Epaper kpkpos 289 edisi senin 10 februari 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TERKAIT SERAH TERIMA, DISDIK PROVSU MELANGGAR HUKUM

EDISI 289/ THN VI 10 - 16 FEBRUARI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 5 Kolom Redaksi

Pantaskah RSU Adam Malik Tipe A?

Penerangan di Tiga Desa Masih Gunakan Kincir Air Sudah sepuluh tahun Amri Tambunan memimpin Kabupaten Deliserdang Deliserdang.. Dalam catatan kepemimpinannya untuk membangun Deli Serdang banyak orang menilai telah gagal gagal.. Lihat saja, masih ada beberapa desa yang belum dialiri listrik listrik.. Begitu juga dengan sarana jalan dimana banyak yang berlobang dan tidak diperbaiki diperbaiki,, bahkan jalan tersebut ada pula yang menuju tempat wisata Berastagi.

• LANJUT KE HAL. 2

» dr Abdi Utama Tarigan

• LANJUT KE HAL. 2

Pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Sidikalang 'Gantung' SIDIKALANG - Proyek pembangunan ruang rawat inap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sidikalang Kabupaten Dairi, masih menggantung. Kontrak proyek bersumber dari Bantuan Daerah Bawaan (BDB) Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,562 miliar, kabarnya telah diputus.

Kepala RSUD Sidikalang Dr Lomo Daniel Sianturi, hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat. Sekretaris RSUD Sidikalang Frisda boru Turnip, didampingi sejumlah kepala bagian di rumah sakit itu, Rabu (8/1) mengakui bahwa pembangunan ruang rawat inap pasien itu sudah dihentikan sejak 31 Desember 2013 lalu.

A

• LANJUT KE HAL. 2

KPKPOS/IRVAN

Terlihat, lantai dasar bangunan ruang rawat inap Melati, di RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi senilai Rp 1,5 miliar lebih bersumber dari BDB Provsu, kini terbengkalai dan kontraknya sudah diputus karena rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga masa waktu yang ditentukan.

Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Dinas Pemko G Sitoli Tahap Penyidikan

• LANJUT KE HAL. 2

Putra Daerah Dikecewakan Amri Tambunan untuk bekerja di bandara yang akan diresmikan Presiden SBY ini.

Pugo Widodo, Dewan Pembina Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Pusat ketika bertemu di kediaman anggota DPRD DS, Ricky Prandana Nasution SE di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan baru-baru ini mengatakan, mestinya

pekerja (buruh) kasar.

Padahal sebelumnya, DPRD Deli Serdang telah berusaha menjembatani soal ketenagakerjaan dengan pihak bandara agar 70 persen pekerja di KNIA merupakan masyarakat Deli Serdang. Hal ini bukan semata kesalahan DPRD Deli Serdang dan masyarakat daerah itu sendiri, tapi pemkab tampaknya sama sekali kurang memperjuangkan kemajuan rakyat

• LANJUT KE HAL. 2

KASUS CENTURY BAKAL DISIDANGKAN Gonjang ganjing kasus Century yang sepertinya bakal tidak pernah terungkap akhirnya mulai sedikit titik cerah dimana proses penyidikan perkara dugaan korupsi Bank Century dengan tersangka Budi Mulya segera selesai.

Kasus terkait pemberian FPJP dan penentuan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik ini pun akan segera masuk ke meja persidangan.

RS di Sumut Tidak Ada Instalasi Luka Bakar MEDAN - Akibat semburan awan panas yang dimuntahkan Gunung Sinabung di Tanah Karo Sumatera Utara Sabtu lalu mengakibatkan tewasnya 14 orang ditambah dua orang lagi meninggal dunia di Rumah Sakit Efarina Etaham termasuk meninggalnya Doni Sembiring (70) baru-baru ini, setelah dirawat selama lima hari di rumah sakit, sementara satu korban luka bakar atas nama Sehat Sembiring (48) masih terus

ROGANNYA lagi, saat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Kabanjahe untuk melihat bencana Sinabung dan melalui jalan tersebut yang masuk di wilayahnya, tidak ada sedikit pun upaya Sang Bupati Deli Serdang Amri Tambunan untuk memperbaiki.

Akibat ketidakperduliannya memikirkan masyarakat di Deli Serdang, beberapa tokoh masyarakat merasa kesal sehingga saat forum reses I Tahun 2014 DPRD Deli Serdang Dapil VI yang dihadiri kepala desa serta sejumlah dinas terkait dan jawatan di Kecamatan Kutalimbaru, Namorambe, dan Sibolangit, baru-baru ini mereka ungkapkan semua kekesalan dan uneg-unegnya. “Kami masih merasa tetap dianaktirikan. Mengapa

BUPATI Deli Serdang Amri Tambunan terkesan tidak mampu mensejahterakan rakyat meskipun di Kabupaten Deli Serdang saat ini sudah hadir Bandara Kuala Namu Internasional Air Port (KNIA). Pasalnya, bagian pengerjaan di Bandara KNIA seperti para tenaga ahli termasuk kontraktor berasal dari luar Deli Serdang, terutama didominasi dari Jakarta.

Sedangkan putra daerah masih sebatas

16 Meninggal, 1 Korban Luka Bakar Letusan Sinabung Masih Dirawat

GUNUNG Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara, yang sudah empat bulan hanya dianggap ‘batuk' biasa, akhirnya membuat kita semua tersentak, dimana kali ini sang gunung mengeluarkan awan panas bersuhu 800 derajat celsius, meluncur sejauh 4 Km lebih dengan kecepatan 100 Km per jam.

Belasan orang tewas terkena langsung awan panas dan masih ada satu orang lagi yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit swasta ditanah Karo.

Terdengar kabar ternyata rumah sakit di Sumatera tidak ada ruangan khusus bagi pasien yang terkena luka bakar, sungguh memilukan padahal Kota Medan sebagai kota terbesar ke3 dan rumah sakit umumnya Adam Malik telah pula ditetapkan sebagai rumah sakit bertipe A yaitu rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah ditetapkan sebagai rujukan tertinggi (Top

Anas Mengaku Diperintahkan SBY Amankan Pansus Century "SOAL Century yang perlu saya kasih tahu, pemeriksaan oleh temanteman jaksa itu sudah mendekati akhir," demikian diungkap wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu lalu.Bambang memperkirakan maksimal pada minggu ketiga bulan

Februari berkas sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga persidangan bisa digelar di bulan ini.

Hebohnya kasus Century ini semakin kuat tak kala mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku pernah diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan pengusutan skandal • LANJUT KE HAL. 2

GUNUNG SITOLI - Kapolres Nias AKBP Juliat Permadi Wibowo mengatakan kasus dugaan korupsi terhadap pengadaan mobil dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli sudah masuk tahap penyidikan.

Ungkapan ini disebutkan Kapolres Nias kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu kemarin.

Menurutnya, proses pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka sudah dilakukan termasuk melakukan identifikasi pada tanggal 2

Desember 2013 lalu. Diakui, dalam penanganan kasus tersebut banyak menyita waktu dan biaya, ujarnya Bahkan,belum lama ini pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kepada beberapa orang yang berhubungan langsung dengan kasus itu termasuk yang ada di Medan. Mudah-mudahan kasus ini bisa tuntas tahun ini, tambah Kapolres.

Pengadaan mobil Dinas Pemko Gunungsitoli Tahun Anggaran

2011 sebanyak 35 unit yakni mobil dinas walikota Gunungsitoli, Martinus Lase dan wakil walikota Gunungsitoli,Aroni Zendrato (merk fortuner), mobil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Soawa’a Laoli (Mitsubishi Pajero Sport), mobil kijang innova,mobil rush,Avanza untuk para kepala SKPD kemudian mobil pemadam kebakaran, truk sampah, mobil patroli Dinas Perhubungan, Mobil • LANJUT KE HAL. 2

Pembukaan Kebun Non Prosedural di Kampar, Makin Merajalela KAMPAR - Pembukaan lahan kebun kelapa sawit non prosedural dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kian merajalela, hal ini kabarnya akibat lemahnya pengawasan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar.

Tidak saja kabar akibat lemahnya pengawasan tetapi juga ada dugaan sebagai ajang memperkaya diri sendiri para oknum yang bertugas didinas tersebut. Seperti yang terjadi belakangan ini, dimana tangkap lepas alat berat di kawasan hutan yang kabarnya sebagai alat membuka lahan kerap terjadi, namun tindak lanjut dari penangkapan tersebut ‘abu-abu’ boleh dibilang tersangka pembukaan kebun non prosedural tersebut belum ada yang dimeja hijaukan.

Lihat saja operasi Illegal

Kebun Sawit yang kabarnya milik Ayau Di Desa Kepau Jaya.

Logging yang digelar tahun 20122013 dimana dinas Kehutanan Kampar sebelumnya berhasil mengamankan 7 unit alat berat eksavator dan buldozer ditambah lagi 1 unit truk colt diesel dikawasan hutan yang rencananya

akan membuka kebun non prosedural, namun sayangnya hasil tangkapan tersebut, dilepas dengan dalih illegal loging akibatnya para pelaku pembuka lahan non • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

PK Dikabulkan, MA Bebaskan dr Ayu Dengan Teman-temannya JAKARTA - Setelah sebelumnya dihebohkan dengan demo para dokter beberapa waktu lalu yang diakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan hukuman 10

bulan penjara karena adanya laporan malpraktik keluarga korban yang dilakukan dr.Dewa Ayu Sasiary Prawan ditahun 2010 akhirnya Mahkamah Agung (MA) membe-

RS DI SUMUT TIDAK ADA INSTALASI LUKA BAKAR.................

• DARI HALAMAN. 1 menjalani perawatan di RS Efarina Etaham Berastagi, Kabupaten Karo. Korban semburan awan panas tersebut semuanya dipastikan akibat luka bakar. Ironinya didapat kabar ternyata rumah sakit yang ada di Sumatera Utara tidak mempunyai instalasi unit luka bakar, bahkan Rumah Sakit Adam Malik di Kota Medan yang bertipe A saja tidak mempunyai unit tersebut.

Sangat disayangkan Sumatera Utara salah satu provinsi terbesar di Indonesia bahkan ibukotanya telah pula dinyatakan sebagai kota metropolitan ternyata tidak mempunyai instalasi unit luka bakar dan hal ini terungkap saat berbincang dengan salah seorang dokter bedah plastik yang juga wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara dr Utama Abdi Tarigan SpBP-RE, belum lama ini.

Menurut dr Utama Abdi Tarigan SpBP-RE, seharusnya paling tidak ada satu rumah sakit di Sumatera Utara yang mempunyai unit luka bakar. Sebab pasien luka bakar yang terbilang tidak ringan, tidak hanya dengan pengobatan dan operasi saja tapi juga perlu direhabilitasi fisik dan psiskisnya.

Selain itu pasien luka bakar seharusnya tidak bisa digabungkan dengan pasien biasa, karena ia menderita luka seberat-beratnya, dia harus betul-betul steril, karena kulit sebagai pelapis tubuhnya telah rusak, diumpamakan dengan baju, bajunya telah koyak sehingga sangat rentan terhadap suatu gangguan.

Pasien yang terkena luka bakar berat menurut dr Utama pengobatannya 1 hingga 2 bulan karena tidak bisa hanya sekali dioperasi saja, bisa berulang kali pengoperasian untuk perbaikan, setelah itu dilanjutkan dengan terapi psikisnya selama 6 bulan, kata kasarnya dimanusiakan kembali.

Jadi untuk mengatasi luka bakar ini ada suatu tim yang terdiri dari dokter bedah plastik, dokter anastesi, dokter penyakit dalam, dokter gizi, psikologi, rehabilitasi medik dan ditambah dokter anak jika pasien tersebut masih anakanak.

Dr Utama juga menyatakan bahwa untuk mengatasi luka bakar sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan perlu ditangani serius bahkan setelah tindakan pengobatan perlu ada tindakan terapi, dengan tidak adanya instalasi ini tentu saja penanganan luka bakar tidak maksimal.

Kasus luka bakar di Sumatera Utara khususnya kota Medan menurut dr Utama sebenarnya sangat banyak, untuk rumah sakit seperti Adam Malik saja sebanyak lebih kurang 10 hingga 15 orang perhari datang berobat dan itu belum rumah sakit lain. Ada pun kasus luka bakar yang dialami pasien biasanya akibat meleduknya kompor minyak tanah, tabung gas apalagi di saat malam tahun baru dan lebaran.

Lebih lanjut dr Utama menerangkan dari kasus luka bakar yang masuk ke rumah sakit sekitar 80 persen adalah korban akibat kompor meledak, apalagi sekarang minyak tanah lebih mahal dari bensin sehingga ada kemungkinan minyak tanah tersebut dioplos dengan bensin dan ini sangat berbahaya. Dengan banyaknya pasien luka bakar sebetulnya sudah selayaknya pejabat terkait di Sumatera Utara memikirkan hal tersebut apalagi Rumah Sakit Adam Malik telah bertipe A. Menurutnya, sebenarnya dia sudah menyampaikan masalah ini ke Direktur Rumah Sakit Adam Malik, namun dijawab akan dipikirkan, bahkan telah tiga kali ganti direktur dan selalu disampaikan, mereka menyatakan akan diupayakan. "Saya berharap dengan letusan Gunung Sinabung sehingga menelan korban luka bakar ini membuat para petinggi di Sumatera Utara ini mendapat pelajaran berharga, karena biasanya pejabat di Indonesia baru terbuka matanya setelah kejadian. Sama halnya seperti kasus meletusnya gunung di Jogja sehingga baru berdiri instalasi luka bakar di rumah sakit di Jogja. Begitu juga dengan meledaknya bom Bali mengakibatkan banyak yang menjadi korban luka bakar sehingga rumah sakit di Bali baru mendirikan instalasi tersebut," ujar dr Utama sambil geleng kepala.(BEN)

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN MOBIL DINAS PEMKO G SITOLI TAHAP PENYIDIKAN ........................

• DARI HALAMAN. 1 Satpol PP, dan Pick Up. Ditempat terpisah dari sumber menyebutkan bahwa kasus pengadaan mobil dinas tersebut pada saat ditenderkan tidak tertuang pembayaran pajak sehingga kontraktor tidak bertenggung jawab terhadap pengurusan STNK dan lain-lain.

Mencuatnya kasus ini ketika salah seorang anggota DPRD Kota Gunungsitoli mengungkapkan dalam rapat paripurna bahwa mobil dinas tidak ada surat-surat sehingga Kapolres Nias Mardiaz Kusin Dwihananto yang turut hadir pada waktu itu mengagendakan pemeriksaan mobil dinas tersebut.

Sehingga besoknya, Satlantas Polres Nias melaksanakan pemeriksaan mobil dinas Pemko Gunungsitoli dan beberapa mobil terjaring termasuk mobil dinas Wakil Walikota Gunungsitoli.

Mobil yang terjaring razia ini diboyong ke mapolres Nias dan sempat menghebohkan Kota Gunungsitoli karena sempat dikarantinakan selama beberapa minggu tetapi tidak diketahui kenapa

mobil dinas yang tidak memiliki surat-surat ini justru masih beroperasi di Kota Gunungsitoli dan melintas dengan mulus didepan petugas Satlantas Polres Nias.

Bahkan, salah satu dari mobil dinas ini ada yang sudah merenggut nyawa manusia tahun yang lalu yakni pegawai SMP Negeri 1 Gunungsitoli, A.Jeli Harefa, di Kampung Baru Gunungsitoli dan beberapa orang pengendara kendaraan roda dua pada waktu itu.

Berselang kemudian setelah kasus ini ditangani Polres Nias, Pemko Gunungsitoli melakukan upaya hukum dengan menggugat kontraktor pengadaan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tetapi pada putusan pengadilan memenangkan kontraktor dan memerintahkan Pemko Gunungsitoli agar membayar kerugian Negara Rp 1,5 miliar namun pemko Gunungsitoli belum memenuhinya, sehingga kasus ini diusut kembali oleh Polres Nias.

Pejabat Pembuat Komitmen, Martin Itali Zendrato saat dikonfirmasi Media Tipikor melalui ponselnya belum lama ini tidak memberikan tanggapan.(YAGI)

PANTASKAH RSU ADAM MALIK TIPE A?......................................................

• DARI HALAMAN. 1 Referral Hospital) atau disebut pula sebagai rumah sakit pusat.

Seharusnya dengan rating tipe-A RSU Adam Malik telah memiliki berbagai unit, termasuk didalamnya unit luka bakar, namun kenyataannya unit tersebut tidak dimiliki, masih pantaskah RSU Adam Malik bertipe-A. Apalagi pasien luka bakar sangat banyak, didapat kabar 10 hingga 15 orang pasien datang berobat kerumah sakit tersebut.

Memang kalau luka bakarnya hanya kecil ditubuh dibawah 10 persen

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dan berada ditempat yang tidak fatal seperti tangan dan kaki mungkin tidak masalah bahkan dibiarkan saja juga akan sembuh. Namun kalau luka bakar berada di wajah walau 5 persen tetap saja menjadi masalah besar.

Namun begitulah pejabat yang ada di Indonesia kalau tidak masyarakatnya ribut dianggap hal tersebut bukan sesuatu yang penting dan perlu diurus. Semoga bencana erupsi gunung Sinabung ini menjadi pelajaran dimana pentingnya unit instalasi luka bakar. Sebenarnya dengan kebijakan rumah sakit saja hal ini sudah terselesaikan kalau mereka care atau peduli.

baskan terpidana perkara malapraktik, dr Dewa Ayu Sasiary Prawarni, dr Hendry Simanjuntak, dan dr Hendy Siagian. Tiga dokter itu dinyatakan tidak menyalahi standar operasional prosedur (SOP) saat melakukan

operasi terhadap Siska Makelty.

"Perkara PK (peninjauan kembali) atas nama terpidana dr Ayu dan kawan-kawan sudah diputus. Pada pokoknya mengabulkan PK para terpidana pemohon PK. Mem-

batalkan putusan judex juris (pengadilan sebelumnya, majelis kasasi MA)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, Jumat.

Ia mengatakan, majelis PK menilai putusan Pengadilan Negeri

(PN) Manado yang membebaskan tiga terpidana itu sudah tepat. Dasar pertimbangan yang digunakan majelis, kata Ridwan, tiga dokter spesialis itu tidak menyalahi prosedur dalam penanganan operasi cieto ciseria.

"Pertimbangan judex facti PN sudah tepat dan benar. Karenanya, majelis memerintah segera mengeluarkan para terpidana dari LP, memulihkan nama baik, dan harkat martabat ketiga pemohon PK," kata Ridwan.(NET)

BUPATI DELISERDANG GAGAL..................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 infrasrtuktur jalan di desa kami tidak pernah ada perbaikan, sementara di tempat lain, jalan masih layak sudah diperbaiki. Ini kan pilih kasih. Muak kami melihat desa kami begini-begini saja," ujar seorang tokoh masyarakat geram di forum tersebut.

Ucapan salah seorang tokoh masyarakat tersebut dibenarkan pula oleh warga yang hadir, di antaranya dari Desa Sala Bulan, Rumah Kinangkung, dan desa Buluh Awar Kecamatan Sibolangit, dimana tiga desa yang terdiri dari delapan dusun ini menurut warga, merupakan desa tertinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Mereka menerangkan, ini terbukti sejak Indonesia merdeka hingga kini, ketiga desa tersebut belum tersentuh listrik (PLN).

Warga terpaksa menggunakan kincir air untuk penerangan.

"Bukan hanya itu, infrastruktur jalannya juga sama sekali belum ada perbaikan maupun pembangunan," ujar mereka geram.

Mirisnya lagi, di desa itu ada

bangunan bersejarah yakni Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pertama berdiri di daerah itu yang menjadi salah satu objek wisata, tetapi luput dari perhatian pemerintah.

Demikian juga di sektor pendidikan, masih banyak sekolah dasar (SD) yang gurunya hanya tiga orang termasuk kepala sekolah, bahkan kekurangan ruang kelas. Akibatnya para siswa harus himpit-himpitan dikarenakan salah satu ruang kelas harus disekat menjadi dua ruangan.

“Gurunya cuma tiga orang. Dimana kosep cerdas yang diagungagungkan itu? Kami masyarakat dataran tinggi tidak merasakannya adanya kemakmuran,” imbuh warga.

Menurut KUPT Dispora kepada para anggota dewan yang hadir, di kecamatan ini terdapat 37 sekolah yang terdiri dari 27 SDN , 3 SD swasta , 2 SMP negeri, 5 SMP swasta dan 1 SMAN ditambah 1 SMKN serta 2 SMA swasta.

“Guru-guru SDN memang masih kurang,” ungkapnya.

Tidak jauh beda dengan yang

dialami masyarakat Kutalimbaru, warga disana juga mengeluhkan kerusakan infrastuktur jalan mulai dari Simpang Tungtungan Kecamatan Pancur Batu hingga pusat pemerintahan Kutalimbaru. Jalan sekira 18 kilometer ini sulit dilalui pengguna jalan.

Sejumlah anggota DPRD Deli Serdang Dapil VI, Timur Sitepu Amd, H Sabar Ginting dan M Iqbal kepada wartawan mengakui merasa malu terhadap masyarakat, karena dewan telah berulangkali menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemkab Deli Serdang melalui sidang paripurna maupun dalam rapat-rapat komisi, tetapi pemkab terkesan mengabaikan harapan masyarakat dataran tinggi.

“Permohonan dan keluhan masyarakat di daerah ini tetap kita perjuangkan, sudah berulangkali kita sampaikan kepada bupati selaku pengguna anggaran, tetapi nyatanya begini- begini saja tidak direspon,” ujar mereka.

Tak bisa dipungkiri, masyarakat di dataran tinggi seperti Kecamatan Namurambe, Biru-Biru, Sibolangit, Kutalimbaru, dan Deli Tua

mengaku jenuh terhadap pemerintahan saat ini yang kentalnya diskriminatif dalam pembangunan dibandingkan dengan kecamatan yang ada di dataran rendah.

“Bagaimana perekonomian masyarakat ditingkatkan jika infratruktur jalan, penerangan dan sektor pendidikan tidak terbenahi dan terus terpuruk dari tahun ke tahun," kata mereka lagi.

Ia mencontohkan seperti jalan umum mulai dari Kantor Kecamatan Namurambe hingga tembus ke Desa Sembahe, kondisinya sangat parah karena sulit dilalui kendaraan. Bahkan sampai saat ini belum pernah tersentuh perbaikan oleh pemerintah daerah. “Kalau melihat perkembangan pembangunan di daerah kami ini, seakan sudah tidak ada pemerintahan, kami kehilangan induk," ungkap warga.

Pembangunan yang tak merata di sejumlah desa tersebut mengindikasikan kebobrokan dan kegagalan kepemimpinan Drs H Amri Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang selama dua periode dalam meningkatkan kesejahteraan

rakyat khususnya di daerah dataran tinggi. Terlepas dari sejumlah penghargaan yang diterima pemerintah Deli Serdang di berbagai sektor dari pemerintah provinsi maupun pusat ataupun internasional, realita di lapangan masih banyak kecamatan maupun desa yang termarginalkan. Umumnya wilayah dataran tinggi yang masih jauh dari pemerataan pembangunan.

Masyarakat di dataran tinggi yang sebagian kaum tani kerap mengungkapkan rasa apatis terhadap pemerintah. Pasalnya, daerah mereka seakan tidak tersentuh ‘kue’ pembangunan.

Padahal masyarakat berulangkali menyuarakan kepada Pemkab Deli Serdang baik secara langsung, musrenbang, maupun melalui anggota DPRD agar pemerintah mempedulikan kebutuhan pembangunan di desa mereka yang sangat mendesak seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Namun tampaknya sia-sia dan kurang mendapat perhatian pemerintah.(TIM)

PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP RSUD SIDIKALANG 'GANTUNG'......................................

• DARI HALAMAN. 1 Bangunan ruang pasien yang direncanakan dua lantai itu kini menggantung.

Frisda Turnip saat ditanya lebih jauh mengenai pemutusan kontrak pembangunan itu mengatakan, kurang memahami lebih detail.

Sebab, katanya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah langsung dipegang direktur, sehingga dia menyarankan agar menanyakan ke pimpinannya.

Namun dikatakan, sesuai keterangan dari Lomo Daniel Sianturi, pada saat memimpin apel belum lama ini, pimpinannya itu mengatakan pembangunan gedung terse-

but telah putus kotrak. Menurut keterangan dari direktur RSUD tersebut, mungkin pembangunannya akan dilanjutkan setelah pembahasan PAPBD Dairi tahun 2014 ini.

"Tetapi mengenai pencairan dana yang sudah dibayarkan kepada rekanan sesuai hasil pekerjaan di lapangan yang dikatakan sudah mencapai sekitar 68% itu, tidak diketahui secara rinci. Sebab pengawas dari Dinas Cipta Karya serta dari Dinas Keuangan (Dippeka) sudah datang melihat langsung ke lokasi, sehingga mereka yang lebih tahu untuk menghitung persentase pekerjaan proyek itu," jelasnya.

Ditambahkan, untuk tahun 2013

lalu, ada lima kegiatan pembangunan di RSUD itu yakni bersumber dari DAK Dairi serta BDB Provsu, yaitu untuk pembangunan ruang tunggu rekam medik, apotik, ruang gizi (dapur), ruang rawat inap Mawar serta ruang rawat Melati yang mengalami putus kontrak yang direncanakan dua lantai.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Dairi Martua Anakampun, ditanya mengatakan, sangat menyayangkan pemutusan kontrak pembangunan gedung di RSUD itu. Sebab, kata dia, seharusnya menyangkut tentang infrastruktur pelayanan publik harus lebih diutamakan.

"Rumah sakit salah satu tempat

vital yang harus disiapkan apalagi itu untuk gedung rawat inap, jadi bagaimana jika masyarakat sakit dan akan ditempatkan dimana.

Pemutusan kotrak itu sangat kita sesalkan dan harus menunggu waktu lagi untuk pembangunannya nanti," ujarnya.

Wakil rakyat itu menuding, keterlambatan pembangunan itu, salah satu bukti ketidakmampuan pejabat di sana, pengguna anggarannya maupun pelaksana kegiatan dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tataruang Dairi. "Kenapa sewaktu ketuk palu APBD tahun 2013 dana atau kegitan itu dianggarkan jika tidak mampu melaksanakan. Begitu juga rekanan

selaku pemenang tender seharusnya dikasih sanksi tegas karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu," ungkapnya.

Pengamatan di lapangan, ruang rawat inap Melati yang direncanakan dua lantai itu kondisinya masih sangat memprihatinkan.

Sebab dari lantai dasar belum ada yang rampung, hingga ke lantai dua baru berdiri hanya tiang saja.

Tapi menurut keterangan Sekretaris rumah sakit itu, pembangunan itu sudah diklaim mencapai 68%. Tapi secara kasat mata kini bangunan itu masih amburadul, sebab lantai dasar sajapun belum ada yang selesai apalagi lantai dua.(IRVAN)

PEMBUKAAN KEBUN NON PROSEDURAL DI KAMPAR, MAKIN MERAJALELA........................

• DARI HALAMAN. 1 prosedural menjadi arogan.

Seperti kebun kelapa sawit yang kabarnya milik pengusaha bernama Ayau di desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 3000 hektar dimana lahan tersebut dari kabar yang didapat KPKPos berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ex HPH dan disinyalir belum ada pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI, maupun izin pembukaan kebun dari Kementerian Perkebunan. Namun oleh Dinas Kehutanan Kampar dan Dinas Perkebunan Kampar aktifitas Ayau membuka kebun non prosedural tersebut terkesan dibiarkan, sehingga pembukaan kebun kelapa sawit dikawasan hutan berjalan mulus.

Dari konfirmasi dengan Azwir Ketua RW 02 Dusun I Suka Damai Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saat

ditemui KPK Pos belum lama ini, membenarkan hal tersebut. Dimana Ayau memiliki kebun kelapa sawit seluas sekitar lebih kurang 3000 hektar serta diakui Azwir bahwa sebahagian lahan kebun sawit milik Ayau seluas 1200 hektar, lahannya dibeli dari warga Desa Kepau Jaya.

“Ketika itu lahan yang dibeli Ayau dari warga dalam kondisi semak blukar, sedangkan selebihnya sekitar 1700 hektar yang dijadikan perluasan perkebunan kelapa sawit, adalah kawasan hutan, yang potensi kayunya boleh dibilang nilai ekonominya masih signifikan, karena tegakan kayu dikawasan 1700 hektar tersebut sangat bagus dan bernilai ekonomi,” ujar Azwir.

Menurut Azwir lagi, pembukaan usaha kebun kelapa sawit non prosedural yang dilakukan Ayau pengusaha asal Medan Sumatera Utara, berawal saat mengganti rugi lahan masyarakat seluas 1200 hektar, namun karena kepiawaian

Ayau dalam berbisnis usaha perkebunan kelapa sawit, lahan yang sebelumnya 1200 hektar tersebut, membengkak menjadi lebih kurang 3000 hektar.

“Perluasan kebun kelapa sawit non prosedural menjadi 3000 hektar mengejutkan banyak pihak, dan menimbulkan keresahan warga tempatan, setahu saya alas hak yang dimiliki Ayau berupa SKT (Surat Keterangan Tanah-red) yang dikeluarkan Kepala Desa Kepau Jaya hanya diatas lahan seluas sekitar 1200 hektar,” tambah Azwir pula.

Ironinya lahan seluas 3000 hektar yang diklaim oleh Ayau yang terletak Dusun I Desa Kepau Jaya dibuat tanda batas dengan membangun kanal, oleh Ayau. Akibat pembuatan kanal tersebut, warga yang memiliki kebun sawit dan karet yang berbatasan dengan kebun sawit Ayau menjadi terhalang menuju lokasi lahan kebun karetnya, karena akses jalannya terputus dengan adanya galian kanal ter-

sebut.

Masih kata Azwir, tak cukup hanya memutus akses jalan, kearoganan Ayau di Desa Kepau Jaya belakangan ini kian menjadi-jadi, warga tempatan yang biasanya ada usaha sampingan dengan mencari ikan disungai dan diparit desa menjadi tertutup.

“Jangankan ikan, kodok pun yang ada didalam areal kebun sawit Ayau ini adalah miliknya dan tidak boleh diambil,” ujar Azwir menirukan ucapan para pengawal Ayau dikebun tersebut saat diprotes.

Sejak Ayau membuka kebun kelapa sawit di desa Kepau Jaya ini, boleh dibilang tidak ada kontribusinya terhadap warga, baik dalam kesempatan bekerja, maupun dana CD (comonitu deflopment-red) yang merupakan kewajiban setiap perusahaan, padahal kebun kelapa sawit Ayau secara keseluruhan seluas 3000 hektar telah berproduksi sekitar 4 tahun telah berjalan, belum ada kontribusinya terhadap desa maupun

warga, geram Azwir.

Kearoganan Ayau ternyata tidak hanya terhadap warga Desa Kepau Jaya semata, Lembaga Peradilan yang memanggil Ayau juga tidak diperdulikan. Akibatnya salah satu LSM didaerah tersebut menggugat Ayau ke Pengadilan Negeri Bangkinang terkait pembukaan kebun kelapa sawit, non prosedural tersebut, namun Ayau sendiri tidak pernah menghadiri sidang gugatan perdata No.028.G PN BKN Tahun 2013.

Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Bangkinang Metrizal ketika ditanya hasil sidang gugatan perdata No.038. G. PN BKN membenarkan bahwa Surianto Wijaya Als Ayau sejak digelar gugatan Perdata tersebut, padahal LSM selaku penggugat tetap hadir, namun pihak tergugat 1 Ayau hingga saat ini, tidak pernah hadir, sudah kali ke 5 mungkin lebih ujar Metrizal, Ayau tidak muncul dalam persidangan sehingga sidang ditunda. katanya.(PUR)

ANAS MENGAKU DIPERINTAHKAN SBY AMANKAN PANSUS CENTURY....................................

• DARI HALAMAN. 1 bailout Bank Century di DPR. Anas diminta oleh SBY untuk mengamankan Pansus Century agar pengusutannya tidak mengarah kepada SBY. Hal itu diungkapkan oleh Anas melalui pengacaranya, Handika Honggowongso saat mendampingi pemeriksaan di KPK. Saat ditugasi oleh SBY, Anas masih menjabat Ketua Fraksi Demokrat DPR. "Disampaikan, jika saya (Anas) dipanggil oleh SBY di Cikeas, dalam pertemuan tersebut SBY memberi pengarahan ke saya (Anas) untuk mencegah supaya

Pansus Century DPR tidak mengarah, baik secara hukum dan politik ke SBY ," ujar Handika, seperti apa yang disampaikan Anas saat mendampinginya diperiksa KPK, belum lama ini.

Handika mengatakan, Anas diminta untuk berkoordinasi dengan Boediono selaku Gubernur BI saat itu, dan juga Sri Mulyani, selaku Ketua KSSK. "Untuk itu, harus dilakukan koordinasi dengan Boediono, Sri Mulyani dan seluruh pihak yang terkait," ujar Handika.

Menurut Handika, Anas juga disuruh melobi fraksi-fraksi

partai lain untuk mengamankan SBY. Juga diminta untuk membangun opini ke media massa jika SBY tidak terlibat.

"Dan loby ke fraksi partai lain untuk mengamankan SBY serta membangun opini jika SBY tidak terlibat ke media massa dalam kasus century," ungkap Handika.

Saat ditanya, apakah hal ini sudah disampaikan Anas ke penyidik KPK , Handika mengaku belum sempat.

Pasalnya, pemeriksaannya dihentikan, lantaran Anas sakit gigi.

Namun, Handika menegaskan, Anas akan menjelaskan hal tersebut di pemeriksaan

berikutnya. "Nanti dipemeriksaan berikutnya akan di jelaskan, tadi pemeriksaan dihentikan dulu karena mas anas sakit gigi, yang makin ngilu dan bikin pusing," pungkasnya.

Demokrat Membantah Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi membantah membantah bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan instruksi untuk mengamankan pengusutan skandal bailout Bank Century di DPR. Achsanul mengaku, kala itu ia menjadi anggota Pansus Century.

"Tidak pernah SBY minta untuk amankan secara personal

apalagi secara presiden," ujar Achsanul di Jakarta, Kamis lalu.

Achsanul menegaskan, saat ia menjadi anggota Pansus Century, ia rutin dan setiap saat melakukan pertemuan dengan Presiden SBY. "SBY sampaikan agar hal ini (kasus Century) diluruskan, dikawal sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada arahan seperti itu atau pengamanan," jelasnya.

Karena itu, Achsanul menyarankan Anas untuk lebih fokus terhadap masalah hukum yang dihadapinya.

"Tidak ada pengamanan itu.

Sebaiknya Anas fokus urusan hukumnya sendiri tidak bawa Pansus," katanya. (KCM)

PUTRA DAERAH DIKECEWAKAN AMRI TAMBUNAN ........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Bupati Deli Serdang selaku manajer daerah bisa mengelola aset-aset daerah. Termasuk juga Bandara KNIA merupakan aset walaupun bukan milik Deli Serdang.

Tapi, lanjut pengusaha sukses dan investor dari ibu kota ini, Bupati Amri Tambunan terkesan tidak memberikan reaksi positif

untuk masyarakatnya. Ia mencontohkan, misalnya membuat MoU pengerjaan, sistem dan proses bisnis yang bisa meningkatkan martabat putra-putra daerah. Sehingga rakyat Deli Serdang tidak semata mata hanya menjadi buruh saja.

“Kita merasa sedih, putra daerah DS sendiri tidak bisa berbuat banyak di daerahnya.

Semua didominasi orang-orang dari luar daerah. Kalau 70 persen itu yang dimaksud hanya sebagai pekerja saja, ya mohon maaf ya, kapan putra daerah DS ini bisa bangkit, bisa tumbuh, bisa punya pengalaman,’ ’katanya.

Selain MoU, Pugo Widodo kembali mencontohkan pekerjaan di bidang least tapeng (pemeliharaan/perawatan) infrastruktur di KNIA. "Bisa saja

putra daerah dalam menaganinya lebih baik dari orang yang berasal dari luar daerah. Ini kan belum pernah dicoba. Tapi kapan kita mencoba kalau tidak dikasi kesempatan," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Pugo Widodo, Bupati Deli Serdang Amri Tambunan bisa memfasilitasi demi kemajuan putra daerah.

"Kemana salurannya bila putra daerah mau. Kan tak mungkin

langsung melabrak ke pihak Kuala Namu. Karena itu tak mungkin," ujar Pugo mengakhiri.

Terlebih lagi KNIA adalah satu-satunya bandara yang mempunyai fasilitas transportasi kereta api dan bandara nomor dua terbesar di Indonesia. Bahkan di kawasan bandara itu juga akan dibangun beragam fasilitas umum sebagai penunjang keberadaan bandara kebanggaan negeri ini.(TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

NASIONAL

2013, Grafik Pemberantasan Korupsi Meningkat JAKARTA - Sepanjang 2013, tren pemberantasan korupsi di Indonesia grafiknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bandingkan dengan penanganan kasus korupsi oleh aparat hukum dalam periode tiga tahun terakhir.

Namun, fokus pemberantasan korupsi selama 2013 masih berkutat di sektor pengadaan barang dan jasa.

"Peningkatan tren pemberantasan korupsi 2013 dapat dilihat dari jumlah kasus korupsi yang ditangani penegak hukum dan jumlah tersangka yang jumlahnya mencapai 560 kasus, atau naik dari periode 2012 yang hanya 401 kasus. Jumlah itu juga naik signifikan dari 2011 dan 2010 yang masingmasing punya 436 dan 448 kasus," papar Tama S Langkun, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun di Jakarta, Senin (3/2) Sepanjang 2013, lanjut dia, jumlah tersangka kasus korupsi meningkat menjadi 1271 orang.

Pada 2012, jumlah tersangka kasus korupsi hanya 887 orang, 2011 berjumlah 1053 orang, dan 2010 sebanyak 877 orang.

Kerugian negara juga terjadi peningkatkan pada 2013, walaupun jumlahnya belum bisa melampaui kerugian negara di tahun 2012 karena adanya kasus Century.

"Tahun 2013 tercatat Rp 7,3 triliun. Tahun sebelumnya tinggi karena ada kasus Century sehingga jumlahnya mencapai Rp 10,4 triliun," jelasnya.

ICW menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi semakin

masif di tahun 2013. Tetapi dari tahun ke tahun korupsinya hanya di lingkar pengadaan barang dan jasa. Terbukti, semester pertama tahun 2013 dari 293 kasus dengan 676 tersangka, ada 114 kasus (38,22 persen) yang merupakan kasus pengadaan barang dan jasa.

Serta 314 tersangka (46,38 persen).

Semester kedua tahun 2013, dari 267 kasus korupsi dan 594 tersangka, tercatat ada 114 kasus (42,7 persen) yang merupakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta 291 tersangka (48,9 persen) kasus pengadaan barang dan jasa.

Tama mengungkapkan, masih berkutatnya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa diduga karena bersinggungan dengan sektor politik. Ini terbukti dengan terjeratnya anggota DPR dan kepala daerah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

Misalnya, kasus suap pembangunan wisma atlet yang melibatkan Muhammad Nazaruddin selaku anggota DPR. Kemudian dari pantauan ICW selama 2013, sektor korupsi masih terjadi dalam pembangunan infrastruktur dan penggunaan keuangan daerah.

Dari sekitar 560 kasus korupsi yang ditangani selama 2013, 155 kasus terjadi di sektor pembangunan infrastruktur dan 148 kasus terjadi di sektor keuangan daerah. " Yang menarik, sektor pendidikan yang ternyata masuk dalam tiga besar sektor yang dikorupsi selama 2013, yaitu menduduki posisi ketiga dengan 67 kasus," sambungnya.(ENDY)

Polri Buru Perbudakan Seks yang Menimpa WNI JAKARTA - Kasus perbudakan seks yang menimpa Sandra Woworunru, warga Indonesia di Amerika Serikat, jadi perhatian serius Mabes Polri. Perhatian itu, dengan mengirimkan Tim Cyber Crime ke Amerika Serikat untuk melacak serta mencari data terkait adanya wanita Indonesia lainnya yang jadi korban, bahkan salah seorang pelakunya adalah warga negera Indonesia (WNI) "Masalah ini tak bisa dianggap enteng, apalagi korbannya WNI juga pelakunya orang Indonesia.

Kita lacak kemukinan ada kaitannya dengan sindikat perdagangan wanita Indonesia yang dikirim ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat," papar Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Irjen Pol Suhardi Alius di Jakarta, Rabu (5/2). Pelacakan dan pengejaran ini, sambung jenderal polisi bintang tiga, merupakan keseriusan Polri membongkar perdagangan manusia untuk dijadikan pelacuran. "Juga sebagai tanggung jawab moral kami untuk melindungi warga Indonesia," tambahnya.

Dilanjutkan, hasil pengiriman tim ke Amerika Serikat, akan dikembangkan dan dilakukan penyelidikan yang intensif. "Jadi kita juga akan koordinasikan. Masing-masing Kedubes ada (Regional Security Officer) RSO-nya. Kita mengontrol sekian banyak penduduk itu," kata mantan Kapolda Jawa Barat.

Shandra Woworuntu terjebak dalam perbudakan seks di Amerika Serikat (AS), saat hendak mengadu nasib pada tahun 2001 melalui agensi pencari kerja. Sandra yang saat itu berusia 25 tahun terpaksa kerja di negeri Paman Sam, setelah kehilangan pekerjaan sebagai analis bank pasca-krisis moneter 1998.

Ternyata pekerjaan di negara Obama, tak sesuai harapan. Setiba di Bandara John F Kennedy, New York, Shandra disekap sindikat perdagangan manusia. Sandra tidak sendirian, namun ada beberapa wanita lain dari berbagai negara. Sebagai orang terpelajar, Sandra berontak malah kepalanya ditodong pistol.

Ditempat penyekapan, Shandra melihat banyak perempuan di bawah umur, berusia antara 10

hingga 12 tahun yang dipekerjakan paksa untuk melayani lelaki hidung belang. Para wanita malang itu dipaksa bekerja sepanjang malam.

Nasib serupa juga dialaminya.

Selama disekap, Shandra berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sesekali ia dikurung di dalam mobil van dengan jendela yang tertutup rapat dan dikawal pria berbadan kekar. Manhattan, Chinatown, Queens, Brooklyn, Bay Side, New London dan Foxwoods -- semuanya di New York. Itu nama-nama lokasi operasi sindikat perdagangan manusia yang diingat Shandra.

Shandra juga mengaku dirinya harus membayar biaya perekrutan kepada para agen penjahat itu sebesar US$ 30 ribu atau sekitar Rp 366 juta. Wanita yang kini berusia 36 tahun itu tak mengingat berapa lama disekap. Yang pasti, dari mulai musim semi hingga berubah menjadi musim dingin pada tahun yang sama.

Shandra pada akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat penyekapan. Jendela kamar mandi yang terbuka memberinya celah untuk kabur. Keajaiban, ia loncat dari jendela dan pergi tanpa cedera.

Namun nasib nahas belum berakhir untuk Shandra. Seperti keluar dari mulut singa masuk mulut buaya, Shandra yang baru saja berhasil kabur malah terjebak sindikat lain.

Yang pemimpinnya justru orang Indonesia. Shandra kabur lagi.

Sandra sudah lapor polisi, konsulat Indonesia (KJRI) hingga FBI namun mereka tidak percaya dan tidak bantu. Malah Sandra ketangkap lagi oleh mucikari lainnya. Shandra akhirnya bisa diselamatkan setelah melapor ke organisasi Safe Horizon.

Sebuah lembaga yang melindungi korban perbudakan seks dan perdagangan manusia. Shandra kini aktif menentang perbudakan seks.

Dia berharap peristiwa buruk yang menimpa dirinya tak terjadi pada orang lain. Sandra mengaku tidak sendirian.

Ada remaja perempuan dan perempuan dewasa dari negara-negara lain bekerja di sejumlah rumah bordil di New York. Bahkan beberapa diantaranya dari Indonesia.(ENDY)

Anggota Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) (kiri-kanan) Reza Syawawi, Hendrik Rosdinar , Ray Rangkuti, Roy Salam, dan Donal Fariz ketika memberikan keterangan pers mengenai Cegah Perampokan APBN Untuk Dana Saksi Parpol di Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat.

Penuh Misteri, Dana Saksi Parpol Rawan Dijadikan Bancakan

JAKARTA - Rencana pengucuran dana saksi partai politik (parpol) Pemilu 2014, penuh misteri. Selain tidak matang, rapuh, dipaksakan bahkan rawan dijadikan bancakan.

Mengingat, dana saksi digelirkan menjelang Pemilu. Juga tak ada dalam aturan Undang-undang.

Namun, pemerintah tetap berkukuh "Biar Anjing Menggonggong Kafilah Tetap Berlalu".

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi berdalih dana saksi dianggarkan demi terciptanya pemilu berkualitas, dan bukan hanya pemerintah yang menginginkan keluarnya dana saksi tapi juga dikehendaki Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Benarkah?

Berkerasnya pemerintah semakin mencuatkan tanda tanya besar terhadap tujuan di balik pengucuran dana saksi. Dana saksi tembus angka fantastis. Dengan honor Rp100 ribu untuk 545.778 saksi

dari 12 parpol peserta pemilu, kocek negara harus dirogoh hingga Rp700 miliar.

Bukan saja mencengangkan dari segi nilainya, melainkan juga aneh dari sisi peraturan. Dana saksi parpol itu setidaknya bertentangan dengan dua semangat undangundang. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bantuan keuangan dari APBN dan APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Juga Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga disebutkan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Prinsip-prinsip tersebut amat gamblang tidak terdapat dalam

mekanisme dana saksi parpol yang diusulkan. Jadi, bukan hanya membebani keuangan dan rentan penyelewengan, dana tersebut juga malah membuat negara tidak berhasil memandirikan partaipartai politik.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) menilai peruntukan dana saksi parpol, tidak jelas peruntukkannya. Sehingga berpotensi penyelewengan.

Masalah ini, sudah dilaporkan dan dipaparkan di depan penyidik KPK. "Ya tinggal bagaimana KPK bersikap," papar Roy Salah, pengurus KUAK usai mendatangi KPK bersama LSM antikorupsi di Jakarta, Senin pekan lalu.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan menambahkan dana saksi bertentangan dengan UU Keuangan Negara, UU Parpol, dan UU Pembendaharaan Negara. Sehingga keberadaannya terkesan dipaksakan.

Bahkan ada motif politik yang kuat untuk mendanai saksi parpol.

"Kami juga mendesak supaya KPK turun tangan mengawasinya.

Dengan, mengingatkan kepada lembaga negara bahwa alokasi dana saksi parpol secara proses saja sudah tidak dibenarkan dan menjadi beban APBN," sambungnya.

Dilanjutkan, pendanaan saksi parpol adalah bentuk perampokan terhadap APBN. Selain karena jumlahnya yang besar, negara sebelumnya sudah mengesahkan dana Pemilu 2014 senilai Rp 31,57 triliun. Perincian, dana untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 23,92 triliun, untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 4,12 triliun, dana cadangan pelaksanaan pemilu Rp 2,55 triliun, dan dana cadangan pengamanan pemilu Rp 1 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi penyimpangan besar kemungkinan

terjadi. Penyimpangan terjadi jika dalam pembiayaan tidak terencana dengan baik. Apalagi belum diketahui teknis pengawasan dalam penyaluran oprasional dana saksi.

"Apalagi, banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh pelosok negeri . Tentunya, kesiapan pengelolaannya, petunjuk operasionalnya, calon saksinya yang banyak, dan tersebar, pengawasannya, dan lain-lain, dengan demikian tanpa persiapan yang baik, potensi penyimpangannya akan besar," ungkap Wakil Ketua KPK Zulkarnain, di Jakarta, Senin (3/2).

Komisi antikorupsi, lanjut Zulkarnain, tetap akan melakukan pemantauan, pengawasan dan pendalaman jika dana saksi parpol diterapkan. "Memang dalam peraturan perundang-undangan belum diatur, dan penyelewengan itu biasanya bermula dari situ," tandasnya.(ENDY)

tersebut. "Tentu kalau KPK jujur, tapi kalau ini pesanan, ya enggak tau lagi," tambahnya.

Ditempat terpisah, Ketua Majelis Penasihat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (Kahmi) Akbar Tandjung meminta yuniornya di HMI, Anas Urbaningrum, untuk membuktikan dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam skandal Hambalang.

"Saya yakin Anas memiliki bukti keterlibatan Ibas. Selama ini, ada upaya Anas untuk mendorong KPKP memeriksa Ibas. Saya menilai Anas masih belum sepe-

nuhnya mengungkapkan keterlibatan putra Presiden Susila Bambang Yudhoyono. Jadi Anas jangan ada keragu-raguan untuk menyampaikannya ke publik yang disebut-sebut Ibas tersangkut," pinta Akbar, di Jakarta, Rabu (5/2).

KPK, lanjut mantan Ketua Umum Partai Golkar, juga harus bereaksi cepat ketika ada cukup alat bukti mengenai keterlibatan Ibas. KPK juga lebih tegas dan tak tebang pilih dalam menangani suatu kasus dugaan korupsi. "Kalau ada indikasi tindak pidana korupsi, yang bersangkutan patut diperiksa KPK," saran mantan Ketua DPR. Dukungan ungkap Ibas terlibat

korupsi, juga datang dari Partai Gerindra. "Pak Anas tak perlu takut, tidak usah sungkan untuk mengungkap dugaan keterlibatan Ibas. Karena di mata hukum tidak ada yang dibeda-bedakan, semua sama," tegas Martin Hubarat, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra di Jakarta, Kamis (6/2).

Martin yang anggota Komisi III DPR juga mendesak KPK segera memanggil Ibas untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi Hambalang, agar masyarakat mengetahui masalah yang sebenarnya. KPK tak boleh tebang pilih dan tidak boleh menampik informasi yang berkembang.(ENDY)

beras impor sangat tinggi apalagi terdapat selisih harga di level nasional.

KRKP menuntut pemerintah dituntut untuk lebih tegas dalam menunjukkan niatnya melindungi petani. Pengusutan tuntas kasus ini menjadi penting untuk dilakukan. Penegakan hukum harus diterapkan karena memberikan sanksi bagi importir nakal tidak lah cukup. Sanksi tidak dapat merubah banyak hal.

Ujar Said.

Pemerintah harus merubah paradigma dalam memandang pangan. Pangan hendaknya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara. Karenanya sebuah kesalahan jika urusan

pangan diserahkan ke pedagang yang hanya akan menyebabkan negara jauh dari daulat pangan dan masyarakat tak terpenuhi hak atas pangannya. "Kami juga melaporkan masalah ini ke KPK," katanya.

Juru bicara KPK Johan Budi SP menegaskan KPK belum menerima laporan soal dugaan korupsi dalam proses impor beras dari Vietnam. Namun, KPK mengaku akan bertindak jika sudah mendapat laporan.

"Belum ada laporan, KPK akan turun tangan jika sudah ada laporan yang masuk kemudian ditelaah lalu ditindaklanjuti," ucap Johan saat dimintai konfirmasinya, Rabu (5/2). (ENDY)

Anas Urbaningrum Kembali "Nyanyi" JAKARTA - Anas Urbaningrum kembali 'menyanyi'. Lirik lagunya tetap sama: Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terlibat dugaan korupsi penerimaan sejumlah uang dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, yang bertepatan dengan Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung Jawa Barat.

"Ini fakta dan bukan fitnah.

Prinsipnya begini, saya nggak akan memfitnah atau mencelakakan orang. Tetapi, jika saya membela diri dalam rangka menemukan kebenaran, tentu harus saya lakukan," tegas mantan Ketua Umum Partai Demokrat sebelum menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, Selasa pekan lalu.

Anas yang kini ditahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK juga menilai anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) layak diperiksa sebagai saksi oleh KPK, terkait kasus penerimaan hadiah yang menjeratnya. Nama Ibas diduga turut menerima aliran dana sebesar 200 ribu dolar Amerika terkait Kongres Demokrat di Bandung, Mei 2010 silam.

Anas sebelumnya mengatakan Ibas layak diperiksa KPK terkait proyek Hambalang, karena didasari atas sejumlah hal. Pertama, Ibas adalah Steering Comitte (SC) Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung, Jawa Barat.

Kedua, lanjut Anas, Ibas adalah anggota tim sukses Andi Alfian Mallarangeng dalam persaingan

calon ketua umum saat kongres tersebut. "Ketiga, dan lain-lain," ujar Anas tanpa menjelaskan detil apa yang dimaksud dan lain-lain itu.

Adnan Buyung Nasution, kuasa hukum Anas Urbaningrum membenarkan nama Ibas sudah disebutsebut Anas, saat diperiksa penyidik KPK. Anas sudah membongkar semua di hadapan penyidik apa yang diketahuinya soal Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

"Saya menilai hal ini sangat bagus sebab biar semuanya jadi terang benderang," papar Buyung usai mendampingi Anas menjalani pemeriksaan .

Dalam Kongres Partai Demokrat 2010, sambung Buyung, Anas jelas tahu lebih banyak.

Bahkan, wajar jika masalah adanya ketidakberesan dalam kongres pasti disampaikan ke penyidik KPK, sehingga tak ada yang ditutup-tutupi.

Sejauh ini, kata Buyung, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia baru 'bernyanyi' tentang kongres saja. Belum hal-hal lainnya. "Anas baru bercerita tentang kongres. Terbukalah semua. Termasuk peran SC (Steering Comitte) dan semua peran orang-orang di kongres dibuka semua," lontarnya.

Buyung juga meminta KPK agar memeriksa Ibas sebagai langkah klarifikasi atas keterangan Anas yang menyebut Ibas. Jika mengikuti teknik penyidikan, selayaknya KPK harus melalukan klarifikasi atas keterangan Anas

JARINGAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEDAULATAN PANGAN (KRKP) PRIHATIN

Akal Bulus Impor Beras Khusus Berbau Penyelewengan JAKARTA - Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) prihatin impor beras khusus kembali masuk ke pasar beras umum. Kejadian ini bukan yang pertama, tahun 2007 dan 2012 sudah pernah bergejolak.

Sayangnya kasusnya hilang tanpa ada pengusutan.

Tahun 2007 dan 2012 tercatat masing-masing ada 185 ribu dan 40 ribu ton beras diimpor untuk keperluan khusus dan merembes ke pasar umum. Sementara akhir tahun 2013 ini sedikitnya 156 ribu ton beras impor masuk dan lagi-lagi merembes ke pasar umum.

"Kejadian berulang tentu bukan sebuah kecelakaan atau

ketidaksengajaan. Patut dicurigai karena terjadi kecurangan, penyelewengan yang dilakukan para pedagang. Bukan tak mungkin praktek perembesan impor khusus ke pasar umum ini terjadi setiap tahun," papar Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan KRKP di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Terungkapnya kasus ini makin menampakan buruknya kinerja pemerintahan dalam mewujudkan amanat undangundang. “Undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 jelas mengamanatkan kedaulatan pangan. Masuknya beras dari luar jelas mencederai semangat itu.

Padahal produksi dalam negeri

masih cukup� Ujar Said.

Masih menurut Said, menjadi tidak masuk logika ketika pemerintah baru saja mengumumkan surplus produksi padi.

Produksi padi nasional pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,6% dari sebelumnya 96,06 juta ton menjadi 70,87 juta ton. Dengan produksi sebanyak itu jika dikonversi dalam beras menjadi 38,84 juta ton. Jumlah ini maka terdapat surplus 5,4 juta ton karena kebutuhan nasional hanya sebesar 34,42 juta ton.

Menjadi aneh jika produksi dinyatakan naik tapi impor beras khusus bisa bocor ke pasar umum. Said mensinyalir adanya permainan antara importir

dengan regulator. Terlebih setelah diketahui bahwa kode impornya sama. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus pangan.

Menurut Said, fenomena ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengontrol dan menjalankan regulasi perdagangan beras. Semestinya pemerintah selaku regulator memiliki melaksanakan peraturan dengan ketat, tidak justru sebaliknya menjadi bagian pelanggar peraturan. Situasi ini menunjukkan pemerintah telah gagal melindungi petani dan produk dalam negeri.

Munculnya impor ini juga

menunjukkan kuatnya kepentingan ekonomi politik. Apalagi menjelang berlangsungnya pemilihan umum. Pengumpulan uang sebanyak-banyaknya menjadi target para politisi untuk memenangkan pemilu. Untuk itu berbagai cara dilakukan termasuk mengakali peraturan impor. Hal ini terbukti dari berbagai kasus korupsi yang terungkap, terutama di lingkup sektor pertanian.

Said mengingatkan disalahgunakannya izin impor beras khusus bisa jadi merupakan alat bagi kelompok tertentu untuk mengumpulkan modal dalam menghadapi perhelatan politik.

Maklum nilai ekonomi dalam

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

SUMUT

PT. BNC Diduga Korupsi Rp 30 Miliar Dana APBD NIAS SELATAN - Idealisman Dachi atas nama Pemerintah Daerah Nias Selatan melakukan penyusunan pengurus PT. BNC. Bupati Nisel menyertakan modal segar kepada Badan usaha milik Daerah ( BUMD ) melalui Bendera PT.Bangkit Nisel Cemerlang (BNC ) pada tahun 2012 Sebesar Rp 15.000.000.000 PLUS fasilitas bangunan gedung di Jalan Baloho, bangunan gedung tanpa memiliki Identitas alias papan nama PT.BNC, Selain puluhan miliar uang dan bangunan turut di berikan sebagai alat pendukung transportasi darat berupa beberapa unit mobil dinas diserahkan kepada Pengurus PT.BNC . Sedangkan untuk transporatsi laut turut di persembahkan dua unit kapal speed boat

KM Perubahan satu dan KM Perubahan dua senilai Rp. 1 Miliar.

Penyertaan modal Pemda Nisel Ke Rekening PT.BNC terkesan dipaksakan dan telah diatur sedemikian rupa untuk menipu masyarakat Nias Selatan.

Pemda Nias Selatan melakukan transaksi penyetoran modal ke Badan Usaha Milik Daerah melalui rekening PT. Bangkit Nisel Cemerlang, Penyetoran awal pada tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp.10 miliar sesuai SP2D No.1.741 selanjutnya pada tanggaal 23 November 2012 sebesar Rp.5 miliar sesuai SP2D No.2.705 Dalam kurun waktu 3 bulan PT. BNC telah menikmati uang masyarakat Nias Selatan senilai Rp.15 Miliar.

Tahun 2012 Direktur BUMD Nisel

Arisman Zagoto (foto) mengumumkan PT. BNC telah mengalami Kerugian akibat pengelolaan yang tidak baik.

Dalam jangka empat bulan setelah masuk ke kas PT BNC Pengurus melaporkan telah mengalami kerugian dengan saldo Ekuitas Perusahaan tgl 31 Desember 2012 Rp.14.355.751. 473.

PT BNC mengalami kerugian dengan posisi saldo rugi Rp.644.248.527 Salah satu point perdebatan antara Ketua TAPD Nisel dengan Badan Anggaran DPRD Nisel, TAPD berkeras penambahan Penyertaan modal ( investasi) permanen pemda kepada BUMD Rp.25.000.000.000.- yang sebelumnya Rp.15 milliar menjadi Rp.40 MILIAR. Sementara Badan Anggaran DPRD Nisel memberi tanda

bintang dan diundang Direktur BUMD untuk dengar pendapat tentang pertanggung jawaban dana Rp.15 milliar Direktur BNC Arisman Zagoto tak pernah menggubris undangan yang di layangkan DPRPD Nisel tentang pertanggung jawaban dana Rp 15 miliar, namun pihak Pemda Nisel menyuplai modal segar kepada PT.BNC sebesar Rp 15 Miliar Tahun 2013, jadi jumlah uang APBD yang masuk ke kas PT. BNC sebesar Rp 30 miliar masih belum dapat di pertanggung jawabkan hingga akhir 2013. Karena PT.BNC tidak dapat mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp.30 Miliar, DPRD Nisel merekomendasiakn kepada BPKP segera mengaudit PT.BNC.(TIM)

borong TH diadukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat(LSM) terkait pengutipan uang kepada sejumlah siswa baru yang diterima di luar daya tampung sekolah.

Karena banyaknya siswa yang berminat masuk ke sekolah itu kemudian dimanfaatkan oleh oknum kasek untuk meraup keuntungan pribadi walaupun dia tahu itu melanggar aturan pendidikan.

Jumlah siswa baru (kelas X) yang diterima di sekolah itu sebanyak 311 orang, padahal daya tampung sekolah itu hanya delapan lokal yang terdiri dari 32 orang perlokal. Jika disesuaikan jumlah ruangan yang tersedia, siswa baru hanya bisa diterima hanya 256 orang. Melihat banyaknya siswa yang berminat masuk ke sekolah itu kepala sekolah tetap memaksakan menerima sebanyak 55 siswa lagi di luar daya

tampung dengan mengutip Rp2 - 3 juta persiswa. Pada hal Menteri Pendidikan RI sudah melarang pemungutan uang saat penerimaan siswa baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Drs Rudolp Manalu saat dikonfirmasi melalui selulernya terkait adanya laporan pengutipan yang dilakukan Kepala SMUN 2 Siborongborong hanya bungkam dan tidak mau menjawab.(SLBT)

Kejari Tarutung Periksa Kepala SMUN 2 Siborongborong

SIBORONGBORONG - Kepala SMUN 2 Siborongborong diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Tarutung, Kamis (6/2), terkait laporan dan pengaduan masyarakat tentang pengutipan uang sebesar Rp2-3 juta yang saat penerimaan siswa baru(PSB) TA 2013-2014 yang lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung Siborongborong Irene Panjaitan SH MH saat dikonfirmasi KPK Pos, Kamis

(6/2), membenarkan Kepala SMUN 2 Siborongborong TH sudah dipanggil dan sedang di periksa di ruang intelijen untuk dimintai keterangannya seputar dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat. Mengenai hasil pemeriksaannya, Irene Panjaitan belum dapat menjelaskan karena masih menunggu laporan dari jaksa yang memeriksa.

Sementara informasi dari masyarakat, Kepala SMUN 2 Siborong-

Sertifikasi Kayu Tak Kurangi Beredar Kayu Haram di Sumut MEDAN - Meskipun implikasi dari Persetujuan Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) dalam Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan Bidang Kehutanan atau biasa disebut FLEGT–VPA mengharuskan setiap unit usaha kehutanan melakukan sertifikasi legalitas kayunya sesuai dengan Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), kami menilai bahwa sertifikasi kayu tersebut tidak serta merta mengurangi perdagangan kayu illegal.

Karena sertifikasi kayu yang dilakukan hanya menyangkut audit ditingkat hilir atau unit managemen saja, dimana para auditor hanya memeriksa kelengkapan dokumen tanpa menyusuri asal/sumber kayu. Banyak industri hilir pemegang izin IUIPHHK dan IUI lanjutan yang berada di Sumatera Utara mengklaim bahwa kayu yang mereka olah berasal dari hutan rakyat.

Kami menilai bahwa kayukayu yang dinyatakan berasal dari hutan rakyat patut dicurigai terkait modus perdagangan kayu haram (illegal) yang melibatkan pihak penerbit dokumen pengangkutan kayu dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten/kota, maupun pihak pengusaha kayu.

Sebab sampai saat ini klasifikasi dan inventarisasi keberadaan hutan rakyat di Sumut tidak pernah ada, hutan rakyat hanya dimaknai sebagai sebuah areal

berhutan/berkayu yang tidak masuk dalam kawasan hutan (SK Menhut No.44 Tahun 2005) atau biasa disebut Areal Penggunaan Lain (APL).

Menindaklanjuti upaya pemerintah pusat dalam hal pemberantasan perdagangan kayu haram (illegal), kami menghimbau dan sekaligus mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara serta UPT Kementerian Kehutan yang terkait untuk segera melakukan inventarisasi dan memfasilitasi terbentuknya unit-unit usaha hutan hak di Sumatera Utara sehingga sumber-sumber kayu untuk kebutuhan industri maupun pembangunan dapat dipastikan dari sumber yang sah/legal.

Dengan adanya inventarisasi unit-unit usaha hutan hak ini maka kepemilikan lahan serta pengusahaanya dapat dipertanggung jawabkan untuk mencegah aktifitas perambahan hutan maupun penipuan-penipuan lainnya dalam sektor kehutanan.

Selain itu, manfaat dengan adanya unit-unit usaha hutan hak juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat dalam mengelola hasil hutan berupa kayu seperti yang tertuang dalam Permenhut No: P.30/Menhut-II/2012.

Kami mensinyalir bahwa para Kepala Dinas Kehutanan kabupaten diwilayah provinsi Sumatera Utara enggan memfasiltasi/ mendorong lahirnya unit-unit usaha hutak hak diwilayahnya

bahkan terkesan resisten dengan berbagai alasan. Oleh karenanya kami berharap Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat mengeluarkan instruksi yang jelas bagi Kepala Dinas Kehutanan kabupaten khusunya yang masih memiliki potensi tegakkan hutan. Harus ada target tertentu yang harus dibangun, misalnya dalam tahun 2014 ini sudah terdapat beberapa unit usaha hutak dibeberapa kabupaten yang telah memperoleh sertifikat legalitas kayu.

Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja Dinas Kehutanan khususnya dalam hal pengembangan hutak hak dan sertifikasi legalitas kayu.

Hal ini sangat penting untuk mendorong perdagangan atau peredaran kayu legal ditingkat provinsi Sumatera Utara. Yang paling urgent untuk segera diimplementasikan adalah terkait pembelanjaan kayu oleh pemerintah dimana setiap tahunnya miliaran rupiah dana yang dikeluarkan pemerintah baik melalui APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/kota untuk belanja kayu, namun hingga sampai saat ini pemerintah tidak memiliki aturan main yang mengatur pengadaan atau penggunaan kayu legal. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa proyekproyek pembangunan yang didanai pemerintah juga turut menyuburkan aktifitas perdagangan kayu illegal.(MEI)

Sejumlah Proyek di Taput Dikerjakan Tanpa Plank TAPUT - Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing telah menginstruksikan kepada SKPD Pemkab Taput agar membuat papan proyek. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat mudah mengakses dan mengawasi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang berasal dari pembayaran pajak itu. Ternyata sampai saat ini masih banyak pemborong yang mengabaikannya.

Hasil pantaun KPK Pos dilapangan, sejumlah proyek di Taput tidak memiliki plank proyek. Contohnya, proyek pembangunan drainase di Desa Lumban Silintong sampai Desa Sibaragas. Masyarakat menuding proyek itu proyek siluman karena tidak memiliki plank proyek.

Menurut G.Gulo, guna adanya plank proyek itu agar masyarakat juga mengetahui

berapa besar anggarannya. Ini juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan anggaran yang sering dilakukan pihak terkait.

Tidak adanya plank proyek maka kondisi bangunan tidak bertahan lama karena diduga pemborong mengurangi jumlah materialnya.

Simamora juga mengakui banyak pemborong yang tidak mau mendirikan planknya karena tidak mau diketahui anggaran dari proyek tersebut.

Dan bukan maslah saja, lanjut Simamora, pihak pemborong dan pekerjanya juga tidak pernah mau memperhatikan penempatan bahan materialnya sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan."

Hal ini juga perlu diingatkan pada pihak pemborong", tukasnya.(SLBT)

Koruptor Nias Selatan Akhirnya Ditahan NIAS SELATAN - Poldasu telah menahan Koruptor Nias Selatan yang terlibat korupsi pembebasan lahan Balai Benih Induk (BBI) Rp 11.3 miliar.

Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes.Pol.Drs. Dono Indarto mengumumkan kepada wartawan, Kamis (19/12) pukul.21.30 wib tersangka Drs.Asa aro Laia dan Feriaman Sarumha .RESMI JADI TAHANAN POLDASU, kedua pejabat Pemkab Nias Selatan (Nisel) itu diperiksa ketiga kalinya dengan status tersangka.

Disebutkannya, pihaknya akan segera memeriksa Bupati Nisel dan adiknya, Firman Dachi. "Firman Dachi seyogiannya diperiksa hari ini namun yang bersangkutan tidak datang. Abang beradik itu ditengarai berperan paling kuat untuk pengalihan proyek itu, bahkan Firman Dachi yang dipercayakan mengerjakan proyek BBI tersebut," kata Dono.

Poldasu juga menangani dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rp.7.5 miliar, Kejatisu telah menetapkan 17 Tersangka yaituAsa Aro Laia dan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Firman Adil Dachi adik Idealisman Dachi Bupati Nisel.

Poldasu hanya menetapkan tiga orang Sekda Nisel (Non Aktif) As’aro Laia, Asisten I Bidang Pemerintahan Nisel (Non aktif) Feriaman Sarumaha dan Firman Adil Dachi merupakan adik kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi.

Ketua Anti Korupsi Kabupaten Nias Selatan Bung Jefri diruang kerjanya Jalan Imam Bonjol Telukdalam, Senin (27/01) itu berharap Poldasu segera menyelesaikan kasus korupsi pembebasan lahan BBI yang diduga melibatkan Keluarga Bupati.

“Poldasu diminta supaya tidak

bermain-main dalam kasus ini,karena Komisi III DPR RI telah menyurati Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk meneruskan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi III dengan Anggota DPRD Nisel dan Masyarakat Nisel kepada Kapolri,Kepolisian Daerah Sumut, Kejagung dan Ke Kejatisu.

Inti surat bernomor :37/Kom.III/ MP.I/X/2013 tanggal 25 Oktober itu adalah meminta penjelasan dan klarifikasi serta menanggapi tentang masalah sejumlah dugaan korupsi di Nisel.

Sekretaris Daerah (nonaktif) Nias Selatan Asa’aro Laia dan adik kandung Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, Firman Adil Dachi, menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Nias Selatan. Keduanya ditahan di sel Polda Sumut pada kasus yang berbeda, yakni kasus dugaan korupsi proyek Balai Benih Induk.

Pada kasus dugaan korupsi ini pembebasan lahan RSUD Telukdalam, belum satu tersangka pun yang ditahan. Masyarakat Nias Selatan, termasuk lembaga swadaya masyarakat menuntut Kejaksaan

Tinggi Sumatera Utara serius menuntaskan kasus ini. Masyarakat juga menuntut Kejatisu untuk menindak siapa pun yang terkait dan bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi di Nias Selatan, termasuk keterlibatan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dengan nada berapi-api, ungkapnya.

Hefri T.Gari menambahkan Kinerja Kejatisu perlu di pertanyakan kasus RSDU Rp.7.5 miliar hanya sebagai pengalihan kasus. Kejatisu masih punya utang kepada masyarakat Nias Selatan tentang MAZO babak kedua kasus bencana alam Mazo Rp.5 miliar, Kinerja Kejatisu masih di sangsikan yang telah memeriksa 24 orang saksi antara lain Kadis, staff dan kontarktor Dinas PU Nisel yang telah menerima aliran dana Rp.3.3 miliar, dari 24 orang saksi tak ada satupun yang menjadi tersangka.

Seharusnya Idealisman Dachi mundur dari jabatan Bupati Nisel atas keterlibatan dan Penahanan Sekda Asa aro Laia, Asisten I Feriaman Sarumaha, Kaban BPBD Arototna Mendofa dan Firman Adil Dachi adiknya sendiri.(TIM)

Proyek PNPM Sei Kepayang Dikerjakan Asal Jadi SEI KEPAYANG-Proyek PNPM pembuatan jalan setapak dengan konstruksi rabat beton diDusun I,II dan III Desa Sei Kepayang Kiri Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan dikerjakan asal jadi.Hal ini terlihat jelas dilapangan dimana ketebalannya kurang dari 15 cm sebagaimana spesifikasinya didalam bestek.

Setelah selesai dikerjakan tidak sampai sebulan proyek dengan total volume panjang 1140 meter dengan lebar 2,3 meter dan menghabiskan uang negara sekitar Rp.600 juta itu sudah rusak.Terbukti dibeberapa bagian permukaannya sudah ada yang pecah-pecah dan bahkan sudah mengalami keretakan.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sei Kepayang Kiri,Ariyadi Siagian alias Bayun tidak berhasil ditemui guna dikonfirmasi, begitu juga dengan Kepala Desa Hasan Bana sebagai pamong didaerah itu.Diduga Hasan Bana turut terlibat aktif dalam proses pengerjaan proyek asal jadi tersebut.

Sementara itu, Junaidi Manurung,salah seorang warga Desa Sei Kepayang Kiri meminta Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan Koordinator Satker PNPM Asahan turun kelapangan melihat langsung kondisi proyek PNPM itu dan meminta TPK untuk memperbaikinya agar jalan setapak tersebut dapat dimanfaatkan warga dalam waktu lama.”Kami juga akan membuat laporan kepada Kejari Tanjungbalai-Asahan agar mengusut proyek asal jadi ini karena diduga merugikan keuangan negara", tegasnya.(HER)

Pedagang Pasar Langsa Minta Pembongkaran Lapak Ditunda LANGSA – Puluhan pedagang kain Pasar Blok A, Rabu kemarin mendatangi DPRK Langsa, terkait rencana pembongkaran kios yang dilakukan Pemko Langsa untuk kepentingan percepatan pembangunan pasar setempat.

Kedatangan puluhan pedagang ke gedung wakil rakyat itu disambut Wakil Ketua DPRK Ir H T Hidayat, dan sejumlah pegawai sekretariat dan Camat Langsa Kota M Jamil SSosI. Pada pertemuan itu, para pedagang mengatakan bahwa mereka mendukung upaya Pemko Langsa untuk melakukan penataan pasar dan percepatan pembangunan Blok A Pasar Langsa. Namun para pedagang memohon agar pemerintah memberikan waktu sehingga mereka tetap menempati lapak yang ada di kawasan Pasar Blok A setelah lebaran tahun ini sehingga mereka tidak telantar.

Mendengar permohonan para pedagang, Wakil Ketua DPRK Langsa, mengatakan bahwa pihaknya akan menampung semua aspirasi pedagang tersebut. Dia berharap agar pedagang paham dan mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan Pasar Langsa sehingga pasar tidak lagi amburadul dan kumuh seperti sekarang.

Mengenai penundaan pembongkaran lapak mereka, menurut Ir H T Hidayat, pihaknya akan membicarakannya nanti dengan pihak terkait Disperindag, pihak Kecamatan Langsa Kota, serta geuchik peukan setempat. Mudahmudahan ada solusi yang terbaik bagi pedagang.

Tapi sebelumnya diharapkan kesabaran pedagang, ujarnya.(YANTO)

Selesai Dikerjakan, Tambatan Kapal di T Balai Rubuh TANJUNGBALAI - Baru beberapa bulan dikerjakan, bangunan tiang tambatan kapal (tiang pancang) yang terdapat di tengah-tengah perairan Sungai Asahan diKota Tanjungbalai senilai Rp 120 juta bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013, sudah rubuh.

Pantauan dilapangan, Senin (3/2), dari lima tiang yang dibangun Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo dan baru selesai dikerjakan akhir Nopember 2013 lalu itu terlihat hanya tinggal tiga tiang. Dua lainnya diduga sudah terbenam di dasar sungai. Itupun dari tiga tiang tambatan yang tinggal, satu di antaranya sudah rubuh dan dikuatirkan akan mengalami nasib yang sama dengan dua tiang lainnya.Tujuan pembangunan tiang tambatan kapal itu diperuntukkan bagi kapal-kapal nelayan yang diperkirakan cukup banyak berlabuh di perairan sungai Asahan. Kuat dugaan rubuhnya tambatan kapal itu akibat tiang yang dipasang tidak sesuai dengan kedalaman sungai, sehingga sedikit saja tertabrak kapal yang mau berlabuh tiang tersebut rubuh.

Ketua DPP LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Rudi Rinaldi mengatakan, kejadian rubuhnya tiang tambatan kapal yang baru sekitar dua bulan lalu selesai dibangun Pemko Tanjungbalai melalui Dishub dan Kominfo, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub dan Kominfo Kota Tanjungbalai Muhammad Yusuf selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan, pihaknya sudah menyarankan kepada rekanan agar pemasangan tiang tambatan kapal harus dikedalaman tiga meter, sehingga mampu bertahan jika tertabrak kapal yang akan berlabuh.(HER)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

LIPSUS

TERKAIT SERAH TERIMA, DISDIK PROVSU MELANGGAR HUKUM Pembangunan Gedung Pusat Layanan Autis (PLA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang bersumber dari dana APBN dengan anggaran sebesar Rp4,4 millar yang diduga sarat akan kepentingan yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan Provinsi sumatera Utara, menjadi perhatian dari berbagai pihak khususnya pengamat dan aparat penegak hukum.

KETUA LSM Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (FKPM), Drs.Juliater Lubis dan Ketua LSM Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan dan Sosial Sumatera Utara (LP3S-SU), Drs H.Jaya Simanjuntak, sejak awal sudah memantau proyek bangunan yang bersumber dari dana APBN ini.

Kedua Ketua LSM ini, dari awal sudah kelihatan bobroknya perencanaan yang dikelola oleh Disdiksu, khususnya masalah penentuan lokasi pembangunan. Tidak adanya kordinasi yang baik semakin memprlihatkan ketidakmampuan Dinas Pendidikan untuk mengelola anggaran. Adanya penolakan dari Tim Penggerak PKK Sumut mengakibatkan pembangunan gedung autis beralih lokasi ke Jalan Willem Iskandar Medan.

Seharusnya dari awal perencanaan, Dinas Pendidikan sudah berkordinasi dengan Tim Penggerak PKK sehingga tidak ada penolakan untuk merelokasi Taman PKK ketempat lain di lahan asset Pemprovsu. Yang membuat menarik permasalahan ini adalah Ketua PKK yang menolak relokasi taman tak lain adalah istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho.

Selain masalah perpindahan lahan, kata Juliater, pada proses lelang yang dilakukan Disdiksu terjadi pembohongan pada peserta rekanan yang mengikuti lelang Pembangunan Gedung PLA tersebut. Dalam dokumen lelang disebutkan lokasi Pembangunan di jalan Dr. Mansur sementara kenyataannya beralih ke Jalan williem iskandar ( jalan Pancing ) Medan.

Harusnya pelelangan itu dibatalkan sebab dokumen lelang tidak sinkron lagi.

Kendati demikian, walaupun sudah terindikasi menyimpang namun pihak Disdiksu khususnya Ketua Panitia Pembangunan PLA yang juga Sekretaris Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak mau tau dengan situasi yang terjadi bahkan tetap memaksakan pelaksanaannya tetap dilanjutkan.

Juliater menyebutkan, jika proyek pembangunan PLA ini proyek swakelola mungkin tidak ada masalah. Pihak pengelola cukup kordinasi dengan dinas atau lembaga yang terkait. Tapi jika mekanismenya dilakukan dengan sistem pelelangan umum maka harus dilakukan pengusulan peru-

bahan yaitu perubahan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan gambar bestek setelah itu baru dilakukan tender ulang. Jika mekanisme ini dilakukan barulah memenuhi Perpres No.70 Tahun 2010. Namun yang terjadi, Dinas Pendidikan telah melanggar Perpres tersebut.

Jaya Simanjuntak dan Juliater Lubis menuding para pejabat di Dinas Pendidikan Provsu ini terlalu mengganggap sepele persoalan PLA. Project Oriented yang dimiliki oleh para pejabat Disdiksu telah menghilangkan tupoksinya sebagai instansi pemerintah yang diberi kepercayaan untuk mengelola pendidikan yang bertujuan untuk mendidik siswa sehingga menghasilkan calon pemimpin yang tidak korup.

Sebelumnya kedua LSM ini telah mengingatkan pejabat Disdiksu sebagai pengelola agar jangan bermain-main dalam mengelola anggaran, apalagi mencoba untuk melakukan tindak pidana korupsi.Namun, pejabat dilingku-

DINAS PENDIDIKAN PROVSU MELANGGAR HUKUM SEMENTARA praktisi hukum Abdi Nusa Tarigan SH mengatakan dengan adanya perpindahan lokasi pembangunan gedung autis sangat jelas bahwa sudah ada skenario yang dibuat pihak yang terlibat pada pembangunan ini. Adanya keberatan dari penggerak tim PKK inilah skenario yang dibuat pihak panitia sehingga lokasi bangunan berpindah ke Jalan Willem Iskandar.

Menurut Abdi, jika lokasi pindah maka tender itu tidak sah karena lokasi itu hal yang utama, apalagi unsur dari perjanjian kontrak kerja itu tempat tidak bisa dipindah begitu saja.

Tim pengerak PKK tidak bisa begitu saja mengajukan keberatan.Jika ada yang keberatan harus melalui proses hukum di pengadilan."Ini hanya akal-akalan pihak panitia,"tegasnya.

Pengacara nyentrik ini mengatakan Dinas pendidikan selaku panitia tender sudah terlalu berani melakukan pemindahan itu. Apakah ada perjanjian baru..? tanya Abdi.

"Jika terjadi pemindahan lokasi perjanjian kontrak harus berubah", tegasnya.

Abdi menilai banyak kejanggalankejanggalan yang terjadi pada proyek ini.

Masalah perpindahan lokasi sudah melanggar hukum kini masalah pembayaran juga melanggar hukum. Menurut mantan anggota DPRDSU ini harusnya tidak ada pembayaran sebelum panitia membuktikan apakah isi kontrak dirubah atau tidak.

Jika temuan ini benar maka kejaksaan harus turun untuk mengusut kasus ini walaupun belum BPK belum melakukan audit. Kalau sudah ada pembayaran pasti ada pat gulipat karena tidak rasional jika juru bayar

menyetujui itu.

Abdi mempertanyakan kenapa Disdik bisa menerima serah terima itu padahal progresnya masih 80 persen. Ini suatu sikap yang terlalu berani yang diambil Dinas Pendidikan Provsu sebagai panitia pengelola.

Untuk itu, Abdi meminta aparat penegak hukum segera memeriksa panitia yang terlibat pada proyek itu, khususnya Disdiksu sebagai panitia tender. "Proyek ini aneh dan tidak masuk akal,"tegasnya.

Ada apa diatas pembangunan itu, tanyanya.

Sebagai praktisi hukum Abdi menilai panitia pembangunan gedung PLA telah melanggar hukum dan untuk itu pembanguan tersebut harus dihentikan. "Serah terima yang dilakukan Disdiksu sudah gila,"tukasnya.(VIN)

ngan Disdiksu ini sepertinya mengganggap sepele persoalan.

Sekedar mengingatkan kembali, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.283 Tahun 2012, ditetapkan pembangunan gedung pusat layanan autis (PLA) Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan awal ini berada dilokasi Taman Penggerak PKK di Jalan Dr.Mansyur Medan.

Pada pemberitaan KPK Pos sebelumnya adanya penolakan dari tim penggerak PKK terkait masalah lokasi, akhirnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mencari lokasi lain. Walaupun proses tender pembangunan gedung autis sudah selesai dan hasil lelangnya sudah diumumkan.Akibat adanya penolakan terkait masalah lokasi, pembangunan gedung autis ini sedikit agak terkendala karena pihak Pemprovsu harus mencari lokasi lain untuk pembangunan gedung yang dibangun khusus bagi anak keterbelakangan mental.

Untuk melanjutkan kembali pembangunan gedung autis yang

tertunda, akhirnya gubernur Gatot Pujonugroho mengeluarkan Surat Keputusan No.506 Tahun 2013 yang isinya mencabut SK No.283 Tahun 2012.

Sementara menunggu SK Gubernur yang baru untuk penetapan lokasi baru akhirnya pekerjaan pembangunan gedung autis terhenti.

Namun informasi yang didapat dari pekerja pelaksana, proses pekerjaan pembangunan gedung autis sudah dimulai sejak 24 Juli 2013. Padahal SK Gubernur No.188.44/507/KPTS/2013 tentang penetapan lokasi pembangunan gedung yang baru,dikeluarkan 21 Agustus 2013.

Dari tanggal mulai pekerjaan dan dikeluarkannya SK Gubernur untuk penetapan lokasi gedung baru timbul dugaan telah terjadi pencurian start untuk pekerjaan yang diduga dilakukan pihak rekanan untuk mengejar waktu.

Setelah berakhirnya masa kerja tanggal 30 Desember 2013, menurut pengamatan ke dua LSM ini,

pekerjaan pembangunan gedung autis masih belum rampung 100 persen namun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Berita Acara serah terima dengan pihak pelaksana.

Apa yang menjadi dasar Dinas Pendidikan Provsu sehingga melaksanakan serah terima berita acara pembangunan pusat layanan gedung autis.

Sikap gegabah yang diperlihatkan oleh Dinas Pendidikan Provsu yang di pimpin oleh Muhammad Zein selaku Kepala Dinas dianggap kedua LSM ini suatu sikap yang telah menyalahi. Melihat terjadinya penyimpangan pada pembangunan gedung PLA, sebagai bagian dari masyarakat, Juliater Lubis dan Jaya Simanjuntak merasa berkewajiban memantau alokasi anggaran PLA dan mempertanyakannya kepada Konsultan Pengawas Pembangunan Pusat Layanan Autis Parna Nadeak.

Menurut Parna Nadeak, progres bangunan sudah mencapai 100 persen dengan ketentuan dibayar-

kan 95 persen dan 5 persen ditahan untuk jaminan pemeliharaan.

Sampai 30 Desember 2013, Pembangunan gedung PLA masih belum rampung 100 persen namun sudah dibayarkan seolah-olah pembangunannya sudah rampung seluruhnya.

Kendati sudah dilaksanakan serahterima, tanggal 10 Januari 2014, kedua LSM ini masih melihat dan menjumpai para pekerja melakukan pekerjaan pemasangan instalasi listrik digedung itu.Aneh dan semakin menimbulkan pertanyaan besar bagi ke dua LSM ini, bagaimana pekerjaan tersebut dibayarkan 100 persen tanpa memperhitungkan bobot pekerjaan.

Dan keterlambatan kerja yang dimaksud diduga bobotnya melebihi 10 persen, artinya untuk tahap finishing aja belum tercapai.

Untuk itu kedua LSM ini meminta dan mendesak Kejatisu untuk segera melakukan investigasi khususnya mengenai progress bangunanyang diduga tidak sesuai dengan bobot fisik yang ada.(FER)

TIDAK PERLU MENUNGGU AUDIT BPK PRAKTISI hukum Marasamin Ritonga SH mengatakan dalam proses pembangunan gedung autis harus dilihat dulu proyeknya, ada durasinya atau tidak.

Ketika ada perpindahan lokasi pembanguna dari jalan Dr. Mansyur, misalnya direncanakan pembangunanya dibulan Januari lalu dipindah kebulan Mei jadi termakan 3 bulan maka yang dirugikan adalah kontraktor. Karena itu bukan kesalahan dari kontraktor. Maka tidak wajar kesalahan tersebut dibenankan kepada kontraktor. Tapi jika durasi waktu sesuai dengan jadwal pekerjaan tetapi tidak selesai maka harus dikenakan denda.

Dan itu murni kesalahan kontraktor.

Dan masalah serah terima, menurut Marasamin, jika terjadi serah terima tetapi pembangunan gedung autis itu belum selesai ini jelas pelangaran hukum.

Karena dalam kondisi ini jelas ada korupsinya. Jika tidak dilakukan denda harus dilakukan keputusan dari pemberian kerja itu.

Serah terima sebelum proyek selesai ini yang fatal. "Ini bukan hal baru, sudah banyak kasus seperti ini terjadi,"tegasnya.

Marasamin pun menjelaskan, jika anggaran pembangunan gedung itu berasal dari APBN maka panitia sudah menjalankan perintah UU. Karena APBN adalah UU jika mereka membangun itu sesuai dengan UU. Jika ada hambatan itu pelangaran.

Perpindahan lokasi juga menurut Marasamin harus berdasarkan persetujuan DPRD karena bisa jadi yang dilihat dari sisa angaran. Harga tanah juga akan menjadi masalah. Jika terjadi

permasalahan harga tanah berarti sudah terjadi mark up.

Yang perlu dilihat ada tidak tindak pidananya harus dilihat dari jumlah anggaran. Dalam realisasinya ada tidak perbedaan harga tanah. Jika ada perbedaan maka panitia sudah melakukan pelanggaran, untuk itu panitia harus memberikan bukti-bukti jika tidak ingin dikatakan melanggar hukum.

Masalah ini sudah bisa menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menelusuri tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan PLA. Dilihat dari proses tender, pemindahan tempat artinya pemindahan angaran.

Sehingga akan terlihat ada tidak unsurunsur korupsi didalamnya. "Tetapi jika pembayaran dilakukan sebelum proyek selesai maka telah terdapat kerugian negara dan itu sudah masuk kedalam tindak pidana korupsi,"ujarnya.

Terkait penjelasan kontraktor yang menyatakan bahwa proyek yang dimenangkannya itu merupakan proyek swakelola, menurut Marasamin hal itu sudah tidak benar. Karena menurut pria berdasi ini proyek swakelola tidak boleh ditenderkan. Jika benar proyek swakelola itu ditenderkan maka sudah ada praktek kolusi dan korupsi didalamnya.Kalau seperti itu faktanya ini sudah mudah untuk masuk kedalam kasus dugaan korupsi.

Ditegaskannya, tidak perlu lagi menunggu hasil audit BPK. Sudah jelas dugaan kolusi dan korupsinya. Dan untuk melihat berapa besar kerugian negara itu membutuhkan proses.Ini merupakan

�

Tidak perlu lagi menunggu hasil audit BPK. Sudah jelas dugaan kolusi dan korupsinya. Dan untuk melihat berapa besar kerugian negara itu membutuhkan proses.Ini merupakan delik murni bukan delik aduan.

�

delik murni bukan delik aduan. Maka Marasamin mengharapkan kepada penegak hukum harus proaktif dalam menyelesaikan kasus ini. (VIN)

Sarat Kepentingan,Pembangunan Gedung PLA Patut Dicurigai PENGAMAT Sosial dan Pemerhati Pendidikan Universitas Sumatera Utara Wara Sinuhaji mengatakan, dana yang dialokasikan sebesar Rp4,4 milliar untuk pembangunan gedung pusat layanan autis ini hanya terealisasi 60 persen dari plafon proyek. Artinya anggaran yang 40 persennya lagi menguap.

"Setiap ada kucuran dana pasti ada bagi-baginya, 15 persen

untuk gubernur dan 20 persen untuk gubernur", ungkap Wara.

Melihat permasalahan pembangunan gedung autis ini, Wara melihat ada indikasi pihak yang terlibat yaitu dinas pendidikan, pemprovsu dan rekanan tergesa-gesa melaksanakan proyek tersebut untuk menghindari terjadinya silpa anggaran. Mereka khawatir anggaran akan ditarik jika proyek

tidak segera dikerjakan.

Perpindahan lokasi ini diduga ada permainan, dan sejak awal lokasi sudah ditentukan di Jalan Dr.Mansyur bahkan dalam dokumen pelelangan juga lokasinya masih ditempat yang sama. Dan sudah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Gubernur punya hak otoritas, jadi tidak ada yang bisa merubah hak otoritas itu. Mengapa tiba-

tiba begitu saja lokasi bangunan dipindahkan ke Jalan Willem Iskandar, ini patut dipertanyakan, ucapnya. "Ada kesan perpindahan lokasi ini memang sudah direncanakan", kata Wara lagi.

Dan menurut pengamat sosial politik USU ini, dana yang dianggarkan Rp4,4 milliar ini terlalu besar hanya untuk membangun sebuah gedung apalagi lokasinya di Jalan Willem

Iskandar. Proyek ini benar-benar sarat permainan antara gubernur, dinas pendidikan dan rekanan.

Proyek ini sudah pantas dicurigai begitu juga dengan oknum-oknum yang mengelola proyek ini.

Jangan-jangan hanya 40 persen saja yang digunakan untuk pembangunan gedung autis ini.Dari 100 persen anggaran sudah jago kali jika terealisasi 60 persen. Dan diduga masalah bagi-

bagi hasil ini juga melibatkan oknum kejaksaan. Terlibatnya oknum kejaksaan biasanya bermain dengan pihak rekanan untuk mendapatkan keuntungan sehingga permasalahan tidak terungkap kepermukaan, bebernya.

Wara berharap aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus ini, dan sebagai pengamat sosial Wara

akan terus memantau perkembangan pembangunan gedung autis ini. Dia akan terus memantau sampai berapa lama kondisi bangunan ini akan bertahan. Biasanya bangunan yang dibangun atas dasar kepentingan tidak akan bertahan lama ibarat kata pepatah "Tak Ada Gading Yang Tak Retak dan Tiada Bangunan Yang Tak Retak", pungkasnya.(MEI)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

Maulid Akbar di PTPN I Langsa LANGSA - Keluarga besar PT Perkebunan Nusantara I memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, sekaligus kenduri akbar dan santuni anak yatim di halaman masjid Syuhada, Pondok Kelapa (Kebun Baru) Langsa, dengan penceramah Al-Ustad Amhar Nasution dari Medan, Kamis (6/2).

Direktur Utama PTPN I, Wargani mengatakan, kenduri Maulid akbar ini merupakan kenduri dari segenap karyawan PTPN I. Sebanyak 32 peurakan yang berisikan 3.200 porsi makanan Bu kulah diantarkan oleh karyawan PTPN I ke arena acara.

Wargani menambahkan, dana

kenduri ini adalah swadaya dari semua karyawan. Sedangkan santunan anak yatim adalah sumbangan dari karyawan yang dikumpulkan setiap bulan melalui Badan Dakwah Islamiyah (BDI) PTPN I. Sebanyak 236 anak yatim berikut pendamping mendapat santunan yang diserahkan langsung Direktur Utama beserta para Direksi dan Komisaris.

Komisaris Utama PTPN I, Sulaiman Ahmad Basjir memberi apresiasi atas dilaksanakannya Maulid akbar ini. Menurutnya kegiatan seperti ini perlu terus dilestarikan kerena bersifat sangat strategis dalam kehidupan beragama.(YANTO)

Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat menandatangani deklarasi Pemilu damai di Aceh.

Direktur Utama PTPN I, Wargani saat memberikan santunan kepada anak yatim pada peringatan dan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Syuhada, pondok Kelapa (Kebun Baru) Langsa.

Puskesdes Karang Kuda tak Difungsikan ACEH TIMUR - Terkait kosongnya pelayanan pada Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) Karang Kuda Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur sejak November 2013 lalu hingga sekarang, DPRK Aceh Timur berencana akan memanggil kadis kesehatan setempat untuk meminta keterangan mengapa puskesdes tersebut tidak difungsikan.

Demikian disampaikan T Zakaria, anggota DPRK Aceh Timur, Senin (3/2), di kantor DPRK setempat. ”Kita menilai kekosongan puskesdes tersebut dapat memberikan dampak besar bagi warga setempat karena kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

T Zakaria selaku wakil rakyat mendesak dinas kesehatan harus segera memfungsikan kembali Puskesdes Karang Kuda Kecamatan Serbajadi ini. ”Di samping itu juga Kadinkes Aceh Timur untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan mengapa

hal tersebut dapat terjadi, karena bukannya hanya pelayanan kesehatan yang tidak maksimal bagi masyarakat, bahkan bangunannya juga jangan sampai mubazir,” tegas T Zakaria.

Kadis Kesehatan Aceh Timur Kamarullah yang dikonfirmasikan terkait persoalan tersebut mengatakan, pihaknya tidak dapat mengambil keputusan untuk menempatkan tenaga kesehatan pada Puskesdes Karang Kuda dimaksud, terutama untuk bidan desa atau lebih dikenal bidan PTT. “Hal itu karena semua keputusannya dari Jakarta, maka kita harus tunggu putusan dari pusat terkait penempatan tenaga kesehatan pada Puskesdes Karang Kuda. Tetapi sekarang kita usahakan akan mengirim tenaga kesehatan dari puskesmas setempat atau ditempatkan tenaga kesehatan berstatus bakti dan itu pun Pemkab Aceh Timur tidak memiliki dana untuk membayar gaji tenaga bakti yang mau tinggal di Puskesdes Karang Kuda itu,” papar Kamarullah.(BSO)

Polisi Buru Penganiaya Ketua PNA BANDA ACEH - Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Herman Effendi berjanji akan mengungkapkan kasus penganiayaan terhadap Ketua Partai Nasional Aceh Kecamatan Kuta Makmur M. Juwaini. Penganiayaan oleh dua pelaku di Desa Beureughang itu menyebabkan Juwaini tewas.

“Kami dari Polda Aceh menekankan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh kader PNA,” kata Kapolda Herman Effendi saat memberikan kata sambutan di hadapan ketua partai politik pada Deklarasi Pemilu Damai di Mapolda Aceh, Jumat (7/2) pagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua orang mendatangi Juwaini di sebuah pos kamling di Desa Beureughang dan menanyakan kepada korban perihal penurunan bendera Partai Aceh. Kepala

Polres Lhokseumawe AKBP Joko Surachmanto menyebutkan, belum sempat Juwaini memberikan jawaban, dua pelaku langsung mengeroyok.

“Korban langsung digebuki. Saat dibawa ke rumah sakit, ia sudah meninggal,” kata Joko kemarin.

Kapolda Herman Effendi menyatakan polisi tengah mengejar pelaku penganiayaan yang berujung kematian tersebut. “Sudah saya kejar. Saya katakan, sudah saya buru,” ujar Herman.

Herman menambahkan, polisi telah mengantongi identitas seorang pelaku. Namun ia belum mau mengungkap identitas pelaku.

Saat ditanya kemungkinan keterlibatan kader Partai Aceh dalam penganiayaan itu, Kapolda Herman Effendi menyebutkan, “Saya melihat orang itu oknum.

Saya tidak melihat dari mana, tapi dia pelaku kriminal.” (AK)

Gubernur: Rebut Masyarakat dengan Program, Bukan Intimidasi BANDA ACEH - Pelaksanaan pemilihan umum pada 9 April 2014 tinggal 61 hari lagi. Hiruk pikuk Pemilu mulai terasa hingga ke polosok desa di Aceh. Kontestan pemilu 2014 diwanti-wanti agar bertarung secara fair untuk merebut dukungan masyarakat.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, partai politik dan para calon anggota legislatif harus menanamkan tekad bahwa pemilu bukan ajang untuk saling menjatuhkan, tapi ini adalah arena untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

“Persaingan harusnya bertumpu pada tawaran program dan strategi politik, bukan dengan

intimidasi atau kekerasan lainnya,” kata Zaini Abdullah saat memberikan sambutan pada Deklarasi Pemilu Damai di Mapolda Aceh, Jumat (7/2) pagi.

Zaini yang terpilih sebagai gubernur diusung oleh Partai Aceh meminta agar semua partai politik untuk menggunakan 61 hari waktu tersisa ini untuk membangun komunikasi dengan masayrakat.

“Sehingga saudara atau partai politik tempat saudara bernaung mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat,” terang bekas Menteri Kesehatan Gerakan Aceh Merdeka di pengasingan itu.

“Hindari kampanye yang tidak

simpatik, karena itu akan menuai sikap antipati masayarakat.”

Untuk itu, Zaini berharap ikrar pemilu damai yang telah diucapkan pimpinan partai politik bisa diimplementasikan di lapangan.

“Jika komitmen ini bisa kita pegang teguh, saya percaya, Pemilu 2014 akan menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dengan program-program yang berbasis pada kepentingan rakyat Aceh,” sebut Zaini.

Polres Langsa Ikrar Pemilu Damai Sementara itu, Polres Langsa bekerjasama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat menggelar ikrar pemilu

damai dalam acara Forum Komunikasi Pemilu Damai 2014 bersama 15 pimpinan partai politik (parpol) peserta pemilu di wilayah Kota Langsa serta ratusan calon legislatif (caleg) DPRK, DPRA, DPR RI di Aula SMK Negeri 3 Langsa, Senin (3/2).

Wali Kota Langsa Usman Abdullah saat membuka forum komunikasi pemilu damai tersebut mengatakan, pada 9 April 2014 Bangsa Indonesia akan menghadapi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan dilanjutkan 9 Juni 2014 Pemilu Presiden RI. "Oleh karenanya menyukseskan pemilu merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua.

Ghazali Adami akan Pidanakan KIP BIREUEN–Ghazali Adami yang dieksekusi (dicoret) namanya dalam rapat pleno KIP, mempertanyakan kenapa dimasa tenggang Daftar Calon Sementara (DCS) selama tiga bulan namanya tidak dicoret.

Justeru sudah menghabiskan dana yang sangat banyak untuk keperluan dalam kepentingan Caleg dan sudah dicantumkan dalam daftar calon tetap (DCT) dirinya dieksekusi.

Ghazali Adami sebagai Caleg Partai Nasdem dalam Daftar Calon Tetap

(DCT) DPRK Bireuen Daerah Pemilihan (Dapil) 4, meliputi Kecamatan Jeumpa dan Juli dengan nomor urut 5, oleh KIP Bireuen merasa sangat dirugikan atas dieksekusi dirinya.

Terkait masalah tersebut Ghazali Adami mengatakan, selain akan memPTUN-kan KIP, dirinya juga akan menuntut secara pidana karena dirinya sudah sangat banyak dirugikan.

Dalam penjelasannya panjang lebar, Ghazali Adami juga mempertanyakan kenapa Panwaslu dan KIP tidak mem-

persoalkan terhadap Caleg yang saat ini masih duduk di DPR dan masih menerima gaji dari kas Negara pihak Panwaslu dan KIP tidak mempersoalkan dan mengambil tindakan,namun mengambil tindakan terhadap dirinya yang hanya Keuchiek.

Di sisi lain tambah Ghazali juga menyoroti seorang Caleg dari Partai A kemudian pindah ke Partai B namun mereka tidak mengeksekusinya dan ini juga menimbulkan tanya dibalik pengeksekusian dirinya.(STARBERITA)

PEDAGANG PASAR LANGSA MINTA PEMBONGKARAN LAPAK DITUNDA

Ir HT Hidayat: Kita Akan Menampung Aspirasi Pedagang LANGSA – Puluhan pedagang kain Pasar Langsa Blok A, Rabu kemarin mendatangi DPRK Langsa, terkait rencana Pemko Langsa membongkar lapak kios di Blok A, untuk kepentingan percepatan pembangunan pasar setempat.

Pedagang meminta pemko menunda sementara rencana pembongkaran kios mereka.

Kedatangan para pedagang ke gedung wakil rakyat diterima Wakil Ketua DPRK Langsa Ir HT Hidayat dan sejumlah pegawai sekretariat DPRK setempat. Juga hadir Camat Langsa Kota M Jamil SSos. Selanjutnya dengan para pedagang diadakan pertemuan di ruang

kerja Ir HT Hidayat.

Para pedagang mengatakan, prinsipnya mereka sepakat dan mendukung upaya Pemko Langsa melakukan penataan pasar dan percepatan pembangunan Blok A Pasar Langsa.

Namun para pedagang memohon agar pemerintah memberikan waktu agar mereka dapat tetap menempati lapak yang ada di kawasan Pasar Blok A hingga atau setelah lebaran nantinya.

"Jikalau tidak, pembongkaran dilakukan sampai pembangunan lapak sementara di Jalan Pabrik Es selesai, sehingga kami tidak terlantar," kata mereka.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRK Langsa mengatakan, intinya pihak dewan

akan menampung semua aspirasi pedagang tersebut. Dirinya berharap agar pedagang paham dan mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan Pasar Langsa, agar pasar tidak lagi amburadul dan kumuh seperti sekarang.

Namun menyangkut penundaan pembongkaran lapak mereka, menurut Ir HT Hidayat, pihaknya akan membicarakannya nanti dengan pihak terkait yakni Disperindag Langsa, Kecamatan Langsa Kota, serta "geuchik peukan" setempat.

"Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi pedagang. Tapi sebelumnya diharapkan kesabaran pedagang," katanya.

(YANTO)

Forum Komunikasi Pemilu Damai suatu kegiatan strategis.

Nilai strategisnya adalah di mana penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan ini dapat menjadi simulator dalam menjaga perdamaian di daerah.

Dengan harapan secara keseluruhan potensi konflik dapat terus diminimalisir di Aceh, sebagaimana yang dirasakan saat itu," katanya.

Pada acara tersebut juga dilakukan pembacaan ikrar pemilu damai yang dipimpin Ketua KIP Langsa diikuti 15 pimpinan parpol dan selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan ikrar pemilu damai.(AK/BSO)

SOAL DISIPLIN

Bupati Aceh Timur "Warning" Kasatpol PP dan WH ACEH TIMUR - Terkait persoalan disiplin, sepertinya Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib tidak bosan-bosannya mengingatkan bawahannya untuk bekerja serius dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Begitu juga dengan tenaga kontrak seperti personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol-PP dan WH).

Kali ini,Bupati me-"warning" Badan Satpol PP dan WH Aceh Timur saat peresmian penempatan Kantor Badan Satpol PP dan WH Aceh Timur di Idi, Senin (3/2). Pasalnya, saat peresmian kantor tersebut melihat kehadiran para tenaga kontrak jauh dari harapan, bahkan di bawah 60 persen dari jumlah total personel Satpol PP dan WH di wilayah itu.

“Jumlah keseluruhnya di atas 400 orang, tapi yang hadir hari ini tidak mencapai 200 orang,” kata bupati.

Kasatpol PP dan WH Aceh Timur Zulbahri mengatakan, jumlah personel Satpol PP dan WH yang hadir saat peresmian kantor yang baru adalah 180 orang, dari jumlah 439 orang personel seluruhnya. ”Kita tidak bisa menghadirkan seluruhnya, sebab petugas Satpol PP banyak bertugas di instansi pemerintah,” katanya.(BSO)

PEJABAT STRUKTURAL PEMKAB TOBASA DILANTIK

Bupati Ingatkan PNS untuk Netral pada Pemilu 2014 BALIGE - Untuk menjawab harapan masyarakat, agar Tahun 2014 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya, khususnya di bidang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak menyebutkan, tantangan dan harapan masyarakat tersebut harus diwujudkan dengan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Tobasa. Karena itu, setelah melakukan kajian dan evaluasi dengan memperhatikan kinerja SKPD dan aparaturnya, maka bupati menilai perlu dilakukan promosi dan mutasi jabatan.

Hal ini disampaikan dalam arahannya usai melantik dan mengambil sumpah 46 pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Tobasa di Balai Data Kantor Bupati Tobasa, Selasa (04/02) di Balige.

Untuk mencapai cita-cita luhur mewujudkan masyarakat Tobasa yang makmur dan sejahtera dengan dilandasi kasih, peduli dan bermartabat, bupati menginstruksikan, agar para pejabat yang dilantik dapat senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan kapasitasnya. Diingatkannya juga, jabatan yang diemban tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan sesuai ketentuan perundanganperundangan dan norma yang berlaku.

“Saya akan memantau kinerja saudara-saudari, apabila tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan kurang maksimal, maka sewaktuwaktu akan dievaluasi,” ujar Kasmin mengingatkan.

Menurut bupati, untuk percepatan pembangunan dalam berbagai sektor, para pejabat dituntut untuk mampu membangun sinergitas melalui kerjasama yang solid. Dimintanya juga, untuk setiap pelaksanaan kegiatan agar dilakukan dengan tertib administrasi yang baik. Kepada para camat yang dilantik, bupati juga memerintahkan agar berdomisili di kecamatan yang

dipimpinnya, sehingga koordinasi dalam penanganan kebutuhan warga dapat cepat dilakukan.

Secara khusus, mengingat Tahun 2014 merupakan tahun politik menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, bupati mengingatkan, agar seluruh jajarannya dapat bersikap netral dan turut menjaga ketertiban agar pesta demokrasi tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan SK Bupati Tobasa Nomor 026 Tahun 2014, 10 pejabat struktural eselon II.b yang dilantik tersebut, yaitu Drs Audi Murphy O

Sitorus SH MSi sebagai asisten pemerintahan, Drs Wasir Simanjuntak sebagai Kepala Bapemmas dan Pemdes, Labinsar Sirait SSos sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Drs Oloan Pane sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Drs Augus Sitorus menjadi Sekretaris DPRD, Drs Arifin Silaen sebagai Kadis Pasar Kebersihan dan Pertamanan, Drs Lalo H Simanjuntak sebagai Kadis Pendidikan, Ir Parlindungan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Joni Hutajulu SP sebagai Kadis Pertanian Peternakan dan Perikanan, dan Marsarasi Simanjuntak SP sebagai Kepala Dinas Perindagkop.

Kemudian, 19 pejabat struktural eselon III yang juga dilantik, yakni Dimposma Sihombing SSos MAP sebagai Kabag Pemerintahan, Jose Rizal Pasaribu sebagai Kabag Perekonomian, Tagor Siburian sebagai Kabag Administrasi Pembangunan, Monang Simanihuruk sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten, Bresman Simangunsong ST sebagai Sekretaris Dinas PU, Rajiun Tampubolon sebagai Camat Silaen, Benny Siagian sebagai Camat Pintu Pohan Meranti, Rudi Hasiholan sebagai Sekretaris Pendidikan, Parlindungan Naipospos sebagai Kabid Tendik Dinas Pendidikan.

Selanjutnya, Robinson Siagian sebagai Sekcam Silaen, Amir Pardosi sebagai Sekretaris Dinas Tarukim, Mintar Manurung sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan, Renti Napitupulu sebagai Kabid Perkebunan pada Dinas Hutbun, Richard TH Simanjuntak sebagai Kabid Rehabilitasi Hutan pada Dinas Hutbun, Tigor Sirait sebagai Sekcam Ajibata, Janly Freniko Bancin sebagai Kabid Lingkungan Hidup pada Badan Lindup dan Pertambangan, Anggiat Sinaga sebagai Kabid Perindustrian pada Dinas Perindagkop, Darwin Sianipar sebagai Sekretaris Dinas Perindagkop dan Marlon Panjaitan sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pada pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat yang juga disaksikan Sekretaris Daerah Liberty Manurung, Kepala BKD Budiyanto Tambunan dan para pimpinan SKPD ini, juga dilantik 17 pejabat eselon IV di lingkungan Pemkab Tobasa, yakni Wesly Rudyanto Situmorang sebagai Kasie Jalan pada Dinas PU, Jhosua Sibarani sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas PU, Risma Tampubolon sebagai Kasubbag Risalah pada Sekretariat DPRD, Deasy HP Manurung sebagai Kasubbag Penyusunan Anggaran pada Sekretariat

DPRD. Selanjutnya Natalia Mery Krismayanti sebagai Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Perindagkop, Wilfer FD Situmorang sebagai Kasie PMD dan K pada Kantor Kecamatan Sigumpar, Desnita Rauli Sirait sebagai Kasubbag Keuangan pada BPT dan PM, Marihot Simanjuntak sebagai Kasie Pelum dan Kessos pada Kantor Kecamatan Tampahan, Rutrayhillong Simanjuntak sebagai Kasie Pembuangan Air Limbah pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Berikutnya, Ciciyanthi E Banuarea sebagai Kasubbid Pengaduan dan Pengendalian pada BPT dan PM, Christina LAM Silaen sebagai Kasie Promosi Wisata pada Disbudpar, Rison Sirait sebagai Kasubbag Keuangan pada Dispora, Arus Sumihar sebagai Kasie Kurikulum SLTP/SLTA pada Dinas Pendidikan, Freddy Napitupulu sebagai Lurah Parparean III Kecamatan Porsea, Seksianton SP Hutabarat sebagai Kasubbag Umum dan Perlengkapan pada Dinas Tarukim, Ejah Sitanggang sebagai Kasubbag Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan dan Parsaoran Rudy Marulitua sebagai Kasubbid Penyusunan Rencana dan Program pada Bappeda.(LIBER)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

Walikota Akan Tinjau Tower di Jalan Kartini TANJUNGBALAI – Walikota Tanjungbalai berjanji akan terlebih dahulu meninjau langsung lokasi pendirian tower di Jalan Kartini sebelum menentukan sikap. Hal itu diungkapkan Walikota, ketika dimintai komentarnya, mengenai kisruh pendirian tower tersebut.

“Kita belum bisa tentukan sikap terkait dengan pendirian tower yang tidak dilengkapi dengan izinmendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dengan hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) DPRD kemarin. Kita akan tinjau dulu lokasi dan permasalahan sebenarnya yang terjadi terkait dengan adanya aksi penolakan dari masyarakat terhadap berdirinya tower tersebut,” ujar Dr H Thamrin Munthe MHum. Namun demikian, walikota juga tidak memungkiri, jika pendirian tower tanpa dilengkapi dengan IMB itu adalah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Namun, dia mengaku, bahwa pelanggaran tersebut tidak serta merta, harus diikuti

dengan tindakan pembongkaran sebagaimana dengan hasil RDP antara DPRD dengan instansi terkait yang dilaksanakan sehari sebelumnya.

Bahkan, saat dipertanyakan kemungkinan tower tersebut adalah miliknya sehingga jajaran Pemko Tanjungbalai tidak berani bertindak tegas, walikota menepisnya. ”Siapa bilang tower itu milik saya ? Tak betul itu,” ujar walikota seraya langsung berjalan meninggalkan wartawan dan memasuki mobil dinasnya.

Seperti diketahui, RDP antara Komisi A DPRD dengan instansi terkait yang dilaksanakan Senin (3/2) lalu, telah disepakati agar PT Solusi Tunas Pratama segera membongkar tower miliknya yang dibangun di Jalan Kartini, Lingkungan II, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai. Dan kepada PT Solusi Tunas Pratama diberikan waktu dalam tempo 1 x 24 jam harus membongkarnya.(HER)

SUMUT

Caleg Menjadi Pengurus PNPM » KPU Tanjungbalai Tunggu Laporan Panwaslu TANJUNGBALAI – Informasi yang beredar luas terkait adanya pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kota Tanjungbalai yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Karenanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai meminta panitia pengawas pemilu (Panwaslu) segera melaporkan pengaduan LSM Pijar Keadilan yang telah diterimanya dan juga hasil temuan mereka sendiri di lapangan, terkait caleg yang aktif sebagai pelaku PNPM kepada KPU. Ketua KPU Kota Tanjungbalai Amrizal SE meminta Panwaslu segera melaporkan hal itu, sebab aturan dengan tegas menyebutkan,

caleg dilarang menjadi pelaku PNPM. "Jika memang Panwaslu melaporkannya, kami akan bertindak tegas. Caleg dimaksud harus memilih salah satunya, mundur sebagai caleg atau mundur dari PNPM,” terangnya saat dikonfirmasi via selulernya, Rabu (5/1).

Soal surat suara yang sudah naik cetak, Amrizal yang sedang berada di Jakarta mengikuti Rakornas KPU, memastikan tidak akan menggugurkan ketentuan perundang-undangan. Dikatakannya, jika memang nanti ada laporan dan terbukti setelah dilakukan verifikasi, pihaknya akan meminta panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan untuk mencoret caleg yang bersangkutan.

Diketahui sebelumnya, Ketua

LSM Pijar Keadilan Kota Tanjungbalai Makmur Panjaitan mengaku mengantongi data caleg-caleg yang ditengarai aktif menjadi pelaku PNPM. Hal itu telah mereka laporkan secara tertulis kepada Panwaslu Kota Tanjungbalai. ”Panwaslu kami minta bertindak cepat menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi kepada instansi terkait seperti Koordinator Kota/Satuan Kerja (Korkot/Satker) PNPM Kota Tanjungbalai dan pihak kelurahan setempat serta menceknya ke lapangan,” desak Makmur.

Namun saat ditanya, Makmur tidak bersedia mengungkapkan nama-nama caleg bersangkutan. Ia hanya mengatakan jika caleg yang dimaksud ada di semua daerah

pemilihan (dapil). Makmur juga meminta Panwaslu tidak “main mata” dengan para caleg yang terbukti melanggar peraturan itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Irwansyah Lubis mendesak agar Panwaslu dan Korkot/Satker PNPM tidak main-main terkait caleg yang juga aktif sebagai pelaku PNPM di Kota Tanjungbalai. "Jika terbukti aktif di kegiatan itu agar segera menganulir caleg yang bersangkutan. Sebaiknya para caleg mengikuti aturan, mundur dari caleg atau mundur sebagai pengurus PNPM,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemenko Kesra Nomor B.2013/KMK/D.VII/XI/ 2013 dan SE Kemendagri Nomor

FPD Tolak Penerapan ZNT

Jalan Perkotaan Sidikalang akan Di-Hotmix SIDIKALANG - Tahun 2014 sejumlah ruas jalan perkotaan di Sidikalang akan diaspal hotmix.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Cipta Karya dan Tataruang Kabupaten Dairi menganggarkan Rp 3 miliar untuk memuluskan ruas jalan tersebut.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tataruang Kabupaten Dairi, Jisler Lumbanbatu mengatakan kepada wartawan Selasa (28/1) di kantornya, anggarannya sudah pasti yakni tertampung dalam APBD tahun 2014 melaui DAU (Dana Alokasi Umum) serta sudah dievaluasi Gubernur Sumut.

Dia menyebutkan, jumlahnya sekitar Rp 3 miliar, sementara ruasnya nanti belum pasti karena masih dilakukan survei di

lapangan sekarang," ujarnya.

Jisler menyebutkan, konsentrasi dinas yang dipimpinnya itu untuk peningkatan jalan-jalan perkotaan Sidikalang sebagai ibukota kabupaten. Dia menjelaskan, tahun lalu juga, Dinas Cipta Karya dan Tataruang, sudah melakukan pengaspalan hotmix dengan total dana yang digelontorkan sekitar Rp 2,5 miliar yakni di ruas jalan Trikora, Jalan Pakpak serta melaukan tambal sulam (patching) di beberapa ruas jalan yang dianggap sudah mulai rusak.

"Sehingga, bila tahun ini ada lagi pengaspalan hotmix, maka ruas jalan di kota Sidikalang akan mulus yang tentunya akan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dimaksud," sebut Jisler.(DNK)

Pelayanan Terbaik Merupakan Tupoksi Bagian Umum BATUBARA - Bagian Umum perlengkapan dan keperawatan mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang ketatausahaan, perlengkapan, pendistribusian, rumah tangga, dan perawatan. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Umum Perlengkapan dan Keperawatan Batubara Maeda Soetopo SSTP MAP di Lima Puluh, Selasa (4/ 2).

Dikatakannya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian umum menyelenggarakan fungsi, penyelenggaraan administrasi dalam urusan tata usaha, pengelolaan barang dan jasa dan perencanaan perawatan barang/jasa sesuai standar yang ditetapkan.

Termasuk pengolahan dan penyajian bahan/data perawatan barang/inventaris, perlengkapan dan pendistribusian kebutuhan barang dan jasa, pengkajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha, fasilitasi sarana dan prasarana rapat, pengelolaan per-

lengkapan dan pendistribusian sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan.

Untuk tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, kepala bagian umum mempunyai uraian menyelenggarakan pengkajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijaksanaan, ketentuan, dan standar.

Ada juga urusan tata usaha, perlengkapan, distribusi dan perawatan inventaris, sistim pengendalian intern, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada sekretaris daerah sesuai standar yang ditetapkan, koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja/ unit organisasi terkait dalam rangka pembinaan ketatausahaan.

"Selain itu juga melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris daerah. Yang paling utama personil bagian umum wajib memberikan pelayanan terbaik, apalagi dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara Nomor 7 Tahun 2013 tentang struktur organisasi dan tata kerja," tandasnya.(ARIEL)

Fitra: Pemko Medan & Rekanan Harus Transparan MEDAN–Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mendesak pihak rekanan (kontraktor, red) dan Pemerintah Kota Medan agar transparan dalam persoalan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan.

"Pemerintah Kota Medan melalui instansi terkait selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tanpa terkecuali pihak kontraktor harus transparan," tegas Sekretaris Fitra Sumut, Rurita Ningrum, Senin (3/2) menjawab tidak maksimalnya pembangunan gedung DPRD Kota Medan berbiaya Rp90 miliar dari APBD Kota Medan.

Rurita menuturkan, ketransparan itu tidak hanya sebatas pada penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan proyek saja, tapi harus juga sampai ke persoalan perawatan gedungnya.

“Dilihat dari kontrak dengan pihak kedua yakni kontraktor, pembangunan gedung DPRD Medan seharusnya serah terima

pada bulan dan tahun berapa.

Biasanya, setelah serah terima ada jaminan perawatan selama enam bulan. Maka diharapkan, masalah perjanjian kontrak ini agar transparan," tukasnya.

Sebelumnya pengamat anggaran dan kebijakan Sumut, Elfenda Ananda menyangkut hal yang sama menuturkan, adalah hal yang tepat jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun melakukan audit terhadap anggaran pembangunan gedung DPRD Medan berlantai delapan itu. "Ini domainnya mereka (KPKred) untuk menjalankan fungsinya, karena anggaran yang memang begitu besar," tegas Elfenda.

Kendati begitu, sambung Elfenda lagi, sebelum KPK melaksanakan fungsinya untuk melakukan audit investigastif terhadap proyek pembangunan gedung berlantai delapan yang menghabiskan anggaran sekira Rp90 miliar itu, ada baiknya tetap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lah yang melakukan audit terlebih dulu.(STARBERITA.COM)

414.27/7112/PMD/2013, pelaku PNPM dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti menjadi caleg dan kandidat kepala daerah. Hal itu juga dipertegas oleh SE Bawaslu RI Nomor 807/ Bawaslu/XI/2013 serta SE Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 001/2508/Bawaslu-SU/XI/2013.

Hasil penelusuran awak koran ini di lapangan, salah satu caleg yang terlibat aktif sebagai pengurus PNPM di Kota Tanjungbalai adalah Rudi Hartono Laoly. Rudi adalah Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mengelola PNPM Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar. Ia juga tercatat sebagai caleg DPRD Kota Tanjungbalai di dapil 2 dari Partai Demokrat dengan nomor urut 4.(HER)

Ketua DPC Gerindra Labuhanbatu Dedi Arpan, Sinaga SSos saling suap dengan Sekjen Abdul Karim Hasibuan SH, disaksikan kader dan simpatisan Gerindra.

DPC Gerindra Labuhanbatu Rayakan HUT RANTAUPRAPAT - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Partai Gerindra yang jatuh pada tanggal 6 Februari 2014, diperingati secara sederhana oleh kader dan simpatisannya di Kantor PAC Gerindra Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Perdamean Rantauprapat. Kader-kader Gerindra sebelumnya melakukan "Revolusi Putih" dengan memberikan susu

pada anak-anak di sekolah-sekolah, Rabu (5/2), serta melakukan "Revolusi Merah", yaitu melakukan donor darah bekerjasama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (6/2).

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Labuhanbatu Dedi Arpan Sinaga SSos dalam sambutannya mengatakan ulang tahun Gerindra

dirayakan secara sederhana saja, sekaligus menjadi momentum bagi kader untuk meningkatkan perhatian kepada masyarakat dan kepedulian antar sesama "Semua kader Gerindra harus peka terhadap rakyat. Sebab itu, pada momen perayaan HUT ke 6 tahun ini, tidak sepatutnya kader Gerindra merayakannya dengan meriah, cukuplah dengan melakukan instropeksi dan

syukuran bersama. Pokoknya, lebih baik kader Gerindra mempersiapkan diri untuk menang bersama rakyat," ujarnya.

Usai sambutan selanjutnya dilakukan pemotongan nasi tumpeng dan dilanjutkan kegiatan donor darah oleh para kader yang secara bergantian masuk ke bus donor darah diiringi alunan musik "keyboard".(HAH)

Kebun Silau Dunia tidak Lalai Lingkungan SILAU DUNIA - Selama ini kita hanya mengenal apa yang dinamakan CSR (corporate social responsibility). Namun saat ini program tersebut berganti nama yaitu PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan).

Sebenarnya pengertian di antara keduanya tidak jauh berbeda, sama-sama bertindak pada jalur sosial. Hal tersebut disampaikan Asisten Personalia Kebun Silau Dunia Batara Oloan Lubis SH MH di Ruang KerjaNYA, Rabu (5/2).

Batara lanjut mengatakan,

program kemitraan dan bina lingkungan meliputi program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan program bina lingkungan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha perusahaan tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba.

Dikatakannya, lewat PKBL diharapkan peran aktif BUMN dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan

sekitarnya dapat ditingkatkan.

"Tanggal 27 April 2007 lalu Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No Per-05/ MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Surat Keputusan Menteri No 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan juncto Surat Edaran Menteri Badan Usaha

Milik Negara Republik Indonesia No SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan saat ini disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)," paparnya.

Di bagian akhir Batara yang selalu akrab dengan media itu mengatakan, adalah salah besar kalau ada opini dari pihak lain yang mengatakan Kebun Silau Dunia itu lalai dengan lingkungan sekitar.(ARM)

Kebun Silau Dunia Bantah Beri Izin Bagi Pencuri SIMALUNGUN - Maraknya pemberitaan miring tentang Kebun Silau Dunia di Wilayah Distrik Serdang 1 pada salah satu koran mingguan terbitan Jakarta disesalkan pihak manajemen setempat.

Salah satu berita miring yang masuk di halaman utama tersebut ialah adanya perdamaian pihak Kebun Silau Dunia dengan pelaku pencuri TBS (sawit) di AFD IV. Untuk mencari kebenarannya berita tersebut, KPK Pos mengkonfirmasi Manajer Kebun Silau Dunia lewat Asisten Personalia

Kebun Batara Oloan Lubis SH. Di sana dengan tegas dikatakan Batara, perusahaan tidak ada berdamai dengan pihak pencuri dan itu tidak logika.

"Setiap pelaku pencurian baik itu di bawah umur sekali pun tetap kita serahkan ke pihak kepolisian.

Dan masalah hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada hukum karena negara kita adalah negara hukum,"cetus Oloan.

"Kita sangat menyesalkan pemberitaan yang sepihak. Harusnya adalah konfirmasi (cek and recek) dan berimbang. Kejadian yang sebenarnya saat pengaman mela-

kukan penangkapan terhadap seorang terduga pencuri sempat terjadi provokasi dari pelaku dengan berkata keras dan beropini, kalau seolah-olah pihak pengaman memberi izin kepada pelaku pencuri dengan catatan hanya dua along-along.

Inilah yang ditangkap oleh media yang saat itu di lokasi tanpa kembali mengkroscek kepada pihak perkebunan," sambungnya.

Dikatakannya, mereka pun langsung mengkonfirmasi kepada pihak Afdeling IV dan para pengaman soal tudingan memberi izin tersebut dan mereka membantah

dengan keras dan menolak tuduhan tersebut. "Artinya kita tidak ada berdamai dengan pencuri dan saat ini proses hukumnya sudah kita serahkan kepada kepolisian.

Hendaknya dikrosceklah ke polisi dan ditanyakan kepada pihak berwajib bagaimana proses hukum saat ini karena kita tidak pernah mencabut laporan. Bukan ke kebun bolak balik ditanyakan.

Kalaupun ada berita yang sifatnya mengkritik hendaknya janganlah sepihak. Kita 'welcome' dengan rekan-rekan media dan 'stake holders' lainnya," paparnya.(ARM)

MEDAN–Pemerintah Kota Medan pada tahun 2014 ini dalam penetapan Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan menggunakanpendekatan nilai pasar yang penentuannya dilakukan oleh tim kajian Zona Nilai Tanah (ZNT).

Terkait hal ini Fraksi Partai Demokrat (FPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dengan tegas menolak penerapan ZNT yang dilakukan Pemko Medan dalam penetapan NJOP pada SPPT PBB, sebab hal ini akan semakin membebani masyarakat karena akan mempengaruhi semuanya.

“Contoh kawasan Jalan Sudirman, apakah di wilayah itu semuanya tipe kelas atas. Kan ada juga masyarakat kelas bawah. Nah, apakah ini sama semuanya kalau berdasarkan harga pasar, kan tidak mungkin,” sebut Ketua FPD DPRD Kota Medan, Drs Herri Zulkarnain MSi, Selasa (4/2).

Upaya yang dilakukan Pemko Medan itu, kata Herri, memang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, katanya, hal itu kurang efektif diterapkan saat ini, sebab banyak cara dan potensi yang tersedia dalam rangka peningkatan PAD itu. “Banyak sektor seperti hotel, mal, restoran dan hiburan. Kalau ini dikelola dengan baik dan efektif, potensi itu bisa melebihi PBB yang ada,” kata Herri.

Memang, sebut anggota Komisi C ini, PBB merupakan primadona Pemko Medan dalam mendapatkan PAD. “Jangan mentangmentang idola, terus sektor itu digenjot dengan berbagai cara supaya dapat. Kemarin (2013, red) saja target dibuat tinggi, tapi fakta di lapangan tidak sesuai. Janganlah ini nantinya menjadi ajang “pungli” bagi oknum-oknum terkait,” sebutnya.

Selain itu, sambung Herri, Pemko Medan juga tidak segampang itu terus menaikkan NJOP berdasarkan harga pasar pada SPPT PBB itu, karena harus mendapatkan persetujuan dewan.

“Jangan waktu PBB diturunkan melalui persetujuan, sementara dinaikkan “main sendiri”,” ujarnya.

Apalagi, tambah Herri, saat ini Pemko Medan sedang menyesuaikan berbagai Perda tentang retribusi sesuai amanah UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Nah, Perda yang direvisi berdasarkan amanah UU itu semuanya tentang retribusi. Artinya, banyak sektor untuk mendapatkan PAD itu. Jadi, jangalah lagi masyarakat dibebani,” ucapnya.

Menurut Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kota Medan dari Dapil III ini, Pemko Medan lebih baik menaikkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena retribusi IMB itu tidak sebanding dengan harga jual bangunannya.

“Bayangkan, IMB untuk rumah toko (ruko) berukuran 4x16 hanya Rp15 juta, tetapi harga jualnya mencapai Rp1-2 miliar. Apalagi, geliat pembangunan di Kota Medan terus meningkat,” ungkapnya.(STARBERITA)

Komisi C DPRD Tanjungbalai Kunjungi Lokasi Wabah DBD TANJUNGBALAI – Komisi C DPRD Tanjungbalai yang diwakili H Maralelo Siregar dan Hakim Tjoa Kien Lie bersama dengan sejumlah staf dari Kantor Dinas Kesehatan tinjau kediaman alm Yohannes Simangunsong (9) di Perumnas Batu 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, penderita demam berdarah (DBD) yang meninggal dunia pekan lalu. Sayangnya,

Ketua dan Sekretaris Komisi C DPRD ini tidak berhasil bertemu dengan keluarga korban, karena sedang di rumah sakit mendampingi adik dari almarhum yang sedang menjalani perawatan akibat penyakit yang sama.

Selanjutnya, kedua anggota DPRD Kota Tanjungbalai hanya disambut oleh sejumlah warga setempat, sembari menyampaikan keluhan mereka atas

mewabahnya penyakit demam berdarah di kawasan tersebut.

Menurut warga, kegiatan "fogging" atau pengasapan yang sudah empat kali dilakukan, dinilai tidak memberikan manfaat yang nyata bagi warga setempat. ”Kami akui, dalam minggu terakhir ini, sudah ada sekitar empat kali dilakukan 'fogging' atau pengasapan di kawasan ini, akan tetapi tidak ada manfaatnya

sama sekali. Oleh karena itu, kami berharap agar Pemko Tanjungbalai dapat melakukan 'fogging' atau pengasapan menyeluruh termasuk ke dalam rumah penduduk, dengan menggunakan insektisida yang betulbetul dapat memberantas nyamuk khususnya nyamuk aedes,” ujar Jon Junaidi, salah seorang warga kepada Komisi C DPRD. Setelah mendengar keluhan

dari warga setempat, selanjutnya kedua anggota dewan ini meminta kepada perwakilan dari dinas kesehatan yang hadir agar segera melakukan pengasapan atau "fonging" kembali di kawasan tersebut. Kepada dinas kesehatan diberikan waktu, dalam minggu ini, sudah harus melakukan pengasapan dimaksud termasuk kedalam rumah-rumah penduduk.(HER)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Sekda Banten Dicecar Pengucuran dan Penyusunan APBD JAKARTA- Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Muhadi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan proyek alat kesehatan di Pemprov Banten.

Dalam pemeriksaan, dia memaparkan proses pengucuran dan penyusunan APBD Pemprov Banten kepada penyidik.

"Kalau yang lain-lain yang ditanyakan ya normatif," ujar Muhadi usai menjalani pemeriksaan KPK sekitar 19.30 WIB, Jakarta, Jumat (7/2). Dia menegaskan, diperiksa untuk tersangka Ratu Atut Chosiyah.

Muhadi membantah, Atut sebagai Gubernur kerap meminta komisi dari para kepala dinas.

Termasuk dari Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten terkait pengadaan alat kesehatan (alkes). Dia juga membantah terlibat dalam kasus ini. "Saya nggak tahu itu. Terlibat? Nggak-

lah," ujarnya.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Pemprov Banten Tahun Anggaran 2011-2013. Selain itu, dalam kasus ini KPK juga menetapkan sebagai tersangka kepada adik kandung Atut, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan.

Dalam proyek alkes Banten, Atut disangka menerima janji atau hadiah dengan cara memaksa.

Penerimaan dengan paksaan itu diduga berasal dari pihak swasta dan pihak pegawai pemerintahan di Banten.

Selain proyek alkes Banten, Atut dan Wawan juga disangka memberi suap dalam pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Atut sekarang ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Cabang KPK, Jakarta Timur, sedangkan Wawan mendekam di Rutan KPK. (INT/BBS)

KPK Sidik Borok Pengelolaan Dana Haji di Kemenag JAKARTA - Borok pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian (Kemenag), menjadi perhatian serius penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perhatian itu dengan membuka penyelidikan baru. Penyelidikan diawali dengan memanggil sejumlah saksi dari anggora DPR RI. Sejumlah anggota parlemen Komisi VIII yang dimintai keterangan penyidik KPK. Di antaranya, Hasrul Azwar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Jazuli Juaini dari Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS).

"Saat ini penyidik KPK melakukan penyelidikan baru untuk

kasus pengeloaan dana haji di Kemenag. Penyelidikan diawali dengan memanggil anggota Komisi VIII DPR yang menangani masalah haji," papar Juru Bicara KPK Johan Budi SP,Kamis (6/2).

Hingga kini, lanjut Johan, KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk membuka peluang memanggil Menteri Agama, Agama, Suryadharma Ali yang bertanggung jawab dalam masalah haji.

Johan juga tidak menangkis, penyelidikan terbaru KPK terkait laporan penyelewengan pengeloaan dana haji dari Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil audit PPATK ditemukan transaksi mencurigakan Rp 230 miliar.

Jumlah transaksi itu tidak diketahui dengan jelas penggunaan untuk apa. Selama periode itu, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun. Dari jumlah itu, mendapat bunga dari pengelolaan dana haji sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

"Memang laporan PPATK ditemukan ada dugaan penyimpangan.

Karena itu, penyelidikan ini untuk menemukan penyimpangan itu ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak," ujarnya.

Jazuli Juaini, anggota DPR dari

Fraksi PKS mengaku pengelolaan jamaah Haji amburadul. Apalagi, bunga setoran jamaah haji yang dikelola negara cukup besar. Tahun 2010 saja bunganya diperkirakan sebesar Rp1 trilyun. "Sayangnya Departemen Agama dipandang kurang transparan dalam pengelolaan bunga yang bersumber dari dana milik umat ini," paparnya usai diperiksa KPK. Diakuinya, calon Jamaah Haji maupun publik tidak pernah diberitahu kemana dan untuk apa bunga sebesar itu. Dana beserta bunga haji ditampung dengan mudah oleh Kemenag, tetapi mereka yang ingin menunaikan kewajibannya

berhaji terkadang prosesnya sangat panjang. "Awalnya saja juga ribet," tambahnya.

Menurut Pusaka Indonesia yang mengajukan petisi kepada Kemenag untuk membubarkan waiting list, sampai juli 2012, total setoran awal calon jemaah haji mencapai 47,5 trilyun dan menghasilkan bunga 2,8 trilyun sesuai BI Rate.

Sedangkan rincian bunga setoran Dana Haji 2009 sebesar 1,12 triiun, 2010 (2,10 triliun), 2011 ( 2,45 triliun) dan 2012 (3,225 triliun) sehingga total bunga 8,995 triliun.

Belum lagi jamaah harus menanggung ONH 10 persen. (ENDY)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (tengah), Ketua DPD partai Golkar Palangkaraya, Rusliansyah (kiri) dan Jaya S Monong bersiap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih dan Komisaris PT Berkala Maju Bersama, Cornelis Nalau Antun terkait kasus dugaan suap perkara pilkada Mahkamah Konstitusi (MK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/1).

Jaksa penuntut umum memperlihatkan rekaman sms antara Akil Mochtar dan Chairun Nisa terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di MK.

Bayar Cicilan Hasil Korupsi, Susno Duadji Kembali Setor Rp1 M JAKARTA- Komjen Pol (Purn) Susno Duadji kembali mencicil uang hasil korupsi negara sebesar Rp 1 miliar dari nilai Rp 4,2 miliar seperti yang diperintahkan majelis hakim dalam perkara korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat Tahun 2008 dan kasus suap PT Salmah Arowana Lestari.

"Perkembangan penyelesaian uang pengganti terpidana Susno Duadji, setelah sebelumnya terpidana Susno Duadji melakukan angsuran untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp 500 juta pada tanggal 24 Mei 2013. Terpidana kembali menyicil pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1 miliar," kata Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi di Kejagung, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Meski hingga kini mantan Kabareskrim Mabes Polri itu belum melunasi uang pengganti keseluruhan dari total Rp 4,2 miliar, namun ada itikad baik dari terpidana untuk melunasinya.

"Sehingga setelah pembayaran cicilan kedua, uang pengganti kini tersisa Rp. 2.708.898.749," ucap

Untung. Dijelaskan Untung, pembayaran cicilan dimasukan ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014.

"Pada hari dan tanggal yang sama, Kejari Jaksel telah menyetorkannya ke kas negara sesuai surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 52/SSBP/02/2014, tanggal 03 Februari 2014," papar dia.

Lanjut Untung, pembayaran uang pengganti tersebut, terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 899K/Pid.Sus/2012, tanggal 22 Nopember 2012 membebankan pembayaran Uang Pengganti kepada Terpidana sebesar Rp. 4.208.898.749.

Kini Susno masih mendekam di Lapas Pondok Rajeg Cibinong kelas II A, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia ditahan terkait kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 dan suap penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari, yang telah di putus MA dengan hukuman penjara 3,5 tahun dan denda Rp 200 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti 4,2 miliar.(INT/BBS)

Lurah Kayu Putih Diduga Korupsi 15 Proyek Senilai Rp 600 juta JAKARTA- Lurah Kayu Putih Rosida Sri Buntari ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Rosida diduga terlibat korupsi anggaran tahun 2012 yang merugikan negara Rp 600 juta.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga merugikan negara sejumlah Rp 600 juta dari anggaran tahun 2012," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Silvia Desty Rosalina, di kantornya, Jumat (7/2).

Silvia menjelaskan, lurah yang sudah menjabat sejak 2011 itu diduga menggelapkan dana pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Kayu Putih. Kegiatan yang dican-

tumkan tidak pernah ada realisasinya.

"Modusnya ada pengadaan barang. Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan," lanjutnya.

Setidaknya, kata Silvia, ada 15 kegiatan yang diduga jadi objek korupsi. Selain melakukan kegiatan fiktif, Rosida juga diduga melakukan mark up anggaran. "Ada yang kegiatannya fiktif dan ada juga yang di-mark up," tandasnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur memutuskan untuk menahan Rosida. Ia kini menghuni Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. (INT)

Mantan Sopir MS Kaban Diperiksa KPK JAKARTA- Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban mengaku tidak khawatir dengan pemeriksaan mantan sopirnya Muhammad Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muhammad Yusuf diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proses pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). "Ya nggak apa-apa.

KPK itu kan mencari keterangan.

Dari semua pihak yang dianggap tahu. Ya sopir ya ajudan, itu sahsah saja," ujarnya di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jumat (7/2) malam.

Ia juga mengaku siap jika KPK kembali memanggilnya sebagai saksi. Kaban mengaku sudah 8 kali bersaksi untuk kasus yang menjerat Anggoro Widjojo itu. "Kan saya sudah 8 kali diperiksa. Harusnya dapat MURI saya. Hehe," kata dia sambil tersenyum.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga mengatakan, setiap warga negara apabila dimin-

ta bersaksi, wajib memberikan kesaksian. Yang terpenting menurut dia, masyarakat harus dapat menghindari anggapan bahwa orang yang hanya menjadi saksi otomatis juga pihak yang salah.

"Itu yang keliru. Jadi kita harus juga membangun motivasi hukum supaya orang jangan takut," kata MS Kaban.

Ketika kasus SKRT tersebut mencuat, Kaban masih menjabat sebagai Menhut. Dari fakta persidangan, disebutkan bahwa terdapat aliran dana dari Anggoro ke beberapa pejabat Kementerian Kehutanan dan diduga hal tersebut diketahui oleh Kaban. (Mvi) Kasus SKRT merupakan program revitalisasi dan rehabilitasi hutan senilai Rp180 miliar dan diduga merugikan uang negara sekitar Rp 13 miliar. Pengadaan SKRT merupakan proyek lanjutan sejak pemerintah Presiden Soeharto. Proyek ini sempat terhenti namun kemudian berjalan kembali karena perubahan pengelolaan.(INT)

Tak Sanggup 'Bayar' Akil Mochtar, Terdakwa Suap MK Pinjam Uang JAKARTA- Sidang kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan sejumlah saksi untuk terdakwa anggota DPR Chairun Nisa, pengusaha swasta Cornelis Nalau, dan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih.

Salah seorang saksi yang dihadirkan adalah 2 pengusaha asal Kalimantan Tengah, yakni Elant S Gaho dan Edwin Permana.

Selain menjadi pengusaha, keduanya juga mengaku memiliki saham di perusahaan Cornelis, PT Berkala Maju Bersama. Perusahaan itu bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Dari kesaksian keduanya terungkap Cornelis meminjam uang

kepada masing-masing sebesar Rp 1 miliar dari mereka. Namun, baik Elant maupun Edwin berpikir Cornelis meminjam uang itu hanya untuk keperluan bisnis.

"Kita tidak berpikir (pinjaman) itu dibuat untuk hal yang tidak baik.

Saya pikir untuk keperluan bisnis," kata Edwin saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/2).

Belakangan, keduanya baru mengetahui, jika uang yang dipinjam dalam pecahan dolar itu diperuntukkan menyuap Akil Mochtar, yang saat itu menjabat Ketua MK, guna memenangkan perkara Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang digugat Hambit sebagai bupati incumbent.

"Setelah terekspos di media

massa, kami baru tahu uang itu dipakai untuk itu (menyuap Akil)," kata Elant menambahkan.

Elant menjelaskan, Cornelis meminjam uang itu pada 30 September 2013, atau 2 hari sebelum penangkapan oleh KPK. Saat itu dia diajak Cornelis bermain bulu tangkis di lapangan yang terletak persis di depan rumah Cornelis.

Di sanalah, Cornelis mengungkapkan keinginannya kepada Elant. Yakni, meminjam Rp 1 miliar. "Ingin pinjam uang Rp 1 miliar, tapi dalam bentuk dolar. Besoknya baru saya sanggupi," ujar Elant.

Menindaklanjuti permintaan Cornelis itu, esoknya Elant mengambil uang itu secara tunai di salah satu bank swasta di Palangkaraya.

Elant mengambil uang dalam 2 pecahan mata uang, yakni dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

Elant memasukkan uang itu ke dalam 2 amplop terpisah. Dia kemudian mampir ke rumah Cornelis dan menyerahkan pinjaman tersebut. Tetapi, Cornelis tidak menyampaikan maksud dia meminjam uang sebanyak itu kepada Elant.

Ia bahkan mengaku, Cornelis tak cuma sekali-dua kali meminjam uang kepada dirinya maupun Edwin. "Sering pinjam, tapi tidak pernah ada masalah karena selalu dikembalikan," ujarnya.

"Saya juga tidak minta tanda terima karena kepercayaan dan hubungan persahabatan sesama

pengusaha," ucap Elant.

Edwin pun juga sama. Dia dihubungi Cornelis dengan maksud serupa, meminjam uang sebesar Rp 1 miliar. Bedanya, Edwin meminjamkan ke Cornelis dalam pecahan mata uang rupiah.

"Menghubungi lewat telepon, mau pinjam uang ke saya. Saya waktu itu posisi lagi di Denpasar, tidak di Palangkaraya," ucap Edwin.

Edwin menyanggupi permintaan Cornelis. Dia kemudian meminta kakaknya, Hari Mulia, mengirim uang yang dimaksud kepada Cornelis ke perusahaan perdagangan valuta asing, PT Peniti Valasindo. Dia juga mengaku tidak membuat tanda terima pinjaman itu. (INT)

Setelah Manajer Perumnas, Jaksa Incar Tersangka Lain Kasus KBT JAKARTA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur telah menahan tersangka korupsi proyek pembebasan lahan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) tahun 2009 yang juga Manajer Perencanaan dan Pertanahan Perumnas Regional III Maruhum Gultom.

Pada Jumat 22 Januari yang lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga menahan mantan Manajer

Perumnas Cabang Jakarta Hilman Munaf. Namun, Kejaksaan tak hanya berhenti pada keduanya.

Sebab diduga masih ada pihak lain yang juga harus bertanggung jawab.

"Untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut, kami masih terus melakukan penyelidikan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan

Jakarta Timur Silvia Desty Rosalina saat ditemui di kantornya, Jakarta Timur, Selasa (4/2).

Menurut Silvia, untuk menuntaskan kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tengah memeriksa 30 saksi. Para saksi itu berasal dari berbagai unsur.

"Berasal dari unsur masyarakat, penggarap lahan, dan pegawai Perum Perumnas." tutur dia.

Silvia menambahkan, tidak menutup kemungkinan di antara saksi tersebut, akan ada yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. "Dari ke-30 orang saksi yang sedang kami periksa ini, tidak menutup kemungkinan akan yang menjadi tersangka," ujar Silvia.

Kasus ini bermula saat pembebasan lahan proyek KBT pada 2009. Pembebasan lahan itu

dianggap bermasalah sehingga merugikan negara hingga Rp 1,2 miliar. Maruhun dan Hilman diduga memberikan data-data yang tidak benar terkait pembebasan lahan itu.

Gultom dan Hilman dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 99 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. (INT)

Hindari Gratifikasi, Pemerintah Tetapkan Tarif Baru Nikah JAKARTA- Pemerintah berencana akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait biaya pernikahan untuk menggantikan PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Pasalnya, pencatatan nikah yang tercantum dalam PP No. 47 Tahun 2004 itu membuka ruang terjadinya gratifikasi terhadap petugas pencatatan pernikahan atau penghulu.

“Timbul keresahan penerapan PP 47 Tahun 2004, karena memberi semacam uang pengganti transport menjadi masalah hukum, gratifikasi,” terang Deputi IV Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Agus Sartono dalam konperensi pers di gedung Kemenkokesra,

Jakarta, Jumat (07/2).

Konperensi pers bersama ini dihadiri pula oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Jamil, Direktur Litigasi Kemenkumham Agus Hariadi.

Agus mengungkapkan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), yang berdasarkan PP 47 Tahun 2004 dipatok Rp30 ribu, realitasnya banyak masyarakat yang menikahkan di luar hari kerja.

Biaya operasional KUA hanya Rp2,2 juta per bulan yang tidak mencukupi, sehingga mendorong masyarakat memberi amplop.

“Petugas pencatatan nikah banyak melayani hari libur dan di rumahnya. Seperti di Riau, kapal motor kecil di bawah ombak, taruhannya nyawa.Ini perlu kita atur,” kata Agus.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah akan mengeluarkan PP baru yang akan

menetapakn tarif/biaya pernikahan di KUA dan di luar KUA. Dalam Rancangan PP itu ditetapkan biaya menikah di KUA dipatok Rp50 ribu dan kalau biaya nikah di luar hari kerja atau luar kantor ditetapkan sebesar Rp600 ribu.

Selain itu, pemerintah akan membebaskan biaya pernikahan bagi warga kurang mampu alias gratis. Nantinya, kategori masyarakat yang tidak mampu ini akan ditetapkan oleh Kementerian Agama. “Bagi yang miskin secara ekonomi akan digratiskan,” katanya. Ukuran atau kategori miskin akan ditentukan Kementerian Agama.

Tarif biaya pernikahan ini sebagian besar akan dimasukkan dalam kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Semua masuk kas dalam bentuk PNBP, tidak serta merta milik petugas pencatat

nikah. 80 persen PNBP dikembalikan ke Kementerian Agama dan 20 persen ke kas negara,” tegasnya.

Dengan usulan ketentuan baru ini, pemerintah berharap tidak ada lagi praktik gratifikasi, dan tindakan yang mengarah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dapat dicegah. RPP ini akan dibawa ke Kemenag, kemudian dibawa ke Kemenkumham untuk harmonisasi dengan mengundang pihak berkepentingan termasuk Kemendagri untuk memperoleh masukan.

“Setelah itu dikembalikan lagi ke Kemenag, lalu dibawa ke Setneg untuk diparaf dan diajukan ke Presiden,” lanjut Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Agus Hariadi.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Jamil

meminta agar masyarakat tidak lagi memberi di luar tarif/biaya nikah yang telah ditentukan itu.

Makanya, untuk menghindari terjadinya gratifikasi disusunlah tarif biaya nikah di luar jam kerja.

“Nantinya, setelah PP ini turun, kita melibatkan KPK agar tidak terjadi lagi pungutan (melebihi tarif),” harapnya.

Dai mengatakan pemerintah tidak bisa melarang masyarakat menikah di luar hari kerja karena mayoritas masyarakat tidak mau menikah di KUA. Menurut penelitian Balitbang Kemenag tahun 2013, hampir 94 persen masyarakat tidak mau menikah di KUA lantaran faktor budaya dan sosial.

“Ini sudah masalah budaya masyarakat ingin menikah di rumah, masjid, dan sebagainya.

Jadi penghulu mau tidak mau harus melayani, makanya ini perlu diatur”.(INT)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

SUMUT

Irwandhani Jadi Ketua BKAD

Wakapolres Dairi Pimpin Sertijab Kasat Sabhara

BINTANG BAYU - Irwandhani (Dani) terpilih sebagai Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bintang Bayu pada Program PNPM, Kamis (6/2), di Balai Umum Desa Siahap saat musyawarah antar desa.

Hadir dalam kesempatan tersebut staff BPMPD Syamsul Sijabat, Asisten Faskab, Sekcam Bintang Bayu Drs Rudy Irwansyah, PJOK, FT, UPK, para kades, dan pelaku PNPM lainnya.

Dani unggul 22 suara dari 7 calon lainnya. Sementara dua anggota BKAD yang terpilih adalah H Sugiono SPd (Pengawas TK/SD) dan Saut Maruli Tua Siburian.

Pemilihan sempat berjalan alot namun berakhir dengan baik.

SIDIKALANG - Wakapolres Dairi, Kompol Santun Hutauruk, pimpin serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Sabhara dari AKP Burhan Sinulingga ke pajabat baru AKP Frido Gultom, Kamis (6/2) di Aula Mapolres.

Turut hadir para perwira, Kasat, Kapolsek serta disaksikan tokoh atau pemuka agama. Kasat baru AKP Frido Gultom, sebelumnya bertugas di SPM Sampali Medan, sedangkan AKP Burhan Sinulingga, ditarik ke Poldasu Dalam sambutannya, Kapolres Dairi, AKBP Donny Damanik, yang dibacakan Wakapolres Kompol Santun Hutauruk mengatakan, mutasi di institusi kepolisian merupakan hal biasa. Menurutnya hal itu dilakukan untuk memberikan penyegaran sekaligus mempromosikan seseorang anggota Polri meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal tehadap masyarakat.

Untuk itu, kepada Kasat yang baru diharapkan supaya bisa menjalin kerjasama yang baik dilingkungan institusi tersebut Sedangkan Wakapolres, Kompol Santun Hutauruk, yang didaulat memberikan sambutan mengucapkan selamat datang bagi Kasat

Usai terpilih, Irwandhani yang saat ini menjabat Kepala Desa Bintang Bayu, berjanji akan fokus melakukan monitoring dan berkunjung ke desa-desa dalam rangka pembinaan. Dirinya juga mengajak semua pihak yang terlibat dalam program PNPM untuk terus bekerja sama dengan baik.

Sementara itu Syamsul Sijabat yang merupakan Kasubbid Kantor BPMPD kepada KPK Pos menyebutkan, bahwa Kecamatan Bintang Bayu pada program PNPM berkaitan dengan fisik dapat berjalan 100 persen dan untuk kelompok simpan pinjam tidak memiliki utang.

"Tidak ada masalah untuk Kecamatan Bintang Bayu," ujar Syamsul Sijabat.(ARM)

Bupati Labuhanbatu:

Kenalkan Anak Kemanakan Kita Tentang Al Qur’an Sejak Dini

TANDA JABA JABATTAN - Wakapolres Dairi, Kompol Santun Hutauruk, sedang menyematkan tanda jabatan kepada Kasat Sabhara Polres Dairi yang baru, AKP Frido Gultom. (KPK POS/NDK) baru itu. Menurutnya, hanya tempat yang berbeda, mengenai tanggungjawab dan tugas sebagai anggota Polri sudah jelas diatur. Sehingga diharapkan, ditempat baru

bisa menyesuaikan dan tetap mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ujarnya. Begitu juga kepada pejabat lama, mewakili Kapolres, pihaknya me-

nyampaikan ucapan terimakasih atas kinerja saat menjabat di Polres tersebut seraya mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru nanti. (NDK)

Penanganan Sampah di Sidikalang Memprihatinkan HADIAH - Bupati Labuhanbatu ketika menyerahkan hadiah perlombaan azan kepada salah seorang juara dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami’ Darul Jannah Kelurahan Perdamean.

RANTAUPRAPAT - "Kalau anak kemanakan kita tidak dibentengi dan dibekali ilmu agama, maka kita dan anak kemanakan kita tersebut akan merugi pada masa kehidupan mendatang yang jauh lebih sulit. Untuk itu sebagai orangtua marilah kita imbau anak dan kemanakan kita untuk masuk ke mesjid baik pada Ba’da Ashar ataupun Magrib dan kenalkan anak kemanakan kita tentang Al Qur’an dari sejak dini agar kehidupan mereka ke depan lebih baik."

Demikian dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, Selasa (4/2) malam, pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di Halaman Masjid Jami’ Darul Jannah Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan.

Menurut bupati, saat ini kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol tingkah laku anak kemanakan dalam menerima informasi. "Untuk itu berilah benteng yang kuat kepada mereka dari informasi yang salah yaitu dengan benteng ajaran agama," katanya.

"Saat ini Pemkab Labuhanbatu telah melaksanakan Program Labuhanbatu Mengaji yang berguna untuk membimbing anak kemanakan kita ke zaman revolusi informasi. Nah..., kalau tidak kita bentengi mereka dengan ilmu agama, yakinlah mereka akan merugi di kehidupan mendatang," sambung

Tigor Panusunan Siregar.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kelurahan Perdamean, H Warta Kamal, dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh panitia yang telah berusaha dan bekerja keras, sehingga kegiatan peringatan Maulid dapat terlaksana dengan baik dan sukses, dengan harapan kiranya tahun depan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Sedangkan Ketua BKM (Badan Kenaziran Masjid) Jami’ Darul Jannah H Undul Ritonga mengutarakan rasa besar hatinya karena peringatan Maulid itu disponsori oleh generasi muda dan masyarakat. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Labuhanbatu yang telah menggagas dan melaksanakan Program Labuhanbatu Mengaji dan telah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik itu kesehatan, pendidikan dan di bidang infrastruktur yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara M Yusuf Nasution atas nama Panitia Pelaksana Peringatan Maulid menjelaskan, bahwa selain kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, panitia juga melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya lomba azan dan lomba sholat berjamaah yang dilaksanakan di Halaman Masjid Jami’ Darul Jannah yang insya Allah, hadiahnya akan segera diberikan kepada para juara. (HAH)

SIDIKALANG - Penanganan sampah di sekitar pasar induk Sidikalang, Kabupaten Dairi, semakin memprihatinkan. Pasalnya, sampah-sampah yang dibuang para pedagang seperti sayur-sayuran dan sampah lainya, kini berserakan di sepanjang jalan.

Bahkan, sudah menggunung karena tidak pernah diambil petugas kebersihan.

Pantauan media ini, tumpukan sampah yang parah terdapat di jalan sekolah. Menurut warga sekitar, maupun para pedagang di sana, sampah tersebut sudah di-

tumpuk sekitar 3 bulan, namun hingga kemarin petugas belum mengangkatnya.

Elis R Pakpahan, warga jalan Sekolah, baru baru ini mengaku sangat prihatin melihat kondisi sampah yang menunpuk di depan rumahnya.

Ia sangat menyayangkan instansi terkait yang tidak mau mengangkat sampah dimaksud. Elis mengatakan, selain mengundang bau busuk bagi warga sekitar serta pedagang, tumpukan sampah persis diletakkan di saluran drainase.

Sehingga jika turun hujan, drainase itu akan tergenang tentu akan membahayakan bagi warga setempat. Begitu juga kepada pedagang kaki lima (PKL), sampah tersebut sangat berdekatan dengan barang dagangan mereka.

Menurutnya, mereka sudah menyampaikan keluhan itu beberapa kali kepada dinas pasar.

"Tapi, keluhan warga itu seolah tak digubris pengelola pasar," kata Elis.

Sejumlah pedagang kaki lima lainnya, boru Simbolon mengaku terpaksa menjajakan dagangannya di dekat tumpukan sampah, demi menyambung hidup meskipun mereka akui tidak sehat, karena sangat berdekatan dengan sampah yang menimbulkan bau tak sedap.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tataruang, Jisler Lumbanbatu, dikonfirmasi baru baru ini menyebutkan, tugas bidang kebersihan dari Dinas Cipta Karya hanya mengangkat sampah penduduk di sekitar pasar seperti di Jalan Sekolah, Trikora,

Pekan serta jalan Dairi.

Sedangkan, sampah yang ditimbulkan dari aktivitas Pasar Sidikalang merupakan tanggungjawab PD Pasar.

"Tapi, kita tidak pernah lepas tangan untuk penanganan sampah. Dinas Cipta Karya, telah menempatkan dua unit bak sampah ambrol untuk membantu penanganan masalah sampah disana.

Tetapi, kami lihat, para pedagang maupun warga setempat tidak membuang sampah ke sana masih tetap membuangnya ke selokan air yang menyebabkan drainase di seputar pasar dipenuhi sampah," katanya.

Dirut PD Pasar Dairi, H Anwarsani Tarigan, yang coba dikonfirmasi kemarin ke kantornya tidak berada di tempat. Menurut stafnya, pimpinan sedang keluar. (SAUT)

PU Bina Marga Dairi Gelontorkan Dana Rp2,5 M SIDIKALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, akan memperbaiki ruas jalan penghubung Kecamatan Sidikalang, Siempat Nempu hingga desa Kabanjulu, Kecamatan Lae Parira, sepanjang 9 Kilometer, yang kini kondisinya sudah rusak parah.

Danannya sudah ditampung dalam APBD tahun 2014 ini, dari DAU (Dana Alokasi Umum). Kata Kepala Dinas PU Bina Marga, Hotmaida Butar-Butar ST MT, ditemui Kamis (6/2) di kantornya Dikatakan, dalam waktu dekat ruas jalan tersebut akan segera diperbaiki. Ia menyebutkan, untuk tahun ini, perbaikan total berkisar 5 kilometer, sedangkan 4 kilome-

ter lagi akan dilakukan tambal sulam (patching) sehingga total perbaikan sekitar 9 km, yang akan dimulai dari simpang tiga desa Hutarakyat menuju desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu dan seterusnya sepanjang 9 km. "Dana yang disiapkan untuk perbaikan jalan itu sekitar Rp2,5 miliar," tegasnya.

Hotmaida mengakui sangat mengerti keluhan masyarakat selama ini terkait kerusakan ruas jalan penghubung Kecamatan tersebut. Namun, kata dia, bukan pemerintah atau Dinas PU Bina Marga yang tidak perduli dengan keluhan masyarakat selaku pengguna jalan itu.

"Tetapi, tanpa menyalahkan pihak lain, penyebab kerusakan jalan bukan dari segi mutu yang

kurang baik sehingga cepat rusak, namun seperti kita lihat rusaknya jalan itu akibat truk pengangkut hasil tambang galian C yang melebihi tonase," katannya Seharusnya, sebut Hotmaida, sesuai klasifikasi jalan itu yakni golongan 3 C beban tonase jalan hanya 8 ton, tetapi fakta dilapangan dan kita bisa sama-sama melihat yang melintas kesana adalah truk pengangkut tambang batu yang membawa beban sekitar 30 - 40 ton, bagaimana tidak cepat hancur, ujar Hotmaida.

Lebih lanjut, sebutnya, untuk mengatasi kerusakan jalan, serta menghalau truk besar pengangkut tambang batu tersebut, pihaknya sudah pasang fortal, tetapi upaya itu tidak maksimal karena

pengusaha mengganti kenderaan dengan menggunakan dumtruk yang tidak diketahui seberap berat tonasenya, ungkapnya Menurutnya, upaya pencegahan yang dilakukan PU Bina Marga yang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Dairi, nampaknya tidak akan optimal.

Pihaknya berharap, kedepan jika jalan itu sudah diperbaiki, aparat penegak hokum juga sudah selayaknya ikut menindak kenderaan yang melintas diluar batas kemampuan jalan, jika tidak demikian kami rasa meskipun itu kita perbaiki kalau tetap melintas kenderaan melebiohi tonase pasti akan percuma dan tetap masyarakat yang menanggung akibatnya, sebut Hotmaida.

(NDK)

Bupati Nias Minta Kades Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wabup Sergai: PT KAI Jangan Hanya Pikirkan Untung

NIAS - Dalam melaksanakan tugas, seorang kepala desa harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan potensi desa serta memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah dengan efektif dan efesien.

Juga harus mampu mendengar, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM ketika melantik 51 orang kepala desa terpilih Tahun 2013 yang dilaksanakan di lantai III Kantor Bupati Nias Desa Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan, kemarin. Acara tersebut juga turut dihadiri Wakil Bupati Nias, ketua dan anggota DPRD Nias, Sekda Kabupaten Nias, unsur Muspida Kabupaten Nias, seluruh SKPD Kabupaten Nias, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

PERBAUNGAN - Pemkab Sergai memfasilitasi pertemuan PT KAI Divre I Sumut dengan masyarakat Sergai berkaitan dengan diberlakukannya kebijakan baru oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) tentang perjalanan kereta api baik dari dan menuju Stasiun Kota Medan, yang menutup pengoperasian di titik pemberhentian dan penjualan tiket penumpang khususnya bagi masyarakat Sergai, yakni Stasiun Perbaungan dan Sei Rampah.

Keputusan tersebut telah membuat ketidaknyaman dan terganggunya aktivitas masyarakat Sergai sebagai calon penumpang jasa layanan dari PT KAI. Selain itu kebijakan ini juga berdampak luas bagi kaum pelaku usaha yang tidak lain adalah pedagang asongan yang telah lama memanfaatkan kereta api.

Pertemuan yang diselenggarakan Selasa dan Rabu (4-5/2), di aula Kantor Camat Perbaungan dan Kantor PT KAI Divre I Sumut Medan dihadiri Wakil Bupati Ser-

Dikatakannya, proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Nias telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2007 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Nias. "Kepala desa yang dilantik pada hari ini merupakan putraputri terbaik di desanya, karena selain memperoleh suara terbanyak pada saat pelaksanaan pemungutan suara juga telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2007," kata bupati.

"Suara terbanyak yang saudara peroleh dalam pelaksanaan pilkades, membuktikan bahwa saudara dianggap mampu dan cakap oleh masyarakat desa untuk mengemban beban dan tanggung jawab dalam memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," sambung Drs Sokhiatulo Laoli MM. Dikatakannya, dalam menja-

lankan tugas dan tanggung jawab kepala desa, sebagaimana yang telah diuraikan, bukanlah hal mudah, melainkan memerlukan pengetahuan, kemampuan, dan jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga dapat menjalin kerjasama dengan seluruh masyarakat desa, aparat desa, dan terlebih lebih kepada BPD yang merupakan mitra dari pemerintah desa.

"Sebagimana pepatah Nias yang mengatakan 'Na’ato hasara zondra,na’ato hasara li,taolikhe gawoni ba taolae guli nasi', di mana ungkapan ini mengandung arti bahwa hanya dengan rasa persatuan dan kesatuan sesuatu hal dapat dikerjakan dengan mudah dan sukses," katanya.

Bupati Nias mengingatkan dan menekankan kepada para kepala desa yang baru dilantik agar sebagai putra-putri terbaik dan pimpinan di desa, dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sedaya kemampuan yang ada dengan sebaik-baiknya. (YG/PWZ)

gai Syahrianto SH, Wakapolres Sergai Drs Soepriatmono P SH MH MPSi, anggota DPRD Sergai, SKPD Sergai, dan jajaran managemen PT KAI Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara (Sumut), serta Utusan masyarakat Sergai.

Humas PT KAI Divre Sumut I Rapino menjelaskan, sejak tanggal 1 Februari 2014 PT KAI telah menghentikan penjualan tiket di Stasiun Perbaungan dan Sei Rampah Serdang Bedagai. Salah satu alasan dihentikannya penjualan tiket karena di kedua stasiun tersebut minim penumpang sehingga tidak menguntungkan bagi perusahaan BUMN tersebut. Selain minimnya okupansi yang merugikan pendapatan PT KAI, juga untuk mengantisipasi keterlambatan perjalanan dari dan menuju tujuan. Lebih lanjut PT KAI juga menilai masih banyak aktivitas lain yang tidak menunjang kegiatan perkeretapian di Stasiun Perbaungan maupun Sei Rampah. "Bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun

2007 tentang perkeretapian memuat ketentuan aktivitas di stasiun hanya untuk penumpang atau pengguna jasa kereta api yang bertiket," kata Rapino.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Syahrianto SK menjelaskan maksud pertemuan mediasi ini adalah salah satu bentuk keprihatinan dan kepedulian Pemkab Sergai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Upaya ini dilakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut, karena kebijakan PT KAI pada satu sisi tidak saja merugikan pihak lain yang akhirnya tentu saja memiliki pengaruh besar di berbagai sektor penting di Kabupaten Sergai.

Dengan melihat situasi dan kondisi tersebut, Wabup Sergai Syahrianto SH meminta kepada pihak PT KAI agar mempertimbangkan kembali kebijakan memberhentikan penjualan tiket dan pengoperasian di jalur titik pemberhentian kereta api di Kabupaten Sergai. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

DPRD Asahan Sahkan APBD Asahan 2014 KISARAN - Akhirnya DPRD Asahan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun 2014 sebesar Rp1.144.407.823.

931,40 (1 triliun 144 miliar 407 juta 823 ribu 931 rupiah 40 sen).

Pengesahaan APBD tersebut dilakukan setelah delapan fraksi DPRD Asahan memberikan persetujuan dalam pendapat akhirnya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Asahan tentang APBD Asahan Tahun Anggaran 2014 dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Asahan Benteng Panjaitan didamping wakil Ketua DPRD Arief Fansuri, Dahrun Hutagaol dan Armen Margolang, Kamis (6/ 2), di Gedung DPRD Asahan.

Delapan fraksi DPRD Asahan masing-masing dalam pendapat akhirnya memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai peratu-

ran daerah (perda). Di antaranya Fraksi Nurani Keadilan melalui Tukidi mengatakan menyetujui RAPBD untuk ditetapkan menjadi Perda Asahan Tahun 2014. Begitu juga dengan Fraski Bersatu disampaikan oleh Sofyan Ismail, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh Yusuf, Farksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Winarni Supraningsih, Fraksi PAN disampaikan oleh Nursan Siagian, Fraksi Demokrat disampaikan Ilham Harahap, Fraksi Golkar disampaikan Mapilindo, dan Fraksi PBR disampikan Khairul Saleh, masing-masing menyetujui APBD Asahan 2014 dan memberikan saran dan catatan.

Sementara itu Bupati Asahan Drs H Tauafan Gama Simatupang MAP mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Asahan atas kerja kerasnya membahas RAPBD Asahan.

Selanjutnya pengesahan RAPBD 2014 tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

Dengan disahkanya peraturan daerah tersebut, maka Pemkab Asahan akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui musrenbang maupun melalui reses DPRD Asahan yang telah ditampung di Tahun 2014 ini akan dikerjakan sebagaimana dengan harapan dan tujuan.

“Terimakasih kepada para anggota dewan yang telah mengesahkan anggaran Tahun 2014. Namun kita masih menunggu hasil evaluasi yang nantinya akan dilakukan pembahasan kembali untuk penyempurnaan ranperda yang akan ditetapkan menjadi perda,“ demikian kata Bupati Asahan. (IN)

SUMUT

Wartawan Boikot Pemberitaan di DPRD Sergai PERNY PERNYAATAAN SIKAP - Andy Ebiet saat menyampaikan surat pernyataan sikap wartawan kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman.

Bupati Asahan Lantik 22 Camat:

Berikan Informasi Jelas Soal Pemilu KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melantik 22 camat di Kabupaten Asahan, Rabu (5/2), bertempat di Aula Melati Pemkab Asahan. Pelantikan camat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas organisasi.

Dalam arahanya, Bupati Asahan menjelaskan bahwa jabatan camat adalah ujung tombak pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu kepada seluruh camat yang dilantik serta merupakan tumpuan harapan pemerintah, agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam menyajikan produktifitas kerja yang baik, serta diminta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Bupati juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-

masing harus diketahui camat.

Dan ke depan camat memiliki kewenanagan memberikan rekomendasi untuk pelantikan para kepala sekolah di wilayah kerjanya. Selain itu camat juga diminta untuk terus mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan pemilu yang akan datang.

“Saya minta camat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pemilu, sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar penyelenggaran pemilu tersebut,“ kata bupati, sembari meminta kepada istri camat untuk dapat mendampingi dan membantu tugas suami, karena kedamaian dalam rumah tangga merupakan pendorong semangat yang cukup ampuh bagi suami dalam melaksanakan tugas.

Dari 22 camat yang dilantik, yakni Darwinsyah Lubis menjadi Camat Kisaran Barat, Sofyan

Manulang Camat Bandar Pasir MAndoge, Mhd Andry Simatupang Camat Air Batu, Ady Putra Camat Sei Dadap, Ali Muqhofar Camat Buntu Pane, Ilham Camat Sei Kepayang, Syahputra Camat Aek Ledong, Alinuddin Camat Aek Kuasan, Supardi Camat Teluk Dalam, dan Eka Putra menjadi Camat Simpang Empat.

Lalu Asmuni menjadi Camat Sei Kepayang Timur, Amin Camat Pulau Rakyat, Abd Haris Usman Camat Aek Songsongan, Tri Harja Camat Rahuning, Jon Junaidi Camat Tanjung Balai, Armansyah Camat Tinggi Raja, Abd Rauf Fadilah Camat Setia Janji, Ahmad Nasir Siregar Camat Meranti, Sunardi Camat Silao Laut, Agus Jaka Putra Ginting Camat Pulo Bandring, Agustianto Sitinjak Camat Rawang Panca Arga, dan Mara Sakti Siregar menjadi Camat Sei Kepayang. (IN)

Wakil Bupati Asahan Lantik Eselon III dan IV KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc melantik 39 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Kamis (6/2), bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Asahan berpesan kepada para pejabat eselon III dan IV untuk segera mungkin dapat menyesuaikan diri dengan jabatan dan lingkungan kerja sesuai tupoksi.

"Para pejabat yang dilantik merupakan figur sekaligus panutan bagi bawahan dan masyarakat, karena tiap bawahan akan senantiasa megawasi segala aktivitas di lingkungan kerja atau pun di lingkungan masyarakat," katanya.

Wakil bupati juga menjeaskan bahwa pelantikan salah satu bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan program mutasi dan promosi bagi PNS yang dianggap mampu menduduki jabatan. Artinya pelantikan tetap mengacu kepada pola pembinaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan pertimbangan melalui badan pertimbangan jabatan dan pangkat (Baperjakat).

“Saudara dilantik melalui pertimbangan dan seleksi yang ketat, oleh karena itu secara khsusu para pejabat untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga pelayanan kepada masyarakat semakin baik,“ kata wakil bupati saat memberikan arahan kepada

SEI RAMPAH - DPRD Kabupaten Serdang Bedagai belakangan dinilai tidak transparan dalam segala bentuk kegiatan, seperti sidang, reses, rapat dengar pendapat (RDP), dan lainlain, sebagaimana tugas dan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, dan DPRD. Sikap arogan dan elitis anggota DPRD Sergai itu pun direspon cepat para kuli tinta, baik media cetak dan elektronik yang biasa melakukan kegiatan jurnalisik di gedung wakil rakyat itu, dengan melakukan aksi boikot.

Bentuk aksi boikot itu adalah dengan menghentikan segala liputan pemberitaan di lingkungan DPRD Sergai.

“Dalam melakukan aksi boikot, kami telah menyampaikan surat pernyataan sikap kepada pimpinan DPRD Sergai dan ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Gubsu, KIP Sumut, Bupati

Sergai, organisasi pers, dan parpol,” terang Andy Ebiet, wartawan media cetak terbitan Medan perwakilan wartawan Sergai usai menyerahkan tembusan surat kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman di ruang kerjanya, Selasa (4/2), di Sei Rampah.

Persoalan itu ditambahkan Agus Supryadi, merupakan akumulasi kekecewaan mereka serta menilai pimpinan dan anggota DPRD Sergai Periode 2009-2014 tidak terbuka dan sangat elitis, sehingga dalam menjalin komunikasi dua arah (dialog) yang bertujuan untuk saling mengisi dengan tujuan terciptanya kemajuan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita cita dan visi misi Kabupaten Serdang Bedagai, tidak terjalin dengan baik.

“Kita prihatin dengan melihat kinerja yang katanya wakil rakyat, karena mereka tidak merespon dalam mengakomodir serta mendukung kegiatan pekerja media sebagaimana yang diamanatkan UU RI Tahun 1999 No 40 Tentang Pers. Bahkan, kami menilai anggota dewan saat ini, justeru sangat protektif dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pengawasan atau kontrol anggaran (budgeting) atau APBD,” tegas Agus.

Sementara wartawan senior

dari Harian Medan Pos, Badrul Helmi menyebutkan, sejalan dengan semangat anti korupsi dan pelayanan kepada wakyat, apa yang dipertontonkan anggota DPRD Sergai sebuah ironi kehidupan. “Bayangkan, masalah seperti ini justeru terjadi saat pemerintah mendorong pelayanan kepada rakyat dengan didukung berbagai instrumen undang undang, seperti UU pemberantasan korupsi, dan keterbukaan (transparansi) sejalan dengan semangat UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” terangnya Sambung Badrul, mereka anggota dewan justeru sangat protektif dan elitis di tengah tengah penderitaan rakyat yang membutuhkan pelayanan dan perhatian dalam menunjang kesejahteraan, khususnya di Sergai.

Sementara itu, Bupati Sergai Ir H Soekirman merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan wakil rakyat tersebut. Pernyataan itu, disampaikannnya sewaktu Andi Ebiet menyerahkan tembusan surat pernyataan sikap kepada beliau selaku bupati.“Dengan mengajak media dalam kegiatan, tentunya akan berdampak positif,“ ujar Soekirman.

(ARM)

29 Kepala Sekolah SD dan SMP Dilantik:

Bupati Asahan: Kasek Berpolitik akan Ditarik pejabat yang dilantik.

Pelantikan juga dirangkai dengan pemberian tausiah yang disampikan oleh Ketua Imtaq Asahan Ahmad Kosim Marpaung.

Di akhir arahanya, Wakil Bupati Asahan meminta kepada pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan prestasi kerja secara signifikan. "Bila hal ini dapat diwujudkan, maka rangkaian prestasi para PNS akan semakin memantapkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan tentunya dapat mewujudakan program kerja sesuai Visi Pemkab Asahan yakni Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri," katanya.

Dari puluhan pejabat yang dilantik di antaranya, Suherman Siregar menjadi Sekretaris Ba-

dan Penanggulangan Bencana Daerah Asahan, M Ali Muktar menjadi Kepala Bidang Bina Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Asahan, Marhaini Rahmi jadi Kepala Bidang Adiministrasi Perizinan dan Penanaman modal Asahan, dan M Yusup Sihotang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Asashan.

Lalu Zamzam Elwadip menjadi Kasubbag Protokol Bagian Humas Setdakab Asahan, Ikhwanul Zuhri Pane menjadi Lurah Teladan Kisaran Timur, Said Syahfitra Lurah Kisaran Baru Kisaran Barat, Ema Ratna Juliani Lurah Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan, dan sejumlah pejabat lainya.

(IN)

KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gam Simatupang MAP melantik 29 kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), Senin (3/2) di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Bupati Asahan dalam arahanya mengatakan bahwa pelantikan atau mutasi para kasek ke depan harus diketahui atau harus mendapat rekomendasi camat, agar pelantikan para kasek dapat diketahui bupati dengan baik dan benar melalui para camat.

“Ini saya lakukan, karena saya dibohongi tentang informasi pergantian kasek. Maka untuk mengetahui kebenarnya saya minta setiap pergantian kasek harus mendapat rekomendasi camat,“ kata Bupati Asahan di hadapan keluarga besar Dinas Pendidikan saat melantik 29 kasek tersebut.

Terkait persoalan informasi pelantikan kasek, bupati menje-

laskan bahwa dikatakan ada laporan pengunduran diri salah satu kasek, namun kenyataannya kasek tersebut tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Bahkan pihak dinas pendidikan sendiri tidak pernah membicarakan pergantian kasek tersebut. Sehingga kasek tersebut langsung menjumpai bupati dan membicarakan kondisi yang terjadi. “Dengan alasan inilah saya langsung melantik para kasek,” kata Bupati Asahan.

Selain itu ada alasan lain, mengapa orang nomor satu di Kabupaten Asahan langsung memimpin pelantikan tersebut. Yakni Bupati ingin menyampikan secara langsung tentang konsep pendidikan di Asahan. Di antaranya tidak ada kasek yang dimutasikan karena masuk usia pensiun. Bupati juga menyebutkan bahwa ada sejumlah guru yang telah menjadi kasek, namun hingga kini tidak mendapat posisi kasek lagi. Pasal-

nya kasek tersebut hingga kini belum menindaklanjuti temuan dari pihak inspektorat.

Kemudian ada sejumlah kasek yang bermain politik. “Kalau persoalan ini, posisi kasek harus kita tarik,“ kata Bupati Asahan, sembari meminta para guru untuk terus meningkatkan kemampuan pendidikannya serta meningkatkan akhlakul karimah.

Dari 29 Kasek yang dilantik, di antaranya Aswin Lubis menjadi Kasek SMPN 6 Kisaran, Bambang Hermoyo Kasek SMPN I Kisaran, Mukhlis Kasek SMPN 2 Kisaran, Zulkarnaen menjadi Kasek SMPN I Silau Laut, Moh Nasir Kasek SMPN I Pulo Bandring, Rosman Manurung Kasek SDN 013824 Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam, Ezwin Panjaitan Kasek SDN 010133 Aek Songsongan, Ali Amru Nasution kasek SDN 018090 Bandar Pasir Mandoge, dan Kasek lainya. (IN)

Trendis 179 di Asahan Siap Menangkan Dahlan Iskan

LANTIK - Foto Bersama saat pelantikan anggota Trendis 179 di Kabupaten Asahan dan Trendis Kecamatan Setia Janji.

KISARAN - Tim Relawan Demi Indonesia Sumatera Utara (Trendis) resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Trendis Sumatera Utara Kurniadi Sitorus, di kompleks rumah Ketua Trendis Sumatera Utara, Jalan Besar Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji – Kabupaten Asahan, Minggu (2/2).

Dalam acara pelantikan itu tampak hadir anggota DPRD Asahan Lela Sari Sinaga SSos beserta rombongan dari Partai Demokrat, Ketua Panwaslu Kecamatan Setia Janji Suparman, tokoh agama H Haidir Sitorus, tokoh masyarakat, beserta undangan.

Ketua Trendis Sumatera Utara Kurniadi Sitorus merasa bersyukur bahwa organisasi Trendis 179 DI yang selama ini digagas telah resmi dikukuhkan setelah sebe-

lumnya terdaftar di Kesbang Sumatera Utara. Organisasi Trendis 179 DI merupakan wadah organisasi Trendis yang memiliki satu visi dan misi bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan sesama masyarakat, khususnya Sumatera Utara, serta berdasarkan tekad bersama untuk memberikan sumbangsih serta mendukung memenangkan Dahlan Iskan, sebagai Presiden RI Periode 2014 - 2019.

"Selain itu juga mendukung Drs Hinca Panjaitan SH MH ACCS jadi anggota DPR RI dan Mustofawiyah Sitompul SE untuk menjadi anggota DPRD Sumut.

Selain itu siap untuk memenangkan Lela Sari Sinaga SSos menjadi anggota DPRD Asahan," katanya.

Ketua Trendis Sumatera Utara sebelum lanjut menyampaikan kata-kata sambutan dalam arahannya memperkenalkan diri di hadapan para undangan, bahwasannya dirinya adalah anak dari Pematang Siantar dan berkecimpung di organisasi, sehingga dapat berkenalan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Dan sampai saat ini saya dipercayakan dan diangkat oleh beliau untuk memegang tampuk organisasi Trendis 179 DI Sumut," sambungnya sembari menambahkan, pelantikan dan pengukuhan Trendis 179 Di ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa organisasi Trendis telah hadir di Kabupaten Asahan dengan visi dan misi sebagai wahana pemersatu.

Sementara Ketua Organisasi

Trendis 179 DI Kabupaten Asahan Marlin yang baru dilantik dalam kata sambutannya menyampaikan, kehadiran organisasi Trendis 179 DI Kabupaten Asahan bertujuan agar dapat diterima di tengah masyarakat Asahan. "Sebagai wadah yang memiliki visi pemersatu, kami berjanji siap akan mengibarkan serta mengembangkan sayap sampai ke pelosokpelosok desa yang ada di Kabupaten Asahan," ucapnya.

Acara pelantikan dan pengukuhan organisasi ini ditutup dengan doa yang dibawakan H Haidir dan diakhiri acara penyantunan anak yatim dan fakir miskin yang berada di sekitar lingkungan Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji.

(IN)

10

KPK POS E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

Jual Raskin ke Kilang Padi

Polresta Tembak Curanmor

Camat di Bireuen Aceh Diperiksa Jaksa BIREUEN - kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, sejak Kamis hingga Senin, memeriksa Camat Peudada Jalaluddin dan stafnya Idaryani yang diduga menjual 64 ton beras rakyat miskin (raskin) beberapa waktu lalu. Jaksa juga sedang mengumpulkan data-data pendukung lain terkait kasus tersebut.

Untuk diketahui, kasus itu mencuat saat ratusan warga beberapa hari lalu berdemo ke Kantor Camat Peudada, Bireuen. Mereka menuntut agar raskin tambahan jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 yang diduga telah dijual oleh Camat dan stafnya agar dikembalikan kepada warga yang berhak menerimanya.

Kajari Bireuen melalui Kasie Intel, Munawal Hadi SH, menjelaskan saat diperiksa camat beralasan dirinya tidak menjual raskin dan tidak tahu raskin tambahan dari pemerintah jatah bulan 14 dan 15 tahun 2013 telah dijual oleh stafnya. Ia heran, karena hingga kini camat

masih belum terbuka serta bersitegang dengan pihaknya bahwa ia tidak tahu raskin itu telah dijual oleh stafnya. Tapi lanjutnya, camat itu menandatangani tanda penerimaan raskin yang disalurkan Bulog Sub Drive Lhokseumawe.

“Kami tidak yakin kalau camat tidak terlibat dalam menjual raskin. Untuk mengungkap hal itu, kami akan panggil saksi ahli dari Bulog Sub Drive Lhokseumawe dan beberapa saksi lain, termasuk seorang warga Peudada yang disebut-sebut sebagai perantara, serta pembeli atau penadah raskin tersebut,” tegasnya.

Sedangkan Idaryani selaku pengelola raskin di Kantor Camat Peudada, tambahnya saat diperiksa mengaku telah menjual raskin tersebut ke sebuah kilang padi di kawasan Kecamatan Peulimbang melalui seorang perantara. “Perantara itu sudah kami kantongi identitasnya,” kata Munawal. (YAN)

Dua Kakak Beradik Tertangkap Bawa Sabu 16 Gram

TUNJUKAN BARANG BUKTI - Kasat Resnarkoba Polres Langkat AKP Lukmin Siregar memperlihatkan barang bukti sabu seberat 16 gram yang dibawa tersangka.

STABAT - Dua wanita kakak beradik tertangkap petugas Reserse Narkoba Polres Langkat saat membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 16 gram di kawasan Jalinsum Wampu.

Tersangka yang kini mendekam di ruang tahanan itu, DM (23) warga Jalan Stasiun, Kecamatan Babalan.

Sedangkan adiknya status hukumnya saksi.

Kasat Resnarkoba Polres Langkat AKP Lukmin Siregar mengatakan penangkapan berawal dari informasi masyarakat.

Sementara itu, tersangka mengaku sabu-sabu tersebut dibelinya dari salah seorang

bandar di kawasan Medan Marelan seharga Rp800 ribu per gram dan akan dijual di Kecamatan Babalan.

Informasi diperoleh, tersangka diringkus ketika petugas menyetopnya saat mengendarai sepeda motor di Jalinsum Wampu. Saat diperiksa polisi menemukan sabu-sabu yang dikemas dalam plastik yang ditempatkan di kantong jaket.

Untuk mengetahui keterlibatan adik tersangka, dimana saat penangkapan itu posisinya di bonceng, polisi akan melakukan test urine terhadapnya. Jika memang tidak terlibat, maka yang bersangkutan akan dipulangkan. (AND)

SUMUT

TEMBAK - Tersangka yang sudah 15 kali melakukan aksi pencurian kendaraan roda dua itu.

MEDAN - Petugas Unit 4/Ranmor Satreskrim Polresta Medan di bawah pimpinan Kanit Idik 4/Ranmor Iptu Bambang G Hutabarat SH MH kembali menembak pencuri sepeda motor (curanmor) yang sudah 15 kali melakukan aksi pencurian kenderaan roda dua itu, Senin.

Maling motor yang hingga saat ini masih dalam perawatan petugas medis RS Bhayangkara Medan, Rahmad Hidayat alias Ucok Tompel alias Kocu (29) warga Namorambe Simpang Kowilhan, Kabupaten Deli Serdang.

Dia sebelumnya ditangkap polisi bersama istrinya, Fathul Jana alias Dedek (23) warga Mawar Gang Jalak Perumnas Mandala, di depan salah satu tempat hiburan malam di kawasan Jalan Wajir, Medan.

Dari penangkapan pasangan suami istri (pasutri) yang saat ini menetap di Desa Kedai Durian Gang Pahlawan, Kecamatan Delitua itu, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat BK 4678 ADI dan uang Rp100 ribu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjutak SIK mengatakan, petugasnya terpaksa melumpuhkan tersangka Kocu dengan tembakan di dua kakinya karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap.

"Tersangka memang sudah menjadi target operasional (TO) kami. Dia sudah berulang kali mencuri sepeda motor di wilayah hukum kami. Menu-

Setelah Melakukan Aksi Perampokan

Mantan Kombatan Aceh Tamiang Tewas Didor ACEH TAMIANG - Seorang mantan Kombatan Aceh Tamiang Andre alias Vietnam, Selasa dini hari, tewas diterjang peluru anggota SatReskrim Polres Aceh Tamiang.

Andre alias Vietnam ditembak karena melawan petugas ketika hendak ditangkap dalam kasus sebagai otak pelaku perampokan dua Tauke Getah yang terjadi pada 28 Januari lalu di Kecamatan Seruwai dan Kecamatan Rantau.

Andre alias Vietnam ditangkap selasa dini hari di rumah orang tuanya di desa Salahaji. Ketika hendak ditangkap, mantan Kombatan ini sempat melakukan perlawanan dan meletuskan senjata api illegal miliknya. Akhirnya polisi terpaksa menembak dan mengenai bokongnya. Seorang tersangka lain bersama Andre sempat meloloskan diri.

Sementara Andre alias Vietnam segera dilarikan ke RSU Aceh Tamiang di Kota Kuala Simpang.

Namun, sesampai di RSU Aceh Tamiang Andre sudah tidak bernyawa lagi karena kehabisan darah.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani Sik MH melalui Kasat Reskrim IPTU Beni Cahyadi SH mengatakan, Andre alias Vietnam merupakan mantan kombatan dan pelaku utama kasus perampokan tauke getah Pak Kopo di Kecamatan Rantau dengan kerugian Rp20 juta dan tauke getah Desi di

Kecamatan Seuruway dengan kerugian Rp22 juta yang terjadi pada tanggal 28 januari lalu.

"Dia beraksi hanya selang 20 menit antara kejadian pertama dengan yang kedua,” ujarnya.

Setelah polisi mendapat keterangan saksi, mulai terarah bahwa dalang perampokan itu menjurus ke sosok Vietnam. Polisi pun mulai mengintai gerak-geriknya. Terdeteksi juga modus yang biasa dia lakoni selama ini, yakni lebih dulu melepas tembakan, baru merampok korbannya yang sedang ketakutan mendengar letusan senjata.

Polisi akhirnya mendapat info akurat bahwa si Vietnam sedang berada di rumah orang tuanya, di Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berbatasan dengan Aceh.

Sekira pukul 00.00 WIB sejumlah polisi menggerebek rumah tersebut.

Selama ini korban tinggal bersama orang tuanya.

dijual ke kawasan Kabanjahe.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Dono Indarto melalui Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus AKBP Teguh Yuswardhie, Senin, membenarkan penangkapan tersebut.

Menurutnya, penangkapan dilakukan dengan prosedur, setelah dilakukan pengambilan kordinatnya diperoleh hasil bahwa lokasi penebangan masuk dalam kawasan hutan lindung.

"Dalam penangkapan itu, kita melibatkan pihak ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) wilayah II Medan," jelasnya.

Dia mengaku, keenam tersangka merupakan orang suruhan LS, dan tengah diburu petugas. "Mereka mengaku mendapat perintah dari LS. Saat ini, LS telah menjadi target pengejaran kita dan akan kita kembangkan. Sementara para tersangka yang telah diamankan, dikenakan pasal 50 ayat 3 jo 78 UU no 41 tahun 1999 dan pasal 36 ayat 1 UU no 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup," timpalnya. (SMG)

BAKAR Jajaran Polres Aceh Timur disaksikan pihak Kejaksaan dan Ketua DPRK Aceh Timur melakukan pemusnahan narkotika jenis ganja.(KPK POS/BSO) ACEH TIMUR - Polres Kabupaten Aceh Timur melakukan pemusnahan satu ton narkotika sejenis ganja, Rabu (5/2) siang.

Barang bukti tersebut merupakan hasil tangkapan dan sitaan dari santuan narkoba Polres Kab Aceh Timur, sejak awal Januari 2014 dan Juli 2013 lalu. "Kita tangkap ganja asal Aceh Besar hendak diseludupkan ke Sumatra Utara sebanyak lebih kurang tiga ton dalam truk colt diesel," ujar Wakapolres.

Dikatakan, pada 5 Januari 2014, Polisi menangkap tersangka Asun alias Anton Bin AHA. Tersangka ditangkap pada Minggu 5

Januari 2014 di desa Beunot kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.

Dari tangan tersangka disita 18 bal ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban kuning, dengan berat keseluruhan 415 kg atau 415.000 gram.

Pada 12 Januari 2014 dari tersangka Mursal Bin Hasballah dan M.Zubir bin Usman yang ditangkap di desa Cot Girek kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, disita ganja seberat 27.000 gram ganja. Kemudian pada 13 Januari 2014 ditangkap tersangka Sofyan Bin Yusuf dengan barang bukti enam bal

Upaya polisi menangkapnya ternyata mendapat perlawanan dari Vietnam. Dengan gerak cepat ia raih senjatanya dan melepaskan tembakan lalu berupaya kabur.

Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dengan pelaku. Begitu ada kesempatan, polisi akhirnya menembak Vietnam dan mengenai bokongnya.

“Setelah dapat, ia langsung diboyong ke RSU sekira pulul 02.00 WIB. Namun, karena kondisi jalan rusak sehingga lama tibanya adi rumah sakit. Saat tiba ternyata ia sudah tidak bernyawa,” katanya.

Sementara seorang rekan Vietnam berhasil melarikan diri saat disergap polisi dan saat ini masih tetap diuber.

Dari tempat kejadian polisi menyita barang bukti berupa senjata api jenis FN dan bahan senjata rakitan seperti pipa, gagang magasin, dua butir peluru dan sebilah sangkur. Demikian ungkap Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang. (YANTO)

Polres Madina Temukan Ladang Ganja

Polres Atim Musnahkan Satu Ton Ganja

Pelaku Illegal Logging Diamankan MEDAN - Petugas Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan praktik penebangan hutan lindung (illegal logging) di Dusun II Desa Sitahoan, Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, Simalungun, Rabu (29/ 1) sekira pukul 12.30 WIB. Dalam pengungkapan kasus itu, petugas turut mengamankan 6 orang tersangka pelaku penebangan hutan lindung. Keenam tersangka, yakni Lastiar, Swanto, Adi, Lastiar dan Joko, berperan sebagai pekerja penebang pohon. Dan seorang tersangka lainnya, yakni Sahat Antoni Napitupulu, berperan sebagai pemilik usaha.

Tak hanya para tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa eskapator kepiting, 1 truk kingkung, 1 sinso, 1 truk logging dan tumpukan kayu jenis tulasan, martolu, poting dan pinus hutan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300-an batang.

Berdasarkan informasi, praktik illegal logging yang dilakukan para tersangka sudah berlangsung sejak dua bulan lalu. Biasanya, batang pohon yang mereka tebang,

rut pengakuannya, tersangka sudah lebih dari 15 kali mencuri sepeda motor," kata Calvijn.

Calvijn juga mengatakan, penangkapan tersangka juga didasari laporan pengaduan salah seorang korbannya, Roni Falsa Nasution, Jumat (4/1). Korban mengaku sepeda motornya dibawa kabur pelaku.

"Pada Kamis (3/1) sekira pukul 17.00 WIB tersangka dan istrinya bertemu dengan 4 orang temannya, B, N, AG dan A di warkop kawasan Jalan Ir Juanda, Medan.

Lalu tersanga mengajak istri dan kawankawannya melakukan aksi kejahatan.

Setelah sampai di Jalan Sejati, para pelaku bertemu dengan korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat. Para pelaku lalu menghentikan korban dan mengatakan bahwa adiknya menjadi korban tabrakan.

Mereka lalu membawa korban untuk menjumpai adiknya. Saat itu posisi korban dibonceng. Sesampainya di tempat agak sepi, korban ditinggalkan dan sepeda motornya dibawa kabur," terang Calvijn.

Setelah kejadian, personel Unit Idik 4/Ranmor Satreskrim Polresta Medan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi identitas pelaku dan berhasil menangkapnya di kawasan Jalan Wajir, Medan.

Saat ini polisi tengah memburu rekan-rekan pelaku yang berinisial B, N, AG, dan A. Untuk tersangka sendiri dipersangka dengan pasal 363 KUHPidana. (SMG)

ganja yang dibalut dengan plastik berwarna hitam dan dilakban.

Ganja tersebut seberat 22.000 gram.

Waka Polres Aceh Timur Kompol Erlin Tang Jaya melaui Kasat Narkoba AKP Adi Sofyan pada waktu pemusnahan satu ton ganja di halaman Malpolres Aceh Timur mengatakan, ganja tersebut selama ini dikirim ke pulau Jawa.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui ganja tersebut berasal dari Aceh untuk dipasarkan disetiap provinsi dan beberapa negara tetangga yaitu seperti, Malaysia dan Thailand.

(BSO)

PANYABUNGAN - Polres Mandailing Natal (Madina), Sumut menemukan ladang ganja di kawasan Gunung Torsihite, Desa Huta Bangun, Kecamatan Penyabungan Timur, Kabupaten Madina. Dalam operasi penyisiran yang dilakukan sejak 4-6 Februari 2014 ini. Ribuan batang tanaman ganja dan sekitar 2 kg daun ganja kering siap edar diamankan dari lokasi tersebut.

"Operasi ini bertujuan untuk menekan tindak pidana dan peredaran narkoba khususnya ganja," kata Kapolres Madina, AKBP Mardiaz K Dwihananto, di Panyabungan, Kamis (6/2).

Mardiaz menyebutkan, dari pendataan sementara diketahui jumlah tanaman ganja yang ditemukan mencapai 5 ribu batang. Pengungkapan ladang ganja ini sendiri bermula dari ditemukannya pembibitan tanaman ganja di Desa Rao-rao Panjaringan, pada lahan seluas 5x5 meter dengan bibit ganja yang sudah mencapai tinggi 25 cm. Hasil temuan ini dikembangkan dengan penyisiran Gunung Torsihite dan akhirnya menemukan ladang ganja tersebut. Dari lokasi tersebut polisi mengamankan seorang perempuan berinisial NH (40) dan 2 orang anaknya yang masih kecil.

"Mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, belum diketahui apakah ia merupakan pemilik ladang ganja tersebut atau tidak," ujarnya. (TH/MBC)

11

KPK POS E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

Usai Apel, Dua Pejabat Pemko Tanjungbalai Nyaris Baku Hantam TANJUNGBALAI - Dua pejabat di jajaran Pemko Tanjungbalai nyaris baku hantam seusai mengikuti apel gabungan di lapangan upacara Kantor Walikota setempat, Senin. Kedua pejabat itu adalah Drs Syahrul IB (Kepala Dinas Koperasi dan UKM) dan Muhammad Achir Zebua SE (Kepala Seksi Penerangan Jalan Dinas Tata Kota dan Pertamanan).

Keterangan yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan munculnya pertikaian diantara kedua pejabat itu berawal dari pembayaran SPJ golongan IV sejak bulan April 2013 lalu. Hingga saat ini SPJ itu masih belum dibayarkan Syahrul kepada Zebua yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi. Selama itu pula Zebua terus mempertanyakan dan meminta haknya. Namun Syahrul, bekas pimpinannya tersebut, memiliki ribuan dalih mengelakkan janjinya kepada Zebua.

Merasa dibohongi, kesabaran Zebua pun mulai memuncak dan tepatnya seusai apel gabungan yang dipimpin Sekdakot Tanjungbalai Ir

H Erwin Syahrul Pane MM dibarengi nada emosi, Zebua mempertanyakan kembali haknya. Tetapi Syahrul bukannya memenuhinya, sebaliknya dia malah bersikap menantang, hingga mengakibatkan kedua pejabat tersebut nyaris baku hantam.

Melihat pertikaian keduanya sejumlah PNS yang masih berada di lapangan dan meyaksikan peristiwa mencoba memisahkan. Sehingga tidak sempat terjadi baku hantam di antara kedua pejabat tersebut.

Menurut Zebua yang ditemui di kantornya, peristiwa itu berawal sejak bulan April 2013 lalu. Belum satu rupiah pun uang SPJ itu dibayarkan Syahrul kepadanya. Bahkan persoalan itu sudah berulang kali dipertanyakan tetapi Syahrul tetap bertahan dan tetap menyuruh menghubungi bendahara Dinas Koperasi dan UKM. "Saya sudah mencoba menghubungi bendahara dinas, tetapi katanya uang di kas mereka sudah koson, dan dana SPJ itu sudah berada di tangan kepala dinas," ucapnya kesal. (HER)

Pencuri Sepeda Motor Debt Collector Diamankan SIDIKALANG - Parulian Pardede (22), pemuda yang mengaku seorang mahasiswa disalah satu perguruan tinggi swasta di Medan ini , Senin lalu, ditangkap Polisi dari rumahnya di jalan Ahmad Yani Sidikalang.

Dari tangan Parulian, Polisi berhasil menyita barang bukti satu unit Sepeda Motor Yamaha Scorvio, milik Rahmadan (33), Debt Collector (penagih utang cicilan sepeda motor) asal Kabupaten Sergai.

Menurut keterangan yang dihimpun dari Polres Dairi, kronologis penangkapan tersangka Parulian Pardede (22), berawal dari pengaduan Rahmadan (33), seorang pemuda yang bekerja sebagai dedt collector showroom sepeda kotor asal Kabupaten Sergai.

Rahmadan mengaku kehilangan sepeda motornya, Jumat (17/1) lalu, saat sedang bertamu di rumah Parulian untuk menarik Sepeda Motor yang dilaporkan showroom sudah menunggak pembayaran cicilanya selama 7 bulan.

Saat itu korban Rahmadan bersama seorang temanya memarkirkan sepeda motor Yamaha Scorvio miliknya di halaman rumah tersangka.

Saat itu mereka berbincang -

bincang dengan orang tua tersangka di ruang tamu. Ketika hendak pulang, Rahmadhan terkejut karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di halaman rumah tersebut.

Saat itu Rahmadan menanyakan kepada orang tua Parulian tentang raibnya sepeda motor miliknya itu.

Namun orang tua Parulian sama sekali tidak mengetahuinya. Rahmadan pun lantas menuju Polres Polres Dairi untuk membuat pengaduan.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Parulian Pardede oleh Juper Unit Rammor Brigadir David Silaen, Rabu, tersangka mengaku hanya ingin balas dendam kepada para debt collector, karena saat itu akan menarik sepeda motor yang dikreditnya karena sudah menunggak cicilan selama 7 bulan.

“Saya tidak ada niat mau mencuri pak, saya hanya ingin balas dendam dan ngerjai mereka, masak mau ditariknya kretaku,” ucap Parulian.

Parulian Pardede mendekam di ruang tahanan Mapolres Dairi dijerat Pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. (NDK)

Minyak Tanah Langka di Nias GUNUNG SITOLI - Warga Gunungsitoli selama ini mengalami kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama minyak tanah.

Konon, minyak tanah bersubsidi kabarnya diselundupkan oleh oknum aparat di daerah ini untuk dijual ke luar daerah dengan harga yang tinggi.

Bahkan kasus kelangkaan minyak tanah ini sudah berlangsung cukup lama terbukti dengan beberapa kasus hasil temuan baik dari elemen masyarakat maupun pegawai syahbandar yang bertugas di Pelabuhan Gunungsitoli.

Terakhir ini pernah kepergok oleh wartawan di kapal Lending Wira Prime, Rabu (8/1), yang mana pada saat itu ada informasi bahwa di kapal ini ada 2 truk yang dimuat dengan beberapa drum minyak tanah sehingga sejumlah wartawan mencoba masuk ke atas kapal tetapi dihadang oleh oknum petugas yang jaga pada malam itu.

Diakui bahwa bisnis minyak tanah di Kepulauan Nias bukan rahasia umum lagi karena sudah membudaya. Bahkan setiap ada kasus yang ditemukan selama ini justru kandas di tengah jalan. Apa-

kah karena oknum aparat yang diduga pemain di belakang layar sehingga masyarakat sudah malas melaporkan setiap ada indikasi kejadian penyelundupan minyak tanah ini ke luar puilau Nias.

Hal itu dibenarkan oleh Jefry Zebua kepada KPK Pos belum lama ini yang menyebutkan bahwa pernah kejadian ada truk bermuatan 5 ton diturunkan dari atas kapal karena terbukti membawa minyak tanah dan untuk proses hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum.

Jefry Zebua prihatin atas penyelundupan minyak tanah bersubsidi jatah warga Nias.

Namun kewenangan yang dimiliki oleh Adpel/Syahbandar sangat terbatas termasuk dalam hal memeriksa muatan kapal yang akan diberangkatkan, karena apabila membongkar barang dari atas kapal harus menggunakan jasa bongkar muat sehingga butuh upah kerja.

Namun Jefry menyarankan apabila ada informasi yang positif tentang pengangkutan minyak tanah di atas kapal maka kita tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan eksekusi, ujarnya. (YAGI)

SUMUT

BBM Bersubsidi Nyasar ke Perusahaan Pengelola Hutan NISEL - Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jatah ke Pulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan diduga nyasar ke perusahaan pengelola hutan yakni PT. Gruti yang berada di daerah itu. Akibatnya, kebutuhan BBM untuk masyarakat mengalami kekurangan, sehingga harga BBM meroket.

Sumber yang dihimpun awak media ini di Pulau-pulau Batu menyebutkan, nyasarnya BBM jatah masyarakat tersebut ke perusahaan pengelola hutan karena ulah cukong yang mengambil untung berlipat.

Disebutkan, cukong tersebut diduga dalangnya adalah salah satu calon legislatif dari daerah Pulaupulau Batu periode 2014 s/d 2019.

Dikatakan, BBM jatah masyarakat Hulo Batu atau Pulau – pulau Batu itu, diduga lebih banyak diisap perusahaan pengelola hutan lewat cukong, dari pada didijual eceran kepada masyarakat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa adanya indikasi campur tangan pihak terkait dalam melakukan bisnis ilegal tersebut.

Disebutkan, pasokan BBM untuk kepulauan Telo over kapasitas yang

BBM - Terlihat BBM bersibsidi ketika akan diangkut ke Pulau-pulau Batu. (KPK POS/DUHA) seyogianya setiap bulan jatah BBM di daerah itu 29 ribu liter atau 26 ton sesuai izin Diperindag, namun yang dipasok setiap bulanya menurut pengamatan masyarakat disetiap pengiriman BBM tiap harinya melalui Pelabuhan Teluk Dalam kurang lebih mencapai 300 ton/ bulan.

Mengantisipasi tidak terjadinya

kelangkaan BBM di Daerah Pulau Telo, Ketua PC 0226 FKPPI Nias Selatan Yunarius Duha SE menghimbau agar pihak Polres setempat mengawasi setiap pengiriman BBM via Pelabuhan Teluk Dalam setiap hari.

"Bila bila perlu ditindak oknum yang melakukan penimbunan serta memperjual belikan BBM jatah

masyarakat," tegas Duha, seraya mengatakan SPBU yang ada di Teluk Dalam juga dilakukan pengawasan sebab masyarakat sering mengalami antrian cukup lama dan kecewa di SPBU akibat pengisian drum atau jeregen kepada oknum yang diduga kuril cukong BBM, tambahnya.

(DUHA)

Dua Unit Rumah Hangus Terbakar di Sidikalang SIDIKALANG - Dua unit rumah tempat tinggal di Jln. Perintis Ujung/ Soala Gogo Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi masing-masing ditempati keluarga Binsar Sianturi-Rotua Br. Sigalingging dan keluarga Betroy Aritonangbr Nadeak, Musnah dilalap sijago merah. Peristiwa terjadi Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya. Binsar Sianturi bersama isterinya Rotua Sigalingging, sejak Jumat, berada di Daerah Juma Teguh Kecamatan Siempat Nempu mengunjungi family dekatnya yang meninggal dunia. Sementara keluarga Betroy dan isterinya pada saat kejadian sedang berjualan di pasar Sidikalang sebagaimana biasanya.

Informasi dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan, warga sekitar terkejut karena tiba-tiba menyaksikan kepulan asap membungbung tinggi dari kedua rumah yang terbakar. Warga sekitar yang mayoritas berjualan di Pusat pasar Sidikalang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian berhamburan mendatangi lokasi dan berusaha memadamkan api. Sementara dari kedua rumah yang terbakar tersebut, tidak ada barang yang sempat diselamatkan karena pintu dalam keadaan terkunci.

Tidak lama berselang, dua unit mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Dairi tiba di lokasi dan

Jangan Politisasi Pupuk Demi Suara SIDIKALANG - Anggota DPRD Dairi Togar Simorangkir menyebutkan dugaan kuat sejumlah caleg memanfaatkan pupuk bersubsidi sebagai senjata untuk meraup suara dalam pemilu April 2014.

“Hingga bulan Januari ini pupuk masih langka di lapangan padahal sesuai quota Dairi harusnya tidak mengenal langka untuk pupuk bersubsidi," tegasnya.

Dikatakan disejumlah desa pupuk bersubsidi langka dan indikasi

KEBAK ARAN - Terlihat sejumlah warga bersama petugas membantu petugas pemadam KEBAKARAN kebakaran untuk memadamkan api. (KPK POS/NDK) secara bergantian berusaha memadamkan api. Meskipun lokasi kejadian termasuk kawasan sangat padat penduduk, namun berkat kesigapan petugas Damkar dibantu personil Polisi, TNI, satpol PP dan warga, api berhasil dilokalisir dan dijinakkan sehingga tidak sampai menimbulkan korban yang lebih besar.

Meski demikian, selain menghanguskan dua unit rumah, bagian belakang rumah Benar Lumban Gaol (op. Salomo) juga sempat dilalap api dan terpaksa dirusak warga. Sementara beberapa rumah kuat ada oknum caleg yang sengaja menimbun nantinya akan menjadi senjata untuk maraup suara pemilih. Dugaan kita pupuk menjadi barang yang sangat dibutuhkan petani. Ketika itu terjadi dan muncul pihak-pihak memberikan secara gratis atau separuh harga dapat dijadikan sebagai ajang promosi. "Politik memang politik, namun kepentingan rakyat harus diutamakan. Jika dipolitisasi kasihan rakyat,” sebutnya.

Togar mengatakan, berbagai laporan petani dari Bandar selamat, Sidikalang, Lae Pinang juga dari daerah Parbuluan pupuk SP 36 dan urea langka. Mereka kewalahan mendapatkan pupuk untuk

yang terletak disamping rumah yang hangus tersebut yang hanya terpisah oleh Gang sempit terlihat sempat mengeluarkan asap, namun dengan segera disiram air oleh petugas.

Warga sekitar mengapresiasi kerja keras, tindakan cepat dan kesigapan petugas dalam mengendalikan api sehingga korban tidak sampai meluas. Nursia Br. Togatorp (69), Benar Lumban Gaol (59) dan sejumlah warga lainnya menyebutkan penanganan dan tindakan petugas terbilang cepat dan bagus dan pantas diapresiasi. kebutuhan pertanian mereka.

Namun tidak mengetahui mengapa hal itu terjadi. "Kita mendapatkan keluhan itu dan kita tindak lanjuti.

Secara umum benar keluhaan itu khususnya untuk pupuk SP 36 sangat sulit didapatkan. Sedang untuk urea tidak terlalu sulit meski ada sedikit tambahan harga untuk mendapatkannya,“ sebut Togar.

Sebenarnya masalah pupuk dan kebutuhan petani tidak usah dipolitisiasi atau dijadikan komoditi tawar menawar demi suara.

Ini tidak baik karena itu kebutuhan petani. "Justru merupakan kejahatan luar biasa jika coba mempermainkan pupuk demi suara,” tegas Togar. (NDK)

Curi Motor Dinas Polisi, Cacing Masuk Penjara MEDAN-Para pelaku kejahatan sepertinya tidak lagi milih-milih korbannya, terbukti, M Zuheri (32) alias Cacing, warga Tembung, Pasar Baru ini nekat mencuri sepeda motor dinas polisi.

"Sudah tidak ada lagi duit, gaji ku enggak cukup.

Uangnya ku kasih isteri," katanya di Polsekta Medan Timur, Jumat (7/2) sore.

Dia mengakui, aksi kejahatan seperti ini dilakukannya sudah berkali-

kali. Bahkan dirinya telah masuk penjara sebanyak tiga kali. "Kalau ikut ini saya sudah tiga kali ditangkap dengan kasus serupa," akunya.

Sekali beraksi, kata pelaku, ia bisa mendapat keuntungan Rp2 juta. Terakhir kali, sepeda motor dinas polisi yang dicurinya dijual dengan harga Rp4 juta.

"Aku kalau main sama kawan bang. Namanya Dedi Siranggang alias Cacing.

Sekarang dia udah ketangkap

di Medan Kota, barang hasil curian kami jual ke Bandar Setia Tembung," terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Medan Timur Kompol Juliani Prihartini, melalui Kanit Reskrim AKP P Simamora menjelaskan, kasus pencurian sepada motor ini masih dalam penyelidikan.

"Satu teman tersangka ditangkap di Polsek Medan Kota dengan laporan berbeda," ucapnya.

(SAT/MBB)

Kabag Ops Polres Dairi Kompol.

Noviman di lokasi kejadian menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian material belum bisa dihitung sementara sumber api juga belum dipastikan dan masih dalam penyelidikan.

Sementara itu, warga sekitar menyebutkan penyebab kebakaran diduga akibat jaringan listrik yang dinilai tidak layak dan tidak memperhatikan standar keselamatan masyarakat. Disebutkan di kawasan itu jaringan listrik yang terpasang terkesan amburadul. Kabel-kabel Listrik bersentuhan dengan atap rumah, bahkan jauh-jauh hari Listik didaerah itu kerap menimbulkan percikan api karena bersentuhan dengan atap rumah penduduk.

Hal tersebut sudah berulangkali dikeluhkan dan disampaikan warga sekitar kepada petugas PLN. Namun tidak pernah digubris, sebut Yongki Padang (47) dan op. Salomo Lumban Gaol senada sambil menunjukkan jaringan arus listrik PLN yang dinilai amburadul dan tidak memperhatikan standar keselamatan masyarakat setempat.

Kabel terkelupas dan hanya dibalut dengan lakban yang kondisinya sudah lapuk dan hampir terkelupas kembali. Selain itu kabel juga bersentuhan langsung dengan atap rumah sehingga warga terpaksa harus menyanggahnya menggunakan bambu.

(NDK)

Jual Ganja, IRT Ditangkap MEDAN - Berdalih untuk biaya anak, seorang ibu rumah tangga (IRT) Farida Hanum (55) warga Jalan M Yusuf Jinten Dusun XI Percut Sei Tuan ditangkap petugas Polsekta Percut Sei Tuan karena mengedarkan ganja kering, Rabu.

"Anak saya ada enam pak.

Suami saya dipenjara. Uang itu untuk biaya anak saya kuliah," akunya sembari menundukkan kepala.Kanit Reskrim Polsekta Percut Sei Tuan, AKP Zulkifli Harahap, menjelaskan penangkapan ini berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan di lokasi sekitar rumah tersangka kerap dijadikan transaksi dan lapak narkoba.

"Begitu kita dapat informasi dari warga langsung kita selidiki, dan tadi pagi kita tangkap di rumahnya, barang bukti satu linting ganja" ujar dia.

Dirinya melanjutkan, tersangka kerap menjual ganja untuk dikonsumsi kalangan remaja. "Masih kita selidiki, untuk mencari pengedar atau bandar lainnya," tambahnya. (SBC)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

LIPSUS

Eks TKI Bisnis Air Zamzam Palsu Beromzet Rp11 M PENYIDIK Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah terus mengembangkan penyidikan atas pengungkapan pemalsuan air zam-zam palsu.

Ternyata, dua tersangka pembuatnya merupakan mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sempat bekerja di Arab Saudi sekitar 30 tahun.

Mereka masing-masing Thalib (57), pemilik pabrik Zamzam palsu di Dusun Sebumi, RT 01/RW 01, Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dan Huda (47), yang berlokasi di Dusun Kaliwareng, Kecamatan Warungasem, Batang.

Lokasi pengolahan air Zamzam palsu di Mijen disamarkan dengan tempat penggemukan sapi dan kambing. Sementara yang di Batang, sudah berupa CV bernama Faedah Al LAttul– Distributor of Original Zam Zam Water. Kedua tersangka masih mempunyai hubungan saudara. Keduanya merupakan WNI keturunan Arab.

Selain mengamankan dua tersangka, polisi juga menyita aneka barang bukti. Di antaranya 7.000 liter air Zamzam palsu dalam kemasan berbeda ratusan kardus, mesin filter air, mesin pengemas, pompa air, hingga alat press kemasan plastik.

Selain itu, dua pabriknya disegel petugas dengan memasang garis polisi. Produksi Zamzam palsu di Mijen dilakukan dengan menyedot air artesis kemudian difilter. Setelah itu, dikemas dalam berbagai ukuran. Mulai, cup, 330 ml, 1 liter, 5 liter hingga 10 liter.

Harga jual per liternya Rp14.000.

Adapun produksi Zamzam palsu di Batang dilakukan lebih sederhana. Pemilik membeli air mineral isi ulang dalam jumlah besar lalu dibagi dan dikemas dalam ukuran liter. Selanjutnya didistribusikan ke sejumlah kota, di antaranya Solo, Surabaya, Yogyakarta, hingga Jakarta, selain Semarang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Djoko Purbo Hadijojo mengatakan kasus ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. ”Penyidik mengalami kesulitan karena tidak adanya pembanding (produk asli) yang ada di pasaran. Kami juga masih belum bisa memastikan kelayakan konsumsi air zam-zam palsu ini. Masih cek laboratorium,” ungkapnya di Markas Dit Reskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang.

Djoko menambahkan, di Indonesia tidak ada distributor resmi air Zamzam. Hal inilah yang mengundang kecurigaan bahwa ada masyarakat ataupun pabrik dapat menyediakan air Zamzam dalam jumlah besar dengan tempo singkat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Kombes Pol Alloysius Liliek Darmanto menerangkan, sejak beroperasi pada 2011, omzet pabrik pembuat air Zamzam palsu ini mencapai Rp11 miliar. “Itu untuk yang di Mijen, Semarang. Yang di Batang baru 1 tahun beroperasi, walaupun omzetnya lebih kecil, tetap meresahkan,” ungkapnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 24 ayat (1) junctoPasal 13 ayat (1) UU No 5/1984 tentang Perindustrian dan atau Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf a, f, j UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 142 UU No 18/2012 tentang Pangan.

Sejumlah warga dan perangkat Desa Kaliwareng mengaku kaget dengan adanya pabrik zam-zam palsu ini. “Kami kaget karena pabrik ini sudah ada sekitar enam tahun. Kami tahunya adalah tempat wisata air,“ ujar Kepala Dusun Kaliwerang. (TIM)

PERMINTAAN kebutuhan air Zamzam yang sangat tinggi dimanfaatkan oleh oknum jahat untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan memalsukan air yang bersumber sejak jaman Nabi Ibrahim ribuan tahun silam. Bukan hanya di Indonesia saja yang menjadi surganya barang-barang palsu, di negara asal air Zamzam ini, Arab Saudi, ada juga yang memalsukannya. Peredaran air Zamzam palsu terbongkar di Indonesia, setelah pihak Kepolisian menggerebek pabriknya di Kota Semarang dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

B

Harus Jadi Pelajaran TERBONGKARNYA dua pabrik pembuat air Zamzam palsu di Kota Semarang dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati membeli 'air suci' tersebut.

Pasalnya, menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Polisi Djoko Poerbo, praktik produksi air Zamzam palsu ini sudah dilakukan sejak 2011.

Hasil produksi ini telah lama beredar di Jateng.

Bahkan, produksinya juga telah menembus pasar kota-kota besar luar Jateng, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Jawa Barat.

Ia mengatakan, kedua pemilik pabrik yang sudah diamankan polisi adalah mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Keduanya juga masih berkerabat. “Diperkirakan sudah banyak masyarakat yang dirugikan atas praktik produksi air Zamzam palsu ini,” kata Djoko didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Aloysius Liliek Darmanto, Kamis (16/1).

Ia berkata, pengungkapan ini berdasarkan hasil laporan masyarakat, tentang penjualan air Zamzam yang dapat mengupayakan dalam jumlah besar.

Setelah didalami, ternyata ada pabrik yang membuat air Zamzam palsu dalam kemasan ini di kawasan Kelurahan Polaman, Kecamataan Mijen, hingga dilakukan penggrebekan. “Berdasarkan informasi sejumlah karyawan, ternyata ada pabrik yang memproduksi air Zamzam palsu ini di Batang, yang selanjutnya kita lakukan penggrebekan juga,” tambah Djoko.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah menambahkan, modus yang digunakan pelaku memanfaatkan air artetis dan air isi ulang sebagai air baku. “Air ini kemudian dikemas dengan jerigen maupun botol plastik dan di-'packing' lagi dengan kantong plastik khusus hingga seolah-olah air Zamzam dari Arab Saudi,” ucapnya menjelaskan.

Kombes Djoko Poerbo menjelaskan, proses produksi air Zamzam palsu dimulai dari air artetis, lalu diberi filter dan dikemas seolah persis dengan air Zamzam asal Arab Saudi.

Pada kemasan, jerigen dan kemasan plastik semua dibuat seolah mirip aslinya dari Arab.

Air Zamzam palsu itu bermerek Zamzam water King Abdullah bin Abdul Aziz dan Zamzam project.

Hasil produksi air zam zam palsu itu sesuai keterangan pemilik pabrik dipasarkan ke sejumlah toko di dalam dan luar Jateng.

"Kemasan air Zamzam palsu dipasarkan dan dikirim ke Jakarta, Surabaya, Solo, Yogja dan kota Semarang sendiri", tambahnya. Pabrik tersebut beroperasi sejak tahun 2011. (TIM)

Ternyata Juga Banyak Beredar di Mekkah SEJUMLAH warga asing ilegal dan beberapa warga negara Saudi telah membuat dan menjual air Zamzam palsu sebagai profesi yang menguntungkan. Mereka mencampur air Zamzam dengan air biasa dan menjual campuran sebagai air Zamzam murni.

Air palsu mungkin memiliki efek kesehatan yang merugikan yang dapat berbahaya bagi pengguna, demikian Arab News melaporkan.

Para penjual air Zamzam palsu menyebar di sepanjang jalan raya, di sekitar pintu keluar dan masuk ke Mekkah, dan bahkan di dekat Masjidil Haram. Mereka melakukan perdagangan ilegal tanpa mengindahkan pihak yang berwenang yang selalu mengejar mereka.

Seperti diberitakan, Arab News melakukan investigasi ke tempattempat air Zamzam palsu diproduksi. Tur dimulai di daerah Masjidil Haram di daerah Al-Ghazzah, di mana banyak orang dari Afrika menjadikannya sebagai profesi ilegal.

Mereka membeli galon kosong baru dalam berbagai warna, meletakkan sejumlah kecil air Zamzam ke dalamnya dan mengisi sisanya dengan air biasa. Mereka melakukan pencampuran air di tempat-tempat yang jauh dari pantauan dan kemudian membawa produk mereka ke daerah Al-Ghazzah di mana biasanya terjadi konsentrasi jamaah dan pengunjung.

AGI siapa saja yang membutuhkan air Zamzam, waspada lah.

Jangan sampai menjadi korban penipuan orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Bagi jamaah haji dan umrah atau siapapun yang membutuhkan air Zamzam, harus waspada dan lebih ekstra hatihati. Jika benar-benar ingin membeli air Zamzam, pastikan keasliannya. Terutama jika membeli yang sudah dalam kemasan botol atau jerigen. Baik yang ada di Indonesia ataupun yang berada di Arab Saudi.

Permintaan kebutuhan air Zamzam yang sangat tinggi dimanfaatkan oleh oknum jahat untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan memalsukan air yang bersumber sejak jaman Nabi Ibrahim ribuan tahun silam.

Bukan hanya di Indonesia saja yang menjadi surganya barangbarang palsu, di negara asal air Zamzam ini, Saudi Arabia, ada juga yang memalsukannya.

Seperti diwartakan Arab News dan Saudi Gazette, sepuluh orang, termasuk seorang warga Saudi, telah ditangkap karena mengedarkan dan menjual air minum biasa sebagai air Zamzam . Penyelidik dari Kementerian Perdagangan dan menggerebek sebuah rumah di daerah di Al-Rusaifah.

Rumah tersebut dijadikan tempat pengisian botol-botol air minum biasa yang dipalsukan sebagai air Zamzam .

Kelompok pemalsu air Zamzam ini berada di wilayah Mekkah, dipimpin oleh seorang pria Saudi. Dalam operasi bersama penggerebekan polisi, Jumat (17/ 1/2014), tersebut berhasil disita 200.000 botol air Zamzam yang sedang diisi dan siap diedarkan.

Tempat ini diketahui tidak memiliki izin pengemasan air minum dan para pekerjanya melanggar regulasi kebersihan.

Pada saat yang hampir bersamaan, di tanah air polisi juga berhasil membongkar pemalsuan air Zamzam di kota Semarang dan

Operasi mereka berlangsung terus 24 jam sehari, tetapi mereka melarikan diri dan bersembunyi setiap kali melihat tim keamanan.

Di daerah Kudai, yang memiliki stasiun pompa untuk air Zamzam, sejumlah orang Afrika, Burma dan Bangladesh mengisi galon mereka dengan air Zamzam. Ditempat lain mereka mencampurnya dengan air biasa, dan menjual campuran itu untuk dipasarkan para pengasong di sekitar Expressway JeddahMakkah.

Sepanjang tol, khususnya di dekat pompa bensin di sekitar keluar Makkah, beberapa kelompok penjual air Zamzam oplosan juga ditemukan. Mereka meletakkan galon mereka di truk kecil yang diparkir di sana, menutupinya dengan kain. Di sini, air Zamzam tak hanya dioplos, tapi juga menjadi tak higienis karena ter-

paan matahari dan debu terus menerus.

Penjual air Zamzam palsu menghasilkan lebih dari 400 riyal sehari. Bahkan menurut pantauan Arab News, bisa sampai 600 riyal selama akhir pekan dan liburan sekolah musim panas. Sebuah galon besar air campuran dijual dengan harga 15 riyal, medium 10 riyal, dan kecil 5 riyal. Mereka membeli air Zamzam dari stasiun pemompaan dengan harga 2 riyal per galon.

Konsultan dan dokter spesialis memperingatkan terhadap risiko air tersebut, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk diare dan tifus. Mereka menyarankan agar jamaah sebaiknya mengisi sendiri galon mereka di pompa pengisian air Zamzam gratis di Kudai atau Masjidil Haram. (TIM)

Batang, Rabu (15/1/2014).

Pemalsuan ini sudah beroperasi selama 2 tahun. Hasil produksinya sudah banyak beredar dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, Jogja dan lainnya. Pelaku dan pemilik air Zamzam abal-abal dikedua kota ini masih bersaudara dan mereka semua mantan TKI (tenaga kerja Indonesia).

Pabrik tersebut diketahui mengemas air artetis kemudian diberi filter dan dikemas dalam berbagai ukuran seolah mirip air Zamzam dari Arab dengan merek Water King Abdullah bin Abdul Aziz, Zamzam Project. Dari kemasan botol kecil, besar, jerigen hingga galon. Omzetnya ratusan juta hingga milyaran rupiah!

Oleh karena itu, waspadalah!

Jika ingin air Zamzam asli, ambil langsung di Masjidil Haram, Mekkah atau Masjid Nabawi, Madinah.

Diungkapkan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, menyita ribuan kemasan air Zamzam yang diduga palsu. Penggerebekan itu dilakukan pada sebuah bangunan yang berada di Desa Kaliwareng, Kecamatan Warung Asem, Batang, Kamis (16/ 1) siang. Air Zamzam palsu sebenarnya sudah lama beredar dan diketahui masyarakat.

Keresahan terhadap isu air Zamzam palsu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Kabupaten Batang dan sekitarnya. Namun masyarakat belum mengetahui bentuk kemasan dan tempat pembuatannya.

Kepala Bidang Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Batang, H Hasan Bisri SAg, mengatakan, dirinya sudah lama mengetahui ada air Zamzam palsu atau oplosan yang beredar.

“Itu sangat meresahkan masyarakat,” katanya.

Hasan mengatakan, banyak masyarakat yang mempertanyakan keaslian air Zamzam yang beredar. Sehingga dia mengimbau masyarakat berhati-hati dengan air Zamzam yang dijual bebas.

Dibenarkan, setiap jamaah yang pulang ibadah haji dan umroh, hanya mendapatkan jatah volume air Zamzam hanya 10 liter.

“Ini yang membuka peluang oknum dan pihak tidak bertanggungjawab untuk menjual air Zamzam palsu. Atau membuka usaha mengemas air Zamzam oplosan," ucapnya.

Tahun ini, rencananya jatah air Zamzam akan ditingkatkan oleh maskapai garuda dari 10 liter menjadi 20 liter.

(TIM)

Edarkan Produk Lewat Biro Haji KEPOLISIAN Daerah Jawa Tengah, menggerebek pabrik air kemasan Zamzam palsu di Kaliwareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

Kepala Kepolisian Resor Batang, AKBP Widi Atmoko, di Batang, Jumat, mengatakan bahwa pengrebekan pabrik air Zamzam palsu, milik Mohamad Huda, warga Jalan Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, polisi menyita ribuan botol air kemasan siap diedarkan.

"Pengerebegkan dilakukan oleh Tim Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kamis (16/1), polisi menyita ribuan botol air kemasan," katanya.

Menurut dia, kegiatan pabrik air Zamzam ini dilakukan pada malam hari dengan modus operandi mendatangkan air isi ulang dari luar daerah. "Sedikitnya 4.800 liter air isi ulang per hari didatangkan. Selanjutnya, air isi ulang tersebut, dicampur dengan air zam-

Air zamzam asli

Air zamzam palsu

zam asli dan dikemas dalam berbagai ukuran," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Polsek Warungasem AKP Joeharno mengatakan aktivitas pabrik air Zamzam palsu tersebut diduga sudah beroperasi selama enam bulan."Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, tersangka telah memproduksi ditempat lain.

Polisi masih menyelidiki kasus tersebut," katanya.

Menurut dia, hasil produksi air kemasan bermerek Zamzam palsu ini dibuat dalam beberapa kemasan, seperti isi lima liter, satu

liter, dan isi 60 mililiter.

Semua kemasan dibuat sama persis dengan kemasan air Zamzam asli dari negara asalnya, sehingga bagi konsumen sulit membedakan antara air Zamzam asli dengan palsu.

Ia mengatakan pemasaran produk air kemasan Zamzam palsu ini antara lain Solo, Jakarta, Surabaya, dan Medan. "Pemilik pabrik air kemasan palsu ini bekerjasama dengan biro haji memasarkan produk ini. Jadi jaringan penjualannya sudah sangat rapi," katanya. (TIM)

hui bahwa kelompok pemalsu air Zamzam itu dipimpin oleh seorang pria warga Saudi.

Para pria anggota kawanan tersebut tertangkap basah oleh petugas, saat sedang mengisi botol-botol air dan bersiap untuk mengedarkannya.

Dalam operasi bersama polisi penggerebekan hari Jumat (17/1)

itu, aparat berhasil menyita 200.000 botol air Zamzam palsu.

Para pelaku kemudian digiring ke kantor polisi di Al-Mansour untuk diperiksa lebih lanjut.

Tempat itu diketahui tidak memiliki izin usaha pengemasan air minum dan pekerjanya melanggar regulasi kebersihan.

200 Ribu Botol Disita SEPULUH orang, termasuk seorang warga Saudi, telah ditangkap karena mengedarkan dan menjual air minum biasa sebagai air Zamzam.

Penyelidik dari Kementerian Perdagangan dan Industri menggerebek sebuah rumah di daerah di Al-Rusaifah. Rumah tersebut dijadikan tempat pengisian botol-botol air minum biasa yang dipalsukan sebagai air Zamzam, lansir Saudi Gazette.

Sementera Arab News menyebut rumah itu terletak di daerah Misfalah. Keduanya berada di wilayah gubernuran Mekkah. Pihak berwenang kemudian mengeta-

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

Pemkab Nias Berangkatkan 39 Tenaga Kerja Binaan Ke Batam NIAS - Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberangkatkan 39 orang tenaga kerja binaan asal Kabupaten Nias ke Batam, Minggu kemarin.

Kepala Dinas Sosial Kab. Nias Drs.Famahato Mendrofa mengatakan sesuai surat dari PT Danka Hureco Batam tertanggal 14 Desember 2013 No.006/04/SP/XII/2013 tentang permohonan untuk merekrut tenaga kerja asal dari Kabupaten Nias.

Dikatakannya, dari pelamar yang berjumlah 57 orang dimana laki-laki 18 orang dan perempuan 39 orang, maka berdasarkan hasil rekruitmen yang dilakukan oleh PT Danka Hureco ternyata hanya sebanyak 39 orang saja dimana laki –laki 11 orang dan wanita 28 orang yang dinyatakan lulus.

Rekruitmen ini merupakan lanjutan kerja sama dengan PT Danka Hureco yang sebelumnya telah mempekerjakan tenaga kerja dari Kabupaten Nias sebanyak 19 orang dimana laki-laki 5 orang dan perempuan 14 orang pada bulan agustus 2013 lalu, ujar Kadis yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, F.Bate’e.

Para tenaga kerja yang

akan dipekerjakan di PT Philips Batam tersebut dikontrak selama dua tahun kerja. Sedangkan keberangkatkan tenaga kerja ini akan diantar oleh staf dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Nias, terang beliau lagi.

Untuk biaya transportasi dari Gunungsitoli ditanggung sementara oleh tenaga kerja dan untuk biaya transportasi dari Medan ke Batam ditanggung oleh PT Danka Hureco sesuai dengan upah minimal Kabupaten/Kota Batam. Dan, kepada tenaga kerja akan diberikan upah sebesar Rp 2.400.

000 perbulan termasuk fasilitas PT Danka Hureco yang menyediakan asrama, antar dilokasi kerja, jaminan kesehatan serta jamsostek.

Warga Binaan sosial ke WBS Tanjung Morawa angkatan Pertama Januari–Juni 2014, terdiri dari ahli menjahit masing-masing Nur Fitriana Aceh asal Kecamatan Sogaeadu, Peniwati Laoli, Aryanti Zendrato Kecamatan Hiliduho,Parli Harefa ahli perbengkelan asal Kecamatan Idano Gawo. Selanjutnya untuk ahli Bordir yakni Ernawati Gea, Indah Riang Ndruru asal Kecamatan Idano Gawo dan Lifati Ndruru asal Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias. (YAGI)

Aktifitas Sinabung Masih Tetap Tinggi TANAH KARO - Awan panas yang dimuntahkan Gunung Sinabung di Tanah Karo Sumatera Utara adalah campuran material debu yang suhu panasnya mencapai 7000 C. Sebagaimana diketahui akibat semburan awan panas yang terjadi, Sabtu (1/2) yang lalu mengakibatkan tewasnya beberapa warga yaitu di desa Suka Meriah Kecamatan Naman Teran sebanyak 14 orang ditambah dua orang lagi meninggal dunia di Rumah Sakit Efarina Etaham termasuk meninggalnya satu orang belakangan ini, Rabu (5/2) setelah dirawat selama lima hari di rumah sakit yang bernama Doni Sembiring (70) penduduk desa Suka Meriah sehingga jumlah korban tewas seluruhnya akibat semburan awan panas Gunung Sinabung menjadi 16 orang.

Pada jumlah korban tewas yang 16 orang tersebut 7 orang diantaranya adalah relawan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) untuk membantu penanganan erupsi Gunung Sinabung.

Evakuasi lanjutan yang dilakukan Tim Evakuasi, PMI, Basarnas, TNI dan Polri untuk mencari jasad korban di tempat sejak Minggu (2/2 – 6/2) masih gagal dikarenakan aktivitas Gunung Sinabung masih tetap tinggi walaupun suasana hari cerah dan Kamis (6/2) erupsi tidak lagi ada namun lidah lava terus bergerak-gerak.

Kepala Humas Pusat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan diperkirakan

status Gunung Sinabung mengalami status penurunan pada akhir Februari – Maret 2014. Sebanyak 16 desa sudah boleh dipulangkan dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Payung, Simpang Empat, Naman Teran dan Tiganderket.

Adapun desa yang 16 tersebut adalah Desa Cimbang, Ujung Payung, Payung, Rimokayu, Batu Karang, Jeraya, Pintu Mbesi, Pancur, Naman, Kutambelin dan Desa Tanjung Morawa.

Sutopo juga menerangkan desa yang terletak pada zona merah belum boleh dipulangkan yaitu juga di 16 desa antara lain desa Suka Meriah, Gurukinayan, Lau Kawar, Bekerah, Simacem, Kutarayat, Sigarang-garang, Kuta Tonggal, Sukanalu, Kuta Gugung, Mardingding, Temburun dan desa Perbaji.

Pemulangan pengungsi nantinya terdiri dari tiga tahap, tahap I sebanyak 13.828 jiwa (4639 KK), tahap II sebanyak 15.985 jiwa (4645 KK), dan tahap III sebanyak 1110 Kepala Keluarga dan kepada mereka mendapat bantuan uang perhari dan jatah beras dari Kementrian Sosial dan alat kebersihan dari BNPB. Lima desa dalam radius 5 KM harus direlokasi yaitu desa Suka Meriah, Berastepu, Gamber, Bekerah, Simacem, dan penyediaan lahan relokasi adalah tanggung jawab Pemda Karo dan Pemprov Sumatera Utara, ujar Sutopo Purwo Nugroho.

(ST)

SUMUT / ACEH

Bupati Sergei Hadiri Sarasehan Ke-28 Bitra Indonesia SERGEI - Bupati Sergai Ir.H.Soekirman beserta istri Rabu (5/2) di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi menghadiri Sarasehan Ke-28 Bitra Indonesia dengan tema 'Meningkatkan Peran Masyarakat Sebagai Pendorong Lahirnya Kebijakan Yang Pro Rakyat'. Turut mendampingi beliau, Asisten Ekbangsos Drs.H.Winarno MM,beberapa Kadis, Camat Serba Jadi Sri Hernawati,S.Sos, dan Direktur BITRA Wahyudi.

Pada kesempatan itu Soekirman menyebutkan, menyambut baik acara sarasehan ini. Sarasehan adalah salah satu bentuk tindak lanjut dari visi yang dimiliki oleh BITRA yaitu mendampingi dan memperkuat keberadaan rakyat. “Sebab semakin tahun BITRA akan semakin tua, oleh sebab itu perlu adanya regenerasi dari kaum muda untuk memajukan BITRA ini sendiri dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BITRA setiap tahun.

BITRA patut bergembira melihat masyarakat dampingannya, sebab masyarakat ini sudah mampu melihat keberhasilan dari masyarakat itu sendiri. “Maka orangorang yang berhasil inilah yang seharusnya ditiru, jadi masyarakat tidak lagi harus belajar di BITRA. Akan tetapi mereka cukup mempelajarinya dari masyarakat dampingan BITRA yang sudah berhasil,” dan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada ke-

SAMBUT AN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan arahan dan bimbingan pada acara Sarasehan Ke-28 BITRA Indonesia Pulau SAMBUTAN Gambar, Kecamatan Serbajadi, Rabu (05/2). (KPKPOS/ARM) lompok-kelompok binaan akan terus dievaluasi.

Selama 8 Tahun Credit Union (CU) Binaan BITRA ini telah berhasil mengelola uang masyarakat Desa Silebo-lebo Kabupaten Deli Serdang dengan catatan Aset sebesar 2,8 Miliyar di Tahun 2012 dengan pemasukan tersebut, CU mengantongi keuntungan sekitar 185 juta rupiah pertahun,ujar Bupati.

Sementara itu Direktur BITRA Wahyudi menyebutkan dalam sambutannya, BITRA berdiri pada tahun 1986 pasca pertemuan wahana lokakarya informasi masyarakat di Sei Rampah, bahwa dengan dilakukannya sarasehan ini selain menjaga tradisi positif BITRA dalam

menjaga hubungan antara BITRA dengan kelompok dampingannya, sarasehan ini juga bisa membangun sinergisitas perencanaan-perencanaan kegiatan, berbagi pengalaman, dan juga mendiskusikan hal-hal baru yang telah dilakukan oleh dampingan-dampingan BITRA dan menyempurnakan ide-ide untuk 5 tahun kedepan agar kebijakan yang dilahirkan di Kabupaten Sergai dapat lebih mempertimbangkan alam, dan lainnya agar kondisi pertanian dan hasil yang didapat dapat lebih baik.

Lebih lanjut Wahyudi menyebutkan, sarasehan ini juga diharapkan bisa menjadi ruang bagi peserta dan juga BITRA untuk melihat peluang

Perayaan Imlek 2565 di Stabat

Kuatkan Persatuan dan Kebersamaan Dalam Membangun Langkat STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH diwakili oleh Plt. Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahuddin M. Kes, MM menghadiri perayaan Imlek 2565 yang digelar di Avalokitesvara Jln. Kartini No 1 Stabat, Kamis malam.

Perayaan yang diwarnai dengan pertunjukan Barongsai dan pesta kembang api merupakan wujud berbagi kasih antar sesama warga guna mempererat rasa kebersamaan sekaligus memperkuat persatuan menuju masyarakat yang sejahtera. Pada kesempatan tersebut H. Indra Salahuddin yang disambut dengan atraksi barongsai dan berbagai seni tari khas etnis Tiong Hoa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kegiatan dimaksud yang merupakan suatu upaya warga etnis Tiong Hoa dapat berbaur bersama guna membangun Langkat yang religius dan sejahtera.

“Selamat merayakan Hari Raya Imlek 2565 bagi masyarakat etnis Tiong Hoa, semoga melalui perayaan ini kita kuatkan rasa persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Langkat untuk lebih maju dan bermartabat” ujar H. Indra Salahudin.

Sebelumnya Ketua Panitia Ahai menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran Bupati H Ngogesa yang diwakili Plt. Sekda-

Wartawan Lhokseumawe Gelar Aksi Berkabung

riahkan acara, mengubah langitlangit daerah tersebut menjadi berwarna-warni dengan keindahan cahaya kembang api serta atraksi 3 barongsai yang ikut menarik perhatian pengunjung, hadir juga dalam acara tersebut Assisten 1 Pemerintahan Kab. Langkat Drs. Abdul Karim M. AP, Kabag Bina Mitra Polers Langkat, dan sejumlah SKPD, Muspika Kec. Stabat serta perwakilan etnis.

LHOKSEUMAWE - Wartawan di Aceh Utara dan Lhokseumawe serta sejumlah perwakilan LSM dan mahasiswa, Selasa (4/2) menggelar aksi berkabung di Lapangan Hiraq Lhokseumawe. Aksi itu sebagai bentuk ungkapan berlangsungkawa atas meninggalnya dua jurnalis akibat diterjang awan panas Gunung Sinabung, Sumatera Utara, Sabtu (1/ 2).

Kedua rekan jurnalis yang meninggal itu adalah Rizal Syahputra dan Thomas S Milala.

Pantauan Serambi, sekitar pukul 09.30 WIB, pesereta aksi yang mayoritas menggunakan baju hitam dan mengikat kepala dengan kain putih mengusung foto korban.

Kegiatan diawali dengan doa bersama dan kemudian dilanjutkan dengan renungan bagaimana seorang wartawan harus mengutamakan keselamatan saat meliput, karena nyawa lebih penting dari sebuah berita yang eksklusif. Selanjutnya, membubarkan diri.

Koordianator aksi, Rahmad YD, menyebutkan, aksi itu merupakan bentuk kepedulian dan rasa perihatin pihaknya terhadap musibah yang dialami dua jurnalis di Sinabung.

“Aksi seperti ini juga sebagai upaya mengingatkan rekan-rekan wartawan agar ke depan lebih mengutamakan dalam meliput berbagai insiden,” ujarnya.

(JUL)

( SIN/YAN)

LEP AS LAMPION - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu diwakili oleh Plt. Sekdakab. Langkat LEPAS dr. H. Indra Salahuddin M. Kes, MM secara simbolis melepas lampion dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2565 yang digelar di Avalokitesvara Jln. Kartini No 1 Stabat, Kamis (30/1) malam.

Kab Langkat beserta jajaran SKPD di Lingkungan Pemkab Langkat ditengah-tengah mereka, dirinya yang juga selaku Kepala Lingkungan daerah tersebut merasa sangat bahagia karena kepedulian dan perhatian yang ditunjukan Bupati tanpa membeda-bedakan masyarakatnya.

Diakhir acara Plt. Sekda beserta rombongan bersama ribuan masyarakat yang memadati lokasi untuk menerbangkan lampion-lampion dan meme-

potensi-potensi lain yang masih mungkin untuk dikembangkan. Sebab biar bagaimanapun, apa yang sudah dilakukan oleh BITRA bersama kelompok dampingannya masih dalam skala yang kecil dan kedepannya dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam kelompok dampingannya kearah skala yang lebih besar lagi.

“Dimana salah satu cara untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut adalah dengan mensinergikan inisiatif-inisiatif yang dikembangkan oleh BITRA dengan kelompok dampingannya dengan kebijakankebijakan pemerintah setempat dan semoga sarasehan dapat berjalan ketahun-tahun berikutnya. (ARM)

Asahan Pers Club dan PMI Asahan Gelar Aksi Donor Darah

AWAN PPANASANAS- Korban awan panas Sinabung saat dievakuasi relawan dari TKP.

KISARAN - Asahan Pers Club bekerjasama dengan PMI menggelar donor darah yang digelar di kantor Asahan Pers Club Jalan Sisingamangaraja No.376 Kisaran, Kamis lalu. Aksi donor darah ini diikuti oleh sebagian anggota APC, rekanan pemborong di Asahan, LSM, fans Milan yang tergabung dalam Milanisti Indonesia Basis Kisaran, masyarakat sekitar serta beberapa PNS Kabupaten Asahan yang datang sukarela mendonorkan darahnya.

Dalam donor darah ini tampak dihadiri langsung Ketua PMI Asahan H. Erwis Edi Fauza Lubis yang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata, Kepala Dinas Tenaga Kerja Asahan Jaya Prana Sembiring, Ketua Ikatan Muda Muhammadiyah Asahan Muhammad Fauzi Panjaitan, Ketua DPP LSM Fokus M. Syihabuddin, Ketua

Milanisti Indonesia Basis Kisaran Ilham Syahputra beserta anggotanya, Kepala Cabang Yudistira Kisaran Feriyanta Tarigan, Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Asahan, pegawai Kelurahan Tegal Sari Yazid Ilham dan pegawai Dinas Pertanian Asahan Zalifah Zuliana, yang juga ikut serta mendonorkan darahnya dengan sukarela.

Ketua Asahan Pers Club Ahmad Qusairi didampingi Sekjen APC H. Abdul Halim, Bendahara Mawalulil Ilham dan Humas APC Ibnu Hajar Amd menyebutkan bahwa donor darah ini dimasukkan dalam kegiatan rutin APC yang akan digelar 4 bulan sekali.

“Pelaksanaan donor darah ini kita masukkan ke dalam agenda rutin APC yang kita gelar 4 bulan sekali, dan saya sangat terharu de-

ngan partisipasi dari anggota APC dan dari pihak lain yang ikut serta dalam kegiatan APC donor darah ini dan kita berharap kegiatan yang akan datang peserta donor akan bertambah,” ujar Qusairi.

Hal senada juga diungkapkan Humas APC Ibnu Hajar Amd yang menyebutkan dalam donor darah ini APC menyumbangkan 31 kantong darah berukuran 250 cc yang diambil dari para donator yang hadir.

“Dalam kegiatan ini APC menyumbangkan sebanyak 31 kantong darah yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan darah,” imbuhnya.

Sementara itu Pembina Milanisti Indonesia Basis Kisaran Azhar Nasution didampingi Ketua Milanisti Indonesia Basis Kisaran Ilham Syahputra dan anggotanya menyebutkan

ikut sertanya dalam kegiatan ini karena Milanisti Indonesia Basis Kisaran memiliki moto lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga.

Terpisah Kepala UTDRS (Unit Transfusi Daerah Rumah Sakit Umum Hams Kisaran) Subur Hasibuan mewakili Ketua PMI Asahan yang juga sebagai tenaga medis dalam donor darah ini menyebutkan ucapan terima kasihnya kepada Asahan Pers Club (APC) yang telah melaksanakan kegiatan donor darah ini, Subur berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan berharap organisasi lain dapat mengikuti jejak dari APC. “Kita mengucapkan terima kasih kepada APC yang telah menggelar kegiatan donor darah ini, selain itu kita juga berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan” ujarnya. (IN)

15

KPK POS

SUMUT

ANEKA

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

Pengurus BKMT Kecamatan Pangkatan 20142019 Dilantik R.PRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr.H Tigor Panusunan Siregar, SpPD bersama Ketua Tim Penggerak PKk Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT, baru-baru ini menyaksikan Pelantikan Pengurus BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Kecamatan Pangkatan Periode 2014 – 2019 di Lapangan Perkebunan Pangkatan.

Para Pengurus BKMT Kecamatan Pangkatan Periode 2014 – 2019 yang dilantik Ketua BKMT Kabupaten Labuhanbatu itu terdiri dari Mida Nainggolan, SPd sebagai Ketua, Roudhatul Jannah Hasibuan, SH sebagai Sekretaris dan Suliati sebagai Bendahara, ditambah dengan pengurus bidang.

Dalam Pidato Pelantikan itu Ketua BKMT Kabupaten Labuhanbatu Hj Anim Asmara mengatakan, sampai saat ini di Kabupaten Labuhanbatu sudah ada tujuh Kecamatan kepengurusan BKMT yang dilantik, untuk itu saya ingatkan sesudah dilantik kita jangan berhenti sampai disini, marilah kita bekerja dan berbuat untuk kemaslahatan ummat.

Bahkan Hj Anim Asmara dalam kesempatan itu kembali mengucapkan terima kasih kepada Bupati Labuhanbatu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan agar BKMT ini lebih maju dan berkembang ditengah-tengah masyarakat khususnya dikalangan kaum ibu-ibu jemaah perwiritan, seperti thema dalam acara pelantikan ini yaitu, “Mari Kita Teladani Kehidupan Rasulullah SAW dalam Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.” ungkapnya.

Sedangkan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dalam sambutannya mengharapkan, agar BKMT Kecamatan Pangkatan menjadi contoh dalam memberikan pelayanan keluarga, karena melalui BKMT ini ibu-ibu dapat menambah dan memberikan ilmu sekaligus melakukan pembinaan terhadap majelis taklim kaum perempuan terutama dalam membina keluarga.

“Untuk menjalani roda kehidupan ini kita harus mempunyai ilmu, maka dengan ilmu yang dimiliki itulah para pengurus BKMT akan dapat menyatukan seluruh majelis perempuan, baik ditingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, karena BKMT adalah merupakan wadah untuk menambah wawasan dan tempat berbagi ilmu sesama kaum perempuan”, kata Tigor.

Disamping itu Tigor juga mengingatkan seluruh pengurus dan anggota BKMT Kecamatan terutama kaum ibu yang berada di wilayah Kecamatan Pangkatan ini untuk membekali anak-anaknya tentang nilainilai agama dan adat serta kebudayaan di daerah ini, khusus dalam bidang keagamaan para orang tua dapat mendorong anak-anaknya untuk belajar mengaji di masjid-masjid usai sholat Magrib, sesuai dengan apa yang telah diprogramkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yaitu 'Labuhanbatu Mengaji' yang telah berjalan di ratusan Masjid.

Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT dalam kesempatan itu juga mengingatkan, mulailah kita bekerja dari yang kecil sehingga nantinya dapat menjadi besar dan yang paling utama jalin dulu silaturrahim sesama anggota BKMT di Kecamatan Pangkatan agar dapat bekembang menjadi besar hingga kepelosok desa, dengan harapan para pengurus BKMT harus menjadi tauladan ditengah-tengah masyarakat, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pembinaan di berbagai majelis taklim kaum perempuan. (HAH)

Ngogesa Hibur Pengungsi Sinabung di Langkat STABAT - Ketua DPD Partai Golkar Langkat H Ngogesa Sitepu, SH (HNS) kembali berikan sejumlah bantuan kepada pengungsi Sinabung yang berada di posko pengungsian Balai Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei, Selasa lalu.

Ngogesa yang datang bersama Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Langkat Hj. Nuraida serta sejumlah kader Golkar lainnya seperti Terbit Rencana, PA dan Delia Pratiwi Br Sitepu juga duduk berbaur makan siang bersama para pengungsi yang telah 2 Bulan lebih berada di pengungsian sejak erupsi Sinabung memuncak.

Para pengungsi tampak terhibur dan menikmati panganan kuliner yang secara pribadi disediakan Ngogesa seperti 1000 porsi sate, 1000 porsi martabak, 2000 bungkus roti kelapa, 1000 gelas juice dan 70 kg ikan laut

TINJAU - Ketua DPD Partai Golkar Langkat yang juga Bupati H Ngogesa Sitepu meninjau fasilitas posko kesehatan bagi pengungsi Sinabung di Desa Telagah Kec. Sei Bingei, Selasa (4/2). segar yang siap santap.

Selain itu, diberikan juga 550 pasmina dan 330 sebo dingin

(tutup kepala) kepada para pengungsi, serta uang jajan kepada 162 orang pengungsi anak untuk

Bupati Terima Audensi PT Karya Mandiri SEI RAMPAH - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menerima audensi Direktur Karya Mandiri, Yacob Selasa (4/2) diruang kerjanya. Turut mendampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Kadis Perhubungan, anggota DPRD Sergai Budi SE.Hadir juga Drs. TM Tambunan dari Dinas Perhubungan Pemprovsu.

Budi SE anggota DPRD Sergai selaku ketua rombongan mengatakan,CV. Karya Mandiri ikut berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Sergai salah satunya dengan menyerahkan/ menghibahkan 50 (lima puluh)

unit Reflecting Pinciple/Crystal Light (mata kucing) yang dipasang di jalan Kabupaten/Provinsi Kecamatan Dolok Masihul. Reflecting Pinciple/Crystal Light ini diserahkan sebagai asset Pemkab Sergai.Tujuan pemasangan Reflecting Pinciple/Crystal Light untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, khususnya untuk pengendara kendaraan bermotor di malam hari. Diharapkan dengan pemasangan Reflecting Pinciple/Crystal Light pengendara dapat mengendari kendaraannya di jalur yang benar.

Bupati pada kesempatan itu

mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi atas pemberian Reflecting Pinciple/ Crystal Light kepada Pemkab Sergai untuk dijadikan sebagai asset daerah ini.

Kegiatan ini hendaknya dapat dijadikan sebagai contoh dan menjadi motivator untuk masyarakat Sergai yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini.

Diharapkan dengan pemasangan Reflecting Pinciple/Crystal Light akan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. (ARM)

bekal sekolah yang masingmasing mendapatkan Rp. 100 ribu.

“Mari kita tetap sabar dan selalu banyak berdo’a agar musibah ini cepat berlalu” ujar Ngogesa yang juga Bupati Langkat itu sambil bercengkramah dengan para pengungsi menanyakan berbagai kebutuhan dan hal yang menyangkut kesehatan, pendidikan bagi anak-anak dan keperluan sehari-hari.

Kepada pers saat ditanya, Ngogesa menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial, “Mudah-mudahan dengan adanya hal seperti ini dapat menghibur dan meringankan beban sodara-sodara kita ini, juga menggugah hati pihak lain yang berniat untuk turut membantu” katanya.

Camat Sei Bingei M Akhyar mewakili pengungsi yang saat ini berjumlah 776 jiwa yang terdiri dari 226 kk mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Partai Golkar dan H Ngogesa Sitepu yang sejak awal sudah banyak membantu baik secara Pemerintahan maupun pribadi. (JUL)

Yayasan NU Tanjung Mulia Mampu Bersaing dalam Dunia Pendidikan

Medan Berdo’a Untuk Sinabung MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S, SE,MM menghadiri acara do’a bersama bagi korban erupsi Gunung Sinabung Tanah Karo Sumatera Utara di Lapangan Merdeka jalan Pemuda, Medan, belum lama ini.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S, S.E, MM mengatakan sebagai umat beragama walaupun beraneka ragam mari kita mencoba wujudkan bentuk keprihatinan kita, bahwa kita semua yakin tidak ada sebutir debupun terbang tanpa sepengetahuan Tuhan Yang Maha Esa demikian juga yang terjadi di tingkat Nasional, khususnya di Sinabung oleh sebab itu mari kita semua umat beragama yang ada di Medan ini untuk sama sama berdo’a memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segera berakhir bencana alam Erupsi Gunung Sinabung dan mendo’akan masyarakat Kabupaten Karo yang berada di pengungsian agar selalu dalam lindungan TuhanYang Maha Esa, mudah mudahan apa yang kita laksanakan di dengar oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Insya ALLAH akan di kabulkan.

Kegiatan ini di harapkan juga akan dilaksanakan Kodim - Kodim jajaran Kodam I/BB. Dalam doa bersama tersebut, enam pemuka agama, baik Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu secara bergantian memanjatkan doa sesuai dengan keyakinannya.

HADIAH - Kepala Madrasah Muhammad Pasdi Sembiring saat menyerahkan hadiah kepada para siswa yang mendapat juara 1, 2, dan 3 saat usai ujian semester waktu lalu. (KPKPOS/Ist)

DOA BERSAMA - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S, S.E, MM didampingi Ketua DPRD Sumut, Kabindasumut dan Ketua FKUB Sumut saat do’a bersama bagi korban erupsi Gunung Sinabung Tanah Karo Sumatera Utara di Lapangan Merdeka jalan Pemuda, Medan, Kamis (6/2).

Nampak para warga larut dalam doa. Dalam doa bersama ini, masing-masing agama memanjatkan doa secara bergiliran. Untuk agama Islam, doa dipimpin Al Ustad Drs H Abdul Razak. Agama Kristen dipimpin Bishop DR Jhon Hasiolan Manurung, agama Katolik dipimpin Pastur Bona Ventura Hendrikus Gultom. Selanjutnya untuk agama Hindu, dipimpin Pinandita Chandra Bose. Agama Budha dipimpin Bikshu Kemando Thera, sedangkan agama Konghucu dipimpin Andi Miranata SE. Selain doa bersama, juga dilakukan penggalangan dana bagi seluruh peserta yang hadir mengikuti doa bersama tersebut.

Dari penggalangan dana yang dilakukan secara spontan itu berhasil dikumpulkan dana sebesar

Rp.25.400.000. Selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan.

Hadir dalam acara tersebut Danlantamal I/Belawan, Para Sahli Pangdam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Dandim 0201/BS, Para Danyon BS Sewilayah Medan, Danyon Marhanlan I Belawan, Ketua DPRD Sumut, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara dan Kota Medan, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan, Kapolresta Medan, Ketua DPRD Medan, Sekda Kota Medan, Ketua FKUB Sumut, Perwakilan Batalyon BS Sewilayah Medan, Perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Kodam I/BB . (REL)

TANJUNG MORAWA - Dalam perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat diera ini, sebuah Yayasan NU yang mulai bediri sekitar 25 tahun lalu di Desa Tanjung Mulia, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, hingga kini masih mampu bertahan dalam mengelola pendidikan berbasis Islam.

Yayasan NU Tanjung Mulia yang dikelola oleh seorang Kepala Madrasah, Muhammad Pasdi Sembiring, telah melepas ratusan bahkan ribuan lulusan siswa-siswi dari tingkat Ibtidaiyah (SD sederajat) dan Tsanawiyah (SMP sederajat).

Muhammad Pasdi Sembiring yang ditemui di ruang kerjanya belum lama ini mengatakan, "Jabatan saya sebagai Kepala Madrasah merupakan amanah dari pihak yayasan sejak tahun 1989 yang telah mempercayakan saya untuk melestarikan Madrasah NU ini, dan saya juga telah ditunjuk langsung oleh Kemen-

terian agama dalam menjalankan tugas ini maka dari itu saya akan berusaha terus mengemban amanah itu", ujarnya.

Muhammad Pasdi juga menambahkan, dengan memicu semangat siswa agar lebih baik dalam belajar, kami memberikan hadiah bagi Siswa-siswi yang mendapat juara 1,2 dan 3 pada beberapa ujian semester yang telah terselenggara. "Ini hanya sebagai pemicu membentuk karakter para siswa agar semakin giat belajar untuk menggapai nilai terbaik", ungkap Muhammad Pasdi.

Saat ini, ada sekitar 189 siswa Ibtidaiyah dan 85 siswa Tsanawiyah mengemban ilmu di Yayasan NU Tanjung Mulia, bahkan yayasan yang dikenal lebih menonjolkan kurikulum pendidikan islam ini juga mengikutkan para peserta didik bergabung dalam organisasi pramuka demi kreativitas para siswa. (DIZ)

Bupati Terima Audensi Panitia Sergai Open Motocross & Grasstrack 2014 SEI RAMPAH - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman Selasa (4/2) di ruang rapat Bupati menerima audensi dari Panitia Sergai Open Motocross dan Grasstrack 2014.

Turut mendamping Bupati, Wabup Syahrianto SH, Asisten Ekbangsos Drs. H. Hadi Winarno MM, Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker Manik MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon.

Camat Sei Rampah selaku Ketua Panitia Olahraga otomotif menjelaskan Motocross dan Grasstrack merupakan

kegiatan yang banyak diminati kalangan generasi muda khusus di Kabupaten Sergai dan digelar dalam rangka untuk pembinaan terhadap generasi muda, mengurangi aksi balap liar dijalanan yang dapat merugikan diri sendiri juga orang lain. Event ini salah satu kegiatan penyaluran bakat dan hobi para generasi muda di dunia otomotif. Motocross dan Grass Track merupakan event yang sangat merakyat.

Ditambahkan, kegiatan ini juga bertujuan mengembangkan olahraga di kabupaten ini, serta mengantisipasi dan

mencegah perilaku kurang baik khususnya penyalagunaan narkoba dan gank motor. Perlombaan Motocross dan Grass Track ini memperebutkan Piala Wakapolri, Piala Kapoldasu dan Piala Bupati Sergai. Event akbar yang bekerja sama dengan IMI Sumut ini nantinya akan dihadiri Wakapolri Komjen Pol Oegroseno akan berlangsung pada tanggal 22-23 Februari 2014 di sirkuit Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan DolokMasihul.

Pada kesempatan itu Bupati menyambut baik kegiatan ini, karena disamping me-

ngembangkan olahraga juga sebagai ajang penyaluran hobi dan bakat. Diharapkan kegiatan ini bukanlah seremoni biasa melainkan juga untuk mencari bibit-bibit atlet yang nantinya dapat membanggakan Kabupaten ini baik di tingkat provinsi, nasional hingga internasional.

Disamping itu juga jadikanlah ajang ini sebagai promosi daerah, kepada KONI Sergai Bupati berpesan agar lebih memperhatikan atlet dari daerah ini yang telah membawa harum nama Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat. (ARM)

AUDENSI - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan arahan saat menerima audensi dari Panitia Sergai Open Motocross dan Grasstrack 2014 di ruang rapat Bupati, kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa. (KPK POS/ARM)

E D I S I 289 10 - 16 FEBRUARI 2014

PEKAN BARU - Pada prinsipnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak disegala bidang usaha, termasuk perkebunan bertujuan untuk mensejahterakan karyawan, namun sepertinya berbeda dengan prinsip yang terjadi dilingkungan PTPN 5 Pekanbaru.

Perusahaan semi plat merah ini, tahun 2000 lalu telah memprogramkan membangun perumahan untuk karyawan PTPN 5 dengan mitranya yaitu SP.BUN (Serikat Pekerja Perkebunan) PTPN 5. Selaku Ketua Umum SP.BUN Samsul Lubis SH masa itu, membuat kesepakatan menelorkan program Perumnas untuk perumahan karyawan PTPN 5. Program Perumnas tersebut didukung Direksi PTPN 5 sehingga dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi PTPN 5 yang ditanda tangani Ir.Suwandi selaku direktur ESDM PTPN 5 pada masa itu.

Untuk merealisasikan program Perumnas karyawan PTPN 5 tersebut SP.BUN membutuhkan dana sebesar Rp. 4 miliar, dan akhirnya PTPN 5 bersedia bertindak sebagai penjamin pinjaman serta menunjuk BANK Agro sebagai kreditur.

Sementara itu dalam pelaksanaannya SP.BUN menggandeng pula salah satu developer milik AB. Hutagalung. Namun dalam perjalanan, karena type perumahan yang dibangun harganya tidak terjangkau oleh karyawan PTPN 5, membuat pembangunan Perumnas Karyawan PTPN 5 tersebut tersendat. Demikian diungkap sa-

KPKPOS

lah seorang karyawan yang meminta namanya dirahasiakan kepada KPKPos belum lama ini.

Mantan Ketua SP. BUN PTPN 5, Samsul Lubis SH selaku pemekarsa pembangunan Perumnas Karyawan PTPN 5 ketika dihubungi melalui telpon seluler Kamis pekan lalu, membenarkan program Perumnas untuk karyawan PTPN 5 yang dimotorinya itu, bekerjasama dengan PTPN 5.

Menurut Samsul sebelum dilakukan pembayaran atas tanah tersebut, pihaknya bersama menejemen PTPN 5 telah melakukan survei lapangan, kemudian disepakati dan disetujui lahan tersebut cocok dijadikan perumahan karyawan PTPN 5 yang kemudian membentuk panitia pembelian tanah tersebut. Pembentukan Panitia diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi PTPN 5, sehingga uang sebesar Rp. 4 miliar yang di pinjam dari Bank Agro Jakarta dicairkan untuk membayar lahan seluas 20 hektar di Kelurahan Sidomulio Jl.Sukarno Hatta Ujung Pekanbaru dengan harga lahan ketika itu per meter sebesar Rp.20.000 dan dokumen pembelian lahan tersebut berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) sudah teralisasi, terang Samsul.

Lebih lanjut Samsul mengatakan, dokumen kepemilikan lahan, sepeninggalan saya ada pada PTPN 5 dan pengurus SP. BUN, paparnya. Masih kata Samsul tujuan awal dari program pembangunan

Sosialisasi Hadapi UN dan Masuk PTN Lewat Jalur Undangan PERBAUNGAN - Sebanyak 230 orang peserta yang terdiri dari Kepala SMA Negeri Swasta 40 Orang, Kepala SMK Negeri Swasta 30 Orang, Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK urusan kurikulum 72 Orang, Operator Tik SMA/SMK 72 Orang,dan Panitia dan Undangan 14 orang mengikuti sosialisasi Menghadapi Ujian Nasional Dan Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Melalui Jalur Undangan Dan Kiat Jitu Lulus SMPTN Tahun 2014, Senin,(3/ 2) di Aula SMA N 1 Perbaungan.

Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Serdang Bedagai Syahrianto, SH,Kadis Pendidikan H. Rifai Bakri Tanjung,Sekrearis Dinas Pendidkan Hj. Hamidah Pasaribu,Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Janter,Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan dilakukan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan.

Panitia menyebutkan, kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman dini kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan operator TIK tentang UN SMA/SMK, masuk PTN melalui jalur undangan dan memberikan pemahaman tentang kiat jitu lulus masuk SMPTN Tahun 2014,untuk mencapai target kelulusan SMA/SMK Negeri/ Swasta mencapai 100%, dan untuk meningkatkan persentase lulusan masuk PTN melalui jalur undangan dan jalur SMPTN. Bupati Serdang Bedagai dalam sambutan yang dibacakan oleh Wabup Syahrianto SH, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk menyambut Ujian Nasional. Untuk itu Wabup memberikan tips cara sukses menghadapi Ujian Nasional yakni belajar, hafalan, meningkatkan kompetensi bahasa Inggris, mengurangi porsi bermain, ikut Les, jaga kondisi kesehatan badan dan percaya diri. Wabup berharap yang terpenting adalah guru–guru mempersiapkan peserta didik terutama SMA dan SMK dalam pemantapan mengikuti ujian nasional, model/tipe siswa berbeda-beda ada yang rajin, ada yang rajin dan ada yang pemalas dan tidak peduli sama sekali terhadap pendidikan.

Sehingga memang diperlukan penanganan terhadap siswa memang harus fleksibel dan tidak boleh kaku. Terkait dengan PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) ini dimaksudkan untuk pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2014, Kepala Sekolah harus bertanggung jawab penuh atas pengisian PDSS. (ARM)

HALAMAN 16

LOK ASI - Lokasi Permnas Karyawan PTPN 5 Yang Dijadikan Pergudangan(Foto Purba) OKASI Perumnas Karyawan PTPN 5 elok didengar, mensejahterakan karyawan, rumah diangsur dengan cicilan terjangkau, namun setelah sejumlah rumah Perumnas dibangun diatas tanah tersebut, cicilan yang ditetapkan developer tidak sesuai harapan, sehingga perumnas karyawan PTPN 5 tersebut terbengkalai, hanya sampai disitu yang saya tau, yang pasti tanah yang dibeli SP.BUN seluas 20 hektar namun kalau kurang dari 20 hektar berarti ada yang bermain, ujarnya.

Samsul ketika ditanya keterlibatannya, terkait lahan yang direncanakan untuk Perumnas karyawan yang kemudian kabarnya akan diubah dan dibangun pergudangan, oleh PT. Tamoratama Pratama Medan, Samsul membantah, saya tidak tau adanya perubahan atas tanah Perumnas karyawan PTPN 5 yang akan dijadikan pergudangan oleh Edi Johan.

Samsul mengaku menjabat sebagai Ketua SP.BUN hanya 1 periode 1998-2001. Kepengurusan

SP.BUN periode seterusnya hingga sekarang dijabat oleh T. Bangun "Jado silahkan tanyakan kepada T. Bangun selaku ketua umum atau Bakar Nasution Ketua I serta Ifan Pulungan Bendahara SP.BUN PTPN 5 yang sekarang." ujarnya.

Bakar Nasution Pengurus SP. BUN PTPN 5 ketika dihubungi KPK Pos melalui hubungan seluler, mengaku tidak mengetahui adanya pengalihan lahan Perumnas karyawan PTPN 5, kepada

pengusaha Edi Johan. Bagitu juga saat disinggung lahan Perumnas karyawan tersebut akan diubah menjadi pergudangan, Bakar juga mengatakan tidak tau, namun untuk lebih jelasnya Ia mengarahkan dengan menanyakan langsung kepada Ketua Umum SP. BUN, Bakar namun ketika diminta No. HP Ketua Umum tersebut, Ia menjawab tidak tau. "Silakan tanya ke Direksi atau Ketua Umum." ujarnya.

Ucapan senada juga disampaikan Ifan Pulungan Pengurus SP.BUN PTPN 5 yang mengatakan tidak tau menahu, soal pengalihan lahan Perumnas karyawan PTPN 5, ironinya Ifan langsung mematikan telpon selularnya.

Sementara Humas PTPN 5, F. Panjaitan ketika dihubungi melalui hubungan seluler Rabu pekan lalu membenarkan bahwa lahan Perumnas Karyawan PTPN 5 yang dibeli SP.BUN telah dibayar oleh Edi Johan ke BANK Agro. menurut F.Panjaitan uang yang dipinjam SP.BUN dikembalikan Edi Johan sesuai jadwal, "PTPN 5 dengan Edi Johan sudah tidak ada masalah." ujarnya singkat.

Pembangunan Perumahan untuk karyawan PTPN 5 pupus sudah, Lahan SP.BUN seluas 20 hektar, kabarnya15 hektarnya telah dijual kepada Edi Johan, sementara sisanya yang 5 hektar lagi didapat informasi dikapling-kapling diatasnamakan oknum-oknum pengurus SP.BUN dan sejumlah staf PTPN 5.

(PUR)

Melalui PMI Sumut, BEI Bantu Rp 250 Juta Bagi Korban Sinabung KABANJAHE - Kepedulian masyarakat pasar modal terhadap korban bencana Gunung Sinabung ditunjukkan dengan mengunjungi posko pengungsian di Mesjid Agung Kabanjahe, Rabu (5/2).

Pada kunjungan itu, diserahkan bantuan uang tunai senilai Rp 250 juta yang berasal dari pelaku pasar modal yakni Indonesia Stock Exchange (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Indonesian Central Securities Depository (KSEI) yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara untuk penyalurannya.

Selain uang tunai ada bantuan pakaian tidur untuk lansia dari Bina Graha Reksa (BGR).

Direktur Teknologi dan Manajemen Resiko IDX, Adikin Basirun, mengatakan, pihaknya sa-

ngat prihatin kepada seluruh korban bencana Gunung Sinabung. "Kami menyampaikan doa dan harapan. Semoga korban cepat dipulihkan baik secara mental dan fisik," katanya.

Adikin menyebutkan, bantuan yang diserahkan pihaknya akan digunakan untuk membeli bahan material seperti seng dan bahan lainnya yang akan digunakan untuk memperbaiki rumah para korban Sinabung.

"Bantuan yang diberikan ini mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka yang selama berbulan-bulan di pengungsian. Diharapkan ini bisa dijadikan sebagai modal awal untuk perbaikan rumah korban.

Namun tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada bantuan lagi terutama dalam pembelian material," katanya.

Ditambahkannya, bantuan yang diserahkan melalui meka-

BANTU AN - Direktur Teknologi dan Managemen Resiko IDX, Adikin Basirun saat menyerahkan bantuan masyarakat pasar modal BANTUAN peduli Indonesia untuk korban gunung Sinabung sebesar Rp 250 juta kepada pengurus PMI Sumut di Kabanjahe. (KPK Pos/Dok) Wakil Ketua Bidang Hubu- rekan, PMI Sumut juga telah nisme yang ada di Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut, bisa ngan Masyarakat PMI Sumut, menyalurkan berbagai bantuan sampai kepada korban Sina- Prof.DR Bismar Nasution, SH MH dari berbagai perusahaan dan bung. "Semoga bencana ini cepat mengatakan, bantuan tersebut masyarakat yang ikut berempati berlalu. Pemerintah pusat pun merupakan amanah dan akan akibat korban erupsi gunung kita harapkan cepat membantu. disalurkan segera kepada korban. Sinabung ini. Dan kami menguSelain itu Bismar yang juga capkan semoga bantuan yang diKalau memang "harus", ya segera ada relokasi pengungsi. Jadi didampingi Wakil Ketua PMI berikan dari pelaku pasar modal mereka bisa menjalani kehidu- bidang Penanggulangan Ben- ini dapat mengobati kepahitan pan seperti biasanya," pungkas cana Ir.H.Benny Yuswar menya- yang diderita pengungsi. takan, selain BEI dan rekanAdikin.

(BEN)

Pemkab Nias Laksanakan Sosialisasi PPK-BLUD NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli,MM didampingi Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruru,SH,MH membuka secara resmi sosialisasi pemahaman bimbingan teknis persiapan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-Blud) yang dilaksanakan di Lantai 2 RSUD Gunungsitoli,Senin lalu.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan ini sangat penting karena kegiatan ini menjawab sebahagian tantangan serta tuntutan yang dihadapi oleh manajemen RSUD Gunungsitoli agar dapat menjadi suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dikatakan, berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU), Permendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mana setiap Rumah Sakit Pemerintah wajib menerapkan PPK-BLU. Pemerintah telah membuka suatu koridor baru bagi Institusi pelayanan publik seperti RSUD Gunungsitoli untuk dikelola secara lebih professional dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu layanan kepada masyarakat dan nantinya SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan seperti dalam hal Pe-

SOSIALISASI - Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli membuka Sosialisasi PPK- BLUD nganggaran, Penggunaan Lang- dalam rangka Penerapan RSUD sung Pendapatan, Penetapan Gunungsitoli Kabupaten Nias menTarif Layanan, Pengadaan ba- jadi BLUD, untuk segera memrang/jasa, kerjasama investasi persiapkan persyaratan Substantif, Teknis dan Administrasi yang dan lain-lain, terang Bupati.

Selanjutnya, pemerintah Ka- diperlukan, agar selambat-lambatbupaten Nias mengakui bahwa nya pada pertengahan tahun 2014 masih belum menerapkan PPK- persyaratan dimaksud telah diteBLUD. Untuk itu, SKPD bisa tapkan dan dinilai oleh tim penilai, menerapkan PPK-BLUD, baik terutama dokumen persyaratan Unit Pengelola Teknis (UPT), administratif seperti surat pernyaRSUD, maupun Puskesmas. Pe- taan kesanggupan untuk meningmerintah sangat membantu dan katkan kinerja pelayanan, keuamendorong RSUD Gunungsitoli ngan, dan manfaat bagi masyauntuk menerapkan PPK-BLUD. rakat, pola tata kelola, Rencana Pemerintah optimis RSUD yang Strategis Bisnis (RENSTRA), Stanmenerapkan PPK- BLUD tidak dar Pelayanan Minimal (SPM), akan mengalami kerugian dari Laporan keuangan pokok atau sisi operasional. Untuk itu, RS- prognosa/proyeksi, laporan keuaUD Gunungsitoli agar segera ngan dan laporan audit terakhir menerapkan Pola Pengelolaan atau pernyataan bersedia untuk Keuangan BLUD sesuai dengan diaudit secara independen.

Bupati mengharapkan agar peraturan perundang-undangan.

Bupati memberi petunjuk Ke- tahun 2015 RSUD Gunungsitoli pada Direktur RSUD Gunung- sudah menerapkan PPK-BLUD sitoli serta Tim Penyiapan Doku- dengan kriteria memuaskan dan men Persyaratan Administratif status BLUD penuh, jika hal ini

dapat kita wujudkan, maka RSUD Gunungsitoli merupakan SKPD pertama di Pemerintah Kabupaten Nias yang menerapkan PPK-BLUD bahkan di Kepulauan Nias. Dan untuk mewujudkan hal ini sangat diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, sinkronisasi penyiapan instrument administrative.

Pada kesempatan itu bupati juga meminta kepada Direktur RSUD Gunungsitoli senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Nias, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Nias, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nias, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias serta pihak lain yang mendukung kegiatan ini. Dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nias bupati berpesan untuk segera membentuk Tim Penilai PPK-BLUD seperti diamanatkan dalam Permendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), pasal 19 ayat 2 (dua) bahwa Ketua Tim penilai adalah Sekretaris Daerah.

Kepada Tim penilai agar dapat menjalankan peran strategisnya dalam menilai kelayakan pemenuhan persyaratan dan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan pedoman penilaian yang menjadi acuan pelaksanaan penilaian.

Sebagai narasumber pada acara tersebut, Ir.Bedjo Mulyono, MML dari Kementerian dalam Negeri RI dan Drs. Syahrudin

Hamzah,SE,MM pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Umum Daerah (ARSADA) beserta tim.

Turut hadir, Unsur Muspida Kabupaten Nias,Wakil Bupati Nias, Mewakil Ketua DPRD Kabupaten Nias, Antonius Lase, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Staf Ahli Bupati Nias,Asisten dan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Kepala Bagian Lingkup secretariat Daerah Kabupaten Nias.Direktur RSUD Gunungsitoli, Tim Penyiapan Dokumen Persyaratan Administratif dalam rangka Penerapan RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias menjadi BLUD, para dokter, perawat dan undangan lainnya.

Sementara itu didapat kabar dari seorang sumber menyebutkan sejumlah PNS peserta BPJS dilingkungan Pemkab Nias belakangan ini mengeluh dan kecewa karena semenjak pengalihan penanganan obat bagi PNS peserta BJPS yang sebelumnya ditangani oleh apotik swasta dan kini ditangani oleh RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias semenjak bulan Januari 2014, ternyata PNS yang berobat di RSUD Gunungsitoli tidak mendapatkan obat sesuai dengan petunjuk dokter pemeriksa dengan alasan tidak tersedia obat. Bahkan,untuk untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan pasien di sodorkan resep untuk dibeli diluar. "Jadi kenapa gaji kami dipotong untuk biaya kesehatan kalau begini pelayanan di RSUD Gunungsitoli." ujar sumber.

(YAGI)