Epaper kpkpos 288 edisi 3 februari 2014

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 288/ THN VI 3 - 9 FEBRUARI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

NAZARUDIN TUDING ANAS SIMPAN UANG RP2 TRILIUN DI SINGAPURA • DI HALAMAN

» Kapolres Nias

Banyak Kasus Dugaan Korupsi Menjeratnya

Kasus Dugaan Korupsi Penyertaan Modal RAL GN.SITOLI - Kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias kepada PT Riau Air Lines (RAL) yang bersumber melalui dana P-APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2007 senilai Rp6 Miliar sudah masuk tahap penyidikan.

Hal itu dikatakan Kapolres Nias, AKBP Juliat Permadi Wibowo di ruang kerjanya pekan lalu.

Menurut Kapolres, kasus ini memang sudah lama diproses tetapi karena banyak keterangan yang dibutuhkan sehingga mem-

Amri Tambunan gelisah. Bupati Deliserdang ini sebenarnya sudah tak bisa duduk santai. Banyak kasus dugaan korupsi yang bakal menjerat orang nomor 1 di kabupaten itu. Karenanya, Amri berjuang habis-habisan agar adik kandungnya Ashari bisa menggantikannya sebagai bupati.

butuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dia menambahkan, kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias ke PT Riau Air Lines yang melibatkan mantan Bupati Nias Binahati B Baeha SH, mantan Ketua DPRD Kabupaten Nias, Ingati Nazara AMd, dkk sudah empat kali dikembalikan pihak kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan alasan BAP masih belum lengkap.

“Jika Ashari terpilih sebagai bupati, maka Amri Tambunan diperkirakan akan selamat dari jeratan hukum. Soalnya, Ashari akan menutup rapat-rapat

KASUS dugaan korupsi menggurita di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai Bupati Deliserdang, Amri Tambunan dinilai gagal.

Selama Amri menjadi bupati, pembangunan di Deliserdang tidak merata dan praktik mafia tanah serta kasus dugaan korupsi menggurita.

Aktivis anti korupsi di Sumut mengaku sangat miris atas masih terbelakangnya Kabupaten Deliserdang dibandingkan dengan daerah-

» Amri Tambunan

Ijazah Ashari Tambunan Bermasalah Tak Lazim Presiden Somasi Rakyatnya JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pribadi dan seorang presiden, tidak lazim melayangkan somasi kepada rakyatnya. Apalagi mengkritik kebijakan pemerintahan SBY. Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusup mengatakan, apa yang disampaikan warga negara itu bukan kepada pribadi. Tapi kritik itu terhadap kinerja SBY selaku seorang presiden.

"Maka tidak bisa melakukan somasi oleh pengacara pribadi.

Tidak lazim presiden melakukan

somasi," tegas Asep, Jumat.

Menurutnya, dalam sebuah negara demokrasi sangat wajar warga negara mengkritisi kepala negara.

Asep mengkritisi langkah SBY yang justru mengumpulkan pengacara untuk mensomasi pengkritik kebijakan pemerintahannya.

"Kalau rakyatnya ingin mengkritisi presidennya itu wajar dalam negara demokrasi, jangan dianggap memfitnah. Bukan membentuk • LANJUT KE HAL. 2

MAJUNYA Ashari Tambunan menjadi calon bupati Deliserdang menggantikan abangnya Amri Tambunan sejak awal mendapat sorotan masyarakat.

Terindikasi, ada prilaku politik calon bupati (Ashari-red) yang dinilai menghalalkan segala macam cara untuk mengikuti dan memenangkan Pilkada Deliserdang. Hal ini disinyalir telah berbenturan dengan norma-norma dan akidah hukum.

Kredibilitas Ashari Tambunan di mata masyarakat diakui punya banyak masalah. Pasalnya, sampai saat ini, masyarakat terus menyorot dan mempertanyakan soal keabsahan ijazah • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Sengkarut Masalah Amri Tambunan SEBAGAI Bupati Deliserdang, Amri Tambunan dinilai gagal. Selama dua priode (2004 – 2014) menjadi bupati, pembangunan di Deliserdang tidak merata dan praktik mafia tanah serta kasus dugaan korupsi menggurita.

Aktivis anti korupsi di Sumut mengaku sangat miris atas masih terbelakangnya Kabupaten Deliserdang dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Utara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Deliserdang cukup besar, tapi pembangunannya tidak merata. Lihat saja di wilayah Tembung, Percut, Bandarkalipah, Hamparan Perak dan berbagai daerah kecamatan lainnya, ruas jalan umumnya berlubang-lubang bagaikan kubangan kerbau.

Selama menjadi bupati, Amri Tambunan sangat getol dengan programnya yang disebut Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM).

• LANJUT KE HAL. 2

» Yusril Ihza Mahendra

• LANJUT KE HAL. 2

» Azhari Tambunan

Rakyat kecil yang berkasnya amburadul saat melamar PNS, Polri atau TNI sudah pasti ditolak, sementara adik bupati Deliserdang diberikan keistimewaan. Apa ini bukan diskriminasi? Nah ini yang menjadi tanda tanya kita.

”

”

Fadli Kaukibi SH CN

Praktisi Pendidikan

daerah lain di Sumatera Utara.

“Kenapa saya bilang begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Deliserdang besar, tapi pembangunannya tidak merata.

Lihat saja di wilayah Tembung, Percut, Bandarkalipah dan berbagai daerah kecamatan lainnya, ruas jalan umumnya berlubang-lubang bagaikan kubangan kerbau,” tegas Sembiring mengkritis kinerja Amri Tambunan, seperti dikutip Starmedia Group.

• LANJUT KE HAL. 2

KPK Warning Gatot

MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tegas memberikan peringatan (warning) kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dalam surat peringatan yang dikirim minggu pertama Januari lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera (Pemprovsu) diingkatkan dana bantuan sosial (Bansos) dan Hibah APBD Sumut agar tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, atau kelompok demi kepentingan

politik.

Dalam surat resmi yang ditandatangani Pimpinan KPK Abraham Samad itu, bernomor B-14/ 01-15/01/2014 dan dikirim pada 6 Januari 2014. Surat edaran tersebut langsung ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Dalam surat yang dilayangkan tersebut, KPK telah menemukan kecenderungan kenaikan dana hibah dibandingkan dana • LANJUT KE HAL. 2

TAHUN KUDA KAYU 2014

Asian Agri Siap Bayar Denda Rp2,5 Triliun JAKARTA - Asian Agri Group (AAG) menaati keputusan kasasi Mahkamah Agung untuk membayar denda Rp2,5 triliun. Namun, pihaknya tetap melakukan upaya hukum melalui peninjauan kembali (PK).

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum AAG mengatakan, pada prinsipnya AAG menaati keputusan pengadilan dan Kejagung selaku eksekutor.

"Saat ini, AAG sudah membayar Rp719 miliar yang disetor ke kas negara. Sisanya dibayar cicil sampai bulan Oktober 2014, yakni Rp200 miliar perbulan dengan

borok Amri,” demikian pendapat yang dihimpun KPK Pos dengan pemerhati sosial, pekan lalu, di Medan.

GDSM Terindikasi Ajang Cari Duit

• LANJUT KE HAL. 2

» Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

3

jaminan bilyet giro," kata Yusril di Jakarta, Kamis, (30/1).

Menurut dia, putusan Mahkamah Agung yang menghukum Suwir Laut serta denda Rp2,5 triliun untuk 14 perusahaan AAG itu patut dipertanyakan.

Karena, ketika ditelaah bahwa yang diadili Suwir Laut sebagai perseorangan. Tapi, AAG tidak pernah diadili serta membela diri.

"Kasus Suwir Laut bukan korporasi. Sesuai hukum, seseorang tidak bisa dihukum tanpa diadili sebelumnya," tegas Yusril.

• LANJUT KE HAL. 2

Masyarakat Jawa yang sebagian besar masih menganut paham kejawen menyebut ' Wage Wekasan' di tahun 2014 kali ini, diwarnai dengan bencana dan ketidakberuntungan. Ini ada benang merahnya dengan pemahaman warga etnis Tionghoa yang menyebut ini 'Tahun Kuda Kayu'.

Tahun yang penuh bencana dan menjadi tahun 'kematian' bagi koruptor.

Kematian Bagi Koruptor di Indonesia

DALAM Zodiak China, Tahun 2014 adalah Tahun Kuda, yang dimulai pada tanggal 31 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2015. Kuda adalah tanda ketujuh dari Zodiak China yang terdiri dari 12 Shio. Dalam budaya China, Kuda adalah

simbol kebangsawanan, kecepatan, ketangkasan dan ketekunan.

Orang yang lahir di Tahun Kuda adalah orang yang pintar, bertutur kata luar biasa dan memiliki bakat untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan sesuatu.

Mereka percaya bahwa tujuan mereka dalam hidup adalah untuk mencari kebebasan individu dan kebahagiaan.

Menurut pandangan tokoh peramal Hong Shui Jawa Timur, Suhu Bingo Tanu Wijaya, 2014 adalah tahun Kuda Kayu dengan elemen api.

Dilihat dari shionya, akan ada banyak kejadian besar di tahun ini. Kuda, berarti hewan binal, ditambah dengan api. “Ibarat bola panas yang berlari ke sana-ke mari dan merusak apa yang dilewatinya," kata Suhu Bingo.

Kalau kebakaran, lanjut dia, sudah pasti sangat dahsyat. "Karena tahun ini adalah tahun yang buruk dan penuh ketidak pastian. Jadi jangan terlalu banyak berspekulasi. Ini tahun sial. Harus berpikir • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

SAMBUNGAN

Polres Dairi Grebek Pabrik Miras Oplosan SIDIKALANG - Polres Dairi, melalui Kepolisian Sektor (Polsek) Sidikalang kota, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan pabrik minuman keras (Miras) oplosan (ilegal) yang berlokasi disebuah perladangan kopi di dusun VII, desa Karing, Kecamatan Berampu. Penggere-

bekan miras tersebut, Sabtu sekira pukul 18.00 WIB, dipimpin Kanit Reskrim Ipda Rudy Saputra Penggrebekan dilakukan kerjasama dengan anggota Satreskrim Polres dengan Polsek kota Sidikalang. Turut juga kepala dusun VII desa Karing, Hasudungan Tambunan dan puluhan warga setempat.

SENGKARUT MASALAH AMRI TAMBUNAN.................................

• DARI HALAMAN. 1 Tak sedikit dana yang dikucurkan untuk program yang satu ini. Program ini sejatinya untuk kemaslahan ummat. Namun kenyataan di lapangan semuanya amburadul. Proyek yang dikerjakan, hancur sebelum waktunya. Hasilnya tidak dirasakan masyarakat, yang parahnya kasus itu terindikasi korupsi.

Ada dugaan korupsi senilai Rp10 miliar pada proyek GDSM. Bahkan dituding proyek GDSM ini sebagai ajang cari duit. Selain itu, soal masalah tanah tak juga bisa diselesaikan Amri. Konflik berdarah di seantero Kabupaten Deliserdang terus terjadi.

Tokoh masyarakat di Hamparan Perak dan Tanjung Morawa menilai, selama dua periode Amri Tambunan memimpin Kabupaten Deliserdang, hasilnya sangat mengecewakan.

Amri Tambunan dituding sebagai pelaku dugaan korupsi terbesar di provinsi ini. Tak tanggung-tanggung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2008-2011,

Amri, terindikasi korupsi Rp883 miliar.

Selain itu, Amri Tambunan juga dituding terlibat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 untuk pembayaran utang kepada Kontaktor hasil pekerjaan 2007-2008 senilai Rp7,9 miliar.

Masih cukup banyak catatan Koran ini yang mengurai benang kusut kepemimpinan Amri Tambunan. Di akhir masa jabatannya, terkesan Amri mengambil kesempatan, mumpung masih jadi bupati.

Melalui kolom ini, kita mengharapkan agar aparat penegak hukum di provinsi ini tidak tinggal diam.

Segudang berkas yang pernah disampaikan elemen masyarakat tentang 'sepak terjang' Amri harus secepatnya dilidik.

Pegiat anti korupsi di daerah ini menyerukan agar Kejaksaan Tinggi Sumut, Polda Sumut dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi segera bertindak. Berbuat sesuatu atas keresahan yang terjadi di masyarakat. Periksa dan tangkap Amri. (***)

KASUS DUGAAN KORUPSI PENYERTAAN MODAL RAL..............

• DARI HALAMAN. 1 "Namun, apabila kasus ini kita limpahkan kembali kepada pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli maka tidak ada alasan lagi bagi kejaksaan untuk tidak meneruskan kasus tersebut kepengadilan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua LSM Indonesian Corruption Watch yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli mengatakan, penyertaan modal kepada PT RAL tidak memberikan manfaat ekonomi dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Nias pada saat itu. Terbukti sejak tahun 2007 tidak pernah ada deviden dari PT RAL. Justru sebaliknya kerjasama dengan PT. RAL menjadi bencana bagi masyarakat Nias. Bahkan kerjasama ini terkesan seperti sarana korupsi berjemaah bagi beberapa oknum pejabat di Pemkab Nias pada waktu itu. Seperti biaya perjalanan dinas fiktif para oknum pejabat yang mencapai Rp3 Miliar. "Angka ini baru hitungan pada tahun anggaran 2007 belum lagi tahun 2008 dan 2009 yang diperkirakan puluhan miliar rupiah," ucap sumber.

Diakui, kasus ini mencuat setelah beberapa LSM yang berdomisili di Kabupaten Nias pada saat itu melaporkan kasus ini kepada Kapolres Nias yang pada waktu itu dijabat AKBP Wawan

Munawar. Kemudian dilanjutkan oleh Mardiaz Kusin Dwihananto.

"Kita harapkan dengan Kapolres Nias yang baru ini kasus dugaan KKN dalam penyertaan modal daerah Kabupaten Nias kepada PT. RAL ini segera dilimpahkan kepengadilan," harap sumber.

Kita juga menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh mantan Bupati Nias dan Ketua DPRD Nias pada waktu itu dalam penyertaan modal ini. Karena meskipun belum ada Peraturan Daerah (Perda) terhadap penyertaan modal tersebut, namun dengan beraninya keduanya membuat MOU kepada PT. RAL, sehingga secara tidak langsung telah membobol keuangan daerah Rp6 Miliar tanpa prosedur bahkan belum dibahas oleh anggota dewan apalagi diperdakan.

Sumber yang layak dipercaya menyebutkan, selain mantan Bupati dan Ketua DPRD Nias pada saat itu yang diduga terlibat dan tidak tertutup kemungkinan oknum mantan Kabag Keuangan Setda Nias berinisial YG dan pihak PT RAL turut terlibat karena melakukan pencairan kas daerah tanpa melalui prosedur.

Jika memang benar-benar uang tersebut menguntungkan daerah kenapa dua tahun kerja sama dilakukan Pemkab Nias tidak mendapatkana deviden dari PT RAL.(YAGI)

ASIAN AGRI SIAP BAYAR DENDA RP2,5 TRILIUN....................................................

• DARI HALAMAN. 1 Untuk itu, Yusril menuturkan pihaknya mengambil upaya hukum baik secara biasa maupun luar biasa, karena AAG mempunyai hak tersebut.

"Ini masalah serius putusan MA tanpa orangnya diadili tiba-tiba diputuskan bayar pajak dua kali lipat, pajaknya Rp1,25 triliun tapi denda dari MA menjadi Rp2,5 triliun," jelas dia.

Sementara Supriyadi, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur mengatakan pihaknya akan membayar denda dengan dilandasi itikad baik demi kelangsungan kegiatan operasional perusahaan.

"Serta demi menjaga kesejahteraan hidup 25 ribu karyawan serta 29 ribu keluarga petani plasma," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Agung berencana menyita aset Asian Agri Group pada Maret 2014 berdasarkan putusan kasasi MA pada 18 Desember 2012.

Dalam putusan itu, Asian Agri Group dinyatakan menggunakan surat pemberitahuan dan keterangan palsu dalam pembayaran pajak.

Mantan Manajer Pajak Asian Agri Suwir Laut melanggar UU Perpajakan dan divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan selama 3 tahun. (IN/BBS)

TAK LAZIM PRESIDEN SOMASI RAKYATNYA...........................................

• DARI HALAMAN. 1 pengacara melakukan perlawanan warga dan rakyatnya," kata Asep.

Sebab, lanjut Asep, dalam Undang-undang telah diatur bahwa pengacara atau pembela presiden adalah Kejaksaan. Sehingga, pengacara pribadi dan keluarga SBY tidak lazim melakukan somasi.

"Yang menjadi pengacara negara itu kan Kejaksaan. Jelas dalam UU Kejaksaan pengacara Presiden itu diwakili oleh kejaksaan," tegas Asep.

Sebelumnya, Presiden SBY

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

melayangkan somasi ke beberapa lawan politiknya. Rizal Ramli disomasi lantaran statementnya soal pemberian posisi Boediono sebagai wapres adalah gratifikasi kasus bailout Bank Century.

Sri Mulyono disomasi karena tulisannya di Kompasiana berjudul “Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap”.

Sementara, Wasekjen PKS Fahri Hamzah sempat dilayangkan surat lantaran desakannya agar KPK memeriksa putra SBY yang juga Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.(IC/BBS)

Informasi dihimpun di kantor Polsek kota, lokasi pabrik miras tersebut berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman penduduk Dari dalam rumah yang disebut milik salah seorang Ketua OKP (Organisasi Kepemudaan) berinisial SU, polisi menemukan puluhan drum cairan yang diduga bahan baku, satu unit mesin pengolahan, puluhan goni botol kosong, kemasan serta ribuan botol miras yang sudah siap edar yang dikemas dalam ratusan kardus berisi berbagai jenis minuman keras diantaranya merk Mansion House Drigin, Wisky, Scot, Brandy VS OP dan satu unit sepeda motor merk Yamaha BK 5043 XY.

Barang bukti tersebut kini diamankan di aula Polsek Sidikalang. Namun saat penggrebekan dilakukan, tidak ada orang ditemukan di dalam pabrik itu. Diduga operasi itu sudah bocor sebelumnya.

Kepala dusun VII, Hasudungan Tambunan mengatakan, selama ini tidak mengetahui bahwa di daerahnya ada pabrik miras gelap.

"Sedangkan pemilik rumah dan lahan perkebunan kopi yang disebut milik SU warga Sidikalang, sangat jarang terlihat kelokasi," ujarnya Saat ditanya apakah Pabrik miras itu milik SU, Tambunan mengatakan kurang jelas menge-

tahui apakah SU pemilik Pabrik miras itu. Kapolsek kota Sidikalang, AKP M Sembiring melalui Kanit Reskrim Ipda Saputra, yang memimpin operasi saat dikonfirmasi Minggu (26/1) mengatakan, belum dapat memberikan keterangan Pers sebab hasil operasi tersebut katannya belum dilaporkan kepada Kasubbag Humas Polres.

Sumber di Mapolsek kota Sidikalang menyebutkan, penggerebekan itu merupakan terbesar dan pertama kali terjadi di Kabupaten Dairi.

Sementara dari barang bukti miras yang diamankan, diperkirakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah.(NDK)

ILUSTRASI

AMRI TAMBUNAN GAWAT............................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Ketua Aliansi Sapu Bersih Korupsi (ASBK) Rudy Sagala SEI menegaskan, jika Ashari tidak terpilih jadi bupati Deliserdang, maka kuat dugaan Amri bakal terancam penjara. Karena, selama ini Amri Tambunan menjadi sorotan banyak pihak tentang dugaan korupsi yang melilit mantan Sekdako Medan itu.

Seperti diberitakan, elemen

masyarakat pegiat anti korupsi mendesak aparat hukum segera mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di 5 dinas Pemkab Deliserdang. Jika tidak maka kasus itu akan mengotori sektor pendidikan dan dugaan kasus-kasus serupa bisa terjadi selanjutnya. Desakan ini pernah disampaikan Forum Mahasiswa Bersama Anti Korupsi dan Penindasan Sumatera Utara (FMBAKP-SU), menjelang akhir

tahun lalu.

Dugaan korupsi yang terjadi di lima dinas itu antara lain, di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deliserdang. Yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Deliserdang, tahun 2007 senilai Rp19 miliar. Selanjutnya kasus dugaan penyelewengan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan program DAK Pendidikan tahun 2007. Ini pengerja-

annya tidak optimal sehingga memboroskan keuangan Negara.

Kemudian di Dinas Kelautan dan Perikanan Deliserdang, yakni kegiatan pembangunan balai benih udang Rp1 miliar tidak dilaksanakan seluruhnya. Juga pembangunan balai benih ikat air tawar Rp2 miliar tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Lalu persoalan di Dinas Pemukiman Deliserdang yakni pembangunan dan rehabilitas

kantor-kantor dinas di jajaran Pemkab Deliserdang senilai Rp2 miliar, berpotensi adanya pembiyaan ganda. Juga persoalan di Dinas PU Bina Marga Deliserdang.

Selanjutnya terdapat persoalan di Dinas Kesehatan Deliserdang.

Dalam kegiatan pembangunan gedung untuk peningkatan pelayanan kesehatan senilai Rp2 miliar tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.(TIM)

IJAZAH ASHARI TAMBUNAN BERMASALAH........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Calon Bupati (Cabup) nomor urut 1 tersebut.

Praktisi Pendidikan, Fadli Kaukibi SH CN menyatakan hal ini, di Percut Sei Tuan, pekan lalu. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dicermati terhadap Ashari. Calon bupati nomor urut 1 ini, dinilai telah melanggar azas-azas pemilu seperti azas keterbukaan, adil dan berkepastian hukum. “Ada prilaku politik calon bupati yang dinilai menghalalkan segala

macam cara untuk mengikuti dan memenangkan Pilkada Deliserdang. Hal ini disinyalir telah berbenturan dengan norma norma dan akidah hukum, “ tegasnya, seperti dikutip Starmedia Group.Com. Salah satu yang paling mendasar adalah menyangkut ijazah. Cabup Ashari ijazahnya amburadul. “Sesuai foto copi ijazah yang didapat dan diyakini sudah beredar dimasyarakat, Cabup Ashari Tambunan ijazahnya berubah-ubah. Dari Syarif Ashari Tambunan berubah

jadi Azhari Tambunan. “Nah ini yang menjadi tanda Tanya kita,” kata Fadli.

Fadli memberikan contoh masyarakat yang akan melamar PNS, Polri atau TNI tidak bisa ijazahnya amburadul. “Rakyat kecil yang berkasnya amburadul saat melamar PNS, Polri atau TNI sudah pasti ditolak, sementara adik bupati Deliserdang diberikan keistimewaan. Apa ini bukan diskriminasi?,” ungkapnya.

Selain itu lanjutnya, diduga ada perusakan kotak suara dan

permainan lain yang diindikasikan digelembungkan yang berdampak terjadi kekisruhan. ‘’Luar biasa ketidaksehatan Pilkada DS. Seharusnya berkasberkas cabup ini sudah ditolak KPU DS. Ini artinya azas persamaan dan supremasi hukum telah terabaikan,’’katanya.

Sudah seharusnya, kata Fadli, KPU DS dan MK segera mendiskualifikasi pasangan Azan.

“Jangan beri pelajaran demokrasi dan penegakan hukum yang tidak sehat kepada masyarakat,” tegasnya, seraya menambahkan,

karena hal ini jelas akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat dan lembaga Negara.

Dikatakannya, Polri sebagai penegak hukum agar bertindak adil dan arif. Sesuai peraturan Kapolri no: 8 tahun 2009 tentang inplementasi prinsip dan standard HAM dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian RI. ‘’Diharapkan juga dapat memulihkan citra polisi sebagai pendekar penegak hukum dan sahabat rakyat,’’ujarnya.(TIM)

KPK WARNING GATOT ................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bansos sejak pelaksanaan Pilkada 2011-2013, tentang hubungan (relasi) dana Bansos dan hibah APBD dengan pelaksanaan Pilkada.

Untuk itu Pemprovsu sepakat mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengalokasian dan pemanfaatan dana Bansos dan hibah, baik untuk rumah ibadah, lembaga kemasyarakatan dan lainnya.

Seluruh calon penerima dana bansos dan hibah yang ditampung

di APBD 2014 akan diverifikasi.

Tim verifikasi akan diturunkan ke lapangan untuk mengecek kebenaran, sesuai dengan proposal yang sudah diajukan. SK tim verifikasi tinggal menunggu SK gubernur.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Kepala Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Bimkessos) Pemprovsu, Hasban Ritonga, Senin (27/1), di Pemprovsu Jalan Diponegoro, Medan.

Sebelumnya, KPK dalam suratnya 6 Januari 2014 mengimbau

kepada seluruh gubernur agar berhati-hati dalam hal dana bantuan sosial dan hibah yang pembiayaannya bersumber dari APBD. Pasalnya, berdasarkan kajian KPK, banyak kasus tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan pemberian bansos dan hibah APBD. Sebagaimana diketahui, Pemprovsu tahun ini menganggarkan sekitar Rp80 miliar untuk Bansos dan hibah. Anggaran itu diusulkan sekitar 1.300 pemohon.

"Ya, anggarannya cukup besar,

jadi harus benar-benar efektif dikelola atau jangan jadi ajang korupsi," ujar Hasban.

Selain karena imbauan KPK, memverifikasi berkas usulan Bansos dan Hibah juga atas dasar Permendagri 39 tahun 2012 tentang Pemberian Bansos dan Hibah.

Dengan verifikasi itu, pihaknya yakin bahwa tidak semua usulan Bansos dan hibah dikucurkan kepada calon penerima. "Mungkin akan ada itu usulan yang tidak lengkap, tidak sesuai kebenaran

atau fiktif. Ini mungkin sekali terjadi," katanya, seperti dikutip Medanbagus.com.

Seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2013. Dari 1.327 pemohon yang ditampung di APBD 2013, setelah diverifikasi, hanya 638 yang layak dibantu, yang walaupun pada akhirnya hanya 518 pemohon yang melengkapi berkas pencairan.

"Ya karena itu tadi, setelah diverifikasi, ternyata banyak permohonan tidak sesuai alias bodong," ujarnya.(TIM)

GDSM TERINDIKASI AJANG CARI DUIT ................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Disebutkan, dugaan korupsi senilai Rp10 miliar pada proyek Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) terindikasi sebagai ajang cari duit. “Hasilnya tidak dirasakan masyarakat, yang parahnya kasus itu terindikasi korupsi pula,” ucapnya.

Selain itu, soal masalah tanah tak juga bisa diselesaikan Amri.

Konflik berdarah di seantero Kabupaten Deliserdang terus terjadi.

Hal senada disampaikan Dedi, warga Tanjung Morawa. Ia

menilai dua periode Amri Tambunan memimpin Kabupaten Deliserdang, hasilnya sangat mengecewakan.

Amri Tambunan dituding dan diduga sebagai pelaku korupsi terbesar di provinsi ini. Tak tanggung-tanggung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 20082011, Amri, terindikasi dugaan korupsi Rp883 miliar.

Selain itu, Amri Tambunan juga dituding terlibat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 untuk pembayaran

utang kepada Kontaktor hasil pekerjaan 2007-2008 senilai Rp7,9 miliar.

“Sebagai Bupati Amri Tambunan gagal. Banyak sekali APBD yang diduga masuk ke kantong pribadinya selama empat tahun anggaran yang mencapai Rp883. Jika memang tidak diproses oleh penegak hukum, gantung saja Amri,” tantangnya.

Sebelumnya, puluhan warga yang didominasi ibu-ibu didampingi lembaga Masyarakat Penyelamat Aset Negara (Mapan) Sumut pernah menggelar aksi demo di Kejati Sumut

beberapa waktu lalu.

Menurut massa dalam orasinya, Amri Tambunan sudah gagal. “Bagaimana bisa membangun Deli Serdang, sedangkan ratusan miliar uang APBD diselewengkan. Seperti yang terjadi pada anggaran pembayaran listrik tahun 2007-2008 yang memakai APBD 2009 yang jelas menyalahi aturan,” kata Koordinator aksi.

Kasus lainnya yang juga jadi sorotan adalah dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Deliserdang yang sudah menjebloskan Kadis PU Faisal ke

penjara dan mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Agus Sumantri. “Keterlibatan Amri dalam kasus itu jelas. Dia merupakan orang nomor satu di Deliserdang, semua pencairan dana proyek sudah pasti atas sepengetahuannya. Aparat hukum harus menyeret Amri ke meja hijau,” teriak massa.

Kejati Sumut, diharap segera mengumpulkan bukti keterlibatan Amri Tambunan. “Besar harapan masyarakat, Kejati Sumut menjerat Amri dalam dugaan-dugaan korupsi yang merugikan negara itu,” terangnya.(TIM)

KEMATIAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA......................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 matang-matang sebelum melangkah," katanya.

Menurut pandangannya, hingga 12 bulan ke depan, di dunia bisnis, banyak perusahaan yang gulung tikar alias bangkrut.

"Nanti, ada banyak perusahaan yang bangkrut."

Tak hanya itu, dalam ramalan Suhu Bingo, tahun 2014, yang juga menjadi tahun politik di Indonesia, akan menjadi 'kematian' bagi para koruptor.

Mereka (koruptor) akan diburu dan ditangkap.

Seperti diketahui bersama, pesta demokrasi pemilihan legislatif dan presiden segera digelar di Tanah Air. Pertarungan tokoh politik maupun partai diprediksi bakal sengit berebut kemenangan di Pemilu nanti.

"Saya meramalkan, tahun ini juga menjadi tahun 'kematian' bagi koruptor di Indonesia.

Artinya, pada tahun 2014 ini, satu persatu para koruptor yang belum terungkap, akan terungkap dan tertangkap," ramal Suhu Bingo.

Tentu saja, masih kata dia, dengan tertangkapnya para

koruptor, akan berdampak pada arah perpolitikan Indonesia, karena yang tertangkap adalah orang-orang yang berperan penting dalam partai politik.

"Saya tidak menuduh. Cuma (koruptor) harap waspada saja," pungkas Suhu Bingo memperingatkan.

Penuh Kejutan Selain Suhu Bingo, paranormal Ki Kusumo juga menyebutkan, tahun 2014 akan dipenuhi sejumlah kejutan. Melalui kacamata batinnya, pria yang terjun ke dunia hiburan ini melihatnya sebagai tahun kuda emas.

Menurutnya, dia melihat akan ada sejumlah kejutan yang berlangsung sepanjang 2014.

Yakni, sifat-sifat manusia yang akan saling berbanding terbalik dan bertolak belakang.

"Orang yang selama ini dikenal sangat baik menjadi jahat, dan orang yang tadinya jahat akan semakin baik," kata Ki Kusumo.

Dia melanjutkan, tahun Kuda Emas merupakan masa yang kurang baik bagi pasangan untuk menikah. Sebab, kuda secara notabene simbol petualangan dilihat dari kehidupannya yang liar dan penuh tantangan.

Khusus tahun politik yang dihadapi bangsa Indonesia di tahun 2014 ini, Ki Kusumo melihat akan ada 'kuda hitam' yang mewarnai peta politik Tanah Air. "Akan ada kuda hitam. Meski selama ini tidak diunggulkan, dia bisa jadi presiden," ungkapnya.

Siapa tokoh yang dimaksud sebagai 'Kuda Hitam', Ki Kusumo enggan menyebutnya.

Tak jauh beda, Suhu Lie, pakar feng shui yang berbasis di Jakarta, menyatakan, tahun kuda kayu diprediksi banyak peruntungan untuk wanita. “Tahun ini, wanita lebih mendominasi dari segi apa pun,” ungkapnya.

Suhu Lie mengatakan, ada banyak kejadian penting yang diangkat dari wanita, baik dalam keburukan maupun kebaikan.

Para pria di tahun ini akan tenggelam popularitasnya dalam hal karier, maupun usaha yang dijalankan.

“Pria kurang menonjol di tahun ini, mungkin bisa tenggelam. Tahun ini baik atau buruk akan dipegang oleh wanita.

Misalnya, dalam hal karier maupun jodoh,” tuturnya.

Menggaris bawahi pernyataan

bahwa kuda merupakan simbol kebangsawanan, kecepatan, ketangkasan dan ketekunan, maka sudah selayaknya kita di tahun 2014 ini bisa bertindak cepat, tangkas, penuh dedikasi dan loyal. Bekerja tekun untuk pencapaian target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Bangsa Indonesia pada April 2014 memasuki pesta demokrasi yaitu pemilihan umum legislatif tepatnya tanggal 9 April 2014.

Sudahkah kita menentukan apa pilihan kita ? Pilihlah wakil rakyat yang benar-benar kompeten yang mencerminkan shio Kuda yaitu simbol kebangsawanan, ketangkasan, cerdas, cepat bertindak dan tekun memberikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa bangsa dan negara ini.

Semoga di tahun 2014, kita bangsa Indonesia juga dikaruniai Presiden dan Wakil Presiden yang berwatak mirip Kuda.

Kerja tanpa pamrih demi rakyat, tidak mudah mengeluh dan aktif memberi solusi atas permasalahan umum. Benar-benar memiliki watak kebangsawanan yang merakyat dan negarawan yang adil dan bijaksana.

Indonesia di tahun 2014

benar-benar mendambakan sosok pemimpin yang mampu berjuang demi kemajuan bangsa.

Bukan sosok pemimpin yang hanya mampu menggerogoti kekayaan negara.

Sudah saatnya di tahun 2014 kita menanamkan budaya malu, yaitu malu untuk korupsi. Karena uang negara yang diperoleh dari rakyat dan pendapatan negara sudah selayaknya dapat dipertanggungjawabkan di depan wakil rakyat dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kemakmuran segelintir orang atau kelompok tertentu saja.

Menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sudah sepatutnya bertindak untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan golongan. Presiden adalah kebanggaan bangsa dan negara, maka pilihlah Presiden dan Wakil Presiden yang lebih mementingan kepentingan nasional bukan kepentingan golongan.

Rakyat merindukan sosok pemimpin yang bijak, adil, dan memperjuangkan kemakmuran rakyat, bangsa dan negara.(FR/ BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

KORUPSI

NASIONAL

Tahun Politik, Transaksi Mencurigakan Parpol Naik JAKARTA - 2014 merupakan tahun politik. Seluruh komponen partai politik (Parpol) sibuk sendiri, demi menggapai kursi kekuasaan. Berbagai langkah dilakukan, termasuk bagaimana cara mendapatkan anggaran. Menggelitik memang, jika mendapatkan dana dengan cara yang tidak beres, seperti kolusi, nepotisme dan korupsi.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, jumlah transaksi mencurigakan di tahun politik naik hingga 25 persen, menjelang pelaksanan Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden. Tren transaksi mencurigakan melonjak terjadi pada satu tahun sebelum tahun 'H', saat tahun 'H' dan satu tahun setelah Pemilu.

"Saya tidak bisa berbicara rinci karena masih dikaji. Kami takut kalau nanti bocor tidak bisa ditindak lanjuti. Dan transaksi mencurigakan belum nampak dari pengurus partai, tapi bisa dilihat dari momentum menjelang pemilu." papar Kepala PPATK Muhammad Yusuf di Jakarta, Senin (27/1).

Momentum transaksi mencurigakan itu, lanjut dia, bisa dilihat dari transaksi yang dilakukan profil seorang, misalnya seorang berpenghasilan Rp10 juta, namun melakukan transaksi sebesar Rp500 juta. Juga, biasanya menggunakan rupiah namun berubah menjadi dolar atau melakukan transaksi satu bulan sekali, namun menjadi tiap pekan.

Dicontohkan, di satu daerah akan diadakan perhelatan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan analisis PPATK, terdapat pengusaha X yang kerap melakukan transaksi.

“Padahal bisnis tidak mendukung

ke arah itu. Namun, punya korelasi dengan salah satu calon Pilkada.

Nah ini yang mencurigakan,” lontar mantan Jaksa.

Menurutnya, untuk mengindari semua itu, mulai kini para kader Parpol yang ingin jadi caleg hendaknya memberikan informasi harta kekayaan secara transparan. "Ada kerelaan dari Parpol maupun kadernya agar menyerahkan data dan informasi seputar pendanaan kampanye. Meskipun UU tidak mewajibkan, sehingga Parpol memperoleh kader berkualitas dan bersih," jelasnya.

Jika penyelengara pemilu dan Parpol mengawalinya dengan sikap transparan, sambung dia, para caleg akan melakukan hal serupa.

“Harapannya seperti itu, karena kita pernah baca di media, Bawaslu mau disogok dengan Camry. Ini yang perlu kita antisipasi terlepas benar atau tidak,” tandas Yusuf.

Anggota Komisi IX DPR Indra mengemukakakn dalam UU hanya disebutkan peserta pemilu, dengan kata lain adalah partai politik.

Secara pribadi, sangat mendukung caleg menyerahkan daftar harta kekayaan plus transaksi rekening.

“Karena ini dapat meminimalisir peluang adanya agenda ‘bonceng’ para pemodal dan pengusaha hitam melalui calon pemimpin bangsa,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menambahkan, dengan adanya aturan yang dituangkan dalam nota kesepahaman akan menghasilkan partai dan caleg yang bersih dan jujur. Sebenarnya para caleg tanpa diminta seharusnya wajib menyerahkan buku rekening.

"Ya untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan itu," tegasnya.(ENDY)

Virus Korupsi Sektor Kesehatan Kian Menyesatkan JAKARTA - Virus korupsi menggrurita ke berbagai sektor, termasuk kesehatan. Korupsi kesehatan kian menyesatkan.

Mengingat rakyat miskin yang selayaknya mendapatkan layanan agar bisa hidup sehat, malah dicaplok para koruptor yang hanya mementingkan diri sendiri. Menyedihkan memang.

Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2001 hingga 2013, aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK di seluruh Indonesia menindak 122 kasus korupsi di sektor ini dengan total kerugian negara mencapai Rp594 miliar.

"Kerugian negara setara dengan pembiayaan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 2,5 juta penduduk miskin. atau pembiayaan operasional bagi 594 ribu pos yandu di seluruh Indonesia." papar oordinator Divisi MPP-ICW (Indonesia Coruption Watch) Febri Hendri AA di Jakarta, Senin (27/1) Korupsi di sektor Kesehatan, lanjut Febri, menjadikan sejumlah pejabat tinggi di tingkat pusat maupun daerah menjadi tersangka.

Beberapa pejabat tinggi itu, antara lain 2 Menteri Kesehatan, 2 Dirjen Kementrian Kesehatan, 7 Anggota DPR/DPRD, 3 Kepala Daerah, 31 Kepala Dinas Kesehatan, 14 Direktur Rumah Sakit dan 5 Kepala Puskesmas.

ICW melakukan dua kali periode pemantauan. Pertama, periode pemantauan penindakan sebelum 2009. Kedua, pemantauan periode 2009-2013. Pertama, dana program kuratif di dalam APBN dan APBD paling rawan korupsi.

Dari 122 kasus korupsi kese-

Terpidana kasus Hambalang Nazaruddin memberikan keterangan terkait kesaksiannya dalam sidang kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/ 1). Nazaruddin memaparkan keterkaitan mantan Ketua Anas Urbaningrum dengan kasus Proyek Hambalang, serta proses tender dengan PT Adhi Karya pada proyek tersebut.

Nazarudin Tuding Anas Simpan Uang Rp2 Triliun di Singapura JAKARTA - Perang tudingan antara Muhammad Nazarudin (mantan Bendahara Partai Demokrat) dengan Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) terus bergulir. Mereka saling serang, dan saling bantah.

Kini, Muhammad Nazaruddin, eks Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, menuding kalau mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum me-

nyimpan uang sebesar Rp 2 triliun.

Uang itu dalam bentuk dolar Singapura (SGD) dan dolar Amerika (USD) yang disimpan Singapura.

Pengacara Nazaruddin, Elza Syarief membenarkan bahwa Nazaruddin mengatakan bahwa Anas membawa lari uang Rp 2 triliun ke Singapura untuk persiapan pencapresan. "Uang di Singapura itu disimpan dalam safety box.

Selain M Rahmat yang bantu itu

Fahmi dari swasta," ungkap Elza ketika ditemui di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/1).

Elza menjelaskan bahwa uang Rp 2 triliun tersebut berasal dari 20 kasus. Di antaranya, yaitu 12 kasus sudah diperkarakan, termasuk dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP. Tudingan itu membuat Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaninggrum berang. "Itu

berita bohong, kok sampean (anda) percaya dengan omongannya dia (Nazaruddin)," papar Anas usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Rabu (29/1).

Anas juga membantah tudingan Wakil Direktur Bidang Pembinaaan Sumber Daya Manusia Partai Demokrat, M. Rahmat, yang menyimpankan asetnya di Singapura.

Sebagaimana, tudingan Nazarud-

din. "Memang saya memiliki hubungan pertemanan dengan Rahmat. Justru Nazaruddin lah yang memiliki hubungan bisnis dengan Rahmat.

Ya tanya mereka aja," paparnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan perihal tudingan Nazaruddin tersebut akan divalidasi oleh KPKm apakah pernyataan itu didukung bukti atau tidak. "Jika tak ada bukti ya percuma divalidasi," jawabnya singkat.(ENDY)

KPK Didesak Anas Periksa Ibas

hatan, 93 persen merupakan kasus yang melibatkan pengelolaan dana program kuratif, antara lain pengadaan alat kesehatan, obat, pembangunan rehabilitasi rumah sakit dan puskemas, jaminan kesehatan, pembangunan laboratorium. “Dana pengadaan alkes merupakan paling banyak dikorupsi, 43 kasus dengan kerugian negara Rp 442,0 miliar,” jelasnya.

Kedua, mark-up anggaran.

Modus ini paling sering digunakan untuk melakukan korupsi di sektor kesehatan. Dari 122 kasus korupsi kesehatan, modus penggelembungan nilai barang dan jasa kerap digunakan. Modus ini dilakukan dengan mudah karena adanya kongkalingkong antara panitia pengadaan yang diintervensi atasannya dengan rekanan pengadaan.

“Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka harga barang dinaikkan jauh lebih tinggi dari harga wajar, misal harga pasar atau harga ditetapkan pemerintah,” papar Febri.

Ketiga, Kemenkes dinilai kerap menjadi ladang bagi para mafia di sektor kesehatan. Kemenkes menjadi institusi paling besar merugikan keuangan negara sebesar Rp249,1 miliar. Kerugian dari 9 kasus korupsi, dengan dua mantan pejabat Menkes dan dua Dirjen yang tersandung kasus korupsi. “Wajar jika kini Kemenkes sebagai sarang koruptor kakap sektor kesehatan,” katanya. Meski banyak kasus yang berhasil ditindak penegak hukum, sayangnya banyak praktik korupsi di sektor kesehatan yang lolos karena masih lemahnya penegakan hukum atas praktik korupsi kesehatan.(ENDY)

JAKARTA - Anas Urbaningrum nampaknya tak ingin sendirian mendekam di tahanan. Buktinya sejak dijebloskan tahanan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, kerap mengoceh. Ocehan terbaru mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pemeriksaan itu, terkait kasus korupsi dana proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor. "Ingat ya, saya Anas tidak pernah menuduh Ibas terlibat ataupun menerima aliran dana korupsi proyek pengadaan Hambalang," ungkap Anas usai diperiksa penyidik KPK, di gedung KPK Jakarta, Rabu (29/ 1).

Anas melanjutkan jika ditanya apakah Mas Ibas layak dimintai keterangan KPK, jawabannya ya sangat layak. Alasannya pertama, Mas Ibas adalah Ketua Steering Committee (Komisi Pengarah) Kongres Partai Demokrat.

Sebagai Ketua Sterring Comitte (SC), KPK bisa menguak perihal kasus politik uang dalam kongres Partai Demokrat yang lebih lengkap lagi, lebih tuntas dan lebih otentik. "Kalau ingin tahu soal kongres yang lengkap, tentu Ketua SC kan boleh dimintai keterangan," lontar bekas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI).

Alasan kedua, sambung Anas, Ibas merupakan tim sukses salah satu kandidat calon ketua umum Partai Demokrat, Andi Alifian Mallarangeng. Di kongres terse-

but, terdapat tiga calon ketua umum Partai Demokrat, yakni Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie. "Jadi biar adil, dan sama dengan tim sukses lain yang dimintai keterangannya, ini kan boleh juga Mas Ibas dimintai keterangan," papar Anas.

Dilanjutkan, jika ada atau tidaknya keterlibatan Ibas, maka itu adalah kewenangan KPK. "KPK lah yang berwenang menyatakan orang terlibat atau tidak," katanya sambil menambahkan selain bisa meminta keterangan mengenai kongres, penyidik juga dapat menanyakan hal lainnya kepada Ibas.

Disinggung apakah Anas mengetahui Ibas pernah menerima sesuatu terkait proyek Hambalang? "Belum ada pertanyaan penyidik seputar itu. Namun pernyataan ini jangan diartikan sebagai saran saya agar KPK memeriksa Ibas. Mengingat kewenangan pemanggilan saksi ada di tangan penyidik KPK," jawabnya.

Ditambahkan, jika Ibas tak mau datang ke gedung KPK, maka penyidik KPK bisa meminta keterangan Ibas di Istana Presiden.

"Juga alangkah baiknya bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini (gedung KPK) untuk dimintai kesaksian atau keterangan," katanya.

Di tempat terpisah, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengultimatum KPK segera memeriksa Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan P3SON di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Jika dalam jangka waktu satu bulan ke depan KPK belum juga

memeriksa putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu (29/1).

Gugatan praperadilan, tambah Boyamin untuk menguji KPK apakah harus memeriksa Ibas atau tidak terkait kasus korupsi itu. Karena, nama Sekjen Partai Demokrat beberapa kali disebut-sebut dalam persidangan, karena diduga ikut menerima aliran dana dari Grup Permai atas proyek Hambalang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjajanto, menegaskan KPK tidak segan memanggil Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), bila diperlukan dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang maupun proyek-proyek lain.

"Tidak ada alasan untuk tidak memanggil Ibas kalau ada kepentingan untuk itu. Dengan mudah sekali KPK akan dituding berpihak dan tidak akuntabel kalau kemudian tidak melakukan proses pemeriksaan bila cukup alasannya," papar Bambang.

Menurutnya, ada yang menentukan seseorang dipanggil sebagai saksi di KPK. Ketentuan umum seseorang dipanggil adalah dia melihat, mendengar, menjadi bagian atau mengetahui. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu seseorang dipanggil supaya keterangannya itu bisa membuktikan seorang tersangka terkena unsur-unsur pasal yang didakwakan.(ENDY)

Jakarta, Rabu (29/1).

Bambang menjelaskan terkait pengawalan penanganan kasus suap dan korupsi di Kejagung, KPK memiliki kerja sama dengan institusi tersebut. KPK juga berwenang menangani oknum jaksa nakal yang terlibat korupsi. "Kami punya mekanisme koordinasi supervisi. Jika dugaan penyuapan dilaporkan, KPK segera menindaklanjuti dan memprosesnya secara hukum," ucapnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi mempersilakan pihakpihak yang dirugikan dalam penanganan perkara untuk melaporkan oknum jaksa nakal.

"Sejauh ini apa yang disampaikan Bahalwan tidak benar, jika ada oknum Jaksa yang memerasnya," ungkapnya.

Muhammad Bahalwan Senin (27/1) malam ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana

Khusus (Jampidsus) Kejagung dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/F.2/Fd.1/01/ 2014.

Ia ditahan setelah menjalani pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi pengadaan proyek Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012. Dalam kasus ini negara dirugikan senilai Rp25 milyar.

Dengan ditetapkannya Bahalwan sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi enam orang termasuk Bahalwan yaitu, General Manager PT Kitsbu Chris Leo Manggala, Surya Dharma Sinaga, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia sekaligus mantan Dirut PT Nusantara Turbin dan Propulasi Supra Dekanto, Karyawan PLN Sumut Rodi Cahyawan, dan Muhammad Ali. (ENDY)

DIJEBLOSKAN TAHANAN

Tersangka Korupsi PLTGU Belawan Keluarkan Pistol JAKARTA - Saat hendak dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Agung (Kejagung), Muhammad Bahalwan berontak dan mengeluarkan sebuah pistol yang diarahkan ke petugas Kejaksaan yang mengantar ke penjara.

Untungnya, aksi emosi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan Life Time Extensional flame turbine GT 2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Medan tahun 2012, tidak sampai menembak petugas.

"Kami sudah curiga dengan sikap tersangka membawa pistol, yang diselipkan dibalik pinggangnya. Begitu dikeluarkan, kita langsung bergerak cepat merampasnya," papar seorang petugas keamanan dalam (kamdal) Kejagung, yang mengaku bernama Sarip di gedung Kejagung Jakarta, Selasa (28/1).

Bahalwan langsung dimasukkan ke dalam penjara.

Dan kasus kepemilikan senjata api bakal dilaporkan polisi, untuk mengusut apakah pistol itu sudah memiliki ijin atau tidak.

"Saya ngga terima dengan hasil penyelidikan dan penahanan Kejagung. Saya tidak bersalah, saya hanya difitnah. Ada yang menjebak saya karena proyek yang saya tangani sudah sesuai prosedur," paparnya usai pemeriksaan dan sebelum dijebloskan ke rutan Kejagung.

Direktur Operasi PT Mapna Indonesia juga mengaku diperas oknum penyidik Kejagung sebesar Rp10 miliar, sebelum dijebloskan ke penjara. "Iya, inisialnya JIB. Kalau tidak ngapain saya mesti ngomong," papar Bahalwan serius.

Dijelaskan, oknum Jaksa itu memintanya agar menyiapkan uang tunai Rp10 miliar dan harus diserahkan pukul 12.00 WIB, pada Senin, 27 Januari 2014.

"Saya masih menyimpan nomor telepon oknum jaksa itu.

Ternyata dana sudah dikirim malah dipenjara.

Kalau tidak untuk apa saya berbicara seperti itu ?" kata Bahalwan serius.

Bahalwan juga mengaku sempat mencoba bunuh diri dengan pistol miliknya, karena tak tahan diperas oleh oknum penyidik. "Ternyata saya tidak bisa pulang. Saat itu (di Kejagung) saya mau bunuh diri.

Saya tidak kuat menghadapi pemerasan-pemerasan," paparnya.

Ditanya apakah tuduhan pemerasan itu hanya pembelaan diri? "Saya nggak bohong. Saya diminta jaksa JIB menyiapkan uang Rp 10 miliar sebelum ditahan penyidik, Senin. Oknum jaksa itu meminta uang ditransfer ke nomor rekening atas nama orang lain.

Saya ada nomor rekeningnya, di Bank Mandiri. Rekeningnya kalau tidak salah atas nama Janto De Armando," kata Bahalwan.

Bahalwan menuturkan, saat lelang pekerjaan perpanjangan masa pakai turbin gas, dia diminta menggelapkan uang.

Namun dia mengaku menolak.

Justru itu, dia mengaku lantas difitnah dengan dituduh sebagai aktor utama penggelapan dana yang merugikan negara Rp 25 miliar lebih.

Chandra M Hamzah, pengacara Bahalwan membenarkan pengakuan kliennya yang kerap dipalak oleh oknum-oknum Jaksa agar bebas dari jeratan hukum. Oknum jaksa yang memeras itu menyampaikan "order" melalui pesan pendek (sandek). "Klien saya masih menyimpan bukti sandek berisi permintaan uang Rp 10 miliar," ucap Chandra yang mantan Ketua KPK. Disarankan agar Bahalwan tidak mengakomodir permintaan oknum Jkasa dan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami dapat informasi

kalau ada orang yang mencoba meminta uang. Orang itu siapa kita tidak tahu, minta ditransfer ke rekening mana kita belum tahu yang bisa kita sampaikan kita tidak mau klien kami mengakomodirnya," lanjutnya.

Tidak boleh penegak hukum melakukan suap karena yang menang nantinya adalah yang punya duit, sambung Chandra.

Jaksa Agung Basrief Arief membantah tuduhan tersangka Bahalwan yang menyebut jaksa memeras Rp 10 miliar. "Tidak benar itu. Begini saja minta datanya siapa orangnya, tapi dia harus bisa menunjukkan datanya harus jelas. Kalau jelas kita periksa," kata Jaksa Agung Basrief, di Jakarta, Selasa (28/1).

Ditempat terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyarankan, Bahalwan melaporkan oknum jaksa berinisial JIB yang memerasnya.

"Laporkan saja ke KPK, nanti kami periksa," kata Bambang di

KPK POS

4

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

KORUPSI

SUMUT

Korupsi Alkes Masih Dalam Tahap Penyelidikan

Puluhan siswa/i SD 039084 Adian Parapara, dipekerjakan mengangkut tanah bekas bangunan sekolah.

Kepsek SDN 03894 Sidikalang Pekerjakan Siswanya Angkut Tanah Bangunan SIDIKALANG - Puluhan pelajar Sekolah Dasar Negeri 03894 Adian Parapara, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, belum lama ini, dijadikan sebagai kuli bangunan saat kegiatan belajar mengajar (KBM) sedang berlangsung .

Tugas tambahan yang diberikan kepada siswa SD ini yaitu mengangkut tanah bekas rehab ruangan sekolah ke tanah lapang.

Padahal, seperti diketahui, proyek

swakelola pembangunan rehab gedung sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini sepenuhnya tanggungjawab pihak sekolah namun bukan berarti siswa harus dilibatkan dalam pekerjaan apalagi mengangkut tanah bekas rehab.

Siswa-siswi yang dipekerjakan itu mengaku, sudah dua hari diberi tugas mengangkut tanah bekas bangunan dengan peralatan seadanya, untuk dipindahkan ke tanah lapang sekolah.

Ketika dikonfirmasi terkait adanya laporan siswa SDN 03894, salah seorang guru Br Hutagalung mengatakan, siswa disuruh mengangkut dan memindahkan tanah bekas bangunan ke tanah lapang agar tanah lapang sekolah dapat digunakan untuk kegiatan olahraga.

Dan saat ingin menemui Kepala Sekolah, guru tersebut mengatakan sang Kasek sedang keluar. Tak heran jika HT,Kepala Sekolah SDN 03894

DPRD Tuding Dinsosnaker Medan Tidak Profesional MEDAN- Komisi B DPRD Medan tuding kinerja Dinas Tenaga Sosial dan Tenaga kerja (Dinsosnaker) Kota Medan tidak profesional terkait penyelesaian Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Dimana pihak Dinsosnaker melalui mediator membuat suatu keputusan atau anjuran dengan melakukan pengecekan terhadap saksi palsu.

Hal ini terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Medan dengan pihak perusahaan PT Sepatu Bata Tbk dan pihak karyawan yang di PHK, Selasa pekan lalu di gedung DPRD Medan. Rapat ini dipimpin Sekretaris Komisi B DPRD Medan H.T. Bahrumsyah didampingi, Ir.Yahya Payungan Lubis, Salman Alfarisi dan Paulus. Sedangkan pihak PT Sepatu Bata dihadiri Berlan dan Amelia Sautri dan pihak pekerja Habibah serta Heru.

Dalam pertemuan tersebut terungkap, bahwa pihak Dinsosnaker yakni Hebron Gultom yang bertindak selaku mediator hubungan industrial dinilai bekerja asal asalan

serta membuat suatu anjuran tanpa berdasarkan fakta sebenarnya. Akibatnya, pihak perusahaan dan korban karyawan yang di PHK menjadi dirugikan. "Kami juga heran, kenapa pihak Disosnaker mengutip pernyataan dari Irwansyah selaku saksi, sementara nama tersebut tidak terdaftar sebagai karyawan PT Sepatu Bata.

Tbk. Anjuran ini perlu ditinjau kembali," ujar Berlan dalam RDP. Sama halnya dengan korban PHK Habibah menuding pihak Dinsosnaker tidak serius menyelesaikan perkaran antara perusahaan dan karyawan. Untuk itu, Habibah sangat berharap komisi B DPRD Medan dapat serius menyikapi keluhannya sehingga mendapat persoalan sebenarnya sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik.

Sementara itu, pimpinan Komisi B DPRD Medan H.T.Bahrumsyah sangat menyayangkan kinerja Hebron Gultom selaku mediator di Dinsosnaker Medan yang membuat saksi palsu dalam perkara PT Sepatu Bata dengan Habibah.(MATATELINGA)

Adian Parapara ini sulit ditemui.

Menurut informasi dari sejumlah warga,sejak adanya proyek swakelola ini Kepala Sekolah jarang masuk karena takut. Disinyalir proyek swakelola yang bersumber dari dana DAK ini menyimpang dan dikerjakan asal jadi.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, melalui Koordinator Pengawas (Korwas), Minton Sinaga yang dihubungi Kpk Pos di ruang kerjanya, Rabu (29/1) menga-

takan, sudah memerintahkan dan menugaskan pengawas sekolah di Kecamatan Siempat Nempu, untuk melakukan klarifikasi terhadap Kepsek HT terkait tindakan kepsek yang mempekerjakan para siswa untuk mengangkut tanah bekas bangunan pada saat jam belajar tersebut. "Kami akan menindaklanjuti permasalahan ini dan jika HT terbukti bersalah, pihaknya akan memberikan sanksi tegas, pungkasnya.(SAUT)

Hakim Tipikor Medan Hukum Ringan Koruptor MEDAN- Lagi lagi majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku korupsi. kali ini, Eks Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan (Kadisperindag) Kabupaten Simalungun, Sumut, Jhonny Siahaan, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, dengan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan.

Padahal dalam amar putusannya, yang dibacakan saat persidangan, tTerdakwa terbukti melakukan korupsi uang negara dari proyek penyaluran Minyak goreng (Migor) bersubsidi pada tahun 2012.

"Menyatakan terdakwa Joni Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhi terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta

subsider 1 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim, Nelson J Marbun, Rabu (29/1) Vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, mereka meminta agar majelis hakim menjatuhi Jhonny dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. hal ini menimbulkan kekesalan JPU, Saut Danamik.

"Jauh kali berkurang dari hukum yang ditutut kepadanya (terdakwa)," ungkapnya kepada wartawan.

Saat ditanya sikapnya atas putusan majelis hakim, Jhonny menyatakan masih pikir-pikir.

Sikap serupa disampaikan JPU Saut Damanik. "Saya akan koordinasikan dulu dengan atasan, untuk menyikapi putusan itu," ucapnya.

Dalam kasus korupsi Migor di Kabupaten Simalung. Ter-

bukti Jhony Sihaan mengkorupsi uang sebesar Rp.35 juta.

"Korupsinya sebesar Rp.35 juta, tapi sudah dikembalikan kepada negara uangnya," ungkap JPU sembari keluar dari ruang persidangan Cakra VI PN Medan.

Untuk diketahui, pada 2008, Pemkab Simalungun mengalokasikan Rp 1,3 miliar untuk penyaluran minyak goreng bersubsidi.

Migor yang disalurkan terdiri dari dua jenis, yaitu migor curah dan migor kemasan. Saat proyek itu dilaksanakan, terdapat penyimpangan, sehingga merugikan negara Rp 35 juta. Namun disebutkan, terdakwa telah mengembalikannya sehingga hakim tidak memerintahkannya membayar uang pengganti kerugian negara.(INT/BBS)

Bawa Tahanan ke Kantin, Jaksa Diamuk Saksi MEDAN- Sidang kasus penipuan dan pemerasan berakhir dengan ricuh, korban mengamuk kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tertangkap basah mengajak terdakwa keluar sel untuk makan-minum di kantin. Hal ini terungkap di Pengadilan Negeri Medan, Kamis pekan lalu.

Saat itu, saksi korban Donald Sianturi baru saja selesai menjadi saksi atas perkara terdakwa Edi Sah Sinulingga yang melakukan pemerasan terhadapnya. Saat itu, persidangan di gelar diruang cakra II, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Maria Magdalena dan Irma Hasibuan

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dengan Majelis Hakim diketuai Joni Sitohang.

Kepada Hakim, Jaksa mengatakan jika hari ini merupakan agenda persidangan dakwaan sekaligus mendengarkan saksi korban. Setelah mendengarkan dakwaan Jaksa, langsung mendengarkan keterangan saksi korban. Dimana Saksi Korban Donal Sianturi langsung diminta menjelaskan peristiwa penipuan dan pemerasan yang dialaminya. Tidak ada yang ganjil dalam persidangan hingga Jaksa menunda persidangan hingga minggu depan dengan agenda mendengarkan tuntutan.

"Jadi minggu depan tuntutan pak Hakim, saksi kita anggap cukup," ujar Jaksa Irma Hasibuan kepada Majelis Hakim yang tidak mau saksi-saksi lainnya dihadirkan.

Mendengarkan hal tersebut, saksi korban Donald Sianturi merasa keberatan atas tindakan Jaksa. Diluar persidangan, Saksi Korban yang marah mendatangi Jaksa menanyakan kembali berkas dakwaan dan isi dakwaan.

"Kami mau tahu saksi-saksinya siapa aja dan dakwaannya bagaimana kok kami dibola-bola. Dari Maria disuruh ke Irma tapi akkhirnya nggak

dikasih,"ujar Donald marah.

Tidak sampai disitu amarah saksi korban memuncak ketika setelah menunggu Jaksa tetapi korban malah melihat Jaksa Maria Magdalena yang juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari Medan, secara terang terangan mengeluarkan terdakwa dari dalam sel tahanan dan kemudian mengajaknya ke kantin tepatnya di belakang Sel Tahanan Wanita sementara di PN Medan.

Donald yang marah langsung mengejar dan meneriaki Jaksa.

"Itu terdakwa kenapa terdakwa

bisa diluar. Diakan tahanan, kenapa ini bisa duduk keluar sama jaksa.

Pantesan saya nggak dikasih dakwaan.

Rupanya ada main Jaksa sama terdakwa," teriak Donal lagi.

Melihat amarah D Sianturi, Maria memerintahkan terdakwa untuk mengembalikan tahan.

"Saya mengeluarkannya karena kemanusiaan. Dia kan manusia bukan binatang. Kenapa rupanya salah, abangnya datang dan saya Jaksanya ya saya suruh keluar biar jumpa dia dengan abangnya makan minum dulu biar dia sadar," ujar Jaksa mengelak disalahkan.(INT/BBS)

MEDAN- Pasca pemeriksaan dugaan kasus korupsi Alkes (Alat-alat Kesehatan) yang terjadi dilingkungan RSU dr Pirngadi Medan, sebanyak Rp8 Milliar dengan kerugian Rp2,5 Milliar, Polresta Medan sendiri sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, pada hari Jumat (17/1) kemaren saat di Mapolda Sumut. Namun, saat disinggung lebih jauh, Kasat Reskrim Polresta Medan, enggan berikan komentar lebih jauh terkait hasil pemeriksaan. "Masih lidik dan sudah ada kita berikan hasil laporannya saat gelar perkara di Polda Sumut," katanya Kamis (30/1).

Saat disinggung lebih lanjut mengenai empat orang yang terperiksa terkait kasus korupsi di RSU dr Pirngadi Medan dan siapa-siapa saja inisial keempat nama tersebut, Jean Calvijn Simanjuntak enggan berkomentar. "Masih lidik," katanya sambil berlalu pergi meninggalkan wartawan.

Sementara itu, Ketua Dewan Presidium Indonesia Police Wacth (IPW), Neta S Pane, terkait ketertutupan Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH kepada media, menuturkan, bahwa Kompol Jean Calvijn Simanjuntak harus lebih terbuka lagi.

Sebelumnya, keterangan Kapolresta Medan, Kombes Pol Nico Afinta Karokaro SIK MSi berbanding terbalik dengan keterangan Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak. Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro SIK MSi dalam keterangan pers beberapa waktu lalu, mengenai hasil pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus dugaan kasus RSU dr Pirngadi Medan tersebut, mengatakan kasus itu sudah diserahkan kepada BPKP untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mengaudit hasil kerugian negara dalam kasus itu.

Adapun keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan RSU dr Pirngadi Medan oleh Polresta Medan dalam Gelar Perkara saat di Mapolda Sumut pada hari Jumat (17/1) kemaren yakni Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (UPL) dan Rekanan.(INT)

Biaya Ganti Rugi Lahan, Dinas Tarukim Binjai Tak Transparan BINJAI - Masalah ganti rugi lahan warga di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat masih belum tuntas.

Anggaran yang bersumber dari dana APBD 20122013 Kota Binjai sebesar Rp1,8 Miliyar ini masih menjadi tanda tanya. Berapa nilai ganti rugi yang harus dibayarkan kepada warga?

Kepala Dina Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kota Binjai,Mahfullah Daulay, tidak pernah bisa ditemui ketika ingin dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut.Hanya Rahmad, Bendahara Dinas Tarukim yang selalu memberikan keterangan. Namun saat ditanya berapa nilai pagu ganti rugi lahan warga untuk Tahun 2012, Rahmad mengatakan pagunya Rp.900 juta.

"Itupun hanya bangunannya yang diganti rugi sedangkan untuk lahannya tidak ada ganti rugi", terangnya. “Kalau tidak salah, dari Rp900 juta itu hanya 70 % yang disalurkan ke warga. Sedangkan sisanya sekitar Rp140.942.300 juta dikembalikan ke kas Pemko Binjai,� terangnya lagi.

Soal besaran ganti rugi yang diberikan kepada warga, dia mengatakan, biaya ganti ruginya bervariasi antara Rp500 ribu - Rp5 juta per bangunan.

Namun Rahmad tidak bisa meinci secara detail jumlah warga yang sudah menerimanya.(SBR)

JKN Berlaku, 4 Napi LP T Gusta Dipulangkan Dari Rumah Sakit MEDAN- Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2014 lalu, ribuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta kini tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan. Akibatnya, empat dari tujuh tahanan LP Tanjung Gusta yang dirawat dirumah Sakit Bina Kasih terpkasa dipulangkan, karena tidak terdaftar.

Empat napi tersebut kini harus menjalani secara intensiv di Klinik Lapas Kelas I Tanjung Gusta. Namun, empat napi tersebut kini terbaring lemas, karena perobatan yang didapat mereka berbeda jauh dengan perobatan yang ada dirumah sakit.

Kepala Lapas Kelas I. Tanjung Gusta Medan, Lilik Sujandi saat dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut. " Benar saat ini keempatnya sedang dirawat di klinik kita. Sementara tiga napi lainnya masih dirawat dirumah sakit Bina Kasih yang dibiayai oleh pihak Lapas Kelas I Medan, karena para napi tersebut tidak sanggup untuk membiayai perobatannya sendiri," ujarnya, Jumat ( 31/1). Dikatakannya, untuk para napi yang berada di Kota Medan, biaya perobatannya akan ditanggung oleh pihak lapas.

Sementara, para napi yang berasal dari luar Kota Medan, iurannya akan ditanggung oleh pemerintah daerah masing - masing. (MATATELINGA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah, Ali Usman Damanik, Rudi Harmoko(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

KORUPSI

LIPSUS

PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT LAYANAN AUTIS

TERINDIKASI KORUPSI DAN KONSPIRASI Pembangunan Gedung Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dengan anggaran Rp4,4 milliar diduga sarat penyimpangan yang dilakukan pihak terkait dalam hal ini Pemprovsu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan pihak rekanan. Gedung yang dibangun di Jalan Willem Iskandar ini sempat terkendala akibat adanya penolakan penetapan lokasi yang sebelumnya telah ditentukan di Jalan Dr.Mansyur.

KONSULTAN PLA PARNA NADEAK BERANG KONSULTAN pembangunan Pusat Layanan Autis (PLA) Parna Nadeak saat dihubungi KPK Pos melalui telepon selulernya mengatakan pembangunan PLA sudah rampung.

Dan perpindahan lokasi pembagunan tidak bermasalah, justru lokasinya lebih bagus dan strategis.

Saat disinggung kondisi bangunan lebih lanjut. Parna seakan mulai berang, dengan nada mulai tinggi Parna mengatakan "anda siapa, saya tidak kenal anda, kenapa banyak kali pertanyaan. Kalau mau tau lagi datang saja kedinas pendidikan provinsi dan tanya langsung disana. Saya tidak berani komentar apa-apa tentang masalah pembangunan itu,"ujarnya.

Saat dimintai komentar sebagai konsultan bangunan pun Parna tidak bersedia, seakan ada yang ditutup-tutupi. Bahkan berkali-kali Parna menanyakan "anda siapa, saya tidak kenal anda"? tanyanya dengan nada kesal.

Berkali-kali menjelaskan maksud dan tujuan KPK Pos menelepon beliau. Tetapi memang seperti ada yang dirahasiakan, penjelasan tersebut tidak bisa menembus pikiran Parna untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pembangunan PLA itu. Dan saat KPK Pos meminta bertemu, Parna bertambah kesal dan langsung mengatakan tidak ingin bertemu.

Seakan tidak ingin pembicaraan berlanjut Parna mengulangi kembali pertanyaan "anda siapa, saya tidak kenal dengan anda jadi cukup disini pembicaraan kita,"ujarnya sembari mengakhiri pembicaraan via telepon seluler. Jelas sekali bahwa sikap yang diperlihatkan Parna tersebut membenarkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan PLA itu? (VIN)

KEJATISU HARUS SEGERA MENINDAKLANJUTI PEMBANTU Dekan I Teknik Industri, Institut Teknologi Medan, Ir.Hermansyah Alam,MT sangat menyesalkan jika gedung pendidikan yang khusus dibangun untuk anak-anak autis juga diselewengkan.

Pemerintah sudah memberikan perhatian dan mengeluarkan anggaran milliaran rupiah dengan membangun gedung PLA tapi masih juga ada pihak tertentu yang berusaha menyelewengkan anggaran.

Pemprovsu, Dinas Pendidikan Provsu dan rekanan adalah pihak yang telibat dalam pembangunan gedung ini. Dari segi harta para pejabat ini sudah kaya raya tapi menurut Herman, mereka miskin. Kalau mereka kaya tidak akan korupsi apalagi mengambil hak anak-anak yang keterbelakangan mental.

Melihat besarnya anggaran untuk proyek ini dan melibatkan pejabat daerah,seharusnya Kejatisu segera menindaklanjutinya karena sudah ada laporan dan pemberitaan di media.

Jika Kejatisu tidak bisa menjalankan tugasnya melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus ini sebaiknya di bubarkan saja, kata Herman.(VIN)

BERDASARKAN Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.283 Tahun 2012, ditetapkan pembangunan gedung pusat layanan autis (PLA) Provinsi Sumatera Utara. Penetapan awal ini berada dilokasi Taman Penggerak PKK di Jalan Dr.Mansyur Medan.

Karena adanya penolakan dari tim penggerak PKK terkait masalah lokasi, akhirnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mencari lokasi lain.

Walaupun proses tender pembangunan gedung autis sudah selesai dan hasil lelangnya sudah diumumkan.Akibat adanya penolakan terkait masalah lokasi pembangunan gedung autis ini sedikit agak terkendala karena pihak Pemprovsu harus mencari lokasi lain untuk pembangunan gedung yang dibangun khusus bagi anak keterbelakangan mental.

Untuk melanjutkan kembal pembangunan gedung autis yang tertunda, akhirnya gubernur Gatot Pujonugroho mengeluarkan Surat Keputusan No.506 Tahun 2013 yang isinya mencabut SK No.283 Tahun 2012.

Sementara menunggu SK Gubernur yang baru untuk penetapan lokasi baru akhirnya pekerjaan pembangunan gedung autis terhenti. Namun informasi yang didapat dari pekerja pelaksana, proses pekerjaan pembangunan gedun autis sudah dimulai sejak 24 Juli 2013. Padahal SK Gubernur No.188.44/507/KPTS/2013

tentang penetapan lokasi gedung yang baru,dikeluarkan 21 Agustus 2013. Dari tanggal mulai pekerjaan dan dikeluarkannya SK Gubernur untuk penetapan lokasi gedung baru timbul dugaan telah terjadi pencurian start untuk pekerjaan yang diduga dilakukan pihak rekanan.

Dari kronologis proses pembangunan gedung Pusat Layanan Autis (PLA) Provsu ini,Ketua LSM Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (FKPM) Drs.Juliater Lubis dan Ketua LSM Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan dan Sosial Sumatera Utara (LP3SU) Drs. Jaya Simanjuntak menilai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki perencanaan yang baik sehingga timbul persoalan masalah lokasi gedung padahal proses lelang sudah selesai dan telah diumumkan pada 12 Mei 2013 dan perusahaan pemenangnya PT.Tisa Lestari yang beralamat di Jalan Abdul Hamid No.43 Medan dengan harga penawaran Rp4.424.540.900. Pembangunan gedung autis dengan pagu sebesar Rp5.076.

252.000, nilai HPS sebesar Rp4.926.

252.000 dan nilai kontrak sebesar Rp4.424.

252.900.

Dan, ketika kedua LSM ini meninjau kelapangan, kondisi kesiapan bangunan pada akhir November ternyata progres kesiapan bangunannya masih sekitar 6070 persen, sementara dalam kontrak tertanggal 17 Juni 2013 dengan masa

Hariman Siregar: Pembangunan PLA Proyek Swakelola Hariman Dibata Tua Siregar selaku pemborong (rekanan) pada pembangunan Pusat Layanan Autis mengatakan bahwa proyek pembangunan yang dikerjakannya proyek swakelola dan sudah ditenderkan.

Saat ditanya progres kesiapan bangunannya, Hariman yang ditemui diruang kerjanya di Jalan DI. Panjaitan Medan mengaku progresnya sudah 100 persen. "Tapi baru tanggal 23 Januari progres penagihannya diserahkan ke Dinas Pendidikan Provsu selaku Ketua Panitia PLA. Dan itu tanggungjawab konsultan kenapa terlambat mengirimkan progresnya", bebernya.

Hariman juga menjelaskan bahwa anggaran yang disediakan hanya untuk membangun gedung autis sedangkan untuk pembangunan taman dan jalan di lokasi gedung itu tidak termasuk dalam anggaran yang Rp4 milliar. Dan terkait soal keterlambatan waktu pekerjaan, dia mengakui telah mengajukan adendum dari tanggal 28 November- 28 Desember 2013 dan ini tidak dikenakan denda, walaupun sampai pada tanggal 16 Januari 2014 masih belum dilakukan pemasangan listrik di gedung itu. Apakah Hariman yang dikenal sebagai pemborong besar di Kota Medan tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu bahwa denda adendum (keterlambatan waktu pekerjaan) harus dibayar. Denda yang harus dibayar adalah sebesar 0,001 x kontrak per hari.(FER)

pekerjaan selama 165 hari seharusnya kontrak berakhir 28 November 2013.

Melihat kondisi ini, Juliater Lubis mempertanyakan ke pihak rekanan terkait molornya waktu pekerjaan pembangunan gedung tersebut. Dan pihak rekanan mengatakan bahwa sebelum jatuh tempo pihak rekanan telah mengajukan adendum penambahan waktu sampai 30 Desember 2013.

Setelah berakhirnya masa kerja tanggal 30 Desember 2013, menurut pengamatan Ketua LSM FKPM, LSM LP3SU, pekerjaan pembangunan gedung autis masih belum rampung 100 persen namun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Berita Acara serah terima dengan pihak pelaksana. Apa yang menjadi dasar Dinas Pendidikan Provsu sehingga melaksanakan serah terima berita acara pembangunan pusat layanan gedung autis...? tanya kedua LSM ini.

Sikap gegabah yang diperlihatkan oleh Dinas Pendidikan Provsu itu dianggap suatu sikap yang telah menyalahi dan menimbulkan pertanyaan besar bagi ke dua LSM yang sudah sering menemukan penyimpangan - penyimpangan yang di pimpin oleh Muhammad Zein selaku Kepala Dinas.

Lalu ke dua LSM inipun mempertanyakannya kepada Konsultan Pengawas Pembangunan Pusat Layanan Autis Parna Nadeak. Menurut Parna Nadeak, progres

bangunan sudah mencapai 95 persen dan sudah dibayarkan.

"Walaupun progresnya baru 95 persen sudah layak untuk dibayarkan dan dianggap progresnya sudah 100 persen dan 5 persen lagi ditahan hingga masa pemeliharaan selesai", kata Nadeak.

Sampai 30 Desember 2013, Pembangunan gedung PLA masih belum rampung 100 persen pekerjaannya namun sudah dibayarkan 95 persen, seolah-olah pembangunannya sudah rampung seluruhnya.

Walaupun sudah dilaksanakan serah terima, tanggal 10 Januari 2014, Nainggolan masih melihat dan menjumpai para pekerja melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik digedung itu.Aneh dan semakin menimbulkan pertanyaan besar bagi ke tiga LSM ini.

Juliater Lubis dan Jaya Simanjuntak menilai pembangunan gedung pusat layanan autis ini terkesan asal jadi dan sarat akan kepentingan. Ke tiga orang ketua LSM ini akan memantau dan melihat apakah PPK akan melakukan denda keterlambatanwaktu atau tidak. Sebab, menurut ketiganya, bukti denda tersebut harus dapat diperlihatkan dengan buktibukti yang sah. Jika Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terbukti melakukan penyimpangan, Ketua LSM FKPM dan LSM LP3SU ini akan melaporkan dugaan penyimpangan ke Kejatisu, Poldasu dan KPK karena telah merugikan negara.

ADA INDIKASI KORUPSI DAN KONSPIRASI PRAKTISI Hukum Ahmad Fadhly Roza,SH mempertanyakan alasan perpindahan lokasi pembangunan gedung Pusat Layanan Autis (PLA) apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum.Jika ada keberatan dari pihak lain seharusnya dipertanyakan dulu jangan lansung ditenderkan.

Alasan keberatan tim penggerak PKK ini, menurut Roza hanya alasan yang dibuatbuat yang dijadikan sebagai alibi untuk kepentingan sepihak.Jelas dalam masalah perpindahan lokasi pembangunan ada kelebihan anggaran dan ini sudah merugikan negara. Bahkan, katanya, pihak yang terlibat dalam proyek ini diduga telah melakukan penipuan data.

Dari awal perencanaan pembangunan saja sudah terindikasi korupsi bagaimana pula akhirnya? Sudah jelas pihak yang terlibat dalam pembangunan PLA ini sudah diatur sebelumnya.

Hal yang terlihat sangat jelas, pada saat SK Gubernur sudah keluar seharusnya tidak ada alasan perpindahan lokasi. Dan jika ada

yang keberatan berarti melanggar kebijakan Gubernur, ungkap Roza.

Bukan hanya indikasi korupsi saja yang terjadi pada proyek ini tapi Roza juga melihat adanya konspirasi antara Pempprovsu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera dan rekanan.

Mencium banyaknya indikasi penyimpangan pada pembangunan gedung Pusat Layanan Autis ini, Roza mengimbau agar BPK segera melakukan audit pada proyek PLA ini. Dan KPK sebagai

lembaga hukum yang masih dipercaya agar segera menindaklanjuti kasus ini.

Sebenarnya, menurut Roza,untuk menindaklanjuti kasus korupsi tidak perlu harus KPK yang turun karena masih ada pihak berwenang dalam hal ini Kejatisu.

Namun karena saat ini mayarakat sudah krisis kepercayaan terhadap kinerja Kejatisu akhirnya tugas yang seharusnya dikerjakan Kejaksaan ini harus diambil alih KPK.(FER)

Serah Terima PLA Tidak Sah, Disdiksu Salahgunakan Jabatan PRAKTISI Hukum, Martin Simangungsong SH. MHum mengatakan, perpindahan lokasi PLA (Pembangunan Layanan Autis) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara sudah menyalahi.

Kesalahan itu dikarenakan perpindahan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Harusnya, perpindahan lokasi PLA yang dari aal perencanaan di jalan Dr. Mansyur berpindah kejalan Wiliam Iskandar hendaknya dilakukan setelah SK Gubernur keluar yang menyatakan bahwa lokasi pembangunan tersebut

telah dipindahkan.

Dan tidak itu saja, sambungnya, Disdiksu harus melakukan tender ulang, karena tempat pelelangan harus sesuai dengan apa yang ditenderkan. Dan harga tanah serta NGOP dari lokasi perencanaan awal dengan lokasi yang dibangun sekarang sudah berbeda jauh.

Tentunya harga lokasi yang dianggarkan pertama jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga tanah dilokasi sekarang.

Untuk itu, kalau terjadi perpindahan lokasi maka prosedurnya

harus diulang dari nol. Artinya harus tender ulang dan mengembalikan anggaran tersebut ke DAK APBN dan DPR. Namun hal ini urung dilakukan Disdiksu. Parahnya Disdiksu sebagai panitia pelaksana malah melakukan serah terima seolah-olah pembangunan tersebut sudah selesai dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Ini artinya sudah ada tindak pidana korupsi berlangsung ditubuh Disdiksu,"ujarnya.

Dalam hal ini,menurutnya,

Disdiksu pura-pura tidak mengetahui adanya perubahan anggaran. Dan parahnya Disdiksu Sebagai panitia pelaksana pembangunan tersebut sudah melakukan penyalahgunaan jabatan dengan tidak melakukan tender ulang bahkan mengizinkan proses pembangunan tersebut berlangsung tanpa mengantongi SK Gubernur.

Untuk itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nomensen Medan ini meminta agar pembangunan itu distanfaskan dan harus diberhentikan.

Dan, menurut Martin, serah terima

yang dilakukan tidak sah karena sarat akan korupsi.

"Salah administrasi saja sudah penyelewengan. Maka harus diusut tuntas karena sudah menambah kerugian negara," tegasnya.

Martin pun menghimbau kepada penegak hukum harus jemput bola dan mengusut tuntas kasus ini demi kepentingan negara dan masyarakat banyak.

Menurutnya jika perlu KPK harus turun tangan untuk mengusut kasus yang menelan uang negara sampai Rp4 miliar itu.(VIN)

KPK POS

6

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

NAD SUMUT

POLITIK

Muspika Rantau Selamat Gelar Rapat Koordinasi Pemilu ACEH TIMUR - Jajaran unsur Muspika Rantau Selamat, Aceh Timur, menggelar rapat koordinasi dan apel terkait pelaksanaan dan pengamanan Pemilu 2014, di kantor camat setempat, Selasa (28/ 1). Apel dipimpin Kapolsek Rantau Selamat Iptu Sutrisno diikuti unsur PPK, Panwascam, Polsek, Koramil, Linmas, dan pihak terkait lainnya.

Pihak Muspika juga mengadakan rapat koordinasi dengan para Caleg DPRK dan DPRA serta pihak terkait lainnya.

Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK melalui Kapolsek Rantau Selamat Iptu Sutrisno mengatakan, apel dan rapat koordinasi ini bertujuan agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu, baik penyelenggara, pengawas, pengaman, dan peserta Pemilu saling mengenal sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara kekeluargaan.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan kepada semua pihak terutama pihak pemerintahan gampong agar juga mengaktifkan kembali pos-pos keamanan lingkungan (Poskamling) di semua gampong dalam wilayah Kecamatan Rantau Selamat.

Poskamling dianggap cukup efektif untuk mengantisipasi dan mencegah gangguan keamanan dari dalam dan luar gampong yang mungkin terjadi menjelang Pemilu.

Pihaknya bersama unsur Muspika Rantau Selamat juga akan memfasilitasi kegiatan perlombaan Poskamling tingkat kecamatan.

Camat Rantau Seulamat Drs. Paisal juga mengimbau kepada perangkat desa agar melaksanakan pengamanan dan penertiban tentang pemasangan spanduk-spanduk Caleg jangan sembarangan tempat dan juga saling memberi informasi (koordinasi) jika ada isu-isu yang mengganggu keamanan menjelang Pemilu 2014.(BSO)

Kamiruddin Gantikan Abdul Hamid Jadi Anggota DPRK ACEH TIMUR - Setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh turun tertanggal 7 Januari 2014, Abdul Hamid, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur akhirnya diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Kamiruddin dari Partai Aceh (PA) Daerah Pemilihan (DP) II. Pergantian Antar-Waktu (PAW) ini berlangsung di Ruang A DPRK Aceh Timur di Idi, Kamis (23/1). Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin SE. Hadir juga Wakil Ketua I dan II

DPRK Aceh Timur, Wakil Bupati Syahrul Syama’un, perwakilan unsur Muspida plus, Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat, para asisten, kepala SKPK dan kepala bagian (Kabag) serta Ketua KIP Aceh Timur Ismail.

Sekretaris DPRK Aceh Timur Drs H Burhanuddin MM usai dilantik kepada wartawan mengatakan, PAW sudah sesuai dengan prosedur dan Kamiruddin dilantik secara resmi berdasarkan SK Gubernur Aceh. ”Abdul Hamid sebelumnya Anggota Komisi D DPRK Aceh Timur. Sedangkan Kamiruddin yang baru saja dilantik akan duduk di komisi D,” katanya.(BSO)

Sekda: Penyaluran Raskin Harus Tepat Sasaran ACEH TIMUR - Puluhan camat se-Kabupaten Aceh Timur mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Program Raskin dan Penyampaian Pagu Raskin Tahun 2014 yang dipusatkan di Aula Bappeda Aceh Timur di Idi, Rabu (22/1).

Kegiatan selama setengah hari itu dihadiri Sekda Aceh Timur, Asisten I, Asisten II, Kepala BPMPKS Aceh Timur, Bulog Regional Langsa, yang difasilitasi oleh Bagian Ekonomi Pembangunan Setdakab Aceh Timur.

Sekda Kabupaten Aceh Timur M Ikhsan Ahyat SSTP MAP dalam arahannya meminta para camat selaku pemegang tampuk kepemimpinan untuk benar-benar menyalurkan beras untuk warga miskin (Raskin) kepada yang berhak menerimanya.

Begitu juga dengan data penerimaan Raskin, Sekda berharap agar para camat bersama TKSK di masing-masing kecamatan untuk segera melakukan pemu-

takhiran data, sehingga penerima Raskin bisa merasakan subsidi pemerintah yang sudah berjalan 10 tahun secara nasional ini.

Begitu juga dengan data yang salah, lanjut Ikhsan Ahyat, para camat diminta segera memperbaiki dan menyerahkannya ke Bagian Ekonomi Pembangunan Setdakab Aceh Timur dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Aceh Timur. ”Jika ada kecamatan yang kosong TKSK maka segera diusulkan ke pihak Dinsos untuk diusulkan surat keputusan (SK) di Kabupaten Aceh Timur,” sebut Ikhsan Ahyat.

Sebelum kegiatan sosialisasi ditutup, Sekda juga menyerahkan Pagu Raskin 2014 yang diterima secara simbolis oleh Camat Darul Aman Zulfadli SE dan Camat Peunarun Jaman SPd. ”Kita harapkan Raskin ini benar-benar tepat sasaran. Jangan pernah mempermainkan Raskin, karena itu hak masyarakat miskin,” ujar Ikhsan.(BSO)

Bireuen Rawan Pelanggaran Pemilu BIREUEN - Kepolisian Resort Bireuen terus mengintensifkan patroli dan razia untuk mengantisipasi kriminalitas, kekerasan, dan aksi-aksi kejahatan lainnya yang diperkirakan akan meningkat menjelang Pemilu 9 April 2014.

Hasil analisis lapangan dan laporan yang masuk menunjukkan seluruh kecamatan di kabupaten ini rawan tindak kriminal dan pelanggaran Pemilu.

Hal itu disampaikan Kapolres Bireuen AKBP M Ali Khadafi SIK, Selasa (28/1) saat menyaksikan seratusan anggota Polres mengikuti latihan pengendalian masyarakat (Dalmas) di Stadion Cot Gapu Bireuen.

Disebutkan, secara umum seluruh kecamatan di Bireuen rawan kriminalitas dan juga berpotensi terjadinya tindak pelanggaran Pemilu. Namun tingkat kerawanan tersebut berbeda, beberapa kecamatan berada pada

tingkat rendah, tetapi tetap dalam pantauan.

"Langkah yang sudah kita lakukan sejak beberapa hari lalu adalah patroli rutin, memantau kesiapan Polsek-Polsek serta menerima masukan dari berbagai pihak untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan masyarakat,” ujarnya.

Kapolres mengharapkan semua pihak, terutama peserta Pemilu 2014 dan seluruh elemen masyarakat, bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, sehingga pelaksanaan Pemilu berjalan lancar.

Terkait latihan Dalmas, Kapolres mengatakan, kegiatan yang berlangsung sejak minggu lalu merupakan bagian dari upaya mencegah dan mengantisipasi berbagai kemungkinan. “Mudahmudahan semua berjalan lancar, tidak ada gejolak dan masyarakat tenang,” ungkap Ali Khadafi.(SI/ GAR)

Mensos Luncurkan Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal perdana di Paya Lipas Kecamatan Pereulak Kota.

Mensos Luncurkan Tim Ekspedisi Kemanusiaan di Pereulak Kota ACEH TIMUR - Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Minggu (26/1) berkunjung ke Desa Paya Lipah, Kecamatan Peureulak Kota, Aceh Timur.

Kehadiran Salim Segaf itu juga dalam rangka meluncurkan Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal (EKKM) 2014 serta menyalurkan rumah bantuan untuk masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Salim

Segaf mengatakan untuk program tersebut dibutuhkan dukungan terpadu dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pelaksanaannya serta tidak bisa dilakukan oleh Kemensos saja. Namun harus melibatkan berbagai potensi yang ada termasuk masyarakat.

Pada peluncuran tim ekspedisi tersebut, Salim Segaf Al-Jufri memberikan paket bantuan rumah sehat sebanyak 200

unit, satu unit senilai Rp10 juta, dengan total dana Rp2 miliar.

Selanjutnya memberikan bantuan untuk 15 Kegiatan Usaha Bersama (KUBE) sebesar Rp20 juta dengan total Rp300 juta dan tiga sarana lingkungan sebesar Rp50 juta dengan total Rp150 juta.

Selain itu juga merealisasikan bedah rumah lanjut usia sebanyak 50 unit yang satu unitnya dibantu dana Rp10 juta, dengan

total Rp500 juta serta bantuan keserasian sosial untuk empat desa yakni masingmasing Rp109 juta dengan total Rp436 juta, sedangkan untuk kearifan lokal Rp50 juta.

Sementara itu sehari sebelum kegiatan ekspedisi kemanusiaan tersebut, Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial melaksanakan prakondisi terhadap masyarakat bertempat di balai pertemuan Kecamatan Peureulak.(BSO)

Waspadai Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran uang palsu menjelang Pemilu. Peredaran uang palsu diduga menjadi salah satu cara merebut kekuasaan dalam pertarungan politik di Pemilu 2014.

“Kemungkinan peredaran uang palsu ini terjadi saat menjelang masa kampanye rapat umum dan masa tenang. Adanya peredaran uang palsu ini dikhawatirkan untuk mencapai tujuan pemenangan Pemilu 2014 di Aceh oleh oknum-oknum tertentu,” kata Muklir, Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Aceh, Senin

(27/1).

Menurutnya, hal itu dapat mengganggu dan memengaruhi jalannya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. “Politik uang yang biasanya dihalalkan oleh para peserta Pemilu menjadi salah satu pintu masuk beredarnya uang palsu tersebut di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus pintar menggunakan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang,” katanya.

“Praktik politik uang menjelang Pemilu bukanlah hal yang baru. Peserta Pemilu memanfaatkan tingginya kebutuhan uang di masyarakat, sementara peserta Pemilu juga memerlukan duku-

ngan pemilih agar memperoleh suara sesuai yang ditargetkan,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa cara praktis seperti menggunakan uang palsu untuk membeli suara masyarakat itu melanggar UU Pemilu, tindak pidana Pemilu politik uang. “Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan pidana umum tentang pemalsuan uang,” ujarnya.

Untuk mencegah hal tersebut, menurut dia, pihak yang paling terkait yaitu Bank Indonesia (BI) harus merancang strategi dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.

“Terlepas dari peredaran uang palsu, meningkatnya pere-

daran uang dapat memicu angka inflasi yang tinggi di masyarakat.

Untuk itu, jajaran stakeholder, mulai dari BI hingga Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), diharapkan mampu memantau peredaran uang karena kedua institusi itulah yang memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” jelasnya.

Ia juga meminta agar kedua lembaga tersebut tetap menjaga netralitas. “Netralitas kedua lembaga inidiperlukan,karenasebagailembaga negara mereka memiliki andil yang besar dalam mengatur peredaran uang,” demikian Muklir.

Diketahui, kini peserta Pemilu baik partai politik (Parpol) mau-

7.000 Tamu Akan Hadiri Pelantikan Bupati dan Wabup Pijay PIJAY - Menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya terpilih pada Pilkada Oktober 2013 berbagai persiapan dilakukan, mulai dari dekorasi tempat pelantikan, pemasangan tenda, hingga pendistribusian undangan.

Direncanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya (Pijay) tersebut akan dilaksanakan pada 3 Februari 2014 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pijay.

Hingga Kamis (30/1) di depan Gedung DPRK Pijay sudah terpasang tenda yang nantinya akan ditempatkan para tamu undangan, sedangkan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati dilansanakan di dalam gedung DPRK setempat.

Sekwan DPRK Pijay Drs Abdul Syakur MSi melalui M Suhardi selaku Kabag Umum mengatakan untuk persiapan tempat sudah 80 persen, begitu juga dengan persiapan lainnya, semua terkoordinasi dengan baik.

"Samua berjalan dengan baik terutama untuk persiapan tempat yang sudah mulai dilakukan sejak minggu kemarin", katanya.

Syakur manambahkan, tamu undangan yang akan hadir pada acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pijay mencapai 7 ribu orang lebih, seperti dilihat dari jumlah undangan yang sudah dicetak.

"Tamunya diperkirakan 7.000 orang, belum lagi ditambah masyarakat yang hadir nantinya," kata-

pun calon anggota DPD sedang melaksanakan tahapan Pemilu yaitu kampanye alat peraga luar ruangan.

Sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2013, pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga mulai 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014.

Sementara mulai 16 Maret sampai 5 April 2014 adalah jadwal bagi peserta Pemilu melaksanakan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik.(SI/GAR)

Aceh Termasuk Daerah Rawan Untuk Pemilu

nya. Sebelum acara pelantikan, digelar gladi rapat paripurna pelantikan pada Minggu, 2 Februari 2014 siang.

Gladi ini dilakukan untuk memantapkan persiapan agar prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pijay berlangsung khidmat dan lancar.(GJ/GAR)

JAKARTA - Polisi memetakan beberapa wilayah yang tergolong rawan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Berikut beberapa wilayah rawan yang dipetakan Polri dalam menghadapi Pemilu April nanti.

Kepala Baharkam Polri Komjen Badrodin Haiti mengatakan, kota-kota besar di Indonesia masuk ke dalam radar daerah rawan. Kota-kota itu antara lain berada di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, serta Sumatera Utara.

Sementara wilayah rawan lainnya adalah Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTB, serta Sumatera Selatan, dan Aceh.

"Ada berbagai macam faktor dan hasil analisa Pilkadapilkada yang ada di daerah-daerah tersebut, seperti konflik yang selalu dibawa ke Pemilu," kata Badrodin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (27/1).

Badrodin mencontohkan konflik Pilkada yang kerap terjadi di wilayah Maluku Utara dan NTB. Sementara di Papua, kata Badrodin, begitu banyak faktor yang mendukung wilayah ini masuk ke dalam kategori wilayah rawan, selain geografis dan juga ancaman keamanan kelompok bersenjata.

"Di Papua ini kompleks," terang Badrodin.

Teknis pengamanan Pemilu, terang Badrodin, sepenuhnya berada di satuan kewilayahan di Polres dan Polda.

Peran Baharkam sebagai leading sector pengamanan adalah menyiapkan personel di tingkat pusat dan mendorong perbantuan bila suatu wilayah memerlukan perbantuan.

"Kita dorong untuk situasi kontigensi kekurangan mana kala terjadi kekurangan," jelas Badrodin.(DTC/GAR)

WALI KOTA LANGSA

Diminta Tindak Penyimpangan Keuchik Matang Seulimeng LANGSA - Wali Kota Langsa Usman Abdullah diminta menindaklanjuti temuan Inspektorat Kota Langsa terkait dugaan beberapa penyimpangan yang dilakukan Keuchik Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat.

Permintaan itu disampaikan mantan Ketua Tuha Peut Matang Seulimeng Nurdin Ibrahim bersama 11 anggotanya yakni Sadimin, Burhanuddin, Muchtar Daud, Bachtiar Ali, Muzakir, Abdullah Usman, M Yusuf Rasyid, Hasyem Hasan, Muhd Husin HS, dan A Khalik, kepada wartawan, Kamis (23/1).

Dijelaskan ada 10 item penyimpangan temuan Inspektorat. Pertama, administrasi pemerintah gampong belum seluruhnya

dikerjakan. Kedua, keuchik tidak membuat rancangan qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) untuk dibahas bersama tuha peut gampong.

Ketiga, keuchik tidak mengadakan musyawarah dengan tuha peut gampong perihal alokasi dana gampong (ADG) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Balanja Kota (APBK) Langsa.

Keempat, keuchik tidak menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada tuha peut gampong.

Kelima, belum melaksanakan pemilihan kepala dusun dan imam dusun. Keenam, belum melakukan pembubaran panitia pembangunan menara masjid

dan membentuk panitia masjid selanjutnya.

Ketujuh, sisa dana pembangunan menara Masjid Gampong Matang Seulimeng sebesar Rp31.784.000, tidak ada pada bendahara. Kedelapan, rencana qanun gampong tentang reusam gampong belum ditetapkan menjadi qanun gampong. Kesembilan, pembangunan tempat wudhu/ Mandi Cuci Kakus (MCK) yang bersumber dari dana sedekah masjid belum sesuai ketentuan.

Dan kesepuluh, pembangunan sanitasi lingkunga berbasis masyarakat/MCK sumber dana alokasi khusus (DAK), APBK, dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) tidak sesuai ketentuan.

“Semua temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan khusus sehubungan dengan kinerja Geuchik Matang Seulimeng sesuai nomor: 12/ LHP/KU-Inspektorat Kota/2013 tanggal 31 Desember 2013,” kata mereka.

Ditegaskan, jabatan tuha peut mereka lepas secara bersama, bukan berarti penyimpangan yang dilakukan geuchik dibiarkan begitu saja.

Mereka tetap menginginkan agar Wali Kota Langsa segera menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat tersebut.

“Kami berharap wali kota menindaklanjuti sepuluh item temuan Inspektorat tersebut sesuai ketentuan dan mekanisme pemerintah dalam

mengambil keputusan,” katanya.

Jika permasalahan ini belum tuntas, maka tidak ada pembentukan tuha peut baru di gampong tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi pelecehan aturan dan wibawa lembaga adat selanjutnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Pemko Langsa Rinaldi Aulia mengatakan, Wali Kota Langsa sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan telah menindaklanjutinya dengan menugaskan Camat Langsa Barat untuk memerintahkan keuchik gampong setempat membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis terhadap objek LHP yang selanjutnya akan dievaluasi.(BSO)

KPK POS

7

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

POLITIK

Polres Sergai Apel Persiapan Pemilu SERGAI - Jajaran Polres Serdang Bedagai Senin (27/1) pagi melaksanakan Apel Bhabinkamtibmas yang diikuti oleh seluruh Bhabin Kamtibmas jajaran Polres Sergai bertempat di halaman Maporles Sergai.

Dalam apel tersebut Kapolres AKBP B Anies Purnawan SIK MSi sebagai inspektur upacara, Kasat Binmas AKP Ali Irsan Hasibuan sebagai perwira upacara, dan Ipda M Pandiangan sebagai komandan upacara.

Apel ini dilaksanakan sebagai pengecekan kesiapan seluruh Bhabinkamtibmas sejajaran Porles Sergai dalam menghadapi pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Kapolres Sergai dalam arahannya mengatakan program Bhabinkamtibmas dengan penggelaran satu polisi satu desa merupakan program Polda Sumut sebagai penjabaran program Mabes Polri.

Program ini sangat diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan program Bhabinkamtibmas ini tidak hanya dilaksanakan oleh Polres Sergai saja melainkan dilaksanakan oleh Polres sejajaran Polda Sumut.

Bila dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang pesat serta isu–isu global seperti demokratisasi, perlindungan hukum dan ham, lingkungan hidup dan lain – lain, menyebar secara pesat menjadi isu nasional. Kondisi tersebut tentunya akan membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini juga berimplikasi pada munculnya berbagai potensi ancaman dan gangguan Kamtibmas di masyarakat yang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai gangguan nyata seperti kejahatan konvensional, konflik sosial, terorisme, kejahatan transnasional, dan gangguan keamanan lainnya.

Dihadapkan pada berbagai perkembangan dinamika Kamtibmas tersebut, Polri memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat, salah satunya dalam bentuk pengamanan swakarsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang– undang Nomor 2 Tahun 2002.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagai personel Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mendukung upaya pemeliharaan Kamtibmas melalui kewenangan kepolisian yang diemban masing–masing personel untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di desanya masing–masing.

Kapolres berharap agar para Bhabinkamtibmas lebih mendekatkan diri dan bergabung di tengah masyarakat agar warga masyarakat lebih peduli dan simpatik melihat setiap sosok prajurit Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di manapun berada khususnya di desa binaannya masing-masing.

"Mengingat dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan tugas pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, seiring dengan tugas yang begitu padat, saya mengingatkan kembali kepada para Bhabinkamtibmas dan kita semua untuk menjaga kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, terwujud Bhabinkamtibmas yang solid dan profesional sebagaimana yang diharapkan," kata Kapolres.

Seiring dengan berbagai upaya peningkatan kualitas Bhabinkamtibmas secara moral, integritas, dan forpesionalisme juga harus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan secara efektif yang berkesinambungan oleh Kapolsek secara langsung dan Kasat Binmas sebagai pembina fungsi.

Selanjutnya Kapolres juga meminta jajarannya untuk terus disiplin, menjaga kesehatan, waspada, dan menjaga netralitas pada Pemilu 2014.(ARM)

Eldin Gelar Jamuan Makan Malam dengan 16 Pelajar Kota Gwangju MEDAN - Melalui program pertukaran pelajar (student exchange program), para pelajar diharapkan dapat saling bertukar informasi, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Hal ini tentunya sangat penting, sebab di era informasi saat ini persaingan sangat ketat.

Harapan ini disampaikan Plt Wali Kota Medan HT Dzumli Eldin S Msi ketika menggelar jamuan makam malam dengan 16 pelajar asal Kota Gwangju, Korea Selatan di Medan Club, Jalan Kartini, Medan, Minggu (26/1).

Jamuan makan malam ini digelar sebagai ungkapan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan yang telah dilakukan, sekaligus malam pelepasan kepada para pelajar asal Kota Gwangju setelah sepekan menjalani student exchange program di Kota Medan.

Menurut Eldin, kesepakatan global tentang perdagangan bebas juga menuntut ketersediaan tenaga kerja yang unggul, memiliki kompetensi, dan mampu bekerja secara kreatif. Oleh karena itu peningkatan kompetensi mutlak dibutuhkan, salah satunya melalui program pertukaran pelajar yang tengah diselenggaarakan saat ini.

“Program pertukaran pelajar ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri para pelajar untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di negara lain. Melalui program ini para pelajar akan mendapatkan motivasi dan bekal dalam mempersiapkan masa depannya.

Pertukaran pelajar ini bisa menjadi modal untuk mewujudkan anak-anak yang semakin cerdas, mandiri dan mudah beradaptasi dengan para siswa dari negaranegara lain secara global,” kata Eldin.

Dijelaskan Eldin, pertukaran pelajar antara Kota Medan dengan Kota Gwangju terjalin berkat adanya Asosiasi Sister City. Kerjasama ini telah banyak memberikan manfaat dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Sebab, Korea Selatan selama ini terkenal sebagai negara yang cukup maju dalam bidang pendidikan.

Untuk itulah Eldin perlu menyampaikan, Kota Medan sangat terbuka dan menyambut

baik kerjasama dalam setiap bidang dengan Kota Gwangju.

Tidak hanya bidang pendidikan saja, tetapi juga bidang ekonomi, kesenian, budaya, dan pariwisata.

Di samping itu Kota Medan selalu terbuka jika masyarakat Kota Gwangju memiliki minat untuk berinvestasi di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini.

Kabag Hubungan Kerjasama Kota Medan Drs Rivai Nasution MM dalam laporannya mengatakan, jumlah pelajar asal Kota Gwangju yang mengikuti student exchange program di Kota Medan berjumlah 16 orang ditambah 2 orang guru pendamping.

Selama berada di Kota Medan, mereka tinggal bersama orangtua asuh seperti H Gatot Pujo Nugroho ST/ Hj Sutias Handayani, Drs H TDzulmi Eldin S MSi/Hj Rita Maharani, Ir Syaiful Bahri Lubis/Ir Suti Saidah Nasution, dan Sony Firdaus SH/Dra Lily MBA MH. “Selama para pelajar tinggal bersama orangtua asuh, mereka dianggap sebagai anak kandung dan anggota keluarga sendiri.

Selain itu juga mereka memperoleh wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang Kota Medan dengan kondisi sosial, ekonomi dan adat budaya maupun kebiasaan masyarakat Kota Medan dari orangtua asuh. Hal ini tentunya menambah rasa kekeluargaan yang pada gilirannya akan meluas kepada seluruh masyarakat kedua kota,” jelas Rivai.

Selama sepekan berada di Kota Medan, ungkap Rivai, para pelajar telah melakukan kunjungan dan menggelar berbagai kegiatan yang sifatnya positif dan mendidik. Kemudian melakukan city tour ke berbagai objek wisata yang ada di Medan. Serta belajar dan mengikuti kegiatan di sekolah Syafiatul Amaliyah Medan.

Sementara itu Mrs Choo Hee mewakili para pelajar, mengucapkan terima aksih kepada Pemko Medan atas sambutan dan dukungan yang diberikan selama ke-16 siswanya mengikuti program pertukaran pelajar di Kota Medan. Diakuinya banyak pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama sepekan mengikuti program tersebut.

Selanjutnya Choo berharap agar hubungan sister city antara Kota Medan dan Kota Gwangju yang telah terjalin sejak tahun 1997 dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Tidak hanya kerjasama pendidikan tetapi juga di bidang lainnya.(VIN)

SUMUT

BCW Curigai Ada Kompensasi di Pembahasan APBD Binjai BINJAI - Setelah menjalani proses cukup panjang, APBD TA 2014 Kota Binjai akhirnya diparipurnakan pada Kamis pekan lalu di Gedung DPRD Binjai. KUA dan PPAS yang selama ini menjadi substansi bahasan Panitia Khusus Dewan yang disebut-sebut cukup alot dalam pembahasannya akhirnya mencair yang didahului dengan rapat ekstra pimpinan SKPD di rumah dinas Wali Kota Binjai beberapa hari lalu.

Informasi diterima, menjelang sidang paripurna Dewan dalam agenda nota pengantar R-APBD sampai berita ini dikirim, seluruh anggota Dewan belum menenerima buku Rancangan APBD tersebut sebab buku yang selama ini sudah dikirim melalui Banmus oleh Pemko ditarik kembali karena disebut-sebut akan dilakukan perbaikan pada sejumlah item anggaran.

Menurut Ketua Lembaga BCW Kota Binjai Gito Affandy tidak tertutup kemungkinan perbaikan item-item anggaran terkait dengan hasil tarik menarik selama ini dengan indikator untuk kepentingan pihak legislatif terkait dengan istilah 'APBD politik' sebab

sudah menjadi rahasia umum APBD tahun 2014 diduga merupakan 'APBD basah' yang disinyalir untuk kepentingan pelaku-pelaku politik pada Pemilu Legislatif.

Indikasi dugaan praktik adanya tarik menarik antar-eksekutif dengan legislatif, sejalan dengan akan berakhirnya masa bakti DPRD periode 2009-2014 pada pertengahan 2014 yang akhirnya R-APBD TA 2014, eksekutif Pemko Binjai mengajukan anggaran kisaran Rp820 miliar. Di mana pada setiap item-itemnya perlunya dilakukan pengawasan yang cermat sehingga para anggota Dewan yang akan meninggalkan periode 2009-2014 tidak meninggalkan beban yang harus ditanggung masyarakat luas.

Diterangkan Gito, adalah hal yang sangat memprihatinkan bila faktor tarik menarik penyebab keterlambatan proses pengesahan APBD bukan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi justru untuk menciptakan pos-pos anggaran yang peruntukannya bisa nyasar kepada kepentingan politik yang mengarah kepada substansi proyek yang menjadi jatah sejumlah

oknum wakil rakyat yang akan hengkang dari gedung Dewan usai Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Apapun alasannya, ini merupakan fenomena rutin per 5 tahunan yang sama sekali tidak berubah dan sudah menasional sekaligus jawaban bahwa moralitas wakil rakyat dari periode ke periode sama sekali tidak pernah berubah bahkan sulit ditemukan yang namanya pro rakyat. Dan kapan para wakil rakyat akan benar-benar berpihak kepada rakyat, sepertinya semua hanya sebatas slogan dan mimpi kosong.

Menyikapi sejauh mana kinerja wakil rakyat selama ini yang kerap tidak pro rakyat, Gito mengakui dalam waktu dekat pihaknya akan segera mempertanyakan ke Dewan apa yang sudah dikerjakan selama 5 tahun ini terutama yang berkaitan dengan kinerja wakil rakyat soal Ranperda yang sudah di-Perda-kan.

"Kita akan pertanyakan sudah berapa banyak peraturan daerah yang diproduksi selama lima tahun baik Perda yang diajukan oleh eksekutif maupun Perda inisiatif," ungkapnya.

Kenapa hal ini menjadi prioritas

BCW? Gito mengatakan justru ini substansi yang sangat penting.

"Kita juga akan pertanyakan sudah seberapa miliar uang rakyat yang digunakan untuk jalan-jalan dengan nomenklatur studi banding dalam segala kegiatan. Dan ini merupakan implementasi dari penggunaan anggaran yang digunakan," ujarnya.

"Kita akan bandingkan besaran anggaran dengan capaian kinerja hasil jalan-jalan yang menggunakan uang rakyat. Tidak sampai di situ, kita juga akan lihat sejauh mana Perda yang pro rakyat dengan implementasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Jika dalam lima tahun hanya memproduksi di bawah 20 Perda, maka amanah yang diemban ketiga puluh wakil rakyat selama 5 tahun ini terindikasi dengan pengkhianatan massal yang ini tentunya akan kita somasi untuk mengembalikan uang rakyat," tegasnya.

Di bagian lain, BCW juga akan pertanyakan sejauh mana sikap wakil rakyat dalam periode 20092014 terhadap kondisi Kota Binjai yang sarat dengan berbagai kegagalan baik soal fisik prasarana pembangunan maupun sektor

pembangunan perekonomian rakyat disusul soal masih tingginya angka kemiskinan dengan indikator tingginya angka pengangguran yang semakin tidak terkendali disebabkan kegagalan Pemko Binjai dalam menciptakan lapangan kerja.

Pada prinsipnya, kegagalan Pemko Binjai dalam membangun dan memelihara sarana fisik dan sektor perekonomian masyarakat merupakan tanggung jawab legislatif selaku lembaga pengawasan sebab tugas DPRD bukan sebagai legislator APBD semata dan harus menindaklanjuti dengan pengawasan.

"Dan kita sudah melihat pengawasan yang merupakan tanggung jawab wakil rakyat sepanjang sejarah reformasi ini ternyata sangat minim dan nol besar bahkan peran wakil rakyat identik dengan mitra 'seiya sekata' tidak mengarah kepada kontrol sebagaimana mestinya," sebutnya.

Menurut Gito pihaknya sedang mempersiapkan surat audiensi kepada wakil rakyat Binjai yang dalam minggu depan sudah akan dilayangkan kepada pimpinan Dewan. "Kita tunggu saja," terang Gito.(SBR)

Dispenda Medan Luncurkan Majalah Perpajakan

Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menerima plakat penghargaan dari Menteri PAN-RB RI Azwar Abubakar atas keberhasilan Pemko Medan meningkatkan akuntabilitas.

Pemko Medan Raih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja MEDAN - Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Azwar Abubakar menyerahkan penghargaan kepada Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin atas keberhasilan Pemko Medan meningkatkan akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) yang telah dilakukan Kementrian MenPAN-RB. Penghargaan tersebut diserahkan langsung MenPAN-RB kepada Eldin bersama sejumlah Bupati/ Wali Kota se-Indonesia yang juga mendapatkan penghargaan yang sama di Gedung Balai Kartini Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/1).

Dari 492 kabupaten/kota yang dievaluasi, 154 daerah yang dianggap baik, termasuk Pemko Medan.

Selanjutnya dari 154 kabupaten/ kota itu, 4 diantaranya meraih predikat B, sedangkan 150 dapat predikat CC. Untuk kabupaten/kota di Sumatera Utara, ada 26 daerah yang dievaluasi termasuk Kota Medan.

Hasilnya Kota Medan bersama Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi berhasil mendapatkan predikat CC. Selanjutnya 17 kabupaten/kota

lainnya meraih predikat C, sedangkan sisanya 4 kabupaten yakni Karo, Labuhan Batu, Nias Barat, Nias Utara dan 1 Kota yaitu Pematang Siantar mendapatkan predikat D. Dzulmi Eldin mengaku gembira atas penghargaan yang diberikan oleh MenPAN-RB. Sebab, penghargaan yang diterima ini berdasarkan hasil evaluasi, terutama ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

“Alhamdulillah, kita sangat bersukur atas keberhasilan meraih penghargaan dari MenPAN-RB terkait Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2013.

Penghargaan ini tentunya sangat membanggakan sekali, sebab ini menunjukkan kita secara perlahan terus melakukan perbaikan kinerja untuk menjadi lebih baik. Keberhasilan ini diraih berkat hasil kerja keras yang telah dilakukan selama ini.Untukitusayamengucapkanterima kasih atas kerja keras dan dedikasi yang telah dilakukan seluruh jajaran Pemko Medan,” kata Eldin.

Selanjutnya Eldin mengingat-

kan kepada seluruh jajarannya, mulai dari pejabat yang tertinggi sampai terendah agar tidak puas dengan hasil yang diperoleh saat ini. Justru Eldin berharap agar keberhasilan ini dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sehingga pada penialain selanjutnya bisa mendapatkan predikat yang lebih tinggi.

“Untuk itu mari terus tingkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, perkuat sinergitas dan kebersamaan. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kota Medan Farid Wajedi yang turut mendampingi Plt Wali Kota Medan saat menerima penghargaan tersebut, mengatakan, keberhasilan Kota Medan meraih predikat CC ini tentunya sangat membanggakan. Sebab, ini kali pertama Kota Medan mendapatkan predikat CC, sebelumnya hanya berhasil meraih predikat C. Dijelaskan Farid, ada 5 komponen yang menjadi dasar penilaian yang dilakukan Kementrian PANRB pada saat melakukan evaluasi, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja.(HPM/ADLS)

MEDAN - Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin meluncurkan Tax Magazine, majalah milik Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan, Selasa (28/1) di Lembur Kuring Jalan T Amir Hamzah Medan. Kehadiran majalah ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi sekaligus sosialisasi perpajakan bagi warga Kota Medan, terutama wajib pajak.

"Dengan membaca majalah ini kita berharap masyarakat khususnya para wajib pajak mendapatkan informasi yang terbaik tentang berbagai persoalan dan seluk beluk mengenai pajak daerah.

Sebab, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang fungsi-fungsi perpajakan," kata Eldin.

Selain itu, majalah ini juga akan menyajikan dan mengupas secara lengkap tentang retribusi yang ada dengan konten yang ringan dan menggunakan bahasa populer, sehingga apa yang disampaikan mudah dimengerti.

Dengan begitu wajib pajak akan mendapatkan pengetahuan serta menambah cakrawala berfikir tentang pajak daerah.

Terkait dengan peluncuran Tax Magazine, Eldin selanjutnya berharap kepada dinas maupun badan yang berada di lingkungan Pemko Medan dapat mencontoh langkah yang telah dilakukan Dispenda ini.

Sebab, sudah tidak zamannya lagi pemerintah tidak transparan kepada masyarakat.

Apalagi saat ini merupakan era kerterbukaan, artinya seluruh jajaran Pemko Medan harus transparan.

"Kita harus menyesesuaikan diri, karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang harus siap melayani, termasuk memberikan informasi yang benar dan akurat.

Tentunya melalui media-media seperti majalah maupun website sehingga akan mendekatkan diri kita kepada masyarakat," harapnya.

Kepala Dispenda Kota Medan M Husni SE MSi menjelaskan, Tax Magazine diluncurkan sebagai

media informasi, komunikasi sekaligus soislaisasi kepada masyarakat, terutama para wajib pajak.

Husni menyadari sampai saat ini tidak sedikit masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang fungsi-fungsi perpajakan.

"Untuk itu sebagai satu pola pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat disamping adanya interaktif antara fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan, maka kami mencoba menghadirkan Tax Magazine," kata Husni.

Husni menjelaskan, Tax Magazine tampil sangat life style. Di samping menyampaikan fungsifungsi informasi, juga mencoba memberikan insentif kepada para wajib pajak khususnya langan dunia usaha seperti tempat hiburan, hotel serta retoran dengan mempromosikan bentuk-bentuk usaha mereka tersebut.

Direncanakan, majalah ini akan terbit rutin 3 bulan sekali sebagai bentuk sosialisasi dan promiksi kepada masyarakat. Untuk penerbitan awal, Tax Magazine dicetak sebanyak 3.000 ekesemplar.

"Selama ini banyak pihak yang mengatakan sosialisasi tentang pajak sangat kurang. Untuk itu kami berusaha memberikan sosialisasi, baik melalui media massa nantinya baik cetak maupun elektronik, serta Tax Magazine yang kita terbitkan sendiri.

Selain itu juga akan diikuti dengan fungsi-fungsi staf kita agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab, bicara pajak harus diikuti dengan sentuhan-sentuhan komunikasi sehingga akhirnya masyarakat tidak ragu dan takut membayar pajak bila semau aturannya jelas," ungkap Husni.

Selain membagikan Tax Magazine kepada seluruh tamu yang hadir, peluncuran majalah yang juga dihadiri Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis juga diisi dengan penyerahan cenderamata kepada perwakilan wajib pajak yang berasal dari dunia usaha oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Medan. Setelah itu dilanjutkan dengan silaturahmi.(VIN)

PERMUDAH LAYANAN KEPENDUDUKAN

Disdukcapil Medan Launching Website MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Senin (27/1) me-launching website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan: www.disdukcapil. pemkomedan.go.id.

Dalam arahannya, Eldin mengatakan peluncuran website Disdukcapil ini menjadi bukti dan komitmen bersama seluruh SKPD yang bertekad menjadikan tahun ini sebagai tahun pelayanan publik.

"Kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang ruang lingkupnya meliputi seluruh penduduk kota ini. Artinya, kualitas pelayanan kependudukan akan ditentukan oleh persepsi/ pandangan dari seluruh masyarakat

kota ini," katanya.

Menurut Eldin, sangat wajar bila pelayanan kependudukan dan catatan sipil dianggap merupakan jenis pelayanan sangat pokok dan sensitif bagi masyarakat karena persepsi positif maupun negatif akan selalu muncul dari jenis pelayanan publik ini.

"Kepada semua perangkat penyelenggara pelayanan kependudukan mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota agar terus melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan guna menyediakan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ajak Eldin.

Terkait website, sebut Eldin, tentunya akan memberikan kemudahan, kecepatan, dan kesederhanaan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan

akses informasi sekaligus pelayanan kependudukan yang diperlukan masyarakat.

Menurutnya, melalui Website ini, masyarakat akan mendapatkan informasi tentang proses perizinan yang sedang dilakukan oleh Disdukcapil dengan mudah tanpa bertatap muka.

Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka rasakan untuk dapat diperbaiki oleh penyelenggara pelayanan. Selain itu masyarakat bisa mendapatkan informasi makro tentang kependudukan yang sangat diperlukan dalam berbagai bidang pembangunan.

"Melalui fasilitas website ini kita akan dapat mewujudkan sistem pelayanan yang lebih interaktif, dinamis, acceptable, khususnya antara pemberi pelayanan dengan

pengguna pelayayan publik," sebutnya.

Eldin juga berpesan agar website pelayanan ini dapat dioperasikan dengan sungguhsunguh dan konsisten, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan publik kependudukan yang semakin berkualitas sebagaimana harapan masyarakat.

Sementara itu Kepala Disdukcapil Medan Muslim Harahap melaporkan dengan adanya website ini masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja syarat mengurus adminstrasi kependudukan, karena segala persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus dukumen adminstrasi kependudukan termasuk SOP- nya dapat dilihat melalui website ini, yaitu, www.disdukcapil. pemkomedan.go.id.

“Kita tahu tidak semua masyarakat yang tahu dan mengerti mengoperasikan bahkan memiliki perangkat IT, tetapi di semua kelurahan dan kecamatan serta di counter-cuonter yang ada (website Disdukcapil) dapat dilihat,“ ujar Muslim.

Dikatakannya, pemerintah harus proaktif dalam pelayanan adminsitrasi kependudukan bahkan harus jemput bola. Untuk tahun 2013 jumlah kelahiran bayi meningkat mencapai 32.000 jiwa dan yang sudah mengurus akte kelahiran baru 20.000 jiwa.

Menurutnya, di 2012 masih ada tersisa sebanyak 130.000 orang anak tingkat SD, SMP yang belum memiliki akte kelahiran. "Semoga dengan adanya persidangan keliling isbath semua ini nantinya dapat kita selesaikan," katanya.(VIN)

KPK POS

13

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Ada yang Ingin Mengubur Kasus Century JAKARTA- Inisiator hak angket kasus korupsi bailout Bank Century, Muhamad Misbhakun merasa geram dengan lambannya penuntasan skandal korupsi senilai Rp6,7 triliun tersebut.

Misbakhun curiga ada pihak yang sengaja ingin mengubur kasus ini. "Kita dipaksa untuk mengubur sebuah bangkai gajah yang besar, ingin mengubur tapi mereka susah untuk mengubur bangkai ini, karena baunya sudah ke manamana," katanya di kantor PP Muhamadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).

Dikatakan Misbhakun, tidak ada satu skenario pun yang mampu untuk menutupi kasus ini. Mengingat, dugaan keterlibatan beberapa pihak sudah sangat jelas. Dianta-

ranya dugaan keterlibatan Wakil Presiden Boediono. Dia disebut memiliki peran dalam mengeluarkan kebijakan bailout Century.

Misbhakun menuturkan, upaya menutup kasus ini terlihat jelas, dimana semua pihak dipaksa untuk mengingat dan menilai kalau Boediono adalah orang yang baik, santun, dan tidak punya kepentingan politik apapun.

Padahal, kebijakan untuk mencairkan dana bailout untuk Bank Century itu jelas ditandatangani oleh Boediono ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. "Itu kejahatan yang nyata dan jelas, dilakukan sangat nyata.

Yang jadi pertanyaan kenapa proses hingga sampai ke Boediono ini jadi sangat lama," pungkasnya.(OKZ)

Empat Sektor Rawan Korupsi Jelang Pemilu 2014 YOGYAKARTA- Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM mengumumkan sejumlah sektor yang rawan menjadi lahan korupsi menjelang pemilu 2014. Sektor itu adalah BUMN, Perbankan, pajak, dan migas.

Peneliti senior lembaga itu, Zaenal Arifin Mochtar, menyatakan BUMN merupakan obyek jarahan korupsi untuk biaya politik yang potensial. Kasus Hambalang merupakan salah satu contoh ketika BUMN mudah menjadi sapi perahan politisi untuk kepentingan pemilihan. "Wajar, dana yang dikelola BUMN besar sekali, Rp 600 triliun," kata dia.

Karena itu, di tengah situasi menjelang pemilu, dia berharap Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan judicial review yang menghendaki kekayaan BUMN berada di luar anggaran negara. Posisi BUMN yang lepas dari pengawasan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI akan membuka peluang lebar korupsi politik.

"Isu ini mudah dibajak koruptor dan jadi mainan politisi," kata Zaenal.

Wilayah rawan lain, menurut Zaenal ialah perbankan. Termasuk Bank Indonesia dan bank-bank di bawahnya. Potensi korupsi politik di sini sama besarnya dengan di sektor migas dan pajak.

Apalagi sampai sekarang, kasus seperti century dan korupsi sektor migas masih belum tuntas. Menurut Zaenal penegak hukum seharusnya cekatan karena penyelesaian kasus-kasus korupsi besar membantu publik mendeteksi calon-calon bermasalah di pemilu.

"Seharusnya ada kejelasan dan

kepastian bagi publik," kata dia.

Sementara Pakar politik Fisipol UGM, Ari Dwipayana membenarkan maraknya potensi korupsi politik di sektor-sektor strategis perlu diwaspadai oleh penegak hukum. Dia memperkirakan pengeluaran partai politik dan kandidat calon legislatif maupun presiden menjelang pemilu 2014 lebih besar dari periode sebelumnya. "Biaya politik semakin mahal karena yang diatur baru sumber pendanaan dan mekanisme pengawasan keuangan partai saja," kata Ari. Menurut dia agar pemborosan biaya politik tidak terjadi di pemilu lima tahun mendatang perlu ada reformasi besar-besaran pada regulasi pengatur pendanaan partai. Ini pertanda kebutuhan pada adanya Undang-Undang Pembiayaan Partai mendesak. "Untuk sekarang, pencegahannya harus ada pengawasan ketat di penggunaan pos APBN, APBD, kontrak karya, perizinan dan modus penggalanan dana politik yang massif lainnya," kata dia.

Ari mengusulkan dalam lima tahun mendatang perlu ada sejumlah regulasi setingkat undangundang yang membatasi belanja partai. Misalnya, dia menambahkan, ada aturan ketat untuk melarang bentuk-bentuk kampanye penyedot biaya besar.

Penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden secara serentak sebenarnya berpeluang membuat partai makin berhemat pada lima tahun mendatang. "Penggunaan sumbangan publik untuk biaya politik partai juga harus dibatasi," kata Ari.(TEMPO.COM)

Dana Saksi Parpol Cara APBN Digarong Secara Legal JAKARTA- Dana saksi partai politik (parpol) yang tidak jelas dasar hukumnya dinilai akan melegalkan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) apabila direalisasikan.

Pengadaan dana saksi parpol ini juga akan menjerumuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melanggar undang-undang. Hal itu merupakan rangkuman temuan masalah dana saksi parpol yang dirinci Indonesia Budget Center (IBC) bersama Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta.

Peneliti IBC Roy Salam mengingatkan, baik UU Partai Politik maupun UU Pemilu tidak mengatur adanya bantuan atau subsidi APBN untuk anggota parpol dalam bentuk dana saksi parpol.

“Undang-undang hanya membolehkan adanya subsidi APBN untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemberian dana tersebut baru bisa diberikan ketika parpol dinyatakan berhak memakai kursi di DPR/DPRD yang dihitung berdasarkan perolehan suara.

Bukan pada saat pemilu berlangsung,” ujarnya.

Niat pemerintah untuk menindaklanjuti pemberian dana saksi parpol dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), kata dia, dipandang sebagai tindakan presiden melegalkan korupsi APBN. “Padahal sebelumnya presiden terhitung sudah tiga kali mengeluarkan instruksi presiden mengenai penyelamatan dan penghematan APBN. Selain melalui Seskab, presiden mewanti-wanti setiap kementerian/lembaga untuk

mencegah praktik kongkalikong APBN 2013-2014,” tuturnya mengingatkan.

IBC dan TII menghitung, dari dana cadangan sebesar Rp700 miliar yang dialokasikan untuk membiayai saksi parpol, alokasi dana untuk 12 partai nasional dan tiga partai lokal menguras APBN sebesar Rp659,03 miliar. Setiap partai politik memeroleh jatah Rp54,56 miliar dan Rp1,08 miliar.

“Dana saksi parpol akan melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dari APBN/APBD harus patuh peraturan perundang-undangan.”

Di sisi lain, pengadaan dana itu dinilai akan menjerumuskan Bawaslu melanggar undang-undang.

Sebab, dalam fungsi Bawaslu untuk pemilu legislatif, pemilu presiden atau pun pemilu kada tidak satu pun diatur tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu menjadi penyalur dana bantuan untuk partai politik. Termasuk dana saksi parpol.

“Adanya kesepakatan pemerintah untuk menyalurkan dana saksi parpol melalui Bawaslu dipandang sebagai upaya pemerintah menjerumuskan Bawaslu melabrak undang-undang.”

Ia menambahkan, adanya niat presiden dan DPR mengalokasikan dana saksi parpol juga dipandang sebagai upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

“Artinya pemerintah tidak percaya dengan keberadaan KPU dan Bawaslu. Padahal KPU dan Bawaslu dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu,” paparnya.(INT)

Petugas keamanan berada di dekat mobil mewah yang disita KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana di Parkiran KPK Jakarta, Selasa (28/1). KPK menyita sebanyak 17 mobil yang diduga terkait dugaan TPPU yang dilakukan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu.

“Hindari Korupsi Dana Bansos” JAKARTA - Kekhawatiran terhadap penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos), memang tak bisa dihindari. Mengingat dana Bansos kerapkali diselewengkan, digelapkan dan dikorupsi. Karena itu, Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) mengimbau para kepala daerah mulai Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menghindari penyalahgunaan dana bansos.

"KPK meminta para kepala daerah mengelola dana hibah dan bansos dengan berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan bermanfaat secara luas bagi masyarakat, jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/1).

Dalam pernyataan KPK ter-

cantum surat imbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Hal ini terkait dengan tahun 2014 yang menjadi "tahun politik" karena dilangsungkannya pemilihan presiden dan anggota legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I maupun DPRD tingkat II. "Para kepala daerah diminta memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada)," tambah Johan.

KPK juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan

pemberian dana bansos dan hibah tersebut. Kajian KPK menunjukkan nominal dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Kajian tersebut memperlihatkan dana hibah meningkat dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013). KPK juga menemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana bansos terhadap pilkada menjadi dana hibah yang memiliki korelasi lebih kuat.

Data APBD 2010-2013 dan pelaksanaan pilkada 2011-2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah terhadap total belanja.

Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun pelaksanaan pilkada dan satu tahun menjelang pelaksanaan pilkada.

Bahkan, salah satu daerah menunjukkan kenaikan persentase hingga 117 kali lipat pada 20112012, dan 206 kali lipat pada 20122013. Sedangkan dana bansos, mencapai 5,8 kali lipat pada 20112012 dan 4,2 kali lipat pada 20122013.

Bila dilihat dari persentase dana hibah terhadap total belanja, nilainya juga cukup signifikan.

Terdapat satu daerah yang anggaran dana hibahnya mencapai 37,07 persen dari total APBD. Selain mengirimkan himbauan kepada kepala daerah, menurut Johan, KPK juga menyerahkan hasil kajian ini kepada BPK dan BPKP untuk dijadikan bahan dalam pengawasan dan audit terhadap penggunaan dana bansos dan hibah, khususnya pada daerah dengan persentase hibah dan bansos terhadap total belanjanya besar

serta pada daerah dengan lonjakan dana hibah dan bansos yang fantastis.

Salah satu daerah yang di dalam APBDnya mengalami peningkatan dana hibah adalah DKI Jakarta.

APBD DKI Jakarta 2014 yang baru disahkan pada 22 Januari lalu mencapai Rp72 trilun dengan dana hibah sebesar Rp 5 triliun, atau meningkat 35,1 persen dibandingkan dana hibah pada APBD DKI 2013 sebesar Rp3,7 triliun.

Dana hibah tersebut dapat digelontorkan tanpa membutuhkan pertanggungjawaban. Padahal BPKP pernah menemukan adanya penyalahgunaan penyaluran dana bansos dan hibah di APBD DKI 2012 yaitu ada anggaran sebesar Rp8,32 miliar untuk bantuan sosial dan hibah dengan 191 penerima baru, meski dalam pembahasan APBD ratusan penerima itu tidak ada. (endy)

Hatta Minta Kementerian Tak Berkonflik Soal Beras Impor JAKARTA - Polemik mengenai temuan peredaran beras asal Vietnam di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, membuat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta pihak saling tuding. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sudah memberikan perintah kepada Menteri Pertanian (Suswono) untuk segera melakukan investigasi.

"Saya minta segera lakukan investigasi, dan tidak perlu berkonflik ria. Tidak perlu saling menyalahkan. Tidak perlu," ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (30/1).

Hatta menambahkan, saat ini sudah dilakukan pengecekan terhadap izin impor beras mulai dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Menurut Hatta dalam pengecekan ini semua dilakukan secara profesional.

"Dari kementerian pertanian, sudah saya tanyakan. Memang memberikan rekomendasi untuk beras tertentu. Itu sudah betul, selama ini juga begitu. Dari Kementerian Perdagangan, sudah betul juga.

Untuk memberikan kepada peru-

sahaan tertentu, untuk mengimpor beras tertentu juga," jelasnya.

"Pertanyaan kita sekarang, mengapa di lapangan, ada beras medium? Ini yang saya minta diselidiki. Enggak perlu untuk saling menyalahkan," tambah dia.

Hatta menambahkan, yang akan melakukan investigasi di lapangan saat ini adalah Kementerian Perdagangan. Karena perdagangan itu yang ada di pasar.

"Dia akan mengecek dulu di pasar, setelah itu, laporkan saja.

Secepatnya. Kan sudah bergerak.

Secara bilateral saya sudah beri arahan secara jelas. Jangan dibiarkan hal-hal semacam itu," pungkasnya.

3 Nama Importir Beras Kementerian Perdagangan tengah melakukan investigasi untuk mengetahui pelaku impor beras asal Vietnam. Hasil inves-

tigasi tersebut akan disampaikan secara resmi pada Senin, 3 Februari 2014.

"Investigasi sudah berjalan dan dalam waktu singkat kita sampaikan. Kita lakukan pendalamannya sampai ke importir," ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1).

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bachrul

Hairi, mengaku beras yang selama ini disebut sebagai beras premium adalah beras khusus. Karenanya, dia meminta waktu untuk menyelesaikan proses penyelidikan sebelum disampaikan secara resmi ke publik. "Untuk importir kemungkinan masih nambah, tapi mengerucutnya jadi tiga," ucapnya.

Dia mengungkapkan, tiga importir telah sedang diperiksa.

Ketiga importir tersebut diduga salah satunya izin untuk impor dipakai oleh orang lain. Jika tidak, orang yang yang melaporkan beras tersebut adalah beras premium yang salah.

"Ini kan kompetisi, ini lah hebatnya kompetisi. Jadi tiga itu dua ditengarai kemungkinan salah dan salah persepsi, satu itu izinnya dipakai orang," tuturnya.

Jika terbukti bersalah, tegas Bachrul, maka sanksi yang diberikan oleh kementerian perdagangan adalah mencabut izin impor dari importir tersebut. "Dari perdagangan, izin langsung dicabut.

Kalau yang lain kasih sanksi pidana silahkan. Tapi kewenangan kita administrasi," tukas dia. (OKZ)

Pro Kontra Chandra Hamzah Bela Tersangka Korupsi JAKARTA- Lama tak terdengar kabarnya, bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Chandra M Hamzahkini menjadi pengacara seorang tersangka korupsi. Klien Chandra, Muhammad Bahalwan sedang berurusan dengan Kejaksaan Agung.

Muhammad Bahalwan tersangkut kasus korupsi pelaksanaan tender pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012. Tim penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/F.2/ Fd.1/01/2014, tanggal 27 Januari 2014, untuk melakukan penahanan terhadap Bahalwan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Muhammad Bahalwan mengaku sempat diperas oleh seorang penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berinisial BJJ Rp 10 miliar. Saat dikonfirmasi Chandra menolak menanggapi

tentang adanya oknum Kejagung yang meminta uang kepada kliennya tersebut.

"Maaf kalau masalah permintaan uang saya tidak mau berkomentar dulu, kan tadi klien saya sudah bilang semua. Intinya saya katakan pada klien saya, kalau ada penegak hukum yang minta uang jangan dikasih, sebab itu adalah suap," ujar Chandra Selasa pekan lalu.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menahan lima orang tersangka. Mereka yakni mantan General Manager KITSBU Chris Leo Manggala, Manager Sektor Labuan Angin Surya Dharma Sinaga, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi Supra Dekanto, serta dua karyawan PT PLN Pembangkit Sumbangut, Rodi Cahyawan dan Muhammad Ali. Akibat membela tersangka

korupsi, kritik pun dituai Chandra. Sebagai mantan petinggiKPK , Chandra dianggap mencederai integritas KPK sebagai lembaga yang memerangi korupsi.

"Ini adalah pukulan buat KPK juga karena ada alumni yang selama ini dianggap KPK itu paling enggak senang dikritik pengacara yang bela koruptor.

Seharusnya itu Chandra harus membawa nilai moral dan pencerahan," terang Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, Selasa (28/1).

Bahkan Uchok menyesalkan jika pembelaan terhadap tersangka korupsi ini hanya demi lembaran rupiah. Uchok berpesan agar Chandra tidak mengorbankan integritas dia hanya demi uang.

"Kalau begitu (karena uang) mengecewakan publik harusnya jangan karena rupiah tapi integritas dia, itu nilai dia. Ya

perjuangan itu bukan duit, duit enggak dibawa mati," tegas dia.

Terakhir Uchok berharap agar Chandra memikirkan kembali posisinya dan segera mundur sebagai pembela Bahalwan.

"Dia harusnya menahan diri untuk membela. Chandra itu enggak lepas dari citra komisioner KPK jadi kalau memang kasus di Kejaksaan itu korupsi lebih baik melangkah mundur untuk menjaga dirinya dan supaya enggak usah jadi pengacara," tutup dia.

Sementara, Jaksa Agung Basrief Arief enggan berkomentar terkait mantan pimpinanKPK Chandra M Hamzah yang menjadi pengacara salah satu tersangka korupsi yang diusut oleh pihaknya. Namun Basrief mengatakan, hal itu merupakan haknya Chandra menjadi pengacara kasus korupsi pelaksanaan tender pekerjaan PLTGU Muhammad Bahalwan.

"Itu haknya dia. Personal. Ya mau jadi pengacara," ujar Basrief di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1) kemarin.

Basrief berjanji akan menelusuri lebih dulu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pegawainya terhadap M Bahalwan terkait kasus itu.

Dikabarkan, Chandra berani menjadi pengacara M Bahalwan lantaran ada oknum Jaksa yang memeras tersangka.

Basrief mengatakan dugaan oknum Jaksa yang dilaporkan memeras Bahalwan tidak jelas.

Menurut Basrief, Bahalwan tidak mengungkapkan identitas yang jelas. "Ketika saya tanyakan itu, identitasnya enggak jelas," ujar Basrief. Basrief pun meminta Bahalwan untuk melaporkan identitas oknum Jaksa tersebut sehingga dapat ditindak pihaknya.

"Kita masih dalam penyidikan.

Saya minta silakan deh identitas lengkapnya, nanti akan kita tindak," tegasnya.(MERDEKA.COM)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

Pemkab Siap Tangani Normalisasi Sungai Asahan ASAHAN - Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Sofyan MM menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Parlindungan Purba, Rabu 8 Januari 2014 di Aula Mawar Pemkab Asahan.

Dari pertemuan tersebut, DPD dan Pemkab Asahan mendiskusikan tentang normalisasi Sungai Asahan yang selama ini sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di sepanjang sungai tersebut.

Akhir dari hasil pertemuan tersebut Pemkab Asahan menyatakan telah siap untuk menangani normalisasi Sungai Asahan.

Hal ini tentunya bermanfaat sebagai pengendali banjir.

Komitmen tersebut

langsung disampaikan Wakil Bupati Asahan dalam pertemuan dengan Parlindungan Purba. Selain Pemkab Asahan siap, masyarakat juga menerima program normalisasi tersebut.

Kami dan masyarakt telah siap, karena program ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan bannjir yang selama ini terus dirasakan oleh masyarakat,“ kata Surya.

Parlindungan Purba sebagai wakil rakyat Sumatera Utara menyambut baik atas kesiapan dan keseriusan masyarakat dan Pemkab Asahan atas program normalisasi Sungai Asahan.

Kunjungan kerjanya ke Asahan khusus untuk mempertanyakan komitmen daerah terhadap program yang berasal dari dana APBN.(IN)

Bupati Ajak Masyarakat Asahan Sukseskan Pemilu ASAHAN - Menghadapi tahun politik 2014 dalam pemilihan calon legislatif, Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengajak seluruh lapisan masyakarat Kabupaten Asahan untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif.

Dalam tahun 2014, kata Bupati Asahan, seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Asahan akan dihadapkan pada tahun demokrasi, yaitu Pemilu. Pesta demokrasi yang merupakan instrumen mendasar bagi kelangsungan kepemimpinan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Maka itu mari sukseskan Pemilu tahun 2014 tersebut.Mari kita jauhkan cara-cara berpolitik yang tidak patut. Seperti black campaign, mengumbar keburukan, kebencian, dan cara-cara buruk lainnya, “ ajak Bupati Asahan saat menghadiri acara pembukaan Imlek Fair, Jumat 17 Januari 2014 di Kisaran.

Ajakan untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut juga sering dikatakan Bupati Asahan setiap acara resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan yang dihadiri masyarakat, seperti di acara pengajian, pemberian bantuan, dan kegiatan lainya.(IN)

Tzu Chi Medan Gelar Pemberkatan dan Kilas Balik 2013 MEDAN - Acara pemberkatan dan kilas balik kegiatan akhir tahun 2013 adalah bentuk ungkapan untuk berterima kasih dari Master Cheng Yen kepada insan Tzu Chi dan para donatur di seluruh dunia, yang begitu tanpa pamrih bersumbangsih serta mengemban "Empat Misi Utama Tzu Chi dan Delapan Jejak Dharma" di setiap pelosok dunia.

Hal ini dikatakan Ketua Yayasan Tzu Chi Medan, Mujianto, pada acara Pemberkatan dan Kilas Balik Akhir Tahun 2013, di Lantai 5 Selecta Ball Room, Jalan Listrik, Medan, akhir pekan lalu.

Tema dari pemberkatan akhir tahun 2013 itu, kata Mujianto, adalah dengan tulus dan mawas diri menyampaikan sila, memupuk berkah kebajikan, giat melatih Kusala Dharma, dan menyucikan hati manusia, sehingga setiap insan melatih kesucian hati, dengan tulus meramalkan sila dan bervegetarian.

Pada kesempatan itu, Mujianto mewakili Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Kantor Cabang Medan, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para relawan dan dermawan, karena berkat dukungan semua pihak Tzu Chi mampu menjalankan misi dan tugas di Sumatera Utara terutama di Kota Medan dengan baik dan lancar, sehingga ke depan Tzu Chi mampu membantu lebih banyak lagi orang kurang mampu.

Dikatakannya, bila mengenang kembali tahun 2013, dikarenakan efek pemanasan global, menunjukkan empat unsur utama yakni tanah, air, angin, dan api sudah tidak selaras lagi, membuat bencana alam dan bencana akibat ulah manusia terus terjadi di berbagai belahan dunia.

Saat ini bencana yang

terjadi di Indonesia belum berakhir, khususnya di Sumatera Utara akibat erupsi Gunung Siabung yang mengakibatkan terjadinya ribuan warga sampai saat ini masih bertahan di pengungsian.

"Marilah kita mendoakan untuk keselamatan saudara-saudara kita yang berada di daerah bencana Gunung Sinabung," ajaknya.

Mujianto dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah menyumbangkan barang-barang daur ulang ke Depo Pelestarian Lingkungan Tzu Chi, sehingga dapat dipilah sebanyak 650 ton.

"Kami juga menyampaikan harapan dari Master Cheng Yen agar tahun baru ini setiap orang senantiasa bertutur kata baik, berikrar niat baik dan jangan lupa untuk berbuat kebajikan selama-lamanya, semoga tahun ini merupakan tahun keselamatan bagi semua orang," pungkas Mujianto.

Gelaran acara yang dipadati umat Tzu Chi Medan, para relawan, dan sejumlah undangan diantaranya Kepala Kesbang Pol Linmas Provsu Drs H Eddy Syofian MAP, JA Ferdinandus, Ketua MUI Medan M Hatta, Ustaz Amhar serta jajaran Pengurus Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut itu, ditandai dengan pementasan tari-tarian dari para relawan Tzu Chi. Kemudian kilas balik aksi sosial Tzu Medan sepanjang 2013 seperti membantu operasi korban luka bakar (Yuk Mei), operasi penderita kaki gajah (Steven) di RS Hua Lien Taiwan, pembangunan rumah 66 KK warga korban kebakaran di Gang Bakung-Sukaramai, penyaluran bantuan sembako kepada para penyapu jalan serta berbagai aktifitas sosial lainnya.(AND)

SUMUT

Syahrianto Resmi Jadi Wakil Bupati Sergai SERGAI - Syahrianto, mantan Ketua KPUD Sergai resmi dilantik menjadi orang nomor dua di Bumi Tanah Bertuah Negeri Beradat setelah Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi melantiknya sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai sisa masa jabatan 20102015, Senin (27/1).

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil

bupati tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai di gedung paripurna DPRD disaksikan Bupati Soekirman.

Syahrianto dilantik berdasarkan keputusan Mendagri No 132.12-173 tahun 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sergai Provinsi Sumatera Utara

yang ditetapkan di Jakarta 3 Januari 2014.

"Segera koordinasi dengan bupati untuk arahan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil. Dan sesungguhnya arahan tugas juga sudah ada sesuai ketentuan," ujar gubernur dalam sambutannya.

Gatot Pujo Nugroho berharap Syahrianto dapat membantu bupati dalam jabatan politik hingga akhir

masa jabatannya. Terlebih Syahrianto punya pengalaman berkecimpung di dunia politik sebagai salah satu komisioner KPU. "Wakil bupati pasti faham, wakil bupati adalah jabatan politik," ucapnya.

Syahrianto menjabat sebagai wakil bupati untuk menggantikan posisi Soekirman yang diangkat menjadi Bupati Serdang Bedagai, di

mana jabatan tersebut ditinggalkan oleh HT Erry Nuradi yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilgubsu 2013 lalu.

Syahrianto yang pernah menjabat Ketua KPUD Sergai terpilih akan menjalani sisa jabatan periode 20102015 melalui pemungutan suara pada Rapat Paripurna DPRD Serdang Bedagai pada 29 November 2013.(ARM)

Bupati Sergai Limpahkan Tugas Kepada Wabup SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman didampingi Syahrianto SH yang baru dilantik menjadi Wakil Bupati Sergai, melakukan kunjungan ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Rabu (29/1). Turut mendampingi antara lain, Aspem Drs Ramses Tambunan MSi, para staf ahli, Kadis, dan Kabag.

Menurut bupati, setelah dilantiknya Syahrianto menjadi Wakil Bupati Sergai untuk sisa masa jabatan 2010 – 2015 maka ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bupati dalam hal ini memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Wabup dalam hal menkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, memberikan saran dan pertimbangan dalam

Bupati Sergai Ir H Soekirman menyerahkan SK Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati Syahrianto SH di ruang rapat Bupati Sergai Kompleks Kantor Bupati Sei Rampah, Rabu (29/1). kpkpos/arm bidang yaitu pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, tata ruang permukiman, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan sumber daya air, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga, perindustrian, perdagangan dan pasar serta pemberdayaan perempuan, anak, dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tu-

gas, Wabup bertanggung jawab dan memberikan laporan tentang perkembangan dan kemajuan secara terencana kepada bupati dengan tetap memperhatikan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar bupati.

Setelah pelimpahan wewenang ini, diharapkan ke depannya semua tugas dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten

Gedung Pengadilan Agama Tebing Tinggi Diresmikan TEBING TINGGI - Gedung Kantor Pengadilan Agama (PA) Tebing Tinggi diresmikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Drs H Soufyan M Saleh SH disaksikan Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman, Rabu (29/1) di Jalan T Imam Bonjol.

Hadir juga Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Fajar Manurung SH, Ketua Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi Drs Bisman Hadi MHI, jajaran FKPD Kota Tebing Tinggi, Ketua Pengadilan Agama dan Panitera Sekretaris Pengadilan Agama seSumatera Utara, Kakan Kemenag, MUI, Kepala SKPD Tebing Tinggi, tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan ketua Ormas Islam.

Bisman Hadi mengatakan bahwa dibandingkan dengan gedung lama, gedung baru ini lebih luas dan lebih mudah dijangkau masyarakat dengan alat transportasi umum. Gedung kantor baru PA Tebing Tinggi yang baru sudah ditempati sejak tanggal 2 Desember 2013 dan sudah masuk dalam status kelas II. Tugas dan fungsi PA tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung sarana dan prasarana seperti gedung PA yang representatif. Sesuai dengan kedudukan lembaga dan mengingat pentingnya peningkatan mutu pengadilan bagi masyarakat.

Dijelaskannya bahwa wilayah hukum PA Tebing Tinggi selain untuk Kota Tebing Tinggi secara administratif juga melayani penanganan hukum untuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang meliputi 10 kecamatan yakni Tebing Syahbandar, Sei Rampah, Sei Bamban, Sipispis, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Bandar Khalipah, Dolok Merawan, Dolok Masihul, dan Tebing Tinggi.

Sementara Bupati Sergai Soekirman, atas nama jajaran Pemkab Sergai mengucapkan sangat bangga dan mengapresasi atas kerja keras PA Tebing Tinggi yang mampu menyelesaikan pembangunan gedung baru PA ini.

Menurut Soekirman hal ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sergai yang sejak mekar dari Kabupaten Deli Serdang, jajaran Pemkab Sergai secara konsisten terus berupaya melakukan pengembangan dan terus mendorong peningkatan kemampuan ekonomi daerah dengan fokus pada pembangunan pertanian dan industri usaha mikro, kecil menengah (UMKM), peningkatan ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta peningkatan sumber daya manusia.(ARM)

Sergai dapat berjalan dengan baik serta dapat menciptakan suasana yang harmonis.

Diharapkan juga kepada Wabup agar dapat mempelajari sekaligus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Serdang Bedagai nomor 60/Tahun 2014 tentang Pelimpahan Tugas Bupati Kepada Wakil Bupati Serdang Bedagai, tertang-

gal 23 Januari 2013.

Sementara Wabup menyambut baik atas pelimpahan tugas yang diberikan bupati kepadanya dan mengharapkan petunjuk demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab yang diemban sehingga tercapai sesuai dengan harapan yang nantinya terus melaporkan dan mengoordinasikan setiap perkembangan kepada bupati.(ARM)

Pemkab Asahan Ajukan Ranperda Rusunawa dan Pasar Desa ASAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui program legislasi daerah (Prolegda) mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2014. Diantaranya tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan tentang pedoman pengelolaan pasar Desa.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Asahan Syahrul Efendi Tambunan SH mengatakan bahwa pengajuan Ranperda Pengelolaan Rusunawa sangat diperlukan, karena dalam waktu dekat Rusunawa milik Pemkab Asahan yang

terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kisaran, segera rampung.

Pengusulan Ranperda Pengelolaan Rusunawa dan Ranperda Pengelolaan Pasar Desa merupakan inisiatif Pemkab Asahan yang telah disampaikan secara resmi ke legislatif dengan nomor 387-HUK/2013 melalui sidang paripurna.

Selain Ranperda Rusunawa, Prolegda juga mengusulkan Ranperda lainnya diantaranya Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Kegiatan Wilayah Kota Kisaran 20132033.(IN)

Bupati Asahan Lantik 22 Camat ASAHAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melantik 22 camat di Kabupaten Asahan, Rabu 29 Januari 2014 bertempat di Aula Melati Pemkab Asahan. Pelantikan camat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas organisasi.

Dalam arahannya, Bupati Asahan menjelaskan bahwa jabatan camat adalah ujung tombak pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu kepada seluruh camat yang dilantik merupakan tumpuan harapan pemerintah agar memiliki kema-

uan dan kemampuan dalam menyajikan produktifitas kerja yang baik serta diminta memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Bupati juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di wilayah kecamatan masingmasing harus diketahui oleh camat. Dan ke depan camat memiliki kewenangan memberikan rekomendasi untuk pelantikan para kepala sekolah di wilayah kerjanya. Selain itu camat juga diminta untuk terus mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2014.(IN)

Pemkab Serius Tangani Masalah Ketenagakerjaan

Erynaldo SH MAP

BATU BARA - Permasalahan ketenagakerjaan penanganannya memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Peran instansi lainnya juga sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), di samping mendorong berkembangnya dunia usaha dan usaha kecil menengah (UKM) serta mendorong investasi di Batu Bara.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Batu Bara Erynaldo SH MAP di Lima Puluh, Senin (27/ 1).

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks sesuai

dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi serta dinamika perkembangan otonomi daerah. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini seperti masih tingginya angka pengangguran disebabkan lapangan pekerjaan yang terbuka relatif sedikit.

Tentu saja hal ini menyebabkan supply adn demand tidak seimbang, di samping itu juga kualitas.

SDM pencari kerja yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang terbuka sehingga lowongan yang tersedia tidak dapat diisi oleh pencari kerja, akan tetapi Pemkab Batu Bara sangat serius menangani masalah ketenagakerjaan.

Di sisi lain permasalahan ketenagakerjaan disebabkan oleh dinamika reformasi khususnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang merupakan hak warga negara.

Hal ini menyebabkan dinamika berkumpul dan berserikat di perusahaan semakin berkembang yang membutuhkan perhatian dan pembinaan untuk mendorong terciptanya suasana kondusif, harmonis, dan berkeadilan di dunia usaha, tandasnya.(ARIEL).

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

Jelang Pemilu, Warga Diajak Jaga Kondusifitas TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan mengajak warga kota untuk tetap menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif yang akan dilangsungkan pada 9 April 2014 mendatang. Ajakan itu disampaikannya pada saat melakukan Safari Subuh di Mesjid Al Islamiyah Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Jumat.

Umar Zunaidi Hasibuan juga mengingatkan masyarakat agar menyalurkan hak suara-nya dan tidak menjadi golongan putih. “Jangan golput, mari kita manfaatkan Pemilu legislative nanti sebagai sarana untuk memilih orang-orang yang bisa mewakili kita untuk bisa menyalurkan aspirasi dan meningkatkan pembangunan di daerah ini,” pesan Walikota Tebingtinggi.

Pada kesempatan itu, walikota juga mengajak warga untuk terus meningkatkan persatuan dan kesatuan serta menggiatkan gotong royong yang saat ini semakin memudar ditengah-tengah masyarakat. “Untuk kemajuan kota, mari kita hilangkan perbedaan demi memajukan kota, mari kita tumbuhkan lagi semangat kegotong-royongan kita demi kemajuan kota tercinta ini, dengan bergotong royong akan menambah rasa persatuan dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat”, imbuhnya. Didampingi Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH serta puluhan jemaah Mesjid Al Islamiyah, walikota juga mengajak seluruh komponen masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar. (RS)

Bupati Lantik FPK dan FKDM Kabupaten Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melantik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Asahan. Dalam sambutnya, Bupati Asahan meminta FPK dan FKDM Kabupaten Asahan dapat menjalankan tugas dengan serius. Pasalnya kedua forum ini memiliki peran yang penting ditengahtengah masyarakat.

“Saya minta pengurus yang telah dilantik dapat bekerja dengan sungguhsungguh,“ kata, Bupati Asahan saat memberikan arahan kepada kedua forum usai dilakukan pelantikan di aula Melati Pemkab setempat, kemarin. Bupati Asahan menjelaskan bahwa pembangunan tidak dapat terlaksana bila kebersamaan dan persatuan serta kesatuan ditengah masyarakat tidak dapat terjaga dengan baik. Maka itu forum ini harus dapat mewujudkan kebersamaan tersebut.(IN)

SUMUT

Fadly Nurzal : PPP Anti “Politik Kapitalisme” LANGKAT - Ketua DPW PPP Sumut, H. Fadly Nurzal, S,Ag mengingatkan seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari PPP agar jangan melakukan politik transaksional atau politik uang, pada pemilu legislatif 2014.

“PPP adalah satu-satunya partai Islam, oleh karena kita harus menunjukkan cara berpolitik yang diajarkan Islam. Politik uang bukan ajaran Islam,” tegasnya.

Penegasan itu disampaikan Fadly pada saat menghadiri temu kader dan silaturrahmi caleg PPP Dapil 3 Kabupaten Langkat, baru-baru ini di Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

Selain Fadly Nurzal yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumut 3, tampak hadir Caleg DPRD Pro-

vinsi Sumut No. Urut 2 Aswan Jaya SH yang juga Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sumut, Ketua DPC PPP Kab Langkat Nurul Azhar Lubis SH, Maimunah Sundari (Caleg No urut 12), tokoh masyarakat, tokoh agama, Kepala Desa Tanjung Putus dan undangan lainnya.

Fadly menjelaskan, politik uang bukan budaya Bangsa Indonesia apalagi ummat Islam.

Politik uang masuk ke Indonesia dibawa para pemilik modal (kapitalis) dan itu sengaja dilakukan untuk menghancurkan kekuatan umat Islam.

“Sebab dengan politik uang, para aktivis dan tokoh umat Islam yang memiliki integritas, kualitas dan kapasitas akan sulit untuk menjadi pemimpin, dikarenakan tidak memiliki modal besar,”ujarnya yang ketika itu didampingi Mursal Harahap, S.Ag yang juga caleg PPP No. urut 1 dapil III untuk DPRD Kota Medan.

Pada kondisi seperti itu, lanjut Fadly, maka pemimpin yang akan lahir di negeri ini adalah pemimpin yang memiliki modal besar. Meskipun pemimpin seperti itu, masih sangat diragukan integritas, kualitas dan kapasitasnya.

Apalagi kalau berbicara keperpihakan kepada rakyat dan khususnya umat Islam.

“Atas dasar itulah, saya sebagai pimpinan PPP di Sumut meminta agar para caleg jangan melakukan politik uang. Termasuk kepada seluruh umat Islam agar tidak tergoda dengan rayuan money politik pada pemilu legislatif 2014 mendatang,” ucapnya dan menegaskan PPP anti politik kapitalis.

Dibagian lain, Ketua DPC PPP Kab. Langkat Nurul Azhar Lubis mengingatkan masyarakat yang hadir agar tidak golput.

Saat ini, kata Nurul, eksistensi umat Islam di gelanggang politik dipertaruhkan. Jika kita tidak bersatu, maka dapat dipastikan

kepetingan dan aspirasi umat Islam akan terabaikan.

PPP kata Nurul yang tetap komit menjadi partai Islam, akan terus berjuang bersama umat dan masyarakat. Karena memang PPP sebagai warisan para ulama, tumbuh dan besar bersama umat.

“Seperti sekarang ini H. Fadly Nurzal S.Ag adalah tokoh muda Islam yang getol memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Untuk kita harus bersama-sama menghantarkan beliau ke senayan sebagai anggota DPR RI,” imbuhnya.

Nurul juga mengingakan seluruh pengurus, kader dan caleg PPP di Kabupaten Langkat, untuk terus meningkatkan kinerja dan sosialisasi kepada masyarakat. “Yakinkan masyarakat bahwa partai Ka’bah (PPP) adalah rumah besar umat Islam yang tidak akan lelah berjuang demi kepentingan dan kebaikan umat Islam di Indonesia,” ujarnya. (MH)

Wagub T Erry Nuradi saat berekunjung ke rumah Tjong A Fie

Wagubsu: "Saya Berharap Rumah Tjong A Fie Tetap Lestari" MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, berharap semua pihak saling bantu menjaga kelestarian rumah Tjong A Fie sebagai salah satu bangunan bersejarah (heritage) di Medan.

Harapan tersebut disampaikan Wagubsu Tengku Erry saat bersilaturahmi bersama isteri Hj. Evy Diana Erry, ke rumah peninggalan Tjong A Fie di kawasan Kesawan, Jl. Ahmad Yani Medan, dalam rangka perayaan

Tahun Baru Imlek 2565, Jumat.

Dalam acara tersebut, Erry bertemu dengan keluarga besar Tjong A Fie, termasuk cucu Tjong A Fie, Fon Prawira. Usai bersilaturahmi, Tengku Erry dan isteri menyempatkan diri melihat sejumlah ruangan dan peninggalan keluarga Tjong A Fie, termasuk kamar pribadi Tjong A Fie semasa hidup.

Selain sebagai heritage, rumah Tjong A Fie dibangun tahun 1895 dan selesai tahun 1990 dengan gaya arstitektur paduan

Tionghoa, Eropa, Melayu dan art-deco. Rumah dua lantai ini menjadi museum dan kerap dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Rumah Tjong A Fie ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009 lalu, bersamaan peringataan ulang tahun Tjong A Fie yang ke150. Rumah Tjong A Fie didirikan pada tahun 1900, yang saat ini menjadi Tjong A Fie Memorial Institute dan juga dikenal dengan nama Tjong A Fie Mansion.

"Saya berharap rumah pe-

ninggalan Tjong A Fie tetap lestari sebagai warisan bagi generasi mendatang," ujar Erry.

Tjong A Fie adalah seorang pengusaha, bankir dan kapitan yang sukses dan berasal dari Tiongkok. Tjong A Fie dahulu sangat disegani masyarakat karena kerap berperan sebagai penengah jika terjadi cekcok antara etnis Tionghoa dan kaum etnis lainnya. "Setidaknya, ketokohan Tjong A Fie menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam membangun usaha," tambah Erry. (MBC)

Erry Nuradi Kukuhkan Pengurus BKM Daarul Azhar Jadid MEDAN - Tengku Erry Nuradi MSi mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Daarul Azhar Jadid (BKM-DAJ) periode 2014-2017 sekaligus peringatan maulid nabi Muhammad SAW di Masjid Daarul Azhar Jadid, Jalan Bajak 2 Marindal Medan, akhir pekan lalu.

Ir HT Erry Nuradi MSi yang juga Penasehat BKM DAJ bersama Ir HM Syafii Harahap, Drs Syahrul El Hadidi SH dan H Diurnawan QP mengukuhkan H Machdi Djafar MM sebagai Ketua BKM DAJ masa bakti 20142017 didampingi seluruh ang-

gota kepengurusan.

Dalam arahannya, Penasehat BKM DAJ, Erry Nuradi yang juga Wakil Gubernur Sumatera

Utara (Wagubsu) berpesan kepada seluruh pengurus dan umat Islam di sekitarnya agar menjadikan masjid sebagai tempat

multifungsi. Bukan hanya sebagai tempat salat tapi harus ada berbagai kegiatan positif di masjid agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu selain meningkatkan keimanan juga memakmurkan mesjid, seperti magrib mengaji.

Di bagian lain arahannya, Erry Nuradi juga berpesan kepada pengurus BKM DAJ agar menjaga kekompakan, silaturahmi untuk mempererat ukhuwah islamiah, yakni mengakomodir kepentingan umat dan kebersamaan warga di sekitar Masjid Daarul Azhar Jadid. (RIL)

DPRD Medan Godok Revisi Perda Retribusi Hiburan Malam dan Parkir MEDAN – Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Medan menggodok revisi dua perda yang dianggap memberatkan pengusaha di Kota Medan. Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Medan itu merupakan ‘pesanan’ pengusaha hiburan dan pengelola parkir di Medan.

Kedua ranperda itu yakni Ranperda terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dan Ranperda Kota Medan terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

Kabid Pendaftaran dan Pendataan Dispenda Pemko Medan Nawawi mengakui kedua ranperda tersebut merupakan usulan dari

pengusaha di Kota Medan. "Ranperda retribusi hiburan malam dan parkir ini keberatannya disampaikan sejumlah pengusaha ke Pemko Medan. Kemudian kita sampaikan ke DPRD Medan untuk dikaji ulang," ungkap Nawawi di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, belum lama ini.

Nawawi menjelaskan keberatan untuk Perda Retribusi Tempat Hiburan Malam dan Parkir itu disampaikan seluruh pengusaha di Kota Medan. "Yang menyampaikannya seluruh pengusaha di Medan ini," lanjutnya.

Alasan keberatan sejumlah pengusaha terhadap ranperda tersebut diantaranya mereka tidak bisa menutupi operasional perusahaan mereka karena retribusi

terlalu besar. "Alasan mereka terlalu besar retribusinya, jadi mereka tidak bisa menutupi operasional mereka," paparnya.

Dalam permintaan revisi perda tersebut, khusus untuk retribusi tempat hiburan malam, sejumlah pengusaha meminta retribusi diturunkan dari semula sebesar 30 persen menjadi 20 persen. Sementara untuk parkir sejumlah pengusaha meminta tarif dikembalikan ke perda semula.

Kemudian sejumlah pengusaha minta besaran retribusi disamakan dengan kota-kota lain seperti Jakarta, Makasar, Surabaya dan Medan yang retribusinya hanya 20 persen.

"Mereka juga meminta dan memberikan alasan agar besaran

retribusi disamakan dengan kotakota lain di Indonesia yakni 20 persen," imbuhnya.

Dalam penurunan retribusi pajak ini, Nawawi mengatakan penurunan hanya berlaku bagi karaoke keluarga, fitness dan panti pijat serta oukup. "Jadi penurunan retribusi ini tidak berlaku semuanya, hanya beberapa saja," terangnya seraya mengatakan untuk pub, diskotek tidak termasuk.

Dijelaskannya juga, Pemko Medan dalam hal ini Dispenda Medan hanya menyampaikan permohonan para pengusaha dan mekanisme penggodokannya diserahkan ke DPRD. "Kita hanya menyampaikan, apakah ini mau disetujui atau tidak itu di DPRD nanti," katanya lagi. (MH/BSC)

Panwaslu Sergai melantik dua anggota Panwaslu Kecamatan. kpkpos/arm

Panwaslu Sergai Lantik Dua Komisioner Kecamatan SERGAI - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Serdang Bedagai melantik dua anggota Panwaslu Kecamatan yang mengundurkan diri, di Aula Kantor Panwaslu, Desa Firdaus, Sei Rampah.

Ketua Panwaslu Sergai Ifrizal SH didampingi anggota, Asman Siagian SH dan Asriana SAg, Kepala Sekretariat OK Zulman SPd, memimpin acara pelantikan terhadap anggota Panwaslu Kecamatan Bandar Khalifah Desman Pandiangan dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Davod Wordan Simamora serta Panitia Pengawas Lapangan Desa Pekan Bandar Khalifah Selamat Situmorang.

“Pergantian antar-waktu yang dilakukan terhadap mereka, karena anggota sebelumnya dilantik sebagai kepala desa dan seorang lagi karena alasan kesehatan,” terang Ifrizal kepada wartawan usai acara pelantikan.

Sebelum dilakukan pergantian, Panwaslu Sergai telah menyurati anggota Panwascam yang lama. Setelah mendapat penjelasan dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan maka dilakukan pelantikan terhadap komisioner Panwas Kecamatan yang baru, kata Ifrizal.

Menurut Ifrizal, saat ini kegiatan Panwaslu Sergai memasuki tahapan kampanye terbuka atau umum dan sedang menunggu surat dari KPU Sergai nama-nama juru kampanye masing-masing parpol yang menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.(ARM)

Sumut Kekurangan 12.511 Pengawas Pemilu MEDAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara menyebutkan saat ini mengalami kekurangan tenaga pengawas pemilu yang akan melakukan pengawasan pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat berlangsungnya pemungutan suara pada 9 April 2014 mendatang.

Data yang disampaikan, saat ini jumlah Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang dimiliki oleh Bawaslu hanya berjumlah 17.931 orang. Sedangkan jumlah TPS yang akan diawasi mencapai 30.442 TPS yang tersebar di 5.977 desa/kelurahan di Sumatera Utara.

Sementara pengawasan ideal menurut Bawaslu, yakni setiap TPS diawasi oleh minimal 1 orang tenaga pengawasan."Jadi kita kurang 12.511 orang pengawas," kata Pimpinan Bawaslu Sumut Bidang Pengawasan, Aulia Andri, Kamis.

Aulia menyebutkan, pembentukan mitra pengawas yang sudah disetujui oleh pemerintah akan menjadi alternatif mereka dalam mengisi kekurangan tenaga pengawas tersebut.Idealnya, mitra pengawas tersebut menurut Aulia, sudah terbentuk pada Maret 2014 mendatang. "Kami sekarang menunggu petunjuk teknisnya, supaya itu bisa segera direkrut di Sumut," ujarnya.

Diketahui, pemerintah menyetujui wacana pembentukan mitra pengawas yang akan membantu kinerja pengawasan pada saat berlangsungnya pemungutan suara pemilu legislatif pada 9 April 2014.Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 800 miliar untuk pembentukannya di seluruh Indonesia.

Belum Jelas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdag sejauh ini belum menentukan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 2 TPS yakni TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, batas waktu yang diberikan oleh MK sudah semakin dekat dimana batas pelaksanaannya tidak boleh melewati tanggal 22 Februari 2014.

Komisioner KPU Deli Serdang, Zakaria Siregar mengatakan, jadwal tersebut kemungkinan baru ditetapkan minggu depan. Alasannya, rancangan yang mereka buat akan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada KPU Sumatera Utara. "Mungkin Senin baru kita konsultasikan kepada KPU Sumut, karena kemarin mereka meminta agar semua rencanan yang sudah kami buat terlebih dahulu dikonsultasikan kepada mereka sebelum ditetapkan," katanya, Sabtu.

Zakaria menyebutkan, sejauh ini mereka sudah merancang beberapa kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada kedua TPS tersebut. Namun, ia enggan membocorkannya dengan alasan hal tersebut tidak etis sebelum mereka mengkonsultasikannya kepada KPU Sumut. (MBC)

10

KPK POS E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

Warga Gajah Mentah Blokir Jalan PT.Patria Kamou ACEH TIMUR - Warga Desa Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur melakukan aksi pemblokiran jalan menuju PT.Patria Kamou yang sinyalir telah melakukan penyerobotan tanah Desa sejak tahun 1963. Sementara perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit dan karet ini diduga telah habis izin HGU sejak tanggal 31 Desember 2013, Kamis sekira pukul 06:00 wib.

Aksi yang dilakukan warga Desa Gajah Mentah ini diikuti berbagai kelompok masyarakat desa, forum geuchik se-kecamatan Sungai Raya termasuk kaum ibu-ibu dan anakanak sekira 300 orang lebih.

Koordinator Lapangan, Zakaria (43), warga Desa Gajah Mentah, menjelaskan, aksi yang dilakukan dengan mendirikan tenda didekat pintu masuk PT.Patria Kamou dan memblokir pintu masuk perusahaan dengan maksud agar tidak ada pekerja yang masuk dan dan tidak ada kegiatan operasional di perusahaan yang dimaksud.

“Rencana pemblokiran akan dilakukan sampai ada penjelasan dari Bupati Aceh Timur terkait status tanah Desa Gajah Mentah,”terangnya.

Zakaria menjelaskan, adapun tuntutan warga yakni agar dikembalikan tanah desa yang diduduki perusahaan sejak 1960 kepada masyarakat desa.

Menutup semua aset perusahaan agar tidak ada kegiatan operasional karena HGU sudah habis masanya dan meminta pemerintah untuk memeriksa direksi dan mengauditnya.

Kemudian, menghentikan kegiatan operasional PT. Patria Kamou, karena telah melanggar UU No.13 tahun 2003,Impres No.9 tahun 2013 tentang KHL dan tidak memiliki Amdal.

Tuha Peut Desa Gajah Mentah Jumadi menerangkan, sebenarnya mereka sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini hingga sampai tingkat pemerintah Aceh Timur dan DPRA. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

“Kami dari Tuha Peut sudah berusaha tapi sampai saat ini belum terselesaikan dan berlarut-larut.

Aksi ini murni masyarakat sendiri yang melakukan karena masyarakat sudah

tidak percaya kepada aparat gampong sebab masyarakat berfikir aparat gampong bermain mata dengan pihak-pihak tertentu dengan berlarut-larutnya permasalahan ini,” katanya.

Akibat aksi itu, Muspika Kecamatan Sungai Raya yang terdiri Camat Sungai Raya Mujiburrahman, Kapolsek AKP Nazril, Danramil Lettu Inf Agung meminta perwakilan masyarakat untuk melakukan mediasi dengan PT.Patria Kamou. Namun masyarakat menolak karena menuntut Bupati Aceh Timur untuk turun langsung dan memediasi permasalahan ini.

Camat Sungai Raya, Mujiburrahman menjelaskan, tanah seluas 250 Ha untuk desa, HGU nya tidak akan diperpanjang lagi karena sudah habis izinnya. ”Muspika meminta waktu 15 hari sejak hari ini untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Aceh Timur dan PT.Patria Kamou, selanjutnya akan disampaikan hasil koordinasi tersebut kepada masyarakat Gajah Mentah,” kata Mujiburrahman.

Perwakilan warga memberikan berkas tuntutan warga kepada Camat Sungai Raya yang isinya, mengharapkan Pemerintah Aceh dan Aceh Timur agar tidak memperpanjang izin HGU PT.Patria Kamou, karena keberadaannya tidak mendapatkan manfaat bagi warga sekitar.

Kemudian mengembalikan tanah warga Gampong Gajah Mentah dan audit perusahaan PT.Patria Kamou yang telah banyak melanggar undang-undang. Selain itu, mengharapkan kepada pemerintah daerah maupun provinsi untuk mendengarkan aspirasi dengan sangat serius karena unjuk rasa besar-besaran akan dilakukan apabila tidak serius mendengarkan aspirasi itu.

Selanjutnya, perusahaan tidak memiliki Amdal yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Sementara, pekerja menuntut upah dibayar oleh PT. Patria Kamou, tidak pernah menerima THR setiap tahunnya, jaminan kesehatan dan lain-lain. Selain itu, perusahaan tidak mempunyai aturan kerja, PKB (Perjanjian Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) dan melanggar UU No.13 tahun 2003. (BSO)

Masyarakat Demo Jalan Rusak ACEH TAMIANG - Massa Forum Rakyat Aceh Tamiang menggelar aksi demo memprotes badan jalan sempit dan rusak serta direhab asal jadi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh, Kamis.

Para pendemo menggelar aksi di badan jalan Ir. H.Juanda, Karang Baru yang sempit karena proyek pembangunan jalan dua jalur di daerah itu tidak dilaksanakan pemprov Aceh. Padahal masyarakat sudah lama mendambakan jalan itu diperlebar.

Demo di jalan tersebut sempat menimbulkan kemacetan, namun tidak berlangsung lama karena aparat Polres Aceh Tamiang datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan para pendemo selanjutnya bergerak menuju kantor Bupati Aceh Tamiang.

Namun sesampainya di sana, tidak ada seorangpun

pejabat yang datang untuk memberikan penjelasan kepada pendemo.

Koordinator aksi demo dari Forum Rakyat Aceh Tamiang, Zulham menyatakan, masyarakat meminta kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, dapat melanjutkan kembali pembangunan jalan dua jalur di Aceh Tamiang karena jalan tersebut yang belum dibangun tertinggal sepanjang 1,5 kilometer.

Zulham juga menjelaskan, Pemda telah membayar ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman dengan dana APBD agar pelaksanaan pembangunan jalan dua jalur tersebut cepat dibangun.

Masyarakat Aceh Tamiang sangat dirugikan karena perbaikan jalan negara yang direhab Dinas PU Aceh selama ini asal jadi dan tidak sesuai dengan bestek. (BSO)

SUMUT

PT PLN Area Nias Rayon Gunungsitoli Dikecam Pelanggan GUNUNG SITOLI - Kesewenangan oknum petugas PT PLN Area Nias di Rayon Gunungsitoli di bawah kepemimpinan Regen Saragih semakin menjadi-jadi alias semau gue. Tindakan ini menuai protes dari sejumlah pelanggan, karena dinilai tidak melakukan langkah-langkah benar terutama dalam melakukan pemutusan meteran pelanggan.

Kejadian ini sudah mencoreng muka PLN diseluruh Indonesia, karena dalam melakukan pemutusan meteran listrik justru didampingi oleh oknum petugas kepolisian dengan senjata laras panjang. Seperti halnya yang dialami oleh ibu rumah tangga Nodina Zebua warga yang tinggal di Perumnas Fodo Gunungsitoli.

Menurut Nodina Zebua didampingi suaminya Meya’aro Lase di kediamannya, Rabu (29/1), mengatakan, pada tanggal 21 Januari 2014 datang petugas PLN Rayon Gunungsitoli ke rumahnya didampingi 2 orang oknum petugas dari Polres Nias.

Maksud kedatangan petugas ini untuk membongkar meteran listrik Nodina Zebua. Pada saat itu Nodina Zebua mengeluh dan mengatakan kalau ingin melakukan pemutusan listrik di rumahnya tunggu suaminya pulang dari Nias Utara. Apalagi yang tertera di dalam meteran adalah Meya’aro Lase (suaminya-red).

Tetapi rombongan petugas dari PLN dan Polisi ini tidak menghiraukan seruan itu. Malah bersikeras membongkar meteran listrik dengan alasan sudah mencuri arus listrik. Setelah melakukan pembongkaran, Nodina Zebua disodorkan beberapa lembar surat yang tidak tahu isinya. Dan karena me-

rasa takut, lalu surat tersebut ditanda tanganinya. Akibat pemutusan listrik tersebut, Nodina Zebua mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena usaha air mineralnya macet.

"Kami sangat kecewa atas tindakan oknum petugas PLN Nias sehingga hak-hak kami sebagai konsumen dikebiri, sedangkan tindakan mereka yang tiada hari tanpa padam listrik tidak kami protes," ujar ibu empat anak ini.

"Kalau menuding kami sudah merusak meteran listrik tidak beralasan, karena selama ini kami merasa tidak pernah membuka segel meteran. Sedangkan yang terakhir membuka meter adalah petugas PLN Gunungsitoli ketika melakukan penambahan daya dari 900 KWH menjadi 4400 KWH dengan biaya tambah daya Rp3,5 juta," katanya.

Anehnya lagi, ketika reke-

ning listrik kami sudah lunas per Januari 2014 kenapa tiba-tiba saja ada alasan yang mengada-ngada. Apakah kesalahan PLN yang kurang pro aktif melakukan pencekingan meter dan tidak melakukan sosialisasi kepada pelanggan PLN justru ditimpakan kepada pelanggan ? Jelas kami kecewa atas sikap PLN tersebut karena sepengetahuan kami kalau ada temuan tersebut justru pihak PLN menyarankan untuk melapor ke kantor PLN bukan seperti ini.

Lebih parah lagi, kata Nodina Zebua, dalam kasus ini kami diharuskan membayar denda sebesar Rp29.772.

000, dengan perincian 9 bulan dikenakan denda dengan alasan mencuri arus ditambah biaya ganti kWh meter.

"Sejak pemutusan itu pihak PLN Gunungsitoli masih belum memasang balik meteran listrik karena darimana

Banyak Jalan Kecamatan di Aceh Tamiang Rusak ACEH TAMIANG - Datok Kampung Baru, Kecamatan Seruway, Mahmuddin mengatakan, Jum’ at, kondisi jalan antara Desa Muka Sei Kuruk-Desa Pusong Kapal rusak parah. Badan jalan dipenuhi lubang besar dan berlumpur berdiameter mencapai dua sampai tiga meter bahkan tidak dapat dilewati truk. ”Kalau pakai sepeda motor masih bisa, tapi harus berhati-hati,” ujarnya.

Ruas jalan kecamatan yang diperkirakan mencapai sepanjang 81 kolimeter di Aceh Tamiang, kini rusak parah. Kondisi jalan yang telah hancur itu sangat menganggu lalu lintas serta menghambat pengembangan perekonomian masyarakat.

Ruas jalan yang rusak antara lain lintas Desa Alur HitamDesa Jambo Rambong sepanjang empat kilometer, jalan Desa Harum Sari-Jambo Rambong (3

Km), jalan Semadam-Tenggulun (17 Km), Desa Paya Raja-Telaga Meuku (5 Km). Selanjutnya, jalan Simpang Kapal-Dagang Setia (8 Km), jalan Paya KetenggarKampong Bandung (12 Km), jalan Pangkalan-Tanjung Mancang (4 Km), jalan Paya RehatTelaga Muku (6 Km). Berikutnya jalan Sei Kuruk-Pusong Kapal (5 Km), jalan Peukan Seruway (3 Km), jalan Alue Lhok-Alur Baung (4 Km), jalan Kampong Pipa-Rimba Sawang (7 Km), jalan Alur Mentawak-hingga perbatasan Sumut (3 Km).

Selama ini, kata Datok Mahmuddin, truk yang mengangkut kelapa sawit terpaksa harus jalan beriringan dua sampai tiga truk untuk mengantisipasi, apabila salah satu truk tersangkut dapat ditarik oleh satu truk lagi. ”Harga buah sawit juga turun Rp100 dalam setiap kilogram,

karena agen harus mengeluarkan ongkos untuk biaya langsir,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Datok Pusong Kapal, Bramsyah. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak juga berdampak sulitnya anak-anak pergi sekolah di ibukota Kecamatan.

Setiap hari ada sepeda motor yang jatuh di jalan yang rusak tersebut. ”Dewi Anggraini pelajar SMAN 1 Seruway jatuh dari sepmor dan kakinya terkilir sehingga diantar oleh orang tuanya ke sekolah,” ujarnya.

Menurut Camat Seruway, Drs. Asra mengatakan, jalan rusak di pekan Seruway untuk sementara perbaikannya dibantu oleh PT. Mapoli Raya dengan mengirim alat berat untuk menggreder badan jalan. Sehingga, penanganan secara darurat itu membuat lintasan itu sudah bagus sedikit.(BSO)

kami mencari uang sebesar itu sementara untuk menyanggupi kebutuhan keempat anak saya cukup paspasan," ujarnya.

"Saya tidak pernah mencuri arus. Bahkan tidak pernah menyangka kalau metode yang diterapkan PLN Rayon Gunungsitoli terakhir ini main putus meteran tanpa melakukan sosialisasi kepada pelanggan. Kami kecewa sekali, padahal meskipun PT PLN Area Nias selama ini banyak melakukan pemadaman listrik kepada pelanggan tetapi kami tidak pernah protes," ujarnya kecewa.

Dan yang lebih mengecewakannya lagi, ketika pemutusan meteran listrik di rumahnya dilakukan, oknum PLN turut didampingi dua oknum polisi yang membawa senjata laras panjang.

"Ketika mereka menyodorkan kepada saya beberapa lembar surat yang be-

lum sempat dibaca terpaksa saya tanda tangani. Padahal saya minta agar menunggu suami saya pulang kerja dari Kabupaten Nias Utara apalagi nama yang tertera di meteran listrik adalah nama suami saya," keluhnya.

"Akibat pemutusan meteran listrik tersebut usaha air mineral mengalami kerugian karena pelanggarn lari bahkan untuk melanjutkan usaha ini saya menggunakan mesin genset," katanya.

Asisten Manejer PLN Rayon Gunungsitoli, Sabar Rumapea yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (29/1) mengakui telah melakukan pemutusan listrik di rumah Meya’aro Lase dengan alasan telah terjadi pencurian arus dari luar meteran.

Penjelasan Sabar Rumapea ternyata berbeda dengan keterangan dari salah seorang petugas PLN Rayon Gunungsitoli yang mengatakan meteran Meya’aro Lase hanya meteran yang tidak jalan bukan pencopotan kabel di luar meter. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada manejer Rayon PLN Gunungsitoli Regen Saragih sedang tidak berada di kantor.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh petugas PLN Area Nias belakangan ini semakin menjadijadi. Bahkan ada kasus yang sama juga dialami oleh sejumlah pelanggan di jalan karet Gunungsitoli dan pelanggan di Jalan Tirta Gunungsitoli yang nota bene petugas PLN melakukan pemutusan meter tanpa memperhatikan azas manfaat dan kepentingan masyarakat padahal petugas PLN selama ini terkesan hanya main taksir nilai nominal rekening tanpa mencek ke rumahrumah penduduk. (YAGI)

Pangdam IM Siap Kerahkan Pasukan Raider ACEH TIMUR - Guna mengatasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Panglima Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam-IM) kini menyiapkan Pasukan Raider lengkap yang siap digerakkan sewaktuwaktu ketika dibutuhkan.

“Pasukan raider dibentuk mengingat wilayah kita (Aceh) yang sangat luas,” ujar Pangdam Iskandar Muda Mayjend TNI Pandu Wibowo disela-sela silaturahmi ke Aceh Timur, Selasa. Pandu mengatakan, pasukan raider yang dibentuk langsung dibawah komandonya kini sudah menyelesaikan berbagai tahapan latihan. Luasnya wilayah Aceh membutuhkan pasukan tersebut ditempatkan di daerah itu, termasuk

ditempatkan di Makodam.

“Pasukan raider ini langsung dibawah saya,” terang Pandu.

Ketika disinggung tugas utama pasukan raider ini, Mayjend TNI Pandu Wibowo mengatakan, tugas pasukan tersebut sama seperti biasa. ”Namun jika ada permintaan dari pihak kepolisian dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas, maka pasukan raider ini siap kita gerakkan ke lokasi permintaan dengan jumlah sesuai dengan permintaan juga,”papar Pandu Wibowo.

“Kita sudah siapkan semuanya, lengkap, nantinya hanya tinggal kita gerakkan sesuai permintaan. Pasukan ini untuk membantu kepolisian yang dibutuhkan sewaktuwaktu,”kata PanduWibowo.(BSO)

Saksi PT.RSU Hanya Kenal Sapri dan Drianto BANGKINANG - Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Sapri Als Usman terkait dugaan pengrusakan dan pembakaran fasilitas kebun kelapa sawit PT.Rimba Seraya Utama (RSU) yang digelar secara terbuka, Selasa (28/1), di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang mendengarkan keterangan dua orang saksi pelapor security PT.RSU Zuniasa dan Muzakir. Sidang dipimpin Majelis Hakim Yunto SH, JP.Simangunsong SH, MH dan Fausi SH, MH. Jaksa Penutut Umum Kicky Arityanto SH, Panitera Pengganti Metrizal Dalam persidangan saksi Zuniasa dicerca pertanyaan Hakim yang dipimpin Yunto Sh,MH. Dipersidangan saksi mengatakan, bahwa pelaku pembakaran Pos Security PT.RSU adalah Drianto.

Peristiwa itu terjadi 27 Mei 2013.

Menurut saksi, sebelum Pos Security tersebut dibakar terlebih dahulu didorong oleh kawankawan Sapri dan Drianto. Diperkirakan teman Sapri yang merusak fasilitas perusahaan tersebut sebanyak 50 orang.

Dikatakan saksi, Pos Security yang dibakar tersebut, terbuat dari kayu, dinding papan, atap seng.

Sebelum dibakar, Pos Securti disiram dengan bensin, oleh Drianto, Sapri dan Drianto dan

Sapri Als Usman didampingi pengacara Syahrial Sirait SH kawan-kawan mengumpulkan pelepah sawit yang kering, ditumpuk disekitar Pos Security .

Kemudian dibakar. 50 orang yang disebut saksi ikut dalam peristiwa pengrusakan dan pembakaran POS Security tersebut, tidak ada satupun yang dikenal saksi. Saksi menyebut hanya kenal Sapri dan Drianto. Pada saat kejadian Saksi sedang tugas di lokasi PT.Rimba Seraya Utama

Ditanya hakim berapa hektar lahan PT RSU yang terbakar, saksi mengatakan tidak tau. Ketika ditanya lokasi kejadian pengrusakan dan pembakaran, saksi menjawab dekat lokasi HTI. Menurut saksi, fasilitas perusahaan yang dirusak dan dibakar, palang jalan masuk lokasi PT.RSU, jembatan terbuat dari kayu, antena radio, dan papan nama perusahaan bertuliskan “Tanah Ini

Milik PT.Rimba Seraya Utama” ujar Zuniasa.

Sementara itu keterangan saksi Muzakir tidak jauh berbeda dengan keterangan Zuniasa. Menurut Muzakir lahan PT.Rimba Seraya Utama yang dibakar sekitar 3 blok.

Saksi tidak menyebutkan luas lahan yang terbakar. Muzakir dan Zuniasa juga tidak mengetahui pelaku yang membakar lahan PT.RSU tersebut.

Saksi mengatakan setelah pos dibakar, kemudian merusak palang pintu jalan masuk lokasi kebun PT.RSU. Kemudian temanteman Sapri dan Drianto ramairamai menuju lahan. Dua saksi dalam persidangan tidak mengetahui pelaku pembakaran tersebut, saksi mengatakan melihat ada api dikawasan PT.Rimba Seraya Utama, kemudin kami mendatangi asal api tersebut.

Dalam persidangan terdakwa Sapri, didampingi pengacara Syahrial Sirait SH. Dalam persidangan Hakim mempertanyakan keberatan terdakwa atas keterangan saksi. Terdakwa Sapri membantah semua yang disampaikan saksi.

Terdakwa Sapri mengakui pada saat kejadian ada memegang plang papan nama perusahaan, bukan merusak, kemudian memegang palang jalan masuk lokasi PT.RSU tidak lebih dari itu. (PUR)

11

KPK POS E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT

Warga Nagur Protes, BLSM dan PKH Tak Tepat Sasaran SEI RAMPAH - Diduga tidak tepat sasaran dalam penyalurannya, seratusan warga Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin, mendatangi Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Sergai di Sei Rampah.

Kedatangan warga yang berasal dari Desa Nagur Dusun I, II, III untuk menuntut hak mereka yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah berupa BLSM (Bantuan Langsung Sementara) dan bantuan Keluarga Harapan. Warga Nagur berpendapat bantuan yang diberikan kepada warga yang kurang mampu tidak tepat sasaran dan tebang pilih.

Salah seorang warga yang mengaku Ketua Kelompok Kader PKK di Desa Nagur Eli (41) mengatakan, bahwa dirinya dan rekan-rekan yang berdomisili di Desa Nagur tidak pernah mendapatkan bantuan sekalipun dari pemerintah khusunya Pemkab Sergai. Padahal bantuan tersebut sangat diharapakan untuk menyambung kebutuhan yang semangkin meningkat.

Ironisnya, bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga miskin tidak pada kenyataannya.

"Contohnya di Desa kami warga yang mendapatkan bantuan ratarata orang yang cukup mampu, dengan memiliki tempat tinggal yang layak dan persawahan yang cukup luas, "ujarnya.

Warga mendatangi Dinas Sosial dan sebelumnya sudah memper-

Pemko Medan danYSKI Siapkan Tempat Penampungan

DEMO - Warga Desa Nagur Dusun I, II, III yang melakukan aksi demo. (KPK POS/ARM) tanyakan kepada kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Sergai, namun diarahkan ke dinas sosial agar mendapatkan penjelasan yang lebih pasti. "Bukan jawaban yang kami dapat malah disuruh mempertanyakan ke pihak Kepala Desa dan

Kecamatan," terangnya.

"Harapan kami sebagai masyarakat agar Pemkab Sergai lebih memperhatikan warga yang memang dari kalangan kurang mampu agar lebih bisa hidup lebih layak lagi, sesuai Motto yang diberikan Bupati

Sergai," imbuhnya.

Terkait hal itu Kadisnakerkop Ir. Karno ketika dikonfirmasi tidak berada ditempat.Sementara Kabid Sosial SiJabat saat dikonfirmasi tidak berani memberikan komentar.(ARM)

Sijago Merah Musnahkan Dua Rumah di Damakitang SILO KAHEAN - Sijago merah yang mengamuk, Selasa (28/1) pekan lalu, menghanguskan dua rumah warga Dusun Sibakkudu, Desa Damakitang, Kecamatan Silou Kahean-Simalungun. Meski tidak ada korban jiwa, akibat kebakaran yang menimpa rumah Janberlin Saragih dan Dermawan Damanik kerugian ditaksir mencapai Rp180 juta.

Keterangan diperoleh KPK Pos dari Janberlin Saragih di lokasi kebakaran mengatakan, saat sijago merah mengamuk dirinya sedang berbelanja untuk keperluan kedai sampah di Kota Tebingtinggi.

"Pulang dari Tebingtinggi aku kaget melihat rumah sudah rata dengan tanah tanpa ada tersisa sedikitpun. Sangat syok dan terpukul aku bang," ujar JS. Dikatakan, bertahuntahun merintis usaha dan mengumpulkan uang untuk rencana membesarkan usaha

musnah sekejab oleh sijago merah.

Barang-barang habis terbakar tidak ada yang tersisa termasuk juga uang dan perhiasan istri. Hingga saat ini bantuan yang diperoleh dari pihak Pemkab Simalungun hanya berupa selimut dan dan peralatan dapur.

Dermawan Damanik yang rumahnya berdampingan juga menjadi amukan sijago merah. Dituturkannya bahwa saat kejadian ia berada di ladang. Pihak Kantor Cabang PLN Dolok Masihul bermarga Siahaan kepada KPK Pos terkait kebakaran menyebutkan, meteran PLN yang musnah terbakar akan diganti pihak PLN asal tunggakan rekening listrik yang 3 bulan dilunasi.

Camat dan Kapolsek AKP Nuri langsung turun ke lokasi bersama Pangulu Nagori (Kades) Damakitang Sulimin Purba. (SABAR)

Mako Sub Sektor Sibogat Kisaran Diresmikan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP

MUSNAH - Kondisi dua rumah warga Damakitang yang musnah dilalap sijago merah rata dengan tanah.(KPK POS/SABAR)

didampingi Kapolres Asahan, AKBP Budi Suherman meresmikan pembangunan Mako Sub Sektor Sibogat Kisaran.

Bupati Asahan dalam sambutannya mengharapkan kehadiran Mako Sub Sektor Sibogat Kisaran dapat membantu upaya penekanan angka kriminalitas di Kabupaten Asahan, khususnya di Kota Kisaran,

serta meningkatkan kamtibmas.

“Dengan adanya Mako sektor Sibogat ini, diharapkan tugas pihak Polres Asahan dalam menangani persoalan tindak kejahatan dapat terbantu dan dapat menekan angka kejahatan di Kota Kisaran ini,“ Kata Bupati Asahan saat meresmikan gedung Mako Sektor Sibogat Kisaran, tersebut, Selasa.

Dihadapan para pentinggi Polres Asahan, Bupati Asahan menjelaskan bahwa pembangunan Mako yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Asahan tahun 2013 tersebut masih memiliki kekurangan. Maka itu Pemkab Asahan akan melanjutkan pembangunannya pada anggaran tahun 2014.(IN)

Pangdam Terima Dua Pucuk Senjata LANGSA - Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo menerima dua pucuk senpi laras panjang jenis AK- 47 dan M-16, beserta 25 butir aktif dari Dandim 0140/Atim, Letkol Inf Mujahidin SH di aula Makodim setempat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Makodim 0140/Atim, Selasa, kedatangan Jendral Bintang dua itu disambut Dandim, Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE, Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK, dan undangan lainnya.

Sebelum masuk ke ruang khusus memberi arahan kepada para perwira di jajaran Kodim 0104 / Atim, Pangdam disuguhi tarian ranup lampuan.

Orang nomor satu di Kodam Iskandar Muda yang didampingi Danrem Letkol Inf Hipdizah ini, sebelumnya ke Aceh Tamiang, melihat pembangunan Makodim setempat dan mengunjungi Yon 111 / Raider.

Menurut Pangdam, sejak Januari 2014 sudah lima senpi yang diserahkan masyarakat ke jajarannya, termasuk dari Kodim Aceh Timur. Sedangkan tahun 2013, Kodam IM menerima 53

PANGDAM Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo memegang senpi laras panjang illegal, yang diserahkan Dandim 0104/Aceh Timur,Letkol Inf Mujahidin SH, di Aula Makodim setempat. (KPK POS/YANTO) pucuk senpi ilegal.

Pangdam mengimbau masyarakat apabila masih menyampaikan senpi ilegal agar segera diserahkan

kepada pihak berwenang. “Yang menyerahkannya secara sukarela tidak akan ditindak. Tapi apabila pemilik tetap nekat menyimpan-

nya dan ketahuan oleh aparat keamanan, maka tetap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Pangdam. (YANTO)

MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau lokasi dan warga yang menjadi korban kebakaran di kawasan Pulau Ambon Lingkungan 7, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Senin.

Selain memberikan sejumlah bantuan, Eldin bersama stakeholder yang ada berjanji akan memberikan solusi terhadap nasib 40 KK yang rumahnya telah habis dilalap si jago merah tersebut.

Sebagai langkah awal menyikapi musibah kebakaran tersebut, Eldin mengatakan Pemko Medan bersama Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) serta stakeholder yang ada melakukan relokasi sementara dengan menempatkan para korban di tenda penampungan yang dibangun di halaman Yayasan Perguruan Indonesia Membangun. Selain tenda penampungan, pihaknya juga mendirikan dapur umum dan pos kesehatan.

“Seluruh kebutuhan makan para warga yang menjadi korban kebakaran kita siapkan di dapur umum ini, mulai makan pagi, siang sampai malam. Selanjutnya ke depan kita akan memikirkan bagaimana membangun kembali atau memutuskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya sesuai dengan aturanaturan yang ada dalam pemerintahan,” kata Eldin.

Begitu tiba di lokasi kebakaran, Eldin didampingi Pembina YSKI Drs RE Nainggolan dan drg Anita selaku Koordinator YSKI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Hana Lore Simanjuntak serta sejumlah pimpinan instansi terkait langsung meninjau 44 rumah warga yang hangus terbakar.

Ketika itu sejumlah warga tengah membersihkan bangunan rumah mereka yang tersisa dari material bangunan dan peralatan rumah tangga yang telah menjadi arang.

Selain itu ada juga warga yang terlihat berbaring di atas tikar maupun alas ala kadarnya untuk melepaskan rasa lelah, usai membersihkan puing-puing rumah mereka. Kemudian ada juga beberapa warga yang masih me-

nagis karena tak kuasa menahan rasa sedih dan haru karena rumah dan seluruh isinya telah hangus terbakar.

Usai melakukan peninjauan, Eldin selanjutnya memberikan 44 paket sumbangan hasil kerjasama Pemko Medan dengan YSKI kepada warga yang menjadi korban kebakaran sebanyak 44 KK atau 246 jiwa. Paket itu berisi selimut, handuk, tikar ember, sendok, piring, gelas plastik serta peralatan mandi didampingi RE Nainggolan dan drg Anita.

Dia berharap sumbangan yang diberikan itu dapat dipergunakan warga sehari-hari selama berada di tenda penampungan.

Pembina YSKI Drs RE Nainggolan didampingi drg Anita menjelaskan, YSKI senantiasa berkomitmen penuh untuk memberikan bantuan bagi warga yang ditimpa musibah seperti kebakaran yang terjadi di Belawan.

Bersama dengan Pemko Medan, YSKI berupaya melakukan upaya untuk membantu para warga yang menjadi korban seperti pemberian makan selama 3 hari penuh, tikar, selimut serta peralatan mandi.

“Bantuan yang diberikan ini merupakan kepedulian dan hasil pemikiran dari YSKI sejak didirikan tahun 2004. Apa yang diberikan itu merupakan bantuan dari para donatur yang sangat peduli dengan kemanusian. Drg Anita selaku Koordinator YSKI senantiasa selalu terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan guna meringankan beban bagi warga yang mengalami musibah,” ungkap RE Nainggolan.

Menurut drg Anita, selain sembako, bantuan yang diberikan juga berisi kue-kue untuk merayakan Imlek.

Bantuan ini akan disebar di 5 titik, sebelumnya bantuan yang sama telah diberikan di Yanglim ditambah 300 paket pakaian bantuan dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Setelah itu dilanjutkan ke Kota Bangun, Sunggal dan Pantai Labu. Total bantuan yang diberikan sebanyak 1.500 paket. (VIN)

PolisiTangkap PenjualTogel STABAT - Penjual togel tertangkap tangan oleh personil unit VC/Judi Sila Sat Reskrim Polres Langkat saat menjual kupon togel di Dusun II Randu Alas Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Kamis lalu.

Tersangka Ibrahim alias Baim (50) warga Dusun II Randu Alas Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat diamankan bersama barang bukti dua lembar kertas berisi angka pasangan dan uang tunai Rp140 ribu.

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK, M.Si melalui Kanit VC/ Judi Sila Sat Reskrim Polres Langkat Iptu Juriadi, SH ketika dihubungi via ponsel, menjelaskan penangkapan tersangka berkat adanya informasi dari masyarakat dan langsung ditindaklanjuti dengan menangkap pelakunya.

Lebih lanjut Juriadi mengatakan, karena masyarakat sangat resah atas

perbuatan tersangka yang membuat daerah tersebut sering dijadikan tempat perjudian jual beli kupon togel itu, maka pihak kepolisian langsung menindak lanjutinya.

Setelah dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai imformasi, sebut dia, petugas langsung menindaklanjuti dengan meluncur ke lokasi bersama warga setempat melakukan pengintaian.

Setelah itu petugas melihat pria yang dicurigai sedang menulis pesananan angka dari para pembelinya.

Kemudian, untuk memastikannya petugas menyaru sebagai pembeli dan langsung menangkap pelaku. Penangkapan itu dilakukan karena tersangka tertangkap tangan sedang menulis pesanan angka togel.

Malam itu juga tersangka bersama dengan semua barang buktinya di gelandang ke Mapolres Langkat untuk diproses lebih lanjut. (JUL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

Massa 'Serbu' kantor BPJS Sumut

PULUHAN massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumatera Utara, melakukan unjuk rasa di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah I Sumut-Aceh di Jalan Karya, Medan.

Aksi unjuk rasa ini, dilakukan untuk menolak pelaksanaan sistem BPJS yang menurut me-

reka tidak akan menjadi solusi menolong warga miskin mendapatkan jaminan sosial.

Beberapa alasan yang membuat mereka tidak terima terhadap BPJS yakni adanya kekhawatiran mereka BPJS akan meruncingkan konflik antara pengusaha dan buruh sebab yang membayar jaminan para pekerja adalah pengusaha.

LIPSUS

Selain itu mereka juga menilai penganggaran yang tumpang tindih dalam sistem BPJS tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat miskin kota tidak akan bisa menjadi pesertanya. “Warga yang selama ini ditanggung oleh pemko tidak akan bisa masuk, karena pemko tidak akan mau membayar premi warga kepada BPJS, arti-

nya kalau mau jadi peserta masyarakat harus bayar sendiri,” teriak Sugianto.

Para pengunjukrasa yang mencoba masuk ke halaman kantor BPJS hanya bisa menyampaikan aspirasi mereka di pintu gerbang. Mereka diterima oleh Kepala BPJS Kesehatan Medan Maryamah. Namun, mereka tidak memberi kesempatan

kepada Maryamah menjelaskan permasalahan yang mereka tuntut.

“Kami hanya ingin agar ibu menyerahkan ini kepada pimpinan ibu di pusat, supaya mereka tau kebijakan mereka tidak benar,” ujarnya. Usai menyerahkan kertas berisi aspirasi mereka, massa langsung kembali dan membubarkan diri. (TIM)

SOSIALISASI BPJS DI SUMUT MINIM DIAKUI, sosialisasi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinilai masih minim, terutama tata cara dan persyaratan mendaftar melalui peserta mandiri.

Sukran (54) salah seorang warga Medan mengaku, meski sebelumnya sempat mendengar tentang BPJS, namun sampai saat ini ia belum mengetahui pendaftaran dan dimana mendaftarkan diri untuk peserta mandiri.

Ia mengaku sampai saat ini belum mendaftar, karena selain belum tahu cara mendaftar juga belum memahami penyakit apa saja yang nantinya bisa di cover dalam BPJS. "Saya belum tahu bagaimana cara mendaftarkannya dan ini bukan hanya saya saja yang belum tahu, banyak juga warga sekeliling rumah saya yang belum paham dengan BPJS ini.

Pemerintah harusnya lebih mensosialisasikannya," katanya, Selasa.

Kepala Cabang BPJS Devisi Regional I Medan, Mariamah mengatakan bagi warga yang telah terdaftar

KITA ketahui bersama bahwasanya kesehatan adalah hak dasar setiap individu.

Dan juga merupakan bagian dari hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk bagi masyarakat yang miskin. Hal itu telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28H. Untuk itulah Pemerintah Indonesia meluncurkan program apa yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini mulai diluncurkan per 1 Januari 2014 lalu. Seperti yang lainnya, program ini tak berlangsung mulus. Masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan.

PEMERINTAH juga mengakui pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum serta merta sempurna pada awal operasionalnya Januari 2014. Dibutuhkan lima tahun ke depan atau pada 2019 baru pelayanan bisa mencapai seratus persen.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menko Kesra Agung Laksono, mengakui persiapan untuk pelaksanaan BPJS masih kurang. Terutama dari sisi infrastruktur BPJS di daerah, kebutuhan tempat tidur di puskesmas plus, rumah sakit rujukan, tenaga dokter dan lainnya. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi, sehingga waktu lima tahun dinilai cukup untuk menjalankan BPJS secara lengkap baik kepesertaannya maupun pelayanannya.

“Masih kekurangan sehingga tingkat kepuasan belum mencapai seratus persen, tetapi secara bertahap kita akan evaluasi. Di-

harapkan 2019 BPJS sudah mampu mengelola jaminan kesehatan bagi 240 juta lebih penduduk Indonesia,” kata Agung.

Untuk memperluas kemampuan pelayanan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) diberikan anggaran tambahan sebesar Rp1 triliun pada anggaran tahun 2013.

Tim Kelompok Kerja (Pokja) BPJS sekaligus anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Bambang Purwoko, menambahkan, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menteri BUMN menutup laporan keuangan kedua BUMN yakni PT Jamsostek dan PT Askes pada 31 Desember 2013 sebagai laporan keuangan terakhir. Lalu, pada 2 Januari 2014, Menteri Keuangan membuka laporan keuangan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, yang berarti secara hukum keduanya sah menjadi BPJS. Terhitung Januari 2014, PT

Jamsostek tidak lagi menyelenggarakan asuransi jaminan kesehatan.

Pada awal operasionalnya, BPJS mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4 triliun, masing-masing Rp2 triliun untuk BPJS Kesehatan dan Rp2 triliun untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Anggaran ini tidak diberikan sekaligus pada awal operasional, melainkan secara bertahap. Modal awal pemerintah mungkin hanya sekitar Rp1 triliun yang dipakai membangun infrastruktur, terutama kantor cabang BPJS di seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 500 lebih. Kantor cabang ini mendesak untuk mempermudah pelayanan kepada peserta.

Kantor cabang BPJS terdiri dari tiga kelas, yakni 1, 2 dan 3. Penentuan pada kantor cabang ini berdasarkan kondisi tiap wilayah, penduduknya, dan tenaga kerja. “Kendala operasional memang ada, namun semua

akan diidentifikasi sambil berjalan. Misalnya daerah yang belum memiliki kantor cabang, pemda bisa memfasilitas dengan meminjamkan gedung,” kata Bambang Purwoko.

Menurut Bambang, minimnya fasilitas kesehatan dan tenaganya di daerah merupakan kendala utama operasional BPJS. Akan tetapi prinsip BPJS adalah tidak merugikan peserta, karena mereka mengiur setiap bulannya.

Artinya jika ada pasien yang sakit namun di daerahnya tidak memiliki fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatannya, BPJS wajib memberikan uang kepada peserta tersebut. Konsep ini, kata Bambang, hanya bersifat sementara sambil melengkapi kemampuan pelayanan kesehatan di daerah oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan juga tim Pokja BPJS Adang

Setiana, mengatakan, anak perusahaan dari Jamsostek maupun Askes tidak akan ditransformasikan menjadi BPJS. Selain itu, walaupun sebagai badan hukum publik yang nirlaba, bukan berarti BPJS tidak boleh mencari keuntungan.

BPJS bisa melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Terutama untuk BPJS Ketenagkerjaan, yang akan mengelola banyak dana dari jaminan kematian, pensiun dan hari tua.

BPJS kedua ini bisa menginvestasikan dana peserta dalam berbagai portofolio, seperti yang dilaksanakan perusahaan BUMN saat ini.

Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai berapa besar, di mana dan bagaimana menginvestasikannya masih dalam pembahasan.

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan manajemen investasi terutama berbicara mengenai risk factor-nya, sehingga nanti ada pengaturan lebih rinci dalam peraturan pemerintah mengenai pengembangan usaha atau investasi yang akan dilakukan oleh BPJS,” ucap Adang.

Pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan BPJS ini agar tepat waktu. Sebelum memprotes, sebaiknya memahami sepenuhnya skema program jaminan kesehatan yang dilaksanakan. (TIM)

Dokter BPJS Tekor di Tahun Pertama KELUHAN juga datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mereka (IDI) mendesak pemerintah memberikan insentif atau gaji tetap bagi dokter yang bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Gaji tetap itu berfungsi menutupi potensi tekor di tahun-tahun pertama pelaksanaan program asuransi raksasa itu.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI Zaenal Abidin mengatakan, instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah jelas. Jajaran pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk mengkaji sistem pemberian insentif kepada para dokter yang tergabung dalam program BPJS Kesehatan.

“Kami kecewa jika akhir-

nya dari instruksi Presiden itu berubah saat dibahas di Kementerian Kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Menurut Zaenal, keberadaan gaji atau insentif tetap itu sangat penting. Khususnya pada tahun-tahun pertama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dioperatori oleh BPJS Kesehatan. Analisa Zaenal, besaran kapitasi yang diambil para dokter sekitar Rp6.000 per pasien itu kecil.

Dia menuturkan pada tahun-tahun pertama nilai kapitasi itu bakal semakin kecil karena harus dibagi dengan tenaga medis lainnya, seperti perawat dan bidang. “Bahkan juga dipakai untuk menggaji tenaga kebersihan dan pengamanan atau satpam,” katanya.

Zaenal mengatakan pada tahun pertama pelaksanaan JKN ini, konsumsi obat oleh masyarakat bakal tinggi.

Kecenderungan masyarakat untuk pergi ke dokter saat sudah sakit dan selalu meminta obat beragam jenis, bakal menyedot ongkos obat-obatan semakin besar.

Padahal semangat dari JKN ini adalah, merubah cara pandang masyarakat terhadap upaya kesehatan.

Menurut Zaenal jika kesadaran upaya pencegahan di masyarakat sudah tumbuh, ongkos obat bisa disimpan untuk menambah nilai kapitasi yang tidak terlalu besar itu. “Tetapi jika biaya penggunaan obatnya tinggi, dokter hanya mendapatkan nilai kapitasi yang sudah dibagi-bagi itu,” katanya.

Perhitungan kasar de-

sebagai peserta Askes (PNS), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek, Jamkesmas, TNI dan Polri otomatis masuk BPJS Kesehatan tanpa perlu mendaftar.

Jika sakit, mereka cukup membawa kartu yang lama dan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang telah resmi menjadi provider.

Bagi masyarakat yang belum terdaftar, dapat mendaftarkan diri ke Kantor BPJS dengan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan pas poto 3 x 4.

Untuk ruang perawatan kelas III, preminya sebesar Rp25.500, Kelas II sebesar Rp42.500 dan kelas I sebesar Rp59.500.

"Sesuai dengan Perpres No.111 tahun 2013 disebutkan, BPJS hanya menanggung masyarakat miskin sesuai dengan kuota Jamkesmas. Di luar kuota, kita tidak diberi wewenang untuk melayaninya. Jadi bagi warga yang tidak masuk dalam kuota Jamkesmas, mereka bisa mendaftar sebagai peserta mandiri," katanya.(TIM)

SATU PEMAHAMAN SOAL BPJS PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap seluruh stakeholder memiliki satu pemahaman dalam mengimplementasikan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai 1 Januari 2014.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H. Gatot Pujo Nugroho ST mengatakan, dengan sosialisasi implementasi UU BPJS diharapkan seluruh stakeholder pemerintah di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat menciptakan sinkronisasi program demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program jaminan sosial. Karena sudah banyak pemerintah daerah yang menjalankan jaminan sosial bagi masyarakatnya di daerah, baik yang dikelola sendiri maupun oleh pihak ketiga.

"Ini sangat penting dan strategis dalam upaya kita menyingkronisasikan program," kata Gatot dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Nurdin Lubis pada acara Sosialisasi Implementasi UU BPJS di Medan, beberapa waktu lalu.

Sumut sendiri saat ini terdapat 10 kabupaten/kota yang telah bekerjasama dengan PT Askes dalam program kesehatan jaminan masyarakat umum (PJKMU) yaitu Tebingtinggi, Tobasamosir, Serdangbedagai, Pakpak Bharat, Dairi, Tapa-

nuli Utara, Sibolga, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

Begitu juga dengan stakeholder lain yang berkaitan dnegan ketenagakerjaan sudah memiliki program jaminan sosial secara mandiri.

Sebagaimana amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Tahun 2004, implementasi UU BPJS harus dilakukan tepat waktu yaitu 1 Januari 2014 untuk BPJS Kesehatan dan 1 Juli 2015 untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini pemerintah punya tugas berat untuk mendukung implementasinya. Terutama dalam menyiapkan beberapa draft rancangan peraturan pemerintah.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chasali Situmorang dalam sambutannya mengungkapkan, dengan program BPJSN, semua penduduk Indonesia berhak dapat pelayanan jaminan sosial dimana pun berada tanpa ada sekat kabupaten dan provinsi yang akan dimulai 1 Januari 2014 dengan anggaran Rp125 tiliun.

Lalu lanjutnya, dengan adanya program BPJSN, maka pada 2014 tidak akan ada lagi anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kementeian Kesehatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang juga memilikinya ikut melakukan penyesuaian. "Karena itu diharapkan semua pelayanan jaminan sosial dapat diintegrasikan," kata Chasali. (TIM)

Ternyata, BPJS Berlaku Bagi WNA

ngan cakupan masyarakat hingga 3.000 orang, seorang dokter bisa mendapatkan gaji bersih dari total nilai kapitasi sebesar Rp2,5 juta.

“Pendapatan segitu tidak cukup untuk hidup di Jakarta,” katanya.

Untuk itu Zaenal berharap pemerintah memberikan

insentif di luar nilai kapitasi tadi. Dia mengatakan angka ideal insentif bisa ditetapkan di kisaran Rp3 juta per bulan per dokter. Dia menegaskan bahwa insentif tetap itu berlaku untuk seluruh dokter yang tergabung atau terikat kontrak dengan BPJS Kesehatan. (TIM)

TERNYATA, warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia bisa mengurus kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut diungkapkan Bagian Umum Askes, Unggul Pasaribu ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu.

Namun saat ditanya lebih lanjut soal proses pengurusannya, Unggul hanya memberikan secarik brosur berwarna biru. Dalam brosur itu disebutkan, WNA yang bisa melakukan pengurusan kartu BPJS, apabila yang bersangkutan bekerja paling lama enam (6) bulan di Indonesia.

Namun, para WNA yang

mengurus kartu BPJS Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI). Artinya, ia melakukan pengurusan secara pribadi, tidak melalui perusahaan di tempatnya bekerja.

Kendati demikian, para WNA diminta untuk melengkapi surat-surat dokumen, semisal kartu tanda penduduk (KTP). "Paling tidak KTP nya itu harus yang elektrik. Karena kalau KTP lama, agak susah mendapatkan nomor. Makanya kita sarankan, bagi mereka yang masih menggunakan KTP lama, segera urus KTP elektriknya," ujar Unggul. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

YPSA Study Wisata ke PT. Aquafarm Nusantara Pantai Cermin PANTAI CERMIN - Yayasan Pendidikan Safiyatul Amaliyyah (YPSA) barubaru ini melakukan study wisata ke PT Aqua Farm Nusantara Kecamatan Pantai Cermin-Sergai dirangkai dengan acara penanaman pohon mangrove.

Beberapa pejabat penting turut hadir yakni Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Asisten Ekbangsos Drs. H. Hadi Winarno MM, Kadis Parbudpora Drs. Jhoni Walker Manik, Kadis Pendidikan Drs. Rifai Bakri Tanjung, MAP, Kadis Pertanian dan Peternakan Drs. Safaruddin,Kadis Kehutanan dan Perkebunan Drs. Aliuddin, Kabag Humas Setdakab Serdang Bedagai Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Pantai Cermin Gunawan, dan Asisten Direksi PT. Aquafarm Nusantara Rudi Hertanto, SE, M.Si. Hadir juga Kepala Sekolah SMA YPSA Rudi Sumarto dan Kepala Sekolah SMP YPSA Indra Suwardi MA. Asisten Direksi PT. Aquafarm Nusantara Rudi Hertanto menjelaskan PT. Aquafarm Nusantara yang didirikan pada tahun 1997 memiliki 3 unit pengolahan ikan dan pengolahan pakan ikan air tawar. Kehadiran siswa YPSA di PT. Aquafram Nusantara itu kiranya dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengolahan ikan air tawar ini hingga di ekspor ke luar negeri.

Lebih rinci, PT. Aquafram

Nusantara hingga saat ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) telah menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR)nya.

Baik perbaikan jalan, rumah ibadah, penerangan jalan, hingga bekerja sama dengan kelompok-kelompok pelestari mangrove.

Diharapkan nantinya siswa ini dapat menambah ilmu pengetahuannya di Perusahaan Modal Asing (PMA) ini, khususnya dibidang ikan air tawar.

Ditempat yang sama Ketua YPSA diwakili Kepala Sekolah SMA Rudi Sumarto memaparkan, kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari editor Muharram yang ke-9. Kunjungan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ketaqwaan, rasa disiplin, percaya diri, leadhership (kepemimpinan), menambah wawasan, sains dan teknologi, serta meningkatkan cinta terhadap lingkungan.

Rombongan siswa sebanyak 740 yang terdiri dari siswa SMP dan SMA YPSA termasuk para pendidik harian.

Selanjutnya Bupati Sergai Ir. Soekirman mengatakan Kabupaten Sergai yang kaya akan objek wisata ini sangat mengaspresiasi kehadiran ratusan siswa YPSA Medan. Semoga dengan kehadiran mereka dapat menimbulkan rasa cinta kepada daerah ini. (ARM)

SUMUT / ACEH

Bupati HNS: Kejujuran dan Keikhlasan Perlu Ditingkatkan STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahunnya merupakan sebuah refleksi dari rasa cinta, kerinduan, dan kebanggaan serta penghargaan kita, akan sosok Rasullullah Muhammad SAW. Hal tersebut disampaikan bupati pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu.

Labih lanjut dikatakan, ketauladanan akhlak Rasullulah sangat perlu dan relevan bagi keberadaan kita, apapun profesi yang tengah kita emban terlebih sebagai aparatur Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Oleh karenanya, kita tidak boleh berhenti memperbaiki diri dan cepat berpuas diri, terhadap capaian kerja.

“Teruslah berusaha melakukan kebaikan di mana dan

BIMBINGAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat memberikan bimbingan dan arahan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu. (KPK POS/JUL) apapun profesi yang kita sandang. Kejujuran dan keikhlasan perlu terus kita tingkatkan agar bumi Langkat senantiasa berkah dan dijauhkan dari bala musibah,” ujar Ngogesa mengingatkan.

Sementara Plt. Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahuddin M. Kes, MM selaku panitia pelaksana menyampaikan bahwa peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1435 H ini bertujuan untuk

meningkatkan komitmen kita agar menjadi pribadi yang tauladan, baik itu dilingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan pekerjaan kita.

“Terima kasih kepada Bapak H. Ngogesa yang telah memberikan bantuan secara pribadi dengan menyediakan tambahan menu variasi makan siang sehingga para hadirin dapat menikmatinya, semoga bantuan tersebut menjadi berkah buat Bapak

H. Ngogesa dan Keluarga” ujar Indra.

Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1435 ini sendiri menghadirkan Ustadz Drs. H. Syahrinal Azhar Lubis dari Medan dengan tausyahnya mengajak para PNS untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta dapat mentauladani sifat-sifat Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. (JUL)

Sektor Perkebunan & Peternakan Peluang Lapangan Kerja

Pelatihan Membangun Sekolah Impian PANTAI CERMIN - Sebanyak 440 Kepala Sekolah dan 30 Pengawas beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan Membangun Sekolah Impian Bagi Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Serdang Bedagai. Hadir dalam acara tersebut Bupati Serdang Bedagai Ir.H.Soekirman dan Kadis Pendidikan Drs.H.Rivai Bakri Tanjung.

Bupati pada kesempatan tersebut mengatakan, mewujudkan sekolah impian menjadi sebuah kenyataan merupakan hal yang cukup sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk diwujudkan.

Untuk itu diperlukan kerja keras, kesungguhan, kemampuan, kerjasama dan dukungan dari semua pihak.

Sekolah impian adalah sekolah yang memiliki visi dan misi yang jelas serta merupakan lembaga dengan fasilitas dan infrastruktur yang nyaman de-

ngan memiliki kondisi dan situasi yang kondusif, aktif dan dinamis, menegakkan ketertiban, kedisiplinan, dan membiasakan kemandirian.

Disamping itu mempunyai sistem yang jelas dan menarik dalam pembelajaran, adanya interaksi yang baik antara pelajar dan guru dalam kebersamaan, berperan aktif dalam pelajaran, mampu membantu mewujudkan siswa dengan pribadi yang kuat dalam mencapai cita-citanya, jelas Bupati Semoga dari pelatihan ini selain membangun sekolah impian juga meningkatkan pembangunan karakter dengan sasaran selain kepala-kepala sekolah. “Yakni dapat melibatkan Kacabdis, Pengawas Sekolah, guru Pembina Konseling dan guru bidang study juga akan diarahkan untuk mendapatkan pelatihan seperti ini,” ujar Bupati mengakhiri. (ARM)

Kantor Desa Rahuning II Diresmikan KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc meresmikan pengunaan kantor Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning. Peresmian ditandai dengan pemarafan prasasti dan pengguntingan untaian pita.

“Atas nama Pemkab Asahan mengucapkan selamat kepada masyarakat Desa Rahuning II atas terbangunnya kantor Desa ini, “demikian kata, Wakil Bupati Asahan saat meresmikan Kantor Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning, Selasa.

Wakil Bupati yang membacakan amanat Bupati Asahan berharap kepada Kepala Desa, pengurus BPD dan lembaga Desa serta masyarakat dapat

memelihara dan menjaga balai Desa tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Wakil Bupati juga mengharapkan dengan kantor baru koordinasi antar lembaga semakin baik serta terus tingkatkan partisipasi dan gotong-royong ditengah masyarakat.

“Tentunya dengan harapan tersebut, kita berharap program Pemkab Asahan kedepan dapat terwujud dengan baik.” kata Wakil Bupati dihadapan masyarakat Rahuning, sembari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terbangunnya kantor Kepala Desa Rahuning II tersebut.(IN)

PUKUL REBANA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi para kepala SKPD tampak sedang memukul rebana pertanda dicanangkannya Program Integrasi Sawit – Sapi yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Karyawan Perkebunan Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar. (KPK POS/ARM) PAYA PINANG - Sektor perkebunan dan peternakan berkembang menjadi salah satu usaha yang dapat dijadikan peluang membuka lapangan pekerjaan baru, sekaligus menjadi subsektor pendukung tanaman pangan dan perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sergai. Ir. H. Soekirman Minggu pekan lalu saat memberikan sambutan pada acara Pencanangan Integrasi Sawit dan Sapi yang digelar di Balai

Pertemuan Karyawan Perkebunan Paya Pinang, Desa paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar.

Lebih lanjut disampaikan Bupati, angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa populasi hewan ternak sebesar LEBIH KURANG 44.733 ekor dan luas lahan perkebunan besar dan rakyat di Kabupaten Sergai mencapai 60.000 ha.

Konsep integrasi sawitsapi mampu menjadi program unggulan untuk di-

kembangkan bila dibandingkan dengan pengembangan sapi yang dilakukan di Australia.

Dirut Perkebunan Paya Pinang pada kesempatan yang sama disampaikan Ir. Sumarto MBA, mengatakan perkebunan Paya Pinang sebagai perusahaan perkebunan pertama di Sumut yang berani mengambil kebijakan untuk melaksanakan program integrasi sawit-sapi.

Pelaku usaha harus mengeluarkan modal untuk penga-

daan sapi bakalan, pakan atau nutrisi. Jumlah ternak sapi yang diintegrasi sebanyak 3.500 ekor sapi diareal lahan seluas 75 ha.

Karena itu pelaku usaha mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Pemkab Sergai untuk mendorong program ini agar dapat berkembang, dan kepada pihak BI sebagai pemberi kebijakan untuk memberikan pendampingan secara teknis dan SDM dalam menjalankan usaha ini. (ARM)

Siswa MTs GUPPI Bintang Bayu Kreatif dan Inovatif SERGAI - Seiring waktu Madrasah Tsanawiyah (Mts) GUPPI terus melangkah maju dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikannya. Selain kreatif dan cerdas, sekolah yang saat ini dipimpin Ali Rahmad Nasution SPdI juga memiliki bakatbakat terpendam seperti jago nyanyi, puisi dan berakting dan layak diberi acungan jempol.

Hal tersebut dibuktikan para siswa saat acara pementasan drama pada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu lalu, di Halaman MTs GUPPI Bintang Bayu. Lakon dan peran dalam drama berjudul "Ia telah pergi" karya Syahrum Ramadhani mampu membawa para undangan terhanyut bahkan tidak sedikit yang menangis pada endding drama. Bagus sekali, ada pesan moral yang cukup baik disampaikan para pemeran drama terlebih kepada orang tua untuk lebih mendidik anak dan menghargai apa yang telah dicapai.

“Sangat menyentuh hati,” ujar Caleg DPRD Sergai dari Partai Hanura Dapil 5 Drs Darwanto.

Bahkan sang Muballig asal Perbaungan AlUstad Muhammad Zamroni yang dalam tausyiahnya lebih menekankan ingat akan dosa dan tidak selalu menginggat kebaikan menyebut aksi panggung anak GUPPI sangat menyentuh dan memberi pencerahan.

Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH yang juga turut hadir secara khusus kepada KPK Pos mengatakan, pertunjukan pelajar GUPPI tersebut adalah untuk mengingatkan setiap orang tua untuk lebih bertanggung jawab terhadap anak soal agama. “Meski GUPPI sekolah swasta tapi sangat inovatif dan kreatif dan mampu memberi inspirasi kepada kita semua,” puji Camat.

Senada dengan camat,Kepala Madrasah MTs GUPPI Ali Rahmad Nasution mengajak untuk lebih kreatif dan tidak lupa untuk mengaflikasikan hal yang positif dalam keseharian.Ali juga mengajak orang tua siswa untuk tetap mengontrol siswa untuk tidak keluar malam dimana dalam waktu dekat ini Ujian Nasional akan digelar. (ARM)

Balita Penderita Kanker Lidah Butuh Bantuan TELUK MENGKUDU - Menyedihkan dan memilukan nasib Bina Lutfia. Bocah berusia tiga tahun ini penderita kanker lidah. Tinggal bersama orang tuanya di Dusun IV Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

Hidup yang pas-pasan menyulitkan orang tuanya merawat Bina sebagaimana mestinya. Bagaimana tidak, untuk memenuhi keperluan hidup sehari-harinya orang tua Bina kesulitan, belum lagi di tengah menjulangnya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok saat ini.

"Karena itu, Bina hanya mendapat perawatan di rumah saja ala kadarnya," ungkap Muhammad Syafri (30) orang tua Bina, didampingi Istrinya Siti Aisyah (27).

Masih kata Syafri, gejala penyakit yang dialami anak keduanya ini diperkirakan sejak berumur 40 hari. Penyakit yang dialami Bina ini menyebabkan Bina mengalami susah tidur. Ke mana-mana sudah dibawa berobat

MENDERITA – Bina (3) bocah penderita kanker lidahbersama ibunya. (KPK POS/ARM) tetapi tidak menunjukkan tandatanda kesembuhan. Bahkan pernah dibawa ke RSU Adam Malik Medan. “Namun, hingga bertambah umurnya belum juga berkurang penyakit yang dialami Bina,” terang Syafri sedih.

Syafri berharap melalui media, ada dermawan yang datang membantu penderitaan yang dialami putrinya dalam hal membantu pengobatannya. Terkait dengan kondisi Bina, Ketua Forum Pribumi Indonesia Bersatu (FPIB)

Kabupaten Serdang Bedagai Reliven Siahaan menyampaikan bahwa apa yang dialami Bina hingga tidak mendapat perawatan yang layak tentu banyak faktor yang menyebabkannya, terutama faktor ekonomi orang tuanya.

Dengan pekerjaan yang serabutan (mocok-mocok) mengakibatkan perobatan bagi Bina sangat minim. Sebagai warga masyarakat di Teluk Mengkudu ini tentunya berharap penderitaan yang dialami Bina dapat berkurang dengan adanya perhatian para dermawan, guna memberikan sebagian rezekinya untuk perobatan Bina.

Kepada Pemkab Serdang Bedagai khususnya Dinas Kesehatan Sergai, Reliven mengharapkan agar lebih proaktif dalam menangani kasus seperti ini.

“Sebab hal seperti ini tidak terjadi sekali saja di Teluk Mengkudu, ada beberapa kasus yang tidak terdata seperti kasus Sumi bocah penderita kelainan gizi beberapa bulan silam,” pungkas Siahaan. (ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

SUMUT / ACEH

Sukseskan PKH Dinsos Aktif Sosialisasi BATUBARA - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara dalam mengentaskan kemiskinan terus dilakukan. Caranya, dengan memberikan bantuan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk menyukseskan program tersebut, Pemkab Batubara melalui dinas sosial (dinsos) aktif menyelenggarakan sosialisasi di beberapa kecamatan.

Sasarannya adalah sejumlah pihak di kecamatan yang berkaitan dengan program tersebut, seperti aparat kecamatan, unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan, puskesmas, hingga perangkat desa.

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pihak terkait tentang PKH. Sebab dikhawatirkan masih ada

pihak yang belum mengetahui program tersebut.

Kepala dinas sosial H.Iskandar Lubis SH mengatakan di Lima Puluh, Sabtu, setiap tahun PKH di Batubara terus bertambah.

Saat ini, program tersebut sudah tersebar di 7 Kecamatan.

Saat ini, pihaknya aktif melakukan sosialisasi di lokasi yang menjadi sasaran program tersebut.

Tujuannya, memberikan pemahaman kepada pihak terkait program tersebut.

PKH ditujukan untuk RTSM. Namun tidak semua RTSM dapat memperolehnya. ”Tidak semua RTSM secara otomatis mendapatkan bantuan melalui dana PKH. Hanya RTSM yang memiliki spesifikasi seperti sedang hamil, memiliki balita, dan anak yang masih sekolah,” terangnya.(ARIEL)

BERSAMA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kadisdik Sergai Drs. H. Rifai Bhakri Tanjung,M.AP,Kakan Lingkungan Hidup Drs.Saparwin Siregar foto bersama dengan para nara sumber.(KPK POS/ARM)

Program Adiwiyata Sadar Lingkungan PEGAJAHAN - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menghadiri acara pembinaan dan pengembangan calon sekolah Adiwiyata Tahun 2014 Selasa (28/1) di Balai Rahmat PT. Fajar Agung Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan.

Turut hadir Perwakilan Badan Lingkungan Hidup Provsu sekaligus narasumber Indra Utama SE MSi, Manager PT Fajar Agung Drs. H. Kesuma Dharma Nasution, Kadisdik Sergai Drs. H. Rifai Bhakri Tanjung, M.AP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kakan Lingkungan Drs. Saparwin Siregar,dan Para Kepala SKPD dan Camat.

Bupati mengatakan, salah satu upaya pemerintah dalam hal pendidikan lingkungan hidup yaitu dengan diadakan program Adiwiyata yang sasarannya pada lingkungan sekolah dengan harapan kemudian masyarakat sekolah dapat menerapkan dilingkungan sehari-hari dan akan menjadi contoh masyarakat umum.

Program Adiwiyata adalah suatu program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendo-

rong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian hidup. “Dan merupakan implementasi peraturan menteri Negara lingkungan hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata,” tandas Bupati Program Adiwiyata adalah suatu cara mengenalkan lingkungan hidup sejak dini kepada generasi penerus bangsa dengan mengajak keterlibatan sekolah mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat atas dengan tujuan agar anak didik dapat terbiasa untuk berprilaku dan berbudaya ramah lingkungan serta mendorong para siswa untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan.

Sebagai masyarakat kabupaten Sergai kita patut berbangga karena dalam bidang lingkungan sekolah yang berbudaya dan berwawasan lingkungan (Adiwiyata) karena pada tahun 2013 yang lalu Kabupaten kita tercinta ini telah berhasil meraih 2 (dua) penghargaan sekolah Adiwiyata nasional yaitu SMP Negeri 2 Pegajahan dan SMA Negeri 1 Pegajahan. (ARM)

Camat Bintang Bayu Serahkan Bantuan Korban Sinabung SERGAI - Atas nama masyarakat, Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH, Selasa, kembali menyerahkan bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung setelah sebelumnya bantuan serupa disalurkan melalui Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sariful Azhar didampingi Sekcam Drs Rudi Irwansyah kepada KPK Pos menerangkan, total bantuan yang dikirimkan kepada BPBD adalah Rp6 Juta uang tunai, mie instan 146 kotak, beras 70,5 kg,

Pengawas Sekolah Diminta Tingkatkan Kompetensi

Abrasi sungai Langsa di kawasan Gampong Teungoh Langsa Kota. (KPK POS/YANTO)

Abrasi Krueng Langsa Mengkhawatirkan LANGSA – Abrasi (longsor) yang terjadi di sejumlah titik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Langsa terutama di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, semakin meluas dan mengkhawatirkan. Bahkan jembatan utama menuju sejumlah gampong terutama dua Perguruan Tinggi (PT), terancam ambruk.

Sementara itu proyek pembangunan beronjong yang berfungsi menahan abrasi, yang dibangun beberapa tahun sebelumnya, sejak berapa pekan terakhir juga sudah hancur. Kehancuran diakibatkan derasnya arus air yang turunkan dari arah pegunungan Aceh Timur, yang bermuara ke pembuangan akhir kawasan sungai

di wilayah Kota Langsa.

Sejumlah pohon bambu yang dulunya ditanami warga setempat di sekitar bantaran DAS, untuk membantu ketahanan bantasan DAS, kini dilaporkan sudah tumbang terbawa tanah longsor.

Seperti yang terlihat disekitar jembatan Titi Camat, Gampong Teungoh itu, pohon bambu besar sudah melintang di tengah alur DAS Krueng Langsa tersebut. Begitu juga bangunan beronjong yang terbuat dari susunan bebatuan dan kawat tersebut, juga bergelimpang ke alur induk sungai air tawar dimaksud. Kondisi itu juga menganggu kelancaran aliran air di DAS, namun belum terlihat adanya uapan pembersihan dari pihak terkait

Pemerintah Kota Langsa.

Pohon bamboo dan beronjongan terlihat masih berada di tengah alur sungai itu.

Warga setempat, M.Hasan mengatakan, bongkahan pohon bambu yang begitu besar yang usianya sudah puluhan tahun itu, sudah ambruk karena abrasi tersebut.

Dikhawatirkan abrasi akan terus berlanjut, dan otomatis mengancam sejumlah rumah warga yang berada disekitar DAS tersebut.

“Bila tidak ada solusi penanganan cepat terhadap abrasi itu, maka dikhawatirkan longsor akan terus meluas, dan kini arah abrasi mulai menuju ke pemukiman warga. Selain itu abrasi juga mulai mengancam jembatan Titi Camat tersebut,” imbuhnya. (YANTO)

Arya: Melayu Harus Bangkit dan Maju BATUBARA - Keberhasilan pembangunan tentunya tidak terlepas dari partisipasi dan peran dari masyarakat luas. Keberhasilan pembangunan yang kita rasakan merupakan keberhasilan dan dukungan dari masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan saat ini dinilai cukup menggembirakan, karena ini semua merupakan peran dan dukungan dari semua kelompok masyarakat yang telah menyumbangkan fikiran, tenaga bahkan berbagai bentuk sumbangan fisik guna memajukan negeri yang kita cintai ini termasuk generasi muda melayu Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden GAMI H.OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, Senin, usai menggelar rapat kerja GAMI di Medan.

Dikatakannya, apa yang telah dilakukan oleh GAMI ini tentu tidak terlepas dari peran aktif setiap anggotanya yang terkoordinasi

dengan baik. Oleh karena itu diberikan apresiasi diselenggarakannya rapat kerja organisasi ini, dan diharapkan GAMI dapat terus bersinergi dan bekeja sama dalam program pembangunan pada masa-masa yang akan dating.

Pembangunan membutuhkan persatuan dan kesatuan. Melayu harus bangkit, Hang Tuah dulu tidak sama dengan HangTuah sekarang.

Hang Tuah dulu berjaya dan menjadi teladan dunia.

“Sekarang ini Melayu menurun kebersamaannya, kekompakannya, dan sedikit yang menduduki jabatan strategis, baik di eksekutif maupun legeslatif, dan lainnya” ucapnya.

Sementara Wakil gubernur Sumatera Utara Ir H. Tengku Erry Nuradi M.Si yang hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, peran semua lembaga dan organisasi sangat diperlukan untuk mendukung program

gula 5,5 kg, air mineral 29 kotak, minyak goreng 1 kg, roti kering 4 kotak, dan pakaian layak pakai 45 karung 25 kotak.

Kita sangat memberi apresiasi kepada masyarakat yang cukup tinggi rasa kepeduliannya kepada saudara-saudara kita yang saat ini dilanda musibah.

Dengan bantuan ini mudah-mudahan dapat meringankan beban berat mereka. Ditambahkan Sariful, bantuan yang diserahkan ini menindak lanjuti surat Bupati Serdang Bedagai 16 Januari lalu.(ARM)

pembangunan di daerah.

Seperti juga peran organisasi GAMI, kita tahu Sumatera Utara banyak suku dan etnis dan keragaman budaya ini menjadi modal bagi pembangunan bangsa.

Melayu sekarang mulai pudar kekuatan, kebersamaan dan kekompakannya. Oleh karenanya melayu sekarang harus bangkit membangun kebesarannya seperti kejayaannya di masa lalu.

Warga Melayu harus dapat lebih eksis di masyarakat umum yang tidak cuma peduli akan Melayu, tetapi berimbas positif pada etnis-etnis lain, sehingga duduk sama rendah namun berdiri juga sama tinggi.

“Diharapkan kepada seluruh jajaran pengurus agar benar-benar berdedikasi tinggi dalam memajukan organisasi dengan taat dan patuh menjalankan peran dan fungsinya sesuai visi dan misi organisasi,” tandasnya. (ARIEL)

BATUBARA - Dinas Pendidikan Kabupaen Batubara Drs Darwis M.Si menjelaskan di Lima Puluh, Minggu, kepada pengawas sekolah diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi demi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan profesionalisme pengawas.

Peran pengawas sangat penting dalam melakukan penilaian proses pembelajaran serta pembinaan di sekolah. Karena itu, untuk melakukan tugas penilaian dan pembinaan pengawas harus memiliki kompetensi di bidang penilaian

dan pembinaan. “Kompetensi menilai dan membina wajib dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Dalam melakukan pembinaan pengawas sekolah harus menguasai cara berkomunikasi,’’ tegasnya.

Pengawas terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu penting untuk mendukung kegiatan program supervise. ‘’Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi perhatian pengawas dalam menyusun kegiatan program supervise’' ujarnya. (ARIEL)

Bupati Asahan Buka Imlek Fair Asahan 2014 KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka secara resmi kegiatan Imlek Fair 2014 yang digelar di Viahara Maha Boddhi Satva, Jalan Imam Bonjol Kisaran, Jumat.

Dalam sambutanya, Bupati Asahan turut bergembira atas kegiatan yang digelar oleh masyarakat Tionghoa di Kabupaten Asahan.

Mudah-mudahan kehadiran kegiatan ini dan Imlek dapat memupuk dan menikat rasa persaudaraan, kekeluar-

gaan dan semangat toleransi, serta dapat berjalan dengan aman, tentram, damai dan semarak.

Perayaan Imlek, kata Bupati Asahan, merupakan tradisi sebagai upaya menunjukan indentitas budaya dan agama.

Namun yang lebih penting dari semua itu adalah wujud rasa sykur dengan memanjatkan doa kepada sang pencipta, agar senantiasa diberi ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan.(IN)

Pembangunan Pasar Inpres I Kisaran Dilanjutkan KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan telah mengusulkan lanjutan pembangunan pasar inpres I Kisaran kepada pihak Pemerintah Provinsi sumatera Utara (Pemprovsu) sebesar Rp35 Miliar.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim SE mengatakan bahwa pembangunan pasar inpres I Kisaran yang terbakar tahun lalu akan terus dilanjutkan pengerjaannya. Hal ini terbukti bahwa Pemkab Asahan telah mengusulkan anggaran untuk pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 35 miliar melalui sidang

paripurna DPRD Asahan.

“Inilah bentuk komitmen dan keseriusan Pemkab Asahan terhadap pembangunan pasar inpres Kisaran,“ demikian kata Kabag Humas, Selasa, di Kantor Bupati Asahan.

Kabag Humas menyebutkan pembangunan pasar inpres sudah dimulai pada 2013 melalui bantuan daerah bawahan (BDB) APBD Sumatera Utara dengan alokasi dana sebesar Rp25 miliar. Ditahun 2014 direncanakan anggaran Rp35 miliar. Dalam penyelesaian pembangunan pasar inpres I Kisaran tersebut diperkirakan Rp60 miliar.(IN)

Umar Zunaidi Hasibuan Bagikan Paket Imlek TEBINGTINGGI - Menyambut tahun baru Imlek 2565 yang jatuh pada 31 Januari 2014, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menyerahkan ratusan paket sembako Imlek berupa beras, minyak goreng, mentega, roti dan mie instant kepada warga prasejahtera etnis Tionghoa di kota itu, Senin (27/ 1), di halaman Kampus STIE Bina Karya Jalan SM Raja kota setempat.

Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Drs H Hasanuddin Siregar, Ketua Yayasan STIE Bina Karya Lukito Cahyadi, tokoh etnis Tionghoa yang juga panitia dr Djohan Zen, Kabag Humas Pemko Ahdi Sucipto SH serta ratusan warga prasejahtera dari kalangan etnis Tionghoa di kota itu.

Selain menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Imlek 2565 kepada warga yang merayakan, Walikota Tebingtinggi dalam sambutannya juga berharap masyarakat etnis Tionghoa dikota itu agar bersama-sama menjaga ketertiban, tidak bermabuk-mabukan

dan tidak berjudi dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan khususnya dalam pembangunan daerah. Sebab keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Sebagai sesama anggota masyarakat, masing-masing kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata pemerintah kota (Pemko) tanpa membedakan etnis maupun golongan. Baik hak memperoleh pendidikan, kesehatan, kesejahteraan maupun dalam hal pelayanan pemerintahan” kata walikota.

Pada kesempatan itu, Walikota juga memberikan apresiasi kepada Yayasan STIE Bina Karya yang tetap terus berkiprah dalam dunia pendidikan sembari berpesan kepada warga Tionghoa supaya bersyukur dengan apa yang sudah diberikan kepada Tuhan, “Dalam Imlek tahun ini adalah tahun kuda yang mana kuda itu gigih bekerja. Pemko Tebingtinggi memberikan apresiasi kepada panitia perayaan Imlek khususnya pihak STIE Bina Karya yang telah berkontribusi membantu

pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan serta aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan”,

imbuh Umar Zunaidi Hasibuan.

Sementara tokoh etnis Tionghoa Kota Tebingtinggi dr Djohan Zen

mengatakan, paket Imlek ini diharapkan bisa membantu meringankan beban warga khususnya dalam

APRESIASI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan usai membagikan paket Imlek kepada warga prasejahtera memberikan plakat kepada Ketua Yayasan STIE Bina Karya Lukito Cahyadi selaku tokoh etnis Tionghoa yang peduli pada dunia pendidikan dan kegiatan social kemasyarakatan. (KPK POS/RS)

menyambut Hari Raya Imlek.

“Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat pra-sejahtera yang menerimanya, terutama dalam merayakan Imlek 2565 nanti," katanya.

Sehari sebelumnya, Walikota diwakili Staf Ahli H Ismail Budiman SH secara resmi membuka Imlek Fair bertajuk ‘Chinese New Year Festival Tebingtinggi 2014’ yang diprakarsai Unit Kerja Mahasiswa Budha (UKMB) STIE Bina Kaya Tebingtinggi ditandai dengan pemukulan gendang Barongsai oleh Ismail Budiman SH didampingi Wakil Ketua DPRD H Amril Harahap, Ketua DPD Perindo Bun Lak, Ketua PMI H Burhanuddin Harahap, Ketua INTI A Rianto, Tokoh Muda Tionghoa Roy Fernando Salim SE SH dan Ketua Yayasan STIE Bina Karya Lukito Cahyadi.

Kemeriahan Imlek Fair itu semakin lengkap diisi dengan berbagai hiburan yang ditampilkan oleh Group Tari Yayasan Pendidikan Ir H Djuanda, Seni Suara Yayasan Pendidikan Budi Dharma serta performa apik lainnya dari PTMSI. (RS)

E D I S I 288 3 - 9 FEBRUARI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Ribuan Sertifikat Bodong di HTI PT RSU KAMPAR - Mengejutkan banyak pihak, pada saat KPK Pos dan aktivis LSM bersama warga Desa Kepau melakukan investigasi ke kawasan HTI Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT. Rimba Seraya Utama (RSU) di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan Desa Kepau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Sabtu pekan lalu, sejauh mata memandang, tidak ada satu batang pohon pun ditemukan tanaman industri HPH Tanaman HTI PT.RSU. Boleh dibilang kawasan HPH HTI Tanaman Industri PT.RSU seluruhnya beralih menjadi kebun kelapa sawit.

Alih fungsi hutan menjadi Kebun Kelapa Sawit PT.RSU diinformasikan bermitra dengan PT.Agro Abadi I dan PT. Agro Abadi II. "Di lapangan Sawit yang ditanam PT. Agro Abadi I – II sudah berproduksi, bahkan ada yang berusia di atas 8 12 tahun," papar Annas, warga Desa Kepau di lokasi peristiwa yang menjebloskan Sapri alias Usman dan Drianto alias kakek ke penjara belum lama ini.

Keterangan yang diperoleh KPK Pos di lokasi PT. RSU menyebutkan, bahwa kawasan HPH HTI PT.RSU seluas 12.600 hektar seluruhnya sudah dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit.

Disinyalir pembukaan kebun kelapa sawit oleh PT.RSU diinformasikan telah mengantongi ribuan sertifikat kepemilikan hak atas tanah diduga diterbitkan Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bangkinang.

"Sertifikat hak milik ter-

ANGGORO DITAHAN DI RUTAN GUNTUR JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Anggoro Widjojo, tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.

Penahanan Anggoro setelah penyidik memeriksanya sekitar lima jam sejak tiba di KPK tadi malam.

Anggoro keluar dari Gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye tahanan, Jumat (31/1) dini hari.

Dengan mendapat pengawalan ketat petugas, Anggoro langsung masuk ke mobil tahanan.

Buron itu bungkam saat ditanya sejumlah awak media. Dia terus menuju mobil tahanan dengan pengawalan ketat menunju Rutan Guntur.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan Anggoro langsung 'menginap' di Rutan Guntur. "Setelah pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, langsung ditahan di Rutan Guntur," kata Johan.

Adapun berdasarkan informasi yang diterima, di Rutan Guntur, Anggoro akan menempati sel yang baru. Sel itu memang sudah disediakan KPK sebelumnya, dan belum pernah ditempati sama sekali oleh tahanan maupun terdakwa korupsi.

Anggoro Widjojo menjadi buron KPK sejak 2009.

Dia tersangkut kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan.

Sebagai bos PT Masaro, Anggoro diduga menyuap empat anggota Komisi IV DPR, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas, dengan harapan bersedia mendorong pemerintah menghidupkan kembali proyek SKRT. PT Masaro Radiokom merupakan rekanan Kementerian Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang nilai proyeknya mencapai Rp180 miliar.

(IN/BBS)

Spanduk PT.RSU di lokasi penanaman Jambon dan Karet sebut diduga menggunakan nama-nama fiktif," ujar sumber yang mohon namanya dirahasiakan dalam pemberitaan KPK Pos. Menurut Annas, lokasi kebun sawit yang terbakar terletak di Desa mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Yang terbakar bukan pohon kelapa sawitnya, melainkan lalang yang ada dicelah-celah pohoh kelapa sawit tersebut. "Lihat sendiri ada batang sawit yang terbakar?. Tidak ada kan, lalang yang terbakar itu pun hanya sedikit, sekitar 4000 an meter bujur sangkar, setengah hektar pun tidak ada," kata warga di sana.

Invetigasi yang dilakukan KPK Pos bersama aktivis LSM LPANI dan Mimbar Negeri mengelilingi lokasi tanaman jambon dan karet yang ditanam oleh warga. Di lokasi HTI PT.RSU tersebut ditemukan ratusan pohon tanaman karet dan sisa jambon tanaman warga tumbuh subur.

Hermanto warga desa Kepau, saat dimintai komentar-

nya terkait peristiwa pengrusakan dan pembakaran fasilitas PT.RSU mengatakan, bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi kemungkinan dipicu dengan adanya pembakaran pondok milik warga yang melakukan penghijauan. Kemudian penyemprotan tanaman jambon dan karet.

Pohon jambon dan karet tanaman warga tersebut beberapa hari setelah penanaman, hangus dan mati.

"Selain itu terkait terbakarnya pondok milik warga yang ada di lokasi HTI PT.RSU, hingga saat ini, warga tidak tau pelaku pembakaran pondok dan penyemprotan pohon karet dan jambon tersebut. Pembakaran pondok warga tidak hanya 1 kali bahkan sudah 3 kali," papar Hermanto Di lapangan pekerja PT. Agro Abadi Waruhu, ketika ditemui KPK POS di lokasi peristiwa ketika ditanya soal terbakarnya pondok warga tidak tau soal peristiwa terbakarnya pondok warga tersebut.

"Saya bekerja di PT. Agro

don barat setelah membodohi putrinya dengan mengaku akan meminjamnya selama beberapa jam. Selain itu, dia juga dituduh mencuri gelang berlian senilai 3,3 juta poundsterling atau setara Rp66 miliar setelah Mariam Aziz memberikan ke Fatimah untuk disimpan dalam tempat penyimpanan.

Ketika Aziz meminta gelang tersebut, Lim menyangkal jika Aziz pernah memberikannya, yang kemudian

kecurigaan sempat jatuh pada pembantu rumah tangga. Kemudian dia mencuri dan menjual berlian yang diberikan Aziz itu. Berlian biru tersebut adalah pemberian Sultan Brunei selama pernikahan mereka, yang dibeli dari Hilton Park Lane pada 1986.

Demikian dipaparkan pihak pengadilan. Sultan yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia sempat menikah dengan Aziz yang mantan pramugari maskapai pener-

Abadi ini, pada blok tebangan blok G 22 sekitar 4 bulan dengan menerima upah perbulan sekitar Rp2 juta," ujar Waruhu singkat.

Anggota security PT.RSU Efendi saat ditemui di Pos jaga PT.RSU yang bekas terbakar, Sabtu lalu, mengatakan, bahwa kawasan HTI PT RSU adalah hutan besar, hutan belantara. "Saya lahir di desa ini dan orang tua saya asli penduduk desa ini, saya tau persis kalau dulunya kawasan HPH HTI PT.RSU adalah hutan tua eks HPH PT.Unis Raya," ujap Efendi.

Efendi juga menyebutkan upah yang diterimanya dari perusahaan perbulan sekitar Rp1.900.000. Bekerja 12 jam sehari dari jam.08.00 wib. sampai dengan jam 20.00 wib. Pantauan di lapangan dan keterangan yang dihimpun menyebutkan, Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Kampar terkesan melakukan pembiaran atas alih fungsi hutan seluas 12.600 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit.

Diinformasikan, perusahaan yang membangun kebun kelapa sawit dalam kawasan HPH Tanaman HTI PT.RSU, diantaranya PT.Air Jernih, PT.Johanes, dan PT. Agro Abadi I dan II. Luas areal perkebunan kelapa sawit eks PT Unis Raya tersebut seluruhnya dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPHT) Kabupaten Kampar.

Luas areal perkebunan kelapa sawit diatas areal ex HPH Unis Raya mencapai 16.000 hektar, diantaranya telah memiliki HGU (Hak Guna Usaha) sekitar 800 Hektar. (PUR)

Pakde Karwo Terancam Batal Dilantik Jadi Gubernur Jatim JAKARTA - Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Syaifulloh Yusuf pada 12 Februari 2014 terancam batal. Hal itu, terkait dengan pengakuan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang menyebutkan bahwa pemenang sengketa gugatan Pilkada Jawa Timur adalah pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman Sumawiredja.

"Dengan demikian, saya melihat ada pemalsuan putusan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan bila KPU tetap melantik Soekarwo artinya yang dijadikan dasar adalah putusan palsu," kata anggota tim sukses pasangan Khofifah-Herman, Adhie Massardi saat berbincang, Jumat (31/1).

Adhie mengatakan, menurut Akil, sengketa Pilkada Jatim jelas dimenangkan oleh Khofifah. "Panel hakim aslinya kan Akil, kemudian dia ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Panel hakim kemudian berubah, dan lahirlah keputusan yang memenangkan Karwo. Ini aneh.

Dan bisa dipastikan putusan MK dipalsukan sehingga menjadi tidak sah, karena panel asli menyebutkan Khofifah yang menang," kata Adhie.

Sebab itu, Adhie bersama tim hukum Khofifah-Herman, akan melaporkan hakim MK terkait pemalsuan putusan tersebut. "Saya mengisyaratkan kepada teman-teman melaporkan hakim MK ke Mabes Polri karena memalsukan putusan Pilgub Jatim. Kira-kira minggu depan akan kami laporkan," ujarnya.

Selain melapor ke Mabes Polri, tim hukum Khofifah juga akan melaporkan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bila KPU Jatim tetap menggelar pelantikan Seokarwo-Syaifullah Yusuf. "Dengan laporan tim hukum ke Mabes Polri, maka secara otomatis tidak mungkin dilantik. Bila Mendagri tetap melantik, berarti dia ikut dalam persekongkolan jahat dan bisa dipidana," kata dia. (IN/BBS)

Bupati Intruksikan Pengawal Curi Berlian Mantan Istri Sultan Brunei Camat dan SKPD Siaga Banjir LONDON - Seorang pengawal perempuan dilaporkan mencuri berlian langka senilai 12 juta poundsterling atau setara Rp241 miliar milik mantan istri salah satu orang terkaya di dunia, Sultan Brunei.

Melansir Daily Mail, Jumat (31/1), Fatimah Lim dituduh mencuri dua berlian besar dari tempat penyimpanannya di rumah Mariam Aziz di London. Mariam Aziz adalah mantan istri Sultan Brunei.

Dia dituduh mengganti berlian biru berbentuk pir berkarat 12,71 senilai 7,6 juta poundsterling atau setara Rp152 miliar. Serta mengambil berlian kuning berbentuk persegi panjang sebesar 27,1 karat senilai 600 ribu poundsterling atau setara Rp12 miliar. Dengan replika senilai 150 poundsterling atau setara Rp3 juta per berliannya.

Wanita berkebangsaan Singapura itu mengatakan, mencuri berlian-berlian itu dari para pekerja rumah Mariam Aziz di Kensington, Lon-

Sultan Brunei dan mantan istrinya, Mariam Aziz.

bangan.

Wanita berdarah Brunei, keturunan Jepang dan Skotlandia tersebut memiliki empat anak selama 21 tahun pernikahan mereka. Gareth Patterson, jaksa penuntut, mengatakan, "Jaksa yang menangani kasus ini mengakui jika terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan dirinya oleh majikannya, Aziz".

"Ketiga berlian yang hilang itu adalah gelang berlian, berlian berwarna kuning yang cukup besar, dan berlian biru besar. Tampaknya terdakwa mungkin telah memutuskan untuk menjual berlian tersebut, dia ingin menghapus utangnya karena senang berjudi," tambah sang jaksa.

Pengadilan Isleworth Crown mendapat laporan bahwa setelah mencuri berlian itu, Lim membawanya ke sebuah toko perhiasan di Hatton Garden lantas menjualnya. Saat itu, kepada toko perhiasan itu, Lim mengklaim itu adalah hadiah Aziz kepadanya. (IN/BBS)

Dugaan Korupsi Alkes dan Belanja Hibah Pilkada Kota Gunungsitoli GN.SITOLI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gunungsitoli - Nias kembali turun kejalan, Rabu. Mereka membawa keranda peti mati untuk dihadiahkan buat Kajari Gunungsitoli serta melempari kantor Kejari Gunungsitoli dengan telur.

Mereka menuntut agar Kajari Gunungsitoli Edy Sumarno segera dipocot oleh Kajati Sumatera Utara.

Unjuk rasa yang mereka lakukan kali yang keempat ini yakni kembali menagih janji Kajari Gunungsitoli, Edy Sumarno tentang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemkot Gunungsitoli yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 senilai Rp10 miliar yang diperuntukan pengadaan peralatan pengolah limbah padat dan limbah cair serta sarana pendukungnya, peralatan Puskesmas tanpa rawat inap.

Selanjutnya, GMNI juga mendesak Kajari Gunungsitoli agar serius mengusut dugaan korupsi belanja hibah Pilkada Kota Gunungsitoli yang bersumber dari

dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2010 sebesar Rp4 miliar ditambah bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias TA 2010 sebesar Rp2,5 miliar.

Aksi unjukrasa yang dilakukan GMNI tersebut diawali keliling Kota Gunungsitoli dan berakhir di depan kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dengan pengawalan pihak Polres Nias. Orasi yang disampaikan secara bergan-

tian dengan menggunakan pengeras suara, diawali oleh Ketua GMNI GunungsitoliNias, Anotona Larosa.

Dalam orasinya menyebutkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli yang saat ini telah menjabat sebagai Sekda Kota Gunungsitoli, Drs Edison Ziliwu harus bertanggung jawab karena pengadaan Alkes Pemkot Gunungsitoli berpotensi merugikan

Negara miliaran rupiah.

Kemudian, kasus dugaan korupsi belanja hibah Pilkada Kota Gunungsitoli yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2010 sebesar Rp4 Miliar ditambah bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias TA 2010 sebesar Rp2,5 Miliar yang sudah sekian lama ditangani Kajari Gunungsitoli ternyata ada pangkal tetapi tidak

ada ujung alias mandek. Padahal bendahara KPU Kota Gunungsitoli sudah tiga kali dipanggil namun hasilnya kosong.

Kajari Gunungsitoli mereka nilai sudah gagal total menegakkan supremasi hukum di daerah ini. GMNI juga mendesak agar Kajari Edy Sumarno segera hengkang dari Kepulauan Nias, karena tidak becus dan tidak memiliki hati nurani dalam memberantas korupsi.

Karena sudah sekian jam mahasiswa menunggu di luar pagar, lalu para mahasiswa memaksa untuk masuk tetapi dihalangi aparat petugas dari Polres Nias, sehingga bentrok terjadi.

Bahkan pada insiden itu sejumlah mahasiswa terinjak lalu diboyong ke Mapolres Nias berikut spanduk dan mobil pick up yang membawa mereka turut diangkat.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Rabani Halawa SH mengatakan, penanganan kasus pengadaan Alkes di Pemko Gunungsitoli sudah diambil alih oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. (YAGI)

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengintruksikan seluruh Camat yang memiliki daerah sepanjang Alur Sungai Asahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk siaga banjir.

Hal ini dilakukan, karena pihak PT Inalum telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk siaga terhadap banjir kiriman. Kondisi hingga kini debit air Danau Toba telah melewati ambang batas, sehingga sewaktu-waktu pintu DAM Sigura-Gura harus dibuka pihak PT Inalum.

Tentunya air tersebut akan mengaliri didaerah sungai Asahan dan akan mengakibatakan banjir kiriman.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim SE bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Asahan, Syafruddin Harahap menjelaskan bahwa Pemkab Asahan menerima surat dari pihak PT Inalum Devisi PLTA nomor LPPR-002/2014 tertanggal 8 Januari 2014 tentang tingginya permukaan air Danau Toba.

Berdasarakan keputusan Menteri Pekerjaan Umum, pengoperasian air Danau Toba secara normal adalah EL 902,40 M DPL – 905,00 M DPL. Namun ketinggian permukaan air Danau Toba tertanggal 8 Januari 2014 adalah EL 904,919 M DPL.(IN)

Plt Wali Kota Medan Resmikan Mushollah MEDAN - Peran mushollah pada saat ini bukan hanya sebagai pendamping dari peran Masjid belaka, namun sudah saatnya untuk tidak dipandang sebelah mata, karena Mushollah disamping sebagai sarana ukhuwah Islamiyah juga sebagai sarana bantu pendidikan non formal yang memberi dampak positif khususnya kepada murid-murid dan para guru dan warga lingkungan terdekat.

Hal ini disampaikan Plt Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S Msi pada saat meresmikan Mushollah Al-Jamiah SMPN 41 Medan, Selasa, Jalan Bunga Ncole Medan Tuntungan.

Peresmian pemakaian Mushollah ini ditandai dengan pemukulan beduk, penandatanganan prasasti dan penguntingan pita oleh Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin.

Keberadaan Mushollah sangat penting kegunaannya sebagai tempat bagi anak-anak kita untuk mempelajari maupun untuk menggali ilmu tentang ajaran Islam melalui diskusi-diskusi baik formal maupun informal, mendidik para siswa dalam memperaktekkan sholat yang benar, mengaji dengan tajwid yang benar dan banyak lagi yang dapat dilakukan di Mushollah ini nantinya demi membangun karakteristik siswa/siswi yang Islami," ungkap Eldin. (VIN)