Epaper kpkpos 286 edisi senin20 januari 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

POLRES

P O L I T I K

K R I M I N A L

LANGKAT DIDUGA “JUAL

EDISI 286/ THN VI 20 - 26 JANUARI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

BELI” PERKARA KORUPSI • DI HAL.

4

Kolom Redaksi

Menanti Nyanyian Anas

Anas Tersangkut Ibas Tersudut JAKARTA - Tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anas Urbaningrum untuk diperiksa pekan lalu, melalui twiter, Presiden SBY berpesan agar KPK memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Kini publik berharap ada keberanian Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk

bekerja sama dengan KPK, membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Hambalang, termasuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

KPK membuka pintu selebar-lebarnya • LANJUT KE HAL. 2

» Agus Martowardoyo (kanan)

Gubernur BI Tersangka Hambalang Berikutnya MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat dan anggota DPR RI, Muhammad Nazaruddin, memprediksi Agus Martowardjojo yang kini Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka korupsi proyek Sport Center Hambalang berikutnya.

"Harus, Agus Marto harus tersangka," ujar Nazar usai bersaksi untuk terdakwa

kasus Hambalang, Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.

Menurut Nazar, Agus Marto selaku Menteri Keuangan pada saat itu bertanggung jawab atas persetujuan kebijakan perubahan penganggaran proyek Hambalang dari tahun tunggal • LANJUT KE HAL. 2

» Anas Urbaningrum dan Edy Baskoro Yudhoyono

• LANJUT KE HAL. 2

Tujuh Alat Berat Tangkapan Dishut Kampar ”Di-86-kan”

Aset Rumah Sutan di Vila Duta Rp15 M? JAKARTA Selain menggeledah ruang kerja Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, penyidik KPK juga menggeledah sebuah rumah mewah Sutan di Vila Duta Bogor Jawa Barat.

Rumah bak istana yang terletak di Jalan Sipatahunan No.26, Baranangsiang Bogor, adalah salah satu aset yang dimiliki oleh salah satu pendiri Partai Demokrat itu. "Asetnya mencapai Rp15 miliar," kata sumber.

Memang, rumah Sutan di Vila Duta

BANGKINANG - Dalam kurun waktu 1 tahun 2013, ada tujuh unit alat berat jenis excapator tangkapan Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Kampar. Namun belakangan ini hasil tangkapan itu menjadi buah bibir di kalangan Kehutanan. Diduga 7 unit alat berat hasil tangkapan tersebut dilepaskan tidak melalui proses hukum.

Diinformasikan “di 86 kan” (diselesaikan ditempat) kejadian perkara.

Penangkapan alat berat jenis excapator tersebut diinformasikan tertangkap tangan Polhut Dishut Kampar di lokasi kawasan hutan, pada saat penggarap sedang melakukan pembukaan hutan, dengan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Di tengah jalan ibu Dewi telepon, rapat tidak jadi.

Karena ruangan DPR juga digeledah. Maka saya kembali (pulang).

Di rumah saya saksinya.

”

Perjalanan Fiktif 40 Anggota DPRD Lab.Batu Rp2,5 Miliar

”

Sutan Bathoegana Anggota DPR RI dari Partai Demokrat

» Anas, Pasek, dan Sutan Bathoegana

Anas, Pasek dan Sutan Korban Kesialan Shio Ayam SETELAH Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditahan, lantas Gede Pasek Suardika dipecat dari Demokrat. Lalu akankah Sutan Bathoegana masuk penjara?

Sesuai dengan ramalan, shio ayam pada Januari ini sedang terkena apes.

Kabut menutupi peruntungannya. Segala aktivitas yang dilakukan berjalan tak lancar. Ide yang dilontarkan tak mendapat respon yang baik. Banyak peluang bagus yang lewat begitu saja.

Dan berhati-hatilah, sebab di bulan

yang tinggal dua pekan lagi ini, orang shio ayam akan menuai akibat dari perbuatannya di masa lalu. Contonya, Anas Urbaningrum yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 10 Januari lalu. Ia bershio ayam.

Lantas Gede Pasek Suardika, loyalis Anas, yang dipecat dari Partai Demokrat juga memiliki shio yang sama. Dan terakhir, Sutan Bathoegana yang rumah dan kantornya digeledah KPK. Akankah penggeledahan itu berujung di rumah bui? (BBS)

Istri Sutan Shok KELUARGA Sutan Bhatoesempat kaget dan shok melipenggeledahan yang dilakukan KPK di rumahnya. "Dari rumah saya 09.30 WIB. KPK datang jam 10.00 WIB. Istri kaget, ada KPK. Kata saya ke istri tunggu papa, papa ke sana," ujar Sutan saat dihubungi, Kamis.

Sutan mengatakan, awalnya dirinya akan datang ke DPR untuk menghadiri rapat di fraksi. Namun di tengah perjalanan istrinya

• LANJUT KE HAL. 2

RANTAU PRAPAT - Mencuatnya dugaan korupsi Rp2,5 miliar yang dilakukan 40 anggota DPRD Labuhanbatu atas temuan BPKP, menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat dan cibiran lemahnya kinerja dewan.

Setelah tidak mengesahkan, membahas, menjadwalkan PAPBD 2013 dan lambatnya pembahasan RAPBD 2014, sejumlah masyarakat berdemonstrasi ke kantor DPRD Labuhanbatu menuntut dan memperingatkan agar para wakil rakyat itu aspiratif dan mempertanggung jawabkan

gana hat

• LANJUT KE HAL. 2

Anggaran Polri Hambat Kinerja Amankan Pemilu

» Sutan Bathoegana

JURUS CHINA LAWAN KORUPSI (3) Partisipasi publik atau media massa di China hanya demi membantu Partai Komunis China dan pemerintah dalam memerangi korupsi. Ada kesan, pemberantasan korupsi di negeri itu, bukan sematamata demi kemaslahatan rakyat. Karenanya, tidak sedikit dukungan dan partisipasi itu yang mendapat ganjalan. Sehingga timbul kesan, pemberantasan korupsi di China “tebang pilih”.

Uang Korupsi Untuk Membiayai Kekasih

Pejabat China yang terlibat korupsi mendapat pengawalan ketat.

NAPI korupsi, Muhammad Nazaruddin menjadi ‘whister blower’ sehingga dapat meyeret ke penjara KPK banyak pejabat dan politisi.

Nyanyian Nazar dari balik terali besi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut nama-nama yang disebut Nazar itu.

Akhirnya koleganya di Partai Demokrat (PD), Angelina Sondakh, kini menjalani hukuman 12 tahun penjara. Sementara Mantan Menpora Andi Malarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaninrum, kini sedang dalam proses penyidikan. Yang jelas, kedua petinggi partai Demokrat itu, berada dalam rutan KPK. Saat ini publik menunggu peran Anas

PENGUSAHA China tak begitu saja melonggarkan kendali atas masyarakatnya dalam memerangi korupsi. Warga tak bisa leluasa melaporkan para pejabat korup. Jika salah, senjata bisa makan tuan. Ada kasus di mana para pelapor, termasuk netizen di dunia maya, ditahan polisi dengan tudingan balik mencemarkan nama baik pejabat, atau dituduh "mengganggu stabilitas."

Seperti dikisahkan McGregor, partisipasi publik atau media massa di China hanya demi membantu Partai Komunis China dan pemerintah dalam memerangi korupsi, jadi bukan semata-mata demi kemaslahatan rakyat.

Maka muncul keraguan apakah perang melawan korupsi di China cenderung tebang-

pilih. Soalnya, Komisi Inspeksi Disiplin pun tak akan begitu saja berani menyelidiki keluarga sembilan anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis --forum tertinggi kekuasaan politik di China. Ia mencakup seorang Sekretaris Jenderal Partai yang merangkap Presiden China, dan juga seorang anggota yang merangkap Perdana Menteri.

Dalam satu diskusi 16 Oktober 2013, akademisi asal Hong Kong Willy Lam menduga adanya praktik "tebang pilih" itu. "Ada semacam perjanjian tidak tertulis di dalam lingkup partai komunis bahwa baik mantan pejabat maupun • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Anggaran pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang tak kunjung dicairkan akan menghambat kinerja Polri. Sebab, pelaksanaan pemilu tinggal beberapa hari lagi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Muhammad Aziz Syamsuddin mengatakan kinerja Polri akan terhambat jika anggaran yang dibutuhkan tidak dapat direalisasi.

Karena, dari anggaran Rp3,5 triliun yang dibutuhkan Polri, pemerintah melalui Kemenkeu baru mencairkan sebesar Rp1 triliun. "Kalau memang baru dicairkan Rp1 triliun, berarti kan masih kurang. Itu bisa menghambat kinerja Polri untuk amankan pemilu," kata Aziz, di Jakarta, Jumat (17/1).

Untuk itu, ia meminta Kemenkeu • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

TUJUH ALAT BERAT TANGKAPAN DISHUT KAMPAR ”DI-86KAN”........

• DARI HALAMAN. 1 menggunakan alat berat tersebut.

Kawasan hutan yang digasak, Kawasan Hutan Lipat Kain, dan Gunung Sleman Kabupaten Kampar tanpa izin yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha kebun sawit.

Ketika dilakukan konfirmasi terkait dugaan “di 86 kan” 7 unit excapator tersebut Kepala Dishut Kampar Syukur melalui hubungan seluler, Senin pekan lalu, membantah keras dugaan pelepasan alat berat excapator tersebut. “Itu tidak benar, tolong kasi tau siapa yang menginformasikan, untuk lebih jelasnya hubungi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Polhut bernama Edi. Karena dia penyidiknya, dan dia yang lebih tau tentang proses penyidikan alat berat excapator tersebut, seingat saya sudah dilimpahkan,” ujar Syukur mengakhiri pembicaraan dengan KPK Pos. Edi PPNS Polhut ketika dihubungi melalui seluler, Senin pekan lalu, membenarkan adanya penangkapan alat berat excapator, yang dilakukan Dishut Kampar. Namun tidak sebanyak yang diinformasikan. Yang benar hanya 5 unit.

Menurut Edi ada 5 unit alat berat jenis excapator hasil tangkapan Polhut pada tahun 2013. Semua sudah melalui proses hukum, dua unit sudah P21, sementara yang 2 unit excapator, beroperasi di kawasan HGU (Hak Guna Usaha) dan itu sudah dilepaskan. Sedangkan yang 1 unit sedang dalam proses. Barang bukti tangkapan excapator, ada disamping kantor Dinas Kehutanan. “Kalau ingin tau cek saja ke samping kantor,” imbuhnya.

Menurut Edi Pemilik excapator

telah 2 X dipanggil Dishut Kampar, namun tidak dating. “Kita akan lakukan pemanggilan yang ke III kalinya, apabila masih tetap membandel, maka akan kita lakukan pemanggilan paksa terhadap pemilik alat berat tersebut,” ujarnya.

Saat ditanya pemilik 2 unit exapator yang dilepas, dan atas nama perusahaan apa, Edi mengaku lupa nama perusahaan pemegang HGU. “Tapi Bupati Kabupaten Kampar Jeffri Nur dan Instansi lainnya sudah tau, kalau 2 unit exapator tersebut bekerja di lahan yang ber HGU,” ujarnya, seraya mengundang KPK Pos untuk menemui dia.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Bangkinang belum lama ini, menyebutkan diduga 7 unit alat berat excapator tangkapan Polhut Dishut Kampar diantaranya 4 unit ditangkap di Lipat Kain, 2 Unit di Gunung Selan dan yang 1 unit lagi juga di Lipat Kain.

Informasi yang berkembang 2 unit excapator tangkapan tersebut disinyalir dilepas tanpa melalui proses hukum, diduga alat berat tangkapan itu ditebus pemilik. Satu unit excapator sebesar Rp200 juta.

Sementara itu oknum pengusaha perusak hutan tersebut dilepas tanpa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu Edi yang menangani kasus tangkapan alat berat tersebut disebut – sebut, adalah PPNS Dinas Kehutanan Provinsi.

Namun oleh Kepala Dishut Kampar Syukur, Edi diperbantukan untuk menangani kasus tangkapan alat berat tersebut. Sementara PPNS Kehutanan Kampar disinyalir tidak dilibatkan dalam penyidikan perkara tangkapan alat berat tersebut. “Aneh kan,”sebut sumber (PUR)

PERJALANAN FIKTIF 40 ANGGOTA DPRD LAB.BATU RP2,5 MILIAR............

• DARI HALAMAN. 1 biaya perjalanan dinas fiktif dimata hukum dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Mulkan Hasibuan salah satu aktivis di Labuhanbatu dan beberapa rekannya memperingatkan Kajari agar jangan lalai dan harus menindak lanjuti laporan masyarakat itu.

Kami meminta Kajari agar melakukan penyidikan dan penye-

lidikan serta tuntutan terhadap para anggota dewan yang korupsi dan hianati rakyat. Enak sekali mereka bagi-bagi uang negara" ujarnya.

Informasi yang berkembang dimasyarakat, ada beberapa anggota dewan mengeluh. "Bagaimana kami mengembalikannya, uangnya sudah habis, kami ini sedikitnya, hanya kisaran Rp50 juta sampai Rp70 juta. Itupun sudah habis.

Mereka yang banyak," ujar mereka tanpa merincinya. (TIM)

ANGGARAN POLRI HAMBAT............

• DARI HALAMAN. 1 segera mencairkan anggaran pengamanan pemilu sebagaimana yang telah disepakati oleh Komisi III DPR dengan Polri.

"Komisi III DPR, selaku mitra kerja kepolisian meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran pengamanan pemilu untuk Polri," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman meminta Kemenkeu segera mencairkan anggaran operasional pengamanan pemilu

sebesar Rp3,5 triliun sesuai dengan yang diajukan oleh Polri.

Operasi pengamanan pemilu bersandi Mantap Brata, kata dia, akan dilaksanakan selama 224 hari sejak masa kampanye pileg sampai denganprosespelantikanpresidenbaru.

"Mulai tanggal 16 Maret sampai 9 April adalah pencoblosan. Masa tenang tiga hari, kampanye 21 hari, saya kira itu mulainya. Mudahmudahan aman masa kampanyenya sampai dengan pemilu presiden, pencoblosan hingga pelantikan," kata Sutarman.(IC/BBS)

MENANTI NYANYIAN ANAS................

• DARI HALAMAN. 1 seperti Nazaruddin, hingga dapat menyeret kolega lainnya yang masih berkuasa di PD, yakni Ibas dan yang lainnya.

Publik juga menghendaki Anas jujur sehingga bisa memastikan ia terlibat atau tidak. Harapan ini disampaikan alumni HMI Akbar Tanjung.

Sementara anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menyarankan KPK menawari Anas Urbaningrum status sebagai justice collaborator atau whistle blower. Bambang meminta KPK memberi keleluasaan kepada Anas Urbaningrum untuk berbicara kepada media sebagaimana Muhammad Nazaruddin. Menurutnya ada tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan whistle blower untuk Anas.

Pertama, publik selama ini berasumsi Anas Urbaningrum mengantongi banyak informasi mengenai kejahatan atau tindak pidana korupsi.

“Publik sering bergunjing Anas memiliki catatan lengkap tentang kejahatan pihak tertentu dalam Pemilu 2004 dan 2009. Saya berharap KPK tidak menutup mata pada asumsi ini,” kata Bambang.

Kedua, saat menyatakan diri berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, papar Bambang, Anas Urbaningrum berjanji akan membuka halaman demi halaman catatan pribadinya. “Pernyataan ini diartikan banyak orang sebagai niat Anas untuk membongkar kejahatan di pusat kekuasaan,” ucapnya.

Ketiga, mengutip pernyataan pengacara Anas, Firman Wijaya, yaitu Anas siap bekerja sama dengan KPK untuk membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Hambalang.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Bambang membandingkan dengan Nazaruddin yang setiap kali selesai menjalani pemeriksaan di KPK leluasa berbicara mengenai keterlibatan orang lain dalam kasus yang sedang ditangani KPK. “Kini, publik berharap Anas mau melakukan hal serupa,” tandasnya.

Sesuai janjinya akan membuka halaman demi halaman catatan pribadinya tentang apa yang terjadi, maka kita menanti kejujuran Anas untuk menyampaikan apa yang diketahuinya kepada penyidik KPK. Jika Anas konsekwen dengan apa yang pernah dia ucapkan, bukan tidak mungkin sebagian petinggi PD juga terjerat kasus korupsi dan lainnya.

Sekarang, setelah mulai menjalani pemeriksaan di KPK, Anas memiliki kesempatan bagus untuk membuka semua misteri menyangkut kasus korupsi Hambalang. Ada banyak mata rantai yang belum terurai. Misalnya, misteri tentang benarkah Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Sekjen Partai Demokrat, menerima aliran uang seperti disebutkan oleh Yulianis, bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai.

Jika benar Ibas terlibat, dimensi politik kasus ini akan jauh lebih kental. Ibas telah membantah keterlibatannya, namun bantahan inilah yang harus diuji dengan kesaksian dan bukti sebaliknya oleh Anas. Tentu saja itu bisa dilakukan jika Anas memang memiliki bukti kuat.

Kita berharap pemeriksaan Anas akan bisa mengurai kasus ini. Tentu Anas bukan satu-satunya sosok kunci. Banyak sosok lain yang harus diperiksa. Di sinilah sesungguhnya peran Anas. Dengan informasi yang dimilikinya, Anas bisa membuka jalan bagi KPK untuk segera menuntaskan kasus ini. (***)

MK Diminta Segera Tetapkan Pemenang Pilkada Subulussalam SUBULUSSALAM - Warga Subulussalam mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera menetapkan pasangan calon wali kota/wakil wali kota sebagai pemenang Pilkada Subulussalam.

Lambannya MK memutuskan pasangan calon terpilih menjadi Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam periode 2014-2019, membuat masyarakat di daerah "Sada Kata" ini menjadi galau.

Padahal keputusan MK tentang penghitungan suara ulang di dua TPS dan pemungutan suara ulang di enam TPS yang bermasalah, telah dilaksanakan KIP Kota Subulussalam.

Sementara berdasarkan SK Nomor 01 Tahun 2014, KIP dan Bawaslu Aceh beserta Panwaslu Kota Subulussalam telah menetapkan pasangan terpilih hasil Pilkada Subulussalam adalah Merah Sakti SH/Drs Salmaza.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam telah menggelar rapat pleno untuk rekapitulasi setelah melakukan penghitungan suara ulang enam TPS dan pemungutan suara ulang dua TPS pada Kamis (2/1) yang turut dihadiri unsur Muspida Plus serta KIP dan Bawaslu Aceh.

Hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota yang dilakukan KIP mencatat, pasangan nomor urut 1 H Affan Alfian Bintang SE/ Pianti Mala meraih 12.270 suara (32,53 persen), pasangan nomor urut nomor 2 Syarifuddin/Musmuliadi 1.777 suara (4,71 persen), pasangan nomor urut 3 Merah Sakti SH/Drs Salmaza 12.594 suara (33,39 persen), dan pasangan nomor urut 4 Asmauddin SE/ Salihin Berutu 11.080 suara (29,37 persen).

Sedangkan surat suara yang tidak sah sebanyak 626 dan total

suara sah dan tidak sah 38.347 suara. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 44.285. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (golput) sebanyak 6.528.

Hasil rekapitulasi KIP menunjukkan setiap kecamatan terdapat lumbung suara. Seperti pasangan nomor urut 3, lumbung suaranya ada di Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Sementara lumbung suara pasangan nomor urut 1 di Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkip.

Meski tidak dihadiri pasangan maupun saksi dari pasangan nomor urut 1 dan 4, rapat pleno itu tetap dilaksanakan.

Masyarakat berharap MK segera menentapkan pemimpin Kota Subulussalam lima tahun ke depan. Bagi masyarakat siapapun yang terpilih tidak masalah yang

penting tidak 'digantung-gantung' MK. Jarang di Tempat Sementara itu, di tengah belum adanya kepastian dari MK soal pemenang Pilkada Subulussalam, juga membuat situasi di pemerintahan Kota Subulussalam seperti menjadi tidak menentu. Bahkan para pejabat terasnya terutama wali kota, wakil wali kota, sekda, dan para asisten belakangan ini mulai terlihat jarang berada di kantor.

Banyak warga yang ingin bertemu dengan para pejabat teras Pemko Subulussalam itu untuk berbagai urusan maupun keperluan harus kecewa dan terpaksa mengurungkan niatnya.

Menurut sumber di kantor wali kota, Jumat (17/1) kondisi ini sudah terjadi sejak bergulirnya Pilkada Subulussalam yang berujung sengketa hingga bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah seorang warga bermarga Tumangger mengakui kasus sengketa Pilkada Subulussalam yang belum juga diputuskan MK pemenangnya, membuat situasi pemerintahan di Kota Subulussalam menjadi seperti tidak menentu.

Tak hanya masyarakat, kalangan wartawan juga makin sulit mendapatkan keterangan atau konfirmasi dari para pejabat teras Pemko Subulussalam.

Seperti dialami KPKPos yang tidak berhasil saat coba menemui Sekdako Subulussalam ke ruang kerjanya untuk konfirmasi, Jumat (17/1) pagi. Begitu juga wali kota, wakil wali kota, asisten.

Menurut seorang anggota Satpol PP yang bertugas di kantor wali kota mengaku tidak mengetahui ke mana para atasannya itu. "Apalagi pada hari Jumat memang sudah biasa terlambat datang," tutur petugas Satpol PP tersebut.(KAR)

ANAS TERSANGKUT IBAS TERSUDUT.....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bagi Anas Urbaningrum membeberkan siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus proyek Hambalang. Termasuk dugaan penerimaan aliran dana Hambalang sebesar 200 ribu dolar AS dari PT Grup Permai saat Kongres Partai Demokrat di Bandung di 2010.

Lembaga superbody pimpinan Abraham Samad Cs tak menampik bahwa penahanan Anas merupakan pintu masuk untuk mendalami keterlibatan Ibas. "Soal pemeriksaan saudara Edhie Baskoro Yudhoyono itu tentu tergantung juga sejauh mana saudara AU (Anas

Urbaningrum) memberikan keterangan kepada penyidik KPK," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengaku pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang yang menjerat Anas. Menurut Yulianis, nama Ibas disebutnya saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaran Kongres Partai Demokrat 2010.

Yulianis mengungkapkan, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres

Partai Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang 200 ribu dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah.

Menurut pengacara Anas, Firman Wijaya, terbongkarnya dugaan keterlibatan Ibas bukan bergantung pada keterangan Anas.

Tim penyidik KPK-lah yang seharusnya menggali dugaan tersebut.

“Pertanyaan penyidik itu harusnya diarahkan karena ini menyangkut Kongres, ini bukan Kongres Anas tetapi Kongres Partai Demokrat. Siapa pun subyek partai harus diperiksa, apalagi ada dugaan uang ke Kongres,” ujar

Firman.

Posisi Ibas terus tersudut akibat kecurigaan loyalis Anas yang vokal bahwa ia terlibat. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto yang juga loyalis Anas menyebut SBY dan Ibas sebagai pihak yang seharusnya diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

Menurut Tri, justru SBY selaku Dewan Pembina Partai Demokrat ketika itu merupakan penanggung jawab Kongres Partai Demokrat 2010. Sementara itu, Ibas bertindak sebagai steering committee dalam kongres.

Atas segala tudingan itu, Ibas sendiri sudah membantah berulangkali. Sebagaimana pesan Presiden SBY agar KPK membasmi korupsi tanpa pandang bulu, maka bagi KPK, keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Katakanlah salah kalau Ibas salah, namun katakanlah benar jika Ibas benar. Tidak boleh ada dusta, dan KPK memang bertekad menuntaskannya.

Jika Ibas memang tak terbukti bersalah, maka segala tudingan dan kecurigaan loyalis Anas dan publik sekalipun bakal musnah, dan Ibas bisa makin perkasa. Oleh sebab itu, dalam konteks Ibas, kali ini KPK kembali diuji.(IC/BBS)

ASET RUMAH SUTAN DI VILA DUTA RP15 M?.......................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 ini menjadi salah satu incaran dari penyidik KPK. Penggeledahan di dua tempat ini dilakukan terkait dengan kasus di SKK Migas.

Dalam kasus SKK Migas ini, nama Sutan juga turut disebut-

sebut. Ketua DPP Partai Demokrat ini bahkan disebut meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Rudi.

"Sutan diduga menerima uang USD150 ribu, bukan seperti yang disebut-sebut media menerima USD200 ribu," kata

sumbe, seperti dikutp INILAH.COM, Rabu (15/1).

Menurut sumber, mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menitipkan uang sebesar USD 200 ribu kepada seseorang berinisial 'D' di Kementerian ESDM.

Itu tertulis dalam catatan Rudi Rubiandini yang disebut 'gentong masuk' dan 'gentong keluar'.

"Uang USD 50 ribu dipotong oleh 'D' tanpa sepengetahuan Sutan. Namun belakangan uang itu dikembalikan," kata sumber.

Sumber melanjutkan, Sutan

Bhatoegana mengakui telah menerima USD 150 ribu atas sepengetahuan petinggi Fraksi Demokrat di DPR. "Ada lima orang petinggi Demokrat yang mengetahui penerimaan uang itu," bongkar sumber tersebut.(BBS/SF)

ISTRI SUTAN SHOK .....................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 menghubunginya karena ada penyidik KPK yang datang ke rumah untuk melakukan penggeledahan.

Atas kabar itu, dirinya langsung berbalik arah untuk pulang karena sang istri kaget atas penggeledahan tersebut. "Di tengah jalan ibu Dewi telepon,

rapat tidak jadi. Karena ruangan DPR juga digeledah. Maka saja kembali (pulang). Di rumah saya saksinya (penggeledahan)," kata Sutan.

Pada Kamis, KPK menggeledah di dua tempat. Di gedung Nusantara I kompleks DPR, KPK menggeledah ruang Sutan di lantai 9. KPK juga menggeledah ruangan rekan

sejawat Sutan di Komisi VII dan Fraksi Demokrat Tri Yulianto.

Evaluasi Posisi Sutan Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengungkapkan, pihaknya akan mengevaluasi posisi Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto sebagai ketua dan anggota Komisi VII DPR RI pasca penggeledahan KPK.

"Kami junjung tinggi prinsip hukum. Tentu, sambil berjalan dilakukan evaluasi," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (16/1).

Menurut dia, Demokrat akan mengikuti porses yang tengah dijalani KPK. Sebab, Demokrat berkomitmen akan selalu mendukung upaya pemberan-

tasan korupsi yang dilakukan KPK. "Kami tentu sepakat, tidak boleh masuki arena hukum. KPK yang tangani hukum. Kami tidak intervensi tindakan KPK," imbuhnya.

Selain ruang kerja Sutan, KPK juga menggeledah ruang kerja Jaenuddin Amali, wakil ketua Komisi VII DPR RI (Fraksi Golkar). (TI/BBS)

GUBERNUR BI TERSANGKA HAMBALANG BERIKUTNYA...............................................................

• DARI HALAMAN. 1 (single years) menjadi tahun jamak (multiyears) dan merugikan negara.

Diketahui proyek tersebut yang semula dianggarkan Rp125 miliar membengkak menjadi Rp2,5 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir proyek tersebut merugikan negara Rp463,6 miliar.

"Kalau Agus Marto tidak menginstruksikan ke Wakil Menteri Keuangan, tidak keluar surat multiyears. Kalau tidak keluar surat multiyears, tidak jalan proyek Hambalang," kata Nazar yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet itu.

Menurut Nazar, cepat dan

lambatnya Agus Marto menjadi tersangka tergantung pihak KPK. "Tergantung tuan-tuan tadi," katanya.

Dalam kasus saat ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar; mantan Menpora, Andi Alifian Mallarangeng; mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor; mantan anggota DPR dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; dan Direktur Utama perusahaan subkon proyek Hambalang PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso.

Saat bersaksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar, Nazar mengaku

pernah menghadiri pertemuan dengan Agus Marto. Nazar mengaku dirinya dan Anas Urbaningrum bertemu dengan Agus di sebuah restoran Jepang di Jakarta pada Desember 2010.

Awalnya, pertemuan tersebut membicarakan resitusi perusahaan Wilmar. Namun, seusai pertemuan, Anas 'curhat' ke Agus Marto, bahwa anggaran multiyears Hambalang ditolak Kemenkeu.

Agus selaku Menkeu berjanji ke Anas akan mengurusnya dan ia tahu ada banyak kekurangan dokumen administrasi yang belum terpenuhi untuk dikeluarkannya surat multiyears itu.

Dan akhirnya, anggaran multiyears itu pun disetujui dalam hitungan hari. Selain

karena pertemuan itu, Agus Marto bisa segera menyetujui surat multiyears itu karena dimarahi oleh seseorang.

Bantah Nazar Di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo membantah semua penyataan mantan bendahara Partai Demokrat Nazaruddin.

Agus menegaskan tak pernah ikut bersama Anas Urbaningrum dan Mahfud Suroso meloloskan proyek wisma atlet.

"Saya klarifikasi dan sampaikan ke publik bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Nazaruddin adalah bohong besar," ujar Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia, Jumat.

Mantan Menteri Keuangan itu pun mengaku tak pernah

bertemu dengan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Agus pun menegaskan tak pernah mengenal Komisaris PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso.

"Saya nggak pernah makan bersama Anas dan juga enggak kenal sama Mahfud Suroso," tegas Agus.

Agus menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, ia terus menjaga integritas. Agus pun berjanji tak akan melanggar hukum yang berlaku selama ia menjabat jadi Menteri Keuangan dulu dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. "Insya Allah saya selalu taat aturan," tutur Agus.

(IN/BBS)

UANG KORUPSI UNTUK MEMBIAYAI KEKASIH..................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 mereka yang sedang menjabat dalam Komite Tetap Politbiro tidak bisa disentuh. Kita tidak bisa menyentuh mereka dengan tuduhan pidana," kata Lam, pengamat masalah China dari the Chinese University of Hong Kong.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi pun, lanjut Lam, dibatasi pada tingkat tertentu. "Para netizen hanya bisa memaparkan kelakuan para pejabat maksimal di tingkat wakil menteri dan tidak sampai ke 'macan-macan'-nya,” ujar Lam. Di saat bersamaan, kata Lam, terdengar kabar polisi menahan para netizen yang antusias memaparkan kejahatan, atau kasus korupsi yang melibatkan para pejabat.

Pihak berwenang China

seakan sedang menyebarkan pesan lain, bahwa publik tak boleh sembarangan membongkar dugaan korupsi pejabat. Bila tak terbukti, ia bisa menjurus kepada pencemaran nama baik. Seorang wartawan bernama Liu Hu, pernah menjadi korban dari “kesialan” itu.

Menurut harian China, The Global Times, Liu ditahan oleh polisi Beijing sejak Agustus lalu atas kasus pencemaran nama baik. Reporter koran New Express asal Guangzhou itu, dalam akunnya di Weibo pada 29 Juli lalu, menuding Ma Zhenggi, pejabat Badan Administrasi Industri dan Perdagangan membuang-buang aset negara.

Liu juga menuduh sejumlah pejabat di badan itu terlibat korupsi. Ujungnya, malah dia yang ditahan polisi. Tuduhannya: laporan si wartawan itu dianggap

hanya memperkeruh suasana.

Kendati menghadapi berbagai kendala, China sesungguhnya tidak pernah kompromi terhadap koruptor. Efek jera terhadap pelaku korupsi dilakukan dengan tegas. Indonesia butuh seorang pemimpin yang berani seperti Zhu Rong Ji (dilantik jadi PM 1998). Dia berani menerapkan hukuman mati tanpa tawar menawar terhadap koruptor sejak pertama dilantik sebagai PM. Ketika itu Zhu Rongji menyatakan; "Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu."

Zhu tidak asal bicara. Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dihukum mati karena terlibat suap US$ 5 juta.

Tanpa ampun. Permohonan banding Wakil Ketua Kongres

Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan.

Zhu di awal tugasnya mengirim peti mati kepada koleganya sendiri. Hu Changging, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, pun kebagian peti mati itu.

Ia ditembak mati setelah terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar.

Xiao Hongbo dijatuhi hukuman mati. Lelaki 37 tahun yang menjabat Deputi manajer cabang Bank Konstruksi China, salah satu bank milik negara, di Dacheng, Provinsi Sichuan, itu dihukum mati karena korupsi.

Xiao telah merugikan bank sebesar 4 juta yuan atau sekitar Rp3,9 miliar sejak 1998 hingga 2001. Uang itu digunakan untuk membiayai kehidupan delapan orang pacarnya.

Xiao Hongbo satu di antara lebih dari empat ribu orang di

China yang telah dihukum mati sejak 2001 karena terbukti melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Angka empat ribu itu, menurut Amnesti Internasional (AI), jauh lebih kecil dari fakta sesungguhnya. AI mengutuk cara-cara China itu, yang mereka sebut sebagai suatu yang mengerikan.

Tapi, bagi Perdana Menteri Zhu Rongji inilah jalan menyelamatkan China dari kehancuran.

Zhu tidak main-main. Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dihukum mati karena menerima suap lima juta dolar AS. Tidak ada tawarmenawar. Permohonan banding wakil ketua Kongres Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan.

Bahkan istrinya, Li Ping, yang membantu suaminya meminta uang suap, dihukum penjara.

(BERSAMBUNG)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

NASIONAL

Rano Karno Antusias Diperiksa KPK

Wakil Gubernur Banten Rano Karno datang memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1). Rano Karno diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, dengan tersangka Akil Mochtar.

Uang Hasil Suap Ditimbun di Ruang Karaoke JAKARTA - Binggung menyimpan uang hasil suap, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar punya cara tersendiri. Tersangka suap Pilkada di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, ternyata menimbun uangnya lebih dari Rp 100 miliar di ruang karaoke yang ada dirumah dinas Ketua MK, di Jalan Widya Candra III Nomor 7, Jakarta Selatan.

Terbongkarnya tempat penyimpanan uang hasil suap itu, setelah mantan Ketua MK Mahfud MD dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Penyidik KPK menanyakan kepada saya soal ruang karaoke di rumah dinas. Karena ruangan karaoke dipakai tempat menyimpan uang, saya pun kaget," papar Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/1) malam.

Maklum Mahfud kaget, karena yang membangun ruang karaoke itu adalah dirinya saat menjabat sebagai Ketua MK. Ruangan itu ada di ruang keluarga, ada TV dan sofa. Peralatan karaoke ada di sana.

"Saya bangun ruang karaoke ini sebagai tempat hiburan keluarga.

Saya kan juga hoby nyanyi, ya saya bangun untuk mengusir kejenuhan.

Saya malah nggak tahu kalau dipakai tempat menyimpan uang, apalagi uang hasil korupsi," paparnya.

Meski begitu, Mahfud mengaku tidak tahu pasti nilai uang yang disimpan Akil. Namun Mahfud sempat menanyakan dan hanya diberi tahu jumlahnya lebih dari Rp 100 miliar. "Dia (Akil) sudah seperti mantan Presiden Tunisia Ben Ali, yang menyimpan uangnya di lemari perpustakaan. Akil gitu juga, tapi di ruang karaoke," tandasnya.

Mahfud mengharapkan KPK bekerja dengan serius menangani kasus suap mantan Ketua MK ini.

Juga mendesak agar Akil dihukum berat. "KPK itu hebat. Ya (Akil) harus dihukum berat. Tuntutan harus berat. Karena begini, kalau yang melakukan penegak hukum, hukum yang ditetapkan harus maksimal. Ditambah sepertiga tuntutan jadi 20 tahun maksimal, ditambah sepertiga. Kira-kira enam atau tujuh (tahun), jadi bisa 27 tahun, kan," ujar guru besar Universitas Islam Indonesia (UII)

Yogyakarta tersebut.

Selain itu, sambung Mahfud, semua yang terlibat dalam kasus suap di MK harus diadili dengan sungguh-sungguh. "Biarin saja orang korupsi itu harus disikat. Jadi bukan Akil saja, siapa pun yang terlibat harus ditangkap sampai akarakarnya. Karena korupsi ini benarbenar menggurita," paparnya.

Ditambahkan, KPK pernah meminta keterangan dirinya karena adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pada sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK. Antara lain sengketa pilkada di Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah dan Simalungun.

"Karena ada fitnah pada pilkada itu, katanya ada kiriman uang ke Akil untuk dibagi-bagikan kepada hakim lain. Saya laporin bawa orangnya yang ngomong. Ya saya tagih, kenapa saya laporan nggak diproses," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar saat dikonfirmasi tentang menyimpan uang hasil suap di tembok ruang karaoke di rumah dinas, Akil enggan menanggapi dan hanya tersenyum.(ENDY)

JAKARTA - Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tak mengenakan.

Justru Wakil Gubernur Banten Rano Karno sangat antusias memenuhi panggilan KPK. Dengan penuh semangat, mantan aktor era tahun 1980-an mendatangi gedung KPK Jakarta, Jumat (17/1).

"Jika diperlukan, saya akan buka-bukaan kepada penyidik.

Saya benar-benar kooperatif dengan KPK, karena saya mendukung gerakan antikorupsi," papar Rano yang diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak,Banten di lingkungan Mahkamah Konsitusi (MK).

Rano datang sekitar pukul 09.17 WIB. Dengan mengenakan batik berwarnawarni corak merah muda dan kuning, sineas yang dikenal dengan nama Doel ini, selalu tersenyum saat ditanya wartawan. "Saya diperiksa terkait kasus pilkada Lebak untuk tersangka AM (Akil Mochtar),” jelasnya.

Kasus dugaan suap itu sudah menjerat atasan Rano Karno di Pemerintah Provinsi Banten sebagai tersangka, yaitu Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan. Ratu Atut diduga menyuap Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi--Akil kemudian turut dijadikan tersangka.

Selain Atut dan Akil, KPK juga menetapkan status tersangka kepada adik Atut, Chaeri Wardana alias Wawan, pengusaha tambang Cornelis Nalau, politikus Partai Golongan Karya Chairunissa, advokat Susi Tur Andayani.

Akil diduga menerima Rp1 miliar terkait pengurusan sengketa pilkada Lebak.

Tubagus diduga menyuap Akil melalui Susi denganuang Rp1 miliar agar pasangan Amir dan Kasmin dimenangkan dalam gugatan pilkada Lebak di Mahkamah Konstitus "Saya punya ide membangun kerjasama dengan KPK dalam sosialisi gerakan antikorupsi, yang lebih cocok dengan kultur masyarakat, dalam bentukbentuk seperti film dan seni budaya lain," tandas Rano Karno.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan Rano akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Akil dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Pemeriksaan Rano sebagai saksi ini merupakan yang pertama kalinya.

KPK memeriksa Rano karena politikus PDIPerjuangan itu dianggap melihat, mendengar, atau mengetahui perbuatan korupsi yang disangkakan kepada para tersangka, tambahnya. (ENDY)

Sejumlah penyidik KPK berjalan menuju ruang Pimpinan Komisi VII disela-sela penggeledahan di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1) pagi. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap dan permintaan THR oleh sejumlah anggota dewan kepada Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Minta THR, Rumah Mewah Politisi Demokrat Diobok-obok KPK JAKARTA - Gara-gara meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, rumah mewah warna abu-abu berlantai dua milik Sutan Bhatoegana di Jalan Sipatahunan komplek Vila Duta Bogor, Jawa Barat digeledah 5 petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1).

Kelima petugas yang memakai rompi bertulis KPK, datang sekitar pukul 11.00 WIB dengan menumpang dua mobil. Petugas KPK lapor ke pos Satpam Perumahan Elite untuk minta diantar menuju rumah politisi Partai Demokrat.

Memang kawasan perumahan mewah ini, tidak sembarangan bisa keluar masuk seenaknya. Pengamanan terhadap setiap tamu sangat ketat. Selain menanyakan mau ketemu siapa, apa sudah ada janji.

Dan jika belum, petugas mengontak tuan rumah dan baru diantar petugas satpam menuju ke tempat yang dituju.

Untuk menuju ke rumah wakil rakyat dari Sumatera Utara ini, menelusuri sejumlah blok jalan yang sangat sepi. Apalagi rumah Sutan tidak terlihat dari jalan raya.

Letaknya sengaja di dalam posisi yang sulit untuk diamati. Setelah petugas KPK diantar satpam menuju pintu gerbang rumah mewah milik Sutan, nampak semua berjalan lancar.

"Seorang lelaki yang berada di dalam rumah, langsung membukakan pintu. Saya nggak tahu apakah itu Pak Sutan atau bukan.

Saat pintu dibuka petugas KPK menyerahkan selembar surat lantas mereka masuk ke rumah.

Kemudian rumah dikunci, saya nggak tahu apa yang dilakukan di dalam," papar dua petugas security yang meminta agar namanya tidak dipublikasikan.

Selain rumah mewah milik Sutan, di saat yang sama KPK juga menggobok-obok dua ruangan kerja Fraksi Partai Demokrat DPR lantai IX, yakni ruang kerja Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang ada di lantai 9 nomor 0905 dan anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto yang ada di lantai 10 nomor

1013 di Gedung Nusantara I DPR, Senayan Jakarta.

Ruangan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana yang digeladah selama tujuh jam, penyidik membawa sebuah dus, satu unit desktop dan sebuah travel bag. Selain ruangan Sutan, juga ruangan milik anggota Komisi VII Tri Yulianto, Sekretariat Fraksi Partai Demokrat (FPD), ruang Sekretariat Komisi VII, dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Golkar, Zainuddin Amali.

Bahkan, penyidik melakukan penggeledahan di ruang server serta ruang Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) DPR. Selain itu, pada Jumat dini hari, enam penyidik KPK bergerak menyusuri lantai dasar dan area parkir Gedung Nusantara I. Tak lama di lantai dasar, penyidik yang tak ingin dimintai komentar itu menyusuri tangga darurat. Mereka terus dikawal dua personel Brimob bersenjata laras panjang. Tiba di lantai 8, mereka menuju lantai 13 dengan menggunakan lift barang.

Turun dari lantai 13, beberapa penyidik tampak menginterogasi seorang laki-laki di dalam ruang Sekretariat Komisi VII. Identitas lelaki itu sendiri memang belum diketahui. Secara bergantian, penyidik seperti sedang melontarkan pertanyaan. Bahkan beberapa kali mereka menyodorkan secarik kertas atau sebundel dokumen.

Hasil penggeledahan, petugas KPK menyita dokumen yang ditempatkan dalam dua dus dan satu koper. “Penggeladahan itu sudah ijin lebih dulu. Penyidik (KPK) sudah pulang semua, sudah menyerahkan berkas,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti di Jakarta, Jumat (17/1).

Sekjen DPR mengaku sempat bertemu dengan para penyidik untuk menjadi saksi atas barang atau dokumen yang disita KPK. "Berkas-berkas yang disita banyak banget, ada dua kardus dan satu koper. Pulangnya penyidik bukan lewat jalan di depan namun lewat tangga, langsung ke basement (area parkir),” ucapnya.

Politisi senior Partai Demokrat Sutan disebut menerima uang 200.000 dolar AS dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Hal itu tertuang dalam dakwaan Rudi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (7/1).

Jaksa Riyono menjelaskan, uang yang diserahkan ke Sutan merupakan bagian dari 300.000 dolar AS yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong. “Dari uang 300.000 dolar AS tersebut, menurut terdakwa diberikan kepada Sutan Bhatoegana melalui Tri Yulianto sebesar 200.000 dolar AS di sebuah toko di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan,” kata Riyono.

Riyono memaparkan, uang 300.000 dolar AS diterima Rudi dari Deviardi pada 26 Juli 2013 di Gedung Plasa Mandiri Gatot Subroto,Jakarta Selatan. Adapun Deviardi menerima uang itu dari anak buah Widodo, Simon Gunawan Tanjaya. Setelah itu, sisa uang tersebut disimpan oleh Rudi dalam safe deposit box Bank Mandiri.

Pada akhir Oktober 2013, berita acara pemeriksaan (BAP) Rudi bocor. Sutan disebut meminta THR (tunjangan hari raya) pada bulan puasa lalu. Juga dikabarkan membawa sejumlah pengusaha saat pertemuan dengan Rudi di beberapa tempat, seperti Pasific Place Belagio dan Plaza Senayan.

Di tempat terpisah, Sutan tetap membantah Komisi VII DPR meminta tunjangan hari raya (THR) 2013 kepada Rudi. "Insya Allah tidak ada. Saya enggak tahu, mungkin ada yang minta dikira saya," ucapnya, Jumat (17/1).

Namun ia mengakui pernah bertemu dengan Rudi. Ia mengklarifikasi laporan beberapa pengusaha di SKK Migas yang diperlakukan tidak adil. "Saya mengklarifikasi tentang laporan beberapa pengusaha di SKK Migas yang diperlakukan tidak adil oleh bawahan beliau seperti yang terbongkar kepermukaan akhir-akhir ini," kata pria asal Sumatera Utara.(ENDY)

KASUS PROYEK HAMBALANG

Pengacara Larang Anas Urbaningrum Berikan Keterangan JAKARTA - Adnan Buyung Nasution melarang mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum penyidik KPK menjelaskan terlebih dahulu dugaan gratifikasi dariproyekproyek lain yang juga disangkakan kepada Anas.

“Saya memang melarang Anas, jangan jawab satu kata pun.

Saya menantang, langsung ke sidang saja kalau begini caranya.

Kalau KPK tetap mau melanggar hukum, tidak menghormati hak asasi orang, kami tidak usah layani,” tegas Adnan selaku Kuasa Hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di sela-sela pemeriksaan Anas di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1).

Saat pemanggilan Jumat (10/ 1) lalu, Anas juga tidak diperiksa penyidik karena tidak didampingi tim pengacaranya. Saat itu juga politisi muda ini, langsung dijebloskan ke dalam tahanan KPK. Pengacara senior mengaku konsisten pada sikap dan pendirian hukum bahwa orang yang dipanggil, diperiksa, didengar keterangannya, harus jelas untuk tuduhan apa? Tidak hanya ditulis untuk proyek

Hambalang dan proyek lainlainnya.

"Karena itu saya menolak tuduhan penyidik KPK. Kami minta diubah, proyek apa?

Tuduhan apa? Kalau tidak bisa diubah lagi,tambah saja, proyek Hambalang dan proyek apa, jangan dikosongin lalu dicari-cari kesalahannya. Ini kan nggak benar," tegas mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden SBY. Adnan yakin meski di ruang pemeriksaan, Anas tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Anas hanya bercanda dan mengobrol dengan

penyidiknya. "Anas nampak konsisten, konsekuen, kita terus ke pengadilan saja nanti, zaman kolonial Belanda dan Jepang, seorang tersangka wajib menjawab apa saja. Tapi, kami sebaliknya, saya yang masuk membuat KUHAP-nya, kami berhak tidak menjawab karena kami menjaga kesetaraan supaya pemeriksaan tidak sewenangwenang," ungkapnya Meski tidak bersedia memberikan keterangan, Adnan menolak disebut Anas tidak kooperatif. Kooperatif bukan berarti harus tunduk, bila dilakukan sewenang-wenang.

Sebaliknya KPK juga wajib mematuhi peraturan hukum.

"Saya minta setiap warga negara sadar hak asasinya, saya begitu sejak tahun 1970 sampai sekarang, mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) juga begitu, menyadarkan rakyat Indonesia, mempertahankan hak dan martabatnya," lontar mantan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

KPK, tambah Adnan harus menjadi lembaga penegak hukum yang berlandaskan hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Sebagai

salah satu pihak yang ikut andil dalam pendirian KPK, Adnan merasa memiliki kewajiban moril untuk menjaga kewibawaan lembaga antikorupsi itu.

“KPK harus kita jaga kewibawaannya supaya betulbetul jadi lembaga penegak hukum yang berdasarkan hukum dan penghormatan HAM. Saya punya kewajiban moril karena saya ikut mendirikan KPK,” tambahnya.

Adnan juga menilai penahanan Anas sangat kuat bernuansa politik. Presiden SBY yang meminta KPK untuk menangkap Anas.

Salah satu buktinya adalah pidato Presiden SBY dari Jeddah, Arab Saudi. Saat itu, SBY meminta KPK memberi kejelasan soal status Anas tujuannya agar Partai Demokrat tidak tersandera.

"Saya kira semua tahulah dari Jeddah tanah suci, Presiden SBY meminta KPK supaya menyelesaikan perkara Anas.

Inikan satu perintah, yah seharusnya KPK menolak perintah-perintah begitu," ujar Adnan Pengacara Anas, Firman Wijaya menjelaskan pemeriksaan akhirnya dijalankan setelah ada kesepakatan agar penyidik hanya menanyakan soal penerimaan

hadiah proyek Hambalang.

Kesediaan Anas itu merupakan kesepakatan diambil antara pihak Anas dengan penyidik KPK. "Kita bersedia ada pemeriksaan, tapi proyek-proyek lainnya kita nggak akan jawab," kata Firman Firman mengatakan keputusan untuk tidak menjawab soal proyek lainnya dikarenakan, baik pengacara maupun Anas tidak punya bahan untuk menjawab. Karena, tidak ada informasi secara mendetail soal proyek lain yang disangkakan ke Anas. "Kita kan juga nggak dipersiapkan itu untuk proyek apa. Kita siapkan dengan data yang bisa mengcounter itu. Tapi karena ini nggak jelas ya, jadi kita tidak punya kewajiban untuk menjawab. Kemudian disepakati oleh penyidiknya," paparnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mempersilahkan Anas menempuh jalur hukum bila menilai frase “proyek-proyek lainnya” dalam surat perintah penyidikan dianggap tak jelas.

"Kalau surat perintah penyidikan dianggap cacat hukum, seharusnya Anas menempuh jalur hukum untuk meluruskannya," ujarnya ketika menginformasikan surat panggilan untuk Anas.

Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012

berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 420 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, Anas disebutkan menerima Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli "blackberry" beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan entertain.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

SUMUT

Polres Langkat Diduga “Jual Beli” Perkara Korupsi STABAT - Dugaan kasus korupsi Dana Program Jampersal tahun 20122013 di Dinkes Langkat yang dilakukan Kadis Kesehatan dr. H. Gunawan dan Kasubbag Keuangan Sunarto mengundang pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, Kasat Reskrim Polres Langkat AKP. Rosyid Hartanto, S.H, SIK tetap bersikukuh bahwa keduanya masih berstatus sebagai saksi. Padahal dalam copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Safriani sebagai saksi telah dinyatakan

bahwa dr. H. Gunawan dan Sunarto telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menyikapi hal ini, Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, S.H, M.H, mengatakan, diduga telah terjadi jual beli kasus di Polres Langkat. Bukan kali ini saja, dugaan jual beli kasus di Polres Langkat ini juga terjadi pada kasus Edi Sumaji Als Maji, Warga Desa Banyumas, Kec. Stabat yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Stabat beberapa waktu

lalu.

Togar mengungkapkan, dalam copy surat BAP saksi, pada hari Jum’at tertanggal 20 Desember 2013, pukul 13.30 Wib, secara jelas dan tegas disebutkan bahwa Penyidik Polres Langkat IPDA Maraganti Panggabean, S.H, M.Hum memeriksa Safriani sebagai saksi untuk tersangka Dr. H. Gunawan, Sunarto, Ponidi dan drg.

Sofian pada tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yo. Pasal 64 KUHPidana, namunsampai saat ini, Kasat Reskrim Polres Langkat selalu mengatakan bahwa status dr. Gunawan dan Sunarto masih sebagai saksi.

"Sikap yang diperlihatkan AKP. Rosyid Hartanto jelas menimbulkan asumsi buruk bagi masyarakat terkait perkara tersebut", sebut Togar.

Melihat adanya indikasi kecurangan dalam perkara yang melibatkan orang nomor satu di Dinas Kesehatan

Kabupaten Langkat ini, Togar akan melayangkan surat ke KPK. Alasannya, dia melihat ada dugaan, Penyidik Polres Langkat terkesan tidak berupaya mengembangkan Penyelidikan/Penyidikan bahkan berupaya “memutus mata rantai” siapa saja yang terlibat pada perkara tersebut dengan hanya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka.

Dengan turunnya KPK diharapkan kasus ini akan segera selesai dan memberi efek jera bagi oknum polres yang ingin berbuat curang, tukasnya.(JUL)

12 Siswa SMP Negeri 5 T. Balai Tidak Dapatkan Dana BSM TANJUNG BALAI - Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukkan bagi siswa miskin ternyata tidak sampai ketangan siswa SMP Negeri 5 Kota Tanjung Balai. Hal ini terungkap dari salah seorang wali siswa yang mengatakan bahwa anaknya Putri Rahmadani, siswa kelas IX/4, SMP Negeri 5 Tanjungbalai tidak mendapatkan dana tersebut.

Bukan hanya Putri saja yang tidak mendapatkan dana itu, ternyata 12 orang siswa disekolah itu mengalami nasib yang sama.

Kemendikbud mengalokasikan dana BSM bagi siswa miskin untuk kelas VII sebesar Rp300.000, kelas VIII sebesar Rp300.000 dan kelas IX sebesar Rp550.000.

Mendapat laporan dari anaknya, M. Ali Johan Ritonga dan Juwita Sirait yang diwakili atok nya bernama Amir Ombak Sirait datang kesekolah dan mempertanyakan perihal tersebut. Namun, wali siswa itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan menyampaikan keluhannya kepada wartawan.

Saat ditemui diruanganya, Jalan Pendidikan Lk I Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Rabu (17/1), Kepala Sekolah SMP Negri 5, Dra Herawati yang didampingi Guru BP Awaluddin SP.d dan KTU Khairul Toha pihaknya telah mendata siswa yang berhak mendapatkan dana BSM dan jumlah siswanya 164 orang. Berkasnya sudah kami kirim ke Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, dan pengirimannya dilakukan dua periode. "Mungkin saat pengiriman berkas yang kedua, ke 12 orang siswa itu tidak terdata", sebut Herawati.

Usai konfirmasi ke sekolah, saat itu juga wartawan koran ini menemui Kasi SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, Andika.

Andika menyebutkan bahwa untuk tahap pertama pihaknya telah mengirim sebanyak 2890 berkas siswa dan untuk tahap kedua sebanyak 18 berkas. Untuk Kota Tanjung Balai diperkirakan mencapai ratusan orang yang tidak dapat BSM, untuk itu kami akan melakukan pendataan ulang yang akan dikirim kan ke Kementrian Pendidikan di Jakarta. Dan siswa yang akan mendapatkan BSM harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS), terangnya.(HER)

Sejumlah warga yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumut melakukan aksi unjukrasa dengan membentangkan poster di depan kantor BPJS Medan, Sumut, Kamis (9/1). Dalam orasinya mereka menolak pelaksanaan BPJS karena dianggap bukan menolong rakyat melainkan menyengsarakan rakyat.

Pembangunan Pasar Kebun Lada Terindikasi Suap BINJAI - Dugaan adanya penyimpangan anggaraan pada pembangunan kios di Pasar Kebun Lada si Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara mulai terlihat dari kondisi bangunan yang mulai rusak, Kamis (16/1).

Pasar yang dikerjakan oleh CV Barokah dengan nilai anggaran sebesar Rp2,34 milyar ini disinyalir terindikasi suap. Pasalnya, pada saat pelaksanaan proses tender, dari lima perusahaan yang mengajukan penawaran CV.Barokah

Utama merupakan perusahaan yang mengajukan penawaran tertinggi dengan harga penawaran Rp2.308.500.000.

Mendengar adanya laporan penyimpangan terkait pembangunan kios di Pasar Kebun Lada, Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Pembangunan Pemko Binjai, Cipta Depari saat dikonfirmasi, Jumat (17/1) dengan tegas menampiknya.

Dia mengatakan, pemenangnya sudah ditentukan sesuai program LPSE yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan yang keluar sebagai pemenang dalam proses tender LPSE, tidak serta merta sesuai dengan penawaran tertinggi maupun terendah. “Ada ketentuan atau aturan yang mengatur dalam setiap tender. Jadi penawaran saja tidak menjadi patokan,” sebutnya.

Adanya setoran atau bagi hasil dalam setiap tender dari rekanan kepada sejumlah oknum di jajaran Pemko Binjai bukan rahasia umum lagi. Tapi ya

begitulah, semua itukan masih ceritacerita yang belum ada buktinya,” ujar Cipta yang mengakui bahwa fee hanyalah sebagai tanda ucapan terimakasih dari pihak rekanan .

Ketika ditanya alasan CV Barokah sebagai pemenangnya,Kabag Perencanaan Pembangunan Pemko Binjai ini hanya menjawab tidak tahu. Jika mau lebih jelas, bisa kamu tanya sama Pokja, karena mereka yang tahu pasti alasan itu,” jawabnya ketus.(SBR)

Poldasu Kembali Periksa Wakil Bupati Nisel MEDAN- Apapun Ceritanya Kita Cinta Indonesia Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Poldasu kembali memeriksa Wakil Bupati Nias Selatan, Huku'asa Ndruru, Kamis (16/1). Pemeriksaan tersebut terkait kasus korupsi pengalihan Lahan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) TA 2012 yang telah merugikan negara sebesar Rp 9,4 miliar.

Tak seperti biasanya, dirinya yang diperiksa selama 7 jam lebih dari pukul 09.00 Wib hingga pukul 15.30 WIB langsung meninggalkan gedung Dit.

MEDAN- Empat Kepala Sekolah Negeri di Kota Medan, mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai saksi dugaan korupsi Dinas Pendidikan sebesar Rp45 miliar tahun anggaran 2012.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan mengatakan keempat saksi tersebut, yakni Kasinta Harahap Kepala SMP Negeri 5 Medan dan Jaya Ginting Kepala SMP Negeri 13 Medan.

Kedua saksi Kepala SMP tersebut, menurut dia, dipanggil di Kejati Sumut, Kamis (16/1) namun mereka tidak muncul, tanpa memberikan alasan. "Kedua saksi itu,

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BINJAI - Kondisi pembangunan gedung dan drainase tahun anggaran 2013 di Kecamatan Binjai Selatan sungguh memprihatikan. Bangunan yang baru selesai dikerjakan sudah mulai rusak.

Warga mengeluh melihat hasil kerja rekanan yang asal jadi. Contohnya, pembangunan drainase di Jalan Sedar, Kelutahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan.Drainase yang baru selesai dibangun akhir Desember 2013 lalu dengan anggaran sebesar Rp70 juta sudah ambruk akibat hujan deras minggu lalu.

Saat dikonfirmasi terkait keluhan warga, Kepala Bidang Perairan Dinas PU Kota Binjai, Amad mengatakan proyek drainase yang ambruk itu bukan tanggung jawabnya. “Kalau pembangunan drainase memang saya penanggungjawabnya, tapi untuk pembangunan drainase di Jalan Sedar bukan saya penangungjawabnya,” katanya mengelak.

Kendati demikian, sambungnya, saya akan koordinasikan dengan pihak penangungghawab pekerjaan itu. Kemungkinan penanggungjawabnya pak Yamin dan pak Nanang selaku Kabid Binamarga, ucapnya sembari memutus pembicaraan dengan alasan kurang enak badan.(SBR)

Pegawai Dishubsu Laporkan Bukti Pungli Ke Poldasu

Reskrimsus Poldasu tanpa memperdulikan wartawan yang sejak siang hari menunggunya.

Kanit III Subdit III Tipikor Dit. Reskrimsus Poldasu, Kompol Ramlan membenarkan pemeriksaan terhadap Huku'asa Ndruru, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Nias Selatan.

"Ya, benar tadi kita lakukan pemeriksaan lanjutan," katanya..

Namun, dirinya enggan untuk menjelaskan apa materi pemeriksaan terhadap Huku'asa hari itu. Alasanya, dirinya bukan yang melakukan penyelidikan dan bukan kapasitasnya untuk menjelas-

kanya.

Seperti diketahui, Wakil Bupati Nias Selatan Huku'asa Ndruru, Jum'at (10/1/ ) lalu menyatakan para tersangka dalam kasus ini semuanya adalah korban.

Dimana yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi ini adalah Bupati.

Menurutnya, tanah yang dibeli oleh Pemkab Nisel untuk pembangunan BBI tersebut sebenarnya adalah milik Bupati, Idealisman Dachi. Semestinya, jika penyidik mau mengambil keputusan seharusnya juga menyelidiki status tanah yang dibeli oleh Pemkab Nias itu.

"Semua saya lakukan sesuai dengan

aturan yang berlaku. Dan penerbitan SK pembebasan lahan itu sesuai dengan arahan Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi," katanya seraya mengatakan dirinya tidak diberitahu kalau lahan tersebut sudah dibeli.

Bahkan, dirinya pernah menyarankan agar pengadaan tanah tersebut ditunda dahulu. Namun, Bupati Nias Selatan tetap ngotot, agar pembelian tanah itu segera dilakukan.

"Yang saya tahu, tanah itu dibeli sekitar Rp 400 juta, tetapi dijual kepada Pemkab Nisel Rp 11,3 miliar," katanya.(INT)

4 Kepala Sekolah Tak Penuhi Panggilan Kejati Sumut

K P K POS

Drainase Ambruk, Kabid Perairan PU Kota Binjai Buang Badan

sebelumnya telah dilayangkan pemanggilan oleh Kejati Sumut," ucap Chandra, Jumat 17 Januari 2014.

Kemudian, jelasnya, dua orang lagi saksi lainnya, yakni Derliana Siregar Kepala SD Negeri 064027 dan Ummi Salamah Kepala SD Negeri 064971.

Mereka dipanggil di kantor Kejati Sumut, Rabu (15/1), tapi tidak nongol di institusi hukum tersebut. "Para saksi tersebut akan dilayangkan panggilan kedua," ujarnya.

Chandra menjelaskan, keempat saksi tersebut diperiksa, berkaitan dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas

Pendidikan Kota Medan sebesar Rp45 miliar tahun anggaran 2012.

Kasus korupsi tersebut dilakukan tiga tersangka RL, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dan ZH, kuasa pengguna anggaran (KPA).

Kemudian, tersangka EY, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) rehabilitasi SD dan SMP dan penggadaan alat laboratorium, serta alat peraga Diknas Kota Medan pada 2012.

"Kejati Sumut menetapkan ketiga tersangka kasus dugaan korupsi DAK pada Kamis (31/10) lalu," ujarnya.

Chandra menambahkan, ketiga tersangka tersebut, diduga "mark-up" atau menggelembungkan dana

rehabilitasi sebanyak 80 gedung SD dan 30 gedung SMP, sehingga negara mengalami kerugian.

14 Saksi Diperiksa Data yang diperoleh di Kejati Sumut, tercatat 14 saksi yang telah dimintai keterangan tim pemeriksa, antara lain Zakaria Harahap sebagai KPA, atas tersangka EY, menjabat PPTK. Saksi Zakaria, diperiksa di Kejati Sumut, Senin, (16/12) sekitar pukul 09.30 WIB hingga pukul 15.30 WIB. Selain itu, juga diperiksa Sahidin, Kepala SDN Persa Medan, H. Kalintan Harahap, Kepala SMP Negeri 5 Medan, Selasa (10/12),

saksi, Rajab Lubis, mantan Kadisdik Medan, Liber Siahaan, Kepala Sekolah Dasar (SD) Adven, dan Ismaliyah Kepala SD Negeri 060839.

Saksi, Hj Mahasa Siregar Kepala SD Negeri 060835, Rohayani Lubis Kepala SD Negeri 060790, Elfrida Kepala SD Negeri 060808 Medan, dan Elda Situmeang, Kepala Sekolah SD Negeri 064992.

Saksi, Rahman, Kepala SD Swasta Taman Pendidikan Islam, Nurhamiah, Kepala UPT TK/SD Medan Johor, Maruwina, Kepala SMP HKBP Pulo Brayan Medan, dan Rosita Wilis, Kepala SD Negeri 085818 Medan.(ANT)

Medan- Pegawai Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishubsu), Ari Wibowo Saleh,yang melaporkan pungli di setiap timbangan ke Polda Sumut, tentang pungutan liar (pungli) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbang Wilayah III Mambang Muda Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara, juga disertai bukti rekaman video.

Soal besaran kutipan, Ari mengatakan bervariasi.Uang hasil pungli itu disetor kepada komandan regu. Selanjutnya komandan regu menyerahkan kepada Kepala UPPKB Mambang Muda ujarnya pada wartawan, kamis pekan lalu.

“Hasil pungli itu kemudian diserahkan ke petinggi Dishubsu,” kata Ari Ari memberi contoh kutipan untuk biaya Natal dan Tahun Baru 2014 yang dibebankan setiap UPPKB di Sumut.

Rinciannya, kata dia, UPPKB Gebang Rp18 juta dikali lima regu sebesar Rp90 juta. UPPKB Sibolangit, Rp12 juta dikali lima regu sebesar Rp60 juta. UPPKB Tamora I, Rp12 juta dikali lima regu Rp60 juta, UPPKB Tamora II, Rp12 juta dikali lima regu Rp60 juta.

Begitu pula UPPKB Dolok Estate-50 Rp12 juta dikali lima regu Rp60 juta, UPPKB Mambang Muda Aekkanopan Rp12 juta dikali lima Rp60 juta, UPPKB Aek Batu Pinang Awan Rp12 juta dikali lima regu Rp60 juta, UPPKB Simpang Dolok Merangir Rp6 juta dikali lima Rp30 juta, UPPKB Simp Dua P Siantar Rp4 juta dikali lima Rp20 juta, UPPKB Simp Runding Sidikalang Rp6 juta dikali lima Rp30 juta dan UPPKB Sabungan Langka Payung Rp4 juta dikali lima Rp20 juta.(MATATELINGA)

Dituding Menyimpang, Konsultan PPIP Sumut Gelar Rapat Evaluasi LANGKAT - Terkait adanya dugaan praktek pemotongan dana PPIP, Leader kunsultan PPIP Sumut, Senin pekan lalu menggelar rapat evaluasi dengan melibatkan tim konsultan sekabupaten Langkat. Dony selaku Leader kunsultan PPIP Tingkat I Sumut mengatakan jika ditemukan adanya indikasi praktek penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai petunjuk teknis yang berlaku maka pihaknya akan memberikan sangsi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rapat, Dony mengatakan bahwa selama ini sistem penyaluran dana PPIP dikirim langsung oleh pemerintah pusat ke rekening tabungan masing-masing OMS (Organisasi Masarakat Setempat) selaku penanggung jawab pelaksana program yang di tunjuk langsung oleh masyarakat setempat. Sementara, pihak konsultan hanya ditunjuk sebagai pendamping sekaligus fasilitator yang tidak memiliki kewenangan dalam menyalurkan anggaran. ” Penyaluran hanya bisa dilakukan oleh ketua dan bendahara OMS dengan membawa identitas asli serta stempel dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun,” kata Dony.

Menurutnya, penyaluran dana PPIP diyakini sudah sesuai dengan mekanisme yang di atur oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain sangat tidak mungkin terjadi penyelewengan apabila sistem penyaluran sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kendatu demikian, pihaknya akan melakukan evaluasi serta investigasi dengan cara menanyai kebenarannya kepada pihak bersangkutan baik itu OMS atau kepala desa. Dengan adanya isu ini, Dony sangat menyesal. Sebab, sejauh ini pihaknya sudah melakukan tugasnya dengan baik.(JUL)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

DANA OPTIMALISASI SEBAIKNYA MASUK KAS NEGARA LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta pemerintah memasukan dana optimalisasi sebesar hampir Rp 27 triliun dalam APBN 2014 ke kas negara.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafy mengatakan dana tersebut rentan diselewengkan oleh anggota DPR untuk kepentingan partai politik masingmasing, menjelang Pemilu 2014.

"Kalau masuk kas negara, bisa untuk menutupi program yang lain. Selama ini kan dana optimalisasi itu programnya dibahasnya jauh dari pantauan publik, sembunyi-sembunyi. Tidak ada transparasi dan akuntabilitasi sehingga ini kita curiga bisa menjadi dana pemilu 2014," kata Uchok kepada media.

Beberapa waktu lalu, Badan Anggaran DPR mengalokasikan anggaran optimalisasi sekitar Rp 27 triliun untuk kementerian atau lembaga.

Beberapa lembaga atau kementerian yang bakal mendapatkan dana tersebut diantaranya Kemenetrian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan juga Polri.

Dana optimalisasi merupakan pos anggaran yang muncul pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR. Kedua pihak menilai ada penerimaan tambahan yang perlu diberikan dengan sejumlah pertimbangan. Dana optimalisasi pada tahun 2014 sebesar Rp 26,9 triliun.

Jumlah ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar belasan triliun rupiah.

Beberapa pihak lain juga mencurigai penganggaran dana optimalisasi sebesar Rp27 triliun rupiah dalam APBN bisa untuk bancakan partai, dan hanya akalakalan untuk mengisi kas partai.

Ketua Umum PBB MS Kaban mendesak Menteri Keuangan agar menunda pencairan dana optimalisasi, dan bila perlu Presiden harus membatalkan pos anggaran tersebut.(int/ant)

LIPSUS

PENYELEWENGAN DANA OPTIMALISASI 2014

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah penyelewengan dana optimalisasi tahun anggaran 2014 bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Pada 2014, dana optimalisasi ada Rp26,96 triliun yang dialokasikan bagi 32 kementerian dan lembaga, dan dalam rangka pencegahan korupsi pada proses penganggaran nasional terutama terkait dana optimalisasi, KPK bersama Kemenkeu dan Bappenas melihat sejauh mana peran dan upaya kedua kementerian untuk mengupayakan akuntabilitas dana optimalisasi di kementerian dan lembaga," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, Senin pekan lalu.

KPK melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Zulkarnain mencontohkan kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah(DPID)yangmelibatkan mantananggotaBadanAnggaran DPR-RI Wa Ode Nurhayati.

"Proses penganggaran nasional terus menerus harus dicermati mengingat terbuka kemungkinan untuk kepentingan individu dan kelompok menggunakan dana optimalisasi misalnya dana DPID, semangat kami adalah semangat pencegahan khususnya litbang yang mengkoordinasikan, memang sudah pernah ada perkaranya dan potensi penyimpangannya tinggi," ungkap Zulkarnain.

Artinya KPK meminta agar kementerian dan lembaga menyampaikan target dan rencana secara terbuka saat meminta alokasi

dana optimalisasi tersebut.

"Kementerian dan lembaga harus menyampaikan secara terbuka target dan rencana, kemudian dibahas di Kemenkeu dan Bappenas agar terukur dan disesuaikan dengan kemampuan kementerian dan lembaga tersebut, karena dana optimalisasi ini diusulkan di akhir tahun, jadi siapa sebenarnya pengusulnya? Ini yang harus dibahas supaya bisa akuntabel," tambah Zulkarnain.

Zulkarnain hanya menyampaikan dua kementerian yang mengajukan

dana optimalisasi yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.

Namun Zulkarnain menegaskan bahwa belum ada rekomendasi untuk menghapuskan dana optimalisasi seperti penghapusan DPID karena dianggap banyak bermasalah.

"Belum ada rekomendasi penghapusan dana optimalisasi, tapi dengan perkiraan anggaran negara pada 2014 mencapai Rp1.600 triliun, sedangkan pengeluaran Rp1.800 triliun, artinya ada defisit, jadi ada

pemikiran bagaimana mengurangi utang yang sudah sekitar Rp2.000 triliun itu? Tapi ini perlu kajian khusus," tambah Zulkarnain.

Menkeu Chatib Basri menyatakan keinginan Kemenkeu untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Untuk memastikan 'governance' berjalan baik, sudah ada beberapa langkah misalnya kami sampaikan agar dokumen lengkap sebagai bagian pembahasan trilateral di Bappenas dan Kemenkeu, kami juga

minta audit BPKP dalam perencanaan dan penganggaran," kata Chatib.

Namun Kemenkeu mengaku tidak tahu rincian penggunaan dana optimalisasi oleh kementerian dan lembaga.

"Kita harus tunggu programnya, kami tidak bisa bicara angka besar dulu, karena baru diketahui setelah kementerian dan lembaga kembali mengajukan ke kami," tambah Chatib.

Senada dengan Chatib, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan menunggu rekomendasi dari KPK untuk upaya perbaikan.

"Tapi kami melakukan penelaahan dan mengkaji indikator misalnya apakah 'output' dana optimalisasi jelas, apakah usulan disampaikan ke Kemenkeu dan Bappenas atau apakah usulan itu dibahas dan ditetapkan di raker komisi terkait, atau apakah usulan tersebut sesuai dengan rencana kegiatan pada 2014, atau dibahas di pertemuan trilateral atau apakah usulan ditetapkan di sidang kabinet. Untuk detailnya yang tahu adalah kementerian dan lembaga terkait," ungkap Armida.

Menurut data Forum Indonesia untuk Anggaran (Fitra), ada enam kementrian dan lembaga yang dana optimalisasinya membengkak.

Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum sekitar Rp9,2 triliun, kedua, Kementerian Pertahanan sekitar Rp2,5 triliun, ketiga, Polri sekitar Rp3,5 triliun, keempat, Kementerian Kesehatan sekitar Rp1,6 triliun, kelima, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sekitar Rp1,5 triliun, keenam, Kementerian Dalam Negeri sekitar Rp500 miliar.(IN/BBS)

Perencanaan Belanja Daerah Harus Diperbaiki DATA Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13 pemerintah daerah mempunyai realisasi belanja di bawah agregat. Sementara 20 daerah mempunyai realisasi di atas rata-rata.

Kementerian Keuangan juga merilis laporan yang mengestimasi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2013 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai Rp114,8 triliun. Estimasi itu lebih tinggi dari Silpa 2012 yang mencapai Rp107,5 triliun.

Kenapa realisasi belanja daerah di bawah target? Simak perbincangan bersama Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A. Temenggung dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Kalau kita lihat ada belasan daerah yang target penyerapan daerahnya rendah, beberapa waktu lalu terbaca karena pengesahan APBD agak molor.

Apakah rata-rata daerah seperti itu?

Pertama dari penetapan APBD yang sedikit molor, tahun 2013 ada enam provinsi yang tidak tepat waktu. Tetapi yang paling penting bukan hanya penetapan waktu tapi perancangan belanja yang akurasinya menurut saya juga harus diperhatikan temanteman di daerah.

Artinya banyak daerah yang akurasinya kurang?

Iya. Jadi perencanaan belanjanya ini harus kita perbaiki terus menerus, karena pada hakekatnya pendapatan daerah itu lebih otomatis. Karena sebagian besar pendapatan daerah itu diperoleh dari dana perimbangan atau dalam kasus Jakarta itu dari PAD-nya sendiri yang besar. Di lain pihak belanjanya ini sudah banyak lebih kepada aspek ketepatan perencanaan dari awal, sehingga bisa dieksekusi di tahun anggaran berjalan.

Seringnya semester kedua baru bisa dieksekusi ya?

Iya itu yang harus diantisipasi.

Karena berdasarkan peraturan perundangan, proses pengadaan barang dan jasa pun sebetulnya sudah dapat diproses manakala rancangan APBD itu sudah disahkan oleh DPRD dan kepala daerah. Jadi tidak harus menunggu bulan Januari-Maret manakala APBD itu bulan November bahkan Desember disahkan itu sudah bisa melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa. Jadi menghemat waktu dalam proses eksekusi program kegiatan di APBD. Tetapi kalau penetapan APBD tidak tepat waktu, bulan Januari bahkan bulan Maret belum selesai ini secara langsung akan berpengaruh pada penyerapan

anggaran karena proses pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu, kemudian pelaksanaan kegiatan program itu sendiri sudah terjadwal itu satu. Kedua, khusus hal-hal yang cukup besar saya informasikan juga dalam kaitannya pengadaan tanah.

Katakanlah untuk satu konstruksi itu sudah harus dipisahkan perencanaannya kapan perencanaan pembangunan, kapan pengadaan tanahnya, kapan pelaksanaan konstruksi sehingga pentahapan dari waktu ke waktu itu bisa tepat waktu. Katakanlah kalau pengadaan tanah belum dapat dilakukan pada tahun sekarang ini ya kita anggarkan tahun depan sehingga tidak akan menunda pelaksanaan APBD yang direncanakan.

Ada beberapa daerah yang ditengarai mengendapkan dananya di bank. Itu yang membuat penyerapan rendah?

Sebetulnya bukan itu yang terjadi. Kalau dari data kita memang per triwulan itu memang kecepatan antara pendapatan dan belanja itu tidak imbang, pendapatan selalu jauh lebih cepat masuk ke kas daerah dibandingkan belanja yang harus keluar dari kas daerah. Pengalaman mengatakan kemarin bulan Oktober itu pendapatan daerah secara agregat sudah mencapai hampir 75 persen yang masuk kas daerah uangnya.

Tetapi belanjanya baru yang keluar 50 persen, otomatis ada angka selisih antara pendapatan yang masuk ke kas daerah dan yang dikeluarkan itu sekitar 25 persen. Permasalahannya bahwa kas daerah itu ada aturannya harus di bank umum, di dalam manajemen kas itu bisa saja terjadi bahwa uang itu harus ada di bank. Tetapi masalahnya sekarang setiap saat dibutuhkan untuk belanja daerah harus tersedia. Makanya di dalam pengaturannya itu bisa saja dilakukan investasi jangka pendek, artinya yang deposito itu tapi tidak jangka panjang.

Kalau dari daerah-daerah supaya penyerapannya bisa lebih optimal ini bagaimana?

Pertama sebetulnya dari awal kita didalam evaluasi Rancangan APBD. Sebelum jadi RAPBD untuk kabupaten/kota itu dievaluasi oleh gubernur, kita minta para gubernur mengevaluasi kabupaten/kota APBD-nya sesuai kaidah-kaidah peraturan perundangan dan sebagainya.

Kemudian oleh provinsi yang mengevaluasi itu Menteri Dalam Negeri itu satu diantaranya kita

meminta pertama dari segi waktu yang tepat di dalam penetapan APBD, kemudian melakukan proyeksi pendapatan yang akurat artinya berapa kira-kira proyeksi pendapatan tahun berikutnya.

Kemudian mendesain belanja yang betul-betul sesuai dengan agendaagenda pembangunan di daerah yang sangat terukur, sehingga tidak ada alasan bahwa ada uang itu tidak bisa dibelanjakan manakala kita merencanakannya dengan baik. Kemudian kita lakukan juga asistensi, bahkan UKP4 membentuk sistem monitoring penyerapan anggaran ke daerah yang sudah kita harapkan bisa online melaporkan proses penyerapan di daerahdaerah kepada sistem itu sendiri.

Dari sini kita peroleh sejauh mana sebetulnya pergerakan baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah.

Jawa Tengah termasuk di antara beberapa daerah yang tingkat penyerapannya agak rendah. Apakah karena dampak RAPBD 2013?

Kemarin sudah saya evaluasi, sudah ada pengakuan-pengakuan.

Tapi saya mencatat ada beberapa tempat, mungkin ada diskontinuitas pemerintahan karena pada saat ini pergantian pemerintahan. Kedua, kemarin secara teknis kita bertanya kepada masing-masing SKPD ketika melaporkan ada yang menarik.

Jadi beberapa kali lelang gagal, dari beberapa kali lelang yang gagal itu ada yang bisa diperbaiki karena di dalam proses lelang itu tidak ada fasilitas hedging maka umpamanya lelang sudah berjalan tertunda, diulang lagi, begitu sudah beberapa kali diulang pada saat mau dilaksanakan harga satuannya naik. Saya bertanya kemarin apakah yang seperti ini tidak ada fasilitas hedging di dalam kontraknya? tidak ada, lalu apa boleh buat kemudian dibuat aturan baru dan biasanya kontraktor lamanya menyerah, dia termasuk kategori gagal kemudian di-blacklist.

Karena takut gagal tadi?

Tidak. Ya karena kebiasaan mereka atau barangkali dia percaya diri uangnya sudah banyak tidak perlu mengambil uang muka, maka uang muka ini didiamkan saja. Nanti ketika sudah berproses diambil yang terakhir saja, ini performance keuangannya menjadi tidak terlalu bagus. Ketiga, kemarin ada dua pokok persoalan yang hari ini sekaligus menjadi evaluasi saya.

Tentu sebagai gubernur baru saya sampaikan kepada kawan-kawan

karena agak menggelikan saya, pertama dari sisi SDM ini secara kuantitas mereka merasa kurang dan secara kualitas mereka merasa kurang. Lalu kita ingatkan itu sih bukan sebuah alasan yang bisa dipakai karena harus ada pertanggungjawaban. Dari prosesproses ini saya kemarin agak sedikit keras karena sudah akhir tahun kok masih segitu, saya agak terkejut terus mereka menyampaikan pasti terkejar, tidak mungkin terkejar dalam waktu yang sangat pendek ini.

Saya langsung bicara ini adalah performance dari tata kelola pemerintahan dari masing-masing kepemimpinan di wilayah SKPD yang melaksanakan, itu saja.

Kalau begitu berapa persen lagi untuk anggaran yang belum terserap dan apa yang bakal dilakukan?

Ada yang memang hari ini belanjanya agak banyak. Kemarin saya menyampaikan pada saat setelah saya dilantik itu beberapa pekerjaan tidak dieksekusi karena menunggu pemerintahan baru, alasannya begitu. Sehingga tiap hari saya menandatangani banyak hal untuk segera dipercepat itu yang terjadi yang bisa dilakukan.

Minimal dalam seminggu terakhir ini banyak sekali dan itu belum dilaporkan dalam jumlah yang besar. Tapi sudah ada yang berani jujur dan saya suka itu, mereka mengatakan kita sudah tiga kali lelang gagal sudahlah biarkan jadi SILPA. Kalau kemudian akselerasi ini tidak bisa dipercepat saya bilang daripada nantinya ini jadi masalah hentikan saja, masukkan ke dalam SILPA ini bagian dari evaluasi saya. Kemarin itu ada beberapa kabupaten yang kita kasih bantuan itu tidak dilaksanakan, kalau sudah di kabupaten kita kontrolnya menghimbau, kalau menghimbau ini gawat saya inginnya menghukum. Pada saat beberapa kabupaten itu tidak bisa melaksanakan mereka menulis surat kepada saya minta dilaksanakannya nanti di 2014, saya bilang lah kok enak, APBD itu tahunan kalau kemudian anda tidak selesai ya anda tidak perform, buat saya tahun depan ya usulan baru.

Tidak ada lindung nilai disana sehingga harga membengkak, bagaimana?

Sebetulnya ada tapi proses untuk melakukan itu. Tetapi pada dasarnya kita sudah menghabiskan waktu, sehingga dari segi perencanaan sangat ketat sekali manakala pada waktunya tidak bisa terlaksana itu resiko bahwa anggaran itu tidak bisa

dicairkan. Masalahnya sekarang ada tahapan-tahapan rencana, sudah yakin bahwa perencanaan itu bisa kita laksanakan, kemudian pada saat pelaksanaan pengawalan mulai dari pengadaan barang dan jasa. Manakala ada satu pergeseran di tahun berjalan Pak Gubernur sama DPRD juga bisa melakukan perubahan APBD satu semester. Setelah satu semester melakukan perubahan APBD dalam bentuk perda juga, adanya untuk merasionalisasi rencana kita di tahun berjalan ini sehingga enam bulan ke depan itu betul-betul sangat realistis kita lakukan. Dalam konteks provinsi sangat juga tergantung kepada eksekusi yang dilakukan kabupaten/kota, karena sebagian pengadaan produksi itu diberikan dalam bentuk bantuan sumbangan kepada kabupaten/kota yang sifatnya diarahkan. Karena konteks kewenangan yang pembagiannya menurut hemat kami harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan antar tingkatan pemerintahan kabupaten/kota.

Inginnya menghukum bukan hanya mengimbau, ada tidak aturan hukumnya?

Tidak ada sekarang ini menghukum. Tetapi pada waktu memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota harus sangat jelas apa yang akan dilaksanakan. Dari awal mereka juga harus merencanakannya secara akurat. Ini semua bisa dari ranah perencanaan anggaran pada awalnya, jangan sampai kita menempuh satu anggaran tidak begitu yakin, kecuali hal-hal seperti yang Pak Ganjar sampaikan tadi dalam tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu mengalami gagal tender dan sebagainya. Itu bisa juga kalau dari awal kita sudah melakukan pengamatan yang cermat di semester kedua kita lakukan perubahan APBD, mengkoreksi perencanaan kita di awal tahun.

Ada beberapa kabupaten yang tidak menggunakan dana bantuan dari provinsi. Kabupaten mana saja dan sanksi apa yang rencananya bakal diberikan kepada kabupaten tersebut?

Ada beberapa kabupaten, saya hanya evaluasinya.

Jumlahnya berapa?

Variatif. Tapi ada yang kecilkecil Rp 200 juta sampai Rp 300 juta tapi ada yang sampai miliaran, kalau miliar di Jawa Tengah bicara Rp 10 miliar itu besar.

Karena kalau diakumulasikan banyak, kita punya 35 kabupaten/ kota, banyak sekali. Jadi angkaangka inilah yang kemudian

membuat banyak kecurigaan teman-teman di penegak hukum.

Maka sekarang sudah lagi ada pekerja teman-teman dari kejaksaan menilai beberapa hal dan ini biasanya soal urusan bansos, hibah, dan lainnya. Bansos oke hibah tidak apa-apa sebenarnya tapi kalau cara membaginya, cara memverifikasinya, mengawasi pelaksanaannya begini-begini ya ini agak bahaya saya bilang begitu.

Maka itulah yang kemarin coba saya teliti, satu dua sampel saya ambil ya memang rawan kalau polanya begini. Karena tiba-tiba ada proposal masuk siapa yang membawa terus kemudian terjadi sebuah pembahasan dan kemudian dikirimkan ya itu yang masalah.

Daerah mana?

Ada beberapa kabupaten.

Tapi peninggalan lama ya?

Pasti kan saya belum membahas sama sekali. Bahkan APBD 2014 ini hasil Musrenbang 2013.

Anda belum sempat mengusulkan me-review lagi?

Kalau yang 2014 tidak saya review. Kemarin itu saya meminta, setelah sehari saya dilantik itu problem terbesar di Jawa Tengah adalah infrastruktur maka langsung saya meminta meningkatkan anggaran atau alokasi untuk infrastruktur yang besar. Kenapa saya minta 100 persen lebih, itu artinya sudah akan ada peluang-peluang orang berbicara bisnis maka saya bicara dari bagian hukum KPK saya undang, BPK saya undang, BPKP saya undang. Biro hukum saya saya minta untuk memberikan catatan tolong dibuatkan aturan yang lebih rigid soal ini. Kemarin saya menyampaikan, saya ketemu BPK dia bilang seluruh pekerjaan sampai dengan level berikutnya setelah kontrak dengan pemenang tender, pemenang tender ke supplier sampai titik itu semua harus transfer bank, tidak cash.

Kalau itu bisa dilakukan sebenarnya itu membantu cara kita mengenali proses pembayaranpembayaran yang kita coba cegah korupsinya. Lantas begitu kita mengatakan si A menang, kontrak dan itu dibayar transfer biasanya feedback dilakukan secara cash, biasanya juga polanya nanti didalam pelaksanaannya karena sudah cash semua itu sulit diaudit. Itu yang beberapa kemarin kita coba contohkan termasuk dalam kesempatan APBD Perubahan, kemarin meskipun ada uang Rp 25 miliar untuk perbaikan infrastruktur ya sudahlah ini dipakai semuanya.(int)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

Zona Kampanye di Subulussalam Belum Jelas SUBULUSSALAM - Hingga kini zona kampanye di Kota Subulussalam belum juga ada kejelasan.

Padahal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang menurut jadwal digelar pada 9 April 2014 sudah semakin dekat.

Baik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam maupun Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam belum menetapkan di mana saja titik-titik lokasi yang dilarang maupun dibolehkan menjadi tempat pemasangan alat peraga kampanye partai-partai politik dan caleg peserta Pemilu 2014.

Hal itu diakui Ketua Panwaslu Subulussalam M Husein Saraan SH saat ditanya KPKPos, Jumat (10/1). Pihaknya juga mengakui saat ini banyak alat peraga kampanye (APK) di Kota Subulussalam yang melanggar Peraturan KPU No 15/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, seperti pemasangan baliho atau spanduk di tempat-tempat yang merupakan fasilitas publik.

Namun Panwaslu Subulussalam kata Husein tidak bisa menindaknya karena di samping belum adanya penetapan zona kampanye tersebut, juga karena belum ada menerima pengaduan dari pihak mana pun tentang

pelanggaran pemasangan APK tersebut.

Terkait hal ini Panwaslu Subulussalam segera menyurati KIP setempat guna mempertanyakan zona kampanye ini. Sebab penetapan zona kampanye adalah kewenangan KIP dan Pemko Subulussalam yang disepakati melalui musyawarah.

Lebih lanjut Husein yang mantan Ketua KIP Subulussalam itu mengemukakan bahwa pada tahun lalu zona larangan pemasangan APK mulai dari SPBU Penanggalan sampai batas simpang Tugu Runding. "Tetapi tahun ini kita tidak mengetahuinya entah sudah ada perubahan karena di Peraturan KPU ada beberapa larangan seperti di jalan protokol dan tempat umum lainnya," jelas Husein.

Ketua KIP Subulussalam Drs Syarkawi ketika coba dikonfirmasi KPKPos melalui telepon seluler, Jumat (10/1) tentang zona kampanye itu belum dapat memberikan penjelasan karena mengaku sedang di Jakarta.

Menurutnya yang menangani masalah itu adalah Komisioner KIP Subulussalam lainnya yakni Alimin. Namun Alimin yang coba ditemui juga tidak berada di kantornya.(KAR)

Rosmalia Minta Komdes Langsa Lama Konsisten Menangkan Golkar LANGSA - Caleg incumbent DPRK Langsa Dapil 2 dari Partai Golkar, Rosmalia, meminta Komisariat Desa (Komdes) Partai Golkar se-Langsa Lama untuk 'menguningkan' desa masing-masing pada pesta demokrasi Pemilu 2014.

"Komdeslah yang memiliki massa. Karena itu saya berharap seluruh Komdes Langsa Lama yang merupakan dapil saya, tetap konsisten memenangkan Partai Golkar," kata Rosmalia dalam pertemuan dengan pengurus Komdes PG Langsa Lama di kediamannya, Gampong Teungoh, Kota Langsa, Senin malam lalu.

Rosmalia dalam kesempatan itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Komdes Golkar di Langsa Lama. Hal ini terkait isu miring tentang kurangnya perhatiannya kepada Komdes selama ini.

"Bila ada ucapan atau perilaku saya yang kurang etis, saya mohon maaf dan itu hanya kesalahfahaman persepsi. Bukan karena saya menjauh dari Komdes PG dapil saya, namun saya tahu bahwa secara insitusi partai saya tidak berhak memiliki Komdes karena komdes adalah milik partai," ucapnya.

Rosmalia yang merupakan caleg nomor urut 2 itu berharap kepada para pengurus Komdes PG khususnya di dapil-nya agar dapat bersinergi dengan tim suksesnya guna memperoleh suara terbanyak.

Sementara itu Wahyu, pengurus pleno DPD II Partai Golkar

Kota Langsa yang juga selaku Timses Rosmalia mengungkapkan keyakinannya bahwa lebih dari lima puluh persen pengurus Komdes yang hadir mendukung Rosmalia.

"Para pengurus Komdes yang tidak hadir juga belum tentu tidak mendukung Saudari Rosmalia, maka untuk itu marilah kita bersinergi dan berkoordinasi di lapangan agar Partai Golkar bisa menambah kuota wakilnya di DPRK Langsa periode mendatang," ajaknya.

Ketika ditemui KPKPos Rabu kemarin, Rosmalia yang ditanya tentang makna pertemuannya dengan para Pengurus Komdes PG Langsa Lama mengatakan bahwa pertemuan itu hanya untuk mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah memusuhi Komdes PG. "Komdes juga bagian dari kader Partai Golkar yang mengantarkan saya duduk di kursi Dewan terhormat. Itulah sebabnya saya adakan pertemuan dengan para Komdes PG khususnya Komdes Langsa Lama dan Insya Allah para Komdes memahami semua permasalahan apa yang diisukan selama ini," terangnya.

Rosmalia juga menyatakan keyakinannya bisa mencapai target perolehan suara untuk mendapatkan kursi Anggota DPRK Langsa periode kedua.

Namun demikian dia tidak ingin takabur. "Ini semua atas izin Allah, kita manusia hanya berusaha dan berdoa agar dikabulkan apa yang kita inginkan," pungkasnya. (YAN)

Kasi Pidum dan Kasi Datun Kejari Aceh Tamiang Sertijab ACEH TAMIANG - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kualasimpang Amir Syarifuddin melantik Mariono SH menjadi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Dedy Syahputra SH menjadi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun).

Acara pelantikan yang dirangkai dengan serah terima jabatan (sertijab) tersebut berlangsung di aula Kejari Kualasimpang, Selasa (7/1).

Mariono menggantikan Erwin Nasution SH yang akan menduduki jabatan baru sebagai Kasi Intelijen pada Kejari Kutacane, sedangkan Deddy Syahputra menggantikan Satya Pulunggono SH yang menempati posisi baru sebagai Kasi Pidana Khusus di Kejari Sigli.

Pada kesempatan sama tiga orang jaksa fungsional dipindahtugaskan dari Kejari Kualasimpang, yakni Muhammad Haykal SH yang akan bertugas pada Kejari Rantau Prapat (Sumut), Muhammad Junaidi pada Cabang Kejari Rantau Prapat di Kota Pinang, dan Adek Maiyuza pada Kejari Idi Aceh Timur.

Acara pelantikan dan pisah sambut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnaen, Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicki Sondani, Ketua PN Kualasimpang, Kajari Langsa diwakili Kasi Pidum Putra Masduri SH, sejumlah Kapolsek, jaksa, dan pegawai Kejari Kualasimpang.(BSO)

Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib ketika menyerahkan bantuan berupa peralatan perikanan kepada salah satu kelompok nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur di Idi, Senin (13/1).

Rocky Salurkan Bantuan Kepada Nelayan ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib atau Rocky menyalurkan bantuan berupa peralatan dan penunjang untuk para nelayan di sejumlah kecamatan pesisir di daerahnya.

Bantuan yang diserahkan merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada warga yang berprofesi sebagai nelayan.

Jenis bantuan yang diserahkan antara lain jaring udang, sampan bermesin, jaring insang, racun api, kompas laut, dan baju pelampung.

Ada juga bubu kepiting, rampun balabar, peralatan panen cro, kereta sorong dan cool box.

Kelompok penerima bantuan antara lain KUB Razeki Bacut (Kuala Simpang Ulim), KUB Harapan Bersama (Alue Itam Peudawa), KUB Harapan Indah (Birem Rayeuk), KUB Udep Beumakmu (Keude Birem), dan Udep Lam Saba (Sungai Raya).

Kemudian, KUB Aneuk Laot (Alu Bu Jalan Peureulak Barat), Alue Musang (Seuneubok Ra-

wang), Usaha Saban (Seumatang Keude), Banjeut (Babah Kueung), Makmu Beurata (Madat), Aneuk Nanggroe (Matang Kupula Lhee), Jaya Indah (Matang Kupula Dua), Bangkit Tambak (Kuala Peudawa Puntong), Kuala Jaya (Kuala Simpang Ulim), Nabuet (Darul Aman), serta Laou Indah dan Laot Hijoe (Keude Birem). “Kita harapkan bantuan ini benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok,” kata Kepala Dinas Kelautan dan

Peraturan Gampong Qanun Atau Reusam Oleh Drs H Nabhani MBA MM KALAU kita berpijak pada pepatah Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda yaitu ”Adat Bak Po Teumeuruhom Hukom Bak Syiah Kuala Qanun Bak Putro Phang Reusam Bak Bentara" setidaknya ada empat makna yang bisa kita petik.

Pertama, Adat dipegang/dijaga oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Kedua, Hukum dijaga oleh ulama (dulu), sekarang hukum dipegang oleh penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, MK, KPK. Ketiga, Qanun dipegang oleh Putri Pahang (istri Sultan Iskandar Muda).

Istilah Qanun sekarang diambil untuk menggantikan istilah peraturan daerah (Perda) di Aceh.

Keempat, Reusam dulu menjadi tanggung jawab bentara (camat), sekarang dalam NKRI, camat adalah kepala wilayah administratif yang tidak dibenarkan membuatkan surat keputusan dan peraturan kecamatan karena bukan daerah otonom. Sedangkan mukim dan gampong dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku sekarang dibolehkan membuat reusam (peraturan gampong).

Kalau kita ingin mengadopsi pepatah Aceh zaman Kerajaan Islam Aceh, seharusnya jangan setengah-setengah.

Lebih baik menyeluruh, pasti, dan akurat sehingga tidak terjadi penipuan sejarah Aceh dan dapat diwariskan kepada generasi muda Aceh pada masa depan.

Untuk tertibnya nomenklatur aturan pemerintah di Aceh baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, mukim, dan gampong maka dua hal ini harus menjadi perhatian. Pertama, Qanun dipakai untuk peraturan daerah provinsi, kabupaten/ kota. Kedua, Reusam dipakai untuk peraturan mukim dan gampong.

Dasar hukumnya adalah Pertama, Qanun Aceh No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 No 18 Seri D No 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 21) Peraturan Gampong disebut Reusam.

Kedua, Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, disebut dalam Ketentuan Umum sebagai berikut: Reusam atau nama lain adalah peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk adat dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Gampong.

Ketiga, Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, pada Bab II, Fungsi-Fungsi dan Peran Lembaga Adat serta Macam-Macam Lembaga Adat di Aceh.

Keempat, Peraturan Gubernur Aceh No 60 Tahun 2013 tentang Penyelesaian/Sengketa Adat dan Adat Istiadat, seperti pada Bab III Pasal 3

Perikanan Aceh Timur Ir Ahmad.

Sementara Bupati Aceh Timur dalam sambutannya meminta kelompok penerima bantuan agar benar-benar menggunakan bantuan sesuai mekanisme dan petunjuk yang diarahkan oleh DKP setempat.

“Seluruh bantuan berupa peralatan perikanan ini jangan diperjualbelikan, karena bantuan ini bersumber dari uang rakyat dan harus kita pertanggungjawabkan kepada rakyat,” pesan Rocky.

tentang Jenis-Jenis Sengketa Adat dan Perselisihan Adat yang Dapat Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Aceh di Masing-Masing Gampong.

Kelima, Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua MAA Provinsi Aceh No 189/677/2011, No B/121/I/2011 dan No 1054/MAA/XI/2011 tentang Penyerahan 18 Kasus/Item Sengketa Adat. Adat istiadat tidak lagi ditangani oleh kepolisian, tetapi sekarang langsung dapat ditangani oleh Peradilan Adat Gampong.

Keenam, Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, telah terlanjur ditetapkan bahwa Peraturan Gampong adalah Qanun Gampong. Qanun tersebut tidak dicantumkan kedudukan dan kewenangan gampong secara lengkap sesuai dengan ketentuan pembuatan qanun.

Menurut saya, kalau kita ingin membuat nama peraturan daerah di Aceh dan peraturan gampong sebaiknya kita pilih nomenklatur khas Aceh yang seragam dan tidak terjadi pro-kontra/ khilafiah dalam penyebutan dan pemakaian istilah-istilah dalam masyarakat Aceh.

Demikian beberapa saran dan pendapat guna dapat dipertimbangkan dalam melakukan perubahan qanun di Aceh dan pembuatan reusam untuk menjadi peraturan mukim dan gampong.

Penulis merupakan pengamat pemerintahan dan politik di Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang serta Dosen UNSAM, STAIN Zawiyah Cot Kala, STIKes Cut Nyak Dhien Kota Langsa.

Dia menegaskan semua program kelautan dan perikanan harus berjalan dengan baik sesuai keinginan masyarakat. “Tujuan dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bantuan yang kita salurkan baik bantuan bersumber dari Otsus, APBK, dan APBN semata-semata untuk membantu para nelayan yang membutuhkan, apalagi sebagian besar kecamatan di wilayah Aceh Timur berada di kawasan pesisir,” sebut Rocky.(BSO)

Wali Kota: Tanpa Kebersamaan Sulit Membangun Langsa LANGSA - Wali Kota Langsa Tgk Usman Abdullah SE mengajak semua pihak untuk terus membina rasa persaudaraan, saling tolong menolong, dan terus menjadikan gotong royong sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. “Tanpa kebersamaan dan kerjasama, sulit bagi kita untuk membangun kota ini,” ungkap wali kota di sela-sela kegiatan gotongroyongdiGampongJawa,Kecamatan Langsa Kota, Minggu (12/1).

Gotong royong merupakan program rutin Pemerintah Kota Langsa yang dilaksanakan setiap awal bulan dengan lokasi berpindahpindah. Wali kota mengajak semua pihak untuk terusbahumembahudalam membangun Kota Langsa. “Ibarat lidi, semakin banyak maka akan semakin kokoh dia," ujar Usman Abdullah atau yanglebih akrab di sapa Toke Su um.

Lanjutnya, kegiatan gotong royong ini diarahkan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakatsertamengajakmasyarakatuntuk ikutaktifdalampembangunan.Ikutdalam kegiatan gotong royong tersebut seluruh Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kota Langsa, BUMN, BUMD, dan masyarakat setempat.

Kegiatan gotong royong tersebut membersihkan parit-parit saluran air, bak sampah, rumah ibadah, dan tempat-tempat lainnya.(BSO)

94 Pejabat Pemkab Aceh Timur Dilantik ACEH TIMUR - Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syamaun mengambil sumpah dan melantik 94 pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Jumat (10/1) di Aula Serbaguna Idi. Sebanyak 15 diantara pejabat yang dilantik merupakan eselon dua sebagai kepala dinas, kepala badan, maupun kepala kantor.

Mereka yakni Jamal (kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), M Amin (kepala Badan Kesbangpol), M Yasin (kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan), Najmuddin (kepala BKPP), Amiruddin (kepala Disduk Capil), Sanudi (kepala Dinas Syariat Islam).

Selanjutnya, Ashadi (kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga), Zulbahri (kepala Satpol PP dan Linmas), Mohd Mukhtar (asisten II Setdakab), dan Elfiandi (kepala BPMKS), Syahrizal Fauzi (kepala BPBD), Lukman (kepala Bapeluh), dan dr Edi Gunawan MARS

Acara pelantikan 94 pejabat Pemkab Aceh Timur.

(Direktur RS Rehab Medik Peureulak).

Sementara pejabat eselon tiga yang dilantik yaitu Syahrul (Pj Camat Ranto Peureulak), M Nasir M Nur (Camat Peureulak Barat), Mujiburrahman (Camat Ranto Selamat), Faisal (Camat Ranto Selamat), Abdul Aziz (Camat Peureulak Kota), Russamin (Camat Simpang

Ulim), Sulaiman (Camat Madat), M Adami (Camat Idi Tunong), Saiful Anwar (Camat Indra Makmur), Miswadi (Camat Birem Bayeun), Fakhrurrazi (Camat Idi Rayeuk), Naulis (Camat Darul Ihsan), dan Zulfadli (Camat Darul Aman).

Pejabat eselon tiga lainnya yang dilantik yakni M Nasir

yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Darul Aman dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Timur.

Begitu juga dengan kepala bagian (Kabag) di jajaran Setdakab Aceh Timur yakni T Amran SE dilantik menjadi Kabag Humas dan Protokoler, Usman A.Rahcman yang

sebelumnya menjabat sebagai Kadisnak dan Kesehatan kini menduduki jabatan baru sebagai staf ahli bupati.

Selebihnya, para pejabat yang dilantik menduduki jabatan kepala bidang (Kabid), termasuk mengisi kekosongan akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.

Syahrul Syamaun dalam sambutannya di acara pelantikan menegaskan beberapa hal, diantaranya diharapkan para camat untuk menetap di rumah dinas yang tersedia di kecamatan masing-masing.

Tujuannya agar pelayanan masyarakat lebih baik.

“Sekretaris daerah kami harap untuk mendata kembali kendaraan dinas, baik roda dua ataupun roda empat agar tidak dibenarkan keluar dari Aceh Timur, karena kendaraan dinas tersebut dibeli dan dirawat dengan uang masyarakat maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Syahrul Syamaun.(BSO)

P

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

SUMUT

Kades Baru Intervensi Pengangkatan KPPS SERGAI - Bukan hanya pergantian perangkat desa yang jadi target kepala desa baru yang telah dilantik Bupati Sergai, tetapi kini Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2014 pun jadi sasaran tembak beberapa Kades yang sebenarnya tidak berhak dalam menentukan siapa yang menjadi petugas KPPS. Kondisi tersebut mulai ramai jadi perbincangan di Kecamatan Bintang Bayu. Beberapa Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang enggan namanya dimuat di koran kepada KPKPos mengatakan sangat kesal dengan sikap kepala desa yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan Pemilihan Umum 2014.

"Bagaiman kami tidak kesal, nama-nama yang sudah kami (PPS) usulkan ke PPK diminta

Biaya Pengurusan TDP di Kota Binjai Gratis

kembali direvisi. Kita berharap yang duduk di KPPS itu orang yang sudah berpengalaman dan bisa bekerja. Namun kepala desa malah memerintahkan PPS untuk merevisi nama-nama yang telah diusulkan ke PPK," ujar ketua PPS berinisial S. Salah satu anggota PPK Bintang Bayu Abdul Rahman Manik menyesalkan sikap beberapa kepala desa baru yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan PPS yang sudah bertahun-tahun paham dengan situasi di desa.

"Pihak KPU sendiri sudah mewanti-wanti bahwa KPPS yang diangkat itu hak dari PPS karena lebih tahu yang mana bisa bekerja. Ini Pemilu 2014 lebih sulit dari Pilgubsu atau pilkada, jadi jangan sampai diangkat petugas yang tidak memiliki pengalaman," kata Rahman.(ARM)

Pemko Tanggung 34.800 Warga Medan Masuk BPJS MEDAN - Saat ini jumlah penduduk Kota Medan lebih kurang 2,9 juta jiwa. Dari jumlah ini 34.800 jiwa diantaranya tidak terkover jaminan kesehatan.

Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Medan agar jaminan kesehatan 34.800 warga tersebut ditampung di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kita mengharapkan seluruh penduduk Kota Medan mendapatkan jaminan kesehatan," kata Syaiful Bahri saat memimpin rapat koordinasi membahas masalah BPJS di Ruang Rapat I Balai Kota Medan, Senin (13/1).

Namun sebelum itu, Syaiful Bahri didampingi Asisten Umum Iwan Habibi SH meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Muslim Harahap SH terlebih dahulu mempersiapkan data jumlah penduduk yang

akurat.

Data itu nantinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan untuk dibuat daftar yang terperinci sesuai jaminan kesehatan masing-masing warga.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita menjelaskan jumlah penduduk Kota Medan yang telah mendapat jaminan kesehatan yakni TNI/ Polr 20.064 jiwa, Askessos 830.720 jiwa, komersial 309.648 jiwa, Jamsostek 832.792 jiwa, peserta Jamkesmas, JPKMS, Jamkesda Provsu 871.976 jiwa, dan sisanya 34.800 jiwa belum terkover jaminan kesehatannya.

Menindaklanjuti instruksi Sekda dalam rapat, Usman mengatakan pihaknya akan menampung anggaran bagi 34.800 jiwa agar dimasukkan menjadi peserta BPJS untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan pembayaran premi Rp 19.225 per jiwa per bulan.(VIN)

18 Januari, Akbid Senior Resmikan Kampus II MEDAN - Akademi Kebidanan (Akbid) Senior meresmikan gedung kampus II di Jalan Jamin Ginting Km 8,5 pada 18 Januari 2014. Gedung Akbid Senior berlantai tiga itu dibangun sejak 2012 untuk menampung jumlah mahasiswa yang setiap tahun terus meningkat. Setiap angkatan, jumlah lulusan dari Akbid Senior mencapai 400 orang.

“Kita memiliki dua kampus Akbid. Pertama di Padang Bulan Pasar , dan kampus dua di Jalan Jamin Ginting Km 8,5 yang akan kita resmikan penggunaannya,“ kata Direktur Akbid Senior Ny L Manulang saat beraudiensi ke Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, di balai kota, Rabu (15/1).

Kedatangan Ny L Manulang didampingi Dewan Pembina Akbid Senior Drs RE Nainggolan serta beberapa staf Akbid Senior Medan selain untuk sila-

turahmi juga sekaligus mengundang Plt Wali Kota Medan untuk hadir dalam acara peresmian tersebut.

Sementara Dzulmi Eldin didampingi Kepala Dinas Kesehatan Medan drg Hj Usma Polita MKes, Asisten Kesmasy Erwin Lubis SH, dan Kabag Kesehatan Drs Ahmad Raja Nasution meminta kepada segenap civitas akademika Akbid Senior agar terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, sampai saat ini tenaga perawat dan kebidanan memang sangat dibutuhkan, sedangkan pemerintah belum mampu membiayai semua itu.

Penyembuhan pasien bukan hanya karena mengonsumsi obat saja tetapi juga sugesti dari para tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, serta para dokter yang ramah.(VIN)

BKMT Motor Penggerak Pembinaan Masyarakat MEDAN - Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Medan diharapkan terus menjadi salah satu motor penggerak pembinaan masyarakat, khususnya pembinaan umat Muslim di Kota Medan sekaligus menjadi perekat tali silaturahmi yang selama ini telah terbina.

Apalagi saat ini globalisasi telah menyentuh ranah yang sangat pribadi dari diri individu.

Karena itulah keberadaan majelis taklim seperti BKMT ini sangat penting dan salah satu benteng terpenting dalam menangkal dampak negatif dari globalisasi.

Di sampingi itu majelis taklim juga berperan sebagai pembinaan dan pengembangan ajaran agama Islam dan ajang silaturahmi antara ulama, umaro, dan umat.

“Untuk itu melalui peringatan harlah ini, saya berharap agar BKMT Kota Medan dalam usianya yang masih sangat produktif ini semakin menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat Kota Medan, khususnya dalam menyiarkan dakwah keislaman melalui kelompok-kelompok pengajian,” kata Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi ketika menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke18 BKMT Kota Medan dan Harlah ke-33 BKMT Pusat yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw 1435 H di Asrama Haji Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (14/1).

Dijelaskan Eldin, BKMT juga menjadi organisasi perpanjangan

tangan pemerintah dalam membina umat Muslim agar mencintai Alquran dalam kehidupan sehari-hari serta membudayakan mengaji. Untuk itu mantan Sekda Kota Medan ini minta agar BKMT Kota Medan terus menggalakkan program Maghrib Mengaji yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Melalui peranan yang dilakukan BKMT ini, saya berharap generasi muda kita nantinya akan menjadi generasi-generasi yang mampu mengamalkan Alquran dengan baik serta menjadi khalifah-khalifah di atas bumi yang amanah,” harapnya.

Terkait dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw, Eldin mengajak seluruh yang hadir untuk memanfaatkan momen ini dengan penuh rasa syukur untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran Rasulullah.

BKMT juga memberikan piagam penghormatan kepada Dzulmi Eldin atas peran dan dukungan yang diberikannya selama ini kepada BKMT kota Medan. Acara ini turut dihadiri Anggota DPD RI asal Sumut Prof Dr Damayanti Lubis, Ketua DPRD Medan Drs Amiruddin, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Erwin Lubis SH, Kabag Agama dan Pendidikan Zakaria Harahap, Ustaz Drs Samin Pane, dan Ketua BKMT Sumut Dra Hj Rosmawati Pane.(VIN)

Petugas KPU Medan dan kepolisian memeriksa dan mengidentifikasi bilik suara yang baru terbuat dari kardus di gudang logistik KPU Jalan Mustafa, Medan, Jumat (17/1). Nantinya kardus ini akan digunakan sebagai tempat pemungutan suara dalam Pemilu 2014.

Bawaslu Sulit Awasi Alat Peraga Kampanye Caleg MEDAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menilai koordinasi antara KPU dengan pemerintah kabupaten/kota masih sangat minim, sehingga menyulitkan jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan berbagai tahapan pemilu legislatif.

Pernyataan itu disampaikan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumut Bidang Pengawasan Pemilu Aulia Andri kepada wartawan, Senin kemarin.

"Koordinasi KPU dengan pem-

kab dan pemko sangat lemah. Ini menyulitkan kita melakukan pengawasan terhadap para caleg.

Misalnya soal penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Seharusnya kan ini tak jadi masalah," kata Aulia.

Dijelaskan Aulia kesulitan pengawasan pemilu itu karena kurangnya sosialisasi KPU merespon beberapa hal yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan

DPRD. Dalam Pasal 17 huruf b PKPU 15/2013 dengan jelas diatur bahwa baliho atau papan reklame hanya diperuntukkan bagi partai politik satu unit untuk satu desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

Sedangkan bendera dan umbulumbul hanya dapat dipasang partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan KPU provinsi, kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

Ukuran maksimal APK bagi caleg adalah 1,5 x 7 meter dan satu

unit dalam satu zona atau wilayah yang telah ditetapkan. Maka itu, jika ada caleg yang membuat APK dalam ukuran yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh PKPU, maka hal itu dipastikan melanggar aturan.

Aulia juga menambahkan aturan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013 sudah jelas, termasuk pengaturan tentang pengawas pemilu hanya diberi hak untuk memberikan rekomendasi eksekusi/ penindakan kepada pemkab/pemko dan aparat keamanan setelah ternyata ada dugaan pelanggaran. (MH/BSC)

Tarekat Syammaniyah di Johor Menyimpang MEDAN - Muspida Plus Kota Medan mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut yang menyatakan Tarekat Syammaniyah di Jalan Karya Bhakti Medan Johor menyimpang dari ajaran Islam sehingga syekh dan para pengikutnya agar segera bertobat dan kembali kepada ajaran Islam yang benar.

Beberapa ajaran tarekat itu diantaranya bahwa Nabi Adam diciptakan oleh malaikat atas perintah Allah. Tarekat tersebut juga melegalkan pernikahan muth’ah/siri tanpa wali dan saksi.

Kemudian pembayaran zakat harta diberikan kepada guru (pimpinan tarekat) yakni Syekh Ahmad Muda Arifin, sehingga pemberian

zakat ini telah mengabaikan delapan asnab.

Dukungan itu terungkap dalam pertemuan Muspida Plus di Balai Kota Medan membahas Tarekat Syammaniyah, Kamis (16/1) yang dipimpin Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro.

Hadir dalam pertemuan itu Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, mewakili Kodim 0201/BS, mewakili Denpom 1/5 Medan, mewakili PN Medan, mewakili Kajari Medan, Wakil Ketua MUI Sumut Prof Dr Ramlan Yusuf Rangkuti, mewakili MUI Medan, Kepala Kemenag Medan Iwan Zulhami, Wakil Ketua FUI Sumut Indra Suheri. Sementara pimpinan Tarekat Syammaniyah yang turut

diundang hanya mengutus sejumlah jemaat sebagai perwakilannya.

Pertemuan itu menyepakati Muspida Plus segera melaksanakan proses hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Tarekat Syammaniyah. Dijadwalkan pada akhir Februari 2014 kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan.

Kepada semua pihak agar mematuhi keputusan ini dan kepada jemaah Tarekat Syammaniyah dipersilakan berdialog dengan MUI. MUI akan kembali mengeluarkan fatwa bila pimpinan Tarekat Syammaniyah dan para pengikutnya sudah kembali kepada ajaran Islam yang benar.

Nico Afinta mengatakan, pertemuan ini adalah untuk membahas

keberadaan Tarekat Syammaniyah yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Agama Islam sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat agar tidak berkembang lebih luas lagi. Selain itu juga untuk menjaga kekondusifan Kota Medan yang selama ini telah tercipta.

"Kita gelar pertemuan ini untuk melakukan musyawarah, mufakat, dan gotong royong, karena masalah laporan yang masuk yakni tentang penistaan Agama Islam, pelecehan seksual, yang berlanjut dengan unjuk rasa untuk menyegel dan memproses aliran Tarekat Syammaniah yang dinilai telah menyimpang, dan dari hasil pertemuan ini Muspida Plus mendukung Fatwa MUI Sumut,“ ujar Nico Afinta.(VIN)

Umat Hindu Akan Gelar Pesta Budaya MEDAN–Umat Hindu dari berbagai negara dan daerah akan berkumpul di Medan pada 17 Februari 2014 untuk merayakan Harirama Harikrisna dengan menggelar pesta budaya Ratha Yatra. Selain disemarakkan dengan festival kereta, perayaan yang akan dipusatkan di Jalan Cik Ditiro itu juga akan menyajikan berbagai buahbuahan sebagai persembahan.

Ketua Parisada Hindu Siwaji Raja menjelaskan pesta budaya Ratha Yatra sudah dilaksanakan sejak ribuan tahun lalu oleh umat Hindu. Setiap tahunnya pesta budaya ini digelar umat Hindu di

berbagai belahan dunia. Di Kota Medan baru pertama kalinya pesta budaya ini digelar. Kalau di Negara India pesta budaya ini dibuka oleh raja.

“Kami berharap kehadiran Plt Wali Kota Medan untuk membuka acara pesta kebudayaan umat Hindu ini," kata Siwaji Raja didampingi Ketua Panitia Mani welen dan Sekretaris dr Getha, serta unsur pengurus Parisada Hindu lainnya saat beraudiensi ke Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi di Balai Kota Medan, Kamis (16/1).

Dzulmi Eldin didampingi Asisten Pemerintahan Drs Musaddad, Kadisbudpar Busral Manan, Kadis-

pora Abdul Azis, Kaban Kesbang Polinmas Cheko Wakhda Ritonga, menyambut baik kegiatan keagamaan umat Hindu ini. Selain untuk melestarikan budaya event ini juga sebagai ajang promosi keanekaragamanbudayaKota Medan kepada para pendatang baik dari dalam maupun luar negeri.

Pelantikan Gerindra Sementara itu di tempat yang sama, Plt Wali Kota Medan menerima audiensi pengurus DPC Gerindra Kota Medan yang akan menggelar pelantikan pengurus baru pada 17 Januari 2014 di Balai Tiara, Medan.

Ketua Gerinda Kota Medan Bobby Oktavianus Zulkarnaen SE

didampingi Sekretaris Jhon Sari H, Drs Golfreid Efendi Lubis serta pengurus lainnya mengatakan, kunjungan ini selain bersilaturahmi juga untuk memperkenalkan kepengurusan baru DPC Gerindra Medan.

Dalam kesempatan itu Gerindra Medan mengundang Plt Wali Kota Medan untuk dapat menghadiri pelantikan tersebut.

Dzulmi Eldin mengucapkan selamat atas terpilihnya kepengurusan DPC Gerindra Kota Medan dan berharap kepengurusan yang baru ini dalam lebih membangun sinergitas yang selama ini telah terbangun dengan Pemko Medan.(VIN)

BINJAI - Selama ini masyarakat yang memiliki usaha agaknya masih banyak yang belum tahu dengan proses pembuatan tanda daftar perusahaan (TDP). Dan tak jarang, para pengusaha dijadikan ‘makanan’ oleh sejumlah oknum. Bagaimana tidak? Karena pembuatan TDP yang selama ini dilakukan secara gratis dan tak banyak diketahui para pengusaha, membuat sejumlah pengusaha menjadi korban pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu dari instansi terkait.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM Kota Binjai Drs Tulen Sinulingga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta biaya pembuatan TDP yang dilakukan oleh pihaknya.

“Pembuatan TDP ini memang gratis. Dan memang saya akui, masih banyak warga yang belum mengetahui hal tersebut. Saya juga banyak mendengar, kalau ketidaktahuan warga ini semakin banyak oknum yang memanfaatkannya.

Alhasil warga yang menjadi korban,” ujar Tulen, Kamis pekan lalu di ruang kerjanya kepada koran ini.

Melihat hal itu, kata Tulen, membuat dirinya semakin prihatin. Sebab menurutnya, kutipan yang dikenakan kepada masyarakat bervariasi. “Sekarang begini sajalah, nggak usah kita sebut dengan angka jutaan. Kalau masyarakat yang usahanya masih kecil, terus dikenakan kutipan pembuatan TDP Rp200 sampai Rp500 ribu, apa tidak kasihan kita melihatnya,” tutur Tulen.

Mengingat hal itulah, lanjut Tulen, pihaknya memasang baliho atau spanduk di depan kantor mereka sendiri dan kantor pelayanan terpadu sebagai intansi yang mengeluarkan izin usaha. “Kita tidak bilang oknum di kantor pelayanan terpadu ikut bermain dengan pengurusan TDP ini. Yang jelas, pemberitahuan itu kita tempatkan di kantor pelayanan terpadu agar warga melihat dan dapat memahami dan juga lembaran kertas kita di ujung atas kertas kita juga buat tulisan biaya TDP gratis," jelasnya.

“Nah, kalau ada yang mau meminta uang kepada warga untuk mengurus TDP, warga bisa bersikeras tidak memberi karena sudah tahu setelah adanya pemberitahuan yang kita lakukan. Dengan demikian warga tidak lagi menjadi korban oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.

Pun begitu, Tulen tak ingin dikatakan sebagai orang munafik.

Atau artinya, setiap pemberian warga yang mengurus TDP tanpa diminta sah-sah saja untuk diterima. “Siapa sih yang tidak butuh uang. Jadi, sepanjang petugas tidak ada meminta dan diberi uang tanda terima kasih, saya kira itu tidak jadi masalah. Karena pemberian itu tanpa paksaan dan ikhlas diserahkan oleh pemohon TDP,” sebutnya.

Untuk itu Tulen berharap, jika warga tidak ingin mengeluarkan cost atau biaya dalam membuat TDP, silakan datang langsung ke kantor Koperasi Perdagangan dan UKM. Lagi pula pengurusan TDP ini sebenarnya sudah lama digratiskan. NamunpadamasapimpinanSKPD terdahulu kurang mensosialisasikannya kepada masyarakat Binjai.

“Kami siap melayani tanpa biaya.

Janganadalagimenggunakanjasaorang lain ataupun calo. Tapi kalau wargaitu sendiriyangmemakaijasaoranglain dan memberi uang tanda terima kasih kepada orang yang disuruhnya, saya kira itu sudah hak daripadasipemohon sendiri. Satu hal lagi, jika ada anggota atau pegawai saya meminta uang TDP, silakan lapor kepada saya agar saya berikan tindakan. Dan pastinya, tindakan itu akan saya lakukan sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.(SBR)

DWP LANGSA PERINGATI HUT KE-14

Kaum Perempuan Menentukan Kualitas Generasi Mendatang LANGSA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Langsa bertempat di Aula SMK Negeri 3 berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan silaturahmi, Kamis (9/1).

Acara yang diawali dengan selawat badar tersebut diakhiri pemotongan tumpeng atau di Aceh lebih dikenal dengan nasi lipat yang diserahkan Ketua DWP Kota Langsa Ny Cut Marjuni Zainal kepada Wali Kota Usman Abdullah SE. Potongan nasi lipat juga diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Langsa Ny Marliza Usman, istri Wakil Wali Kota Ny Nurhanifah Marzuki, dan salah seorang staf ahli Junaidi SKM MKes. Tidak lupa Cut Marjuni juga menyerahkan nasi lipat kepada suami tercinta Drs Zainal Arifin MSP. Tahun ini tema HUT DWP

Langsa yaitu ”Dharma Wanita Persatuan Siap dan Mampu Berperan Aktif Menuju Pembangunan Berkelanjutan."

Usman Abdullah dalam sambutannya berharap DWP dalam gerak pengabdiannya ke depan dapat meningkatkan perannya yang lebih konstruktif kepada anggotanya, keluarga besarnya sendiri, dan dapat berkontribusi dalam melindungi, memberdayakan, dan memajukan kaum perempuan.

DWP Langsa juga diharapkan benar-benar dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh. Peranan keluarga besar DWP sendiri, tentunya dapat dirasakan oleh seluruh anggotanya adalah seperti yang tertuang dalam apa yang dirumuskan oleh DWP itu sendiri.

"Sebagaimana kita ketahui organisasi ini didirikan bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kesejahteraan tidak harus dinilai dan diukur dari yang serba benda atau material, tetapi bisa juga dinilai dari pengetahuan, wawasan, keterampilan dari anggota Dharma Wanita Persatuan yang semakin baik dan semakin meningkat dari waktu ke waktu," ucap wali kota.

Menurut wali kota banyak cara yang dapat dilakukan DWP untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan yang sangat penting untuk diingat para unsur pimpinan di DWP adalah apa yang dapat disumbangkan oleh DWP terhadap kaum perempuan.

"Kaum perempuan dalam konteks pembangunan yang kita lakukan ke depan ini adalah secara tepat, secara proporsional, dan secara wajar. Dengan demikian upaya untuk

memberdayakan dan memajukan kaum perempuan, bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi yang terutama mestilah berangkat dari tekad yang kuat dan upaya yang nyata yang dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri," jelas Usman.

Dalam era globalisasi, rasa solidaritas diperlukan oleh organisasi DWP untuk menyejahterakan anggotanya.

Reformasi yang berlangsung sebagai proses transisi menuju demokrasi juga merupakan kesempatan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.

Harus disadari oleh kaum perempuan bahwa pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang akan datang, kualitas generasi penerus adalah menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Mengakhiri sambutannya, Usman selain menyampaikan

ucapan selamat ulang tahun ke-14 kepada seluruh ibu-ibu yang tergabung di DWP Kota Langsa, juga berharap kiprah DWP bukan hanya sekadar pendamping suami, tetapi dapat lebih membentuk pola pandang dan pola sikap untuk menunjukkan jati diri sebagai anak negeri yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan bangsa secara lebih bermakna bersama komponen masyarakat serta dapat menjadi pendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

"Di tangan ibu-ibulah terbentang tanggung jawab untuk mendidik putra-putri yang cerdas dan bertanggung jawab, terbuka kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang dan terhampar cita-cita untuk mewujudkan tujuan mulia bagi peradaban zaman yang kian berkembang," pungkasnya.(BSO)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Bingung dengan Sikap Pengacara Anas JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapat surat permohonan dari Anas Urbaningrum perihal perlindungan kepada mantan ketua umum Partai Demokrat itu untuk menjadi justice collabollator atas kasus Sports Center Hambalang.

"Belum ada pernyataan atau keinginan untuk menjadi justice collaborator dari tersangka kepada penyidik," kata juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Sebelumnya, Anas Urbaningrum lewat pengacaranya, Firman Wijaya, menyatakan sedang mempertimbangkan permohonan untuk menjadi justice collaborator di kasus Hambalang dan proyekproyek lain semasa masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Firman menyatakan Anas ingin bekerjasama dengan KPK. Namun, pengacara Anas lain,

Adnan Buyung Nasional, bersikap berbeda. Ia berkukuh mempersoalkan sangkaan atas kasus-kasus lain kliennya yang dianggap tidak jelas.

Walhasil, Adnan melarang Anas menjawab pertanyaan penyidik.

Namun, kata Johan Budi, Anas hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. "Anas sampai saat ini menjalani pemeriksaan dengan didampingi pengacara Carrel dan Honggo Wongso," ujar Johan.

Atas sikap pengacara Anas yang terbelah, Johan Budi, menyatakan pihaknya bingung dengan sikap suami Athiyyah Laila tersebut.

Johan mempertanyakan apakah Anas mau bekerjasama atau tidak.

"Ini membingungkan kita semua. Kan ada pengacara statemen Anas ingin jadi justice collaborator.

Tapi pengacara lain melarang Anas bicara saat diperiksa sebagai tersangka," kata Johan.(OKZ)

Tahun 2013, 232 Koruptor Dihukum Ringan JAKARTA - Indonesia Corruption Watch mencatat sepanjang tahun 2013, di seluruh Indonesia sebanyak 295 terdakwa kasus korupsi yang telah divonis pengadilan tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu, 232 terdakwa mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Dan 40 terdakwa lainnya dihukum sedang. Hanya 7 terdakwa yang dihukum berat. Juga, 16 koruptor dibebaskan dari jeretan hukum.

ICW mengkategorikan hukuman ringan, sedang, dan berat berdasarkan angka hukuman penjara. Hukuman antara 0-4 tahun penjara dikategorikan sebagai hukuman ringan, vonis antara 410 dikategorikan sebagai hukuman sedang dan hukuman berat adalah

lebih dari 10 tahun penjara.

"Kalau dirata-rata, vonis koruptor sepanjang 2013 hanya 35 bulan atau 2 tahun 11 bulan penjara.

Jadi secara umum hukuman untuk koruptor masih sangat ringan," papar Lalola Easter, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW di Jakarta, Senin (13/1).

Selain itu, sambung Lalola, hukuman ini belum menunjukkan kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, belum ada kemajuan yang menggembirakan.

Dilanjutkan, banyaknya hukuman ringan bagi koruptor menandakan fenomena sistem peradilan di Indonesia, sangat lemah dalam

menghukum koruptor yang telah merugikan negara. "Kondisi ini, jika dibiarkan berlangsung terus menerus, jelas tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

Akibatnya, kalau seperti ini, koruptor muncul lagi, muncul lagi," lontar Lalola.

ICW juga menyayangkan sikap lembaga penegak hukum, tertutama pengadilan belum bisa memberikan hukuman maksimal. Dalam hal ini, vonis yang diberikan sesuai tuntutan dalam persidangan.

"ICW berusaha memberikan rekomendasi pengadilan terutama vonis, ketika bicara penjeraan, yang maksimal, bukan vonis babi buta tapi maksimal," harapnya.

Dengan kata lain, kata dia seluruh jajaran pengadilan tindak

pidana korupsi di Indonesia, untuk memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap para koruptor pun harus luar biasa.

"Juga lembaga hukum yang terkait dengan kasus korupsi, bisa segera meningkatkan vonis hukumannya baik tingkat pertama pengadilan negeri, tingkat banding maupun kasasi, yang vonis hukumannya juga terus semakin berat," ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman prihatin dengan hukuman yang tak setimpal dengan perampok uang rakyat. Padahal, koruptor itu sama dengan teroris yang menyeng-

sarakan rakyat, sehingga layak dihukum mati di tiang gantungan.

“Untuk efek jera, koruptor layak dihukum mati ditiang gantungan.

Selama ini, para penegak hukum tidak mau memberikan hukum mati, karena takut menjadi hukum karma kalau dirinya ditangkap karena menerima suap,” lontar Bonyamin.

Menurutnya, selama ini hakim, jaksa atau polisi terlibat dengan korupsi. Mereka ini tidak malu melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. “Banyak sekali koruptor-koruptor itu tidak di proses ke pengadilan, karena dilindungi oleh teman-temannya.

Kalaupun ditangkap dan dijebloskan ke penjara hanya ringan saja,” tutur Bonyamin. (ENDY)

Adnan Buyung Tantang KPK Bawa Anas ke Pengadilan JAKARTA - Adnan Buyung Nasution, penasihat hukum bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaingrum, memerintahkan kliennya tak menjawab pertanyaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ketika diperiksa. Ia langsung menantang KPK membawa perkara Anas ke persidangan.

"Langsung ke sidang saja," kata dia di gedung KPK, Jumat, 17 Januari 2014.

Dia beralasan, dalam surat perintah penyidikan dan pemanggilan pemeriksaan, KPK menyebutkan ada kasus lain yang disangkakan kepada Anas selain kasus Hambalang. KPK menyatakan, bekas anggota DPR itu juga terlibat dalam proyek lainnya. Namun KPK tak menjelaskan apa proyeknya.

"Harusnya jelas untuk tuduhan apa. Tidak hanya ditulis untuk proyek Hambalang dan proyek lainnya," ujarnya.

Adnan Buyung pernah meminta KPK memperjelas sangkaan tersebut. Namun, lembaga anti-

rasuah itu tak memenuhi permintaan itu. Penyidik pun tak mau menjelaskan kepadanya ketika ditanya masalah itu.

Dia mengatakan, sikap penolakannya itu bukan menunjukkan kubunya tak kooperatif dengan KPK. Menurut dia, justru KPKlah yang sewenang-wenang terhadap mereka. Dia mengatakan, Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan tersangka harus mengerti apa yang disangkakan kepadanya.

"Kooperatif bukan berarti harus tunduk," ujarnya.

Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah dan janji dalam kaitan dengan proyek Hambalang dan proyek lainnya. Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan, Anas diduga menerima sesuatu yang berkaitan dengan janji yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya kala menjabat sebagai anggota DPR.(TEMPO.COM)

Korupsi, Sekjen ESDM Jadi Tersangka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Waryono Karno sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM. Penetapan tersangka itu, hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus suap mantan mantan Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

"Hasil pengembangan, penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan pelaksanaan kegiatan di Kementerian ESDM, karena itu penyidik menetapkan tersangka WK (Waryono Karyo) selaku Sekjen di Kementerian ESDM," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (16/1).

Pasca penangkapan Rudi pertengahan Agustus 2013, lanjut Johan KPK menggeledah ruangan kantor Waryono di Kementerian

ESDM dan menyita uang 200 ribu dolar AS, Waryono sudah diperiksa lima kali di KPK terkait perkara ini.

"Kasus ini tak hanya berhenrti disini dan akan dikembangkan sejauh mana ada dugaan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat atau tidak," ucapnya sambil menambahkan Surat perintah penyidikan (Sprindik) ditetapkan sejak 9 Januari 2014.

Waryono disangkakan pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bunyi pasal itu, menyebutkan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri, penyelenggara negara dianggap pemberian suap, jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun kurungan dan pidana denda Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (endy)

Aktivis HMI melakukan aksi damai mendesak KPK segera menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/1). Mereka mununtut KPK tidak pandang bulu dalam menyelesaikan kasus korupsi seperti kasus Century, Hambalang, serta sejumlah kasus suap kepada kepala daerah di Indonesia.

MK Siap Hadapi Sengketa Pemilu JAKARTA- Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar menyatakan siap menghadapi perhelatan Pemilu 2014 yang diperkirakan bakal timbul sengketa hasil pemilu di MK. Persiapan ini sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu baik secara internal maupun eksternal guna mengantisipasi banjirnya persidangan sengketa pemilu.

“Di internal, kami menyempurnakan manajemen persidangan dan mengadakan diklat bagi pegawai MK. Eksternal, kita melakukan diklat bagi peserta dan penyelenggara pemilu. Bahkan, bagi calon Dewan Perwakilan Daerah akan kita selenggarakan diklat,” ujar Janedjri di Gedung MK, Jum’at (17/1).

Dia mengatakan penyempurnaan manajemen persidangan dengan mengadakan diklat bagi pegawainya ditujukan untuk meminimalisir terjadinya praktik suap dalam sengketa pemilu. Misalnya MK memberlakukan aturan yang membatasi pertemuan/interaksi antara pihak pemohon dan petugas

MK. Peraturan baru ini melarang pemohon masuk ke ruang verifikasi. ”MK juga manusia, awalnya mungkin tak tergoda, tetapi jika selalu digoda bisa saja terjadi.

Karenanya, kami membatasi interaksi staf MK dengan para pihak yang terlibat di dalam persidangan,” ujar pria yang akrab disapa Janed.

Sementara secara ekternal, lanjut Janed, materi yang disampaikan dalam diklat bagi peserta pemilu dan penyelenggara pemili terbagi ke dalam dua hal. Yakni, teori tentang sengketa pemilu dan praktik penyusunan permohonan sengketa pemilu, sehingga ketika peserta pemilu mengajukan permohonan sudah pasti apa yang mau dilaporkan.

“Dengan diklat itu, partai sudah kita bimbing kalau mempersoalkan kursi DPR harus bisa mengelola bukti data per daerah pemilihan (dapil). Jika dalam satu dapil terdapat 5 partai bersengketa soal jumlah kursi, sidangnya dapat

dilakukan secara bersama,” terangnya.

Sejak 14 November 2013 hingga 28 Februari 2014 mendatang, MK tengah memberikan sosialisasi teknis penyelesaian sengketa Pemilu Legislatif terhadap semua partai peserta dan penyelenggara Pemilu 2014 secara bergiliran di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat. Diharapkan sosialisasi ini akan mempermudah MK memproses sidang sengketa Pemilu Legislatif.

Janed mengungkapkan dengan sengketa Pemilu 2009 dilakukan dengan 3 panel sidang. Masingmasing majelis menangani perkara yang sama (dapil yang sama) dengan pemohon yang berbeda. Misalnya, 10 partai berbeda memperebutkan dapil yang sama ditangani majelis panel yang berbeda.

Sementara dalam proses persidangan sengketa Pemilu 2014 akan dilaksanakan per dapil atau bisa juga per wilayah. Misalnya, panel 1 menangani wilayah Indonesia

bagian timur, panel 2 Indonesia bagian tengah, dan panel 3 Indonesia bagian barat atau bisa juga dilakukan per provinsi atau dapil.

“Misalnya, dapil Bandung terdapat 12 partai peserta pemilu mempersoalkan kursi DPR di dapil yang sama, yang disidangkan bersamaan dalam satu panel majelis,” ujarnya mencontohkan.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan MK perlu melakukan pembenahan dalam rangka persiapan menghadapi sengketa pemilu. Pertama, pembenahan hukum acara sengketa pemilu khususnya menyangkut efisiensi proses pembuktian.

Misalnya, para pihak yang bersengketa disuruh membuktikan tumpukan ribuan dokumen, tetapi dokumen itu tidak diperiksa secara keseluruhan.

“Saya merasakan orang itu disuruh membuktikan beribu-ribu, tetapi saya khawatir ribuan dokumen diperiksa saja tidak,” kata Refly.

Kedua, sistem integritas para

hakim dan para pegawai MK perlu dibenahi. Sebab, dalam sengketa pemilu yang waktu terbatas (30 hari) terkadang rentan terjadi kebocoran informasi karena “kemasukan angin”.

Seperti, kasus tertangkapnya Akil Mochtar, mungkin para hakim MK akan berpikir seribu kali untuk berbuat macam-macam.

“Tetapi, staf-staf MK ini karena input (informasi) juga bergantung pada staf. Kalau mereka memberi info yang keliru karena ‘masuk angin’ juga gawat.

Makanya, sistem integritas harus dibangun dari hakim dan pegawainya,” lanjutnya.

Ketiga, kata Refly, tak kalah penting menyangkut manajemen perkara harus dikelola sebaik mungkin. Sebab, jika manajemen perkara yang begitu banyak tidak dikelola secara profesional dapat berakibat putusan yang dikeluarkan tidak adil.

“Walaupun integritas tinggi, tetapi profesionalitas rendah sama saja,” tutupnya.(HOL)

KPU Pinjam Rp1 M Dari Kolega Hambit Untuk Fee Lawyer JAKARTA- Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Mas, Ruji menjadi saksi dalam sidang perkara suap Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/1). Ruji menjelaskan dirinya mengenal Hambit sebagai calon incumbent yang memenangkan Pilkada Gunung Mas. Ia juga mengenal Cornelis sebagai bendahara tim sukses Hambit.

Hambit berpasangan dengan Arton S Dohong terdaftar dengan nomor urut dua di Pilkada Gunung Mas tahun 2013. Berdasarkan hasil penghitungan suara KPU, pasangan Hambit-Arton mendapat suara terbanyak. Pada 11 September 2013, KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan Hambit-Arton

sebagai pemenang Pemilukada.

Atas kemenangan HambitArton, pasangan calon nomor urut satu, Jaya Samaya Monong-Daldin dan bakal pasangan calon Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisi mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ke MK. Dalam permohonan itu, KPU Kabupaten Gunung Mas menjadi pihaktermohon,sedangkanHambitArton menjadi pihak terkait.

Menjelang sidang di MK, Ruji kebingungan karena harus membayar jasa kuasa hukum KPU Kabupaten Gunung. Padahal, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp200 juta. KPU Kabupaten Gunung Mas mendapat anggaran revisi ketiga sebesar Rpp550 juta. Namun, Rp350 juta

sudah dipakai untuk sidang di PTUN Palangkaraya.

Setelah berkonsultasi dengan Hambit, Bupati Gunung Mas ini menawarkan Ruji meminjam uang dari seseorang bernama Deni.

“Saya pinjam Rp500 juta tanggal 26 September 2013. Tanggal 1 Oktober 2013, saya pinjam lagi, sehingga jumlahnya Rp1 miliar.

Pihak lawyer, Pak Agus Surono meminta pelusanan untuk jasa lawyer,” katanya.

Ia mengaku, tidak mengetahui asal-muasal uang yang dipinjamkan Deni. Saat mendapat pinjaman, Rudi sama sekali tidak terpikir untuk meminta persetujuan komisioner KPU Kabupaten Gunung Mas. Saat itu, posis Ruji sedang di Jakarta, sedangkan Ketua

KPU Kabupaten Gunung Mas berada di daerah lain.

Namun, Ruji menganggap pinjaman itu tidak melanggar peraturan. Masih ada anggaran revisi keempat KPU Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp12,5 miliar yang dapat digunakan untuk mengganti pinjaman. Dari pinjaman Rp1 miliar yang diperoleh Ruji dari Deni, Rp200 juta dipergunakan untuk membayar para ahli.

Ruji mengatakan, saat meminjam Rp1 miliar, ia tidak memberi tahu komisioner KPU Kabupaten Gunung Mas. Posisi Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas yang berada di luar daerah dinilai tidak memungkinkan untuk menerima telepon. Ia bahkan tidak membuat perjanjian atas pinjaman

untuk pertanggungjawaban anggaran.

Demi menghadapi permohonan di MK, Ruji beberapa kali bertemu Hambit. Pertemuan pertama di Hotel Redtop dan kedua di Hotel Borobudur. Pertemuan tersebut, juga dihadiri Hambit, komisioner KPU Kabupaten Gunung Mas, dan kuasa hukum Agus Surono.

Mereka membicarakan mengenai pinjaman uang, saksi-saksi, dan ahli dari KPU. Pengamat hukum tata negara Refly Harun yang kebetulan hadir sebagai pengunjung sidang merasa aneh dengan pengakuan Ruji.

Menurutnya, secara struktur KPU Kabupaten Gunung Mas berada di bawah KPU pusat. “Seharusnya, jika ada masalah, dia ngomong ke

KPU pusat. Lagipula, pengambil keputusan bukan Sekretaris,” katanya.

Pengambil keputusan di KPU Kabupaten Gunung Mas adalah komisioner. Itupun tidak bisa sembarangan, tapi harus melalui rapat pleno. Refly menganggap pinjaman Rp1 miliar terlalu berisiko. Menjadi lebih aneh ketika pinjaman tersebut tidak disertai bukti pinjam meminjam yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban KPU. Lain halnya, jika dana Rp1 miliar itu diberikan sebagai hibah. Refly berpendapat, pemberian hibah berpotensi memunculkan conflict of interest KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai pihak berperkara di MK. Meski

kepentingan KPU dan Hambit selaku pemenang Pilkada sama, seharusnya KPU dapat menjaga independensi.

Walau begitu, Refly memandang fee lawyer Rp1 miliar sebagai sesuatu yang wajar. Tidak ada batasan mengenai besaran honorarium kuasa hukum karena semuanya tergantung negoisasi.

Namun, bila KPU Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki anggaran Rp1 miliar, mengapa KPU harus memaksakan menggunakan jasa lawyer itu.

“Kalau anggarannya tinggal Rp200 juta, menurut saya, masih banyak kuasa hukum yang bisa dibayar dengan anggaran segitu dengan tetap profesional. Tidak mungkin tidak ada,” ujarnya.(HOL)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

Kinerja PDAM Tirta Kualo Mendapat Apresiasi TANJUNG BALAI - Meski belum maksimal mendistribusikan air bersih ke masyarakat, kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjung Balai di bawah kepemimpinan Zaharuddin SE mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat.

Seperti penilaian yang dilontarkan Ir Rusnaldi Dharma MM, salah seorang pengusaha dan tokoh masyarakat Tanjung Balai kepada wartawan di kediamannya, Kamis (16/1).

Menurutnya, berdasarkan hasil audit akuntan publik untuk laporan keuangan perusahaan tahun 2012, PDAM Tirta Kualo mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kendati hasilnya belum maksimal melayani kebutuhan konsumen, namun tata kelola keuangan yang mendapat predikat WTP itu mengisyaratkan kondisi manajemen PDAM Tirta Kualo di bawah kepemimpinan Zaharuddin sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik," sebutnya.

Hal itu ditambah lagi dengan penilaian yang dilakukan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang menyatakan keberadaan PDAM Tirta Kualo dalam keadaan sehat.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjung Balai ini mengatakan, pemberian apresiasi itu diharapkan dapat memotivasi direksi perusahaan tersebut untuk lebih meningkatkan kinerja dalam meraih pretasi yang terbaik lagi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya.

"Namun, untuk mencukupi kebutuhan air bersih tentunya sangat membutuhkan adanya dukungan

dari Pemerintah Kota Tanjung Balai dan DPRD setempat yang harus terus menerus memberikan perhatian tentang perusahaan air daerah ini," tambahnya.

Menurut pengamatannya beberapa waktu belakangan ini distribusi air yang dikelola PDAM Tirta Kualo menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. ”Meski belum maksimal, air yang didistribusikan kepada konsumen terbilang memadai,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur PDAM Tirta Kualo Zaharuddin menjelaskan pada tahun 2012 BPP-SPAM memberikan skor 3,01 atau mengalami peningkatan 0,11 dari tahun 2011 yang nilai skornya 2,87. Peningkatan skor membuat perusahaan tersebut memperoleh kategori sehat dari BPP-SPAM. Terkait belum maksimalnya pelayanan air bersih, menurut Zaharuddin hal itu disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana pengolahan air baku menjadi air bersih.(HER)

Camat Harus Layani Masyarakat 24 Jam BATU BARA - Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM mengingatkan Fakhrudin Dalimunte SSos selaku Camat Air Putih untuk jangan pernah mengeluh dan harus menyadari tugasnya selaku pelayan masyarakat.

Ia juga meminta camat harus siap melayani masyarakat 24 jam. Apapun persoalannya harus dengan ikhlas menghadapinya. Baik di kantor camat maupun di rumah atau pun di tengah masyarakat.

“Susah dan sakitnya masyarakat, camat harus jeli di lapangan selaku pelayan masyarakat,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Indrapura, Kecamatan

Air Putih, Senin lalu.

Selaku camat, program pemerintah harus bisa dijabarkan ke bawah, bahkan terhadap proyek pemerintah harus dipantau dan dilakukan evaluasi. Camat juga harus tahu semua proyek pemeritah di wilayahnya, baik proyek yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. "’Jangan sampai yang masuk (anggaran proyek) tidak maksimal, seperti ada jalan rusak, jembatan yang tidak sesuai, tidak hanya tugas Dinas Pekerjaan Umum, tapi selaku mewakili bupati di kecamatan harus mengetahui perkembangan pembangunan," tegasnya.(SAREL)

Penyuluh Harus Paham Teknologi BATU BARA - Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Batu Bara Ir Zainal Manurung MSi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balai Penyuluh, Lima Puluh, Rabu (15/1).

Dalam sidak tersebut Kadis memeriksa berbagai kelengkapan administrasi dan operasional penyuluh.

Absensi kehadiran, buku laporan tanaman, isian papan board, dan buku laporan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menjadi perhatian khusus Kadis Hutbun.

Menurutnya, sidak ini bertujuan untuk pembinaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) demi meningkatkan peran dan kinerja PPL dalam pembangunan perkebunan/kehutanan

TAK MAMPU AWASI KINERJA DISDIK

Komisi I DPRD Madina Dituding Impoten MADINA - Aktivis LSM Merpati Putih dan LSM Genta Madina bersama masyarakat peduli pendidikan menuding Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) impoten karena tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Pendidikan setempat.

Ir Rusnaldi Dharma MM

Kabupaten Batu Bara.

PPL harus mendukung program-program nasional, mampu sebagai fasilitator untuk menciptakan “Sistem Kemitraan Pekebun" menjadi ujung tombak peningkatan kesejahteraan, mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk perkebunan. Dari sekian banyak tugas tersebut maka, peningkatan SDM penyuluh sangat penting.

“Selain dengan metode latihan dan kunjungan ke kelompok pekebun, PPL harus bisa mengakses internet, karena perkembangan dunia teknologi saat ini sangat pesat. Jangan sampai penguasaan teknologi seorang penyuluh tertinggal dari warga binaannya,” pesannya.(SAREL)

SUMUT

Pasalnya selama kepemimpinan H Imron Lubis SPd MM, Dinas Pendidikan Madina hingga awal Januari 2014 banyak bermasalah dan selalu didemo masyarakat disebabkan banyak terjadinya dugaan praktik korupsi.

"Kalaulah Komisi I DPRD yang membidangi pendidikan menjalankan fungsinya dengan baik melakukan pengawasan, tidak mungkin Dinas Pendidikan didemo terus. Bahkan banyak guru dan masyarakat yang mendatangi DPRD untuk mengadukan kinerja jajaran Dinas Pendidikan. Jadi wajar jika kita tuduh DPRD impoten,"

ujar Ketua LSM Merpati Putih Khoirunnisyah kepada wartawan, Kamis (16/01) di Gedung DPRD Madina usai mengadukan masalah pendidikan kepada Komisi I. Menurutnya, anggaran Disdik Madina TA 2012 Rp407.737.555.680 dan TA 2013 bertambah sekitar 10 persen bukanlah jumlah yang sedikit dan boleh dikatakan hampir 50 persen dari total APBD Madina.

"Namun kalau kita analisis, pengawasan Komisi I terhadap kegiatan Disdik nyaris tidak ada, sebab banyak anggaran yang ditampung dalam DIPA Disdik, Komisi I tidak pernah mengawasinya," ungkapnya.

Khoirunnisyah mencontohkan anggaran pembangunan fisik bersumber dari DAU/DAK yang jumlahnya puluhan miliar rupiah, anggaran pengadaan buku paket baik itu dari dana APBD maupun APBN/DAU/DAK juga luput dari pengawasan DPRD. "Anggota DPRD lebih banyak menjadi penonton dan duduk manis dari pada melakukan pengawasan. Akibatnya kita lihat semua jajaran Disdik memperkaya diri sendiri," cetusnya.

Contoh lainnya, ujarnya, pengangkatan kepala SD, SLTP, SMA/SMK yang menurut informasi dari Kasek, mereka harus setor kepada Kadisdik melalui Kabid. Kemudian pengangkatan guru TKS harus bayar antara Rp10 juta sampai Rp15 juta, kutipan dana sertifikasi, DP-3, dana BOS. "Pihak Disdik tetap mendapat bagian dengan sistem yang sangat rapi dan sulit untuk membuktikannya, bahkan untuk menjadi KUPT Disdik di kecamatan juga harus bayar puluhan juta," sebutnya.

Sementara Sekretaris LSM Genta Madina Chandra Siregar mengharapkan kepada Plt Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution untuk melakukan evaluasi menyeluruh di Disdik Madina, sebab seluruh Kabid, Kasi, dan hingga jabatan terendah di Disdik Madina diduga telah 'berlumur' korupsi.

"Sudah sewajarnya dilakukan rotasi menyeluruh, sebab kalau tidak, sampai kapanpun kualitas pendidikan di Madina akan merosot terus dan nama baik bupati ikut tercemar," kata Chandra.

Chandra menyebutkan, ada dugaan tidak tergoyahkannya Imron Lubis dari Kadisdik Madina disebabkan kemampuannya melakukan lobi kepada polisi, jaksa maupun kepada Plt Bupati Madina untuk mempertahankan kursi jabatannya yang sangat empuk karena sumber uang sangat deras.

"Makanya kita sangat menyesalkan sikap Komisi I DPRD Madina yang tidak bisa diharapkan sebagai tumpuan harapan masyarakat untuk menuntaskan segala kebobrokan di Disdik Madina. Kalau Komisi I DPRD Madina Impoten, ke mana lagi rakyat mengadu,” ujar Chandra.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Iskandar Hasibuan yang dihubungi wartawan di ruang kerjanya Fraksi Perjuangan Reformasi, membantah tudingan LSM dan masyarakat tersebut.

Menurutnya Komisi I selalu melakukan pengawasan dan sangat mendukung langkah LSM dan masyarakat untuk mendesak Plt Bupati Madina agar mengambil sikap tegas terkait dengan kinerja Disdik.

"Saya harap LSM dan

masyarakat jangan menuduh kita impoten, kita telah bekerja dan jangan samakan semua anggota DPRD itu.

Saya pribadi selalu menerima aspirasi masyarakat di DPRD. Bukan hanya terkait Komisi I saja, gawenya komisi lainpun kita tampung aspirasinya. Jadi jangan samakan semua anggota DPRD,” ujar Iskandar lantang.

Ditanya soal dugaan korupsi di Disdik, Iskandar mengaku pihaknya telah memanggil pimpinan Disdik Madina untuk mempertanyakannya.

"Inspektorat dan BPKP juga ada melakukan pemeriksaan. Kalau soal yang di dalam LHP BPKP tersebut terus kita tanyakan agar diselesaikan, namun begitu kita akan sesegera mungkin memanggil Disdik untuk kita mintai keterangan," jelasnya.

"Masalah BOS, proyek fisik baik DAU/DAK, pengadaan buku di SMP maupun SD, pengangkatan Kasek, penerimaan guru TKS, dan lainnya akan kita agendakan untuk RDP. Masalah itu akan kita rapatkan di komisi untuk memanggil Disdik. Jadi jangan hanya menuduh kita yang impoten,” ujar Iskandar.(TH)

Panwaslucam Bintang Bayu Tertibkan Baliho Caleg SERGAI - Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bintang Bayu, Kamis (16/1) pekan lalu melakukan penertiban atribut para caleg dari zona yang dilarang sesuai aturan yang ditetap Panwaslu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam penertiban turut serta Kasi Trantib (Satpol PP), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), unsur Sekretariat Panwaslucam dan PPK. Ketua Panwaslucam Bintang Bayu M Amin Siregar AMd kepada KPKPos menjelaskan bahwa penertiban ini dilakukan sesuai arahan dari Panwaslu Sergai.

"Yang kita tertibkan semua atribut caleg dan partai yang berada di zona yang dilarang. Untuk pemasangan baliho maupun yang

lainnya ada zona yang ditentukan di setiap desa. Bagi yang melanggar akan kita tertibkan," ujar Amin Siregar.

Untuk jalan protokal dari arah Huta Durian Dusun 2 sampai perbatasan Bintang Bayu - Bandar Pinang Kebun masuk zona yang dilarang. Seterusnya dari batas tersebut sampai batas Gereja GMI masuk zona bebas. Kemudian mengarah ke Kantor Camat Bintang Bayu hingga eks Pabrik Kebun Silau Dunia - Bandar Negeri masuk zona larangan.

Namun bagi warga yang rumah atau pekarangannya mengizinkan dipasangi gam bar/baliho/spanduk caleg tidak ada larangan.

Posko pemenangan juga tidak ada larangan.

Intinya, ujar Siregar, se-

Tampak Ketua Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu M Amin Siregar AMd (kiri) dan Kasi Trantib Heri Irawan melakukan penertiban baliho yang berada dizona larangan.(ARM) tiap desa ada zona yang telah ditentukan. Tinggal para pengurus partai dan caleg itu sendiri memahami

aturan yang berlaku untuk terciptanya Pemilu 2014 yang damai, aman, lancar, dan tertib.

"Kepada pihak yang telah membantu tugas Panwaslucam kami ucapkan terima kasih," ujarnya.(ARM)

Al Washliyah Salah Satu Pilar Kekuatan Bangsa TANJUNG BALAI - Wali Kota Tanjung Balai Dr H Thamrin Munthe MHum menegaskan Al Washliyah harus mampu tampil sebagai salah satu pilar kekuatan bangsa untuk suksesi Pemilu 2014 dan membangun kebersamaan dengan warga masyarakat, untuk memacu pembangunan daerah Tanjung Balai.

"Keberadaan Al Washliyah selama ini sangat kental dengan keulamaan. Hal

itu terwujud dikarenakan senantiasa menampilkan sikap dinamis dengan melakukan kaderisasi.

Ke depan Indonesia membutuhkan kader Islam militan yang dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik. Kanapa demikian, karena Al Washliyah tetap berjalan pada satu prinsip dalam membesarkan organisasinya," kata wali kota pada pelantikan bersama pengurus PD Al

Wahliyah, Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), dan Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) di pendopo rumah dinas wali kota, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (15/1).

Wali kota berharap, kader Al Washliyah harus siap menyukseskan Pemilu 2014 dengan menggunakan hak pilihnya dengan baik, serta menentukan siapa yang bakal dipilih sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Sementara Ketua DPRD Tanjung Balai H Romaynoor SE mengharapkan Al Washliyah ke depan harus mulai memasang niat dan tekad untuk melaksanakan program yang dapat berkontribusi bagi pembangunan di Tanjung Balai.

Adapun kepengurusan PD Al Wasliyah Kota Tanjung Balai masa bakti 20132017 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Al Wa-

shliyah Provinsi Sumatera Utara Nomor 270/2013 antara lain, Gustami SSosI MPd (Ketua), Khairul Rasyid SSosI (Sekretaris), dan M Nur Harahap (Bendahara).

SK Kepengurusan ditandatangi Ketua Drs Hasbullah Hadi SH MKn dan Sekretaris Drs Julizar Lubis itu juga dilengkapi beberapa majelis sesuai dengan bidang-bidang tugas tertentu.(HER)

HUT ke-10 Sergai Momentum Kebangkitan Perekonomian Masyarakat SERGAI - Tujuh Januari 2014, Kabupaten Serdang Bedagai yang secara yuridis dibentuk melalui UndangUndang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, genap berusia 10 tahun.

Hari jadi ini sekaligus menjadi momentum refleksi kolektif tahunan, bukan saja bagi pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), namun juga bagi masyarakat daerah itu tentang sejauh mana harapan dan impian mewujudkan masyarakat yang pancasilais, religius, modern, kompetitif, dan berwawasan lingkungan dapat terlaksana.

"Selain itu, momen hari

jadi ini juga untuk menemukan kekurangan dalam setahun pengabdian dan pelayanan yang kita lakukan agar diperbaiki di masa mendatang, serta untuk menemu-kenali kebaikan-kebaikan yang sudah dibuat untuk dipertahankan," kata Kasi PPMD Kecamatan Serba Jadi Surya Rusfantri Nasution ST kepada KPKPos, Rabu (16/1), saat ditanya seputar makna HUT ke-10 Sergai yang baru lalu.

Sejatinya, lanjut Surya, Ultah Sergai ini bukan saja riuh dan ekspresif di kalangan pemkab saja, semarak dan geloranya juga hadir di tengah-tengah masyarakat luas sebagai bagian kecintaan kepada 'Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat' ini.

Di sisi lain ada harapan Pemkab Sergai untuk tetap dalam kebersamaan yang harmonis dengan masyarakat dalam menjalankan keseluruhan program daerah baik itu kebijakan maupun peraturan daerah yang telah diundangkan.

Di sudut lain rakyat Sergai sangat menghendaki daerah ini semakin cantik.

Ada harapan hidup lebih baik hingga peluang usaha terbuka lebar dan luas.

"Semakin kecil simpangan baku antara pemkab dengan mimpi-mimpi masyarakat, sesungguhnya sudah semakin besar program-program yang dicanangkan guna menyahuti keinginan rakyat," jelas Surya.

Menurutnya, Bupati Sergai Ir H Soekirman pasti

sudah menyadari betul bahwa orientasi pembangunan bukan lagi menempatkan masyarakat sebagai objek namun sebagai subjek pembangunan.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan memberi akses serta ruang yang lebih besar bagi masyarakat agar lebih terlibat dalam perumusanperumusan perencanaan kebijakan tetap dilakukan.

"Tentunya beliau (Soekirman) ingin Sergai ini berdaya bersama dengan pemerintahnya dan tidak menginginkan adanya komponen yang lebih dulu maju dan ada yang tertinggal. Rakyat harus tumbuh mandiri secara aktif," ujar Surya.

Ia juga menilai lahirnya

semboyan "Sergai Bangkit, Yes! Raih Prestasi, Oke! Bantu yang lemah, Siap! adalah satu eviden bahwa kebangkitan dan kejayaan suatu komunitas itu harus dimulai dari atas dan bawah.

Seperti analogi yang sering disampaikan Soekirman bahwa untuk memasak kue itu, panas api (baca: semangat) yang harus muncul bukan saja dari panas atas, namun harus ada panas dari bawah.

"Motto yang diangkat pada HUT Sergai kali ini 'Dengan Hari Jadi ke-10 Sergai, Tingkatkan Inovasi Mendorong Perekonomian Untuk Kesejahteraan Rakyat' adalah political will tahunan dari Pemkab Sergai bahwa ekonomi rakyat harus bangkit," pungkas Surya.(SP)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

Pemkab Nias Gelar Rakor Penanggulangan Bencana NIAS - Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan rapat koordinasi antarlintas sektoral tentang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Hotel Nias Palace Gunung Sitoli, kemarin.

Rapat ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang standar operasional penanganan dan penanggulangan bencana sehingga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana mengetahui tugas dan tanggung jawab masingmasing dalam hal ini SKPD dan lembaga-lembaga lainnya. Demikian dikatakan Kepala BPBD Kabupaten Nias Ogamota Telaumbanua SH. Menurut Ogamota Telaumbanua rapat koordinasi antarlintas sektoral ini mengandung makna yang mendalam terutama bagi yang pernah mengalami risiko bencana seperti yang pernah dialami saat terjadi gempa bumi tektonik tahun 2005 yang mengakibat Nias lumpuh total.

"Menurut hemat kami, dengan kegiatan rakor ini maka kita dapat mempersiapkan diri bila mana bencana serupa kembali terjadi," katanya.

Rakor tersebut melibatkan beberapa SKPD lingkup Pemkab Nias sebagai panitia pelaksana yakni Bapeda dan Penanaman Modal, Badan Kesbang Pol dan Linmas, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD dengan pendampingan Mercy Corps.

Kurangi Risiko Belum lama ini Pemkab Nias juga melaksanakan rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012-2015 di Wisma Soliga Gunung Sitoli.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Nias Ogamota Telaumbanua yang dikonfirmasi KPKPos, kegiatan ini dilaksanakan untuk menekan tingkat risiko terhadap bencana daerah. "Kita ketahui bahwa wilayah Kabupaten Nias merupakan daerah rawan bencana," ujarnya.

Ogamota mengharapkan kepada para personel petugas yang akan melaksanakan tugas di lapangan apabila terjadi bencana agar dapat bekerja maksimal sehingga kegiatan ini setidaknya menjadi bekal untuk mengatasi berbagai bentuk bencana yang suatu waktu terjadi di wilayah masing-masing.

Dalam kegiatan ini Bupati Nias diwakili Asisten Administrasi dan Pembangunan mengatakan kegiatan ini sangat penting karena telah menjadi salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dengan program kegiatan beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Nias.

Bupati mengharapkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mencapai kesepakatan penyusunan konsep Ranperda Rencana Pengurangan Risiko Bencana Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012-2015. (YAGI)

SUMUT

Tangkap DPRD Pengkhianat Rakyat Lab. Batu LABUHAN BATU - Ribuan warga masyarakat Labuhan Batu dari berbagai elemen mendatangi kantor DPRD dan kantor bupati setempat untuk memprotes tindakan para wakil rakyat di daerah itu yang tak kunjung membahas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2013 dan memperlambat pembahasan RancanganAPBD 2014, Rabu (8/1).

Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Labuhan Batu (MAPELA) dan Aliansi Masyarakat Peduli Labuhan Batu Menuju Rakyat Sejahtera (Apel Merah) itu juga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat.

Di sana mereka melaporkan para Anggota DPRD Labuhan Batu atas dugaan melakukan korupsi dan melalaikan tugas pokoknya untuk membahas dan mengesahkan P-APBD 2013 dan mengabaikan pembahasan RAPBD 2014.

Koordinator Lapangan Apel Merah Ishak dan Hasanuddin Hasibuan dalam orasinya menyampaikan, para Anggota DPRD Labuhan Batu saat ini tidak layak disebut wakil rakyat, melainkan sebagai pengkhianat rakyat dan penghambat pembangunan yang harus ditangkap.

DPRD Labuhan Batu seharusnya melaksanakan tugasnya yaitu legislasi. Namun hingga kini tidak ada satupun perda yang dihasilkan mereka. Pengawasan juga tidak ada dan anggaran juga tidak jelas.

"Pembahasan APBD dan LKPJ, taunya uang longit wani piro, dan jalan-jalan," sebut Ishak.

Ishak meminta Bupati Labuhan Batu tidak membayar gaji anggota DPRD apabila tidak segera menyelesaikan R-APBD 2014 dalam bulan ini.

"DPRD Labuhan Batu jangan lebih asyik kunjungan kerja ke Jawa dan Bali. Jangan gara-gara keterlambatan P-APBD dan RAPBD ini, rakyat yang jadi korban dan menderita karena tidak menikmati pembangunan dan DAU dipotong 25 persen,"

Ratusan massa Apel Merah unjuk rasa ke Kantor DPRD Labuhan Batu yang tidak membahas dan mengesahkan P-APBD 2013 dan memperlambat RAPBD 2014. beber Ishak.

Ishak juga membawa sebagian massa melapor ke Kejari Rantauprapat. Di sana mereka melaporkan dugaan korupsi para wakil rakyat Labuhan Batu.

Ishak memaparkan, berdasarkan perhitungan mereka, biaya konsultasi atau studi banding DPRD Labuhan Batu dari 20092013 mencapai Rp8 milyar. Bila biaya perjalanan dinas itu bisa dihemat 40 persen saja, maka akan mampu membangun sarana pendidikan (SD, SMP, SMA), dan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibutuhkan masyarakat di Labuhan Batu.

"Demikian juga dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tentang perjalanan dinas fiktif atau mark up DPRD Labuhan Batu, disarankan segera mengembalikannya ke kas daerah, kejaksaan harus mengusut dan menyelidikinya dan menuntutnya, agar tahu mereka," ujarnya.

Hasan Hasibuan menambahkan, atas perbuatan DPRD Labuhan Batu yang sudah melanggar konstitusi karena tidak membahas dan mengesahkan P-APBD 2013 dan memperlambat RAPBD 2014, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan cerdas dalam memilih caleg

pada Pemilu 9 April 2014.

Dalam aksi demo itu massa juga membawa keranda dan poster-poster bertuliskan “DPRD L.Batu hanya menghabiskan uang rakyat, tidak pantas disebut wakil rakyat", “DPRD L.Batu penghambat pembangunan", dan DPRD L.Batu mengkhianati rakyat."

Ketua DPRD Labuhan Batu Hj Ellya Rosa Siregar SPd didampingi anggota DPRD Irwansyah Ritonga, Pangonal Harahap, dan Dahlan Bukhori, sempat mengajak massa ke Gedung Asrama Haji untuk memberikan penjelasan.

Namun, massa menolak dengan alasan rakyat sudah muak dan capek mendengar penjelasan Dewa.

“Tidak ada gunanya penjelasan Dewan, rakyat sudah tahu yang sebenarnya,” teriak Ishak.

Di Kantor Kejari Rantauprapat, massa pendemo disambut langsung Kajari Bambang Sudrajat didampingi Kasi Intel Paniel Silalahi SH. Kajari berjanji mempelajari laporan masyarakat tersebut.

Massa meminta agar dilakukan penyidikan segera dalam bulan ini. Setelah menyerahkan tuntutannya massa membubarkan diri.

Nyaris Batal Sementara itu rapat paripurna DPRD Labuhan Batu dengan agenda mendengarkan jawaban bupati atas pandangan fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2014, pada Jumat (17/1) nyaris batal digalar karena minim kehadiran anggota Dewan.

Rapar paripurna tersebut baru dimulai pukul 11.10 WIB atau molor dari jadwal yang ditetapkan karena dari 40 Anggota DPRD Labuhan Batu, tidak hadir 18 orang.

Yang tidak tampak hadir, yakni Aminudin Manurung dan Saipul Usdek dari PDIP; David Siregar dan Sariaman dari Golkar; Ramlan dari Demokrat, Asbullah SAg dari PKB; Ponimin, Irwansyah, dan Jamila dari PPP; Zepri Zamril dari Hanura, Jakfar dari PKS, Indra David Siahaan dari PPRN, Hamdan Ritonga dari PBB, Ali Akbar Hsb dari PBR, dan Sutan Nafsan Nst dari PMB. Para pimpinan SKPD dan tamu undangan lainnya sempat gerah menunggu kehadiran anggota Dewan tersebut. Terakhir yang muncul terlambat, Sawaluddin Hasibuan dan Indra Sakti serta Samsul Batubara.

Setelah kehadiran ketiganya baru memenuhi kuorom sehingga rapat dilanjut.(HAH/TIM)

Wamenkes Hadiri Sosialisasi JKN di Madina PANYABUNGAN - Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD menghadiri acara sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dan kesiapan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam menghadapi JKN, yang dilaksanakan di Gedung Serbanguna Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Rabu (15/1).

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution, para pimpinan SKPD, Kapolres Madina, seluruh kepala desa dan kepala Puskesmas se-Madina.

Dahlan Hasan Nasution dalam sambutannya mengatakan bahwa JKN adalah program yang akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia terutama di Madina.

Program JKN merupakan amanat UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang serentak diberlakukan mulai 1 Januari 2014 di seluruh Indonesia.

"JKN bertujuan untuk memenuhi dasar kesehatan masyarakat. Saya yakin kabupaten/kota se-Tapanuli bagian selatan dan Tapanuli bagian tengah sangat memberikan apresiasi dan menyambut baik program JKN ini," katanya.

Dahlan menyebutkan harus disadari masih banyak yang harus dibenahi dan dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program JKN, seperti pemenuhan dan distribusi fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.

"Untuk mendukung suksesnya program JKN, Pemkab Madina

akan terus berusaha melakukan pembenahan di berbagai bidang yang menyangkut pelayanan kesehatan," tegas Dahlan.

Sementara itu Ali Ghufron Mukti menyampaikan program JKN diperuntukkan kepada seluruh rakyat Indonesia guna membangun manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan sejahtera.

Jaminan itu tak sekadar mengurusi kesehatan namun juga ketenagakerjaan, pensiun, hari tua, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Namun pelaksanaannya tidak bisa langsung, sebab ada proses dan tahapannya.

“Saya yakin kalau kita semua ikut terlibat dan mendukung program ini pasti bisa berjalan dengan baik,” ujar Wamenkes.

Menurutnya program JKN

akan diakselerasi untuk upaya pencapaian kepesertaan bagi seluruh penduduk. “Dalam waktu singkat, hal-hal terkait dengan proses transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan selesai," imbuhnya.

Ia menyebutkan ada dua kelompok peserta yang dikelola BPJS Kesehatan, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu, sedangkan peserta non-PBI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia, karyawan swasta, pekerja mandiri. "Bukan pekerja seperti veteran atau penerima pensiun," katanya.(TH)

BKD NIAS KURANG PROFESIONAL

Pengumuman Hasil Tes CPNS 2013 Diralat NIAS - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias membatalkan pengumuman hasil tes CPNS 2013 yang sempat diumumkan dan dilengketkan di papan pengumuman Kantor Bupati Nias pada Kamis 2 Januari 2014. Lima nama peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus menghilang, alasannya karena salah ketik.

Kepala BKD Kabupaten Nias Maimun Zebua yang ditemui wartawan di ruang kerjanya yang terletak di Kantor Bupati Nias, Desa Ononamolo I Lot, Gunung Sitoli Selatan, Selasa (7/1/2014), membenarkan jika BKD telah meralat pengumuman hasil tes CPNS yang telah diterbitkan sebelumnya.

Menurut dia, perubahan pengumuman dilakukan akibat kesalahan dalam pengetikan, sehingga BKD

Kabupaten Nias menerbitkan kembali pengumuman hasil tes CPNS Kabupaten Nias yang baru, pada Jumat (3/1/2014).

“Hasil pemenang CPNS Kabupaten Nias diterbitkan Menteri Aparatur Negara, Selasa (31/12/ 2013) dan tiba di Kabupaten Nias, Rabu (1/1/2014). Karena terburuburu melakukan pengetikan untuk ditempelkan besoknya, Kamis (2/1/ 2014), maka terjadi kesalahan sehingga ada lima nama yang seharusnya tidak menang, ikut tercantum pada pengumuman pemenang," ungkap Maimun.

Dia juga memberitahu, kelima nama yang telah dihapus pada pengumuman yang baru berasal dari formasi SMA jurusan IPS sebanyak dua orang, formasi S1 jurusan Guru Akutansi sebanyak satu orang,

formasi S1 jurusan Apoteker sebanyak satu orang, dan formasi S1 jurusan Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan sebanyak satu orang.

Ketika disinggung mengenai jumlah pemenang pada formasi SMA jurusan IPS yang tidak sesuai dengan jumlah pengumuman pada formasi pendaftaran sebelumnya, Maimun menjelaskan, penambahan tersebut dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Menpan.

Menurut dia, penambahan pemenang bukan hanya pada formasi SMA jurusan IPS, tetapi juga dilakukan pada formasi D3 Keperawatan.

“Penambahan dua orang pemenang pada formasi SMA jurusan IPS dan dua orang pemenang pada formasi D3 Keperawatan kita

lakukan karena ada empat formasi jurusan pada penerimaan yang tidak ada pendaftarnya.

Daripada kita rugi dan kuota berkurang, kami lalu koordinasi dengan Menpan, sehingga Menpan mengabulkan penambahan kuota pada formasi yang jumlah pendaftarnya lebih banyak yakni formasi SMA jurusan IPS dan formasi D3 Keperawatan,” ucapnya.

Berbagai sumber menyebutkan, ganjaran atas ketidakprofesionalan BKD Kabupaten Nias maka Bupati Nias seharusnya mencopot kepala BKD kabupaten itu dari jabatannya karena telah membuat pengumuman yang membingungkan apalagi bagi calon yang sebelumnya dinyatakan menang tetapi akhirnya dinyatakan gagal.(YAGI)

Empat Desa di Madina Dapat Kucuran Dana CSR Pertamina MADINA - Pemkab Mandailing Natal (Madina) mendapat kucuran dana corporate social responsibility (CSR) dari Pertamina tahun 2013 sebesar Rp1 miliar lebih yang diperuntukkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat empat desa di Kecamatan Panyabungan Timur.

Demikian disampaikan fasilitator PNPM Mandiri Kecamatan Panyabungan Timur dalam rapat dengar pendapat dengan Plt Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution yang dihadiri Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal AKBP Edy Masyuri Nasution dan sejumlah pimpinan SKPD terkait di ruang kerja Plt bupati, Rabu (15/1).

Dikatakan fasilitator PNPM Kecamatan Panyabungan Timur Yusak bahwa pelaksanaan CSR Pertamina sebesar Rp1 miliar lebih sudah terealisasi sekitar 95 persen dan pelaksanaan proyek CSR di lapangan dipergunakan dengan sistem PNPM Mandiri.

"Dengan pelaksanaan CSR sistem PNPM Mandiri, masyarakat yang mengajukan, masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang mengerjakan, dan masyarakat yang melakukan penilaian," jelas Yusak.

Disebutkan Yusak, hingga akhir Desember 2013 mereka sudah mangerjakan pembangunan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat di empat desa dengan didanai oleh CSR Pertamina.

Empat desa yang mendapatkan dana tersebut adalah Huta Tua, Banjar Lancat, Huta Bangun, dan Huta Tingg.

"Empat desa itu selama ini diketahui merupakan desa penghasil ganja di Madina sehingga diharapkan dengan adanya program CSR dari Pertamina tersebut masyarakatnya dapat beralih dari menanam ganja ke tanaman lain,” harapnya.

Sementara itu Dahlan Hasan dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dana CSR Pertamina sangat bermanfaat bagi masyarakat Madina khususnya di empat desa wilayah Panyabungan Timur agar dapat mengubah pola hidup masyarakatnya.

"Kita sangat berterima kasih kepada pihak Pertamina yang telah memberikan perhatian serius kepada masyarakat empat desa kita yang berada di Kecamatan Panyabungan Timur, sehingga dengan perhatian ini nantinya masyarakat dapat meninggalkan pola hidup yang mereka lakoni selama ini, dari menanam ganja ke tanaman lainnya," harap Plt bupati.

Dahlan Hasan Nasution juga meminta SKPD terkait di jajarannya untuk dapat mengalokasikan dana ke Kecamatan Panyabungan Timur khususnya ke empat desa tersebut baik untuk peningkatan infrastruktur jalan maupun penciptaan mata pencaharian bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat beralih dari menanam ganja ke tanaman holtikultura.

"Kita jangan hanya mengharapkan CSR dari Pertamina saja untuk membangun empat desa tersebut, namun kita juga harus memikirkan dari APBD Madina ini, bagaiman caranya menciptakan mata pencaharian masyarakat yang dapat segera menghasilkan, salah satu contohnya dengan bercocok tanam holtikultura, juga kita harus memikirkan mata pencaharian masyarakat jangka panjangnya,” tegas Dahlan.

Sementara itu Edy Masyuri Nasution mengatakan dengan adanya CSR Pertamina ini, patut disyukuri semua pihak. Meski di Madina Pertamian tidak mempunyai usaha, Pertamina tetap mengucurkan CSR-nya di Madina.

"Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina yang telah mengucurkan sebagian dana CSR-nya untuk membantu kita mengubah pola hidup masyarakat yang berada di Kecamatan Panyabungan Timur tersebut,” harap Edi.(TH)

Plt Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution didampingi Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal AKBP Edy Masyuri Nasution memberikan arahan kepada fasilitator PNPM Kecamatan Panyabungan Timur dan sejumlah SKPD terkait.kpkpos/th

10

KPK POS E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT

Oknum Guru SMAN 1 Lolowa’u DPO Polres Nisel Janda 5 Anak Nekat Jadi Kurir Narkoba JAKARTA - Rosalina Siregar (43) nekat menghidupi lima anaknya dengan mencari keuntungan dari pekerjaannya sebagai kurir narkoba. Akibatnya, ibu lima anak yang awalnya berprofesi sebagai pengantar wanita Pekerja Seks Komersil (PSK) itu harus mendekam di penjara Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Dia mengaku nekat menjadi kurir narkoba karena kesulitan ekonomi untuk menghidupi lima anaknya. Karena sebelumnya sebagai tukang ojek wanita malam dirasakan tidak cukup," ujar Kabag Humas BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto, Kamis (16/1).

Sumirat menuturkan, Rosalina yang sudah cerai dengan suaminya itu ditangkap BNN atas keterlibatannya dengan jaringan pemasok narkoba asal Pakistan yakni Samiulah Khan alias Umar dan Tri Hartono. Setiap melakukan transaksi, Rosalina mendapatkan upah sebesar Rp1 juta untuk dibagi dua dengan Tri yang juga merupakan kurir narkoba.

Pengungkapan kasus ini berawal dari ditangkapnya seorang pria bernama Tri Hartono seorang sopir angkutan kota (angkot) di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat de-

ngan barang bukti heroin seberat 1.564,3 gram dan sabu seberat 942,2 gram.

Tri mengaku mendapatkan barang haram itu dari seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan bernama Samiulah Khan alias Umar. Dari pengakuannya itu, Umar langsung ditangkap di sebuah hotel di Mangga Dua, Jakarta. Narkoba yang didatangkan secara langsung dari Pakistan itu rencananya akan dijual atau diedarkan di daerah Kemang dan Cilandak, Jakarta Selatan.

"Ternyata RL (Rosalina) adalah yang mengendalikan jaringan narkotika dengan cara berkomunikasi dengan seseorang di Pakistan. Sedangkan Umar bertugas mengantarkan barang tersebut ke Indonesia," pungkasnya.

Saat ini BNN masih melakukan pencarian terhadap tersangka lain yang berhubungan dengan tersangka Tri dan Rosalina. Bahkan BNN juga bekerjasama dengan pemerintah Pakistan untuk menangkap bandar narkoba yang memerintah Umar. Adapun para tersangka akan dijerat Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. (BBS)

Curanmor di Langkat Merajalela STABAT - Aksi pencurian kenderaan bermotor (curanmor) saat ini sangat merajalela dan meresahkan masyarakata Kabupaten Langkat. Buktinya dalam kurun waktu satu minggu lima unit sepeda motor milik warga raib digondol pencuri.

Penyebab pencurian sangat beragam dan terkesan banyak juga akibat hal yang sepele. Seperti yang ditaruh di parkiran rumah dan perkantoran kemudian raib. Lantas ada juga yang dicegat di tengah jalan. Bahkan tragisnya, di rumah ibadahpun disikat pencuri.

Dengan kondisi semacam itu, maka hal ini memberi sinyal kepada kita semua para pemilik motor untuk lebih ekstra hati-hati dan waspada bahwa pelaku-pelaku pencuri motor setiap saat pasti mengintai kenderaan kita.

Seperti dialami Supriyadi SH (35) warga Gang Antara Lingkungan II Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, yang kehilangan sepeda motor BK5127 RAN di parkiran tambak Dusun Pasar Rawa Desa Paluh Baru Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sabtu pukul 00.10.WIB. Akibatnya dia mengalami kerugian sekitar Rp18 juta.

Setelah itu, Yudha Hermawan (22) warga Jalan Swadaya Lingkungan III Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Juga kehilangan sepeda mo-

tor BK-2958 PAH di halaman Masjid Asyaqirin Jalan Proklamasi Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Kamis pukul 16.00.WIB, yang mengkibatkan dia mengalami kerugian sekitar Rp17.225.000.

Selanjutnya, Supianto (41) penduduk Lingkungan V Sei Dendang Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, juga mengalami nasib yang sama. Dia kehilangan sepeda motor BK-2355 PAH di samping teras rumahnya, Jumat pukul 19.30.WIB. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp12 juta.

Kemudian, Misno (45) warga Pasar V Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat juga kehilangan sepeda motornya yakni sufra Fit BK2550 IP di teras rumahnya, Jumat pukul 19.30.WIB. Kejadian itu membuat korban mengalami kerugian Rp10 juta.

Teranyar, juga menimpa Indra Sidabutar (26) warga Dusun VII Jalan Utama Desa Tandam Hilir yang kehilangan sepeda motor miliknya di belakang podium alunaLun Tengku Amir Hamzah Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Minggu pukul 16.00.WIB. Menyikapi data di atas, tokoh masyarakat Langkat, Sanimin meminta aparat kepolisian khususnya Polres Langkat secepatnya mengambil langkah untuk meminimalisir agar kejadian tersebut jangan terulang kembali. (JUL)

Sultan Indera Bungsu, Dipanggil Paksa BINJAI - Tampaknya Pemangku Adat Melayu BinjaiLangkat Sultan Indra Bungsu, tidak gentar hadapi pihak penyidik Polres Binjai. Bahkan, pria bertubuh tambun yang diduga sebagai dalang intelek tual di balik kerusuhan lahan eks HGU PTPN II Jalan Dipenogero, Kecamatan Binjai Timur, beberapa waktu lalu terkesan mencueki panggilan tim penyidik Polres Binjai.

Pada panggilan pertama dan kedua Indra Bungsu tak juga hadir, sehingga pihak Polres Binjai seakan dicuekin.

Karena dicuekin, penyidik gerah. Dan mereka akan melakukan upaya jeput paksa sang Sultan, untuk diambil keteranganya.

“Panggilan ketiga nanti,

kita akan lakukan pemanggilan secara paksa dengan cara menjemputnya,” kata Kapolres Binjai AKBP Marcellino Sampouw SH Sik melalui Kasat Reskrim AKP Revi Nurvelani, Kamis pekan lalu.

Pemanggilan sekaligus penjemputan paksa ini dilakukan pihak kepolisian Polres Binjai, setelah tiga hari berselang dari pemanggilan kedua.

Untuk pemanggilan ketiga tepat hari Senin ini.

Langkah ini sendiri, ujar Kasat Reskrim, dilakukan setelah pemanggilan pertama Indra Bungsu, tidak hadir. Demikian juga dengan pemanggilan kedua yang rencananya Indra Bungsu, harus hadir pada, Kamis pekan lalu. (SBR)

NISEL - Oknum guru SMA negeri 1 Lolowa’u, Hardiono Halawa alias Ama Nanda kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) di Polsek Lolowa’u Polres Nias Selatan, sebagaimana pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan / penyelidikan yang disampaikan Kapolsek Lolowa’u Nomor : B/ 03/1/2014/Reskrim kepada Herdika Giawa tertanggal 9 Januari 2014 .

Dalam surat tersebut, Kapolsek Lolowa’u menerbitkan surat DPO terhadap pelaku/tersangka Hardiono Halawa dan surat DPO tersebut telah dikirim ke jajaran wilayah hukum Polres Nias Selatan.

Korban, Herdika Giawa yang dikonfirmasi mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Lolowau dan jajarannya yang telah menindaklanjuti kasus penganiayaan dirinya yang dilakukan oleh tersangka pada 31 Oktober 2013 yang lalu pada saat gotong royong sekolah SMAN 1 Lolowa’u sedang berlangsung.

Menurut korban, kejadian itu berawal dari kegiatan

gotong royong dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pada saat itu, pelaku secara membabi buta tanpa basa basi meninju sekuat tenaganya dahi, telinga dan mukanya bertubi-tubi disaksikan Kiki Rizki Ananda Buulolo, Novita Novriati Giawa, Tunjangi Buulolo.

“Spontan saya jatuh pingsan dan dari telinga saya keluar darah segar membasahi baju seragam sekolah,” ucap korban.

Selanjutnya, orangtua korban Kalebi Giawa langsung membawa anaknya berobat ke Puskesmas Lolowa’u.

Saat itu dokter yang merawat korban sempat mengatakan bahwa luka yang

dialami korban cukup parah sehingga dokter mengatakan untuk pengobatan luka dibagian dalam tidak bisa dijaminnya karena alat spesialis belum dimiliki Puskesmas Lolowa’u.

Sementara itu Polsek Lolowa’u telah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka Hardiono Halawa yakni surat panggilan pertama dengan surat bernomor : S.Pgl/384/XI/2013/reskrim.

Demikian juga surat panggilan kedua tanggal 9 Januari 2014 Nomor : B/03/ I/2014 Reskrim, namun tersangka sampai hari ini tidak hadir.

Kapolsek Lolowa’u, AKP Des R Jaya Hia SE dalam

PASAR BERINGIN GUNUNGSITOLI TERBAKAR

(DG/FG/YAGI)

Rumah Makan di Simpang Thamrin Plaza Terbakar

Nias Kekurangan Armada Damkar NIAS - Sebanyak 68 unit kios dan 116 losd terbuka Pasar Beringin Gunungsitoli yang berlokasi di Jalan Sudirman, ludes terbakar. Bahkan kebakaran tersebut juga melalap 5 unit rumah penduduk dilingkungan tersebut, Senin sekitar pukul 20.35 WIB. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias yang dikonfirmasi KPK Pos di lokasi kebakaran, Rabu, mengatakan penyebab kebakaran pasar Beringin Gunungsitoli masih belum diketahui. Namun informasi yang diperoleh dari beberapa warga yang berada di lokasi kejadian menyebutkan kebakaran diduga akibat arus pendek listrik.

Ditambahkan, kebakaran berlangsung sekitar 3 jam dengan upaya pemadaman yang dilakukan BPBD Kabupaten Nias yakni mengerahkan personil petugas pemadam kebakaran baik dari Kabupaten Nias dan BPBD

kasus ini memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan/penyelidikan tanggal 21 November 2013 Nomor : B/82/ XI/2013/Reskrim. Dalam kasus ini, tersangka Hardiono Halawa dijerat dengan pasal 80 ayat 1 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subs pasal 351 KUHP Pidana.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polsek Lololwa’u untuk penangkapan tersangka di rumahnya di Desa Botohili tetapi masih belum berhasil.

Menurut informasi, tersangka kabarnya sudah hengkang ke luar daerah.

Kota Gunungsitoli serta 3 unit mobil tangki air masingmasing dari PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias, Kodim 0213/Nias, dan Polres Nias.

Ogamota Telaumbanua SH mengakui bahwa akibat kurangnya armada mobil pemadam kebakaran (damkar), pemadaman api dilokasi terhambat. Apalagi dengan hembusan angin dan suhu udara yang cukup panas pemadaman mengalami kendala.

Pada kesempatan itu Ogamota Telaumbanua mengharapkan kepada pihak atasan termasuk pemerintah pusat dapat memberikan bantuan berupa fasilitas untuk pemadam kebakaran khususnya di Kabupaten Nias termasuk Pemkab Nias dapat meng-

anggarkan pengadaan mobil pemadam kebakaran pada APBD Kabupaten Nias Tahun anggaran 2014. “Termasuk perbaikan mobil pemadam kebakaran yang sudah ada saat ini dapat segera diperbaiki sehingga bisa beroperasi kembali,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Tonazaro Halawa yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Rabu, mengatakan kerugian materi akibat kebakaran tersebut masih belum diketahui pasti, namun kejadian itu tidak korban jiwa.

Ina Defi Halawa, salah seorang pedagang pasar beringin Gunungsitoli mengatakan akibat kebakaran pasar beringin yang dibangun NGO dari negara Jepang sebagai bantuan bagi korban benca-

na alam gempa tahun 2005 silam itu, pasar tradisional ini masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan belum diserahkan kepada Pemko Gunungsitoli. Dan kerugian yang dialami akibat kejadin itu ditaksir puluhan juta rupiah karena tidak ada satupun barang miliknya yang sempat diselamatkan mengingat kejadian itu para pedagang sudah pada pulang semuanya.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM didampingi Wabup Arosokhi Waruwu SH MH turun kelokasi kejadian bersama sejumlah kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias.

Pada kesempatan itu bupati menyarankan kepada SKPD terkait untuk mencari solusi untuk perbaikan pasar beringin yang telah hancur.(YAGI)

MEDAN - Rumah makan 'Bunda' yang berada tepat di persimpangan Jalan Thamrin - Merbabu Medan Kota dilalap si jago merah, Jumat (17/1). Tidak ada korban, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Menurut data yang didapat, asal api muncul dari tabung gas ukuran 3 Kg. Saat itu seorang karyawan rumah makan itu sedang memasak. "Keluar api dari tabung gas itu," kata Sarmiani.

Dengan seketika, si jago merah langsung menyambar seluruh isi dapur rumah makan milik Bu Rita tersebut. Sejumlah pengunjung dan karyawan sontak lari menyelamatkan diri ketika melihat api."Sempat terdengar suara ledakan," pungkasnya.

Warga sekitar dan pengguna jalan yang melihat api berusaha memadamkan api. Akhirnya si jago merah dapat dijinakkan setelah enam unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi.Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di Jalan Thamrin mengalami kemacetan.

Petugas kepolisian pun terlihat melakukan pengamanan.(SBC)

Pemkab Langkat Jangan Kalah Dengan Mafia Hutan Mangrove LANGKAT - Puluhan massa yang merupakan warga Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, bersama beberapa pengurus lembaga penyelamat hutan mangrove, menggeruduk kantor Bupati Langkat, Kamis.

Mereka mendesak Pemkab menghentikan pembalakan / pengalihfungsian tanpa ijin ratusan hektar hutan mangrove di Pulau Sembilan menjadi kebun kelapa sawit dilakukan PT.Makmur Abadi Raya (MAR).

Melalui suratnya No:593.44834/PEM/2013, Bupati Langkat memang sudah menolak permohonan ijin lokasi yang diajukan PT MAR, tapi kenyataan di lapangan, perusahaan yang dipimpin Bastian alias A Cin itu terus melakukan penggarapan dan pengalihfungsian hutan mangrove di Desa Pulau Sembilan menjadi kebun sawit.

"Kami minta agar Bupati tidak hanya sekadar menolak melalui surat, tetapi harus melakukan tindakan menyetop aktifitas PT MAR,” demikian orasi beberapa warga yang ingin bertemu langsung dengan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu saat berunjuk rasa didepan gerbang kantor Bupati Langkat.

Melalui juru bicaranya Azriadi, dan Keprianto Tarigan, perwakilan warga yang diterima Plt.Sekda Langkat, dr Indra Salahuddin didampingi Asisten Pemerintahan Abdul Karim, mengatakan pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia-mafia yang menggarap dan mengalihfungsikan hutan mangrove tanpa ijin.

Sebagai warga setempat yang sumber kehidupannya hanya sebagai nelayan, kata mereka,

DEMO - Ratusan warga saat berdemo di depan kantor bupati Langkat. (KPK POS/JUL) kehadiran PT MAR yang telah menggarap dan mengalihfungsikan kawasan hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit, benarbenar mengakibatkan warga semakin susah.

Kasawan hutan mangrove di sana merupakan tempat mencari nafkah karena di sana tempat berkembang biaknya ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya.

Dengan dibabat dan dialihfungsikannya kawasan itu, warga bukan hanya kehilangan lahan mencari nafkah tetapi akses menuju laut juga terhalang karena paluh-paluh yang ada, yang selama ini menjadi jalan warga, ditutup (bendung).

“Kami minta Pemkab Langkat tegas, hentikan aktifitas PT MAR .

Perintahkan perusahaan untuk menghutankan kembali kawasan yang dialihfungsikan menjadi kebun sawit serta membongkar bendung-bendung penutup paluh,” kata warga.

Jika perusahaan yang operasional di lapangan dipercayakan kapada Gembira Harahap itu tidak menolak, tegas warga, maka warga yang akan melakukannya.

“Makanya, kedatangan kami ini sekaligus memberitahukan, agar Pemkab Langkat , dan pihak kepolisian hadir karena pada hari itu warga akan melakukan pembongkaran bending penutup paluh, dan juga penanaman bakau di lokasi, ” tegas warga. Menyahuti permintaan warga, Plt Sekda dr

Indra Salahuddin mengatakan Pemkab akan menyurati PT MAR sebagaimana diharapkan warga.

Selain ke kantor Bupati, warga juga mendatangi kantor DPRD Langkat, Kejakasaan dan juga Mapolres Langkat.

“Sebagai warga kami akan menyampaikan maksud kami ke dewan, dan ke Polres Langkat agar penyidik kepolisian tidak mainmain menangani proses hukum yang telah dilakukan terhadap PT MAR,” kata Keprianto sembari mengungkapkan bahwa di belakang PT MAR yang menggarap sekitar 700 hektar hutan mangrove tersebut adalah ES alias A Ling, oknum pengusaha dealer sepeda motor di Stabat. (JUL)

11

KPK POS E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT

Aparat Kepolisian Aceh Timur Dor Pengedar Ganja ACEH TIMUR - Jajaran Personil Polres Aceh Timur dan Aceh Barat, secara terpisah menggagalkan peredaran 60 kilo ganja kering serta menggerebek pesta sabu-sabu. Sedikitnya lima orang teesangka dicokok hamba hukum, serta dua orang lainnya dinyatakan buron.

Dari Idi dilaporkan, anggota Polsek Peunaron dan Idi Rayeuk bersama Satuan Narkoba Polres Aceh Timur, terpaksa menghadiahkan timah panas terhadap Mursal (29) warga Desa Rantau Panjang, Kecamatan Bayeun, Kecamatan Sungai Raya, bebera hari yang lalu sekitar pukul 14.00 WIB, dalam sebuah operasi pemberantasan narkoba di kawasan Desa Teumpeun, Kecamatan Peureulak Barat.

Dalam kesempatan itu, polisi juga menciduk, Muhammad Zubir (26) warga Desa Rantau Panyang, serta Al Kiday (39) warga Paya Bujok Langsa. Belakangan secara terpisah, polisi juga menangkap Sofian Yusuf (37) warga Desa Lhok Geulumpang, Kecamatan Darul Aman. Bersama keempatnya polisi mengamankan barang bukti sekitar 60 kilogram ganja kering.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir, didampingi Kasat Narkoba, AKP Adi Sofyan, menjelaskan, operasi pemberantasan ganja itu berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada satu unit mobil angkutan jenis L-300 nopol BL 1669 AB yang sedang bergerak dari arah Peunaron menuju Kota Langsa. Disebutkan juga di dalam mobil terdapat 30 kilogram ganja

BARANG BUKTI - Polisi Aceh Timur memperlihatkan sekitar 30 kilogram ganja kering bersama pemiliknya Muhammad Zubir yang ditangkap di kawasan Desa Teumpeun, Kecamatan Peureulak Barat,pekan lalu sekitar pukul 14.00 WIB. (KPK POS/BSO) kering. Berdasarkan informasi tersebut polisi selanjutnya segera bergerak menuju lokasi dimaksud dan segera melakukan penelusuran. “Dari hasil pengembangan dan penelusuran, tersangka pertama yang diciduk Muhammad Zubir (26) yang ketika itu baru saja keluar dari salah satu warung di kawasan Peunaron,” ungkapnya.

Polisi selanjutnya segera mengembangkan kasus tersebut, dan diperoleh informasi bahwa masih ada dua tersangka lainnya yang kini sedang berada dalam mobil L-300 yang sedang melaju dari arah Peunaron dengan membawa ganja.

“Saat itu kita segera melacak keberadaan mobil tersebut, dan diperoleh informasi bahwa mobil itu sedang berada di kawasan Desa

Teumpeun dan akhirnya polisi segera melakukan pengejaran pada mobil bersama dua orang yang terdapat didalamnya yakni Mursal (29) dan Alkidai (39) yang selanjutnya, mobil tersebut segera dihentikan,” tambahnya.

Polisi selanjutnya menggeledah mobil itu dan ditemukan ganja kering seberat 30 kilogram. Menyadari mereka tertangkap, Mursal berupaya melakukan perlawanan dan melarikan diri, sehingga pihak kepolisian segera melakukan tindakan pelumpuhan dengan menembak kaki sebelah kirinya. Lelaki itu segera dievakuasi ke RSUD Idi Rayeuk.

Sementara itu secara terpisah, pihak Mapolsek Idi Rayeuk, Aceh Timur juga menangkap seorang lelaki pembawa ganja dalam mobil

dum truk BL8583 VL yakni Sofian Yusuf (37) warga Desa Lhok Geulumpang, Kecamatan Darul Aman, pekan lalu sekitar pujkul 16.00 WIB. Bersamanya juga diamankan barang bukti ganja kering seberat 30 kilogram.

Gerebek SS Dari Meulaboh, Aceh Barat dilaporkan, anggota Polres Aceh Barat, pekan lalu malam lalu sekitar pukul 20.30 WIB, menggerebek kegiatan maksiat berupa pesta sabu sabu di Desa Puuk, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat. Polisi hanya berhasil mencokok Samsuar(39), warga Gampong Baro, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Dua orang lainnya yang ikut pesta haram narkoba itu, sukses melarikan diri dan masuk dalam DPO polisi.

Operasi penggerebekan itu diawali laporan masyarakat. Polisi bergerak cepat sekaligus menggerebek rumah milik Rusli, di Gampong Puuk, Kaway XVI, Aceh Barat. Dari lolasi itu, polisi membekuk Samsuar, warga Teunom, sedangkan dua pelaku lain melarikan diri. Di rumah itu, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu 1 paket kecil dengan berat 0,27 gram, 1 buah bong alat penghisap sabu, biji ganja dengan berat 11 gram, 1 buah spet kaca. “Di lokasi kita juga mengamankan 1 unit mobil Daihatsu Xenia BL 953 ZW milik Samsuar,” kata Kapolres Aceh Barat, AKBP Faisal Rivai Sik melalui Kasat Narkoba, Iptu Darkasi.

Menurutnya, selain 1 mobil, juga diamankan 1 unit sepmor jenis Satria F BL 6430 LK milik Fadil, anak dari pemilik rumah yang saat penggerebekan melarikan diri lewat jalan belakang rumah, sedangkan satu tersangka lain yang masih buron adalah Eko (23) warga Teunom, pekerjaan montir bengkel. (BSO)

Kejari Langsa Musnahkan 59 KG Ganja dan Sabu LANGSA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, Rabu lalu, memusnahkan barang bukti (BB) seberat 59 kg ganja dan 4 ons lebih sabu-sabu di pelataran Kantor Kejari Langsa.

Hadir pada acara itu, Walikota Langsa Usman Abdullah SE, Kepala BNN Kota Langsa AKBP Navri Yulenny, Kasdim 0104/Atim Mayor Inf Nasrun Nasution, Kepala LP Narkotika Kelas III Langsa, Amiruddin SH, serta para undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kajari Langsa, R Miftohul Arifin SH, mengharapkan di tahun 2014 kasus penggunaan dan peredaran narkoba dapat terus menurun serta ditekan angkanya. “Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang menjadi salah satu prio-

ritas penegakan hukum,” kata Miftohul.

Kajari mengajak semua pihak terkait serta lapisan masyarakat, untuk bersamasama membasmi peredaran narkoba khususnya di wilayah Kota Langsa. Sehingga dapat mencegah kerusakan generasi bangsa ke depan, dan menjadikan mereka bersih dari pengaruh narkoba.

BB ganja dengan total seberat 59.707,87 gram yang dimusnahkan itu berasal dari 77 perkara yang telah memiliki hukum tetap pengadilan, dan untuk sabu seberat 484,64 gram terdiri dari 144 perkara. Barang bukti ganja dan sabu tersebut merupakan tindakan pidana yang berlangsung dalam kurun waktu 2011-2013.(BSO)

DIMUSNAHKAN Kajari Langsa, R Mifotohul Arifin SH (kanan dua),Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE (kanan), Kepala BNN Langsa AKBP Navri Yulenny, dan Kasdim 0104/Atim Mayor Inf Nasrun Nasution, serta Ketua DPRK Langsa M Zulfri ST MM MT, Rabu, memusnahkan barang bukti ganja dan sabu, di halaman Kantor Kejari.

(KPK POS/BSO)

Kandang Ayam Cemari Lingkungan, Geuchik Bohongi Warga LANGSA - Agaknya Rahmad Hidayat selaku geuchik (Kepala Desa) Sidodadi Kecamatan Langsa Lama tidak mampu mengatasi pencemaran yang ditimbulkan akibat keberadaan kandang ayam pedaging milik Zulfikar warga desa tersebut.

Sudah beberapa kali para warga mengirimkan surat kepada geuchik agar mencari solusi mengatasi pencemaran kandang ayam tersebut, namun masalah ini Rahmad Hidayat selaku pimpinan desa menganggap sepele dan dugaan sementara dari warga di sana geuchiknya sudah menerima fee dari pengelola kandang.

Sudah acap kali warga

melapor kepada geuchik baik secara tertulis yang ditanda tangani oleh sejumlah warga maupun laporan warga secara lisan. Namun geuchik tetap berjanji akan menindak lanjuti permasalahan ini. Nyatanya ini semua trik Geuchik mengulur waktu agar warga tenang dan tidak mempermasalahkannya lagi. Namun yang namanya pencemaraan bau yang tak sedap serta hama lalat yang kian menyerbu pemukiman akibat pencemaraan kandang ayam itu manalah mungkin warga bisa tenang.

Warga di sana menganggap Rahmad Hidayat selaku pimpinan desa tidak mampu

mencari solusi, janji untuk menindak lanjuti hanya isapan jempol belaka. Oleh sebab itu warga mengklaim Geuchik telah melakukan pembohongan terhadap warganya.

Demikian ungkapan warga kepada Koran ini di desa tersebut. Informasi yang dihimpun dari berbagai kalangan di desa itu.

Berawal keberadaan kandang ayam itu kecil hanya ratusan ekor ayam saja yang diternak. Namun setelah hampir dua tahun kandang ayam itu menjadi besar dan ayam yang diternak mencapai ribuan ekor hingga si pemilik kewalahan untuk mengatasi pencemaran. Mulai dari situ-

lah warga yang terkena pencemaran membuat laporan tertulis kepada geuchik agar pemilik kandang dapat mengatasi pencemaran namun laporan warga tidak direspon bahkan peternak itu terus berlanjut hingga kini.

Warga di sana meminta Rahmad Hidayat konsisten tentang masalah ini agar hidup rukun bertetangga tetap terjaga keharmonisannya.

Namun bila geuchik Rahmad Hidayat tidak merespon untuk mencari solusi maka dikhawatirkan warga menjadi apatis terhadap desa dan bukan tidak mungkin timbul perpecahan sesama warga yang akhirnya sulit untuk

diselesaikan. Demikian informasi yang dihimpun dari warga di sana.

Geuchik Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Rahmad Hidayat ketika di konfirmasi melalui ponselnya mengatakan, "kalau hendak konfirmasi datang saja ke kantor desa kami". Namun pada Rabu dan Kamis ketika hendak di konfirmasi di kantornya salah seorang Kaurnya mengatakan geuchik tidak masuk kantor karena sakit. Begitu juga camat Langsa Lama Heri Kurniawan ketika hendak dimintai tanggapan permasalahan ini, kata salah seorang stafnya Pak Camat sedang dinas luar.(YANTO)

IDENTIFIKASI - IPDA Nachrowi dan Polmas Desa Meurandeh Dayah Sugianto sedang mengamankan warga yang ingin menyaksikan identifikasi korban gantung diri. (KPK POS/YANTO)

Seorang Kakek Tewas Gantung Diri LANGSA - Warga desa Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama sontak geger, karena seorang kakek bernama Sofyan (60) ditemukan tewas gantung diri dalam kamar rumahnya, Rabu sekitar pukul 12.30 WIB. Menurut istri korban Sani yang sehari-harinya bekerja di RSUD Langsa kepada KPK Pos di rumahnya mengatakan, semenjak sepulangnya dari merantau di Kota Peureulak Aceh Timur, perilaku korban terhadap keluarganya cukup aneh dan seperti seorang depresi yang selalu berilusi seperti dibayangi rasa ketakutan. Bahkan sebelumnya keluarga korban sempat menanyakan dengan orang tua kampong Ayah Husein tentang perilaku korban. Namun ajal ditentukan oleh Allah SWT dan akibat kejadian ini kami bermohon agar almarhum diterima di sisi-Nya. Kronologis Semenjak pulang merantau, Sofyan yang ber-

sifat aneh itu selalu mendapat perhatian keluarga.

Namun entah kenapa pada hari kejadian itu pihak keluarga lepas kontrol. “Sehingga sejak pagi itu kami menganggap Sofyan sudah keluar dari rumah untuk mencari kerja atau ketempat lain,” kata menantu perempuan korban yang tinggal disebelah rumah korban.

Tepatnya, tambahnya, saat azan zuhur keluarga korban mendengar seperti ada benda terjatuh dari kamar mertuanya dan ketika dilihat ternyata seutas tali telah terjerat di leher korban. Akibat tiang pengikat tali di mana korban tergantung patah dan korban jatuh ke lantai dengan kondisi tidak bernyawa lagi.

Akibat kejadian itu keluarga korban langsung melaporkan ke Polisi Masyarakat (Polmas) Sugianto dan Polmas pun meneruskannya ke Polres Langsa guna pengusutan lebih lanjut. (YANTO)

Warga Minta Gudang Pembuatan Roti Ditutup MEDAN - Gudang dan sekaligus toko pembuatan roti yang berada di Jalan Pantai Burung lorong 2 Brigjen Katamso, Medan hangus terbakar, Kamis siang.

Akibatnya, warga yang tinggal berada di sekitar lokasi kejadian berhamburan panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Warga setempat mengamuk dan meminta agar toko itu ditutup karena sudah berkali-kali terbakar.

Data yang dihimpun, sebelum terbakar, asap tebal keluar dari dalam lantai dua gudang pembuatan roti berlantai tiga milik UD Acay Jaya ini. Selanjutnya, membakar seisi gudang tersebut.

Tim Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan masuk ke dalam gudang karena sang pemilik gudang menutup gudangnya dari dalam dan tidak bersedia membuka.

Pemadam pun akhirnya membongkar paksa pintu besi gudang tersebut dan akhirnya bisa masuk ke dalam memadamkan asap tebal dari dalam gudang.

Kebakaran gudang ini memancing emosi warga sekitar. Warga emosi dan mencari sang pemilik gudang di dalam toko rotinya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Warga mengamuk karena ternyata toko ini sudah berkali-kali terbakar dan membahayakan pemukiman warga sekitar yang berdempeten dengan gudang itu. Warga menduga pihak toko sengaja membakar gudangnya untuk mendapatkan asuransi "Kejadiannya tiba-tiba saja ada asap tebal dari gudang itu. Kebakaran ini merupakan yang kedua kalinya. Namun, penyebabnya masih belum pasti, dan pemiliknya sedang tidak berada di tempat," kata Kepala Lingkungan setempat, Bustamam Pohan.

Polisi yang turun ke lokasi langsung menenangkan warga yang meluapkan emosi dengan memarahi pegawai toko karena pemilik gudang tidak berada di tempat. Selanjutnya, petugas kepolisian langsung memasang police line di depan toko dan gudang milik UD Acay. (SBC)

Buronan Koruptor Nyamar Jadi Tukang Becak LANGSA - Setelah buron selama lebih dari tiga tahun, seorang koruptor dana korban banjir Aceh Timur akhirnya ditangkap tim intel dari Kejari Idi dan Kejari Langsa setelah terlebih dahulu berkordinasi dengan Kejati Aceh.

Koruptor yang ditangkap tersebut Drs. Hidayat (47). Mantan Plt Camat Simpang Jernih Aceh Timur itu ditangkap karena tidak mau menjalani vonis Mahkamah Agung (MA) RI empat tahun penjara. Hidayat terbukti korupsi Rp476.000.000 dana korban banjir Aceh Timur Tahun 2007.

Kasi Penkum dan humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH mengatakan, sebelumnya Kejari Idi melayangkan surat panggilan terhadap terpidana. Akan tetapi terpidana Hidayat mengabaikan

Drs. Hidayat diapit petugas ketika hendak dibawa ke rutan Idi. (KPK POS/YANTO) panggilan tersebut. Karena tidak hadiri panggilan, intel Kejari Idi mulai terus mengintai keberadaan mantan Plt Camat Simpang Jernih Aceh Timur itu. Hingga

akhirnya, Rabu pekan lalu, seorang petugas intel kejari menyamar jadi penumpang becak dan menyetop becak bermotor yang dikemudikan Drs. Hidayat. Sebe-

lumnya pihak intel kejari Idi mengendus bahwa buronan koruptor dana Banjir Aceh Timur selalu menyamar jadi tukang becak di Kota Langsa.

Setelah menyetop, petugas intel Kejaksaan minta diantar ke pajak di Kota Langsa. Kemudian setelah dari pajak Kota Langsa, petugas intel minta diantar lagi ke Kantor Kejari Langsa. Sesampainya di Kejari Langsa, Drs. Hidayat langsung ditangkap petugas seraya menunjukan Surat Perintah Penangkapan kepada bersangkutan. Kemudian terpidana koruptor itu diboyong Tim Kejari Idi untuk eksekusi Hukuman sesuai vonis MA yang telah berkekuatan hukum tetap di rutan Idi Aceh Timur.

Kronologis Perkara

Perkara korupsi ini berawal ketika Hidayat dipercayakan sebagai Plt Camat Simpang Jernih, Aceh Timur pada 26 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Penanganan Pascabencana Alam. Kemudian terdakwa ditunjuk fasilitator Kecamatan, 30 November – 12 Desember 2007. Sedangkan kesalahannya adalah memotong bantuan untuk 514 KK korban banjir Rp1 juta per KK dari bantuan diterima per KK Rp70 juta.

“Bantuan ini bersumber dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang totalnya Rp10 Miliiar. Dana dipotong Rp1 juta per KK dipergunakannya untuk kepentingan pribadi. Tetapi terdakwah telah mengembalikan uang pemotongan itu Rp30 juta,

sehingga sisa kerugian Negara Rp476 juta, “ sebut Kasi Penkum dan Humas kejati Aceh, Amir Hamzah SH. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Idi menghukumnya 4 tahun penjara, denda Rp200 juta atau bisa diganti kurungan tambahan (subsider) 3 bulan, dan harus memba yar uang pengganti Rp476 Juta, apabila tak membayarnya, maka harus diganti kurungan tambahan 1 bulan penjara.

Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, namun putusannya menguatkan putusan PN Idi. Begitu juga kemudian putusan kasasi Majelis Hakim MA, 4 Mei 2010, juga menguatkan putusan sebelumnya. (YANTO)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

LIPSUS

OKNUM POLISI TERLIBAT PENGOPLOSAN KENAIKAN harga elpiji kemasan 12 Kilogram dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka (para tersangka-red) mengoplos gas bersubsidi 3 Kg menjadi 12 Kg. Padahal, jika diingat, pengoplosan gas ini sangat berbahaya.

Namun, demi mencari keuntungan sesaat, ancaman itu diabaikan. Di Medan, delapan di antara komplotan gas oplosan ini sudah ditangkap aparat kepolisian, pekan lalu.

SEJAK kenaikan harga elpiji 12 Kg, Polda Sumatera Utara terus melakukan pemantauan kemungkinan yang terjadi. Salah satunya adalah pengoplosan gas bersubsidi 3 Kg menjadi 12 Kg. Caranya, tentu perlu ada keahlian, sehingga tindakan mereka berlangsung mulus.

Namun, aparat kepolisian Polda Sumut tak tinggal diam. Ada delapan orang yang terindikasi mengoplos gas tersebut. Bahkan diantaranya ada oknum Polisi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Dono Indarto, Jumat pekan lalu mengatakan, mereka ditangkap dini hari tadi (Jumat, 10/1).

Mereka diduga memindah-

kan elpiji 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke dalam tabung kemasan 12 Kg," katanya.

Meski memastikan penangkapan itu, Dono mengaku belum memegang data lengkapnya. Dia juga belum mengetahui nama-nama pelaku yang ditangkap.

Dono memaparkan dua pengoplos ditangkap dari Jalan Tuasan, Medan Tembung. Enam pelaku lainnya diringkus di Jalan Sentosa Gang Aman Pasar IV, Helvetia, Medan. Dari tangan para pelaku disita puluhan tabung gas 3 kg dan 12 kg.

Ada yang kosong, ada pula yang berisi.

Polisi juga menyita selang yang digunakan untuk memindahkan elpiji. Turut diamankan 1 unit pikup BK

9814 CG serta 2 unit mobil box BK 9045 CM dan BK 8774 DU. Para pelaku diduga telah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dan perindustrian.

"Kedelapan pelaku masih diperiksa untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan lokasi penggrebekan sudah dipasangi garis polisi," jelas mantan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung ini.

Pengawasan Diperketat Dibagian lain, setelah Pertamina merevisi kenaikan harga gas Elpiji 12 kg, pengawasan ketat terus dilakukan terhadap kecurangan yang mungkin terjadi di lapangan. Hasilnya, sebuah gudang di Kabupaten

Bogor, Jawa Barat, digrebek polisi karena melakukan pengoplosan dan penyuntikan gas Elpiji.

Praktik curang itu dilakukan dengan cara gas Elpiji berukuran 3 kg yang bersubsidi disuntikan ke gas Elpiji nonsubsidi berukuran 12 kg yang harganya tengah mahal saat ini.

Harga elpiji 12 kg yang melambung tinggi itu segera dimanfaatkan oleh para pedagang nakal dengan melakukan pengopolosan. Namun, ulah ini langsung dicium polisi dengan menggerebek 2 lokasi pengopolosan Elpiji di Kabupaten Bogor.

Sebanyak tujuh orang yang diduga pelaku pengoplosan ditangkap polisi serta berbagai barang bukti seperti segel palsu dan alat suntik.

Modus yang dilakukan adalah memindahkan gas bersubsidi dalam tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg yang harganya tengah melambung.

Modus lain yang pernah ditemui adalah, dengan mengurangi volume gas dari tabung 12 kg dengan cara menyuntikkan ke tabung yang kosong.

Praktik curang seperti ini kerap terjadi. Ancaman hukuman yang ringan membuat kecurangan seperti ini selalu berulang, apalagi di tengah melambungnya harga elpiji 12 kg yang tak bersubsidi seperti saat ini. Pengawasan tentu menjadi kunci penting agar masyarakat sebagai konsumen tidak semakin dirugikan.

(TIM)

900 Tabung Elpiji Oplosan Elpiji Oplosan Rugikan Negara

DIAMANKAN POLRES Bogor menangkap tujuh tersangka pengoplosan tabung gas elpiji bersubsidi yang beroperasi di wilayah Jonggol dan Cileungsi.

Petugas juga mengamankan barang bukti sebanyak 900 tabung gas elpigi berbagai ukuran hasil pengoplosan dari para pelaku.

"Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka sudah beroperasi selama tiga bulan ini," kata Kepala Polisi Resor Bogor, AKBP Asep Safrudin dalam ekspose di Mapolres Bogor, Cibinong, Jawa Barat.

Tujuh tersangka pengoplos tabung gas elpigi tersebut yakni TS dan D untuk tersangka di Cileungsi sedangkan untuk tersangka di Jonggol yakni HS, ME, AE, H dan E. Kapolres menyebutkan, para pelaku melakukan pengoplosan dengan cara lama yakni memindahkan gas dari tabung isi 3 kg ke tabung isi 12 kg dan 50 kg menggunakan regulator atau suntikan.

Untuk satu tabung gas isi 12 kg membutuhkan 3 hingga 4 tabung bersubsidi.

Tabung gas oplosan ini dijual oleh para pelaku di wilayah Jawa Barat, seperti Bogor, Bekasi dan juga Sukabumi. Dari penjualan tabung gas hasil pengoplosan para pelaku mendapatkan keuntungan dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per tabung.

Di Binjai

Satreskrim Polres Binjai, juga pernah menggerebek gudang tempat penbimbunan dan pengoblosan gas elpiji yang terletak di Pasar VII Tandam Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Namun dalam penggerebekkan tersebut, tidak ada satu pun tersangka yang berhasil diamankan.

Pantauan, lokasi tempat penimbunan gas tersebut memang tampak jauh dari kegiatan masyarakat.

Letak gudang tersebut, berada tepat di belakang kandang babi.

Dalam pengerebekan tersebut ratusan gas berbagai ukuran disita polisi dari gudang tersebut beserta alat pengoplosnya.

“Gudang ini milik Beng Hok alias Budi. Dari penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 135 tabung gas ukuran 3 kg, yang sudah kosong maupun yang sudah berisi, 30 tabung gas ukuran 40 kg dan 35 tabung gas ukuran 12 kg serta beberapa alat pengoplos," ucap Kasat Reskrim, ketika ditemui di lokasi penggerebekan.

Ia juga mengatakan, selain adanya penimbunan di gudang tersebut juga dilakukan pengoplosan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap tabung berukuran 3 kg subsidi dari pemerintah tersebut ke tabung gas berukuran 40 kg.

"Tabung gas 40 kg ini yang dioplos dari gas 3 KG. Rencananya akan dijual kepada perusahaan swasta," ucapnya. (TIM)

Rp2,7 Miliar per Bulan

BADAN Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri mengungkapkan, kasus pengoplosan elpiji di Bantar Gebang, Bekasi, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar per bulan.

“Kerugian tersebut berasal dari pengoplosan elpiji bersubsidi 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg yang tidak bersubsidi,” jelasnya.

Menurut Kabareskrim, kerugian juga diakibatkan pengurangan berat gas, misalnya dari yang seharusnya 12 kg hanya diisi 9 atau 10 kg saja. “Selain untung karena menyuntikkan gas yang bersubsidi ke tabung yang tidak bersubsidi, pengoplos juga meraup untung dari pengurangan berat tersebut,” ujarnya.

Kabareskrim menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan tidak menggunakan tabung bila menemukan segel yang tidak sempurna. Bila menemukan segel yang tidak sempurna, masyarakat dapat segera melaporkannya ke kepolisian setempat karena bisa jadi isi tabung tersebut adalah hasil oplosan.

“Bila terbukti, nanti pelakunya akan kami tindak tegas dengan tiga UU yaitu UU Konsumen, UU Migas dan UU Metrologi," tegas Kabareskrim.

Untuk kasus pengoplosan Bantar Gebang, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 3 tiga orang tersangka. Selain di Bantar Gebang, telah terungkap pula kasus yang sama di Jawa Timur.

Tindakan pengoplosan ini sangat berbahaya karena dapat merusak struktur alat sehingga rawan kecelakaan. Bahkan, Bareskrim mengungkapkan, dari 40 kasus kecelakaan elpiji yang terjadi selama tahun 2010 ini, 25 kasus diantaranya justru terjadi pada tabung 12 kg. “Hanya 15 kasus yang disebabkan tabung 3 kg,” jelas Kabareskrim.

Berdasarkan hasil penelusuran Bareskrim Mabes Polri, kecelakaan karena elpiji 12 kg tersebut diduga disebabkan adanya pengoplosan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di samping karena selang dan regulator yang bocor. (TIM)

yakni mengoplos tabung gas, dan entah kenapa, lima ratus tabung gasi miliknya tiba-tiba meledak.

Aparat kepolisian Bekasi, belum lama menggrebek sebuah gudang yang usahanya mirip di Surabaya, mengoplos tabung gas. Di tempat ini, polisi mendapati 26 pekerja yang sedang mengoplos gas dari satu tabung ke tabung lain. Alias bisnis menipu, yakni mengurangi isi gas di tabung sehingga beratnya tidak sesuai dengan yang tertera.

Pekerja ini tidak menyadari, ketika mereka mengoplos gas dari satu tabung ke tabung lain, mereka telah merusak karet pengaman, atau karet sealed. Kerusakan inilah yang menyebabkan kebocoran gas, hingga berujung maut.

Selain di Bekasi, polisi juga menemukan bisnis serupa di kawasan Jakarta Selatan.

Data yang didapatkan dari lokasi tersebut polisi mengamankan 314 tabung elpiji kemasan 3 kilogram, 170 di antaranya kosong.

Selain itu didapati pula 72 tabung elpiji kemasan 12 Kg, 49 di antaranya kosong.

Kuat dugaan lokasi pengoplosan yang digerebek itu milik Aiptu AS. Bisnis haram itu dikabarkan sudah berlangsung setahun belakangan. Dalam aksinya, pelaku diduga memindahkan elpiji dari kemasan 3 Kg ke kema san 12 Kg. Dari tempat itu, polisi mendapati 2 selang yang digunakan untuk memindahkan gas. "Seluruh barang bukti sudah diamankan di Polda Sumut. Tersangka masih dalam pemeriksaan, sedangkan lokasi sudah ditutup dipasang garis polisi," sebut Teguh.

Sementara itu, Kapolsekta Medan Kota, Kompol Paulus Hotman Sinaga yang dikonfirmasi tak banyak berkomentar terkait penangkapan anggotanya.

"Saya cek dulu," katanya singkat. (TIM)

TERSANGKA KASUS GAS OPLOSAN DICIDUK DAFTAR Pencarian Orang (DPO) kasus gas oplosan bersubsidi, RK, ditangkap tim penyidik Subdit I Indag (Perindustrian dan Perdagangan) Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sumut. Tersangka ditangkap dari kediamannya di kawasan Kampung Tipar, Kel. Cimanggis Depok, Jawa Barat.

Tersangka kemudian dibawa ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air. Saat diwawancarai di Bandara, tersangka membantah bahwa usaha gas tersebut miliknya. "Nggak ada, nggak tahu saya," ucapnya sembari berjalan dengan dikawal beberapa petugas Subdit I Indag Reskrimsus Polda Sumut dan kemudian diboyong ke Mapolda Sumut. Begitu juga saat diwawancarai di Markas Dit Reskrimsus Polda Sumut, tersangka tidak banyak berbicara. "Nggak tahu saya bang," ucapnya lagi.

Sumber Kepolisian menyebut, tersangka merupakan orang yang bertang-

gung jawab dalam kasus ini.

"Dia merupakan direkturnya. Sudah dua kali dilakukan pemanggilan sebagai tersangka, tetapi tidak menghadiri panggilan tanpa memberikan alasan. Dia ditetapkan DPO sejak tanggal 13 Desember," ujarnya.

Dalam kasus ini tersangka terbukti menyalahgunakan izin usahanya dengan memindahkan isi tabung gas ukuran 3 kg bersubsidi ke dalam ukuran 12 kg nonsubsidi yang tidak memiliki izin usaha industri PT Jaya Nusantara Simalem.

Saat ditanya apakah yang bersangkutan memang benar berprofesi sebagai pengacara, dituturkan bahwa tersangka tidak memiliki kartu identitas pengacaranya.

Seperti diketahui, tim penyidik Subdit I Indag Reskrimsus Polda Sumut, memburu tersangka kasus pengoplosan gas subsidi, yakni RK. Pasalnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka, RK tidak pernah hadir meski telah dua kali dipanggil penyidik. (TIM)

POLDASU AWASI DISTRIBUSI GAS

BISNIS BERBAHAYA MENGOPLOS GAS KEPOLISIAN belum lama ini menggerebek sejumlah lokasi yang dijadikan tempat mengoplos tabung gas elpiji. Di Bekasi, polisi menemukan ribuan tabung gas oplosan, begitu juga di Jakarta Selatan.

Bisnis mengoplos tabung ini, adalah bisnis berbahaya. Kabarnya, gara-gara ulah pengoplos ini, menjadi penyebab utama, maraknya ledakan tabung gas elpiji yang banyak menimbulkan korban jiwa.

Begitu dahsyatnya ledakan akibat bocornya tabung gas elpiji.

Ledakan yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Slompretan, Surabaya, menyebabkan empat orang tewas dan meluluhlantakan beberapa bangunan di sekitarnya.

Pemilik ruko di tempat ini diduga mempunyai usaha ilegal

KASUBDIT IV/Tipiter Dirkrimsus Poldasu AKBP Teguh Yuswardhie mengatakan, satu dari delapan pelaku yang diamankan karena terlibat pengoplosan elpiji kemasan 3 Kg ke 12 Kg merupakan oknum polisi yang berdinas sebagai polisi lalu lintas di Polsek Medan Kota.

Bahkan, oknum polisi bepangkat Aiptu dengan inisial AS ini disinyalir sudah setahun melakukan aksinya tersebut.

"Aiptu AS diamankan bersama pekerjanya, MT di lokasi yang digerebek di Jalan Tuasan, Kecamatan Tembung, Medan," ujarnya, Jumat sore.

Penggerebekan tersebut menurut Teguh dilakukan atas masuknya informasi dari masyarakat. Setelah melakukan pemantauan, petugas pun langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan para pelaku yang sedang melakukan pengoplosan gas. "Jadi tempat tersebut kita intai setelah mendapat informasi dari masyarakat," ujarnya.

Terbongkarnya bisnis oplosan ini, memberikan titik terang dari penyebab maraknya ledakan tabung gas belakangan ini.

Selain itu, ada lagi, yakni lemahnya pengawasan. Ini terbukti ketika Kementrian Perdagangan menemukan regulator dan selang yang tidak layak di komplek Duta Harapan di Jakarta Barat.

Ketika petugas datang, karyawan di tempat ini sedang mengemas regulator dan selang tabung gas yang diduga palsu untuk dijual ke pasaran.

Mengoplos tabung gas dan beredarnya regulator atau selang palsu, diduga menjadi penyebab ledakan selama ini. Pihak Pertamina memang selama ini yakin, tidak ada masalah dengan tabung, sumber masalah itu melainkan ada pada alat – alat ini.

Sulit dibayangkan, sudah berapa banyak beredar produkproduk semacam ini di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat, diharapkan lebih ekstra hati-hati dalam membeli.

Tiga instansi, kepolisian, Kementrian Perdagangan dan Pertamina harus lebih gencar melakukan razia atau sidak di pasaran. Begitu pula pertamina, juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi.

Ini penting. Karena tidak sedikit masyarakat kita yang masih kurang paham dalam menggunakan kompor gas.

Maklum saja, peralihan atau konversi dari penggunaan minyak ke gas belum lama. Ini penting, agar tidak perlu terulang, kasus ledakan elpiji sehingga harus menelan korban jiwa. (TIM)

MENYUSUL sudah direvisinya kenaikan elpiji 12 Kg, seluruh kepala satuan kerja (Kasatker) di Indonesia diperitahkan untuk mengawasi distribusi gas. Intruksi itu disampaikan Kapolri Jendral Pol Sutarman melalui Telegram Rahasia (TR) kepada Polda Sumut.

Hal tersebut diungkapkan Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan, Senin, di Mapoldasu.

"Kapolri meminta pengawasan, agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pengoplosan dan penyelewengan distribusi gas yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab," kata AKBP MP Nainggolan.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian, menurut perwira melati dua itu, diharapkan tidak banyak terjadi spekulan pasca kenaikan gas 12 Kg. Selain itu, juga diharapkan proses pendistribusian tidak diselewengkan.

Mantan Kapolres Nias ini menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya, petugas Polri dipastikan akan dilaksanakan dengan serius.

Hal itu, sebutnya, dilakukan karena proses pengamanan dan pengawasan menjadi atensi dari Kapolri.

Diduga, kenaikan harga gas 12 Kg itu akan dimanfaatkan sejumlah oknum untuk melakukan tindak pidana.

"Dalam hal ini, kami tidak main-main menanganinya. Perintah dari Kapolri sudah jelas melalui telegram rahasia (TR) yang dikeluarkan Kapolri," tegas Nainggolan.

Dikatakan, Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan telah mengintruksikan satuan wilayah (satwil) sejajaran untuk menindaklanjuti TR Kapolri Jenderal Sutarman. "Poldasu dan Semua Polres sejajaran sudah melaksanakan intruksi Kapolri.

Tim sudah disebar untuk mengawasi baik gudang hingga pendistribusian gas," jelasnya. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

SUMUT / ACEH

Bupati: Manfaatkan Limbah Penyebab Sawit Untuk Pakan Ternak Kebun Silau STAND TERBAIK - Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, M.Si memberikan trophy dan piagam kepada pemenang Stand Terbaik pada acara Penutupan Pameran Pembangunan dan Pasar UMKM Gebyar Hari Jadi Kabupaten Sergai Ke-10 di halaman kompleks Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Sabtu. (KPK POS/ARM)

Stand Dinas Pendidikan Terbaik Pameran Pembangunan PEGAJAHAN - Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si atas nama Bupati Serdang Bedagai Ir.H.Soekirman, Minggu, resmi menutup pameran pembangunan dan pasar UMKM dalam rangkaian gebyar hari jadi Serdang Bedagai.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan MSi, Asisten Ekbangsos H. Hadi Winarno MM, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ir. Mega Hadi Kristianto, Kepala SKPD, Kepala Cab. Bank Sumut Sei Rampah, Camat Se-Sergai.

Kadis Sosnakerkop H. Karno SH sebagai penanggungjawab Seksi Pameran mengatakan, pameran ini diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Bupati Nomor 461

tentang Pembentukan Panitia Gebyar Hari Jadi Tahun 2014.

Pameran berjumlah 82 Stand termasuk Pos Pengamanan dan diikuti oleh SKPD Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, UKM dan UMKM Provinsi dan Kota Medan serta 243 Pelaku Pasar UKM dan UMKM. Jumlah pendapatan sampai dengan tanggal 11 sudah mencapai Rp914 juta.

Adapun stand terbaik pada pameran ini adalah, Juara I Dinas Pendidikan.

Juara II Dinas Kesehatan, Juara III Bank Sumut. Harapan I Dekranasda Serdang Bedagai, Harapan II PT. Socfindo dan Harapan III Dinas Pertanian dan Peternakan. Sedang Juara Favorit Sekar Melati.

Penghargaan juga diberikan kepada operator telekomunikasi yang berkontribusi kepada pelayanan publik di Kabupaten Serdang Bedagai dan acara dimeriahkan dengan Hadiah Lucky Draw. (ARM)

Unimed Siap Kembangkan Pariwisata Sergai SEI RAMPAH - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang memiliki keunggulan aset-aset dibeberapa sektor wilayah dan belum banyak masyarakat luas yang mengenalnya sehingga patut untuk dikembangkan menjadi potensi wisata.

Selain potensi wisata sejarah juga banyak menyimpan kisah mengenai perkembangan daerah Sergai hingga mengalami kemajuan saat ini. Hal ini mengundang ketertarikan pihak akademisi dari Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Medan (Unimed) yakni Drs Mangantas Pasaribu MSn, Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Seni Rupa, Drs.Fuad Endrasyah MSn dan Drs Khairul Saleh MSn (Unimed) berkunjung ke Kabupaten Sergai.

Rombongan ini mengadakan audiensi dengan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Senin, di ruang kerja Bupati Sergai. Tampak mendampingi Bupati Evi Juliana Napitupulu Anggota DPRD Sergai Komisi E. Kunjungan Dosen Unimed menawarkan gagasan pengembangan mengenai SDM dan Pariwisata di Kabupaten Sergai. Potensi wisata budaya setempat sudah banyak berkembang dan dikemas secara menarik tanpa menghilangkan karakter seni yang terkandung di dalamnya. Pengembangan wisata budaya itu sudah bisa dinikmati melalui pergelaran seni budaya di daerah.

Salah satu implementasi dari hal tersebut dengan adanya wacana pelaksanaan Festival Seni Tari Serampang XII tingkat dunia di Kabupaten Sergai. Di mana tokoh pencipta Tari Serampang XII sekaligus tokoh seni yang konsisten dalam memperkenalkan tari Serampang sampai kedunia internasional adalah merupa-

kan masyarakat dari tanah bertuah negeri beradat yakni Almarhum Sauti.

Selain itu banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, seperti potensi wisata sejarah di Kabupaten Sergai yang banyak memiliki bangunan bersejarah. Lalu wisata perairan, di mana kabupaten ini juga memiliki sungai, pantai yang banyak menyimpan potensi kekayaan alam.

Untuk kedepannya pihak Unimed berharap kepada pemerintah dengan adanya kerja sama tersebut dan menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan pariwisata agar terus mengalami kemajuan. Program pengembangan pariwisata harus mendapat dukungan dari semua pihak karena pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan pihak lain.

Maka bantuan yang paling utama adalah dari masyarakat setempat untuk ikut serta mendukung perkembangan pariwisata tersebut. Pihak Unimed dalam hal ini membantu Pemerintah Kabupaten Sergai meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pariwisata di daerah itu.

Pada kesempatan itu Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian dan perhatian dari pihak akademisi khususnya pihak Unimed. Menanggapi banyaknya potensi alam belum digali secara maksimal, menurut bupati, hal ini tentu saja menjadi kendala, dengan masih minimnya minat investor datang ke Kabupaten Sergai.

Melalui kunjungan dari pihak Unimed ini menjadi bagian penting bagi Kabupaten Sergai untuk meningkatkan kapasitas mengenai SDM di Kabupaten Sergai.(ARM)

SEI RAMPAH Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos H. Hadi Winarno MM, Kadis Hutbun M. Aliuddin SP, dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Senin pekan lalu, menerima kunjungan resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut di ruang rapat Kantor Bupati Sergai.

Selain itu tampak juga pihak PT PP Ponsum Mino Lesmana, dan Presdir PT PD Paya Pinang Kacuk Sumarto.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman kepada Balaman Tarigan (Ketua GAPKI Sumut) sangat menyambut baik kedatangan rombongan GAPKI Sumut.

Menurutnya ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan nilai tarnbah perkebunan kelapa sawit. Hal ini diperlukan agar dari kelapa minyak sawit Indonesia lebih kompetitif di pasaran dan pendapatan petani meningkat.

Makin luas kebun kelapa sawit makin banyak limbah dihasilkan, baik limbah kebun ataupun limbah dari pabrik minyak sawit itu sen-

DuniaTidak Mencapai Target

AUDENSI - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos H. Hadi Winarno MM, Kadis Hutbun M. Aliuddin SP dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala menerima kunjungan audensi sekaligus silaturrahmi Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut di ruang rapat Bupati kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin. (KPK POS/ARM) diri. Apabila jika tidak dikelola dengan baik maka limbah tersebut berpotensi mencemari Iingkungan.

Limbah dari kebun yang terdiri dari gulma, daun dan pelepah sawit serta limbah dari pabrik seperti lumpur, serat dan tandan kosong sawit dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi atau sebagai bahan kompos.

“Dengan pemanfaatan limbah tersebut maka pendapatan petani akan meningkat dan potensi pencemaran

lingkungan akan menurun,” ungkap Soekirman Bupati juga menyambut baik program yang dilaksanakan GAPKI Sumut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar perkebunan dan memberikan apresiasi yang tinggi yang akan menjadikan Kabupaten sergai sebagai tuan rumah perkebunan.

Dirinya berharap adanya program sistem integrasi kebun sawit dengan ternak, khususnya ternak sapi, mengingat sangat luasnya la-

han perkebunan di Kabupaten ini.

Sementara Balaman pada kesempatan itu menyebutkan, kedatangannya sebagai kunjungan silaturrahmi serta mempererat tali silaturrahmi dengan Pemkab Sergai dan jajarannya dengan tujuan untuk membuat program sistem integrasi kebun sawit dengan ternak. Pihaknya sangat atusias atas respon Bupati dengan menjadikan Sergai sebagai tuan rumah perkebunan. (ARM)

Pencak Silat NU Pagar Nusa Sumut Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba MEDAN - Pimpinan Wilayah Pencak Silat NU Pagar Nusa Sumut menggelar acara penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda di Sumut baru-baru ini di Hotel Garuda Citra Jalan SM Raja Medan.

Demikian disampaikan Ketua PW Pencak Silat NU Pagar Nusa Sumut Syafii Sitorus didampingi Sekretaris Muhammad Syafii SE serta pengurus lainnya seperti Junianto S.Pdi, Juneb, Hendrico Harahap kepada sejumlah wartawan, Medan.

Dijelaskannya nara sumber yang hadir dalam penyuluhan tersebut terdiri dari Drs Zulkarnain Nasution MA (Direktur PIMANSU), Heriyadi Lubis (BNNP Sumut), Aisyah Damanik (Kepala MDA ), Ustadz Syafii Umar Lubis (Tokoh Agama) serta Moderator Mursal Harahap SAg. Dalam acara tersebut, peserta yang hadir berjumlah sekitar 175 orang terdiri mahasiswa, pelajar dan para orang tua .

"Dengan penyuluhan tersebut diharapkan generasi muda di Sumut, seperti mahasiswa dan pelajar tidak terjebak dalam narkoba yang saat ini sudah sangat ganas melanda generasi mu-

RESMIKAN PAMERAN - Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman didampingi Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah disaksikan Bupati Sergai Ir.H.Soekirman, unsur FKPD dan Sekdakab Drs.H.Haris Fadillah MSi secara resmi membuka pameran pembangunan dan pasar UKM. (KPK POS/ARM) PENYULUHAN - Nara Sumber Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda di Sumut yang dilaksanakan oleh PW Pencak Silat NU Pagar Nusa Sumut. (KPK POS/MH) da.

Sumut merupakan daerah yang rawan bagi peredaran Narkoba sebab wilayah Sumut sangat strategis yakni berdekatan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand, sehingga peredaran Narkoba dari negara tetangga tersebut sangat terbuka untuk terjadi," kata Syafii.

Sementara itu, Direktur Pimansu mengatakan, sejumlah penelitian menunjukkan, narkoba sangat berbahaya bagi kecerdesan manusia. Artinya tidak hanya merusak secara fisik, tapi juga mental dan kecerdasan.

"Orang yang sudah mengkonsumsi narkoba, maka dipastikan akan terganggu kecerdasannya. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa bertanggungjawab untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," jelasnya.

Pelantikan Sebelum acara Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda di Sumut, dilakukan pelantikan PW Pencak Silat NU Pagar Nusa yang dilantik oleh Ketua Harian PP Pencak Silat NU Pagar Nusa Ir Suwardi Pranoto. "Dalam sambutannya

Pranoto mengharapkan agar Pencak Silat NU Pagar Nusa Sumut bisa menghasilkan atlit-atlit pencak silat yang bisa mengharumkan nama Sumut," kata Syafii kembali .

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua PWNU Sumut Abdullah Nasution, Emir El Zuhdi Batubara, mewakili IPSI Sumut Edi Surya ST, mewakili KONI Sumut Prof Agung Sunarno, dan pihak Pemprovsu hadir Kabid III Bidang Politik Dalam Negeri Kesbang Pol dan Linmas Sumut Achmad Firdausi Hutasuhut. (MH)

SILAU DUNIA – Jika menoleh sedikit ke tahun 2013 timbul pertanyaan apa yang sudah dicapai terlebih para mandor 1 dan mandor-mandor lain.

Kebun Silau Dunia tidak mencapai target taksasi yang dibebankan Kantor Direksi PTPN-3, 1.50 0 Kg/Hektar.

Taksasi yang dicapai hanya 1150 Kg/Ha di bawah anggaran 29 persen untuk komoditi karet dan 24 persen untuk produksi sawit.

Demikian curhat Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian pada acara malam keakraban suasana tahun baru di rumah dinas manajer Senin (13/1) malam pekan lalu.

Hadir dalam acara tersebut seluruh karyawan pimpinan, tomas, unsur pengurus IKBI, BKAI, BKAK, dan rekanan.

Junior yang dalam waktu dekat ini mutasi ke Kebun Ambalutu Distrik Asahan mengatakan, beberapa hal yang menyebabkan Kebun Silau Dunia tidak mencapai target 1500 Kg/Hektar.

Yakni adanya lahan yang sudah tidak diusahai/dikuasai Kebun Silau Dunia. Ini terjadi pada saat era kepemimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid (Gusdur).

Selanjutnya dikatakannya, kondisi tanaman di Afdeling Karet yang sudah tinggi tingkat deresan. Padahal tanaman masih muda, namun kelihatan seperti sudah tanaman tua.

Sistem deres yang berubah-ubah juga menjadi penyebab utama. Sistem deres 1/2 sampai dengan 3/H-nol di stop. Kondisi pokok di administrasi B nol 2 di lapangan sudah B1-1. Adanya pencurian juga mempengaruhi, ujar Junior.

Parahnya lagi, menurut Junior, untuk tahun 2014 target yang dibebankan sama dengan tahun lalu. Ini sangat berat ditambah 307 Hektar lahan karet akan ditumbang bulan April mendatang.

Kita sudah mohon, namun belum ada revisi dari kantor dereksi. Untuk itu semua pihak harus berhati-hati dan waspada.

“Kuasai pokok dan areal agar jangan sampai ada pokok yang tidak dipanen, “ucap Manajer.(ARM)

HUT ke-7 Bintang Bayu Berkah Untuk Anak Yatim SERGAI - Alfin

Damanik adalah satu dari 700 peserta jalan santai HUT ke-7 Bintang Bayu yang beruntung memperoleh hadiah utama Televisi 21 Inci persembahan KCP Bank Sumut Dolok Masihul. Anak yatim warga Bintang Bayu yang saat ini menimba ilmu di SMP Teladan tak bisa menutupi rasa senangnya selepas Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH membacakan nomor undiannya.

Sebelum menyerahkan hadiah Camat sempat berbincang sesaat dengan Alfin. Ini adalah berkah HUT Bintang Bayu buat Alfin dan semoga ini memberi manfaat yang besar bagi keluarga. Dihadapan Camat, Alfin yang sudah bertahuntahun tidak merasakan kasih sayang sang ayah menangis haru.

Sariful Azhar SH sebelumnya dihadapan peserta jalan santai yang diikuti 700 orang diantaranya, seluruh pegawai kantor camat, Danramil-17 Kapten Inf Afrizal, Kacabdis H.B.Ritonga SPd, tokoh masayrakat H.Abd

HADIAH UTAMA - Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH (kiri) didampingi Danramil-17 Kotarih Kapten Inf Afrizal menyerahkan hadiah utama kepada Alfin Damanik.(KPK POS/ARM) Hamid, beberapa Caleg, Kades ,Sekdes, unsur perangkat desa, Kepala Sekolah, guru-guru, siswa SD hingga SMA dan masyarakat lainnya mengatakan, ada hikmah yang bisa dipetik dari HUT ke-7

Bintang Bayu ini. Yakni lebih baik dan maju dari tahun sebelumnya.

“Buat inovasi mendorong perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Camat.

Bintang Bayu terdiri dari 17

desa 56 dusun yang ada harus mampu memberikan yang terbaik bagi warga. Buat Kepala Desa, Camat juga mengingatkan untuk bersiap-siap dalam waktu dekat melakukan Musrenbangdes dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang pada akhirnya untuk kepentingan warga.

Sementara itu, Ketua Panitia Rudi Irwansyah menjelaskan, pada HUT Bintang Bayu kali ini sebanyak 200 macam hadiah menarik termasuk 2 hadiah utama televisi diundi untuk peserta yang berjumlah 700 orang. “Kuis berhadiah payung juga meramaikan kegiatan,” ujar Rudi.

Acara potong tumpeng oleh Camat Bintang Bayu yang sudah menjadi tradisi juga menambah suasana hikmad. Sariful Azhar pada kesempatan tersebut memberikan potongan tumpeng kepada Tokoh Masyarakat H.Abd Hamid dan sang istri Ny.Novrida Sariful Azhar.(ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

SUMUT / ACEH

Kinerja PT Pelindo Cabang Gunungsitoli Membanggakan GUNUNG SITOLI - PT Pelindo Cabang Gunungsitoli saat ini semakin berkembang dan beberapa program kerjanya yang sedang dan akan dilaksanakan sudah terlihat menyentuh kepentingan masyarakat di Kepulauan Nias, sehingga wajar jika pelabuhan yang berada dibagian Barat Pulau Sumatra ini statusnya ditingkatkan menjadi PT Pelindo Cabang Gunungsitoli klas IV pada bulan Oktober 2013 yang lalu.

Salah satu gebrakan positif dilakukan PT Pelindo Cabang Gunungsitoli belum lama ini dibawah kepemimpinan General Manager, Andy Safryl yakni mendatangkan kapal container Meratus Cakra Jaya III-28 IMO-9018311 yang beroperasi dari JakartaMedan-Gunungsitoli demikian juga sebaliknya Gunungsitoli-Medan-Jakarta dengan jadwal pelayaran dua kali sebulan ke Gunungsitoli.

Upaya PT Pelindo Cabang Gunungsitoli tersebut, cukup mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kepulauan Nias.

General Manager PT Pelindo Cabang Gunungsitoli, Andy Safryl yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, kapal barang Meratus ini berkapasitas 100 box container, dan kapal ini telah bersandar perdana di dermaga pelabuhan Gunungsitoli pada tanggal 23 Desember 2013 dan kedua tanggal 7 Januari 2014.

Selanjutnya dikatakan, kedatangan kapal container Meratus ini akan menghemat 30 persen biaya pengangkutan barang baik dari Jakarta ke Gunungsitoli apalagi dari Gunungsitoli menuju Jakarta semakin kecil, ujarnya.

Misalnya, ongkos pengangkutan barang dari Jakarta ke Gunungsitoli hanya sebesar Rp700/kg sedangkan kalau 1 kontainer ongkos Rp13 juta.

Apalagi kalau barang dari

Gunungsitoli menuju Jakarta ongkosnya lebih rendah yakni Rp500/kg atau kalau 1 kontainer Rp10 juta/container.

Pada kesempatan itu, Andy Safryl mengharapkan dukungan kepada semua pihak terutama masyarakat dan pers di daerah ini agar PT Pelindo Cabang Gunungsitoli dapat bekerja maksimal sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Karena tanpa dukungan semua pihak maka kami tidak ada apa-apanya," ucap Andy Safryl mengakhiri.

Ditempat yang sama, Manager Usaha dan Teknik Ali Napia kepada KPK Pos mengatakan, hubungan kemitraan dengan instansi terkait di daerah ini cukup harmonis.

Bahkan PT Pelindo Cabang Gunungsitoli telah ada kerjasama dengan Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Buktinya, setiap kedatangan kapal container Meratus belum lama ini PT Pelindo maupun KSOP yang diwakili oleh Jefri Usdeki Zebua saling bekerja sama, katanya.

Ali Napia menambahkan, PT Pelindo Cabang Gunungsitoli selama ini telah memiliki fasilitas dermaga yakni dermaga umum berukuran panjang 70 meter, lebar 15 meter, dan dermaga bantuan Badan Rehabilitasi/rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pasca gempa bumi tektonik 2005 berukuran panjang 86 meter, lebar 20 meter, sehingga pelabuhan Gunungsitoli sudah bisa bersandar kapal besar berukuran 15.000 GT. Selanjutnya, pelabuhan Gunungsitoli juga memiliki peralatan berupa terex (mobil crane) kapasitas 40 ton bantuan BRR NADNias sebanyal 1 unit, Forklift 4 unit kapasitas 3,5 ton dan 7 ton, Reach stacker (RS) 1 unit, Container Yard (CY) dengan luas 1600 meter persegi dengan kapasitas 70 container. (YAGI)

Kerugian Petani Akibat Erupsi Sinabung Rp712,2 M MEDAN - Berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Karo, kerugian di sektor pertanian dan perkebunan sejak Gunung Sinabung erupsi hingga 6 Januari 2014, diperkirakan mencapai Rp712,2 milyar, dimana 10.406 ha lahan pertanian dan perkebunan puso.

Kepada Wartawan, Rabu (15/1), Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, luas lahan pertanian dan perkebunan ini meliputi tana-

man pangan (1.837 ha), hortikultura (5.716 ha), tanaman buah (1.630 ha), biofarmaka (1,7 ha), dan perkebunan (2.856 ha).

Dampak ini terdapat di 4 kec yaitu Naman Tean, Simpang Empat, Payung dan Tigandreket.

"Kerugian dan kerusakan dampak erupsi Sinabung nanti akan dihitung secara menyeluruh, di sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya dan lintas sektor," ucapnya.(SBC)

Bupati Ajak Masyarakat Secara Bersama Bangun Nias

PERLU JEMBATAN - Jembatan gantung (Rambingan) membentang di atas sungai Kombih (lae Kombih) Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.Warga 3 desa antara lain Sikelang,Jontor,dan Kampung Baru mengharapkan segera dibangun jembatan permanen.(KPK POS/KARTOLIN)

Warga Tiga Desa Harapkan Pembangunan Jembatan SUBULUSSALAM - Warga Tiga Desa Kecamatan Penanggalan Subulussalam mengharapkan agar pembangunan Jembatan Sikelang menuju perladangan Pelanja yang berjarak lima kilometer dari desa tersebut, segera dibangun.

Adapun warga tiga desa yang meminta pembangunan jembatan secara permanen itu adalah desa Jontor, Sikelang dan kampung Baru.

Selama ini warga di sana menggunakan jembatan Gantung(rambingan) yang

setiap melewatinya dikuatirkan bisa bahaya apalagi saat membawa hasil perkebunan warga di sana.

Menurut salah seorang tokoh Agama desa Jontor Astiar Anak Ampun juga pemilik perkebunan di daerah Pelanja itu mengatakan, Kamis, memang kita sangat mengharapkan agar hembatan tersebut segera dibangun agar masyarakat dapat memasarkan secara mudah hasil pertaniannua ke Kota Subulussalam.

Dikatakan, jembatan gan-

tung itu sejak tahun 1989 sampai sekarang belum mendapat perhatian pemerintah.

Warga mengharapkan pembangunan jembatan yang permanen.

Sedang hasil pertanian masyarakat di antaranya kepala sawit, karet dan palawija, serta hasil hutan lainnya seperti petao, durian.

Masyarakat yang ingin memasarkan hasil pertanian ke Kota Subulussalam harus ekstra hati-hati melewati jembatan gantung itu. (KAR)

SMPN 4 Tg.Morawa Bentuk Karakter Siswa Lewat Pensi dan Olahraga TANJUNG MORAWA – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri-4 Tanjung Morawa menggelar acara Pensi (Pentas Seni) dan olah raga guna mewujudkan karakter siswa yang berkualitas.

Berbagai kegiatan seperti tari, pencak silat, pramuka, nasyid, pidato, polisi remaja, dan pameran diadakan dalam pergelaran tersebut.

Acara yang diikuti ratusan siswa/siswi kelas 1 dan 2 SMPN 4, digelar belum lama ini di lingkungan sekolah yang berlokasi di Pasar VI Desa Telaga Sari, Kec. Tg.Morawa, Kab.Deli Serdang, dengan mengusung tema 'mengatualisasikan minat, bakat, dan kreatifitas siswa menuju SMP Negeri-4 Tg.Morawa yang berprestasi'.

Kepala Sekolah SMP Negeri-4 Budi Siswoyo SPd pada kesempatan itu menyebutkan, pergelaran ini merupakan upaya para guru untuk membentuk karakter siswa yang handal demi kemajuan masa depan bangsa. “Sekaligus mendorong semangat para siswa untuk dapat berpikir lebih bagaimana berupaya menjadi siswa yang lebih cerdas, mandiri, kreatif dan penuh semangat," sebut Budi.

Lanjutnya, kebanggaan tersendiri dapat dirasakan, terutama Budi Siswoyo sela-

NIAS - Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM mengatakan, acara ramah tamah tahun baru 2014 ini mengandung makna dan esensi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasihnya, sehingga di tahun yang baru ini penuh kesukacitaan dan pengharapan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nias.

Demikian dikatakan bupati Nias pada acara ramah tamah tahun baru Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias tahun 2014 yang dilaksanakan di pendopo bupati Nias kemarin.

Pada kesempatan itu bupati mengatakan tahun 2014 ini merupakan tahun keempat bersama Wakil Bupati Nias setelah dipilih dan dipercayakan oleh masyarakat Nias untuk memimpin Kabupaten Nias periode 2011-2016. Kami kembali mengajak semua elemen masyarakat di segala lini untuk secara bersama-sama menggalang kebersamaan dalam mewujudkan “Masyarakat Kabupaten Nias yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Mandiri yang dilayani oleh pemerintah yang bersih dan responsif sebagaimana Visi kami yang telah dijabarkan secara paripurna ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2011-2016.

"Kami menyadari bahwa Visi ini hanya dapat tercapai melalui adanya komitmen dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan didaerah karena betapa baiknya perencanaan yang kita rancang dan tetapkan

semuanya itu akan menjadi kesia-siaan apabila tidak memperoleh dukungan dan persatuan," katanya.

Bupati Nias mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias tahun 2013 sebesar 6,13 persen, pendapatan perkapita penduduk tahun 2013 sebe sar Rp11,2 juta.

Dikatakan, peningkatan berbagai indikator makro ekonomi yang ditunjukkan dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang dari waktu ke waktu semakin meningkat serta taraf kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik pula.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2013 secara umum berjalan dalam suasana yang relatif kondusif dan menunjukkan hasil yang semakin baik.

Berbagai keberhasilankeberhasilan pembangunan pada beberapa sektor menunjukkan peningkatan dan hasil-hasil yang positif antara lain, pada sisi pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2013 Ibu Kota Kecamatan Somolomolo telah berhasil terjangkau oleh kendaraan roda-4.

Demikian juga Kecamatan Ulu Gawo meskipun sekitar 2 Km masih onderlag, namun secara umum telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 sementara Kecamatan Mau akan kita tuntaskan pengerjaannya pada tahun 2014. (YAGI)

Syukuran HUT ke-63 Penerangan Angkatan Darat

CENDERAMATA - Terlihat salah satu peserta tari memberikan cendera mata kepada Kepala Sekolah SMPN-4 Tg.Morawa, Budi Siswoyo SPd, saat berlangsungnya acara Pensi. (KPK POS/DIZ) ku Kepala Sekolah. Dia bangga melihat semangat siswa yang begitu tinggi pada acara ini, walau usia SMP Negeri-4 Tg.Morawa belum sampai dua tahun.

Ratusan siswa/siswi begitu antusias mengikuti pergelaran yang diadakan. Bahkan hampir semua orang tua siswa menghadiri pergelaran ini. “Semoga ini dapat terus terjaga sehingga dapat lebih mendorong semangat belajar siswa," harap Budi.

Turut hadir Ketua PGRI DS selaku memakili Kadis Dikpora Deli Serdang, pengawas pendidikan Sutaryo Tomik SPd, Ketua Komite, Pemerintahan Desa Telaga Sari, dan sejumlah tokoh

masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Kab.Deli Serdang dalam sambutannya yang diwakili ketua PGRI Deli Serdang mengatakan, kita cukup bangga melihat sekolah yang baru dibangun sudah dapat menunjukkan jati dirinya pada masyarakat. “Mudahmudahan tahun depan dapat lebih berprestasi,” terangnya.

Dipenghujung acara, dilaksanakan panen jagung perdana yang ditanam pihak sekolah yang berada dilingkungan sekolah. Bahkan hasil yang dipetik dapat menutupi biaya pergelaran yang dilaksanakan. Ini sungguh menunjukkan sekolah yang benarbenar berkreatif. (DIZ)

MEDAN - Kapendam I/BB Kolonel Kav Halilintar SH pimpin acara syukuran HUT Ke-63 Penerangan Angkatan Darat Tahun 2014 di Aula Pendam I/BB Lt I Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km, 7,5 Medan, Senin.

Kadispenad Brigjen TNI Andika Perkasa dalam sambutannya yang dibacakan Kapendam I/BB menyampaikan Selamat Berulang Tahun dan Selamat Berbahagia, kepada seluruh prajurit dan PNS serta warga Penerangan Angkatan Darat di manapun berada dan bertugas. Momentum peringatan ulang tahun ini, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang telah dilakukan pada kurun waktu setahun yang lalu dan berupaya untuk meningkatkannya pada pelaksanaan program dan anggaran tahun ini. Peringatan ini dapat memacu

motivasi seluruh warga Penerangan Angkatan Darat untuk selalu mempersembahkan karya terbaik kepada satuan, Angkatan Darat, bangsa dan negara.

Pada kesempatan ini, Kadispenad menyampaikan Selamat Tahun Baru 2014. Semoga pada tahun ini, semua dapat meningkatkan tekad dan semangat pengabdian untuk mengukir karya terbaik bagi upaya untuk memajukan satuan dalam menghadapi tugas ke depan yang semakin kompleks.

Lebih lanjut Kapendam I/BB menyampaikan sejalan dengan itu, Penerangan Angkatan Darat harus meningkatkan kualitas sumberdaya prajuritnya agar mampu bersaing dan berkompetisi dalam mendukung tugas-tugas penerangan, seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi elektronika, komunikasi dan informasi yang begitu pesat. (PENDAM)

Manajer KS-Dun : “ Jangan Pernah Khianati Kesetiaan“ SIMALUNGUN - "Saya ini orang selalu setia pada siapa saja. Namun sekali dikhianati, selamanya tidak percaya lagi. Jadi kesetiaan itu jangan pernah untuk dikhianati".

Demikian disampaikan Ir.Edison Tigor Simamora, Rabu (15/1) malam di Balai Karyawan pada saat menyampaikan sambutan perkenalan diacara pisah sambut dengan Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian yang dimutasi ke Kebun Ambalutu wilayah Distrik Asahan.

"Bergaul kepada siapapun adalah kesukaan saya, baik itu kepada karyawan pelaksana maupun karyawan pimpinan," ujar E.T Simamora yang mengaku sangat menyukai prinsip Toni Hernades. Membuka kerucut selebar-lebarnya agar sudut atas dan garis bawah lebih dekat adalah prinsip hidup yang

sangat baik untuk diterapkan.

Namun dalam bertugas, Manajer yang sebelumnya tugas di Ambalutu tegas mengatakan, cepat dan tepat dalam mengerjakan tugas adalah sesuatu yang harus dicapai.

Semua boleh membantah saya dalam hal tugas jika itu untuk kebaikan perusahaan.

"Saya siap hancur demi kawan, sebab saya ini anak Medan. Lebih baik jadi harimau walau satu hari, dari pada sebulan menjadi kambing," ujar mantan Askep Kebun Silau Dunia tahun 1998 tersebut, sekaligus meminta para karyawan untuk tidak membanding-bandingkan dirinya dengan Junior Siagian.

Sebelumnya Manajer Distrik Serdang-1 (D-Ser) Ir.Herbert T. Panjaitan menyebutkan, pergantian Manajer adalah hal yang biasa dalam tugas. Ini bertujuan untuk

penyegaran yang pada akhirnya pencapaian yang baik. "Ada tiga manajer Distrik Serdang-1 dan Distrik Asahan yang dirotasi termasuk Manajer Gunung Para.Saya termasuk yang dimutasi ke sana," ujar Herbet.

Satu hal perlu dijaga, yang sudah baik dibuat Junior hendaknya terus dilakukan E.T.Simamora.

Binalah kerjasama dengan pihak muspika setempat. "Selanjutnya jangan ada pembiaran dan berkhianat dengan menggerogoti aset perusahaan," ucap Manajer baru tersebut tegas.

Acara yang dihadiri yang mewakili Dan Rindam Pematang Siantar, Kapolsek Silau Kahean dan Kabid Tanaman Dser-1 juga diisi dengan acara serah terima pengurus IKBI dan penyerahan hadiah berupa jam tangan kepada 7 karyawan terbaik.(ARM)

Manajer KS-Dun saat memberikan cenderamata.

(KPK POS/ARM)

E D I S I 286 20 - 26 JANUARI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

WARGA DESAK KADIS PU DUMAI TINJAU

Parit Beton Jalan Dokyard Dumai Dikerjakan Asal Jadi DUMAI - Warga desak Kepala Dinas PU Dumai dan Kepala Bidang Bina Marga turun ke lokasi untuk melihat langsung Pembangunan Parit Beton Jalan Dokyard dan Jl.Sadar Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kota Dumai.

Pembangunan Parit beton tersebut diduga dikerjakan asal jadi. Soalnya turap beton Jalan Dokyard, dibandingkan dengan badan jalan lebih tinggi turap beton parit sekitar 50 Cm. “Akibatnya, saat hujan jalan Dokyard dan Jl. Sadar belakangan ini digenangi air dua kali lipat dari biasanya,” ujar warga yang tinggal di jalan tersebut mengomentari terkait kostruksi parit beton yang dikerjakan kontraktor asal jadi tersebut.

Pembangunan parit beton tersebut dibiayai APBD Dumai. Untuk pembangunan parit beton Jl. Dokyard dana yang dialokasikan, yang di Poskan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai diperkirakan Rp850 juta. Pada papan plang tidak disebutkan

ASAL JADI - Parit Beton Jalan Dokyard Dumai yang dikerjakan asal jadi. (KPK POS/PUR) secara rinci volume proyek parit beton tersebut. Sementara parit beton Jl.Sadar besaran biaya yang dialokasikan disebut-sebut sekitar Rp250 juta. Namun belakangan ini, papan plang yang

ada disekitar proyek tersebut hilang. Sedangkan papan plang proyek Jl.Dokyard ukuran papan plang tidak standart.

Menurut warga yang tinggal disekitar Jalan Dokyard

dan Jalan Sadar, mereka meminta agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum C/Q Kabid Bina Marga untuk melakukan cros chek ke lapangan terkait pekerjaan diduga asal jadi tersebut.

“Jika proyek tersebut tidak sesuai harapan masyarakat sebaiknya kontraktor yang mengerjakan proyek pembetonan parit tersebut diberikan sangsi, dan memperbaiki parit beton itu sesuai dengan bestek,” ujar warga yang berdagang di Jl. Dokyard, Kamis pekan lalu.

Pantauan di lapangan, pembetonan Parit oleh pelaksana sebelumnya tidak dilakukan pengerukan, maupun pembersihan bahu parit. Pihak kontraktor diinformasikan langsung mengerjakan proyek parit beton tersebut.

Sama halnya dengan pembuatan parit beton Jl. Sadar, disinyalir juga tidak dilakukan pembersihan parit, langsung dilakukan pembetonan. Selain itu pada dinding turap bagian luar juga tidak dipadatkan. Bahkan dinding parit beton Jl.Dokyard belum ditimbun sehingga mengganggu pandangan warga yang lalu lalang di Jalan tersebut. ”Selain itu bentuk parit bagaikan ular, bengkok-bengkok tidak lurus, dan bergelombang, dalam kondisi miring, pada bagian atas turap tidak rata, bahkan ada yang dipoles dengan tambal sulam,” ujar sumber. (PUR)

Marzuki Alie: Demokrat Partai Terkorup Nomor Tiga JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengakui Partai Demokrat (PD) menjadi salah satu partai terkorup saat ini.

Ketua DPR RI mengungkapkan hal tersebut setelah adanya anggapan jika Demokrat merupakan partai politik (parpol) yang terkorup.

"Bukan, bukan, tidak nomor satu, kita di nomor tiga. Artinya kami bukan partai terkorup," kata Marzuki usai acara Rapat Kerja Daerah (Raperda) dan Temu Kader Partai Demokrat seJakarta di PRJ, Kemayoran, Jakarta, Selasa.

Keyakinan itu ditunjukan dari berbagai data yang

diketahuinya dari beberapa lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari data kejaksaan dan kepolisian 45 persen itu dari partai lain sedangkan Demokrat hanya 9,9 persn," ujarnya. Dia menegaskan hasil dari KPK menyebut bahwa

Demokrat di peringkat tiga terkorup.

Marzuki mengakui pasca banyaknya kader atau petinggi Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi, membuat citra partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini merosot. Saat inilah momentum Demokrat berbenah untuk memulihkan citra

partai.

"Kami akui, kami sedang bersih-bersih sekaligus berbenah dan kami mengakui ada kekurangan. Siapapun yang korupsi akan dikeluarkan.

Itu yang disampaikan oleh SBY, agar Partai Demokrat kembali menang di DKI pada 2014," tandas nya.(BBS)

Polri Tangkap Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipid Eksus) Bareskrim Mabes Polri kembali menangkap pejabat Bea Cukai. Penangkapan terkait dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pejabat yang diciduk yakni Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat bernama Langen Projo.

Tak hanya itu, polisi juga menangkap bos PT Kencana Lestari bernama Hery Liwoto. Langen Projo diduga menerima suap satu unit sepeda motor harley davidson dari Hery Liwoto.

"Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan TPPU," ujar Direktur Tipid Eksus Bareskrim Polri Brigjen Arief Sulistyanto, Jakarta, Kamis. Penangkapan terhadap kedua tersangka bermula dari kerjasama Polri dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasarkan laporan PPATK disebutkan ada transaksi mencurigakan di pintu masuk perbatasan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat.

Kemudian penyidik melakukan pendalaman hingga akhirnya ditemukan adanya transaksi pembelian sepeda motor harley davidson dari rekening Hery Liwoto di PT Mabua Indonesia.

Pemesanan dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak empat kali yakni pada 23 September 2010 sebesar Rp20 juta. Pada 22 November 2010 sebesar Rp200 juta, pada 23 November 2010 sebesar Rp18 juta dan Rp82 juta.

Arief menjelaskan pembayaran harley davidson atas nama Hery Liwoto. Namun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Yudo Patrio Utomo.

Diketahui ternyata Yudo adalah adik ipar Langen Projo, kemudian dijual kepada seorang bernama Edwin sampai akhirnya disita penyidik. "Senin (13/1) penyidik memanggil Langen untuk diperiksa namun tidak hadir. Dan Rabu (15/1) malam kita keluarkan surat perintah penangkapan untuk Hery dan Langen," tambahnya. (TI/BBS)

Ada BUMN Simpan Rp700 Miliar di Century

SOPYAN DJALIL

JAKARTA - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata sempat menyimpan deposito di Bank Century.

Bahkan, jumlahnya mencapai Rp700 miliar.

Hal ini diakui oleh mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil saat jalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengakui sejumlah BUMN menyimpan depositonya di Bank Century. Nilai simpanan

deposito itu mencapai Rp600 hingga Rp700 miliar ”Ada empat atau lima (BUMN) yang nyimpan deposito. Kalau enggak salah kurang dari Rp1 triliun, Rp600-700 miliar,” beber Sofyan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Sofyan masih menolak mengungkapkan BUMN mana saja yang menyimpan dana di Bank Century.

Dia pun mengaku tidak mengetahui apabila terdapat sesuatu kejangga-

lan menyangkut hal tersebut.

Sebelumnya beredar kabar ada sekitar 20 BUMN sempat menyimpan deposito di Bank milik Robert Tantular itu.

Bank Century menjanjikan akan memberikan bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan Bank lain di Indonesia. Akhirnya perusahaan 'plat merah' berbondong-bondong menyimpan deposito yang nilainya dikabarkan triliunan. (BBS)

BPD Rawan Penyelewengan DRS H HENRAY SILALAHI (KADIS SYARIAT ISLAM)

H YUSFIT HELMY S.PD (KADIS PENDIDIKAN)

H SUWAN S PD (KADIS DUKCAPIL)

SAMSUL BAHRI SH (KABAN KESBANG LINMAS)

HJ SUMARNI S.PD (KABAN PPKS)

AFDALUDIN SH (KA BAPEDALDA & PERTAMANAN & KEBERSIHAN)

ABD GANI SE (KA INSPEKTORAT)

H EDDY WIDODO SKM M.KES (KADIS KESEHATAN)

ABDULLAH SE (KA SATPOL PP-WH & DAMKAR)

JUNAIDI S.STIP (KADIS PERINDAG & UKM)

H NASJUDIN SH (KADIS PKKD)

AZMAN SH (KAKAN KP2TSP)

AIDIL ZULFADLA S.PD (KABAN KPP)

AZMAN SH (KA KP2TSP)

DRS IRAN FAJRI (KADIS BUDPARPORA)

NAZRI SE (KADIS DKP)

H SULAIMAN ST (KA BPPD)

H MUZNI ST.SP (KADIS PU)

H BASRI SH MM (KADIS HUTBUN)

AHMAD SH (KADIS SOSNAKERTRANS)

H SAHBUDIN SP (KADIS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN)

IR H ISMED TAUFIK (KA BPPKP)

H DARLIN SP (KADISNAK KESWAN)

SAID JUFRI SH (KADISHUB & INFORMATIKA)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menduga bank daerah memiliki dampak sistematik atau systemically important bank (SIB).

Hal ini lantaran bank tersebut memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah. Karenanya, bank-bank tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyam-

paikan, secara umum pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap bank-bank tersebut meskipun untuk tahun 2014 pengawasan perbankan telah berpindah tangan di bawah otoritas jasa keuangan (OJK). Walau demikian, semakin lama pengawasan terhadap bank-bank ini dilakukan dengan semakin baik.

"Kalau yang kami lihat secara umum penga-

wasan semakin kuat dan baik," ujarnya dalam FGD di BI, Jumat.

Lebih lanjut Agus menyampaikan, dalam pengawasan tersebut ada hal-hal dan area-area yang perlu diwaspadai.

Di antaranya adalah pengawasan bank-bank daerah dan para pejabat yang berwenang di dalamnya.

"Ada area yang memang perlu diwaspadai dan kami memberikan

pandangan, misalnya bank pembangunan daerah yang dekat sekali dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah," katanya.

Selain bank-bank daerah, di sisi lain bankbank pengkreditan rakyat juga perlu mendapat perhatian berlebih. Hal ini penting untuk tetap menjaga para pejabatnya tetap dalam koridor yang benar.

"Bank pengkreditan rakyat juga perlu diperhatikan sehingga nantinya tidak ada juga pejabat publik yang salah wewenang," tambahnya.

Agus menyampaikan, menurutnya saat ini bank-bank yang berdampak sistematik memang belum terlihat.

Pasalnya saat ini ekspansi perbankan cukup terbilang tinggi dengan tujuan mengamankan aset.

"Saat ini 18,6 persen ekspansi aset berkalikali lipat sudah bagus, dan punya modalnya tinggi, bahkan cukup tinggi di kawasan Asia," katanya.

Memotret kondisi tersebut, Agus menyampaikan bahwa secara keseluruhan perbankan Indonesia masih dapat dikatakan cukup likuid. (OKZ)