Epaper kpkpos 287 edisi 27 januari 2014

K O R A N

EDISI 287/ THN VI

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

27 JAN - 2 FEB 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

RATUSAN MILIAR RUPIAH UNTUK KORBAN SINABUNG • DI HALAMAN

5

Dana Bansos Masih Jadi Tuntutan

» H.Ilyas Labay SSos MSi

Komisi A DPRD Riau Panggil PT RSU PEKANBARU–Masalah alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit diduga dilakukan PT.Rimba Seraya Utama (RSU) adalah kejahatan kehutanan yang harus diusut hingga tuntas.

"Kalaupun ada Izin pembukaan usaha perkebunan di kawasan HPH Tanaman HTI, instansi terkait dan PT.RSU akan kita panggil," ujar Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau H.Ilyas Labay SSos MSi,

dalam perbincangan dengan KPK Pos, Rabu (22/1).

Komisi A DPRD Provinsi Riau akan meminta pertanggungjawaban terkait alih fungsi hutan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau selaku perpanjangan tangan Kementerian Kehutanan RI terkait pengawasan atas Izin HPH Tanaman HTI • LANJUT KE HAL. 2

RAPAT paripurna DPRD Sumut saat pengesahan APBD 2014, masih saja diwarnai dengan tuntutan dana bantuan sosial.

Sebagaimana paripurna pembahasan Ranperda APBD beberapa waktu, hingga berakhir penundaan pengesahan, paripurna kali ini juga diwarnai desakan wakil rakyat terkait persoalan Bansos.

Dalam paripurna ini sejumlah fraksi dalam catatannya mendesak Gubsu tidak lagi mempersulit pengucuran dana Bansos.

Diawali dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan juru bicaranya Guntur Manurung, kemudian Fraksi Partai Golkar, dibacakan Isma Padli.

Kolom Redaksi

Selanjutnya PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, Hanura, PPRN dan Gerindra melalui juru bicaranya masing-masing.

Para juru bicara mendesak Pemprovsu • LANJUT KE HAL. 2

Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, disaksikan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, menandatangani pengesahan APBD Sumut 2014.

Sejumlah Proyek di Dairi Telat SIDIKALANG - Memasuki akhir Januari 2014, sejumlah proyek pembagunan di Kabupaten Dairi masih dikerjakan rekanan pemenang tender, meski akhir batas pengerjaan proyek Desember 2013 telah berakhir.

Pantauan awak media ini, sejumlah proyek pemerintah di kabupaten itu masih dikerjakan. Pengerjaan proyek yang masih terus dilakukan yakni Gedung Metrologi yang beralamat di pancuran, Rehab Gedung Rumah Sakit Umum

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus kerja keras untuk meyakinkan para pemilihnya, terutama pemilih perempuan, soal isu poligami.

"Kita memang harus bekerja keras lagi untuk meyakinkan bahwa PKS itu lebih layak untuk dipilih," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Jumat (24/1).

Hidayat menegaskan poligami yang dilakukan Presiden PKS Anis Matta merupakan keputusan pribadi. Tidak ada kebijakan partai soal

» Hidayat Nur Wahid

Pemilu Serentak Cegah Politik Transaksional JAKARTA - Pemilihan umum (pemilu) serentak bisa menghindari politik transaksional selain mengefektifkan anggaran pemilu.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.

"Kami cenderung (mendukung) pelaksanaan pemilu serentak, tidak hanya untuk efisiensi, namun ada hal-hal yang bisa dihindari transaksi politik dari partai politik," tandas Din, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/1).

Dia mengatakan Muhamma• LANJUT KE HAL. 2

APBD Sumut 2014 menghadapi banyak masalah. Sejak pembahasan hingga pengesahan, masih terjadi tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dengan legislatif.

Pada rapat paripurna pengesahan, Senin (20/1) pekan lalu, masih saja mengemuka tentang pencairan dana Bansos (bantuan sosial). Ini juga yang diduga sebagai penyebab molornya pengesahan APBD Sumut 2014.

Dalam paripurna ini sejumlah fraksi dalam catatannya mendesak Gubsu tidak lagi mempersulit pengucuran dana Bansos.

Sementara sejumlah elemen di Sumut menilai, bahwa APBD Sumut 2014 banyak kejanggalan dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Karenanya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara (Sumut) akan menyurati Menteri Dalam Negeri agar tidak mengesahkan atau tidak menyetujui APBD Sumut 2014 yang segera disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ketimpangan antara persentase anggaran tidak langsung dengan • LANJUT KE HAL. 2

(RSU) Sidikalang serta aspal Hotmix di Kota Sidikalang.

Data dari APBD dari tahun 2013 menyebutkan, proyek pembangunan Gedung Metrologi Dairi menelan dana Rp2,1 milliar dengan pengadaan alat-alat laboratorium metrologi dan pengawasan berjalan sebesar Rp450 juta ditambah pengadaan peralatan standart uji/ kerja dan perlengkapan gedung sebesar Rp74.660.000.

Isu Poligami, PKS Harus Kerja Keras

• LANJUT KE HAL. 2

Menggugat APBD 2014

APBD Sumut 2014, bakal Digugat sejumlah elemen di Sumatera Utara. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 yang disahkan DPRD Sumut, Senin pekan lalu, banyak kejanggalan dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

KOORDINATOR FITRA Sumut, Rurita Ningrum, menegaskan, pihaknya akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak mengesahkan APBD Sumut 2014, karena lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

"Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara (Sumut) akan menyurati Menteri Dalam Negeri agar tidak mengesahkan atau tidak menyetujui APBD Sumut 2014 yang segera disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Rurita, Rabu pekan lalu.

Dikatakan, ketimpangan antara persentase anggaran tidak langsung dengan anggaran langsung serta banyaknya indikasi permainan didalam pengesahannya, membuat FITRA • LANJUT KE HAL. 2

APBD Sumut 2014 Dengan Isi Sebagai Berikut

Kita akan surati Mendagri agar tidak mengesahkannya, karena lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.

Jauh-jauh hari kami sudah memperingatkan kepala daerah. Kalau tidak juga menyerahkan bisa berdampak penundaan DAU.

RURITA NINGRUM

Gamawan Fauzi

Koordinator FITRA

Menteri Dalam Negeri

”

”

” ”

Penyaluran Dana Perimbangan Untuk Sumut Terancam » Din Syamsuddin

MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi sempat menegur Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho karena terlambat menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Teguran itu disampaikan tertulis beberapa waktu lalu.

"Jauh-jauh hari kami sudah

memperingatkan kepala daerah, lalu kami berikan 'guidance' (panduan-red.) anggaran. Kalau tidak juga menyerahkan bisa berdampak pada penundaan DAU (Dana Alokasi Umum)," kata Mendagri, Gamawan Fauzi di Jakarta.

Keterlambatan tersebut, lanjut dia, dapat menghambat pembangunan dan

perekonomian di daerah. Oleh karena itu, dia mendesak supaya kepala daerah segera menyerahkannya ke Pusat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, surat teguran • LANJUT KE HAL. 2

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4.944.501.838.799,00,Dana Perimbangan Rp1.906.486.133.424,00,Lain-lain Pendapat Daerah yang Sah Rp1.637.655.856.800,00,Jumlah Pendapatan Rp8.488.643.829.023,00,Belanja T idak Langsung Rp5.059.949.577.086,00,Belanja Langsung Rp3.428.694.251.937,00,Jumlah Belanja Rp8.488.643.829.023,00,

Pemprovsu Akomodir Bansos GUBERNUR Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengakui sudah mengakomodir usulan anggaran yang menjadi keberatan DPRD Sumut. Khususnya untuk Bansos dan hibah yang telah dianggarkan tahun-tahun sebelumnya namun tidak terealisasi.

"Apa yang sudah terprogramkan tahun 2013 dengan berbagai keterbatasan, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif tidak bisa direalisasikan. Apa permasalahan (tidak terealisasi) salah satunya ketidaklengkapan berkas," ujar • LANJUT KE HAL. 2

JURUS CHINA LAWAN KORUPSI (4) Kendati sempat mendapat ganjalan, namun pemerintah China tetap konsisten dan tidak pernah kompromi terhadap korupsi. Dua dekade terakhir ini, pemerintah China bersikap tegas terhadap para koruptor. Maling duit negara di Negeri itu dihukum berat.

Mulai di penjara seumur hidup hingga dihukum mati.

Mungkinkah para bandit koruptor di Indonesia dihukum mati?.

China Hukum Mati, Bagaimana Indonesia?

PEMERINTAH China ternyata bersungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi di negaranya.

Salah satu korban partai Komunis Cina itu adalah Zhang Kuntong dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan China.

Korupsi di China, menurut koresponden BBC News di Beijing, Duncan Hewitt, begitu merajalela dari tingkatan atas sampai ke bawah. Bahkan, sebuah statistik resmi pemerintah China mengungkapkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai AS$16 miliar (sekitar Rp120 triliun) sampai tahun

Pejabat China yang terlibat korupsi saat akan menjalani eksekusi.

1999. Ini belum termasuk kasus korupsi pada skandal penyelundupan senilai AS$10 miliar yang melibatkan pejabatpejabat teras Provinsi Fujian di Tenggara China.

Surat kabar resmi China, China Daily, mengungkapkan bahwa gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan China telah berhasil mengembalikan dana publik sebesar 400 juta yuan atau senilai Rp440 miliar lebih ke kas negara.

China memang tengah melakukan kampanye pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kampanye ini diawali dengan melakukan penyelidikan

terhadap 10.000 pejabat setingkat kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pada akhir 2000 lalu seperti yang dilansir hukumonline dari China Daily, China telah membongkar jaringan penyelundupan dan korupsi yang melibatkan 100 pejabat China di Provinsi Fujian. Sebanyak 84 orang di antaranya terbukti bersalah dan 11 orang dihukum mati. Sejak kasus itu, pengadilan China makin marak lagi dengan kasus korupsi lainnya.

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

MENGGUGAT APBD 2014....................

• DARI HALAMAN. 1 anggaran langsung serta banyaknya indikasi permainan di dalam pengesahannya, membuat FITRA berkeyakinan APBD tersebut sama sekali tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara selama tahun 2014 ini.

"Kita akan surati Mendagri agar tidak mengesahkannya, karena lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya," ucap Koordinator FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Rabu.

FITRA Sumut telah melakukan kajian terhadap beberapa poin kebijakan anggaran di dalam APBD tersebut.

Hasilnya hanya bidang pendidikan saja yang persentasenya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara belanja kesehatan yang juga menjadi kebutuhan langsung bagi masyarakat sama sekali belum mencapai persentase yang dibutuhkan.

Hal ini semakin menunjukkan kenaifan dari para anggota dewan.

Sebab dalam pembahasannya anggota dewan justru bukan mempermasalahkan hal ini. Melainkan lebih mempermasalahkan pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah provinsi Sumatera Utara yang diduga untuk keperluan para dewan itu sendiri.

Jika benar apa yang disinyalir FITRA tersebut, maka Kemendagri harus meneliti secara seksama dan mendalam anggaran-anggaran yang tercantum pada APBD Sumut 2014 itu.

Kemendagri dihimbau jangan buruburu menyetujui atau mengesahkan APBD itu.

Apabila dilakukan revisi besarbesaran, maka ABPD Sumut 2014 bakal tertunda dalam waktu cukup lama. Ini bisa berdampak pada penyaluran dana perimbangan yang diperoleh dari pusat ditunda atau ditangguhkan oleh Menteri Keuangan.

Jika ini yang terjadi, bukan tidak mungkin pada tahun ini pembangunan di Sumut stagnan. Sumut bakal gagal total. (***)

PENYALURAN DANA PERIMBANGAN UNTUK SUMUT TERANCAM .....................

• DARI HALAMAN. 1 tersebut telah diberikan pada akhir tahun lalu. "Mendagri sudah menyampaikan Surat Teguran tertulis tertanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor 903/8974/SJ yang memperingatkan gubernurgubernur untuk segera menyelesaikan APBD," ungkap Restuardy Daud.

Daerah seharusnya menyerahkan APBD pada 3 November setiap tahunnya dan Kemendagri memberikan kelonggaran waktu hingga 31 Januari supaya daerah dapat mengumpulkan semuanya.

Restuardy menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah diatur sanksi terhadap daerah yang terlambat dan tidak

menyerahkan APBD ke Pusat.

Peringatan tertulis akan diterbitkan paling lama 15 hari, terhitung sejak tenggat waktu 31 Januari.

"Jika daerah tidak menyampaikannya dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya Peringatan Tertulis, maka penyaluran dana perimbangannya dapat ditunda atau ditangguhkan Menteri Keuangan," kata dia.

Dana perimbangan merupakan salah satu dana transfer dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendukung sejumlah program di daerah.

Sebelumnya, ada lima daerah yang belum menyerahkan informasi keuangan daerah tersebut. Namun, belum lama ini Provinsi Riau sudah menyerahkannya ke Kemendagri. (TIM)

DANA BANSOS MASIH JADI TUNTUTAN...

• DARI HALAMAN. 1 segera mengalokasikan Bansos yang telah diprogramkan sejak tahun 2011 agar direalisasikan para tahun 2014. Bahkan telah tercantum dalam APBD dan sudah disurvei.

Begitu juga halnya dengan Bansos Pendidikan, menurut pandangan umum Fraksi Partai Golkar, banyak menuai persoalan hingga akhirnya proses pencairannya terkendala. Sementara Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, masih banyak persoalan yang melanda di Sumatera Utara.

"Jadi mohon perhatian Saudara Gubernur," katanya.

Apalagi, disebutkan telah terjadi kemunduran dalam proses penyusunan hingga pengesahan APBD dari tahun ke tahun. "Bukan prestasi, tapi mundur yang harusnya membutuhkan perhatian. Jadi ini harus menjadi komitmen kita bersama untuk memperbaikinya.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya Parluhutan Siregar meminta agar strukrur APBD Tahun Anggaran 2014 tetap mengacu kepada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013.

Kendati syarat dengan kepentingan, akhirnya fraksi-

fraksi DPRD Sumut menerima dan menyetujui Rancangan Pendapatan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2014 untuk disahkan menjadi Perda.

Pengesahan APBD Sumut, dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Sumut dihadiri, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, dan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, Senin (20/1). Meski terjadi dua kali skors, akhirnya paripurna yang dimulai 10.30 WIB dinyatakan kourum.

Paripurna pengesahan APBD yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun lengkap dihadiri para Wakil Ketua Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri, M Afan, serta Kamaluddin Harahap.

Hadir pula sejumlah pimpinan SKPD yang dengan tekun mendengarkan paparan fraksifraksi hingga paripurna usai.

Rancangan APBD Provsu Tahun Anggaran 2014 yang diajukan Gubernur dengan APBD sebesar Rp8.488.643.829.

023. Struktur APBD Sumut TA 2014 disebutkan bersifat 'Balanced Budget' yang berarti bahwa dalam struktur APBD Sumut tidak akan ada Silpa dan tidak akan ada defisit. (TIM)

SAMBUNGAN Bupati Tigor Tutup Porsiwaja se-Labuhanbatu RANTAUPRAPAT–Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD disaksikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT dan Anggota DPRD serta tokoh maupun sesepuh suku jawa, Kamis (23/1) , secara resmi menutup Porseni Warga Jawa se-Labuhanbatu di Stadion Binaraga Rantauprapat.

Dalam pidato penutupan itu Bupati mengatakan, bahwa Porseni Warga Jawa (Porsiwaja) ini sekitar dua bulan yang lalu telah dibuka di Gedung Olah Raga, di mana pertandingannya dilakukan diberbagai kecamatan. "Atas terselenggaranya kegiatan Porseni ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan Porseni ini," katanya.

Bupati yang sangat peduli dengan pendidikan anak daerah Kabupaten Labuhanbatu ini dalam pidatonya juga mengingatkan suku jawa dan masyarakat Labuhanbatu,

bahwa ada Program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk kita semua khususnya kepada anak kemanakan kita untuk mendapat ilmu dunia dan ilmu akhirat,.

“Anak kemanakan kita maupun para pelajar yang mengikuti dan hadir dalam kegiatan Porseni ini, khususnya yang akan ikut ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri supaya mengejar dan belajar lebih giat lagi untuk meraih prestasi guna mendapatkan beasiswa dari Pemkab Labuhanbatu, kemudian ajak anak kemanakan kita untuk masuk ke Masjid untuk mengikuti Program Labuhanbatu Mengaji,” kata Tigor mengingatkan.

Diakhir Pidatonya Tigor juga berpesan, bahwa pada tanggal 9 April 2014 dilaksanakan pemilihan anggota legislatif, untuk itu diharapkan kepada warga etnis/suku jawa supaya jangan golput, berusahalah untuk datang ke TPS dan coblos orang yang saudara kenal dan yang bisa membawa aspirasi kita, ajak jiran tetangga untuk

berbondong-bondong datang ke TPS, pergunakanlah hak suara anda dengan tepat dan benar.

Sementara, sesepuh warga jawa H Sudarwanto SP dalam sambutannya mengatakan, bahwa kita sama-sama menyaksikan pertandingan final sepak bola dan yang berkesan adalah adanya kepedulian berbuat untuk masyarakat, bahkan masyarakat kecamatan merasa salut kepada Bapak Bupati yang membangun olahraga di Kabupaten Labuhanbatu.

Drs.H. Iskandar, MPd selaku Ketua Porseni Warga Jawa ini dalam laporannya mengatakan, bahwa Porseni ini dilaksanakan adalah sebagai wadah untuk menyalurkan bakat sekaligus untuk mempererat silaturrahmi dan persatuan sesama warga jawa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.(HAH)

PEMPROVSU AKOMODIR BANSOS.............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Gatot.

Namun, demikian Gatot, karena itu adalah aspirasi dari masyarakat ketika anggota dewan menyapa konstituennya dan mereka (dewan) minta untuk dianggarkan di 2014. Itu sudah

teranggarkan di 2014," ujar Gatot menjawab wartawan usai sidang paripurna DPRD Sumut.

Disinggung berapa angka yang ditampung, Gatot mengaku tidak hafal. "Oh mohon maaf, kalau angka-angkanya mohon maaf saya tidak bisa hafal," katanya.

Gatot mengatakan, sejak disahkan dan diteruskan ke Kemendagri untuk dievaluasi, ia sudah meminta seluruh SKPD untuk mulai merancang kegiatankegiatan yang sudah diprogramkan di anggaran 2014.

"Saya minta seluruh SKPD sudah mulai merancang untuk

melakukan kegiatan-kegiatan, agar roda perekonomian terus berjalan," katanya.

Sekretaris Daerah Sumut, Nurdin Lubis juga mengaku sudah merespon suara DPRD Sumut. "Nanti akan kita lihat, itu kan suara mereka (dewan) yang harus kita respon. Mereka minta

(bansos) yang tidak terealisasi dianggarkan kembali" ujarnya.

Saat disinggung apakah hal itu tidak melanggar hukum, Nurdin tegaskan tidak. "Bisa, bisa.

Dianggarkan kembali kan boleh.

Yang penting kalau sudah memenuhi syarat bisa saja di Triwulan I dicairkan," tukasnya.(NET)

APBD SUMUT BAKAL DIGUGAT.................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 berkeyakinan APBD yang ada tersebut sama sekali tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara selama tahun 2014 ini.

"Kita akan surati Mendagri agar tidak mengesahkannya, karena lebih banyak mudharatnya diban-

ding manfaatnya," ulang Rurita Ningrum.

Rurita menjelaskan FITRA Sumut telah melakukan kajian terhadap beberapa poin kebijakan anggaran di dalam APBD tersebut.

Hasilnya hanya bidang pendidikan saja yang persentasenya sudah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Sementara belanja kesehatan yang juga menjadi kebutuhan langsung bagi masyarakat sama sekali belum mencapai persentase yang dibutuhkan.

Hal ini semakin menunjukkan kenaifan dari para anggota dewan, sebab dalam pembahasannya yang lalu anggota dewan justru bukan mempermasalahkan hal ini, mela-

inkan lebih mempermasalahkan pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah provinsi Sumatera Utara yang diduga untuk keperlan para dewan itu sendiri.

"Ini berarti mereka hanya memperhatikan kesejahteraan mereka saja, dan sama sekali tidak pro rakyat," ujarnya, seperti dikutip Medanbagus.Com.

Jika Mendagri tetap menerima dan mengesahkan APBD Sumut tersebut, FITRA bersama dengan beberapa lembaga lainnya akan mengajukan Judicial Review terhadap APBD tersebut.

"Kita akan buat konsorsium dengab beberapa LSM lainnya untuk mengajukan judicial review," ungkapnya.(TIM)

KOMISI A DPRD RIAU PANGGIL PT RSU.................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pola Transmigrasi yang diberikan pemerintah kepada PT.RSU. Komisi A akan mempertanyakan alih fungsi hutan tersebut kenapa justru ada pembiaran, setelah Komisi A melakukan hearing dengan Instansi terkait. Hearing akan kita lanjutkan dengan memanggil PT.RSU selaku pemegang izin HPH Tanaman HTI tersebut.

Hasil hearing Komisi A akan merekomendasikan ke penegak hukum Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi.

Ilyas Labay mempersilahkan LSM dan Insan Pers menyampaikan Laporan resmi terkait alih fungsi hutan yang dilakukan PT. RSU. Laporan harus dilengkapi dengan data. Silahkan lapor, Komisi A akan melakukan pemangilan terhadap PT.RSU, dan Instansi terkait, dan sipelapor.

"Jika perusahaan membandel, tidak mengindahkan pemanggilan

Komisi A, akan ada upaya paksa yang dilakukan Komisi A DPRD Prov Riau," ujarnya dihadapan Ketua Umum Yayasan Mimbar Negeri Syaiful Aula, dan Ketua Umum LPANI Yustisia di ruang Komisi A DPRD Provinsi Riau.

Menurut Ilyas, dalam kawasan HPH Tanaman HTI, tidak mungkin perusahaan mengatongi izin usaha perkebunan, maupun HGU untuk membuka usaha perkebunan yang masih dalam kawasan hutan.

Harus ada pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan. Itupun harus ada verifikasi dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

"Setelah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan, dilanjutkan dengan Izin HGU (Hak Guna Usaha) oleh BPN dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Dinas Perkebunan. Tidak punya Izin, pemiliknya harus diproses.

Membuka hutan tanpa izin, meru-

pakan kejahatan tindak pidana kehutanan, tangkap pelakunya, dan dijebloskan ke penjara," katanya Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, PT.RSU mengantongi izin HPHTI Pola Transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.599/KPTS-II/1996 tanggal 19 Maret 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas 12.600 hektar. Namun oleh PT.RSU bekerjasama dengan PT.Agro Abadi I, dan II groupnya, PT.RSU membangun perkebunan kelapa sawit.

Diperkirakan kawasan HPHTI PT.RSU yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit diinformasikan sekitar 8.000 hektar. Atas nama PT.Agro Abadi I, dan II. Kebun Inti PT.Agro Abadi Mentulik seluas 3000 hektar.

Untuk membuka kebun Inti, PT. Agro Abadi menggandeng masyarakat Desa Mentulik Kecamatan

Kampar Kiri Hili Kabupaten Kampar sebagai peserta KKPA. Masyarakat diiming-imingi dengan pembagian 60 : 40. Namun pola KKPA yang direalisasikan oleh PT.RSU sekitar 250 hektar dari yang disepakati oleh Ninik Mamak Desa Mentulik dengan PT.Agro Abadi seluas 850 Ha. KKPA seluas 850 hektar tersebut dijanjikan Desember 2013 akan direalisasikan menjadi 500 hektar. Namun hingga saat ini yang dijanjikan PT.Agro Abadi dikabarkan belum direalisasikan. Pola KKPA tersebut diinformasikan dengan sistim melalui akad kredit.

Sementara laporan PT.RSU kepada Pemerintah C/Q Kementerian Kehutanan RI pada tahun 1999 atas realisasi tanaman industri, dilaporkan seluas 4.443 hektar. Diinformasikan, Kementerian Kehutanan pada tahun yang sama atas realisasi tanaman industri tersebut, telah mengucurkan

dana kepada PT.RSU melalui Dana PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) sebesar Rp2.955.052.800, kemudian dana pinjaman Reboisasi sebesar Rp6.050.002.000. Keseluruhannya berjumlah sekitar Rp9 miliar. Hingga saat ini diinformasikan belum dapat dipertanggungjawabkan PT.RSU. Sedangkan hasil pemeriksaan Dinas Kehutanan Kampar pada tahun 2004 lalu terhadap kawasan HPHTI PT RSU, ternyata tanaman industri yang direalisasikan sekitar 917 hektar, sehingga ada dugaan bahwa PT.RSU membuat laporan palsu kepada Kementerian Kehutanan RI. Akibat laporan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliar. Terkait kucuran dana PMP dan Dana Pinjaman Reboisasi oleh Kementerian Kehutanan, KPK Pos melalui konfirmasi tertulis mempertanyakan kepada PT.RSU, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan.(PUR)

PEMILU SERENTAK CEGAH POLITIK TRANSAKSIONAL.................................................................

• DARI HALAMAN. 1 diyah sudah mendiskusikan saat ini perlu konsolidasi demokrasi.

Menurut dia, era reformasi tidak bisa diarahkan berlawanan dengan jarum jam sejarah seperti masa otoritarianisme dan rezim represif.

"Perlu dikonsolidasikan sehingga jangan menjadi demokrasi

prosedural apalagi demokrasi kriminal," kata Din. Dia menjelaskan salah satu butir penataan kembali sistem politik termasuk sistem pemilihan adalah politik biaya tinggi.

"Salah satu watak negatif demokrasi Indonesia adalah politik berbiaya tinggi karena yang mendorong adanya demokrasi transaksional," ujarnya.

Menurut dia, pemilu serentak memungkinkan munculnya banyak calon presiden, terutama dari organisasi kemasyarakatan setelah dihilangkannya utusan golongan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pertama.

"Karena sudah dihilangkan dalam amandemen, jadi hak parpol atau gabungan parpol yang bisa mencalonkan capres," tuturnya.

Menurut dia, melalui proses seleksi akan bisa menghasilkan calon yang berkualitas. Sistem multipartai merupakan hak demokrasi namun apabila terus menerus dilaksanakan akan sulit dikoordinasikan sehingga harus ada proses alamiah dalam penyederhanaan partai politik di Indonesia, kata dia lagi.

"Di luar negeri pun melak-

sanakan sistem itu namun bukan seperti zaman dulu yang dipaksakan," ujarnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya.

(BBS)

ISU POLIGAMI, PKS HARUS CHINA HUKUM MATI, BAGAIMANA INDONESIA?................................................................................

KERJA KERAS.......................................

• DARI HALAMAN. 1 itu.

Ketua Fraksi PKS di DPR ini juga yakin isu poligami tidak akan mempengaruhi suara di Pemilu 2014. Anis Matta tidak masuk dalam daftar caleg.

"Kalau dihubungkan dengan Anis Matta maka Pemilu 2014 ini adalah Pak Anis Matta tidak dicalonkan," tegas Hidayat.

Ia menerima pendapat atau masukan dari beberapa pengamat politik bahwa PKS bakal tergerus oleh isu poligami. Namun sikap politik kaum perempuan belum dapat dipastikan sebelum pemilu berlangsung.

"Apakah kemudian nanti sikap politik kaum perempuan itu seperti apa akan ditentukan saat pemilu berlangsung," kata Hidayat.

(BBS)

SEJUMLAH PROYEK DI DAIRI TELAT......................................

• DARI HALAMAN. 1 Sementara itu Rehab rumah sakit umum (RSU) Sidikalang dengan pagu proyek Rp1.562.500.

000, belum juga selesai. Gedung rawat inap melati hanya dibayarkan sebesar 68 persen dari pagu Rp1.562.500.000, bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Sumut.

Rehab total dimaksud terhadap 5 ruangan, yakni ruangan rawat inap melati, Mawar, Gizi, rekam medik dan apotik. Proyek itu dilaksanakan CV. Fen atas nama BMS. Rehab gedung ini dengan PKK dr. Daniel

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sianturi yang juga Direktur RSUD Dairi. "Perusahaan pelaksana adalah CV. Fen lalu dipinjamkan kepada NS," sebut Kepala Bidang Pelayanan Medis Frisda Turnip.

Sementara itu perbaikan jalan di Sidikalang masih dikerjakan, Kamis. Stone Walss masih mengerjakan bahu jalan di jalan Nusantara Sidikalang.

Pengerjaan proyek ini disebutsebut menelan dana Rp2,4 milliar dan masih dikerjakan dibeberapa titik yakni Jalan Nusantara. Sebagian jalan Perluasa, Kampung Karo, Jalan Trikora hingga simpang Jalan Tigalingga.(NDK)

• DARI HALAMAN. 1

Hukuman mati yang dijatuhkan dijadikan semacam shock therapy oleh pemimpinpemimpin China. Ini sebagai peringatan bahwa China kali ini benar-benar serius memberantas korupsi.

"Pemberantasan korupsi adalah urusan hidup dan mati partai," demikian semboyan yang terus didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin China.

Pemerintahan China ternyata tidak hanya berhenti sekadar gertak sambal saja terhadap para koruptornya. Kampanye pemberantasan korupsi terus dijalankan. Bahkan menurut berita terakhir yang diperoleh hukumonline dari China Daily, gerakan kampanye pemberantasan korupsi tersebut sudah pula menjadi mimpi buruk bagi para pejabat setingkat Dirjen di China.

Gara-gara menerima suap dan menggelapkan dana publik, Zhang Kuntong, mantan direktur sebuah departemen transportasi di Provinsi Henan, China, dijatuhi hukuman seumur hidup.

Kuntong mengaku menerima suap satu juta yuan atau sekitar

Rp1,1 miliar lebih ketika ia bertugas di Departemen Konstruksi dan Departemen Transportasi pada 1990-an. Ia juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan dana publik sebesar 100.000 Yuan ketika bekerja di Departemen Transportasi.

Masih jauh Bagaimana dengan Indonesia?

Kita boleh iri dengan China yang tegas menyikat para banditbandit koruptor. Padahal tingkat korupsi di Indonesia lebih parah dari China. Ini dibuktikan dari peringkat negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparency International setiap tahun.

Indonesia selalu menempati lima besar negara terkorupsi dunia bersama dengan negaranegara Afrika dan Amerika Latin.

Bahkan di Asia, Indonesia mendudukui peringkat wahid alias jagoan nomor satu. China menduduki peringkat ketiga setelah Indonesia dan India.

Ketiga negara Asia ini kebetulan masuk lima besar negara dengan penduduk terbanyak dunia.

Para koruptor di Indonesia beroperasi dengan leluasa, dari kelas teri, kelas kakap, sampai

kelas paus. Korupsi telah menjadi monster yang melahap uang negara. Pada rezim Orde Baru, KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) begitu merajalela.

Namun pada era reformasi, pejabat yang korup tidak berkurang dan KKN telah menjelma menjadi "Konco Konco-Ne".

Sayangnya, pemberantasan korupsi di Indonesia masih setengah hati. Para elite lebih asyik bertikai, sedangkan LSM maupun lembaga antikorupsi tidak berdaya menghadapi penyakit korupsi yang sudah kronis dan akut. Indonesia juga tidak punya pemimpin seperti Zhu Rongji. Kita butuh puluhan Mr Clean untuk menyikat para koruptor yang bandel.

Tampaknya, Indonesia bisa mengikuti jejak China yang menghukum berat malingmaling duit negara. Para koruptor kelas paus dihukum mati.

Bisa juga para koruptor kelas berat dikirim ke Nusakambangan seperti halnya Bob Hasan.

Penerapan hukuman mati di Indonesia sendiri masih kontroversial, meskipun terhadap pelaku pembunuhan

atau pelanggar HAM. Namun, hukuman mati bagi para koruptor agaknya juga bakal ditentang pemimpin atau pejabat. Karena, itu sama saja menggali kuburannya sendiri.

Politisi senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait mengakui, korupsi di Indonesia sudah merajalela. Kian memprihatinkan dan dilakukan secara masif. Lebih gila lagi, koruptor sudah tidak punya rasa malu, rasa bersalah dan berdosa.

Kedepan, katanya, kita akan menghadapi negeri ini dengan korupsi yang bertambah besar.

“Sebelum terjadi ledakan angka korupsi, kita perlu menekan.

Kita perlu meniru RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dalam memberantas korupsi,” saran Sabam.

Meniru China, tambah Sabam, dengan menembak mati para koruptor meski pelakunya adalah saudara, keluarga, teman dan sahabat kita yang menggerogoti uang negara.

Menembak mati bukan untuk balas dendam. Namun untuk menimbulkan efek jera dan rasa ketakutan bagi pelaku koruptor lainnya yang akan berbuat

serupa. Apalagi kini muncul trend baru bahwa korupsi seolaholah menjadi budaya di negeri ini.

Tanpa merasa bersalah, uang rakyat diambil hanya untuk kepentingan pribadi.

Sabam Sirait menilai korupsi sudah menjadi kekhawatiran para pendiri negeri ini. Bung Karno misalnya, tahun 1960-an pernah mengeluarkan maklumat menghukum mati koruptor.

Maklumat ini dikeluarkan karena kondisi bangsa yang terpuruk oleh ulah koruptor. Sayang hingga meninggalnya Bung Karno maklumat itu tidak pernah dijalankan.

Kegelisahan terhadap korupsi juga disuarakan Bung Hatta. Pada dekade 1950-an, Bung Hatta mengatakan korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Korupsi seolah menjadi semacam kelaziman yang mesti dilakukan setiap pemegang dan pemilik akses kekuasaan.

"Korupsi kita sudah sangat luar biasa, sudah menjadi budaya.

Sen demi sen uang rakyat diambil. Sekarang ini pernyataan Bung Hatta sudah terbukti, korupsi semakin meraksasa,” tandasnya. (HABIS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

KORUPSI

NASIONAL

Terkuak, Akil Otak Pengurusan Sengketa Pilkada Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1). KPK melakukan pemeriksaan kembali politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tersangka Waryono Karno.

Âť Suap Kementrian ESDM

Sutan Bhatoegana Diperiksa 5 Jam JAKARTA - Kasus dugaan suap di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), belum tuntas. Kembali Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama 5 jam lebih, politisi Partai Demokrat diperiksa secara marathon. "Saya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pak Waryono Karno, mantan Sekjen Kementrian ESDM. Enggak jauh berbeda seperti yang kemarin-kemarin, lebih banyak membahas tentang pembahasan anggaran di ESDM," papar Sutan usai diperiksa KPK, Kamis (23/1).

Hasil pemeriksaan? "Ya tanya penyidik KPK," jawabnya sambil berusaha menghindar wartawan.

Penyidik tidak tanya soal permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan dirinya terhadap kepada eks Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini? "Oh nggak, nggak," jawabnya mengeles.

Saat menyampaikan pernyataan kepada pers, tampak ada yang berbeda dari Politisi Partai Demokrat. Lebih terburu-buru, enggan meladeni pertanyaan wartawan bahkan yang biasanya tampil percaya diri malah terkesan sering salah tingkah setiap menjawab pertanyaan wartawan.

Disinggung apakah siap disumpah pocong atas kesaksiannya yang 'menodong' untuk THR? "Ah, kau ada-ada saja. Udah, udah," singkatnya sambil berjalan cepat menuju mobil Alphard hitam bernopol B

1957 SB. Dalam BAP tersangka Deviardi, Sutan disebut-sebut bertemu Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk meminta uang THR. Rudi pun kemudian memberi uang untuk Sutan dan anggota Komisi VII DPR, yang diserahkan melalui Tri Yulianto. Kemudian uang itu dibagi-bagi kepada anggota Fraksi Demokrat di Komisi VII di sebuah restoran di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Bahkan di persidangan, Rudi mengaku memberi uang THR untuk anggota Komisi VII DPR RI kepada Tri Yulianto. Uang THR itu disebut untuk memenuhi permintaan Sutan Bhatoegana. Simon adalah komisaris di perusahaan minyak Kernel Oil Ltd Pte Indonesia.

Sejak Rudi ditangkap KPK terkait dugaan suap penanganan lelang tender kondensat minyak mentah untuk memuluskan anak perusahaan PT Kernel Oil, Fossus Energy, nama Sutan kerap disebutsebut. Untuk itu, Rudi menegaskan akan mengungkapkan keterlibatan Sutan pada persidangan dirinya.

Namun Sutan tetap membantah bahkan berani sumpah pocong jika menerima uang THR. Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan tengah menelusuri dugaan pemberian uang THR dari Rudi Rubiandini kepada anggota DPR Fraksi Partai Demokrat yang ada Komisi VI DPR RI. Hingga kini KPK memasuki tahap validasi informasi dan bukti-bukti. "Ya tunggu saja, kami masoih ditelusuri," jawabnya. (ENDY)

Tak Ada Ampun yang Caplok Dana Bencana JAKARTA - Korupsi memang tak kenal situasi. Meski situasi saat ini terjadi bencana banjir di sebagian pelosok nusantara, namun masih ada saja pejabat yang ingin mencaplok dana bantuan bencana dari keuangan negara. Berbagai modus dilakukan namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantisipasi dan memantau secara serius.

"Kemungkian terjadinya penyelewengan dana bantuan bencana dari keuangan negara, pasti ada. Mengingat dana yang dikeluarkan untuk bantuan bencana alam ini ssangat besar sehingga potensi korupsi juga besar. KPK mengancam hukuman mati jika ada pejabat atau petugas yang menilep anggaran korban bencana," tegas Juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di gedung KPK Jakarta, Rabu (22/1) Dilanjutkan, KPK akan langsung bergerak untuk menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan laporan tentang penyelewengan dana bantuan bencana.

"Memang hingga kini belum ada laporan yang masuk ke KPK. Kami akan segera bertindak jika ada laporan masuk," lontarnya.

Memang, lanjut dia, semua pengeluaran uang negara pasti

melalui audit BPK atau BPKP. Tentunya, pasti ada yang berbeda dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam kondisi normal dan tidak biasa. "Nah ini kan tugas BPK maupun BPKP untuk mengaudit dan jika ada penyelewengan pasti melaporkan ke KPK," ungkapnya.

Namun demikian laporan dari masyarakat, utamanya penyelenggara negara sangat dibutuhkan. Dan tak bisa dipungkiri, bencana banjir yang bersifat musiman ini semestinya bisa kita hindari bila para pejabat tidak sembrono dan menjalankan tugas dengan baik.

Jika ada penyelenggara negara yang terbukti menyelewengkan dana bencana itu, maka bisa dijerat hukuman mati. Hal itu sebagaimana yang tertulis dalam pasal 2 UU Tipikor tentang korupsi bencana.

Sebenarnya dampak bencana ini masih bisa diminimalkan, bahkan mungkin bisa kita hindari bila tidak ada berbagai penyimpangan seperti selama ini.

Hal lain yang juga merisaukan adalah masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Status bencana nasional akan diikuti aliran dana yang sangat besar. Dalam sejumlah kasus, banyak pejabat kita mudah tergoda menyelewengkannya, seperti yang terjadi di Nias beberapa tahun lalu. (ENDY)

JAKARTA - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar ternyata tidak hanya menerima suap atas pengurusan sengketa perkara pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah ataupun Lebak, Banten, Lampung Selatan, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Bali. Namun sedikitnya ada 11 sengketa pilkada di Kalimantan yang ditangani langsung oleh Akil.

Sebelas sengketa pemilihan kepala daerah terjadi di Kalimantan Tengah sepanjang 2013. Sengketa pemilihan kepala daerah itu, di antaranya Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Katingan, Saruyan, Sukamara, Gunung Mas, dan Kota Palangkaraya.

Demikian pengakuan Chairun Nisa, anggota DPR dari Fraksi Golkar yang bersaksi dalam persidangan terdakwa bupati terpilih Gunung Mas Hambit Bintih dan keponakannya, Cornelis Nalau yang juga bendahara tim sukses Hambit di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/1).

Keterangan ini juga berdasarkan dokumen catatan Rusliansyah, Ketua Golkar Kota Palangkaraya saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, 22 November lalu.

Rusliansyah bersama Chairun Nisa, tersangka kasus suap pilkada Gunung Mas, menemui Akil.

Mereka menemui Akil di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, sekitar April 2013. Chairun Nisa meminta tolong kepada Akil agar membantunya memenangi sebelas sengketa pilkada di Kalimantan Tengah. Sebagian besar sengketa itu melibatkan kader Golkar.

Di depan persidangan, Chairun Nisa tengah menawar pemberian uang yang dimintakan Akil untuk membantu putusan perkara sengketa Pilkada Gunung Mas. Tujuan agar tidak menganulir putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang memutuskan memenangkan Hambit selaku Petahanan sebagai Bupati Gunung Mas terpilih untuk periode 2013-2018.

Akil meminta "tiga ton emas" yang artinya Rp3 miliar untuk mengurus sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di MK. Tetapi, ditawar Chairun Nisa menjadi Rp 2,5 miliar atau Rp 2 miliar sebagaimana yang diberikan untuk membantu pilkada Wali Kota Palangka Raya.

"Eh Wali Kota Palangka Raya kan 2 ton (miliar)? Dijawab Akil, itu kan untuk perjuangan umat rakyat diskon. Kalau inikan (Hambit) lebih kaya dari Wali Kota," demikian isi pesan singkat (SMS)

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa (kanan) memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa kasus dugaan suap perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/1). Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih dan Komisaris PT Berkala Maju Bersama, Cornelis Nalau Antun didakwa bersama-sama menyuap Akil Mochtar semasa jadi Ketua MK dalam penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. antara Nisa dan Akil yang dibacakan oleh Jaksa Pulung Rinandoro dalam persidangan.

Bahkan, diduga DPP Partai Golkar turut campur tangan dalam membantu sengketa Pilkada Wali Kota Palangka Raya. Hal itu terungkap dari isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Chairun Nisa.

"Dalam BAP, soudara (Nisa) menjawab masalah sengketa pilkada Palangka Raya dimana wali kotanya Riban Satia, penyerahan uang kepada Akil menurut yang saya dengar ditangani oleh DPP Golkar yang diinisiasi sodara Mahyudin dan sekjen (Idrus Marham) dan telah diserahkan uang sebesar Rp 2 miliar ke Akil Mochtar," demikian isi BAP milik Nisa yang dibacakan oleh hakim anggota, Alexander Marwata.

Terdakwa Hambit menambahkan Wali Kota Palangka Raya menyerahkan Rp 2 miliar ke Akil, dan Barito Utara menyerahkan Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. "Saya bilang bisa ditawar tidak bu. Jawab ibu Nisa, Wali Kota (Palangka Raya) saja setor Rp 3 miliar, Barito Utara Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar," ungkap Hambit.

Dikatakan keterlibatan Chairun Nisa sebagai pihak yang menjembatani dengan daerah yang hendak mengurus perkara sengketa pilka-

da dengan Akil Mochtar. Apalagi Chairun Nisa adalah Wakil Sekjen Golkar Bidang Pemenangan Pemilu di Kalimantan yang salah satu tugasnya membantu pemenangan Pilkada di Kalimantan.

Pengakuan Nisa dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan, beberapa dimenangkan Golkar. Di antaranya, Kapuas, Kotawaringin Barat, kota Palangkaraya dan Sukamara. Atas dasar itu, memang kuat dugaan Akil bermain sekaligus sebagai otak dalam putusan MK terkait perkara sengketa pilkada.

Jaksa KPK Pulung Rinandoro kemudian mencecar Chairun Nisa mengapa dapat menyebut Rp2,5 miliar. "Anda mengatakan Rp2,5 miliar itu untuk Palangka Raya, lalu Pak Akil mengatakan itu diskon, benar?" tanya jaksa KPK Pulung Rinandoro.

"Saya lupa, saya hanya menebak saja," jawab Chairun Nisa.

"Saya bacakan SMS-nya "Walikota Palangka Raya dua ton" kemudian dijawab Pak Akil "Itu kan perjuangan umat, jadi diskon, ini yang lebih kaya dari Palangka Raya tiga ton malah kurang loh", Anda tahu juga tahu Palangkaraya memberikan uang?" cecar jaksa Pulung.

"Saya tidak menyaksikan, hanya dengar rumor saja dari temanteman saya di Palangka Raya, saya

tidak tahu apa benar diskon," jawab Chairun Nisa.

Hambit akhirnya memerintahkan Cornelis untuk menyiapkan dana yang diminta, Cornelis pun bersedia. Pemberian uang Rp3 miliar tersebut kemudian dilakukan pada 2 Oktober di bandara Palangka Raya. "Pak Hambit mengatakan dana sudah siap di Cornelis, Pak Cornelis sudah berangkat ke Jakarta, dan Pak Hambit minta tolong 'Ibu tolong temani Pak Cornelis," ungkap Cornelis.

Namun, Hambit mengatakan keberatan terhadap kesaksian Chairun Nisa. "Saya keberatan dengan keterangan saksi saat pertemuan di (hotel) Borobudur, saya tanya setelah Ibu memperlihatkan SMS dari Pak Akil tentang Rp3 miliar itu, saya katakan Rp500 juta ya bu? Ibu yang mengatakan 'Mana ada Rp500 juta itu?," kata terdakwa Hambit.

Hambit mengakui bahwa ia meminta Chairun Nisa agar melakukan tawar menawar dengan Akil.

"Saya katakan coba bisa tawar bu?

Sementara menunggu dijawab Pak Akil, kita ngobrol sana sini, termasuk saya tanya memang semua setor? Jawab ibu walikota saja Rp2 miliar, (bupati) Barito Utara Rp4 miliar-Rp5 miliar, itu pernyataannya," ungkapnya.

Di Rutan, Anas Sambat Sakit Gigi JAKARTA - Koruptor yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiba-tiba kesehatannya terganggu atau penyakitnya kumat. Sakit jantung, lever kambuh, diabetes kumat, kena komplikasi serta sederet penyakit lain yang mengerikan. Lucunya kondisi itu berbeda dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Belum genap sebulan mendekam ditahanan KPK, kesehatan Anas tidak beres. "Mas Anas sambat sakit gigi. Sebenarnya, banyak yang mau dibicarakan tapi karena gigi bagian kanannya sakit, ya gimana lagi," papar fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto usai berkunjung di Rutan KPK Jakarta, Kamis (23/1).

Meski demikian, lanjut Tri, kondisi Anas baik-baik saja dalam

Walikota yang dimaksud adalah Walikota Palangka Raya terpilih Riban Satia yang juga pernah diantarkan Chairun Nisa untuk bersilaturahmi dengan Akil. "Pak Riban pernah meminta tolong untuk silaturahmi dengan Pak Akil, kemudian kami bertemu di rumah dinas Pak Akil," kata Chairun Nisa.

Riban Satia pada pilkada Juni 2013 berhasil memenangkan pilkada kota Palangka Raya dengan perolehan suara 31,52 persen dan didukung oleh gabungan tujuh partai yang salah satunya adalah Partai Golkar. "Pertemuan itu dilakukan sebelum Riban ditetapkan sebagai pemenang," ungkap Chairun Nisa.

Hambit Bintih dan Cornelis Nalau didakwa memberikan uang Rp3,075 miliar kepada Akil Mochtar dan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa. Mereka didakwa pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang memberikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara dengan ancaman penjara 3 -15 tahun dan denda Rp150-750 juta.(ENDY)

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) berjalan memasuki ruang sidang untuk menjadi saksi di persidangan lanjutan kasus korupsi pembangunan fasilitas gedung olahraga Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (21/1). Selain Anas Urbaningrum, Jaksa Penuntut Umum KPK juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya yakni Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey, Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Mahyudin, mantan staf khusus mantan menpora Andi Mallarangeng, Fachrudin dan CEO Fox Indonesia, Andi Zulkarnaen Mallarangeng. rutan. "Alhamdulilah (Anas) sehat.

Memang kita tidak banyak ngobrol, apalagi soal masalah yang dialami termasuk soal PPI yang dibentuknya," ujarnya.

Hal senada disampaikan politisi Saan Mustopa. "Benar, saat disambangi Mas Anas hanya sambat sakit gigi. Saat ini dia butuh dokter gigi," katanya usai menjenguk Anas.

Saan mengaku baru kali ini bisa

bertemu dengan Anas. Sebelumnya sudah dua kali mencoba mengunjungi mantan Ketua HMI namun selalu gagal. "Saya datang sambil bawa dua buku untuk Anas. Buku autobiografi Alex Ferguson dan buku Nelson Mandela. "Biar Mas Anas terinspirasi dengan Nelson Mandela," tambahnya.

Tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proses peren-

canaan Hambalang atau proyekproyek lainnya. Juag Anas diduga menerima Rp 2,2 miliar dari PT Adhi Karya sebagai hadiah karena sudah membantu menjadi pelaksana proyek Hambalang. Selain uang, Anas juga disebutkan menerima Mobil Toyota Harier dari PT Adhi Karya.

Belakangan, KPK memperlebar penyidikan ini ke dugaan adanya politik uang dalam peme-

nangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu di Bandung. Atas perbuatannya, Anas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ENDY)

SOAL GRATIFIKASI

Diberi Kacamata Pembalap Dunia, Jokowi Serahkan ke KPK JAKARTA - Pemberian hadiah berupa sebuah kacamata dari pembalap MotoGP Jorge Lorenzo, tak membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo besar hati. Justru malah ketakutan, khawatir dan ketarketir. ketimbang berbuntut panjang, berurusan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pemberian itupun diserahkan ke lembaga antikorupsi.

Memang bukan pertama kali Jokowi - panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta menyerahkan hadiah pemberian dari penggemar berat asal belahan dunia. Sebelumnya

sebuah gitar bass merek Ibanez berwarna cokelat dari personil Metallica yang tengah manggung di Jakarta, diberikan ke mantan

Walikota Solo pada Mei 2013.

Kini, Kacamata merek Hawker dengan rangka putih dipersembahkan khusus

pembalap dunia motorGP asal Spanyol buat Jokowi. "Lihat bentuknya sangat bagus banget, jangan-jangan harganya miliaran.

Ini barang mahal kayaknya. Ya daripada saya dituding melakukan gratifikasi, lebih baik saya kasih ke KPK," papar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/1).

Pemberian kacamata itu, lanjut politikus PDIP, saat Jorge Lorenzo - juara dunia MotoGP tahun 2010 dan 2012 bersepeda dari rumah dinas Gubernur di Jalan Taman Soeropati menuju Kantor Balaikota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat lalu. "Jadi,

begitu dikasih hari Jumat, Seninnya langsung kita serahkan ke KPK," tambahnya.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono membenarkan Jokowi menyerahkan sebuah kacamata dari pemberian Lorenzo saat mereka bersepeda bersama.

"Yang menyerahkan ke KPK adalah stafnya. Dan kita terima kemudian kita melakukan penilitian serta pengkajian," papar Giri di gedung KPK Jakarta, Rabu (22/1).

Dijelaskan, kacamata ini belum diketahui nilainya. Juga saat diberikan ke Gubernur DKI

tanpa ada tangan. Jika kacamata itu dinilai masuk kategori barang gratifikasi, jelas bakal disita negara. Sebaliknya jika tidak, akan dikembalikan ke Jokowi.

"Namun yang penting digarisbawahi, inilah contoh yang baik. KPK sangat mengapresiasi langkah dan seharunsya dicontoh oleh pejabat negara lainnya. Jadi sekecil apapun pelaporan akan kita tangani. Mengingat, korupsi itu dari pemberian yang kecilkecil, seperti kacamata ini," sambungnya.

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak

Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

KORUPSI

SUMUT

Dinas Tarukim Binjai Diduga Selewengkan Dana Ganti Rugi

Program RTH Pemko Binjai Hamburkan Uang Negara BINJAI - Dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai untuk pembangunan lapangan futsal dan taman di lapangan sepak bola Polres Binjai tahun 2012 sebesar Rp 900 juta sejauh ini terkesan meghamburkan uang negara. Bahkan sebelumnya, anggota DPRD Binjai dari Komisi A,Surya Wahyu Danil SH dengan tegas mengatakan alokasi anggaran APBD Binjai yang berasal dari dana BDB Provinsi Sumut ke Polres Binjai itu tidak tepat sasaran.

Dia menyebutkan, lokasi pembangunan ruang terbuka hijau milik

Pemko Binjai itu dibangun di atas lembaga yang memiliki anggaran sendiri tanpa harus dibantu APBD. Apalagi dilihat dari Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai yang sangat minim, tak layak Pemko Binjai menumpahkan anggaran sebesar itu ke Polres Binjai, kan masih banyak kebutuhan lain, seperti pembangunan ruas jalan yang rusak atau bantuan bagi masyarakat kurang mampu.

Saat dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kini menjabat sebagai Asiten II Pemko

Binjai Hamdani Hasibuan mengatakan itu sudah menjadi program Pemko Binjai dan layak dilaksanakan. "Mengenai waktu serah terima taman dan lapangan futsal itu saya tidak bisa jawab. Karena itu urusan Plt DKP Erwin,” tukasnya.

Soal anggaran yang terlalu besar apalagi saat ini taman serta lapangan futsal sudah tidak berfungsi lagi, Hamdani tetap bersikeras kalau lapangan itu masih difungsikan oleh masyarakat. Saat disinggung kaitannya dengan PAD, dia mengatakan kalau pembangunana lapangan futsal itu bukan untuk pemasukan PAD Kota Binjai. "

Pemko Binjai membangunnya untuk program ruang terbuka hijau (RTH) sehingga bisa digunakan masyarakat", ucapnya ketus.

Kapolres Binjai, AKBP Marcellino Sampouw SH Sik, saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, kalau lapangan futsal serta taman tersebut masih dalam tahap pengurusan administrasi.

Saat ditanya lebih lanjut soal kendala atau masalah yang terjadi karena pengurusan administrasi terlalu lama, Marcellino menampik adanya persoalan yang timbul. “Nggak ada masalah, tinggal penyelesaian tata tertib aja,”

ujarnya.Bahkan, Marcelino meminta untuk tidak memperkeruh persoalan ini Menyikapi persoalan ini, Ketua BCW Kota Binjai, Gito Afandy, Kamis (23/1) menegaskan bahwa perkataan Kapolres dengan menyebutkan tidak ada masalah dengan pembangunan tersebut patut dipertanyakan.

Menurutnya, bangunan itu sudah lebih satu tahun dan belum selesai administrasinya. Biasanya, setiap proses serah terima yang terlalu lama tidak terlepas dari sebuah problem. Gito berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti persoalan ini. (SBR)

Dana DPD/ K Hiligodu Somolomolo Terindikasi Menyimpang NIAS - Dana Pembangunan Desa/Keluarahan (DPDK) Hiligodu Somolo-molo Kecamatan Somolo-molo Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2013 yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa diduga menyimpang Y.Lawolo salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan temuan ini kepada wartawan Rabu pekan lalu. Dia mengatakan, dana pembangunan jalan desa DPD/ K Hiligodu Somolo-molo diduga menyimpang.

Pembangunan jalan dilakukan dengan cara membongkar pasang jalan sebelumnya sepanjang 100 meter yang dibangun melalui bantuan desa tahun 1991 pada saat kades Haogoli Lawolo menjabat.

Dugaan kecurangan pelaksanaan dana DPD/K Desa Hiligodu Somolo yang dilakukan oknum mantan oknum Pjs Kades Fatisokhi Laia terungkap dan terlihat didepan rumah Yuliaman Telaumbanua menuju depan rumah Ina Arman ketika membongkar batu yang dipasang pada pembangunan sebelumnya kemudian dipasang kembali. Masalah yang sama juga terjadi di depan rumah Rasali Lawolo menuju depan rumah Baziduhu Lawolo.

Kepala Desa Hiligodu Somolo-Molo yang baru dilantik awal tahun 2014 ini ternyata tidak mengetahui kondisi tersebut karena menurutnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Pjs Kades Somolo-molo sebelumnya.

(YAGI)

Eks Bendahara Umum Pemkab Palas Diadili

KPK POS/RUDI

Pembangunan Sumur Bor TA 2010 dari dana APBD, di Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara sudah tidak berfungsi lagi dan dijadikan warga untuk menjemur pakaian.

Bupati Madina Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara MEDAN- Bupati Mandailing Natal (Madina) Non Aktif, Muhammad Hidayat Batubara, Rabu pekan lalu. Hidayat divonis hukuman 5 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, karena terbukti bersalah.

Selaian itu, Mantan Bupati Madina diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan penjara.

"Semua barang bukti disita untuk negara," ujar ketua majelis hakim, Agus Setiawan dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra I, Pengadilan Negeri Medan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan karena terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang meringankan terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih memilik 4 orang anak yang masih kecil.

Dengan putusan Mejelis Hakim tersebut,terdakwa Hidayat yang mengenakan pakaian batik mengaku pikir-pikir, begitu juga jaksa.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, dimana sebelumnya, Hidayat dituntut 8 tahun penjara serta denda Rp

300 juta subsider 5 bulan penjara.

Menurut jaksa, Bupati Hidayat Batubara memerintahkan anak buahnya mencari kontraktor proyek pembangunan RSUD Panyabungan yang bersedia membayarkan fee sebesar 7 persen.

Uang itu akan dipakai untuk biaya asistensi ke Pemprov Sumut karena proyek tersebut dananya berasal dari dana Bantuan Daerah Bawahan Pemprov 2013.

Dengan demikian ia dianggap telah melanggar pasal 12 huruf (a) tentang larangan menerima gratifikasi dan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akhirnya, salah satu anak buahnya, Plt Kadis Pekerjaan Umum Madina bersepakat dengan Direktur PT Sige Sinar Gemilang Surung Panjaitan yang menyatakan berminat menangani proyek tersebut dan bersedia memberikan uang muka Rp 1 miliar.

Terdakwa Hidayat patut menduga uang Rp 1 miliar yang diterima dari Khairul Anwar Daulay berkaitan dengan proyek pembangunan RSUD Panyabungan.(INT)

Wali Kota Padangsidempuan Disebut Terima Rp620 Juta MEDAN – Wali Kota Padangsidimpuan Andar Harahap segara diperiksa Kejati Sumut terkait perkara dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Gunung Tua, Padang Lawas Utara.

Pada sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Gunung Tua terungkap dalam bahwa Wali Kota Padangsidempuan Andar Harahap, yang merupakan anak dari Bupati Padanglawas Utara menerima uang sebesar Rp620 juta dari pemilik PT Aditya Wiguna, Ridwan Winata.

Selain Andar, katanya, ada lagi yang menerima uang hasil korupsi tersebut. Diantaranya, dr Naga Bakti Harahap sebanyak Rp400 juta, Rahmad Taufik Hasibuan sebesar Rp70 juta dan Henry Hamonangan Daulay Rp 89 juta.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Sumut untuk memanggil dan memeriksa Andar Harahap. Karena dalam fakta persidangan, diketahui Andar turut menikmati hasil korupsi

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BINJAI - Kasus dugaan adanya penyelewengan anggaran untuk ganti rugi pelebaran Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, sebesar Rp1 miliiar tahun 2012 - 2013 diduga mengambang.

Hal ini terungkap dari pengakuan salah seorang warga yang menerima ganti rugi.

Karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan akhirnya dikembalikan lagi.

Mendapati adanya laporan tersebut, Bendahara Dinas Tarukim Binjai Rahmad mengatakan ganti rugi yang diserahkan baru Rp21 juta sedangkan untuk tahun 2012 saya lupa berapa besarnya. "Memang biaya ganti rugi itu ada yang dikembalikan ke negara sebesar Rp145 juta.

Itupun dikembalikan karena biaya ganti tidak dijemput sampai batas waktu yang telah ditentukan, terangnya.

Terpisah, Kanit Ekonomi Iptu Andi malah mengatakan,pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk menindaklanjati kasus ini. Dan masalah ganti rugi diakuinya sudah diselesaikan oleh intansi terkait.

Ketika disinggung, apakah kasus ini berhenti begitu saja dan sudah di SP3 kan ,dia mengatakan belum mengetahui persis permasalahan dan akan berkoordinasi dengan juru periksa.(SBR)

tersebut. “Kita akan koordinasi dengan Polda Sumut untuk memanggil Andar Harahap ini,” katanya.

Dalam persidangan yang digelar, Kamis (23/1) siang, Pengadilan Tipikor Medan menyidangkan Henry Hamonangan Daulay Bendahara Pengeluaran RSUD Gunung Tua dalam agenda pembacaan dakwaan.

Henry menjalani sidang perdana dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) Kabupaten Padanglawas sebesar Rp5.463.790.522 dari pagu anggaran sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (PBDB) Sumut Tahun 2012.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen menyatakan, Henri Hamonangan Daulay turut serta atau bersama-sama melakukan dugaan korupsi pengadaan alkes untuk RSUD Gunung Tua. Dalam dakwaan disebutkan juga bahwa pengadaan tender alkes yang bermasalah ini, Walikota Padangsidempuan yakni Andar Harahap menerima fee sebesar Rp620 juta dari hasil mark up harga dari total anggaran Rp10 miliar itu

dari Ridwan Winata.

“Setelah menerima pembayaran dan kelebihan harga yang diterima, Ridwan Winata diduga telah membagi-bagikan kepada Rahmad Taufik Hasibuan sebesar Rp70 juta, Andar Harahap Rp620 juta yang diberikan secara bertahap yakni Rp500 juta kemudian Rp120 juta.

Kemudian pada dr Naga Bakti Harahap sebesar Rp400 juta dan Henry Hamongan Daulay Rp89 juta,” ucap JPU Hendri di hadapan majelis hakim yang dipimpin Zulfahmi.

Sebelumnya, JPU juga telah menyidangkan 3 terdakwa lainnya yakni dr Naga Bakti Harahap Direktur RSUD Gunung, Rahmad Taufik Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Gunung Tua, dan Rizkyvan L Tobing Direktur PT Aditya Wiguna Kencana dalam kasus yang sama (berkas terpisah).

Sementara Ridwan Winata, pemilik PT Magnum Global Mandiri (MGM), aktor utama dalam kasus alkes ini, belum dihadirkan karena masih ditahan di Lampung dengan kasus alkes juga.

JPU menyatakan, dalam proses lelang diduga terjadi persaingan tidak sehat, dari 10 perusahaan yang mendaftar, 4 perusahaan yang diajukan sebagai rekanan yang diketahui keseluruhannya merupakan milik Ridwan Winata.

“Bahwa keempat perusahaan peserta lelang yang memasukan dokumen penawaran tersebut meskipun memiliki direktur yang berbeda-beda, akan tetapi merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Ridwan Winata,” katanya.

Kemudian penetapan PT Aditya Wiguna Kencana sebagai pemenang dan pemenang cadangan PT Winatindo Bratasena diduga penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis, yang mengeluarkan alat kedokteran yang tidak mendapat dukungan dari Distributor/ agen tunggal pabrikan alatnya.

“Dari seluruh pembayaran yang diterima oleh PT Aditya Guna Kencana terdapat perbedaan harga yang tinggi antara kontrak dengan harga nyatanya (real cost) sebesar Rp2.980.609.478 dari nilai kontrak sebesar Rp9.983.000.000 yang telah

dikurangi biaya pembayaran umum sebesar Rp635.600.000,” katanya.

Terdakwa dr Naga Bakti Harahap diduga telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan mengadakan ikatan perjanjian dan menandatangani kontrak dengan penyedia barang sebelum anggaran cukup tersedia, dengan membiarkan dilakukan kontrak oleh PPK Rahmad Taufik Hasibuan dan Rizkyvan L Tobing.

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair untuk empat terdakwa.

Kemudian dalam dakwaan primair JPU menjerat 3 terdakwa dalam pasal pencucian uang yakni pasal 5 ayat 1UU No 8 than 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 KHUPidana. Kecuali terdakwa Rizkyvan L Tobing yang tidak dijerat dalam pasal ini.(INT/BSS)

MEDAN- Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan dengan terdakwa Mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) Paruhum Daulay , Selasa pekan lalu. Paruhum didakwa turut terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan prasarana perkantoran pada 2009 yang merugikan keuangan negara Rp6 miliar lebih.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edward mendakwa Paruhum Daulay melanggar Pasal 2 subs Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan tindak pidana korupsi ini dilakukan terdakwa bersama dengan Basyrah Lubis mantan Bupati Palas, Chairul Windu Harahap mantan Kadis PU Pertambangan dan Energi Pemkab Palas, M Rido Ketua DPRD Palas dan Abdul Hamid Nasution Pejabat Pembuat Komitmen. Mereka telah menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuaran melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan itu mereka lakukan pada 2009.

Menurut JPU, APBD Palas pada 2009 memuat anggaran pembangunan kawasan pusat pemerintahan sebesar Rp9,3 miliar. Dana proyek itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Anggarannya juga sudah ditampung dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Pertambangan dan Energi Pemkab Palas.

Namun belakangan, berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi TA 2009, dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD, dilaksanakan dalam tahun tunggal dan secara multiyears.(MATATELINGA)

Kejari Kualasimpang Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Disbudparpora ACEH TAMIANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kualasimpang dalam waktu dekat ini akan memanggil semua pihak terkait dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang untuk penggunaan dana SPPD dan pelaksanaan Olahraga Cacat Daerah tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 serta pengadaan alat-alat olahraga untuk KONI Aceh Tamiang tahun anggaran 2013.

Demikian dikatakan, Kejari Kualasimpang, Amir Syaifuddin melalui Kasi Pidsus,Sayid Muhammad dan Kasi Intel,Mohammad Iqbal, Senin pekan lalu.

Dugaan penyimpangan dana SPPD tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp100 juta itu, kata Sayid, akan di usut sampai tuntas. Diduga dana SPPD dikuasai Kadis Disbudparpora dan tidak pernah diterima pegawai di dinas itu.

Selain itu, lanjutnya, penggunaan dana pekan Olahraga Cacat Daerah tahun 2012 disebut-sebut tidak ada kegiatannya,bahkan dana APBK sebesar puluhan juta rupiah tetap diambil dan pelaksana kegiatan diduga menerima Rp25 juta.

Masalah pengadaan alat KONI Aceh Tamiang tahun anggaran 2013 yang sampai saat ini belum diterima pihak KONI, pihaknya akan segera menindaklanjutinya, kata Sayid.(BSO)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

KORUPSI

LIPSUS

RATUSAN MILIAR RUPIAH UNTUK KORBAN SINABUNG Pemerintah berjanji membantu korban bencana letusan Gunung Sinabung Sumatera Utara, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Bantuan itu membutuhkan dana yang tidak kecil, nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

"TAPI bapak presiden mengatakan dibutuhkan dana hingga ratusan miliar untuk mengatasi ini," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmansyah, saat dihubungi wartawan, Jumat (24/1).

Firmansyah mengatakan, keputusan memberi bantuan korban Sinabung itu seperti yang dirapatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta menteri terkait saat berkunjung ke lokasi bencana, di Posko Pengungsian Gereja Paroki Kabanjahe, Kabupaten Karo,

Sumatera Utara beberapa hari lalu.

Menurut Firmansyah, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan berapa dana yang dibutuhkan untuk para korban. Dana itu nantinya akan dikucurkan dari kementerian masing-masing yang berhubungan langsung.

Firmansyah mencontohkan, apabila akan memberikan bantuan terhadap petani, Kementerian Pertanian yang menyediakan dana itu. Kementerian Pertanian yang juga mendata berapa jumlah petani, kerugian yang dialami petani, dan sebagainya.

Kemudian, bantuan kesehatan akan diberikan dari Kementerian Kesehatan.

Bantuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya.

Firmansyah menambahkan, akan ada beasiswa bagi mahasiswa yang keluarganya menjadi korban letusan Gunung Sinabung. Lalu, kepada para penduduk yang kehilangan pekerjaan, akan diberikan intensif. Pemberian intensif itu dilakukan dengan cara bekerja di tempat pengungsian.

Jika ada warga yang lahan pertaniannya rusak, ternaknya hilang, mereka juga akan

mendapat suntikan modal dari perbankan.

Dalam hal ini, pemerintah bekerjasama dengan OJK. Firmansyah mengatakan, SBY juga mengeluarkan kebijakan relokasi dan menyediakan pemukiman bagi warga yang tempat tinggalnya berjarak 5-7 kilometer dari puncak Sinabung. Dari pemerintah mencari lahan seluas 25 hektare untuk tempat bermukim mereka. Kata Firmansyah, SBY berharap dalam waktu sebulan atau dua bulan, bantuan ini dapat direalisasikan.(NET)

SBY MINTA PEJABAT TAK TAKUT PADA KPK

DAFTAR BANTUAN PENGUNGSI SINABUNG

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan pejabat negara tidak ragu-ragu mengirimkan bantuan terhadap korban bencana. SBY mengatakan pejabat tidak sepatutnya takut kepada KPK, BPK, Kejaksaan Agung dan polisi jika memberi bantuan berupa uang terhadap para korban.

"Saya kira kalau tujuannya baik menolong saudara kita kena musibah, tidak sepatutnya takut sama KPK, takut sama BPK, BPKP, Jaksa Agung, takut sama polisi, koordinasikan dengan baik. Sekali lagi tujuannya membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana. Kira-kira itu yang saya sampaikan," ujar SBY saat pembukaan rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa lalu. SBY meminta pejabat negara segera berkonsultasi kepadanya jika masih memiliki keraguan untuk membantu korban bencana.

Sebab, membantu korban bencana alam harus gerak cepat.

SBY menyatakan, jika anggaran dikucurkan sesuai undang-undang akan tepat pada sasaran. "Yang diperlukan adalah gerak cepat saat ini. Kalau menyangkut anggaran, anggaran itu tepat, sesuai dengan ramburambu aturan-aturan hukum. Kalau ada keragu-raguan, konsultasikan," ujar SBY.(NET)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan dana sebesar Rp20,1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Karo. Sebanyak Rp7,5 miliar sendiri telah siap dipakai untuk membantu kebutuhan warga yang tinggal di lokasi pengungsian.

"Siap pakai untuk cash forward Rp7,2 miliar dan bantuan logistik tahap satu maupun dua sebanyak Rp5,7 miliar. Lalu direncanakan akan tambahan cash forward Rp10 miliar," ujar Kepala BNPB Syamsul Maarif usai sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis lalu.

Selain BNPB, sejumlah bantuan juga dikucurkan dari sejumlah kementerian. Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan beasiswa. "Mendikbud juga telah rencanakan untuk pemberian beasiswa dan kebutuhankebutuhan pendidikan di Karo, sehingga anak sekolah tidak terlantar," tandasnya. Kementerian Sosial sendiri telah mengirimkan bantuan logistik sebesar Rp 16 miliar yang dikirimkan pada akhir 2013 dan awal 2014 lalu. Bantuan itu berupa lauk pauk, family kids, peralatan dapur, dan paket sandang.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan pada 15 Januari lalu bersamaan dengan pengiriman bantuan sebanyak 8 ribu paket dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Paket tersebut dibawa dengan menggunakan KRI Teluk Banda Aceh, kapal diperkirakan tiba di Pelabuhan Belawan pada 18 Januari mendatang.

Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum akan meningkatkan penyaluran air bersih bagi pengungsi. Air tersebut sedianya akan digunakan oleh 26.174 jiwa atau 8.160 KK yang tersebar di 89 tempat pengungsian.

"Begitu pula untuk transparansi dan akuntabilitas, karena ada penggunaan anggaran maka diperintahkan untuk selalu dikawal. Kami juga laporkan pelibatan BPKP Provinsi selalu melekat dalam organisasi penanganan darurat dalam rangka pendampingan pengawasan pelaksanaan," pungkasnya.(INT)

BISA DIHUKUM MATI

SBY Bantah Menginap Ditenda VVIP Rp15 M BEREDAR berita dan isu yang berkembang di sosial media yang memberitakan bahwa Presiden akan menginap di tenda VVIP seharga Rp15 miliar saat mengunjungi pengungsi Gunung Sinabung.

Benarkah? "Itu tidak benar. Presiden menggunakan tenda posko untuk menginap selama berkunjung di Sinabung," kata Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, Rabu.

Menurut Sutopo, tenda tersebut biasanya digunakan BNPB dan BPBD untuk posko lapangan dan menampung pengungsi. Begitu pula para Menteri-menteri yang mendampingi Presiden juga akan menginap di tenda posko pengungsi. Tidak ada keistimewaan apa-apa.

"Di sanalah Presiden SBY akan memimpin langsung solusi penanganan erupsi Gunung Sinabung," jelas Sutopo.

Menurutnya, tenda posko ini banyak digunakan BNPB/BPBD di banyak tempat bencana seperti di Way Ela Maluku, di Mentawai, gempa Aceh, banjir Jakarta dan lainnya. Tenda digunakan multifungsi.

Di Way Ela Maluku saat tanggap darurat banjir bandang digunakan untuk posko, sekolah darurat dan pengungsi. Di Aceh untuk pengungsi, musola dan menampung logistik.Di Mentawai digunakan untuk aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi dan sebagainya.

"Di Yogyakarta digunakan untuk gladi. Di Monas digunakan untuk logistik penanganan banjir Jakarta, dan sebagainya. BNPB

telah banyak mendistribusikan tenda pengungsi ke BPBD untuk kegiatan penanggulangan bencana," kata dia.

"Jadi tidak ada tenda VVIP di Sinabung yang akan digunakan untuk menginap Presiden. Presiden akan menginap dan melakukan rapat terbatas di tenda pengungsi yang biasa digunakan BNPB/BPBD untuk penanggulangan bencana. BNPB tidak punya tenda VVIP seharga Rp 15 milyar seperti yang banyak diributkan. Harga tenda posko yang digunakan menginap Presiden tersebut Rp 60 juta per unit," lanjut Sutopo.(MERDEKA.COM)

INDONESIA tengah dihantam berbagai bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung, banjir bandang di Manado dan Jakarta serta daerah lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memperingati untuk tak mengorupsi dana bantuan korban bencana alam karena ancamannya sangat serius.

"Tolong ini kan untuk masyarakat yang dalam kondisi bencana, tolonglah jangan di korupsi. Kalau berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor berkaitan dengan korupsi bencana bisa dituntut hukuman mati," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/1).

Johan menjelaskan proses pengucuran anggaran itu dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut salah satunya melalui audit BPK atau BPKP. "Jadi ada tahapannya, setiap pengeluaran keuangan negara dalam bentuk apapun. Semua pengeluaran uang negara pasti melalui audit BPK atau BPKP. Dalam konteks ini kita lihat dari audit BPK atau BPKP apakah ada penyimpangan," ujar Johan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan pejabat negara atau penyelenggara negara agar tidak ragu-ragu mengirimkan bantuan terhadap korban bencana. SBY mengatakan tidak sepatutnya takut sama KPK, BPK, Jaksa Agung dan Polisi jika memberi bantuan berupa uang terhadap para korban.

"Saya kira kalau tujuannya baik menolong saudara kita kena musibah, tidak sepatutnya takut sm KPK, takut sm BPK, BPKP, Jaksa agung, takut sama polisi, koordinasikan dgn baik. Sekali lg tujuannya membantu, saudara2 kita yg terkena musibah bencana. Kira2 itu yg saya sampaikan," ujar SBY saat pembukaan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa lalu.

SBY mengatakan, jika ada pejabat negara yang masih ragu-ragu mengirimkan bantuan, untuk segera dikonsultasikan.(NET)

PERNAH DITOLAK KEPALA Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho curhat soal banyaknya kendala yang ditemui di lokasi bencana.

Salah satunya ditolak saat berniat memberikan bantuan pada korban di Gunung Sinabung. "Jangan dikira kita diterima penangan bencana di sana. Kami pernah ditolak di Sinabung. Kita ingin memberikan bantuan di awalnya dengan membangun posko bantuan nasional ada staf BPBD bilang enggak usah dibantu sampai pakai surat tidak perlu bantuan nasional," kata Sutopo dalam diskusi polemik 'Bencana dan Kita' di Warung Daun, di Jakarta.

Sutopo mengatakan, terkadang masalah ini terjadi karena banyaknya masalah politis dan budaya. Hal ini menyulitkan BNPB untuk memberikan bantuan. "Kenyataan susah koordinasi susah kolaborasi," katanya.

Tidak jelas alasan penolakan tersebut.

Ketika dikonfirmasi Sutopo enggan berkomentar lebih lanjut.

Fenomena seperti ini diakui terjadi oleh pakar lingkungan Universitas Sam Ratulangi, Veronika Kumurur. Faktor budaya dianggap menjadi penyebab sulitnya bantuan masuk ke masyarakat. "Mungkin masih syok coba dimaklumi contohnya kami orang Manado yang merasa kami bisa melakukannya sendiri.

Jadi wajar saja," tutup dia.(INT)

Pemerintah Dinilai Tidak Adil Tangani Bencana MASYARAKAT Karo melihat ada ketimpangan perlakuan pemerintah pusat terhadap bencana di Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumut, dengan bencana-bencana di daerah lain. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih serius memberikan perhatian ke Kabupaten Karo. "Jangan tunggu warga Karo meninggal dulu baru pemerintah memberi perhatian serius," kata Roy Fachraby Ginting, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Karo, kepada

merdeka.com, Rabu (15/1) Dia menilai pemerintah sudah layak menjadikan bencana Gunung Sinabung sebagai bencana nasional, meskipun tidak ada korban jiwa yang jatuh. Dengan penetapan sebagai bencana nasional, seluruh sumber daya yang ada akan tergerak untuk membantu warga Karo yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung.

Roy mengakui bencana erupsi Gunung Sinabung belum memenuhi persya-

ratan dalam undang-undang untuk dijadikan bencana nasional, namun dia meminta agar pemerintah tidak berlaku kaku membuat kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

"Pemerintah jangan saklek. Lihatlah penderitaan 25 ribu lebih pengungsi ini.

Di Karo ini masyarakatnya sudah berpengalaman dengan erupsi pada 2010, dan mau bekerja sama, sehingga kita syukuri tidak jatuh korban jiwa. Tapi, kita menangis melihat kondisi mereka,"

jelasnya.

Penanganan bencana ini diharapkan tidak hanya diserahkan kepada daerah.

Sebab, menurut Roy pemerintah daerah hanya memikirkan logistik pengungsi.

"Mereka hanya memikirkan perut pengungsi, memikirkan beras dan memikirkan mie instan, padahal banyak hal lain yang menjadi persoalan," ucapnya.

Hal senada disampaikan tokoh pemuda Karo, Sastroy Bangun. Menurut dia, kalaupun pemerintah pusat tidak

menjadikan bencana Gunung Sinabung sebagai bencana nasional, mereka harus tetap memberikan perhatian lebih.

"Semua sumber daya yang ada harus digerakkan. Mereka harus mendorong dan mengawasi pemerintah daerah, baik Pemprov Sumut maupun Pemkab Karo, juga instansi terkait, untuk memberikan perhatian maksimal kepada pengungsi," ucapnya.

Sastroy meminta agar pemerintah pusat adil dalam menangani bencana. Dia

melihat begitu besar perhatian pemerintah terhadap banjir Jakarta, sementara bencana di Gunung Sinabung dianggap hanya bencana daerah. "Seharusnya adil, masyarakat Karo juga warga negara Indonesia," sebutnya.

Selain penanganan bencana, pemerintah juga diminta memperhatikan langkahlangkah pasca bencana. Jika perlu merelokasi warga, pemerintah diminta membuat kebijakan agar korban bencana Sinabung mempunyai masa depan.(NET)

KPK POS

6

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

Polsek Manyak Payed Silaturahmi dengan Caleg ACEH TAMIANG - Polsek Manyek Payed yang masih masuk wilayah hukum Polres Langsa melakukan silaturahmi dengan 43 calon legislatif (Caleg) DPRK Aceh Tamiang dan DPRA peserta Pemilu 2014 asal Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang di aula kantor kecamatan setempat, Senin (20/1). Kegiatan yang diprakarsai Polsek Manyak Payed itu juga ikut dihadiri 15 pimpinan partai politik peserta Pemilu 2014. ”Silaturahmi ini untuk menyamakan persepsi dalam menyuk-

seskan Pemilu 2014 secara demokrasi,” kata Kapolsek Manyak Payed Iptu Suparwanto kepada wartawan.

Dijelaskan, kegiatan yang ikut dihadiri Muspika Manyak Payed, PPK, dan Panwaslu kecamatan itu, menyatukan 39 caleg DPRA dari berbagai partai politik peserta pemilu yang ada.

Adapun tujuan dari kegiatan dimaksud untuk mewujudkan Pemilu 2014 yang aman dan damai di Aceh Tamiang khususnya dan Aceh umumnya.(BSO)

KIP Subulussalam Tetapkan Zona Kampanye SUBULUSSALAM - Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pemko Subulussalam telah menetapkan titik-titik lokasi yang menjadi zona tempat kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK Subulussalam.

Lokasi-lokasi tempat kampanye yakni Lapangan Beringin Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, Lapangan Sepak Bola Teladan Kecamatan Penanggalan, Lapangan Sepak Bola SDN 1 Pasar Runding Kecamatan Runding, Lapangan Sepak Bola Jambi Kecamatan Sultan Daulat, dan Lapangan Kampong Sikerabang Kecamatan Longkip.

Sementara lokasi-lokasi tempat pemasangan alat peraga kampanye yakni di Kecamatan Penanggalan mulai dari Desa Lae Ikan sampai Tugu Penanggalan dan dari Tugu Penanggalan sampai Kampong Lae Moteng yang berbatasan dengan Aceh singkil serta mulai dari Kamaulat dan dari jalur Suka Makmur sampai Mukti Makmur dan Makmur Jaya mulai dari SMPN 1 Simpang Kiri sampai Kampong Lae Oram.

Kemudian dari Kampong Subulussalam Timur sampai Jalan Raja Asal, dari Jalan Malahayati sampai

Jalan Syech Abdul Rauf dan kampong Pegayo. Lalu, di seluruh wilayah Kecamatan Runding kecuali 50 meter sebelum jembatan sampai 50 meter setelah kantor Koramil.

Di kecamatan Sultan Daulat Hampir sama dengan Kecamatan Runding, kecuali 50 meter sebelum kantor camat sampai 50 meter dari kantor Polsek. Begitu juga seluruh wilayah Kecamatan Longkip kecuali 50 meter sebelum Kantor Polsek dan Kantor Camat Longkip.

Penetapan zona kampanye ini didasarkan dari salinan Surat Keputusan KIP Subulussalam tertanggal 27 November 2013 Nomor: 08/Kpts/KPU-SS/Tahun 2013 tentang Penentuan Zona Wilayah Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK Kota Subulussalam, ditandatangani Ketua KIP Subulussalam Drs Syarkawi Nur, yang diterima KPKPos, Kamis (23/1).

Salinan surat ini disampaikan kepada Ketua KPU di Jakarta, Ketua KIP Aceh di Banda Aceh, wali kota, DPRK, Panwaslu, Kesbang Linmas, Kasat Pol PP, dan seluruh Camat di Subulussalam.(KAR)

NAD

POLITIK

Tiga PNS Pemko Subulussalam Direkomendasikan Pecat

SUBULUSSALAM - Tim Penegak Disiplin Pemko Subulussalam yang langsung dipimpin Sekda H Damhuri Bancin SP MM, Inspektorat, asisten II, staf ahli, Kabag Kepegawaian, dan kepala dinas terkait menggelar sidang, Rabu (22/1) di ruangan Sekda.

Sidang tersebut membahas soal tindakan yang diambil terhadap tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Subulussalam yang indisipliner. Ketiganya yakni, mantan Sekretaris Dewan Ir Sulisman MSi, Staf BPP Kecamatan Longkip Ali Baca, dan Staf Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Telematika Tata Susila.

Hasil rapat itu memutuskan ketiga PNS tersebut melanggar PP 53 Tahun 2010 Pasal 10 Ayat 9 huruf d sehingga atas kesalahan yang dibuat ketiga PNS, Tim Penegak Disiplin Pemko Subulussalam merekomendasikan kepada Wali Kota Merah Sakti SH agar menjatuhkan hukuman berupa pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Demikian dikatakan Kabag Kepegawaian Gembira Bancin

Kabag Kepegawaian Sekdako Subulussalam Gembira Bancin SH memberikan keterangan, Kamis (23/1) di ruang kerjanya. kpkpos/kartolin SH kepada KPKPos, di ruang kerjanya usai melakukan rapat tim penegak disiplin. "Tetapi ini masih rekomendasi karena yang memutuskan adalah wali kota," terangnya.

Sebenarnya, kata Gembira, apabila PNS tidak melaksanakan tugasnya atau tidak masuk kerja selama 46 hari berdasarkan PP

53 Tahun 2010 telah bisa diberhentikan. Tetapi pihaknya masih memberikan pertimbangan dan meminta keterangan kepada yang bersangkutan apa penyebab sehingga tidak bisa masuk kantor sebagaimana mestinya.

Sulisman diketahui tidak masuk kantor satu tahun lebih, Ali Baca tidak masuk kerja tiga

setengah bulan, dan Tata Susila mangkir kerja lima bulan lebih.

Pemerintah Kota Subulussalam sebelumnya telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga PNS tersebut.

Yang paling disayangkan seperti Tata Susila tidak mengindahkan panggilan sampai tiga kali dan menurut Gembira pihak dinas terkait langsung mengunjungi ke alamat tempat tinggal Susila di daerah Binjai, Sumatera Utara, tetapi tidak berhasil ditemukan.

Dijelaskan Gembira, setelah keluarnya SK hukuman yang dijatuhkan kepada ketiganya, yang bersangkutan berhak melakukan banding selama 15 hari. "Bila lewat 15 hari maka sah lah hukuman yang ditentukan itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Gembira Bancin mengimbau kepada seluruh PNS Pemko Subulussalam agar dapat memahami dan menjalankan tugas sebagai PNS, antara lain 17 kewajiban dan 15 larangan. "Apabila hal itu dilakukan maka selamatlah sampai pensiun," tegasnya.

PECAT– Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Pandu Wibowo (kiri) melepaskan baju dinas prajurit TNI-AD yang dipecat secara tidak hormat di Lapangan Neusu, Banda Aceh, Kamis (23/1). Selama 2013, sebanyak 41 prajurit TNI-AD di jajaran Kodam Iskandar Muda dipecat dari kedinasan militer karena terlibat kasus pelanggaran berat, diantaranya didominasi kasus narkotika.

Pemkab Aceh Tamiang Peringati Maulid ACEH TAMIANG - Pemkab Aceh Tamiang merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw di Tribun Bekas Arena MTQ XXX Aceh dan lapangan upacara belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang, Jumat (17/1).

Acara dihadiri Bupati Aceh Tamiang bersama seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang dan undangan lainnya.

Perayaan ini diisi dengan zikir

dan doa bersama serta ceramah dakwah Islamiyah yang disampaikan Ustaz Abi Maulan Syarifuddin dari Medan.

Abi Maulan Syarifuddin dalam ceramah singkatnya mengajak umat Islam untuk meningkatkan ibadah yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan dari Allah SWT serta mencontoh perbuatan Nabi Besar Muhammad Saw.(BSO)

Lembaga Asing Dipersilakan Pantau Pemilu di Aceh BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mempersilakan lembaga asing memantau proses Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar April 2014.

Kendati begitu lembaga asing yang ingin menjadi pemantau terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Lembaga asing boleh saja memantau tetapi terlebih dahulu harusmendapatpersetujuanMendagridan harus terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat," kata Ketua KIP Aceh Robby Syahputra di Banda Aceh, Jumat (24/1).

Menurut Robby, dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), pihak asing memang diperkenankan memantau pemilu di Aceh. Tetapi tetap saja harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yakni terkait syarat persetujuan Mendagri dan akreditasi dari KPU. Namun untuk lembaga lokal yang ingin menjadi pemantau Pemilu di Aceh, Robby mengatakan cukup melapor ke KIP Aceh untuk diberikan akreditasi.

Hingga kini, Robby menambahkan, belum ada satupun lembaga yang mendaftar untuk memantau Pileg di Aceh. Kendati demikian, Robby berkeyakinan akan ada pihak yang akan memantau Pemilu di Aceh. Pasalnya, kata Robby, Aceh memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu adanya partai politik lokal. Hal itu tentunya akan banyak yang ingin melihat proses Pemilu di Aceh.

"Kami akan terima setiap ada lembaga yang memantau, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ada. Diantaranya persyaratan pemantau itu harus menjelaskan sumber dana dari mana dan tidak diperbolehkan dana itu dari partai politik," imbuhnya.

Pemantau juga diwajibkan melaporkan lokasi pemantauan, tahapan-tahapan yang dilakukan, serta harus membuat laporan akhir pemantauan yang dilakukan. Sedangkan menyangkut publikasi hasil pantauan, Robby menyatakan lembaga pemantau dibolehkan memublikasikannya setelah hari pemilihan.(OA/GAR)

Pembahasan Bendera Aceh Dilanjutkan Usai Pemilu BANDA ACEH - Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian Dalam Negeri untuk sementara menunda kelanjutan pembahasan terhadap sejumlah aturan hukum mengenai hak dan kewenangan Aceh termasuk Qanun Bendera dan Lambang Aceh, hingga usai berlangsungnya Pemilu 2014.

"Informasi yang saya peroleh dari Mendagri, pembahasan peraturan kewenangan dan Rancangan Qanun Aceh kembali dilakukan coling down hingga 15 April 2014, karena mengingat tahun ini adalah tahun politik dan akan segera diadakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat bertemu dengan Tim Outsus Aceh-Papua di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (23/1/2014).

Zaini mengaku, saat ini masih banyak aturan mengenai kewenangan Aceh yang belum diselesaikan Pemerintah Pusat. Namun demikian, Gubernur Aceh mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan sejumlah aturan dan hak kewenangan Aceh, sesuai dengan butir-butir kesepakatan damai (MoU) Helsinki), yang telah dijanjikan pusat.

"Kami harap, Tim Pemantau Otsus Aceh dan Papua dapat membantu Aceh menyelesaikan implementasi sejumlah aturan kewenangan Aceh.

Walau hingga kini banyak yang belum selesai, namun kami tetap berupaya untuk menjaga perdamaian Aceh yang telah terjalin dengan baik," ujar gubernur.(AO/ GAR)

Sementara itu Sulisman yang ditanya komentarnya saat baru keluar dari ruangan Sekdako Subulussalam tentang pelanggaran PP 53 Tahun 2010 Pasal 10 Ayat 9 mengatakan setelah tidak menjabat Sekwan dirinya langsung minta pindah, tetapi sampai saat ini belum juga berhasil. "Itulah sebabnya saya tidak masuk kantor selama satu tahun," ujarnya.

Ia mengakui lebih satu tahun tidak masuk kantor lagi karena juga faktor kesehatan dan sebab lain yang tidak bisa dia ceritakan.

"Tetapi pada hari ini sebagai sidang terakhir kedisiplinan PNS maka terpaksa saya menceritakan kepada tim tersebut agar ada pertimbangan mereka atas kesalahan saya," pungkasnya seraya mengharapkan rahasia yang dia sampaikan kepada tim penegak disiplin tidak dipublikasikan ke publik.

"Dan hal ini saya siap menerima sanksi apa yang diberikan, namun saya berharap agar dapat dipertimbangkan alasan saya tidak masuk selama satu tahun lebih itu," terangnya.(KAR)

Lagi, Sebanyak 31 Pejabat Abdya Diganti BLANGPIDIE - Bupati Abdya kembali melancarkan mutasi. Kali ini sebanyak 31 pejabat eselon III dan IV diganti, lima di antaranya camat. Pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan Wakil Bupati (Wabup), Yusrizal Razali di lantai dasar Masjid Kompleks Perkantoran Abdya di Bukit Hijau, Blangpidie, Jumat (24/1) sore.

Seperti bisa, di bawah kepimpinan Bupati-Wakil Bupati, Jufri HasanuddinYusrizal Razali, pelantikan pejabat yang terkena mutasi dilaksanakan pada hari Jumat sore. Acara pelantikan, dihadiri Sekda Drs Ramli Bahar, Kasdim 0110 Mayor Inf M Ramdhan, Asisten Pemerintahan Umum Drs Macrivai MSi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs Thamrin, Kepala Inspektorat, Drs Jufri Dani, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Drs Yafrizal

bersama sejumlah pejabat setempat.

Berdasarkan SK yang diteken Bupati Jufri Hasanuddin, dibacakan salah Staf BKPP, bahwa 31 pejabat yang terkena kebijakan mutasi tersebut terdiri, 20 pejabat eselon III dan 20 pejabat eselon IV. Di antara 20 pejabat eselon III yang dimutasi, tiga orang menjadi staf biasa, adalah Camat Kuala Batee, Erwandi SKM yang menderita sakit menjadi staf pada Dinas Kesehatan. Kabid Pengembangan SDM pada Disnakertrans, Dardiansyah, menjadi staf pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kabid Penyuluhan Kehutanan pada pada BP4K, menjadi staf pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Di antara pejabat eselon III yang dilantik tersebut, lima diantaramnya menempati

jabatan camat. TR Syahrir SPd, sebelumnya Staf pada Setdakab menjadi Camat Lembah Sabil. Mantan Kadis Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Korpri Abdya ini menggantikan Darmi, yang dimutasi menjadi Pj Sekretaris pada Dinas Perindagkop dan UKM. Ruslan Adly SP, sebelumnya Camat Setia dimutasi menjadi Camat TanganTangan menggantikan Zulkifli SP yang menjadi Camat Setia. H Nazli SSos, Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM menjadi Camat Susoh.

Ia menggantikan Mirsal SSos yang dimutasi sebagai Sekretaris pada Disnakertrans.

Selanjutnya, Khairuman, sebelumnya Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada BPMPP dan KS, dipromosi menjadi Camat Kuala Batee menggantikan Erwandi

SKM (lihat, diantara mereka yang dilantik).

Berdasarkan catatan, lima camat yang dimutasi tersebut, belum satu tahun menempati jabatan tersebut. Mereka dilantik pada bulan Maret 2013 lalu.

Sementara itu, 11 pejabat eselon IV yang dilantik di antaranya, Plt Kepala SMK Negeri 1 Babahrot, Saleh Amin SPd, dipromosi dalam jabatan struktural sebagai Kasi Perencanaan dan Pengolahan Data pada Disdik.

Kasi Penegakan Kebijakan Daerah pada Satpol PP dan WH, Delvhan Aryanto SIP dimutasi menjadi Kasubbag Protol dan Perjalanan Dinas pada Bagian Humas, menggantikan Ikbal Hajiri Shum yang menjadi Pj Kasubbag Pemerintaan, Komunikasi dan Informasi pada Bagian Humas. (INT)

MENTERI AZWAR DI ACEH TAMIANG

Menteri PAN-RB Kunjungan Kerja ke Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur ACEH TAMIANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Azwar Abubakar melakukan kunjungan kerja selama dua hari Jumat dan Sabtu (10-11/1) ke tiga daerah di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur.

Saat tiba di Kabupaten Aceh Tamiang, Azwar Abubakar dan rombongan disambut Muspida, Muspika, dan para tokoh masyarakat di kabupaten tersebut.

Azwar juga disambut balas pantun khas adat Bumi Muda Sedia dari sanggar Seni Rampai pimpinan Safaruddin Yusuf dari Kecamatan Seruway di pendopo bupati, Jumat (10/1).

Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati dalam sambutannya sangat berharap kepada Azwar Abubakar agar dapat membuka kran penghubung untuk memperlancar pengiriman barang ke luar daerah seperti sawit dan kiranya dapat memperhatikan masalah K2 (honorer) yang berada di Aceh Tamiang untuk diangkat menjadi PNS. Azwar Abubakar dalam sambutannya mengatakan tugas PNS adalah melayani masyara-

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar melakukan kerja ke Aceh Tamiang. kat dengan baik sesuai dengan standar, pelayanan publik yang baik serta memfasilitasinya.

Fungsi birokrasi adalah memudahkan pelayanan bagi masyarakat, seperti dalam hal membuat SKCK akan dimudahkan cukup didapatkan dengan online (internet).

Kemudian terkait pengangkatan PNS 2014 akan dites menurut kemampuan seperti

guru akan dites kemampuan mengajarnya. Syarat menjadi PNS harus menguasai wawasan negara dan SDM latar belakang profesi.

"Ke depan akan kita usahakan pembangunan akses KA (kereta api) dari Medan ke Aceh Tamiang untuk memudahkan dalam peningkatan usaha masyarakat,” ujarnya saat sesi tanya jawab

dengan masyarakat.

Usai Salat Jumat, sekitar pukul 14.30 WIB, Azwar Abubakar dan rombongan melanjutkan kunjungannya ke Pemko Langsa. Kedatangannya langsung disambut Wali Kota Langsa beserta Muspida dan Muspika di Pendopo Wali Kota Langsa.

Kunjungi Aceh Timur Esoknya (Sabtu 11/1),

melanjutkan kunjungannya Ke Kabupaten Aceh Timur guna menyampaikan amanatnya sebagai Men PAN-RB. Kunjungan Azwar Abubakar disambut hangat bupati beserta jajarannya Muspida dan Muspika se-Aceh Timur di halaman Pusat Perkantoran Titi Baroe, Idi Kota.

Bupati Aceh Timur Hasballah Bin HM Thaib dalam sambutannya sangat berharap kepada Azwar Abubakar agar dapat menerima keluhankeluhan pegawai honor yang telah lama mengabdi dari 5 tahun hingga ke 10 tahun dan memperhatikan masalah K2 (honorer) di pemerintahan Kabupaten Aceh Timur terutama guru-guru yang bertugas di daerah terpencil dan dinas-dinas yang lain agar secepatnya diterima untuk diangkat sebagai PNS. Azwar Abubakar dalam sambutannya mengatakan pada pengangkatan PNS 2014 nanti guru-guru honor di daerah terpencil yang bertugas di atas 5 tahun ke atas dimudahkan untuk diangkat menjadi PNS. Sedang bagi honorer sudah mengikuti K1 dan K2 akan dites kemampuannya, terutama wawasan negara dan SDM latar belakang profesinya.(BSO)

P

KPK POS

7

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

POLITIK

SUMUT

Satpol PP dan Linmas Pikul Tugas Berat BATU BARA - Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas berat.

Selain penegakan Perda, Satpol PP dan Linmas diperbantukan dalam pengamanan Pileg dan Pilpres.

"Tahun 2014, ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Oleh karena itu, saya instruksikan kepada Satpol PP untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) membantu pihak keamanan dalam mengamankan tempat pemungutan suara (TPS)," kata Sekdakab Batu Bara T Erwin SE di Lima Puluh, Minggu (19/1).

Ia mengungkapkan, Satpol PP dengan jumlah kekuatan personel yang terbatas harus memiliki program konkret dalam pembinaan.

Menurut Erwin paling utama yang harus dilakukan pimpinan

Satpol PP adalah kesiapan fisik para anggotanya, karena tugas dan fungsi anggota Satpol PP tidak ringan dan mengandung banyak risiko di masyarakat.

Satpol PP berbeda dengan PNS lainnya. Satpol PP dalam menjalankan tugas di lapangan tidak hanya memakai pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan persuasif. "Masyarakat yang langsung dihadapi, sehingga harus juga melakukan pendekatan persuasif," katanya.

Kepala Satpol PP Pemkab Batu Bara Radiansyah Lubis SSos mengakui, Satpol PP dan Linmas akan diperbantukan untuk Pileg dan Pilpres.

"Untuk itu kita akan melakukan bimbingan teknis (bintek) kepada setiap anggota serta berkoordinasi dengan seluruh instansi yang terkait," jelas Rudiansyah.(SAREL)

Empat Ketua TP PKK Kecamatan Dilantik BATU BARA - Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny Hj Khadijah Arya SE melantik empat ketua TP PKK kecamatan, di Lima Puluh, Senin (20/1).

Pelantikan ini dilaksanakan karena adanya pergantian beberapa camat.

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan mitra kerja pemerintah yang memiliki fungsi dan peran ganda meningkatkan semangat masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

Melalui peran ini ibu-ibu PKK dituntut mampu berkiprah dan berkarya di tengah–tengah masyarakat. “Dalam kiprahnya kita sebagai anggota TP PKK dan kader PKK memiliki peran sebagai pelopor dan motor penggerak pembangunan dalam mewujudkan keluarga bahagia,

sejahtera, maju, dan mandiri, yang diaktualisasikan melalui pemberdayaan perempuan dalam melakukan pembinaan, pengelolaan serta pengembangan program PKK di daerah masing–masing,” kata Khadijah dalam sambutannya.

Menurutnya pelantikan empat ketua TP PKK kecamatan ini dijadikan sebagai momentum perubahan bersama, di mana para ketua TP PKK kecamatan harus mampu mendukung tugas suaminya sekaligus menjadi ibu kecamatan yang membina dan mengayomi PKK desa sehingga pembangunan itu tepat dan bermanfaat.

"Saya yakin bahwa sentuhan seorang ibu lebih mengena kepada masyarakat dibandingkan sentuhan tugas para pejabat," ucapnya.(SAREL)

Pemko Tanjung Balai Peduli Penyandang Cacat TANJUNG BALAI - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai tetap memiliki kepedulian dan komitmen untuk memberdayakan penyandang cacat agar mereka berdaya, berhasil guna, dan mandiri.

“Penyandang cacat perlu senantiasa diberdayakan, sehingga mereka bisa mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain,” kata Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe pada acara Pembentukan dan Pelantikan Pengurus Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADC) di Tanjung Balai, Selasa (21/1).

Menurut dia, Pemko Tanjung Balai menyambut baik terbentuknya kepengurusan FKKADC periode 2014-2016 dan berharap para pengurus dan keluarga besar FKKADC proaktif membina kalangan penyandang cacat, terutama pengurus dan anggotanya sendiri.

“FKKADC hendaknya dikelola secara profesional, sehingga memiliki kemandirian dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang bermanfaat sesuai kebutuhan para penyandang cacat,” ujarnya. Selanjutnya, keberadaan wadah organisasi itu hendaknya bisa memberi kontribusi nyata bagi penyandang cacat, seperti mendampingi orangtua yang anaknya mempunyai kekurangan fisik maupun mental.

Pengurus FKKDAC yang dilantik, yaitu Sugianto sebagai ketua, Agus Salim Hutagalung (wakil ketua), Abdul Rahman Arif, (sekretaris), dan Popi Citra Ibet (bendahara).(HER) Sugianto mengatakan, di Tanjung Balai saat ini terdapat sebanyak 92 orang anak cacat, antara lain penderita tuna grahita (keterbelakangan mental), tuna rungu dan tuna daksa atau cacat fisik. Dari 92 penyandang cacat tersebut, menurut dia, tahun 2013 sebanyak 42 orang anak diantaranya mendapat bantuan dari Kementerian Sosial RI. Bantuan pemerintah tersebut dialokasikan dalam bentuk tabungan sebesar Rp800 ribu per orang.(HER)

Aparatur Pemerintah Jangan Berpolitik Praktis TEBING TINGGI - Tahun 2014 merupakan tahun politik dan diprediksi akan berkembang sangat dinamis seiring dengan makin intensitasnya aktivitas partai politik, para politikus, dan elite serta semua pemangku kepentingan.

Terkait dengan langkahlangkah strategis dan tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014, semua elemen masyarakat di Sumatera Utara khususnya Kota Tebing Tinggi telah berkomitmen untuk melaksanakan Pileg dan Pilpres secara demokratis dengan prinsip bahwa demokrasi bukan hanya memberi ruang partispasi politik kepada warga, tetapi juga bagaimana demokrasi itu bisa dibangun dengan bermartabat serta akuntabel.

Demikian sambutan tertulis Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM disampaikan Kajari Tebing Tinggi Fajar R Manurung SH MH pada upacara gabungan TNI/Polri bersama PNS se-Kota Tebing Tinggi, di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, kota setempat, Jumat (17/1).

Dikatakan, bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2014 khususnya di Kota Tebing Tinggi, jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi Deli turut mengambil bagian untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut dengan cara melaksanakan sosialisasi berupa penerangan hukum

kepada masyarakat mengenai pentingnya partisiapasi dalam pelaksanaan Pemilu. Karena Pemilu adalah suatu sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diselenggarakan secara langsung.

Diakuinya bahwa setiap agenda Pilkada nyaris selalu menimbulkan persoalan sosial yang patut diwaspadai dan diantispiasi bersama. Dapat dipastikan akan terjadi perjumpaan berbagai aspirasi dan kepentingan, yang tidak semuanya dapat seiring sejalan, sehingga wajar bila kemudian terjadi peningkatan suhu politik yang semakin panas.

“Memperhatikan kecenderungan itu, saya mengingatkan kepada kita semua untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dalam perkara yang bukan menjadi domain kita. Dan waspadai terhadap bentuk provokasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab," pesan Kajari.

Dia juga menekankan kepada semua aparatur pemerintahan Tebing Tinggi untuk benarbenar menjunjung tinggi komitmen netralitas dari segala kegiatan politik praktis. ”Mari kita menjaga jangan sampai event Pemilu merusak sendi-sendi sosial ataupun persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan gangguan terhadap stabilitas di Kota Tebing Tinggi yang kita cintai ini,” ajak Kajari.(RS)

Ketua DPW NasDem Sumut HM Ali Umri didampingi Sekretaris Iskandar ST (kiri), Akeng (paling kanan), Saur Hutabarat dan Elman Saragih (narasumber), ketika memberikan pembekalan kepada puluhan Caleg NasDem yang ikut Pileg 2014, di Istana Koki, Rabu (22/1).

Caleg NasDem Harus Saling Mendukung MEDAN - Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) HM Ali Umri SH MKn mengingatkan segenap Caleg NasDem yang ikut bertarung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2014 untuk terus memberikan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakat. Tanpa kontribusi yang positif, omong kosong masyarakat akan memberikan hak suaranya kepada caleg dari Partai NasDem. “Bentuk kontribusi positif tersebut tidak harus memberikan sejumlah materi. Tapi, bagaimana cara kita menyapa dan menegur serta membantu mengatasi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, seperti menampung aspirasi masyarakat tentang jaminan

kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan permasalahan lainnya yang belum bisa diatasi oleh pemerintah setempat,” ujar Ali Umri ketika memberikan pembekalan kepada caleg Partai NasDem Dapil Sumut1, DPRD Provinsi Dapil Sumut 1 sampai 4, DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Istana Koki, Medan, Rabu (22/1).

Hadir mendampingi Ali Umri berbicara di depan para Celag NasDem tersebut, Wakil Ketua DPW NasDem Sumut Elman Saragih, Sekretaris DPW NasDem Sumut Iskandar ST yang juga Caleg DPR-RI Dapil Sumut 1, Bendahara DPW NasDem Sumut Akeng, dan Ketua Bapilu DPW NasDem Sumut Saur Hutabarat.

Ali Umri yang juga Caleg DPRRI Dapil Sumut III juga meminta segenap Caleg NasDem untuk terus bekerja keras, saling dukung, dan saling tolong menolong dalam memenangkan Partai NasDem di Pemilu 2014.

“Mari kita saling berkoordinasi dan bekerja keras untuk memenangkan Partai NasDem, agar Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh bangga terhadap perjuangan kader-kader Partai NasDem di Sumut,” ajak Ali Umri.

Pembekalan bagi Caleg NasDem yang dipandu Iskandar ST sebagai moderator tersebut selain ajang konsolidasi internal partai dan sesama caleg, juga untuk membuka wawasan seluruh caleg NasDem

terhadap berbagai regulasi, termasuk dalam membedah isu-isu aktual dan wawasan strategis menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

Sebelumnya, dua narasumber yaitu Ketua Bapilu dan Wakil Ketua DPW NasDem Sumut Saur Hutabarat dan Elman Saragih mengajak seluruh caleg NasDem yang ikut dalam Pileg 2014 tetap kompak dan saling bersinergi antara satu dengan lainnya. Karena, tanpa adanya saling tolong menolong dan saling mendukung, perjuangan itu akan sia-sia.

“Yang paling penting ketika penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), harus ada sejumlah saksi untuk mengawal perhitungan suara tersebut.

Sebab, dengan rentang waktu satu pekan untuk penghitungan suara, bukan tidak mungkin terjadi berbagai kecurangan yang tidak diinginkan,” papar Saur yang dalam paparannya lebih memfokuskan tentang teknik dan tata cara pencoblosan, penghitungan suara sampai pengumuman pemenang caleg.

Sementara, Elman Saragih menambahkan bahwa para caleg tidak semata-mata hanya mengandalkan tim sukses serta tidak mengedepankan segala urusan harus dibayar dengan uang. “Tapi, kedepankanlah kerendahan hati dan sikap bersahabat dengan warga masyarakat atau calon pemilik suara,” tegasnya.(ADLS/GAR)

DPT Pileg 2014 di Medan 1.711.878 Jiwa MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menetapkan sebanyak 1.711.878 orang pemilih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kota Medan.

Dengan ditetapkannya DPT ini maka terjadi pengurangan pemilih sebanyak 2.218 dari DPT yang telah ditetapkan KPU Medan pada 30 November 2013. Hal itu dikarenakan banyak ditemukan pemilih yang sudah berpindah domisili, fiktif, maupun ganda.

Ketua KPU Kota Medan Yenni Chairiah Rambe yang dikonfirmasi setelah memimpin rapat koordinasi penyerahan berita acara perbaikan DPT Pemilu Legislatif 2014 di Kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan, Medan, belum lama ini menjelaskan, DPT yang dikeluarkan sudah final.

Penetapan DPT ini sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No:

858 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Perbaikan Rekapitulasi, yang memberikan batas waktu kepada KPU kabupaten/kota untuk segera menyampaikan hasil berita acara rekapitulasi perbaikan DPT kepada peserta politik sampai pada 17 dan 18 Januari 2014.

Diutarakan, perbaikan rekapitulasi DPT legislatif karena adanya rekomendasi dari Bawaslu RI yang sebelumnya menemukan sebanyak 3,3 juta pemilih di kabupaten/ kota nomor induk kependudukan (NIK)-nya dinyatakan invalid.

Dari temuan tersebut, untuk Medan ditemukan 38.863 pemilih yang NIK-nya invalid. Atas kerjasama KPU dengan Disdukcapil Medan akhirnya 35.814 pemilih diantaranya bisa ditemukan NIKnya.

Sekaitan data pemilih yang NIK-ya invalid, dari awal KPU Medan telah menyampaikan keberadaan pemilih tersebut, yakni kini

menjalani masa pembinaaan di Lapas dan Rutan Tanjung Gusta, rumah jompo, warga pinggiran sungai dan pinggiran kereta api serta pendatang.

Adapun perinciannya, Medan Amplas 108.635 jiwa (53.798 lakilaki, 54.837 perempuan, 236 TPS), Medan Area 85.865 jiwa (42.272 laki-laki, 45.593 perempuan, 211 TPS), Medan Barat 68.882 jiwa (33.546 laki-laki, 35.336 perempuan, 156 TPS), Medan Baru 36.579 jiwa (17.539 laki-laki, 19.040 perempuan, 86 TPS), dan Medan Belawan 71.407 jiwa (36.083 lakilaki, 35.324 perempuan, 177 TPS).

Medan Deli 113.228 jiwa (56.726 laki-laki, 56.502 perempuan, 284 TS), Medan Denai 121.507 jiwa (60.798 laki-laki, 60.709 perempuan, 285 TPS, Medan Helvetia 129.790 jiwa (63.980 laki-laki, 65.810 perempuan, 307 TPS), Medan Johor 104.382 jiwa (51.344 laki-laki,

53.038 perempuan, 253 TPS), dan Medan Kota 33.159 jiwa (35.492 laki-laki, 37.667 perempuan, 181 TPS).

Medan Labuhan 82.319 jiwa (41.334 laki-laki, 40.985 perempuan, 199 TPS), Medan Maimun (37.064 jiwa (18.126 laki-laki, 18.938 perempuan, 87 TPS), Medan Marelan 87.612 jiwa (44. 237 laki-laki, 43.375 perempaun, 197 TPS), Medan Perjuangan 90.527 jiwa (44.118 laki-laki, 46.409 perempuan, 223 TPS), dan Medan Petisah 58.676 jiwa (28.124 lakilaki, 30.552 perempuan, 143 TPS).

Medan Polonia 43.323 jiwa (21.246 laki-laki, 22.077 perempuan, 99 TPS), Medan Selayang 75.792 jiwa (37.110 laki-laki, 38.682 perempuan, 184 TPS), Medan Sunggal 91.764 jiwa (45.086 lakilaki, 46.678 perempuan, 213 TPS), Medan Tembung 92.143 jiwa (44.970 laki-laki, 47.173 perempuan, 239 TPS).

Medan Timur 85.559 jiwa (41.448 laki-laki, 44.111 perempuan, 208 TPS), dan Medan Tuntungan 58.094 jiwa (28.010 laki-laki, 30.084 perempuan, 140 TPS).

Ia mengatakan, perubahan tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya pemilih ganda atau pergantian status masyarakat yang memiliki hak pilih.

Seperti adanya pemilih yang memiliki KTP ganda, menjadi penduduk provinsi lain, atau pemilih yang tidak memiliki NIK dan Kartu Keluarga (KK) yang jelas.

Perubahan itu juga meliputi pergantian status pemilih dari remaja menjadi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilu, personel TNI/Polri yang telah pensiun sehingga menjadi warga sipil, atau pemilih yang meninggal dunia.

"Jadi, semuanya sudah dipertimbangkan sehingga DPT ini diperkirakan lebih baik," katanya.(MH)

Soekirman Ketua PAW Perhiptani Sumut 2012-2017 SERGAI - Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman Sabtu lalu di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pimpinan Antar-Waktu Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Sumut periode 2012-2017 oleh Ketua Dewan Pimpinanan Pusat (DPP) Perhiptani Ir H Isran Noor MSi. Acara tersebut sekaligus dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhiptani kabupaten/kota se-Sumut Periode 2014-2018 sekaligus Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Perhiptani.

Turut hadir Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Kepala Bakorlu Provsu Ir Bonar Sirait MSi, Sekjen DPP Perhiptani, Kepala BP2KP Aceh Hassanuddin Harjo, Dewan Pakar/Pembina Perhiptani, DPW Perhiptani Sumut, para penyuluh

Ketua DPP Perhiptani Ir H Isran Noor MSi melantik DPW Pimpinan Antar Waktu (PAW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Sumut periode 2012-2017 yang diketuai Bupati Sergai Ir H Soekirman bertempat di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan. se-Sumut serta undangan lainnya.

Panitia pelaksana pelantikan dan Rakerwil mengatakan Perhiptani merupakan organisasi profesi yang terbentuk tahun 1987 terdiri dari para penyuluh pertanian.

Tujuan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk revitalisasi mulai dari kelembagaan sampai program kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan peran Perhiptani.

Rakerwil mengusung tema "Peran Perhiptani Sumut Dalam

Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan di Sumut" dilaksanakan untuk menyusun program-program kerja Perhiptani ke depannya sekaligus mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu Soekirman mengatakan Perhiptani yang merupakan organisasi profesi penyuluh yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan, dan kemandirian.

Tenaga penyuluh merupakan tempat saling bertukar informasi untuk meningkatkan produktivitas pangan. Tanpa penyuluh pembangunan pangan tidak akan bangkit untuk meningkatkan produksinya.

Soekirman juga mengingatkan agar Perhiptani jangan hanya sebagai lembaga saja tetapi kinerjanya harus dibuktikan dengan kerja nyata dari programprogram yang direncanakan.

"Agar semua dapat terwujud

haruslah sukses dalam tiga hal yakni sukses regulasi dan kebijakan, sukses pelayanan, dan sukses pertanggungjawaban kepada masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Gubsu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bonar Sirait menyambut baik kegiatan pelantikan dan Rakerwil Perhiptani ini.

Gubsu berharap Perhiptani dapat mendorong percepatan revitalisasi penyuluhan agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Sesuai tema Rakerwil kali ini sangat tepat dalam mewujudkan swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan.

Untuk itu diharapkan penyuluh dapat berkontibusi untuk menjadikan Sumatera Utara yang berdaya saing dan sejahtera," harap Gubsu.(ARM)

KPK POS

13

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Belum Kantongi Bukti Pencucian Uang Atut JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengantongi bukti kuat untuk menjerat Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru bicara KPK, Johan Budi menyatakan, penyidik belum melakukan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan apakah sudah ada dua alat bukti yang cukup bahwa Ratu Atut melanggar Pasal TPPU. "Belum ada. Belum ada ekspose," kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Jumat (24/1).

Johan belum tahu kapan penyidik KPK akan menggelar ekspose dugaan TPPU Ratu Atut.

"Tapi hari ini belum ada ekspose," ujar dia menambahkan.

Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya, Atut ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan alat kesehatan Banten.

Tidak lama kemudian, Ratu Atut disangka menerima gratifikasi

dalam proyek pengadaaan alat kesehatan Banten. Saat ini, Ratu Atut mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Pecat Ratu Atut DPP Partai Golkar akhirnya memecat Ratu Atut Chosiyah sebagai Ketua Bidang Perempuan.

Atut tidak lagi menjabat sejak Kamis 23 Januari 2014.

"Secara struktural partai sudah bebaskan beliau, tidak ada lagi kepengurusan partai," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (24/1).

Ditegaskan Leo, pencopotan Atut dilakukan agar Gubernur Banten non aktif itu bisa fokus dalam menghadapi kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Partai Golkar tetap memberikan bantuan hukum.

Kalau soal penggantinya itu kita banyak kader," tuturnya.

Ratu Atut ditahan KPK karena diduga terlibat menyuap Akil Mochtar saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Atut juga disinyalir terlibat korupsi dalam proyek alat kesehatan.(OKZ)

Kasus Century Mandek Karena Ada Orang Kuat JAKARTA - Advokat senior, Adnan Buyung Nasution, menyebut ada orang kuat dalam kasus dana talangan Bank Century.

Karena itu, penyeleseian kasus yang merugikan negara Rp6,7 triliun itu kini terkesan melempem di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, kata Buyung, saat kasus ini bergulir di Pansus Century DPR sudah ditemukan beberapa titik terang. Termasuk, pihak-pihak yang dianggap berperan dalam pengambilan kebijakan bailout Bank Century.

Namun, belakangan kasus ini seperti meredup. Apalagi saat KPK berhadapan dengan pihakpihak yang diduga terlibat, tetapi kini berada di lingkaran kekuasan.

"Padahal semua sama dimata hukum," ujar Buyung.

Dia pun berharap agar KPK tidak pilih kasih. Siapa pun yang ikut menggolkan cairnya dana

talangan Century harus dipukul rata, tanpa terkecuali.

"Misalnya ada seorang yang karena punya jabatan tinggi, misal seorang wakil presiden, tentunya setinggi-tingginya jabatanya tetap sama di depan hukum," tandasnya.

Wakil Presiden Boediono dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia, kata Buyung, tetap harus hadir memenuhi panggilan Timwas Century untuk membuktikan kenegarawanan sekaligus mengklarifikasi dua keterangan yang berbeda antara KPK dan Timwas Century.

Sekadar diketahui, Roadshow Timwas Century dan Tim 9 dihadiri oleh Bambang Soesatyo, Misbhakun, Akbar Faisal, Chairuman Harahap, Chandra Tirta Wijaya. Mereka mendatangi tokoh Adnan Buyung guna mendapat dukungan dalam menuntaskan kasus Bank Century.(INT)

Tarif Listrik Naik, Perusahaan Tbk Ancam Go Private

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku pada kali ini kedatangan dirinya ke Kementerian Perindustrian untuk mengadukan keluh kesah kalangan industri kepada Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Adapun keluhan tersebut mengenai rencana pemerintah yang berniat mengurangi subsidi listrik bagi industri besar. Hal itu pun dianggap sebagai kebijakan populis. "Karena mau pemilu, jadi yang dikorbankan industri," kata Sofjan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (24/1).

Sofjan menambahkan, kenaikan listrik seharusnya diberlakukan kepada masyarakat, sehingga sektor industri masih tetap menjadi salah satu penopang pereko-

nomian dan tidak terbebani seorang diri. Menurut dia, jika kenaikan tarif listrik kepada masyarakat sebesar Rp5.000 saja sudah bisa menghemat subsidi lebih besar. "Masyarakat itu untuk beli rokok saja bisa sebulan menyisihkan Rp75.000. Kalau listriknya naik Rp5.000 saja tidak ada masalah, daripada membebani industri," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Sofjan, dirinya menuturkan pengurangan subsidi listrik dengan meningkatkan tarif listrik bagi industri besar bertolak belakang dengan upaya pemerintah menumbuhkan iklim investasi di Indonesia.

"Jadi perusahaan yang sudah go public jadi sulit, bahkan saya dengar ada yang mau jadi perusahaan swasta lagi," pungkas dia.(INT/BBS)

Kejagung Bertekad Bersihkan Jaksa 'Nakal' JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) bertekad untuk membersihkan korps Adhyaksa dari oknum jaksa nakal alias yang kerap menyelewengkan wewenangannya. Kejagung pun mengajak masyarakat untuk melaporkannya, jika ada oknum jaksa yang menyimpang.

"Laporkan kalau ada oknum (jaksa) yang tidak benar," kata Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi saat beraudensi dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Sumedang Menggugat (AMSM), di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (23/1).

AMSM melaporkan adanya dugaan mafia hukum dalam kasus mark up biaya perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi pada 2011 silam. Namun, Untung mengaku Kejaksaan sudah menindak kasus tersebut.

"Persoalan ini sudah ditangani Kejari Cimahi, nanti akan kita cek bagaimana penanganannya, apakah sudah sesuai," tegas Untung.

Sementara itu, menurut Presidium AMSM, Toni Tarsono, pihaknya mendesak Kejagung untuk mengusut tuntas dugaan mafia hukum yang diduga dilakukan oknum Kejari Cimahi. "Karena dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp1,9 miliar tersebut diduga ada kekeliruan dalam penetapan tersangka. Seharusnya bukan staf Sekretariat DPRD Kota Cimahi, Nana dan Erlis yang menjadi tersangka, melainkan pihak yang diduga melakukan penunjukkan langsung ke pihak travel, yaitu mantan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ade Irawan, yang sekarang Bupati Sumedang," jelas Toni.

Toni menambahkan, penunjukkan langsung ke pihak travel yang dilakukan Ade itu jelas tindakan di luar kewenangan sebagai ketua dewan. Kemudian, tindakan pihak travel yang diduga merekayasa data transaksi kegiatan. Sehingga muncul tiket penerbangan fiktif yang merupakan perbuatan melawan hukum.(OKZ)

Bekas pegawai Bank Indonesia (BI) Ratna Etchika Amiaty (tengah) berjalan menuju ruang tunggu untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/1). Ratna menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dituntut 3,5 Tahun, Perantara Suap Wa Ode Kaget JAKARTA - Haris Andi Surahman kaget saat dituntut 3,5 tahun penjara dan membayar denda Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Rini Triningsih. Tuntutan itu karena terdakwa Haris dinilai terbukti melakukan suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa tahun anggaran 2011, "Berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, perbuatan Haris melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Haris bersamasama Fadh El Fouz dianggap terbukti memberikan suap kepada mantan anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati," papar Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/1).

Dalam persidangan terungkap, penyuapan alokasi DPID Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah terjadi sekitar September 2010. Haris melakukan pertemuan dengan Fadh di Gedung Sekretariat DPP Golkar. Ketika itu, Fadh menyampaikan akan ada pembahasan alokasi DPID oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR. Haris diminta Fadh mencarikan

anggota Banggar yang dapat mengupayakan agar Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah sebagai penerima alokasi DPID tahun anggaran 2011. Haris menyanggupi permintaan Fadh.

Selanjutnya, Haris menghubungi Syarif Achmad selaku staf Wa Ode Nurhayati (WON) Center.

Berhasil menghubungi Syarif, Haris meminta tolong agar dapat memfasilitasi keinginan Fadh untuk melakukan pertemuan dengan Wa Ode. Beberapa hari kemudian, Haris melakukan pertemuan dengan Syarif dan Wa Ode di restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat. Haris menyampaikan permintaan Fadh kepada Wa Ode, kata Jaksa.

Menanggapi permintaan Fadh, sambung Jaksa, Wa Ode menyanggupi dan meminta masing-masing daerah menyiapkan proposal.

Sekitar awal Oktober 2010, Fadh kembali menyampaikan keinginannya di Gedung DPR agar ketiga kabupaten tersebut diupayakan Wa Ode sebagai daerah penerima DPID dengan alokasi masingmasing Rp40 miliar.

Wa Ode pun meminta komitmen fee enam persen dari alokasi DPID yang akan diterima masingmasing daerah. Fadh lalu menghubungi seorang pengusaha di Aceh

bernama Zamzami untuk menyiapkan proposal dan menyediakan dana Rp7,34 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode. “Setelah menerima uang dari Zamzami, Fadh menghubungi Kepala Dinas PU Kabupaten Bener Meriah, Armaida. Fadh meminta Armaida menyiapkan proposal dan dana Rp5,65 miliar untuk pengurusan alokasi anggaran DPID Kabupaten Bener Meriah.

Armaida menyanggupi dengan menyetorkan Rp5,64 miliar ke rekening Fadh,” ujarnya.

Untuk memenuhi permintaan Fadh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah masing-masing membuat proposal DPID sebesar Rp50 miliar, Rp 226,291 miliar, dan Rp50 miliar.

Ketiga proposal tersebut diserahkan Fadh kepada Haris. Fadh mengirimkan uang kepada Haris untuk memenuhi komitmen dengan Wa Ode. Uang itu ditransfer Fadh ke rekening tabungan Haris di Bank Mandiri secara bertahap. Pertama, tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp2 miliar dan Rp1 miliar. Kedua, tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp2 miliar. Ketiga, tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp1 miliar, sehingga seluruhnya berjumlah

Rp6 miliar.

Sebagai realisasi komitmen fee enam persen, Haris menyerahkan uang Rp5,5 miliar kepada Wa Ode melalui Sefa Yulanda. Sefa menyetorkan Rp5,25 miliar ke rekening Wa Ode secara bertahap dalam rentang waktu tanggal 13 sampai 25 Oktober 2010. Atas perintah Wa Ode, Sefa menyetorkan Rp250 juta sisanya ke rekening Syarif.

Terkait alokasi DPID Kabupaten Minahasa, sekitar Oktober 2010, Haris bertemu Wa Ode di Gedung DPR. Haris menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima DPID tahun anggaran 2011 sebesar Rp15 miliar.

Wa Ode meminta Haris menyiapkan proposal dan dana Rp750 juta. Haris menerima transfer Rp900 juta dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tinneke Henrietha melalui Saul Paulus David Nelwan, Direktur PT Gemini Indah Maestro Abram Noach Mambu, dan Direktur PT Trinity Sukses Gilbert Mogot Tewu Wantalangi.

Setelah menerima proposal DPID Kabupaten Minahasa sebesar Rp35,315 miliar, Haris menye-

rahkan uang Rp750 juta kepada Wa Ode melalui Sefa. “Uang Rp750 juta disetorkan Sefa ke rekening Wa Ode secara bertahap pada 27 Oktober 2010 Rp500 juta dan 1 November 2010 Rp250 juta, paparnya.

Sesuai permintaan Haris, Fadh, Saul Paulus David Nelwan, dan Abram Noach Mambu, Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima DPID berdasarkan UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 dan Permenkeu No.25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011.

"Perbuatan Haris memberikan uang Rp5,5 miliar dan Rp750 juta kepada Wa Ode untuk mengupayakan empat kabupaten sebagai daerah penerima DPID tahun anggaran 2011 bertentangan dengan kewajiban Wa Ode selaku anggota DPR. Wa Ode dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima gratifikasi," ucapnya.

Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto menutup sidang dan akan menggelar sidang selanjutnya pada Kamis (30/1) dengan mengagendakan pembacaan pledoi dari terdakwa dan pengacaranya. Usai sidang terdakwa Haris mengaku tuntutan itu terlalu berat. "Saya tidak bersalah kok, dituntut berat," tandasnya.(ENDY)

Mendagri Diminta Selesaikan Polemik Bupati Buton Utara JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diminta lebih tegas menyikapi pembangkangan Bupati Buton Utara Ridwan Zakaria terkait penetapan ibu kota kabupaten tersebut.

Ridwan menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan gugatannya mengenai Undang-Undang Nomor 14/ 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara. Dimana, ibu kota Kabupaten Buton Utara ditetapkan di Buranga, 60 kilometer dari Ereke. Ridwan secara

sepihak menetapkan Ereke sebagai ibukota kabupaten Buton Utara.

Atas ulah Ridwan ini, Mendagri juga sudah beberapa kali melakukan teguran namun tetap tidak diindahkan Bupati Buton Utara. Surat teguran terkeras dilayangkan Gamawan pada 19 Juli 2013.

Mendagri meminta agar DPRD segera memproses pelanggaran UU dan putusan MK lewat proses politik di DPRD karena Bupati Buton Utara telah melanggar ketentuan pasal 27 (1) huruf e, pasal 28 huruf a dan f, pasal 29 ayat 2

huruf d, e dan f UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Anggota Komisi hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dodi Reza Alex Noerdin, langkah Bupati Buton Utara sudah jelas-jelas melanggar sumpah jabatan. Sebab, meski dipilih rakyat, seorang kepala daerah harus taat kepada perundang-undangan.

Pelanggaran sumpah jabatan ini, kata Dodi, sudah memenuhi syarat untuk diproses secara politik oleh DPRD setempat. Terlebih lagi

yang dilanggar tidak hanya undangundang, namun juga tak menggubris putusan MK. Dodi menilai, kasus Bupati Buton ini lebih berat dari kasus Aceng Fikri yang dilengserkan hanya karena melanggar etika dan Undang-Undang Perkawinan. “Saya kira pembangkangan kepala daerah ini jangan dibiarkan dan diamkan, sebab ini bakal menjadi preseden buruk dimana kepala daerah lainnya akan mengikuti itu,” katanya di Jakarta, Jumat (24/1).

Bila Kemendagri membiarkan

masalah ini berlarut-larut, Dodi khawatir akan memicu konflik horizontal di masyarakat. Apalagi sudah pernah muncul kasus pembakaran kantor bupati.

Dodi beralasan, Bupati Buton Utara sudah terkategori melecehkan hukum dengan melawan UU dan mengabaikan putusan MK yang merupakan representasi dari konstitusi. “Jangan dibiarkan ini berlarut-larut, selesaikan segera, menurut koridor hukum yang berlaku di negeri ini,” tutup putra Gubernur Sumsel Alex Noerdin ini.(OKZ)

Wacana Pemindahan Ibu Kota Harus Direalisasikan JAKARTA- Pemerintah sebaiknya mulai serius untuk mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta. Sebab, banyak persoalan pelik di Jakarta yang belum bisa dipecahkan hingga saat ini. "Bukan hanya sekedar dipikirkan, tapi sudah harus ada roadmap dan ancang-ancang kapan realisasinya. Presiden SBY sendiri, seingat saya, sudah dua atau tiga kali mewacanakan perpindahan ibu kota," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Ja'far, Rabu pekan lalu.

Di tengah suasana banjir, masalah kemacetan yang belum terurai secara komprehensif, dan masalah-masalah sosial lainnya, Marwan melihat, perpindahan ibu kota layak digaungkan

kembali. Kesigapan pengambilan kebijakan untuk langkah jangka panjang Jakarta dan Indonesia di masa yang akan datang.

"Jakarta sudah overcapacity, masalah silih berganti. Siapapun gubernurnya, bukan berarti pesimistis, rasanya butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan," ujar Ketua DPP PKB ini.

Di sisi lain, Marwan tidak menyalahkan siapapun. Anggota Komisi V DPR RI ini mahfum, problem Jakarta kompleks. Kata dia butuh kebijakan yang revolusioner dan berani, yaitu memindahkan ibu kota.

"Entah di Kalimantan atau di Papua, di tempat lain yang memungkinkan dan layak, termasuk juga dalam rangka pemerataan pembangunan dan

menciptakan sentra ekonomi baru, serta tetap menjaga keutuhan NKRI, perpindahan ibu kota rasanya menjadi sebuah keharusan," jelas Marwan.

Menurut mantan anggota DPD RI periode 2002–2006 Hamdhani, Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki beban yang lebih banyak dibanding kota lainnya.

“Sejak dari zaman kolonial, wilayah Jakarta sudah menjadi pusat segala kegiatan masyarakat. Maka wajar saja Jakarta jika selalu menjadi daerah tujuan untuk mencari penghidupan,” ujar Hamdhani, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (23/1).

Ia menambahkan wacana pemindahan ibukota Indonesia

dari Jakarta ke Palangkaraya saat ini menjadi pembicaraan yang hangat. “Usulan pemindahan ibukota harus dilihat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Yang dipindah dari Jakarta adalah fungsinya sebagai kota pemerintahan,” sambung anggota Kadin ini.

Alumnus Universitas Nasional Jakarta ini menjelaskan bahwa rencana Palangkaraya yang akan menjadi ibukota alternatif pengganti Jakarta sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an,” Dilihat dari letaknya, kota Palangkaraya lebih strategis dibandingkan Jakarta,” terangnya.

Hamdhani menambahkan, dengan menjadikan Palangkaraya sebagai ibukota, diharapkan pembangunan di wilayah timur

Indonesia mengalami percepatan.

"Untuk pengawasan menjadi tidak terlalu sulit karena jaraknya yang tidak sulit dijangkau, saat ini kota Palangkaraya sudah ideal untuk menjadi kota pemerintahan. Seluruh infrastruktur dan sarana pendukung telah siap,” tambah Hamdhani.

Ia juga mengingatkan, memindahkan ibukota membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. “Bagaimanapun juga roda pemerintahan tidak boleh berhenti. Jika ibukota benarbenar dipindah harus ada rencana-rencana dan kebijakan yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu selama proses pemindahan tersebut,” tutupnya.(INT/BBS)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

SUMUT

Pencopotan Kepala BPBD Nias Disesalkan NIAS - Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Yuniman Waruwu sangat menyayangkan pencopotan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Nias Ogamota Telaumbanua SH diduga terkait kebakaran Pasar Beringin Gunung Sitoli 14 Januari 2014 lalu.

Hal itu dikatakan Yuniman Waruwu kepada KPK Pos di Gunung Sitoli, Rabu (22/1/2014). "Kita minta kepada Bupati Nias agar meninjau kembali pencopotan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias karena dinilai terburu-buru dan secara logika kurang manusiawi," cetusnya.

Menurut Yuniman, pada malam terjadinya kebakaran Pasar Beringin Gunung Sitoli, Ogamota Telaumbanua benar berada di lokasi kejadian.

"Lantas apakah menjadi kesalahan Ogamota bila yang bersangkutan tidak bisa mengatasi kebakaran sehingga dua hari berselang jabatannya langsung dicopot, hal ini tidak adil," ungkapnya.

Secara kasat mata, lanjut Yuniman, kesalahan ini sejujurnya adalah kelemahan Pemerintah Kabupaten Nias karena mobil pemadam kebakaran yang dimiliki Pemkab Nias hanya ada dua unit.

Itu pun satu unit diantaranya sudah jadi barang rongsokan di samping Kantor BPBD Kabupaten Nias. Sedangkan yang satu lagi sudah lama berada di bengkel karena rusak.

Untung saja pada malam kejadian, satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Gunung Sitoli turun ke lokasi kebakaran untuk membantu pemadaman api.

"Dan menurut hemat saya, sudah beberapa kali BPBD Kabupaten Nias mengusulkan kepada pihak atas dan DPRD Kabupaten Nias untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran, tetapi tidak pernah menjadi skala prioritas sehingga tidak pantas kesalahan ini ditimpakan kepada satu orang saja," ucap Yuniman Waruwu.

Yuniman juga menilai Pemkab Nias saat ini kurang peka terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Pemuda Pancasila Kecamatan Gido sudah beberapa kali mengusulkan kepada dinas terkait tentang pengadaan parkiran di Pasar Beringin dan Pasar Yaahowu namun tidak pernah digubris.

"Hal ini menjadi tanda tanya besar di kalangan pemuda kenapa Pemkab Nias tidak mau menambah PAD dari bidang perparkiran," ujar Yuniman mengakhiri.(YAGI)

Budayawan Minta Pemko Tanjung Balai Lestarikan Budaya Lokal TANJUNG BALAI - Budayawan dan seniman Tanjung Balai, Hidayat alias Abah Dayat, mengajak masyarakat Kota Tanjung Balai untuk terus menjaga dan melestarikan adat dan budaya warisan leluhur sebagai jati diri daerah.

Hal itu dikarenakan banyaknya budaya dari luar yang dapat mengancam eksistensi adat dan budaya asli Kota Kerang itu.

"Banyaknya masuk budaya dari luar dapat mengancam budaya daerah ini.

Untuk itu Pemerintah Kota Tanjung Balai diharapkan turut berupaya melestarikan budaya asli Tanjung Balai agar jangan sampai lenyap," ujar Abah Dayat dalam perbincangannya dengan kpkpos di kediamannya di Kelurahan Matahalasan, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kamis (23/1).

Menurutnya apa yang sudah disajikan oleh leluhur kita dulu saat ini mulai pudar seiring perkembangan zaman yang semakin

modern. Dan invasi budaya asing ini sudah menjamah ke kalangan masyarakat bawah.

Masyarakat Tanjung Balai saat ini mulai terkontaminasi dengan pengaruh kebudayaan dari luar dan mulai melupakan budaya atau adat istiadat yang diwariskan para leluhur.

Lebih lanjut dia mengaku sangat menyayangkan memudarnya kebudayaan lokal pada masyarakat.

Padahal, kebudayaan dan adat istiadat tersebut merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya.

"Ke depan diharapkan stakeholder dan instansi pemerintah terkait dapat merancang program pelestarian budaya lokal sehingga dapat membangkitkan kembali adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Kota Tanjung Balai," kata Dayat yang lagu ciptaannya berjudul “Tanjung Balai Si Kota Kerang” meraih penghargaan dari Wali Kota Tanjung Balai tahun 2009.(HER)

Pengurus PG TPQ dan TKQ T.Balai 2013-2016 Dilantik TANJUNG BALAI - Kepengurusan Persatuan Guru Taman Pendidikan Alquran dan Taman Kanak-Kanak Alquran masa bakti 2013-2016 di bawah bimbingan Kementerian Agama Kota Tanjung Balai, resmi dilantik di pendopo rumah dinas wali kota, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (21/1).

Pelantikan dihadiri langsung Wali Kota Tanjung Balai Dr H Thamrin Munthe MHum, Ketua DPRD H Romaynoor SE, Kepala Kementerian Agama Drs Hayatsyah MPd, dan pejabat terkait lainnya.

Acara pelantikan juga dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhamad Saw dengan penceramah Ustaz Tuah Sirait MA dari Medan. Adapun kepengurusan PG-TPQ dan TKQ yang dilantik sesuai SK 105 Tahun 2013 antara

lain, Ketua Khoiriah SAg, Sekretaris Zuhairoh, dan Bendahara Rusnah.

Romaynoor dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran pengurus TPQ dan TKQ, lebih meningkatkan pendalaman membaca Alquran bagi generasi muda dalam rangka mewujudkan generasi Qur'ani.

"Kita mengetahui, sistem pembacaan Alquran saat ini berbeda dengan dahulunya, dikarenakan banyak ditemukan metode baru, tapi metode yang baru ini perlu diimbangi dengan yang lama, sehingga kalangan anak-anak dan masyarakat tidak salah dalam membaca Alquran," katanya.

Sementara Thamrin Munthe mengatakan, terbentuknya kepengurusan TPQ dan TKQ harus ditingkatkan dalam pembinaan membaca Alquran di tengah-tengah masyarakat.(HER)

11 Kandidat Capres Demokrat 'Berdebat' di Medan PEMENANG KONVENSI DITENTUKAN HASIL SURVEI MEDAN - Sebanyak 11 kandidat calon presiden dari Partai Demokrat tampil dalam "Debat Bernegara" yang digelar di halaman Istana Maimun, Medan pada tanggal 22-23 Januari 2014 malam.

Ajang 'debat' sebagai salah satu tahapan konvensi untuk menentukan capres yang bakal diusung Partai Demokrat pada Pemilu 2014 itu cukup mendapat perhatian dari masyarakat Kota Medan.

"Debat bernegara" ini dibagi dua sesi. Sesi pertama

yang digelar pada 22 Januari malam diikuti enam peserta, yakni Meneg BUMN Dahlan Iskan, mantan Pangkostrad Pramono Edhie Wibowo, Ketua DPD RI Irman Gusman, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Anggota DPR RI Hayono Isman, dan Anggota BPK RI Ali Masykur Musa.

Sementara pada sesi kedua, "Debat Bernegara" diikuti lima peserta lainnya, yakni mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Pati Djalal, Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, Ketua DPR RI Marzuki Alie, dan Sinyo Harry Sarundajang.

Menurut Juru Bicara Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Hinca

Penjaitan, Komite Konvensi tidak berwenang memutuskan dan menetapkan siapa peserta yang pemenang konvensi ini. Demikian juga Partai Demokrat, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Pemenang konvensi akan ditentukan dari hasil survei yang dilakukan tiga lembaga survei independen. Komite hanya fasilitator dan menyiapkan panggung bagi mereka untuk meraih simpati masyarakat melalui konvensi ini," kata Hinca kepada wartawan di Medan, Selasa (21/1) lalu.

Hinca, menegaskan bahwa partai, komite konvensi, bahkan SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat sama sekali tak punya

kekuasaan menentukan pemenang.

Survei itu sendiri, lanjut Hinca, dilaksanakan dua kali. Pertama diumumkan pada pertengahan Januari 2014 untuk menyusun peringkat, dan hasil survei kedua diumumkan pada bulan Mei 2014 sekaligus untuk menentukan siapa pemenang konvensi.

"Untuk menjaga kredibilitas hasil survei, komite melibatkan tiga ahli yang akan mengawasi dan mengaudit ketiga lembaga survei itu, yakni Prof Thamrin Tamagola, Dr Almuktabar, dan Dr Andrinof Chaniago," jelasnya.

Hinca mengungkapkan, ke-11 peserta konvensi yang ditetapkan sejak 15 September 2013, sebelumnya ma-

sing-masing telah blusukan ke daerah untuk menyampaikan gagasan pembangunan. Masa blusukan ini berlangsung tiga bulan sampai 31 Desember 2013.

"Masa blusukan itu juga dimanfaatkan peserta konvensi untuk meraih simpati masyarakat, yang tentu bisa memengaruhi hasil survei.

Dan pada tanggal 6-9 Januari lalu, hasil blusukan mereka itu sudah disampaikan kepada pers di kantor komite konvensi di Jakarta," jelasnya.

Setelah blusukan, lanjut Hinca, tahapan berikutnya adalah bertarung merebut hati dan simpati masyarakat melalui "Debat Bernegara" di sejumlah kota di Indonesia diawali dari Medan, Sumut.(GAR)

Bupati Sergai Dikukuhkan Sebagai Ketua Mabicab Gerakan Pramuka SERGAI - Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Jumat lalu, mengukuhkan Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman dan 11 bupati/wali kota lainnya sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Sejajaran Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sematera Utara di Aula Martabe Kantor Gubsu, di Medan.

Turut hadir mewakili Pangkosek Hanudnas III Letkol S Ashary, mewakili Danlantamal I Nana Resmana, Sekdaprovsu Nurdin Lubis selaku Ketua Harian Kwartir Daerah Sumut, bupati/wali kota dan para Ketua Harian Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka se-Sumut, serta para undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Gatot mengucapkan selamat kepada para Mabicab yang baru dilantik. Dirinya meminta agar jangan menjadikan acara pelantikan tersebut sebagai seremonial belaka. Tetapi jadikan sebagai momentum ko-

SEMATKAN LENCANA - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Sumut sedang menyematkan lencana kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Sejajaran Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara di Aula Martabe Kantor Gubsu Medan.KPKPOS/IST mitmen mengembangkan gerakan Pramuka di Sumut dan merupakan kegiatan yang efektif dalam melestarikan budaya nasional.

"Gerakan Pramuka sangat penting dan relevan dengan perkembangan zaman walaupun ilmu pengetahuan sangat penting da-

lam era globalisasi ini," ujar Gubsu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa revitalisasi gerakan Pramuka telah me-

ngubah cara pandang masyarakat sebagai salah satu mata pelajaran penting di dalam pendidikan nasional.

Gerakan Pramuka sebagai proses pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa yang menanamkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme untuk menciptakan bangsa yang kokoh dan maju.

Gerakan Pramuka merupakan kader kepemimpinan bangsa karena mengajarkan nilai kepemimpinan, kedisplinan, dan kebersamaan. Untuk itu Gubsu mengharapkan Pramuka harus menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah mulai dari tingkat SD sampai SLTA. Selain Soekirman, Ketua Mabicab lainnya yang dilantik dan dikukuhkan adalah Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Padang Lawas, Bupati Nias, Bupati Nias Barat, Bupati Asahan, Bupati Simalungun, Bupati Dairi, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Samosir, dan Wali Kota Padang Sidimpuan.(ARM)

Caleg Golkar Bangun Jembatan di Desa Kebun Kelapa LANGKAT - Warga Dusun III, Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Langkat, bergotong royong membangun jembatan yang sudah rusak, Minggu pekan lalu.

Ikut dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Kebun Kelapa M Amin Dairabi, Kepala Dusun III Misdi, dan calon legislatif (caleg) dari Partai golkar Dapil I nomor urut 10, Legiman alias Abeng.

Jembatan yang dibangun warga berukuran 2x8 m yang menghabiskan dana jutaan rupiah. Jembatan itu merupakan akses utama warga menuju lahan pertanian dan perkebunan.

Sedangkan dana pembangunan jembatan bersumber dari sumbangan Caleg Partai Golkar yang pengerjaan fisiknya dilakukan secara bergotong royong oleh warga dusun setempat.

“Jembatan ini memang sudah rusak parah hingga tidak dapat kami lalui.

Untung saja ada salah seorang caleg yang mau berpasitipasi dan peduli

Caleg Partai Golkar Legiman ikut bergotong royong bersama warga Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Langkat.KPKPOS/JULIADI untuk membantu kami dalam membangun jembatan ini,” ujar Sanimin, warga setempat.

Ia mengatakan baru kali ini ada caleg yang mau turun ke dusun mereka dan ikut bergotong royong.

Menurutnya warga sangat

berterima kasih atas bantuan Legiman kepada warga.

"Sepengetahuan saya Bang Legiman ini orangnya memang sangat bermasyarakat baik di desanya maupun di desa yang lain.

Kami bersama warga akan

mendukungnya menjadi Anggota DPRD Langkat di pemilihan nanti," kata Sanimin bersemangat.

Sementara itu Legiman saat ditemui menjelaskan dirinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu keluhan warga.

"Selagi saya mampu untuk membantunya. Saya adalah putra Secangang dan akan berjuang untuk pembangunan Secanggang baik itu dari sarana, prasana serta ekonomi dan lain-lain apabila nanti saya terpilih," tegasnya.

Legiman yang juga Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Secanggang berharap niatnya yang tulus untuk membangun jembatan dapat mempermudah warga ke ladang serta mengangkut hasil pertanian dan perkebunan warga.

Sementara itu Kadus III Sidomulyo Misdi juga berharap agar masyarakat bersama-sama untuk merawat dan menjaga jembatan yang sudah dibangun.

"Kita mesti bersyukur masih ada yang mau peduli dengan warga kami. Kami juga nantinya tidak akan mengizinkan kendaraan dengan beban berat melintasi jembatan tersebut supaya jembatan tidak cepat rusak," jelasnya.(JUL/DAI)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

Pemkab Dairi Sosialisasikan Program Keluarga Harapan DAIRI - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Dairi melakukan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Kantor Camat Parbuluan, baru-baru ini.

Tujuan sosialisasi agar masyarakat yang menjadi peserta PKH mengerti apa yang dimaksud dengan PKH. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Julius Gurnig SSos MSi dalam sambutannya mengatakan dengan sosialisasi ini diharapkan kepada para peserta PKH juga mengetahui segala kewajiban sebagai peserta PKH. Disebutkan, kriteria penerima PKH antara lain rumah tangga sangat miskin (RTSM), terutama ibu hamil/ menyusui, bayi, balita, dan peserta wajib belajar 9 tahun.

Melalui PKH tersebut ibu hamil/menyusui, bayi dan balita dari keluarga RSTM, diharapkan dapat melakukan pemeriksaan ke Posyandu secara rutin. Kaum ibu peserta PKH juga diharapkan menjadi kader pembagunan kesehatan, khususnya kader Posyandu.

Demikian juga dengan peserta wajib belajar 9 tahun, supaya para orangtua turut berperan aktif terhadap pendidikan anak-anaknya.

Dengan kerjasama yang terjalin, program ini akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi pengembangan bagi masyarakat yang penuh harapan dan mempunyai masa depan lebih baik, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Sekda Dairi juga menambahkan sampai saat ini peserta PKH di Kabuten Dairi berjumlah 1.257 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di lima kecamatan yaitu, Berampu, Sidikalang, Parbuluan, Sumbul, dan Siempat Nempu Hulu.

"Semua ini tidak terlepas dari kerja keras dan upanya Pemerintah Kabupaten Dairi dan dinas terkait untuk untuk mengakomodir pelaksanaan PKH di Kabupaten Dairi," pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Dairi Drs Ramlan Sihotang dalam sambutannya mengatakan PKH adalah program unggulan dan program lintas sektor yang didukung beberapa instansi.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan di tengah masnyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Dairi, sehingga dengan demikian akan tercipta masyarakat yang mandiri.

Turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut antara lain Kadisdik Dairi, Kadis Kesehatan Dairi, Camat Parbuluan, Kepala Bidang Dinaskersos Dairi, Kades se-Kecamatan Parbuluan.

Usai acara sosialiasi, juga diadakan penyerahan bantuan secara simbolis kepada 227 KK peserta PKH oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.

Gema Sihite DCN MKes selaku Ketua UPPKH Kabupaten Dairi mengatakan, untuk tahun 2014 pihaknya akan mengupanyakan penambahan kecamatan lokasi penerima PKH. Hal ini untuk mengkover 10 kecamatan lainnya agar PKH terdistribusi kepada seluruh rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Dairi.

Hanya saja upaya ini menurutnya membutuhkan proses yang sangat panjang.

"Dengan segala upaya kita melakukan terobosan ke pusat maupun provinsi untuk mendapatkan penambahan alokasi program PKH tersebut.

Di Provinsi Sumatera Utara hanya enam kabupaten yang mendapatkan penambahan bantuan kecamatan PKH untuk tahun 2014, termasuk Kabupaten Dairi, ujarnya.(NDK)

SUMUT

Tangkap Pembalak Hutan di Desa Patiluban Mudik MADINA - Penebangan kayu masih terus terjadi di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Masyarakat di desa itu mengkhawatirkan maraknya penebangan hutan ini dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang, terlebih saat ini sedang musim penghujan.

Masyarakat juga menyesalkan kinerja aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Madina yang membiarkan penebangan hutan ini. Kalau pun penebangan hutan tersebut memiliki izin, kuat dugaan pemilik izin merekayasa

izin tersebut.

Hal itu dikemukakan sejumlah masyarakat Desa Patiluban Mudik diantaranya Abdul, Bisman, Ade Irawan, Asrul, Hendra, dan Aizuddin, kepada wartawan sewaktu melakukan investigasi di lapangan, Rabu (22/1).

Dikatakan, masyarakat sangat berharap agar Dinas Kehutanan melalui Polisi Kehutanan turun ke Desa Patiluban Mudik untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan yang dilakukan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.

"Kita sudah beberapa kali meminta pada operator mesin penebang kayu agar tidak lagi melakukan penebangan, namun hingga saat ini masih terus terjadi dan kami sangat takut sewaktu-waktu terjadi nantinya bencana yang disebabkan pem-

balakan liar yang ada di Desa Patiluban Mudik ini," kata mereka.

Menurut warga di sana, aktivitas penebangan kayu tersebut dilakukan pada siang hari. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi papan dan kosen.

"Lalu pada malam harinya kayu olahan diangkut ke pinggir jalan. Esok harinya datang truk untuk mengangkutnya," kata Bisman diamini warga lainnya.

Warga meminta aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan jangan duduk manis saja di kantor, tetapi harus segera turun ke lapangan dan bertindak.

"Polisi Kehutanan harus menangkap para pembalak liar ini.

Jangan membiarkan terjadinya pembalakan. Atau jangan-jangan Dinas Kehutanan membiarkan terjadinya pembalakan

karena mendapatkan keuntungan dari pengusaha kayu tersebut," cetus warga.

Sementara itu Ketua LSM Lembaga Pengembangan Pembangunan Indonesia (LPPI) Kecamatan Natal Alinafiah yang dihubungi via telepon terkait penebangan kayu di Desa Patiluban Mudik mengatakan, seharusnya Dinas Kehutanan turun lansung ke lapangan dan bila perlu tangkap otak pelaku penebangan kayu tersebut.

"Pengamanan hutan dari pembalakan liar merupakan wewenang dan tugas dari Dinas Kehutanan. Jadi kita dari LSM LPPI berharap pada Dinas Kehutanan segera menghentikan aktivitas penebangan kayu yang berada di Desa Patiluban Mudik karena sudah meresahkan warga," kata Ali.(TH)

R-APBD 2014 Tebing Tinggi Rp518 Miliar TEBING TINGGI - Jumlah penerimaan pendapatan daerah yang direncanakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp518,113 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp49,500 miliar atau 9,55 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp468.612 miliar.

Jika dibandingkan dengan kemampuan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk Tahun Anggaran 2014, direncanakan hanya sebesar Rp47,477 miliar atau 9,16 persen dari kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2014.

Demikian disampaikan Wali Kota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan saat penyampaian Nota Keuangan R-APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014 pada Sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik, Rabu (22/1), di Ruang Sidang Utama DPRD, Jalan Sutomo, Tebing Tinggi.

Untuk belanja daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi menargetkan sebesar Rp568.367.239.900.

Dibandingkan tahun lalu sebesar Rp497.470.675.900 juga mengalami kenaikan sebesar Rp70.896.564.000 atau 12 persen.

“Rencana pengeluaran belanja daerah TA 2014 diarahkan untuk mendanai berbagai program/kegiatan secara berkelanjutan (sustainable) dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan serta peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat,” kata Umar Zunaidi Hasibuan.

Lebih lanjut disampaikan wali kota bahwa target penerimaan pendapatan daerah dengan jumlah pengeluaran belanja daerah terdapat defisit anggaran sebesar Rp50,253 miliar dan untuk menutupi defisit anggaran tersebut, diharapkan dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan sumber dana pada pos pembiayaan sebesar Rp55 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013.

Secara garis besar, pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar Rp47,477 miliar. Jika

dibandingkan pada TA 2013 sebesar Rp36,272 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp11,204 miliar atau 32,37 persen. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp430,172 miliar bila dibandingkan TA 2013 sebesar Rp421,839 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp8,332 miliar atau 5,06 persen terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp8,910 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp385,030 miliar serta dana alokasi khusus (DAK) Rp36,231 miliar.

Sesuai bidang urusan pemerintahan, rencana target pengeluaran belanja daerah sebesar Rp568,367 miliar tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program kegiatan pada bidang urusan wajib dan urusan pilihan antara lain, bidang pendidikan Rp154,074 miliar; bidang otonomi daerah, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan personalia Rp107,493 miliar; pekerjaan umum Rp 93,812 miliar, kesehatan Rp 85,517 miliar, lingkungan hidup Rp31,933 miliar, kesbangpol linmas Rp11,933 miliar, kepe-

mudaan dan olahraga Rp18,090 miliar, koperasi dan UKM Rp14,660 miliar, pertanian Rp13,601 miliar, perhubungan Rp8,450 miliar, sosial Rp7,963 miliar serta bidang-bidang lain yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Tebing Tinggi.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 ini disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Sumatera Utara dengan rencana kerja pemerintah TA 2014 sesuai dengan sebelas bidang yang menjadi prioritas nasional yang telah disinkronkan dengan sembilan prioritas pembangunan daerah,” kata Umar Zunaidi Hasibuan.

Pada kesempatan itu, wali kota juga mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk membangun secara bersama-sama Kota Tebing Tinggi demi terselenggaranya tugas pemerintahan daerah sehingga program kegiatan yang telah dituangkan dalam Ranperda APBD 2014 dapat dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.(RS)

GP Ansor Madina Kirim 4 Kader ke Paluta Ikut Diklatsar Banser MADINA - Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengirim empat orang kader ke Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Banser.

Keempat kader tersebut diberangkatkan dari Kantor PC GP Ansor di Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan, oleh Ketua Umum GP Ansor Madina Ahmad Rijal Lubis didampingi Sekretaris Umum Kobol Nasution, Bendahara Umum Khairul Andi Nasution, Wakil Sekretaris Hilman Anjani, Wakil Bendahara Abdul Majid Nasution, dan Wakil Bendahara Syaiful Anwar Lubis.

Ahmad Rijal Lubis menjelaskan bahwa Diklatsar Banser ini sangat penting diikuti oleh setiap anggota Banser sehingga memahami secara betul apa fungsi Banser itu sendiri.

Selain sebagai wadah silaturahmi, kegiatan tersebut juga sebagai ajang penggemblengan dan pengkaderan

anggota Banser sehingga memiliki jiwa militan dan cinta tanah air, sesuai ajaran Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja).

Setiap peserta akan diberikan pendidikan dan latihan dasar tentang kepemimpinan, keorganisasian, manajemen Kebanseran dan ke-NU-an.

Diklatsar ini juga bertujuan mencetak kader-kader pengawal aqidah ahlussunnah waljamaah . Apalagi akhirakhir ini banyak aliran-aliran yang mengaku ahlussunnah namun pada praktiknya jauh menyimpang dari ajaran Aswaja.

"Kita berharap anggota yang kita kirimkan benar– benar bisa mengikuti proses pengkaderan ini mulai dari awal hingga selesai dengan baik sehingga mereka menjadi kader yang militan sebagai pengawal ulama dan NKRI serta mampu mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh nantinya di Kabupaten Madina untuk melaksanakan Diklatsar dan perekrutan anggota Banser," jelas mantan Ketua

PMII Madina ini.

Kobol Nasution menambahkan bahwa GP Ansor Madina pada periode 20142018 sudah beberapa kali mengirimkan kadernya ke luar daerah seperti PKD di Kabupaten Palas sebanyak 6 orang, PKD di Kota Sibolga sebanyak 5 orang, PKD di Tapanuli Tengah sebanyak 12 orang, dan PKD di Paluta sebanyak 4 orang.

Dikatakan Kobol yang juga mantan Ketua PMII Tapsel – Padang Sidimpuan, visi misi PP GP Ansor saat ini memprioritaskan pengkaderan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut GP Ansor Madina juga akan fokus pada pengkaderan di mana setiap ada undangan PKD pasti akan mengirimkan peserta.

Di samping itu dalam waktu dekat ini GP Ansor Madina juga akan melaksanakan PKD. Hal ini mengingat bahwa Kabupaten Madina memiliki peluang yang besar untuk membesarkan GP Ansor karena mayoritas masyarakat Madina berfaham Ahlussnah Walja-

maah/Nahdliyin.

Sementara itu Khairul Andi Nasution menjelaskan bahwa Diklatsar Banser dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 24 sampai 26 Januari 2014 bertempat di Pondok Pesantren Toiyibah Islamiyah yang diikuti GP Ansor wilayah Tabagsel, Tapteng, dan Sibolga.

Sebagai narasumber atau instrukturnya langsung dihadiri Satkornas Banser dan PP GP Ansor. Kehadiran PP GP Ansor dalam setiap PKD yang dilaksanakan membuktikan bahwa PP GP Ansor serius mengembangkan organisasi Badan Otonom NU ini.

"Setiap calon pengurus GP Ansor di semua tingkatan harus pernah mengikuti PKD yang dibuktikan dengan Sertifikat PKD. Ini merupakan persyaratan mutlak sehingga orang–orang yang masuk dalam kepengurusan Ansor adalah orang–orang yang memiliki kader yang jelas dan militansi yang kuat terhadap perjuangan NU," tandas mantan Presma BLU STAI Madina itu.(TH)

Enam Mantan Kades Terima Piagam Purna Bhakti SERGAI - Enam mantan kepala desa periode 20072013 di Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (22/1) pekan lalu di aula kantor camat setempat menerima Piagam Purna Bhakti yang diserahkan Camat Drs Zulkan.

Dalam acara yang juga disaksikan Sekcam Kotarih Esdin Damanik dan Kasi PMD Pintar Tarigan itu, tiga orang yang kembali terpilih menjadi Kades juga mendapat piagam yang sama.

Camat Kotarih atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan terima kasih kepada

Camat Kotarih Drs Zulkan menyerahkan piagam dan bingkisan kepada Dermawan mantan Kepala Desa Kotarih Baru.kpkpos/serah purba kepala desa yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat selama enam tahun terakhir.

"Tugas dan amanah yang diemban selama ini tentunya

akan menjadi kenangan yang baik bagi warga," kata Zulkan.

Kepada KPKPos Zulkan menambahkan, selain piagam penghargaan, ke-9 Kades/

mantan Kades tersebut juga mendapatkan bingkisan dari Pemkab Sergai berupa tape mini compo.

Keenam mantan Kades yang mendapatkan Piagam Purna Bhakti adalah Thomas Sitopu (Kotarih Pekan), Dermawan (Kotarih Baru), Ramad Cukup Purba (Sialtong), Rosiman Damanik (Bandar Bayu), Satimin (Banjaran Godang), dan Reni Sipayung (Rubun Dunia).

Sementara tiga Kades yang kembali terpilih, yakni Pardamaen Sinaga (Parbahingan), Juah Sipayung (Durian Kondot), dan Sarlem Saragih (Huta Galuh).(SP)

Vonis MA Tak Menggugurkan Ali Makmur Nasution Sebagai Caleg MADINA - Ali Makmur Nasution alias Jaganding telah divonis Mahkamah Agung dengan hukuman 2 tahun penjara terkait penipuan terhadap Calon Bupati Madina Aswin Parinduri, sesuai Surat Putusan MA nomor 1942/K/Pid/2013 tertanggal 12 September 2013.

Namun menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Agussalam menyatakan tidak menyebabkan gugurnya Ali Makmur Nasution sebagai calon legislatif DPRD Madina pada Pemilu Legislatif April 2014.

Hal itu mengacu pada surat edaran KPU Pusat bahwa calon legislatif (caleg) yang terpidana selama empat tahun tidak ada masalah terhadap pencalonannya.

Sementara dalam kasus penipuan terhadap Aswin Parinduri, jaksa dari Kejaksaan Negeri Panyabungan menuntut Ali Makmur hanya empat tahun. "Tidak sampai lima tahun," ungkap Agussalam.

Diketahui pada (16/1/2014) sekira pukul 16.00 WIB Kejari Panyabungan menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait putusan kasasi kasus yang menjerat Ali Makmur Nasution.

"Salinan putusan Mahkamah Agung ini kita terima tanggal 12 Desember 2013 yang lalu dan hari ini kita kirim ke Kejaksaan Negeri Panyabungan untuk dilanjutkan mengeksekusinya,” kata Plt Ketua PN Panyabungan Doddy Hendrasakti SH menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya.

Vonis Mahkamah Agung ini membatalkan vonis hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2012 dengan nomor putusan 290/PID/2012/PT.MDN yang membebaskan Ali Makmur Nasution.

Sebelumnya di Pengadilan Negeri Panyabungan, Ali Makmur Nasution divonis 1 tahun 6 bulan penjara, pada tanggal 29 Maret 2012 dengan nomor putusan 259/Pid.B/2011/PN-MDL.(TH)

Ketua DPRD Dukung SMAN 3 Tanjung Balai di Final Piala Coca-cola TANJUNG BALAI - Ketua DPRD Tanjung Balai Romay Noor mengapresiasi sekaligus mendukung Tim Sepak Bola SMA Negeri 3 kota itu yang berhasil lolos ke putaran final Piala Coca-Cola 2014.

“Atas nama masyarakat, saya mendukung sepenuhnya keberangkatan Tim SMA Negeri 3 Tanjung Balai yang akan tampil dalam putaran final di Malang (Jawa Timur),” katanya di Tanjung Balai, Rabu lalu.

Ia menyatakan hal itu saat menerima audiensi manager, pelatih dan Tim SMAN3 Football Club (SMANTI FC).

Ia menambahkan, keberhasilan SMANTI FC mengungguli 65 tim sepak bola SMA di wilayah Sumatera Utara (Sumut), merupakan prestasi yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tanjung Balai.

“Jadi, tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan, apalagi kesempatan tersebut merupakan peluang kepada pelajar unjuk kebolehan dan tampil profesional di bidang olahraga sepak bola,” ujar Romay Noor.

Ia memperkirakan, perjuangan anakanak SMANTI FC pada babak putaran final di Malang, bakal menghadapi persaingan ketat. Oleh karena itu, ia mengingatkan SMANTI FC perlu terus memantapkan persiapan hingga menjelang pertandingan pada Mei 2014.

“Agar tampil prima saat bertanding dan berhasil sebagai juara, para pelajar saya imbau giat dan disiplin dalam latihan, dan tetap menjaga kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, guru sekaligus pengurus SMANTI FC, Agustoni, berharap semua pihak khususnya pemerintah kota memberikan dukungan dan fasilitas kepada klub asuhannya itu.

Sebab, menurut dia, membina atlet yang mengharumkan nama daerah tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kami berharap perhatian dari pemerintah, terutama Wali Kota Tanjung Balai karena di final nanti, yang dibawa bukan nama sekolah, tetapi nama daerah,” katanya. Pelatih SMANTI FC, Candra Utama menjelaskan selama ini anak didiknya hanya berlatih di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Tanjung Balai. “Jika berlatih di Stadion Asahan Sakti, dikenakan biaya penggunaan lapangan,” ujar dia.(HER)

10

KPK POS E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

KETUA DPP IMA MADINA

Poldasu Bakal Turun ke Madina Terkait Illegal Minning PANYABUNGAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bakal melakukan penyidikan di Madina. Bahkan bila terbukti, tidak menutup kemungkinan melakukan penangkapan dan menahan oknum mantan Bupati Madina “HB”, oknum Direktur PT M3 “LW” dan oknum lainnya.

Nama-nama yang disebutkan, diduga keras terlibat dalam pencurian harta negara yang nilainya ditaksir mencapai ratusan milliar per tahunnya.

Dugaan kuat penyidikan itu setelah adanya surat balasan dari Polda Sumut bernomor K/62/I/2014/ Dirreskrimsus tertanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani Dir Reskrimsus Kombes Dono Indarto SIk ke Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina ) di Jalan Letda Sujono Medan 141/441.

"Polda Sumut merespon surat laporan pengaduan yang kita layangkan untuk memeriksa oknum Mantan Bupati Madina berinisial HB, oknum Direktur PT M3 berinisial LW dan oknum Kepala Distamben Madina berinisial AHS yang diduga keras terlibat dalam pencurian harta negara yang nilainya ditafsir mencapai 200 Milliar per tahunnya," tegas Ketua Umum DPP IMA Madina, Ahmad Irwandi Nasutian melalui telpon selulernya, Kamis (24/1).

Kalau bisa, tambahnya, Kapoldasu memeriksa dan menahan semua oknumoknum yang terlibat dalam kasus ini.

Dengan penuh rasa gembira dan menaruh harapan penuh kepada Kapoldasu, Irwandi juga memaparkan kalau sebelumnya DPP IMA Madina melaporkan PT Madinah Madani Minning (M3) ke Polda Sumut lantaran dugaan melakukan ilegal minning di Kabupaten Madina yang diduga merugikan negara sebesar Rp 200 miliar setiap tahunnya.

Dalam surat bernomor 106/SEK-DPP IMA MADINA/B/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013, Irwandi menjelaskan, modus PT M3 melakukan kegiatan ilegal minning yang beroperasi di Kabupaten Madina dengan cara bermain dalam penerbitan perijinan. Di mana salah satu perijinan itu yakni PT M3 mengajukan surat permohonan izin kuasa pertambangan Nomor : 001/ M-3/ VIII/ 2007 Tanggal 1 Agustus 2007, seluas 3900 Ha dengan bahan galian Bauksid DMP. Kemudian, Surat Kepu-

tusan Bupati Mandailing Natal tentang Kuasa Pertambangan Nomor : 540/ 987/K/2007 tanggal 23 November 2007 seluas 1.410 Ha dengan bahan galian Bauksid DMP yang ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal Amru Daulay SH. "Masih banyak lagi surat-surat perijinan tentang ilegal mining PT M3,” akui Irwandi.

Sehingga berdasarkan proses penerbitan perijinan itulah dapat disimpulkan, pengaktifan kembali IUP PT M3 oleh Pj Bupati Madina Aspan Sopian. Setelah ijin tersebut dicabut secara permanen oleh Sekda Madina adalah cacat hukum, karena PT M3 telah melanggar sejumlah kewajiban termasuk mangkir dari pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Perusahaan tersebut, kata Irwandi, seharusnya diblacklist dan tidak berhak lagi memperoleh perijinan apapun di Madina. Selanjutnya surat penghentian aktifitas pertambangan yang ditandatangani Bupati Madina HM Hidayat Batubara diduga menjadi modus memaksa pihak PT M3 untuk melakukan negosiasi terlarang dengan sejumlah kompensasi dan kewajiban-kewajiban yang diduga untuk memperkaya Bupati dan pihak-pihak tertentu.

Pengaktifan kembali kegiatan operasi produksi PT M3 diduga syarat dengan persekongkolan dan suap. Pihak PT M3 yang mengantongi ijin IUP Bauksit DMP yang sudah pernah dibatalkan secara permanen diduga melakukan penambangan emas, pembiaran terhadap penyimpangan operasionalisasi ijin tersebut diduga penuh dengan persekongkolan yang menyebabkan kerugian negara ratusan milliar rupiah.

Sampai saat ini kegiatan penambangan emas di areal dengan bermodalkan ijin bermasalah tersebut masih berlangsung dengan menggunakan teknologi pertambangan moderen yang mengarahkan peralatan berat dan mesin-mesin pertambangan.

“Berdasarkan informasi di lapangan, diduga produksi emas perharinya mencapai 12 KG atau sekitar Rp6 milliar, hasil yang di gondol pihak PT M3 secara illegal,“ pungkas Ketum DPP IMA Madina.

Operasionalisasi illegal tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun sehingga diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp200 milliar lebih. (TH)

Seorang Pemuda Nekat Gantung Diri GN.SITOLI - Seorang pemuda warga Desa Onozitoli Siforoasi Dusun II, Kecamatan Gunungsitoli berinisial JG mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Aksi nekat JG tersebut baru diketahui orang tuanya setelah pulang dari tempat kerja, Selasa sekitar pukul 15:00 Wib Orang tua JG melihat anaknya sudah tergantung dengan sebuah kain sarung dalam kondisi tak bernyawa. JG diketahui berprofesi sebagai pekerja disalah satu toko pakaian yang tidak jauh dari rumahnya.

Mendengar informasi, petugas dari Polres Nias langsung terjun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Polisi langsung mengamankan dan memasang garis polisi di lokasi kejadian, agar warga sekitar tidak memasuki tempat kejadian perkara.

Pada kesempatan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa kain

sarung yang digunakan JG untuk mengakhiri hidupnya, serta kantungan plastik berwarna hitam yang berisikan obat-obatan yang diminum JG sebelum melakukan aksi gantung diri.

Orangtua korban mengaku bahwa sebelumnya korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Gunungsitoli.

Namun naas tidak lama dirawat secara intensif oleh pihak rumah sakit, akhirnya JG menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 16:00 wib.

Melihat anaknya terbujur kaku, orang tua dan keluarga JG tak kuasa menahan tangis.

Aksi gantung diri yang dilakukan JG masih dalam tahap pengembangan Polres Nias. Polisi juga akan melakukan penyelidikan ada atau tidaknya indikasi kesengajaan yang dilakukan orang lain terhadap JG. (YAGI)

SUMUT

DIDUGA MENGUNDANG MUSIBAH

Pembangunan Tower Diprotes Warga NIAS - Puluhan warga Desa Fulolo Lalai Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias telah mengirim surat kepada Bupati Nias tertanggal 3 Januari 2014 tentang pembangunan tower Telkomsel yang dibangun di desanya.

Sebanyak 32 warga yang menandatangani surat keberatan tersebut merasa terancam apalagi pembangunan tower berada di tengah-tengah rumah penduduk dan dekat dengan rumah ibadah.

Menurut warga, pembangunan tower Telkomsel ini terindikasi tidak memper-

hatikan keselamatan warga ke depan, yang mana pihak perusahaan belum memiliki izin prinsip dari Bupati Nias, Izin Mendirikan Bangunan dari BPPT Kabupaten Nias, Izin Ketinggian Tower dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nias, Izin Teknis dari Dinas TRPK Kabupaten Nias.

“Dengan tidak memiliki izin tersebut, maka selain pembangunan tower ini diduga illegal, bahkan perusahaan Telkomsel tidak memperhatikan keselamatan jiwa manusia terhadap resiko maupun gangguan yang bakal terjadi pada suatu waktu kedepan,” ujar beberapa orang warga.

Salah seorang Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Nias menyebutkan, berdasarkan ketentuan tentang pembangunan tower, maka masyarakat yang berada di

lokasi bangunan wajib didaftarkan sebagai peserta asuransi. “Sehingga bila suatu saat terjadi musibah yang ditimbulkan oleh bangunan tower tersebut maka warga yang menjadi korban mendapat asuransi jiwa,” ujarnya.

Sementara itu PT Daya Mitra Telekomunikasi, Yasir yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Rabu, mengakui bahwa secara resmi pihak perusahaan belum melakukan sosialisasi kepada warga setempat kecuali dihubungi melalui pintu ke pintu.

Bahkan dia juga mengklaim bahwa sudah ada koordinasi dengan warga maupun camat dan Pemkab Nias.

Sedangkan menyangkut ketinggian tower yang diperkenankan berdasarkan ketentuan dinas perhubungan yakni 72 meter.

“Seterusnya tentang resi-

ko yang ditimbulkan, menurut Yasir, selama membangun tower di Nias tidak pernah ada tower yang tumbang dan bila ada musibah yang terjadi maka ada asuransi jiwa yang disediakan oleh perusahaan seperti asuransi kendaraan,” katanya.

Menyikapi kejadian ini, Kepala Desa Fulolo Lalai, Ogamota Mendrofa yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli, Selasa, mengatakan sebelumnya pemerintah desa telah menerima laporan warga Desa Fulolo Lalai tertanggal 8 November 2013 yang lalu perihal keberatan atas pembangunan tower Telkomsel yang dibangun diantara rumah penduduk. Bahkan selama pembangunan ini pihak perusahaan belum melaksanakan sosialisasi.

Terkait surat keberatan

warga tersebut, pemerintah Desa Fulolo Lalai menyurati pihak perusahaan agar melaksanakan sosialisasi kepada warga sebelum melaksanakan pembangunan tower.

Tetapi hal itu tidak digubris dan pembanguan jalan terus.

Diakui kades bahwa berbagai langkah sudah ditempuh baik dengan menemui pihak rekanan dari PT Global tetapi tidak ada realisasi.

Selanjutnya, demikian kades, mengingat masalah ini menyangkut keselamatan nyawa manusia ke depan, apalagi Kepulauan Nias merupakan zona merah lokasi bencana gempa tektonik maka rasa keprihatinan warga Desa Fulolo Lalai akan keselamatan jiwanya maka kami sebagai pemerintah desa harus menyampaikan masalah ini kepada Bupati Nias untuk ditindaklanjuti. (YAGI)

Lurah Pasar Gunungsitoli Tidak Ditahan GN.SITOLI - Lurah Pasar Kota Gunungsitoli Wahyu Gulo hanya satu malam menginap di pelataran ruang Reskrim Polres Nias.

Keesokan harinya, sang Lurah bebas dan pulang ke rumah.

Wahyu Gulo sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengancaman dengan menggunakan senjata tajam.

Kapolres Nias AKBP Juliat Permadi Wibowo, S.Ik, MH saat ditemui di Mapolres Nias, Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kota Gunungsitoli, Nias, Rabu, membenarkan WG sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dia (WG) sebagai tersangka

kasus pengancaman terhadap Suwarno salah seorang insan pers di daerah ini yang terjadi, Selasa (31/12/2013) pukul 20.30 wib.

"Namun WG hanya kita kenakan tahanan luar alasan kemanusiaan karena orangtuanya sakit," ujar Kapolres.

Dikatakan, meski tersangka dikenakan tahanan luar dan tidak boleh mengulangi perbuatannya.

"WG dikenakan wajib lapor kepada penyidik yang menangani kasus tersebut selama dua kali seminggu sampai kasus yang menjerat dia kita limpahkan ke Kejaksaan,” terang Kapolres. (YAGI)

DITANGKAP - Personil Brimob mengapit supir dan kernet truk pembawa 14 ton bawang ilegal.(KPK POS/HER)

Brimob Gagalkan Penyelundupan 14 Ton Bawang Ilegal TANJUNGBALAI - Petugas Subden 3/B Brimob Polda Sumut di Tanjungbalai berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar 14 ton bawang asal Malaysia yang diangkut menggunakan truk tronton di Kota Tanjung Balai, Rabu (22/1).

Kepala Sub Detasemen 3/B Brimob Tanjung Balai AKP Hendriyanto mengatakan, truk bernomor polisi BK 8040 XV tersebut dicegat personel Brimob sekitar pukul 05.30 WIB ketika melintas di jalan Arteri Tanjung Balai. Saat dilakukan penggeledahan, dari dalam truk itu ditemukan bawang. Pengemudi truk, Syahrial, tidak dapat menujukkan dokumen bawang tersebut.

“Truk bersama bawang asal Malaysia, serta kernet truk, Ahmad Wahyudi, digelandang dan diserahkan ke Mapolres Tanjung Balai untuk pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Sopir truk,Syahrial (43), warga

Sidang Dugaan Kriminalisasi di Bangkinang

Desa Hessa Airgenting Kabupaten Asahan mengaku bahwa bawang yang diangkutnya dimuat dari gudang milik pengusaha berinisial HZB. Sedangkan pemilik bawang diduga bernama Aseng.

Bawang impor itu semula direncanakan akan diangkut ke pergudangan di kawasan Kayu Putih Medan.“Truk itu punya bos saya Aseng. Saya hanya disuruh mengantar ke Medan,” kata Syahrial kepada juru periksa di Mapolres Tanjung Balai.

Ia juga mengaku tidak mengetahui legalitas bawang yang diangkutnya itu.

Pihak Polres Tanjung Balai mengenakan Pasal 102 hingga 106 UndangUndang tentang Kepabeanan. Untuk pengembangan perkara lebih lanjut kini Syarial dan anaknya Ahmad Wahyudi selaku kernet truk mendekam di sel tahananan Mapolres Tanjung Balai. (HER)

Lurah Pasar Kota Gunungsitoli Wahyu Gulo, saat menjalani pemeriksaan di Mapolres.

Saksi Pelapor PT RSU Mengada-ada

BANGKINANG - Pengacara Syahrial Sirait SH, Kuasa Hukum Sapri alias Usman terdakwa kasus dugaan pengrusakan, fasilitas perusahaan dan pembakaran kebun kelapa Sawit PT.Rimba Seraya Utama (RSU) dijerat dengan pasal 170 KUHP. Saksi yang dihadirkan PT.RSU adalah Zainur pensiunan TNI yang bertugas sebagai kepala security PT.RSU.Saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kamis pekan lalu, saksi Zainur terkesan mengada-ada, dan terlalu berlebihan, tidak sesuai fakta di lapangan.

Saksi mengatakan bahwa Sapri CS telah melakukan perusakan fasilitas perusahan, seperti jembatan, portal jalan, plang papan nama, antena radio, Pos Security dan pembakaran kebun sawit PT.RSU seluas 100 hektar. "Menurut saksi kerugian perusahaan ditaksir sekitar Rp1 miliar lebih,"

papar Syahrial Sirait melalui hubungan seluler belum lama ini.

Menurut Syahrial, pada sidang Kamis lalu, saksi pihak pelapor PT.RSU hanya satu orang. Sementara saksi dari PT.RSU ada 3 orang. Namun karena waktu, saksi lainnya dihadirkan pada sidang berikutnya Selasa (28/1). Dalam sidang berikut ini, Syahrial meminta majelis hakim menghadirkan Direktur PT.RSU Roy Chandra. Jadwal persidangan juga minta dipercepat, sehingga saksisaksi lainnya bisa memberikan kesaksian.

"Karena, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan meminta saksi ahli dari instansi terkait dihadirkan untuk didengar kesaksiannya," ujar Syahrial.

Sementara terdakwa Sapri alias Usman membantah semua keterangan saksi. Karena, ketika kejadian Zainur yang memberikan kesaksian tidak ada ditempat.

Kebun kelapa sawit PT.RSU seluas

100 hektar yang diterangkan Zainur dibakar tidak benar, bohong. Portal yang kata Zainur dirusak juga tidak benar, bohong.

Papan plang yang katanya dirusak juga tidak benar. Papan plang tersebut ditegakkan warga.

Antena radio yang kata Zainur ditumbangkan juga tidak benar, jembatan dirusak juga tidak benar, Pos Satpam dibakar juga tidak benar. Lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 3000 m2 (lebar 16 meter X panjang 200 meter) terdiri dari 2 jalur per jalur 8 meter X 200 meter, yang bakar juga tidak tau.

"Dan saya dengan kawankawan tidak ada melakukan, maupun turut dalam pembakaran yang diterangkan saksi," ujar Sapri dengan nada kesal, seraya menambahkan keterangan saksi Zainur penuh dengan kebohongan alias palsu.

Sawit perusahaan juga tidak ada yang terbakar. Sawitnya

masih utuh. Bagaimana mungkin dalam 1 ½ jam sawit terbakar seluas 100 hektar. "Sedangkan sawit PT.RSU sudah berusia 7 tahun ditanami di atas tanah dan tanah liat, bukan bergambut," terang Sapri Melalui Kuasa Hukum, Sapri memohon kepada majelis Hakim agar dilakukan rekonstruksi ke lapangan. Sehingga kasus ini terbuka, siapa yang salah dan siapa yang benar.

"Hukum harus ditegakkan. Saya berharap agar majelis hakim mengadili seadil-adilnya. Pelapor harus bisa menunjukkan sawit mana yang dibakar, fasilitas mana yang dirusak. Selain itu melalui kuasa hukum saya minta agar perusahaan menghadirkan saksi Menteri Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kabupaten Bangkinang, Camat Kampar Kiri Hilir, Kepala Desa tempat kejadian perkara," papar Sapri (PUR)

11

KPK POS E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT

UNTUK DAPATKAN IZIN KAYU RAKYAT

Pengusaha dan Kades Palsukan Tanda Tangan Masyarakat PANYABUNGAN - Pengusaha kayu dan Kepala Desa Patiluban Mudik diduga kuat memalsukan tanda tangan masyarakat untuk memperoleh izin penebangan kayu dan pengakutan kayu yang berada di lahan masyarakat desa Patiluban Mudik kec.Natal Kabupaten Madina, Kamis.

Masyarakat mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada Edi Ibrat Hasanah Ritonga untuk penebangan kayu dan pengakutan kayu yang berada di lahan mereka. Dan yang sangat membingungkan mengapa ada surat kuasa atas nama masyarakat untuk penebangan kayu tersebut, sementara kami tidak

mengenal pengusaha kayu yang bernama Edi Ibrat Hasanah Ritonga tersebut.

“Kami menduga pengusaha kayu tersebut bersama dengan Kepala desa sengaja memalsukan tandatangan kami untuk mendapatkan izin penebangan kayu yang berada di lahan masyarakat,” ujar sejumlah masyarakat di sana.

Sepengetahuan kami, tambah warga Desa Ptiluban Mudik, mereka tidak pernah memberikan tandatangan untuk penebangan dan pengangkutan kayu. “Kami menduga tanda tangan kami dimanfaatkan untuk mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan,” demikian disampaikan Ardansyah mewakili warga desa baru-baru ini di Desa Patiluban Mudik.

Ardansyah dan masyarakat di sana minta pada Dinas Kehutanan

dan Perkebunan agar mencabut izin penebangan kayu dan pengakutan kayu yang berada di lahan masyarakat Desa Patiluban Mudik.

Seluruh masyarakat Patiluban Mudik yang memiliki lahan di lokasi penebangan kayu tersebut merasa dirugikan oleh pengusaha kayu tersebut, karena tidak mendapatkan imbalan sediktipun dari hasil kayu yang diketahui sudah ratusan kubik yang keluar.

Ardansyah selaku juru bicara warga juga mendesak Polres Madina segera turun ke lokasi penebangan kayu tersebut. Untuk melihat secara langsung berapa kerugian negara dalam penebangan yang dilakukan oleh pengusaha. “Yang menjadi korban nantinya masyarakat sekitar ditambah lagi kerugian masyarakat akibat penebangan kayu di lahan

sendiri, namun dikuasai oleh orang lain,” tegasnya.

Dugaan pemalsuan tanda tangan ini hendaknya dapat diusut siapa dalangnya. Karena telah menjadi bumerang ditubuh masyarakat, sebab seluruh masyarakat memiliki lahan di lokasi tersebut. Namun yang memberikan kuasa hanya 22 orang saja dan tandatangan nyapun dipalsukan untuk memperolah izin penebangan kayu dari Dinas kehutanan Madina.

Sekali lagi kami mengharapkan Polres Madina harus mengusut tuntas persoalan tanda tangan yang diduga kuat dilakukan oleh Pengusaha Kayu dan kepala desa Patiluban Mudik. Dan warga meminta agar pengusaha kayu tersebut harus mengembalikan kerugian masyarakat akibat penebangan tersebut. (TH)

ORASI M FOUR DIBUBARKAN SATPOL PP

Mahasiswa Desak Wamenkes Usut Pungli di Madina PANYABUNGAN - Majelis Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (M Four) gagal untuk berorasi di Gedung Serbaguna, Rabu, karena Satuan Polisi Pamong Praja melakukan perlawanan terhadap M Four, akibat ketidak ada surat izin dari pihak Kepolisian.

Kedatangan Wakil Menteri Kesehatan Dr Ali Gofron Makhati M.Sc, Ph.D, ke Kabupaten mandailing Natal (Madina), Selasa, dalam rangka ramah tamah dengan Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution.

Kemudian, Rabu, dilanjutkan dengan acara sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Panyabungan.

Saat Wamenkes ingin me-

DITANGKAP - Terlihat penangkapan Koordinator Aksi Faizal Ardyansah yang sebelumnya sempat adu mulut dengan petugas. (KPK POS/TH)

laksanakan acara sosialisasi, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam M Four ingin melakukan aksi demo di gedung serbaguna. Kuat dugaan, aksi ini mengundang kericuhan di luar area sosialisasi JKN, maka Satpol PP menghentikan sebelum aksi berlangsung.

Pantauan Kpk Pos di lokasi, terlihat M Four dan Satpol PP Kab Madina sa-

ling kejar mengejar di luar area Gedung Serbaguna.

Beberapa mahasiswa diamankan Polres Madina untuk menghindarkan bentrok.

Sebenarnya, M Four ingin menyampaikan pernyataan sikap kepada Wamenkes dan Plt Bupati terkait dugaan korupsi drg Ismail Lubis terkait pengadaabn alat kesehatan tahun 2008.

Pengaduan lain me-

nyangkut keluhan bidan dan petugas kesehatan yang mengalami pemotongan dana Jampersal dan dana BOK tahun 2013. Adanya laporan bidan PTT yang hendak mengurus surat pindah ke Dinas Kesehatan, oknum Staf dinas Kesehatan meminta gaji bidan PTT selama 3 Bulan.

Dugaan penjualan obatobatan yang dibeli negara untuk pelayanan kesehatan

kepada masyarakat dijual kepada Apotik di Panyabungan. Hasil reses DPRD Madina dibeberapa Puskesmas yang tidak melayani masyarakat sebagai mana mestinya. Dan pengambilan mobil puskesmas keliling kepala puskesmas banyak yang mengeluh. Soalnya, untuk pengambilan mobil Ambulance, puskesmas dikenakan biaya mencapai Rp 10 Juta.

Kami dari M Four menuntut Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution dengan disaksikan Wamenkes Ali Gufron untuk segera mencopot Plt Kadis Kesehatan Madina dari jabatannya.

Meminta kepada aparat hukum agar segera menuntaskan kasus yang sedang ditangani terkait Alkes 2008 yang melibatkan Plt Kadinkes Madina.

M Four akan terus mengawasi dan menyoroti pelayanan kesehatan Madina termaksud JKN yang saat ini baru berjalan. M Four juga terus menagih realisasi janji Plt Bupati Madina untuk memperbaiki birokrasi di Madina.

“Jika janji- janji tidak ditepati atau diwujudkan, kami akan terus melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak,” tegas Koordinator Lapangan, Khoirul Asri Nasution. (TH)

Barang Bukti Hilang, Kapolres Aceh Tamiang Digugat Rp750 ACEH TAMIANG - Hilangkan barang bukti puluhan ton bawang merah ilegal dan tak menindaklanjuti hasil temuan tim Lembaga Advokasi Hutan Lestari (Lembahtari), Kapolres Aceh Tamiang digugat Rp750 di Pengadilan Negeri Kualasimpang.

“Materi gugatan telah didaftarkan di PN Kualasimpang, Kamis, dengan No. 02/Pdt.G/2014/PN-KSP,” kata Advokat Husni Thamrin SH, didampingi Abdul Aziz SH, dari Kantor Hukum TAF dan Rekan selaku kuasa hukum penggugat Direktur Eksekutif Lembahtari Sayed Zainal M SH, di Me-

dan.

Kata Husni, gugatan dilayangkan buntut dari penghilangan barang bukti berupa puluhan ton bawang merah hasil selundupan yang ditangkap diperairan Kecamatan Bendahara pada 6 Desember 2013 lalu.

Penggugat ada menemukan dugaan tindak pidana karantina hewan dan tumbuhan UU nomor 16 tahun 1992 Jo Permentan nomor 43 tahun 2013. Selanjutnya temuan puluhan ton bawang dan sebuah kapal boat diserahkan kepada pihak Polres Aceh Tamiang yang dikomandoi Kasat Intel dan sejumlah anggota.

"Namun setelah barang bukti diamankan di Mapolres Aceh Tamiang diduga ada unsur penggelapan barang bukti,” sebutnya.

Pasalnya, hingga gugatan ini dilayangkan pihak tergugat belum menyerahkan hasil tangkapan ke KPP Bea Cukai setempat, mengingat penyelundupan terjadi masih di atas perairan,” tutur Husni.

Menurut dia, kecurigaan penggugat terbukti setelah ada penangkapan satu unit truk pengangkut bawang merah Nopol BK 8290 BI oleh petugas TNI Korem Lhokseumawe pada 8 Desember2013.

”Ironis, kenapa hasil tangkapan guna keperluan barang bukti bisa dilarikan, lantas dikemanakan belasan ton sisa bawang merah dan sebuah boat yang belum pernah dilakukan penyitaan dan penyerahan ke pihak KPPBC Kuala Langsa,” sebutnya.

Tentunya tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memproses suatu tindak pidana yang dilaporkan dan dugaan menghilangkan barang bukti yang sudah diserahkan penggugat.

Akibat perbuatan tergugat, lanjut Husni, penggugat mengalami kerugian moril

yang tidak dapat diukur dengan materi atau uang.

Akan tetapi untuk memudahkan gugatan ini maka kerugian penggugat atas tindakan tergugat adalah sebesar Rp750.

“Namun dikhawatirkan itikad baik para tergugat tidak memenuhi keputusan ini maka akan dibebankan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp200.000 per hari kepada penggugat secara tanggung rentang sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan PN Kualasimpang sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,” ujar Husni.(BSO)

KEBAKARAN -Terlihat petugas pemadam kebakaran sedang menjinakkan si jago merah di gedung pos kesehatan hewan. (KPK POS/TH)

Kantor Poskeswan Dinas Pertanian Madina Terbakar PANYABUNGAN - Petugas pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berhasil memadamkan si jago merah yang membakar kantor Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) Dinas Pertanian di desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan, Kamis.

Tiga unit kenderaan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan amukan si Jago Merah. Kobaran api baru dapat dipadamkankan satu jam kemudian.

Api membakar bangunan gedung tempat penyimpanan obat- obat yang berbahan Kimia tersebut sekitar jam 09:30 Wib, dan menghanguskan beberapa obat- obat untuk keperluan ternak.

Salah satu warga desa Pagaran Sigatal Sawal Nasution (30) mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut bermula adanya asap hitam yang keluar dari

ruangan penyimpanan obat-obatan yang mengandung bahan kimia tersebut.

“Melihat asap hitam itu, kami langsung mendobrak pintu yang masih tergembok. Sesudah pintu terbuka kami melihat di dalam api sudah menyebar ke beberapa ruangan. Namun kami tidak bisa memadamkan api akibat bau kimia,” ungkap Sawal.

Sekretaris Dinas Pertanian Kab Madina Jhon Afriadi mengatakan, peristiwa kebakaran gedung Porkeswan tersebut diduga akibat korsleting listrik.

“Ledakan yang berasal dari ruangan penyimpanan obat-obatan yang mengandung bahan kimia, kemungkinan terlebih dahulu terjadi korsleting, sehingga terjadi ledakan.” ungkap Jhon.

Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, dan berkas-berkas masih bisa di selamatkan. (TH)

Baru Keluar dari LP, Ayah Garap Anak Tiri LANGSA - Seorang ayah tiri, SJ (34), warga Langkat yang merupakan mantan narapidana dan baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) ditangkap warga di rumah sewanya di Dusun Kp.Jawa Baru,Gp.Jawa Kec.Langsa, karena tertangkap tangan sedang memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur.

Aksi bejat itu sudah berlangsung selama tiga tahun tanpa diketahui ibu kandungnya, Senin (20/1).

Menurut Keplor, M.Yusuf Abas, tertangkapnya SJ berbuat mesum dengan anak tirinya berawal dari warga yang mencurigai tingkah laku SJ yang baru tinggal di Dusun Kp.Jawa Baru Gp.Jawa Kec.Langsa Kota baru hitungan bulan.

Setelah diamati pemuda yang gerah melihat aksi itu, akhirnya pemuda tersebut mencoba masuk ke rumah dan mendapatkan SJ sedang berbuat tidak sepantasnya.

“Setelah ditangkap warga, kemudian SJ dibawa langsung ke Kantor Dinas Syari’at Islam Langsa. Ditempat itu, SJ langsung diperiksa petugas Syari’at Islam,” paparnya.

“Aksi yang dilakukan SJ ini sangat memalukan gampong, kita minta kepada yang bersangkutan agar keluar dari gampong,” ujarnya.

SJ yang dimintai keterangannya mengatakan, dirinya sudah tiga tahun lebih berpacaran dengan korban.

Sementara ibu kandung korban, Nurhayati (47), saat ditemui mengaku, dirinya sebelumnya sudah mengetahui gelagat SJ yang berpacaran dengan korban. ”Memang benar mereka ada meminta nikah, tapi oleh saya minta kepada SJ agar menceraikan saya terlebih dahulu,” katanya.

Kadis Syari’at Islam Langsa Ibrahim Latif yang dikonfirmasi membenarkan terjadi tindakan memalukan kasus ‘kucing makan anak’. Kejadian ini luar biasa unik, ibu kandung korban sudah mengetahui sendiri prilaku suaminya yang berpacaran dengan anaknya.

“Makanya ketiga pelaku yaitu ayah tirinya SJ, anak perempuannya dan ibu kandungnya Nurhayati, sudah kita kirim ke pihak yang berwajib untuk diamankan dan diproses,” tuturnya.(BSO)

Pasar Malam Gunungsitoli Minta Ditutup NIAS - Keberadaan Pasar Malam Gunungsitoli yang beroperasi sejak 30 Desember 2013 yang lalu dan berlokasi di Komplek KODIM 0213/Nias, kini keberadaannya mulai diprotes warga Kota Gunungsitoli, karena terindikasi berbau judi. Warga Gunungsitoli minta agar pasar malam tersebut segera ditutup dalam waktu dekat, karena disinyalir tidak memiliki Izin operasional, baik dari Pemerintah Kota Gunungsitoli maupun izin keramaian dari pihak Polres Nias.

Pantauan di beberapa dinas terkait yang mengeluarkan ijin termasuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kota Gunungsitoli dan menurut Sekretaris Disparbudpora Kota Gunungsitoli Fulisokhi Laoli mengatakan, semenjak pasar malam itu dibuka dan hingga saat ini belum pernah kami berikan rekomendasi yang berkaitan dengan izin pasar malam Gunungsitoli.

Menurut Fulisokhi Laoli seha-

Drs. Hidayat diapit petugas ketika hendak dibawa ke rutan Idi. (KPK POS/YANTO)

PASAR MALAM - Terlihat suasana Pasar Malam yang diselenggarakan di lapangan kompleks Kodim 0213/Nias. (KPK POS/IST) rusnya pengelola pasar malam tersebut harus benar-benar mengurus rekomendasi dalam penerbitan izin hiburan sebelum berope-

rasi walupun hanya bersifat sementara. Ia menegaskan bahwa pengoperasian Pasar Malam tersebut bukan hanya sebatas pembe-

ritahuan yang disampaikan oleh pengelola kepada Pemko Gunungsitoli. Namun harus benarbenar mengurus izinnya itu ada.

Salah seorang pegawai BPPT Kota Gunungsitoli saat dikonfirmasi mengatakan selain izin dari Dinas Parbudpora juga harus mengurus izin yang lain dari BPPT terkait izin Gangguan (HO) dan Ijin tempat Usaha meskipun kegiatan itu sifatnya hanya untuk sementara seperti halnya konser musik yang dilaksanakan di lapangan merdeka Gunungsitoli beberapa waktu yang lalu. "Pihak penyelenggara tetap mengurus izin gangguan," ujarnya.

Sumber lainnya menambahkan, pengoperasian kegiatan seperti pasar malam tersebut harus memiliki izin dari Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli terkait pemakaian jalan termasuk izin keramaian yang seyogianya dikeluarkan pihak Polres Nias, ternyata belum keluar, katanya.

Sementara itu, sumber yang diperoleh dari pihak Polres Nias,

Rabu (22/1), menyebutkan sampai hari ini izin keramaian untuk pelaksanaan kegiatan pasar malam di Gunungsitoli belum dikeluarkan Polres Nias.

Kegiatan yang dilakukan, jelas ada yang menjurus ke hal judi seperti lempar gelang, dll. Sebab permainan ini seakan mengajak masyarakat untuk bermain dengan mendapatkan beberapa hadiah serta sebelum melakukan permainan maka terpaksa harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk membeli gelang tersebut sebagai alat untuk mendapatkan hadiah yang ada. Namun secara logika yang namanya bandar tetap saja menang.

Masyarakat menyampaikan kata penyesalan kepada wakil rakyat di DPRD Kota Gunungsitoli yang kurang tanggap atas pelaksanaan pasar malam di Gunungsitoli. Bahkan diisukan oknum DPRD Kota Gunungsitoli diduga menerima upeti dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Malam tersebut.

Kemudian, lokasi yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan Pasar Malam ini secara aturannya tidak diperkenankan dalam kompleks militer karena kompleks militer seharusnya bernuansa tenang.

Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam Kompleks Kodim 0213/Nias. Apalagi berdampingan langsung dengan asrama Kodim serta Musholla ARRoyyan yang ada didalam kompleks.

Dan Dim 0213/Nias pada acara syukuran Tahun Baru 2014 yang dilaksanakan di Grand Kartika Gunungsitoli mengatakan, keberadaan pasar malam yang dilaksanakan di Komplex Kodim 0213/ Nias merupakan hiburan rakyat mengingat masyarakat Kota Gunungsitoli saat ini haus hiburan, dan kita hanya sebagai penyedia tempat. Namun, apabila kedepan warga merasa terganggu maka kita akan hentikan kegiatannya. (TIM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

LIPSUS

TIAP HARI, 6–7 CURANMOR DI KOTA MEDAN

AKSI kejahatan Pencurian Kenderaan Bermotor (Curanmor) di Kota Medan dan sekitarnya semakin "mengganas". Masyarakat dilanda keresahan, kekhawatiran dan ketidaknyamanan untuk memparkirkan kendaraannya. Komplotan Curanmor senantiasa menghantui para pemilik kenderaan. Berbagai cara sudah ditempuh para pemilik ranmor, dengan memasang kunci pengaman. Namun sepeda motor masih saja bisa digondol komplotan spesialis curanmor.

KERESAHAN masyarakat Kota Medan dan juga kota-kota lainnya di provinsi ini mendapat perhatian serius Anggota Komisi A DPRD Sumut Ir Wasinton Pane.

Wasinton mendesak jajaran Poldasu supaya mampu menangkap para gembong Curanmor. "Tangkap Gembong Curanmor guna mengantisipasi semakin tinggi tindak Curanmor di daerah ini," ujar Ir Wasinton Pane, menanggapi semakin maraknya aksi Curanmor di Kota Medan dan Sumut.

Menurutnya, maraknya aksi Curanmor di daerah ini dikarenakan penegakan supremasi

hukum. Bila penegakan supremasi hukum kuat, diyakini aksi kejahatan Curanmor dapat diminimalisir.

Ditegaskan, tindak kejahatan Curanmor di daerah ini masih tergolong tinggi. Hal ini dapat kita buktikan dengan maraknya praktik jual-beli secara ilegal serta menjamurnya pedagang asongan menjajakan segala bentuk orderdil atau sparepart bekas dari berbagai jenis kenderaan bermotor khususnya roda dua di Kota Medan sekitarnya.

Berdasarkan pengamatan di Kota Medan sekitarnya, akhirakhir ini pertumbuhan pedagang sparepart bekas kenderaan

bermotor khususnya roda dua cukup pesat. Bisnis suku cadang bekas saat ini menjadi primadona. Lihat saja di sepanjang Jalan Tritura, mulai Simpang Jalan SM Raja hingga persimpangan Jalan AH Nasution, Titi Kuning, sudah diisi pada pedagang sparepart bekas.

"Di sepanjang kiri-kanan Jalan Tritura tersebut dipenuhi pedagang sparepart bekas khusus roda dua. Di sana lengkap semua peralatan segala jenis kenderaan mulai harga yang murah hingga yang mahal semuanya ada," ujar Wasinton.

Menjamurnya pedagang sparepart bekas di Kota Medan

merupakan salah satu bukti nyata bahwa tindak kejahatan Curanmor di wilayah hukum jajaran Poldasu cukup tinggi.

Karena tidak mungkin sparepart kenderaan bermotor tersebut tersedia setiap harinya jika hanya mengandalkan barang bekas yang dijual pemilik kenderan dimaksud.

Artinya, sangat bodoh manusianya jika mau menjual kenderaannya yang rusak dengan timbang kilo. Tapi sangat diyakini bahwa umumnya barang bekas yang dijajakan tersebut merupakan barang tetelan, dan cincangan dari Ranmor hasil kejahatan.

Disiyalir pedagang sparepart bekas tersebut telah memiliki jaringan khusus dengan gembong, otak pelaku Curanmor di daerah ini. Bagaimana mungkin orederdil bekas tersedia setiap hari tanpa adanya kerjasama dengan gembong Curanmor di daerah ini.

"Jadi tidak tertutup kemungkinan gembong Curanmor antarprovinsi mendrop Ranmor hasil kejahatannya ke Kota Medan.

Karena di Kota Medan paling nyaman rasanya berbisnis barang bekas. Sedangkan di kotakota lain sangat jarang ada bisnis sparepart bekas," ujar Wasinton. (TIM)

FH. "Suamiku lari, dia itu jarang pulang ke rumah. Tapi dia biasa ngasih kereta sama si FH itu, biasa disapa tulang dia," kata Nita, di Mapolsek Percut seituan.

Penangkapan ini terjadi di penghujung tahun 2013 lalu.

Aksi sindikat curanmor yang dikendalikan Bajor Pakpahan ini tak pernah pandang bulu. Asal sepeda motor sikat. Bahkan korbannya mayoritas orang-orang yang mereka kenal. Sebab lebih mudah memantau target dan jika ketahuan dapat dengan mudah berdalih.

Seperti penuturan warga Jalan Garuda Raya yang jadi korban sindikat asuhan Bajor. Sepeda motor jenis Supra X miliknya raib. Setelah dilapor polisi ternyata pelakunya Nita boru Pakpahan, bersama suami dan anaknya.

"Nggak nyangka kita. Padahal kita kenal baik sama orang itu.

Itu hilangnya dari Jl. Enggang

Raya, waktu lagi di warung saya duduk. Makanya pas dapat kabar gitu, ya terkejut kali lah,” kata Hutabarat si pemilik kereta.

Menanggapi aksi curanmor yang didalangi satu keluarga tersebut, Wakapolresta Medan didampingi Kapolsek Percut Sei Tuan, ketika memaparkan keberhasilan Polsek Percut Seituan itu mengatakan kasus tersebut terungkap atas adanya 4 laporan masyarakat.

Pengungkapan ini berawal dari adanya 4 laporan kehilangan yang masuk, dari situ anggota langsung melakukan pengembangan. Dan Sindikat curanmor itu berhasil dibekuk.

Kisah di atas sebagai gambaran bagaimana komplotan curanmor sudah begitu ganasnya. Sehingga satu keluarga, suami-istri dan anak-anaknya dilibatkan masuk dalam jaringan yang menakutkan masyarakat itu. (TIM)

Sekeluarga Anggota Sindikat Curanmor BERHASIL menjalankan aksinya hingga puluhan kali, sindikat pencurian sepeda motor (curanmor) yang dikendalikan satu keluarga digulung polisi.

Kelima warga Perumnas Mandala, Medan, itu di antaranya ibu dan seorang putrinya dijebloskan ke sel Polsek Percut Seituan.

Kelima tersangka yang berhasil diringkus polisi adalah Nita boru Pakpahan (51) dan putrinya Talenta Ria boru Pasaribu (17) warga Kelurahan Tegal Sari Mandala. Vinokio Riko Siahaan (15) warga Perumnas Mandala, Natanael Peranginangin (17), dan Rendi Pranata Simangunsong (16), warga Mandala II. Sementara gembong sindikat ranmor, adalah Bajor Pasaribu (55), tak lain suami Nita boru Pakpahan.

Penangkapan sindikat curanmor yang saban hari beraksi di

Medan dan sekitarnya itu bermula dari tertangkapnya, Talenta Ria boru Pasaribu bersama kekasihnya Vinokio Riko Siahaan dari kawasan Jalan Bandar Setia.

Keduanya terbukti mencuri sepeda motor milik Wesly Hutabarat (52) warga dari kawasan Perumnas Mandala.

Dari keduanya diperoleh informasi jika sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di kediaman Bajor Pasaribu dan Nita boru Pakpahan. Dari situ, petugas langsung melakukan pengembangan dan menangkap Nita. Sementara Bajor Pasaribu berhasil melarikan diri.

Petugas pun turut mengamankan 3 sepeda motor tanpa nomor polisi, potongan sparepart kendaraan, serta belasan plat nomor polisi diduga dari sepeda motor curian yang sudah dijual.

Berdasarkan pengembangan polisi berikutnya, dua orang yang bertugas sebagai eksekutor

(pemetik), Natanael dan Rendi Pranata pun ditangkap dari kediamannya.

Dalam menjalankan aksinya, kelompok ini berpura-pura sebagai pencari makanan ternak di lokasi-lokasi tempat pembuangan sampah warga dengan menggunakan becak motor setiap dini hari.

Setelah mengamati targetnya, pelaku yang selalu bergerak berempat ini membagi tugas. Talenta sebagai pencari target dan pemerhati situasi, sedangkan rekanya melakukan eksekusi.

Tak tanggung-tanggung, dalam sehari sindikat ini mampu menggasak 4 sepeda motor curian dan langsung menyerahkannya kepada Bajor.

Kaburnya Bajor ternyata diketahui istrinya, Nita. Dijelaskan ibu beranak lima itu, hasil curian yang mereka dapatkan dijual kepada penadah berinisial

Tempat Penyimpanan Digerebek PEKAN pertama 2014 lalu, Petugas kepolisian Polsekta Medan Timur, menggerebek markas para pelaku pencurian kenderaan bermotor di Jalan Rakyat Pasar III, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan.

Dari penggerebakkan itu, polisi mengamankan sembilan orang tersangka beserta 11 sepeda motor yang patut diduga sebagai hasil pencurian.

“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa rumah itu dijadikan sebagai markas para pelaku pencurian kenderaan bermotor. Setelah kita datangi, pemilik rumah Herman Silaban tidak dapat menunjukkan surat-surat kesebelas sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Dan seperti

dugaan kita, sepeda motor tersebut adalah hasil operasi mereka,” ujar Kanit Reskrim Polsekta Medan Timur, AKP Paul Simamora, Selasa (7/1) malam.

Selain barang bukti sepeda motor, polisi juga mengamankan sejumlah paket narkoba siap pakai. Polisi juga mengamankan pemilik rumah, dan delapan orang lainnya di rumah tersebut.

“Saat melakukan penggeledahan, kita juga menemukan 5 paket sabu-sabu dan alat hisapnya, 1 paket ganja kering. Kita juga mengamankan 9 orang tersangka dari rumah tersebut. Termasuk Herman si pemilik rumah sekaligus orang yang kita sinyalir mengetuai kelompok tersebut, karena kita duga sebagai anggota dari kelompok tersebut,” tambahnya.

Meski sempat dikerumuni warga, puluhan petugas polisi yang melakukan penggerebekkan tidak kesulitan membawa para tersangka ke Mapolsekta Medan Timur.

Namun salah satu tersangka sempat mengancam salah satu petugas polisi, dengan mengatakan bahwa aksi mereka dibekingi aparat pemerintah.

“Awas kau ya kami laporkan.

Beking kami anggota BIN,” ucap Brigadir Arifin, salah seorang petugas kepolisian menirukan ucapan salah seorang tersangka.

Dipedesaan Mulai Marak Maraknya aksi pencurian kenderaan bermotor (curanmor) yang terjadi saat ini bukan hanya berada di wilayah perkotaan saja. Tapi, sudah mulai masuk ke pedesaan khususnya di

saat keramaian, seperti pesta pernikahan maupun khitanan di malam hari. Warga masyarakat dihimbau agar selalu waspada dan berhati-hati.

Hal itu diungkapkan Kapolres Tebingtinggi saat melakukan silaturahmi bersama masyarakat dan unsur pemerintahan Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Sergai dengan tokoh agama, kepala desa dan tokoh masyarakat di desa Paya Lombang Kecamatan Tebingtinggi-Sergai.

Kapolres didampingi Camat Tebingtinggi mengatakan, pelaku curanmor umumnya barang buktinya dijual berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta. Penadahnya biasanya melakukan "pencincangan" atau pembongkaran spareparts sepeda motor untuk dijual kembali. (TIM)

KOTA MEDAN hingga kini masih belum aman dari pencurian kenderaan bermotor (curanmor). Sebab, berdasarkan data di Kepolisian Resort Kota Medan, kasus curanmor menjadi kasus kriminal tertinggi yang terjadi dan ditangani jajaran Polresta Medan sepanjang tahun 2013.

“Curanmor menjadi kasus tertinggi yang kita tangani sepanjang 2013. Jumlah kasusnya mencapai 2.469,” sebut Kepala Kepolisian Resort Kota Medan, Kombes Pol Nico Afinta, pada refleksi akhir tahun di Mapolresta Medan.

Sejauh ini, kata Nico, jajaran Polresta Medan telah mengungkap sekitar 361 kasus curanmor itu dari jumlah kasus yang dilaporkan.

“Rata-rata per harinya 6-7 sepeda motor dicuri di Kota Medan,” katanya. Setelah kasus curanmor, sebut Nico, kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) juga tergolong tinggi dengan jumlah kasus mencapai 2.238 kasus, disusul penganiayaan berat (Anirat) 1.497 kasus dan pencurian dengan kekerasan (Curas) 606 kasus.

Sebelumnya, Nico, mengakui Kota Medan masih marak dengan aksi curanmor, karena dalam tiga pekan terakhir di bulan Juli, Polresta Medan bersama jajarannya berhasil menangkap 65 tersangka dengan 44 laporan masyarakat yang telah diproses. "Masingmasing ada dari Jahtanras Polresta Medan dan ada Polsek-Polsek," ungkapnya.

Dari tangkapan itu, berhasil diamankan barang bukti berupa 16 unit sepeda motor, uang hasil kejahatan serta alat-alat yang digunakan para tersangka dalam menjalankan aksi kejahatannya. (TIM)

Lima Kali Beraksi, Pelaku Diringkus PEPATAH mengatakan, sepandaipandai tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Pepatah ini pantas ditujukan kepada Andrianto Sihombing (16), warga Jalan Tangkuk Bongkar VI, Perumnas Mandala, Medan. Pasalnya sudah berkalikali berhasil melakukan aksi pencurian sepeda motor (curanmor), pemuda ini akhirnya ketangkap juga oleh petugas reskrim Polsekta Medan Area Andrianto diberhasil diringkus petugas Polsekta Medan Area saat sedang mencuri sepeda motor, Sari Sani (30), warga Jalan Badik, Kecamatan Perjuangan, dipenghujung tahun lalu.

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil diperoleh, tersangka dibekuk setelah lama menjadi buronan Polsekta Medan Area.

Korban, Sari Sani memarkirkan sepeda motornya di Jalan Gedung Arca Gang Jawa, Medan Area.

Saat sepeda motor sedang terparkir, tersangka, Andrianto Sihombing bersama dengan seorang temannya yang berhasil kabur dan masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) Polsekta Medan Area.

Melihat keadaan sepi, lalu tersangka pun mengambil sepeda motor korban. Pada saat hampir bersamaan, korban keluar dan melihat sepeda motornya dibawa kabur tersangka. Korban berusaha mengejarnya. Namun, tersangka sudah keburu kabur jauh. Namun, korban masih sempat melihat wajah tersangka. Tak terima sepeda motornya dibawa kabur, korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsekta Medan Area.

Setelah sebulan melakukan pencarian dan pengintaian, akhirnya Unit Reskrim Polsekta Medan Area pun berhasil membekuk tersangka yang berada dikediamannya. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

SUMUT / ACEH

SIRI Sumut Dukung Program Pemkab Sergai

Penderita Kusta Belidaan Serbu Disnakerkop Sergai PATEN AWARDS - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan MSi menerima piala PATEN Award Tahun 2013 dari Kabag Pemerintahan dan Kerjasama H. Chairin F Simanjuntak S.Sos MM. (KPK POS/ARM)

Sergai Terima Penghargaan PATEN Award SERGAI - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menerima Audensi penyerahan Piala Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Award dan Kecamatan Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 di ruang rapat Bupati Sergai, kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah Selasa.

Turut mendampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan MSi,Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Hotman Hutajulu SH, Kabag Pemerintahan dan Kerjasama (Pemjas) H. Chairin F Simanjuntak S.Sos, MM,Kabag Hukum Jufry Eddy SH, M.SP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, dan Camat Dolok Merawan M. Syafransyah Putra Nasution, SSTP. Pada kesempatan tersebut Bupati mengatakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah dilaksanakan diseluruh kecamatan di Serdang Bedagai (Sergai) dengan dukungan serta koordinasi antar jajaran muspika, aparat pemerintahan desa/kelurahan dan dusun/lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan sampai ketingkat Desa.

Atas kerja keras dan usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program tersebut, Kemendagri RI melalui Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri memberikan

penghargaan PATEN Awards Tahun 2013 yang dirangkaikan dengan acara Rakor Penerapan Kebijakan program PATEN kepada Pemkab Sergai melalui Kabag Pemjas H. Chairin F Simanjuntak S.Sos, MM di Hotel Lumire Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Bupati H. Soekirman bahwa penghargaan ini diberikan karena telah menerapkan program ini sejak tahun 2007 serta memiliki ruang administrasi PATEN diseluruh wilayah Kecamatan Sergai.

Disamping itu sebagai kebanggaan Kabupaten Sergai, karena dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, baru 275 kabupaten/ kota yang sudah melaksanakan PATEN. Kabupaten Sergai merupakan satusatunya di Provinsi Sumut yang meraih penghargaan ini dari 20 Kabupaten/ kota se-Indonesia.

Sedangkan untuk penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumut tahun 2013, dalam rangka mengevaluasi peran aktif unsur Pemerintah Kecamatan dalam mendukung kebijakan Pemerintah, Provinsi Sumut melalui Biro Otonomi Daerah menganugerahkan penghargaan Kecamatan Terbaik tahun 2013. Kabupaten Sergai telah berhasil mendapat peringkat III, penghargaan ini diberikan Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho ST, MSi kepada Camat Dolok Merawan M. Syafransyah Putra Nasution, SSTP di Kecamatan Aek Natas Kabupaten labura, Kamis lalu.(ARM)

Remaja Masjid Al-Ikhlas Peringati Maulid Nabi MEDAN - Remaja Masjid Al-Ikhlas Jalan Seroja Medan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, baru-baru ini.

Peringatan Maulid tersebut mengambil thema "Menjadikan Muhammad Saw sebagai teladan terbaik".

Ketua pelaksana kegiatan Doli Muda Harahap, dalam laporannya mengatakan kegiatan kecintaan kami kepada kekasih Allah nabi Muhammad Saw. "Meski banyak kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, tapi kami tetap semangat.

Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk terus mendukung seluruh kegiatan syiar Islam,"katanya.

Sementara itu, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Ikhlas, Supriadi mengungkapkan sangat bangga atas upaya remaja masjid dalam melaksanakan peringatan maulid Nabi. Oleh karena itu, Supriadi mewakili BKM AlIkhlas sepenuhnya mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan remaja masjid Al-Ikhlas.

"Kegiatan ini sangat baik dan positif untuk membangun generasi muda yang lebih berkualitas,"ucapnya.

Dibagian lagi mewakili pemerintah, Suratman Kepala Lingkungan IV dan V, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, mengatakan pemerintah akan tetap memberikan dukungan terhadap kegia-

tan-kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan baik.

Suratman juga meminta remaja masjid untuk mendukung program-program pemerintah. "Mari kita bekerjasama untuk membangun lingkungan kita ini menuju yang lebih baik,"ujarnya.

Sementara itu al Ustad dalam tausiyahnya mengatakan, generasi muda Islam saat ini sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Faktanya gaya hidup yang remaja tiru adalah berkiblat pada tokoh dan idola di luar Islam. Jarang sekali remaja Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dan panutan gaya hidup. Padahal, lanjut al ustad, Nabi Muhammad adalah tauladan dan idola terbaik.

Santunan Anak Yatim Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut, Remaja Masjid Al-Ikhlas juga melaksanakan santuan bagi anak yatim dan dhuafa. Sebanyak 50 anak yatim dan dhuafa mendapatkan tali kasih dari remaja masjid.

Dijelaskan Doli Muda Harahap, seluruh dana kegiatan acara ini bersumber dari sumbangan masyarakat, BKM dan para donatur.

Oleh karena itu, Doli mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan masyarakat, sehingga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan penyantunan anak yatim dapat terlaksana dengan baik.(MH)

SEI RAMPAH - Dua bulan tidak mendapat bantuan dari pemerintah, penderita kusta di Desa Belidaan, Kecamatan Sei Rampah, Rabu, mendemo Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai guna menuntut hak mereka yang hingga kini belum diterima.

Bantuan berupa sembako yang diterima oleh penderita rutin setiap bulannya. Namun, belakangan ini terhenti.

Salah seorang warga penderita kusta Ilyas (40) menuturkan, kedatangan mereka ke Disnakerkop Kabupaten Sergai adalah untuk menyalurkan aspirasi kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara agar bantuan yang selama ini mereka terima segera disalurkan terutama bagi penderita kusta yang berdomisili di kabupaten Serdang Bedagai.

Lebih jauh dikatakan Ilyas, warga kusta meminta Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai agar dapat mendatangkan perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi

Penderita Kusta Serbu Kantor Disosnakerkop Sumatera Utara untuk menjawab keluh kesah warga penderita kusta. Apabila perwakilan Sumut tak kunjung datang maka Ilyas mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.

“Kami minta perwakilan Dinas Sosial Provinsi hadir supaya dapat menerima aspirasi kami. Jika mereka tidak

mau datang kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari sekarang,” cetus Ilyas.

Menanggapi tuntutan warga penderita kusta, Kadisnakerkop Kabupaten Serdang Bedagai, H Karno Siregar SH menjelaskan bahwa wewenang penderita kusta di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Dinas Pro-

vinsi Sumatera Utara.

Namun demikian Pemerintah Segai akan mencari jalan keluar terkait soal yang dihadapi warga penderita kusta di Kabupaten Sergai.

"Disnakerkop Sergai hanya menerima warga dan akan menyampaikan kepada instansi yang berwenang,” jelas Kadis.(ARM)

Korban Kebakaran Brandan Terima Bantuan P.BRANDAN - Sehari setelah musibah kebakaran yang menghanguskan 14 pemukiman warga dan rumah toko di jalan Kartini Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan, Pemkab Langkat langsung dikomandoi Plt. Sekda dr H Indra Salahudin, M.Kes, MM turun meninjau lokasi kejadian dan salurkan sejumlah bantuan kepada para korban, Senin.

Indra didampingi kepala BPBD Herdianul Zally, Plt. Kakan Sosial Amir Hamzah, Kadis Kesehatan dr. Gunawan, Plt. Kaban Kesbangpol Syaifullah, Kakan Satpol PP Irham Sukri dan Kabag Humas Rizal Gultom satu persatu melihat rumah warga yang habis dilalap si jago merah.

Sejumlah bantuan diberikan seperti paket sembako dan makanan siap saji, air mineral, alat dapur, perlengkapan keluarga dan anak serta obat-obatan. Secara pribadi Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH berikan bantuan dana sebesar Rp55 juta bagi para korban dengan rincian masing-masing Rp3 juta bagi 6 rumah yang mengalami rusak berat, Rp2 juta untuk 2 rumah rusak ringan, Rp5 juta bagi 6 ruko dan masing-masing Rp1,5 juta bagi 2 orang pemilik rumah sewa.

Indra menghimbau agar para korban bisa tetap tabah dan bersabar. “Tuhan

BANTUAN - Plt. Sekda Langkat dr H Indra Salahudin didampingi Camat Babalan Faizal Matondang serahkan bantuan Bupati kepada para korban kebakaran di gedung juang Pangkalan Berandan, Senin (20/1) berikan ujian kepada kita hambanya pasti juga dengan kemampuan sehingga kita dapat mengatasinya” kata Sekda dihadapan para korban yang sementara tinggal di gedung juang yang dijadikan posko pengungsian.

Lebih lanjut Indra mengatakan para korban yang kehilangan surat-surat ber-

harga agar segera melaporkan hal tersebut ke pihak kelurahan ataupun polisi agar segera dibantu untuk diproses, sementara bagi korban yang nantinya akan membangun kembali pemukimannya, segala macam hal yang berhubungan dengan retribusi dan ijin bangunan akan digratiskan pengurusannya.

Camat Babalan Faizal Matondang laporkan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun belum mengetahui sebab kebakaran yang saat ini masih dalam penyelidikan pihak polisi. “Sejak hari kejadian kemarin dapur umum dan posko bantuan dari Pemkab telah dibuat membantu para korban,” jelas Faizal. (JUL)

SEI RAMPAH - Suara Indenpenden Rakyat Indonesia (SIRI) Sumut siap membantu serta mendukung program Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dalam menjalankan roda penyelenggaraan pembangunan kedepannya menjadi lebih baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua DPW SIRI Propinsi Sumut yang dipimpin Zul Badri bersama jajaran pengurus lainnya saat melakukan audiensi dengan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Pemum Drs. Ramses Tambunan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemsyarakatan dan SDM Drs. Herlan Panggabean dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala di ruang rapat kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis lalu.

Ditegaskan pula, SIRI yang merupakan organisasi kemasyarakatan bersifat objektif, indenpenden, mandiri, religius, nasionalis dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. SIRI ini tidak ada ikatan anggota dan secara resmi telah dideklarasikan pada tahun 2010 lalu yang secara khusus di Sumut sudah berdiri dua tahun lalu.

Kunjungan audiensi pengurus DPW SIRI Sumut itu kepada Bupati Ir. H. Soekirman selain memperkenalkan komposisi kepengurusan DPD SIRI yang baru dilantik di 4 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumut. Selain itu juga dilaporkan rencana pelantikan pengurus yang akan dideklarasikan lagi kepengurusan DPD SIRI untuk 20 Kabupaten/Kota lain di Sumut.

Pada kesempatan ini Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kehadiran organisasi SIRI ini ditengahtengah masyarakat Sumut serta mendukung kebijakan organisasi SIRI Sumut dalam membantu pemerintah untuk bersinergi dan berperan aktif maupun memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan di daerah ini.

Dijelaskan Bupati Ir. H. Soekirman bahwa organisasi kemasyarakatan harus memiliki peran konsultatif, advokatif, edukatif serta mempunyai fungsi kanalisasi (penyalur aspirasi) dan komunikasi sebagai mitra berbagai pihak termasuk salah satunya sebagai mitra strategis pemerintah.(ARM)

Perhiptani Bantu Pengungsi Sinabung SEI RAMPAH - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (DPW Perhiptani) Sumut mengunjungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi korban bencana amala erupsi Gunung Sinabung Minggu lalu.

Bupati didampingi Sekretaris DPW Perhiptani Sumut Lomo Hutabalian, Ketua DPD Perhiptani Tanah Karo Kanten Tarigan dan MUI Nurdin Ginting.

Bupati yang mewakili Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhiptani Ir. H. Isran Noor MSi yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengunjungi pengungsi korban bencana alam erupsi Gunung Sinabung sebagai rasa prihatin atas bencana alam di Kabupaten Karo ini.

Bantuan ini merupakan bantuan dari komunitas penyuluh yakni

BERIKAN BANTUAN - Bupati Sergai Ir.H.Soekirman yang juga menjabat Ketua DPW Perhiptani Sumut memberikan bantuan kepada pengungsi korban bencana alam erupsi Gunung Sinabung. (KPK POS/IST) Ketua DPP perhiptani, seluruh anggota DWP Perhiptani Sumut, anggota DPP Perhiptani Kabupaten/Kota se-Sumut serta para penyuluh se-Sumut langsung diberikan Bupati Soekirman

sebanyak 800 kotak mie instan atau seharga Rp52.000.000, di tiga lokasi pengungsian yakni Masjid Taqwa Muhammadiyah Kabanjahe, GKPS Kabanjahe dan Yayasan Perguruan UKA

Kabanjahe.

Kunjungan dan bantuan ini sebagai tanda simpati dari komunitas penyuluhan kepada para pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Dan diharapkan kunjungan kali ini dapat menjadi penyejuk hati bagi para korban, karena musibah para pengungsi korban bencana alam juga merupakan musibah bagi kita semua, ujar Bupati.

Dengan adanya musibah Bupati Soekirman berharap kepada masyarakat khususnya para korban bencana saling bahu membahu saling membantu untuk meringankan beban.

Sebelum meninggalkan lokasi bencana, Bupati Soekirman menyempatkan diri mengunjungi lokasi pengungsi ditempatkannya Mobil Dapur Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sergai di Kodim dan Mobil Rescue di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabanjahe.(ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

SUMUT / ACEH

Pelatihan Pakem Usaid Prioritas di Kec.Sunggal SUNGGAL - Acara pembukaan Pakem Usaid Prioritas kegiatan pelatihan pembelajaran bagi guruguru sekolah dasar negeri dan swasta se kecamatan Sunggal secara resmi dibuka Hj. Sa`ada Lubis SPd MPd, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang di lapangan Gedung SD Negeri No. 101738 Diski Kecamatan Sunggal, Senin (20/1) Ketua panitia pelaksana H Rozikun SSos mengatakan, tujuan kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru kelas I sampai dengan kelas VI tentang model Pakem. Guna merangsang daya kreatifitas guru serta ide-ide kreatif dan inovatif dalam strategi pembelajaran agar dilakukan dengan aktif dan menyenangkan. "Semoga para peserta dapat mengikutinya dalam keadaan sehat dan dapat dimanfaatkan," katanya.

Kegiatan dilakukan secara efektif dimulai Senin (20/1) dan berakhir Sabtu (25/1). Pelatihan dibagi dalam dua gelombang yaitu gelombang I hari Senin sampai dengan Rabu, dengan peserta guru kelas IV, V dan VI. Gelombang II dari Kamis sampai Sabtu, pesertanya guru kelas I, II dan III. Pelatihan ini diadakan ditiga sekolah yaitu : SD Negeri 101738, SD Negeri 101741, dan SD Negeri 107393 Diski Kecamatan Sunggal. Biayanya berasal dari bantuan dana BOS melalui guru dan kepala sekolah.

Dalam kesempatan itu, KUPT Dikpora Sunggal Lontar Siregar SPd MSi mengatakan, kegiatan ini

sudah lama direncanakan, namun baru terlaksana Januari 2014 ini. Tujuan pelatihan adalah untuk lebih memahami dan menguasai strategi metode Pakem agar mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

"Bagi semua guru-guru yang mengikuti kegiatan ini saya sangat berharap agar dapat melaksanakannya dengan sebaik-baik nya," ucapnya.

Mengakhiri acara pembukaan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Deli Serdang Hj. Sa` ada Lubsi, SPd MPd melakukan pengguntingan pita peresmian gedung ruang kelas baru (RKB) sebanyak 3 lokal SD Negeri 101738 Diski Kecamatan Sunggal.

Dalam sambutannya Hj Sa'ada mengatakan, dengan kegiatan ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua bahwa tujuan dari pada Pakem Usaid Prioritas ini adalah untuk lebih meningkatkan mutu guru agar lebih aktif, kreatif, inovatif, dan semoga dapat merubah wajah dan pola belajar dan mengajar yang lebih baik lagi.

Pakem Usaid Prioritas adalah bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia. Program ini bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional dan lokal. Tujuannya untuk, meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran di sekolah. Meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan di sekolah dan kabupaten/kota. Meningkatkan dukungan koordinasi di dalam dan antar sekolah, lembaga pendidikan/ pelatihan guru dan pemerintah di semua jenjang. (TBN)

PEMBUKAAN - Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Hj. Sa"ada Lubis SPd MPd, KUPT Kecamatan Sunggal Lontar Siregar SPd MSi, Kabid Dikdas H.Idris MAP, Ketua Pelaksana Kegiatan H. Rozikun SSos dan pengawas H Simamora SPd, saat acara pembukaan pelatihan. (KPK POS/TBN)

Kapolres Sergai Janji Bentuk Unit Wartawan Polres SEI RAMPAH - Dalam rangka menjalin kerjasama antara media dengan pihak kepolisian dibidang keterbukaan informasi, Kapolres Sergai AKBP Anies B Purnawan SiK MSi, menggelar silaturahmi dengan wartawan. Kegiatan dilangsungkan di Aula Mapolres Sergai di Sei Rampah, pekan lalu.

Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Drs Supriatmono SH PSi, Kasat, Kabag dan Kapolsek sejajaran Polres Sergai dalam sambutannya mengungkapkan, wartawan di Sergai sangat paham dengan kode etik jurnalis, sehingga pekerjaan peliputan di lapangan tidak ditemui adanya pelanggaran hukum. Maklum pekerjaan di lapangan penuh dengan gesekan sehingga suatu saat bisa terjadi pemberitaan yang di luar batas.

Disamping itu, ujar Kapolres, pers bisa membuat opini dan mengarahkan masyarakat dengan beritaberitanya. Tetapi dengan adanya komunikasi yang baik dengan sumber terutama dengan pihak aparat Kepolisian maka hal-hal yang negatif (pemberitaan) tidak pernah ditemui.

“Pers sangat berperan merubah cara berpikir masyarakat dan membuka opini melalui pemberita-

annya. Kami tidak pernah menemui pemberitaan negatif. Hal itu karena wartawan di Sergai memahami kode etik jurnalis dan dapat bermitra dengan siapa saja terutama dengan pihak Kepolisian sehingga dapat membuat pemberitaan yang berimbang,” ujar Kapolres.

Sementara itu, untuk menguatkan hubungan kerjasama antara Kepolisian dengan Media, dalam kesempatan itu secara spontanitas Kapolres berjanji kepada para wartawan yang hadir untuk membentuk Wartawan Unit Polres Sergai dan untuk kantornya dipersilahkan memakai ruangan Kasat Intel yang akan pindah keruangan lain, dan sekaligus peralatan komputernya bisa digunakan oleh para wartawan.

Pada kesempatan yang sama wartawan salah satu media cetak harian di Sergai mengemukakan sejak Polres Sergai berada di daerah ini dimulai dengan Polres Persiapan hingga menjadi Defenitif, sekitar 9 tahun yang lalu, usulan untuk membentuk Wartawan Unit Polres Sergai sudah dilakukan. Namun realisasinya tak kunjung ada, hanya sebatas janji saja dengan alasan keterbatasan dana. (ARM)

Jujur Menuntun Dalam Kebaikan

DIBLOKIR - Suasana pemblokiran jalan menuju PKS PT Rapala. (KPK POS/UCOK)

Ratusan Warga Air Tawar Blokir Jalan ke PKS PT Rapala LANGKAT - Ratusan wara dari dua desa di Dusun Air Tawar, Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang selama dua hari, sejak Senin malam, memblokir jalan masuk menuju ke pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Rapala (PT Raya Padang Langkat) di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang.

Aksi warga memblokir setiap truk pengangkut TBS (Tanda Buah Segar) ke PKS PT. Rapala Gebang, akibat PT. Rapala memutuskan dan tidak membolehkan buruh bongkar muat melakukan kegiatannya, dalam hal ini SPTI-SPSI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia).

Tindakan memutuskan secara sepihak tanpa diketahui sebabnya, hingga masyarakat dan buruh SPTI, adakan aksi unjuk rasa damai, dengan memblokir jalan masuk menuju ke PKS PT. Rapala. Truk-truk angkutan yang membawa Tanda Buah Segar maupun crude palm oil

(CPO) milik PT. Rapala dihadang selama dua hari.

Pertemuan yang digelar di Kantor Camat Gebang dijembatani oleh Muspika Kec. Gebang, Selasa (21/1) tidak membuahkan keputusan apakah pihak SPTI bisa bekerja kembali sebagai buruh bongkar muat TBS di PT. Rapala.

Begitu juga pertemuan ke2 yang dimotori Muspika Gebang hingga malam harinya, Selasa malam, tidak juga ada kesepakatan kerja SPTI. Hingga akhirnya Selasa malam pukul 09.30 pihak PT. Rapala menurunkan satu bus keamanan Dalmas dari Polres Langkat dipimpin Kabag Ops. Kompol Suyadi.

Warga menuntut dan mempertanyakan kepada pihak PT. Rapala khususnya SPTI, kenapa secara tibatiba pihak manajemen PT. Rapala tidak membolehkan buruh bongkar muat (SPTI) bekerja seperti biasanya. Apa alasannya yang selama ini

bekerja membongkar TBS warga sekitar PKS ini. Akibatnya mereka kehilangan sumber nafkah.

"Sudah 13 tahun berjalan tanpa ada masalah apapun tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang jelas," kata Ketua SPTI SPSI Kec. Gebang Juli Hartono, seraya menambahkan, meminta PT. Rapala bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang sudah puluhan tahun dilewati truktruk pengangkut TBS. "Jalan-jalan yang dilalui truk pengakut TBS PT Rapala hancur. Ini jalan bukan milik perusahaan, tapi milik rakyat," ujar Amiruddin Dalimunthe (65) didampingi Kepling Juliadi Rokan dihadapan Muspika Kec. Gebang.

Amiruddin Dalimunthe berharap agar pengusaha PT Rapala punya hati dan memikirkan nasib rakyat setempat. "Jangan hanya mencari keuntungan, tapi nasib rakyat kecil juga harus dipikirkan," tegasnya. (UCK)

Pemko Medan Terkendala Infrastruktur MEDAN - Masalah infrastruktur dalam kota sepertinya tetap menjadi permasalahan serius bagi Pemerintah Kota Medan pada tahun 2014 ini. Buktinya, dari hasil reses III tahun 2013 anggota DPRD Kota Medan, terungkap infrastruktur Kota Medan masih amburadul.

Selain itu, masalah pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan (JPKMS) dan pengurusan KTP/KK hingga pelayanan kebersihan juga tetap menjadi permasalahan serius.

Kondisi ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan beragendakan Penyampaian Hasil Reses III Tahun 2013 DPRD Kota Medan masing-masing Daerah Pemilihan (Dapem), Kamis.

Jurubicara Komisi C DPRD Kota Medan, Irwanto Tampubolon, menyebutkan masalah infrastruktur dan pelayanan publik masih dikeluhkan masyarakat Medan. Seperti masalah pengaspalan dan perbaikan jalan serta pengorekan drainase dan perbaikan parit.

Begitu juga masalah perbaikan dan pemasangan lampu disejumlah ruas jalan. “Beberapa kondisi infrastruktur ini masih perlu mendapat perhatian serius dari Pemko Medan. Masalahmasalah ini selalu menjadi

keluhan masyarakat dalam setiap pelaksanaan reses dewan. Mohon perhatian serius dari Pemko Medan,” tegas Irwanto.

Begitu juga dengan pelayanan publik, sambungnya, beberapa sektor masih dikeluhkan warga Medan diantaranya pelayanan kesehatan JPKMS dan pengurusan KTP/KK. Pelayanan di bidang kebersihan antara lain kurangnya gerobak pengangkut sampah, armada/ truk sampah hingga kondisi TPA Terjun yang sudah tidak layak lagi.

Selain infrastruktur dan pelayanan publik, masalah bantuan PAUD dan TK serta masih adanya pengutipan liar dalam pelaksanaan ujian akhir nasional juga menjadi keluhan masyarakat. “Masih banyak persoalan-persoalan lainnya baik kegiatan pelaksana proyek dan pelayanan publik yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang tidak terlaksana secara baik dan tepat sasaran yang perlu menjadi perhatian,” urai Irwanto.

Hal senada disampaikan jurubicara Komisi B DPRD Medan, Ainal Mardiah, yang menekankan perlunya perhatian serius Pemko Medan dalam perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.

Diterangkannya, dari hasil

reses dewan terlihat masalah jalan dan drainase tetap menjadi keluhan utama masyarakat.

“Perlunya penyegaran perbaikan sarana infrastruktur yang kondisinya sudah memprihatinkan, khususnya pengaspalan jalan, pembangunan jalan setapak, perbaikan drainase dan lainnya,” terangnya.

Selain itu, tambahnya, pengadaan dan perbaikan lampu-lampu jalan karena banyak yang tidak berfungsi lagi. Begitu juga peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima terhadap masalah kependudukan dan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. “Kiranya Pemko Medan dapat memberikan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran bantuan bagi pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang dapat membantu masyarakat,” pungkas Ainal.

Menanggapi hal ini, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri meminta kepada seluruh SKPD di jajaran Pemko Medan untuk mempelajari dan melaksanakan pembangunan dan perbaikan yang diinginkan masyarakat Medan tetapi tetap berpedoman dari hasil Musrenbang sebelumnya.(VIN)

BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM kembali mengingatkan agar seluruh umat untuk bisa meneladani hidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karenanya, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriah kita harus mempererat hubungan antar umat dan umat beragama di Batubara. ”Modal kita adalah kerukunan. Untuk itu, marilah kita terus menjaganya demi kemajuan kita bersama,” katanya di Mesjid Jamik Prupuk Lima Puluh, Sabtu.

Sementara Al Ustadz Drs Amhar Nasution MA dalam tausyiahnya menyatakan rasa bangganya pada

seluruh warga Batubara, khususnya umat Muslim yang tetap konsisten menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah terbina selama ini. Perkuat Komitmen ke Islaman dengan mengikuti Keteladanan Rasulullah SAW dan mantapkan Ukhuwah santun Akhlak adalah modal sukses kehidupan.

Betapa pentingnya kita bersikap jujur dalam hidup dan kehidupan setiap hari.

Manfaat bila sikap jujur dilakukan dalam setiap kehidupan akan menuntun umat manusia pada kebaikan.”Sebaliknya, bersikap Dusta akan menuntun orang dalam kejahatan,” ingatnya. (SAREL)

Sergai Salurkan Bantuan PKH Tahap I SERGAI - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman secara simbolis menyerahkan bantuan program bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahap pertama tahun 2014 di Kantor Pos Kecamatan Sei Rampah Selasa.

Turut mendampingi Bupati Kadisosnakerkop Karno SH, MAP,Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala Kepala Kantor Pos Sei Rampah Agustiar Sormin Sihombing,Sekcam Sei Bamban Mohammad Fahmi S.STP,Jajaran karyawan Kantor Pos Sei Rampah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinsos Pemprovsu dan Tenaga Pendamping dan Operator Penyaluran Bantuan PKH Bupati menyebutkan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahap pertama. Bantuan PKH merupakan program bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan penerima dana bantuan PKH bagi keluarga tidak mampu yang tersebar di 12 dari 17 kecamatan yang di Kabupaten Sergai.

Sesuai dengan jargon Pemkab Sergai ”Sergai Bangkit Raih Prestasi dan Bantu yang Lemah’’ menunjukkan tindakan nyata pemerintahan Kabupaten dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Maka untuk itu diingatkan Bupati Soekirman kepada masyarakat penerima dana PKH yang diprioritaskan kaum ibu, agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pergunakanlah sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan, karena walaupun

sedikit tetapi ada dan nyata.

Bupati Sergai berharap agar program ini tidak berlangsung lama, karena dengan adanya program ini menyiratkan bahwa masih ada masyarakat Sergai yang hidup dalam kondisi kurang sejahtera.

Sergai Salurkan Bantuan PKH Tahap I Kadisosnakerkop Karno SH,MAP mengatakan Sebanyak 7.337 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dari 12 Kecamatan. Adapun 12 Kecamatan yang disalurkan dana bantuan PKH tahap I adalah Kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban, Perbaungan, Pantai Cermin, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Bandar Khalipah, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Serba Jadi, Sipipis dan Dolok Masihul.

Penyerahan dana tunai PKH dilakukan setelah melalui proses validasi (seleksi) ketat. Penerima adalah rumah tangga sasaran (RTS) yang benar-benar memiliki kategori tertentu, yang sama sekali tidak dimiliki oleh keluarga lain, kategori yang dimaksud adalah penerima dari rumah tangga yang berekonomi sangat kecil dan memiliki ibu hamil/ nifas dan anak usia 0-15 tahun serta berdomisili di Kabupaten Sergai dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program.

Lokasi pembayaran bantuan PKH di Kabupaten Sergai dan dilaksanakan sejak tanggal 17-28 Januari 2014 serentak dilakukan pada 9 Kantor Pos di Sergai. Besarnya dana yang dialokasikan dari Kementerian Sosial RI pada pembayaran PKH tahap I senilai Rp5.

208.225.000, dan besaran dana yang akan diberikan per-KK cukup bervariasi antara Rp415.000 Rp915.000,-(ARM)

Lurah Pekan Dolok Masihul Bantu Korban Sinabung DOLOK MASIHUL - Lurah Pekan Dolok Masihul Ahmad K Wirahadi Kesuma, Selasa, melepas truk colt diesel yang mengangkut bantuan untuk pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Halaman Kantor Lurah setempat. Tampak juga hadir Camat Dolok Masihul Drs Dimas Kurnianto.

Kepada KPK Pos Lurah Pekan Dolok Masihul mengatakan, bantuan berupa 54 kotak mie instan,1400 helai pakaian bekas, 14 kotak air minum kemasan,dan uang tunai Rp1,07 juta adalah sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian jajarannya atas derita yang saat ini dialami para pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo.

"Kita turut merasakan derita

yang dialami saudara-saudara kita di sana," ucap Ahmad K Wirahadi.

Ditempat yang sama Camat Dolok Masihul Drs Dimas Kurnianto menambahi, bahwa selain Kelurahan Pekan Dolok Masihul, beberapa desa lain juga turut berpartisipasi untuk meringankan beban korban Sinabung.

Disampaikannya ada juga uang terkumpul Rp9,5 juta dari 27 desa yang ada di Kecamatan Dolok Masihul.

"Dengan bantuan ini kita berharap sedikit dapat meringankan saudara-saudara kita," ujar Dimas.

Ditempat lain, hal yang sama juga dilakukan di Kecamatan Serba Jadi, Kotarih, dan Kecamatan Bintang Bayu.(SP)

BANTUAN SINABUNG - Lurah Pekan Dolok Masihul A.K.Wirahadi Kesuma (kanan) dan Camat Dolok Masihul Drs Dimas Kurnianto (kiri) saat memeriksa barang-barang bantuan untuk korban Gunung Sinabung.(KPK POS/SP)

E D I S I 287 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

DUMAI - PT.Suntara Gajapati (SGP) Camp. Buluh Hala memang mengantongi Izin, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 71/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atas areal Hutan Seluas 34.792 Hektar di Provinsi Riau.

"Namun sejak dari awal proses pengurusan Izin HPHT PT.SGP diduga bermasalah," ujar Amris Anggota Komisi II DPRD Kota Dumai, Kamis pekan lalu Amris yang juga Ketua Pansus tentang permasalahan tanah di kawasan HPHT PT. Suntara Gajapati (SGP) Camp. Buluhala Sei. Sembilan Kota Dumai dengan masyarakat yang tinggal disekitar HPHT PT. SGP ketika dikonfirmasi di ruang Komisi II DPRD Kota Dumai, mengatakan di dalam HPHT PT. SGP ada lahan masyarakat.

"Pansus DPRD telah merekomendasikan permasalahan tersebut kepada Walikota Dumai untuk ditindak lanjuti, namun hingga saat ini, belum ada tangapan, tugas Pansus DPRD Dumai sampai di situ, Pansus DPRD tetap memantau rekomendasi yang diterbitkan Pansus DPRD tersebut," ujar Amris.

Menurut Amris penerbitan ijin HPH Tanaman PT.SGP Camp. Bulu Hala yang diterbitkan Kementerian Kehutanan sesuai SK Menhut No 71 sejak proses awal bermasalah, karena lokasi yang ditunjuk sesuai surat Gubernur Riau No.522/EK/2904 tanggal 5 November 1999 Perihal Rekomendasi Calon Lokasi HPH Tanaman

AMRIS Anggota Komisi II DPRD Kota Dumai

KAYU - Ribuan tual kayu gelondongan tebangan PT.Suntara Gajapati di kawasan hutan alam siap diangkut dengan ponton.(KPK POS/PUR) PT.Suntara Gajapati di Propinsi Riau pada poin (1) disebutkan “Pada prinsipnya kami mendukung PT. Suntara Gajapati untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Riau melalui kegiatan HPH Tanaman pada areal yang memungkinkan seluas 48.880 hektar terletak di Kecamatan Bangko Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Riau (Sekarang Kabupaten Rokan Hilirred) Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Perkebunan (Kakanwilhutbun) Provinsi Riau ketika itu, dengan gampangnya melakukan perubahan atas rekomendasi Gubernur Riau No. 522/EK/2904, tersebut sesuai surat Kakanwilhutbun Propinsi Riau No.5896/ KWL-4/2000 tanggal 7

Februarin 2000 ditujukan Kepada Gubernur Riau, dalam poin 2 disebutkan; “Berdasarkan telaah ulang terhadap peta calon lokasi HPH Tanaman PT.Suntara Gajapati ternyata areal tersebut seharusnya berada di wilayah Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Propinsi Riau”. "Perubahan lokasi oleh Kanwilhutbun Propinsi Riau tidak memberikan alasan," papar Amris Perubahan lokasi kewenangan Menteri Kehutanan RI. Merubah Izin tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dimulai dari awal dan prosesnya panjang. Berawal rekomendasi dari Walikota Dumai, kemudian rekomendasi Gubernur Riau.

Berdasarkan PP Nomor 70/KPTS-II/ 2001 menegaskan bahwa yang berwe-

nang merubah kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan. Dapat diartikan bahwa lebih tinggi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Riau dibandingkan dengan PP Nomor 70/KPTS-II/2001. Sementara rekomendasi Gubernur Riau pengganti atas perubahan tersebut tidak ada. "Silahkan wartawan dan LSM mengkritisinya ke Kementerian Kehutanan RI," ujarnya.

Masih kata Amris, kawasan HPHT PT.SGP tersebut sudah ada perladangan masyarakat. Dalam SK. Menhut 71, tersebut disebutkan dalam Diktum Ketiga ayat (3); "Apabila di dalam areal HPH Tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan

digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman, namun tidak diindahkan PT.SGP," ujarnya.

Ditempat terpisah Ketua Umum LPANI Yustisia Hariyanto saat dimintai komentarnya terkait Kepmenhut No.71/KPTS-II/ 2001 tentang pemberian HPH Tanaman atas nama PT.Suntara Gajapati mengatakan, Kepmenhut No.71 cacat hukum. Soalnya, perubahan lokasi dan peta yang disampaikan Kanwil Kehutanan Riau masa itu, sesuai surat No.5896/KWL-4/2000 tanggal 7 Februari 2001 hanya melalui pemberitahuan, tanpa adanya pengganti rekomendasi Gubernur Riau.

"Hal itu identik dengan pelecehan terhadap In-

stansi diatasnya, yaitu Gubernur Riau dan menunjukkan kebobrokan kinerja Kehutanan," ujarnya.

Dikatakan Hariyanto, kebobrokan kinerja Dinas Kehutanan ternyata hingga saat ini masih juga berlangsung. Seperti yang dilakukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau terkait penciutan produksi.

Meski ditargetkan namun masih saja ada celah Dinas Kehutanan melakukan penciutan produksi Sesuai surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/ 2714, tanggal 21 Juli 2006.

Dalam SK itu diputuskan; Pertama; Mengubah amar Kedua, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS/522.2/ PK/1064 tanggal 5 April 2006. Yang semula seluas 3.053 Ha areal masih mempunyai potensi kayu yang dapat dimanfaatkan dengan target produksi untuk semua jenis sortimen kayu sebesar 441.872 M3, menjadi seluas 3.082 Ha areal masih mempunyai potensi kayu yang dapat dimanfaatkan dengan target produksi untuk semua jenis sortimen kayu sebesar 257.172 M3 terletak di Kota Dumai. Amar Ketiga; Mengubah target areal penebangan hutan alam ko-

Kadishut Kampar Pelesetkan Barang Bukti Tangkapan BANGKINANG - Kepala Dinas Kehutanan Kampar, Syukur saat dikonfirmasi melalui hubungan seluler belum lama ini, terindikasi memplesetkan pertanyaan KPK Pos dengan mengatakan alat berat hasil tangkapan Dinas Kehutanan Kampar semua sudah diproses.

"Tanyakan saja kepada Edi sebagai penyidik PPNS Kehutanan," kata Syukur melalui ponselnya.

Syukur menyatakan ini menjawab pertanyaan KPK Pos mengenai hasil operasi pemberantas Illegal Logging oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tahun 2012-2013. Masa itu, Dishut berhasil mengamankan tujuh unit alat berat dan ratusan tual kayu gelondongan hasil pembalakan liar di Kabupaten Kampar.

Setelah dilakukan pe-

nelusuran barang bukti alat berat hasil tangkapan melalui Edi PPNS Polhut, sesuai saran Syukur, ternyata alat berat tersebut bukan tangkapan Dinas Kehutanan Kampar, melainkan tangkapan Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Menurut Edi, alat berat tangkapan Polhut Dinas Provinsi Riau sebanyak 5 unit bukan 7 unit seperti yang diinformasikan. Semua sudah diproses, 2 unit alat berat excapator telah di P21, yang 2 unit dilepaskan dengan alasan bekerja di kawasan HGU. Soal 2 unit excapator yang bekerja di kawasan HGU Bupati Kampar Jeffri Nur sudah tau, sedangkan yang 1 unit masih dalam proses penyidikan.

Syukur sengaja mengalihkan perhatian publik, melalui penjelasan kepada KPK Pos yang

mencuat, Senin pekan lalu. Penelusuran KPK Pos, terkait adanya penangkapan alat berat yang melakukan okupasi hutan non prosedural, ketika itu ada 2 Tim, yang melakukan razia besar-besaran di Kabupaten Kampar. Kedua tim adalah, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Akibat pelesetan informasi yang disampaikan Syukur, hasil tangkapan Kehutanan Polhut Kampar tidak terekspos.

Data yang dihimpun KPK Pos belum lama ini menyebutkan, hasil operasi pemberantasan illegal logging di Kabupaten Kampar Tahun 2012, disebutkan, alat berat ada 5 unit, 2 unit jenis bolduser, 3 unit jenis excapator, 1 unit truk toyota Dyna angkutan kayu tanpa dokumen, dan 499 tual kayu gelondongan

dikubikasikan sebanyak 269 M3.

Tempat kejadian perkara diinformasikan 499 tual kayu gelondongan temuan, dikubikasikan 269,9 M3 telah dilelang.

Lokasi Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hulu, 1 Unit Exapator diamankan sedang melakukan okupasi lahan, non prosedural, di Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dinformasikan sudah P21.

Kemudian 2 unit alat berat jenis bolduser dan 1 unit excapator sedang melakukan okupasi lahan non prosedural, dalam proses SP 3. Lokasi Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri, 1 unit exapator sedang dalam kegiatan okupasi lahan/non prosedural, diamankan sedang proses penyidikan PPNS. Lokasi Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Pembalakan li-

ar barang bukti Truk Toyota Dyna mengangkut kayu tanpa dokumen juga diamankan dalam proses penyidikan PPNS. Hasil Operasi Pemberantasan Illegal Loging tahun 2013 Desa Tesso Nilo 1, Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perambahan Kawasan Hutan diamankan 1 unit excapator, sedang dalam proses PPNS, dan Desa Tesso Nilo 2 Kecamatan Gunung Sahilan Perambahan Kawasan Hutan diamankan1 unit exapator proses penyidikan PPNS. Pengangkatan Syukur menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kampar, oleh Bupati Kabupaten Kampar Jeffri Nur sempat menghebohkan banyak pihak terutama di lingkungan Pemkab Kabupaten Kampar. Pengangkatan Syukur menjadi Kepala Dinas Kehutanan “menjadi buah

bibir” di lingkungan Dinas Kehutanan. "Sepertinya tidak ada lagi pegawai terbaik di lingkungan Dinas Kehutanan Kampar yang mampu menjabat sebagai Kepala Dinas. Padahal Syukur diduda sebagai napi koruptor," papar sumber yang mohon namanya dirahasiakan.

Syukur diduga mantan terpidana korupsi ternyata tidak jera, bahkan semakin mengganas.

Sumber KPK Pos menyebutkan hasil operasi pemberantasan illegal loging, barang bukti alat berat yang diamankan, disinyalir "di 86 kan" dengan tebusan Rp200 juta hingga Rp300 juta per unit.

"Sementara yang melakukan okupasi kawasan hutan, non prosedural juga dikenakan tebusan disinyalir sebesar Rp150 juta," sambung sumber, Rabu pekan lalu. (PUR)

Inilah Alasan MK Putuskan Pilpres Serentak 2019 JAKARTA - Persiapan menjadi alasan utama keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat memutuskan pemilu serentak baru pada 2019.

Dalam pertimbangannya, MK beralasan, keputusan pemilihan umum serentak tidak berlaku tahun ini, sebab persiapan pemilu sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan. Sehingga jika Pemilu 2014 dipaksa dilaksanakan serentak, maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan.

"Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan me-

nimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945," kata Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis sore.

Selain itu, dengan diputuskannya pelaksanaan pemilu serentak, maka diperlukan payung hukum baru. Sudah barang tentu perlu waktu untuk menyusun aturan itu. Mahkamah berpandangan, tidak akan cukup waktu untuk menyusun aturan baru itu agar Pemilu 2014 bisa dilaksanakan serentak.

"Jika aturan baru ter-

sebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurangkurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif," ujar Fadlil.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Parlemen tahun 2009

dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Pasal-pasal dalam UU Pilpres yang dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112.

Dari sisi original intent dan penafsiran sistematik, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Ang-

gota Lembaga Perwakilan.

Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945, yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945, ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. “Ja-

di, diletakkan dalam satu rezim pemilu," kata dia, menerangkan.

Lebih lanjut secara teknis dijelaskan bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak.

Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.

Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945, telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres. (IC/BBS)

lom 5 kelompok meranti pada lampiran Keputusan Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor KPTS/522.2/ PK/1064 semula sebesar 243.293 M3 diciutkan menjadi sebesar 56.200 M3, berkurang 187.093 M3.

"Penciutan produksi tersebut diduga adanya kongkalikong. Diduga adanya gratifikasi antara pihak manajemen PT.Suntarta Gajapati dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi maupun Kehutanan Kota Dumai," paparnya.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Dumai belum lama ini menyebutkan, penciutan produksi kayu hasil tebangan tersebut diduga ada kaitannya dengan aksi illegal logging yang dilakukan Seng Hui manejer Camp Bulu Hala yang jadi tersangka, bahkan dinyatakan oleh Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung sudah P21, dan dinyatakan lengkap, dan akan diajukan ke Pengadilan Ujung Tanjung.

Ternyata P21 tersebut diduga pepesan kosong.

Seng Hui alias Awi tidak masuk penjara. Padahal barang bukti ribuan kayu gelondongan tangkapan Polrse Rohil dalam kawasan HPH Tanamn PT. SGP dan telah dilelang dengan alasan kayu temuan. (PUR)

BNPB: Kerugian Sinabung Lebih Dari Rp1 Triliun JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian akibat letusan gunung Sinabung mencapai Rp1 triliun. Erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan. Puluhan ribu warga di sekitar Sinabung harus mengungsi dan meninggalkan lahan dan rumah mereka karena letusan ini.

"Perkiraan awal kerusakan akibat erupsi gunung Sinabung lebih dari Rp1 triliun," kata Kepala Humas BNPB Sutopo, dalam keterangan persnya, Kamis.

Kerugian ini dihitung dari berbagai sektor.

Sutopo menjelaskan, sektor pertanian adalah yang paling banyak mengalami kerugian.

"Di mana kerusakan sektor pertanian Rp712 miliar, perumahan Rp234 miliar dan lainnya," jelas Sutopo.

Sementara, hingga saat ini pengungsi terus bertambah. Sinabung belum ada tanda-tanda akan selesai mengeluarkan erupsi.

"Pengungsi terus bertambah. Saat ini pengungsi 28.715 jiwa (9.045 KK) di 42 titik," katanya. (BBS)

PENGUMUMAN Hasil sidang Tim Penegak Disiplin PNS Pemerintah Kota Subulussalam telah merekomendasikan kepada Walikota Subulussalam pada hari, Rabu Tanggal 22 januari 2014 jam 11.00 wib bahwa saudara: Nama Jabatan Unit kerja

: TATA SUSILA,SE : Staf Bidang Telekomunikasi : Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Telematika Kota Subulussalam

Telah Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS sesuai PP No.53 Tahun 2010, pasal 10 ayat 9 huruf d akan diberhentikan tidak dengan hormat .

Maka untuk itu kami minta kepada yang bersangkutan agar dapat melakukan Banding Administrasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pengumuman ini dikeluarkan.

Subulussalam, 22 Januari 2014 Ketua Tim Penegak Disiplin PNS Pemko Subulussalam TTD Sekretaris daerah Kota Subulussalam H.DAMHURI SP. MM