Epaper kpkpos 290 edisi senin 17 februari 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

SUTAN BHATOEGANA DICEKAL

K R I M I N A L

EDISI 290/ THN VI 17 - 23 FEBRUARI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

KPK Diminta Periksa Bupati Deli Serdang

W

ALAU pembangunan kolam renang yang berada di Tanjung Garbus Kelurahan Petapahan Lubuk Pakam masih dalam perkara sengketa, sehingga kolam renang tersebut terbengkalai karena masih dalam proses perdilan namun Bupati Deli Serdang seperti tutup mata bahkan ada dugaan memanfaatkan keadaan, dimana tetap menggelontorkan anggaran APBD 2014 sebesar 4,2 miliar padahal sebelumnya proyek ini merupakan proyek multi year 2011-2013 yang telah menelan anggaran Rp.11,5 miliar. Ada apa di benak Bupati Amri Tambunan yang tak lama lagi jabatannya akan segera berakhir.

Kasus ini tampaknya tak jauh beda dengan kasus Hambalang, demikian diucap Anggota DPRD Deli Serdang, Apoan Simanungkalit,SE "Kalau dipemerintah pusat ada hambalang, ya proyek ini Hambalangnya Deli Serdang," tambahnya lagi.

Apoan menerangkan, mencurigai adanya dugaan korupsi dalam pembangunan kolam renang dimaksud. Alasannya, Badan

Warga memperhatikan bangunan kolam renang di Deli Serdang yang mulai rusak dan airnya berlumut. Kolam renang inimenghabiskan uang rakyat Rp 2,5 miliar.

• LANJUT KE HAL. 2

Melalui Proses Perjuangan yang Melelahkan Selama Setahun

Tersangka Kasus Pengadaan TIK Nisel Akhirnya Ditahan

TELUKDALAM - Melalui proses perjuangan yang sangat melelahkan akhirnya para tersangka korupsi pengadaan TIK TA. 2011 di tahan Kajari Telukdalam dimana selama ini didapat desas-desus kedua tersangka tidak akan pernah dijadikan pesakitan namun akhirnya terjawablah sudah.

Berkat Kajari Telukdalam yang peduli akan pemberantasan korupsi, prestasi ini patut diancungi jempol karena selama ini pada saat pejabat lama Sontang Sidabutar, tidak berani menanda tangani surat penahanan kepada kedua tersangka dengan alasan bahwa ia mau pindah.

Melihat Duplikat Sertifikat Harus Seizin Kanwil BPN BANGKINANG - Adanya dugaan penerbitan ribuan sertifikat bodong di kawasan HPH Tanaman Industri PT.Rimba Seraya Utama (RSU) belakangan

"Biarlah nanti yang meneruskan pejabat baru." demikian disampaikannya. Sempat terjadi gesekan karena Kasi Pidum pada saat itu mengatakan bahwa berkas para tersangka sudah lengkap dan telah • LANJUT KE HAL. 2

ini, menggegerkan banyak pihak. Kepala Kantor (Kakan) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkinang Armansyah ketika ditemui KPKPos diruang kerjanya Selasa pekan lalu, keheranan dengan adanya pemberitaan terkait ribuan sertifikat bodong yang dilansir koran ini.

"Persoalan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit oleh PT.RSU sudah lama terdengar, namun masalah • LANJUT KE HAL. 2

RIBUAN HEKTAR KEBUN SAWIT PETANI DIRUSAK

PT. SGP dan Kemenhut RI Bakal Digugat DUMAI–Menyakitkan memang, petani dengan susah p a y a h membangun kebun sawit untuk menghidupi keluarganya, pupus sudah, kerja keras selama bertahun-tahun untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, sia-sia. Oleh PT. Sunt a r a Gajapati (SGP) Kelurahan Batu Te r i t i b mitranya PT. Ruas Utama Jaya, (RUJ) tanpa pemberitahuan melakukan

penyerobotan, dan memporak-porandakan sekitar 1000 hektar lebih kebun sawit petani serta belasan rumah warga di Kelurahan Batu Teritib Sei Sembilan Kota Dumai Propinsi Riau, bahkan akibat lahan petani dibeko oleh PT.SGP mengakibatkan para petani tidak bisa masuk ke lahan kebun sawitnya.

Kolom Redaksi

Bangkitkan Semangat Nasionalisme PROTES pemberian nama kapal milik Indonesia KRI Usman-Harun oleh Negara Singapura sepertinya tidak ditanggapi pemerintah dan rakyat Indonesia bahkan disebutkan penamaan KRI UsmanHarun sudah harga mati.

Menurut Singapura dengan membuat nama Usman-Harun akan membangkitkan kenangan luka lama rakyat mereka. Bahkan untuk menunjukan mereka memang tidak suka jika nama itu diabadikan di kapal RI, Kementerian Pertahanan Singapura membatalkan pertemuan dialog pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang sedianya digelar di Singapura bersamaan dengan acara kedirgantaraan, Singapore Airshow, 11-16 Februari 2014.

Waktu telah berlalu selama 46 tahun dan ingatan masyarakat Indonesia terhadap dua pahlawan dwi kora itu memudar, begitu juga seperti memudarnya sikap nasionalis, terbukti pelajaran sejarah dan Pancasila serta mengenang pahlawan tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat penting lagi sepertinya sekarang untuk para anak didik di sekolah, padahal Presiden Pertama RI Soekarno menye• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Penggunaan Dana APBD Ada Aturan Main DUMAI - Penggunaan dana APBD punya aturan main, termasuk dalam pelaksanaan proyek pembangunan Kota Dumai yang menggunakan dana APBD, pelaksanaannya harus sesuai ketentuan yang berlaku, ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Dumai, Amris Rabu pekan lalu, disinggung soal lanjutan proyek galian drainase dalam kota Dumai Jalan Jend, Sudirman, SS.Kasim dan Sukajadi yang dikerjakan Januari 2014

disinyalir pelaksanannya tidak melalui prosedur lelang, menurut Amris harus dihentikan, proyek dilanjutkan tahun 2014 melalui lelang tender.

Penghentian lanjutan galian drainase telah disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Kota Dumai Rabu (12/2).

Namun PU Kota Dumai tetap ngotot melanjutkan galian drainase tersebut, tanpa melalui proses lelang tender 2014, sehingga DPRD Dumai

akan memanggil Dinas PU Dumai hearing, bila perlu hasil hearing tersebut DPRD kota Dumai merekomendasikan ke Polresta Dumai untuk dilakukan pengusutan.

Disinggung soal dana yang dialokasikan untuk proyek galian drainase tersebut, kata Amris sekitar Rp.19 miliar lebih,sebagai pelaksana Toko Senang Jl.Sukajadi Dumai • LANJUT KE HAL. 2

HEBOH PENAMAAN KRI USMAN HARUN Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) akan menerima tiga kapal kelas fregat ringan jenis Nakhoda Ragam ditahun 2014 ini. Kapal yang sudah dilengkapi dengan persenjataan terbaru buatan Inggris ini direncanakan kapal pertamanya datang pada bulan Juni dan akan diberi nama KRI Bung Tomo.

Kapal kedua dan ketiga yang datang berikutnya akan diberi nama KRI John Lie dan KRI Usman Harun. Namun pemberian nama kapal ketiga tersebut mendapat protes keras dari negara Singapore

Membuka Ingatan Ganyang Malaysia PROTES dari negara Singapore ini tentu saja menhentakkan masyarakat serta tokoh Indonesia, mengapa pula negara tersebut memprotes pemberian kapal milik bangsa Indonesia, ternyata menurut mereka dengan dicantumkannya nama 2 tersebut Usman-Harun membuka luka lama Bag. orang bagi masyarakat Singapura, lagi pula 2 orang tersebut dianggap teroris bagi Negara Singa tersebut, walau dianggap pahlawan bagi bangsa Indonesia.

Waktu telah berlalu selama 46 tahun dan ingatan masyarakat Indonesia terhadap dua pahlawan dwi kora itu memudar namun ingatan itu terkuak saat Singapore meradang dengan memunculkan nama tersebut pada salah satu kapal TNI Angkatan Laut. Begitu pentingkah keduanya sehingga Singapura memprotes?

Usman bin H Ali Hasan dan Harun bin Said bukan orang sembarangan. Keduanya anggota Korps Komando Operasi (kini disebut Marinir) berpangkat Sersan Dua dan Kopral yang menjalankan misi rahasia, menyusup ke Singapura, meledakkan bom di jantung negeri itu. Saat itu Indonesia tengah terlibat konfrontasi dengan Malaysia, dan Singapura masih menjadi bagian negeri jiran. Dan akhirnya Usman dan Harun

1

• LANJUT KE HAL. 2

Sejarah Singkat

Januari

1963

Menteri Luar Negeri RI Soebandrio mengumumkan sikap bermusuhan Indonesia terhadap Malaysia. April 1963, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Serawak dan Sabah untuk menyebarkan propanganda, melancarkan serangan, dan melakukan sabotase.

Mei

1964 Soekarno mengeluarkan maklumat Dwikora yang isinya: pertinggi (perkuat) ketahanan revolusi Indonesia, dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Ada sekitar 21 juta rakyat Indonesia yang mendaftar menjadi sukarelawan Dwikora.

Juli

1964 Soekarno mengumumkan aksi Ganyang Malaysia. Usman dan Tohir menjadi bagian dari Operasi Dwikora ini. Dua marinir itu menyusup ke Singapura menyamar sebagai pedagang, mengintai tempat-tempat penting dan strategis di Negeri Singa. Usman-Harun dan, Gani bin Aroep, mengebom MacDonald House berakhir dengan penangkapan Usman dan Harun, Gani berhasil lolos.

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

TERSANGKA KASUS PENGADAAN KASUS ‘HAMBALANG’ DI DELISERDANG..............................................................................................

TIK NISEL AKHIRNYA DITAHAN...

• DARI HALAMAN. 1 lahan ini, disebabkan dulunya lahan lokasi tanah dengan lembar terpisah Serdang cuma ribut di ruangan saja. bangunan kolam renang. “Saya tak • DARI HALAMAN. 1 mengajukan untuk penahanan kedua tersangka, tapi prosesnya mandek karena diduga ada kepentingan dibalik itu oleh pejabat lama.

Akibat lambatnya melakukan penahanan kedua tersangka Philianus Telaumbanua dan Na’aro Dakhi, masyarakat pada saat itu kecewa dan berasumsi buruk terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Teluk Dalam, sebab ada dugaan telah menjadikan tersangka sebagai 'ATM' sehingga pengananan kasus tersebut jalan ditempat.

Hasil konfirmasi sejumlah wartawan Nias Selatan (NISEL) kepada Kasi Pidsus Kejari Telukdalam Richard Marpaung,SH,MH menjelaskan bahwa Philianus Telaumbanua telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 01 Maret 2013, dengan nomor PMNT-01/N.2.22/03/2013.

Penahanan ini tentu saja mendapat respon yang baik dari masyarakat terhadap kinerja Kejari Telukdalam dan mereka sangat bangga karena penegakkan hukum dapat dilaksanakan dengan diperiksanya sekitar 5 jam, dua tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat teknologi informasi dan komputer (TIK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Na’arodödö Dakhi dan Philianus Telaumbanua yang secara resmi ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Telukdalam di Jalan Diponegoro Nomor 97 Kelurahan Pasar Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.

Seperti diketahui, Philianus Telaumbanua dijadikan tersangka oleh Kejari Telukdalam terkait dugaan tindak pidana korupsi tentang pemberian subsidi Hardware dan Software Pembelajaran tahun 2011 untuk 39 SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Nias Selatan mengenai pengadaan infokus dan komputer sebagai pendukung sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tik), dengan pagu dana dari Pusat sebesar Rp.31juta/sekolah.

Kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada pengadaan sarana TIK tahun pelajaran 2011 di SMP Negeri/swasta di Nias Selatan. Dalam kasus tersebut telah melibatkan kedua pejabat di dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Yakni Philianus Telaumbanua dan

Na’aro Dakhi menjadi tersangka pada 01 Maret 2013 berdasarkan hasil penyidikan Kejari Telukdalam.

Ironinya yang bersangkutan masih bebas berkeliaran menghirup udara segar namun akhirnya ditahan, Rabu (12/02).

Kepala Seksi Intel Kejari Telukdalam, Afrizal Chainawar, pada temu pers mengatakan, penahanan kedua tersangka tersebut dilakukan setelah memperoleh hasil audit BPKP Sumatera Utara. Menurut Afrizal, kedua tersangka kasus dugaan korupsi ini akan dijerat Pasal 2 juncto pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat 1 KUHAP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

“Kedua tersangka ditahan dalam dugaan korupsi pemberian subsidi software dan hardware TIK untuk pembelajaran SMP Negeri dan Swasta di Nias Selatan Tahun 2011.

Untuk sementara, kedua tersangka ditahan di Rutan Gunungsitoli selama 20 hari ke depan. Setelah itu akan diserahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi,” ujar Afrizal Penasehat hukum tersangka Philianus Telaumbanua, Drastis Kadar Baik Dakhi, mengatakan bahwa kliennya ditahan karena dipersangkakan melanggar UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.

Pantauan wartawan Kedua tersangka diboyong langsung ke Gunung Sitoli untuk diinapkan di hotel prodeo dengan menggunakan mobil dinas Kijang Innova bernomor polisi BB 1030 V, kedua tersangka yang dikawal dua personel Kepolisian Resor Nias Selatan bersenjata lengkap diberangkatkan menuju rumah tahanan Gunungsitoli.

Kedua tersangka Philianus Telaumbanua yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Lingkungan Hidup sebelumnya Kepala Bidang Pendidikan dasar dan Na’arodödö Dakhi yang saat ini menjabat sebagai kepala bidang pendidikan dasar di dinas Pendidikan sebelumnya Kepala Seksi Kurikulum diduga kuat telah menyalahgunakan dana pengadaan alat TIK di Dinas Pendidikan yang merugikan negara sekitar Rp 300 juta.

Sejak penahanan kedua tersangka menjadi pembicaraan hangat masyarakat Nias Selatan, siapa lagi yang menyusul.....(TIM)

MELIHAT DUPLIKAT SERTIFIKAT HARUS SEIZIN KANWIL BPN..........

• DARI HALAMAN. 1 adanya dugaan penerbitan sertifikat bodong dikawasan HPH Tanaman PT.RSU akan kita lihat filenya, ada apa tidak, Saya belum lama menjabat Kepala Kantor BPN Bangkinang, nanti saya tanyakan kepada bahagian sengketa lahan. kebetulan yang membidangisengketalahanlagikeluar," demikiandiungkapArmansyah.

Namun ketika dimohon untuk memperlihatkan salah satu duplikat sertifikat yang diterbitkan BPN Bangkinang dalam kawasan HPH Tanaman Industri PT.RSU, Armansyah menolaknya, “sertifikat itu dokumen negara, bisa diperlihatkan asalkan mendapat izin dari Kakanwil BPN Propinsi Riau," ujarnya.

Namun Kakan BPN Bangkinang menyarankan agar KPK Pos membuat surat resmi ke BPN Bangkinang yang kemudian pihaknya akan melanjutkan surat permohonan KPK Pos ke BPN Propinsi, "Boleh apa tidak diperlihatkan duplikat sertifikat tersebut, tergantung Kakanwil BPN Propinsi," katanya.

Ditanya soal dugaan penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) atas nama PT. Agro Abadi II Desa Kepau Jaya Siak Hulu yang mana masih dalam kawasan HPH Tanaman Industri PT.RSU, Armansyah mengulangi, menyarankan KPK Pos membuat surat resmi mempertanyakan kebenaran HGU atas nama PT. Agro

Abadi tersebut.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan PT.Agro Abadi I dan II merupakan kontraktor PT. RSU terungkap dipersidangan PN Bangkinang. Dalam alih fungsi hutan kawasan HPH Tanaman Industri PT.RSU. menjadi kebun sawit diinformasikan bekerjasama dengan PT.Agro Abadi II dan I diinformaskan PT.Agro Abadi II telah mengantongi HGU yang diterbitkan BPN Pusat atas lahan seluas 750 hektar.

Sementara kawasan kebun sawit yang dikelola PT.Agro Abadi II merupakan kontraktor PT.RSU. Permasalahan alih fungsi hutan oleh PT.RSU selaku pemegang izin HPH Tanaman Industri Pola Transmigrasi yang diterbitkan Kementerian Kehutanan RI semakin terang benderang. Pjs.Kepala Desa Mentulik Cionsu ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa PT. Agro Abadi memiliki kebun inti seluas 3000 hektar, pola KKPA untuk warga Mentulik sekitar 850 hektar kebun sawit. Pola KKPA ini, dituangkan dalam kesepakatan yang ditanda tangani ninik mamak, pola KKPA tersebut dengan sistim akad kredit yangpengelolaannyadiserahkankepada KoperasiUnitDesadari850hektarpola KKPA tersebut yang telah direalisasikan sekitar 500-an hektar "Untuk lebih jelasnya tanyakan saja kepada Ninik Mamak dan pengurus Koperasi." ucap kepala desa.(PUR)

BANGKITKAN SEMANGAT NASIONALISME....................................

• DARI HALAMAN. 1 butkan "Negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa pahlawannya".

Dulu negara Indonesia adalah macan asia, karena begitu menghargai jasa pahlawannya namun sekarang lihatlah, dengan seenaknya negara tetangga mengklaim tarian tradisional bahkan baju nasional batik milik Indonesia adalah milik mereka, belum lagi ketidak jelasan perbatasan di laut Indonesia sehingga nelayan kita kerap ditangkapi mereka, bahkan penyiksaan yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang disiksa tanpa peri kemanusiaan. Ironis memang, sehingga banyak yang mengatakan Indonesia saat ini bagaikan

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Macan Ompong.

Namun Ada hikmah dibalik ini semua, semoga dengan penamaan KRI Usman-Harun yang diprotes negara Singapura membuka semangat nasionalisme jiwa cinta tanah air dan menghargai jasa pahlawannya muncul dibenak dan hati rakyat Indonesia.

Dan yang paling utama negara Singapura tidak berhak protes atas pemberian nama tersebut, apalagi alasannya membuka luka lama dan jika Pemerintah menyetujui permintaan Negara Singapura ini, besok-besok percayalah negara BELANDA juga protes jika nanti nama pahlawan yang membela tanah air akan dicantumkan kepada sesuatu, karena pahlawan kita telah banyak membunuh orang-orang Belanda.

Anggaran (Banggar) dewan hingga pada pengesahan APBD 2014 sama sekali tidak pernah melakukan pembahasan terkait alokasi dan untuk kolam renang yang dalam hal ini ditangani oleh Disdikpora. Karena pihak dinas tidak dapat memberikan Rencana Kerja dan Anggarannya (RKA). Tetapi herannya, setelah buku APBD 2014 dicetak, pada kode rekening (Rek) 1.18.1.01.01. 00.21 dengan program penyelesaian sarana dan prasarana olah raga dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.203.690.000.

"Badan anggaran tidak pernah membahas anggaran itu, ternyata masuk dalam APBD 2014, Ini jebakan” tegasnya.

Disisi lain, lanjutnya Apoan, Pemkab Deli Serdang telah mengabaikan UU nomor 41 tahun tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. "UU ini mengatur tentang tatacara pengalihan fungsi lahan. Pejabat pemerintah yang memberikan perizinan terhadap pengalihan lahan pertanian pangan dapat dipidana," ujarnya.

Ucapan Apoan tentang pengalihan

yang menjadi tempat pembangunan sarana dan prasarana kolam renang yang dimulai pembangunannya tahun 2011 adalah lahan untuk penangkaran benih pertanian milik pemerintah provinsi Sumatera Utara. Namun belakangan lahan seluas 15 hektar itu dikuasai oleh pemkab Deli Serdang yang juga digunakan sebagai areal penangkaran benih pertanian sekaligus balai penyuluhan pertanian.

Ironinya kemudian lahan tersebut diklaim milik ahli waris Tengku Affan Sinar (TAS) yang sejak tahun 1959 disebutkan dipinjam pakai oleh pemprovsu, sehingga saat Pemkab Deli Serdang membangun kolam renang, ahli waris Tengku Affan Sinar pun protes dan kemudian memasang plank diatas lahan 15 hektar tersebut dengan tulisan 'Tanah ini milik Tengku Hafmarsyah Sinar seluas 15 hektar'.

Tengku Hafmarsyah Sinar adalah anak sulung dari Tengku Affan Sinar (TAS) dengan Tengku Herna Sinar.

Dasar kepemilikan mereka dilengkapi dengan bundle surat surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 101/SKTLP/V.1959, serta gambar(denah)

ditandatangani oleh Assiten Wedana Kecamatan Lubuk Pakam, Abd Muis Lubis tertanggal 17 Mei 1959.

Didalam SKT itu dijelaskan, bahwa lahan sekitar 15 ha itu, memiliki batas batas sebelah utara Sungai Kualanamu, sebelah selatan Jalan MedanSimpang Tiga Perbaungan, Sebelah Barat Paret Onderneming Tanjung Garbus dan timur O.K Ganti.

Dari kabar yang didapat, sebelumnya pada tahun 2000 sebelum dibangunnya kolam renang tersebut, TAS telah menyurati Pemkab Deli Serdang, agar menuntaskan soal lahan yangdikuasaiPemkabDeliSerdang, tetapi urung ditindaklanjuti. Sehingga pada tahun 2011 dibangunnya kolam renang membuat mereka kesal.

Dalam rencana pembangunan kolam renang ini juga telah mendapat protes tidak setuju dari DPRD Deli Serdang, bahkan beberapa kali rapat paripurna hal ini juga sempat dibahas dan diprotes dikarenakan menurut mereka rela itu merupakan lahan penangkaran benih pertanian, namun bupati Deli Serdang Amri Tambunan terkesan tidak mengindahkannya, seperti menganggap DPRD Deli

Sehingga pembangunan sarana dan prasarana kolam renang terus dilanjutkan yang anggarannya bersumber dari APBN sebesar Rp 2 miliar serta didukung dari APBD Deli Serdang pada tahun 2012 sebagai dana sharing sebesar Rp 411.650.000 dan tahun 2013 sudah direalisasikan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp 135 juta, tanpa ada keributan dari wakil rakyat Deli Serdang bahkan laporan pertanggung jawaban APBD Deli Serdang tahun 2012 dan 2013 diterima oleh dewan terhormat tersebut.

Sehingga ini juga yang mungkin membuat Bupati Deli Serdang Amri Tambunan berani menggelontorkan kembali APBD 2014 sebesar hampir Rp.4,3 miliar untuk melanjutkan pembangunan kolam renang yang telah terbelangkalai tersebut walau lahannya sedang berpekara.

Ketua DPRD Deli Serdang Hj Fatmawati Takrim, saat dipertanyakan tentang hal ini oleh wartawan Andalas belum lama ini menyebutkan dirinya belum pernah mendengar maupun ada pembahasan anggaran di Dispora untuk kelanjutan pem-

pernah tau itu,” ujarnya, seraya mengatakan pihaknya akan melakukan rapat pimpinan beserta badan anggaran.

Sementara itu dari pantauan di lokasi, kolam renang yang sudah menghabiskan dana sekitar Rp 2,5 Miliar dengan berukuran 20 meter x 50 meter yang terletak sekira 200 meter di seberang jalan raya kantor bupati Deli Serdang atau persisnya di belakang gedung Dekranasda Deli Serdang,kondisinyasudahmulairusak.

Sementaradipintumasukmenujukolam itu terpajang 2 buah plank yang satu bertuliskanlahandanbangunaninimilik pemkabDeliSerdang,luas48,000meter (bujur sangkar) dan satu lagi bertuliskan tanah ini milik Tengku Hafmarsyah Sinar, luas 15 hektar.

Akankah kolam ini sebagai sesuatu kebaikan bagi rakyat Deli Serdang mengingat uang tersebut berasal dari masyarakat Deli serdang yang didapat melalui pajak.

Diharapkan pihak aparat hukum untuk segera menyelidiki hal ini dan memeriksa Amri Tambunan. Bahkan diharapkan sekali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun mengambil alih kasus ini.(TIM)

PENGGUNAAN DANA APBD ADA ATURAN MAIN.................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bekerjasama dengan Ucok Harahap papar Amris.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini, proyek galian drainase tahun anggaran 2013 dinilai sejumlah kalangan tidak sesuai harapan masyarakat karena dikerjakan asal jadi. Selain itu papan plang proyek juga tidak kelihatan dilapangan, proyek galian drainas tersebut, meski tahun buku 2013 Desember lalu telah tutup buku, namun dilapangan aktifitas pekerjaan galian

drainase tersebut hingga berita ini dikirimkan masih saja berlangsung. lanjutan pekerjaan galian drainase tahun 2013 itu, diduga tanpa melalui proses lelang.

Awaluddin Panglima Laskar Melayu Dumai ketika dimintai komentarnya terkait lanjutan proyek galian drainase tersebut, mengatakan proyek galian drainase Kota Dumai bisa disebut sebagai proyek “Siluman” karena papan plang tidak ada, sehingga masyarakat tertanya-tanya, apakah proyek tersebut dikerjakan oleh Dinas PU Kota Dumai, atau ada

kontraktor, terlaksananya sebuah proyek yang dilakukan pemerintah, atas dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak. Mestinya pada pangkal proyek dan di ujung jalan proyek harus terpasang papan nama proyek. ujarnya.

Menurut Awaluddin, panggilan akrab Gedang, galian drainase oleh Dinas PU Dumai untuk mengganti secara total parit yang lama, tujuannya mengantisipasi banjir yang sering terjadi terutama pada saat musim hujan, maupun pada saat pasang keling, dimana Kota Dumai kerap

menjadi sasaran genangan air, namun proyek perbaikan drainase tersebut belum memenuhi harapan masyarakat, karenabentukdrainaseyangbarutersebut lebih tinggi dari pada badan jalan.

Dengan bentuk drainase seperti itu dikhawatirkan akan mengecewakan masyarakat, karena air rumusnya mencari yang lebih rendah, dengan bentuk drainase seperti yang sekarang ini, genangan air di kota Dumaibisasemakinparah,katanya.

Keterangan yang diperoleh KPK Pos menyebutkan pekerjaan pembuatan drainase yang baru ini

menimbulkan spekulasi dikalangan masyarakat karena papan plang proyek tidak kelihatan. Informasi yang berkembang dana yang dialokasikan melalui Dinas PU Kota Dumai untuk galian drainase itu, disinyalir telah dibayar 100 % dan kabarnya karena pekerjaan galian drainase tahun 2013 tidak selesai dikerjakan, sisa anggaran galian drainase tersebut diinformasikan diparkir disalah satu bank yang masuk dalam rekening bendaharawan PU Dumai. ujar sumber KPK Pos belum lama ini. (PUR)

MEMBUKA INGATAN GANYANG MALAYSIA ..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dihukum mati oleh negara Singa itu namun menjadi pahlawan bagi Indonesia.

Sejarah itu berawal pada periode 1962-1966, dimana terjadi ketegangan semenanjung Malaya.

Ada keinginan Malaysia menyatukan Brunei, Sabah dan Sarawak.

Penggabungan itu oleh Malaysia diharapkan menjadi Federasi Malaysia. Soekarno mentahmentah menolaknya. Karena bagi Soekarno,caraFederasiMalaysia adalah imperialisme gaya baru, FederasiMalaysialayaknya"boneka Inggris". Selain itu menurut pemikiran SoekarnoJugaakanmengancam Indonesiakarenabisajadimendukung pemberontak yang saat itu masih ada di Indonesia.

Digelorakannya Dwikora oleh Soekarno, memulai perlawanan terhadap Federasi Malaysia saat itu.

KonfrontasiIndonesia-Malaysia semakin memanas. Pada 3 Mei 1964, dikirim relawan ke negara-negara tersebut.Singapurayanganggota persemakmuran Inggris dianggap pangkalan Blok Barat yang dapat mengancam Republik Indonesia.

Sejak saat itu, Soekarno gencar mengirim orang-orang untuk menyabotase keadaan di Singapura dan Malaysia Dibulan Mei 1964 itu juga, Soekarno mengeluarkan maklumat Dwikora yang isinya: pertinggi

(perkuat) ketahanan revolusi Indonesia, dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia.

Ada sekitar 21 juta rakyat Indonesia yang mendaftar menjadi sukarelawan Dwikora.

Kemudian Juli 1964, Soekarno mengumumkan aksi Ganyang Malaysia. Bulan berikutnya, tentara Malaysia berhadapan dengan gerilyawan Indonesia. Ketegangan meningkat di Selat Malaka.

Peperangan terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan. Di Jakarta, kantor kedutaan Inggris dibakar dan kedutaan Singapura diduduki massa. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan kedutaan Indonesia diserang. Akhirnya pada 10 Maret 1965, Usman dan Harun kemudian ditugaskan untuk mengebom pusat keramaian di Jalan Orchard, Singapura.

Usman, bernama lengkap Usman Janatin bin H. Ali Hasan lahir di Dukuh Tawangsari, Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada 18 Maret 1943.

Pangkat terakhirnya adalah Sersan.

Sementara Harun, bernama asli Tohir bin Said, yang kemudian dikenal Harun Said. Lahir di pulau Bawean, Kabupaten Gresik Jawa Timur. Dia adalah anak ketiga dari ayah bernama Mandar dan ibu Aswiyani. Pangkat terakhir adalah

Kopral. Harun baru tiga bulan menjadi anggota KKO ketika Presiden RI pertama, Soekarno, menggelorakan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1964.

Bersama Usman dan Gani bin Arup, 10 Maret 1965 mereka menyusup ke jantung Singapura yang hanya terpisah Selat Malaka.

Mereka berhasil menembus pertahanan negeri itu. Target mereka adalah MacDonald House di Jalan Orchad Road. Gedung berlantai 10 ini merupakan kantor Hongkong and Shanghai Bank.

Alasan mengapa waktu itu sebagai target adalah MacDonald House berdasarkan buku sejarah TNI, Malcolm MacDonald adalah salah satu yang mencetuskan ide pembentukan federasi 3S (Singapura, Sarawak dan Sabah).

Selain itu tempat dan nama MacDonald adalah simbol kekuasaan Inggris di Asia Tenggara.

Saat itu, hujan turun sangat deras dengan petir yang sambar menyambar. Mereka lalu meletakkan bom di dekat lift.

Tujuh menit setelah layanan bank tutup, tepatnya pukul 15.07 waktu setempat, bom meledak, merobek pintu lift dan menghancurkan salah satu dinding di gedung itu. Reruntuhan tembok menimpa 150 karyawan bank yang sedang menyelasaikan tugasnya. Meja, kursi dan mesin ketik terpental hingga ke jalan. Harian Singapura,

The Strait Times melaporkan, tiga orang meninggal dunia dan 33 lainnya terluka. Puluhan mobil rusak berat.Kaca-kacajendelagedung sepanjangOrchadRoaddenganradius 100 meter hancur. Sebagian karyawan yangselamatawalnyamenduga ledakanbomdankilatanyang menyilaukan mata itu petir yang menghujam gedung. Setelah menyelesaikan misi, Usman dan Harun berusaha keluar Singapura.

Setelah peledakan itu Negeri Singa pun gempar. Pasukan khusus kemudian disebar untuk mencari otak peledakan. Pasukan khusus Australia ikut membantu. Tidak puas Pemerintah Singapura pun kemudian mengerahkan seluruh armadanya untuk memblokade Selat Malaka. Hampir tidak ada kesempatan untuk kabur.

Sementara itu Usman dan Harun berusaha menumpang kapal-kapal dagang yang hendak meninggalkan Singapura, namun tidak berhasil,kemudian mereka mengambil alih kapal motor (boot).

Malang,ditengahlautkapaltersebut mogok kehabisan minyak.Mereka tidakbisalaridanditangkapoleh petugas patroli Singapura.

Keduanya lalu dijebloskan ke penjara. Hakim mengganjar mereka dengan hukuman gantung atas kasus pembunuhan, penggunaan bahan peledak, dan melakukan tindakan terorisme.

Pemerintah Indonesia mencoba

banding dan mengupayakan semua bantuan hukum dan diplomasi.

Semua upaya itu buntu karena ditolak Singapura.

Suatu pagi, selepas subuh, 17 Oktober 1968, keduanya dikeluarkan dari sel mereka.

Dengan tangan terborgol, dua prajurit itu dibawa ke tiang gantungan. Tepat pukul 06.00 waktu setempat, keduanya tewas di tiang gantungan.

PresidenSoehartolangsung memberikangelarpahlawannasional bagikeduanya.SebuahHercules diterbangkanuntukmenjemput jenazahkeduanya.Pangkatmereka dinaikkan satu tingkat secara anumerta. Mereka juga mendapat bintang sakti, penghargaanpaling tinggi di republik ini. Setelah tiba di Jakarta, hampir satu juta orang mengiringi jenazah mereka dari Kemayoran,MarkasHankam,hingga Taman Makam Pahlawan Kalibata.

"Jika diperintah, KKO siap merebut Singapura." ujar Komandan KKO waktu itu Mayjen Mukiyat geram di dekat jenazah anak buahnya. Pemerintah menghormati jasa dua prajurit tersebut. Berdasar SK Presiden RI No.050/TK/Tahun 1968, Tanggal 17 Oktober 1968 , Sersan Usman Mohamed Ali dan Kopral Harun Said ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Keduanya dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

BERSAMBUNG

PT. SGP DAN KEMENHUT RI BAKAL DIGUGAT.....................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Dalam aksinya, PT.SGP dengan pengawalan belasan oknum aparat keamanan dari satuan brimob bersenjata lengkap dibantu belasan securyti, menggunakan puluhan unit alat berat excapator, meluluhlantakkan kebun sawit milik warga yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Karya Jaya Kelurahan Batu Teritib Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai. Kebun sawit masyarakat yang telah berproduksi tersebut rata dengan tanah, tanpa menerima ganti rugi sepeserpun."Tindakanmenejemen PT.SGP seperti tidak berprikemanusiaan,"ujarJunaiditokohmasyarakatSeI Sembilan Senin pekan lalu.

Ketika peristiwa itu terjadi, para petani pekebun sawit bagaikan 'disambar petir disiang bolong', petani hanya bisa menyaksikan peristiwa itu tanpa bisa berbuat apaapa, karena takut diterjang timah panas oleh petugas. Dengan senjata terhunus aparat mengawal aktifitas operator alat berat. "Seluruh pohon sawit milik warga digasak alat berat PT.SGP, setelah ditumbang kemudian mengubur batang sawit tersebut kedalam kanal yang digali PT.SGP, kemudian lahan warga yang telah dibersihkan juga disteking dan mengobok-obok dengan membuat kanal," papar Junaidi.

Menurut Junaidi Kerugian warga

akibat ulah PT. SGP tersebut dipekirakan miliaran rupiah, oleh karenanya PT.SGP harus di gugat ke Pengadilan, dan mem PTUN kan Kementerian Kehutanan RI terkait Kepmenhut No.71/KPTS-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan hutan Tanaman atas tanah seluas 34.792 hektar di Propinsi Riau kepada PT.Suntara Gajapati tersebut dimana bukan dalam kawasan kebun masyarakat, lokasi yang direkomedasikan Gubernur Riau di Kecamatan Bangko Rokan Hilir bukan di Batu Teritib Sei Sembilan Kota Dumai.

Masih kata Junaidi gugatan terhadap PT.SGP dan Kementerian Kehutanan RI pihaknya akan bekerjasama dengan sejumlah LSM ujarnya. Upaya pendekatan oleh petani pekebun sawit untuk penyelesaian permasalahan sengketa tanah antara PT. SGP dengan warga sudah berkali-kali dilakukan namun hingga sat ini tidak ada kejelasan. Penegakan hukum dinegeri ini, tajam kebawah tumpul keatas, buktinya warga menebang 1 pohon akasia dihukum 5 tahun, sementara ribuan hektar sawit warga yang digasak PT.SGP tidak ada tindakan, 'simiskin tetap miskin' penegakan hukum dinegeri ini masih tebang pilih, geram Junaidi lagi.

Ditambahkan Junaidi alasan SGP meluluhlantakan kebun sawit

warga tersebut. SGP mengklaim, bahwa kebun sawit warga berada dalam kawasan HPH Tanaman PT. SGP, sementara warga petani telah mengantongi ratusan alas hak berupa SKT yang diterbitkan kepala Desa pada tahun 1992 lalu dan ada juga warga mengelola lahan tersebut, secara turun temurun, artinya lebih dulu warga petani menguasai dan mengelola lahan tersebut katanya.

Lebih lanjut Junaidi menyebutkan, dalam setiap pertemuan yang di mediasi Camat Sei Sembilan, maupun DPRD Kota Dumai PT.SGP menjanjikan, bersama-sama warga petani akan duduk bersama mencari solusi terbaik dalam penyelesaian lahan warga yang diserobot PT.SGP tersebut, namun janji SGP hingga saat ini janji tinggal janji dan belum juga direalisasikan hingga saat ini.

"Kami bosan 2 tahun lamanya menunggu, sementara petani telah kehilangan mata pencaharian. Kasus tumpang tindih lahan antara PT.SGP dengan petani jika dibiarkan berlarutlarut merupakan bom waktu, bahkan lebih parah dari peristiwa Mesuji Lampung katanya.

Pengaduan petani ke instansi pemerintah terkait dan legislatif di daerah maupun pusat serta Komnas HAM RI, DPD RI dapil Riau yang turun kelokasi dan menyatakan status “kuo” tidak diperdulikan PT.SGP hingga saat ini PT.SGP terus bera-

ktifitas meluluh lantakkan kebun sawit petani dan kawasan hutan Batu Teritib. Selain itu PT.SGP membangun kanal yang lebarnya 10 meter dengan kedalaman 5 meter, sama dengan sungai, kanal itu digunakan untuk angkutan kayu menggunakan ponton, pembangunan kanal tersebut sengajadilakukanPT.SGPuntukmemutusakses masyarakat menuju kebun.

Anggota Komisi II DPRD Kota Dumai, Amris selaku Ketua Pansus Penyelesaian Tanah Masyarakat dengan PT.Suntara Gajapati ketika dikonfirmasi belum lama ini dikediamannya, mengaku telah merekomendasikan permasalahan tumpang tindih lahan antara warga di Batu Teritib dengan PT.SGP ke Pemko Dumai, untuk diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi DPRD Dumai menyebutkan PT.Suntara Gajapati beroperasi bukan pada lahan yang sudah ditentukan, ujarnya.

Ditempat terpisah, aktivis penggiat anti korupsi Chairuddin Ketua Umum Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau menyikapi pernyataan Anggota DPRD Dumai Amris dikoran ini, bahwa Kepmenhut No.71/KPTS –II/2001 tersebut cacat hukum, pantas untuk diapresiasi, karena merupakan langkah positif bagi petani yang dirugikan PT.SGP untuk membawa persoalan ini, ke Pengadilan. Kemudian penilaian

tersebut telah direkomendasikan oleh DPRD kota Dumai melalui Pansus kepada Pemerintah Kota (Pemko) Dumai mestinya disikapi, agar polemik antara warga petani kebun sawit dengan PT.SGP tidak berlarut-larut. Rencana kelompok tani menggugat PT.SGP dan mem PTUN kan Menteri Kehutanan RI, merupakan langkah positif, katanya.

Chairuddin, menyimak pernyataan Anggota Komisi II DPRD Dumai Amris dikoran ini, terkait dugaan penyimpangan izin HPH Tanaman yang dilakukan SGP perlu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kewajiban PT.SGP terhadap negara dari sektor DR dan PSDH ungkapnya.

Pantauan dan data yang dihimpun KPK Pos, berdasarkan Surat Kepmenhut No.10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Pada pasal 3 disebutkan “Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong didalam hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialihkan fungsinya menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain” sementara PT.SGP sedang giat-giatnya melakukan penebangan dalam kawasan berhutan yang potensi tegakkan kayunya bernilai ekonomis.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

NASIONAL

Adik Gubernur Banten Bagi Hasil Korupsi ke Selebriti dan Politisi JAKARTA - Koruptor Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, memang tak jauh beda dengan Robin Hood. Hasil kejahatannya dibagi-bagikan kepada orang lain.

Bedanya Robin Hood membagi kepada kaum duafa atau orang miskin di tengah hutan Sir Wood, sementara Wawan kepada sederet selebriti cantik serta politisi di daerahnya Banten.

Rabu (12/2), mobil yang disita KPK jenis Honda CR-V warna hitam, dengan pelat nomor B 287 SON, dari tangan anggota DPRD Banten Fraksi Partai Demokrat, Sonny Indra Djaya, yang disita dari rumah Sony di Serang Banten.

Juga Honda CR-V hitam bernomor polisi B 710 MED dari anggota DPRD Banten, Media Warman. Mobil lain yang disita adalah Mercedes-Benz B 818 WWN dan Toyota Vellfire B 818 TTA dari kediaman Gunawan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kamis (13/2), KPK kembali menyita enam mobil. Keenam mobil itu adalah dua Toyota Vellfire, satu sedan BMW, dua Mitsubishi Pajero Sport, dan Suzuki AVP. Mobil-mobil itu ada yang disita dari Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, dan dari karyawan perusahaan Wawan, PT Bali Pasific Pragama.

Bahkan dari sederet selebriti adalah sebuah mobil mewah Toyota Alphard Vellfire dari seorang artis dan model seksi Jeniffer Dunn warna putih dengan nomor polisi B 510 JDC, yang disita KPK dari rumah Jennifer di kawasan Bangka, Jakarta Selatan.

"KPK sudah menyita 27 mobil mewah bermerek seperti Lamborghini, Ferrari, Bentley, RollsRoyce dan satu unit motor Harley Davidson yang diduga dibeli Wa-

wan dari uang hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang hasil korupsi di daerah Banten," papar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK Jakarta, Kamis (13/2).

Johan melanjutkan penyidik KPK sudah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dana dari tersangka Wawan, adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ke sejumlah artis.

"Sudah saya tanya (ke penyidikRed), tetapi mungkin masih dalam pendalaman dan penelusuran lebih lanjut. Namun, bisa dipastikan belum berhenti, masih dilakukan asset tracing," lanjut Johan.

Ditambahkan, selain melakukan penyitaan terhadap mobilmobil mewah milik Wawan, penyidik KPK juga mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang untuk memperoleh informasi tentang sejumlah bidang tanah milik Wawan.

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso tidak membantah aliran dana ke sederet selebriti dan politikus. Namun, PPATK sering kesulitan mengidentifikasi artis mana yang dikirimi uang melalui rekening oleh Wawan, sebab artis memiliki nama panggung yang berbeda dari nama sesungguhnya.

Padahal, hasil LHA PPATK umumnya menemukan nama asli, bukan nama panggung.

"Artis memang agak susah karena pakai nama panggung, sedangkan data resmi pakai nama asli. PPATK, tidak memiliki wewenang menyelidiki apakah nama yang dicurigai menerima transfer uang dari tersangja Wawan tersebut benar-benar artis.

PPATK hanya bertindak sebagai pemberi informasi, bukan penyidik," ungkapnya.(ENDY)

Eks Ketua MK Akil Tangani 50 Perkara Pilkada JAKARTA - Ada uang perkara cepat tuntas. Inilah yang dipegang teguh eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Terbukti dalam tempo empat bulan saja, politisi senior Partai Golkar bisa menangani sekaligus menyelesaikan 50 perkara Pilkada di seluruh Indonesia.

"Semula saya tidak curiga dengan cara yang dilakukan beliau (Akil), yang mampu menyelesaikan 50 perkara Pilkada hanya dalam waktu empat bulan. Kecurigaan muncul setelah beliau ketangkap tangan oleh KPK," papar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Chairun Nisa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/2).

Anwar yang berrgabung di panel hakim yang menyidangkan perkara sengketa pilkada dengan eks Ketua MK, Akil Mochtar melanjutkan proses pemeriksaan perkara Pilkada di panel sudah sesuai prosedur. Sehingga, tidak ada yang mencurigakan.

Diakuinya sempat terkejut dan hampir tak percaya saat KPK menangkap Akil. "Padahal saat beliau terpilih menjadi ketua MK, saya langsung ke ruangannya. Saya katakan mari sama-sama kita jaga martabat MK. Ternyata kok ada kejadian seperti ini, saya pun terkejut akan peristiwa penangkapan itu," sambungnya.

Diakuinya, dalam panel hakim terdiri tiga orang menolak keberatan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gunung Mas, yang diajukan Jaya Samaya dan Daldin. Namun, rekomendasi

panel dibawa ke Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH) untuk diambil keputusan akhirnya, sebelum dibacakan dalam sidang putusan.

Panitera MK, Kasianur Sidauruk memberikan kesaksian menilai panel yang dipimpin Akil, memang banyak menangani perkara sengketa pilkada. "Bahkan, panel terdiri hakim Akil Mochtar, Anwar Usman dan Maria Farida kerap bersidang hingga malam untuk menyelesaikan perkara sengketa pilkada. Selama ini persidangan lancar-lancar saja," ucapnya.

Ditambahkan, hakim Akil memang kerap meminta menanganai perkara sengketa pilkada. Volume perkara khusus mengenai pilkada hampir seimbang antara tiga panel.

Hanya volumenya bertambah pada Akil. Sehingga bersidang dari pagi sampai malam sehingga perkaranya cepat selesai. "Karena perkara sudah selesai, pak Akil katakan jika ada perkara yang masuk silahkan saja," ungkap Kasianur.

Dalam surat dakwaan terdakwa Chairun Nisa, menyebutkan Akil Mochtar diduga menerima uang SGD 294.050, USD 22.000 dan Rp 766.000 atau semua berjumlah Rp 3 miliar selaku ketua MK. Uang sebanyak itu, lanjut surat dakwaan Jaksa, untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang tengah berpekara di MK. Selain itu, pemberian tersebut juga dimaksudkan agar MK menyatakan keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas No.19 tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pilkada Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018 adalah sah.(ENDY)

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana berjalan memasuki ruang tunggu untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/1). KPK melakukan pemeriksaan kembali politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tersangka Waryono Karno.

Sutan Bhatoegana Dicekal Satu Lagi Elite Partai Demokrat Siap-siap Dipenjara

JAKARTA - Harimaumu Mulutmu. Meski gembar-gembor tidak melakukan korupsi, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya pandangan lain terhadap Sutan Bhatoegana. Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, diduga kuat menerima hadiah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - yang dipimpin Politisi Demokrat Jero Wacik.

Akibat perbuatannya, Sutan dicekal bepergian ke luar negeri.

Perintah pencegahan dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) atas permintaan KPK. Dicekalnya Sutan, berarti satu lagi elite Partai Demokrat siap-siap dijebloskan ke penjara.

"Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah di Kementerian Energi dan Sum-

ber Daya Mineral (ESDM) dengan tersangka Waryono Karno, yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM," papar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Kamis (13/2) malam.

Bukan hanya Sutan yang dicegah, lanjut Johan, permintaan cegah juga dilakukan KPK terhadap rekan Sutan di Komisi VII, yaitu Tri Yulianto (anggota Komisi energi DPR RI), Gerhard Rumeser sebagai Tenaga Ahli Bidang Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Sri Utami.

Pencegahan terhadap keempat orang dilakukan demi kepentingan penyidikan, karena jika sewaktuwaktu dimintai keterangan, mereka tidak sedang berada di negara lain. "Pencegahan berlaku sejak hari ini hingga enam bulan ke

depan," tandasnya.

Pencegahan Sutan, wajar dilakukan. Mengingat, dalam surat dakwaan Rudi Rubiandini disebut peranan Sutan selaku Ketua Komisi VII DPR menerima 200 ribu dolar Amerika dari bagian yang diterima Rudi yaitu US$ 300 ribu.

Kasus ini berawal tanggal 26 Juli 2013, saat Deviardi menyerahkan uang 300 ribu dolar Amerika yang diterima dari Simon Gunawan Tanjaya ke Rudi Rubiandini di gedung Plasa Mandiri Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Uang sebanyak itu, diberikan ke Sutan melalui Tri Yulianto sebesar 200 ribu dolar Amerika di sebuah toko di Jalan MT Haryono Jakarta Selatan.

Sisanya, disimpan Rudi dalam safe deposit box Bank Mandiri.

Dalam sidang dengan terdakwa Rudi Rubiandi terungkap, Sutan

pernah menitipkan perusahaannya ke terdakwa Rudi Rubiandini yang ketika itu menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Fakta terungkap dari kesaksian Gerhard Marteen Rumeser selaku Tenaga Ahli bidang Operasional SKK Migas, yang didengar dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (4/2).

"Benar (Rudi katakan tolong dikawal biar PT Timas Suplindo sebagai penawar terendah yang menang). Tetapi, pesan itu hanya di foward (teruskan) ke saya. Itu foward-an pesan singkat dari SB (Sutan Bhatoegana) ke Rudi terus ke saya," jawab Gerhard setelah dicecar perihal SB yang diakuinya sebagai Sutan oleh Anwar.

Tetapi, Gerhard mengaku tidak pernah bertemu berdua dengan Sutan. Walaupun, dalam rapat di DPR pernah sesekali bertemu.

Kesaksian Gerhard tersebut dibenarkan oleh Rudi. Namun, eks Kepala SKK Migas tersebut menganggap permintaan itu adalah hal biasa.

Secara terpisah, Sutan mengaku pasrah dan siap mengikuti proses hukum dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasrah karena semuanya telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa penyidik KPK. Bahkan Sutan tetap membantah terlibat dugaan kasus korupsi.

"Saya bersikap kooperatif saja menghadapi proses hukum agar semuanya segera terungkap dengan tuntas. Juga demi kepentingan hukum, saya ikut saja dan yakin tidak bersalah," kata Sutan, melalui pesan singkat, Jumat (14/2) (ENDY)

KPK Didesak Usut Penyebutan Nama Ibas JAKARTA - Berulang kali nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas disebut, berulang kali juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menggubrisnya. Keterlibatan Ibas dalam dugaan kasus korupsi SKK Migas, terungkap dalam persidangan kasus korupsi SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Gerhard Maarten Rumeser, juga mengaku anak presiden SBY terlibat kasus suap eks Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Gerhard Maarten Rumeser adalah sebagai Tenaga Ahli Bidang Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kgiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), yang membeberkan keterlibatan Ibas, yang sangat dekat dengan Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deni Karmaina, yang mengikuti tender proyek di SKK Migas.

Bahkan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga kerap

'menyanyi' soal benang merah keterlibatan Ibas soal korupsi Hambalang. Termasuk Mantan Bendahara Muhammad Nazaruddin pernah mengungkap keterlibatan Ibas, namun sempat dibantah sendiri bahwa Ibas tak terlibat.

Mencuatnya keterlibatan Ibas, tak pernah digubris KPK. Tudingan KPK tebang pilih menangani kasus korupsi, lantaran Ibas anak kandung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) begitu sangat melekat. KPK tutup mata, tutup telinga dan selalu membantah dengan berbagai alasan yang tak masuk akal.

Kondisi ini membuat Komisi III DPR prihatin, kesal, sedih dan akhirnya mendesak KPK segera mendalami, menelusuri informasi serta mengusut tuntas soal disebutnya nama Ibas dalam persidangan kasus SKK Migas.

"Ya karena tugas KPK kan mencari bukti, sehingga lembaga itu tidak perlu selalu meminta kepada pihak-pihak yang menuding Ibas untuk menyerahkan bukti atau data," papar anggota Komisi III DPR dari Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, di gedung DPR Jakarta, Kamis (13/2).

Seharusnya, lanjut Yani, KPK menyadari bahwa untuk mencari bukti atau data adalah tugasnya. Jadi, informasi itu harusnya didalami, ditelusuri, disidik secara serius. "Jadi jangan selalu mengatakan 'mana buktinya'. Itu kan sudah menjadi tugas KPK untuk mencari bukti, bukan tugas kita. KPK dong yang mendalami kalau ada informasi-informasi terkait itu, termasuk tudingan keterlibatan anak bungsu presiden SBY," lontarnya.

Wakil rakyat ini juga menyidir sikap pimpinan KPK, yang seolah menjadi juru bicara orang-orang yang disebut dalam BAP. Buktinya, Pimpinan KPK selalu bilang 'tolong dong jangan cuma nyanyian aja'. "Lho kok malah menjadi juru bicara, apa dia menjadi advokasi orang-orang yang dipanggil? kan terbalik tugas KPK itu," protesnya dengan nada prihatin. (ENDY)

KASUS KORUPSI PROYEK SISTEM KOMUNIKASI RADIO TERPADU (SKRT)

Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban Dicekal JAKARTA - Masih ingat kasus korupsi proyek sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada tahun anggaran 2006-2007, dengan tersangka Anggoro Widjojo. Kini kasus itu dibuka lagi, setelah tersangka utama Anggoro Widjojo ditangkap di China, setelah melarikan diri saat menjalani proses persidangan.

Buntut penangkapan kembali, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat pencegahan kepada bekas Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang.

"KPK mengirimkan surat permintaan cegah ke Imigrasi atas nama MS Kaban yang berlaku sejak 11 Februari 2014.

Selain Kaban, KPK juga

mengajukan mantan sopir Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) bernama Muhammad Jusuf juga dicegah bepergian ke luar negeri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa (11/2).

Pencegahan dilakukan, sambung Johan, untuk memperlancar proses penyidikan kasus korupsi proyek SKRT di Kemenhut dengan tersangka Anggoro Widjojo. "Pencegahan ini dimaksudkan jika sewaktuwaktu diperlukan keterangannya sebagai saksi, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri," ujar Johan.

Meski dicekal , KPK hingga kini belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap MS Kaban. "Ya karena belum menerima jadwal pemeriksaan.

Nanti pasti diperiksa, tunggu saja," ungkapnya.

Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pencekalan terhadap Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban, oleh KPK merupakan hal biasa dan normal, dalam konteks penyidikan suatu perkara pidana oleh KPK. "Pencegahan ini kami pandang semata-mata sebagai suatu prosedur hukum, sehingga tak perlu ditafsirkan terlalu jauh di luar koridor hukum. Kami yakin KPK akan bekerja secara profesional dan proporsional semata-mata untuk menegakkan hukum, dalam mengungkap kasus SKRT," papar Yusril di Jakarta, Rabu (12/2) Mantan Menkumham dan Mensekneg meminta Kaban selalu memenuhi dan taat panggilan KPK. Dalam perkara yang melibatkan Anggoro Widjojo ini, Kaban pernah

diperiksa KPK sebanyak 8 kali dan selalu datang memenuhi panggilan.

Ditambahkan, pencekalan MS Kaban tak ada kaitannya dengan partai. "Keluarga Besar PBB harus menunjukkan mereka taat pada prosedur hukum yang benar dan menghormati langkah penegakan hukum yang sah.

Kegiatan para caleg PBB menghadapi Pemilu 2014 tidak perlu terganggu dengan pencegahan Pak Kaban. Kegiatan harus berjalan terus," sambungnya.

Kasus Anggoro Anggoro ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak 19 Juni 2009. Sebelum penetapan tersangka itu, Anggoro sudah berada di luar negeri, tepatnya di Singapura. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anggoro

justru tidak mau masuk ke Indonesia dan lebih senang menjalankan bisnisnya ke China.

Pada 30 Januari 2014, KPK dengan bantuan kepolisian China berhasil membawa Anggoro pulang ke Indonesia setelah pemilik PT Masaro Radiocom diduga ditangkap polisi China, karena menggunakan dokumen palsu. Kini Anggoro ditahan titipan KPK di rumah tahanan militer Guntur.

Anggoro diduga menyuap sejumlah anggota Komisi IV DPR, yang menangani sektor kehutanan. Mereka Yusuf Erwin Faisal, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat itu menjabat Ketua Komisi IV DPR RI. Anggota DPR lainnya, Azwar Chesputra, Hilman Indra dan Fahri Andi Laluasa.

Selain anggota DPR, Anggoro

juga memberikan fee kepada beberapa pejabat di Departemen Kehutanan. Salah satunya Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Boen Purnama. Pemberian itu untuk pengajuan anggaran SKRT Departemen Kehutanan tahun anggaran 2007. PT Masaro merupakan rekanan dalam proyek tersebut.

MS Kaban, selaku menteri diduga mengetahui hal itu. Juga diduga menandatangani surat penunjukan langsung untuk PT Masaro. Seusai diperiksa KPK pada 2012, Kaban menyatakan penunjukan langsung PT Masaro sudah sesuai prosedur.

Dalam kasus pengadaan SKRT, Pengadilan Tpikor Jakarta memvonis bersalah Presiden Direktur PT Masaro Radiocom, Putranefo Alexander Prayugo, selama 6 tahun penjara

dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Putranefo dinyatakan memperkaya diri sendiri, dan terdakwa Wandojo sebesar Rp 20 juta dan 10 ribu dolar Amerika Serikat (AS), saksi Boen sebesar 20 ribu dolar AS, dan PT Masaro Radiokom sebesar Rp 89,3 miliar.

Selain Putranefo, Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bersalah terhadap Yusuf Erwin Faishal, bekasa anggota DPR yang dihukum penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp 250 juta. Anggota Komisi IV lainnya, Azwar Chesputra divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Juga Hilman Indra dan Fahri Andi Laluasa, dijatuhi vonis empat tahun penjara. Pejabat Kementerian Kehutanan, yang dihukum yaitu Wandoyo Siswanto selama tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

SUMUT

Dinas Peternakan Batubara Kutip Uang dari Kelompok Ternak BATUBARA- Kelompok Ternak Mandiri Desa Brohol, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara menerima bantuan ternak sapi dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.Bantuan ternak sapi langsung di terima oleh kelompok ternak dengan rincian setiap anggota menerima satu ekor sapi.

Kelompok ternak yang beranggotakan 10 orang ini merasa senang mendapatkan bantuan sapi dari pemerintah. Namun timbul pertanyaan dari kelompok peternak ini,setiap anggota yang mendapatkan dan menerima batuan sapi diwajibkan membayar uang sebesar Rp1.100.000 juta Salah seorang anggota kelompok ternak yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa pengutipan uang sebesar Rp1.100.000 juta itu dilakukan oleh oknum dinas peternakan Batubara dengan alasan untuk uang administrasi pengurusan bantuan.

"Untuk apa diberikan bantuan kalau kenyataannya kami harus membayar Rp1.100.000 perorang untuk satu ekor sapi", tukasnya.

Karena merasa keberatan dengan adanya pengutipan itu, kelompok tani Desa Brohol meminta bantuan kepada

media untuk menyampaikan keluhan mereka atas tindakan pengutipan yang dilakukan oknum Dinas Peternakan Batubara yang diduga dilakukan Nurainun.

Siti Mariam, Ketua Kelompok Ternak Mandiri yang juga guru SMK swasta di Indrapura ini mengakui adanya pengutipan itu. Dia mengatakan, uang sebesar Rp.1.100.000 itu untuk membuat kandang ternak dan bukan untuk membayar sapi.

Mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya pengutipan yang dilakukan oknum dinas peternakan, KPK Pos menyambangi kantor Dinas Peternakan Batubara untuk meminta penjelasan alasan pengutipan yang notabene bantuan itu diberikan pemerintah kepada kelompok tani untuk dikelola dan bukan untuk dibeli.

Saat dikonfirmasi, Rabu (12/2), Kepala Dinas Peternakan Batubara Ariansah tidak berada ditempat. Dan kedatangan wartawan hanya disambut oleh Sekretaris Dinas Edi Vanhuri, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. "Kalau ingin tahu masalah pengitipan itu tanya aja sama ibu Ainun. Tapi beliau sudah tidak disini lagi, kata Edi Vanhuri ketus.(RUD)

ran dan pertanggung jawaban anggaran Rp.30 milyar yang telah disetor Pemda Nisel", sebutnya.

Seperti diketahui, PT.Bumi Nisel Cemerlang (BNC) sebagai Badan Usaha Milik Negara mendapat modal segar dari Pemda melalui APBD Tahun 2012 Sebesar Rp 15.000.000.000 juga fasilitas bangunan gedung di Jalan Baloho.

Namun bangunan gedung tidak memiliki plank nama. Selain puluhan miliar uang dan bangunan PT.BNC juga menerima alat pendukung transportasi darat berupa mobil dinas. Penyertaan modal Pemda Nisel yang disalurkan langsung ke Rekening PT.BNC terkesan dipaksakan dan telah diatur sedemikian rupa.

Penyetoran awal pada tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp.10 miliar sesuai SP2D No.1.741. Tanggal 23 November 2012 sebesar Rp.5 miliar sesuai SP2D No.2.705.Dalam kurun waktu 3 bulan PT.BNC telah menikmati uang masyarakat Nias Selatan senilai Rp.15 miliar.

Dan dalam pertanggung jawaban keuangan Negara pada akhir Tahun 2012, Direktur BUMD Nisel Arisman Zagoto mengumumkan PT.BNC telah mengalami Kerugian. Sesuai laporan keuangan PT.BNC,saldo ekuitas perusahaan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.14.355.751.473. PT BNC mengalami kerugian dengan posisi saldo rugi sebesar Rp.644.248.527.(DUHA)

NISEL- Ketua Front Komunitas Satu (FKI-1) Nias Selatan Erwinus Laia mengatakan bahwa ia tidak gentar sedikit pun atas pelaporan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Bupati Nisel Idealisman Dachi. “Ini bentuk perlawanan dan mengkriminalan terhadap semua yang saya lakukan dalam melaporkan berbagai kasus korupsi di Nias Selatan,” ujarnya.

Erwinus mengatakan, saat penyidik Poldasu menanyakan, apakah tudingannya terhadap Idealisman bisa dibuktikan atau tidak, dengan tegas Erwinus mengatakan, “Saya memiliki bukti-buktinya.

Bahkan, bukti-bukti tersebut telah saya serahkan kepada KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Saya siap dipenjara apabila dalam laporan saya ke KPK ternyata tidak benar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilaporkannya sudah mulai diproses dan sebagian sudah divonis oleh pengadilan. Contohnya kasus dugaan korupsi pada dana bencana Mazo 2011 yang memvonis mantan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Arototona Mendrofa dengan hukuman 2 tahun 4 bulan penjara.

Bahkan, sejumlah pejabat di pemerintahan Idealisman Dachi telah diperiksa dan akan diusut terus,” kata Erwinus saat diundang oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, 26 Agustus lalu.

Erwinus saat datang ke kantor ICW di Jakarta diterima oleh peneliti ICW Abdullah Dahlan dan Tama Satrya Langkun. Saat itu, ia membeberkan semua bukti yang ia punya dan sudah di serahkan ke KPK sejumlah kasus dugaan korupsi di Nisel. (AM)

Inspektorat Periksa ADD Bintang Bayu TA.2013

JALAN BERLUBANG Kondisi Jalan yang berlubang di Jalan OK Muhammad Yunan di Desa Nenassiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara yang menghubungkan tiga desa dan Kabupaten Serdang Bedagai sering memakan korban jiwa. Pihak dinas terkait seolah tidak peduli dengan kondisi ini.

TERKAIT DANA DAK TA.2013

Kepsek SDN 010212 dan KUPT Buang Badan BATUBARA- Alokasi Dana Khusus (DAK) TA.2013 yang diterima SDN 010212, Tanah Meriah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara terkesan ditutup-tutupi. Alasannya, saat dikonfirmasi, Senin (10/2), ke pihak sekolah terkait aliran dana DAK tersebut, Kepala Sekolah Ratna Hutabarat terkesan mengelak dan enggan untuk menjawab pertanyaan wartawan.

"Saya tidak punya waktu dan lagi sibuk. Kalau mau bertanya lain kali saja", katanya mengelak.

Mendapat jawaban yang kurang enak dari Kepala Sekolah SDN 010212, lalu KPK Pos menkonfirmasi melalui telepon KUPT Dinas Pendidikan Air Putih, Riswandi.

Saat diberitahukan kepada

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN- Puluhan pedagang yang biasa berdagang di Pasar Tradisional Kampung Lalang, Kelambir V, Medan Sunggal mendatangi Polsekta Sunggal untuk mengadukan PD Pasar Kota Medan dan pengelola penjaga malam, Jumat (14/ 2) siang. Para pedagang ini menuding, pihak PD Pasar Kota Medan dan pengelola jaga malam telah melakukan perbuatan semena-mena kepada pedagang.

"Masalah ini sebenarnya karena iuran jaga malam. Bulanan biasanya Rp40 ribu. Kami bayarnya, tapi entah kenapa sejak pengelola jaga malam diganti, kami seperti mau disingkirkan," ujar Sitorus, salah seorang pedagang ketika ditemui di Polsekta Sunggal.

Sitorus menjelaskan, mereka tidak suka dengan pengelola jaga malam yang saat ini telah ditunjuk PD Pasar.Menurut Sitorus, pengelola jaga malam yang saat ini menjabat, Dermawan Ginting (50) terkesan arogan, dan tidak pro terhadap pedagang. "Kemarin Dirut PD Pasarnya juga turun. Bahkan ngancam mau memenjarakan kami. Kami pun enggak ngerti kenapa. Terakhir, kios kami ditutup paksa. Gembok kios di lem setan sama mereka," ujarnya.

Saat itu Dirut PD Pasar Kota Medan Beny Harianto Sihotang sempat mengancam akan mengusir semua pedagang di sana, jika tidak membayar iuran."Kalau alasannya hanya masalah iuran, kami tiap bulan bayarnya. Tapi bapak itu sempat bilang, siapa yang ngelawan sama aku, ku usir semua," ujarnya menirukan ucapan Beny Sihotang.(MTC)

Bupati Nisel Laporkan Ketua FKI-1

Arisman Zagoto Diperiksa Dugaan Korupsi APBD Nisel NIAS SELATAN-Kasus dugaan korupsi Kabupaten Nias Selatan satu persatu mulai dibidik Kejaksaan Negeri Telukdalam. Salah satunya Kasus dugaan korupsi sebesar Rp30 milliar di BUMD milik pemerintah Nias Selatan yang bernaung dalam perusahaan PT. Bangkit Nisel Cemerlang (BNC) mulai dilakukan proses penyelidikan oleh Kejari Nisel.

Dengan mengenakan pakaian batik,Direktur PT.Bangkit Nisel Cemerlang ( BNC) Arisman Zagoto (foto), memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kamis (6/2). Pemeriksaan dilakukan Kajari Teluk Dalam I Made Suwardjana.

Setelah diperiksa Kajari, Arisman Zagoto kembali masuk keruangan Pidsus untuk diperiksa sebagai saksi dugaan penyalahgunaan APBD TA.20122013 sebesar Rp30 milliar.

Jam 10 Wib hingga 22.00 wib dengan pakaian Batik celana Jeans langsung menghadap Kejari Nisel I Made Suwardjana selang 15 menit keluar dari ruangan Kajari langsung ke ruangan Kepala Seksi Pidana Khusus ( Pidsus) Richard Marpaung untuk diperiksa sebagai saksi tentang dugaan penyalahgunaan uang Negara APBD Tahun 2012 dan 2013 SENILAI Rp.30 Milyar. Ketika Wartawan mewawancarai Arisman Zagoto saat keluar ruangan Pidsus untuk istrahat mengatakan bahwa dirinya datang ke Kejaksaan hanya memenuhi panggilan untuk mengklarifikasi pemberitaan media selama ini tentang Dugaan Korupsi Rp.30 milyar.

Kasi Pidsus, Richard Marpaung mengatakan kepada wartawan Arisman Zagoto diperiksa sebagai saksi adanya dugaan penyimpangan anggaran APBD TA.2012 - 2013 sebesar Rp30 milliar.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat peintah penyelidikan No.01/N2.22/01/ 2014, tanggal 30 Januari 2014.

"Pemeriksaan masih tahap penyelidikan dengan materi pertanyaan seputar prosedur penggunaan angga-

Dirut PD Pasar Kota Medan Ancam Pedagang

Riswandi tentang sikap ketus dan ketertutupan yang diperlihatkan Ratna Hutabarat kepada wartawan, Riswanda seakan tidak mau tahu bahkan cenderung membela sikap Kepala Sekolah itu.

"Masalah bangunan SDN itu bukan urusan saya. Itu langsung dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Tanya aja kesana", kata Riswandi.

Mendapat laporan adanya sikap yang kurang baik dari Kepala Sekolah SDN 010212 Tanah Merah dan KUPT Dinas Pendidikan serta tidak adanya keterbukaan soal dana DAK Tahun 2013 yang diterima sekolah, Ketua LSM/LBH Garda P3R, Kabupaten Batubara, Zainal Abidin sangat menyayangkan sikap kedua pejabat ini.

Seharusnya, kata Zainal kedua pejabat ini harus terbuka soal anggaran karena menyangkut uang negara. Bukan malah menutupnutupinya dari media.

"Jawaban Riswandi sebagai KUPT Dinas Pendidikan Batubara menunjukkan kurang perhatiannya terhadap laporan masyarakat sekaligus memperlihatkan bahwa Riswandi tidak menjalankan tupoksinya sebagai KUPT", ungkap Zainal.

Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, Zainal meminta Kepala Dinas Pendidikan Batubara untuk mengevaluasi kinerja Riswandi sebagai KUPT Dinas Pendidikan Air Putih. "Bila perlu copot sebagai KUPT karena tidak becus menjalankan tugasnya", tegasnya.(RUD)

BINTANG BAYU- Tim Inspektorat yang turun ke Kecamatan Bintang Bayu baru-baru ini sepertinya tidak ingin hanya melihat laporan diatas kertas dari para Kepala Desa terkait pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013.

Seharian penuh Tim Inspektorat yang berjumlah 7 orang meneliti satu persatu berkas yang dibukukan secara seksama.Tak satupun lembaran yang terlewatkan oleh tim pemeriksa ujar salah satu kades usai pemeriksaan saat itu.

Kita turun ke Kecamatan Bintang Bayu selama dua hari karena hari pertama sebatas pemeriksaan berkas pertanggungjawaban.

Keesokannya kita langsung turun ke desa untuk melihat langsung fisik bangunan yang didanai ADD Tahun 2013."Mana tahu kita salah melihat diberkas ya langsung kita cek kelapangan", kata Banjarnahor,Ketua Tim Inspektorat saat dihubungi melalui telepon, Senin (10/2).

Hal senada juga dikatakan Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH. Dikatakannya, tim langsung memeriksa berkas pertanggungjawaban penggunaan ADD dan langsung cek fisik kedesa,jadi bukan dilakukan di kecamatan.

Di tempat terpisah,Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Bintang Bayu Irwandhani kepada KPK Pos menjelaskan, tim inspektorat langsung turun kedesa dan bukan ke kantor camat.Hal ini juga diakui Kepala Desa Bandar Pinang Rambe Murni Damanik. Tim inspektorat langsung turun kedesa dan memeriksa serta mempertanyakan tentang fisik bangunan yang dikerjakan yang dananya bersumber dari dana ADD. Selain ADD Tahun Anggaran 2013, inspektorat juga mempertanyakan penggunaan anggaran ADD Tahun 2017. Hasil pemeriksaan tim inspektorat belum diketahui apakah ada penyimpangan anggaran atau tidak namun Susiadi Ketua LKMD Bandar Pinang Rambe mengatakan,pelaksanaan fisik ADD di desanya sudah dikerjakan sesuai dengan ketentuan.(ARM)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

LIPSUS

UU PANGAN HARUS UTAMAKAN PERLINDUNGAN PETANI SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi hak atas pangan mendesak pemerintah mengutamakan perlindungan petani kecil dalam melaksanakan ketentuan UU Pangan.

Menurut anggota koalisi dari Eksekutif Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengatakan salah satu amanat UU Pangan adalah membentuk lembaga pangan baru yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Gunawan memperkirakan lembaga pangan baru itu akan dibentuk lewat Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu mengingat ada beberapa lembaga pangan serupa seperti Bulog, Badan Ketahanan Pangan Pertanian (BKP) dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Gunawan mengatakan Presiden harus mengevaluasi kinerja berbagai lembaga itu.

Sehingga apa yang selama ini menjadi kelemahan dari bermacam lembaga itu dapat dibenahi untuk diterapkan di lembaga pangan baru.

Dia berharap lembaga tersebut dapat mengintegrasi lembaga pangan yang ada dalam mengurusi pangan. Mulai dari pembentukan kebijakan sampai pengawasan.

Walau mengamanatkan untuk dibentuk lembaga pangan baru, Gunawan melanjutkan, UU Pangan tak menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam rangka pemenuhan hak pangan untuk rakyat. Akibatnya, ketika muncul kasus kelaparan, pihak yang disasar untuk dimintai tanggung jawabnya seolah tak jelas.

Mestinya, UU Pangan menunjuk siapa yang bertanggung jawab atas hal itu, apakah Presiden atau Menteri di bidang tertentu. Dengan dibentuknya lembaga pangan yang baru, Gunawan berharap lembaga tersebut yang bertanggung jawab jika terjadi kelaparan atau masalah pangan lainnya.

Jika tak ada pihak yang bertanggungjawab atas kasus pangan itu, Gunawan mengatakan masalah yang kerap timbul saat ini ketika terjadi masalah yaitu lempar tanggungjawab antar kementerian akan terus terjadi. Ujungnya, petani yang bertindak sebagai produsen pangan kebingungan ketika mau menggugat pihak berwenang atas kebijakan pangan yang dinilai merugikan petani.

Untuk menjawab persoalan itu, koalisi berharap lembaga pangan baru dapat melakukannya.

“Kalau petani minta pertanggungjawaban ke Kementerian seringkali terjadi lempar tanggungjawab,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota koalisi dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Agus Ruli Ardiansyah, mengatakan lembaga pangan baru itu secara hukum lebih kuat posisinya ketimbang lembaga pangan yang ada saat ini. Pasalnya, lembaga pangan baru itu diamanatkan langsung oleh UU Pangan.

Oleh karenanya, koalisi berharap lembaga itu dapat membenahi carut marut pengelolaan pangan, khususnya dalam melindungi produsen pangan yaitu petani kecil. Jika perlindungan terhadap petani itu tak dilakukan, Ruli khawatir kestabilan pangan di Indonesia akan terganggu.

Apalagi, pemerintah saat ini cenderung mengutamakan untuk impor produk pangan ketimbang memproduksi sendiri. Walau ada kuota yang ditetapkan pemerintah yang ditujukan untuk membatasi sebuah produk impor, namun Ruli memandang hal itu tak mampu membendung produk impor.

Pasalnya, Ruli melihat perusahaan swasta dapat dengan mudah mengimpor komoditas pangan.

Jika impor yang dilakukan pihak swasta itu tak diawasi maka spekulasi harga pangan berpotensi besar terjadi. Sehingga, spekulasi itu merugikan petani.

“Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, harus mengutamakan produk pangan yang diproduksi petani langsung, jangan industri besar,” kata Ruli.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang sejalan dengan perlindungan terhadap petani, Ruli mengatakan pemerintah harus komitmen menjalankan reformasi agraria. Dengan menyediakan atau memberikan lahan garapan, maka petani dapat memproduksi pangan secara berkelanjutan.

Anggota koalisi dari Aliansi Petani Indonesia (API), Fadil Kirom, mengatakan lemahnya fungsi lembaga pangan yang ada saat ini merugikan petani. Fadil menilai pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan impor ketimbang melindungi petani. Padahal, kepentingan petani jumlahnya menyangkut lebih banyak orang ketimbang pengimpor.(INT/BBS)

Lahan pertanian milik rakyat terancam hilang.

Ancaman ini datang dari beralihnya fungsi tanah pertanian menjadi nonpertanian.

Seperti kawasan perumahan dan industrialisasi.

Meskipun Indonesia memiliki UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanaian Berkelanjutan, alih fungsi lahan tetap tidak bisa diatasi.

A

LIH fungsi lahan ini karena tiga sebab. Demikian yang dikatakan Guru Besar FH UI Erman Rajagukguk dalam Konferensi Internasional tentang pertanahan di Jakarta.

Pertama, beberapa daerah lebih suka menggunakan lahan pertanian untuk proyek perumahan, Kedua, petani terdesak dengan kebutuhan ekonominya sehingga petani menjual tanahnya, dan Ketiga, tanaman tertentu lebih menguntungkan daripada tanamanan padi atau pangan lainnya.

Akibatnya, lahan pertanian semakin menyusut. Sebut saja lahan pertanian di Depok yang semakin menyusut dalam empat tahun belakangan ini.

Menurut Erman, sekitar 40 hektare (ha) lahan pertanian berubah fungsi sejak 2009.

Empat tahun terakhir, penyusutan lahan pertanian mencapai 615 ha. Penyempitan paling parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul dengan sawah irigasi sederhana sehingga lahan sawah tadah hujan dan sawah irigasi hanya tersisa 357 ha.

Angka penyusutan ini akan terus bertambah seiring dengan pembangunan Kota Depok seperti pembangunan jalan tol

Depok-Antasari dan jalur lintasan bus untuk terminal Jatijajar. Pembangunan ini akan menggusur lahan persawahan seluas 130 ha.

Tak hanya di Depok, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi di Sumatera Utara.

Lahan pertanian ini berubah menjadi area perkebunan kelapa sawit dan perumahan.

Alih fungsi ini mencapai 2,4 persen tiap tahunnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Sumatera Utara pada 2005, luas sawah di Kabupaten Langkat 49.415 ha. Namun, angka ini menurun menjadi 47.030 ha pada 2006, 45.747 ha pada 2007, dan berada di angka 42.985 ha di tahun 2010.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, sekitar .750 ha sawah tadah hujan juga beralih menjadi kebun sawit. Badan Pertanahan Nasional mencatat sebanyak 3.099 juta ha lahan sawah yang telah diajukan permohonan untuk alih fungsi lahan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat pada 2004.

Menurut profesor yang pernah menuliskan disertasi berjudul “Agrarian Law, Land Tenure and Subsistence in Java: Case Study of Villages of Sukoharjo and Medayu”

yang dipertahankan di University of Washington ini mengatakan pendekatan yang dilakukan tidak harus selalu dengan pendekatan legal-formal. Karena, pendekatan legal-formal harus diikuti dengan kemampuan menegakkan peraturan dan perangkat kebijakan ekonomi yang memadai.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pengalihan aset tanah kepada keluarga tani seluas minimum 400800 m2. Dampaknya pada nutrisi dan pendapatan keluarga dari jaminan 400-800 m2 akan besar. Hal ini terbukti dengan penelitian lapangan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan tanah garapan seluas 400 m2 dapat menghasilkan 470-720 kg/tahun beras yang belum ditumbuk.

“Hal ini cukup memberikan antara 2/5 dan 3/5 dari kebutuhan nutrisi dasar per tahun bagi sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang,” tandasnya.

Pengajar Hukum Agraria Universitas Diponegoro Nur Adhim juga menambahkan beberapa langkah yang dapat diambil demi kedaulatan dan ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan mustahil tercipta jika rakyat tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.

DPR USUL PEMBENTUKAN LEMBAGA KHUSUS DI BIDANG PANGAN KOMISI IV DPR mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus yang terpusat di bidang pangan. Ketua Komisi IV M Romahurmuziy mengatakan, pembentukan lembaga itu bertujuan agar ketahanan, kemandirian dan kedaulatan di bidang pangan dapat tercapai.

“Lembaga ini nantinya bertanggungjawab langsung kepada presiden, dengan kewenangan koordinasi maupun eksekusi,” katanya Romy -sapaan akrab Romahurmuziy- mengatakan, lembaga tersebut nantinya berfungsi sebagai pengolah, pengangkut hingga penyalur pangan. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai stabilisator harga dan pengelola buffer stok pangan pokok. Ia yakin, keberadaan lembaga ini menjadi titik terang dari carut marutnya pengelolaan pangan pokok yang selama ini tumpang tindih.

“Pemerintah tinggal menjalankan saja UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu, bukan lagi membentuk Menko Pangan,” tutur Romy.

Sebagaimana diketahui, pada

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan beberapa lembaga baru yang khusus melindungi dan memberdayakan petani.

Misalnya, pada Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

Pada angka 13 UU yang sama menjelaskan mengenai dewan komoditas pertanian nasional yang merupakan suatu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani. Sedangkan pada angka 14 disebutkan mengenai kelembagaan ekonomi petani yang merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Maulana mengatakan,

“Oleh karena itu, suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya,” tutur Nur Adhim dalam kesempatan yang sama.

Demi terwujudnya kedaulatan pangan, Nur Adhim memberikan beberapa strategi. Dimulai dari redistribusi tanah pertanian untuk petani. Karena, dengan redistribusi tanah dapat meningkatkan produksi pangan dan pemberdayaan petani.

Berikutnya reforma agraria yang dapat dilakukan adalah adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi. Lainnya adalah pelarangan penguasaan pangan sebagai senjata dan memberikan kesempatan kepada petani kecil untuk merumuskan kebijakan pertanian itu sendiri.

Strategi ini harus dibarengi dengan political action dengan penyiapan regulasi yang memadai dan data yang valid. Serta implementasi ini perlu diterapkan secara bertahap dengan memiliki batasan waktu,“Sehingga, dapat terkontrol secara jelas progresnya,” pungkasnya.(INT/BBS)

kenaikan harga komoditas pangan terutama kedelai lantaran banyaknya produk kedelai impor yang masuk ke dalam negeri. Harga barang impor tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, volume produksi negara produsen, kebijakan ekonomi dan politik negara produsen itu sendiri.

“Dari sisi ini, Indonesia sudah masuk kategori negara yang tidak mandiri di bidang pangan. Ketergantungan pangan itu sangat dekat dengan terciptanya krisis pangan,” kata Viva.

Ia menilai selama ini pemerintah tidak serius dalam melakukan reformasi di sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dari kecilnya anggaran Kementerian Pertanian di APBN, yakni sekitar 1,5 persen dari total nilai APBN. Menurutnya, anggaran yang kecil ini menghambat sejumlah program untuk membangkitkan gairah di bidang pertanian.

“Dana sekecil ini tidak bisa untuk melakukan gerakan swasembada, apalagi membangun kedaulatan pangan,” kata Viva.

Sejalan dengan itu, kata Viva, koordinasi antar kementerian harus diperkuat. Bukan hanya itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terindikasi terjadinya praktik korupsi harus segera dihapus. “Hal ini jelas menyengsarakan petani dan masyarakat konsumen,” katanya.

Upaya setengah hati pemerintah juga terdapat dalam

produksi kedelai. Misalnya saja, luas lahan kedelai pada tahun 1997 sebesar 1,5 juta hektar.

Namun seiring perjalanannya, luas lahan tersebut menyusut menjadi 557 ribu hektar pada tahun 2012. Berkurangnya luas lahan kedelai ini memicu terjadinya penambahan nkuota pada impor kedelai.

“Upaya pemerintah untuk melindungi petani kedelai terkesan masih setengah hati.

Penerapan patokan harga kedelai, harga beli atau jual kedelai masih di bawah harga pasar, dan itu dibanjiri oleh kedelai impor,” tutur Viva.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar pemerintah segera serius dalam melaksanakan reformasi di bidang pertanian. Caranya dengan menambah dana APBN untuk sektor pertanian. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memanggil seluruh pemerintah daerah dan menegaskan bahwa dilaksanakannya program pembangunan pertanian berkelanjutan agar swasembada pangan nasional dapat terwujud.

Sejalan dengan itu, kata Viva, pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang melindungi dan memberdayakan petani.

Bahkan, dugaan adanya kartel kedelai harus segera ditangani oleh aparat penegak hukum.

“Saya mengusulkan agar pihak aparat berwajib melakukan investigasi terhadap praktik penimbunan karena melanggar UU,” pungkasnya.(INT/BBS)

Aturan Kelembagaan dan Perizinan Lahan Rugikan Petani Kecil KETENTUAN Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dinilai merugikan atau potensial merugikan petani tak bertanah, petani gurem.

Sebab UU Perlintan tak eksplisit menyebut petani yang bagaimana yang akan memperoleh kemudahan.

“Apakah petani lemah, petani kuat, atau petani ‘berdasi’ yang tinggal di kota-kota dan tidak mengerjakan sendiri tanahnya,” ujar Prof Achmad Sodiki saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU Perlintan yang dimohonkan sejumlah LSM, Kamis (13/2).

Permohonan ini diajukan sejumlah LSM yaitu IHCS, SPI, FIELD, API, KPA, KIARA, Bina Desa, IGJ, KRKP, Sawit Watch, Walhi, dan Kontras.

Mereka mempersoalkan Pasal 59, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 (1) UU Perlintan.

Para pemohon menilai ketentuan yang mengatur perolehan izin lahan pertanian dan kelembagaan petani itu

menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi petani.

Aturan Perizinan lahan petani dinilai tidak komprehensif mengupayakan redistribusi tanah kepada petani. Sebab, aturan itu hanya mengatur konsolidasi tanah, tanah telantar, dan tanah negara bebas yang bisa diredistribusi ke petani dengan hak sewa, izin usaha, izin pengelolaan dan pemanfaatan, tidak bisa menjadi hak milik petani. Hal ini potensial menyulitkan petani memperoleh penghidupan layak mengingat petani umumnya masyarakat kurang mampu membayar sewa dan izin.

Sementara kelembagaan petani dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU Perlintan dinilai bentuk korporatisme negara dimana pemerintah menfasilitasi pembentukan dan penentuan bentuk lembaga petani (tersentral). Petani hanya diberi wadah kesempatan berorganisasi yang ditentukan pemerintah. Dengan begitu,

lembaga petani yang berbeda potensial tidak diberdayakan dan dilindungi pemerintah, sehingga bertentangan dengan hak berserikat petani.

Sodiki melanjutkan persaingan bebas, uang, relasi kekuasaan sangat penting. Efeknya, kemungkinan petani yang benar-benar membutuhkan lahan 2 hektar akan tersisih. Keterangan pemerintah yang menyebut sewamenyewa terjadi antara petani dengan petani, bukan antara petani dan pemerintah, dikhawatirkan akan terjadi konsentrasi penguasaan tanah dengan hak sewa pada segelintir pemodal besar.

Hal itu jelas menjadikan aset negara (tanah) tidak terdistribusikan secara adil dan merata, sehingga memperluas jurang ketidakadilan sosial. Demikian pula izin pengusahaan, pengelolaan atau pemanfataan potensial berdampak sama.

Persaingan tak seimbang itu dikhawatirkan MK lewat putusan pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

yang disebut indirect discrimination dan putusan lain yang membenarkan hakhak masyarakat miskin untuk menutup jurang ketidakadilan sosial.

“Pasal 59 UU Perlintan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945,” tuturnya.

Menurut Sodiki, Pasal 70 ayat (1) secara limitatif membatasi jenis pembentukan kelembagaan dan kelembagaan ekonomi petani sesuai kebutuhannya. Ketentuan itu jelas hendak menggiring kelembagaan petani hanya terbatas pada empat jenis lembaga yakni kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. Selain itu, ada kewajiban pemerintah memberi fasilitas pembentukannya.

“Lembaga bentukan pemerintah seperti HKTI, HSNI, dan sebagainya yang tidak pernah efektif bekerja membela petani dan nelayan karena lebih mencerminkan pengaruh

kepentingan politik berkuasa,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam alam demokrasi saat ini seharusnya kelembagaan petani dibentuk dari petani oleh petani dan untuk petani, bukan perpanjangan tangan penguasa. Sekalipun Pasal 69 ayat (2) menyebut pembentukan lembaga petani dilaksanakan dengan perpaduan budaya, norma, nilai, kearifan lokal petani. Karena itu, Pasal 70 ayat (1) dinilai merugikan atau potensial merugikan petani dan bertentangan UUD 1945.

“Pasal 71 ayat (1) UU Perlintan yang menyebut ‘petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1)’ diragukan efektivitasnya karena tidak disertai sanksi. Seharusnya kata ‘berkewajiban’ dihapus saja untuk memberi keleluasaan petani membentuk organisasi karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.”(INT/BBS)

KPK POS

6

PNS Subulussalam Lakukan Budaya Memalukan SUBULUSSALAM - Asisten II Drh.Jalaluddin mengaku bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Subulussalam sangat memalukan karena hampir 70 persen tidak hadir untuk mengikuti apel, Kamis (13/2) di ruang kerjanya kepada awak koran ini.

"Saya berbicara bukan asal asalan. Tetapi karena pakta berdasarkan absen seluruh PNS Setdako Subulussalam. Apa daya saya, karena saya seperti tukang azan," ujarnya, seraya menambahkan, apa yang ditemukan itu dilaporkan keatasan.

Dalam kesempatan itu Jon menunjukkan absen dijajaran Setdako Subulussalam kepada koran ini. Antara lain bagian kepegawaian, umum, protokoler, rutin. Dari absensi itu, hampir seluruh PNS tidak ikut apel. Hanya

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

tenaga honorer yang ikut apel.

Pihaknya telah melakukan PP 53 tahun 2010 tentang sanksi seperti sanksi tindakan ringan, sedang dan berat kepada PNS yang tidak disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Tindakan ringan seperti teguran sedang dengan pemutusan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Sementara sanksi berat terpaksa melakukan pemberhentian dari PNS sesuai dengan PP53 tahun 2010, tegasnya.

Dikatakan pihaknya telah melakukan sanksi berat kepada satu seorang PNS Setdako Subulussalam dengan diberhentikan dari PNS (dipecat).

Satu orang penurunan pangkat dan satu orang penundaan kenaikan pangkat dan gaji berkalanya.(KAR)

Gubernur Zaini Abdullah Kembali Rombak ’Kabinet’

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali merombak kabinetnya. Kali ini, gubernur merombak pejabat di tingkat eselon II dan III. Pelantikan pejabat hasil perombakan itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah Darmawan di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa pekan lalu.

Gubernur Zaini beralasan perombakan kabinet itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan berdasarkan hasil evaluasi

terhadap aparaturnya selama ini.

“Ini penyesuaian kebutuhan dan proses pembinaan karir,” kata Zaini. “Yang berkinerja buruk tidak dipertahankan.”

Berikut nama-nama pejabat eselon II dan eselon III yang dilantik, Azhari, Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Daerah Aceh, Jamaluddin, Kepala Dinas Keuangan Aceh, Reza Fahlevi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,

Mulyadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Abubakar, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, Bukhari AKs, Kepala Dinas Sosial Aceh, T Thurmizi, Kepala Dinas Perkebunan Aceh, dan M Nasir Basyah, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh.

Selanjutnya Munawarsyah, Kabag Pendidikan dan Kebudayaan pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Murtha-

lamuddin, Kabag Naskah dan Makalah Pimpinan pada Biro Humas, Lukman, Kabid Produksi Padi dan Palawija pada Dinas Tanaman Pangan Aceh, Fauzi Ms Kappa, Kabid Program dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Ridwan, Kepala UPTD Pembinaan Jasa Konstruksi pada Dinas Cipta Karya Aceh, dan Ramlan Efendi, Kepala UPTD Rumah Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh.

KIP Bireuen Dituding Bohongi Publik

Forum Humas BUMN Gelar Raker di Banda Aceh LANGSA - Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan rapat kerja pengurus di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Kamis. Humas PTPN 1 Kota Langsa Adi Yusfan menyampaikan, dalam gerak langkahnya, Forum Humas BUMN melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan citra BUMN guna mendukung kinerja BUMN. “Mengingatkan kapasitas profesional para pejabat yang menangani bidang kehumasan, membangun sinergi antar BUMN dan melakukan usaha yang dapat meningkatkan peran BUMN bagi masyarakat luas,” kata Adi Yusfan.

Forum Humas BUMN merupakan sebuah wadah bagi seluruh humas dan "corperate secretary" (sekretaris perusahaan) BUMN untuk mengkoordinasikan kegiatan kehumasan, agar membentuk sinergi, integrasi dan harmoni komunikasi sehingga mampu menyatu dalam satu gerak bersama, berdasarkan moto Forum Humas BUMN, “Soliditas Membangun Kinerja”.

Dikatakan Adi Yu sfan, ada pun agenda utama dari Rapat Kerja Forum Humas BUMN diawal Tahun 2014 ini yakni, evaluasi pelaksanaan program kerja Tahun 2013, perumusan dan penetapan program kerja Tahun 2014 dan melakukan penetapan revisi AD/ART Forum Humas BUMN. Menurut dia, pembukaan Rapat Rerja Forum Humas BUMN dan evaluasi realisasi program kerja 2013 dilakukan Bapak Faisal Halimi selaku Sekretaris Jendral Forum Humas BUMN, yang juga merupakan Humas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia.

"Kemudian dilanjutkan pembahasan program kerja Tahun 2014 yang dipimpin oleh

Bapak Hasan Basri selaku salah satu Presidium Forum Humas BUMN yang juga merupakan 'Corporate Secretary' (Sekretaris Perusahaan) PT Perkebunan Nusantara 1 (persero) Langsa," katanya.

Ada pun beberapa program kerja Tahun 2014 yang disepakati untuk dilaksanakan, kata Adi Yusfan, seperti rapat anggota tahunan VI, launching buku best PR program, pelatihan public speaking, sharing, session best PR program penganugrahan “The Best Pr & The Best Program BUMN” Poresni BUMN 2014 dan beberapa program kerja lainnya. “selain itu juga ada agenda terakhir dari Rapat Kerja Forum Humas BUMN tersebut yaitu, penetapan revisi Ad/ART Forum Humas BUMN,” sebut dia.

Sidang dipimpin oleh Zein Ismed yang juga merupakan salah satu Presidium Forum Humas BUMN serta Sekretaris perusahaan PT PUSRI Palembang.

Selain mengadakan rapat kerja di Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2014, Forum Humas BUMN juga mengadakan acara lain dalam satu rangkaian yaitu melakukan kunjungan wisata ke Pulau Weh (Sabang) pada Hari Jum’at tanggal 31 Januari 2014 serta pada Sabtu tanggal 1 Februari 2014, seluruh peserta Rapat Kerja Forum Humas BUMN melakukan "city tour" Kota Banda Aceh sebelum kembali ke kota masing-masing melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

"Seluruh rangkaian acara terselenggara atas kerja sama Forus Humas BUMN dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Langsa selaku tuan rumah dan didukung juga oleh Bank BTN, Jasa Marga, Perhutani, Asuransi Jasinda, PT Pusri, dan PT Adhi Karya," tutup Adi Yusfan.(YANTO)

32 Ribu Petugas Amankan Pemilu Aceh BANDA ACEH - Sebanyak 32.748 petugas gabungan akan mengamankan jalannya Pemilihan Umum 2014 di Aceh.

Di antara petugas itu, Kepolisian Daerah Aceh mengerahkan 2/3 kekuatannya. Di Aceh, terdapat 4.483 TPS kategori rawan.

Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Herman Effendi menyatakan, personil pengamanan pemilu itu merupakan gabungan dari polisi, linmas, dan TNI. Polda Aceh mengerahkan 9.225 personelnya. Mereka dibantu oleh 21.678 petugas perlindungan masyarakat (linmas) dan 1.845 anggota TNI. “Mereka akan mengamankan pemilu, terutama pada pemungutan suara di 10.839 TPS yang ada di Aceh,” kata Kapolda Herman Effendi di hadapan anggota DPR Aceh, Kamis (13/2).

Jumlah ini dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah TPS di Aceh.

Para personel yang dikerahkan itu akan ditempatkan di 10.839

tempat pemungutan suara. Polisi membagi tiga kategori tingkat keamanan TPS, yaitu aman, rawan satu, dan rawan dua. Di Aceh, kata kapolda, terdapat 6.363 TPS yang masuk dalam kategori aman, 3.417 TPS rawan satu, dan 1.066 TPS rawan dua.

Untuk TPS yang masuk dalam kategori aman, polisi menempatkan satu personel untuk tiga TPS. Sementara untuk TPS rawan, polisi menempatkan satu polisi di setiap TPS. TPS yang rawan itu, kata Herman Effendi, berada di daerah yang berada di utara dan timur Aceh. Penilaian TPS rawan dan aman dilakukan berdasarkan analisis pelbagai kejadian tindak pidana dan potensi konflik yang terjadi sebelum pemilihan umum.

Sekedar diketahui, pemilu di Aceh diikuti oleh 15 partai politik, tiga di antaranya merupakan partai politik lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh.(AK/YAN)

Puluhan Orang Terjaring Razia Busana BANDA ACEH - Polisi Syariat atau Wilayatul Hisbah (WH) mulai menggencarkan razia busana di Banda Aceh. Dalam razia busana muslim dan muslimah di Jalan Teuku Umar depan Taman Budaya Banda Aceh, Selasa (11/2), Polisi Syariat mendapati sedikitnya 56 warga yang dianggap melanggar Qanun No 11/2002 tentang aqidah, ibadah, dan Syiar Islam.

Saat melakukan razia, petugas Polisi Syariat (dan Satuan

Pamong Praja dibantu polisi) memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh wanita yang memakai pakaian ketat, tidak berjilbab, atau pria bercelana pendek.

Dalam razia itu, ada 53 wanita dan tiga pria orang yang dianggap melanggar tata cara berbusana sesuai Islam. Mereka yang terkena razia, diceramahi sebelum akhirnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan.(AK)

Kemudian Teuku Said Mustafa, Pelaksana pada Setda Aceh, Rusmiady, Pelaksana pada Setda Aceh, Adami, Pelaksana pada Setda Aceh, Nurdin F Joes, Pelaksana pada Setda Aceh, Roeslan Abdul Gani, Pelaksana pada Bagian Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Aceh, Bustami Usman, Pelaksana pada Setda Aceh, Said Sahifan, Pelaksana pada Setda Aceh, dan Munawar AR, Pelaksana pada Setda Aceh.(AK/YAN)

Polisi penindak huru hara terlibat bentrokan dengan massa yang menggeruduk kantor penyelenggara pemilihan dalam simulasi pengamanan Pemilu di Mapolresta Banda Aceh, Kamis.

Polisi Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu BANDA ACEH - Kepolisian Resort Kota Banda Aceh menggelar simulasi pengamanan Pemilihan Umum 2014 di halaman Mapolresta Banda Aceh, Kamis (13/2/2014). Simulasi ini digelar untuk memberikan gambaran kepada petugas pelbagai kemungkinan yang bakal terjadi pada Pemilu mendatang.

Simulasi pengamanan Pemilu dimulai dengan acara kampanye, yang ada pengerahan massa. Lalu proses sosialisasi yang dilakukan panitia pemungutan suara. Di sini, PPS mengajak warga untuk ikut memberikan suaranya dalam pemilihan.

Simulasi juga dilakukan dengan mempraktikkan proses pemungutan suara, perhitungan suara di TPS. Sampai di sini, suasana masih

terkendali.

Drama dimulai ketika petugas PPS, linmas, dan polisi hendak membawa kotak suara ke kantor kecamatan (PPK). Di tengah jalan, rombongan pembawa kotak suara diserang dua lelaki, yang hendak merampas kotak suara. Serangan mendadak ini, dalam simulasi itu, dengan mudah bisa dipatahkan petugas polisi dan linmas.

Polisi juga mempraktikkan proses perhitungan rekapitulasi suara di kantor Komisi Independen Pemilihan, hingga penetapan pemenang pemilu dan anggota legislatif.

Di sinilah bagian paling kritis.

Puluhan massa berteriak-teriak di luar kantor penyelenggara pemilu.

Simulasi itu memperlihatkan massa tak terkendali dan terjadi kontak fisik dengan polisi. Massa

menendang dan melempar polisi huru hara.

Tak mempan, polisi menambah personel pengaman, termasuk Brimob dengan sepeda motor dan senjata lengkap. Untuk membubarkan massa, polisi melepaskan tembakan ke udara, hingga massa yang ikut membakar pertokoan berhasil dibubarkan.

Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh Komisaris Besar Moffan MK menyebutkan simulasi ini digelar untuk memberikan pemahaman dan gambara kepada personel polisi apa yang menjadi kewajiban mereka dalam mengamankan pemilu. “Ini hanya memberikan gambaran kepada polisi yang terlibat dalam pengamanan pemilu, mana yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan,” kata

Moffan saat ditemui sebelum simulasi dimulai.

“Kalau hanya disampaikan teori pengamanan saja kan mereka tidak punya bayangannya seperti apa.”

Meski dalam simulasi ini terdapat sejumlah skenario peindakan kerusuhan, kata Moffan, polisi tetap mengedepankan unsur humanis dalam pengamanan. “Kita tetap kedepankan sikap-sikap humanis, bukan arogansi aparat,” ujarnya.

Moffan menyebutkan, polresta menerjunkan 724 personel untuk mengamankan pemilu. Personel polisi akan dibantu 1.752 petugas perlindungan massa (linmas), dan 217 personel TNI. “Selain mengamankan kampanye, mereka akan ditugaskan mengamankan proses pemungutan dan perhitungan suara di 876 TPS,” kata Moffan.(AK/YAN)

BIREUEN-Ghazali Adami Caleg Partai Nasdem yang sudah tertera namanya di Calon Daftar Tetap (DCT) sebagai Caleg untuk DPRK Bireuen Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Jeumpa dan Juli, nomor urut 5 menuding Ketua KIP Mukhtaruddin SH MH telah melakukan pembohongan publiK sekaligus pengkhianat terhadap dirinya.

Betapa tidak! Coba pikirkan, pihak KIP memberikan keterangan dan penjelasan kepada wartawan bahwa dirinya sudah dieksekusi dari daftar calon tetap. namun hingga hari ini, baik dia pribadi maupun partai belum menerima secarik kertaspun dari KIP yang menyatakan dirinya sudah dieksekusi setelah mereka melakukan pleno.

“Saya sudah datang ke Kantor KIP bolak balik, Senin, Selasa serta Rabu dan anehnya ketika saya menanyakan kepada pihak mereka tentang pembuktian bahwa saya sudah dicoret sebagai daftar caleg, jawaban mereka dokumen itu tidak ada pada diri mereka dan disimpan ketua sementara Ketua KIP Mukhtaruddin SH MH masih di Jakarta.

Bagaimana itu,” ungkap Ghazali Adami khusus kepada andalas, Jumat (14/2) di Bireuen.

Menurut Ghazali Adami, dia menduga pihak KIP mengulur-ulur waktu agar dirinya tidak sempat melakukan pembelaan diri dan mem-PTUN-kan diri mereka. Jika tidak ada tujuannya kenapa setelah dilakukan sidang pleno dan sudah hasil segera diserahkan ke dirinya atau ke Kantor DPD Partai Nasdem.

Sementara Ketua DPD Partai Nasdem Zulkifli Ali kepada andalas, membenarkan pihaknya belum menerima surat apapun dari KIP menyangkut pencoretan nama Caleg Partainya dari Dapil 4 atas nama Ghazali Adami dengan nomor urut 5 meliputi daerah pemilihan Kecamatan Jeumpa dan Juli.

Sedangkan sebelumnya, Ketua Komisioner Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Mukhtaruddin kepada andalas mengakui sudah mencoret nama seorang Caleg Partai Nasdem Dalam Daftar Tetap (DCT) dalam rapat pleno KIP setelah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Bireuen. (HERA)

Lima Mantan Pejabat Gayo Lues Kembalikan Mobil Dinas GAYO LUES-Sebagian mantan pejabat Kabupaten Gayo Lues mulai mengembalikan kendaraan dinas setelah disurati Bupati Gayo Lues H Ibnu Hasim. Pasalnya, sebagian pejabat yang tidak lagi menjabat masih menguasai kendaraan Dinas, meskipun sudah beberapa tahun sejak jabatannya berakhir.

Kepala Dinas Penggelola Keuangan Daerah (DPKD) Gayo Lues Talib S Sos MM, Jum’at (14/2) saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini ada 5 mobil dinas yang sudah dikembalikan oleh mantan pejabat

teras Gayo Lues. Sedangkan 3 orang mantan pejabat lainnya masih belum mengembalikan.

“Yang sudah mengembalikan mobil dinas yaitu mantan Kepala Dinas Insfektorat M Daud, mantan Sekwan H Rajab Marwan SE, mantan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Hj Halimah, Mat Husen mantan Sekda dan Hasan Basri mantan Kepala SKB. Sedangkan yang belum mengembalikan yaitu mantan Direktur RSUD Dr Lela, mantan Anggota DPRK HM Amru dan mantan Ketua DPRK Gayo Lues H Bahrun

Porang,” katanya.

Selain kendaraan tersebut, Talib S Sos juga mengatakan bahwa 2 mobil dinas Pemkab Gayo Lues lainnya juga ada dipinjam pakaikan kepada mantan pejabat.

Yaitu mantan Wakil Bupati Gayo Lues almarhum Firdaus Karim dan Drs Sulaiman mantan Asisten III. “Kedua mobil dinas ini sudah di SK kan Bupati Gayo Lues kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga berjanji siap mengembalikan kapan diperlukan daerah. Mereka berjanji akan mengembalikan kapanpun diminta

oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkab Gayo Lues bagian Aset juga pernah menyurati pihak terkait agar mengembalikan kendaraan tersebut. Tetapi surat itu tidak dihiraukan dan setelah Bupati Gayo Lues menyurati, pihak bersangkutan langsung mengembalikannya.

“Kepada mantan pejabat yang belum mengembalikan kendaraan dinas, kita berharap agar segera mengembalikannya untuk penertiban aset daerah. Dan kalau nantinya di DUM kan, maka Pemkab Gayo Lues akan menyurati mantan

pejabat yang menggunakan mobil tersebut,” ucap Kadis Keuangan.

Selama ini, mantan pejabat yang menguasai kendaraan dinas selalu berkilah agar kendaraan tersebut di DUM kan. Sehingga kendaraan itu tidak langsung dikembalikan kepada daerah yang efeknya pejabat yang dilantik tidak mendapatkan mobil dinas.

Menurut perencaan kata Kadis Keuangan, pihaknya akan melelang atau men Dum kan kendaraan Dinas tersebut. Sebab mobil keluaran 2003-2005 itu sangat banyak memakan biaya perawatan. (AND)

PASANGAN MERAH SAKTI/SALMAZA (SAZA) BERSYUKUR

MK Tolak Gugatan Pilkada Subulussalam SUBULUSSALAM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Subulussalam yang diajukan pasangan nomor urut 1 Affan Alfian/Pianti Mala (AMAL) dan pasangan nomor urut 4, Asmauddin/Salihin (ASLI).

“MK menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya,” demikian diucapkan Ketua MK, Hamdan Zoelva dalam sidang pengucapan putusan perkara Sengketa Pilkada Subulussalam dengan perkara nomor 184/PHPU.D-XI/ 2013 dan 184/PHPU.D-XI/2013 di ruang sidang Pleno MK di Jakarta, Rabu (12/2).

Dalam sidang tersebut, Hakim MK juga membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam Nomor 53 tahun 2013 tanggal 4 November tentang penetapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Selain itu, MK juga mengesahkan putusan hasil penghitungan suara ulang enam TPS dalam Kecamatan Simpang Kiri serta pemungutan suara ulang di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat Senin 30 Desember 2013 lalu. Dalam putusan KIP No 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 menetapkan pasangan SAZA meraih suara 33,38 persen atau sebanyak 12.594 suara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi

rekapitulasi penghitungan suara pada pilkada 29 Oktober 2013.

Dalam amar putusannya, MK menyimpulkan permohonan yang mendalilkan berbagai pelanggaran pilkada di Kota Sada Kata itu tidak terbukti secara hukum.

Menurut MK, pelanggaran yang diajukan seperti kotak tempat menyimpanan anak kunci TPS renggang pada bagian bawah dan beberapa formulir tak tersedia di dalam kotak suara dianggap tidak ditemukan fakta pelanggaran.

Hal itu, mengacu pada pemeriksaan yang dilakukan Panwaslu yang tidak menemukan fakta pelanggaran. MK juga menyatakan tidak menemu-

kan fakta pelanggaran penghitungan dan pemungutan suara ulang.

Karenanya, MK berpendapat termohon sudah melaksanakan penghitungan dan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil sebagaimana mana putusan MK. MK pun memerintahkan KIP Subulussalam melaksanakan putusan yang ditetapkan itu.

“Memerintahkan KIP Subulussalam untuk melaksanakan putusan ini,” tutup Hamdan Zoelva.

Bersyukur Pasangan Merah Sakti/ Salmaza (SAZA) bersyukur atas putusan MK yang menolak gugatan pasangan AMAL dan ASLI terhadap dugaan kecurangan dalam pilkada di kota itu.

Salmaza usa mengikuti sidang itu mengatakan, kini mereka akan berupaya merangkul semua pihak di Subulussalam termasuk lawan politiknya di Pilkada lalu.

Salmaza bahkan menyatakan tidak pernah menaruh dendam terhadap pasangan calon yang menyeret hasil pilkada Subulussalam ke MK hingga tiga bulan lebih itu.

Salmaza juga mengaku sudah tidak memikirkan mengenai gugatan dua pasangan calon wali kota di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Sebab, kata Salmaza putusan MK merupakan yang tertinggi final dan mengikat sehingga tidak lagi ada yang dapat mengganggugatnya.(KAR)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

81 Pejabat Lingkup Pemkab Nias Dilantik NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli melantik 81 orang pejabat struktural dan fungsional eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Nias, sebagaimana Keputusan Bupati Nias No 821.2/04.BKD/K/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional kependidikan di lingkungan Pemkab Nias.

Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, unsur Muspida Kabupaten Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias, dan para pejabat lingkup Pemkab Nias yang berlangsung di Kantor Bupati Nias kemarin.

Dalam sambutannya bupati mengatakan pelantikan ini selain bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan juga dimaksudkan sebagai upaya penyegaran yang bertujuan menghindari potensi

stagnasi dan kesenjangan operasional agar pelaksanaan tugastugas pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan terutama yang terkait peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias.

Dikatakannya, mutasi merupakan hal yang lumrah dan normatif dalam suatu institusi pemerintahan daerah, di samping untuk mengisi jabatanjabatan yang lowong jugas sebagai hasil evaluasi kinerja masing-masing PNS baik dalam jabatan struktural maupun tenaga fungsional kependidikan.

Dan, khusus kepada pejabat yang baru dilantik, Bupati Nias berpesan agar meningkatkan kemampuan dan kemauan serta senantiasa memiliki wawasan yang luas untuk membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggun jawab.(YAGI)

SUMUT

NasDem Nisel: Mari Berpolitik dengan Kekeluargaan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan Fa’atulo Sarumaha SIP MM

NIAS SELATAN - Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan Fa’atulo Sarumaha SIP MM mengajak segenap masyarakat termasuk kader dan simpatisan Partai NasDem agar melandasi semua kegiatan maupun aktifitas berbagai bidang dengan semangat kekeluargaan yang kuat, agar semua tugas, peranan dan fungsi masingmasing berlangsung harmonis, jujur dan tulus.

“Mari semua kita menciptakan suatu hubungan harmonis dan senantiasa menjaga kondisi ini tercipta dan terpelihara dengan baik,” ujarnya menjawab sejumlah wartawan di Kantor DPD Partai NasDem Nias Selatan Jalan Saonigeho KM 2,5 Kecamatan Telukdalam kabupaten Nias Selatan, Sabtu (8/2).

"Dengan semangat kekeluargaan ini dapat mendekatkan semua masyarakat dengan rasa persaudaraan yang merupakan landasan interaksi sekaligus mempersempit 'miss communication'. Melalui kegiatan yang dibangun berlandaskan dengan semangat kekeluargaan seperti ini, dengan dilandasi niat yang tulus dan ikhlas mari bersama-sama kita rajut persaudaraan guna mendapatkan apa pun hasil yang baik dari apapun kegiatan dan aktifitas kita dalam membangun Kabupaten Nias Selatan menuju arah yang lebih baik lagi serta menyongsong Pileg 2014 yang lebih bermartabat," papar Fa’atulo Sarumaha.

Lebih lanjut dia mengemukakan,

bahwa semangat kekeluargaan ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan memupuk rasa kekeluargaan menuju perubahan yang lebih baik lagi dalam mengambil bagian masing-masing untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. “Untuk itu marilah kita mamfaatkan kesempatan ini guna saling mengintropeksi diri masing-masing di mana kita dapat berkontribusi untuk membangun Nias Selatan yang kita cintai ini dalam berbagai bidang sesuai dengan talenta masing-masing," katanya.

Fa’atulo Sarumaha SIP MM pun mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan semangat kekeluargaan di antara sesama dan semua umat beriman lain, agar perjalanan kehidupan, khususnya dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Nias Selatan, pada umumnya pembangunan bangsa dan negara dapat berlangsung dengan baik dan lancar serta memperoleh berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.(DUHA)

MA Kabulkan Permohonan Pemakzulan Bupati Karo Kabanjahe-andalas Hawa panas erupsi Gunung Sinabung, kini berbaur dengan suhu politik yang makin memanas di daerah itu.

Permohonan pemakzulan Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi oleh DPRD Karo dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Alhasil, pelengseran Kena Ukur Surbakti sah secara hukum. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke sejumlah warga di pengungsian.

Ratusan warga pengungsian menyambut gembira.

Dilihat di website informasi perkara Mahkamah Agung RI, nomor register

Dua anggota DPRD Kabupaten Nias Pengganti Antar Waktu foto bersama dengan Wakil Bupati dan Sekda Nias.

Anggota DPRD Nias PAW Dilantik NIAS - Dua orang anggota DPRD Kabupaten Nias Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2009 – 2014 dilantik, Senin (10/2). Pelantikan dan pengambilan sumpah melalui rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Nias yang dilaksanakan di gedung DPRD Nias yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, Sekda Kabupaten Nias, O’ozatulo Ndraha dan pejabat Lingkup Pemkab Nias serta rohaniwan.

Ketua DPRD Nias, Waonaso Waruwu dalam sambutannya mengatakan pelantikan anggota DPRD Nias ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/955/KPTS/ TAHUN 2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/01/KPTS/TAHUN 2014

tanggal 3 Januari 2014 tentang peresmian penangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Nias.

Mempedomani tata tertib DPRD Kabupaten Nias pasal 8 ayat (2) maka anggota DPRD Kabupaten Nias Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Nias.

Sementara itu, dua orang anggota DPRD Kabupaten Nias yang dilantik masing-masing Omri Gea,A.Md menggantikan Aroziduhu Saoiyago dari Partai Gerakan Indonsia Raya dan Syukur Aman Waruwu menggantikan mantan Ketua DPRD Nias Sokhizanolo Zai,SE (almarhum) dari Partai Demokrat.

(YAGI)

Kepala Daerah Diminta Test Urine PNS dan Honorer MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Ir H Tengku Erry Nuradi M.Si mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi narkoba. Langkah ini tidak dapat ditawar lagi karena pengguna narkoba secara aktif di Sumut tercatat mencapai angka 600 ribu orang. Kondisi ini sama dengan lampu merah terhadap narkoba.

Imbauan itu disebutkan Wagubsu Tengku Erry Nuradi di ruang kerjanya lantai 9 kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, saat menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, Kombes Pol Rudy Trenggono, Rabu.

Turut hadir Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba AKBP Drs. Joko Susilo, Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Provsu M. Tohir, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provsu dr. Retno Sari Dewi dan Kepala Bidang Ideologi Kesbangpollinmas Provsu H. Muhammad.

“Bahaya narkoba dalam merusak masyarakat di Sumut sudah sangat mengkhawatirkan.

Kita sudah lampu merah untuk narkoba. Untuk itu, kita harus nyatakan perang terhadap narkoba, apalagi sebagian besar pengguna aktif narkoba adalah generasi muda,” ujar Erry.

Menurut Erry, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera mengambil langkah strategis dalam pemberantasan narkoba yakni membentuk program bersama lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota di Sumut. Program bersama lintas SKPD kabupaten/kota tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan BNN di tiap

daerah dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Salah satu program yang dilakukan dalam waktu dekat adalah Program PNS Bersih Narkoba. Untuk mendukung program ini, kepala daerah di tiap kabupaten/kota kita harapkan melakukan test urine kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di tiap instansi,” katanya.

Lebih lanjut Erry mengatakan, pemberantasan narkoba tidak hanya ditingkatan PNS, namun juga akan melibatkan Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh elemen lainnya termasuk para orangtua.

Sementara Kepala BNN Sumut, Kombes Pol Rudy Trenggono menyatakan, pengguna narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar korban narkoba adalah generasi muda dan usia produktif.

“Pemberantasan kejahatan narkoba tidak hanya tanggungjawab BNN dan lembaga yang menangani masalah narkotika, tetapi juga melibatkan pemerintah dan masyarakat. Jika tidak, kejahatan narkoba akan menggurita hingga merusak tatanan masyarakat,” sebut Rudy.

Rudy berharap, seluruh Kabupaten/Kota di Sumut memiliki BNN di daerah masing-masing agar pemberantasan narkoba dapat efektif dan berkesinambungan.

“Saat ini, dari 33 Kabupaten/ Kota yang ada di Sumut, hanya 10 Kabupaten/Kota saja yang memiliki BNN. Selebihnya belum terbentuk. Saya berharap BNN ada ditiap Kabupaten/Kota di Sumut,” harap Rudy.(SMG)

1P/KHS/2014, jenis permohonan K/ KHS, jenis perkara TUN, tanggal masuk 15 Januari 2014 dengan pemohon Pimpinan DPRD Kabupaten Karo, Termohon Bupati Karo. Selanjutnya, hakim P1, Dr Irfan Fachruddin SH CN, Hakim P2, H Yunus SH MH dan Hakim P3, Imam Soebechi, H DR SH MH. Panitera Pengganti Subur MS SH MH, status : putus, tertanggal 13 Februri 2014 dengan amar putusan Kabul Permohonan.

Praktisi pembangunan dan hukum, Drs Joy Harlim Sinuhaji dan Sofyan Ginting SH MH saat bincang-bincang dengan andalas, Jumat (14/2) mengatakan, setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pemakzulan

Karo Jambi, otomatis jabatan bupati nanti dipegang wakilnya, Terkelin Berahmana SH. Menurutnya, pengangkatan wakil bupati ketika bupatinya dimakzulkan adalah proses yang wajar."Wakil bupati saat ini otomatis naik menjadi bupati menggantikan Karo Jambi," ujarnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pemakzulan Karo Jambi yang diusulkan DPRD. Dia menuturkan, pemecatan Bupati Karo mirip kasus pemecatan terhadap Bupati Garut Aceng Fikri dan Bupati Subang Eep Hidayat. Selanjutnya kekosongan kursi bupati diisi oleh wakilnya, tentunya setelah melalui proses tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.(AND)

Forum RKPD Tahun 2015 Dilaksanakan Pemkab Nias NIAS – Forum konsultasi publik terkait rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Tahun 2015, dilaksanakan di Kantor Bappeda Nias, kemarin. Hadir =pada acara tersebut, para kepala SKPD lingkup Pemkab Nias, kepala BUMN/BUMD, para camat, pimpinan perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam arahannya mengatakan, berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010, salah satu tahapan penyusunan RKPD adalah penyusunan rancangan awal, yang selanjutnya dalam proses perumusan rancangan awal RKPD ini perlu dilaksanakan forum konsultasi publik. "Kemudian draft rancangan awal RKPD yang telah dipersiapkan oleh Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias memboboti menjadi realistis dan kontekstual dengan kebutuhan daerah, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2015," ujar

bupati.

Menurut Bupati Nias, RKPD Tahun 2015 merupakan RKPD tahun kelima dari dokumen RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011 – 2016. "Saya berharap dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2015 ini betul–betul memperhatikan pencapaian target kinerja setiap urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh masyarakat," katanya.

Bupati meminta kepada para SKPD agar memahami secara utuh target kinerja urusan pemerintahan yang ditanganinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011 - 2016, mengevaluasi sejauh mana pencapaiannya pada Tahun 2013 yang lalu, perkiraan hasil capai Tahun 2014, serta proyeksi pencapaiannya pada Tahun 2015.

"Demikian juga dengan beberapa target kinerja utama yang perlu mendapat perhatian kita bersama dalam forum konsultasi publik ini,

antara lain bidang infrastruktur, sesuai target RPJMD 2011- 2016 pada Tahun 2015, 35 desa terbebas dari isolasi dan dapat terjangkau oleh kendaraan roda empat," katanya.

Dalam hal ini, lanjut bupati, harus ada strategi pendanaan dan perencanaan teknis yang tepat sehingga bisa dipastikan terealisasi, dan memastikan bahwa hingga pada akhir Tahun 2015 Kecamatan Somolo-molo, Ma’u dan Ulugawo bisa dituntaskan terbebas dari isolasi dan terjangkau oleh kendaraan roda empat. Selanjutnya, sesuai capaian kinerja Tahun 2015 adanya rencana pembangunan sarana dan prasarana pemerintah sebanyak tujuh unit, yaitu Kantor Bupati Nias, Gedung DPRD Nias, serta beberapa kantor SKPD. Untuk bidang pendidikan, katanya, di samping pencapaian target "Millenium Development Goals" (MDGs) dan peningkatan APK dan APM, peningkatan mutu pendidikan juga perlu mendapat perhatian, khususnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK. "Target

kinerja untuk pembangunan bengkel praktek dan laboratorium, peningkatan profesionalisme guru, penyediaan prasarana pendidikan dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi perlu diprioritaskan," katanya.

Lanjut bupati, di bidang kesehatan memberikan perhatian khusus pada pencapaian sasaran MDGs, peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dan jaringannya, serta peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap.

Kemudian di bidang ekonomi, bupati berharap ada penanganan yang serius dalam upaya meningkatkan produksi pangan serta perkebunan dan harus diupayakan Tahun 2015 tumbuh investasi.

Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Nias Ir Agustinus Zega dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Surat Gubernur Sumatera Utara No 050/ 165 tanggal 9 Januari 2014 perihal penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Dikatakannya, forum dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2015 mendatang. Sedangkan hasil yang diharapkan yakni untuk mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada pendekatan teknokratis dan partisipatif.

"Selanjutnya Rancangan Awal RKPD ini akan menjadi panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015," katanya.(YAGI)

IR VIKTOR SILALAHI:

Apa pun Alasannya, CD TPL tak Bisa Dihentikan!

TOBASA - Perusahaan raksasa yang bergerak dalam pengelolaan kayu bubur kertas, PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) berkedudukan di Paritohan Porsea, diduga telah melakukan pembohongan kepada rakyat di beberapa kabupaten pinggiran Danau Toba, di mana perusahaan ini memiliki lahan HPH di beberapa kabupaten sebagai tempat penanaman kayu eukaliptus di berbagai desa/dusun Kabupaten Toba Samosir, Taput, Humbahas, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan lainnya.

Menurut beberapa tokoh masyarakat setempat, perusahaan tersebut telah membohongi rakyat di berbagai kabupaten, terkait tidak dicairkannya keuntungan dana sidi TPL 1 persen setiap tahun dari total keuntungan. "Ini telah berlarutlarut. Diduga dana miliaran rupiah mengendap di no rekening pimpinan PT TPL, yang seyogianya dana tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat luas, sesuai 'Agrement' Akta 54.

Kami masyarakat luas akan mempertanyakan hal ini, dengan membuat gerakan spontanitas, khususnya dari masyarakat Toba Samosir. Kami mendesak, bila memang PT TPL tidak menyalurkan dana CD TPL sebanyak 1 persen dari keuntungan, sebaiknya PT TPL supaya segera ditutup dan diberhentikan

operasionalnya," pinta masyarakat dalam menyikapi hal ini.

Menurut mereka, hal yang sangat disayangkan dari pimpinan PT TPL adalah belum adanya keperdulian soal lingkungan. "Ini tidak ramah lingkungan dan tidak benar PT TPL ada menunjukkan paradigma baru, bahkan terkesan membohongi masyarakat. Sesuai dengan tuntutan dan kritikan keras masyarakat kepada Pemkab Toba Samosir, kiranya pemkab berperan aktif untuk menuntut hak masyarakat dari PT TPL berupa uang keuntungan

1 persen dari global satu tahun.

Masyarakat juga memohonkan kepada pemkab, kalau PT TPL tidak konsekuen dalam menyalurkan hak rakyat, supaya ada tindakan tegas," kata mereka.

Tokoh-tokoh masyarakat Toba Samosir yang peduli akan hak-haknya ini menyatakan, kalaupun pengelola dana CD TPL berganti nama atau berupa yayasan yang khusus menangani dana keuntungan dari CD TPL, sebaiknya jangan dibuat menjadi dalih untuk mengecoh masyarakat, demi tidak menyalurkan

dana tersebut. "Kalaupun ada ketidakharmonisan antara pengelola terdahulu dan pengelola yang sudah beberapa kali berubah, diharapkan semua pihak terkait, bersama PT TPL, agar segera merampungkan persoalan dana yang tersendat dan telah bertumpuk beberapa tahun, dan juga agar sesegera ada klarifikasi," kata mereka.

Pada saat KPK POS mewawancarai Ir Viktor Silalahi terkait caruk-maruk masalah dana ini, termasuk adanya saling tuding, tarik-menarik dana CD

TPL antar lembaga Pemerintah Toba Samosir, panitia yang menangani sebelumnya, dengan Yayasan Toba Samosir Membangun sebagai pengelola Tahun 2012, hingga akhirnya terjadi kemandegan dana CD TPL hingga Desember 2013, anggota DPRD Toba Samosir ini mensinyalir, bahwa pihak PT TPL tidak serius atau memang membuat unsur kesengajaan untuk tidak mencaikan atau tidak menyalurkan dana dimaksud.

Ir Viktor Silalahi melalui KPK POS menegaskan, bahwa dana CD TPL, sebesar 1 persen dari keuntungan global/tahun, itu adalah hak rakyat. "Segeralah disalurkan. Tidak bisa tidak!

Walau ada dilema yang perlu diperbaiki di antara pengurus kepanitiaan, juga yang disebut pengelola yayasan, walau sudah berganti nama yang menangani dana CD TPL, dengan cara bentuk apa pun silahkan saja ditempuh dan diperbaharui.

Namun dana tersebut adalah hak rakyat sehingga proses penyalurannya dari TPL tidak boleh diberhentikan," paparnya.

Dia juga mengimbau Pemkab Toba Samosir agar lebih tanggap untuk menyikapi proses dana CD TPL, termasuk dengan mendesak pihak pimpinan PT TPL untuk dapat segera menyalurkannya kepada masyarakat.(TETTY)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Korupsi Rp673 Juta Saat Jadi Camat, Kasudinhub Jakbar Ditahan JAKARTA- Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Barat, Ucok Bangsawan Harahap (42) dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Ucok diduga korupsi sebesar Rp 673 juta saat dirinya menjabat sebagai Camat Kramat Jati, Jakarta Timur periode Juni 2009-Juni 2013.

"Pada hari ini kami dalam proses penyidikan. Tim penyidik Kejari Jakarta Timur mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Ucok Bangsawan Harahap, mantan Camat Kramat Jati dan sekarang Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Barat," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jaktim, Silvia Desty Rosalina, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2).

Silvia menjelaskan, saat menjadi Camat Kramat Jati, Ucok diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memotong anggaran sebesar 30 persen dari sejumlah kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kramat Jati. Selain itu, Ucok juga memotong sebanyak 60 mata kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Berdasarkan penghitungan sementara, tindak korupsi yang dilakukan Ucok telah merugikan negara sebanyak sekitar Rp 673 juta. "Tindak pidana korupsi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kramat Jati periode 2009 hingga semester awal 2013. Perhitungan sementara sebesar Rp 630 juta," jelas Silvia.

Diduga terdapat tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini dengan jumlah nominal yang lebih besar. Silvia mengungkapkan, pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus ini.

Setelah menjalani pemeriksaan, dengan menggunakan mobil tahanan, Ucok langsung digiring untuk dijebloskan ke Rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur dan ditahan selama 20 hari sambil menunggu berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Atas perbuatannya, Ucok dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.(KOMPAS.COM)

Telusuri TPPU Wawan, KPK Bakal Panggil Pihak Swasta JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari berbagai pihak. Tidak tertutup kemungkinan, pihak swasta juga bakal dipanggil penyidik lembaga antikorupsi tersebut.

"Saksi TCW itu ada anggota DPRD Banten, ada pihak swasta, ada pihak swasta lain kayak Catherine Wilson, Jennifer Dunn, dan PNS," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Menurut Johan, pemanggilan mereka guna mengklarifikasi

informasi dan data yang ditemukan terkait dugaan pencucian uang adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu. "Karena penyidik temukan aliran dana yang kemudian dikonfirmasi ke mereka. Jadi tidak dilihat dari posisinya," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah pihak sudah diperiksa penyidik

KPK lantaran diduga menerima aliran terkait TPPU Wawan di antara terdapat Anggota DPRD Banten. Namun, sejumlah artis diduga ikut menerima aliran dari suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany tersebut.

Salah satu artis yang juga model majalah pria dewas, Jennifer Dunn

Baru Dilantik Jadi Mendag, Lutfi Dipusingkan Harga Cabe

Menakertrans Berharap BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja JAKARTA- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berharap dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Misalnya, manfaat yang diterima peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan harus lebih baik ketimbang sebelumnya.

“Adanya transformasi BPJS Ketenagakerjaan ini saya harapkan dapat membantu para pekerja dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya saat melakukan audiensi dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya, di kantor Kemenakertrans Jakarta, Jumat (14/2).

Muhaimin mengatakan Kemenakertrans terus membantu pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih dalam tahap penyempurnaan. Baik aspek pelayanan bagi pekerja, kelembagaan, pengawasan ataupun regulasi. Paling lambat BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi 1 Juli 2015 dengan menggelar program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Selain itu, Muhaimin mendukung upaya yang mempermudah pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dulu perekrutan peserta dilakukan lewat cabang Jamsostek yang ada di setiap provinsi. Tapi untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, pendaftaran itu sekarang bisa dilakukan lewat online. Sehingga dapat mendongkrak jumlah peserta.

“Saat ini BPJS Ketenagakerjaan yang dulu namanya Jamsostek masih sama dalam konteks program, manfaat dan akses iuran. Namun perekrutannya (pendaftaran,red) lebih mudah karena bisa daftar langsung melalui online dengan aksesnya lebih mudah,” kata Muhaimin.

Untuk unit pengawas di BPJS Ketenagakerjaan, Muhaimin menyarankan agar segera berkoor-

dinasi dengan Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kemenakertrans dan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos).

“Memang perlu dibuat kebijakan khusus untuk mengatur masalah pengawasan ketenagakerjaan ini agar keduanya dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. Tinggal dikoordinasikan dengan pengawas ketenagakerjaan yang selama ini berada di Kemenakertrans,” paparnya.

Dengan kerjasama itu, Muhaimin berpendapat antara pengawas yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenakertrans dapat bersinergi.

Untuk menindak perusahaan nakal yang tidak menyertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan ada tiga prinsip dasar yang harus menjadi patokan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, manfaat Jamsos yang diterima peserta tidak boleh berkurang dari sebelumnya.

Kedua, pelayanan Jamsos yang selama ini berjalan tidak boleh berhenti. Ketiga, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja terkait transformasi kelembagaan badan penyelenggara. “Pelayanan dan manfaat lebih baik, menjadi mutlak setelah transformasi BPJS Ketenagakerjaan beroperasi,” tandasnya.

Sementara Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, optimistis lembaga yang dipimpinnya dapat memberi manfaat lebih baik kepada peserta. Apalagi, jaminan sosial yang akan dijalankan BPJS Ketenagakerjaan dinilai sebagai kebutuhan masyarakat saat ini.

Elvyn menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan nantinya hanya akan mengelola JHT, JKM dan JKK. Ditargetkan tahun depan BPJS Ketenagakerjaan akan menggulirkan program JP non TNI, Polri dan PNS.(INT/HOL)

sudah memenuhi panggilan KPK. Dia dipanggil terkait Toyota Vellfire putih bernopol B 510 JDC yang disita penyidik KPK pada Rabu (12/2) malam. Selain itu, model seksi lainnya, Chaterine Wilson juga disebut-sebut salah satu artis yang diduga menerima kucuran aliran dana atau barang dari Wawan.(INT)

Artis Jennifer Dunn menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka Tubagus Chaeri Wardana di Gedung KPK Jakarta, Jumat (14/2). Jennifer mengaku diperiksa sebatas pemberian mobil Toyota Vellfire putih nomor polisi B 510 JDC dari wawan agar dia mau masuk ke rumah produksi milik wawan bernama R-One.

Eks Wakil Ketua DPRD Seluma Divonis 4,5 Tahun Penjara JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum dua mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Bengkulu, Jonaidi Syahri dan Muchlis Tohir dengan pidana 4,5 tahun penjara. Keduanya dianggap terbukti menerima uang dari Bupati Seluma Murman Effendy terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Seluma.

Ketua Majelis Aswidjon mengatakan perbuatan Jonaidi dan Muchlis telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair, Pasal 12 huruf UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ini merujuk kepada fakta dan alat bukti di persidangan.

“Majelis juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta subsidair tiga bulan,” ujarnya, Kamis (13/2).

Hakim anggota Anwar menguraikan peristiwa pidana itu bermula ketika Murman ingin mempercepat pembangunan infrastruktur di Seluma. Sekitar SeptemberNovember 2010, Murman melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua fraksi di DPRD Seluma, termasuk Jonaidi (Golkar), Muchlis (PAN), dan Ketua DPRD Seluma Zaryana Rait.

Pertemuan dilakukan sebelum pengajuan Raperda tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix

dan Jembatan. Murman menyampaikan apabila rencana proyek multiyears berhasil, Seluma akan menjadi contoh untuk pelaksanaan proyek multiyears di Provinsi Bengkulu.

Menurut Anwar, Murman menjanjikan dana bagi para anggota DPRD tersebut. Murman menjanjikan dana cair setelah pemborong memenangkan tender. Murman ingin PT Pupuk Sakti Permai yang memenangkan tender. Jumlah dana yang dijanjikan Murman sebesar lima persen dari nilai kontrak yang akan diberikan secara bertahap.

Kemudian, pada pertemuan berikutnya, Murman kembali menjanjikan hal yang sama. Sekretaris Daerah Mulkan Tajudin atas nama Bupati lalu mengirimkan empat draft Raperda kepada Zaryana selaku Ketua DPRD Seluma.

Setelah menerima draft, DPRD Seluma melakukan pembahasan Raperda multiyears tersebut pada 24 November 2010.

“Hasilnya, rapat paripurna DPRD Seluma menyetujui Raperda multiyears dengan catatan menunggu hasil konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, tanpa menunggu konsultasi, Murman mengesahkan Raperda menjadi Perda No.12 Tahun 2010. Ketika proyek dilaksanakan, tidak dapat membentuk jalan,” ujar Anwar.

Alhasil, pada 22 Maret 2011, pimpinan DPRD Seluma kembali menerima surat dari Bupati perihal perubahan materi multiyears.

Perubahan itu dibutuhkan karena harus ada pelebaran jalan dua jalur dari Simpang Enam-Talang Datuk.

Agar perubahan disetujui, Murman kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD. Anwar melanjutkan, Murman meminta DPRD Seluma menyetujui perubahan Perda. Murman juga menyampaikan baru bisa membayar Rp50 juta melalui PT PSP dari Rp100 juta yang dijanjikan kepada Jonaidi, Muchlis, dan sejumlah anggota DPRD Seluma.

Sisanya, Rp50 juta akan dibayarkan dengan syarat DPRD harus mengubah Perda No.12 Tahun 2010.

Selanjutnya, Jonaidi, Muchlis, dan 25 anggota DPRD Seluma lainnya menerima cek senilai Rp50 juta dari Murman melalui Ali Imra.

Untuk pembahasan perubahan Perda, Murman memberikan Rp1 juta-Rp1,5 juta melalui Erwin Parmin. Jonaidi dan Muchlis selaku pimpinan Rapat Bamus menjadwalkan pembahasan dalam waktu sehari.

Pada 30 Maret 2011, seluruh fraksi DPRD Seluma menyetujui perubahan Perda No.12 Tahun 2010 dengan merevisi anggaran proyek yang awalnya Rp350 miliar menjadi Rp586,247 miliar. Peruba-

han Perda itu disahkan Murman sebagai Perda No.2 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Jonaidi dan Muchlis kembali menerima cek senilai Rp50 dari Murman.

Anwar berpendapat, perbuatan kedua terdakwa bersama-sama anggota DPRD Seluma lainnya, bertentangan dengan kewajiban selaku anggota DPRD. Padahal, kedua terdakwa mengetahui atau patut menduga pemberian cek tersebut untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Atas dasar itu, majelis sependapat dengan penuntut umum KPK. Namun, majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara tujuh tahun yang dimintakan penuntut umum. Anwar mengungkapkan, beberapa hal-hal meringankan bagi terdakwa, diantaranya, kedua terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menanggapi putusan majelis, Jonaidi dan Muchlis menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Keduanya diberi waktu tujuh hari untuk menentukan sikap.

Sama halnya dengan penuntut umum. Usai sidang, Jonaidi dan Muchlis tidak berkomentar apapun. Keduanya terlihat menangis sambil memeluk anak-anaknya yang masih remaja.(INT)

JAKARTA- Baru mulai efektif menjabat Menteri Perdagangan, hari ini, Jumat (14/2), Muhammad Lutfi langsung medapat laporan permasalahan terkini dalam sektor perdagangan dalam negeri. Yaitu hambatan pasokan cabe, alhasil, harga di beberapa wilayah melonjak.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini menyatakan bakal serius menangani urusan cabe ini.

Apalagi, hambatan tersebut karena ada beberapa bencana, termasuk letusan Gunung Sinabung dan Gunung Kelud kemarin yang mempengaruhi sentra hortikultura.

"Belum selesai serah terima, Pak Sekretaris Jenderal Gunaryo sudah bilang, permasalahan cabe menjadi permasalahan di depan mata setelah gunung meletus," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (14/2).

Menurutnya gunung meletus dan banjir turut berpengaruh.

Rangkaian persoalan alam tersebut mengganggu ketersediaan pangan dan pengamanan jalur distribusi.

Tapi mantan Kepala BKPM dan pengurus HIPMI Jaya ini yakin bisa menjalankan tugasnya menjaga stabilitas harga pangan.

"Menjadi troubleshooter atau menyelesaikan masalah, menjadi akselerator atau percepatan penyelesaian masalah, dan komunikator yaitu koordinasi antar instansi di Kemendag dan di luar Kemendag," kata Lutfi saat memaparkan visinya buat 9 bulan ke depan.

Di Jawa maupun luar Jawa, harga cabe dilaporkan meningkat di kisaran 30-40 persen. Harga normal biasanya Rp 15.000 per kilo untuk jenis cabe merah keriting, tapi pekan lalu, sudah melonjak ke kisaran Rp 28.000-30.000 per kilo.

Tren penaikan produk hortikultura itu kerap dipengaruhi kondisi alam. Tak lama setelah banjir, pasar-pasar di Jakarta melaporkan harga cabe merah keriting menembus Rp 60.000 per kilo. Pasokan tak rutin, sehingga pedagang pilih mengerek harga jual.

Untuk pasaran Jabodetabek, kenaikan harga cabe dipengaruhi gagal panen di Cirebon, Jawa Barat. Hujan deras sejak bulan lalu membuat banyak tanaman cabe membusuk. Produksi di Kecamatan Plered sebagai salah satu sentra bahan pangan pedas ini anjlok hingga 75 persen. Itu belum termasuk hambatan distribusi karena jalan rusak di jalur Pantai Utara Jawa.(MERDEKA.COM)

Ditawari Siemens Layanan Gratis, PLN Malah Bayar Perusahaan Lain JAKARTA- Potensi kerugian negara baru terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan flame tubes pada PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (11/2). Perusahaan negara ini ternyata tidak memanfaatkan layanan gratis dari produsen perangkat mesin pembangkit, namun membayar perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan itu.

Tidak dimanfaatkannya layanan gratis ini terungkap saat General Manager Service PT Siemens Indonesia Christoph SM Silalahi memberi kesaksiannya di persidangan. Dia memberikan keterangan untuk terdakwa

mantan GM PLN Kitsbu Albert Pangaribuan, dan Ferdinan Ritonga (pemeriksa mutu barang).

Christoph memaparkan, karena adanya perbedaan desain flame tubes DG 10530 existing/ terpasang di GT 1.2 Belawan versi 1992 dan flame tubes baru, yang dipasok CV Sri Makmur pada 2007, Siemens menawarkan layanan pemasangannya gratis. Mereka pun menjamin flame tubes itu dapat dipasang sempurna dan beroperasi lebih baik di GT 1.2 Belawan, seperti telah dilakukan di banyak negara lain, termasuk Singapura.

Tawaran itu disampaikan Christoph pada rapat yang digelar dengan PLN pada 22

Februari 2008. Rapat itu membahas perbedaan desain flame tubes itu.

"Dalam rapat 22 Februari 2008, saya mengklarifikasi perbedaan desain flame tubes lama versi 1992 dan flame tubes baru. Sebagai rasa tanggung jawab kami, Siemens pun memberikan supervisi dan pemasangan flame tubes secara gratis apabila PLN mengalami kesulitan dalam pemasangannya.

Sebab, pemasangan flame tubes itu sangat kompleks," katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai SB Hutagalung.

Namun, ternyata bukan PT Siemens yang memasang flame tubes itu ke GT 1.2 Belawan.

Tawaran Siemens tidak terealisasi, karena tidak ada permintaan dari PLN. "Setelah rapat 22 Februari 2008, PT PLN tidak ada meminta Siemens untuk memasang flame tubes baru tersebut," katanya.

Pada persidangan sebelumnya terungkap bahwa flame tubes yang tiba di Belawan pada 19 Desember 2007, namun baru dipasang pada akhir 2010 oleh PT PJBS (Pembangkitan Jawa Bali Service). Pemasangan itu diikat dengan kontrak baru dan tidak melibatkan PT Siemens.

Belakangan, flame tubes itu rusak sebelum waktu seharusnya sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 23,9 miliar.

Terungkap pula bahwa flame tubes yang dipasang PT PJBS telah mengalami modifikasi dari produk aslinya. Sejumlah lubang baru terpaksa dibuat agar flame tubes terpasang di GT 1.2 Belawan. Bahkan, sejumlah bagian dari flame tubes lama kembali digunakan di flame tube yang baru.

Christoph menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab apabila flame tubes yang telah dibeli konsumen dimodifikasi pihak lain. "Bila telah dimodifikasi pihak lain, garansi yang diberikan PT Siemens otomatis gugur," tegasnya.

Sebelumnya, Christoph juga memaparkan, perbedaan desain

yang paling utama antara flame tubes yang lama dan baru ada pada letak dan susunan batu tahan apinya. Flame tubes lama, batu tahan apinya terletak di atas, sedangkan yang baru di tengah.

"Flame tubes lama versi 1992 sudah superseded atau tidak diproduksi lagi. Namun, bukan flame tubes saja yang mengalami perubahan desain, banyak produk Siemens yang diproduksi di Jerman juga mengalami modifikasi," katanya.

Meski berbeda desain, Christoph menjamin flame tubes baru yang dipasok CV Sri Makmur dapat dipasang dengan baik di GT 1.2 Belawan. Bahkan, menurutnya, flame tubes baru

tersebut bisa beroperasi lebih baik ketimbang flame tubes lama versi 1992 karena kualitasnya lebih baik.

"Flame tubes DG 10530 yang baru memang orisinil produksi PT Siemens di Jerman. Dan, kualitasnya lebih baik dari flame tubes lama versi 1992," jelasnya.

Menanggapi keterangan bos PT Siemens Indonesia itu, terdakwa Albert Pangaribuan mengatakan dirinya tidak tahu menahu soal rapat yang digelar baik pada 22 Februari dan 14 Maret 2008 tersebut. Dia juga menyatakan tidak tahu soal pembayaran pembelian flame tubes kepada PT Siemens karena dirinya sudah dimutasi ke PLN pusat.(INT)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

Penyertaan Modal Upaya Menumbuhkan Perekonomian BATUBARA - Penyertaan modal pemerintah adalah mekanisme permodalan yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada badan hukum yang menggunakan modal.

Penyertaan modal Pemkab Batubara kepada PT Pembangunan Batra Berjaya dan PT Bank Sumut merupakan upaya nyata yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembinaan kegiatan usaha yang dikembangkan.

Demikian dikatakan sekdakab Batubara T Erwin SE di Lima Puluh, Senin (10/2).

Dikatakannya, pesatnya laju perekonomian juga didukung dari sikap pemerintah dalam menyahuti dan me-

nyiapkan kerangka peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. "Saat ini pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang sangat penting di samping sumber daya dan potensi daerah lainnya. Berjalannya perekonomian yang sehat akan membawa dampak positif terhadap pembangunan dan menjadi respon positif yang sehat bagi investasi," sebut Erwin.

"Pembangunan tidak serta merta mengharapkan kegiatan Pemerintah daerah saja, peluang harus kita buka dan kembangkan kepada publik, agar keselarasan pembangunan dan peluang investasi menjadi angin segar laju pertumbuhan ekonomi," tandasnya lagi. (ARIEL)

Disdik Harus Siapkan SDM Andal BATUBARA - Pemkab Batubara saat ini sedang giat membangun dalam upaya menuju kawasan industri dilengkapi dengan pelabuhan yang berskala internasional.

Daerah ini juga akan menjadi incaran investor asing dan nasional.

Sedangkan industri bahan baku aluminium dan pelabuhan internasional sangat membutuhkan tenaga kerja yang produktif, kreatif, inovatif, efektif dengan memiliki keterampilan dan berpengetahuan yang tinggi. Oleh karenanya dinas pendidikan harus mampu menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang andal, sebagaimana dibutuhkan bagi dunia industri.

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Batubara H RM Hary Nugroho SE di Lima Puluh,

Selasa (11/2).

Kata Hary Nugroho, untuk mempersiapkan manusia yang andal, dinas pendidikan telah melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri.

"Dinas pendidikan agar melakukan evaluasi dan restrukturisasi dan manajemen pengelolaan pendidikan sampai ke tingkat satuan pendidikan.

Kita perlu evaluasi kinerja para pegawai dan guru baik honorer maupun PNS walau yang sudah bersertifikasi maupun yang belum," katanya.

"Termasuk kepala sekolah, perlu dikaji atau dievaluasi kinerjanya supaya pelaksanaan pendidikan dapat mendukung program percepatan pencapaian peningkatan mutu pendidikan sesuai yang kita harapkan," pungkas Hary Nugroho. (ARIEL)

Pujakesuma Bukan Organisasi Politik PANTAI CERMIN - Pujakesuma Sergai yang telah meleburkan dirinya menjadi satu, agar ke depan berkiprah sebagai jembatan dalam pembangunan ekonomi, sosial serta budaya di Kabupaten Sergai.

"Pujakesuma terbukti tetap solid, harus jadi motor dalam pembangunan," ucap Bupati Sergai pada pelantikan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar (PD PKB) Pujakesuma Kabupaten Sergai Periode 2012-2017 dan Rakernas PKB Pujakesuma 2014 di wisata Bahari Theme Park Kecamatan Pantai Cermin Minggu lalu.

Soekirman juga menegaskan, rakernas merupakan silaturrahmi nasional, di mana masyarakat Sergai yang pluralisme dapat selalu bersatu dan bersama dalam seluruh kegiatan baik sosial maupun keagamaan serta bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan.

Dirinya juga mengimbau seluruh masyakat, agar candra jiwa yang merupakan hasil kongres jiwa dan Budaya Jawa di Semarang Tahun 1956, yakni "Pustaka Sasongko Jati yakni Hasta Sila. Hastasila terdiri dari Trisila" (eling, pracoyo dan mitugu) serta Pancasila (rela, terima, temen, sabar dan budi luhur), dapat dijalankan.

Di tempat sama, Ketua PW PKB Pujakesuma Provsu AKBP Drs Joko Susilo mengatakan bahwa Paguyuban Pujaksesuma yang dibentuk memiliki tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat khususnya Warga Jawa.

"Pujakesuma diharapkan tetap guyub (bersatu) dan solid sehingga bisa membantu 'poro sedolor' (sau-

Konfercab PWI Langkat

Ngogesa: Wartawan Harus Angkat Martabat Langkat STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menerima audiensi kurang lebih 25 orang pengurus beserta anggota PWI cabang Sumatera Utara Perwakilan Langkat dan unsur kepanitiaan Konfercab PWI Langkat dalam rangka persiapan pemilihan pengurus PWI Perwakilan Langkat Periode 20132016, di rumah dinas bupati, Kamis (13/2).

Bupati yang didampingi Staf Ahli Amir Hamzah dan Kabag Humas Rizal Gultom, setelah mendengarkan maksud dan tujuan panitia, menyatakan siap mendukung hal-hal yang dibutuhkan baik berupa moril maupun materil demi sukses dan lancarnya kegiatan tersebut.

Pihaknya berharap melalui kepengurusan baru yang terbentuk nantinya dapat lebih mengangkat martabat dan perekonomian Langkat melalui publikasi informasi tentang berbagai hal positif dan potensipotensi yang dimiliki Bumi Langkat sesuai dengan profesi kewartawanan kepada masyarakat luas, sehingga pada gili-

SUMUT

AUDIENSI - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH saat menerima pengurus dan panitia Konfercab PWI Perwakilan Langkat di di Rumah Dinas Bupati Kamis, (13/2). rannya akan memberikan dam- bagai persiapan yang telah pak bagi kesejahteraan kehidu- dirampungkan untuk menggelar pan masyarakat Langkat itu kegiatan yang direncanakan sendiri. pada 5 dan 6 Maret mendatang, “Harapan kami, bapak-ba- seraya memohon arahan dan kepak dapat membantu dalam sediaan Bupati Ngogesa untuk hal penyebarluasan informasi dapat menghadiri pembukaan agar Langkat yang dikenal acara tersebut. kaya akan budaya dan potensi Perencanaan dibahas dalam hasil buminya dapat menjadi suasana yang santai sambil medaerah yang lebih bermar- nyantap makan siang. Tampak tabat,” kata Ngogesa. suasana akrab antara bupati Sebelumnya Ketua PWI Per- yang akan dilantik pada 20 Fewakilan Langkat H Ibnu Kasir bruari mendatang untuk periode dan Ketua Panitia Konfercab kedua masa jabatannya dengan Hasan Basri menguraikan ber- para insan pers dari latar belabagai hal mulai dari jadwal, kang media yang berbeda tergawaktu dan tempat sampai ber- bung dalam wadah PWI. (JUL)

TANDA TANGAN - Ketua Pengurus Wilayah (PW) Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma Sumut AKBP Drs Joko Susilo menandatangani berita acara. pungkas Syahrianto yang juga sebagai Wabup Sergai tersebut.

Hadir dalam acara tersebut Ketua PW PKB Pujakesuma Provsu AKBP Drs Joko Susilo, Wabup Sergai Syahrianto SH selaku Ketua Harian PD PKB Pujakesuma Sergai, Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, mewakili unsur FKPD Sergai, para asisten dan staf ahli bupati, para kepala SKPD dan camat se-Sergai, Sekdakab Langkat, para penase-

dara)," ujar Joko Susilo. Sementara itu, Ketua PD PKB Pujakesuma Sergai Syahrianto SH menjelaskan, jumlah Warga Jawa di Kabupaten Sergai mencapai 46 persen.

Maka harus bersatu membangun Kabupaten Sergai dalam konteks pembangunan masyarakat Sergai.

"Pujakesuma bukan organisasi politik. Pujakesuma merupakan paguyuban yang mengedepankan konsep membangun silaturahmi dan kekeluargaan. Hampir 50 persen jumlah Suku Jawa di Sergai,"

hat, pembina dan pengurus PW PKB Pujakesuma Provsu, para Ketua DPW Provinsi se-Sumatera dan DKI Jakarta, pengurus DP PKB Pujakesuma kabupaten/kota se-Sumut serta Ketua Pandawa.

Ada pun susunan pengurus yang dikukuhkan, Ketua Harian Syahrianto SH (Wabup Sergai), Wakil Ketua H Sayutinur MPd, Syarif Santoso SPd, Drs H Mariyono, drg Zaniyar, dan Ir Loso Mena. Sekretaris Ferry Harianto SH dan Bendahara Arianto SPd. (ARM)

DPRD Tg Balai Terima Delegasi Pedagang Pasar Suprapto TANJUNGBALAI - Puluhan pedagang pakaian dan aksesoris di lokasi Pasar Suprapto Kota Tanjungbalai berbondong-bondong mengadu ke DPRD setempat, Rabu (12/2). Pasalnya, mereka seakan digusur paksa dan merasa tidak nyaman menjajakan berbagai jenis dagangan serta melakukan transaski dengan konsumen masyarakat.

Pantauan, puluhan pedagang yang datang ke gedung dewan tidak hanya berasal dari kaum lelaki, tetapi sebagian besar kaum perempuan dengan membawa anak-anak yang sebagian besar masih berusia balita. Bahkan, para pedagang sempat menunggu lama dikarenakan sejumlah anggota dewan, khususnya Komisi B tidak kunjung hadir.

Kendati demikian, para pedagang yang sudah mulai dilanda kegelisahan tetap menahan sabar menunggu kehadirana para wakil rakyat tersebut. Berselang beberapa saat kemudian, Wakil Ketua Komisi B DPRD Tanjungbalai Hj Artati SE didampingi anggota Leiden Butar-Butar

menerima kehadiran para pedagang Pasar Suprapto.

Dalam pertemuan tersebut, pedagang melalui juru bicaranya, Candra Irawan menyampaikan, puluhan pedagang khususnya yag berjualan pakaian dan aksesoris di balairung yang dibangun BRI di lokasi pasar Suprapto dihimbau untuk berpindah lokasi ke lantai II. "Bukannya pedagang tidak mematuhi himbauan itu, hanya saja kios - kios yang terdapat dilantai atas pasar Suprapto terkesan sangat jorok dan menimbulkan aroma tak sedap," katanya.

Selain itu, jelasnya, beberapa pintu kios juga ditemukan sudah rusak, bahkan lebih paranya lagi kios-kios yang akan diberikan sudah ada pemiliknya.

"Sebagai pedagang kami tetap mematuhi peraturan, tetapi tindakan yang dilakukan sejumlah oknum PNS Dinas Kebersihan dan Pasar dinilai keterlaluan dan terkesan menggusur pedagang tanpa sedikit pun rasa prikemanusiaan," sam-

bungnya.

Bahkan, katanya, belakangan ini banyak pihak yang menjual lapaklapak dan kios kepada pedagang senilai Rp3 juta/kios. Padahal sesuai ketentuan, kios yang berada di lokasi pasar Suprapto itu, termasuk balairung yang dibangun Pemko Tanjungbalai sebanyak 100 buah dan BRI 100 unit, tidak boleh diperjualbelikan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B Hj Artati menegaskan, pihaknya akan memediasi persoalan yang dikeluhkan pedagang, dan tempat yang dijanjikan khusus untuk pedagang pakaian dan aksesoris itu harus bersih dan refresentatif, bukan seperti kondisi sekarang yang terkesan jorok dan menumbulkan aroma tak sedap.

"Kita akan memanggil dinas terkait dan mempertemukannya dengan para pedagang, sehingga persoalan untuk menertibkan pedagang, yakni memisahkan pedagang sandang dan pangan bisa terwujud.

Sehingga, tekad menciptakan pasar di Tanjungbalai tertib dan indah bisa terwujud sesuai harapan semua pihak," tegasnya.

(HER)

Jalur KA Rantauprapat – Kota Pinang Akan Dibangun RANTAUPRAPAT - Pembangunan prasarana transportasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Selain itu, pembangunan maupun peningkatan prasarana transportasi diarahkan untuk memberikan pelayanan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas.

Saat ini pemerintah telah menyusun rencana jaringan jalan rel Pulau Sumatera, yang terdiri dari lintas jalan rel eksisting (masih beroperasi + tidak beroperasi) dan lintas jalan rel baru, di mana studi kelayakan dan DED selesai Tahun 2005 dan amdalnya sudah disetujui Tahun 2012 lalu. Sedangkan jalur atau jalan rel Rantauprapat – Kota Pinang sepanjang 45 km termasuk bagian dari rencana ini.

Pembangunan jalan rel ini diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi masyarakat sekitar jaringan dan bagi masyarakat pada umumnya.

Demikian latar belakang pembangunan jalur kereta api antara Rantauprapat – Kota Pinang, yang dipaparkan Yursah Marjunianto, Konsultan CV Global Inter System, selaku narasumber pada acara Sosialisasi Larap Jalur Kereta Api Antara Rantauprapat – Kota Pinang, Kamis (13/2), yang digelar di Ruang Seroja VIP Room Hotel Suzuya Rantauprapat.

Menurut konsultan ini, maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah melaksanakan sosialisasi hasil kajian Larap Jalur Kereta Api antara Rantauprapat – Kota Pinang terhadap seluruh "stakeholder" yang terkait dan anggota masyarakat maupun lembaga yang assetnya diperkirakan terkena oleh program pengadaan tanah untuk proyek. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di sepanjang lintas jalan rel dan masyarakat di sekitar rel yang terkena dampak kegiatan yang diperkirakan merugikan, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat proyek

ARAHAN - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP saat menyampaikan arahannya pada acara Sosialisasi Larap Jalur Kereta Api Antara Rantauprapat – Kota Pinang, di Ruang Seroja VIP Room Hotel Suzuya Rantauprapat. peningkatan jalan rel dan menghindari konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Sementara, Iskandar, atas nama Dirjen Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara mengatakan, bahwa pemerintah akan membuat jalur kereta api Trans Sumatera, di mana untuk rencana pembangunannya, konsultan te-

lah diturunkan beberapa kali sampai dengan sosialisasi pembebasan tanah. Dalam pembangunan sarana transportasi kereta api antara Rantauprapat – Kota Pinang ini nantinya akan ada lima stasiun yang berada di Urung Kompas, Aek Nabara, S.2, S.6, dan Kota Pinang.

"Dengan beroperasinya nanti kereta api antara Rantauprapat –

Kota Pinang, mudah-mudahan perekonomian lebih baik dan transportasi lebih mantap," kata Iskandar.

Sedangkan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP pada kesempatan itu mengatakan dan menyambut baik rencana pembangunan sarana transportasi perkeretaapian jurusan Rantauprapat – Kota Pinang, di mana sarana ini sangat dibutuhkan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. "Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan," katanya.

Menurut Suhari, dalam pembangunan sarana transportasi dan pembebasan tanah untuk jalur kereta api ini, pemerintah daerah hanya sebagai mediasi dengan harapan masyarakat diuntungkan dan perusahaan juga tidak dirugikan. Sedangkan untuk pembebasan tanah atau lahan tersebut kiranya menggunakan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sebelumnya, Kabag Adm Pem-

bangunan Setdakab Labuhanbatu Ir H Suprapto melaporkan, bahwa dasar pelaksanaan sosialisasi ini adalah surat Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian No 08/SRT/SPPSU/1/2014 tertanggal 13 Januari 2014, di mana dalam menyahuti surat tersebut, sebelumnya telah dilaksanakan rapat teknis pada tanggal 12 Februari 2014 di Ruang Data Kantor Bupati Labuhanbatu.

Kemudian, dilanjutkan kegiatan sosialisasi dengan peserta dan undangan sebanyak 170 orang terdiri dari unsur muspida, SKPD terkait, camat beserta kepala desa/kelurahan dan masyarakat yang berada/terkena jalur rel kereta api. "Turut serta pihak perkebunan yaitu dari PTPN III, PT SMA, maupun dari pihak perbankan, PLN dan Telkom, dengan harapan kiranya sosialisasi dan pembangunan jalur kereta api Antara Rantauprapat – Kota Pinang ini dapat berjalan sesuai harapan dan rencana," kata Suprapto. (HAH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

SUMUT

Dipersepsikan Sebagai Partai Paling Komit dengan Perubahan:

NasDem Ungguli Hanura dan Demokrat

Husni Kamil Manik

Bencana Terus, Pemilu Bisa Ditunda JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pemilihan umum (pemilu) dapat ditunda jika bencana terus terjadi. Namun KPU berharap bencana bisa segera berakhir.

"Pertama kita berharap, kondisinya menjelang pemungutan suara bisa lebih baik.

Itu harapan kita semua," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Jumat (14/2). Husni menambahkan, KPU akan menyiapkan rencana cadangan apabila bencana terjadi saat hari pemungutan.

"Kedua jika terjadi bencana alam kami menyiapkan plan B. Bagaimana supaya dampak dari bencana alam

itu bisa diatasi sedemikian rupa, sehingga proses penghitungan dan pemungutan suara itu masih bisa berjalan pada jadwal yang sama," ujar Husni.

Namun jika tidak memungkinkan, KPU terpaksa memunda pemilihan umum hingga situasi kembali normal. "Ketiga apabila bencana alam itu datangnya mendekati hari H, dan datangnya tidak memungkinkan diadakan pemungutan suara di hari bersamaan, maka Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 memberikan ruang untuk pemungutan suara di hari lain," tuturnya. Menurut dia, itu dibenarkan undangundang. (SBC)

Penangkaran Walet di Tanjungbalai Dikritik TANJUNGBALAI - Izin penangkaran walet di Kota Tanjungbalai mulai disoroti karena terdapat kejanggalan dalam hal perizinan. Pemko Tanjungbalai melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait diminta mampu mengejar izin penangkaran walet yang jumlahnya diperkirakan ratusan bangunan tersebar di hampir penjuru kota.

Hal itu disampaikan Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (GRAKINDO) Rudi Rinaldi kepada KPK Pos, Kamis (13/2). Dikatakannya, sesuai hasil survei di lapangan, jumlah penangkaran burung walet yang tersebar di berbagai penjuru Tanjungbalai tercatat mencapai sekitar 180 penangkar.

Jika potensi ini dimanfaatkan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat setiap tahunnnya.

"Bahkan, potensi penangkar walet ini bisa menjadi primadona di antara sumber PAD lainnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya Pemko Tanjungbalai melalui SKPD terkait belum mampu menggali potensi yang satu ini," kata Sinambela.

Menurut Rudi, terkait izin pembangunan penangkar walet yang berdiri megah selama ini, dicurigai bukan izin pe-

Manager Riset LSJ Rendy Kurnia, di Jakarta, Rabu (12/2), menjelaskan alasan kenapa NasDem diprediksi bakal bersinar dalam pemilu tahun ini karena partai itu dipersepsikan sebagai partai yang paling punya komitmen terhadap perubahan.

"Konsep Restorasi Indonesia dipersepsikan publik sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dalam berbagai bidang. Saat ini populer saja tidak cukup. Buat apa pilih yang populer tapi tidak berkualitas," ujar Rendy.

Belum masuknya kader Partai NasDem ke lembaga legislatif karena sebagai partai baru, juga menguntungkan partai tersebut terhindar dari berbagai kasus korupsi yang saat ini menjerat sejumlah partai politik. "Situasi ini memberikan insentif elektoral bagi Nas-

Dem. Publik sudah jengah terhadap partai-partai lama yang terlibat berbagai kasus korupsi," papar Rendy.

Ia melanjutkan, sejumlah parpol yang dalam sosialisasinya mengedepankan isu perubahan, seperti halnya NasDem akan diminati masyarakat.

Adanya komitmen yang kuat terhadap rakyat kecil juga sangat mempengaruhi peningkatan elektabilitas parpol. Ketika LSJ menanyakan kepada responden, partai mana yang dinilai properubahan, hasilnya Partai NasDem berada di posisi teratas dengan 15,3 persen, disusul Partai Gerindra 14,9 persen, dan Hanura 12,8 persen.

"NasDem dipersepsikan sebagai partai yang paling punya komitmen terhadap perubahan. Konsep 'Restorasi Indonesia' dimaknai publik sebagai jawaban atas tuntutan perubahan dalam berbagai bidang," katanya.

Sementara itu, PDI Perjuangan meraih 11,2 persen, Partai Golkar 10,1 persen, PKS 4,3 persen, Partai Demokrat 3,9 persen, PAN 3,8

persen, PBB 2,4 persen, PKPI 1,9 persen, PKB 1,7 persen, dan PPP 1,5 persen. Sedangkan 16,2 persen responden menyatakan tidak tahu. Namun dilihat elektabilitasnya, PDIP berada di urutan teratas yakni 19,83 persen, diurutan kedua Partai Golkar dengan 17,74 persen, Partai Gerindra 12,58 persen, Partai NasDem 6,94 persen, Partai Hanura 6,85 persen dan Partai Demokrat 6,12 persen.

Dalam survei LSJ tersebut, pemilih yang belum menentukan sikap mencapai 10,62 persen. Survei LSJ dilakukan pada 12-26 Januari 2014 di 33 provinsi. Sampel sebanyak 1.240 responden dengan teknik 'multistage random sampling'.

Ambang kesalahan (margin error) survei sebesar 2,8 persen dengan 'level of confidence' 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan bantuan kuesioner.

Terus Panaskan Mesin Politik Partai NasDem sendiri terus memanaskan mesin politiknya untuk mendapatkan hasil maksimal, dengan kembali melakukan konsolidasi yang melibatkan pimpinan

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem di seluruh Indonesia. "NasDem akan terus memanaskan mesin politiknya untuk meraih hasil terbaik. Kita akan gelar konsolidasi partai pada 22 Februari 2014 nanti," kata Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella di Jakarta, Rabu (12/2).

Menanggapi hasil survei dari Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang menunjukkan elektabilitas Partai NasDem berada di posisi keempat, mengalahkan Partai Hanura dan Partai Demokrat, Rio mengatakan survei itu membalikkan fakta survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan NasDem tidak lolos parliamentary threshold (PT). "Ya faktanya memang begitu. Ini membalikkan survei itu (LSI)," ujarnya.

Mengenai partai nasionalis yang mengalahkan elektabilitas partai berbasis agama, menurut dia, selama sejarah perpolitikan di Indonesia partai nasionalis lebih unggul daripada partai berbasis agama.

Sehingga, hasil survei yang menempatkan NasDem di atas partai agama adalah wajar. "Kita menyambut baik survei itu. Membuktikan NasDem sebagai partai nasionalis yang menjadi pilihan masyarakat," kata Rio. (ANT/BS/MA)

Camat Medan Tuntungan Lantik 74 Kepling

Jabatan Kepling Bukan Seumur Hidup Rudi Rinaldi nangkar, tetapi izin membangun ruko (rumah toko). Pasalnya, waktu itu tidak bolehkan membangun penangkar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah."Karenanya, ke depan ini Pemko Tanjungbalai diharapkan segera mengambil kebijakan untuk mengejar kembali izin penangkar walet dalam rangka macu meningkatnya PAD dari tahun-tahun sebelumya," imbaunya.

Memanggapi hal itu, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Tanjungbalai Drs H Rasyidin menyatakan, persoalan izin penangkaran walet sampai saat ini belum seluruhnya terdata di kantor perizinan. Dijelaskannya, hingga kini tercatat baru dua penangkar walet yang mengajukan perpanjangan izin.

(HER)

Sekwan DPRD Langkat Dipuji Warga STABAT - Di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari sebagai seorang PNS yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Langkat, Drs H.Salman yang juga tokoh masyarakat Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat kini mendapat pujian dari berbagai elemen, baik masyarakat maupun pemuda.

Pria yang berkumis tebal ini yang selalu akrap disapa Haji Salman tersebut juga sebagai ketua BKM (Badan Kenajiran Mesjid) Alhidayah.

Dia dijuluki warga sebagai motor penggerak bagi masyarakat lingkungan V Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru untuk menjadikan Musholla Al-Hidayah menjadi Masjid yang ditandai dengan melakukan Sholat Jum’at perdana, Jum’at, bersama ratusan masyarakat sekitarnya.

Dihadapan ratusan jamaah Masjid Al-Hidayah saat akan melaksanakan Sholat Jum’at perdana, dalam sambutannya Salman mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sangat antusias dalam mendukung untuk menjadikan Musholla menjadi sebuah Masjid.

JAKARTA - Hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukan elektabilitas Partai NasDem berada di posisi ke-4, mengungguli Partai Hanura dan Partai Demokrat. Selain itu, partai besutan Surya Paloh tersebut dianggap sebagai partai yang properubahan.

"Dengan begitu kita tidak lagi harus jauh-jauh berjalan ke Masjid Raya ataupun Masjid Pajak untuk melaksanakan setiap Sholat Jum’at," ujarnya.

Saat itu bertindak sebagai Imam dan Khatib pada Sholat Jum’at perdana yaitu Ketua MUI Langkat H.Ahmad Mahfud. Turut hadir para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ratusan jamaah.

Syahrul Khair selaku Ketua KNPI kecamatan Stabat usai sholat Jum’at pada wartawan mengatakan, kita salut dan bangga dengan kepedulian H.Salman, disela-sela kesibukannya sehari-hari sebagai Sekwan, ia masih sempat meluangkan waktu menjabat sebagai ketua BKM Masjid Al-Hidayah, yang berkat perannya, rumah Allah yang dibangun sekitar thn 70 an tersebut, dahulunya hanya Musalla, dan kini Alhamdulillah telah menjadi Masjid.

"Kita berharap selain dapat dijadikan tempat beribadah umat Islam, juga dapat menjadi tempat silaturahmi untuk pemersatu umat," ucap syahrul.

(JUL/A)

MEDAN - Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Ginting SSTP melantik 74 kepala lingkungan (kepling) di Aula Kantor Camat Medan Tuntungan, Rabu (12/2).

Dengan pelantikan yang dilakukan ini, kepling sebagai ujung tombak pemerintahan semakin meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kepling juga dituntut harus lebih visioner, kreatif dan inovatif sehingga mampu mewujudkan harapan masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Medan Tuntungan.

Menurut Gelora, pelantikan yang dilakukan ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota No 5 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota Medan No 29 Tahun 2012 tentang pelimpahan kewenangan kepada camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian kepling pada kelurahan se-Kota Medan. Dalam peraturan itu jelas disebutkan, periode masa jabatan kepling adalah dua tahun dan setelah itu dilakukan evaluasi.

“Pelantikan yang kita lakukan hari ini sesuai dengan Perwal yang ada mengenai periode jabatan kepling yaitu dua tahun sekali. Dengan begitu para kepling ini tahu, jabatan kepling bukanlah seumur hidup dan bisa dievaluasi. Artinya selama masa jabatan dua tahun itu, kinerja kepling juga dapat dievaluasi. Jika kinerjanya kurang baik, bisa diganti. Jadi kita harapkan melalui pelantikan ini, para kepling dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Gelora.

Lebih jauh Gelora mengungkapkan, saat ini kepling yang bertugas di Kecamatan Medan Tuntungan sebanyak 75 orang. Namun yang dilantik hanya 74 kepling, sedangkan satu kepling lagi sedang dinonaktifkan dan saat ini tengah dicari orang yang tepat untuk menggantikannya.

Selanjutnya dari 74 kepling yang dilantik tersebut, tujuh orang di antaranya kepling baru, sebab selama masa perjalanan dua tahun sebelumnya ada tujuh kepling yang

dinonaktifkan dan ketujuh kepling baru itu didefinitifkan.

Kepada seluruh kepling yang baru dilantik, Gelora berpesan agar dapat memberikan warna yang baru di lingkungan dan masyarakatnya sehingga menjadi lebih baik. Di samping itu keberadaan kepling tidak lagi hanya sebagai simbol tetapi juga menjadi panutan baik bagi keluarga maupun masyarakat, serta menjadi ujung tombak dalam menjalankan visi dan misi Kota medan. Dengan begitu masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan.

Mengingat tuntutan kerja ke depan cukup berat, Gelora mengingatkan para kepling harus memiliki pengetahuan yang lebih agar dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus melakukan transformasi di segala bidang. Apalagi kepling juga mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang telah dituangkan dalam peraturan.

Dengan kewenngan yang diberikan

itu, kepling harus lebih kreatif untuk mewujudkan harapan masyarakat dan tidak mengandalkan bantuan pemerintah.

Acara pelantikan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Kota Medan Tingkat Kecamatan Medan Tuntungan seperti perwakilan dari Koramil 07 Medan Tuntungan, Polsek Deli Tua, Kantor Urusan Agama Medan Tuntungan, Ketua Tim PKK kecamatan dan Kelurahan Medan Tuntungan serta lurah seKecamatan Medan Tuntungan.

Pelantikan kepling yang dilakukan Gelora ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya Camat Medan Tuntungan itu telah melakukan pelantikan kepling sebanyak dua kali dalam rangka meningkatkan mobilitas kinerja para kepling di wilayah kerjanya.

Apa yang dilakukan Gelora ini cukup mendapat apresiasi, sebab berdasarkan informasi yang diperoleh, belum ada camat yang melakukan pelantikan terhadap kepling seperti yang dilakukan Gelora selama ini. (VIN)

Sekda: Pejabat Harus Punya Kreatifitas

Polri Dapat Biaya Tambahan dari KPU

MEDAN - Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan oleh para pejabat baru, sehingga nantinya mampu mengelola tugastugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang pertama adalah, harus punya motivasi kerja.

Hal ini sangat penting untuk bisa bekerja sungguh-sungguh dan mampu mengambil inisiatif, sekaligus berkreatifitas. Kedua, mengenali dan memahami tugastugas dan tanggung jawab yang diemban. Ini juga penting agar tahu berkoordinasi dan melaksanakan tugas-tugas serta fungsi yang diemban, dan selanjutnya mengembangkan kiat-kiat bekerja untuk menuntaskan setiap program kerja yang dikelola.

Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri MSi pada saat melantik 17 pejabat struktural eselon III dan eselon IV di jajaran Pemko Medan, Senin (10/2), di Balai Kota Medan.

Dikatakan, di samping itu harus dipahami juga bahwa para pejabat eselon III dan pejabat eselon IV merupakan "frontliner" di masing-masing SKPD, terutama dalam mengelola tupoksi SKPD secara operasional.

Dengan kedudukan dan fungsi yang sangat strategis tersebut, tentunya implementasi program kerja yang telah ditetapkan diharapkan dapat membwerikan

JAKARTA - Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan, mereka akan memberikan biaya tambahan bagi Polri untuk keperluan pengamanan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014. Hal ini disebabkan, dana pengamanan pemilu yang diajukan oleh Polri kepada pemerintah hingga saat ini belum dicairkan.

"Ada biaya tambahan yang diberikan oleh KPU terhadap Polri atas anggota Polri yang mengamankan percetakan kertas suara. Termasuk pengamanan distribusi kertas suara.

Sudah ada anggaran khusus dari KPU untuk Polri," katanya dilansir rmol.co, Kamis (13/2).

Husni menjelaskan pengamanan terhadap seluruh tahapan pemilu 2014 sangat perlu agar pelaksanaannya bisa lancar. Namun ia mengaku hal tersebut sulit dilakukan jika pencairan dana yang diajukan lambat pencairannya. Pada prinsipnya, lanjut Husni, KPU menginginkan adanya pengamanan yang solid dalam Pemilu 2014, baik tindakan preventif maupun dalam penegakan hukum. "Dalam undang-undang ini suatu yang dipisahkan antara keamanan dengan anggaran KPU. Begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Polri sendiri dikethaui baru mendapat kucuran dana sebesar Rp 1 triliun, dari Rp 3,5 triliun yang diminta untuk pengamanan Pemilu 2014. Polri disebut telah merogoh kocek pribadi dari anggaran operasionalnya sebesar Rp 600 miliar untuk menambal kekurangan dana pengamanan itu. (SBC)

Lagi 17 Pejabat Pemko Medan Dilantik hasil dan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan masyarakat.

“Saudara membawa line staf, oleh karenya saudara harsu mampu meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf sehingga mereka dapat bekerja secara optimal, bertanggung jawab dan penuh disiplin. Di atas semua itu saudara harus punya basic yang kuat, baik integritas maupun kompetensi agar dapat menjadi pemimpin yang baik dalam lingkungan kerja,“ ujar Syaiful.

Menurutnya, untuk mewujudkan sistem kerja dan mekanisme kerja yang efektif, salah satu yang paling penting adalah membangun komunikasi, kembangkan terus budaya komunikasi sehingga proses informasi, gagasan, fikiran, pendapat, rencana termasuk pelaksanaannya dapat terintegrasi.

Ke 17 pejabat yang dilantik di antaranya tiga pejabat eselon III yakni, Aditya Wulandari menjadi Sekcam Medan Barat sebelumnya Subbag Rumah Tangga pada Sekretariat, Muhammad Yassir Rizka menjadi Sekcam Medan Johor sebelumnya Lurah Suka Maju Medan Johor, dan Noor Alfi Pane menjadi Sekcam Medan Timur sebelumnya Sekcam Medan Johor.

Sedangkan 14 pejabat eselon IV adalah, Yoga Budi Pratama

Irawan menjadi Subbag Rumah Tangga pada Sekreariat, Suwito menjadi Kasi Perencanaan Taman pada Dinas Pertamanan, Mulia Tarigan menjadi Kasi Lampu Penerangan Sektor C Dinas Pertamanan, Des Januarto Nainggolan menjadi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan, Arinal Abdy Harahap menjadi Kasi Perancanaan Drainase pada Dinas Bina Marga, Mardian Habibi Gultom menjadi Subbag Penyusunan program Dinas Bina Marga, Ahmad Syofian menjadi Kasi Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selanjutnya Pahala SP menjadi Kepala UPT Tempat Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan, Ester Beru Pinem menjadi Kasi perencanaan dan Pembangunan Pelayayan Medis Rumah Sakir Dr Pirngadi, Hj Muji Dalifah menjadi Kasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis Rumah Sakit Dr Pirngadi, Syafrialdi menjadi Subbag Tata Usaha pada UPT Pemungutan Pajak Wilayah I Dinas Pendapatan, Erni Chairani menjadi Subbag Umum Kecamatan Medan Denai, Arifah SKep menjadi Subbag Bagian Umum Dinas Kesehatan, dan Yulie Andra Yunus menjadi Subbag Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Bromo.

(VIN)

10

KPK POS E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

Papam, BKO dan 9 Karyawan KS-Dunia Diserang Massa SILAU KAHEAN - Sembilan karyawan Kebun Silau Dunia mengalami luka berat dan ringan akibat dikeroyok massa, Senin (10/2) sekitar pukul 22.30 WIB di areal kebun sawit Kampung Banten Blok C Afdeling IV. Dua diantaranya Mukmin Purba dan Mahyaruddin sampai berita ini dibuat masih dirawat inap di RS Sri Pamela Tebing Tinggi. Selain itu, Perwira Pengaman Kebun Serma Darmaji dan Personil BKO Polres Simalungun Briptu Supri Helmi juga tak luput dari amuk massa yang mengakibatkan mengalami luka pada kepala tiga jahitan, memar diseluruh tubuh dan bagian pelipis mata.

Informasi yang berhasil dihimpun KPK Pos, Rabu (12/ 2), menyebutkan, kesembilan korban tersebut adalah Mukmin Purba (Mandor panen Afd 3), Mahyaruddin (penderes Afd 6), Nurul Ikhlas (kary Afd 3), Toni (penderes Afd 6), Ramadhan (supir truk kopkar), Rawin (centeng), Pantas Parulian Silalahi, Hotma Tua Simatupang (Satpam), Hari Syahputra dan (satpam outsourcing).

Kejadian bermula dari tangkap tangan pengaman terhadap dua pencuri TBS di TM 2001 BlokA.2 Afdeling IV yang langsung diserahkan kepada Polres Simalungun. Diduga ini yang menimbulkan kemarahan rekan ataupun kawan kedua pelaku. Sekitar pukul 23.00 WIB, Khairul Anwar Satpam Outsourcing melapor kepada Papam bahwa ada sekitar 20 orang yang berupaya melakukan panen liar di Kampung Banten Blok C. Kepadanya Papam meminta untuk tetap memantau sembari menunggu bantuan. Tak lama kemudian

bantuan dimaksud tiba di lokasi dan langsung menyelamatkan produksi dan berupaya menangkap para pelaku.

Tanpa disangka-sangka ternyata massa dari Desa Silau Paribuan yang berjumlah kurang dari 100 orang datang dengan membawa senjata tajam berupa egrek sawit. Sempat terjadi suara-suara provokasi untuk melakukan pengeroyokan. Di sana terjadi pengeroyokan termasuk Briptu Supri Helmi yang juga terkena pukulan meski Rawin sempat memberi perlindungan. Terdesak, Pantas Parulian Silalahi menelpon Papam dan langsung membunyikan alarm tanggap darurat. Tak lama kemudian 60 karyawan Kebun Silau Dunia berangkat dengan menggunakan 2 truk hino setelah sebelumnya diberi arahan oleh Askep Rayon A Ir.Juliasta Ginting, QIA. Belum sampai di Blok C, di pertengahan Desa Silau Paribuan kurang lebih 150 massa menghadang dan langsung menyerang dengan batu bata, batu koral, botol, kayu, dan senjata tajam eggrek, dodos dll.

Tidak ada perlawan karena jumlah tidak seimbang.

Mahyaruddin yang dirawat di RS Sri Pamela ditemui mengatakan, kejadiannya sangat cepat. "Kami langsung diserang oleh massa yang lebih banyak dari kami," ujar Mahyar yang mengalami luka di kepala.

Selain mengalami lukaluka, pihak Kebun Silau Dunia juga mengalami kerugian lain yakni TBS sebanyak 338 Tros (6760 Kg) dijarah massa. Sepeda motor Papam rusak termasuk kaca depan truk hino. Kasus ini sudah ditangani pihak Polres Simalungun. (ARM)

Perampokan di Jalan Raya Terjadi Lagi di Aceh Timur Interkuler Berisi Rokok Ludes Disikat TRUK interkuler BL 8647 NH yang dirampok di kawasan Desa Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur, kini diamankan di Mapolres Aceh Timur. (KPK POS/ YANTO) LANGSA - Lagi-lagi terjadi perampokan di lintasan jalan Raya Aceh Timur. Kali ini korbannya adalah sebuah mobil boxes interkuler BL 8647 NH yang sedang mengangkut rokok di kawasan Desa Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Aceh Timur.

Perampokan yang terjadi, Rabu dini hari, itu dilakukan oleh dua orang pria bersenjata pisau sempat menganiaya supir bernama Legimun (30) warga Kuala Langkat, Sumut. Kedua tangannya diikat dengan tali serta mulut dan matanya ditutup kemudian Legimun dibuang di jalan wilayah Sungai Raya.

Menurut keterangan Legimun selaku supir di Mapolres Aceh Timur sekitar pukul 02.00 WIB ia mengendarai mobil interkuler boxes penuh rokok dari arah Medan menuju Kota Lhokseumawe.

Setiba di lokasi, sekitar Desa Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, tiba-tiba ia sesak buang air kecil, langsung saja ia hentikan mobilnya di tempat yang terang tapi sepi penduduk.

“Seusai kencing, tiba-tiba saya disergap oleh dua pria dengan menghunuskan pisau tajam ke arah saya,” ungkapnya.

Masih di bawah todongan pisau, kedua pria itu, kata Legimun, menyumpal mulutnya dengan kain, lalu diikat kebelakang kepalanya. Pelaku juga mengikat kedua tangan korban ke belakang dan menutup kedua matanya.

“Kemudian saya dipaksa naik ke dalam mobil mereka.

Setelah itu saya tak tahu lagi mobil boxes saya ke mana, apakah juga ikut mereka bawa,” tambah Legimun.

Menurutnya, sepanjang jalan kedua pria tersebut tidak berbicara apapun dengannya. Karena mata dan mulutnya ditutup, Legimun bahkan tidak tahu ke mana

ia dibawa kedua pria yang merampoknya.

“Daerah saya tak tahu persis.Yang saya tahu, saya sudah berada di salah satu kawasan yang terdapat tempat persinggahan orang menjual air kelapa muda,” ujarnya lagi.

Warga yang mendapati korban dalam kondisi tangan terikat serta mulut dan mata tertutup, segera memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Korbanpun langsung dibawa ke Puskesmas terdekat.

“Tiba-tiba saja saya sudah berada di puskesmas yang tidak saya ketahui namanya,” kata Legimun.

Biasanya, dalam perjalanan jauh dari Medan ke Banda Aceh, Legimun selalu ada teman. Tapi kalau tujuannya hanya sampai Lhokseumawe, dia hanya sendiri di mobil.

“Saya juga sering melintasi jalan Medan-Banda Aceh.

Tapi saya tak hafal nama daerah-daerah di sini, karena malam, apalagi mata saya di tutup,” pungkasnya.

Sementara itu Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir, melalui Wakapolres Kompol Erlin Tangjaya, mengatakan korban ditemukan masyarakat 07.30 WIB Rabu di pinggir jalan dalam kawasan Kecamatan Sungai Raya.

“Tangannya terikat dengan tali nilon, mata ditutup dan mulutnya disumpal pakai kain,” kata Erlin.

Korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sungai Raya. Sedangkan mobil boxes interkuler yang semula ia kendarai ditemukan polisi di kawasan Kecamatan Julok dalam keadaan kosong. Rokok yang terdapat di mobil itu dikuras habis oleh pelaku.

Polisi, kata Erlin, sampai saat ini masih menyelidiki kasus perampokan tersebut.

Termasuk apakah kasus ini rekayasa atau bukan. (YANTO)

SUMUT/ACEH

Dua Pencuri Kabel Telkomsel Dibekuk SECANGGANG - Dua kawanan maling tembaga tower milik Telkomsel diamankan Polsek Secanggang, Sabtu (8/2) sekitar pukul 22.30 WIB. Kedua tersangka diamankan dari Jalan Umum Dusun -I Paret Kaca, Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Langkat.

Dari tangan tersangka Miswan (49) warga Dusun I Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang dan Muhtar alias Utar (36) warga Lorong Bungga, Dusun Pondok Rindu, Pasar 12, Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggang, diamankan barang bukti berupa kabel telkom yang telah dipotongpotong.

Kapolsek Secanggang, AKP Binyamin Partogi Pakpahan, Senin (10/2) mengatakan, kedua tersangka diamankan setelah mendapat laporan adanya kehilangan kabel tower milik PT Telkomsel.

“Laporan yang kita terima pencurian label Feeder Telkomsel di Site Hinai Kiri STB 069 Kec Secanggang, terjadi pada hari Jum'at sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Akibat pencurian tersebut pihak PT Telkomsel mengaku mengalami kerugian sekitar Rp74 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut Binyamin menegaskan, pihak Telkomsel yang membuat laporan ke Polsek Secanggang adalah Yoga Dwi Haryoko. Berdasarkan pengaduan itu Polsek Secanggang bergerak guna melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka.

Kedua tersangka pelaku ditangkap ketika hendak menjualkan

TERSANGKA - Kapolsek Secanggang AKP Binyamin Partogi Pakpahan didampingi Kanit Reskrim Aiptu Mimpin Ginting SH mengapit kedua tersangka pencuri kabel Feeder Telkomsel. (KPK POS/JUL) barang curian tersebut. Tersangka yang diamankan itu Muktar alias Utar, (36), tukang becak, alamat Dsn V Pondok Merindu Desa Suka Mulia dan Miswan, (49) warga Dsn I Pasar Baru Ds Tanjung Ibus Secanggang.

“Dari tangan tersangka barang bukti (BB) yang diamankan itu berupa satu pisau dapur, 1 Cutter, 1 tang, dan Kabel Feeder yg telah dipotong-potong panjang 90 meter atau seberat 30 Kg. Akibat perbua-

tanya tersangka pun dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, " terang Binyamin didampingi Kanit Reskrim Aiptu Mimpin Ginting.

Awalnya, pelaku membantah kalau mereka adalah pelaku pencuri kabel tower tersebut. Namun, Polisi yang sebelumnya telah punya bukti-bukti langsung memperlihatkannya kepada tersangka.

“Merasa belangnya terbongkar, tersangka hanya bisa pasrah saat

digiring ke Polsek untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari keterangan tersangka, merekalah yang mengambil kabel tembaga tower Telkomsel yang berada di Lingkungan I Kelurahan Hinai Kiri," ujar Binyamin lagi.

Saat ini barang bukti berikut para tersangka masih diamankan di Polsek Secanggang. Dalam hal ini, tidak tertutup kemungkinan tersangka ada melakukan pencurian ditempat yang lain. (JUL)

Korban Penganiayaan Mencari Keadilan Polsek Tanjung Pura Dituding Berpihak Kepada Tersangka

TANJUNG PURA - Memang sulit mencari keadilan di Negeri ini, sehingga bagi masyarakat kecil tidak tahu lagi mau mengadu kemana. Mau melapor ke Polisi percuma saja, sebab banyak yang tidak ditanggapi dengan serius.

Hal itu ditegaskan Gunawan (28) warga Jalan Khairil Anwar kelurahan Pekan Tanjung Pura,belum lama ini, saat ditemui di halaman parkir Rumah Sakit Umum Tg Pura, karena kecewa dengan kinerja Polsek Tg.Pura yang terkesan telah ‘mendiamkan’ laporan pegaduannya.

“Ya, contohnya laporan saya yang sampai saat ini, sudah hampir 2 bulan tidak ditindaklanjuti dengan serius. Bahkan, sampai saat ini tersangka pelakunya masih bebas berkeliaran, tidak ditangkap dan ditahan,” ujarnya.

Padahal, semua saksi yang mengetahui peristiwa penganiayaan berat itu sudah diperiksa. Selain itu, hasil visumnya juga sudah ada. Jadi, ya sudah tidak ada lagi yang kurang.

“Ya, namun anehnya Polisi masih

PENGANIA PENGANIAYYAAN - Korban Gunawan saat menunjukan luka di kepalanya yang harus dijahit hingga 13 jahitan akibat penganiayaan tersangka. (KPK POS/JUL) belum mau menangkap tersangka.

Mungkin karena tersangka pelakunya banyak uang sehingga Polisi ‘tidak bernyali’ untuk meringkusnya. Apalagi, beberapa hari yang lalu tersangka pelakunya sudah dilantik sebagai pegurus salah satu organisasi pemuda,” ujar Gunawan lagi sambil meringis..

Menurut pengakuan Gunawan, akibat penganiayaan yang dilaku-

kan tersangka Iwan cs, kepalanya luka dan robek, sehingga harus dijahit sampai 13 jahitan. Peristiwa penganiayaan itu sendiri berawal pada saat dia dan tersangka sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Proyek Pembangunan Pajak Baru Pekan Tg. Pura yang terletak di Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Pekan Tg Pura sekitar dua bulan yang lalu.

Siang itu, korban sedang bekerja dan tiba-tiba tersangka pelaku, Iwan dan sejumlah rekan-rekannya datang menyerang dengan memukul kepala korban dengan besi linggis peralatan tukang. Seketika itu juga darah segar mengucur dari kepala korban.

Akibatnya, korban mencari pertolongan ke rumah Kepala Lingkungan yang berjarak 100 Meter dari lokasi Tempat Kejadian Perkara. Alhamdullilah, saat itu Kepling setempat ada di rumah dan bersama warga yang lainnya langsung melerai aksi berutal tersangka.

Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit guna mendapatkan pertolongan medis.

“Kalau tidak ada warga atau Kepling mungkin saya sudah mati dibunuh mereka,” ujar korban lagi sambil memegang kepalanya yang masih terluka.

Selanjutnya, sore itu juga ibu korban bersama Kepling langsung membuat laporan pengaduan ke Polsek Tg. Pura. Untuk itu, beberapa orang saksi sudah diperiksa. Namun mengapa sampai sekarang tersangka pelakunya masih dibiarkan bebas.

Ketika ditanya apakah sebelumnya memang ada masalah pribadi dengan kelompok tersangka, korban mengatakan mungkin mereka kesal dengannya.

“Sejak setahun lalu, kami pemuda di Lingkungan Rumah Sakit Umum Tg. Pura pernah komplain pada saat mereka hendak membentuk organisasi SPSI, karena terkesan tidak melibatkan kami.

Padahal kami dan mereka itu kan masih satu lingkungan. Mungkin itulah sebabnya,” ketus Korban datar seraya berharap agar kasus ini segera dituntaskan Polisi Sementara itu, Kapolsek Tg. Pura AKP Abdul Rahman SH saat dikonfirmasi menegaskan masih melakukan penyelidikan. Jadi, tidak benar lebih memihak (membela) tersangka pelaku.

“Masih penyelidikan. Jika perlu mari kita kerja sama untuk mencari tahu keberadaan tersangka,” ujarnya.

(JUL)

Sidang Lanjutan Terdakwa Sapri, Saksi Ketakutan BANGKINANG - Sidang lanjutan terdakwa Sapri, Selasa pekan lalu, Kuasa Hukum Sapri yang didatangkan dari Kisaran Sumatera Utara Syahrial Sirait SH ketika dihubungi melalui hubungan seluler, Rabu pekan lalu, membenarkan bahwa saksi “Alibi” yang mengetahui peristiwa pembakaran Pos Securyti dan pengrusakan fasilitas perusahaan PT. Rimba Seraya Utama (RSU) tersebut diharapkan dapat memberikan kesaksian dalam persidangan.

"Namun setelah ditunggu tidak muncul dalam persidangan informasinya dia ketakutan," ujar Sirait.

Menurut Sirait, terdakwa Sapri ketika ditanya Hakim soal penanda tanganan BAP dipenyidik, dibantah Sapri. "Sapri mengaku tidak membaca BAP hasil pemeriksaan penyidik, dan membantah semua keterangan saksi Pelapor, bahwa Sapri disuruh Drianto Als Kakek untuk melakukan penanaman pohon Karet dan Jambon di kawasan HPH HTI Tanaman Industri PT RSU," ujar Sirait menirukan keterangan terdakwa dalam persidangan Se-

lasa pekan lalu.

Ditempat tepisah Herman saksi terdakwa Sapri Als Usman yang memberikan kesaksian, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang ketika dihubungi melalui hubungan seluler, Rabu lalu, mengatakan saksi Inal warga Desa Kepau Jaya yang mengetahui peristiwa pembakaran di lokasi HPH HTI Tanaman PT.RSU membenarkan tidak hadir, kabarnya karena ketakutan. Menurut Herman yang merupakan tetangganya itu sebelumnya Inal saksi terdakwa bersedia memberikan kesaksian di persidangan. Namun pada hari H saat diperlukan kesaksiannya dalam persidangan, Inal yang ditunggu-tunggu tidak nongol. Setelah ditanya, kenapa Inal tidak hadir dalam persidangan, katanya dia takut ancaman terhadap orang perusahaan PT.RSU, ujar Herman.

Sapri Als Usman dijerat dengan pasal 170 oleh Penutut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang. Pasal yang menakutkan ancaman hukumannya 9 tahun. Sementara ba-

Sapri Als Usman didampingi Pengacara Syahrial Sirait SH. rang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa penuntut umum yang ditempatkan di kantor Kejaksaan berupa seng bekas terbakar dan palang jalan masuk kebun sawit, tiang antena PT RSU. Sementara barang bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, plang nama perusahaan yang terbuat dari besi turut disita Jaksa Negeri Bangkinang, pada saat Hakim dan Panitera ber-

sama kuasa hukum Sapri.

Melihat barang bukti yang dititipkan di Kejaksaan, Plang Papan Nama Perusahaan yang bertuliskan “Tanah Ini Milik PT.Rimba Seraya Utama” tidak diperlihatkan Jaksa Penuntut, sementara plang papan nama perusahaan merupakan barang bukti yang disampaikan saksi pelapor dalam persidangan ujar Sirait. (PUR)

11

KPK POS E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Napi Kasus Narkoba Melarikan Diri

Perampokan di Tanjung Pura

LHOKSEUMAWE - Seorang narapidana (napi) kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) klas II-A Kota Lhokseumawe, Marzuki bin Maknupsyah (33), dilaporkan kabur dengan cara memanjat dinding pagar beton setinggi 8 meter dengan menggunakan sebatang kayu balok, pekan lalu.

Kalapas Kelas II-A Kota Lhokseumawe, Indra Gunawan menduga kaburnya seorang napi tersebut akibat kelelaian petugas jaga. Kaburnya napi tersebut telah dilaporkan ke Polres Lhokseumawe.

"Napi itu kabur sekira pukul 04,52 WIB. Dia manjat tembok dengan menggunakan kayu balok dan meloncat ke bawah. Tidak ada petugas kita yang melihatnya," kata Indra.

Indra menjelaskan, pihak-

Empat Perampok Ditangkap, Satu Didor

nya telah memeriksa sejumlah petugas piket malam itu.

Dari pemeriksaan itu, pihaknya belum menemukan titik temu apakah ada keterlibatan petugas atau tidak.

"Kalau napi kabur wajarwajar saja, mengingat kapasitas hunian hanya menampung 150 napi. Sedangkan jumlah napi saat ini 400 lebih," jelasnya.

Sebelumnya, tujuh napi kabur dari lapas tersebut.

Modusnya, ke-7 napi tersebut membuka gembok pintu kemudian naik ke atas dan memotong jeruji dengan gergaji besi.

Menurut Indra, ke-7 napi itu diduga melibatkan orangluar. Buktinya, setelah diselidiki, petugas lapas menemukan seutas tali diikat di tiang telepon.

(SMG)

Dua Tahanan Rutan Labuhan Deli Tersangka Narkoba BELAWAN - Penyidik Reskrim Polsek Medan Labuhan menetapkan dua dari tiga tahanan Rutan Labuhan Deli sebagai tersangka kepemilikan narkotika jenis sabusabu. Keduanya adalah, M Ali Wardana dan Erwin (37).

Sementara itu, Bayu Ramadani (26) tidak terbukti terlibat dalam kasus kepemilikian sabu di dalam rutan tersebut. Dia selanjutnya dikembalikan ke dalam rutan melanjutkan masa hukumannya.

Dalam pemeriksaan, kedua napi itu memperoleh sabu dari tamunya berinisial RO. Pengakuan Bayu kepada

polisi, dia tidak mengetahui kalau barang itu ada hanya ada informasi kedua tersangka memiliki sabu.

Sementara RO saat ini masih dalam pengejaran polisi. RO disinyalir sebagai pemasok sabu ke dalam Rutan Labuhan Deli Labuhan Deli dan sudah sering masuk penjara bersama Wardana.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan AKP Kusnadi ketika dikonfirmasi, Senin (10/2) di kantornya mengatakan, dari kedua napi itu disita barang bukti 2 gram sabu, uang Rp58 ribu, bong, mancis, kotak rokok serta pipa air. (SMG)

Jurtul Togel Diringkus Polisi PANTAI CERMIN - Seorang penjudi toto gelap (togel) dan kim berperan sebagai juru tulis (jurtul) diringkus petugas Reskrim Polsek Pantai Cermin, Polres Sergai.

Tersangka Edi Indra Budi (45) dicokok polisi dari warung kopinya di Dusun IV Desa Kota Pari, Serdang Bedagai. Darinya polisi menyita barang bukti uang Rp150 ribu, kertas rekapan angka tebakan judi kim, blok

notes, pulpen dan handphone.

Kapolsek Pantai Cermin ketika dikonfirmasi melalui Kanit Intel Aipda JR Hasibuan, Selasa (11/2) mengatakan penangkapan tersangka merupakan tindak lanjut informasi dari masyarakat.

"Tersangka kami tangkap sekira pukul 21.30 WIB. Saat ini yang bersangkutan kita tahan guna proses hukum selanjutnya," kata Hasibuan.

(ARM)

Truk Bermuatan Sawit Terjun Bebas KISARAN - Truk colt diesel BK 8061 YZ bermuatan sawit terjun bebas ke sungai Aek Sakkur Desa Buntu Maraja, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Senin sekira pukul 09.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Sopir, Adi Sitorus, warga Desa Gunung Berkat dan kernetnya Joni Simangunsong selamat dari maut.

Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, truk me-

lintas dari Desa Gunung Berkat menuju PKS Bandar Pasir Mandoge. Di TKP, truk diduga berselisih dengan truk milik PKS salah satu perusahaan di daerah itu.

Truk yang menabrak pagar jembatan sungai Aek Sakkur dan terjun ke dasarsungai berkedalaman 20 meter. Sopir dan kernet yang mengalami luka-luka lalu dibawa ke rumah sakit umum di Kisaran.

(IN)

Pelaku Curanmor Babak Belur Dihajar warga TEBINGTINGGI - Seorang pemuda dihajar warga setelah gagal mencuri sepeda motor di masjid kawasan Jalan Baja, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Minggu malam.

Tersangka Syarifuddin (38) warga Dusun Sintong Desa Benggala Jhonson, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dalam kondisi babak belur diamankan petugas kepolisian.

Informasi diperoleh, Senin, peristiwa itu terjadi saat korban, Syahrul Rahman (39) warga Jalan H Syeh Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, datang ke masjid dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2176 NAL. Setelah tiba di masjid, korban lalu meninggalkan sepeda motornya untuk menunaikan ibadah salat Isya.

Saat itu hanya ada tiga unit sepeda motor yang parkir.

Namun baru menyelesaikan satu rakaat, korban mendengar suara berisik di halaman masjid.

“Terpaksa kubatalkan sa-

latku gara-gara mendengar suara berisik. Rupanya begitu aku keluar dari dalam masjid, pelaku sudah menstater sepeda motorku. Aku pun berteriak maling sekuatkuatnya hingga terdengar warga,” beber korban.

Lantas korban bersama warga berusaha mengejar pelaku. Seratusan meter jaraknya dari lokasi masjid, pelaku yang membawa kabur sepeda motor korban terpeleset hingga terjatuh. Tak ayal, pelaku tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga.

Pelaku yang menyesali perbuatannya itu mengaku nekad mencuri sepeda motor korban lantaran tidak punya ongkos untuk pulang ke kampungnya di Rokan Hilir.

“Aku kemarin naik bus Karya Agung dari Rokan ke Tebingtinggi untuk menjenguk anakku, Arifin (14) yang diasuh di Panti Asuhan Amaliah.

Sudah setahun kutitipkan anak pertamaku itu di panti tersebut lantaran aku tidak punya biaya untuk menafkahinya.

(RS)

TANJUNG PURA - Empat kawanan perampok, di antaranya Fadlan Alias Ifat Alias Togek (30) Warga Dusun Parit Kaca Desa Teluk Kecamatan Secanggang, Syafrizal Alias Ijal (35) Warga Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, Atma Negara Alias Soglong (47) Warga Dusun Klantan Desa Pasarawa Kecamatan Gebang, serta Muhammad Najaruddin Abdulatif (44) Warga Cutgrek Dusun Rantau Panjang Aceh Timur (NAD), berhasil ditangkap aparat Kepolisian Polsek Tanjung Pura secara terpisah pada dini hari, pekan lalu.

Keterangan diperoleh, tersangka Nazaruddin ditangkap Polisi di rumah kontrakannya, di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan kodisi rahang dan pipi ditembus peluru, karena melawan aparat keamanan saat dirinya ditangkap. Sementara 3 kawanan perampok juga ditangkap, di kediamannya masing-masing dengan waktu berbeda.

“Nazaruddin kita tembak karena melakukan perlawanan terhadap anggota kita dengan menempelkan sebuah Hand Stroom berkekuatan 5.000 Volt pada paha kiri Brigadir Sukiardi,” beber Kapolsek Tanjung Pura AKP Abdul Rahman SH, ketika dikonfirmasi di ruangnya, di Mapolsek Tanjung Pura.

Dikatakan Kapolsek dari 4 pelaku yang ditangkap, diantaranya ada seorang lagi yang masih buron.

"Dia sudah kita ketahui jati diri-

KRITIS - Muhammad Nazaruddin Abdulatif (44) seorang kawanan perampok yang ditembak aparat Polsek Tanjung Pura, serta Brigadir Sukiardi, anggota Polsek yang disetrum Nazaruddin, terbaring kritis di RSUD Tanjung Pura, Langkat. (KPK POS/JUL) nya," ucap Abdul Rahman, sembari mengatakan, ke 4 kawanan perampok itu merugikan Fivi etnis Tionghoa di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pekan Tanjung Pura.

Pada saat kejadian, Fivi akan menyetorkan uang sebesar Rp125 juta ke Bank Danamon, pada 20 Januari 2014 lalu.

DikatakanAbdul Rahman lagi, ke 4 pelaku kawanan yang ditangkap tersebut sudah membagi uang hasil rampokannya. Nazaruddin

yang diketahui sebagai otak pelaku (perencana) perampokan menerima bagian sebesar Rp20 juta.

Safrizal selaku tersangka utama perampok (eksekutor) mendapat bagian Rp35 juta, Fadlan pembawa kenderaan mendapat bagian sebesar Rp30 juta, serta Atma Negara selaku penyedia kenderaan sepeda motor mendapat bagian sebesar Rp20 juta. Sedang Rp15 juta lagi dilarikan tersangka kawanan perampok yang saat ini masih buron.

Dinas TRTB Bongkar Perumahan Ayahanda Residence MEDAN - Terbukti melakukan penyimpangan dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah dikeluarkan, bangunan perumahan Ayahanda Residence Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Kota (TRTB) Kota Medan, Senin (10/2).

Selain menghancurkan dinding, tiang bangunan dan mal yang akan digunakan untuk mengecor tiang juga tidak luput dari pembongkaran.

Kabid Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi yang memimpin proses pembongkaran menjelaskan, penyimpangan yang dilakukan pihak Ayahanda Residence yaitu dengan melakukan penambahan jumlah unit bangunan tanpa izin.

Dalam SIMB yang telah diterbitkan Dinas TRTB, jumlah bangunan yang dibangun hanya 8 unit. Ternyata yang ditemui di lapangan, bangunan justru bertambah menjadi 16 unit.

"Artinya ada penambahan 9

unit bangunan tanpa SIMB. Hal ini tentunya melanggar Perda No.5 tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Atas penyimpangan yang dilakukan ini, kita telah memberi surat peringatan sebanyak tiga kali kepada pihak developer. Namun surat peringatan kita tidak ditanggapi. Karena itulah kita datang untuk melakukan pembongkaran," kata Ali Tohar didampingi Kasi Pengawasan Darwin.

Selain melakukan penyimpangan SIMB, ungkap Ali Tohar, bangunan Ayahanda Residence juga terbukti melanggar roilen Jalan Sendok dan Jalan Ceret.

Untuk Jalan Sendok, roilen yang dilanggar lebih kurang 4 meter, begitu juga dengan roilen Jalan Ceret, yang dilanggar lebih kurang 4 meter.

"Jadi pemilik bangunan harus segera merevisi izin. Selama revisi izin belum keluar, proses pembangunan harus dihentikan," tegasnya.

Dengan menurunkan puluhan anggotanya dibantu sejumlah pegawai instansi terkait serta

pengawalan aparat polsek dan koramil setempat, Ali Tohar membawa anggota menuju lokasi. Sebelum melakukan pembongkaran, Ali Tohar minta dipertemukan dengan pemilik maupun pengawas bangunan.

Namun menurut para pekerja, orang yang dicari baru saja keluar meninggalkan lokasi bangunan. Selanjutnya Ali Tohar minta kepada para pekerja untuk menghentikan pekerjaan, sebab pembongkaran segera dilakukan.

Dengan menggunakan martil besar, tim membongkar mal kayu yang akan digunakan untuk mengecor tiang. Berhubung belum dilakukan pengecoran, tanpa kesulitan tim membongkar tiga mal kayu yang sudah berdiri.

Setelah itu dilanjutkan dengan membongkar dinding paling pinggir bangunan yang bersebelahan dengan Jalan Ceret.

Selain dinding samping, dinding depan berikut kusen juga ikut dihancurkan, termasuk menghancurkan tiang beton. (VIN)

“Barang bukti pelaku kejahatan sudah kita amankan,” kata Abdul Rahman, sembari menyebutkan barang bukti yang disita di antaranya soft gun jenis FN, satu sepeda motor Yamaha Viction BK 5664 PAM milik Atma Negara alias Soglong.

Satu sepeda motor Vega R BK 4915 AAZ milik Izal, satu mobil Honda Accord dengan plat BK 1551 CN yang dibeli dari hasil uang rampokan. (JUL)

Pantai Soloo Telan Korban LUAHA GUNDRE - Warga dihebohkan dengan hilangnya bocah Frengki (12) terseret ombak di Pantai Soloo, Desa Botohili Saloo yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, Selasa. Sementara dua teman Fikamis Wau (adik Frengki) dan Maha Dachi selamat.

Berdasarkan keterangan dari kedua teman korban yang selamat Fikamis Wau (7) dan Maha Dachi (10) sekitar jam 15.00 wib, mereka bertiga ke laut Saloo untuk main-main sekalian mandi laut.

Jarak kampung dengan pantai sekitar 1 kilometer. Sudah kebiasaan anak-anak kalau sore hari bermain sambil mandi.

Saat kejadian Fikamis dan Maha berenang di tepi pantai. Sementara Frengki berenang agak jauh dari tepi. Sedang asyik mandi tiba-tiba ada ombak besar 5 meter menghantam Frengki sampai terguling guling di tengah-tengah ombak terseret ke dekat pantai. Begitu kuatnya arus laut sehingga Frengki terbawa ke kembali ket engah sampai tak kelihatan lagi. Ke dua bocah tersebut tak dapat membantu karena takut gelombang besar secara berturut-turut.

Fikamis Wau menangis histeris karena abangnya tak muncul di permukaan laut dan langsung kedua bocah memberitahukan kepada warga Desa setempat, spontanitas warga melakukan pencarian namun upaya tersebut sia-sia.

(DUHA)

Tragedi Rumah Tangga

Sudah Punya Tiga Istri, Masih Simpan Istri Orang TEBINGTINGGI - Seorang pria hidung belang berinisial SS (52) mantan karyawan PKS PN III RBT, yang sebelumnya sudah mempunyai tiga orang istri, ternyata masih nekad menyimpan istri orang, sebagai pemuas nafsu bejadnya.

Istri orang yang disimpan SS diketahui bernama MS Br Lbn. Toruan (20) adalah istri sah GS (23) dari hasil perkawinan mereka pada bulan Agustus 2011 lalu di Tebing Tinggi. Menurut pengakuan GS, bahwa istrinya MS telah menghianatinya. Dia (MS) telah berselingkuh dengan pria hidung belang SS, yang sudah punya istri.

"MS ternyata bukanlah istri sejati yang bisa menjadi teman sehidup semati. Dia bukan tipe istri yang dapat dibanggakan oleh suami, karena istri saya telah

berselingkuh," kata GS. GS mengakui, istrinya sudah meninggalkan rumah mereka sejak Desember 2012. Dia (MS) pergi tanpa permisi. "Saya pikir dia pergi bekerja dengan SS. Rupanya mereka telah berselingkuh," ujar GS, seraya menambahkan istrinya MS dijadikan sebagai istri simpanan oleh SS yang dikenal dengan 'bandot' itu.

"Sebagai istri simpanan ke-4, MS disembunyikan di Kampung Bakaran Batu Desa Malasori Kecamatan Dolok Masihul, selama lebih satu tahun," ungkap GS. Dikabarkan, di desa tempat 'persembunyiannya' SS memiliki kolam ikan lele sebagai usahanya.

Saat sebelum terjadi perselingkuhan, GS sudah mengenal dengan baik SS. Mereka sering

minum-minum bersama. "Dan SS telah berulang kali datang bertamu ke rumah kami," kata GS. Ketika itu, kata GS, mereka masih tinggal di rumah sewa Jalan Sehat (depan Wisma Pardomuan Sp. Pekong) Tebing Tinggi. "Saya tidak menduga kalau bandot tua SS punya maksud jahat. Rupanya di balik kebaikannya pada saya dan istri saya, SS punya rencana bejad terhadap istri saya," ujar GS. Tetapi, tambah GS, dasar istri penghianat, perselingkuhan mereka sempat tidak diketahui sekian bulan lamanya. Baru di bulan November 2013, dapat informasi dari kawan-kawan supir angkot Tambun Dolok Masihul, yang melihat MS dan SS bagaikan suami-istri berboncengan dengan sepeda

motor di Pekan Dolok Masihul.

Demikian juga seperti yang mereka lihat di Malasori.

GS berulang kali menyisir daerah desa Malsori bersama teman-temannya dan oknum petugas, tetapi tidak ketemu.

Namun warga masyarakat desa Malasori membenarkan, mereka pernah ketemu dan melihat MS bersama-sama SS di rumah, dekat kolam ikan milik SS. "Kami pikir wanita muda itu istri mudanya. Kami tidak tahu kalau boru itu adalah istri lae Simbolon," kata warga pada GS. Menurut warga lebih lanjut, keduanya akhir-akhir ini jarang terlihat. Ada kabar burung mengatakan, MS dan SS lari malam ke daerah Tebing Tinggi, ke daerah Kp. Buah Kel. Tanjung Marulak Hilir Tebing Tinggi.

(ES)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

LIPSUS

Bukti Pemerintah Tidak Tegas JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, pembebasan narapadina kasus narkoba asal Australia, Schapelle Corby, merupakan bukti ketidaktegasan pemerintah dalam memerangi tindak pidana narkoba. "(Pembebasan Corby) jelas bertentangan dengan semangat memberantas narkoba di Indonesia," kata Tantowi Yahya di Jakarta, Kamis.

Politikus Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa dari vonis Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang 27 Mei 2005, Corby harus dipenjara selama 20 tahun setelah terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram mariyuana atau ganja di Bali.

Namun, ia melanjutkan, Corby kemudian mendapat sejumlah remisi dan grasi lima tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengisyaratkan pembebasan 1.700 tahanan termasuk Corby.

Ia berpendapat tindakan pemerintah yang membebaskan Corby bersama-sama dengan sekitar 1.700 nara-

pidana lainnya adalah supaya terlihat seolah-olah berlaku adil.

"Partai Golkar akan terus mempertanyakan hal ini kepada pemerintah agar masyarakat tahu seberapa kuat komitmen pemerintah," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba yang diperkirakan kian tinggi dari tahun ke tahun.

Untuk itu, Tantowi mendesak pemerintah untuk serius memerangi kasuskasus narkoba yang terjadi dan bukannya memberikan grasi dari hukuman 20 tahun sehingga menjadi bebas.

"Seharusnya pemerintah serius dan berkomitmen kuat untuk memerangi dan memberantas kasus-kasus narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini kasus narkoba semakin parah dengan bermunculannya narkoba jenis-jenis baru," katanya.

Berdasarkan data BNN, Tantowi menyatakan bahwa jumlah pecandu narkoba berada di atas angka 4,9 juta jiwa pada 2013. (SF/BBS)

Ibu Corby Kegirangan BRISBANE - Ibu terpidana kasus mariyuana Schapelle Leigh Corby, Rosleigh Rose, merayakan pembebasan anaknya dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar. Rose tertawa dan berteriak meluapkan kegembiraan saat keluar rumahnya untuk menyapa nyamuk pers di Loganlea, Brisbane.

Menurut laporan yang diwartakan TheAge.com.au, Rose melompat kegirangan sambil mengocok sampanye merayakan pembebasan Corby. Sebelumnya, Rose menyaksikan dengan seksama potongan tayangan Corby meninggalkan LP Kerobokan melalui layar kaca.

Corby dibebaskan dari LP Krobokan setelah mendapat pembebasan bersyarat. Wanita cantik dari Queensland, Australia, itu meninggalkan LP Kerobokan, Denpasar, sekitar pukul 08.00 Wita dengan kawalan ketat petu-

gas LP dan polisi.

Corby dihukum penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada Mei 2005 karena terbukti bersalah menyelundupkan 4,1 kilogram mariyuana. Hukuman Corby sempat diperingan Pengadilan Tinggi Bali menjadi 15 tahun.

Namun, putusan kasasi Mahkamah Agung pada Januari 2006 kembali menghukum Corby penjara 20 tahun.

Pada 2012, Corby mendapat grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga hukuman Corby menjadi 15 tahun.

Sejak Oktober 2013, Corby telah mengajukan pembebasan bersyarat, tetapi belum juga dijawab. Pada Desember 2012, Corby pernah diusulkan mendapat remisi berkaitan dengan Natal, tapi usul tersebut ditolak. Meski demikian, hingga akhir tahun lalu Corby telah menerima remisi sejumlah total 39 bulan. (SF/BBS)

BEBAS - Terdakwa pengedar narkoba asal Australia, Schapelle Corby, dikawal anggota kepolisian di kantor kejaksaan, menyusul pembebasan bersyaratnya dari Lapas Kerobokan, di Bali.

Bebas, Corby Diiming-imingi Rp 12 M SCHAPELLE Leigh Corby, terpidana kasus penyelundupan ganja yang bebas bersyarat, Senin, 10 Februari 2014, mendapat iming-iming duit US$ 1 juta, atau sekitar Rp 12 miliar. Tawaran itu muncul dari sejumlah media massa Australia dengan syarat: Corby mau memberi mereka wawancara eksklusif.

Perdana Menteri Australia Tony Abbot menyinggung keuntungan materi dari cerita Corby lewat Fairfax Radio, Kamis, 6 Februari 2014, "Pepatah lama mengatakan: kejahatan tidak harus dibayar."

Namun, khusus dalam soal Corby ini, Abbot menolak banyak berkomentar.

Berdasarkan makalah parlemen federal Australia, terpidana atau terdakwa yang mencari keuntungan dari cerita mereka disebut melakukan eksploitasi komersial. Cerita yang dijual ini bisa dalam bentuk buku ataupun film.

"Dan pemerintah Australia dapat mencoba menyita uang hasil penjualan cerita, baik yang dibayarkan di dalam atau luar negeri," tulis News Corp Aus-

tralia, Jumat, 7 Februari 2014.

Situs berita itu mencontohkan kasus David Hicks, mantan tahanan penjara Guantanamo. Setelah ditahan, Hicks meluncurkan buku berjudul My Journey. Dari penjualannya, Hicks berhasil mengantongi keuntungan US$ 10.000, atau sekitar Rp 121 juta. Namun uang itu bisa ia dapatkan setelah terlibat pertempuran hukum.

Pengacara Hicks, Steven Glass, menyatakan mantan narapidana dapat menerbitkan buku ihwal pelanggaran hukum serius yang mereka lakukan di luar wilayah Australia. Namun dalam banyak kasus, pengadilan Australia dapat menyuruh pemerintah menyita hasil penjualan buku itu. Tidak seluruh keuntungan, hanya sebagian saja.

"Undang-undang tidak menyatakan mantan narapidana tidak akan mendapatkan uang," ujar Glass. "Hanya, pengadilan dapat membuat pemerintah menyitanya."

(SF/BBS)

DPR Duga Bebas Bersyarat Dipolitisasi KETUA Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menduga pemberian bebas bersyarat narapidana narkoba Schapelle Leigh Corby bukan berdasarkan pertimbangan hukum murni. "Kami menduga ada skenario politik luar negeri untuk menjatuhkan posisi Indonesia," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Senin.

Menurut Mahfudz, jika pembebasan Corby memang hanya bentuk negosiasi politik antara Indonesia dan Australia, pemerintah harus jujur menjelaskan hal tersebut. "Harus ada keuntungan balik yang didapat Indonesia dari negosiasi ini," kata dia.

Mahfudz berpendapat pembebasan bersyarat dari pemerintah untuk Corby terkesan tak transparan. Oleh karena itu, muncul spekulasi di masyarakat bahwa posisi tawar Indonesia dengan negara lain sedang menurun. Menurut Mahfudz, dugaan tersebut dapat dilihat dari kasus pengusiran pencari suaka oleh Angkatan

Laut Australia saat memasuki wilayah perairan negara benua itu kembali ke pantai Indonesia. "Indonesia sangat dipermalukan di sini," ujarnya.

Kemudian, penangkapan 10 nelayan Indonesia oleh militer Papua New Guini. Meskipun antara kasus para pencari suaka dan penangkapan nelayan ini terpisah, kata Mahfudz, insiden ini berpotensi membuat hubungan politik luar negeri Indonesia dengan beberapa negara tetangga menjadi panas. Oleh karena itu, sekali lagi Mahfudz meminta pemerintah harus menegaskan alasan mereka mengenai pembebasan ratu narkoba asal Negeri Kangguru itu.

Corby ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada 2004 lalu. Dia dibekuk ketika membawa ganja 4,1 kilogram. Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, menjatuhkan vonis 20 tahun penjara atas perempuan asal Queensland itu. (SF/BBS)

"RATU MARIYUNA" dari Australia, Schapelle Leigh Corby, bebas bersyarat. Begitu bebas, Senin pekan lalu, Corby dikabarkan menempati hotel mewah dengan tarif Rp10 juta/malam di Bali. Dia (Corby) harus tetap tinggal di Bali (Indonesia) sampai 2017 mendatang. Pembebasan bersyarat Corby menuai protes sejumlah elemen masyarakat. Kecamatan datang dari anggota Komisi III DPR-RI dan juga dari Granat serta elemen masyarakat lainnya. Pro-kontra pun muncul pasca Corby bebas bersyarat.

ETUA Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat, menyatakan pembebasan bersyarat bagi Ratu Mariyuana dari Australia, Schapelle Leigh Corby, melukai rasa keadilan masyarakat. Dia mendesak Pemerintah meninjau ulang dan mencabut pembebasan bersyarat Corby.

"Sejak awal, pembebasan bersyarat Corby melukai rasa keadilan masyarakat.

Saya mendesak Pemerintah meninjau ulang dan mencabut pembebasan bersyarat tersebut," kata Henry.

Apalagi, kata Henry, setelah Corby menghirup udara bebas, masyarakat diberi tontotan gaya hidupnya yang gemar berpesta dan tinggal di hotel mewah dengan biaya Rp10 juta per malam.

"Sekarang rakyat disuruh nonton Corby tinggal di hotel mewah, mereka pesta-pesta, menghasilkan uang dari wawancara televisi. Saya khawatir, ada masyarakat yang merasa tidak suka dengan gaya hidupnya, Corby bisa menjadi sasaran. Akhirnya runyam lagi hubungan Indonesia dengan Australia," ujar Henry.

Menurut Henry, akar masalah pembebasan bersyarat Corby ada pada pemerintah sendiri. Menurut Henry, pemerintah lebih mementingkan pembebasan Corby dan di sisi lain senang menyakiti perasaan rakyat. "Lebih baik dimasukkan kembali ke penjara. Biar aman," ungkap Henry.

Henry menambahkan tidak ada landasan hukum yang masuk akal dalam pembebasan Corby. Menurut Henry, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan

K

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, yang mengetahui betul alasan Corby dibebaskan.

"Tanya sama SBY dan Amir Syamsuddin. Tidak ada alasan yang masuk akal membebaskan Corby. Siapa sih Corby?," kata Henry menggugat.

Sarat Tekanan Politik Pembebasan bersyarat terhadap terpidana 20 tahun bui ini terus menuai kecaman. Bebasnya Corby, semakin menunjukkan lemahnya diplomasi politik Indonesia terhadap negeri kangguru.

“Indonesia ini dipandang banyak pihak masyarakat kritis tidak memiliki bargaining possitioning dengan negara AS dan Australia. Saya enggak tahu behind the scene yang terjadi di antara Indonesia dan Australia. Apa Indonesia ada tekanan atau atau tidak tapi publik akan menghubungkan dengan geopolitik, psikopolitik dan diplomatik Indonesia terhadap Australia,” kata Gun Gun Heryanto, pengamat politik, di Jakarta, Senin malam.

Gun Gun menjelaskan, isu pembebasan bersyarat Corby menjadi isu sensitif karena orang Australia yang divonis 20 tahun kemudian dibebaskan bisa menjadi ikon yang memperkuat persepsi publik mengenai dugaan adanya tekanan politik dari Aussie kepada Indonesia.

“Jangan-jangan ada semacam tekanan politik Indonesia dan Australia karena faktanya secara historis dan kronologis, kita tidak terlalu memiliki banyak bargaining possition dengan Australia dan Amerika,” ujarnya.

Dia mengakui, pembebasan bersyarat ini tentu akan menuai kekecewaan publik di dalam negeri. Hal tersebut juga

semakin menguatkan bahwa faktanya indonesia terlalu santun dan toleran terhadap penjahat narkotika.

“Kita sama-sama tahu Indonesia menjadi pangsa pasar perdagangan narkotika dunia. Ini bukan lagi soal policy (kebijakan) yang mengundang sensitifitas publik, karena stimulannya sangat buruk.

Pemerintah harus hati-hati,” ucapnya, seperti dikutip Okezone.com.

Ditempat terpisah, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi memberi komentar. Menurut Akhiar, keputusan pemerintah yang memberikan pembebasan bersyarat kepada gembong narkoba asal Australia itu sangat disayangkan.

"Di mata saya tingkat pertama kejahatan adalah narkoba, kedua korupsi, ketiga teroris," kata Akhiar dalam Diskusi Forum Legislasi "RUU KUHP" di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa.

Alasan Akhiar menempatkan narkoba di urutan pertama, karena dampak dari kejahatan narkoba telah merugikan masyarakat banyak dan menghancurkan masa depan bangsa.

"Saya lihat dampaknya akibat dari perbuatan itu. Kenapa sesuatu dari tindak pidana kita harus bicara dampak terhadap masyarakat banyak, itu dulu," tegasnya.

"Harus ada paradigma, kenapa ini tindak pidana, ini dicela oleh masyarakat, ini merugikan kehidupan masyarakat, bagaimana terhadap kesehatan dan nyawanya, kesusahan masyarakat. Narkoba ini paling runyam, keluarganya coba kita lihat, sulit bukan dan bisa hancur bangsa kita," terangnya.

Sementara di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Pramono Anung ikut mempertanyakan hal serupa. Pramono mencium sikap mendua dari pemerintah.

"Dengan kasus Corby ini ada sikap yang mendua yang dilakukan pemerintah kita melalui Kementerian Hukum dan HAM. Terlihat betul ada lobi internasional terhadap hal itu tidak bisa dipungkiri," terangnya. "Keputusan itu jauh dari rasa keadilan masyarakat," sambungnya.

Pembebasan Bersyarat Corby Inkonstitusional?

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menyayangkan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin terkait pembebasan bersyarat 'Ratu Mariyuana', Schapelle Leigh Corby.

Disebutkan, Menteri Amir mengatakan; "Kami adalah bangsa yang bermartabat.

Kami tegakan hukum tidak memandang siapapun orangnya manakala aturan perundang-undangan itu memberikan seseorang hak. Wajib kepada kami untuk memberikan kepadanya sepanjang seluruh aturan telah terpenuhi."

Pembebasan bersyarat, menurut Amir, merupakan hak yang bisa didapat setiap narapidana jika memenuhi persyaratan sesuai Permen Kementerian Hukum dan HAM No. 21/2013. Yang menjadi pertanyaan bagi Bambang adalah apakah dalam kasus Corby Permen No.21/2013 itu sudah dihadap-hadapkan dengan PP (Peraturan Pemerintah) No 99/2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus korupsi, narkotika dan terorisme?

Bambang menegaskan, Menteri Amir boleh saja berpegang Permen No.21/2013 yang dibuatnya sendiri. Tetapi, di atas Permen itu, ada PP No 99/2012 yang wajib dipatuhi menteri.

"Kalau Permen melangkahi PP, tidakkah itu inkonstitusional? Jangan-jangan, pembebasan bersyarat Corby sengaja tidak mengacu pada PP No 99/2012. Ironis, karena PP No 99/2012 itu justru digagas oleh Amir dan Wamenkum HAM Denny Indrayana.

Bagaimana bisa mengatakan bermartabat jika tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang dirancangnya sendiri," ungkap Politisi Golkar ini,Senin.

Karena itu, imbuh dia, kalau Menteri Amir nekad membebaskan Corby dengan hanya bermodalkan Permen No.12/2013 dan menabrak PP No 99/2013, pastilah ada kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan.

"Apakah kepentingan besar itu berkait dengan negara dan rakyat? Patut diragukan.

Kalau demi kemaslahatan rakyat dan negara, Corby mestinya tidak diperlakukan istimewa dan spesial. Karena Corby harus menjalani sanksi hukum maksimal agar tumbuh efek jera bagi setiap WNA yang ingin membangun

jaringan atau sel-sel perdagangan narkotika di Indonesia," lanjutnya.

Sanksi hukum maksimal bagi narapidana kasus narkotika, kata dia, sangat perlu. Karena jumlah korban jiwa dan kerugian materil akibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) terlarang di Indonesia sudah sampai pada tahap amat sangat menakutkan.

Bahkan, birokrasi negara pun sudah tersusupi sindikat narkotika, karena sejumlah lembaga pemasyarakatan pun dijadikan basis produksi dan peredaran narkoba.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 50 orang tewas setiap harinya di Indonesia karena mengonsumsi narkoba. Riset BNN - Universitas Indonesia (UI) menemukan 3,8 juta orang atau 2,2 persen dari populasi penduduk tercatat sebagai penyalahguna narkoba.

Negara harus alokasikan dana Rp 4,1 triliun untuk membiayai rehabilitasi para korban narkotika.

Kata Bambang, data-data ini sudah membuat puluhan juta orang tua cemas setiap harinya. Karena khawatir putera-puteri mereka terperangkap narkoba. Para ayahibu tahu betul bahwa anak-anak selalu berada dalam ancaman teror narkoba. Kecemasan para orang tua itulah memunculkan ungkapan ‘Indonesia darurat Narkoba’.

"Mengapa pemerintah tidak mau menghayati aspirasi para orang tua di negara ini? Mengapa juga pemerintah seperti enggan berada dalam satu barisan dengan rakyat dalam menyikapi kejahatan narkotika?" kata Bambang.

Selain itu, dia juga menegaskan keliru kalau dikatakan bangsa ini memaknai pembebasan 'Ratu Mariyuana', sebagai cermin bangsa yang bermartabat. Karena kata Bambang, perlakuan sangat khusus dan spesial dari pemerintah untuk Corby sama sekali tidak bermartabat. Karena makin melemahkan posisi negara dan rakyat di hadapan sindikat narkotika internasional. "Pembebasan Corby dan meringankan hukuman WNA terpidana narkotika lainnya, jelas dia, adalah sebuah perjudian dengan risiko sangat tinggi. Pemerintah telah mempertaruhkan masa depan generasi muda bangsa,” kata Bambang. (SF/BBS)

(SF/BBS)

Corby Bikin Indonesia Cemong SIKAP 'ratu mariyuana' Schapelle Leigh Corby (37) yang memilih tinggal di vila mewah usai dibebaskan bersyarat, menuai kritikan.

Corby sebelumnya dikabarkan akan tinggal di rumah Mercedes, sang kakak yang juga menjadi penjaminnya. Namun, Corby memilih tinggal di Villa Santosa di jalan Pura Telaga Waja, Seminyak, Kuta, yang harganya terbilang mahal.

Pengamat hukum pidana Universitas Pajajaran (Unpad), Yesmil Anwar, menilai hukum di Indonesia terhadap ratu ganja itu dari pertama sudah tidak konsisten.

"Dari awal memang sudah tidak konsisten terhadap sesuatu yang dicanangkan sebagai hukum politik nasional, dan politik hukum di Indonesia itu sangat dikuasai oleh kekuasaan," ujar Yesmil.

Menurutnya, tidak ada keadilan hukum di Indonesia yang ada hanya azas manfaat. "Dia (Corby) itu tidak pantas ada di villa mewah, atas dasar apa, apa kepastian hukum yang dia pegang, selain itu dia juga disorot oleh media internasional. Corby itu pintar," tuturnya.

"Sebenarnya kita harus membantu untuk mengatakan bahwa dia jelek. Karena dia berlindung di balik kepastian hukum. Hukum Indonesia menjadi jelek di mata internasional," sambung Yesmil.

(SF/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

Program Peningkatan Kesehatan Hewan Harus Dikuatkan BATUBARA - Program peningkatan kesehatan hewan bertujuan untuk memberikan kontribusi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kegiatannya diantaranya surveylan penyakit hewan, pengawasan dan pemberantasan, vaksinasi, investigasi penyakit dan pemeriksaan hewan sebelum dipindahkan, hal ini dikatakan kepala dinas peternakan Batubara drh Hariansyah di Lima Puluh, belum lama ini.

Saat ini Pemkab Batubara fokus kepada upaya pengembangan ternak lokal dengan memanfaatkan teknologi modern yang lebih maju. "Jadi untuk mendapatkan hasil produksi peternakan yang maksimal perlu diperhatikan masalah kesehatan hewan, sehingga menjadi prioritas, maka dengan itu mekanisme dalam perencanaan dan penganggaran harus memadukan

drh Hariansyah antara kebijakan dari atas dan aspirasi yang berkembang dari bawah," ujar Hariansyah.

Lebih lanjut beliau menerangkan, di daerah ini memiliki populasi ternak yang cukup banyak dibandingkan daerah lainnya sehingga Pemkab Batubara melakukan sistem penguatan perencanaan peningkatan kesehatan hewan. Program ini sangat mendapat attenci dari peternak, ucapnya. (ARIEL)

137 Mahasiswa Akper-Akbid Capping Day

Bupati: Peningkatan SDM Akan Tingkatkan Derajat Kesehatan LANGKAT - Akademi Keperawatan dan Kebidanan Pemkab Langkat akan menjadi Akademi Kesehatan (AKKES), hal ini terungkap saat berlangsungnya acara resepsi Capping Day atau pemasangan Cap bagi 137 mahasiswa yang terdiri dari 52 orang mahasiswa Akper dan 85 orang Akbid, di Aula lembaga penddidikan tersebut, Rabu (12/2).

“Perlu kami sampaikan bahwasannya Akper-Akbid Pemkab Langkat saat ini sedang menuju proses peningkatan status menjadi Akademi Kesehatan (AKKES) Pemerintah Kabupaten Langkat yang terdiri dari program studi keperawatan dan kebidanan” kata Plt Direktur Akper Hj Sudariati SST, M. Kes dan Direktur Akbid Dahlia Rosa, SST, M. Kes dalam laporannya.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH melalui arahan tertulisnya yang dibacakan Plt Sekda dr H Indra Salahudin, M.Kes, MM sampaikan ucapan selamat dan motivasi bagi para mahasiswa, apresiasi juga disampaikan kepada orang tua para siswa berkat dukungan dan semangat menyekolahkan putra-putrinya yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia di Bumi Langkat.

“Dengan peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan, pada gilirannya akan memberikan kebaikan bagi peningkatan pelayanan maupun derajat kesehatan di daerah kita ini,” ujar Sekda Indra seraya berharap atas dukungan dan kepedulian seluruh civitas akademika lemdik itu terus meningkatkan kualitasnya.

Sementara Kadis Kesehatan Provsu melalui Kasi Diklat Pengembangan SDM Dr. Neli Fitriani uraikan makna pemasangan cap di atas kepala para mahasiswa dimana merupakan simbol bagi para pemakainya untuk menjunjung tinggi profesi yang digeluti, sekaligus menghayati ketauladanan seorang pelopor keperawatan modern Florence Nightingle yang miliki sikap rela berkorban untuk menolong sesama.

Pemasangan Cap dilakukan oleh Plt Sekda dr Indra, Ketua TP.PKK Langkat Ny Hj Nuraida Ngogesa dan Kadis Kesehatan Provsu diiringi dengan pembacaan riwayat sejarah Florence Nightingle dan sejarah kebidanan sekaligus pemberian penghargaan bagi sejumlah mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi tinggi. (JUL)

Pemkab Sergai Salurkan Bantuan Korban Erupsi Sinabung

SERAHK AN BANTU AN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab SERAHKAN BANTUAN Drs. Hm Haris Fadillah MSi, memberikan bantuan berupa tali asih pada kunjungan ke posko pengungsi, Senin (10/2). Photo :Ist SEI RAMPAH - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si dan Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, baru-baru ini mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada pengungsi korban Gunung Sinabung.

Turut dalam rombongan Wakil Ketua TP PKK Ny. Sri S Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Asisten Ekbangsos Drs.H. Hadi Winarno MM, Staf Ahli Ir. Megahadi Kristianto MM dan Drs. Herlan Panggabean, Kadis Kesehatan drg.Zaniyar MAP, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hj. Nina Deliana Hutabarat S.Sos, Kakan Kesbangpol Linmas Drs. Purba Siregar, Kasat Pol PP Drs. Amir Panggabean, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Umum Fitriadi S.Sos, M.Si, Bitra Indonesia, akademisi (dosen) FISIP USU dan TKPKD Sergai.

Terdapat 5 Posko yang di-

kunjungi Bupati yaitu Posko Gereja St. Fransiskus Asisi, Bukit Kubu Desa Peceren Kecamatan Berastagi,Posko Universitas Karo (UKA) 1 Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Posko Universitas Karo (UKA), Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe, posko Maka Mehuli Desa Samura Kecamatan Kabanjahe dan posko Bantuan Pelayanan Kesehatan BITRA Indonesia.

Bantuan yang diberikan uang tunai, sembako (beras, minyak makan, mie instan, biskuit, sarden, bihun, kecap, gula, teh, susu dan ikan asin), perlengkapan bayi, perlengkapan mandi dan pakaian.

Uang tunai Pada posko Gereja St. Fransiskus Asisi Rp. 30.000.000, Posko Universitas Karo (UKA) 1 Rp. 75.000.

000, Posko Universitas Karo (UKA) 2 Rp. 70.000.000, Posko Maka Mehuli Rp.55.000.

000 dan Posko Bantuan Pelayanan Kesehatan BITRA Indonesia Rp. 5.000.000.-.

(ARM)

S U M U T /ACEH

15 Hari Tidak Melaut

Nelayan Kwala Minta Pemkab Langkat Salurkan Beras STABAT - Dengan kondisi cuaca di Perairan laut Langkat bermusim ombak Sejak satu bulan ini, mengakibatkan lebih kurang 15 hari para nelayan di daerah itu sama sekali tidak bisa melaut, khususnya pada nelayan tradisionil, seperti penjaring gembung, jaring udang dan lainnnya.

Meskipun ada dari nelayan yang nekat melaut, mereka harus bertantangan dengan ombak, dan tidak jarang dari perahu nelayan itu karam/ terbalik serta tenggelam.

Informasi yang di himpun KPKPos pada pekan lalu, sebanyak 8 unit sampan milik nelayan di desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Langkat telah karam di tengah laut bahkan dua diantaranya tidak ditemukan, baik korban maupun sampannya. Adapun 2 sampan karam itu didapat data milik Agustino (28) dan Anto (42) yang keduanya warga Dusun V Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung pura.

Akibat tidak melautnya para nelayan ini, seperti nelayan asal Desa Kwala Langkat dimana menurut Ahmadiyah dan Udin, membuat

TIDAK MEL MELAAUT - Suasana dari musim ombak, para nelayan tradisionil di Desa Kwala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat memilih tidak melaut, dan sampan mereka di daratkan di tambatannya para nelayan di desa tersebut tidak mempunyai penghasilan dan terpaksa mengutang dahulu kepada kedai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya dan berjanji akan mereka bayar jika sudah melaut.

“Akibat musim ombak, kami tidak melaut, dan dampak dari itu juga kami harus mengutang ke kedai. Dan yang paling parah lagi saat ada 3 warga nelayan kami

yang tidak makan, istri mereka melaporkan kepada kami sambil menangis, namun kami lekas sigap mendengar keluhannya, dan kamipun bergotong royong memberikan beras milik kami sedikit-sedikit kemereka." kata Ahamadiyah didampingi Udin.

Untuk itu warga nelayan Kwala Langkat berharap, pemerintah Kabupaten Langkat agar dapat menyalurkan bantuan beras cadangan

Pemkab Sergai Peringati Bulan K3

BEASISW BEASISWAA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi menyerahkan beasiswa kepada puluhan siswa disela-sela peringatan Bulan K3 tahun 2014 di lapangan Perkebunan PTPN III Kebun Tanah Raja Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu, Rabu (12/2). (KPK POS/ARM) TELUK MENGKUDU - Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperingati pada tanggal 12 Januari 2014 lalu dengan tema 'Mewujudkan budaya K3 untuk menjamin stabilitas usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional' merupakan tahun kelima bagi bangsa Indonesia untuk berjuang, berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam pencapaian visi Nasional yakni Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015.

Demikian Bupati Sergai Ir. H. Soekirman membacakan amanah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI Drs. H. A. Muhaimin Iskandar

MSi yang bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilapangan Perkebunan PTPN III Kebun Tanah Raja Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Rabu (12/2).

Kepada para pengusaha dan pekerja di Kabupaten Sergai Bupati meminta,agar memahami dan melaksanakan hakhak normatif para pekerja antara lain upah, cuti, jam kerja dan syarat-syarat kerja.Kepada para pekerja harus dapat memahami tentang hak dan kewajiban terutama tentang peningkatan produktifitas tenaga kerja mengingat kita akan memasuki AFTA yang berarti harus

mampu bersaing dengan produk luar yang bebas masuk ke negara kita,himbau Bupati.

Soekirman juga berpesan agar pengusaha dan pekerja, serikat pekerja/serikat buruh agar bersama-sama menjaga kekondusifan perusahaan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan mencari win win solution dalam menyelesaikan perselisihan yang ada.

Disela-sela acara diberikan Piagam Penghargaan kepada 20 Perusahaan Zero Accident (nihil kecelakaan kerja) tahun 2014 dan Beasiswa kepada 19 Anak Pekerja Berprestasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Tg Morawa. (ARM)

untuk para nelayan yang terkena musibah "Dikabupaten Langkat sudah 6 tahun ini, kami tidak pernah mendapat bantuan beras untuk nelayan yang di timpa musibah akibat dari musim ombak, ujar Ahamadiyah dan Udin, seraya menambahkan, ombak dan angin kencang itu kan bencana, apalagi ombak dan angin kencang itu berlarut lamanya hingga sebulan.

(JUL)

Usaha Perkebunan Rakyat Harus Dikembangkan BATUBARA - Kepala Dinas Perkebunan Batubara Ir Zainal Manurung MSi menilai sektor perkebunan akan banyak membuka peluang lain. Yaitu berupa usaha atau bisnis lanjutan atas komoditas- Ir Zainal Manurung MSi komoditas perkebunan yang ada di Batubara.

Potensi lain, ialah muncul dari sektor perkebunan karet. Usaha yang dapat dibuka dari perkebunan ini ialah penampung hasil getah karet mentah yang dipanen petani. Dalam jangka pendek, peluang ini dapat diwujudkan mengingat saat ini sudah sangat banyak masyarakat yang memiliki perkebunan karet. Hampir di setiap kecamatan bahkan desa, yang memiliki perkebunan karet.

“Mulai dari yang memiliki 2 hektar hingga belasan bahkan puluhan hektar, keberadaan pihak ketiga sangat penting mengingat perannya akan sangat mendukung terhadap para petani. Pihak ketiga inilah yang nantinya akan menampung atau membeli komoditas perkebunan milik para petani. Dengan adanya pembeli, maka perkebunan merekapun menjadi bernilai ekonomisi bagi pemilik, jelas Zainal di Lima Puluh, pekan lalu.

Mengingat potensi tersebut Zainal optimis akan ada investor yang masuk untuk memanfaatkan peluang tersebut. Namun demikian ia berharap peluang-peluang tersebut dapat diambil oleh pihak yang juga menjadi bagian atau milik masyarakat.

“Instansi lain, hendaknya dapat mendukung upaya ke arah tersebut. Seperti, mendorong para petani karet untuk membentuk koperasi sendiri seperti halnya koperasi petani sawit yang sudah terbentuk. Bahkan untuk para petani yang di luar area perusahaan dibentuk koperasinya.”pungkasnya. (ARIEL)

PTPN 1 Bantu Jembatan Beton Desa Pondok Kelapa LANGSA - Direktur SDM dan Umum PT.Perkebunan Nusantara I (persero), H. Ramadhan Ismail MBA, Senin Kemarin menyerahkan bantuan satu unit jembatan beton kepada Desa Pondok Kelapa Langsa Baro Kota Langsa.

Penyerahan jembatan yang terletak dijalan lapangan bola desa pondok kelapa itu, diterima oleh Geuchik (Kepala Desa) TM. Yusuf SE, usai penyerahan Dir SDM Ramadhan Ismail meresmikan dengan menandatangani Prasasti Peresmian Jembatan tersebut.

Humas dan protokoler PTPN I, Adi Yusfan SE disela acara peresmian menyatakan bantuan pembangunan jembatan ini didasari atas permohonan Geuchik Desa Pondok Kelapa tanggal 29 Oktober 2013 lalu. Sedangkan dana pembangunan jembatan bersumber dari dana

Corporate Sosial Responsibility atau CSR. ujar Adi. Lebih lanjut Ia menerangkan bahwa sebelum dibangun menjadi jembatan beton, jembatan ini adalah jembatan kayu yang sudah tidak layak untuk digunakan sehingga menganggu aktivitas masyarakat.

Ditambahkannya lagi selama ini PTPN I menyalurkan dana CSR ke berbagai daerah di Aceh. Tetapi baru pada kesempatan ini dapat memberikan bantuan kepada Desa Pondok Kelapa. Geuchik Dea Pondok Kelapa M.Yusuf mengatakan, pembangunan jembatan di gampong ini merupakan satu kebanggaan, ini kerja sama yang baik.

Menurut Yusuf, jembatan ini bukan hanya dipakai oleh warganya, tetapi juga bermanfaat bagi warga gampong yang lain.

(YANTO)

PERESMIAN - Direktur SDM & Umum PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Ramadhan Ismail menandatangani prasasti peresmian pemakaian jembatan Desa Pondok Kelapa Langsa Baro.

(KPK POS/YANTO)

15

KPK POS

Bandar Magodang Kembali Jadi Juara Umum STQ BINTANG BAYU - Setelah tahun lalu menjadi Juara Umum Kafilah Desa Bandar Magodang kembali keluar sebagai juara umum seleksi Tilawatil Qur’an tingkat Kecamatan Bintang Bayu setelah unggul di empat cabang tilawah. Seleksi yang digelar di Bandar Magodang, Minggu lalu dari pagi hingga malam hari berlangsung sukses dan semarak. Hadir disana, Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH beserta istri, Danramil-17 Kotarih yang diwakili Pelda Sudiono unsur pemerintah desa se Kecamatan,dan para peserta berikut official.

Bandar Magodang yang dipimpin Kadesnya Burhanuddin menjadi yang terbaik di Tingkat Mujawat Anak putra/putri atas nama Nurkholis Naibaho dan Mutia Maulida Binti Burhanuddin. Ditingkat Mujawat remaja putri, Rahima Aini unggul dengan 88 point. Faisal Ridho Siregar melengkapi kemenangan tim Bandar Magodang setelah menjadi juara pertama pada tingkat Mujawat dewasa.

Pada kesempatan tersebut, Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH menerangkan bahwa setiap kecamatan wajib melaksanakan STQ atau MTQ sesuai petunjuk bupati guna menjaring qori dan qoriah untuk dilombakan pada MTQ tingkat kabupaten. Selain bertujuan demi kemaslahatan ummat, kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat bagi generasi muda untuk gemar membaca Al-Qur’an. Jangan membaca kitab suci pada saat lomba ini saja, pinta Sariful.

Selain menyampaikan terima kasih kepada panitia tempat, camat juga mengingatkan agar pada Pemilu 2014 April mendatang agar tidak Golput. Tunjukkan sikap untuk memilih calon legislative yang bisa dipercayai mengembah amanah rakyat. Selama ini tingkat kehadiran pemilih di Kecamatan Bintang Bayu berada diseputaran 70 %, pada Pemilu kali ini mari kita upayakan sampai 80 %, ujar Sariful Azhar sembari meminta warga untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebelumnya Ketua Panitia STQ, Drs Rudi Irwansyah (Sekcam) kepada KPKPos menerangkan, dari 19 desa dikecamatan Bintang Bayu terdapat 94 peserta dengan perincian, tingkat Tartil 25, Mujawat 27, Mujawat Remaja 22 dan Mujawat Dewasa 20 orang. Dewan Hakim (juri) yang disiapkan juga adalah orang-orang yang berkompetan salah satunya M.Nasir yang selalu menjadi juri pada MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi,beber Rudi. (ARM)

Langkat Siap Gelar MTQN Ke - 47 STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat siap menggelar pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional ke-47 Tahun 2014. kesiapan tersebut ditandai dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Langkat Nomor : 451.15 – 01 / k / 2014, tanggal 09 Januari 2014, tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional ke-47 Kabupaten Langkat Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 451.15 – 02 / K / 2014, tanggal 09 Januari 2014 Tentang Penetapan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional ke – 47 Kabupaten Langkat Tahun 2014, serta beberapa kali pelaksanaan rapat dilakukan dan terakhir nantinya pada tanggal 18 Februari akan dilaksanakan technikal meeting.

Plt. Sekdakab Langkat Indra Salahudin selaku pengarah didampingi Kabag Humas Rizal Gunawan Gultom selaku Ketua Seksi Publikasi dan Kabag Kessos Syahrizal selaku sekretaris panitia menjelaskan bahwa event keagamaan tersebut akan dilaksanakan di Marlintung Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang mulai tanggal 24 s/d 28 Februari 2014.

“Kami berharap bantuan rekan – rekan pers menginformasikan kepada masyarakat sehingga acara tersebut akan ramai dikunjungi masyarakat," ujar Indra diruang kerjanya Rabu (12/ 2) sembari menginformasikan bahwa Langkat setiap tahunnya tetap melaksanakan MTQN sebagai bagian dari pembinaan masyarakat religius.

Menyinggung jumlah kepesertaan kafilah, Indra menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menghimpun data namun berdasarkan fakta tahun sebelumnya tidak kurang dari 500 peserta akan tampil mewakili 23 Kecamatan di wilayahnya masing – masing yang diikuti masing-masing cabang yakni : Tilawah, Tahfiz, Tartil, Syarhil, Fahmil dan Khattil. (JUL)

SUMUT

ANEKA

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

Bupati Langkat Bermalam Minggu Bersama Masyarakat Telagah dan Pengungsi Sinabung SEI BINGEI - Diawali Sholat Maghrib berjema’ah di Masjid Raya Telagah Kec. Sei Bingei, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH beserta jajaran SKPD Kab. Langkat mengunjungi para pengungsi erupsi gunung Sinabung yang berada di Posko pengungsian Balai Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei, Minggu lalu.

Kemudian dengan beralaskan tikar, bupati dan rombongan menyantap makan malam bersama masyarakat Telagah dan para pengungsi di lokasi posko pengungsian yang dilanjutkan dengan memberikan sirih dan tem-

bakau sebagai tanda perhatian dan kasih sayang bagi para pengungsi dan masyarakat.

Adapun tujuan kunjungan Bupati Langkat tersebut selain meninjau keadaan langsung para pengungsi sekaligus memberi semangat bagi masyarakat Desa Telagah yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu dan menerima para pengungsi selama 2 Bulan lebih.

H.Ngogesa yang didampingi oleh Plt. Sekda dr.H.Indra Salahuddin M. Kes, MM menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat Desa Telagah dan berharap semoga bencana erupsi gunung Sinabung segera berakhir.

“Saya merasa bangga dan berterima kasih atas kepedulian masyarakat Desa Telagah dan Kecamatan Sei. Bingei

yang telah berpartisipasi untuk meringankan beban saudara kita para pengungsi erupsi gunung Sinabung dan bagi para pengungsi semoga dapat bersabar sembari berdo’a agar bencana ini dapat segera berakhir serta kedepannya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik” ucap Bupati Langkat tersebut dengan penuh rasa haru.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua TP. PKK. Kab. Langkat Ny. Hj. Nurraida Ngogesa, anggota DPRD Kab. Langkat Edi Bahagia, H. Sulistianto (Wakil Bupati terpilih 2014-2019), Delia Pratiwi Sitepu (Caleg perempuan DPR RI asal Langkat dari Partai Golkar), Camat Sei Bingei M. Akhyar, Danramil dan Kapolsek, unsur pengurus PKK Kab. Langkat, tokoh masyarakat

dan tokoh agama se-Kec. Sei Bingei, para kepala Desa se-Kec Sei Bingei, tokoh pemuda dan unsur partai politik, serta lainnya.

Pada malam minggu tersebut Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH beserta rombongan makan bersama masyarakat Desa Telagah dan para pengungsi yang seluruhnya merupakan bantuan secara pribadi H. Ngogesa berupa 70 Kg daging rendang, 1300 porsi mie sop, 2000 butir telur rebus, 800 porsi nasi goreng dan martabak telur, 2000 gelas minuman hangat (teh manis, kopi, dan milo), serta makanan ringan lainnya yang keseluruhannya diperuntukkan bagi masyarakat Telagah dan para pengungsi.

Camat Sei Bingei M Akhyar mewakili pengungsi yang saat

ini berjumlah 776 jiwa yang terdiri dari 226 kk sampaikan terima kasih kepada Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu yang sejak awal sudah banyak membantu baik secara Pemerintahan maupun pribadi.

Diakhir acara, H. Ngogesa yang berbaur bersama masyarakat juga menyumbangkan lagu 'Tulang Rangrang' sehingga tampak jelas masyarakat dan para pengungsi terhibur.

“Kami cukup salut kepada Bupati kita ini, ada saja yang dibuatnya agar masyarakat bahagia dan acara inipun tidak disangka-sangka, pokoknya terimakasih banyaklah untuk Pak Bupati” ucap Sopan Sembiring, salah seorang tokoh masyarakat Telagah.

(JUL)

Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Kabupaten Nisel NIAS SELATAN - Program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan memberantas mata rantai kemiskinan melalui dinas sosial Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Penyerahan Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Nisel dihadiri oleh Bupati Nisel Idealisman Dachi, Kajari Nisel I Made Suwardjana SH, Kapolres Nisel AKBP Jhon C.E Nababan Sik SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Lukas Sahabat Duha SH Mhum, Kepala Kantor Pos Gunung Sitoli Agus Tambunan, Seluruh Pimpinan SKPD Nisel serta beberapa orang Camat. Acara dilaksanakan di halaman Kantor Pos Jalan Imam Bonjol No 2 Teluk Dalam.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadinsosnaker) Pemkab Nias Selatan Son Giawa SH, dalam laporannya sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No.21 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan UU No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial. Tujuan utama PKH Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatnya sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak, meningkatkan status kesehatan dan gizi Ibu hamil Ibu Infas dan anak di bawah umur 6 tahun, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Se-Kabupaten Nias Selatan 11 Kecamatan 138 desa sebanyak 5.587 Keluarga teralisasi 4.692 Keluarga dengan alokasi dana sebesar Rp.3,3 miliar pembayaran pertama bulan Oktober s/d Desember 2013 dan pembayaran tahap kedua bulan Maret 2014, Untuk mensukeskan penyaluran dana tersebut pihaknya bekerja sama dengan 20 orang pendamping dan 1 orang pendamping yang telah direkrut sebelumnya.

Lebih lanjut mantan Camat Amandraya tersebut mengatakan, permasalahan klasik yang

BESARAN BANTUAN PKH : N0. JENIS BANTUAN NILAI BANTUAN/ TAHUN 1. Bantuan Tetap Rp. 200.000 2. Bantuan bagi KSM Yang memiliki Ibu Hamil / menyusui Anak usia di bawah 5-7 tahun, Anak usia pra sekolah (Apras) Rp.800.000 3. Anak Peserta Pendidikan setara SD/MI Rp.400.000 4. Anak Peserta Pendidikan Setara SMP/MTS Rp. 800.000 5. Bantuan minimum per keluarga Rp.600.000 6. Bantuan Maximum Per Keluarga Rp.2.200.000 DARI KIRI KEK ANAN : KKP Indonesia Gusit Agus Tambunan,peserta Penerima PKH, Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, peserta KEKANAN dan Kadis Sosialr Son Giawa,SH. (KPK POS/Yunarius Duha,SE) terjadi dilapangan sangat meresahkan ditengah-tengah masyarakat, membuat kecemburuan social. Dimana, keluarga mampu yang tidak seharusnya layak menerima bantuan justru mendapatkan, sementara keluarga yang seharusnya menerima bantuan malah tidak menerima alias jadi penonton. Kedepan hal ini harus diluruskan, permasalahan terjadi bukan di tingkat desa, Kecamatan, Dinas Sosil tapi di tingkat pendataan awal yang dilakukan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Pemkab Nisel.

Son Giawa menjelaskan, PKH memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga yang sangat miskin dan pada anggota rumah tangga RTS di wajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan program jangka pendek untuk mengurangi beban keluarga yang sangat miskin dan jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Dengan kata lain, PKH bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifax, di bawah lima tahun anak pra sekolah angota rumah tangga sangat miskin, Keluarga sangat miskin.

“Jangan bangga menerima dana bantuan miskin tapi berusahalah lepas dari kemiskinan, Nias Selatan harus bisa lepas landas dari angka kemiskinan, dengan modal usia anak dini wajib sekolah dan belajar, dengan ilmu yang di emban selama duduk di meja belajar, sumber daya manusia yang ada membuat nalar berpikir dan bertindak mengarah yang benar dan tidak ada orang yang akan mau jadi miskin,”ujar Sekda Nisel Drs Asa Aro Laia dalam rapat koor-

dinasi tersebut.

Kepala Kantor Pos Gunung Sitoli memaparkan teknis penyaluran bantuan PKH bahwa tidak ada potongan maupun biaya Admintrasi saat di lakukan pembayaran, jaraknya sangat jauh dari kantor Pos akan dilakukan kordinasi agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan ini misi sosial yang dilaksanakan oleh PT.POS Indonesia Bupati Nisel Idealisman Dachi dalam sambutan dan arahan Nias selatan telah berbuat dan menyalurkan program gratis Pendidikan, gratis Kesehatan sebelum program lain terlaksana dan bahkan telah menirim 80 orang kedokteran keluar daerah dan akan kembali pada tahun 2016 untuk membangun daerah Kabupaten Nias Selatan. Kebijakan Pemerintah melalui PKH di harapkan khususnya Kabupaten/Kota di Indonesia dan Kabupaten Nisel satu kabupaten perhatian khusus, Tujuan dari Program ini agar anak anak miskin dapat bersekolah. (DUHA)

Variasi Komposisi Anggota Keluarga dan Jumlah Bantuan : Komp.

Anggota peserta - Anak atau lebh usia 0-6 thn - Anak atau lebih usia 0-6 thn dan ibu hamil - Ibu Haml tanpa anak - Anak SMP dan 2 anak SD Usia 6-15 dan terdaftar - Anak Usia 0-6 thn dan 3 anak SD - Anak Usia 0-6 Thn 1 anak SD dan 1 SMP - Anak usia 0-6 thn 2 anak SMP atau lebih 4 anak SD

Jml max/ Tahun

Jml Max triwulan

Rp.1 jt

Rp.250 rb

Rp.1 jt

Rp.250 rb

Rp.1 jt

Rp.250 rb

Rp.1.8 jt Rp.450 rb Rp. 2.2 jt Rp.550 rb

Rp.2.2 jt Rp.550 rb

Rp.2.2 jt Rp.550 rb

Peletakan Batu Pertama Kawasan Wisata Rohani di Sigumpar TOBASA - Peringatan 180 tahun kelahiran Misionaris DR IL Nommensen disamping menggelar “Walk a Mile”, juga dijadikan sebagai momentum pengembangan makam DR IL Nommensen sebagai kawasan wisata rohani, yang terletak di komplek Gereja HKBP Nommensen Sigumpar, Tobasa.

Rencana ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan pusat kawasan wisata rohani tersebut oleh Ephorus HKBP Ompu i Pdt WTP Simarmata, Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, para pimpinan gereja yang tergabung dalam United Evagelical Mission (UEM), calon Pengurus Yayasan Wisata Rohani Nommensen Irjen pol (purn) Thamrin Simanjuntak dan undangan lainnya, beberapa waktu lalu di Sigumpar, Tobasa.

Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak mengatakan, pihaknya mendukung dan menghargai semua gagasan yang bermaksud membangun Tobasa,

BA TU PER BATU PERTTAMA - Peletakan batu pertama pembangunan pusat kawasan wisata rohani.

(KPK POS/TETTY) salah satunya dengan upaya pengembangan makam DR IL Nommensen menjadi kawasan wisata rohani. Disebutkannya, komplek gereja dan makam IL Nommensen memiliki nilai religi yang tinggi dan mampu menambah nilai spiritual kekristenan, karena di lokasi inilah jasad DR IL Nommensen dima-

kamkan setelah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 23 Mei 1918.

Kasmin menambahkan, untuk mendukung pengembangan kawasan wisata rohani di komplek gereja tersebut, pihaknya telah menyusun rencana pembangunan berbagai sarana pendukung, sehingga kedepannya da-

pat menjadi destinasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Senada, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tobasa, Ultri Sonlahir Simangunsong menyebutkan, sarana pendukung pengembangan wisata di lokasi tersebut, diantaranya berupa rencana pembangunan gallery mini berbentuk “ruma sopo” (rumah adat Batak-red) dan pembangunan gapura di pintu masuk areal tersebut. Selanjutnya, secara bertahap dan terencana, dikatakan, pihaknya akan menyusun berbagai program yang dapat mendukung pengembangan kawasan wisata rohani tersebut.

Ditambahkan, gallery mini dan gapura tersebut akan dihiasi dengan ornamen ukiran gorga Batak yang kaya nilai artistik.

Dalam gallery tersebut nantinya, diharapkan akan dapat menggambarkan catatan perjalanan DR IL Nommensen dalam membawa penyebaran injil, pe-

ngembangan pendidikan dan kesehatan di Tano Batak.

Disebutkan Ultri, DR IL Nommensen merupakan tokoh yang telah tercatat dalam Arsip Nasional Republik Indonesi (ANRI). Artinya, menurutnya, tokoh ini bukan lagi hanya dimiliki satu daerah, etnis maupun agama lagi, melainkan telah menjadi tokoh milik nasional.

Karena itu, dia berharap dukungan dari berbagai pihak di seluruh Indonesia dalam pengembangan kawasan wisata ini sangat dibutuhkan.

“Kita sangat mengharapkan dukungan seluruh pihak guna percepatan pengembangan areal ini sebagai kawasan wisata rohani”, ujarnya.

Dengan fasilitas yang didukung pemkab ini serta konsep pengembangan wisata rohani oleh Yayasan Wisata Rohani Nommensen, Ultri berharap pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ke Tobasa nantinya akan semakin pesat.

(TETTY)

E D I S I 290 17 - 23 FEBRUARI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Ratusan Transaksi Mencurigakan Miliaran Rupiah Hingga Disinyalir Punya Dana dan Aset di Luar Negeri

Kapal Pesiar Caledomian Sky Berlabuh di Teluk Dalam TELUK DALAM - Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan Fabowosa Laia dan staf, pemandu wisata serta Putra Putri terbaik hasil seleksi November 2013 menyambut kedatangan ratusan turis dari Amerika Serikat (AS) di pelabuhan Lama jalan Yos Sudarso Teluk Dalam, para turis tersebut di suguhi dengan sambutan adat Nisel Fogaele dan tari perang.

Kapal pesiar CALEDOMIAN SKY tiba di Teluk dalam Minggu lalu namun kapal tidak dapat berlabuh di Pelabuhan Teluk Dalam, sehingga dengan menggunakan 4 buah sekoci ratusan penumpang/para turis manca Negara tersebut diturunkan.

Hasil Pantauan yang di himpun dilapangan kapal membawa ratusan turis manca Negara dari Amerika Serikat (AS), Kapal tersebut sebelum ke Teluk Dalam terlebih dahulu singgah di Belawan lalu ke Sinabang, Gunung Sitoli, Teluk Dalam kemudian menuju Siberut Sumatera Barat.

Kapal pesiar Caledomian sky tiba pagi jam 7.00 wib berangkat menuju Siberut Jam 17 wib, para turis mancanegara yang usianya rata rata lansia berkunjung ke Nias Selatan untuk melihat langsung daerah Pariwisata di Desa Bawomataluo, para turis disambut dengan budaya atraksi lompat Batu dan panorama indah serta Rumah adat yang besar dan berjajar di Desa Bawo Mataluo Kecamatan Fanayama.

Acara dilanjutkan melihat Pantai Surving Sorake Kecamatn Luaha Gundre dengan menggunakan kendaraan L.300 Pick up yang telah sipasang tenda besi.

Ratusan pengrajin souvenir menjajakan dagangannya kepada turis manca Negara di sekitar areal pelabuhan Teluk Dalam yang telah disediakan oleh Pemda, dagangan mereka bermacam macam mulai dari tomabak, kala bubu, pisau, patung, topi dari daun pandan, sapu lidi.

Pengrajin Ama Wilayah Harita dari Desa Hilisataro Kecamatan Toma yang telah dikenal sebagai pengrajin yang ulet dimana merasa bahagia karena bertambahnya pendapatan dengan menjual topi tradisional khas Nias selatan dan sapu lidi.

Ama Wilayah Harita sangat berterima kasih kepada pemkab Nisel khususnya kepada Kadis Pariwisata yang telah mengijinkannya berjualan serta penyediaan lapak.

Harapannya kepada Pemkab Nisel agar kapal pesiar minimal sekali sebulan ke Nias Selatan sehingga perekonomian masyarakat Nisel yang selama ini bergelut sebagai pengerajin dapat bergeliat dan berkembang sehingga taraf hidup mereka dapat berubah.

(DUHA)

Kapal Pesiar Caledomian Sky

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelusuran aset (asset tracing) aset dan pendalaman Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Apalagi dari hasil pemeriksaan dalam LHA yang diserahkan ke KPK terdapat ratusan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan Wawan dalam beberapa bulan. Nilai transaksinya mulai jutaan hingga miliaran rupiah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun telah melaporkan ke KPK dan PPATK tentang informasi adanya transaksi keuangan dan aset properti Wawan di luar negeri, seperti di antaranya di Australia dan Singapura.

"Ada laporan yang masuk ke kami, bahwa ada aset mereka di Singapura dan Australia, seperti properti. Dan itu sudah kami laporkan ke KPK sejak lama," ujar Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan, di Jakarta, baru-baru ini.

Ade mengakui pihaknya tidak memiliki bukti terkait informasi itu.

Namun ia menilai informasi itu perlu ditindaklanjuti oleh KPK dan PPATK untuk mengetahui kebenarannya.

Menurutnya, informasi itu layak ditindaklanjuti mengingat telah terungkap Wawan memiliki banyak aset di dalam negeri. Apalagi, biasanya para pelaku korupsi selain melakukan pencucian uang di dalam negeri, juga dilakukan di luar negeri.

"Kita tahu keluarga mereka sering ke luar negri, dan itu bisa dicek.

Terkini, penyidik KPK mengungkap dan menyita sejumlah mobil Wawan dari beberapa politisi dan artis, termasuk mobil Toyota Alphard Vellfire dari rumah Jennifer Dunn. Mobil-mobil Wawan itu disita penyidik diduga karena pembeliannya diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Saat ini, penyidik KPK terus melakukan penelusuran aset-aset Wawan itu untuk selanjutnya dilakukan penyitaan. (NET)

Apalagi kan Wawan pernag lama bermukim di Australia," ujarnya.

Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK, Ivan Yustiavanda mengakui, pihak menerima laporan tersebut.

Menurutnya, laporan itu perlu dilakukan verifikasi untuk mengetahui kebenarannya. Salah satu caranya, yakni dengan menelusuri transaksi Wawan dari bank di dalam negeri ke bank di luar negeri.

"Kami punya kewenangan itu.

PPATK punya kerjasama dengan lembaga sejenis PPATK di luar. Kita tinggal kontak mereka untuk melakukan asset tracing," kata Ivan.

Ivan enggan menceritakan lebih jauh tentang ada tidaknya transaksi mencurigakan yang dilakukan Wawan ke luar negeri dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang sudah diserahkan ke pihak KPK sebelumnya.

Wawan merupakan tersangka suap Akil Mochtar selaku hakim konstitusi terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di lingkungan Provinsi Banten.

Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sekaligus adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu juga dijerat dengan sangkaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Terkait TPPU ini, penyidik KPK telah menyita lebih 30 mobil Wawan, termasuk mobil seharga miliar rupiah, seperti Lamborghini, Ferrari, Bentley, dan Rolls Royce.

UPT Dinas P dan P Kec. Gebang, Peringati Maulid Nabi Serta Santuni Anak Yatim

BINGKISAN Ka. UPT Dinas P dan P Kec. Gebang Hj. Hariati, M.Pd berikan bingkisan pada anak yatim piatu di Mesjid Istiqomah, Kamis (6/2).

LANGKAT - UPT Dinas P dan P Kecamatan Gebang, dan kerjasama Kasek Kecamatan, Ka.KUA, guru SD Negeri Agama Islam serta didukung Muspika Kecamatan Gebang, Kamis lalu, peringati Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid Istiqamah Lingk IV Air Tawar kelurahan Pekan Gebang sekaligus menyantuni 40 orang dhuafa serta 55 anak yatim piatu masing-masing diberikan 1 paket sembako dan beras 10 kg dan diberikan bingkisan.

Ustad KH. Ibnu Hamzah, dalam tausyiahnya pada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mengambil pelajaran dan sebagai contoh sifat ketauladanan, meniru akhlak beliau dalam bertauhid, berumah tangga dan bermasyarakat, akhlak nabi dalam mengasihi, memuji dan tidak menyakiti, ujar KH. Ibnu Hamzah disampaikan dengan lugas dan ciri khasnya Ka. UPT Dinas P dan P Kec. Gebang Hj. Hariati, M.Pd, dalam kata sambutan sebelumnya, mengucapkan terima kasih pada seluruh undangan yang hadir serta panitia dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dapat berjalan dengan baik, atas kerjasamanya para Kasek SD serta dewan guru SD se Kecamatan Gebang hingga acara

ini begitu meriah yang mudah-mudahan ditahun-tahun mendatang kita bisa melaksanakan dan memperingati hari-hari besar islam yang lainnya disetiap tahunnya Hadir pada kesempatan itu, Muspika Kecamatan Gebang ataupun yang mewakilinya, Ka. KUA Kec. Gebang, Lurah Pekan Gebang, serta hadir Ketua ICW Langkat Mas’ud akrab dipanggil Dimas, para Kasek serta guru-guru SD Negeri Kec. Gebang, wali murid-murid SD dan Kiyai Haji Ibnu Hamzah sebagai pemberi tausiyah dari Medan serta rombongan marhaban dari kota Stabat Langkat dan ratusan undangan yang datang Acara diawali dengan pembacaan Al Quran oleh Putri Dika Marulian salah seorang unggulan dari anak asuhan Dinas P dan P berjalan lebih kurang 3 tahun dan sudah puluhan orang anak didik menjadi pembaca Alquran terbaik sampai ke tingkat nasional menjadi Qori dan Qoriah mengharumkan Kec. Gebang khususnya Langkat pada umumnya.

Acara di tutup dengan pembacaan doa oleh Kyiai Haji Ibnu Hamzah dan dilanjutkan shalat zuhur berjamaah.

(UCK)

Bus Sekolah Kota Subulussalam Menghilang Anak Sekolah Kecewa SUBULUSSALAM - Sejak bulan Januari 2014 bus sekolah kota Subulussalam menghilang sehingga membuat anak sekolah yang setiap harinya dijemput bus menjadi terlantar.

Dari penuturan salah seorang siswa kepada wartawan koran ini, mengaku kecewa karena tidak dijemput oleh bus sekolah lagi sejak bulan Januari 2014 padahal dengan adanya bus ini membuat kami orang tua untuk biaya ongkos kesekolah tidak terbebani.

Siswa tersebut juga mengungkapkan sejak ada bus dirinya tidak pernah terlambat sampai kesekolah tetapi sekarang kami sering terlambat bahkan tidak masuk sekolah karena selalu menunggu bus itu, terangnya yang tidak mau disebut jati dirinya.

Ditambahkan siswa itu lagi, kecewanya lagi tidak ada pemberitahuan jika bus tidak menjemput "Kalau memang tidak menjemput paling tidak kami bisa berjalan kesekolah, karena selama ini orang tua kami tidak menyediakan ongkos untuk kesekolah," kesalnya.

Kami mengharapkan kepada Walikota agar dapat mengatasinya supaya kembali bus tersebut bisa mengangkut kami kesekolah.

Asisten II setdako Subulussalam Drh.Jalaluddin mengaku prihatin kalau anak anak sekolah tidak diangkut lagi oleh bus, apalagi tidak lama lagi ujian akan berlangsung.

Sembil menerangkan bahwa Ia belum ada menerima laporan dan penyebabnya jika bus bantuan dari provinsi yang bertujuan mengurangi beban orang tua tersebut tidak beroperasi lagi.

Namun kabar yang didapat KPKPos menyebutkan, hal ini terjadi karena belum penarikan uang untuk biaya pengangkutan para siswa sehingga untuk membeli BBM aja tidak ada. Namun lebih lanjut dalam waktu dekat ini akan beroperasi sebagai mana biasa.

Kabag Umum melalui Kasubag Tata Usaha (TU) Jasniuddin SP, Kamis(13/02)di ruang kantornya mengatakan kepada wartawan koran ini mengaku bahwa sejak bulan Januari 2014, bus memang tidak beroperasi karena anggarannya belum keluar sehingga sementara waktu belum beroperasi.

Dikatakannya lagi karena belumnya penarikan anggaran maka bus tersebut belum bisa beroperasi dimana kalau mengisi bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh bon harus kontan, itulah penyebabnya bus sekolah belum bisa beroperasi mengangkut anak sekolah.

Tetapi Jasniuddin menerangkan pada bulan Februari ini akan beroperasi kembali sebagaimana biasanya dan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk itu tetapi pencairannya belum juga jelas namun kami akan terus berjuang sehingga bus bisa beroperasi lagi. (KARTOLIN)

PT Sifef Buka Jalan Baru di Gudang Garam BINTANG BAYU - PT.Sifef Kebun Bandar Pinang yang selama ini memang peduli dengan desa disekitar, belum lama ini kembali menunjukkan bukti kepedulian mereka yakni membantu pemerintah desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu-Sergai untuk membuka jalan baru di dusun 2 sepanjang 350 meter dengan menurunkan dua alat berat berupa JCB dan Greideer.

Turut menyaksikan bantuan CSR tersebut Camat Bintang Bayu Sariful Azhar, SH, Kepala Desa Gudang Garam Purwono, dan Sudarno Mandor 1 mewakili pihak

managemen.

Purwono yang akrab disapa Selamet kepada KPKPos dilokasi mengatakan, bukan kali ini saja desa mendapat bantuan yang sama dari Kebun Bandar Pinang.

"Dua alat yang diturunkan kali ini kita mohon secara lisan saja kepada managemen dan Alhamdulillah ditanggapi dengan cepat tanpa proses yang sulit," ujarnya. Perhatian PT. Sifef selama ini diakui sangat membantu sekali bagi desa terutama dalam rangka peningkatan infrastruktur jalan.

Jalan yang dibuka didusun 2 ini dulunya jalan setapak

namun tidak berfungsi lagi karena warga yang melintas disana lebih senang lewat lahan-lahan warga.nUntuk itu warga yang diantaranya Kamin, Kasiyem, Sutiqno, Kamal, Amiruddin, Hanafi, dan Abdul Manaf meminta Pemerintah Desa untuk mengaktifkan kembali jalan tersebut dengan memberi izin perluasan didua sisi jalan hingga lebar jalan mencapai 3 meter. Akses jalan yang dibuka ini menuju Desa Damak Tolong Buho dan diharapkan nantinya memberi manfaat yang luas.

Ditempat yang sama, Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH memberi apresiasi

atas kepedulian PT.Sifef Kebun Bandar Pinang. Kalau mengandalkan tenaga manual sangat tidak memungkinkan untuk membuka akses jalan ini,ujar Camat. Kepada masyarakat yang rela lahannya digunakan untuk pelebaran jalan Sariful juga menyampaikan hal yang sama. Sudah seharusnya seperti ini, antara pemerintah desa dan warga saling mendukung demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan,cetus camat sembari menilai program kemasyarakatan yang dibangun Kades Gudang Garam sudah tercapai. (ARM)

LOK ASI - Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH (2 dari kiri) bersama Kades Gudang Garan (3 dari kiri) saat OKASI dilokasi pembukaan jalan baru oleh PT Sifef Kebun Bandar Pinang Estate.