar Rp4,5 M yang memiliki 46 kios di bagian bawah dan 14 kios di bagian bawah. Dan untuk megalos, memiliki 198 meja. Kios ini nantinya akan diserahkan kepada pedagang sehingga pasar ini akan tertata dan tidak semraut lagi.

Kalau tidak ada halangan, kata Tulen, dalam bulan ini pedagang sudah pindah ke kios yang ada. Untuk megaloas, kita tunggu penyerahahan dari pusat, karena pembangunannya memakai dana APBN,” imbuhnya.(SBR)

Selesai Dikerjakan Pagar Sumur Bor Medang Deras Retak

BATUBARA - Pembangunan sumur bor di Dusun Pasar 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara yang baru selesai dikerjakan terkesan asal jadi. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan pagar sumur bor yang sudah retak, padahal sumur bor itu baru selesai dibangun akhir tahun 2013.

Dari hasil pantauan dilapangan, Kamis (9/1) tampak jelas bahwa pembangunan sumur bor ini dikerjakan asal jadi bahkan dilokasi pekerjaan tidak terlihat lagi para pekerja. Artinya, pekerjaan itu sudah selesai.

Selain pagar bangunannya retak,sumur bor, kegiatan pkpam 13.10 dengan pagu Rp838.830.000 dari proyek Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bersumber dari dana APBN Tahun Angaran 2013 ini mengalirkan air yang masih bercampur pasir.Sangat tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Melihat kondisi sumur bor, Yusmad, salah seorang warga merasa prihatin dengan kinerja dari CV. Parsaoran selaku rekanan juga konsultan supervisi PT.Alles Klar Prima.Dia menganggap rekanan dan konsultan ini tidak profesional dan hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan resikonya pada masyarakat.

"Untuk apa dikerjakan kalau hasil pekerjaannya siasia dan hanya membuang uang negara", cetusnya.

Dalam hal ini, Yusmad berharap, Gubernur Sumatera Utara perlu mengevaluasi kinerja Dinas PU provinsi terkait pembangunan sumur bor di Kecamatan Medang Deras ini.

Anehnya, setelah mendengar adanya kabar pembangunan sumur bor yang terkesan asal jadi ini, saat di konfirmasi Kepala Dinas PU Batubara Hari sukardi tidak pernah bisa ditemui bahkan saat dihubungi via telepon, sang kadis tidak pernah mau menjawab.

Mendengar adanya temuan terkait pembangunan sumur bor di Kecamatan Medang Deras, Ketua Komisi A DPRD Batubara, Nafiar, akan memindaklanjuti temuan ini. Dia mengatakan, akan segera memanggil Kepala Dinas PU Batubara Hari Sukardi untuk dimintai pertanggungjawabannya.(RUD/SAHREL)

Kontraktor Gedung DPRD Medan Masih Amatiran

Selain alirkan air campur pasir,Pagar Sumur bor di Dusun Pasar 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara baru selesai dikerjakan sudah retak.

MEDAN-PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku kontaktor pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan di Jalan Maulana Lubis dinilai masih amatiran dalam mengerjakan proyek bernilai Rp90 Miliar tersebut.

Hal tersebut lantaran kondisi gedung yang dinilai dikerjakan asal jadi sehingga mengakibatkan dinding di setiap ruangan yang mulai tampak hancur dan kupak kapik. “Kita (Dewan-red) menyesalkan hasil pengerjaan pembangunan yang dilakukan PT PP (Persero) yang tidak profesional dan bisa dikatakan amatiran,“ kata anggota DPRD Medan, Budiman Panjaitan kepada pers di gedung DPRD Medan, Rabu pekan lalu.

Disebutkan, bukti tidak profesionalnya pemenang tender tersebut terlihat dari tembok dinding di setiap ruangan baik di ruang komisi maupun fraksi yang mulai hancur.

“Dengan anggaran cukup besar yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Medan tahun 2013 dinilai tak pantas dengan hasil yang dikerjakan,“sebutnya.

Masih kata Sekretaris Fraksi

Partai Damai Sejahtera (PDS) itu, kondisi lain yang menunjukan pengerjaan yang terbilang abal-abal itu terlihat dari penataan setiap ruangan yang ada di gedung berlantai 8 tersebut.

“Dimana, plesteran tembok dan cat tembok yang terlihat mulai terkelupas dan pudar. Bahkan, ada pula di setiap ruanganyang cat temboknya berbeda warna,” katanya sembari menyebutkan bila kontraktor profesional tak mungkin hal itu bisa terjadi apalagi ini untuk gedung DPRD Medan.

Hilangkan Ciri Khas Di sisi lain, Politisi yang beralih ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menyebutkan kalau PT PP juga telah menghilangkan ciri khas ruang paripurna yang ada di gedung tersebut. Pasalnya, ruang paripurna yang ada saat ini dibangun layaknya gedung bioskop.

Sehingga, tidak ada lagi cerminan kebersamaan dan keramah tamaan yang selama ini ada sebelum pembangunan gedung baru DPRD Medan tersebut.“Kita sangat menyesalkan sekali dengan ‘ulah’ PT PP yang tidak komitmen dengan ekspose sebelum pembangunan gedung baru ini.(INT)

Mantan Kadis PU Tanjungbalai Ditahan TANJUNGBALAI - Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam pasca dilimpahkan dari Polres Tanjungbalai, mantan Kadis PU Tanjungbalai Ir H A Aziz MM, beserta seorang rekanan, Yusni Ali akhirnya ditahan di Lapas Pulau Simardan, Selasa (7/1) pukul 20.20 WIB. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Ester PT Sibuea, SH, MH, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, kedua tersangka korupsi proyek hotmix ini akan menjalani masa

penahanan pertama selama 20 hari ke depan, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Medan.

Menurut Ester yang didampingi Kasipidsus Akhmad Syahputra Hasibuan,SH,MH, Kasi Intel Hendra Busrian SH MH, sejak kedua tersangka tiba di Kantor Kejari bersama petugas kepolisian, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara kedua tersangka. Proses pemeriksaan berkas, sebut mereka, sedikit agak memakan waktu, berhubung

masing-masing tersangka, terjerat 2 kasus korupsi dalam proyek yang sama.

“Sejak pelimpahan perkaranya tadi siang, baru malam ini selesai dilakukan pemeriksaan,” ujar Kajari di halaman Kantor Kejari, saat kedua tersangka diberangkatkan ke Lapas Pulau Simardan.

Dijelaskan pula oleh Kajari, sesuai dengan berita acara yang diterima dari Polres Tanjungbalai, kedua tersangka dituduh melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp263 juta lebih.

Sementara itu, Ampun Dharmansyah,SH, kuasa hukum kedua tersangka, yang diwawancarai sebelum mengantarkan kliennya ke lapas mengaku, setelah pelimpahan, pihaknya sudah melakukan upaya, agar penahanan kliennya dapat ditangguhkan. “Kita sudah berupaya agar kedua tersangka dapat diberikan penangguhan penahanan. Tetapi, Kajari berpandangan lain dan tidak menyetujui permohonan kita,” ujar Ampun Dharmansyah SH. Proses pemeriksaan terhadap

kedua tersangka, berlangsung secara tertutup di salah satu ruangan di Kantor Kejari. Sekitar pukul 20.20 WIB, didampingi kuasa hukum, dan sejumlah jaksa, kedua tersangka digiring ke halaman Kantor Kejari dan dinaikkan ke mobil tahanan milik Kejari Tanjungbalai bernopol BK 8009 Q, yang lantas meluncur ke Lapas Pulau Simardan tempat di mana kedua tersangka dititipkan sebelum menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Medan.(HER)

Polda Sumut Didesak Tahan Bupati Tobasa MEDAN - Dewan Eksekutif mahasiswa IAIN SU (Dema IAIN SU) mendesak Poldasu segera menahan Bupati Toba Samosir (Tobasa) Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Mantan GM PLN Pikitring Suar, Ir Bintatar Hutabarat, dalam kasus korupsi pelepasan lahan dan pembangunan akses (baskcamp) proyek PLTA Asahan III di Dusun Pintu Pohan, Desa Meranti, Kab Tobasa.

"Kami minta Poldasu segera menahan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak dan Mantan GM PLN Pikitring Suar Bintatar Hutabarat karena merekalah sebagai dalang

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

penjualan hutan lindung hingga megakibatkan terjadinya kerugian negara," kata Koordinator Dema IAIN SU, Syafaruddin Tanjung.

Dema IAIN SU mengaku kecewa atas tindakan Tipikor Poldasu yang sampai saat ini belum menetapkan Bintatar Hutabarat sebagai tersangka, yang sampai saat ini baru menetapkan Bupati Tobasa menjadi tersangka.

"Bintatar sudah dua kali diperiksa, terakhir pada 29 Desember 2013 namun masih saksi. Padahal, Caleg DPDRI Dapil Sumut itu mengetahui betul status hutan lindung. Ada apa dengan Tipikor," katanya dengan menyebut seharusnya Bupati Tobasa

dan Bintatar Hutarabat sama-sama dijadikan tersangka.

Proyek pelepasan 9 ha hutan lindung dan pembangunan baskcamp, sambung pengunjukrasa, senilai Rp.17 milyar yang bersumber dari Anggaran PLN TA 2010. Dana yang mengalir ke rekening pribadi Bupati Tobasa, sebesar Rp.3 milyar, sedangkan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP Rp.5 milyar.

Mahasiswa memberikann buktibukti dugaan korupsi Ir. Bintatar Hutabarat saat menjabat General Manager (GM) PLN Pikitring Suar, sebanyak 8 Item senilai triliunan rupiah, yaitu, proyek listrik pedesaan

Sumut APBN 2012 menelan anggaran Rp.2.601.770.614, dugaan korupsi pembangunan HUTM, HUTR dan gardu distribusi paket 6 dengan kode proyek 2900100 listrik pedesaan Sumut pada satuan kerja listrik pedesaan jenis pekerjaan konstruksi APBN 2012 dengan anggaran Rp.2.005.322.502.

Kemudian, berlanjut distribusi paket 5 kode proyek 2899100 jenis pekerjaan konstruksi APBN 2012 dengan anggaran Rp.1.555.465.206, distribusi paket 2 kode proyek 2898100 jenis pekerjaan konstruksi APBN 2012 dengan anggaran Rp.4.649.431.914.

Selanjutnya, distribusi paket 13 kode proyek 2865100 APBN 2012 senilai Rp.3.315.817.490, dugaan korupsi distribusi paket 12 kodd proyek 2864100 APBN anggaran Rp.4.035.665.992, distribusi paket 8 kode proyek 2860100 APBN 2012 dengan anggaran Rp.1.34.753.746.

Berikutnya, distribusi paket 4 dengan kode proyek 2856100 pekerjaan jenis konstruksi APBN 2012 senilai Rp.3.668.221.717 dan dugaan korupsi proyek pembangunan HUTM,HUTR dan gardu distribusi paket 3 kode proyek 2855100 jenis pekerjaan konstruksi APBN 2012 dengan anggaran Rp.3.360.186.771.(DNA)

MEDAN-Bupati Mandailing Natal (Madina) nonaktif, Muhammad Hidayat Batubara, dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (8/1).

Selain hukuman penjara, jaksa juga meminta majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan menjatuhkan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan kepada terdakwa.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Hidayat Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU Fitroh Rohcahyanto.

JPU menilai Hidayat telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mendengar tuntutan JPU, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyikapinya. Penasihat hukum Hidayat menyatakan mereka akan menyampaikan pledoi pada sidang lanjutan yang akan digelar pada 15 Januari mendatang.

Dalam persidangan perkara ini, Hidayat sudah mengakui menerima suap dari pengusaha Surung Panjaitan. Uang Rp 1 miliar itu memang terkait rencana pekerjaan proyek pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Madina yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut pada 2013. JPU menyatakan pengakuannya menjadi salah satu hal yang meringankan.

Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di sekitar rumah Hidayat di Jalan Sei Asahan, Medan, pada pertengahan Mei 2013. Dari lokasi itu, tim KPK meringkus Surung Panjaitan, yang merupakan Dirut PT Sige Sinar Gemilang, dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Madina Khairul Anwar Daulay.

Dari rumah sang bupati dan di tangan Khairul Anwar ditemukan barang bukti Rp 1 miliar. Uang itu berasal dari Surung. Sehari kemudian, Hidayat ditangkap di rumah seorang pengacara di kawasan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Dalam perkara ini, Surung Panjaitan sudah dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

Sementara itu, Khairul Anwar dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.(MERDEKA.COM)

Kejati Periksa Dua Pejabat Pemkot Sibolga MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa dua pejabat Pemerintah Kota Sibolga sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan tanah rumah susun sederhana sewa seluas 7.171 meter persegi senilai Rp5,3 miliar tahun anggaran 2012. Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan, Kamis (9/01) , mengatakan, kedua saksi yang diperiksa tersebut, Edi Johan Lubis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sibolga, dan Sori Tua Hasibuan mantan Kadis PPKAD Sibolga.

Menurut dia, kedua saksi PNS Pemkot Sibolga itu dimintai keterangan atas kasus dua tersangka korupsi pengadaan Rusunawa, yakni JES, Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Sibolga tahun 2012 dan AL, penjual tanah.

“Kedua tersangka tersebut ditetapkan Kejati Sumut, Jumat (15/11), karena diduga bekerja sama melakukan penggelembungan harga nilai pembelian tanah Rusunawa di Jalan Merpati, Kecamatan Sibolga Selatan,” kata Chandra.

Dia menyebutkan, kedua saksi itu, diperiksa Kamis (9/1) sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WIB di salah satu ruangan Pidana Khusus di Kejati Sumut. “Pemeriksaan tersebut terkait pengadaaan tanah Rusunawa milik Pemkot Sibolga,” ujarnya.

Ketika ditanya sudah berapa saksi yang diperiksa Kejati Sumut, Chandra mengatakan, baru dua orang ini (Edi Johan dan Sori Tua).

“Tim Pemeriksa Kejati Sumut akan memanggil saksi-saksi lainnya,” kata Chandra.

Sebelumnya, tanah untuk rencana pembangunan rumah susun sederhana (Rusunawa) di Jalan Merpati Sibolga dibeli dengan harga Rp1,5 miliar kemudian berikutnya Rp5,3 miliar sehingga total Rp6,8 miliar yang dikeluarkan dari APBD tahun 2012.

Karena, dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan penyimpangan, maka ditingkatkan ketahap penyidikan dan ditetapkan kedua tersangka tersebut. Dalam pembelian tanah untuk dijadikan Rusunawa itu, telah terjadi penggelembungan dana dari nilai jual objek pajaknya.

Pada tingkat penyelidikan, tim pemeriksa Kejati Sumut sudah memeriksa sejumlah saksisaksi pejabat Pemkot Sibolga dan masyarakat.

Sebelumnya, tim pemeriksa Kejati Sumut juga memeriksa saksi Wali kota Sibolga Syarfi Hutauruk, Rabu (21/8). Saksi Syarfi menjawab sebanyak 15 pertanyaan yang diajukan tim penyidik Kejati Sumut.(IN/BBS)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

LIPSUS

DPR AKAN TETAP MEMILIH CALON HAKIM AGUNG KEPALA Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan DPR hanya menyetujui atau tidak calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY).

Namun, Arsil memperkirakan, nantinya DPR akan tetap melakukan pemilihan dengan mekanisme pemungutan suara.

"Menurut saya, dalam prosesnya DPR tetap memilih. Memilih melalui voting. Pada praktiknya tidak akan banyak berubah," ujar Arsil di Jakarta, Jumat (10/1).

Arsil mengatakan, proses politik setuju atau tidak setuju hanya dapat berlaku secara murni jika calon hakim yang diajukan KY hanya satu orang.

"Ketika ada lima orang calon atau bahkan lebih, tidak bisa sesederhana setuju atau tidak setuju. Si A misalnya, dapat persetujuan 60 persen anggota Komisi III DPR. Si B juga mendapat 60 persen, tapi dengan komposisi anggota yang berbeda. Tetap saja harus ada mekanisme voting," katanya.

Arsil menambahkan, untuk sampai pada proses persetujuan, calon hakim agung bisa jadi juga melalui tes wawancara. Menurutnya, hal itu tetap tidak jauh berbeda dengan mekanisme tes kepatutan dan kelayakan yang selama ini dilakukan di Komisi III DPR. "Sangat mungkin mereka akan tetap melakukan wawancara. Tidak diatur undang-undang. Itu mekanisme DPR. Tidak bisa dilarang juga," kata Arsil.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan KY. Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY.(KOMPAS.COM)

MARZUKI DUKUNG DIBATALKANNYA HAK DPR

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Menurutnya, putusan itu sangat positif dan potensi hakim agung tersandera secara politik dapat diatasi.

"Lembaga hukum jangan dipilih DPR, akhirnya hukum tersandera politik. Saya setuju," kata Marzuki, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (10/1).

Menurut Marzuki, dengan dihapuskannya kewenangan DPR untuk memilih, maka seleksi calon hakim agung akan lebih independen. Marzuki mendorong agar kepala atau perangkat lembaga hukum lainnya tidak melibatkan DPR dalam proses seleksinya.

"Seleksinya jangan libatkan DPR. DPR itu tinggal iya atau tidak (menyetujui)," katanya.

Seperti diberitakan, MK membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY. MK pun membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan UU Mahkamah Agung yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1).

MK menyatakan, KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung. Hal tersebut terungkap dalam putusan uji materi UU KY yang dibacakan pada Kamis (9/1/ 2014). Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengungkapkan, perubahan mekanisme pemilihan hakim agung yang diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen dimaksudkan untuk lebih menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi sekaligus hakimnya, termasuk hakim agung.

Karena itu, mekanisme pengisian jabatan hakim agung harus diserahkan kepada organ konstitusional yang mandiri dan independen, dalam hal ini KY. Sebelum UUD 1945 diubah, pemilihan hakim agung dilakukan oleh presiden selaku kepala negara atas usulan DPR. Presiden memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan DPR. MK pun sependapat terhadap ketidaksinkronan pengaturan mengenai pengusulan calon hakim agung di dalam UUD 1945 dengan UU MA dan KY. Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 mengatur, KY mengusulkan calon hakim agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Namun, UU MA menyebutkan, calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama yang diusulkan KY (Pasal 8 Ayat 2).

(KOMPAS.COM)

» Seleksi Hakim MK

KOMISI YUDISIAL DINILAI BATASI WEWENANG TIGA INSTITUSI PELIBATAN Komisi Yudisial dalam pembentukan panel ahli untuk menyeleksi calon hakim konstitusi dinilai akan membatasi kewenangan tiga institusi, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.

“Soal pelibatan KY dalam pembentukan panel hakim ini merupakan pembatasan kewenangan dari tiga institusi, Presiden, DPR, dan MA. Mau tidak mau Anda harus datang ke KY, kalau hakim tidak menemui KY, tidak sah pengangkatan hakim-hakim itu,” kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Khairun Maluku Utara, Margarito Kamis, dalam diskusi bertajuk “Ada Ragu di Balik Perppu” di Jakarta.

Selama ini kewenangan untuk merekrut hakim konstitusi ada di tangan Presiden, DPR, dan MA. Tiga institusi itu berhak menunjuk siapa saja yang dianggap layak menjadi hakim konstitusi.

Margarito menilai, secara konstitusional, KY tidak dapat dilibatkan dalam mengawasi MK. Menurutnya, lebih baik jika dilakukan perubahan undangundang yang kemudian mengatur kewajiban bagi Presiden, DPR, dan MA untuk membentuk panel hakim dalam menyeleksi calon hakim konstitusi.

Margarito mengatakan, sebenarnya Presiden telah membentuk panel ahli saat merekrut hakim konstitusi Maria Farida beberapa waktu lalu.

“Kenapa presiden tidak membuat lagi itu? Kalau sekarang kita melihat, Patrialis, dan Hamdan tidak dibentuk panel, ya kita bikin saja. Presiden harus melakukan panel, harus

DPR HANYA SETUJUI ATAU TIDAK CALON HAKIM AGUNG membentuk panel hakim, bikin dalam undang-undang,” katanya.

Pendapat senada disampaikan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding.

Menurutnya, adanya panel ahli yang dibentuk KY justru mengambil kewenangan Presiden, MA, dan DPR. Suding pun mempertanyakan landasan konstitusi pelibatan KY dalam mengawasi MK. “Membentuk panel hakim, saya pertanyakan landasan KY ini cantolannya di mana?" ucap Suding, seperti ditulis Kompas.com.

Dalam Perppu MK yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 hari lalu, disebutkan bahwa calon hakim konstitusi akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh panel ahli.

Panel ahli yang beranggotakan tujuh orang ini dibentuk oleh Komisi Yudisial. Anggota panel terdiri dari tiga orang yang masing-masing diusulkan oleh MA, DPR, dan pemerintah, serta empat orang pilihan KY atas usulan masyarakat. Keempat ini terdiri dari mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi di bidang hukum.(BBS)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY. MK pun membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan UU Mahkamah Agung yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1). MK menyatakan KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung.

Hal tersebut terungkap dalam putusan uji materi UU KY yang dibacakan Kamis (9/1). MK mengabulkan permohonan tiga calon hakim agung yang gagal pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, yaitu Made Dharma Weda, RM Panggabean, dan ST Laksanto Utomo. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengungkapkan, perubahan mekanisme pemilihan hakim agung yang diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen dimaksudkan untuk lebih menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi sekaligus hakimnya, termasuk hakim agung. Karena itu,

mekanisme pengisian jabatan hakim agung harus diserahkan kepada organ konstitusional yang mandiri dan independen, dalam hal ini KY. Sebelum UUD 1945 diubah, pemilihan hakim agung dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan DPR. Presiden memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan DPR. ”Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua- duanya adalah lembaga politik,” ujar Ahmad Fadlil Sumadi.

Ia menambahkan, ”Perubahan UUD 1945 dimaksudkan antara lain memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan suatu lembaga negara yang independen pula sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi.”

MK pun sependapat terhadap ketidaksinkronan pengaturan mengenai pengusulan calon hakim agung di dalam UUD 1945 dengan UU MA dan KY. Dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 mengatur KY mengusulkan calon hakim agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Namun, UU MA

menyebutkan calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama yang diusulkan KY (Pasal 8 Ayat 2).

Disambut baik Putusan itu disambut baik oleh KY. Komisioner KY, Imam Anshori Saleh, mengapresiasi putusan MK yang membatalkan ketentuan 3:1 dalam pengajuan calon hakim agung.

Hal itu akan sangat meringankan beban KY dalam menjaring calon hakim agung yang berkualitas. Selain itu, ia juga yakin hal tersebut akan menggairahkan calon hakim agung, baik dari jalur karier maupun nonkarier, karena tak perlu khawatir ada politisasi dalam pemilihan calon hakim agung di DPR. Salah satu kuasa hukum pemohon, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan, putusan tersebut bisa memutus logika transaksional dalam pemilihan calon hakim agung di DPR. Putusan itu juga memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang selama ini dilakukan DPR. Seperti diketahui, uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPR selama ini hanya mengulang proses yang sudah dilaksanakan oleh KY. Terkait putusan MK tentang seleksi hakim agung, anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari, berpendapat, DPR harus menerima putusan MK karena sifatnya yang final dan mengikat. ”Buat saya ya tinggal laksanakan saja malah lebih gampang jadi ’pengawas’ karena bebas dosa perekrutan. Namun, bagaimana memastikan ada ’representasi’ ya?

Selama ini jalur DPR jadi pengimbang (terhadap calon dari internal MA) melalui perekrutan kampus-kampus,” katanya.(NET)

POTENSI SUAP SELEKSI CALON HAKIM AGUNG PINDAH KE KY PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas kewenangan untuk memilih satu dari tiga calon hakim agung menjadi hakim agung bukan tanpa celah. Potensi suap justru bisa terjadi terhadap Komisi Yudisial (KY) sebagai pihak yang paling berwenang menyeleksi.

"Dengan komposisi 1:1 (satu calon hakim agung untuk mengisi satu bangku hakim agung), artinya power KY bertambah besar. Yang perlu dijaga itu, jangan sampai, proses (suap dan politik uang) yang diduga selama

ini terjadi di DPR beralih ke KY. Karena, keputusan akhirnya ada di KY," tutur Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil di Jakarta, Jumat (10/1).

Ia mengatakan, sebagian besar kekuasaan untuk menyeleksi dan memilih calon hakim agung untuk menduduki bangku yudikatif tertinggi itu memang ada di KY. Menurutnya, kewenangan DPR hanya tinggal memberi sikapnya untuk setuju atau

tidak terhadap calon yang diajukan KY. "Persoalan kapasitas dan integritas sudah selesai di KY. DPR hanya keputusan politik saja. Politisasi akan sulit," kata Arsil.

Dia meyakini, semakin besar kekuasaan suatu lembaga, maka makin besar pula peluang terjadinya korupsi.

Karena itu, dia meminta mekanisme seleksi calon hakim agung di KY dibuat lebih baik.

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim

agung yang diusulkan KY. Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY. MK pun membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan UU Mahkamah Agung yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1). MK menyatakan KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi

mengungkapkan, perubahan mekanisme pemilihan hakim agung yang diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen dimaksudkan untuk lebih menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi sekaligus hakimnya, termasuk hakim agung. Karena itu, mekanisme pengisian jabatan hakim agung harus diserahkan kepada organ konstitusional yang mandiri dan independen, dalam hal ini KY.(INT/ BBS)

Disesalkan, Pencabutan Hak DPR Pilih Hakim Agung ANGGOTA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Yani, menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung usulan Komisi Yudisial. Menurutnya putusan itu mendiskreditkan DPR sebagai lembaga pengawas.

Yani menuturkan, sebagai lembaga pengawas, sudah sepatutnya DPR diberi hak untuk menguji calon hakim agung. Baginya, hal ini menjadi wajib mengingat dampak luas wewenang hakim agung sehingga para calon harus dipastikan memiliki kapasitas pendukung yang kuat. "DPR bukan lembaga tukang stempel. Semua jabatan yang berimplikasi luas harus mendapat persetujuan DPR, makanya harus diuji oleh DPR," kata Yani, saat dihubungi, Jumat (10/1).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan,

putusan MK tersebut juga semakin aneh dan janggal lantaran hak DPR untuk menguji calon hakin agung usulan KY jadi terpenggal. Bahkan lebih jauh, Yani menganggap putusan itu salah karena hakim MK tak memahami hukum.

"Bagaimana mau setuju kalau calon hakim agung yang diusulkan tidak diuji kepatutan dan kelayakan? Putusan MK ini kacau, mendiskreditkan DPR," pungkasnya.

Seperti diberitakan, MK membatalkan kewenangan DPR untuk

memilih calon hakim agung yang diusulkan KY. Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY. MK pun membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan UU Mahkamah Agung yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1).

MK menyatakan, KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung. Hal tersebut terungkap dalam putusan uji materi UU KY yang dibacakan pada Kamis (9/ 1/2014). Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengungkapkan, perubahan mekanisme pemilihan hakim agung yang diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen dimaksudkan untuk lebih menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada institusi

sekaligus hakimnya, termasuk hakim agung. Karena itu, mekanisme pengisian jabatan hakim agung harus diserahkan kepada organ konstitusional yang mandiri dan independen, dalam hal ini KY. Sebelum UUD 1945 diubah, pemilihan hakim agung dilakukan oleh presiden selaku kepala negara atas usulan DPR. Presiden memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan DPR. MK pun sependapat terhadap ketidaksinkronan pengaturan mengenai pengusulan calon hakim agung di dalam UUD 1945 dengan UU MA dan KY. Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 mengatur, KY mengusulkan calon hakim agung ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Namun, UU MA menyebutkan, calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama yang diusulkan KY (Pasal 8 Ayat 2).

(KOMPAS.COM)

KPK POS

6

Lima Parpol Laporkan Dana Kampanyenya Rp0 ke KIP Aceh BANDA ACEH - Semua partai politik (15 parpol) peserta Pemilu 2014 tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tahap pertama yang berakhir Desember 2013 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Dari 15 parpol tersebut, Gerindra tercatat menjadi partai dengan penerimaan sumbangan dana kampanye terbanyak, yaitu Rp4.

017.473.500. Sumbangan tertinggi kedua dan ketiga masing-masing dari Partai Golkar sebanyak Rp3.

170.202.500 dan Partai NasDem sebanyak Rp1.045.155.000.

Namun tercatat ada lima partai yang melaporkan sumbangan penerimaan dana kampanyenya dengan jumlah paling rendah yaitu Rp0. Kelima partai itu adalah PKB, PDI Perjuangan, PBB, PDA (partai lokal), dan PKPI. Divisi Hukum KIP Aceh, Junaidi mengatakan, pelaporan dana kampanye merupakan kewajiban bagi peserta pemilu baik partai politik maupun calon anggota DPD

RI. Hal itu sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye.

Batas waktu pelaporan sumbangan penerimaan dana kampanye tahap pertama telah berakhir 29 Desember 2013. Selanjutnya, kata Junaidi, peserta pemilu masih memiliki kewajiban melaporkan sumbangan penerimaan dana kampanye tahap kedua yang batas waktunya sampai 2 Maret 2014 atau 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai.

“Pelaporan dana kampanye ini periodik tiga bulan sekali. Jadi sebelum tanggal 2 Maret 2014, semua parpol dan calon DPD wajib kembali melaporkannya ke KIP Aceh,” katanya di Banda Aceh, Kamis (9/1).

Junaidi menjelaskan hal-hal yang wajib dilaporkan, sama seperti pada pelaporan pertama yakni dana penerimaan yang diterima peserta pemilu baik dari sumbangan kelompok maupun sumbangan dari badan hukum atau perusahaan.

(BBS/GAR)

MPI Tamiang Resmikan Sekretariat ACEH TAMIANG - Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Khusus Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kabupaten Aceh Tamiang meresmikan gedung sekretariat serta menyantuni anak yatim yang ada di lima desa di Kecamatan Kota Kualasimpang dan satu desa di Kecamatan Seruway.

Ketua MPI Aceh Tamiang Zul Herman mengatakan, mereka hadir untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik dan bebas korupsi, memanusikan manusia, memupuk nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

"Memang MPI baru lahir di Aceh Tamiang untuk mengajak mereka berpikir intelektual dan bukan bergaya premanisme," katanya, kemarin.

Menurutnya, nilai-nilai kemanusiaan dan sosial adalah

langkah maju untuk membangun bangsa. Dua sisi ini perlu dipupuk di dalam kader MPI agar berjiwa sosial dan kemanusiaan. Tetapi juga memperbaiki citra moral dan nilainilai wawasan kebangsaan.

Kata Zul, santunan anak yatim tersebut adalah sumbangsih dari keluarga besar pengurus, kader, dan simpatisan MPI. Dia mengingatkan kader MPI untuk bisa menyejajarkan diri kepada lembaga, pemerintah, kelompok-kelompok tertentu, terutama di dalam kehidupan masyarakat.

"Hal ini perlu dalam menyinergikan pendapat yang berbedabeda, agar kader MPI kelak bisa diterima dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan pemikiran yang maju," katanya.(BSO)

Bachrin Dilantik Gantikan Alm Umuruddin Desky BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat (10/1) menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda Pergantian Antar-Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Fraksi Partai Golongan Karya. Almarhum Umuruddin Desky digantikan Bachrin Porang dari Daerah Pemilihan Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Subulussalam pada Pemilu 2009 lalu.

Almarhum Umuruddin Desky meninggal dunia pada tanggal 8 September 2013. Terakhir, Umuruddin merupakan Anggota Komisi D DPRA dan juga mantan Ketua DPRK Aceh Tenggara. Sidang paripurna istimewa itu berlangsung di ruang sidang utama DPRA di Banda Aceh, dipimpin Ketua DPRA Hasbi Abdullah dan dihadiri 17 dari 69 anggota legislatif tersebut.

Hasbi Abdullah mengatakan pergantian anggota dewan tersebut berdasarkan usulan partai. DPR Aceh meneruskan usulan tersebut

kepada Menteri Dalam Negeri.

"Kami berharap anggota Dewan yang baru dilantik tersebut segera beradaptasi dan bersinergi dengan anggota lainnya, terutama menyangkut dengan tugas-tugas kedewanan," kata Hasbi Abdullah.

Dengan masuknya anggota baru ini dia berharap dapat memacu kinerja DPRA. Apalagi saat ini Dewan sedang disibukkan dengan pembahasan anggaran 2014.

Selain itu, dengan adanya PAW Anggota DPR Aceh ini bisa menambah cakrawala berpikir dan semangat baru untuk melahirkan berbagai motivasi, kreasi dan gagasan dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat untuk pembangunan Aceh.

"Kami mengharapkan dengan adanya sosok baru di DPR Aceh diharapkan juga ada pemikiran baru untuk legislatif yang tujuannya untuk kemajuan Aceh ke depan," ungkap Hasbi Abdullah.(BBS/GAR)

Bupati Aceh Timur Serahkan Bantuan Banjir ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, Selasa (31/12), menyerahkan bantuan bahan pokok kepada korban banjir di beberapa gampong (desa) di Kecamatan Julok.

Di kecamatan ini, air naik dan menggenangi permukiman dan lahan pertanian masyarakat pada 28 Desember 2013 akibat luapan Sungai Arakundo yang tidak sanggup menampung debit air.

Daerah paling parah terkena banjir di Julok adalah Gampong Lhok Sentang. Banjir menggenangi empat dusun di sana, yaitu Masjid, Tanjung Mancang, Alue Raja, dan Teupin Lada.

Diperkirakan 421 kepala keluarga (KK) harus mengungsi ke masjid desa setempat yang tidak terkena banjir.

Hasballah M Thaib dalam kesempatan tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada karena banjir yang terjadi di daerah ini merupakan banjir kiriman akibat tingginya curah hujan di pegunungan serta luapan air Sungai Arakundo.

“Curah hujan kita prediksi masih tinggi dan segala kemungkinan bisa terjadi. Untuk itu saya minta seluruh masyarakat Aceh Timur yang merasa daerahnya rawan banjir agar berhati-hati dan waspada,” harapnya sembari menekankan kepada camat agar

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

terus memantau dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai potensi bencana di daerahnya masing-masing ke pemerintah kabupaten.

Sejak Rabu (1/1), air yang menggenangi beberapa wilayah sudah surut. Namun, sawah penduduk yang tergenang banjir dan padi yang baru ditanam terlihat menguning dan terancam mati.

Data yang dihimpun wartawan dari dinas terkait, banjir di Aceh Timur ini mencakup 19 kecamatan dengan jumlah korban banjir yang rumahnya terendam sebanyak 7.271 KK atau 36.346 jiwa.

Ke-19 kecamatan tersebut adalah Darul Aman, Idi Tunong, Nurussalam, Peureulak Timur, Indra Makmue, Simpang Ulim, Peureulak, Darul Falah, Sungai Raya, Ranto Peureulak, Julok, Madat, Pante Bidari, Idi Rayeuk, Darul Ihsan, Peureulak Barat, Ranto Seulamat, dan Idi Timur.

Senin lalu, Dinas Sosial Aceh menyalurkan bantuan logistik berupa bahan pokok bagi korban banjir di Aceh Timur. Bantuan tersebut tiba di Aceh Timur, Minggu dinihari.

Kadinsosnaker Mobduk Aceh Timur Drs M Yasin membenarkan tibanya bantuan tersebut yang selanjutnya disalurkan ke korban banjir di Aceh Timur pada SabtuMinggu (28-29/12).(BSO)

Lima Calon DPD Aceh Tak Lapor Dana Kampanye Daftar pelaporan sumbangan dana kampanye calon anggota DPD RI Aceh Mukhtar SE (Rp150.200.000) Daleliati (Rp21.000.000) Muslim SE (Rp6.500.000) HT Bachrum Manyak (Rp220.000.000) Drs Ibrahim Saleh (Rp1.000.000) H Asy’ari SPdI (Rp70.000.000) Fachrul Razi MIP (Rp1.000.000) Sudirman (Rp39.500.000) Erdarina SP (Rp305.000.000) Tgk H Rasyidin Abdullah (Rp20.000.000) Teuku Kamaruzzaman SH (Rp170.510.000) Drs H Ghazali Abbas Adan (Rp500.000) Mursyid (Rp60.000.000) Tgk H Abdurrahman BTM (Rp51.000.000) Rafli (Rp500.000) Drs Azhari Usman MSi (Rp86.190.000) T Eddy Faisal Rusydi SHI MSc (Rp48.394.000) Dr Ahmad Farhan Hamid MS (Rp138.250.000) Drs HM Yusuf Ishaq (Rp50.000.000) H Teuku Mukhtar Ansari, ZA (Rp300.000.000) Idham SP (Rp50.778.000) Dra Hj Mediati Hafni Hanum SH MKN (Rp60.000.000) Irsalina Husna Azwir SKed (Rp104.750.000) Tarmilin Usman SE MSi (Rp39.000.000) H Fachrurrazi SE (Rp100.000.000) Muhammad Yusuf SE (Rp5.000.000) H Waisul Qarani Aly (Rp70.000.000) Adnan NS (Rp50.000.000) Fauzan Azima (Rp29.590.000) Suparno STP (Rp670.560.500) Anwar (Rp100.000) H Teuku Muktar Ansari ZA (Rp300.000.000).

2013, Pemkab Aceh Tamiang Salurkan Bansos Rp6 M ACEH TAMIANG - Selama tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyalurkan dana hibah dan Bansos berjumlah Rp6 miliar kepada kelompokkelompok tani di kabupaten itu.

Kabag Kesra Pemkab Aceh Tamiang Drs Sudianto MM (foto), Jumat (3/1) di ruang kerjanya menyebutkan pembukaan proposal hibah dan Bansos tersebut dimulai tanggal 20 Agustus 2013 dan telah seluruhnya Desember 2013.

Bagi proposal yang tidak dapat dicairkan, maka proposal yang bersangkutan tidak berlaku lagi, kecuali pengajuan proposal baru untuk tahun anggaran 2014.

Saat dikonfirmasi tentang rincian penerima dana hibah dan Bansos tahun 2013 Sudianto enggan menyebutkannya dengan alasan harus terlebih dahulu minta izin kepada bupati. "Harus ada izin dari bupati, baru data tersebut dapat diberikan," ungkapnya.(BSO)

BANDA ACEH - Sebanyak 5 dari 40 calon DPD RI asal Aceh peserta Pemilu 2014 tidak menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tahap pertama ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Padahal, batas akhir penyerahan laporan yang dijadwalkan 27 Desember 2013, telah diperpanjang hingga 29 Desember 2013.

Kelima calon DPD tersebut adalah Drs H Anharuddin SE MM, Fazlun Hasan, Herianto, Saifuddin Gani SH, dan Ir H T Suriansyah MSi.

“Sesuai Peraturan KPU dan jadwal yang telah ditetapkan, jika calon menyerahkan laporannya lewat batas yang ditentukan, dianggap tidak melapor. Saifuddin Gani kemarin telat menyerahkan laporannya yaitu 30 Desember, sementara batas akhirnya 29 Desember 2013,” kata Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Junaidi, Kamis (2/ 1).

Namun kata Junaidi untuk pelanggaran atas pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye periodik tiga bulan pertama dan kedua, tak diberikan sanksi. Hanya saja sesuai

Peraturan KPU, KIP akan mengumumkan nama-nama peserta pemilu baik yang sudah maupun yang belum melaporkan dana kampanyenyn.

“Nama-nama itu sudah dapat dilihat di papan pengumuman KIP Aceh atau di website www.acehprov.go.id,” ujarnya.

Berdasarkan data sumbangan dana kampanye calon DPD RI asal Aceh yang dirilis KIP Aceh, pada laporan tahap pertama ini Suparno STP merupakan calon DPD dengan jumlah sumbangan terbesar yakni Rp670.560.500.(BBS/GAR)

Warga Desak Perbaikan Parit Jalan H Agussalim

mengganggu pengguna jalan, air dari parit juga menyebarkan aroma tidak sedap bagi masyarakat sekitar.

Salah seorang warga, Adnan, yang juga pedagang di sekitar lokasi sangat mengeluhkan kondisi parit tepat di depan usahanya, Rabu (8/1).

Pasalnya air yang tergenang menimbulkan bau tidak sedap. Ia juga khawatir genangan air tersebut menjadi sarang jentik nyamuk

yang dapat membahayakan kesehatan warga.

Menurutnya parit tersebut sudah lama tidak direhab. Sedangkan kondisi parit sudah hancur dimakan usia. "Kira-kira hampir 10 tahun lamanya usia parit yang belum juga di rehab ini," ungkapnya.

Warga Gampong Blang dan sekitarnya sangat berharap agar pemerintah setempat secepatnya memperbaiki parit yang berada tepat di samping jalan negara itu.(BSO)

LANGSA - Aliran air di parit Jalan H Agussalim, Langsa, tumpat alias tidak lancar.

Akibatnya setiap hujan turun, air sering meluap hingga ke badan jalan. Selain

Wabup Atim Lantik 98 Pejabat Baru IDI - Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syamaun, Jumat (10/1) di Gedung Serbaguna Idi Rayeuk melantik 98 pejabat struktural eselon II, III, dan IV di jajaran Setdakab setempat. Kegiatan itu juga ikut disaksikan oleh Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir, Wakil Ketua DPRK, Tgk Hasanuddin, serta para pejabat lainnya.

Dalam pengarahannya, Syahrul Syamaun mengatakan, pelantikan maupun pengambilan sumpah yang dilakukan saat itu merupakan langkah strategis dan upaya sungguh-sungguh Pemkab setempat untuk mengakomodir tuntutan keadaan dan kondisi terkini agar kabupaten itu semakin maju dan berkembang.

“Pelantikan ini juga untuk mengisi beberapa jabatan struktural yang kosong karena pejabat tersebut memasuki masa pensiun, meninggal dunia, serta beberapa pejabat yang dipekerjakan pada Universitas Samudra Langsa,”ujar Syahrul Syamaun.

Selain itu, katanya, juga sebagai penyegaran bagi pejabat yang telah lama menduduki satu jabatan, dan promosi bagi pegawai yang menunjukkan dedikasi serta kinerja yang baik.

Menurutnya, semua pegawai hendaknya memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat yang memerlukan bantuan, sehingga masyarakat itu senang dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemerintahan yang ada.

“Dalam melaksanakan tugas hendaknya menghilangkan praktek KKN, untuk Kepala SKPK hendaknya terus mendukung seluruh program kerja pemerintah, sedangkan untuk camat diharapkan untuk tetap tinggal di kecamatan,”pintanya.

Khusus untuk Kepala Dispora, juga diperintahkan agar segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam persiapan PORA mendatang.

Diantara pejabat dilantik

- Drs Mansur (Staf Ahli Pemerintahan) - Usman A Rahman SH SP (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia) - T Zulfikar SH (Staf Ahli Hukum dan Politik) - Drh Jama (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) - M Amin SH (Kepala Dinas Kesbangpol Aceh Timur) - Najmuddin SE MAP (Kepala Dinas Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) - Amiruddin NN SH (Kepala Dinas Kepemdudukan dan Catatan Sipil) - Ir Sanusi (Kepala Dinas Syariat Islam) - Ashadi SE (Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga) - Drs Zulbahri (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) - Syahrizal Fauzi (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah).(NET)

Pemko Banda Aceh Akan Sita Aset Penunggak Pajak BANDA ACEH - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mengingatkan pengusaha warung kopi, restoran dan perhotelan untuk segera melunasi tunggakan pajak. Sebab bila tidak, Pemko akan melakukan penyitaan aset.

“Kami masih beri waktu dengan tetap memperingatkan para pengusaha warung kopi dan perhotelan untuk segera melunasi tunggakan pajak, sebelum tindakan tegas terpaksa kami tempuh,” kata Kadis DPKAD Banda Aceh, Drs Purnama Karya MM, kepada Serambi, Jumat (10/1).

Ia mengatakan, pihaknya selain sudah menyampaikan secara lisan, juga sudah mengirimkan surat teguran kepada sejumlah penunggak pajak. “Kalau tidak digubris,

maka jangan salahkan kami saat mengambil tindakan dengan menyita aset di tempat usaha tersebut. Lalu, aset itu akan dilelang dan setelah dipotong tunggakan pajak yang ditimbulkan, sisanya akan dikembalikan kepada pengusaha tersebut,” ujar Purnama.

Bagi pengusaha warung kopi, perhotelan dan sejumlah usaha lain yangtelah sering diingatkan dan dinilai ‘membandel’, akan menjadi catatan tersendiri bagi Pemko Banda Aceh. Menurut mantan Kadinsosnaker Banda Aceh itu menjelaskan, ada sejumlah hotel, restoran dan warung kopi di Banda Aceh tidak melunasi kewajiban mereka menyetor pajak.

Ia meminta seluruh wajib pajak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu. Menurut Purnama, kepatuhan tersebut akan berdampak langsung bagi kemajuan pemba-

ngunan di Kota Banda Aceh.

Penelepon gelap Purnama Karya menyebutkan, pihaknya juga mendapatkan sejumlah laporan dari pengusaha hotel tentang adanya segelintir orang yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara menelepon para wajib pajak.

Mereka mengaku sebagai petugas yang diutus mengambil setoran pajak dengan alasan kepala dinas sedang ke luar kota.

“Mereka minta pajak yang akan disetorkan, ditransfer ke nomor rekening mereka.

Ini perlu kami ingatkan semua wajib pajak agar tidak mudah terjebak dan berhati-hati.

Syukur para pengusaha hotel yang ditelepon oleh para penipu tersebut langsung mengecek keberannya ke petugas yang mereka kenal,” demikian Purnama Karya.(NET)

Hari Amal Bhakti ke-68 Aceh Timur Meriah ACEH TIMUR - Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-68 di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, yang dipusatkan di Lapangan MTsN Idi Rayeuk, berlangsung meriah, Jumat (3/ 1).

Amanat Menteri Agama (Menag) RI dibacakan Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syamaun selaku inspektur upacara peringatan itu.

Dalam sambutannya, Wabup mengatakan, seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) pada posisi dan jabatan apapun, semua wajib

menciptakan birokrasi yang bersih serta bekerja dengan jujur, cerdas, dan ikhlas.

“Perlu kami tekankan, bahwa lingkungan kerja Kemenag harus bersih dari ego sektoral dan hegemoni golongan, karena hal itu dapat merusak sistem birokrasi yang netral dan profesional,” katanya.

Upacara kali ini tergalong meriah. Meskipun berlangsung dalam hujan yang terus mengguyur hingga siang hari, upacara berlangsung khidmat hingga selesai, yang diakhiri dengan pembagian penghargaan dan hadiah untuk pemenang

seleksi Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) 2014.

Sebelum menyerahkan hadiah, Wakil Bupati Aceh Timur juga menerima plakat tanda terima kasih dari jajaran Kemenag Aceh Timur atas partisipasi dan dukungannya dalam bidang keagamaan di Kabupaten Aceh Timur.

Satya Lencana Karya 30, 20, dan 10 tahun atas pengabdian di Kemenag, secara simbolis diterima Nurmala M Daud, Fadhiluddin Abdullah, dan Akli Zikrullah SAg MH. Selain itu, Wabup juga menyerahkan santunan untuk

pensiunan Kemenag Aceh Timur masing-masing diterima Ramlah, HM Nur, Hj Ratna Ibrahim, Drs Abdul Manaf, Biechri, M Jafar Abdullah, dan Hasanah T Johan.

Kemanag Aceh Timur juga menyerahkan penghargaan untuk Guru Madrasah Berprestasi yakni M Isa dan Ela Zahara.

Penghargaan juga diberikan kepada RA/Madrasah Berprestasi Bidang Kelembagaan yakni RA Ruhussalam, Kecamatan Idi Rayeuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) Teladan yakni KUA Ranto Selamat, KUA Birem

Bayeun, dan KUA Peureulak juga turut mendapat penghargaan.

Untuk kendaraan dinas diberikan kepada KUA terpencil yakni KUA Simpang Jernih, KUA Serbajadi, dan KUA Indra Makmur.

Untuk kebutuhan kantor, Kemenag Aceh Timur menyerahkan komputer kepada KUA Idi Tunong, KUA Serbajadi, KUA Ranto Ranto Selamat, KUA Peureulak, dan KUA Idi Rayeuk. Untuk pengelola WEB Terbaik diberikan kepada Jalaluddin.(BSO)

P

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

SUMUT

DPW Sumut Peringati Harlah ke-41 Tahun PPP MEDAN – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumut H Fadly Nurzal SAg menyerukan kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg), pengurus, dan kader partai itu untuk memperkuat konsolidasi dan sosialiasasi kepada masyarakat.

"Sapa dan kunjungi masyarakat pemilih serta kuatkan konsolidasi, agar PPP menjadi partai pilihan masyarakat pada Pemilu Legislatif 2014 yang tinggal sebentar lagi," seru Fadly pada peringatan Hari

Lahir (Harlah) ke-41 Tahun PPP, di Kantor DPW PPP Sumut, Jalan Raden Saleh No 11, Medan, 5 Januari 2014.

Fadly juga meminta kepada seluruh caleg, pengurus, dan kader PPP agar tidak perlu gentar atau takut dengan hasil survei negatif, termasuk opini yang dibangun bahwa partai Islam akan 'habis' karena tidak laku dan sudah tua.

Juga anggapan para pengamat yang mengatakan partai Islam akan tenggelam karena ditinggalkan

Sekda Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid TK Bunayya I MEDAN - Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis meletakkan batu pertama pembangunan Masjid TK Bunayya I di halaman TK Bunayya I, Pasar V, Jalan Melati, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang.

Peletakan batu pertama pembangunan Masjid TK Bunayya I oleh Sekda Medan ini, disaksikan Pembina Yayasan Pendidikan Sosial Daqwah Al Hijrah H Sigit Pramono Asri SE, Ketua Panitia Pembangunan Masjid TK Bunayya I Salman Al Farizi LC MA, Perwakilan Yayasan Islam Bina Umat H Ali Yusuf Nasution SAg, Ketua Umum YP Al Hijrah Nurhikma Sari, Anggota DPRD Kota Medan Suryanda Lubis, Kepala Kesbang Linmas Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga, dan Kabag Agama Kota Medan Drs H Zakaria Harahap serta undangan lainnya, Rabu (8/1).

Plt Wali Kota Medan dalam sambutannya yang dibacakan Syaiful Bahri Lubis mengatakan, berbicara mengenai masjid, tidak hanya mengenai salat berjemaah, tetapi juga mengenai moral masyarakat, pengimplementasian ajaran Islam secara kaffah dan juga mempersiapkan generasi Muslim yang memiliki tingkat kecerdasan intlektual, kecerdesan emosional, serta kecerdasan spiritual.

Masjid kini tidak memiliki arti sempit lagi. Dari masjid seharusnya terlahir berbagai kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan khazanah berfikir masyarakat, tidak hanya yang beragama Islam tetapi seluruhnya.

"Rasululloh telah menjadikan masjid sebagai tempat mentrasformasikan berbagai ilmu pengetahuan dan membahas berbagai masalah umat,“ ungkap Eldin.

"Hari ini kita meletakkan batu pertama pembangunan Masjid TK Bunayya I, yang kita harapkan setelah selesainya pembangunan masjid ini nantinya dapat melahirkan para generasi penerus kita yang cerdas dan dapat membentuk karakter para anak didik kita di masa yang akan datang," harapnya.

Sigit Pramono Asri dalam sambutannya mengatakan pembangunan Masjid TK Bunayya I bertujuan menunjang kegiatan pendidikan dan kegiatan masyarakat, sehingga masjid ini nantinya sebagai implementasi dari peningkatan kegiatan pendidikan TK Bunayya I, para guru serta kegiatan masyarakat.

Diakui Sigit, bahwa TK Bunayya I belum ada setahun usianya. Peletakan batu pertama pembangunan sekolah Bunayya I ini oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Puja Nugroho, namun perkembangan sekolah TK ini kelihatan menggembirakan.

"Untuk itu hari ini kita mulai membangun masjid dengan peletakan batu pertama yang akan dilakukan oleh Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis. Dengan harapan masjid ini nantinya dapat menunjang perkembangan pendidkan bagi anakanak didik kita ke depan,“ ungkap Sigit.

Sebelumnya Salman Al Farizi selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid TK Bunayya I melaporkan, sumber dana pembangunan masjid tersebut berasal dari bantuan Negara Arab Saudi, mukhsinin, dan para dermawan.

"Masjid TK Bunayya I ini hanya berukuran 9 x 9m. Tujuan utamanya pembangunan masjid ini untuk menunjang pendidikan yang ada di lokasi ini dan tidak bermaksud untuk mengimbangi keberadaan masjid-masjid yang ada di sekitar sini," jelasnya. (VIN)

Mulai Maret, Pemko Medan Gelar Persidangan Itsbat Nikah Keliling MEDAN - Setelah menggelar persidangan Akte Kelahiran keliling, Pemko Medan kembali membuat terobosan di bidang pelayanan kepada masyarakat yakni menggelar persidangan keliling "Itsbat(pengesahan)"nikahpasangan suami istri. Untuk merealisasikan hal ini, antara Pengadilan Tinggi Agama Medan Kelas I-A, Pemerintah Kota Medan, dan Kementeian Agama Kota Medan telah menandatangani nota kesepakatan tentang pelayanan publik melalui persidangan keliling Itsbat nikah, Rabu (8/1) di Balai Kota Medan.

Nota kesepakatan ini ditandatangani masing-masing oleh Kepala Pengadilan Tinggi Agama Medan Kelas I-A Drs H Kaheruddin SH MHum, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan H Muslim Harahap MAP, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan H Iwan Zulhami SH MAP, disaksikan Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumut Drs H Soufyan M Saleh SH MM, dan Kakanwil Kemenag Sumut Drs H Abdul Rahim MHum. Hadir juga Ketua MUI Medan Prof Dr M Hatta, para lurah, camat, kepala KUA se-Kota Medan dan tokoh masyarakat.

Persidangan keliling Itsbat ini direncanakan digelar mulai Maret sampai Desember 2014, sedangkan Januari sampai Februari 2014 dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nantinya persidangan Itsbat nikah ini dibagi dalam lima zona masing-masing zona terdiri dari lima kecamatan.

Dzulmi Eldin mengatakan, mengingat belum semua penduduk Kota Medan memiliki administrasi kependudukan, terutama kepemilikan Akte Kelahiran

yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti terjadinya perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), atau yang dikenal dengan perkawinan siri yang mengakibatkan putusnya hubungan perdata anak dengan orangtuanya, maka perlu adanya suatu terobosan sehingga masyarakat yang sudah terlanjur tidak memiliki surat nikah nantinya bisa mengurus surat-surat kependudukannya.

Dikatakannya, untuk itulah Pemko Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan Kelas I-A dan Kantor Kementerian Agama Kota Medan menggagas pelaksanaan kerjasama untuk melaksanakan persidangan keliling Itsbat nikah tersebut, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh surat nikah dan Akte Kelahiran bagi anakanaknya atau dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan.

Eldin berharap dalam pelaksanaan program ini kepada pihak yang terlibat, baik Pengadilan Tinggi Agama Kota Medan, Kementerian Agama Kota Medan, Dinas Catatan Sipil, KUA, camat, lurah agar benar-benar melaksanakan sepenuhnya kegiatan ini dan seluruh pembiayaan yang telah ditentukan agar disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan tidak dibenarkan meminta imbalan atau tambahan atau apapun di luar biaya yang sudah ditentukan, karena semua itu sudah difasilitasi Pemerintah Kota Medan.

Sementara Khaeruddin mengatakan, tujuan dari sidang keliling Itsbat nikah ini nantinya agar masyarakat khususnya selama ini yang telah menikah namun tidak memiliki surat nikah akan terbantu terbantu status hukum nikahnya.(VIN)

umat Islam.

Sebab kata Fadly, anggapan dan hasil bersifat survei sudah sering diterima PPP dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Misalkan ketika reformasi bergulir dan dilaksanakan pemilu pada 1999, banyak kalangan beranggapan PPP akan 'selesai' karena dianggap bagian dari Orde Baru. Apalagi adanya elemen organisasi keagamaan yang tergabung di PPP keluar dan mendirikan parpol tersendiri.

Namun berbagai survei negatif tersebut tidak terbukti karena parpol dengan lambang Kakbah itu tetap dipercaya umat rakyat sehingga bisa bertahan. Survei negatif itu muncul lagi menjelang Pemilu 2004.

"Karena itu, kita jangan berkecil hati jika muncul lagi survei negatif dengan menyebutkan PPP akan 'tenggelam' dan ditinggalkan rakyat dalam Pemilu 2014," imbau Fadly.

Pihaknya juga mendapatkan

laporan dari sebuah lembaga survei yang terpercaya mengenai tanggapan masyarakat bahwa parpol bernuansa Islam yang benar-benar dapat dipercaya adalah PPP. “Kami memberikan apresiasi atas masukan dan prediksi. Apapun namanya, itu catatan penting bagi PPP,” kata Fadly tanpa menyebutkan nama lembaga survei yang melaporkan apresiasi positif terhadap PPP itu.

Untuk itu Fadly menegaskan

PPP harus terus melakukan pembenahan dan memperkuat kekompakan seluruh aparatur partai, memperkuat konsolidasi internal dan eksternal partai untuk mencari masukan tentang penguatan eksistensi PPP dan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.

“Mudahan-mudahan di ulang tahun ke 41 ini, PPP mampu meraih suara di atas 4 persen pada Pemilu 2014 mendatang,” ucap Fadly yang kini menjadi Caleg DPR RI Dapil Sumut III nomor

urut 1.

Turut hadir pada peringatan Harlah ke-41 itu, para pengurus DPW PPP Sumut, DPC PPP seSumut, dan caleg PPP diantaranya Mursal Harahap, SAg (Caleg DPRD Kota Medan Dapil Medan III nomor urut 1), Jafaruddin Harahap (Caleg DPRD Sumut Dapil Deli Serdang No Urut 1).

Acara harlah juga dirangkai dengan Haflah Alquran oleh qori-qori nasional dan internasional.(MH)

Pangdam I/ BB: Jadikan Natal Sumber Inspirasi Mewujudkan Prajurit Andal MEDAN - Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo Wiradi menghadiri Perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar Kodam I/BB sewilayah Medan tahun 2013 di Balai Prajurit, Jalan Medan-Binjai Km 7,5 Medan, Rabu (8/1).

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Haris S SE MM dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam menyampaikan ucapan selamat hari Natal tahun 2013 dan selamat Tahun Baru 2014 kepada keluarga besar umat Kristiani Kodam I/ Bukit Barisan yang merayakannya.

"Dengan diiringi harapan dan doa, semoga Natal dan Tahun Baru ini memberikan kebahagiaan dan kedamaian serta kesejahteraan lahir dan batin bagi umat manusia pada umumnya," kata Pangdam.

Perayaan Natal adalah peristiwa yang paling bersejarah bagi umat Kristiani karena Natal merupakan peringatan lahirnya Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat manusia.

Oleh karenanya perayaan Natal ini, menurut Pangdam, merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan diri masing-masing sekaligus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi umat Kristiani secara khusus, sehingga dapat menumbuhkan motivasi baru dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik bagi Prajurit dan PNS Kodam I/BB dalam menyongsong tantangan tugas di masa mendatang.

Dalam kesempatan itu Kasdam berpesan agar perayaan Natal ini hendaknya jangan sekadar rutinitas

Ketua Panitia Perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar Kodam I/BB Sewilayah Medan Tahun 2013 Kolonel Arm Felix Hutabarat diabadikan bersama seluruh panitia Natal usai acara perayaan Natal di Balai Prajurit Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (8/1).kpkpos/ist seremonial semata. "Kita harus dapat memetik makna positif yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan motivasi untuk mewujudkan Prajurit dan PNS Kodam I/Bukit Barisan yang andal dan profesional serta dibanggakan oleh bangsa dan negara," katanya.

Oleh karena itu, prajurit dan PNS beserta keluarga besar Kodam I/BB diharapkan mampu menghayati makna dan pesan yang terkandung dalam Perayaan Natal kali ini.

Dalam situasi dan kondisi seperti apapun hikmah perayaan Natal yang penuh damai harus tetap dikumandangkan. Karena melalui perayaraan ini, umat Kristiani diteguhkan imannya dan dibesarkan hatinya untuk menjadi seorang prajurit yang sejati.

Di samping itu, semangat Natal bagi keluarga besar Kodam I/BB, ditandai dengan adanya keberanian melakukan perubahan sikap ke arah lebih baik yang didasarkan cinta kasih sebagaimana yang diajarkan

Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini sejalan dengan tema Natal tahun ini yaitu ”Semangat Natal 2013 Sebagai Sumber Motivasi Juang Prajurit TNI AD Dalam Memantapkan Kebersamaan dengan Rakyat, Militansi, dan Soliditas Prajurit TNI.” Pdt Enida Girsang MTh (Sekum PGI Sumut) saat menyampaikan renungan pada perayaan Natal Oikumene keluarga besar Kodam I/BB sewilayah Medan

ini mengatakan hendaknya manusia harus saling mengasihi dan iman yang menghadirkan keselamatan.

Sementara Pastor Moses Situmorang OFM Cap dalam pesan Natalnya mengajak untuk menjadikan Natal sebagai sumber motivasi juang Prajurit TNI AD dalam memantapkan kebersamaan dengan rakyat, militansi, dan soliditas Prajurit TNI, yang berpihak kepada orang kecil apapun pangkat dan jabatannya.(REL)

BPK Temukan Kelemahan Pemko Kelola Pajak Hotel dan Restoran MEDAN - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Sumatera Utara Muktini SH menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame Pemko Medan Tahun Anggaran (TA) 2012 dan Semester 1 TA 2013 kepada Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin dan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (8/1).

Laporan ini diserahkan BPK RI Perwakilan Sumut beberapa waktu lalu, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Dinas Pertamanan Kota Medan. Dispenda selaku intansi yang menangani pajak hotel dan restoran, sedangkan Dinas Pertamanan sebagai pengelola pajak reklame.

Apa yang menjadi hasil pemeriksaan diminta segera ditindaklanjuti oleh DPRD Medan dan Pemko Medan sesuai dengan kewenangan masing-masing, agar pengelolaan pajak daerah di lingkungan Pemko Medan ke depannya menjadi lebih baik lagi.

Menurut Muktini, pemeriksaan

ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Artinya setiap provinsi ada yang mewakili, jadi tidak semua daerah diperiksa.

Untuk Provinsi Sumut, BPK RI Provsu memilih Kota Medan karena memenuhi persyaratan seperti hotel dan restorannya besar-besar.

“Pemeriksaan yang dilakukan ini merupakan program dari pusat.

Yang diperiksa menyangkut penilaian kinerja dari sisi pengelolaan atas pajak hotel, restoran, dan reklame. Hal ini diilhami karena pajak hotel, restoran, dan reklame sangat besar namun penerimaan yang diterima daerah tidak sesuai.

Kondisi ini terjadi akibat pengelolaannya kurang. Contohnya reklame, mungkin ada reklame yang tidak membayar pajak tapi terpasang. Jadi jika pengelolaan dilakukan dengan baik, maka pendapatan yang diperoleh pasti tinggi,” kata Muktini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Muktini mengatakan ada ditemukan sejumlah kelemahan yang harus diperbaiki dalam pengelolaan pajak hotel, restoran, dan reklame seperti belum adanya SOP, data base yang belum lengkap serta penyetoran-

penyetoran yang menurut aturan dilakukan setiap hari tidak dilakukan.

Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan, Muktini mengaku pihaknya juga tidak mengurangi keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh kedua intansi terkait pengelolaan pajak. Dengan dilakukannya perbaikan, dia berharap pengelolaan akan semakin baik lagi sehingga pendapatan yang diterima lebih tinggi.

Selanjutnya Muktini berharap kepada Pemko Medan agar perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pajak.

Sebab, pajak dipungut langsung dari masyarakatsehinggamasyarakatharus mengetahui apa sebenarnya pajak.

Sebagai contoh apakah itu pajak hotel, restoran dan reklame. Apa kewajiban yang harus dipenuhi dan bagaimana menghitungnya.

“Kalau pajak hotel dan restoran, merupakan pajak yang dibayar langsung oleh masyarakat pada saat membeli ataupun menginap. Jadi yang membayar itu sebenarnya bukan pihak restoran atau hotel, mereka hanya dititipi saja. Tidak mungkin Dispenda setiap hari menongkrongi restoran maupun hotel untuk memungut pajaknya.

Pemahaman seperti inilah yang perlu disampaikan, sebab restoran maupun hotel yang kecil-kecil tidak memiliki pemahaman seperti ini.

Jadi pajak yang telah dibayarkan masyarakat itu tidak boleh ‘dimakan’ oleh pihak hotel maupun restoran. Kalau itu ditilep, itu berarti penggelapan pajak,” jelasnya.

Amiruddin dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas pemeriksaan yang telah disampaikan BPK. Selanjutnya sejumlah kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan akan dijadikan dasar untuk dilakukan perbaikan. Dia berharap perbaikan yang dilakukan akan semakin meningkatkan kinerja jajaran Pemko Medan, terutama yang terkait dalam pengelolaan pajak daerah.

Sementara itu Dzulmi Eldin mengatakan, hasil pemeriksaan yang disampaikan merupakan potret atas kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam hal pengelolaan pajak. Karena itu Eldin menyampaikan terima kasih, sebab tujuan dilakukannya pemeriksaan ini dalam rangka membantu Pemko Medan dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pendapatan dari pajak daerah.

Eldin selanjutnya mengakui dari

hasil pemeriksaan, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan, diantaranya terkait dengan persoalan administrasi. Artinya, pihaknya harus melakukan pengembangan dan pembenahan sehingga seluruh pengelolaan pajak yang dilakukan harus didukung dengan administrasi yang baik dan lengkap.

“Dalam melakukan pengembangan dan pembenahan, kami tentunya tidak bosan-bosannya minta dukungan dan bimbingan dari BPK RI Perwakilan Sumut. Dukungan dan bimbingan itu akan memotivasi seluruh jajaran, terutama yang terkait dengan pengelolaan pajak untuk bekerja lebih baik lagi.

Dengan demikian pendapatan yang diterima dari sektor pajak akan lebih meningkat lagi,” kata Eldin.

Penyerahan LHP pajak hotel, restoran dan reklame Pemko Medan TA 2012 dan semester I TA 2013 turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri, Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay SH, Kepala Inspektorat Drs Farid Wajedi, Kadis Pertamanan Ir Zulkifli Sitepu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Irwan Ritonga, Kabag Aset dan Perlengkapan DI Dongoran serta mewakili Kadispenda Medan.(VIN)

19 JANUARI, SAPU LIDI GELAR DOA UNTUK ALMARHUM OPUNK LADON

18 Januari, Muskot Kadin Medan MEDAN - Plt Wali Kota Drs HT Dzulmi Eldin S Msi didampingi Asisten Administrasi Ikhwan Habibi Daulay SH, Kepala Dinas Perindag Syahrizal Arif SE SH, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs Busral Manan, menerima audiensi pengurus Kadin Kota Medan dan Sapu Lidi Fundation, Selasa (7/1) di Balai Kota Medan.

Pegurus Kadin Kota Medan terdiri dari Ketua Bayu Fadlan SE, didampingi Ketua Panitia Musyawarah Kota (Muskot) ke-4 Kadin Putrama Al Khairi beserta unsur panitia lainnya, mengungkapkan bahwa Kadin Kota Medan akan menggelar Muskot pada 18 Januari 2014 di Hotel Polonia Medan. Di dalam

Muskot ini nantinya akan memilih ketua yang baru periode 2014-2017, serta menyusun program-progran kerja ke depan.

Dikatakannya, awalnya ada lima kandidat yang akan maju menjadi ketua, namun jumlahnya berkurang dan saat ini tinggal dua kandidit yang akan dipilih menjadi ketua.

Panitia Muskot dalam kesempatan ini mengharapkan kehadiran Plt Wali Kota Medan untuk membukanya sekaligus memberikan arahan dan bimbingan karena Kadin terdiri dari bermacam asosiasi dan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kota, dan Kadin merupakan mitra kerja pemerintah kota yang terus

membangun sinergitas dalam menjalankan program kerja masing-masing.

“Kami berharap kehadiran Pak Eldin untuk membuka acara tersebut sekaligus memberikan arahan dan bimbingannya,“ harap Bayu Fadlan.

Dzulmi Eldin dalam kesempatan itu mengatakan, Kadin merupakan tempat bernaung para pebisnis yang ikut memberikan kontribusinya kepada pembangunan Kota Medan, di mana semua yang bernaung di Kadin merupakan saudara.

Kekondusifan Kadin menurut Eldin menentukan para pebisnis di Kota Medan.

Untuk itulah diharapkan Muskot ini dapat berlangsung

sukses dan dapat memilih ketua yang baru yang tentunya lebih baik lagi dari pengurus yang lama.

Sapu Lidi Foundation Di hari yang sama Plt Wali Kota Medan juga menerima audiensi Sapu Lidi Fundation terdiri dari Ketua Ayub Kesuma SE didampingi Sekretaris Laura Silalahi SSos yang akan menggelar acara doa dan musik pada 19 Januari 2014 di Pelataran Stadion Teladan.

Menurut Ayub, acara doa ini dilakukan untuk mengenang Almarhum Drs Dzulhifzi Lubis (Opunk Ladon). Acara ini nantinya juga dirangkai dengan pemberian pelakat kepada almarhum, juga kepada atlet Sea Games asal Kota Medan yang meraih emas, pemberian santunan kepada

keluarga almarhun serta sejumlah anak yatim, dan lomba mewarnai tingkat TK, dan diakhiri acara musik.

“Kita melakukan acara doa untuk mendoakan Almarhum Opunk Ladon, sedangkan musik, karena latar belakang almarhum adalah entertaiment (musik), dan kami berharap kehadiran Pak Plt Wali Kota dalam acara tersebut,” ujar Ayub.

Menyahuti hal itu Dzulmi Eldin berjanji akan menghadiri acara tersebut dan meminta kepada panitia agar betul-betul mempersiapkan acara tersebut dengan matang, agar berlangsung sukses. Ia juga berpesan agar panitia melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.(VIN)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan, KPK

bisa menyentuh ke institusi TNI bila terjadi kebocoran anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"KPK bisa mengakses TNI melalui koneksitas antara peradilan sipil dengan militer. Koneksitas itu berupa penggabungan antara peradilan sipil dan militer," ujar Samad usai menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan di Kementerian Perta-

hanan, Jakarta, Selasa (7/1).

Oleh karena itu, kedatangannya ke Kemhan dalam Rapim Kemhan ini untuk memberikan pengarahan, berbagi informasi dalam aspek pencegahan kasus korupsi.

"Kita mencoba memberikan pengarahan pada teman-teman (Kemhan-TNI) karena kita berharap dengan pencerahan ini orang bisa terhindar (korupsi). Sekali lagi korupsi itu bisa disebabkan oleh sistem, karena itu kita coba per-

baiki sistemnya," jelasnya.

Samad mengaku anggaran untuk TNI sangat besar. Oleh karena itu, anggaran yang sedemikian besar bisa digunakan untuk membangun TNI yang profesional dan kuat, baik di Asia maupun dunia.

Ketika ditanya apakah sudah ada indikasi kebocoran di TNI, Samad mengaku belum ada indikasi mengarah sana.

"Belum ada, tapi kita mencegah, karena mencegah lebih baik dari-

pada sudah terjadi. Kalau misalnya sudah terjadi korupsi, uang yang keluar dari korupsi terus kita kembalikan dari apsek penindakan kita tangkap orangnya kemudian adili, uang yang kita kembalikan itu tidak terlalu signifikan ketika kita mencegahnya," ujar Samad.

Ia menambahkan, ada keinginannya untuk menyatukan persepsi untuk mengelola keuangan negara secara benar dan profesional, tidak terjadi kebocoran.(INT)

JAKARTA- Sejak menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka pada Februari 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi belum pernah merinci secara resmi proyek selain Hambalang yang diduga dikorupsi Anas.

Tidak dirincinya proyek-proyek lain dalam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas ini lantas dipermasalahkan tim kuasa hukum Anas. Dalam jumpa pers di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/1) pagi, Anas mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ada sprindik yang menggunakan kalimat proyek-proyek lain.

Anas pun mengatakan ada kekhawatiran cara KPK ini akan ditiru lembaga penegak hukum lain. "Misalnya oleh polsek, (keluar surat panggilan) untuk tersangka (kasus) 'pencurian ayam dan atau lain-lain'. Ada yang punya pandangan begitu, itu harus dihindari betul karena KPK jadi role model penegakan hukum berbasis keadilan," tutur dia.

Inikah "proyek lain" itu?

Sebenarnya, Ketua KPK Abraham Samad pernah mengungkapkan deretan proyek selain Hambalang yang diduga melibatkan Anas, sekitar Juli 2013.

Abraham membenarkan bahwa "proyek lain" itu adalah proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Dia

mengatakan pula KPK tengah mendalami keterkaitan Anas dengan kedua proyek itu.

KPK, sebut Abraham, sudah melakukan penyidikan intensif terhadap semua data dan informasi yang masuk. Setelah itu, KPK akan melakukan uji silang terhadap semua informasi tersebut untuk mendapatkan satu bukti yang konkret.

"Makanya, kami bilang Hambalang dan proyek-proyek lainnya agar supaya kami kembangkan lebih jauh. Sebenarnya, maksud dari sprindiknya itu," ungkapnya.

Selain itu, KPK mendalami dugaan aliran dana dari badan usaha milik negara (BUMN) untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, Anas diduga menerima pemberian atau sesuatu antara lain dari proyek PT Bio Farma dan proyek di Jawa Timur yang dananya bersumber dari APBN. Nilai pemberian dari proyek Hambalang disebut justru yang terkecil di antara dugaan penerimaan dari proyek lain.

Nilai uang yang diduga diberikan kepada Anas dari proyek Hambalang sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan terhadap pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, adalah Rp 2,2 miliar. Uang itu diberikan PT Adhi Karya, perusahaan BUMN yang memenangkan tender Hambalang.

Sejumlah saksi untuk penyelidikan perkara Anas mengonfirmasi dugaan penerimaan sesuatu tak hanya dari proyek Hambalang. KPK, misalnya, beberapa kali telah memeriksa direksi

PT Bio Farma, BUMN yang bergerak di bidang farmasi, antara lain Direktur Utama Iskandar dan Direktur Keuangan Mohammad Sofie A Hasan.

KPK juga pernah memeriksa Kepala Divisi Operasi III PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat untuk perkara Anas.

PT Pembangunan Perumahan bukan BUMN yang melakukan kerja sama operasi (KSO) proyek Hambalang. KSO Hambalang dilakukan antara PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.(KOMPAS.COM)

KPK Mulai Singgung Isu Korupsi TNI

Proyek-proyek Lain yang Disangkakan ke Anas

JK Siap Jadi Saksi Soal Korupsi Tsunami Summit JAKARTA-Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi saksi meringankan buat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sidang dan konferensi internasional di Kementerian Luar Negeri pada 2004-2005, Sudjadnan Parnohadiningrat. Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu, mestinya perkara itu tidak ditimpakan kepada Sudjadnan yang saat itu menjabat sebagai Sekjen Kemlu karena dia cuma menjalankan perintah.

"Oh iya, saya diminta jadi saksi yang meringankan dan saya siap," kata Jusuf saat ditemui di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1).

Jusuf Kalla menjelaskan, apa yang dilakukan Sudjadnan hanya menjalankan perintah dari pemerintah. Menurut dia, persiapan saat itu sangat mepet lantaran instruksi datang mendadak.

"Sebetulnya yang dilakukan Pak Sudjadnan adalah perintah dan keputusan pemerintah. Dan waktu persiapannya hanya seminggu.

Maka dari itu, tidak mungkin ditender dan diapa-apakan. Persiapannya cuma satu minggu, bayangkan," sambung Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyatakan, Sudjadnan secara langsung meminta dia menjadi saksi meringankan. Dia tegas menyatakan kesalahan itu sebenarnya tidak boleh ditimpakan hanya kepada mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat itu.

Menurut Jusuf Kalla, dalam melaksanakan pertemuan taraf dunia itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dia menyatakan soal pernyataan kerugian keuangan negara hingga Rp 18 miliar mesti diperjelas.

"Itu kan penilaian saja. Tapi pertemuan cepat harus ada ongkosnya dong," sambung JK. Jusuf Kalla menyatakan, sebenarnya pengadaan sidang dan konferensi internasional bertajuk Tsunami Summit memiliki dampak baik. Sebab, dari gelaran itu panitia berhasil menghimpun dana sumbangan buat perbaikan Aceh selepas dihantam bencana Tsunami dari sekitar 50 negara peserta sebesar USD 5 miliar atau hampir setara Rp 43 triliun.

Bahkan menurut dia, jika acara itu tidak dilaksanakan, mustahil pemerintah bisa menghimpun dana buat perbaikan sarana dan prasarana di provinsi berjuluk serambi Mekah itu. "Tanpa pertemuan itu kita tidak bisa selesaikan Aceh. Tanpa itu, tidak mungkin kita selesaikan Aceh seperti sekarang," tegas JK. JK meminta Sudjadnan tak perlu risau soal kasus membelitnya itu.

Dia menyatakan akan mengungkap semuanya supaya perkara itu menjadi terang. "Saya siap jadi saksi dan saya sudah nyatakan itu ke Pak Sudjadnan. Saya akan jadi saksi meringankan Anda. Saya tahu bentuk persoalan itu," pungkasnya.(INT/ANT)

Dahlan Iskan Siap Dicoret Dari Konvensi Capres Demokrat

KY Diskusi Dengan KPK Terkait Banyak Hakim Korupsi JAKARTA-Ketua Bidang Pengawasan Hakim Komisi Yudisial Erman Suparman menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Erman datang sekitar pukul 13.59 WIB dengan mengenakan batik warna cokelat.

Saat datang, Erman enggan berkomentar lebih banyak mengenai kunjungannya hari ini.

"Sebentar yah," singkat Erman yang menumpang sedan hitam bernopol B 1748 RFR di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1).

Dikonfirmasi terpisah, Jubir KPK Johan Budi mengatakan, kedatangan komisioner KY tersebut berkaitan dengan kode etik hakim yang terlibat dalam kasus korupsi. Mereka akan berdiskusi dengan pimpinan KPK. "Komisioner KY datang ke KPK dalam rangka meminta informasi berkaitan dengan penegakan kode etik hakim. Mereka bertemu dengan kedeputian penindakan" ujar Johan.

Diketahui, dalam kasus suap

penanganan perkara dana bansos Bandung sejumlah hakim ikut terseret. Seperti Hakim Setyabudi Tejocahyono yang ditangkap tangan menerima suap dari pengusaha Sri Dartuti.

Selain Hakim Setya, ada Hakim Ramlan Comel dan Hakim Pasti Serefina Sinaga merupakan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Adapun Ramlan Comel merupakan anggota majelis hakim yang memutus perkara korupsi bantuan sosial Kota Bandung.

Diketahui juga KPK juga tengah mengusut kasus Hakim Asmadinata dan Pragsono.

Keduanya menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil pengembangan kasus suap hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang non-aktif, Kartini Julianna Marpaung.(MERDEKA.COM)

Mantan Walikota Pangkalpinang Tersangka Kasus Korupsi JAKARTA- Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mulai getol menyelidiki korupsi di daerah-daerah selain Jakarta. Tim penyidik telah menetapkan mantan Wali kota Pangkalpinang Zulkarnain Karim (ZK) dan tiga bawahannya sebagai tersangka kasus korupsi.

Menurut Kasubdit III Dittipidkor Kombes Pol Darmanto, mereka kini sudah dijerat dengan perkara dugaan korupsi atas beberapa kasus tukar guling (ruislag) lahan dan bangunan seperti di salah satu lahan di kawasan Tampuk Pinang Pura.

"Ada empat tersangka dalam proyek yang telah terjadi sepanjang 2005 hingga 2006 itu yakni AR, AF, ES, dan ZK. Nama terakhir adalah mantan Walikota Pangkalpinang yang akan kita periksa 15 Januari

JAKARTA-Jaringan Advokat Publik menyurati panitia konvensi capres Demokrat terkait Dahlan Iskan . Mereka menuding, Menteri BUMN itu terlibat korupsi PLN. Menanggapi tudingan ini, Dahlan Iskan memilih namanya dicoret dari konvensi Capres Partai Demokrat . Sayangnya Dahlan tidak mau menjawab tudingan apakah benar dirinya terlibat korupsi atau tidak. "Dalam surat itu, Dahlan mengaku tidak mengklarifikasi tuduhan tersebut lantaran tidak mau merepotkan panitia konvensi," ujar orang dekat Dahlan, Faisal Halimi, Selasa pekan lalu.

Faisal menambahkan Dahlan siap dicoret namun dengan satu syarat yaitu panitia berkeyakinan terhadap pengaduan tersebut.

Faisal mengatakan, Dahlan berprinsip lebih baik bekerja dari pada mengklarifikasi tuduhan tersebut. Dahlan selalu berpikir rasional dan atas inisiatif sendiri.

"Kehadiran beliau di konvensi kan karena perintah Presiden dan beliau ingin memperbaiki negara

nanti," kata Darmanto di Balai Media dan Informasi Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

Selain kasus itu, mereka juga tersangkut ruislag kantor BKKBN, rumah dinas camat Bukit Intan, dan pembangunan kantor camat di jalan jalur dua komplek perkantoran Gubernur Babel lingkungan Air Itam kota Pangkalpinang.

"Jadi PT yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pada 12 desember tersebut, ternyata baru dibentuk pada 17 Desember 2005.

Jadi sudah dinyatakan menang, tapi PT-nya belum ada. Jadi pada 17 desember PT itu dibentuk itu modusnya," ujarnya.

Menurut Darmanto, kerugian negara yang didapat dalam kasus ini sebanyak Rp 957 juta. Hingga saat ini berkas dari dua tersangka di antara mereka sudah dinyatakan lengkap dan dikenakan tahanan kota.(INT)

ini," katanya.

Selain itu, ujar Faisal, pencoretan nama Dahlan jangan dinilai sebagai menantang atau dianggap lemah. "Kalau kesannya berdiam diri kesannya kan nanti tidak mau tahu, panitia akan direpotkan karena Dahlan dituduh korupsi," tuturnya.

Sebelumnya, lembaga pegiat korupsi Jaringan Advokasi Publik (JAP), meminta panitia Konvensi Capres Partai Demokrat menganulir Dahlan Iskan .

Mereka mendatangi Sekretariat Konvensi Capres Demokrat, dan mengadukan keterlibatan Dahlan dalam dugaan korupsi terkait proyek di PLN. Juru Bicara JAP Rahmat Harahap, mengatakan mantan Bos PLN itu diduga terlibat dugaan korupsi terkait dengan penyalahgunaan uang negara PT PLN (Persero) periode 20092010 senilai Rp 37,6 triliun di Medan, Sumatera Utara.

Dugaan itu terungkap dari hasil audit BPK pada 2011, yang menyebut Dahlan menyalahgunakan 8 pembangkit

tenaga uap dan akhirnya menggunakan mesin turbin semen.

"Saya ingin menyampaikan kepada komite Demokrat ini agar benar-benar selektif.

Karena Dahlan harus dianulir sebagai peserta Konvensi Demokrat," kata Rahmad.

Lebih lanjut, dia mengatakan kasus korupsi tersebut juga sudah dilaporkan sejak 8 Oktober 2013 kemarin ke Mabes Reskrim Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu, dia memiliki bukti keterkaitan Menteri BUMN tersebut dalam ringkasan hasil audit BPK RI Nomor 30/Auditama 2011 tentang laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu di sektor hulu listrik pada perusahaan setrum negara.

PT PLN merupakan pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi serta Kementerian ESDM. "Ini bukti korupsi yang dilakukannya, saya juga sudah menghubungi Mantan Gubernur Medan Syamsul Arifin sebagai saksi," ujarnya.(MERDEKA.COM)

“Jadi kalau mau dorong ini, yang mewakili kepentingan korporasi bisa pelaksana. Itu tidak jelas. Jangan-jangan otang tidak punya kompetensi khusus mewakili lagi,” kata Bambang.

Menurut Bambang, guna memuluskan rencana KPK menjerat korporasi, maka harus ada surat edaran dari Mahkamah Agung yang memuat soal hukum acara yang lebih jelas.

Bambang berpendapat menjerat korporasi bukan hal sembarang. Jika korporasi mau dijerat, maka KPK tidak bisa bekerja seorang diri. Harus ada kerja sama dengan pejabat pengelola aset, katanya.

“KPK enggak ragu-ragu tapi hati-hati untuk menjaga conviction rate (dakwaan 100 persen terbukti di persidangan).

Bahkan sudah ada kasus potensial yang bisa menjerat korporasi,”

tutup Bambang.

Banyak kasus yang ditangani KPK, dimana pihak swasta yang menyuap penyelenggara, melakukan korupsi untuk kepentingan perusahaannya.

Contohnya dalam kasus suap pengurusan penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian tahun 2013.

Petinggi PT Indoguna Utama, yaitu Arya Abdi Effendi, Juard Effendi dan Maria Elizabeth Liman menyuap Luthfi Hasan Ishaaq agar perusahaannya mendapatkan kouta impor daging sapi tambahan.

Kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipun juga dilakukan petinggi PT Hardaya Inti Plantation dan PT Citra Cakra Murdaya guna mendapatkan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha perusahaan tersebut.(INT)

Menanti KPK Menjerat Korporasi JAKARTA- Hampir setiap kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan pihak swasta atau korporasi yang berusaha melakukan suap guna mendapatkan proyek-proyek di Kementerian.

KPK memidanakan orang yang menyuap penyelenggara negara. Namun, perusahaan yang diwakili penyuap tidak mendapatkan sanksi apapun.

Padahal baik petinggi maupun pegawai rendahan perusahaan tersebut menyuap demi kepentingan perusahaan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan perusahaan semestinya juga ikut dipidanakan. Bambang mencontohkan dalam kasus suap untuk mendapatkan izin membabat hutan, direktur sebuah perusahaan menyuap

penyelenggara negara.

Direktur di suatu perusahaan menyuap karena diminta perusahaannya melakukan hal tersebut. “Jadi kenapa yang dipermasalahkan dia (Direktur) saja. Dia kena, korporasinya tidak. Nanti korporasinya minta (izin membabat hutan) lagi dong,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tahun ini KPK bakal mencoba untuk menjerat korporasi. Beberapa waktu lalu, Bambang mengatakan KPK sudah menyusun strategi untuk memidanakan korporasi sejak tahun lalu .

“Tahun depan akan dicoba.

KPK tahun lalu banyak exercising untuk membawa korporasi ke pengadilan. KPK juga belajar ke luar negeri,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan aturan untuk menjerat korporasi sesungguhnya sudah tercantum dalam Undang-Undang No.31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada tujuh pasal yang mengatur penjeratan terhadap korporasi maupun pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan korupsi.

Dalam ketentuan pasal 20, korporasi bisa dituntut dan dijatuhkan pidana. Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana, kata Bambang bakal diperintahkan untuk membayar denda.

Namun, pasal 20 tersebut dinilai Bambang belum bisa mengakomodir sepenuhnya rencana KPK dalam menjerat korporasi. Permasalahannya adalah ketiadaan hukum acara yang lengkap.

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

Pemkab Sergai Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat SERGAI - Perayaan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa pagi (7/1) diawali dengan pelaksanaan sidang paripurna istimewa di gedung paripurna DPRD setempat, di Sei Rampah.

Di hadapan Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Anggota DPRD Sergai, Bupati Soekirman menjelaskan beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Sergai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diukur dari meningkatnya angka indeks IPM dari tahun ke tahun.

Dalam bidang pelayanan umum ditandai dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan masyarakat. Ini terbukti dengan Sergai sebagai nominator Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) AWARD 2013 dan Inovative Goverment Award (IGA) AWARD 2013 dari Kemendagri.

Bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) kelulusan siswa dan diterimanya penghargaan Sekolah Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Selanjutnya di bidang kesehatan, Sergai telah melakukan inovasi baru dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan Posyandu reguler menjadi Posyandu holistik integratif.

Di bidang peningkatan upaya peran serta perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak, Kabupaten Sergai menerima penghargaan Anugerah Parahita

Ekapraya (APE) tahun 2013 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Untuk itu Soekirman berharap di usia satu dekade kabupaten ini, masyarakat 'Tanah Bertuah Negeri Beradat' selalu berupaya menciptakan inovasi, kreatifitas, dan terobosan yang berguna untuk peningkatan perekonomian.

Menutup sambutannya, Soekirman menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten ini.

Dihibur Wali Band Kemeriahan perayaan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Sergai tak hanya ditandai dari acara resepsi di halaman gedung DPRD setempat yang dihadiri ribuan undangan, termasuk Menhut Zulkifli Hasan, Gubsu, dan Wagubsu HT Erry Nuradi yang juga mantan Bupati Sergai dua periode.

Pada malam harinya, grup band Wali dari Jakarta menghibur ribuan warga masyarakat Kabupaten Sergai yang tumpah ruah di halaman Komplek Replika Istana Sultan Serdang Keluarahan Melati, Kebun Kecamatan Pegajahan.

Tak hanya masyarakat Sergai saja, banyak juga warga dari luar kabupaten datang menyaksikan Wali manggung di pesta rakyat Sergai ini.

Gebyar hiburan pesta rakyat ini sebagai bentuk apresiasi Pemkab Sergai kepada masyarakat atas peran partisipasinya dalam pembangunan kabupaten ini.(arm)

Kelola Hidup Rencanakan Masa Depan BINTANG BAYU - Dalam menjalani hidup dan kehidupan, kita harus mampu menggelola kehidupan ini dan merencanakan masa depan. Demikian H.Bakhtiar Ritonga SPd dalam arahannya pada acara tahun baruan di lingkungan Dinas Pendidikan Kecamatan Bintang Bayu, Sabtu (11/ 1) di SD Negeri Bintang Bayu yang juga dihadiri Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH. Disamping hal tersebut, lakukanlah tugas sebagai guru maupun Kepala Sekolah sesuai tupoksinya masingmasing dengan tetap melakukan evaluasi diri dalam hal pelaksanaan tugas.Inilah moment sebenarnya dari tahun baru ini, ujar Kacabdis.

Sementara itu Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH mengajak para undangan yang kebanyakan guru untuk semangat dalan menjalankan tugas dan jangan menoleh ke belakang serta tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan.

Acara tersebut juga

diisi siraman rohani yang dibawakan Vikar Pendeta Sopia Sinaga. Harus ada perubahan positif dari pergantian tahun. Harus ada momen yang dicapai ditahun 2014 ini ditandai dengan adanya perubahan yang datangnya dari diri kita sendiri. Buang sifat dendam diantara guru dan kepala sekolah agar tujuan dari pendidikan itu sendiri tercapai. "Sehati dan sepikir di sekolah akan melahirkan kedamaian," ujar Sopia Sinaga, seraya menambahkan, jangan ada isme.

Jip Ginting SPd, Jalian Saragih SPd, dan Ramli Simanjuntak SPd selaku panitia kepada KPK Pos mengakui, kegiatan tahun baru yang diprakarsai Kepsek dan Guru yang kristiani baru pertama kali diselenggarakan dan akan tetap dibuat setiap tahunnya.

"Ini dalam rangkaian menciptakan kebersamaan, kekompakan dan melepas sifat-sifat isme sebagaimana diminta Ibu Vikar Pendeta tadi," ujar ketiganya.(ARM)

SUMUT

10 Tahun Sergai Terus Memacu Prestasi dan Inovasi SERGAI - Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman mengatakan menginjak satu dekade usia dan masih tergolong muda, namun segala pencapaian keberhasilan baik prestasi maupun inovasi telah ditorehkan pemerintah 'Tanah Bertuah Negeri Beradat' ini, yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.

Hal ini menunjukkan kerja keras dan komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyejahterakan masyarakatnya dalam pembangunan di segala bidang," kata Soekirman dalam sambutannya pada puncak Resepsi Peringatan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) di halaman Gedung DPRD di Sei Rampah, Selasa (7/1).

Lebih lanjut dikemukakan, sejak dimekarkan dari Kabupaten Induk Deli Serdang sebagai daerah otonomi berdasarkan UU No 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Sergai terus melakukan percepatan pembangunan di bidang peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan pelayanan publik agar terus menjadi semakin baik.

Untuk itu melalui puncak peringatan Hari Jadi ke-10

PASANG TENGKULUK : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang memasangkan Topi Khas Melayu (Tengkuluk) pada resepsi peringatan Hari Jadi Kabupaten Sergai Ke-10 di Halaman Gedung DPRD di Sei Rampah, Selasa (7/1). Photo :ARM Kabupaten Sergai, Soekirman mengharapkan momen ini dapat dijadikan sebagai refleksi pelaksanaan kegiatan yang lalu serta hasilnya dijadikan feedback dan bahan evaluasi untuk mendorong akselerasi percepatan pembangunan.

Selain dihadiri Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan selaku mewakili Menko Perekonimian Hatta Rajasa, hadir pula Staf Ahli Menteri Perekonomian Abdul Rasyid, Gubsu H Gatot Pujo Nu-

groho ST MSi, Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi, Ketua APKASI Isran Noor, bupati/wali kota se-Indonesia, Anggota DPR RI dan Provsu, mewakili unsur FKPD Provsu, unsur FKPD Sergai, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Wakil Ketua TP PKK Provsu Hj Evi Diana Erry, Ketua TP PKK Sergai Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny Hj Imas Haris Fadillah, Anggota DPRD Sergai, Wakil Bupati Sergai terpilih Syahrianto SH, dan undangan lainnya.

Sebelumnya Ketua DPRD H Azmi Yuli Sitorus SH MSi dalam sambutannya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-10 kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Sergai. "Semoga kekompakan antara pemerintah dan semua elemen masyarakat tetap terjalin serta adanya sinergitas pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menciptakan kekondusifan kabupaten ini," ujarnya.

Pada kesempatan yang

sama, dalam sambutannya Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Sergai yang telah menjaga kebersamaan dalam multikultural yang berbhinneka tunggal ika.

Diharapkan dengan kebersamaan akan terwujud visi kabupaten ini yakni menjadikan Kabupaten Sergai sebagai kabupaten terbaik di Indonesia yang pancasilais, religius, modern, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. (ARM)

Menko Perekomian HATTA RAJASA:

Sergai Berpotensi Jadi Pusat Industri dan Logistik Bertaraf Internasional SERGAI - Di era pemerintahan saat ini telah memiliki strategi pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mempercepat dan memperluas transformasi ekonomi yakni Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan mewujudkan perekonomian maju dan berimbang akan mengangkat perekonomian yang lebih berdaya tahan dan berbasis inovasi. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi (Iptek).

Melalui MP3EI pemba-

ngunan ekonomi diarahkan untuk dapat menumbuhkan budaya kemakmuran masa depan yaitu semangat berinovasi (innovative spirit), hasrat menguasai teknologi (technological curiosity), dan keterampilan berwirausaha (entrepreneural skill).

Hal ini dipaparkan dalam orasi ilmiah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI M Hatta Rajasa yang disampaikan melalui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada puncak Resepsi Peringatan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) di halaman Gedung

DPRD di Sei Rampah, Selasa (7/1).

Lebih lanjut dikemukakan Hatta Rajasa bahwa Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar ketiga Indonesia sebagai penyumbang PDRB setelah Kalimantan Timur dan Riau. Begitu juga khususnya Kabupaten Sergai dengan lokasi geografis diantara dua pintu utama internasional wilayah barat Indonesia, yaitu Bandara Kuala Namu dan calon Pelabuhan Internasional Hub Kuala Tanjung, hal ini sangat berpotensi menjadi pusat kegiatan industri dan logistik

bertaraf internasional.

Sedangkan untuk menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2015, Hatta Rajasa menjelaskan bahwa persaingan antarnegara juga akan semakin meruncing karena peran penguasaan terhadap Iptek di semua bidang. Pembangunan ekonomi menjadi semakin penting karena menjadi faktor pokok yang menentukan produktifitas, kualitas daya saing serta intensitas kompetisi pembangunan ekonomi.

Setelah membacakan orasi ilmiah Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri

Kehutanan Zulkifli Hasan menyampaikan MP3I ini membuka peluang besar di Sergai yang membutuhkan keterlibatan stakeholder dalam bekerjasama dengan pemerintah. Sergai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. "Beberapa lokus yang diharapkan dapat dikembangkan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pada kawasan hutan yang memiliki keragaman hayati," ungkap Zulkifli Hasan.(ARM)

148 Kepsek Dilantik LANGKAT - Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 824. 01/ K/2014 tertanggal 7 Januari 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran lantik 148 orang Kepala Sekolah.

“Pelantikan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kinerja, promosi dan penyegaran di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran, yang juga didasari atas Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah”, jelas H. Sujarno SSos MSi usai mengambil sumpah janji jabatan para Kepala Sekolah yang diangkat, Kamis (9/1).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan itu urai Sujarno lebih lanjut, dijelaskan bahwa tertuang pada Bab V pasal 10 ayat 1 tentang masa tugas, yang mengamanatkan Kepala Sekolah diberi satu kali

Penandatanganan - Kadis Dikjar Langkat H. Sujarno saksikan penandatanganan naskah pelantikan yang dilakukan oleh pengambil sumpah dari Kementrian Agama pada pelantikan para Kepala Sekolah, Kamis. (KPK POS/JUL) H. Ngogesa Sitepu SH, periodesasi masa tugas SDN 050585 Desa Tanjung pendidikan di Langkat Sujarno himbau para selama kurun waktu 4 Jati Kecamtan Binjai, dapat terus berjalan baik Kepala Sekolah yang baru tahun, “Oleh karenanya Langkat Hilir 68 orang seperti yang diharapkan. saja dilantik tidak larut bagi guru-guru yang telah berpusat di SDN 056010 Desa Tercatat 148 Kepala terbawa suasana, akan menjabat selama 4 tahun Cempa Kecamatan Hinai dan Sekolah yang diambil tetapi harus segera menyudilakukan pemberhentian sumpah jabatannya terbagi 40 orang wilayah Teluk Aru sun dan mempersiapkan dan pengangkatan yang yang berlangsung di SDN dalam 3 wilayah yakni program kerjanya kedepan baru” singkat Kadis.

Langkat Hulu berjumlah 40 056024 Desa Balai Gajah Sampaikan pesan Bupati agar pembangunan dunia Kecamatan Gebang. (JUL) orang yang dipusatkan di

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

Koalisi K2P Kota Tebingtinggi Dikukuhkan TEBINGTINGGI - Kepengurusan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan (K2P) kota Tebingtinggi priode 2013-2016 secara resmi dikukuhkan oleh Ketua K2P Sumut Heru Santosa, Rabu (8/1) di Aula Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi.

Acara pengukuhan KP2 Kota Tebingtinggi yang turut dihadiri Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Kakan PPAKB drg Dina Kamarina MKes, Ketua FKUB H Abu Hasyim Siregar SH dan para pimpinan SKPD di jajaran Pemko Tebingtinggi itu ditandai dengan penandatangan naskah pengukuhan oleh Ketua K2P Sumut dan Walikota Tebingtinggi.

Pengurus Koalisi Kepndudukan dan Pembangunan Kota Tebingtinggi priode 2013-2016 yang dilantik antara lain, Ketua drg Dina Kamrina M.Kes, Sekretaris Umum Marimbun Marpaung SP MSi dan Bendahara Pariem serta dilengkapi dengan kelompok kerja (Pokja).

Ketua K2P Sumut Heru Santosa mengatakan, Koalisi Kependudukan dan Pembangunan merupakan organisasi profesi indenpenden yang terdiri dari unsure pemerintahan, LSM, organisasi profesi, swasta, media, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur lainnya. “Pembentukan Koalisi Kependudukan merupakan implementasi UU No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Berdasarkan AD/ART bahwa tujuannya adalah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dan memperkuat koordinasi serta keterpaduan dan kemitraan dalam berbagai kegiatan kependudukan,” jelasnya.

Heru mengajak kepengurusan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan kota Tebingtinggi yang telah dikukuhkan untuk dapat melakukan programprogram konkrit sebagai sumbangsih pemikiran dalam pembangunan kependudukan di kota Tebingtinggi.

Sementara Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menilai bahwa para pengurus yang duduk di Koaliasi Kependudukan dan Pembangunan kota Tebingtinggi merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan rata-rata Strata 2 (S2). Untuk itu diharapkan kepada para pengurus nantinya untuk tidak berlaurut-larut dalam mengambil keputusan.

Walikota juga mengatakan, sesuai dengan UU No.52 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pembangunan adalah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara berkelanjutan.

“Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan kondisi ideal antara perkembamngan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa,” kata Umar Zunaidi Hasibuan. (RS)

SUMUT

Pemkab Siap Tangani Normalisasi Sungai Asahan Berbiaya Rp700 M KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Sofyan MM menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Parlindungan Purba, Rabu 8 Januari 2014 di Aula Mawar Pemkab Asahan.

Dari pertemuan tersebut, DPD dan Pemkab Asahan mendiskusikan tentang normalisasi Sungai Asahan yang selama ini sebagai salah satu penyebab

terjadinya banjir di sepanjang aliran sungai tersebut.

Dan dari hasil pertemuan tersebut Pemkab Asahan menyatakan telah siap untuk menangani normalisasi Sungai Asahan, yang tentunya kelak diharapkan bermanfaat sebagai upaya mengendalikan banjir.

Komitemen tersebut langsung disampaikan Wakil Bupati Asahan dalam pertemuan dengan Parlindungan Purba. Selain Pemkab Asahan siap, masyarakat juga menerima program normalisasi tersebut.

“Kami dan masyarakat telah siap, karena program ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan banjir yang selama ini terus dirasakan masyarakat,“ kata Wakil Bupati Asahan.

Dari kesiapan Pemkab Asahan tersebut, Parlindungan Purba sebagai wakil rakyat Sumatera Utara ini menyambut baik atas kesiapan dan keseriusan masyarakat dan Pemkab Asahan atas program normalisasi Sungai Asahan.

Kunjungan anggota DPD ke Asahan khusus untuk mempertanyakan komitmen daerah itu terhadap program yang berasal dari dana APBN. Menurut Parlindungan, untuk menjalankan program ini, negara sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp700 miliar. Maka itu daerah Asahan harus siap menerima program normalisasi. Pemkab Asahan juga harus dapat menyelesaikan persoalan terhadap daerah aliran sungainya.

Setelah Pemkab Asahan menyatakan keseriusannya, Parlindungan mengatakan dirinya akan mengunjungi Kota Tanjung Balai, sebab aliran Sungai Asahan juga melewati daerah Tanjung Balai.

“Setelah dari sini, saya akan langsung bergegas menjumpai Kepala Daerah Tanjung Balai,“ kata Parlindungan, sembari mengatakan bahwa hal ini dilakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi terkena banjir.

Pertemuan dengan DPD tersebut juga dihadiri, Asisten I Pemkab Asahan, oleh para Camat, Dinas Pekerjaan Umum, Bapeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Asahan, Kabag Humas, Kabag Pemerintah.(IN)

Bupati Lantik Pengurus FPK dan FKDM Asahan ASAHAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melantik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Asahan.

Dalam sambutnya, Bupati Asahan meminta FPK dan FKDM Kabupaten Asahan dapat menjalankan tugas dengan serius.

Pasalnya kedua forum ini memiliki peran yang penting di tengah-tengah masyarakat.

“Saya minta pengurus yang telah dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh,“ kata Bupati Asahan saat memberikan arahan kepada kedua forum usai dilakukan pelantikan di aula melati pemkab setempat, kemarin.

Bupati Asahan menjelaskan bahwa pembangunan tidak dapat terlaksana bila kebersamaan dan persatuan serta kesatuan di tengah masyarakat tidak dapat terjaga dengan baik.

BATU BARA - Sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, pers memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis sebagai kontrol sosial dan penyampai pesan-pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat.

Karena itu Pemkab Batu Bara melalui bidang kehumasan terus berusaha menciptakan perbaikan ke arah kemajuan dalam hal berinteraksi dengan wartawan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Batu Bara H RM Harry Nugroho SE di Lima Puluh, Senin (6/1).

Menurut Wabup, fungsi maksimal wartawan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pers sungguhnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan unsur sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Wartawan merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Sedangkan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai aparatur pemerintah, humas diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aparatur Humas harus meningkatkan kedisiplinan, konsolidasi serta penyampaian informasi kegiatan Pemkab Batu Bara baik yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan melalui peran pers.

"Sebagai aparatur negara, abdi negara dan masyarakat, kita tidak dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi masingmasing tanpa ada loyalitas dan dedikasi yang tinggi," tandasnya.(PAR)

Pengungsi Sinabung Bertambah Akibat Erupsi

Maka itu forum ini harus dapat mewujudkan kebersamaan tersebut, serta mempersatukan perbedaan yang ada di tengah masyarakat baik itu agama, budaya, maupun suku.

Pembauran anak bangsa ini, kata Bupati Asahan, merupakan konsep almarhum Presiden Indonesia Abdurrahaman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur. Dari konsep pembauran dinilai dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan anak bangsa.

Maka itu untuk pertama sekali, pengurus kedua forum ini harus dapat menunjukkan bersatu dan berbaur di dalam forum itu sendiri. Tugas dari forum ini bukan saja mendeteksi persoalan teroris, namun juga persoalan sosial dan kesehatan perlu dilaporkan.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Asahan Buwono menyatakan bahwa tujuan terbentuknya forum ini salah satunya untuk menjaga

kewaspadaan dini, menampung, dan mengoordinir aspirasi masyarakat.

“Kita juga berharap forum ini dapat bekerjasama dengan baik bersama pemerintah,“ ujar Buwono.

Pelantikan FPK dan FKDM juga dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Asahan, kepala satuan kerja perangkat kerja daerah (SKPD), para camat, dan undangan lainya.(IN)

GP3M Sesalkan Sikap DPRD Batu Bara BATU BARA - Gerakan Pemuda Pemantau Pemerintah dan Mitra Masyarakat (GP3M) Kabupaten Batu Bara menyesalkan sikap anggota Komisi A DPRD setempat yang dinilai tidak peka menyahuti aspirasi masyarakat.

Mereka seharusnya tidak apatis terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, akan tetapi harus lebih agresif untuk mencari akar permasalahan dan mencari solusi yang terbaik sehingga semua dapat diselesaikan," kata Koordinator GP3M Batu Bara M Safri, di Lima Puluh, Rabu

Wartawan Sosial Kontrol Mitra Pemerintah

(8/1).

GP3M sebelumnya menyampaikan aspirasi ke Komisi A DPRD Batu Bara yang saat itu diterima Nafiar SPd, Darius SH, Darwin, dan Edynor.

Intinya GP3M meminta agar DPRD Batu Bara khususnya komisi terkait mendesak pihak kejaksaan dan kepolisian mengusut dan menangkap calo-calo CPNS maupun orang-orang yang terlibat dalam percaloan CPNS di kabupaten tersebut.

Menurut GP3M saat ini banyak calo CPNS berkeliaran

mencari mangsa dengan memasang tarif ratusan juta rupiah. Kondisi ini membuat masyarakat miskin menjadi pesimis, kecewa, dan putus asa terhadap kemurnian penerimaan CPNS di daerah itu.

"Jika tuntutan ini tidak disahuti, kami akan datang dengan membawa massa yang lebih besar untuk menduduki Gedung DPRD Batu Bara,' tegas M Safri yang saat itu didampingi aktivis GP3M lainnya, Herman Sahputra, Anwar, Ilyas, dan Ilhamsyah.

Sementara Anggota DPRD

Batu Bara Edynor mengimbau kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait tudingan adanya percaloan CPNS, hendaknya membawa bukti-bukti otentik.

Dengan begitu aspirasi yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi fitnah yang dapat merusak dan merugikan nama baik seseorang.

"Namun begitu semua aspirasi warga kami tindaklanjuti demi mencari solusi yang terbaik sehingga ada rasa keadilan di masyarakat," tandasnya. (SAREL)

KABANJAHE - Pengungsi akibat meletusnya gunung Sinabung, terus bertambah.

Bertambahnya pengungsi ini lantaran Sinabung yang terus erupsi.Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan sejak Sabtu (4/1/2014) hingga sekarang, Sinabung terus menerus meletus.

"PVMBG melaporkan hingga Senin siang (6/1) sudah terjadi 115 kali erupsi gunung Sinabung sejak Sabtu lalu. Aktivitas gunung masih sangat tinggi," jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (6/1).

Dalam dua hari terakhir, terjadi erupsi sebanyak 106 kali, gempa hybrid 1.545 kali, dan guguran awan panas sebanyak 426 kali.

Jelas Sutopo, gempa hybrid yang mencapai ribuan kali tersebut menandakan bahwa suplai magma ke permukaan masih berlangsung secara intensif.

Bahkan kondisi kubah lava terlihat sudah mulai ada yang meluber ke arah timur guguran baru sejauh 500 meter. Apabila suplai dari bawah masih berlangsung, katanya maka guguran awan panas panas masih berlangsung menerus dan dapat meluber ke arah timur.

Lanjut Sutopo, akibat lain letusan yang terjadi akan disertai dengan lontaran material (2-6 cm) dalam radius 5 km. Hingga saat ini luncuran awan panas ke arah tenggara-selatan dengan jarak hingga mencapai 4,5 km.

"Letusan Sinabung yang menerus tersebut menyebabkan pengungsi terus bertambah. Saat ini pengungsi berjumlah 21.893 jiwa (6.815 KK) tersebar di 33 titik pengungsian. Sebanyak 1.204 jiwa, 179 ibu hamil, dan 606 bayi ikut mengungsi. Pengungsi berasal dari 25 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Karo (Sumatera Utara)," jelasnya.

Masyarakat tetap dihimbau untuk selalu waspada. Status Sinabung tetap Awas atau level IV dengan radius 5 km dan 7 km di sisi tenggara jalur awan panas harus dikosongkan penduduknya. (SB)

MULAI JANUARI 2014

Jamyankes Dinikmati 48 Persen Warga Miskin Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Terhitung mulai bulan Januari 2014, jaminan pelayanan kesehatan (Jamyankes) pada tahap awal akan dinikmati sekitar 48 persen warga kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda untuk rakyat miskin yang ada di Kota Tebingtinggi.

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM pada Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kota Tebingtinggi, Rabu (8/1) di halaman kantor DKP Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi.

Menurut walikota, kehadiran BPJS bidang ketenagakerjaan dan kesehatan merupakan bagian dari system jaminan social nasional secara lebih merata, adil dan manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat Indonesia. “Saya tidak ingin mendengar ada pekerja yang tidak terlindungi, dan saya juga tidak mau mendengar ada laporan bahwa ada masyarakat kurang mampu

yang ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena lasan biaya,” tegas Umar Zunaidi Hasibuan.

Menyahuti kehadiran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang diluncurkan pemerintah mulai Januari 2014 ini, Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebingtinggi tahun anggaran 2014 mengalokasikan anggaran untuk BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dengan jumlah pekerja harian lepas (PHL) sebanyak 270 orang terdiri dari 215 orang

pekerja laki-laki dan 55 pekerja perempuan.

Kepada pengelola BPJS Kesehatan, Umar Zunaidi Hasibuan berharap agar dapat meningkatkan pemberian layanan kesehatan yang makin professional berkualitas dan cepat. “Orang sakit tidak dapat menunggu dan mesti segera mendapatkan pelayanan.

Permudah urusan administrasi, benahi prosedur dan kembangkan kerjasama dengan seluruh rumah sakit, tingkatkan profesionalisme yang telah ada selama ini”, pesan Umar Hasi-

buan.

Sebelumnya Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebingtinggi Hj Rusmiaty Harahap ST menyampaikan, hasil dari sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan itu diharapkan para pengelola BPJS lebih professional, berkualitas dan cepat serta prosedur administrasi dapat dipermudah. “Kita berharap melalui sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini, para PHL di Dinas Kebersihan dapat menambah wawasan terntang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan,” imbuhnya. (RS)

10

KPK POS E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

KRIMINAL

Evakuasi Barang Impor Illegal Lancar, Kamla Tutup Mata TANJUNGBALAI – Ratusan ballpress monza asal luar negeri, yang ikut tenggelam di Selat Malaka, ketika kapal kayu yang mengangkutnya tenggelam mulai dievakuasi ke daratan oleh pemiliknya, Rabu(9/1).

Edison Sahata Tambunan dan Sangkot SKT selaku pemilik ballpres saat ditemui di Pelabuhan Bagan Asahan mengatakan, pasca mendapat kabar, kapal kayu yang mengangkut ballpress monza milik mereka tenggelam, dengan mencarter boat, mereka langsung melakukan upaya evakuasi ball tersebut.

“Setelah dapat kabar, kita langsung ke Kuala Bagan Asahan, untuk menyelamatkan barang-barang itu,” kata Edison.

Akibat kejadian ini, Edison mengaku merugi. Sebab, meski kebanyakan ballpres miliknya berhasil diselamatkan, dengan terpaksa, dia harus menjual ballpress itu dengan harga murah, alias di bawah standard pasar.

“Ball press saya basah.

Kerugian sekitar Rp300 jutaan lah,” ujar pria yang dikenal sebagai Ketua DPC GAMKI Kota Tanjungbalai ini.

Sementara itu, Sangkot SKT ketika ditanya mengatakan sebanyak 280 balpres miliknya juga ikut tenggelam di tengah laut beserta 15 ton bawang milik mak Pasca.

“Beginilah resiko pedagang antar Negara. Sudah puluhan tahun jadi pedagang ball, baru kali ini saya alami barang saya tenggelam di laut,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, satu unit kapal kayu bermuatan 1.000 ballpres pakaian bekas eks luar negeri tenggelam akibat diterjang ombak. Namun kabarnya informasi ini sengaja dirahasiakan, berhubung kapal tersebut mengangkut barang

ilegal limbah luar negeri berupa pakaian bekas (ball press). Kabar mengenai tenggelamnya kapal ini, bermula dari pengakuan seorang nelayan bernama Ahmad (45).

Pria yang tinggal di Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan ini, Sabtu lalu, mengatakan dia dan rekannya menemukan 2 ball press berisi pakaian bekas mengapung di atas air di Kuala Bagan Asahan.

“Waktu itu, kami mau menebar jaring di sekitar perairan Kuala Bagan Asahan. Tapi, tiba-tiba, terlihatlah dua buntalan besar mirip goni plastik. Dan waktu kami naikkan ke boat, rupanya isinya monza,” kata dia.

Meski demikian, Ahmad mengaku, barang tersebut tidak mereka bawa pulang.

Sebab, beberapa saat berselang, muncul sejumlah orang dengan menggunakan boat yang mengaku sebagai pemilik ballpres tersebut. “Kata orang itu, ball itu tenggelam sama kapal yang mengangkutnya. Mereka bilang, ada sekitar 1.000-an lah. Dan masih banyak yang hilang,” katanya.

Keterangan yang didapat di lapangan satu unit kapal kayu dengan nama KM Anisa tenggelam di kawasan perairan Kuala Bagan Asahan akibat diterjang ombak besar.

Kapal tersebut, konon datang dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai bermuatan sekitar 1000 balpress (pakaian bekas eks luar negeri).

Anehnya saat proses evakuasi barang yang jelas-jelas dilarang masuk ke Indonesia itu yang berlangsung hampir tiga hari tersebut, tak ada tindakan dari aparat Keamanan Laut (Kamla) setempat seperti TNI AL, Satpol Air, Bea Cukai dan KPLP dari SyahbandarTeluk Nibung. (HER)

Kejaksaan Negeri Bangkinang Galau BANGKINANG - Kegalauan Kejaksaan Negeri Bangkinang dapat dilihat dari pembacaan berkas dakwaan terhadap Syafri Bin Usman warga Dusun Suka Mulia RT 01 RW 01 Desa Kapau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Kamis (9/1), di ruang persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap terdakwa sebanyak lima lembar itu, singkat padat, namun terkesan terburu-buru.

Surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU)tersebut, dinilai beberapa kalangan aktivis LSM pada saat dilakukan pembedahan terkait surat dakwaan, terindikasi memberatkan terdakwa. JPU lagi galau dalam membuat dakwaan terhadap Syafri yang dijerat dengan “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP“ Dalam Surat dakwaan terhadap Syafri disebutkan bahwa Syafri Bin Usman bersama sama Drianto alias Kakek dan kurang lebih 50 orang lainnya termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada, Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 11.30 wib setidaknya dalam waktu bulan Mei 2013 ber-tempat di Pos Jaga Kebun Kelapa Sawit milik PT. Rimba Seraya Utama (RSU) Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hlir Kabupaten Kampar sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran.

Ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain; Berawal Minggu 25 Mei 2013 pukul 11.30 Terdakwa bersama Sdr. Drianto dan AAK melakukan pengaplingan dengan memasang patokpatok diatas lahan PT.Agro Abadi II Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri dengan alasan bahwa Lahan

PT. Agro Abadi II memiliki lokasi yang tidak sesuai izin.

Dalam Surat Dakwaan JPU yang ditanda tangani Kicki Arityanto SH pada 19 Desember 2013 diindikasikan adanya kerancuan, dalam dakwaan. Disebutkan bahwa peristiwa pembakaran tersebut pada Pos Jaga Kebun sawit PT. RSU. Sementara Izin yang dimiliki adalah Izin HPH Tanaman HTI Pola Transmigrasi PT. RSU tidak melaksanakan HPH Tanaman HTI tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara TKP (tempat kejadian perkara) di lokasi PT. Agro Abadi II. Surat Dakwaan tersebut disikapi aktivis LSM Mimbar Negeri Syaiful Aula mengatakan, bahwa PT. RSU mengantongi izin HPH Tanaman HTI Pola Transmigrasi sesuai SK Menhut No.599/ KPTS-II/1996. Bukan Izin Usaha Perkebunan. Mestinya Pihak Penyidik dan Penuntut Umum tidak semata-mata melihat dari peristiwa yang didakwakan tersebut, mestinya digali dari akar permasalahannya.

Kasus Alih Fungsi HPH Tanaman HTI menjadi Kebun Kelapa Sawit adalah kejahatan yang mejadi perhatian publik. Selain itu PT.RSU telah melakukan pembohongan terhadap negara dan publik. Namun, oleh Pemerintah C/Q Instansi Kehutanan tidak diselesaikan secara konsisten. Apa yang terjadi? Syafri dan Drianto jadi terdakwa harus duduk di kursi pesakitan. Sementara PT.RSU yang jelas-jelas telah melakukan alih fungsi hutan atas izin HPH Tnaman HTI yang diperoleh PT.RSU menjadikan Kebun Kelapa Sawit tidak dilakukan pengusutan.

"Hukum harus ditegakkan, jangan ada tebang pilih untuk menerapkan Hukum dinegeri ini," ketus Syaiful Syahrial Sirait SH Advokat/Pengacara kuasa hukum Syafri, mengatakan tidak akan menyampaikan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penutut Umum tersebut.(PUR)

SUMUT

Diduga Penyelundupan Minah Bersubsidi di Atas Kapal OKNUM TNI-AL G.SITOLI NYARIS BENTROK DENGAN WARTAWAN G,SITOLI - Oknum TNI AL Gunungsitoli berinisial Kopda MS nyaris bentrok dengan kontributor SCTV Gunungsitoli, Noris Situmeang di Pelabuhan Gunungsitoli, Rabu (8/1) sekitar pukul 22.00 WIB hingga 23.30 WIB. Insiden itu sempat mengganggu jadwal keberangkatan kapal barang lending Wira Prime menuju Sibolga.

Menurut keterangan Noris Situmeang yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli, Kamis (9/1), awalnya dia menerima informasi tentang adanya dugaan ada penyelundupan minyak tanah (minah) di atas kapal lending yang ditaruh di dalam 2 truk besar yang diisi melalui drum plastik.

Disebutkan, ketika Noris Situmeang hendak mencek

AUDENSI - Para wartawan di Gunung Sitoli melakukan pertemuan dengan Adpel setempat. (KPK POS/YAGI) kebenaran informasi tersebut, dan hendak masuk ke atas kapal barang itu tetapi dihalangi oleh oknum Kopda MS. Dengan alasan tidak diperbolehkan masuk. Sehingga besar kecurigaan bahwa minyak tanah bersubsidi untuk kebutuhan rak-

yat tersebut diduga sudah ada di atas kapal.

Noris Situmeang terus mendesak MS untuk melihat apa gerangan muatan truk yang ditutup dengan terpal biru itu. Spontan MS marah sambil berkata; "siapapun yang masuk ke atas kapal

akan saya bunuh sambil mengeluarkan sangkurnya dan lalu ditunjukkan kepada Noris Situmeang. Bahkan, MS juga menyebut bahwa wartawan di Nias hanya pemeras.

Tidak lama kemudian puluhan wartawan dari berbagai media cetak/elektronik

pada malam itu berdatangan di TKP dermaga pelabuhan Gunungsitoli. Terjadi adu mulut antara kelompok wartawan dengan oknum tersebut Disayangkan, petugas dari Polres Nias yang ada di lokasi terkesan hanya menonton tanpa melakukan pemeriksaan kapal yang diduga membawa minyak tanah. Malah sebaliknya mengatakan, bahwa yang bertanggung jawab adalah Adpel/Syahbandar Gunungsitoli.

Komandan POS TNI AL, Letda Laut (P) TB.Gunawan yang didatangi puluhan wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/1) menyesalkan kejadian itu. Dan minta maaf seraya berjanji bahwa kasus serupa tidak akan terulang lagi.

Pihaknya mengakui bahwa anggotanya memang sebagai penjaga di sana secara bergilir. "Atas kejadian ini bukan anak buah yang salah tetapi sayalah yang bersalah," ujarnya.(YAGI)

Surga Bagi Pebisnis Minyak Tanah Bersubsidi KEPALA kantor Adpel/ Syahbandar Gunungsitoli, Munarwan saat dikonfirmasi KPK Pos, Kamis (9/1) sedang tidak berada ditempat. Menurut stafnya, Munarwan sedang di luar daerah karena sakit.

Plh. Kakan Adpel/Syahbandar Gunungsitoli, Jefri Zebua didampingi Siado Zebua mengatakan, dia kurang mengetahui kejadian itu, karena ketika tiba di TKP kapal sudah berangkat. Kemudian, kalau memang benar ada muatan kapal yang dicurigai membawa barang ilegal, maka yang berwenang adalah polisi untuk menyelidikinya selaku penyidik tunggal.

"Kami tidak berhak membatalkan keberangkatan kapal, apalagi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sempat kami keluarkan," katanya.

Jefri Zebua menambahkan bahwa pada malam itu ia sempat menghubungi agen kapal lending Wira Prime, A.Keri melalui ponselnya.

Tetapi tidak diangkat. Dan yang menjadi kesulitan pihak Adpel, katanya, yakni bagaimana mendeteksi apakah benar informasi tersebut karena jika tidak benar siapa yang bertanggung jawab terhadap upah orang yang membongkarnya.

Dia mengakui bahwa kasus seperti ini pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, yang mana mereka temukan minyak tanah di atas kapal yang bermuatan 5 ton. "Karena informasinya akurat lalu kami bongkar dan hasilnya memang benar, lalu truk tersebut kami turunkan," ujarnya.

Berbagai sumber menyebutkan, pelabuhan Gunungsitoli selama ini bagaikan surga bagi pebisnis minyak tanah bersubsi yang diselundupkan dari Kepulauan Nias keluar daerah Kepulauan Nias. Hal ini bukan rahasia umum lagi. Padahal minyak tanah sulit didapatkan dan meskipun ada tetapi harga-

DIDATANGI - Pos TNI AL Gunung Sitoli saat didatangi sejumlah wartawan. (KPK POS/YAGI) nya cukup tinggi dijual pengecer ditambah lagi dengan naiknya elpiji.

Penyelundupan minyak tanah milik rakyat di pelabuhan Gunungsitoli cukup bervariasi dan untuk mengelabui masyarakat maka pencuri minyak rakyat ini memasukkan minah ke dalam truk

pengangkutan karet, kemudian dimasukkan ke dalam puluhan jerigen lalu dibungkus dengan kardus.

Selanjutnya, minyak tanah ditaruh ke dalam puluhan drum plastik lalu dimuat ke dalam truk ke atas kapal. Bahkan ada kasus yang sempat kepergok war-

tawan di pelabuhan Gunungsitoli, yakni minyak tanah yang sudah duluan diisi di dalam puluhan drum plastik yang diangkut oleh truk ke dermaga. Lalu minyak tanah tersebut disalurkan ke dalam tampungan yang sudah disiapkan di dalam kapal. (YAGI)

Penuturan Syafri dari Balik Terali Besi BANGKINANG - Syafri bin Usman (37) warga Desa Kepau Kampar, Kamis (9/1), menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan agenda sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang. Jadwal sidang terdakwa Syafri pukul 13.30 Wib. Namun molor hingga pukul 17.00 Wib. Syafri saat ditemui KPK Pos dari balik terali besi sel tahanan Pengadilan Negeri Bangkinang menuturkan, bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam terbakarnya Pos Satpam PT Agro Abadi sebagaimana yang disangkakan kepadanya oleh Polsek Kampar Kiri Hilir atas peristiwa 27 Mei 2013.

Syafri pada saat peristiwa

terbakarnya Pos Satpam PT. Agro Abadi berada di kedai kopi bersama warga.

Menurut Syafri ketika peristiwa itu terjadi memang ada melihat pelepah sawit yang terbakar disekitar Pos. Saat itu apinya masih kecil, pelepah sawit yang terbakar itu jaraknya dari Pos yang terbakar sekitar 1 meter. Pos terbuat dari kayu atap seng, namun setelah api tersebut membesar menjilat Pos Satpam tersebut, dalam waktu singkat “si jago merah” menghabisi Pos tersebut, korban jiwa dalam peristiwa itu tidak ada.

Maklum namanya warga kampung “pantang melihat yang aneh” ramai-ramai menonton Pos Sat Pam yang terbakar tersebut.

Syafri bin Usman dari balik terali besi

Syafri menuturkan, dia tidak tau asal api tersebut. Sejak terbakarnya Pos Satpam hingga penangkapan, 13 Oktober 2013, Syafri tetap berada di desa.

"Makanya saya heran, sekitar 5 bulan setelah terbakarnya Pos Satpam PT.Agro Abadi saya ditangkap di kedai kopi kemudian dijebloskan ke sel tahanan Polsek Kampar Kiri Hilir," tuturnya dengan sendu.

Syafri ditangkap dengan tuduhan melakukan pembakaran secara bersama-sama. "Sementara yang ditangkap dan dipenjarakan saya seorang diri. Menyusul pak Driyanto ditangkap dan ditahan 23 Desember 2013," ungkapnya.

Menurut Syafri, yang menjadi pertanyaan besar kenapa justru yang mengadukan saya ke Polsek Kampar Kiri Hilir PT. Rimba Seraya Utama. Padahal TKP (tempat kejadian perkara) di lokasi kebun sawit PT. Agro Abadi, memang ada plang papan nama di lokasi tersebut menyebutkan “ini tanah milik PT.Rimba Seraya Utama”. Setelah peristiwa terbakarnya Pos Satpam tersebut plang papan nama tersebut diambil dan dibawa oleh petugas ke kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang Diakui Syafri, dia bersamasama warga melakukan penanaman pohon Jambon dan Karet disela-sela kebun sawit PT.Agro Abadi. Dengan tujuan untuk menghutankan kembali kawasan HPH Tanaman HTI PT Rimba Seraya Utama. Karena warga tau bahwa kawasan PT Rimba Seraya Utama tersebut izinnya adalah HPH HTI Tanaman Pola Transmigrasi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.599/KPTSII/1996 tentang Pemberian Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas 12.600 hektar.

HPH Tanaman HTI tersebut bukan untuk usaha perkebunan.

"Memang Kebun Kelapa Sawit PT. Asgro Abadi tersebut berada dalam kawasan HPH Tanaman HTI oleh PT. Rimba Seraya Utama SK Menhut No.599 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Menghutankan kembali oleh warga di kawasan kebun sawit PT. Agro Abadi dengan menanam pohon jambon dan karet untuk menyelamatkan hutan dari kerusakan adalah merupakan kewajiban, yang diamanatkan Undang Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. "Dan kami tidak ada niat untuk menguasai, maupun memiliki. Niat saya bersama warga tulus untuk menghutankan kembali kawasan hutan di daerah kami ini," ketus Syafri.

Syafri menduga adanya permainan kotor yang dilakukan pihak PT. Rimba Seraya Utama terhadap dirinya, sehingga dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

"Mudah-mudahan Majelis Hakim yang menangani perkara pidana ini, mengadili dengan seadil-adilnya," ujar Syafri dengan penuh harapan agar hukum ditegakkan.

Dia juga menghimbau penegak hukum mengusut sampai tuntas atas penyimpangan yang dilakukan PT. Rimba Seraya Utama atas Izin yang dikantonginya itu, terkait alih fungsi hutan dijadikan kebun sawit oleh PT. Rimba Seraya Utama bekerjasama dengan PT. Agro Abadi. (PUR)

11

KPK POS E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT

Satu Ton Ganja Diangkut Avanza dan Xenia ACEH TIMUR - Jajaran personil Polsek Idi Cut, Aceh Timur, menggagalkan penyelundupan satu ton ganja yang melibatkan sindikat antarprovinsi. Ganja sebanyak itu diangkut dengan menggunakan mobil minibus avanza dan xenia.

Polisi terpaksa menembak satu pelaku, dalam upaya penghadangan yang berlangsung dramatis, Minggu, sekira pukul 19.00 WIB. Tersangka yang berhasil dilumpuhkan dengan terjangan timah panas itu adalah Anto alias Aseng (36) warga Pulo Brayan Medan.

Sedangkan tiga tersangka lainnya berhasil kabur. Polisi dan pengangkut ganja sempat terlibat trek jalanan sepanjang nyaris 5 kilometer.

Selain mengamankan ganja satu ton ganja yang sudah dibal atau dibungkus rapi, juga diamankan dua unit mobil yang dikemudikan pelaku.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir, didampingi Kasat Narkoba, AKP Adi Sofyan, kepada Prohaba, menjelaskan, penghadangan yang dilakukan polisi terhadap pengedar ganja jaringan Pulau Sumatera itu berawal dari adanya informasi masyarakat yang ketika itu menyebutkan keberadaan dua unit mobil jenis Avanza dan Xenia BL 3981 UJ serta BM 1881 A yang sedang membawa ganja seberat satu ton dari arah barat menuju Kota Medan.

Berdasarkan laporan tersebut, polisi selanjutnya segera menunggu kedatangan mobil tersebut persis di depan Mapolsek Idi Cut, Kecamatan Darul Aman.

“Ganja-ganja itu kita duga akan diseludupkan keluar Aceh dengan

GANJA - Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir (kanan) memeriksa ganja hasil tangkapan dari seorang pengedar jaringan Sumatera yang ditangkap di kawasan Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Minggu sekitar pukul 19.00 WIB. (KPK POS/BSO) tujuan Sumatera, dan saat kedua mobil yang melaju tersebut sudah mendekat, polisi selanjutnya segera mencegatnya, namun mobil yang di dalamnya masing-masing terdapat dua orang malahan tancap gas, dan melihat hal itu, polisi selanjutnya segera mengejar,” ujarnya.

Dalam aksi kejar-kejaran sekitar lima kilometer bak dalam film laga tersebut, tiba-tiba kedua pengendara jenis mobil Xenia dan Avanza

tersebut kehilangan arah, sehingga membuat mereka menghentikan laju mobilnya dan segera melarikan diri. Namun naas bagi salah seorang tersangka yakni Anto alias Aseng.

Setelah diperintahkan menyerah, lelaki itu tetap membandel, serta tak menghiraukan tembakan peringatan, maka tindakan pelumpuhan dilakukan. Anto segera mendapat perawatan di RSUD Idi Rayeuk, sedangkan tiga rekannya yang lain

berhasil kabur.

“Selanjutnya kita memeriksa kedua mobil pelaku, dan di dalamnya ternyata ditemukan bahan bukti daun ganja kering seberat satu ton yang sudah dibal dan siap edar,” tambahnya.

Untuk pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut, satu pelaku yang ditembak tersebut kini mendapat perawatan di RSUD Idi Rayeuk di bawah pengawasan polisi.(BSO)

Kredit Plus Stabat Dibobol Maling STABAT - Kantor kredit plus yang berada di Jl.KHZ Arifin, Kel.Stabat Baru, Kec.Stabat, Langkat, Selasa sekira pukul 01.00 Wib dinihari, dibobol kawanan maling. Sebuah brankas berisi uang senilai Rp5 juta dan berkas penting yang berada di dalam kantor perkreditan tersebut berhasil dibawa kabur oleh pelaku yang berjumlah empat orang bersenjata api.

Dalam pelariannya, sekira pukul 05.00 Wib, entah bagaimana tiba-tiba mobil Avanza warna silver BK 1186 JJ yang ditumpangi keempat pelaku tiba-tiba justru mengalami kecelakaan di perbatasan antara kawasan Pasar V Tandem dengan Hamparan Perak, Deli Serdang. Alhasil, keempat pelaku langsung kabur meninggalkan mobil dan hasil rampasannya begitu saja di lokasi kejadian kecelakaan.

Informasi berhasil diperoleh, peristiwa itu berawal saat keempat pelaku tengah beraksi membobol kantor Kredit Plus yang tidak memiliki sistem penjagaan malam.

Dengan mudah keempat pelaku masuk melalui pintu depan dengan cara merusak gembok.

Malam itu, situasi sudah sepi.

Sehingga memudahkan aksi pelaku yang bebas mengobrak-abrik isi di dalam ruangan kantor tersebut. Sebuah brankas berisi uang senilai Rp5 juta dan berkas penting

Kapolsek dan Kanit yang berada di dalam kantor perkreditan tersebut langsung diboyong oleh pelaku dan dimasukkan ke dalam mobil yang mereka tumpangi.

Selanjutnya, mereka bergerak menuju Medan melalui jalan pintas dari arah belakang Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum). Sesampainya di kawasan Pasar V Tandem dengan Hamparan Perak, Deli Serdang, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi tergelincir

Di Langkat Angka Kriminalitas Turun 7 Persen LANGKAT - Menjelang penutupan akhir tahun, Polres Langkat berhasil menekan angka kriminalitas hingga 7 persen. Jika di-

hingga akhirnya terperosok masuk ke dalam parit besar di pinggiran jalan. Insiden kecelakaan itu sempat mengundang perhatian warga yang melihat keempat pelaku langsung kabur melarikan diri.

Petugas kepolisian Polsek Stabat yang sebelumnya sudah mendapat laporan pencurian langsung melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya. Begitu menerima

bandingkan dengan tahun 2012 lalu yang berjumlah 1.896 kasus, tahun 2013 ini angka kriminalitas di Kabupaten Langkat mencapai 1.759 kasus yang berarti terjadi penurunan 137 kasus.

Hal itu disampaikan Kapolres Langkat, AKBP Yulmar Try Himawan SIK disela-sela acara Coffe Morning dengan seluruh wartawan baik cetak maupun elektronik yang bertugas di lingkungan Polres Langkat serta Kapolsek sejajaran Polres Langkat, Jumat siang.

"Kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 842 kasus dan jika dibandingkan tahun sebelumnya berarti mengalami penurunan

informasi kalau mobil kawanan pelaku mengalami kecelakaan, petugas Polsek Stabat, dibawah komando Kanit Reskrim Iptu Rusli Sembiring langsung bergerak ke lokasi kejadian. Mobil berisi barang curian hasil kejahatan pelaku berhasil diamankan. Namun sayangnya kawanan pelaku berhasil kabur melarikan diri sebelum sempat diamankan.

"Memang ada warga yang melihat kalau malam itu ke-

sampai 210 kasus dengan persentase mencapai 20 persen, " jelas Yulmar.

Berikut data cryme indeks tahun 2013 Polres Langkat yang berhasil diperoleh. Kasus pencurian kekerasan (Curas) dari 47 jumlah kasus yang sudah diselesaikan 17 kasus.

Kasus pencurian pemberatan (Curat) dari 387 jumlah kasus yang sudah diselesaikan 155 kasus.

Curanmor dari 100 kasus yang sudah diselesaikan 18 kasus.

Anirat dari 204 kasus yang sudah diselesaikan 125 kasus. Judi dari 58 kasus yang sudah diselesaikan 91 kasus. Peras/Ancam dari 5 kasus yang sudah diselesaikan 5

empat pelaku berjumlah sekitar empat orang turun dari mobil dan langsung masuk ke kantor perkreditan itu tapi karena dilihat ada yang membawa senjata api, makanya warga tidak berani keluar rumah dan baru berani melaporkan setelah aksi pencurian itu berlangsung," jelas Kanit Reskrim Iptu Rusli Sembiring.

Dijelaskan Kanit Reskrim, ada dugaan kecelakaan itu terjadi akibat pelaku yang hendak melarikan diri mengemudikan laju kenderaannya dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya mobil itu tergelincir dan masuk ke dalam parit.

"Mereka berhasil kabur sebelum sempat kita amankan dan saat ini masih terus kita kembangkan untuk memburu pelaku, karena ada dugaan kalau mobil itu mereka rental dari seseorang, makanya kita terus selidiki dari mana asal mobil tersebut dan mohon doanya karena saya dan anggota sekarang masih di Kota Medan untuk melakukan penyelidikan," kata Romi.

Pantauan di Polsek Stabat, sejumlah karyawan kantor Kredit Plus terlihat ramai mendatangi Mapolsek Stabat.

Selain membuat laporan resmi, keberadaan mereka di sana diyakini untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus pencurian tersebut. (JUL)

kasus. Narkoba dari 148 kasus yang sudah diselesaikan 120 kasus.

Penyelundupan hanya ada 1 kasus.

Illegal Loging dari 3 kasus yang sudah diselesaikan 3 kasus. Korupsi dari 1 kasus yang sudah diselesaikan 1 kasus. Perkosaan dari 8 kasus yang sudah diselesaikan 4 kasus. Uang Palsu dari 2 kasus yang sudah diselesaikan 2 kasus.

Kebakaran dari 5 kasus yang sudah diselesaikan 3 kasus.

Pembunuhan dari 4 kasus yang sudah diselesaikan 2 kasus. Secara keseluruhan dari 973 kasus yang terjadi, Polres Langkat baru berhasil menyelesaikan 546 kasus dengan persentase mencapai 56 persen. (JUL)

Napi Lapas Tanjung Pura Diborgol Polisi LANGKAT - M.Ajid (24), seorang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Pura kembali harus berurusan dengan pihak yang berwajib.

Pasalnya, tahanan yang masih berstatus titipan kejaksaan tersebut, Minggu sekira pukul 10.30 Wib siang ketangkol petugas sedang asyik melinting ganja di dalam kamar mandi sel penjara.

Alhasil, pria yang tengah tersandung kasus curanmor tersebut harus kembali merasakan dingin dan pengapnya sel tahanan Mapolsek Tanjung Pura.

Penangkapan ini berawal dari adanya kecurigaan petugas Lapas yang sering menemukan bungkusan kecil berisi daun ganja disekitar pagar dinding pembatas halaman gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Pura. Ganja yang sedikit tersebut diyakini sengaja dilempar dari luar ke dalam Lapas melalui pagar dinding pembatas oleh orang tak dikenal untuk tahanan di dalam yang masih nekat mengkonsumsi barang haram tersebut. Selama ini petugas banyak menemukan ganja-ganja tersebut di halaman dekat dinding pembatas. Namun tidak ada satupun tahanan yang berhasil diketahui sebagai pemilik ganja-ganja kiriman dari luar tersebut.

Petugas yang terus melakukan pengintaian akhirnya berhasil menangkap basah M.Ajid seorang tahanan yang tengah asyik melinting daun ganja kering tersebut. Pelaku tak berkutik saat petugas me-

nemukan barang bukti ganja kering seberat satu ons yang akan dipakainya.

Pelaku bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa petugas ke Mapolsek Tanjung Pura untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Kini pelaku sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolsek Tanjung Pura.

Kapolsek Tanjung Pura, AKP Abdul Rahman saat dikonfirmasi membenarkan kalau pihaknya sudah mengamankan pelaku yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi ganja didalam Lapas Tanjung Pura. Menurut hasil pemeriksaan, kepada petugas pelaku mengaku kalau ganja tersebut diperolehnya dari seseorang yang berada di luar tahanan dengan cara dilemparkan ke dalam melewati dinding pembatas tahanan.

"Ini modus baru, karena sepertinya mereka sudah tidak berani lagi memasukkan ganja itu melalui tamu yang datang berkunjung ke dalam jadi sekarang mereka memakai cara melemparkan ganja-ganja itu kedalam melewati dinding tahanan," jelas Rahman.

Hingga kini pihaknya, sambung Kapolsek Tanjung Pura masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tahanan yang mengkonsumsi ganja tersebut. " Ganja-ganja itu bisa masuk ke dalam tahanan karena dikirim oleh seseorang dari luar dengan cara dilemparkan melewati dinding pembatas, ini adalah modus baru dan akan kita tindak lanjuti dari mana asalnya, " ujarnya singkat. (JUL)

78 Orang Tewas Akibat Lakalantas di Aceh Timur ACEH TIMUR - Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Aceh Timur, pada tahun 2012 tercatat terjadi 110 kasus kecelakaan dengan 81 orang meninggal dunia, 75 orang luka berat, 121 orang luka ringan.

Dari jumlah kasus itu, sebanyak 95 kasus sudah terselesaikan, 13 kasus dalam penyelidikan, 2 kasus sudah dilimpahkan.

Total kerugian materi tercatat Rp 481 juta.

Untuk tahun 2013, jumlah kecelakaan lalulintas terdata 102 kasus dengan korban meninggal dunia 78 orang, 75 luka berat, dan 114 luka ringan. Jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 72 kasus, dalam penyidikan sebanyak 20 kasus, 12 kasus dalam penyelidikan, dan total kerugian materi mencapai Rp 592,5 juta Demikian disampaikan Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIK MH, kepada wartawan di mapolres setempat, Kamis (2/1/) dalam refleksi kinerja akhir tahun jajaran Polres Aceh Timur.

Menurut Kapolres, untuk Satuan Narkoba, sepanjang tahun 2012 menangani 93 kasus dan terselesaikan 100 persen.

Barang bukti yang disita adalah ganja seberat

55,907 kg, dan sabu-sabu 63,83 gram.

Untuk 2013, jumlah kasus sebanyak 111 kasus.

Kasus yang terselesaikan sebanyak 104 kasus, 7 kasus dalam penyidikan, dengan barang bukti yang disita berupa ganja seberat 2.630 kg, dan sabusabu seberat 3,438 kg.

Selanjutnya, sepanjang 2012, Satuan Reskrim menangani 778 kasus dengan rincian sebanyak 492 terselesaikan, 79 kasus dalam penyidikan dan 207 kasus dalam penyelidikan. Untuk kejahatan, kasus yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor dengan 128 kasus, penipuan (62), penggelapan (42), dan pencurian dengan kekerasan (9).

Sementara, untuk 2013, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 822 kasus dan yang berhasil diselesaikan 471 kasus, dalam penyidikan (60), dan dalam penyelidikan (291). Kasus yang menonjol adalah Curanmor dengan 137 kasus, penipuan (79) dan penggelapan (39).

Dalam refleksi akhir tahun ini juga turut diperlihatkan barang bukti senjata api yang disita, yakni senjata api jenis serbu 1 pucuk, pistol (2), senjata api rakitan (1), dan bom rakitan (1). (BSO)

Lurah Pasar Gunungsitoli Bantah Mengancam GUNUNG SITOLI - Lurah Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Wahyu Gulo membantah telah melakukan pengancaman terhadap aktivis LSM, Sumarno alias Iwan (44) yang terjadi pada malam tahun baru. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polres Nias dengan tuduhan pengancaman.

Menurut penjelasan Lurah Pasar Gunungsitoli, kasus itu terjadi Selasa (31/12/2013) pukul 20.30 wib di Jalan Ampera, Mudik, Gunungsitoli.

"Ketegangan yang terjadi diantara kami tidak hanya kali ini saja. Sebelumnya, pernah terjadi beberapa permasalahan di mana dia (Suwarno) melakukan pencemaran nama baik dengan menuding saya telah melakukan asusila terhadap keluarganya. Padahal pada saat itu, saya tengah berada di luar daerah,” ucap Lurah Pasar Gunungsitoli, Wahyu Gulo, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat.

Selanjutnya, tentang kejadian

pada malam tahun baru, pada saat itu kami tengah mengadakan doa (Nasrani) bersama keluarga. Secara tiba-tiba dia (Suwarno) menghidupkan mercon dan petasan tepat mengarah ke kediaman Lurah. Tentunya pada saat itu sontak kegiatan berdoa tertunda dan pada saat itu juga kondisi orang tua kami sedang dalam keadaan tidak sehat.

“Merasa terganggu dengan kondisi tersebut, saya menegur dia (Suwarno). Namun bukan jawa-

ban yang baik yang diterima, bahkan dia balik menghujat saya,” tuturnya Wahyu mengakui bahwa dia telah memegang sebuah kayu. Tetapi dia membantah telah membawa sebilah parang.

"Pada saat itu saya telah memegang sebuah kayu, disebabkan untuk membela diri karena dia (Suwarno) secara tiba-tiba menghampiri saya. Dan tidak benar kalau saat itu juga, saya membawa sebilah parang," ka-

tanya.

Wahyu juga menambahkan, bahwa pada malam itu penduduk setempat ikut menyaksikan kejadian tersebut dan sebagian keluarganya ikut menegur Suwarno.

Melihat kejadian tersebut, warga sekitar berbondong-bondong untuk menyaksikan dan melerai kami, bahkan sebagian keluarga saya ikut menegur dia (Suwarno). Namun respon dari Suwarno tidak baik, bahkan dia (Suwarno) memancing kami un-

tuk memukulnya dengan berkata ‘silahkan pukul saya’, terang Wahyu sambil menirukan ucapan Suwarno.

Terkait tentang ucapan penghinaan terhadap wartawan dan LSM, Wahyu menyebutkan dia hanya mengucapkan kepada Suwarno, tidak dengan yang lain.

"Tidak benar bahwa saya mengatakan itu kepada seluruh rekan wartawan dan LSM yang ada di Kepulauan Nias ini," tuturnya. (YAGI)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

KELOMPOK Geng motor kembali beraksi di Medan.

Tingkah mereka semakin ganas dan brutal. Korban dianiaya, lalu sepeda motor (kereta) dirampok. Perlakuan yang semakin sadis itu mereka lakukan pada awal tahun 2014 ini. Seperti ada komando, tindakan sadis geng motor itu menyebar di beberapa wilayah hukum Jajaran Polresta Medan.

DIAWAL tahun 2014 ini, aksi keganasan geng motor kembali terjadi. Suasana nyaman dan aman di awal tahun, yang seharusnya dirasakan warga kota, tetapi dikotori oleh kelompok geng motor tersebut.

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam sehari dua orang menjadi keganasan ulah geng motor tersebut dengan lokasi yang berbeda.

Korban keganasan aksi geng motor adalah Fandy (22) warga Jalan Pembinaan, Gang Mushala Bandar Setia dan M Fauzi (15) warga Jalan Rakyat Pasar 2 Gang Mesjid Medan Perjuangan.

Keduanya menjadi korban aksi kebrutalan kawanan geng motor yang merampok keduanya ketika hendak pulang ke rumah masing-masing. Keduanya menjadi korban dalam satu hari yang sama, yakni 3 Januari 2014 lalu.

Akibatnya, Yamaha Vega ZR BK 3904 ABS milik Fandy pun raib dibawa kabur kawanan rampok tersebut dan terpaksa pulang dengan berjalan kaki untuk sampai kerumahnya.

Sementara itu, Fauzi (20) terpaksa harus kehilangan kereta Honda Beat BK 2322 AEB miliknya saat hendak hendak pulang kerumahnya.

Korban dirampok secara paksa sehingga tersungkur dan jatuh dari keretanya, lantaran didorong dan dianiaya dua orang pelaku yang berboncengan mengendarai kereta jenis Honda Supra pada 03.00 malam di kawasan Jalan Tempuling Kecamatan Medan Tembung, Percut Sei Tuan.

Akibat perbuatan geng motor tersebut, kedua korban pun membuat laporan ke Polsek Percut Seituan.

Dikantor polisi, Fandy mengaku resah dengan situasi keamanan di daerah wilayah hukum Polsek Percut Seituan. Hal ini dikarenakan korban yang berprofesi sebagai pedagang asongan ini kerap merasa tak nyaman saat pulang ke rumah usai berjualan di malam hari.

"Udah ngeri kali didaerah sini bang, saya gak tau lagi bang harus kayak mana, saya jualan di malam hari, jadi gimana saya pulangnya kalau banyak rampok berkeliaran diwilayah kita ini?", terangnya di Polsek Percut

Seituan, Sabtu (4/1) sore.

Aksi komplotan geng motor sebelumnya juga terjadi di kawasan Sunggal.

Mereka (geng motor) menganiaya dan merampok korbannya di kawasan Jalan Ring Road.

Korban, Doni Handreans (28) warga Jalan Amal, Gang Melati No. 2, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Korban nyaris kehilangan nyawa setelah berpapasan dengan 16 orang pemuda bersenjata klewang yang mengedarai delapan sepeda motor di kawasan itu Minggu, dinihari.

Informasi menyebutkan kebrutalan belasan pemuda tersebut bermula ketika korban berniat pulang ke rumahnya di kawasan Jalan Amal Medan dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria FU BK 6297 ACL. Ketika melintasi kawasan Ringroad Medan, korban melihat segerombolon pemuda bekisar 16 orang dengan mengendarai delapan sepeda motor Kawasaki Ninja dari arah yang sama, salah satunya membonceng wanita.

Tanpa curiga, korban mendahului gerombolan itu dari sisi kiri. Namun korban langsung dipepet serta sepeda motornya dirampas. Korban mencoba melawan. Namun para pelaku menyabetkan senjata tajam jenis klewang ke arahnya.

Persis di awal tahun baru, Muhammad Habibi (15) warga Jalan Eka Warni 4, Kecamatan Medan Johor nyaris menjadi korban kawanan geng motor, saat melintasi kawanan Jalan Djamin Ginting, Padang Bulan Medan, Selasa (1/1) dini hari. Beruntung, sepedamotor miliknya tidak dibawa kabur, meskipun dirinya terjatuh akibat ditunjang pelaku.

Informasi diperoleh di Sat Lantas Polresta Medan. Saat kejadian korban (Habibi) mengenderai sepedamotor Yamaha Jupiter MX BK 4144 KF. Tiba-tiba dirinya dikejar pelaku yang mengenderai tujuh unit sepeda motor. Ketakutan, korban berusaha kabur dan terjadi kejar-kejaran.

Tepat di Jalan Djamin Ginting, Padang Bulan, sepeda motornya ditunjang salah seorang pelaku hingga akhirnya terjatuh. Bukan itu saja, sepeda motor korban juga menghantam 2 unit sepeda motor yang terparkir di depan kedai kopi samping Busana Taylor Jalan Jamin Ginting Pasar 3, Padang Bulan Medan.

“Saya dikejar 7 unit sepedamotor yang dikenderai kawanan geng motor. Terus di lokasi kejadian, saya ditunjang dan akhirnya terjatuh serta menabrak 2 unit sepedamotor yang terpakrir di depan kedai kopi,” kata kor-

LIPSUS

ban yang merupakan pelajar SMK kepada petugas.Dua sepeda motor yang rusak itu, masing-masing Yamaha Mio BK 4302 ACJ milik Chandra Billy dan Mio BK 6483 ABK milik Suandi Hamonangan Ritonga. Keduanya kala itu sedang duduk di kedai kopi.

“Meskipun saya terjatuh, kawanan geng motor tidak berhasil membawa kabur sepedamotorku. Warga langsung mengamankan saya, jadi mereka (pelaku) kabur,” katanya.

Petugas Sat Lantas Polresta Medan, Aiptu Basuki dan Aiptu Sahnan yang menerima laporan langsung menuju lokasi. Usai olah TKP, petugas mengamankan Habibi bersama dua orang pengemudi sepedamotor ke Sat Lantas Polresta Medan.

“Masih dalam penyelidikan kasus ini,” ujar kedua petugas.

Menanggapi kejahatan geng motor di wilayah Percut Seituan, Kanit Reskrim Percut Sei Tuan, AKP Faidir Chan mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan perampok maupun geng motor yang berada di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan. Tindakan juga dengan melakukan pengintaian terhadap pelaku yang biasanya beraksi di malam hari.

"Kita sudah terima laporan korban, dan sudah kita proses. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan tersebut, kita lakukan pengintaian di malam hari ditempat-tempat yang dinyatakan rawan dalam aksi perampokan," jelasnya. (TIM)

TERUS DIHANTUI GENG MOTOR

M

ASYARAKAT Kota Medan tampaknya tidak bisa tenang dengan aksi brutal yang dilakukan oleh komplotan geng motor yang terus saja terjadi di kota ini. Kelompok geng yang digandrungi anak muda tersebut dikabarkan melakukan pengeroyokan dan menikam korbannya hingga kritis.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Letjen Suprapto. Korban Martawinata, 26, warga Jalan Bromo Gg Sempurna ditikam di dada kirinya.

Namun keretanya terselamatkan karena teman wanitanya berteriak sehingga mengundang warga dan petugas jaga di Pos Polisi Militer, yang memang tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP).

Kasus tersebut terjadi beberapa jam setelah tersebar broadcast Blackberry Massenger (BBM) yang mengingatkan warga Medan berhati-hati karena pada pukul 19:30 melihat ratusan kereta melintas disekitar Jalan Japaris, Sutomo dan Sutrisno.

Dalam pesannya disebutkan, sekira 200 kereta konvoi membawa kayu dan besi. "Bantu BC all, jgn ampe teman" kita kena keroyok geng motor. Ini bulan muda mereka mengincar masyarakat yang bermalam minggu." Begitu pesan yang tersebar.

Sementara dari keterangan saksi mata, dinihari itu korban bersama teman wanitanya datang dari Jalan Brigjen Katamso mengarah ke Jalan Sudirman. Dia me-

ngendarai kereta Satria F biru BK 4042 ADS. Korban yang sudah diikuti kawan geng kereta mencoba mempercepat laju keretanya. Tetapi naas, kawanan itu berhasil menghentikan laju kereta korban.

Kemudian melakukan pemukulan dan penikaman. Teman wanita korban segera berteriak meminta tolong, tetapi warga dan petugas PM yang datang tidak berhasil menangkap para pelaku.

Korban yang berlumuran darah kemudian dibawa ke RSU Elisabeth Jalan Sudriman, namun kemudian dirujuk ke RSU dr Pirngadi Jalan.

HM Yamin. Sedangkan kondisinya hingga saat ini masih kritis.

"Itu geng kereta, saat kejadian jalan di sini memang lagi sepi, tetapi setelah mendengar teriakan korban warga segera berdatangan," ujar saksi mata. Sementara dua petugas Polsek Medan Kota dinihari itu juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan kereta korban ke Mapolsek.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota AKP Edi Safari membenarkan peristiwa tersebut, tetapi dia menduga pelakunya bukan geng kereta, karena tidak ada barangbarang milik korban yang dirampas.

"Dari penyidikan awal tidak ada barang-barang korban yang dirampas, sehingga kita menduga pelakunya bukan geng kereta. Tetapi itu masih dugaan, karena kasus ini masih dalam penyelidikan," katanya.

Sementara itu pemerhati kota Arvin Nasutian menyebutkan kalau

polisi di Kota Medan belum mampu menciptakan rasa aman masyarakat dari tindakan geng motor yang terus saja terjadi.

“Janji Kapolresta Medan Nico Afinta untuk memberangus geng motor saat baru pertama bertugas di Medan hanya ucapan manis saja.

Tidak ada tindakan prioritas untuk mencegah ulah aksi brutal para kawanan geng motor tersebut,” ujarnya seperti dikutip Waspada Online.

Kalau seperti ini kondisinya, tambahnya, maka masyarakat akan terus semakin was-was untuk keluar rumah, karena ulah geng brutal motor yang terus menghantui mereka.

Korban Terus Berjatuhan Ulah kriminal yang dilakukan oleh geng motor tampaknya tidak akan berhenti di Kota Medan. Satu persatu korban keberingasan geng motor tersebut terus berjatuhan.

Padahal Polda Sumut telah menyatakan perang terhadap komplotan geng motor tersebut dengan melakukan razai serentak di seluruh jajarannya.

Seperti yang terjadi terhadap Abdul Wahab (28) yang harus terkapar bersimbah darah karena ditikam 3 liang oleh kawanan geng motor yang merampoknya. Tak cuma itu, uang dan kereta Yamaha Vixion milik warga Jalan Karya, Gang Wakaf, Medan Barat ini juga dibawa kabur.

Sementara Wahab dalam kondisi kritis dirawat di RSUD Pirngadi Medan.

Peristiwa naas itu terjadi di

Jalan Karya Baru I, Kelurahan Karang Berombak, Medan Barat, persis di depan Rumah Sakit Sufina Aziz. Juliana (25) istri Wahab menjelaskan, peristiwa yang menimpa suaminya terjadi saat Wahab bersama adiknya, Herman hendak belanja ayam di Pajak Brayan. "Suamiku hendak belanja ayam, karena ada pesanan 30 Kg,".

Dengan mengendarai kereta miliknya, Wahab dan adiknya beranjak dari rumah. Sialnya, tak jauh dari rumahnya, mereka dipepet sejumlah anggota geng motor yang mengendarai 4 kereta. Wahab ditodong pisau, sementara Herman langsung kabur sambil membawa tas yang berisi uang kontan.

Saat itu, Wahab diminta agar menyerahkan semua harta bendanya, tapi karena melawan, Wahab ditikam tiga liang, dua di punggung dan satu di telapak tangan kanannya. Kontan Wahab roboh bersimbah darah. Melihat korbannya tak berdaya, kawanan geng motor tersebut melarikan kereta milik korban.

Sementara Herman yang selamat pulang ke rumah dan melaporkan perstiwa yang mereka alami ke Juliana dan warga setempat.

Ramai-ramai warga datang ke lokasi kejadian. Namun sayang, saat warga datang para pelaku sudah kabur sambil membawa kereta milik korban. Sementara Wahab ditemukan terkapar bersimbah darah.

Wahab langsung dilarikan ke RS Sufina Azis. (TIM)

Dua Anggota Geng Motor

TEWAS TERTABRAK DUA ORANG anggota geng motor tewas ketika akan berusaha merampok mobil Xenia di Jalan Juanda, Medan, Kamis (3/1) dinihari. Dua lainnya menderita luka-luka dan mendapat perawatan di RS Bhayangkara Medan.

Korban yang tewas bernama Ronal Sitepu (18) dan Jhoni Gultom (28), keduanya warga Jalan Karya Medan.

Sedangkan yang terluka bernama Josua Purba (17) dan Dapot Hutauruk (16).

Kasus ini berawal ketika kawanan geng motor beranggotakan lima orang berusaha merampok mobil Daihatsu Xenia silver BK 1143 KW yang dikenderai Reinal Lubis (22) warga Jalan Erlangga.

Reinal mengatakan, mereka dipepet oleh dua pengendara sepeda motor milik kawanan geng motor. Mereka mengacungkan parang panjang. Mau tidak mau pemilik mobil dan tiga penumpang lainnya turun. "Seorang pelaku mencoba menstater mobil. Namun ternyata mobil itu belum dimatikan.

Pada saat itu lah kami berteriak rampok," ujar Reinal.

Mendengar teriakan tersebut, kelima pelaku melarikan diri dengan menaiki sepeda motornya kembali. Lalu, Reinal kembali naik ke mobil dan melakukan pengejaran. Mereka akhirnya bertemu di Jalan Sudirman

Medan. Tanpa diduga sepeda motor itu balik arah yang akhirnya tertabrak. Dua diantaranya langsung tewas ditempat, dua lainnya mengalami luka-luka, sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri.

Kepala Polsek Medan Baru, Kompol Jean Calvin Simanjuntak mengatakan, kedua korban tewas di depan Hotel Polonia di Jalan Sudirman, Kota Medan. Mereka tewas akibat ditabrak usai melakukan perampokan di Jalan Djuanda Kota Medan.

"Mereka merampok pengemudi mobil bernama Reinal Syahri Lubis. Pelaku menodongkan senjata dan merampas mobil korban. Namun, mobil itu mogok dan pelaku berusaha lari," kata Jean.

Dikatakan, korban berteriak minta tolong sehingga mengundang kehadiran warga. Karena ketakutan, geng motor itu melarikan diri dengan sepeda motornya. Korban tak tinggal diam, dia mengejar pelaku dan menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Dua pelaku tewas di lokasi.

“Dari kesaksian korban dan warga yang melihat, para pengendara sepeda motor itu memang mau melakukan perampokan. Kita masih mengejar seorang pelaku inisial A. Sementara pengemudi Xenia saat ini berstatus pelapor," ujar Jean. (TIM)

Anggota Geng Motor

KRITIS DIBANTAI MASSA WALAU kejadiannya dipenghujung 2013, namun patut diapresiasi tindakan warga yang mencegah tindakan brutal geng motor. Seperti diberitakan, dua dari puluhan anggota geng motor luka kritis dibantai massa setelah sebelumnya berkelahi dengan beberapa warga yang hendak dirampok di Jalan Bilal, Kecamatan Medan Timur, Minggu dini hari.

Tiga warga yang terluka adalah Luis Aritonang (28) warga Jalan Lur I, Reinhard (19) warga Jalan Yos Sudarso dan Feri Wandi (21) warga Jalan Platina I, Gang Inpres.

Ketiganya terpaksa dirawat di RS Imelda Jalan Bilal, Medan. Sedangkan dua anggota geng motor, bernama Maulana (15),

Roberto (15), dirawat di RS Bhayangkara Jalan Kh Wahid Hasyim, Medan dalam pengawalan polisi.

Polisi juga menyita sepeda Motor Yamaha Jupiter X milik anggota Geng Motor tersebut.

Keterangan diperoleh, segerombolan geng motor konvoi di jalan Bilal, kemudian ‘menggebergeber’ kreta sambil berteriak sehingga warga mengejar mereka dan terjadi bentrok.

Dalam kesempatan itu, Reinhard dan dua rekannya dibacok geng motor.

Sedang dua anggota geng motor dihajar massa hingga kritis. Geng motor di wilayah Medan sudah sangat meresahkan karena mereka sudah banyak melakukan perampokan dan membacoki warga. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

SUMUT / ACEH

Eldin Tinjau Lokasi MTQ di Medan Helvetia

SOEKIRMAN : Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu SEMARAK PAWAI BUDAYA SAMBUT HUT KE-10 SERGAI

SENAM - Senam massal memperingati hari ini, di Lapangan Barasokai Jalan Rahmadsyah Medan. (KPK POS/MH)

Plt Walikota Medan : Ibu Harus Lebih Cerdas Didik Anak MEDAN - Pelaksana Tugas (Plt) WaliKota Medan Drs H T Dzulmi ELdin S Msi diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis mengatakan momentum Hari Ibu merupakan salah satu evaluasi bagi semua ibu dalam mencerdaskan bangsa.

Hal itu disampaikan Syaiful Bahri saat mengikuti senam massal dalam rangka memperingati hari ini, baru-baru ini di Lapangan Barasokai Jalan Rahmadsyah Medan.

Kata Sekda, intropeksi peran ibu harus lebih ditingkatkan dalam mendidik anak menjadi orang yang cerdas, berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Sebab mendidik anak lebih baik wujud dari kaum ibu dalam mengisi pembangunan.

Sekda mengungkapkan, peran kaum ibu saat ini akan semakin meningkat.

Arus globalisasi dan keterbukaan informasi semakin menggerus karakter para generasi muda, sehingga harus diwaspadai pengaruh negatifnya. Selain itu kaum ibu juga harus membantu suami, mengatur rumah tangga, mendidik

anak.

Sekda mengaku, sangat bangga dengan kaum ibu karena dinilainya sangat kuat dan tegar sebagai pendamping di rumah tangga. Untuk itu mulai hari ini, saya mengajak kita semua supaya selalu menghormati peranan kaum ibu. “Melalui tangantangan lembut merekalah, kita dirawat dan dibesarkan,” jelas Sekda.

Acara senam massal dan perlombaan joget Caesar dalam rangka memperingati Hari Ibu digelar Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia (Porpi) Kota Medan.

Tampak hadir pengurus DPD Porpi Sumut Ir Dasril, Pembina DPC Porpi Kota Medan H Sabar Syamsurya Sitepu, Ketua DPC Porpi Kota Medan Razali Mukhtar, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Erwin Lubis SH, Kadispora Kota Medan Drs Abd. Azis, Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kota Medan Pulungan Harahap serta seluruh peserta dari seluruh penjuru Kota Medan. (MH)

7.000 Santri Haflah Qur'an Beraksi di Hari Jadi Langkat STABAT - Menyambut hari jadi Kabupaten Langkat yang ke-264 tahun 2013, setelah melalui tiga kali rapat pertemuan, panitia merampungkan berbagai rencana kegiatan yang akan diselenggarakan, baik yang sifatnya sosial, pembangunan, keagamaan, pemberdayaan, pagelaran dan seni budaya serta hiburan.

Demikian keterangan yang disamapaikan Plt. Sekda Langkat dr H Indra Salahudin saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Bupati Langkat, Kamis.

“Pak Bupati sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini, terpenting harus bernilai positif, bermanfaat dan memberikan hiburan bagi masyarakat,” kata Indra sampaikan pesan Bupati Ngogesa.

“Inikan ulang tahun Langkat, tentunya harus menjadi moment milik seluruh lapisan masyarakat kita, panitia sudah merencanakan berbagai macam kegiatan untuk memberikan suguhan yang menarik semaksimal mungkin bagi masyarakat,” jelas Sekda.

Bupati Ngogesa berharap masyarakat melayu terus memberikan kontribusi dalam membesarkan

Plt. Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahuddin MKes MM Langkat, untuk itu sangat diperlukan kebersamaan, saran beserta masukan yang membangun untuk kejayaan tanah melayu bumi Langkat berseri.

Terpisah, Kabag Kessos Syahrizal katakan, selain resepsi hari jadi pada puncak acara tanggal 17 Januari di gedung Dewan, pameran pembangunan dan pagelaran etnis pada empat malam harinya berturutturut yang biasa disajikan, sebelumnya mulai tanggal 16 dan sesudah puncak acara sampai tanggal 19 Januari juga diselenggarakan berbagai macam acara seperti hiburan lomba baca puisi, sepeda hias, lomba becak dayung, penampilan tarian kolaborasi etnis, lomba panjat pinang, sepak bola gembira, hiburan rakyat sampai haflah Qur’an 7000 santri TPQ dan penyantunan anak yatim. (JUL)

Hari Amal Bhakti Ke-68 Diperingati Pemkab Nias NIAS - Pemerintah Kabupaten Nias memperingati hari amal bhakti ke-68 yang dilaksanakan di halaman kantor departemen agama Kabupaten Nias.

Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu SH MH, Unsur Pimpinan Daerah Kab Nias, para Pejabat teras Pemkab Nias, pejabat Depag Nias, dan undangan lainnya.

Sambutan Menteri Agama RI yang dibacakan Wabup Nias mengatakan peringatan ulang tahun kementerian agama bukan

sekedar kegiatan rutinitas organisasi, tetapi harus dijadikan media intropeksi diri sejauh mana kita telah melaksanakantugas pokok yang diemban dan sejauh mana kita merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui peran yang kita jalankan.

Diakhir sambutannya, menteri menekankan bahwa lingkungan kerja kementerian agama harus bersih dari ego sektoral dan hegemoni golongan karena hal itu dapat merusak system birokrasi yang netral dan professional. (YAGI)

PEGAJAHAN - Memasuki usia satu dekade, semarak peringatan Hari Jadi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kali ini mempunyai nuansa yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Pada tahun ini dilaksanakan kegiatan pawai budaya yang diikuti 17 Kecamatan se-Sergai dengan menampilkan berbagai kesenian dan budaya. Rombongan yang dipimpin Camat terdiri dari peserta yang memakai pakaian adat, membawa serta hasil bumi dan hasil industri UKM daerahnya. Tujuan dilaksanakan pawai budaya ini agar masyarakat Kabupaten ini mengetahui sekaligus memperkenalkan budaya maupun potensi masingmasing kecamatan.

Para peserta tampak antusias dan bersemangat mengikuti jalannya pawai budaya meskipun cuaca terasa sangat terik. Mereka sangat bangga dapat mempertunjukkan keunggulan daerah mereka masing-masing. Saat melewati panggung kehormatan, setiap rombongan menampilkan atraksi seni budaya di hadapan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan tamu undangan lainnya.

Berbagai atraksi seni budaya yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, antara lain reog, kuda lumping dan barongsai. Kegiatan pawai budaya inipun menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dari berbagai daerah di Kabupaten ini untuk menyaksikannya.

Pawai budaya ini dihadiri Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan S.IK, MSi, Kasdim 0204/DS

Mayor Inf. M. Taufik, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Wakil Bupati terpilih Syahrianto, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, serta tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat di halaman kompleks Replika Istana Sultan Serdang Desa Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Senin.

Dalam sambutannya Bupati H. Soekirman mengatakan bahwa kegiatan pesta rakyat ini merupakan hal yang menarik karena bertujuan untuk menyatukan semua keragaman suku bangsa, budaya agama dan profesi. Serta dapat melihat potensi alam Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat Ini. Selain itu juga untuk memperlihatkan keindahan dari seni budaya seperti bermacam-macam pakaian adat

yang dipakai serta seni budaya tradisional kepada masyarakat khususnya kawula muda.

Lebih lanjut, Bupati Soekirman mengatakan bahwa kegiatan pawai budaya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berwisata ke daerah ini.

Pawai budaya ini juga memperlihatkan adanya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat tanpa ada batas yang berarti “Satu Untuk Semua dan Semua Untuk Satu”.

Disamping pawai budaya juga diselenggarakan pawai sepeda ontel. Sebanyak 68 pengendara sepeda ontel ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini sebagai salah salah satu kegiatan melestarikan budaya bangsa serta mengurangi polusi udara yang mengurangi efek gas rumah kaca, jelas Bupati Soekirman. (ARM)

15 PNS Berprestasi Terima Penghargaan PEGAJAHAN – Sambut HUT ke-10 Sergai, jajaran PNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai menggelar apel bersama yang dilaksanakan di lapangan bola Erry-soekirman Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Senin.

Bertindak sebagai pembina apel Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan selaku komandan apel Camat Dolok Merawan M. Syafransyah P. Nst, S.STP yang juga dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Asisten Bupati, para Kepala SKPD serta Camat dan ribuan jajaran PNS se-Sergai.

Usai apel bersama peringatan satu dekade Hari Jadi Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini, Bupati Soekirman memberikan penghargaan bidang pelayanan publik dan ketatalaksanaan kepada Kadis PPKA H. Agus Tripriyono SE. MSi. Ak, Kakan P2TPM Drs. Nasrul Aziz Siregar dan Camat Dolok Merawan M. Syafransyah P. Nasution S.STP. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam kepada 15 PNS berprestasi diantaranya Kabag Pemjas H. Chairin FS SSos MM dan Mariono SH Staf Bagian

RESMIKAN PAMERAN - Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman didampingi Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah disaksikan Bupati Sergai Ir.H.Soekirman, unsur FKPD dan Sekdakab Drs.H.Haris Fadillah MSi secara resmi membuka pameran pembangunan dan pasar UKM. (KPK POS/ARM) Umum dan Perlengkapan.

Kemudian penyerahan bantuan hand tractor roda dua dari Dinas Pertanian dan Peternakan Sergai 6 kelompok tani, pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam rangka mengungkap pelaku pencurian pintu irigasi sungai ular, penyerahan bantuan langsung masyarakat (BLM) pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) dan penyerahan penghargaan piagam gerbang swara Kabupaten Sergai tahun 2013.

Selain itu, Bupati Soekirman juga menyerahkan piala dan hadiah bagi peme-

Eldin Buka Pameran Animasi Jepang MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi membuka pameran animasi Jepang bertajuk Kingdom of Characters di Hotel Grand Elite Medan, Kamis.

Melalui pameran ini diharapkan para pengunjung bisa mengambil spirit besar dan nilai-nilai teknologi yang demikian tinggi untuk bisa diapli-

nang berbagai perlombaan yang telah digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-10 diantaranya lomba karya tulis yang diselenggarakan Humas Sergai dengan juara I Andi Ebiet dari Media Sumut 24, Anwar Effendi Siregar dari Berita Sore dan Erdian Wirajaya dari Harian Seputar Indonesia.

Pameran Pembangunan Usai Pawai Budaya, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman secara resmi membuka pameran pembangunan dan pasar UKM yang juga dilaksanakan di lapangan kompleks Replika Istana Sultan Ser-

kasikan dan dimodifikasikan dalam budaya lokal masyarakat Medan.

Dalam pameran itu, sejumlah karya animasi asal Jepang yang telah populer di seluruh dunia dipajangkan untuk dilihat langsung para pengunjung seperti Naruto, Hello Kitty, Ultraman, Pokemon serta Manga.

Selain itu aneka kesenian Jepang juga dihadirkan untuk menghibur para pengunjung pada acara pembukaan tersebut.

Menurut Eldin, Indonesia sebenarnya memiliki banyak sekali bakatbakat seni animasi dan multimedia

dang. Pameran yang digelar 6 s/d 11 Januari 2014 diikuti 80 Stand yang terdiri dari stand SKPD, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, BP2TKI, Perusahaan BUMN, PMA, Swasta Nasional, Perguruan Tinggi, Perbankan, Pelayanan Kesehatan dan KB serta 200 pelaku UMKM. Pameran ini bertujuan untuk memperlihatkan hasil nyata pencapaian dan prestasi dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN-BUMD, Mitra Binaan, Perbankan, Koperasi dan Pelaku UMKM. (ARM)

yang cukup baik. Untuk itu apa yang dipamerkan dalam animasi ini mulai dari bentuk gambar, boneka dan robot dapat memotivasi dan membangkitkan gairah kreatifitas para pengunjung sehingga dapat berbuat seperti itu di Kota Medan.

“Justru nama-nama boneka maupun robot yang akan dibuat nantinya bisa menggunakan nama-nama daerah yang ada di sini. Sebab, boneka maupun robot yang menjadi tokoh animasi di Jepang tersebut menggunakan nama-nama daerah di sana.” harap Eldin. (VIN)

MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau dua lokasi di Kecamatan Medan Helvetia yang akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-47 Tingkat Kota Medan tahun 2014, Selasa. Adapun kedua lokasi yang ditinjau itu masing-masing tanah kosong milik PT Nusaland di Jalan Gaperta dan lapangan sepakbola yang berada di samping Kantor Camat Medan Helvetia.

Dari kedua lokasi tersebut, Eldin tampaknya lebih terarik dengan tanah kosong milik PT Nusaland. Selain lahannya cukup luas, kondisi tanah pun sudah ditimbun dan cukup keras sehingga tidak becek saat hujan turun. Kemudian parkir kenderaan bermotor baik pengunjung maupun para peserta yang mengikuti MTQ dapat ditempatkan di dalam lokasi. Dengan begitu dapat menghindari terjadinya kemacetaan selama even berlangsung.

Yang pertama kali ditinjau adalah tanah kosong milik PT Nusaland.

Dalam melakukan peninjauan, Eldin didampingi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Medan H Iwan Zulhami SH MAP, Ketua FKUB Kota Medan Drs Palit Muda Harahap, sejumlah pimpinan SKPD dan Kabag Agama dan Pendidikan Drs Zakaria.

Di bawah terik matahari, Eldin pun mengecek lokasi guna memastikan lahan itu benar-benar layak menjadi tempat penyelenggaran MTQN ke47 Tingkat Kota Medan.

Setelah mengitari lokasi, Eldin pun menyampaikan beberapa masukan kepada Kabag Agama dan Pendidikan serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan MTQ nantinya, terutama letak mimbar utama, tenda pengunjung, lokasi stand maupun tempat parkir.

Untuk mencegah terjadinya kemacetan, pintu masuk direncanakan dari arah Jalan Gaperta, sedangkan pintu keluar menuju Jalan Asrama guna menghindari terjadinya penumpukan kenderaan.

Selanjutnya meninjau lapangan sepakbola yang berada persis di sebelah Kantor Camat Medan Helvetia. Eldin juga mengecek kondisi lapangan sepakbola serta sarana fasilitas pendukung lainnya.

Hal itu guna memastikan lokasi mana yang benar-benar layak untuk dijadikan tempat penyelenggaraan MTQN. Eldin ingin even relegi yag digelar tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (VIN)

Sanggar Seni 'Nur Cahaya' Terima Bantuan LANGKAT - Sanggar seni 'Nur Cahaya' Langkat, beberapa waktu lalu menerima bantuan sosial komunitas budaya sebesar Rp100.600.000. Bantuan tersebut untuk melengkapi alat-alat musik, pakaian dan alat Nasyid yang diperlukan sanggar seni 'Nur Cahaya'.

Ketua sanggar seni 'Nur Cahaya' Suraiya SAg beserta pengurus dan koordinator mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan Pemkab Langkat cq Dinas Pariwisata atas kerjasamanya, hingga turunnya dana bantuan dari Kemendikbud Pusat kepada sanggar seni 'Nur Cahaya'. Ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH harus membangkitkan seni budaya di Langkat yang selama ini tidak aktif.

Koordinator sanggar seni Nur

PAKAIAN - Ketua Sanggar Tari Nur Cahaya Langkat Suraiya SAg bersama Sekretaris Sanggar Erna Hanim SPd terlihat diantara tumpukan pakaian tari Sanggar Seni Nur Cahaya Langkat. (KPK POS/DOK)

Cahaya Langkat, Surya Arpian pada KPK Pos mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut sangat bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan sanggar seni Nur Cahaya kedepannya. "Di samping itu untuk memudahkan anak didik tampil di acara seni, karena perlengkapan sanggar seni sudah memadai," kata Surya Arpian kepada KPK Pos. Sementara Suraiya SAg menambahkan bantuan yang diterima digunakan untuk membeli alat-alat musik, pakaian tari sanggar seni Nur Cahaya. Laporan belanja kebutuhan sanggar seni sudah disampaikan secara transparansi dan akuntabilitas.

"Kami bersedia dilakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya. (KHAIR)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

Jembatan Ambruk, Masyarakat Meurandeh Sempat Terisolir ACEH TAMIANG - Jembatan tua sebagai penghubung antar kecamatan di Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, putus.

Selain karena sudah uzur juga akibat dilintasi kendaraan roda empat. Pemkab Aceh Tamiang diminta segera memperbaiki jembatan tersebut.

Akibat ambruknya jembatan tersebut, hubungan transportasi masyarakat penduduk Kampong (desa) Meurandeh, terputus dan membuat mereka sempat terisolir. Sekitar 260 kepala keluarga (KK) di desa ini akhirnya harus menggunakan perahu untuk menyeberang ke desa tetangga, Meunasah Paya.

Penduduk Meurandeh, Bahri, Rabu (8/1) menjelaskan, kondisi jembatan yang menghubungkan desanya dengan Meunasah Paya memang sudah tua dan lapuk.

Di sisi lain, pemkab se-

tempat sangat minim memberikan perhatian sehingga akhirnya ketika jembatan tersebut dilintasi kendaraan roda empat akhirnya ambruk.

Dampaknya, masyarakat Meurandeh terpaksa menggunakan jasa penyebarangan perahu motor dalam melakukan aktivitas sehari-hari saat ini.

Mereka berharap pemkab setempat memperbaiki dan membangun kembali jembatan tersebut secepatnya.

Warga lainnya, Nurmawati, mengaku, mereka kini sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas, apalagi kondisi ekonomi warga setempat terbilang paspasan. “Yang sangat kita sayangkan, sejumlah anak sekolah terpaksa berenang ke seberang untuk pergi ke sekolah, sementara ongkos perahu untuk sekali menyeberang sebesar Rp 2000,” ungkapnya. (BSO)

Harga Sayuran Mahal di Kota Medan MEDAN - Erupsi Gunung Sinabung yang masih terjadi di Tanah Karo saat ini, ternyata memberikan efek yang kurang baik terhadap pasokan sayuran dari daerah sentra produksi tersebut ke Kota Medan.

Kondisi ini dirasakan oleh sejumlah penjual sayur di pasar tradisional Kota Medan. Mereka merasakan sayur dari daerah gunung tersebut sudah semakin mahal dan pasokannya semakin sedikit.

Ramses Napitupulu, seorang penjual sayuran di Pasar Pringgan mengatakan, sayuran dari Berastagi sudah hampir tidak ada. Saat ini pasokan sayuran khususnya cabai dan tomat didatangkan dari daerah Simalungun dan Samosir.

"Cabai dan tomat dari daerah Berastagi sudah tidak ada masuk lagi. Sekarang pasokan sayuran datangnya dari daerah Simalungun dan Samosir, yang terakhir ini cabai datang dari daerah Merek," ungkapnya, Rabu.

Ramses menyebutkan hari ini cabai kembali naik hingga Rp60.000/Kg, tomat masih bertahan Rp18.000/Kg, kentang naik menjadi Rp12.000/Kg dari harga sebelumnya, yaitu Rp8.000/Kg. Sedangkan sayuran lain, lanjut Ramses, sudah susah dida-

pat seperti brokoli, sayur pahit dan sawi putih.

"Kalau bunga kol dan brokoli agak susah, harganya juga mahal masih bertahan di Rp20 ribu per kilogram, selain itu sawi pahit juga sudah jarang ada, sekarang harganya Rp12 ribu per kilogram," jelasnya.

Sementara itu Sopiana Sembiring, penjual sayur di Pusat Pasar mengatakan, harga beberapa komoditas masih belum stabil akibat erupsi Sinabung dan pasca perayaan tahun baru kemarin. Misalnya saja cabai yang beberapa hari ini turun naik.

"Kemarin sempat Rp65 ribu harga cabai, baru turun ke Rp40 ribu, sekarang sudah Rp50 ribu harganya, sedangkan tomat saya jual Rp15 ribu per kilogram," ucapnya.

Sopiana mengatakan sayuran dari Berastagi memang sudah jarang masuk ke sentral. Ia mengatakan cabai, tomat dan sebagian besar sayuran dipasok dari daerah lain seperti Toba dan Samosir.

"Sejak Gunung Sinabung meletus itu, sayuran dari gunung harganya masih mahal hingga sekarang, pasokannya juga sedikit.

Sekarang kalau cabai dan tomat sudah kebanyakan dipasok dari daerah Toba sana," tandasnya. (SBC)

Satpol PP Wajib Berikan Perlindungan BATUBARA - Keberadaan satpol PP sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Gerak langkah satpol PP tidak pernah luput dari perhatian publik mengingat segala aktivitasnya diketahui masyarakat. Hal ini dikatakan kepala satpol PP Radyansah Lubis SSos di Lima Puluh, Selasa.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dinamika kegiatan masya-

rakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Sesuai dengan paradigma pamong praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana bathin dan kesejukan bagi masyarakat namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. (HAKIM)

SUMUT / ACEH

BEROPERASI - Staf Pelindo Cabang Gunung Sitoli, Ali Napia dan Tema Zendrato menyaksikan kapal kontainer yang mulai beroperasi di pelabuhan Nias.

(KPK POS/YAGI)

Kapal Kontainer Beroperasi di Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Pelabuhan Indonesia Cabang Gunungsitoli telah mendatangkan satu unit kapal pengangkut barang yakni kapal Cakra Jaya III-28 IMO9018311 yang beroperasi dari Jakarta menuju Sibolga dan Gunungsitoli. Kapal ini sudah beroperasi perdana pada tanggal 23 Desember 2013, dan kini kembali bersandar di pelabuhan Gunungsitoli, Selasa (7/1).

General Manager Cabang Gunungsitoli, Andy Safryl yang dikonfirmasi KPK Pos di Dermaga Pelabuhan G Sitoli, Selasa, mengatakan kapal ini akan melayani pengangkutan barang-barang hasil komoditi masyarakat Nias untuk dikirim keluar daerah diantaranya karet, kopra, dll.

Demikian juga barang yang dibeli masyarakat dari luar daerah seperti bahan bangunan, minuman dan la in-lain untuk dibawa ke Gunungsitoli dengan ongkos yang terjangkau. Sehingga dengan adanya kapal ini maka biaya pengangkutan bisa dihemat hingga 30 per-

sen. Bahkan, pemerintah Kabupaten Nias Utara telah terjalin kerjasama dengan investor dari Jepang untuk pengangkutan hasil produksi masyarakat Nias Utara ke Jepang dalam waktu dekat ini.

Pada kesempatan itu Andy Safryl mengatakan, bahwa Pelindo Gunungsitoli sebelumnya masih berstatus kawasan pelabuhan Cabang Sibolga dan pada tanggal 2 Oktober 2013 status Pelindo Gunungsitoli menjadi cabang klas 4.

Pihaknya juga mengakui bahwa Sumber Daya Manusia pegawai Pelindo Gunungsitoli masih terbatas, terutama bidang mekanik operator. Namun untuk mengatasi hal itu telah ada kerja sama dengan pelabuhan Belawan Medan.

Untuk memperlancar kegiatan ke depan, Andy Safryl sangat mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat di daerah ini serta pemerintah, sehingga pengangkutan barang dari luar pualau Nias dan dari Nias dapat lancar dengan harga

terjangkau.

Sementara itu manager usaha dan teknik (Ustek) Pelindo Cabang Gunungsitoli, Ali Napia didampingi Tema Zendrato kepada KPK Pos mengatakan, ongkos barang yang dikirim dari Jakarta menuju Gunungsitoli sebesar Rp700/kg sedangkan kalau 1 kontainer ongkos Rp13 juta.

Kemudian, kalau barang yang dikirim dari Gunungsitoli menuju Jakarta ongkosnya Rp500/kg sedangkan kalau 1 kontainer Rp10 juta/kontainer.

Selain barang kebutuhan bahan bangunan, juga mobil dari Jakarta ke Gunungsitoli, tidak membayar ongkos.

Salah seorang warga Kota G Sitoli yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, terima kasih kepada Pelindo Cabang Gunungsitoli dan instansi terkait lainnya yang telah berupaya mendatangkan kapal barang ini, sehingga membantu pengangkutan barang-barang baik yang dibawa dari Kepulauan Nias maupun dari Jakarta ke Pulau Nias. (YAGI)

RUSAK - Jalan nasional Medan-Banda Aceh di kawasan Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Lama, saat ini mengalami kerusakan.

(KPK POS/BSO)

Jalan Kawasan Sungai Lueng Dibiarkan Rusak LANGSA - Kondisi badan jalan Medan-Banda Aceh di kawasan Gampong Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Lama, saat ini mengalami kerusakan sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor.

Pantauan, Minggu pekan lalu, terlihat kondisi badan jalan sepanjang 200 meter tersebut terutama di depan SPBU 14.244.433 berlubang cukup lebar dan bila hujan turun terlihat seperti kubangan. Kerusakan jalan itu membuat mobil pribadi dan truk sering bersenggolan karena saling mendahului melintas dari badan jalan yang tidak rusak, khususnya yang datang dari arah timur (Medan-red).

Sangat mengherankan kondisi ini belum menjadi perhatian pihak terkait. Padahal jalan tersebut meru-

pakan penghubung Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh. Masyarakat sekitar mengaku kesal karena pemerintah daerah terkesan membiarkan jalan itu semakin rusak dengan tidak segera memperbaikinya.

“Kerusakan badan jalan ini sudah bertahun tidak diperhatikan pemerintah daerah, akibatnya bila turun hujan tergenang air dan pengemudi mobil maupun truk tidak bisa membedakan mana jalan yang bagus dengan yang rusak. Jadi tidak perlu heran kalau kendaraan sering terperosok ke dalam lubang,” ungkap Liong (40), warga Sungai Lueng.

Menurutnya, setahun lalu pemerintah telah melakukan pelebaran dan pengaspalan jalan di daerah tersebut, tapi jalan itu tetap

tidak diperbaiki. Dikhawatirkan bila tidak segera diperbaiki, maka akan mengundang terjadinya kecelakaan lalulintas lebih sering, karena masyarakat yang melintas dari arah Medan selalu berebutan mengambil jalur sebelah kanan yang kondisinya agak bagus.

“Kalau pengemudi mobil yang datang dari arah Langsa tidak mengalah sedikit kepada pengemudi dari arah Medan, maka dipastikan kecelakaan tidak bisa dihindari, apalagi arus lalulintas di kawasan tersebut selama ini terbilang cukup padat setiap saat,”ujarnya seraya mengharapkan pemerintah atau pihak terkait segera memperbaiki jalan yang berlubang itu demi keselamatan jiwa para pengemudi. (BSO)

Pelatihan dan Simulasi Pemadam Kebakaran NIAS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi secara berkala bagi petugas pemadam kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Acara tersebut dilaksanakan di Pantai Marina Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Selasa.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias, Ogamota Telaumbanua SH yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan, karena salah satu program kerja BPBD Kabupaten Nias dalam mengantisipasi bencana, khususnya kebakaran.

Sehingga para personil dapat terlatih dan lebih kreatif dalam menjalankan

tugasnya di lapangan.

Ditambahkan, untuk kelancaran tugas personilnya di lapangan sangat mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat terutama untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada personilnya.

"Apabila suatu waktu terjadi kebakaran ditambah lagi dengan telah beroperasinya radio HT sekarang ini, maka setidaknya mempermudah komunikasi dalam menginformasikan lokasi terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Nias," katanya.

Dikatakan, kegiatan ini diikuti seluruh PNS dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan kantor BPBD Kabupaten Nias. Acara tersebut, turut dihadiri oleh Pos SAR Kabupaten Nias. (YAGI)

Warga Tanam Pisang di Badan Jalan MEDAN - Warga Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan melakukan aksi tanam pohon pisang di tengah badan Jalan Rawe I Martubung, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, karena kesal dengan kinerja aparatur Pemko Medan. Pasalnya, badan jalan tersebut dibiarkan kupak-kapik hingga bertahun tahun lamanya.

Menurut warga setempat, Darmi, Selasa, aksi tanam pohon tersebut terpaksa dilakukan karena merasa jengkel sekaligus aksi protes terhadap buruknya kinerja Pemko Medan yang belum mampu menjalankan pembangunan skala prioritas.

Amatan, pohon pisang ditanami warga di badan

jalan. Bahkan, tiang bendera merah putih dikibarkan di tengah badan jalan itu juga.

Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Medan dari Dapil V, Ir Juliaman Damanik, sangat menyesalkan kinerja Pemko Medan yang tidak segera menyikapi keluhan warga hingga melakukan aksi blokir.

Padahal, kata anggota Komisi B ini, kondisi jalan rusak tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan, katanya, pada saat reses III DPRD Medan yang lalu, dirinya dengan tegas sudah menyuarakan agar Pemko Medan segera memperbaiki Jalan Rawe I itu.

"Makanya, kita kesal.

Sudah disampaikan, tapi belum ada realisasi," katanya.(SBC)

KESAL - Terlihat tanaman pohon pisang di tengah badan Jalan Rawe I Martubung, Kelurahan Tangkahan,Kecamatan Medan Labuhan, akibat kekesalan warga kepada Pemko Medan dimana jalan tersebut dibiarkan kupak-kapik hingga bertahun tahun lamanya.(KPK POS/SBC)

Bupati Bantu Nelayan Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menghadiri Peringatan Hari Nusantara di Kecamatan Tanjung Balai, Desa Pematang Sei Baru, Senin.

Peringatan Hari Nusantara tersebut dirangkai dengan penyerahan bantuan perikanan, sekaligus peresmian pondok wisata kuliner. Bupati Asahan

dalam arahanya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan tahun 2013 melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan dibidang kesejahteraan nelayan.

Diantaranya kegiatan pengelolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP), kegiatan pembangunan kapal penangkap ikan ukuran 10 GT, pengembangan desa pesisir

tangguh (PDPT) dan sejumlah bantuan lainya yang diberikan kepada nelayan.

Terkait bantuan, Bupati Asahan meminta kepada masyarakat nelayan yang menerima bantuan harus bergantian, hal ini dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan kepada keluarga para nelayan di Asahan. “Berikan kesempatan keluarga nelayan yang belum menerima manfaat dari pemerintah,“ demikian kata

Bupati dihadapan para keluarga nelayan dalam acara tersebut.

Bantuan yang diterima tesebut, kata Bupati nantinya merupakan modal dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, maka itu diharapkan bantuan harus dimanfaatkan seluasluasnya, dijaga, dirawat bahkan dikembangkan seoptimal mungkin. “Bantuan ini berasal dari uang rakyat, maka itu gunakan sebaiknya. Dan jangan mengahlikan kepihak lainya,“

kata Bupati.

Sementara itu, mewakili masyarakat setempat, Akmal Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Asahan yang telah memperhatikan kondisi pembangunan di daerah setempat.

Sebab telah banyak pembangunan yang dilakukan di daerah nelayan tersebut, mulai dari bantuan nelayan, infarstrktur jalan, sumur bor dan lainya.

Namun tokoh masyarakat ini berharap jalan masuk ke daerah

Sei Pematang Baru yang mengalami rusak parah untuk dapat dibangun.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan, M Syarif dalam kegiatan tersebut melaporkan sejumlah kegiatan dan program untuk membantu mensejahterakan para nelayan di tahun 2013 lalu. Kegiatan yang juga dirangkai dengan peresmian pondok wisata kuliner serta perlombaan memasak dan pemberian bantuan. (IN)

E D I S I 285 13 - 19 JANUARI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Jokowi Capres 'Partai Media' JAKARTA - Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Hayono Isman (foto) menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sangat diuntungkan oleh media karena telah diberi ruang lebih besar.

Media massa saat ini sudah menjadi partai politik yang mendorong Jokowi sebagai Capres 2014.

"Pak Jokowi itu didukung oleh partai media, nah makanya saya minta media berposisi sama dengan kandidat lain. Justru ini akan menguntungkan karena semuanya bisa berkompetisi," ujar Hayono di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut dia, kapasitas dan kredibilitas para peserta konvensi Capres Partai Demokrat jauh lebih baik daripada Jokowi. Namun, Jokowi lebih diuntungkan oleh peranan media massa.

"Para peserta konvensi kurang progresif mendekati media. Saya sempat disarankan untuk galak dikit di media, harus bisa lepas dari ba-

yang-bayang SBY di media, tapi apa itu yang nantinya menaikan?," imbuhnya.

Untuk itu, Hayono meminta media massa secara objektif memberikan ruang bagi seluruh tokoh untuk tampil dengan gagasannya. "Media perannya luar biasa, karena itu mari kita pastikan untuk memperkuat demokrasi Indo-

nesia. Saya memang kandidat papan bawah, jadi lewat forum ini mudah-mudahan lebih baik," tandasnya.

Bakal Naik Tajam Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan meningkat tajam, jika saat ini partai berlambang banteng itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jokowi seba-

gai calon presiden (Capres).

Tak tanggung-tanggung, peningkatan suara PDIP bisa mencapai 35,8 persen. Hal itu sesuai survei yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer di 34 provinsi di seluruh Indonesia, yang dilakukan pada 4 – 15 Desember 2013 lalu, dengan jumlah responden 1.200 orang.

Dalam survei dengan tingkat margin of error survei 3,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen ini, mempublikasikan survei seputar elektabilitas parpol jika Jokowi dicapreskan oleh PDIP. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, hasil survei yang dilakukan cukup mencengangkan, dimana PDIP bisa menembus 35,8 persen, jika mendeklarasikan Jokowi sebagai capres secepatnya.

"Jika Joko Widodo dicalonkan sebagai capres PDIP, maka suara PDIP meningkat menjadi 35,8 persen, Golkar 15,8 persen, Gerindra 7,9 persen, dan Demokrat 4,6 persen,"

kata M Qodari, di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis.

Qodari mengatakan dalam analisa khusus PDIP tampak bahwa pencapresan Jokowi berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas PDIP. Dari hasil survei, elektabilitas PDIP pada kelompok kontrol (tanpa ada faktor Jokowi), mencapai 28,8 persen.

"Ada selisih elektabilitas yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok treatment 1, peningkatan sebesar 7 persen," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam survei ini responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia (berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan).

Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. (BBS)

Kejaksaan Setuju PTPN Kelola Aset Asian Agri JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pidana Umum Basuni Masyarif mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) soal pengelolaan aset PT Asian Agri yang akan segera disita.

PTPN nantinya akan mengelola ratusan ribu lahan perkebunan Asian Agri jika perusahaan itu tak juga membayar kekurangan pajak plus dendanya senilai Rp2,5 triliun. "Ini sebagai mitra supaya tidak dari emas menjadi lumpur, mereka ahlinya," kata Basuni di kantornya, Jumat (10/1).

PT Asian Agri hingga saat ini belum menunjukkan itikad akan membayar

kekurangan pajak plus denda Rp2,5 triliun yang sudah diketuk oleh Mahkamah Agung. Perusahaan milik pengusaha Sukanto Tanoto itu masih diberikan waktu hingga akhir bulan ini untuk mematuhi putusan itu sebelum Kejaksaan melakukan upaya penyitaan secara paksa.

Penyitaan paksa ini sendiri terkendala karena 167 hektar lahan perkebunan Asian Agri senilai US$ 125 juta sudah diagunkan ke Credit Suisse Bank di London pada 2011 lalu. Ini adalah sebagian aset Asian Agri yang sudah dibekukan Kejaksaan Agung. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung pun sudah

menerbangkan pejabatnya untuk berkoordinasi dengan bank milik pemerintah Swiss itu.

Basuni mengatakan, pihaknya memiliki strategi khusus untuk menyita aset-aset Asian Agri. Namun, Basuni menolak menyebutkan strategi khusus tersebut. Aset-aset tersebut adalah perkebunan di Sumatera Utara seluas 37.846,964 hektare, di Provinsi Jambi seluas 31.488,291 hektar, di Provinsi Riau seluas 98.207,09 hektar, serta 19 pabrik pengolahan sawit di 3 provinsi itu, dan bangunan kantor 14 perusahaan. Total nilai asetnya adalah sebesar Rp 5,3 triliun.

(IN/BBS)

Butuh Waktu Tujuh Tahun Ungkap Kemplang Pajak Asian Agri JAKARTA - Dirjen Pajak, Fuad Rahmany mengatakan, butuh waktu panjang untuk mengungkap kasus penggelapan pajak Suwir Laut, mantan manajer pajak Asian Agri Grup yang merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.

"Kami butuh waktu tujuh tahun untuk mengungkap ini. Dari temuan awal pada 2007 hingga putusan eksekusi yang akan di lakukan 1 Februari 2014. Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2239 tahun 2012," katanya di Gedung Kejaksaan Agung, Kamis (9/1).

Fuad menjelaskan, lamanya waktu penyidikan disebabkan Suwir Laut terbilang canggih dalam melaksanakan upaya penggelapkan pajak. Dia punya unit khusus yang bekerja di salah satu gedung.

"Unit ini yang melakukan penggelapan pajak hingga laporan keuangan," ujarnya.

Unit ini bekerja sistematis dengan melakukan berbagai manipulasi. Tim ini juga mengendalikan semua laporan

keuangan dari 14 perusahaan Asian Agri Grup yang akan disita asset-asetnya untuk mengganti kerugian negara.

Guna menangani kasus dan rencana eksekusi ini Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus eksekutor. Tim beranggotakan dari unsur Kejaksaan Agung, Dirjen Pajak, PPATK, Kementerian BUMN hingga kementerian luar negeri.

Tim ini bahkan sudah berangkat ke London, Inggris untuk menelusuri aset yang telah diagunkan. Tim berhasil menemukan aset di Suisse Bank.

"Yang diagunkan berupa tanah perkebunan dan 19 pabrik pengolahan," kata Ketua tim Pendamping Eksekusi, Chuck Syuryosumpeno.

Chuck menambahkan dengan agunan itu pada 2011 AAG mendapatkan pinjaman US$ 125 juta dari Suisse Bank.

"Di sini canggihnya mereka saat masih berperkara masih bisa mendapatkan pinjaman dari bank di luar negeri," katanya.

Tim khusus ini sudah berkoordinasi dengan Suisse Bank terkait akan adanya penyitaan aset pada 1 Februari 2014 bila AAG tidak bersedia membayar hukuman sebesar Rp2,5 triliun ditambah denda administrasi sebesar Rp1,9 triliun.

Dirjen pajak menyebutkan hingga saat ini AAG baru memenuhi kewajibannya membayar denda administrasi.

"Itu sekitar 50 persen dari Rp1,9 triliun. Saya berharap AAG mematuhi putusan MA untuk membayar semua kekurangan terakhir tanggal 1 Februari 2014," katanya. (IN/BBS)

Vincentius Amin Sutanto saat ditemui di Jakarta. Vincent adalah orang yang membongkar kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh kelompok usaha Asian Agri.

SBY Tolak Gelar Jenderal Besar dari TNI JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak pemberian pangkat jenderal besar dari Tentara Nasional Indonesia. Ia menilai semua yang dilakukannya sebagai kepala negara kepada TNI adalah tugas dan kewajiban yang dikerjakan secara tulus tanpa mengharapkan penghargaan.

"Terus terang beliau menolak, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1).

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI akan memberikan gelar itu saat bicara dalam Rapat Pimpinan TNIPolri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014.

Sudi sendiri menyatakan SBY memang telah melakukan banyak kebijakan untuk mengembangkan dan memodernkan TNI. Selama dua periode pemerintahan SBY, menurut dia, telah dilakukan peningkatan kekuatan pertahanan dan modernisasi peralatan utama sistem persenjataan.

Ia menyatakan SBY telah membaca perkembangan situasi keamanan yang akan semakin berat dalam tahun-tahun mendatang. Atas alasan ini, SBY diklaim memang mempersiapkan TNI agar bersama presiden berikutnya dapat menjaga keutuhan Indonesia.

"Presiden mengatakan tidak diperlukan penghargaan seperti itu.

Cukup lama TNI kita tak terbangun dan tak termodernisasi alutsistanya, sudah usang. Sekaranglah waktunya, ketika ekonomi kita memungkinkan."

Moeldoko dalam sambutan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian memang mengungkapkan adanya rencana memberikan gelar jenderal bintang lima kepada SBY. Gelar jenderal besar sendiri hingga saat ini baru diberikan pada tiga orang, yaitu mantan Presiden Soeharto, A.H. Nasution, dan Sudirman. (IN/BBS)

Gembong Judi Gelap Tebingtinggi Diciduk TBINGTINGGI - Salah satu gembong judi gelap togel/MRT wilayah Kota Tebingtinggi sekitarnya dan sebagian Kabupaten Serdang Bedagai berinisial (RB.S), Senin (6/1) sekitar pkl. 14.00 WIB, diciduk Satuan dari Polda Sumatera Utara. RB.S ditangkap persis di dekat RM Tiga – Iga Bakso Jalan Yos Sudarso depan Swalayan Ramayana Kota itu.

RB.S dikenal sebagai gembong judi gelap yang selama ini bebas melakukan kegiatannya.

Penangkapan dilakukan setelah Tim Poldasu menerima informasi dari masyarakat tetang tindak-tanduk RB.S selama ini.

Kronologis penangkapan menurut beberapa saksi mata, pada hari itu RB.S baru selesai mencicipi makan siang di RM Tiga-iga Bakso.

Kemudian RB.S menerima telepon dari temannya. Usai makan, RB.S dan dua orang temannya hendak pergi dengan mobil. Begitu mobil yang ditumpangi RB.S hendak bergerak, tiba-tiba mobil Suzuki (milik Tim Polda) menyalip mobil RB.S. Kedua temanya tidak menduga kalau RB.S telah terjebak oleh petugas Polda. Begitu sang gembong judi RB.S masuk ke mobil petugas, langsung bergerak dari TKP menuju arah Medan. (JAKA)