Epaper kpkpos 291 edisi 24 februari 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

EDISI 291/ THN VI 24 FEB - 2 MAR 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

HAKIM TIPIKOR PN MEDAN VONIS 5 TAHUN AZZAM RIZAL • DI HALAMAN

4

Proyek PPIP di Sei Kepayang Ditengarai Sarat Penyimpangan SEI KEPAYANG - Proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) berupa pembangunan jalan setapak (rabat beton) diDusun IV Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Asahan, sepertinya dikerjakan asal jadi.

Hal ini terlihat dilapangan dimana ketebalan coran atas hanya berdiameter 4 cm dari yang semestinya 15 cm. Selain itu pada awal pengerjaannya kabarnya juga tidak dilakukan pembersihan lahan dan tidak ada galian untuk pondasi. Material timbunannya juga hanya menggunakan pasir tanpa adanya tanah timbun.

Informasi yang didapat dari Supriadi, warga setempat yang diyakini cukup mengetahui seluk beluk proyek yang dananya bersumber dari APBN itu menyebutkan bahwa volume jalan setapak itu panjangnya 540 meter dan lebar 2 meter. Namun hanya dikerjakan sekitar 20 persen dan sekarang

KASUS 'HAMBALANG' DI DELI SERDANG Bupati Deliserdang H Amril Tambunan (kiri) terlihat duduk bersama dengan Anas Urbaningrum, tersangka yang sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

• LANJUT KE HAL. 2

» Aronia Zebua

» Yulianus Dawolo

Direktur RSUD Gunungsitoli Dinilai Tak Beretika NIAS - Etika seorang pemimpin adalah menjadi teladan yang baik kepada bawahan. Namun tindakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli Kabupaten Nias Dr Yulianus Dawolo,M.Kes dinilai kurang manusiawi bahkan tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin yang juga berprofesi dokter.

Hal ini dialami Kepala Bidang Pemeliharaan dan Sarana RSUD Gunungsitoli, Aronia Zebua, Selasa(18/2) sekitar pukul 8.15 WIB usai apel pagi di halaman RSUD Gunungsitoli. Dimana menurut Aronia Zebua yang dikonfirmasi KPK Pos diruang kerjanya, Rabu(19/2) mengatakan sebelum kejadian kepala RSUD Gunungsitoli menyuruhnya untuk memimpin apel dihalaman • LANJUT KE HAL. 2

Tanah Perumahan Karyawan PTPN 5 Resmi Dijual PEKAN BARU - Persoalan penjualan tanah perumahan karyawan PTP Nusantara 5 Pekanbaru seperti yang diberitakan KPKPos edisi 289 lalu dimana perumahan karyawan PTPN 5 yang akan diubah menjadi pergudangan oleh menejemen PTPN 5 dengan pihak Pembeli Edi Johan belum lama ini, telah menjadi terperiksa di Mapolda Riau, namun hasil pemeriksaan tersebut, kabar beredar di “peti eskan” terbukti hingga saat ini, kasus penjualan tanah perumahan karyawan PTPN 5 tersebut belum ada kejelasan dan masih saja menyisakan persoalan.

Tanah perumahan karyawan PTPN 5 seluas 14 hektar didapat kabar telah habis dijual kepada Edi Johan dengan harga Rp.15 miliar. Lahan perumahan karyawan PTPN 5 seluas 14 hektar terletak di Kelurahan Sidomulio Jl.Sukarno Hatta ujung Pekanbaru yang dibeli

DELI SERDANG - Dalam menjalankan roda pemerintah termasuk dalam kebijakan, sepertinya Bupati Deli Serdang Amri Tambunan selalu memaksakan kehendak bahkan kabarnya selalu bersebrangan dengan legislatif selaku mitra kerja dalam pengawasan, budgeting dan legislasi. Contohnya kasus penangkaran bibit padi yang disulap menjadi kolam renang.

Seperti yang diberitakan KPKPos edisi lalu dimana penangkaran bibit padi yang disulap menjadi kolam renang hingga menelan anggaran milyaran rupiah tersebut hampir sama seperti kasus hambalang di bogor yang akhirnya menjerat beberapa pejabat penting di negeri ini ke ranah hukum.

Banyak yang menilai bahwa proyek kolam renang tersebut hanya menghambur-hamburkan uang saja padahal

masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan untuk menjadikan kabupaten Deli Serdang makmur selama kepemimpinannya seperti jalan yang masih banyak rusak bahkan ada ditiga desa yang terdiri dari delapan dusun merupakan desa tertinggal dimana sejak Indonesia merdeka hingga kini, ketiga desa tersebut belum tersentuh listrik (PLN) sehingga warga disana terpaksa menggunakan kincir air untuk penerangan.

Namun entah mengapa Bupati Deli

Serdang seperti tutup mata untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kini kembali Bupati Deli Serdang melukai mereka dengan menyulap penangkaran bibit padi menjadi kolam renang yang sepertinya bukan sebagai kebutuhan yang penting bagi masyarakat di kabupaten tersebut. demikian diungkap sumber KPKPos beberapa waktu lalu.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Deli Serdang,

LAPK: PLN dan Gubsu Lebay!

MEDAN - Proses menuntaskan krisis listrik di Sumatera Utara seperti alur sinetron. Pemadaman listrik yang tak kunjung terselesaikan di Sumatera Utara adalah menu utama yang disajikan PT PLN. Tapi, bukan langkah cerdas, tepat dan terukur yang muncul dari PT PLN, tapi mereka justru meminta pengertian dan kemakluman dari masyarakat.

"Tersirat PT PLN berharap agar

masyarakat nrimo saja, jangan cerewet dan tidak perlu marah. Toh, apapun yang telah dan bakal dilakukan, tetaplah seperti anjing menggongging kafilah berlalu?" ujar Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (21/2).

Menurut Farid, pengalaman selama puluhan tahun, masyarakat Sumatera Utara dianggap anak manis yang mau

Apoan Simanungkalit SE dari fraksi PDI Perjuangan yang sangat keras memprotes atas pembangunan kolam renang tersebut. Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bawah kepemimpinan Amri Tambunan dinilai telah mengorbankan kepentingan petani. Pasalnya, alih fungsi lahan penangkaran bibit padi seluas 48.000 meter persegi di Desa Petapahan, Kecamatan Lubuk • LANJUT KE HAL. 2

Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan istri ketika berfoto narsis .

menerima apapun kebijakan PLN. Dianggap pasrah dan menerima pemadaman tanpa batas waktu atau kapan saja.

"Masyarakat dicekokin virus PT PLN perusahaan pailit, dipaksa harus bisa menerima dalam kondisi apapun.

Sesuatu investasi sikap yang sangat membingungkan," kecam Farid.

• LANJUT KE HAL. 2

PT. RSU Dilapor ke Kementerian Kehutanan RI

Kebun Sawit PT.RSU

PEKAN BARU - Koalisi LSM, Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) Lembaga Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup Riau (LPHLHR) dan Kelompok Tani (Poktan) Penyelamat Hutan 'Ada Warna' Riau, Senin (17/2) resmi melaporkan PT. Rimba Seraya Utama (RSU) dengan langsung mendatangi Gedung Kementerian Kehutanan RI Jalan Gatot Subroto.

Laporan itu terkait alih fungsi hutan Kawasan hutan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau menjadi perkebunan kelapa sawit. Laporan tersebut diterima Biro Hukum Sekretariat Ditjen BUK Kementerian Kehutanan RI, dengan agenda surat No.3158/II/UM/2014 tanggal 17 Februari 2014, ujar T. Zul-

karnain selaku Ketua Poktan Penyelamat Hutan 'Ada Warna' Riau belum lama ini.

Berdasarkan Tap MPR No.9 Tahun 2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menjadi salah satu bentuk dan upaya transformasi pada era reformasi. Sebelumnya, pemerintah (cq, Departemen Kehutanan) melakukan revisi atas Undangundang No.5 tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Kehutanan menjadi UndangUndang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi diharapkan dapat memberikan peluang untuk dilakukannya tata kelola kehutanan yang baik di Indonesia. Papar Zulkarnain • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Perlukah Jabatan Kepala PLN Dilelang PEMADAMAN lampu akhir-akhir ini kembali meradang, pemadaman bergilir (byarpet) listrik yang dirasakan pelanggan PLN makin menjadi-jadi, jika sebelumnya rata-rata hanya sekali sehari selama tiga jam, sekarang byarpet malah mencapai 3 kali sehari bagaikan makan obat.

Kesalnya lagi jika terjadi di malam hari, warga kepanasan terpaksa menjadi ''santapan'' nyamuk, gimana mau istirahat setelah pulang bekerja kalau tangan terus memukul kebadan sendiri saat nyamuk menikmati darah dari tubuh.

Makian serta cercaan keluar dari mulut, karena kesal • LANJUT KE HAL. 2

HEBOH PENAMAAN KRI USMAN HARUN Dalam membebaskan Usman dan Harun yang dieksekusi mati di Singapura pada 17 Oktober 1968 karena mengebom MacDonald House di Orchard Road, Singapura, tahun 1965, pada periode konfrontasi Indonesia-Malaysia tidaklah mudah, Seluruh upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia baik di masa kepemimpinan Soekarno maupun Soeharto untuk menyelamatkan kedua marinir itu tak berhasil. Presiden Singapura menolak permohonan grasi atas Usman dan Harun yang diajukan pemerintah RI. Lobi Presiden Soeharto ke Singapura lewat PM Malaysia pun tak digubris.

Alotnya Negosiasi Pembebasan Usman-Harun BAHKAN seperti dikutip dari toparmour.blogspot.com, permohonan Presiden Soeharto agar pelaksanaan hukuman gantung Bag. terhadap Usman dan Harun dapat ditunda satu minggu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Singapura.

Padahal Soeharto ingin mempertemukan kedua anggota Pasukan Komando Operasional Khusus RI itu dengan orangtua dan kerabat masing-masing sebelum mereka mati.

Hal ini juga diakui Abdul Rachman Ramly mantan petugas

penghubung (liasion officer/LO) yang mewakili pemerintah RI dalam negosiasi pembebasan Usman bin Hasan Ali dan Harun bin Said. Ramly menuturkan betapa alotnya proses negosiasi saat itu.

Bahkan banding harus dilakukan di London, karena Singapura masuk dalam anggota negara-negara persemakmuran.

Dalam buku "Soeharto The Untold Stories", Ramly menuturkan, saat ditunjuk Soeharto sebagai LO, ia berpangkat letnan kolonel Angkatan Darat. Dan, saat itu Indonesia belum memiliki

2

» Usman

» Harun

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 3 MARET 2014

SAMBUNGAN

DIREKTUR RSUD GUNUNGSITOLI AMRI TAMBUNAN KORBAN PETANI........................................................................................................

DINILAI TAK BERETIKA..................

• DARI HALAMAN. 1 UUyangdilakukanPemkabDeliSerdang maka harus dirubah dulu Perdanya. alihan fungsi itu. Kalau tidak berarti APBD Deli Serdang tahun 2012 • DARI HALAMAN. 1 RSUD Gunungsitoli.

Usai apel, Aronia Zebua yang sedang berbincang sambil berdiri bersama rekan kerjanya Yupiter Gulo dan Kristian Lase, didatangi Dr Yulianus Dawolo,M.Kes yang baru keluar dari ruangan supervisi (tempat penandatanganan daftar hadir/prinzer-red) sambil marah-marah dan mengatakan “kamu ini perusak”, untuk mereda hal tersebut Aronia Zebua segera menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan.

Ironinya usai berjabat tangan Dr Yulianus Dawolo langsung mengayunkan tinjunya ke perut Aronia Zebua tanpa basa-basi disaksikan oleh pegawai dan masyarakat yang ada di halaman RSUD Gunungsitoli. Dan usai meninju bawahannya ini, Dr Yulianus Dawolo berjalan menuju ruang kerjanya di lantai 3 RSUD Gunungsitoli sedangkan Aronia Zebua mengikutinya dari belakang sambil bertanya kenapa bapak memukul saya tetapi Dr Yulianus Dawolo tidak menghiraukannya.

Selanjutnya Aronia Zebua bertanya kembali "Kenapa memukul saya pak, kalau ada kesalahan saya kan bisa kita bicarakan di ruang kerja bapak bukan harus memukul saya di depan umum." tanyanya.

Dr Yulianus Dawolo mendengar ucapan ini kemudian menjawab, "Mengapa kamu bilang saya ini penguasa di RSUD Gunungsitoli dan kamu itu tidak pantas menjabat sebagai kepala bagian."

Mendengar ucapan atasannya ini, Aronia Zebua menjawab lagi "Saya tidak pernah menuding bapak sebagai penguasa dan yang memberikan jabatan saya ini adalah bapak bupati Nias."

Dengan nada keras Dr Yulianus Dawolo menantang Aronia dengan mengatakan "Silahkan laporkan saya kepada Bupati, saya tidak takut, ujar Dr Yulianus Dawolo.

Sejumlah sumber dari pegawai RSUD Gunungsitoli menyebutkan, tindakan serupa juga pernah dialami oleh pegawai RSUD Gunungsitoli Dermawan Halu beberapa waktu yang lalu yang mana Dr Yulianus Dawolo juga meninju perut Dermawan Halu sebanyak tiga kali karena diduga terlambat apel pagi.

Dr Yulianus Dawolo yang dikonfirmasi KPK Pos diruang kerjanya, Rabu(19/2) membantah melakukan pemukulan terhadap Aronia Zebua tetapi hanya mengelus bagian perutnya saja bukan menumbuk (meninju-red)

seperti dikatakannya. Serta menerangkan bahwa Aronia Zebua sering mabuk dan kurang disiplin sehingga Ia merasa capek dan bosan memberikan pembinaan.

Demikian juga kepada Dermawan Halu, Kepala RSUD Gunungsitoli ini mengatakan tugas Dermawan Halu selama ini yakni mempersiapkan fasilitas untuk setiap apel di RSUD Gunungsitoli tetapi semenjak dia tidak lagi kita usulkan sebagai PPTK malah dia malas bekerja dan keduanya cari gara-gara dan membangkang.

Ketika ditanya tentang tindakan yang akan diambil oleh atasannya apabila kasus ini berlanjut,menurut Dr Yulianus Dawolo siap menerima segala resiko, seraya mengatakan kasus ini sebenarnya masih tergolong internal.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM yang di konfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Rabu(19/2) mengatakan sebelum mengambil tindakan maka perlu diteliti dulu apa benar kejadiannya dan kalau misalnya benar, akan melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu sejumlah sumber menyebutkan kepemimpinan Direktur RSUD Gunungsitoli dinilai keras dan kurang bersahabat padahal kalau dilihat dari hasil kinerjanya yang kurang dari setahun memimpin ternyata jauh dari harapan masyarakat seperti misalnya pelayanan BPJS yang selama ini banyak PNS mengeluh karena ketersediaan obat tidak tersedia.

Demikian juga tindakannya yang semena-mena terhadap masyarakat dilingkungan, seperti yang pernah dialami oleh Joni Dohona beberapa waktu yang lalu yang mana ketika itu Joni Dohona sedang memarkir motornya dijalan Anggrek Sukaramai Gunungsitoli dan tiba-tiba datang Dr Yulianus Dawolo menendang sepeda motornya hingga jatuh dan mengalami kerusakan namun akhirnya kasus ini diselesaikan di Polres Nias.

Walaupun tindakan yang diterima oleh Dr Yulianus Dawolo hanya seringan itu tetapi perbuatannya dianggap Joni Dohona telah mencoreng arang hitam muka pemerintah Kabupaten Nias serta merusak citra profesi seorang dokter, ujar Joni Dohona.

Atau memang karena Dr Yulianus Dawolo yang merupakan seorang pelatih tinju di Kota Gunungsitoli sehingga suka memukul orang karena memiliki pukulan telak, ucap sumber.

(YAGI)

LAPK: PLN DAN GUBSU LEBAY!.....

• DARI HALAMAN. 1 Setali tiga uang dengan Pemprov Sumut, lanjut Farid. Gubsu dan Pemprovsu dan DPRD SU, terkesan tak dianggap atau dipandang sebelah mata saja.

"Justru Gubernur Sumut dan jajarannya meminta masyarakat memberi pemakluman kepada PT PLN dengan belitan masalah pemadaman listrik itu. Gubsu dan jajaran terlihat tidak melakukan pemihakan kepada para konstituennya. Entah apa yang ada dibenak para pemegang mandat tali rakyat ini," tulis Farid merasa prihatin.

Atas sikap Gubsu tersebut, sambung Farid, tak heran jika muncul pertanyaan, apakah mas-

yarakat Sumatera Utara masih punya pemimpin yang mampu menginspirasi penyelesaian masalah. "Atau apakah Sumatera Utara masuk dalam kategori autopilot?" tanya Farid.

"Dari cara PLN dan Gubsu serta jajarannya meminta permakluman masyarakat atas krisis listrik, sesungguhnya PT PLN dan Gubsu lebay. Mengapa? Karena krisis yang begitu akut dalam rentang waktu yang cukup lama. Mestinya petinggi PLN tidak cukup sekadar bekerja, tapi harus berlari kencang untuk menuntas masalah. Bukan berbalas pantun dengan pelbagai dalih," pungkas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu. (SF)

PERLUKAH JABATAN KEPALA PLN DILELANG.....................................

• DARI HALAMAN. 1 melihat lampu yang terus padam berulang, dan ini harus di hentikan masa lebay mengakhiri krisis listrik mestilah dihentikan. Sinetron berbalas pantun atau cerita bumbu 1001 malamtakperlu.Masyarakatsudahsangat mahfum dengan krisis listrik. Tapi masyarakat sulit menerima pelbagai dalih tidak tuntas masalah listrik ini.

Dulu katanya jika Inalum telah diambil oleh Pemerintah menjadi jalan salah satu program jangka pendek mengatasi masalah listrik, memang sepertinya sejak Inalum diambil alih intensitas mati lampu teratasi, namun yang namanya jangka pendek ya tetap saja pendek dan sekarang lampu kembali byar pet.

Sepertinya setiap penggantian kepala PLN pun juga tak ada guna, tetap saja lampu byar pet terjadi.

Bahkan Dahlan Iskan seorang Men-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

teripun kelabakan mengatasi listik di Sumatara Utara ini. Bahkan belum lama ini salah seorang anggota DPD RI, Parlindungan Purba telah pula bersua dan membicarakan hal ini kepada Direktur PLN pusat namun yang ada janji manis, lampu tetap juga byar pet.

Tapi perlu dipikirkan tentang cara Gubernur DKI Joko Widodo memberikan sebuah jabatan dimana dia melakukan pelelangan untuk sebuah jabatan tanpa ada "ipit-ipit" dibelakangnya, sehingga yang terpilih benar-benar melaksanakan tugas.

Apakah jabatan Kepala PLN di Sumatera Utara ini perlu juga dilelang dengan perjanjian jika yang terpilih tidak berhasil membereskannya maka dia didenda dengan hartanya, namun jika berhasil gaji dan tunjangan dinaikan 5 atau 10 kali lipat, mungkin itu bisa dipikirkan, walau sedikit nyeleneh dan aneh.

Pakam kini ‘disulap’ menjadi kolam renang. Padahal lahan itu sejak dulunya sangat produktif menghasilkan bibit unggul sekira 105. 000 Kg per tahun yang dibagikan ke petani. demikian diungkapnya.

Dia menambahkan perubahan alih fungsi lahan itu justru diduga dijabarkan dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Deli Serdang Tahun 2011 yang menyatakan sejak 2011 lahan seluas 48.000 m2 itu tidak lagi menghasilkan bibit padi unggul karena sudah dialihfungsikan menjadi kolam renang. Atas kasus itu, sambung Apoan, pelanggaran terhadap perda dan

yang disinyalir mendapat persetujuan AmriTambunanbisaterancampidana5 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar.

“Apabila terbukti ada unsur pelanggaran terhadap Perda dan UU tersebut, maka akan diberikan sanksi pidana sebagaimanadiaturdalamPasal72dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 1 miliar.

Seterusnya pada pasal 73, ditegaskan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihan fungsi lahan yang melanggar ketentuan, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar,” ujarnya.

Sejatinya bila ada alih fungsi lahan

"Setahu saya sampai saat ini belum ada perubahan Perda tentang alih fungsiitu.Menurutketentuan,pengadaan danperuntukanlahanpertaniankhususnyatempatpenangkaranbibitpadiitu1– 3diatursebelumnyadenganPerdamaka apabila dialih fungsikan harus terlebih dahulu dirubah," ucapnya tegas.

Masyarakat petani Deli Serdang cukup kenal dengan lahan penangkaran bibit padi unggul ini yang di dalamnya juga terletak Kantor Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Deli Serdang. ‘’Petani tidak butuh kolam renang, tetapi butuh bibit, irigasi, pupuk, dan obat-obatan. Bupati harus menjelaskannya, agar masyarakat mengetahui apa latar belakang peng-

ada sesuatu dibalik pengalihfungsian itu,” pungkas Apoan lagi.

Lebih jauh Apoan menyikapi, tidak tertutup kemungkinan proyek pembangunan kolam renang Deli Serdang akan menjadi masalah besar.

Mengingat proyek “Hambalang” Kabupaten Deli Serdang ini tidak ada tercantum dalam musrenbangda atau reses sehingga tidak tahu apa outcome-nya.

Kemudian jika dilihat dari kondisi fisik bangunan kolam renang berukuran sekira 20 x 50 meter persegi itu sudah menghabiskan anggaran sekira Rp 2.546.650.000 yang sumber dananya berasal dari APBN sebanyak Rp 2 Miliar ditambah dana

sebagai dana sharing sebesar Rp 411.

650.000 dan APBD tahun 2013 sebesar Rp 135 juta untuk biaya pemeliharaan dan perawatan.

Ironisnya lagi pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,203.690. 000.000 pada APBD 2014, pada dinas pendidikan pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) dengan kode rekening (Rek) 1.18.1.01.01.00.21 perihal program penyelesaian sarana dan prasarana olah raga. Sementara Badananggaran legislatif (Baleg) sejak dilakukannya pembahasanR.APBD2014,tidakpernah membahasanggaranitu.“Inijelasjebakan, perlu diwanti-wanti” tegas Apoan mengakhiri. (TIM)

PROYEK PPIP DI SEI KEPAYANG DITENGARAI SARAT PENYIMPANGAN.................................

• DARI HALAMAN. 1 telah dihentikan pekerjaannya.

Anggarannya tidak diketahui pasti karena dilokasi tidak ditemukan plang proyek yang terkesan proyek itu layak disebut 'Proyek Siluman'.

Masih menurut Supriadi, info yang didapatnya dikalangan aparat

pemerintahan desa setempat, dana proyek tersebut telah dicairkan 80 persen dan diduga pelaksananya dalam hal ini OMS Sei Kepayang Tengah telah memanipulasi laporan pekerjaan dalam berita acara pencairan dananya.

Ketua OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) Desa Sei Kepayang Tengah, H.Fazri yang

dikonfirmasi membantah terjadinya manipulasi tersebut. Ia bersikukuh proyek itu sudah dikerjakannya sesuai dengan bestek.

"Apa bukti anda menyebut ketebalan coran atasnya harus 15 cm. Jangan asal menuduhlah, ujarnya sewot. "Silahkan saja kalau ada yang mau mengadukannya ke aparat penegak hukum,saya tidak

takut!”, tantang Fazri yang juga merupakan Kepala PDAM Tirta Silau Piasa Asahan Cabang Sei Kepayang itu.

Zulham, warga setempat lainnya mewakili masyarakat Desa Sei Kepayang Tengah meminta Bupati Asahan dan Kadis PU sebagai Satker turun kelapangan untuk melihat langsung kondisi proyek

asal jadi dan terbengkalai itu. ”Kami sedang menyusun laporan kepada Kejari Tanjungbalai Asahan agar mengusut proyek itu dimana ada dugaan terjadi sarat penyimpangan.” tegas Zulham yang saat ditemui sedang melakukan pengumpulan tandatangan warga guna melengkapi laporannya tersebut.(HER)

TANAH PERUMAHAN KARYAWAN PTPN 5 RESMI DIJUAL...............................................................

• DARI HALAMAN. 1 Edi Johan dari SP. BUN dikabarkan untuk dijadikan kawasan Industri Pekanbaru.

Terkait penjualan tanah Perumahan Karyawan PTPN 5, antara Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SP.BUN) PTPN 5, T.Bangun dengan humas PTPN 5, F.Saragih terkesan saling lempar tanggungjawab. F.Saragih ketika dikonfirmasi diruang kerjanya Rabu (19/2) membenarkan tanah perumahan karyawan PTPN 5 dijual kepada Edi Johan warga Medan Sumatera Utara. "Yang menjual SP.BUN PTPN 5, luas lahan perumahan karyawan PTPN 5 tersebut 14 hektar, dengan harga Rp.15 miliar, untuk membayar hutang SP.BUN kepada PTPN 5 sebesar Rp.11 miliar dan Edi Johan masih terutang sebesar Rp.4 miliar lebih kepada SP.BUN untuk lebih

jelasnya tanyakan saja kepada T.Bangun selaku Ketua Umum SP.BUN dia lebih tau," ujarnya.

Diakui F.Saragih tanah perumahan karyawan PTPN 5, yang dibeli Edi Johan seluas 14 hektar, atas nama 7 orang karyawan PTPN 5 sudah disertifikatkan, karena tanah itu rencananya untuk dijadikan perumahan karyawan, sertifikat tersebut di titipkan di notaris papar Saragih.

Lebih lanjut Saragih menuturkan, pembangunan perumahan karyawan SP.BUN bekerjasama dengan developer, dimana luas lahan untuk satu bangunan perumahan 200 M2, dengan type bangunan type 70, "Sudah ada beberapa pintu rumah yang dibangun developer, karena angsurannya mahal, kurang diminati, sementara bunga uang yang dipinjam untuk membeli lahan perumahan, dan biaya pembangunan perumahan karyawan PTPN 5, terus membeng-

kak, dan developer yang menangani pembangunan perumahan karyawan PTPN 5 sudah 2 perusahaan, namun gagal. Maka untuk mengembalikan uang pinjaman. Tanah perumahan karyawan PTPN 5, tersebut dijual kepada Edi Johan," terangnya.

Sementara itu Ketua Umum SP.BUN PTPN 5, T.Bangun ketika dikonfimasi Rabu pekan lalu, melalui hubungan seluler terkait penjualan tanah perumahan karyawan PTPN 5 oleh SP.BUN kepada Edi Johan, membantah, tidak benar SP.BUN menjual tanah perumahan karyawan PTPN 5, kalau SP.BUN yang menjual tanah tersebut mestinya uang hasil penjualan itu masuk kerekening SP.BUN, buktinya uang hasil penjualan tanah perumahan tersebut masuk rekening PTPN 5.

Menurut T.Bangun lagi masalah penjualan tanah perumahan karyawan PTPN 5 kepada Edi Johan,

pernah ditangani Polda Riau, sebaiknya masalah penjualan tanah perumahan karyawan PTPN 5 itu tanyakan saja langsung kepada direksi PTPN 5, yang jelas SP. BUN tidak ada menjual tanah perumahan karyawan kepada Edi Johan. SP BUN sudah menyelesaikan tugas menyelamatkan asset PTPN 5, seluas 14 hektar ujarnya seraya mengatakan saya juga wartawan Anggota PWI. Edi Johan ketika diupayakan untuk konfirmasi terkait pembelian tanah perumahan karyawan PTPN 5 tersebut tidak pernah dilokasi proyek, menurut karyawan yang bekerja diperusahaan Edi Johan mengatakan Edi Johan jarang ditempat lebih sering di Medan, ujar karyawan tersebut.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos di Pekanbaru menyebutkan lokasi proyek kawasan Industri milik Edi Johan atas nama

PT.Tamora tama Pratama diinformasikan belum mengantongi izin bangunan, dan Amdal dari Pemko Pekanbaru, namun dilapangan aktifitas Edi Johan tetap berlangsung.

Keterangan Syamsul SH mantan Ketua Umum SP.BUN PTPN 5 kepada KPK Pos belum lama ini, mengatakan bahwa tanah perumahan karyawan PTPN 5 yang dibeli, luasnya 20 hektar, tertuang dalam surat keputusan Direksi ditanda tangani Ir.Suwandi kemudian tanah tersebut dibeli Edi Johan hanya seluas 14 hektar, berarti masih ada sisa 6 hektar lagi, saya bertanggungjawab bahwa benar lahan perumahan karyawan PTPN 5 tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang kredit dari BANK Agro Jakarta sebesar Rp.4 miliar digunakan untuk membeli tanah seluas 20 hektar lokasi Klurahan Sidomulio Pekanbaru katanya (PUR)

PT. RSU DILAPOR KE KEMENTERIAN KEHUTANAN RI ................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Disebutkan Zulkarnain bahwa akses informasi kepada masyarakat diberi landasan hukum, sesuai UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 68 (2) poin, b yang menyatakan bahwa masyarakat dapat, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan.

Peluang masyarakat untuk berpartisipasi juga lebih terbuka melalui pengaturan dalam pasal 70 (3) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati”, oleh

karenanya dalam konteks ini, proses untuk menuju sebuah tata kelola kehutanan yang baik sudah mulai mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu tantangan yang sangat kompleks dalam konteks tata kelola kehutanan adalah bagaimana menciptakan kapasitas atas lahan, terutama untuk ruang kelola masyarakat yang didalam dan di sekitar hutan. Ujarnya Masih kata Zulkarnain bahwa untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah proses, dalam penentuan status hutan, masyarakat dapat dilibatkan sebagai wujud dipenuhinya Pasal 28 C (2) UUD 1945. Sebab pengakuan

hak masyarakat didalam pasal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperjuangkan haknya, termasuk apabila terdapat pelanggaran terhadap haknya seperti yang dilakukan PT. Rimba Seraya Utama (RSU) terhadap warga disekitar hutan kawasan HPH Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT. RSU seluas 12.600 hektar yang telah meluluhlantakkan hutan di kawasan Kecamatan Kampar kiri Hilir dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau. beber Zulkarnain.

Akibat ulah PT.RSU yang telah mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa

prosedural, pemerhati lingkungan dan kehutanan GPKDR, LPHLHR, dan Poktan Penyelamat Hutan 'Ada Warna' merasa terpanggil menyelamatkan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (Konsesi PT.Rimba Seraya Utama) dengan melakukan penanaman hutan pada kawasan yang telah dialihfungsikan tersebut ujarnya.

Ditempat terpisah Ketua LPHLH Riau Listianto ketika dihubungi mengatakan langkah yang diambil Koalisi LSM, GPKD Riau, DKK mengingat pelanggaran dan ketidak patuhan PT.Rimba Seraya Utama terhadap aturan hukum yang telah mengalihkan fungsi

hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, bekerjasama dengan mitranya PT.Agro Abadi I dan II Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana teguran Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar pada medio 2004, kemudian adanya peringatan kepada PT.RSU Juni 2005 secara keseluruhan telah dilapor ke Dirjen Bina Produksi Kementerian Kehutanan RI. Keluarnya Surat Menteri Kehutanan No.S.95/Menhut-IV/ 2010, perihal Laporan Penggunaan Kawaan Hutan Non Prosedural, namun PT.RSU tetap saja membandel. papar Listianto (PUR)

ALOTNYA NEGOSIASI PEMBEBASAN USMAN-HARUN......................................................................

• DARI HALAMAN. 1 hubungan diplomatik dengan negeri Singa tersebut. Hubungan kedua negara juga terpuruk ke titik nadir setelah Usman dan Harun dituduh melakukan infiltrasi karena meledakkan bom di MacDonald House pada 10 Maret 1965. Bom menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang lainnya. Usman dan Harun menghadapi tiang gantungan pada 17 Oktober 1968.

Ramly menuturkan, tugas membebaskan Usman dan Harun saat itu ternyata tidak ringan karena meski Indonesia sudah memasuki Orde Baru, dan masalah Usman-Harun terjadi di masa Orde Lama, Singapura tetap ingin menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum. Karena Singapura masuk dalam negara-negara persemakmuran (bekas jajahan Inggris), maka proses banding harus dihelat di London. Saat itu Indonesia dibantu pengacara asal Singapura. Sayangnya, proses banding itu tidak diterima.

Kabar yang didapat justru sebaliknya, Usman dan Harun akan secepatnya dieksekusi. "Tentu saja saya kecewa dan mengajukan permohonan untuk menunda hukuman itu," kata Ramly. Saat itu ia beralasan akan melapor dulu ke pemerintah pusat di Jakarta dan mengabarkan soal hukuman itu kepada keluarga Usman dan Harun.

Belum melapor ke Soeharto, Ramly ditemui beberapa orang dari Departemen Luar Negeri RI yang menyarankan ia tidak melaporkan masalah itu. Alasannya, tidak ada guna, dan akan menganggu hubungan kedua negara. "Mereka rupanya tidak

paham kepemimpinan militer. Bagi kami, masalah anak buah harus kami tuntaskan. Bagi saya pribadi, saya juga tidak bisa membiarkan warga Indonesia mendapat masalah di luar negeri," kata Ramly.

Ramly kemudian memutuskan melapor ke Soeharto. Saat menyampaikan laporan itu, Soeharto sempat bertanya kepadanya,kenapaSingapuraingin sekalimenggantungUsmandan Harun.Ramlymenyimpulkan,sebagai negarakecil,Singapuraingineksis, karenanyaalasanyangdipakaiadalah penegakkan rule of the law. Jadi ditetapkanlah hukuman mati.

Saat melapor itu, Ramly sempat meminta Singapura mengupayakan tindakan lain, misalnya hukuman seumur hidup atau lainnya. Soeharto pun sepakat mengupayakan berbagai cara agar Usman dan Harun tidak digantung.

Dia lalu meminta Soeharto menulis surat kepada pemerintah Singapura yang isinya menyatakan Indonesia tidak keberatan Singapura menerapkan ketentuan hukum mereka, agar tidak menghukum mati dua warga Indonesia. Soeharto setuju.

Berbekal surat Soeharto, Ramly secepatnya berangkat ke

Keluarga Besar Koran KPK POS Turut berdukacita atas meninggalnya :

SUPARMAN Wartawan KPK POS di Batubara Pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 pukul 01.40 WIB di Desa Durian Dusun Utama.

“Semoga amal ibadah Almarhum diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah.”

Pimpinan Umum

Singapura menemui presidennya saat itu, Yusuf Ishak. Sayang Yusuf Ishak tidak mengurus soal pemerintahan. Urusan pemerintahan ada di tangan PM Lee Kuan Yew yang saat itu sedang melawat ke Amerika Serikat.

Ramly kemudian menelusuri perjalanan PM Lee dan diketahui saat itu ia sedang singgah di Tokyo, Jepang. Ia lalu menghubungi Dubes RI di Tokyo ketika itu, Rukminto Hendraningrat, agar menemui PM Lee dan menyampaikan permohonan Presiden Soeharto agar tidak menggantung Usman dan Harun.

Namun, dengan alasan sedang cuti, PM Lee menyatakan tidak bisa mengambil keputusan apa pun.

Wakil perdana menterilah yang memiliki wewenang. Ramly kemudian menemui wakil perdana menteri Singapura. Jawabannya, surat sudah diterima dan permintaan itu akan dipikirkan. Tetapi sepuluh hari kemudian pemerintah Singapura menyatakan hukuman mati tetap dilaksanakan.

Peristiwa ini menempatkan hubungan Indonesia-Singapura dalam posisi terburuk. Menjelang hukuman gantung, seluruh staf kedutaan Indonesia di Singapura dipulangkan kecuali atase pertahanan dan beberapa staf lain.

Kapal-kapal RI juga dikerahkan mengangkut warga Indonesia dari negeri itu.

Karena pemerintah RI tak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan Usman dan Harun, utusan pribadi Presiden Soeharto, Brigjen TNI Tjokropranolo, tiba di penjara Changi, Singapura, 16 Oktober 1968 sehari sebelum tanggal pelaksanaan hukuman gantung Usman-Harun.

Di penjara itu, terjadilan sebuah pertemuan yang mengharukan.

Melihat kedatangan Brigjen TNI Tjokropranolo, Usman dan Harun segera mengambil sikap sempurna seorang prajurit.

Mereka juga memberi hormat kepada Tjokropranolo dan menyampaikan laporan lengkap soal aksi mereka di Singapura.

Brigjen Tjokropranolo nyaris tak dapat menguasai diri melihat sikap tabah kedua prajurit pemberani itu.

Brigjen Tjokropranolo lantas menyampaikan pesan Presiden Soeharto kepada Usman dan Harun, yaitu keduanya diberi gelar pahlawan dan akan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia atas jasa-jasa mereka terhadap negara. Permintaan Usman dan Harun untuk dimakamkan berdampingan di Indonesia pun dikabulkan oleh Soeharto.

Pada kesempatan terakhir itu, Usman dan Harun menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden RI Jenderal Soeharto dan seluruh rakyat Indonesia yang telah berusaha membebaskan mereka dari hukuman mati.

Keesokan harinya, 17 Oktober 1968, Usman dan Harun dibangunkan oleh petugas penjara untuk sembahyang. Usai salat, UsmanHarun dengan tangan terborgol dibawa ke kamar kesehatan untuk dibius.

Lalu dalam kondisi terbius, urat nadi mereka dipotong oleh dokter hingga keduanya lumpuh. Setelah itu, Usman dan Harun dibawa menuju ke tiang gantungan. Kedua pahlawan nasional RI pergi menghadap Sang Pencipta tepat pukul 06.00 pagi waktu Singapura.

(BERBAGAI SUMBER/BEN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 3 MARET 2014

NASIONAL

Sakit Gigi, Anas Urbaningrum Tetap Diperiksa JAKARTA - Sejak dijebloskan ke rutan KPK, ada saja penyakit yang menyelikuti mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Saat menjalani pemeriksaan lanjutan, tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang dan proyek lainnya mengaku tengah sakit gigi.

Tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB, Jumat (21/2) Anas tampil mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Anas didampingi oleh tim pengacaranya Adnan Buyung Nasution, Carrel Ticuallu.

Anas tiba-tiba bungkam soal pertanyaan wartawan. Memang hal ini tidak biasa bagi wartawan.

Namun wartawan mulai sadar, saat mantan Ketum HMI ini memberikan kode bahwa giginya masih sakit.

Adnan Buyung Nasuion, pengacara Anas mengatakan Anas memang masih mengeluhkan soal giginya. "Memang hari ini agendanya pemeriksaan Anas. Tapi ada masalah, Anas sakit gigi. Sudah dibawa ke dokter, lima hari kambuh lagi," ungkap Adnan yang mendampinginya.

Februari lalu, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang dan proyek lainnya. Pada 10 Januari, Anas ditahan KPK di Rumah Tahanan Jakarta Timur cabang KPK.

Dalam perkembangannya, KPK juga mengusut dugaan adanya aliran dana untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu di Bandung.

Sehari sebelum pemeriksaan, Anas yang mendekam di rutan KPK dikunjungi Pengamat Politik Yudi Latif dan Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Misbakhun. Yudi ingin menyampaikan pesan kepada Anas bahwa dalam kehidupan pasti ada masa jatuh dan bangun. "Anas harus bisa bangkit usai mengalami kejatuhan," pasannya.

Misbakhun, selain memberikan semangat, juga ingin berbagi pengalaman selama menjalani tahanan. Misbakhun diketahui pernah dipenjara terkait kasus L/ C fiktif Bank Century. "Saya ingin memberikan sebuah semangat baru kepada Mas Anas. Bagaimana pengalaman-pengalaman saya dipenjara, saya ingin membagi pengalaman saya dipenjara," kata Misbakhun.

Misbakhunn pun akan berbagi cara untuk melawan kezaliman, yang disebutnya dilakukan oleh penguasa saat ini. Pria berkacamata itu menilai kasus yang menimpa Anas adalah bentuk kezhaliman.

"Terlepas dari apapun yang terjadi, pemenjaraan Mas Anas bagi saya adalah sebuah bentuk kezhaliman," tutup Misbakhun. (ENDY)

Giliran Artis Rebecca Reijman Diperiksa KPK JAKARTA - Penikmat dana hasil korupsi, pasti berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbukti, satu persatu artis papan atas, yang terlibat kasus pencucian uang dilakukan tersangka Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dipanggil dan diperiksa KPK. Wawan sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus korupsi Alkes Banten, Pilkada Lebak, dan pencucian uang.

Kamis (20/2) giliran artis penyanyi dan bintang film, Rebecca Reijman yang mendatangi kantor lembaga antikorupsi. Berdandan serba hitam mulai kacamata, baju, tas, celana dan sepatu, wanita kelahiran Den Haag, Belanda, 21 Februari 1985 datang bersama dua pria.

Mereka menyelonong cepat masuk ke Gedung KPK. Petugas Satpam sempat menegur karena tak mendaftar di bagian resepsionis. Usai mendaftar, pelantun lagu Kata Hati (2007) dan Rock 'N Soul (2009) masuk ke dalam bersama teman prianya dan seorang pria lainnya menunggu di luar gedung. "Ini mau klarifikasi ke KPK, soal Wawan," kata pria yang tak mau disebutkan namanya itu.

Selama hampir empat jam, ibu satu anak yang mualaf diperiksa penyidik KPK. "Saya tidak terlibat dalam kasus Wawan. Saya sudah klarifikasi sama KPK, saya enggak ada terkait sama kasus ini. Silahkan tanya KPK," papar Rebecca singkat.

Berbagai pertanyaan wartawan, tak dijawab wanita berparas cantik dan berkulit putih. Istri

David Danny Moechtar hanya melempar senyum sembari terus melangkah dan menorobos kerumunan awak media. Lantas masuk ke dalam mobil Mitsubishi Pajero hitam B 79 DDM yang sudah menunggunya.

Bukan hanya Rebecca yang menjalani pemeriksaan KPK, selebriti Jennifer Dunn yang mengaku diberi mobil mewah Toyota Vellfire putih bernopol B 510 JDC , oleh koruptor Wawan.

Menurut pihak Jennifer, pemberian mobil itu merupakan bujukan agar dia mau bergabung dalam rumah produksi yang dimiliki Wawan.

Selebriti lainnya, model cantik Catherine Wilson yang akan diperiksa KPK pada Senin (24/2).

Sebenarnya KPK sudah memanggilnya, namun Catherine belum memenuhi panggilan KPK. Surat panggilan pemeriksaan KPK pekan lalu yang ditujukan kepada Catherine salah alamat.

Sumber resmi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 13 artis mulai dari model, pemain sinetron dan film, penyanyi pop, dan juga penyanyi dangdut, yang ikut menerima aliran dana uang tunai dan barang mewah dari Wawan.

Artis yang diduga menerima aliran dana ini lantaran diajak bergabung oleh Wawan dalam salah satu rumah produksi. Mereka mau bergabung dengan PH itu asal diberikan hadiah baik uang ataupun kendaraan. Ternyata, uang yang dihambur-hamburkan Wawan hasil dari korupsi. Menyedihkan memang. (ENDY)

Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi di depan Kantor KPK, Jakarta, Rabu (19/2). Mereka mendesak KPK untuk menuntaskan kasus suap di lingkup SKK Migas dimana nama Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana disebut dalam keterangan persidangan terdakwa Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Suap SK Migas, Terbuka Peluang Tambah Tersangka Baru JAKARTA - Setelah mengeluarkan pencekalan terhadap sejumlah politisi Partai Demokrat, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan signal adanya tersangka baru dalam kasus dugaan suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, juga anggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto juga dari Fraksi Partai Demokrat, yang sudah dicegah ke luar negeri.

Keterlibatan kedua politisi Partai Demokrat itu, tertuang dalam surat dakwaan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, disebutkan telah menyerahkan uang 200 ribu dolar AS pada 26 Juli 2013. Uang itu diserahkan melalui anggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto di toko buah All Fresh Jakarta untuk diserahkan

kepada Sutan Bhatoegana sebagai bentuk tunjangan hari raya (THR) bagi anggota Komisi VII DPR. "Sutan Bhatoegana kenapa belum ditetapkan sebagai tersangka?

Jawabannya belum namun bukan berarti tidak jadi, ada proses yang masih dilakukan. Tunggu sabar saja, pasti kita akan publikasikan," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Rabu (19/2) Abraham melanjutkan tidak perlu ada yang disembunyikan KPK dalam kasus korupsi, pimpinan dan seluruh insan KPK punya komitmen sama tanpa pandang bulu menjerat siapapun yang merampas dan merugikan keuangan negara, demi kepentingan pribadi maupun golongan.

Bahkan, sambung Abraham, KPK juga tidak segan-segam memanggil siapa pun terkait kasus korupasi, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Ibas dalam berita acara pemeriksaan yang beredar disebutkan dekat dengan Deni Karmaina, petinggi PT Rekayasa Industri yang berebut tender dengan PT Timas Suplindo, perusahaan yang dijagokan Sutan di SKK Migas.

"Informasi itu akan kita dalami.

Siapapun dari hasil penyelidikan dan penyidikan kalau kami mendapat informasi, baik Sekjen Ibas dan siapapun kalau yang bersangkutan perlu dimintai keterangan, kami tidak segan untuk memanggilnya," ungkapnya serius.

Sidang Lanjutan SKK Migas Dalam sidang lanjutan kasus korupsi SKK Migas dengan terdakwa Rudi Rubiandini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/2) menghadirkan saksi politikus Partai Demokrat Tri Yulianto.

Hakim anggota Ugo bertanya soal pertemuan antara Tri dan Ketua Komisi VII DPR Sutan

Bhatoegana dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun di Rumah Makan Ayam Goreng Ny Suharti, Cibubur Jakarta, pada 27 Juli 2013. Pertemuan itu terjadi satu hari setelah Rudi Rubiandini memberikan uang kepada Tri Yulianto di Toko Buah All Fresh Pancoran, Jakarta.

"Benar yang Mulia, ada pertemuan itu. Namun, bukan bagi-bagi sesuatu. Pertemuan hanya secara kebetulan usai menghadiri acara buka puasa di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor. Tujuannya menunggu lalu lintas di kawasan itu tidak macet lagi," jawabnya Tidak membagikan-bagikan sesuatu? Saudara sudah disumpah, ya! tandas hakim Ugo sambil mendesak saksi Tri agar berkata jujur. Tri tetap bergeming. Tetapi, setelah hakim mendesak lagi, Tri mengubah pernyataan.

"Begini, pertemuan itu me-

mang bukan sekadar kebetulan dalam rangka menunggu kemacetan lalu lintas mencair, melainkan sudah direncanakan bersama Sutan Bhatoegana. Tadinya di restoran Padang, tetapi penuh. Karena Rumah Makan Suharti kosong, ya di situlah (pertemuan dilangsungkan)," jawabnya polos.

Tri juga membantah menerima uang dari Rudi di Toko Buah All Fresh. Namun Rudi meradang dan majelis hakim memberi kesempatan menanggapi kesaksian Tri. "Apakah ingat saya memberikan tas ransel hitam kepada Saudara di Toko Buah All Fresh, Gatot Subroto?" tanya Rudi dengan seikit emosi. Namun Tri tetap membantah sampai tiga kali.

Terdakwa Rudi pun mengingatkan, saat bertemu Tri di toko buah itu, dia menyatakan agar tas ransel hitam disampaikan kepada Sutan. "Pak Tri Yulianto saat itu bilang terima kasih," sambung Rudi.(ENDY)

Tuntas, Berkas Perkara Korupsi Jaringan Frekuensi Indosat JAKARTA - Perkara korupsi penggunaan jaringan frekuensi 3G PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media (IM2), terus bergulir. Kini giliran bekas Presiden Direktur (Presdir) Indosat Johnny Swandi Sjam, yang bakal diseret ke Pengadilan.

Mengingat, berkas perkaranya sudah rampung atau P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Ya, sebentar lagi dilimpahkan.

Memang yang kita utamakan dulu dengan menuntaskan kasus perorangannya, sementara untuk korporasi belakangan. Jadi bertahap," papar Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Syaf-

rudin di Jakarta, Kamis (20/2).

Syafrudin melanjutkan kasus korupsi jaringan frekuensi 3 G PT Indosat yang merugikan negara Rp1,3 triliun, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang tersangka untuk perorangannya dan satu korporasi. Mereka Presdir Indosat Johnny Swandi Sjam, CEO PT Indosat Hari Sasongko, Dirut PT IM2 Indar Atmanto serta korporasi Indosat Untuk Dirut PT IM2 Indar Atmanto sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, namun Kejakgung mengajukan kasasi atas putusan banding Indar. Hingga kini kasasi belum diputuskan dan belum punya kekuatan hukum tetap.

Kasus yang mencuat tahun 2006 ini, terkait penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2. Padahal, IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G. IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama antara Indosat dengan IM2, yang merupakan anak perusahaan Indosat perusahaan publik yang tercatat di bursa Indonesia (IDX) dan Amerika Serikat (New York Stock Exchange), ternyata tanpa izin pemerintah, IM2 tetap menyelenggarakan jasa telekomunikasi

jaringan bergerak seluler frekuensi 3G. Jaringan internet broadband ini, kemudian dijual ke masyarakat.

Terbukti, IM2 memiliki data pelanggan pengguna 3G sendiri, yang terpisah dari data pelanggan PT Indosat Tbk. Padahal sesuai ketentuan UU, penjualan layanan jaringan bergerak pita frekuensi 2,1 GHZ/Generasi ketiga (3G), seharusnya sebagian hasil penjualan masuk kas negara sebagai Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pemerintah/Keminfo.

Selain IM2 tidak mengantongi izin sebagai penyelenggara jaringan, IM2 juga melakukan migrasi ke Indosat pada November 2007.

Migrasi ini, diakui Indosat merupakan bagian dari roadmap strategy business Indosat Group, dimana IM2 difokuskan ke segmen Usaha Kecil Menengah (UKM).

Atas perbuatannya Indosat melanggar Pasal 33, UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 58 ayat (3) PP No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No: 07/PER/ M./KOMINFO/2/2006. Intinya, IM2 tidak berhak menjual internet broadband dengan menggunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat. (endy)

cam akan mengulang Pilkada Jatim jika Zainudin tidak datang pada saat itu juga. "Bisa ketemu saya sekarang di rumah. Darurat. Kalau enggak diulang nih, Jatim," ujar Jaksa membacakan isi BBM Akim.

Zainudin pun langsung mengatakan akan segera meluncur ke rumah Akil. Namun pertemuan itu batal karena Akil pada 2 Oktober 2013 pukul 21.00 itu sudah ditanggap petugas KPK Atas perbuatan dakwaan kedua, Akil diancam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan ketiga, Akil menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri saat Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem diminta memberikan kepadanya uang Rp 125 juta.

Perbuatan Akil dijalankan usai Alex menanyakan permohonan keberatan atas hasil pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten

Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. "Terdakwa Akil menyebutnya sebagai ongkos konsultasi ditambah dengan permintaan agar selaku Ketua MK membantu mempercepat putusan sengketa Pilkada Marauke," papar Jaksa.

Atas perbuatannya, Akil diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan keempat, Akil menerima hadiah uang sekitar Rp 7,5 miliar dari adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Pemberian itu karena Akil menggunakan kekuasaannya sebagai Ketua MK untuk mengurus hasil sengketa pilkada di Provinsi Banten.

Atas perbuatannya, Akil diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan kelima, Akil bersama Muhtar Efendy dari 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perbuatan itu diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Praktik pencucian uang lainnya terjadi pada 17 April 2002 sampai dengan 21 Oktober 2010.

Untuk itu, dia diancam pidana pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Selama mendengarkan pembacaan berkas dakwaannya yang berjumlah 63 lembar, sesekali Akil tertunduk. Sebelum masuk ruang sidang, ia menegaskan siap menghadapi kasus yang melilitnya.(ENDY)

SENGKETA PENGURUSAN 11 SENGKETA PILKADA

Akil Mochtar Diseret ke Pengadilan Tipikor JAKARTA - Akil Mochtar, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar diseret ke meja hijau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam sidang perdana, Jaksa KPK mendakwa lima dakwaan sekaligus yang ancaman hukumannya maksimal selama 20 tahun penjara.

"Terdakwa Akil menerima sekitar Rp 60 miliar terkait pengurusan 11 sengketa pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di beberapa daerah di Indonesia, yang perkaranya masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), " papar Jaksa Penuntut Umum KPK Pulung Rinandoro, saat membacakan surat dakwaan di depan majelis hakim yang dipimpin Suwidya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/2), Surat dakwaan setebal 63 halaman menyebutkan, dalam dakwaan pertama, Akil bersamasama dengan Chairun Nisa, Susi Tur Andayani, dan Muhtar Ependy telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menerima hadiah atau janji, terkait pengurusan beberapa sengketa Pilkada Kabupaten

Gunung Mas Kalimantan Tengah dengan menerima Rp 3 miliar Juga untuk mengabulkan keberatan atas hasil sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten, Akil terang-terangan minta Rp 1 miliar. Bahkan, menerima Rp 10 miliar dan 500 ribu dolar AS untuk permohonan keberatan hasil pilkada Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Selain itu, untuk mengurus permohonan hasil pilkada Kota Palembang, Akil tak sungkansungkan meminta Rp 19,86 miliar dan sekitar Rp 500 juta untuk mengurus permohonan keberatan atas hasil pilkada Kabupaten Lampung Selatan.

Terdakwa Akil, kata Jaksa, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa menerima hadiah atau janji berkaitan dengan jabatannya.

Atas perbuatan itu, Akil diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sambung Jaksa KPK Pulung.

Dakwaan kedua, polisiti Partai Golkar didakwa menerima gratifikasi untuk memengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil pilkada di Kabupaten Buton. Akil diduga menerima Rp 1 miliar.

Bukan hanya itu, lanjut Jaksa, Akil juga menerima dana untuk memengaruhi sengketa pilkada Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 2,989 miliar. Juga, Akil menerima Rp 1,8 miliar untuk memengaruhi sengketa hasil pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dan menerima Rp 10 miliar dari Zainudin Amali selaku Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Janji tersebut diduga untuk memengaruhi putusan permohonan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018.

Jaksa memaparkan, mulanya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja mengajukan permohonan keberatan ke MK atas hasil Pilkada Jatim, yang dimenangkan Soekarwo.

Selaku Ketua MK saat itu menetapkan susunan panel yaitu dirinya sebagai ketua dan Maria Farida Indrati serta Anwar Usman sebagai anggota.

Setelah ada pengajuan keberatan, Zainudin pada 1 Oktober 2013 berkomunikasi dengan Akil melalui Blackberry Messenger (BBM). "Terdakwa mengirim pesan antara lain berisi "enggak jelas itu semua, saya batalin ajalah Jatim itu, pusing aja.

Suruh mereka siapkan 10 M saja kl mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya".

Pesan terdakwa kemudian dijawab Zainudin dengan kalimat: Baik bang, bsk akan sy komunikasikan dg Tim Jatim.

Tks," ujar Jaksa membacakan isi BBM tersebut. Keesokan harinya, Zainudin mengirim pesan "Ass bang, Alhamdulillah positif. Kapan bisa komunikasi darat? Mohon arahan, tks,". Akil pun kemudian membalas, "Kapan ada waktu? Secepatnya,".

Zainudin kemudian mengatakan akan ke rumah dinas Akil di Widya Chandra malam itu juga.

Akil pun mengatakan "Eksekusi langsung." Namun, Akil meminta Zainudin untuk menunggu BBM selanjutnya. Akil kemudian BBM Zainudin agar segera ke rumahnya. Akil bahkan mengan-

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 3 MARET 2014

Kepsek SMUN 2 Siborong Borong Diperiksa Kejari SIBORONGBORONG - Kajari Siborongborong melalui Jaksa Penuntut Umum(JPU) Syarif, Senin(17/02) mengatakan, pihaknya telah mengumpulan bahan dan keterangan(pulbaket)atas dugaan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor)di SMUN 2 Siborongborong. Dan sudah memanggil Kepala Sekolah TH untuk dimintai keterangannya.

Terkait materi pemeriksaan jaksa belum dapat memberikan keterangan kepada wartawan karena jaksa masih terus melakukan penyelidikan termasuk pengumpulan data. "Jika bukti permulaan sudah cukup maka statusnya akan ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka", jelasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komite Sekolah SMUN 2 Siborongborong Manaek Hutasoit mengatakan tidak mengetahui persoalan pemungutan uang sebesar Rp3 juta persiswa untuk bisa masuk ke sekolah itu. Dia mengatakan kepala sekolah tidak pernah membicarakan hal itu dengan pihak komite sekolah.

Adanya laporan pengutipan uang yang dilakukan kepala sekolah sat penerimaan siswa baru TA. 2013/2014, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Charles Simanungkalit mengatakan, perbuatan itu jelas melanggar hukum. Charles meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menyikapinya dan enindak tegas kepala sekolah yang telah melanggar aturan.

Sementara Kepala Sekolah SMUN 2 Siborongborong Tumbur Hutasoit, S.Pd saat dikonfirmasi KPK POS terkait perkara tindak pidana korupsi itu tidak bisa ditemui. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Tumbur Hutasoit pun tidak menjawabnya.(SLBT)

SUMUT

Proyek Gapura Distakot Asahan Diduga Mark Up KISARAN- DPP LSM Target meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dugaan mark up anggaran proyek renovasi gapura selamat datang Kota Kisaran di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kisaran Barat.

Juga penyimpangan rehab gapura yang hendak keluar Kota Kisaran di Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kisaran Timur dengan nilai kontrak masing-masing di dua Kecamatan sebesar Rp 268.814.000 yang bersumber dari dana APBD Asahan TA 2013.

Ketua DPP LSM Target Zulfy Andre

Zass mengatakan rehab gerbang gapura itu hanya menhamburkan uang negara karena kondisi gapura masih kokoh dan belum layak untuk diperbaiki.

Jika dilihat dari besarnya jumlah anggaran untuk rehab kedua gapura itu sangat tidak relevan dan terlalu besar dan tanpa perencanaan yang matang. Untuk rehab ini saja Dinas Tatakota Kabupaten Asahan menghabiskan dana sebesar Rp1,5 miliar, sebut Zulfy, Rabu (19/2) Sekedar mengingatkan kembali terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran untuk rehab gapura Kota

Kisaran, Zulfy menceritakan, bahwa pembangunan gapura ini dikerjakan diakhir jabatan pemerintahan Bupati Asahan H. Risuddin tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp268.814.000 yang bersumber dari dana APBD. Terkait adanya laporan dugaan mark up untuk rehab gerbang, Kepala Dinas Tatakota (Kadis Takot) Asahan Drs Witoyo MM ketika dikonfirmasi, Kamis pekan lalu menjelaskan bahwa renovasi dilakukan setelah usia bangunan 6 tahun lebih. Dikatakannya, pembangunan gapura dikerjakan tahun 2008 lalu

Listrik Padam, Warga Minta Pecat GM PT PLN Sumut MEDAN- Warga kota Medan meminta PT PLN Sumut agar dikelola pihak swasta. pasalnya pemadaman listrik masih tetap terjadi dua pekan terakhir.

Padahal PLN Sumut November tahun lalu sudah membeli genset dan penambahan 4 titik Pembangkit listrik. "Kok masih ada pemadaman seperti krisis kemarin, kan janjinya akhir november 2013 sudah tidak ada lagi pemadaman,"ujar Amiruddin pedagang di Jalan Gaperta Helvetia Medan, Rabu (19/2).

Amiruddin menambahkan, akibat pemadaman listrik banyak masyarakat menjadi korban, tak hanya harta, bahkan korban jiwa, seperti yang terjadi di kawasan simpang limun, dimana suami istri meninggal dunia karena pemadaman listrik.

"Masyarakatkan bayar listrik, bukan gratis, kenapa pelayannnya buruk sekali, tandas Amir. Kalau bisa Mentri BUMN memecat GM PLN Sumut karena tak mampu bekerja. Seharusnya sudah tak ada lagi alasan pemadaman.

Pemadaman listrik di wilayah medan sekitarnya terjadi setiap hari dengan

direnovasi tahun 2013.

“Kondisi gapura sudah mulai runtuj dan harus segera diperbaiki. Jika gapura tidak diperbaiki dan runtuh akan mengganggu pengguna jalan juga akan menimbulkan korban. Jika itu terjadi, sesuia undang-undang kami bisa didenda Rp 6 miliar,” paparnya. Terkait adanya tudingan mark up, Witoyo dengan tegas membantah. Pada pekerjaan renovasi gerbang selamat datang/selamat jalan di Kota Kisaran, kontraktor membayar craine dan sewa listrik. Itu aja dananya masih kurang, pungkasnya.(SYAF)

Seorang pegawai menggunakan laptop ketika terjadi pemadaman listrik di Medan, Sumut, Rabu (19/2).

Pemadaman listrik yang terjadi sejak beberapa minggu terakhir sangat mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan rusaknya peralatan elektronik.

durasi 2 - 3 jam perhari. Pemadaman juga tidak terjadwal sehingga banyak membuat korsleting listrik dan memicu peritiwa kebakaran.

Sementara Direktur Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Anak

Bangsa Sumut Amrizal, SH. mengatakan sudah saatnya PT PLN dikelola swasta, kinerja PT PLN tak lagi dapat dievaluasi , karena ini sudah persoalan serius, seharusnya pemadaman listrik tak lagi harus terjadi setelah ada

penambahan daya pembangkit listrik sejak November lalu. "Warga terlambat bayar listrik didenda, tapi kalo pelayanan PLN tidak baik tidak bisa diprotes, inikan tidak adil," jd baiknya dikelola swasta saja, tegas amrizal.(INT)

Dugaan Korupsi Bupati Simalungun Segera Diselidiki MEDAN- Penyidik Subdit III/Tipikor, Ditreskrimsus Poldasu akan segera melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun, JR Saragih, menyusul saksi pelapor, Ketua DPP LSM Macan Habonaron Siantar-Simalungun, Jansen Napitu, diperiksa, Rabu (19/2).

"Saya dipanggil penyidik Tipikor untuk dimintai keterangan soal laporan saya atas dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Simalungun JR Saragih, sekaligus membawa buktibukti untuk melengkapi laporan saya agar ditingkatkan ke penyelidikan," kata DPP Ketua LSM Macan Habonaron Siantar-Simalungun, Jansen Napitu, usai memberikan keterangan kepada wartawan di Mapoldasu, Rabu (19/2).

Laporan dugaan korupsi pengadaan pinger print (mesin elektronik absensi) TA 2011 dan dana pemanfaatan insentif

peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah (upah pungut pajak PBB) sebagai penghargaan yang diberikan pemerintah pusat ke Pemkab Simalungun, Tahun 2009, disampaikan ke Poldasu dengan bukti laporan No.277/DPP/MCN-Habonaron/X/ 2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Jansen mengatakan, Tahun Anggaran (TA) 2011, Pemkab Simalungun menganggarkan dana Rp. 2.525.000.000 untuk pengadaan 101 unit pinger print yang akan dipasang di setiap SKPD termasuk Puskesmas.

Dalam anggaran disebutkan, harga satu unit pinger print sebesar Rp. 25.000.000. Sementara harga pasaran hanya Rp.12.500.000 perunit. "Terjadi mark up harga, sehingga negara dirugikan Rp.1.262.500.000," kata Jansen Napitu.

Ironisnya, sambung Jansen, sampai kini pinger print tidak berjalan sesuai

yang dibutuhkan. Bahkan, masih ada yang belum dipasang padahal serahterima pemakain pinger print sudah dilakukan.

Kemudian, sambung Jansen Napitu, terkait dana insentif (upah pungut PBB atas keberhasilan Pemkab Simalungun meningakatkan PAD TA 2009) yang diberikan pemerintah pusat sebagai penghargaan sebesar Rp.2.567.445.265.

"Seharusnya, yang menerima dana insentif itu adalah Bupati Simalungun Periode 2004-2009 yaitu Zulkarnaen Damanik dan perangkatnya. Namun, setelah JR Saragih terpilih sebagai Bupati perioede 2010-2015, dana insentif itu dicairkan dari kas daerah.

Kemudian, Bupati Simalungun menerbitkan sendiri SK No.188.45/13131/ DPPKA/2010 dengan mengangkangi Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010," terang pria usia 65 tahun itu.

Jansen menerangkan, berdasarkan PP 69 Tahun 2010 pasal 7 ayat 1 huruf a disebutkan Bupati, wakil Bupati dan Sekda paling tinggi mendapat bagian 6 kali gaji pokok dan tunjangan melekat.

"Seharusnya, Bupati Simalungun mendapat bagian 6x Rp.6.750.000 sebesar 40.500.000, wakil bupati mendapat 6xRp.4.750.000 sebesar Rp.28.

500.000, Sekda mendapat 6xRp.3.250.

000 sebesar Rp.19.500.000 dan Kadis pendapatan mendapat bagian 6xRp.2. 250.

000 sebesar Rp.13.500.000," terangnya.

Namun kenyataan, tambah Jansen, berdasarkan SK yang diterbitkannya sendiri, Bupati Simalungun memperoleh bagian 24 persen dari Rp.2 milyar yaitu Rp.480.000.000, Wakil Bupati dapat bagian 10 persen, Rp.200.000.

000, Sekda dapat bagian 9 persen menjadi Rp.180 juta, Kadis pendapatan

dapat 9 persen menjadi Rp.180 juta.

Sedangkan para anggota pengelola keuangan daerah antara lain Asisten III/ admin dan Umum, Kabid Pendapatan Dinas Pendapatanpengelolaankeuangandanasset menerima total 49 persen dari Rp.2 milyar yaitu setara dengan Rp.980.000.000.

Ironisnya, kata Jansen, dana insentif sebesar Rp.161. 945.265 dipergunakan untuk pengadaan barang, yang menurut peraturan tidak diperbolehkan.

"Hasil analisa, unsur melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara mark up besaran insentif yang dibayarkan kepada penerima insentif yang berhak sebesar Rp.938 juta dan mengalihkan penggunaan dana insentif kepada kepentingan lain/pengadaan barang Rp.161.

945.265 serta tidak menyalurkan kepada yang berkah dengan kerugian negara Rp.1.099.945.265," pungkasnya.(DNA)

KASUS KORUPSI PDAM TIRTANADI

Hakim Tipikor PN Medan Vonis 5 Tahun Azzam Rizal MEDAN- Direktur PDAM Tritanadi Azzam Razal akhirnya di vonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan diketuai ole Jonner Manik.

Selain itu Hakim mewajibkan terdakwa Azzam juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan apabila denda tidak dapat dibayar, Selasa (18/ 2) sekitar pukul 21.00wib malam.

Selaian itu terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara dalam hal ini PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp2,57 miliar, subsider satu tahun kurungan apabila uang pengganti tidak dapat dibayar.

Terdakwa diyakini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana terbukti dalam dakwaan primer pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain diyakini terbukti korupsi, Azzam Rizal juga dinyatakan terbukti melanggar tindak pidana pencucian uang, yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU No.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana terbukti dalam dakwaan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

primer kedua JPU. Pasalnya, Azzam Rizal menggunakan uang milik PDAM Tirtanadi untuk kepentingan pribadinya dengan membeli empat unit mobil yakni masing-masing satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota New Camry, dan dua unit mobil Avanza, serta membeli tanah, rumah dan lainnya.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya menyatakan, PDAM Tirtanadi Sumut selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumut yang melayani publik bukan untuk mencari keuntungan bisnis

semata.

Dalam pengutipan uang rekening air, seharusnya dilakukan pihak PDAM Tirtanadi, bukan pihak ketiga.

Meskipun dilakukan pihak ketiga, kata majelis hakim, PDAM Tirtanadi Sumut selaku penyedia barang dan jasa harusnya mentenderkan penagihan rekening air pada pihak ketiga.

Tapi nyatanya, terdakwa Azzam membuat perjanjian dengan pihak ketiga yakni Koperasi Karyawan (Kopkar) PDAM Tirtandi Sumut tanpa adanya persetujuan dari Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut, sehingga melanggar ketentuan

Direksi PDAM Tirtanadi Sumut.

Sebagaimana terbukti di persidangan, ujar majelis hakim, PDAM Tirtanadi Sumut anggarkan fee Rp15 miliar pertahunnya untuk Kopkar Tirtanadi Sumut dalam penagihan rekening air pelanggan.

Namun Azzam diduga secara sepihak merealisasikan fee menjadi Rp18 miliar pertahunnya.

Dari fee itu diketahui sebanyak Rp1,5 miliar lebih dipakai terdakwa diduga untuk kepentingan pribadinya.

Bahkan, terdakwa diketahui meminjam uang pada Bank Syariah melalui Kopkar Tirtanadi Sumut sebesar Rp422 juta untuk membeli satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport.

Namun dalam peminjaman uang Kopkar dan Bank Syariah itu, tidak ada dilakukan pemotongan pada gaji terdakwa setiap bulannya sebagaimana ketentuan berlaku.

Bahkan pinjaman yang dilakukan terdakwa juga menyalahi aturan, karena maksimal pinjaman ke Kopkar Tirtanadi Sumut hanya Rp100 juta, sementara terdakwa diketahui meminjam uang koperasi lebih dari Rp100 juta.

Selain itu, untuk menutupi pinjaman terdakwa terhadap Kopkar Tirtanadi Sumut, malah Subdarkan Siregar selaku Ketua Kopkar PDAM Tirtanadi Sumut yang membayarnya

dengan cara mengambil uang rekening air dari sejumlah loket penagihan rekening air. Uang itu juga untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa Azzam di Bank Syariah.

Padahal, lanjut hakim anggota Merry Purba saat bergantian membacakan putusan itu, tagihan rekening air itu harusnya segera disetorkan ke kas PDAM Tirtanadi Sumut. Pengambilan uang dari sejumlah loket rekening air itu diambil saksi Subdarkan Siregar atas perintah terdakwa Azzam.

Atas perbuatan terdakwa itu, negara dalam hal ini PDAM Tirtanadi Sumut mengalami kerugian sebesar Rp5,2 miliar, dan terdakwa diketahui menikmatinya sebesar Rp4,1 miliar.

Dari hasil korupsi yang dinikmati terdakwa, kata hakim, jaksa telah menyita kekayaan terdakwa diduga dari hasil korupsinya senilai lebih dari Rp1 miliar.

Majelis hakim memutuskan, sejumlah barang berharga yang disita itu akan dilelang dan uang hasil lelang dikembalikan ke kas PDAM Tirtanadi Sumut.

Terhadap putusan majelis hakim itu, terdakwa menyatakan pikir-pikir dan masih akan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, karena terdakwa mengaku tidak mengerti apa yang dituduhkan majelis hakim padanya.(INT)

SMA Negeri 3 Medan Diduga Lakukan Pungli MEDAN–Dugaan kutipan yang dilakukan pihak sekolah SMA Negeri 3 Medan terus menjadi sorotan, karena selain memberatkan dan meresahkan para orang tua murid, juga akan mencoreng kredebilitas dunia pendidikan di Kota Medan.

Menyikapi ini Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) bidang Kesiswaaan SMA Negeri 3 Medan, Drs Adi Wijaya, membantahnya. "Tidak ada kutipan dilakukan pihak sekolah kepada siswa untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan siswa baik di internal sekolah maupun di luar sekolah," tegas Adi Wijaya kepada wartawan, Jumat (21/2).

Adi mengatakan, semua kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh siswa baik melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun yang dilakukan oleh ekskul yang ada di SMAN 3 Medan.

Kegiatan seperti liga futsal Smantig I yang berakhir 16 Februari lalu, sebut Adi, murni dilakukan oleh OSIS. "Jadi, tidak ada kutipan sebesar Rp225.000 per siswa. Dana Rp225.000 itu adalah biaya pendaftaran untuk tim yang mengikuti liga tersebut dan uang pendaftaran tersebut diserahkan masing-masing tim kepada panitia, yakni OSIS," sebutnya.(STARBERITA)

Defisit, PDAM Tirtasari Pecat Karyawannya BINJAI - Ketua DPRD Binajai meminta jika PDAM Tirtasari melakukan pemecatan terhadap tenaga honorer harus menggunakan etika. Sejak tahun lalu, memang sudah ada wacana untuk pengurangan karyawan. Hal itu dilakukan untuk meyelamatkan keuangan PDAM yang saat ini mengalami defisit, ungkapnya, Senin pekan lalu.

Dikatakannya, pengurangan harus dilakukan dengan etika dan PDAM sendiri harus bisa memastikan jika dilakukan pengurangan honorer seharusnya diikuti dengan penambahan pegawai.

Pengurangan karyawan harus berdasarkan Permen nomor 47 tahun 1999. Setiap 6 pegawai, melayani sedikitnya 1000 pelangan. Bila diikuti sesuai Permen No.47 Tahun 1999, tentunya tidak banyak pengurangan honorer yang dilakukan PDAM,Untuk itu,kata Zainuddin, PDAM harus mengeluarkan tunjangan karyawan PDAM sesuai dengan masa kerjanya.

Terkait masalah yang timbul di BUMD ini, yaitu kurang lancarnya pendistribusian air ke rumah warga, Ketua DPRD ini akan melakukan peninjauan lapangan. Masalah matinya air, menurut Zainuddin,permasalahan ini timbul masa kepemimpinan Dirut PDAM yang lama.

Melihat kondisi air yang semakin memprihatikan, perusahaan air minum ini harus cepat diselamatkan. Sebelum PDAM dikelola oleh pihak ketiga dan masalah ini juga tak terpulang kepada Pemko,” tegasnya.

Mendapat sorotan dari Ketua DPRD Binjai, Ketua tim Rasionisasi pegawai PDAM M.Yamin mengatakan, pihaknya akan melakukan pengurangan tapi bukan 213 orang tenaga honorer. Hanya separuh dari angka itu yang akan kita kurangi yaitu sekitar 90 orang honorer. Dan jumlah ini juga disesuaikan dengan jumlah pelanggan PDAM Tirtasari sebanyak 12.132. Setiap 6 pegawai harus melayani sedikitnya 1000 pelangan.

Kendati demikian pihaknya masih menunggu arahan Walikota Binjai terkait pengurangan tenaga kerja honorer tersebut.(SBR)

Proyek Jalan Rp 1 M di Sergai Asal Jadi MEDAN- Simpati & Solidaritas Untuk Saudara Kita Korban Letusan Sinabung Proyek peningkatan ruas jalan yang terletak di Dusun 9, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) dikerjakan asal jadi, baru 4 bulan badan jalan sudah rusak.

Hasil pantauan di lokasi, Selasa (19/2) sore, dari plank proyek peningkatan tersebut dengan dana Rp 1.083,822.000 bersumber dari dana BDB-12 dengan panjang 1550 meter dan lebar 3,5 meter dikerjakan CV Prima Mandiri.

Anehnya proyek yang memakan biaya lebih Rp 1 miliar tersebut baru dikerjakan 4 bulan kondisinya sudah kupak-kapik, sebagian badan jalan sudah retak dan rusak dan terkelupas.

Diduga rusaknya badan jalan baru dikerjakan tersebut akibat buruknya kinerja rekanan dan tidak melasakan proyek sesuai dengan RAB yang ada sehingga pengerjaannya asal jadi.

Beberapa masyarakat sekitar ditemui mengaku kecewa dengan adanya proyek jalan asal jadi, sementara mereka menilai pihak rekanan mengambil keuntungan belaka tanpa memperdulikan mutu kerjaan. "Bila kita lihat dari jumlah dana hasil kerja mereka tidak sesuai, karena baru dikerjakan jalan sudah rusak," ujar Dadok.

Warga mengaku mengetahui waktu pengerjaan mengakui kecewa dengan pekerjaan rekanan yang asal jadi, sehingga terkesan hanya mengambil keuntungan tanpa melihat hasil kerjaan. "Kita minta Pemkab Sergai harus bertanggung jawab atas proyek asal jadi tersebut karena proyek tersebut mengunakan uang rakyat," ujar mereka. Bahkan warga minta Pemkab Sergai jangan lepas tangan dan minta dinas terkait untuk menindak rekanan yang kerjanya tidak beres.(INT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 3 MARET 2014

LIPSUS

Pro Kontra Peniadaan Penyelidikan Dalam RKUHAP Suara protes dari sebagian kalangan aktivis pegiat anti korupsi terus gencar soal dugaan pelemahan kewenangan KPK dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Mulai peniadaan penyelidikan, hingga penyadapan yang mengharuskan mendapat izin dari hakim pemeriksa pendahuluan, dianggap mempersempit gerak KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi yang sudah mendarah daging di negeri ini.

WAKIL Ketua DPR Pramono Anung pun bersuara lantang menyikapi kemungkinan adanya dugaan pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu. Ia menegaskan, jika dalam rumusan pembahasan RKUHAP justru melemahkan kewenangan KPK, ada baiknya pembahasan dihentikan.

“Apalagi kalau kemudian ada upaya-upaya untuk menguraangi kewenangan KPK. Kalau dengan pembahaasan RKUHAP ini mengurangi kewenangan KPK, mending tidak dibahas,” ujarnya.

Pernyataan Pramono cukup beralasan. Soalnya, dengan menghilangkan peran KPK justru bukan tidak mungkin celah melakukan korupsi kian terbuka. Pasalnya,

pelaku korupsi dapat dengan mudah bebas di tingkat pengadilan ketika KPK tidak memiliki bukti kuat di persidangan.

Menurutnya, KPK sebagai lembaga garda depan dalam melakukan pemberantasan korupsi harus diperkuat perannya melalui RKUHAP, bukan sebaliknya diperlemah. “Menurut saya itu justu akan melemahkan kita semua,” katanya.

Politisi PDIP itu menuturkan dunia internasional memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK. Pasalnya, pemberantasan korupsi kian gencar di Indonesia. Bahkan, kata Pramono, kasus penangkapan Ketua MK aktif kala itu Akil Mochtar menjadi sorotan inter-

nasional.

Anggota Panja RKUHAP Taslim tak sependapat jika pembahasan RKUHAP dihentikan. Dia mengatakan, dalam rumusan RKUHAP tidak hanya membahas persoalan acara pidana korupsi, tetapi pidana umum lainnya. Menurutnya, tidak saja hukum acara pidana korupsi yang harus diperkuat, tetapi hukum acara pidana lainnya.

“Pertanyaan saya apakah KPK sekarang sudah kuat, kalau KPK sudah kuat dan berjalan 10 tahun lebih, tetapi IPK kurang, dan kenyataanya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Anggota Komisi III itu mengaku heran dengan pihak yang ingin meminta pembahasan RKUHAP

dan RKUHP dihentikan. Ia justru meminta pendapat bagian mana saja dalam RKUHAP yang melemahkan KPK. Padahal, setiap pembahasan RKUHAP dan RKUHP, Panja meminta pemerintah agar melibatkan KPK. “Jangan tuding seakan DPR memperlemah. Inikan kita terima draf dari pemerintah, bukan inisiatif DPR. Saya kurang sepakat kalau dihentikan tanpa dasar hanya melemahkan. Coba beri masukan untuk memperkuat, beri masukan,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Anggota Panja lainnya Ahmad Yani mengaku heran dengan desakan penghentian pembahasan RKUHAP. Apalagi, KPK sendiri

yang meminta kepada DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RKUHAP. Padahal, kata Yani, KPK merupakan lembaga pemerintah.

Menurutnya, jika KPK tidak setuju dengan pembahasan RKUHAP, maka lembaga antirasuah itu dapat berdiskusi dengan pemerintah. Apalagi RKUHAP merupakan inisiatif pemerintah. “KPK itu lembaga negara, silakan bicara dengan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Perumus RKUHP Profesor Muladi mengatakan draf yang diserahkan pemerintah berdasarkan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi, penyerahan itu dikuatkan dengan surat

presiden yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan RKUHAP. “Ini usul presiden SBY. Jadi kalau ditarik ya presiden yang mengirim,” katanya di Gedung DPR. Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Soeharto itu mengaku heran dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Deny Indrayana. Menurutnya, jika Wamenkumham ingin menarik RKUHAP dari DPR, maka harus mendapat izin dari presiden.

“Wibawa presiden di mana kalau ditarik kembali. Di kira presiden awur-awuran mengirim ke sini (DPR, red). Ini sudah ditandatangani dan Menkopol-

hukam sudah paraf semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wamenkumham Deny Indrayana mengancam akan menarik RKUHAP jika mengganggu kinerja KPK. Misalnya, terkait kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Deny menilai KPK tidak perlu izin pengadilan untuk menyadap siapa saja. Pasalnya, saat ini KPK mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

“Posisi pemerintah kalau ini memang mengarah mengganggu kerja-kerja KPK, RUU KUHAP akan kita tarik,tetapi yang pasti kita tidak mengarah kesana (melemahkan KPK). Lihat saja nanti perkembangannya di DPR,” ujarnya.(INT/BBS)

Tanpa Penyelidikan, Eksistensi KPK Bakal Lenyap

Minta Ditunda

DPR dan pemerintah terus melakukan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Pasal demi pasal dibahas melalui daftar isian masalah yang dibuat DPR. Namun, terdapat rangkaian proses penegakan hukum yang raib dari RKUHAP. Adalah penyelidikan. Tahapan ini menjadi penting bagi penegak hukum. Selain kepolisian, eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa penyelidikan bakal redup.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Shinta Agustina, menuturkan eksistensi KPK dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan redup karena RKUHAP hanya menyebut institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Menurutnya, situasi itu akan membahayakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang kini gencar dilakukan KPK sebagai motor utama.

Shinta mengatakan, pelemahan pemberantasan korupsi kian kencang jika ditelisik beberapa ketentuan dalam RKUHAP, antara lain betapa luas kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Soalnya, tidak hanya dapat menentukan upaya paksa, tetapi juga ranah boleh tidaknya penyadapan harus mendapat persetujuan HPP. “Berbagai pengaturan dalam RUU-KUHP dan RUU-KUHAP jelas membunyikan lonceng senjakala bagi pemberantasan korupsi, bukan hanya bagi KPK,” ujarnya.

Senada, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan peniadaan penyelidikan dalam RKUHAP patut dipertanyakan dasar pertimbangan maupun filosofinya. Jika hanya alasan efisiensi biaya, menurutnya, tidaklah masuk akal. Lagi pula, lembaga antirasuah itu tak memiliki kewenangan penghentian penyidikan. Sebaliknya, lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan menghentikan perkara di tingkat penyidikan hanyalah kepolisian dan kejaksaan.

“Karena dengan tidak adanya “penyelidikan” akan berapa banyak koruptor yang lolos dari jeratan hukum KPK,” ujarnya.

Abdul mengatakan, KPK akan mengalami kesulitan dalam hal menuntut perkara jika tidak didahului dengan tindakan memvalidasi sejumlah bukti tindak pidana korupsi di tingkat penyelidikan.

“Jika pertimbangan mengamputasi kewenangan KPK, maka ini merupakan konspirasi paling jahat dari para koruptor berbulu penyelenggara negara,” katanya.

Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengamini pandangan Shinta dan Abdul Fickar.

Menurutnya, penyelidikan dalam rangka proses penegakan hukum semestinya tak dihilangkan dari RKUHAP, tapi justru penyelidikan diperkuat.

Menurutnya, penyelidikan memberi ruang bagi masyarakat yang dituduh maupun aparat yang menjalankan tugas penegakan hukum untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. “Proses penyelidikan itu masih perlu,” ujarnya.

Adang yang tercatat sebagai anggota Panja RKUHAP itu lebih jauh berpandangan, pembahasan soal subtansi peniadaan penyelidikan dalam RKUHAP masih menuai perdebatan. Makanya, Adang menilai perlunya dilakukan pendalaman agar nantinya tidak berdampak pada proses penegakan hukum. Terkait penyadapan, ia setuju KPK harus tetap memiliki kewenangan tersebut.

TERPISAH, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa posisi KPK tidak sedang dalam posisi menolak RKUHAP dan RKUHP. Menurutnya, KPK hanya meminta kepada pemerintah dan DPR untuk sebisa mungkin menunda atau menangguhkan pembahasan kedua RUU ini. KPK melihat ada beberapa hal yang sangat krusial jika pembahasan RUU terus dipaksakan, diantaranya akan memnggangu upaya pemberantasan korupsi.

“Oleh karena itu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk meminta kepada pemerintah dan DPR menangguhkan sementara pembahasan,” katanya.

Abraham menjelaskan, ada beberapa hal mengapa KPK meminta penundaan pembahasan RKUHAP dan RKUHP. Pertama, di dalam RKUHP, sifat kejahatan luar biasa dari korupsi itu menjadi tereliminir dalam Buku II RKUHP. Menurut Abraham, sifat ekstraordinary crime (seperti narkoba dan terorisme) menjadi hilang kalau dimasukkan ke Buku II RKUHP. Konsekuensinya, lembaga-lembaga yang punya kompetensi seperti KPK, PPATK dan BNN menjadi tidak relevan lagi. Lembaga-lembaga ini bisa bubar apaila UU yang sifatnya luar biasa masuk dalam Buku II. Kedua, berbicara mengenai substansi. Abraham mengatakan, ada beberapa substansi yang bisa menghambat pemberantasan koruspi, misalnya kewenangan penyelidikan menjadi hilang. Padahal, fungsi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPK sangat berguna untuk memberantas korupsi.

Ketiga, delik-delik atau aturanaturan terkait penyuapan dan gratifikasi yang ada di UU Korupsi, bisa tidak masuk lagi dalam delik korupsi, tapi masuk dalam delik yang berhubungan dengan jabatan.

“Misalnya, PN menerima suap.

Maka hal itu tidak akan bisa disidik KPK kalau kejahatan berupa suap menyuap ini dimasukkan dalam delik pidana jabatan karena tidak masuk dalam delik korupsi,” jelas Abraham.

Keempat, kewenangan penyitaan.

Abraham mengatakan, dalam RUU ini ditegaskan bahwa kewenangan penyitaan harus seizin hakim pendahuluan dan izin pengadilan. Menurutnya, hal ini akan menghambat cara kerja KPK. Kelima, waktu penahanan yang diberikan dalam tahapan penyidikan selama 5 hari. Menurut Abraham, kejahatan white collar crime akan sulit dirampungkan pemberkasannya untuk masuk ke penuntutan. “Kalau ini tetap diteruskan akan menghambat pemberantasan korupsi,” tandasnya.(INT/BBS)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lebih jauh mengatakan penyadapan diperlukan dalam rangka untuk mendeteksi kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana. Nah, penyadapan dilakukan pada tahap penyelidikan. Begitu pula operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK biasanya masih dalam tahap penyelidikan. Itu sebabnya, penyelidikan tak dapat dihilangkan begitu saja.

“Tapi prinsipnya saya menilai penyadapan itu setuju. Hanya tinggal mekanismenya bagaimana menyadapa itu agar tidak setiap orang dengan mudah disadap,” mantan Wakapolri itu.

Anggota Komisi III lainnya, Eva Kusuma Sundari berpendapat pemerintah dan Panja RKUHAP kurang berkoordinasi. Terutama terhadap unsur penyidik kepolisian dan kejaksaan.

Pasalnya kedua unsur penegak hukum itu kerap berbeda pendapat terkait otoritas masing-masing dalam proses penegakan hukum.

“Termasuk tidak dimasukannya KPK dalam tim Pansus pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, draf awal RKUHAP adalah inisiatif pemerintah. Termasuk rancangan kewenangan masing-masing penyidik. Ia berpendapat kritikan publik yang dialamatkan ke DPR adalah tidak tepat. Pasalnya itu tadi, pihak yang merancang RKUHAP adalah pemerintah.

“Jadi, pengusung pembaharuan hukum termasuk penghilangan otoritas khusus KPK adalah pemerintah. Jadi tanyakan ke mereka (pemerintah, red). Jika tujuannya mau penertiban dan konsistensi untuk integrated criminal justice system, apakah sudah distudy dampaknya bagi efektifitas pemberantasan tipikor,” pungkas politisi PDIP itu.

Permintaan penghentian pembahasan RKUHAP dan RKUHP tampaknya tidak hanya datang dari kalangan koalisi masyarakat sipil. KPK rupanya memiliki keresahan yang sama. KPK melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditembuskan kepada DPR, Komisi III, Menkumham, serta Panja RKUHAP dan RKUHP. Beragam tanggapan bermunculan dari anggota Komisi III DPR. Komisi III yang awalnya mengagendakan pembahasan RKUHP dengan pemerintah menjadi runyam karena diwarnai perdebatan soal lanjut tidaknya pembahasan. Anggota Komisi III Ahmad Yani mengatakan, sikap dari Fraksi PPP tetap melanjutkan pembahasan. Ia menyayangkan sikap KPK dengan melayangkan surat kepada presiden yang ditembuskan ke DPR. Yani berpendapat, tindakan KPK merupakan bentuk intervensi terhadap pemerintah dan DPR dalam pembentukan UU. Ia meminta agar pimpinan komisi segera melakukan pemanggilan terhadap pimpinan KPK. Dalam surat tersebut, ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad.

“Bagi saya ini sudah mengintervensi pembentukan UU. Surat pimpinan KPK Abraham Samad meminta kita untuk tidak melakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya di Gedung DPR, Rabu (19/2).

Anggota Komisi III lainnya, Sarifudding Sudding, mengamini pandangan Yani. Menurutnya, tugas DPR adalah membuat UU. RKUHAP dan RKUHP merupakan inisiatif pemerintah.

Sepanjang tidak ada keputusan pemerintah untuk menarik RKUHAP dan RKUHP dari DPR, maka pembahasan tetap dilanjutkan.(INT/BBS)

Peniadaan Penyelidikan dalam RKUHAP Menuai Perdebatan PENYELIDIKAN merupakan upaya awal untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana.

Penyelidikan juga upaya untuk mendapatkan alat bukti yang cukup untuk kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Namun jika disetujui, dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) upaya penyelidikan akan ditiadakan. Sikap pro dan kontra pun menyeruak, baik dari kalangan LSM maupun di DPR. Anggota Panja RKUHAP Harry Witjaksono berpandangan, kewenangan penyelidikan dalam RKUHAP akan disatukan menjadi bagian dari rangkaian penyidikan. Meski masih menuai perdebatan di komisi yang membidangi hukum itu, Fraksi

Demokrat mendukung peniadaan penyelidikan.

“Sebenarnya bukan hilang, penyelidikan itu tidak dijadikan satu bidang tersendiri. Menurut pak Andi Hamzah selaku konseptor memang penyelidikan itu bagian dari penyidikan,” ujarnya di Gedung DPR. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, pendekatan RKUHAP lebih kepada hak asasi manusia. Menurutnya, pemanggilan terhadap seseorang harus jelas statusnya. Penegak hukum tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap seseorang tanpa ada kejelasan status.

“Tapi sampai sekarang masih perdebatan, karena polisi belum mau,” ujarnya.

Harry beralasan sepanjang

adanya hakim pemeriksa pendahuluan, penyidikan akan dapat dikontrol dengan ketat.

Menurutnya, dengan pengawasan hakim pemeriksa pendahuluan itulah penyelewengan di setiap tahapan proses hukum dapat diminimalisir. “Jadi apanya yang dikhawatirkan. Tidak usah khawatir,” katanya.

Anggota Panja RKUHAP lainnya Taslim sependapat dengan Harry. Menurutnya, dalam penyelidikan belum ada suatu tindak pidana. Makanya, penegak hukum belum diperbolehkan memanggil seseorang.

Taslim beralasan hak asasi manusia harus dikedepankan meski pun dalam rangka membongkar suatu tindak pidana.

“Jangan sampai penyelidikan itu sudah dipanggil-panggil padahal belum ada tindak pidananya. Kalau penyelidikan saja sudah dipanggil dan sudah melanggar dan juga sisi jangan kriminalisasi. Belum apa-apa sudah dipanggil dan tidak ada kepastian dan menjadi wilayah abu-abu,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu berpandangan, penyelidikan merupakan bagian dari tugas intelijen. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan dan rujukan untuk meniadakan penyelidikan dan digabungkan dalam rangkaian penyidikan.

Menurutnya, tugas intelijen mesti kuat untuk mencari informasi dari data yang merupakan bagian dari penyeli-

dikan. Taslim berpendapat, peniadaan penyelidikan dalam rangka penguatan intelijen.

Dalam Pasal 1 ayat (1) RKUHAP menyebutkan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”.

Dalam RKUHAP tidak sedikit pun menyebutkan ‘penyelidikan’.

Hal ini pula yang menjadi kekhawatiran sebagian kalangan.

Bagaimana dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam melakukan operasi tangkap tangan maupun penyadapan, diawali dari tahap penyelidikan.

Anggota Panja RKUHAP

lainnya Nudirman Munir tak sependapat peniadaan penyelidikan dalam RKUHAP. Menurutnya, pembahasan RKUHAP di Panja soal penghapusan penyelidikan masih perdebatan.

Nudirman berpendapat penyelidikan mesti terpisah dengan penyidikan.

Ia beralasan dalam tahap penyelidikan belum ditetapkan seseorang sebagai tersangka.

Tetapi baru mencari ada tidaknya sebuah tindak pidana. Nudirman berpendapat jika penyelidikan dan penyidikan dijadikan satu, maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

“Terpenuhi unsur delik orang sudah dijadikan tersangka, harusnya kan belum dulu dia.

Dipanggil, kemudian dimintakan

keterangan kan itu biasa saja. Jadi sepakat tetap terpisah (penyelidikan dan penyidikan, red),” ujar politisi Partai Golkar itu.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Suhardi Alius, menyerahkan kepada pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHAP. Namun meski secara tidak tegas, Suhardi tak menyetujui penghapusan penyelidikan dalam RKUHAP. Menurutnya untuk mengungkap sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan.

“Sekarang selama ini penyelidikan bagian dari langkah proses penegakan hukum untuk kemudian ditingkatkan ke penyidikan dan itu kan butuh waktu,” pungkasnya.(INT/BBS)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 3 MARET 2014

Sri Hidayanti Ketua Baitul Mal Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati, Senin (17/2), di aula kantor bupati setempat melantik Hj Sri Hidayanti LC sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang.

Hamdan Sati pada acara pelantikan Kepala Baitul Mal tersebut mengatakan, peran Baitul Mal sangat penting, karena lembaga tersebut bukan saja berperan dalam melindungi dan mengembangkan harta wakaf, tapi juga menghimpun zakat, infaq dan sadaqah.

Lalu harta tersebut diproduktifkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Hamdan berharap, zakat, infaq, dan sadaqah dijalankan sesuai dengan peraturan dan

amanahnya, begitu juga harta agama, dalam hal ini termasuk zakat fitrah, zakat hasil perdagangan usaha kecil, hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil perkebunan serta zakat emas dan perak. ”Saya berharap agar Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang Periode 2014-2018 untuk dapat lebih meningkatkan sosialisasi kepada para muzaki agar pendapatan dari penerima zakat, infaq, dan sadaqah dapat ditingkatkan sehingga jangkauan penyalurannya menjadi lebih luas, di samping itu juga peningkatan PAD," katanya.

Sri Hidayanti sendiri merupakan wanita pertama yang menjabat Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang.(BSO)

Kodim Laksanakan Simulasi Pengaman Pemilu LANGSA - Komando Distrik Militer (Kodim) 0104/Atim Melaksanakan Simulasi Pengamanan Pemilu yang melibatkan 1 SSK pasukan PHH dari Kodim 0104/Atim bersama menwa (resimen mahasiswa) dari perguruan tinggi yang ada di Kota Langsa. Simulasi yang juga melibatkan unsur terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran itu, dipusatkan di Makodim setempat, Senin (17/2).

Simulasi diawali dengan aksi massa yang awalnya hanya melakukan orasi di depan Kantor KIP Langsa. Namun massa mulai beringas dan mulai kepada tindakan anarkis dengan membakar ban bekas serta mencoba menerobos masuk gedung KIP. Selanjutnya, pasukan pengaman dari TNI yang melakukan tugas bantuan ke Pada Polres Langsa mencoba melakukan negosiasi dengan perwakilan massa. Namun tetap tidak berhasil dan tidak menyurutkan aksi. Bahkan massa semakin beringas sehingga terjadi aksi

saling dorong dengan pasukan PHH. Situasi kembali tenang ketika pimpinan aksi dapat diamankan dan massa yang anarkis berhasil dibubarkan.

Itulah sekelumit sekenario penanggulangan huru-hara dalam pelaksanaan Pemilu 2014 tersebut, yang melibatkan 1 SSK pasukan PHH dari Kodim 0104/Atim bersama unsur menwa.

Dandim 0104/Atim Letkol Inf Mujahidin SH mengatakan, pelaksanaan simulasi penanganan rusuh massa menjelang pelaksaan Pemilu 2014 adalah dalam rangka antisipasi untuk mendukung pemilu damai.

Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan juga untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit di jajaran Kodim 0104/ Atim dalam optimalisasi kesiapsiagaan satuan untuk membantu tugas Polri pada pelaksanaan pemilu. "Begitu pun, dandim tetap berharap Pemilu 2014 dapat berlangsung dengan tertib, aman, jujur, dan adil," katanya.(BSO)

Aceh Timur Diupayakan Jadi Sentral Kedelai ACEH TIMUR - Kabupaten Aceh Timur berupaya menjadikan daerah itu sebagai daerah sentral kedelai di Aceh.

Hal itu tidak terlepas dari adanya keseriusan pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan penuh bagi daerah itu, sehingga untuk masa mendatang hal tersebut benar dapat terwujud.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama’un, ketika memberikan sambutannya pada kegiatan sosialisasi Pencanangan Percepatan Kegiatan PAT (Perluasan Areal Tanam) Kedelai Tahun 2014, di Lapangan Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Senin (17/2).

Menurutnya, peluasan areal taman kedelai itu ditetapkan di enam kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiangm dan Aceh Timur. Namun, dari keenamnya, Kabupaten Aceh Timur mendapat kuota yang sangat luas yakni 26 ribu hektar.

“Dalam rangka penanaman kedelai ini direncanakan tiga kali musim tanam, yaitu pada Fe-

bruari sampai Maret yakni seluas 16 ribu hektar, Mei hingga Juni seluas 5 ribu hektar,” sebutnya.

"Sedangkan pada periode Oktober hingga November ditambah lagi 5 ribu hektare,” sambung Syahrul.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Aceh Timur Ir H Anas Johan MM mengatakan, tahun ini daerah tersebut mendapat berbagai macam kegiatan yang bersumber dari APBN, di antaranya program SL-PPT pengembangan jagung hibrida seluas 2 ribu hektar pada 102 gampong atau desa dengan mencakup 145 kelompok tani.

"Selain itu juga terdapat pengembangan kawasan sentral jangung hibrida seluas 100 hektar pada 18 desa yang mencakup 19 kelompok tani, pengembangan kedelai seluas 1.000 hektar pada 54 gampong yang juga mencakup 62 kelompok tani. Perluasan Areal Tanam (PAT) kedelai seluas 2.600 hektar yang berada di 511 gampong dan mencakup 964 kelompok tani," katanya.(BSO)

Komdes PG Langsa Silaturahmi dengan Anggota DPRA LANGSA - Komisariat Desa Partai Golkar (Komdes PG) Kota Langsa, Selasa, mengadakan silaturahmi dengan anggota DPRA Fraksi Partai Golkar Yuniar SP MSi di kediamannya di Kota Langsa.

Pertemuan yang bisa dikatakan setengah resmi institusi partai itu, bertindak sebagai moderator sekaligus mewakili Ketua Rombongan Komdes M Nur. Yuniar SP MSi yang akrab disapa Yuni menyambut secara kekeluargaan kehadiran silahturahmi komdes.

Yuni mengapresiasi atas keakraban serta yang begitu kompak dan bersatu sesama komdes partai berlambang pohon beringin itu.

Dalam pertemuan itu Yuni berpesan agar menjaga kekompakan yang telah terbina selama ini dan jangan gara-gara mendukung berlainan caleg jadi putus hubungan persahabatan.

"Partai Golkar tidak meng-

hendaki hal yang demikian, karena Partai Golkar masih mempunyai martabat," demikian ungkap Yuni.

Sementara itu, M Nur selaku kepala rombongan yang juga Ketua Kecamatan PG Langsa Lama, usai acara silahturahmi, kepada koran ini mengatakan, maksud dan tujuan silahturahmi adalah sekaligus menyampaikan bahwa seluruh Komdes PG Langsa dengan secara tulus mendukung kembali Yuni untuk duduk di DPRA untuk perode kedua.

"Tentunya kami mempunyai alaasan yang kuat untuk mendukung Beliau, karena Yuni adalah satu-satunya caleg untuk DPRA dari Partai Golkar asli kelahiran Kota Langsa dan hingga ini masih berdomisili di Kota Langsa. Dan selama periode lima tahun terdahulu, Yuni terus tetap akrab dan tidak sombomg dengan pengurus partai di tingkat desa," ungkap M Nur.(YANTO)

Warga melihat kondisi pintu rumah milik Husaini Calon Legislatif (Caleg) Partai Nasdem yang terbakar akibat dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal pada Jumat (21/2) sekitar pukul 02.00 WIB, di Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Jumat (21/2).

Jelang Pemilu, aksi kekerasan, teror, pengrusakan atribut dan mobil partai, pemberondongan posko pemenangan, penganiyaan, terus terjadi di kabupaten itu.

Pengurus Parpol Aceh Timur Ikrarkan Pemilu Damai

ACEH TIMUR - Para pengurus partai politik nasional dan lokal di Kabupaten Aceh Timur mengucapkan serta menandatangani ikrar untuk mewujudkan Pemilu 2014 yang jujur, adil, damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ikrar pemilu damai itu berlangsung di Aula Mapolres Aceh Timur, Selasa (18/2), turut dihadiri unsur muspida, Ketua DPRK, MPU, MAA, serta para calon anggota legislatif.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir mengatakan, sampai saat ini wilayah kabupaten tersebut masih dapat dikatagorikan kondusif.

Unsur Muspida Kabupaten Aceh Timur, pengurus partai politik nasional dan lokal, para caleg, ketika berikrar pemilu damai diaula Mapolres Aceh Timur.

Ia berharap ikrar pemilu damai ini betul-betul diimplementasikan, sehingga seluruh tahapan Pemilu 2014 berjalan lancar dan aman.

“Kalau ada riak-riak kecil, maka hendaklah segera diselesaikan secara arif dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Ketua KIP Aceh Timur Ismail, mengatakan Pemilu merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat, di mana lembaga tersebut bertugas melaksanakan Pemilu.

“KIP Aceh Timur telah melaksanakan berbagai tahapan untuk pelaksanaan tersebut, mulai dari persiapan, bahkan saat ini pihaknya juga telah mempersiapkan tahaptahap kampanye,” tegasnya.

Menurutnya, seluruh peserta

yang mengikuti forum ikrar pemilu damai tersebut hendaknya tidak memprovokasi pihak-pihak lainnya dalam kegiatan pemilu.

Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun, mengharapkan agar pemilu yang akan berlangsung 9 April mendatang dapat berjalan dengan baik dan aman, di mana masyarakat saat ini sudah bersiap-siap untuk mengikuti pesta demokrasi itu.

“Kita berharap tidak adanya provokasi, tudingan, menjelekkan partai lain, serta tidak adanya fitnah maupun intervensi. Upayakan saling menghormati, menghargai, dan selalu membuka demokrasi bagi rakyat, sehingga pemilu nanti dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.(BSO)

MPU ACEH GELAR MUZAKARAH KEAGAMAAN:

MPU Harus Punya Konsep Kurikulum Dayah ACEH TIMUR - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh menggelar Muzakarah Keagamaan-I di Kabupaten Aceh Timur, Minggu (16/2) pekan lalu.

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib itu dihadiri puluhan ulama dari Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Hasballah M Thaib yang akrap disapa Rocky itu meminta MPU Aceh untuk sejalan dengan MPU Aceh Timur dalam menyusun

konsep peleburan kurikulum dayah ke dalam kurikulum sekolah umum, baik ke SD, SMP dan SMA/ SMK. “Ini tujuannya agar kurikulum sekolah benar-benar Islami di Aceh, karena Aceh sedang digalakkan Syariat Islam (SI),” kata Rocky.

Dia juga mengatakan, muzakarah sangat penting dilakukan oleh pihak MPU, bahkan MPU Aceh Timur mencapai lima kali dalam setahun menggelar muzakarah, namun realisasi dari rekomendasi muzakarah tersebut yang perlu

diawasi dan dikawal agar menjadi sebuah aturan ataupun yang disebut dengan qanun.

“Jika ini dilakukan, maka dalam proses perjalanannya hasil rekomendasi muzakarah tersebut akan menjadi acuan dasar dalam penerapannya nanti, terutama peleburan kurikulum dayah ke dalam kurikulum sekolah umum,” kata Bupati Rocky.

Sementara itu, Wakil Ketua MPU Aceh Prof DR Muslim Ibrahim MA dalam arahan sebelum membuka Muzakarah Kea-

gamaan-I menyebutkan, pihaknya sangat sepakat dengan usulan dan hasil putusan muzakarah ulama di Aceh yang telah merekomendasi peleburan kurikulum dayah ke dalam kurikulum sekolah umum.

“Kita juga sepakat ketika dalam pelaksanaan Syariat Islam dibumbui dengan berbagai gagasan lainnya yang dapat mengawal penerapan SI di Aceh secara kaffah,” katanya.

Sekretaris MPU Aceh Ir Saifuddin Puteh MSi dalam laporan

sebelumnya menjelaskan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama sehari penuh dan telah berlangsung di sejumlah kabupaten/kota lainnya di Aceh seperti Aceh Besar, Aceh Tamiang, Kota Langsa dan kini giliran Aceh Timur.

“Muzakarah keagamaan kali ini mengusung thema ‘Kriteria Pemimpin Islami’. Semoga kegiatan ini nantinya dapat menjadi acuan dasar dalam penerapan SI di Aceh secara lebih baik,” kata Saifuddin Puteh.(BSO)

Drs Marzuki Hamid MM Sambut Kegiatan LPPK LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah untuk mendukung pengelolaan keuangan di persyarikatan yang lebih tertib dan disiplin.

Hal tersebut disampaikan Marzuki Hamid dalam sambutannya pada acara Pelatihan Tata Kelola Sistem Informasi Akuntasi yang diselenggarakan oleh LPPK PW Muhammadiyah Aceh, Senin (17/ 2), di Hotel Kartika Langsa.

"Jangan sampai kita membuat kesalahan-kesalahan bersifat administrasi karena hal itu akan mendatangkan persoalan yang jauh lebih rumit dan lebih berat pada kita semua. Artinya kesalahan

sedikit saja dalam pengelolaan keuangan akan menimbulkan berbagai tafsiran termasuk mungkin tuduhan penyelewengan," katanya.

Marzuki berharap mulai dari hulu ke hilir pengelolaan keuangan harus bisa dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, sama halnya dengan proses pertanggungjawabannya mulai dari hilir ke hulu, yang harus bisa dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

"Kita harus memahami, bahwa bagaimanapun tertib admisnistrasi, termasuk administrasi keuangan harus bisa dijamin. Jangan sampai kita membuat kesalahan-kesalahan bersifat administratif, karena hal itu akan mendatangkan persoalan yang jauh lebih rumit dan lebih berat pada kita semua," katanya.

"Untuk itu mulai saat ini Saudara mulailah laksanakan metode akuntansi dalam pengelolaan keuangan persyarikatan meskipun sifatnya masih sederhana. Intinya pada pencatatan dan adanya alat bukti dalam setiap transaksi keuangan.

Di samping itu, pelaporan keuangan dan pembinaan dalam bentuk pemeriksaan keuangan seyogyanya dilaksanakan setiap tahun," sambung Marzuki.

Hal lainnya, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dapat terus menjadi pionir dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

"Semoga dari hasil pelatihan ini nantinya akan memberikan contoh bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dilaksanakan. Untuk itu,

saya sangat berharap kepada seluruh peserta, untuk dapat memanfaatkan kegiatan diklat ini dengan sebaik-baiknya.

Pahamilah semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebab tanpa peran saudara-saudara, maka sulit bagi kita semua untuk bisa mewujudkan Indonesia bersih korupsi," paparnya.

Acara yang digelar selama dua hari dari tanggal 15-16 Februari di Hotel Kartika Kota Langsa Aceh tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua PW Muhammadiyah Aceh Prof Dr H Alyasa' Abubakar MA yang membawakan materi, "Peranan Muhammadiyah Dalam Menjadi Kontrol Sosial Terhadap Pemerintah". Dilanjutkan dengan ceramah umum oleh Wakil Ketua

MPR RI Dr Ahmad Farhan Hamid MS, disusul Ir Hj Ferry Soraya MSIE dengan membawakan materi, "Peranan Perempuan Dalam Penguatan dan Pengawasan Organisasi Sosial".

Sedangkan Hj Lilis Maryasih SE MSI Ak dengan materi, "Sistim Informasi Akuntasi Persyarikatan Muhammadiyah (SIAPM)", kemudian pada Minggu (16/2) dilanjutkan dengan materi, "Tata Kerja, Pedoman Pemeriksaan dan Kode Etik (LPPK) Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan".

Selanjutnya topik "Praktek Penggunaan Software SIAPM dan Entry Data Real Kekayaan Muhammadiyah, AUM dan Ortom" yang dibawakan Hj Lilis Maryasih bersama Devisi Informasi dan Tehknologi.(BSO)

DI BIREUN:

Tak Lulus CPNS, Mantan Kombatan GAM Tinju Kepala BKPP BIREUN - Suryadi, tenaga honerer kategori dua (K2) di Bireun, nekat meninju wajah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bireun Drs M Isa Nsi di kantor korban, Rabu, gara gara tidak lulus CPNS yang diumumkan Selasa malam.

Selama ini, Suryadi bertugas sebagai satuan pengamanan (satpam) di Pukesmas Gandapura Bireun. Saat melakukan aksinya kemarin, Suryadi yang akrab disapa Tgk Saleum itu datang bersama seorang rekannya ke kantor BKPP setempat.

Kedatangan Suryadi dan temannya yang belum diketahui identitasnya itu terekam CCTV

kantor BKPP. Saat tiba Suryadi membawa selembar kertas yang disebut-sebut kartu ujian tes PNS K2. Tgk Saleum menunjukkan kertas itu kepada M Isa yang duduk di ruang kerja pegawainya, tepatnya di meja di luar ruang kerja M Isa. Tanpa menunggu lama, Suryadi langsung meninju wajah M Isa du kali, sehingga korban tersungkur. Sedangkan Suryadi bersama rekannya bergegas meninggalkan kantor BKPP. Melihat insiden itu, para pegawai kantor BKPP berupaya menolong atasannya dan membawa masuk M Isa ke ruang kerjanya. Kabar tentang pemukulan itu dengan cepat berkembang ke para pegawai

maupun honorer di Kantor Bupati Bireun yang berada satu atap dengan kantor BKPP. Informasi tersebut pun berhembus ke publik, sehingga sejumlah pegawai dan warga berduyun duyun ke kantor pusat pemerintahan setempat.

Pascainsiden tersebut, puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Bireun, dibantu aparat Kepolisian Resor (Polres) Bireun, berjagajaga di kantor BKPP. Selanjutnya M Isa dimintai keterangan oleh aparat kepolisian. Kabag Humas dan Protokoler Setdakap Bireun Farhan Husein mengakui adanya kasus pemukulan. Namun, ia

tidak bisa berkomentar banyak terkait insiden yang menimpa Kepala BKPP Bireun itu.

Bupati Bireun, H Ruslan M Daud mengatakan, lulus tidaknya seorang honorer K2 bukan wewenang pemerintah daerah, tapi Tim Seleksi Nasional (Timselnal) dari Badan Kepegawain Negara (BKN) Pusat yang berkedudukan Jakarta.

“Pemerintah daerah tidak berhak menambah atau menguranginya,” kata Ruslan M Daud seraya menambahkan, peserta K2 dari Bireun merupakan tenaga honorer pemerintahan sebelumnya, yang diupayakan menjadi pegawai.

Menurut Bupati Ruslan,

terjadinya kesalahpahaman antara salah seorang peserta tes K2 dengan kepala BKPP Bireun hendaknya tidak melebar dan bisa diselesaikan segera menurut prosedur hukum yaqng berlaku.

Bupati mengharapkan peserta K2, masyarakat, dan berbagai eleman lainnya tidak termakan isu yang menyesatkan. “Kami sudah berkali kali memohon kepada Menpan RB agar jumlah yang lulus lebih banyak. Namun, yang terkabul atau yang lulus sangat terbatas. Kami mohon agar semua pihak berpikir bijak dan arif bahwa kelulusan di tentukan oleh Panselnas di Jakarta berdasarkan nilai hasil testing,” ujarnya.(YAN)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 3 MARET 2014

SUMUT

RAPBD Langkat TA 2014 Rp1,787 Triliun STABAT - Dalam Sidang Paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Wakil Ketua Drs Abdul Khair, Suhardi Surbakti, dan Surialam, Senin (17/2, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Langkat Tahun Anggaran 2014.

Menurut Ngogesa, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2014 antara lain adalah upaya lanjut untuk menanggulangi kemiskinan akibat masih rendahnya kapasitas produksi dan askes terhadap sumber daya produktif masyarakat, termasuk kondisi infrastruktur.

Pada kesempatan itu bupati juga menyerahkan Rancangan

APBD 2014 sebesar Rp1,787 triliun dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp1,207 triliun dan belanja langsung Rp580,273 miliar, kepada Ketua DPRD Langkat yang diterima Wakil Ketua DPRD Langkat Drs Abdul Khair MM didampingi wakil ketua lainnya, Suhardi Surbakti dan Surialam.

Sementara masing-masing delapan fraksi menyampaikan pandangan yang secara umum menyoroti tentang peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas pendidikan juga sektor pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), di mana kabupaten Langkat mempunyai potensi sumber-sumber PAD yang memungkinkan untuk ditingkatkan.(JUL/A)

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST atas nama Presiden RI melantik H Ngogesa Sitepu SH dan Drs H Sulistianto MSi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat Periode 2014-2019 di Gedung DPRD Langkat, Kamis (20/2).

H Ngogesa - Sulistianto Pimpin Langkat 5 Tahun ke Depan Wakil Ketua DPRD Langkat Drs Abdul Khair (dua dari kiri) sedang berjabat tangan dengan Bupati Langkat (kanan) saat menerima nota R-APBD TA.2014 di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Langkat Stabat.

Pemkab Sergai Gelar Pembinaan Jasa Konstruksi SEI RAMPAH - Pemkab Sergai Menyambut baik kegiatan pembinaan jasa konstruksi. Hal ini dikatakan Bupati Sergai Ir H Soekirman, Senin (17/2), di Ruang Bluesky Hotel Antares Jalan SM Raja Medan. Menurutnya ini sejalan dengan selalu berubah-ubahnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. "Kita harus jeli mencermatinya agar tidak salah menerapkan langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 junto Perpres Nomor 70 tahun 2010 wajib dilakukan melalui eprocurement," katanya.

Bertindak sebagai narasumber Perwakilan Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Kementerian Pekerjaan Umum Ir Kimron Manik MSc dan dari Polmed DR Edi Usma.

Bupati melanjutkan, untuk itu diharapkan kepada para penyedia jasa konstruksi tidak hanya berfokus pada persyaratan administrasi saja tetapi harus tepat waktu, kualitas pekerjaan sesuai dalam kontrak sehingga dapat dipantau dan dinilai serta dievaluasi dengan baik dan benar.

Penyedia jasa konstruksi harus memiliki kemampuan secara teknis untuk melaksanakan pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten ini.

Kepada peserta agar besungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, karena selain mendapatkan bimbingan dan pengetahuan juga dilatih tentang cara mengikuti pengadaan barang jasa secara elektronik. Yang nantinya dapat menjadi "pemenang dikandang sendiri" sehingga dapat membangun Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dengan kualitas pekerjaan yang baik serta mampu bersaing di level nasional," katanya.

Selain itu, kata Soekirman, pengetahuan dan wawasan harus dapat diimplementasikan untuk membangun dan hendaknya selalu berkoordinasi serta saling bertukar informasi dengan pemerintah, sehingga memberikan pertumbuhan dan perkem-

bangan dalam dunia usaha yang tepat sasaran agar bermanfaat bagi masyarakat. "Dalam menjalankan pekerjaan haruslah melaksanakan trisukses yakni sukses administrasi dan regulasi, sukses pelayanan publik serta sukses pertanggungjawaban," katanya.

Di akhir sambutan Soekirman mengatakan, bekerja itu harus bermutu, tepat waktu dan layak harga, itulah yang disebut kerja profesional.

Sementara itu Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W Husaini MSce MSi, melalui Ir Kimron Manik MSc memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Sergai atas terselenggaranya kegiatan itu, karena merupakan suatu langkah strategis dalam upaya mendorong pengembangan jasa konstruksi. Selain itu karena tuntutan adanya transparansi dalam penyelenggaraan usaha konstruksi agar terciptanya persaingan usaha yang sehat.

"Pekerjaan konstruksi merupakan suatu proses yang dalam pelaksanaannya memerlukan penanganan oleh badan usaha atau perseorangan yang mempunyai kompetensi andal di bidangnya.

Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan serta kompetensinya. Kegiatan ini merupakan bukti nyata konsistensi Pemkab Sergai dalam mengembangkan jasa konstruksi didaerahnya yang sesuai dengan amanat UU tentang jasa konstruksi," katanya.

Untuk itu kepada para peserta dia berharap, agar materi yang disampaikan akan mampu diserap, mengingat pelaksanaan pemberdayaan penanggung jawab badan usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat jasa konstruksi secara mandiri.

"Di samping itu diharapkan juga agar kita dapat berkomitmen untuk selalu bertindak responsif positif demi terciptanya para tenaga kerja konstruksi yang profesional dan badan usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing di Kabupaten Sergai," imbuhnya.(ARM)

Bupati Sergai Ir H Soekirman, memberi sambutan pada kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

STABAT - Setelah melalui tahapan pemilukada pada Oktober 2013 lalu dan memperoleh hasil fantastis 256.896 suara (62,56 persen), H Ngogesa Sitepu SH yang berpasangan dengan Drs H Sulistianto MSi, Kamis (20/2), resmi dilantik di Gedung DPRD Kabupaten Langkat. Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST atas nama Presiden RI, melantik berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.12-315 dan 132.12-316 tertanggal 4 Februari 2014 Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat Periode 2014-2019.

“Ini merupakan momen yang kita ditunggu, karena menjadi

puncak tahapan pemilukada yang telah berlangsung aman dan tertib. Dapat dipastikan berbagai elemen masyarakat menyaksikan proses dilantiknya pemimpin pilihan rakyat pada hari ini,” ujar Gatot.

Pelantikan ini, kata Gubsu, diharapkan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi kesejahteraan Rakyat Langkat. Khusus kepada H Ngogesa yang merupakan masa jabatan kedua, momentum itu hendaknya dijadikan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi bagi masyarakat.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Langkat H Rudi Hartono Bangun SE, dihadiri puluhan pejabat dae-

rah maupun unsur Muspida Langkat, tokoh agama, pemuda dan masyarakat di antaranya tampak Ketua DPRDSU H Saleh Bangun, Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan, Wagubsu HT Erry Nuradi, Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ajib Shah, Tuan Guru Babussalam Syech Hasyim Al Syarwani, Bupati Labura Kharuddinsyah, Bupati Batubara OK Arya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Aceh Tamiang, Walikota Binjai HM Idaham, Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe, Wagub Sergei serta sejumlah kepala daerah lainnya.

H Ngogesa yang kembali dipercaya masyarakat dengan wakilnya

kali ini Sulistianto bukan tanpa alasan. Sejak memimpin Langkat lima tahun silam, sejumlah gebrakan dipraktekkan melalui program-programnya yang menyentuh sendi kehidupan masyarakat di berbagai sektor.

Belum lagi sederet prestasi dan penghargaan tingkat nasional pun diukir menaikkan harkat dan martabat Kabupaten Langkat yang dikenal sebagai "bumi bertuah" tanah kelahiran Pahlawan Nasional Raja penyair T Amir Hamzah.

Sosoknya yang dikenal berani namun santun serta merakyat sangat diidolakan masyarakat.

Kerap kali Ngogesa tak sungkan merogoh dana pribadinya bagi

pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya mengingat keterbatasan APBD yang ada. Hal itu membuat dirinya berbeda dari kebanyakan pemimpin dan dikenal suka menolong sesama. Dukungan masyarakat dari berbagai golongan pun tanpa direkayasa mengalir deras agar dirinya kembali memimpin Langkat. Tak heran perolehan suara cukup besar didapatkan ungguli tiga kandidat lainnya.

Kini Langkat dengan mottonya "Bersatu Sekata Berpadu Berjaya" dinakhodai H Ngogesa Sitepu dengan wakilnya Sulistianto, akan terus berbenah melanjutkan program pembangunan lima tahun kedepan.(JUL)

Bupati Sergai Lantik Pejabat Eselon II Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH memberi ucapan selamat kepada Sekda dr H Indra Salahudin MKes MM pada acara pelantikan yang berlangsung di Serambi Jentera Malay rumah dinas bupati, Rabu (19/2).

INDRA SALAHUDIN SEKDA LANGKAT DEFINITIF

Bupati: Lakukan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja SKPD STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH mengambil sumpah janji jabatan dr H Indra Salahudin MKes MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat pada acara pelantikan yang berlangsung di Serambi Jentera Malay rumah dinas bupati, Rabu (19/2). Indra yang sebelumnya telah dihunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) sekda selama beberapa bulan terakhir dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho Nomor 821.23/ 451/2014 tertanggal 17 Februari 2014.

Dalam pelantikan yang turut dihadiri unsur muspida di antaranya Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIK, Kajari Stabat Henderi SH, Ketua PN Ahmad Yasin SH, dan seluruh ka SKPD, bupati menyampaikan, kedudukan sekda yang merupakan jabatan tertinggi di PNS punya peranan sangat penting dan strategis dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial masyarakat.

Oleh karenanya, kata Ngogesa, berhasil tidaknya tugas sangat bergantung pada kepiawaian manejerial dan seni sekda menata, mengelola serta memberdayakan perangkat organisasi sehingga semuanya berfungsi optimal. Berkaitan

dengan hal itu, lebih lanjut Ngogesa minta agar sekda segera melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap tugas-tugas perangkat daerah.

“Lakukan identifikasi terhadap gejala permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang menyangkut urusan wajib maupun pilihan,” ujar bupati yang menjabat dua periode tersebut.

Tiga poin penting juga ditekankan yakni meningkatkan disiplin aparatur melalui "reward and punishment" sesuai ketentuan, menjaga serta meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional sesuai visi misi pemerintah. Juga melakukan terobosan kreatif dan inovatif untuk tumbuh kembangnya prekonomian daerah serta terpeliharanya harmonisasi di masyarakat dengan memberdayakan seluruh tugas dan kewenangan di masing-masing SKPD. “Perlu disadari, tuntutan masyarakat terhadap kinerja birokrasi semakin tinggi, rakyat semakin cerdas memahami hak-haknya, ini bentuk keberhasilan pembangunan yang patut disyukuri sekaligus tantangan guna menguatkan komitmen keberpihakan pada kepentingan rakyat,” tuntas Bupati Ngogesa.(JUL)

SERGAI - Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan suatu proses yang normal dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Hal tersebut merupakan bentuk penyegaran, promosi. dan kaderasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencapai kinerja terbaik dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta sukses administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Demikian dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman dalam sambutannya usai melantik 12 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sergai, Jumat lalu di Aula Sultan Serdang Kantor Bupati Sergai. Lebih lanjut dikemukakan Bupati H Soekirman, agar pelantikan ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai penempatan figur-figur pejabat pada jabatan dan kepentingan tertentu. "Namun dapat dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi yakni dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pembinaan karier pegawai pemerintahan," ujar bupati.

Prosesi pengambilan sumpah

jabatan dipimpin langsung Ir H Soekirman, di mana pejabat eselon II yang dilantik pada kesempatan itu adalah Drs Ahmad Zaki MAP menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, H Ifdal SSos MAP menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Aguslan Simanjuntak SE menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Drs Indra Syahrin MSi menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Drs H Rifai Bakri Tanjung MAP menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. serta Drs Joni Walker Manik MM menjadi Kepala Dinas Pendidikan.

Kemudian Henry Suharto SH dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, H Rapotan Siregar SH MAP menjadi staf ahli bupati bidang hukum dan politik, H Agus Tripriyono SE Ak, MM menjadi Asisten Administrasi Umum Setdakab, Gustian SE Ak MSi menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Seprinal SE Ak dipromosikan menjadi Pj Inspektur, dan Ir Prihatinah MSi dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sergai.(ARM)

Bupati Sergai saat melantik pejabat eselon II.

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

Wabup Sergai: Gunakan Produk Dalam Negeri SEI RAMPAH - Wabup Sergai Syahrianto SH meminta masyarakat untuk tetap menggunakan produk dalam negeri daripada produk impor.

Hal tersebut dikatakannya pada acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2011 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Rabu (19/2), di Aula Sultan Serdang Sei Rampah.

"Dalam upaya mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk import, pemerintah melalui

Kementerian Perindustrian RI menggalakkan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal ini sejalan dengan prinsip Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), P3DN diharapkan akan mampu mendorong sumber daya produktif di dalam negeri sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan efek penggandaan (multiplier effect) bagi perekonomian," paparnya. "'Multiplayer effect' adalah meningkatnya daya tarik investor di sektor industri, produksi dalam negeri dapat bekerja

optimum, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan riil masyarakat yang meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik.

Berlakunya kebijakan pasar bebas 2015 akan memberikan dampak tersendiri bagi produk lokal, di mana produk dalam negeri harus lebih dulu mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri," sambung Syahrianto.

Lebih lanjut wabup menyampaikan, P3DN ini merupakan amanat Inpres RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen

Perindustrian RI Nomor 15/MIND/PER/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen Perindustrian RI Nomor 16/MIND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Permen Perindustrian RI Nomor 17/M-IND/PER/2/2011 tentang Pembentukan POKJA dan Sekretariat TIM-NAS P3DN serta Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan ini, kata dia, mewajibkan instansi pemerintah

baik pusat maupun daerah untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD. Untuk itu wabup berpesan kepada para peserta agar dengan sungguh-sungguh mengikuti Sosialisasi ini karena dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang P3DN serta diharapkan agar dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Kepada narasumber Wabup mengucapkan terimakasih karena bersedia memberikan pengetahuan dan wawasan.(ARM)

KPK POS

13

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 3 MARET 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Bisa Jerat Tri Yulianto dengan Pasal 22 UU Tipikor KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sering menjerat koruptor dengan pasal-pasal yang terdapat di UU Tipikor. Meski begitu, ada beberapa pasal yang masih jarang digunakan KPK. Salah satunya adalah Pasal 22 UU Tipikor. Ketentuan ini sejatinya bisa digunakan untuk menjerat orang-orang yang dengan sengaja memberika keterangan tidak benar dalam penanganan kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK bisa saja menerapkan pasal itu terhadap saksi-saksi yang memberi keterangan tidak benar di persidangan.

Misalnya, saksi Tri Yulianto.

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat itu dinilai telah memberikan keterangan yang tak benar saat bersaksi di bawah sumpah dalam sidang perkara korupsi Rudi Rubiandini.

Tri mengaku tak pernah menerima uang dari Rudi di Toko Buah All Fresh.

Ia mengatakan pertemuannya dengan Rudi hanya kebetulan belaka. Ia bahkan menantang penuntut umum untuk membuka rekaman CCTV. Bambang menyatakan, Pasal 22 UU Tipikor mungkin saja diterapkan kepada Tri atau siapapun yang memberikan keterangan tidak benar.

Akan tetapi, KPK belum berniat menerapkan pasal tersebut kepada Tri. Bambang beralasan, untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak hanya bertumpu pada keterangan seorang saksi Tri. Ada saksi-saksi dan alat bukti lainnya, seperti petunjuk yang bisa digunakan penuntut umum. Rudi sendiri telah mengakui memberikan uang kepada Tri. “Jadi, penolakan Tri Yulianto tidak

menyebabkan tindak pidana Rudi tidak terbukti. Mudah-mudahan keterangan Rudi bisa dipadukan dengan alat bukti lain,” kata Bambang, Rabu (19/2).

Sementara, pengacara Rudi, Rusdi Arlond Bakar berharap penuntut umum bisa membuka rekaman CCTV di Toko Buah All Fresh untuk menunjukan adanya penyerahan uang dari Rudi kepada Tri. Kliennya meyakini telah memberikan sebuah tas ransel berisi uang THR kepada Tri untuk diberikan kepada Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana.

Ia tidak mengetahui apakah penuntut umum memiliki bukti lain terkait penyerahan uang tersebut.

Pasalnya, supir Rudi yang mengantar ke Toko Buah All Fresh tidak melihat peristiwa penyerahan uang dari Rudi kepada Tri. Supir Rudi, Asep Toni hanya melihat Rudi membawa tas ransel saat mampir di Toko Buah All Fresh.

Walau begitu, Rusdi menegaskan pemberian uang tersebut dipicu sindiran Sutan kepada Rudi.

Ketika itu, bulan ramadhan, Sutan sempat menyindir Rudi dengan mengatakan mau pergi ke luar negeri dan mau lebaran. “Sindiran begitu mungkin biasa menurut satu pihak, tapi menurut pihak lain bisa jadi hal serius,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam uraian dakwaan, Deviardi menyerahkan uang AS$300 ribu kepada Rudi di Gedung Plaza Mandiri pada 26 Juli 2013.

Dari uang AS$300 ribu itu, AS$200 ribu diberikan Rudi kepada Sutan melalui Tri di Toko Buah All Fresh, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan. Sementara, sisa uang disimpan Deviardi dalam safe deposit box.(HOL)

Suara KPK

Korupsi Hambalang, Pejabat Pembuat Komitmen Dituntut 9 Tahun JAKARTA - Kasus korupsi Hambalang kian berkembang. Eks Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Hambalang, Deddy Kusdinar dituntut 9 tahun penjara, denda Rp 300 juta ditambah wajib bayar uang pengganti Rp 300 juta subsidair 1 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum KPK I Kadek Wiradana dalam amar tuntutan menilai perbuatan Deddy memenuhi semua unsur dakwaan kedua, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Deddy melakukan korupsi yang rugikan keuangan negara sebesar Rp 463,668 miliar.

Terungkap di persidangan, sebagai PPK, Deddy mengatur perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan proyek pengadaan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor tahun anggaran 2010-2011 agar pengadaan dimenangkan perusahaan-perusahaan yang dikehendakinya.

Deddy tahu ada usulan penggunaan anggaran Rp125 miliar P3SON. Sesmenpora Wafid Muharam menunjuk Deddy jadi koordinator tim beranggotakan Sonny Apriantono (Dosen ITB), dan Lisa Lukitawati Isa (CV Rifa Medika).

Tugasnya buat desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek P3SON. Hasilnya, Sonny menemukan sederet masalah: tanah tak terdaftar di peta lahan BPN (Badan Pertanahan Nasional), kondisi tanah labil, ada sejumlah bangunan yang tak mungkin dihapus karena aset negara.

Deddy bersama Wafid, Lisa Lukitawati Isa, Paul Nelwan, Wiyanto alias Win Soehardjo, Sonny, Asep, Komisaris PT Metaphora Solusi Global (MSG) Muhammad Arifin dan Ida Bagus Wirahadi dari PT Adhi Karya

(AK). PT MSG adakan pertemuan untuk memaparkan desain proyek P3SON yang tak sesuai kondisi tanah Hambalang.

Meski tak layak, Wafid tetap menyedorkan desain Hambalang kepada Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Bahkan, Wafid minta Sonny membuat RAB senilai Rp2,5 triliun, dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan secara multiyears. Merasa proyek Hambalang berbau ketidakberesan, Sonny mundur.

Wafid akhirnya memakai master plan PT MSG. Diperoleh angka Rp2,5 triliun untuk fisik bangunan, biaya konsultasi perencana, manajemen konstruksi, dan pengelola teknis diprediksi menghabiskan Rp1,175 triliun, dan biaya peralatan Rp1,4 triliun.

“Terdakwa Deddy minta Asep menyampaikan hasil penghitungan RAB kepada Ida Bagus Wirahadi.

Lantas menyuruh Lisa dan Rio Wilarso melakukan korespondensi email dengan PT AK, PT MSG, PT Yodya Karya (YK), dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM) selama proses persiapan lelang,” papar Jaksa Kadek.

Untuk status tanah Hambalang, Wafid meminta M Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang membantu pengurusan di BPN. Anas Urbaningrum yang saat itu Ketua Fraksi Demokrat di DPR memerintahkan anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono mengurus hak pakai tanah untuk pembangunan P3SON Hambalang.

Ignatius lulus ngurus hak pakai atas tanah Hambalang. Fotocopy SK Kepala BPN No.1/HP/BPN/ 2010 tanggal 6 Januari diserahkan Anas kepada Nazaruddin. "Dalam pengurusan tanah, Nazaruddin dan Rosa menyerahkan uang Rp3 miliar kepada Kepala BPN Joyo Winoto," ungkap Jaksa.

Setelah mengantongi SK Kepala BPN, Menpora Andi dan

Sekmenpora Wafid bertemu sejumlah anggota Fraksi Demokrat dari Komisi X DPR dan Banggar, yakni Mahyuddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Nazaruddin untuk membahas programprogram Kemenpora. Mereka kembali bertemu di restoran Jepang, Gedung Arcadia Plaza Senayan.

Januari 2010, Kemenpora mengajukan usulan penambahan anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp625 miliar dalam APBN-P 2010. Tanpa melalui proses dengar pendapat, Mahyuddin selaku pimpinan Komisi X DPR dan Tim Pokja menandatangani persetujuan penambahan anggaran Hambalang Rp150 miliar. Anggaran tambahan disetujui menjadi Rp275 miliar.

Pejabat negara mulai bermain.

Wafid melalui Paul Nelwan meminta uang Rp500 juta kepada PT AK dan Rp100 juta dari Poniran untuk diserahkan kepada Mahyuddin saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Setelah APBN-P Kemenpora tahun anggaran 2010 disahkan, Deddy mengajukan agar proyek Hambalang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (multiyears).

Permohonan itu diajukan berdasarkan surat Wafid atas sepersetujuan Andi. Deddy juga melampirkan RAB Rp2,5 triliun dalam permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun Dirjen Anggaran, Kemenkeu Anny Ratnawati meminta Sesmenpora melengkapi permohonan multiyears dengan pendapat teknis dari Menteri Pekerjaan Umum (PU). Untuk memenuhi persyaratan, Deddy memerintahkan Arifin menggunakan uang Rp135 juta pemberian PT AK untuk diberikan kepada sejumlah pejabat di Kemen PU. Kadek menjelaskan, pada tahap pengurusan izin kontrak multi-

years di Kemenkeu, Deddy mengetahui adanya bantuan pihak lain yang mengaku telah membantu dalam proses terbitnya izin kontrak multiyears proyek P3SON, antara lain Widodo dan Bu Pur. Oleh karena itu, mereka menerima sejumlah uang dari PT AK atas jasa mereka.

Alhasil, pendapat teknis dari Kemen PU berhasil didapat Deddy. Anggaran Rp1,75 triliun pun disetujui Kemenkeu dan ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2011-2012. Deddy menentukan PT YK, PT CCM, dan PT AK sebagai pemenang lelang konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, dan pelaksana jasa konstruksi Hambalang.

Deddy juga meminta Teuku Bagus Mokhamad Noor dari PT AK selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi proyek Hambalang memberikan fee 18 persen sebagaimana diminta Choel Mallarangeng, adik Andi. Teuku Bagus menyepakati, dan realisasi fee 18 persen akan diberikan melalui Machfud Suroso.

Deddy melalui surat PPK mengusulkan KSO Adhi-Wika sebagai calon pemenang pembangunan P3SON Hambalang.

Surat itu diteruskan kepada KPA Wafid dan dilaporkan kepada Andi.

Deddy menandatangani kontrak senilai Rp1,077 triliun dan Rp 246,238 miliar dengan Teuku Bagus selaku Lead Firm KSO AdhiWika pada 10 Desember 2010.

“Anehnya, Teuku Bagus malah mengalihkan pekerjaan jasa konstruksi Hambalang kepada PT Dutasari Citra Laras, PT Global Daya Manunggal, PT Aria Lingga Perkasa, dan 36 perusahaan lainnya. Hal ini bertentangan Pasal 32 Keppres No.80 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (3) huruf f Pepres No.8 Tahun 2006,” papar Jaksa Kadek.

Jaksa menganggap, perbuatan Deddy menguntungkan diri sen-

diri, orang lain, dan korporasi, seperti PT YK, PT MSG, PT CMM, KSO Adhi-Wika, PT Dutasari Citra Laras, PT Global Daya Manunggal (GDM), PT Aria Lingga Perkasa, serta perusahaanperusahaan atau perorangan yang menjadi subkontraktor dalam proyek Hambalang.

Perbuatan Deddy juga telah menguntungkan orang lain, yaitu Andi melalui Choel, Wafid, Anas, Mahyuddin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Lisa Lukitawati Isa, dan Anggraeni Dewi.

Selain itu, Deddy juga mengetahui jika sejumlah uang yang diterima Kemenpora dari rekanan digunakan untuk kepentingan operasional Kemenpora.

Deddy hanya menikmati uang Rp300 juta. Uang Rp1 miliar yang diberikan PT AK kepada Deddy digunakan Arifin untuk membayar ganti rugi yang diminta para penggarap tanah di lokasi proyek Hambalang. Uang Rp100 juta yang diperoleh dari Lisa digunakan untuk membayar retribusi IMB proyek Hambalang.

“Soal penerimaan Rp250 juta dari PT GDM, meski terdakwa mengaku uang pinjaman sudah dikembalikan, tapi pengembalian tidak pernah tercatat dalam pembukuan PT GDM. Sama halnya dengan penerimaan Rp40 juta dari Lisa dan Rp10 juta dari PT CCM. Penggunaan uang-uang ini sepenuhnya tanggung jawab terdakwa,” kata Jaksa.

“Kami kaget dengan tuntutan sembilan tahun penjara, karena fakta-fakta, misalnya di dakwaan tentang uang pengganti, semuanya sudah terbukti bahwa tidak ada unsur memperkaya diri sendiri yang cukup signifikan. Seharusnya itu menjadi catatan penuntut umum untuk tidak menuntut sebesar itu,” kata terdakwa Deddy usai persidangan tuntutan. (ENDY)

Menkeu Blokir Anggaran Bukan Persoalan Konstitusionalitas JAKARTA- Pengesahan dokumen anggaran termasuk perbintangan atau pemblokiran adalah kewenangan presiden yang dijalankan Menteri Keuangan (Menkeu) seperti diatur Pasal 8 huruf c UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) hurub b UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi dipersoalkan lagi konstitusionalitasnya karena pengelolaan keuangan negara bagian dari kekuasaan pemerintahan.

“Kewenangan Menkeu itu hanyalah menjalankan kuasa dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara seperti dijamin Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) UUD 1945,” kata Refly Harun saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara di ruang sidang MK, Rabu (19/2).

Menurut dia pengesahan dokumen anggaran termasuk pemblokiran atau pembintangan anggaran dibutuhkan sebagai penerapan prinsip good governance oleh presiden. Sebab, pada akhirnya Presidenlah yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN kepada DPR bukan masing-masing kementerian atau lembaga terkait.

“Kalau DPR hanya mengawasi pelaksanaan UU APBN oleh Presiden, meski dalam praktiknya DPR langsung berhubungan dengan kementerian/lembaga yang menjalankan kekuasaan presiden termasuk kekuasaan pengelolaan keuangan negara,” ujar ahli yang sengaja dihadirkan oleh pihak pemerintah ini.

Hal senada disampaikan ahli pemerintah lainnya, Maruarar Siahaan. Mantan Hakim Konstitusi ini mengakui kedua pasal yang dimohonkan pengujian itu khususnya frasa “mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran” tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu. Namun, kewenangan Menkeu sebagai kuasa Presiden berwenang menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian kekuasaan pemerintah.

“Menkeu dapat menafsirkan dan merumuskan aturan pelaksanaan berdasarkan UU APBN, asas-

asas umum pemerintahan atau pengelolaan keuangan negara yang baik,” kata Maruarar.

Dia mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang didalamnya mengatur sistem pemblokiran yang sudah dipraktikkan selama ini konstitusional sepanjang PMK itu diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Menurutnya, syarat-syarat yang disebutkan dalam PMK yang dipersoalkan pemohon merupakan penjabaran asas-asas pengelolaan keuangan yang baik, akuntabilitas, profesionalitas yang dikenal secara universal.

“Ini untuk mencegah kekurangcermatan, rencana buruk, pemborosan termasuk penyalahgunaan. Jadi norma PMK itu kontitusional dan justru penjabaran konstitusi Pasal 23 ayat (1) UUD 1945,” katanya.

Dia mengakui tidak tertutup kemungkinan ada persoalan koordinasi di internal pemerintah sendiri, sehingga sebenarnya persoalan ini bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Perubahan syarat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran pun tidak selalu dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Kalaupun perubahan PMK tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, pengujian PMK bukanlah yurisdiksi MK (tetapi MA),” tegasnya.

Uji materi pengujian Pasal 8 huruf c UU Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara ini dimohonkan dua akademisi, yaitu Anton Ali Abbas, dosen kajian terorisme di Universitas Pertahanan dan Aan Eko Widiarto, dosen ilmu hukum di Universitas Brawijaya.

Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya baik secara potensial maupun faktual, akibat berlakunya kedua pasal tersebut.Menurut pemohon, kewenangan yang dimiliki Menkeu untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran itu bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

Pemohon menilai saat anggaran telah disetujui DPR, kewenangan Menteri Keuangan untuk mengesahkan dokumen seyogyannya tidak diperlukan lagi.(HOL)

Penyanyi Rebecca Reijman berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2). Rebecca Reijman diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

KPK Rekomendasikan Tipikor Tetap Jadi Lex Specialis JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan kepada DPR dan Presiden SBY agar delik korupsi tetap menjadi lex specialis (hukum yang bersifat khusus) yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasalnya, jika sifat korupsi sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) hilang, maka kewenangan luar biasa yang melekat dalam penanganan korupsi akan hilang. KPK juga merekomendasikan agar pembahasan Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP ditunda.

Selain itu, KPK juga merekomendasikan agar pembahasan RKUHAP dilakukan setelah RKUHP. Alasannya, RKUHP sebagai hukum materil seharusnya dibahas terlebih dahulu sebelum hukum formil dalam RKUHAP. Demikian rekomendasi KPK ke DPR dan Presiden SBY yang disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad dalam

konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (19/2).

“Rekomendasi lainnya, mengenai pemberlakukan dua RUU tersebut. Menurut KPK sebaiknya diberi waktu tiga tahun sebagai masa transisi RUU Tipikor dan undang-undang terkait lainnya. Posisi KPK tidak dalam posisi menolak, tapi memohon kepada pemerintah dan DPR untuk sebisa mungkin menunda pembahasan,” katanya.

Samad mengungkapkan, ada beberapa hal krusial yang apabila dipaksakan akan mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

Misalnya, kewenangan penyelidikan. Samad menjelaskan, salah satu upaya yang diatur dalam proses penyelidikan adalah penyadapan.

Penyadapan sangat berguna mengungkap kasus korupsi yang kompleks.

Jika kewenangan penyadapan tersebut hilang, menurut Samad, KPK akan sulit melakukan upaya hukum yang cepat untuk

memberantas korupsi. Masalah lain muncul dalam ketentuan penyitaan. Proses penyitaan akan menjadi sangat birokratif karena penyitaan harus mendapat izin terlebih dahulu dari hakim pemeriksa pendahuluan.

Samad juga mempermasalahkan beberapa delik korupsi, seperti gratifikasi dan suap yang dimasukan dalam RUU KUHP menjadi delik yang berhubungan dengan jabatan.

Apabila delik-delik tersebut dijadikan sebagai delik yang berhubungan dengan jabatan, KPK tidak bisa lagi masuk untuk menangani karena delik itu bukan delik korupsi.

Masalah lainnya mengenai waktu penahanan di tingkat penyidikan yang hanya lima hari.

Samad merasa aturan itu sangat mengganggu proses penanganan tindak pidana korupsi. KPK akan sulit merampungkan pemberkasan untuk masuk ke tahap penuntutan. “Kalau ini tetap diteruskan, tentu

menghambat pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Hingga kini, Samad mengaku KPK belum mendapat respon dari Presiden. Samad berharap Presiden memberikan respon positif. Paling tidak pemerintah mengambil langkah konstruktif, bukan destruktif. Ia meminta RKUHP dan RKUHAP yang nanti disahkan tidak asal jadi, tapi bermanfaat bagi optimalisasi pemberantasan korupsi.

Kalaupun rekomendasi KPK ditolak Presidan, Samad mengaku tidak bisa berbuata apaapa. Yang paling penting, KPK sudah mengingatkan mengenai potensi masalah apa yang akan dihadapi jika pembahasan RKUHP dan RKUHAP tetap dilanjutkan. “Tinggal tanggung jawab morilnya saja. Kami sudah mengingatkan,” terangnya.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menambahkan, pembahasan kedua RUU tersebut harus dilakukan secara mendalam, serta melibatkan praktisi hukum,

tokoh masyarakat, dan pemerhati hukum. Andaikata mau ada perbaikan, tentu perbaikan yang maksimal, mengingat pembahasan kedua RUU sudah berlangsung 10 tahun lebih.

Ia menilai, pembahasan yang dilakukan cenderung mundur dari sisi perundang-undangan.

Dahulu, korupsi dikeluarkan dari undang-undang dan menjadi tindak pidana khusus karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sekarang, modus korupsi semakin kompleks dan canggih. Seharusnya, pembahasan dititikberatkan untuk penguatan pembuktian.

Zulkarnain meminta tindak pidana korupsi tetap diposisikan sebagai lex specialis, termasuk tindak pidana pencucian uang.

Korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional. Jangan sampai Indonesia tertinggal dari negara lain, mengingat modus-modus yang semakin canggih. “Tanpa disadari ini bisa melemahkan KPK,” tuturnya.(INT)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

Massa Ampera Asahan Unjuk Rasa

Baliho Menyalahi Aturan di Bintang Bayu

Bupati Asahan Diminta Copot Kadis Sosial Kisaran - Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Kabupaten Asahan, melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (17/2), pukul 11.30 WIB siang.

Baliho yang dipasang caleg menyalahi aturan BINTANG BAYU - Pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang selama ini dilakukan Panwaslu Kecamatan Bintang Bayu sepertinya tidak mendapat perhatian serius dari pihak parpol setempat. Ketika pelanggaran tersebut disampaikan kepada parpol semua mengelak mengatakan bukan tanggung jawab mereka.

Pantauan KPK Pos dibeberapa titik (desa) dari zona yang telah ditentukan pihak KPU maupun Panwas masih banyak ditemukan APK yang dipasang meyalahi aturan.

Jalan protokol sekitar kantor camat terdapat beberapa baliho caleg yang hingga berita

ini dikirim ke redaksi masih terpasang. Bahkan tidak jauh dari kantor panwaslu Kecamatan sempat terpasang baliho salah satu caleg yang langsung dibongkar pihak panwas.

Amin Siregar AMd pada beberapa kesempatan kepada KPK Pos mengatakan, bahwa pihaknya seperti kucing-kucingan dengan pihak yang memasang baliho. "Ketika kita bongkar, besoknya semakin ramai," ujar Amin.

Beberapa pihak meminta agar masing-masing caleg maupun parpol benar-benar mengikuti aturan yang sudah ditentukan demi terciptanya pemilu damai. (ARM)

Eldin Lantik Pengurus Mabiran dan Kwaran Medan Johor MEDAN - Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengukuhkan dan melantik Pengurus Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) dan Kwartir Ranting (Kwaran) Pramuka Kecamatan Medan Johor Periode 2014-2016 di Lapangan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Senin (17/2). Camat Medan Johor Khoiruddin Rangkuti dipercaya sebagai Ketua Mabiran Medan Johor.

Selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan, Eldin berharap melalui pelantikan ini dapat mengimplementasikan Gerakan Pramuka yang ada di Kota Medan agar bisa senantiasa siap dan sigap selalu dalam mendukung program-program pemerintah yang menyangkut dengan masalah kepemudaan.

"Kita berharap melalui Gerakan Pramuka, pembinaan generasi muda ke depannya ini akan bisa lebih ditingkatkan lagi, khususnya di kepramukaan untuk mencegah terjadinya tindakan kenakalan-ke-

nakalan remaja sekaligus meminimalisirnya. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat dan para orangtua agar mau memasukkan anaknya menjadi anggota Pramuka," kata Eldin.

Menurut Eldin, pendidikan di kepramukaan cukup baik, sebab mengajarkan seluruh anggotanya untuk hidup bersahaja dan mandiri. "Dengan kemandirian itu tentunya akan mengarahkan kepada perbuatan yang positif, sehingga mereka bisa menjaga diri dan tidak terlibat dalam perilaku negatif yang meresahkan masyarakat seperti menjadi anggota geng motor maupun terlibat narkoba," katanya.

Untuk itulah Eldin berpesan kepada pengurus Mabiran dan Kwararan yang baru dilantik, segera membuat program kerja yang terarah serta terukur. Tentunya program ini akan berdampak pada perilaku remaja-remaja serta anak-anak, khususnya di Kecamatan Medan Johor. (VIN)

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM:

Tingkatkan Etos Kerja dan Loyalitas NIAS - Seluruh aparatur pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, diharapkan agar semakin mengedepankan etos kerja, yakni kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas serta loyalitas yang tinggi. Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM pada upacara bendera di Lapangan Merdeka Gunungsitoli, Senin (17/2).

Menurut Bupati Nias, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, supaya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. "Diharapkan kepada PNS menanamkan pola pikir dan pola tindakan kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas," katanya.

Dalam menjalani Tahun 2014 ini, Bupati Nias juga mengimbau agar aparatur pemerintah memiliki pola pikir yang matang dan komperhensif dalam menetapkan suatu proses perencanaan yang dapat bersinergi serta mampu memilih dan memilah prioritas dari keinginan dan kebutuhan, tan-

SUMUT

pa mengabaikan aspirasi maupun dinamika perkembangan di tengah-tengah masyarakat.

"Selanjutnya, aparatur pemerintahan sebaiknya memiliki tekad menjadi pionir dalam praktek-praktek yang lebih maju, lebih baik, dan lebih tertib, serta bertekad membangkitkan nilai-nilai positif bagi masyarakat," ujar bupati seraya mengharapkan agar seluruh aparatur memelihara dan memperkokoh persatuan kesatuan serta menjadi perekat keharmonisan diantara sesama anak bangsa.

Terkait Pesta Demokrasi 2014, Bupati Nias mengimbau agar pelaksanaan bisa berjalan baik, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Dan sebagai parameter keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dan rasional dalam menggunakan hak pilih," katanya.

(YAGI)

Koordinator Lapangan Nur Imran dalam orasinya, meminta Bupati Asahan H Taufan Gamma S, segera melakukan pencopotan jabatan Misli M Nor SH MSi, selaku Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Asahan.

"Salah satu tugas dinas sosial adalah tentang kegiatan pembinaan kepada anak gelandangan,

bahkan dana anggarannya sudah ada di APBD dan APBN. Akan tetapi, hasil temuan Ampera di lapangan tidak sesuai faktanya. Bahkan salah satunya juga termasuk tentang penertiban pada kafe atau Warung remang-remang yang berlokasi di pinggir Jalinsum, persis di depan Kantor Camat Kisaran Timur," katanya.

Dia mengingatkan kembali visi dan misi Bupati Asahan untuk menjadikan Asahan sebagai daerah yang religius, bersih dan cerdas. "Namun faktanya hampir setiap malam terlihat bergentayangan wanita pelayan-pelayan kafe tersebut, nampang dengan busana yang sangat tidak lazim alias menunjukan aurat, sehingga orang yang berlalu lalang tadi merasa

malu melihatnya," tandas Nur Imran.

Ketika dikonfirmasi wartawan ini, Misli di ruang asisten I, senin (17/2), pukul 12.00 WIB menyatakan, bahwa penertiban itu bukan tugas mereka. "Kami hanya melakukan pembinaan saja. Sebenarnya ini termasuk tugas satpol PP. Mengenai anak gelandangan yang berkeliaran di Kota Kisaran, ini sudah kita lakukan pembinaan.

Akan tetapi tidaklah semua. Memang benar ini, di dinas sosial anggarannya ada,” ucapnya.

Sementara itu, Susilawati, yang merupakan seorang pengurus di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Keadilan menyatakan, semua pihak memang harus peduli pada anak gelandangan itu.

"Kalau bisa Pemerintah Kabupaten Asahan harus konsen untuk melakukan pembinaan dan sekaligus menyediakan mereka tempat, agar bisa mendapat pendidikan dan keterampilan. Ini kan termasuk memikirkan masa depan mereka," katanya.

Tambah susilawati lagi, warungwarung yang berlokasi di pinggir Jalinsum perlu sekali ditertibkan.

"Ini sangat buruk sekali kesannya, apalagi warung tersebut diduga menyediakan PSK (pekerja seks komersial). Itu tidak menunjukan bahwa Asahan ini daerah yang religius, bersih dan sehat serta cerdas.

Kalau tidak ada penertiban, maka kami sebagai kaum perempuan merasa sangat kecewa sekali," ucap Susilawati dengan tegas. (SYAF)

Pemkab Asahan Lamban Atasi Limbah PT. Sintong Abadi KISARAN - Masyarakat yang bermukin disekitar lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sintong Abadi menilai pemerintah kabupaten Asahan lamban dan terkesan tutup mata mengatasi masalah limbah PT. Sintong Abadi, baik asap maupun limbah air yang dialirkan keanak sungai yang berada di belakang kantor PT. PKS ini.

Hasil wawancara tim Asahan Pers Club (APC) kepada masyarakat disekitar PT. Sintong, Senin (17/2), menyebutkan bahwa setelah aksi yang dilakukan oleh masyarakat di kantor Bupati Asahan pada akhir bulan lalu, nampaknya hingga saat ini belum ada tindakan terhadap keluhan masyarakat yang melaporkan nasibnya kepada Bupati Asahan. Malah sebaliknya kini PT. PKS ini malah diduga memakai jasa preman untuk menakut-nakuti warga.

“Kita lihat pemkab Asahan tidak serius menangani masalah ini.

PT. PKS ini masih terus membuang limbahnya dan mencemari lingkungan baik air dan udara. Kini malah kita lihat perusahaan PKS ini semakin berani yang kita duga memakai jasa preman untuk menakut-nakuti warga yang melakukan perlawanan dengan pihak Sintong,” ujar Pardi salah seorang penduduk sekitar.

Lebih lanjut Pardi menambahkan memang setelah aksi demo di depan kantor Bupati, pejabat Pemkab Asahan yang terdiri dari Asisten II, Kabag Hukum serta bagian lingkungan hidup masuk bersama mahasiswa dan warga ke dalam pabrik PT. Sintong. Namun saat salah seorang warga bermaksud mengabadikan peristiwa ini dengan telepon selulernya salah seorang yang diduga preman bayaran PT. Sintong melakukan kekerasan.

“Sedangkan ada pejabat yang mewakili pemkab Asahan saja mereka berani melakukan kekerasan

terhadap warga yang ikut masuk kedalam pabrik, apalagi kalau tidak ada pejabat pemkab, mungkin mereka bisa bertindak lebih dari yang kemarin,” tambah Pardi.

Sementara itu hasil investigasi tim Asahan Pers Club (APC) PT. Sintong Abadi masih membuang limbahnya melalui parit-parit yang berada di belakang pabrik dan mengalirkannya keanak sungai yang melintasi perkebunan milik PTPN III Kebun Sei Dadap.

Menyikapi hal ini ketua DPP LSM Fokus M. Syihabuddin sangat menyesalkan tindakan Pemkab Asahan yang dinilai tidak serius menyikapi keluhan masyarakat terhadap limbah asap, air dan bau yang dimunculkan oleh produksi pabrik ini.

“Kami sangat menyayangkan pihak Pemkab Asahan yang tidak serius dalam menyikapi keluhan masyarakat, terbukti hingga sampai saat ini PT. Sintong Abadi masih juga tetap merusak lingkungan

PPL Harus Berada di Tengah Masyarakat BATUBARA - Guna mewujudkan salah satu visi Kabupaten Batubara yakni kota agrobisnis dan swasembada pangan, maka para PPL (petugas penyuluh lapangan) harus banyak berada di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk para petani. Demikian dikatakan Wakil Bupati Batubara H RM Harry Nugroho di Lima Puluh, Senin (17/2).

"Petugas penyuluh lapangan (PPL) harus banyak berada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan dan juga keluhan dari para petani. Untuk itu, PPL mesti kerja ekstra keras. Termasuk juga bagi kepala dinas yang terkait, jangan sampai sering berada di kantor, akan tetapi harus sering berada di lapangan," ujarnya.

Penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pendukung gerak usaha petani merupakan titik sentral dalam memberikan penyuluhan kepada petani, pekebun, nelayan akan pentingnya berusaha tani dengan memperhatikan kelestarian dari sumber daya alam. Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga

penyuluh yang profesional, kelembagaan penyuluh yang andal, materi penyuluhan yang terus-menerus mengalir, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan yang polivalen.

Penyuluh pertanian, melalui kegiatan penyuluhan dapat membantu petani dalam menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan, menyadarkan terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut, meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani.

"Termasuk membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya, sehingga mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan. Selain itu membantu memutuskan pilihan tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal, meningkatkan motivasi untuk dapat menerapkan pilihannya, membantu untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka,” paparnya. (PARMAN)

melalui asap, air dan bau dari beroperasinya pabrik tersebut. Entah apa yang menjadi penyebab sehingga Pemkab Asahan terkesan enggan untuk memberikan sanksi tehadap perusahaan yang telah jelas-jelas meresahkan atau merampas hak-hak masyarakat disekitarnya,” Imbuh Syihabuddin.

Lebih lanjut Syaid menambahkan hendaknya dalam hal ini Bupati Asahan dapat memeriksa keseriusan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup terkait penanganan limbah dari PT ini.

“Ya seharusnya Bupati Asahan juga mengambil tindakan tegas, tanyakan kepada Kakan Lingkungan Hidup sejauh mana pemeriksaan limbah yang dihasilkan dari pabrik ini, jika memang ada “permainan” antara keduanya hendaknya Kakan Lingkungan Hidup dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak amanah,” ujarnya mengakhiri. (IN)

Ranperda Penyertaan Modal Harus Tepat Waktu BATUBARA - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batubara kepada PT Pembangunan Batra Berjaya dan Bank Sumut hendaknya dapat segera diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan aspek hukum dan mekanisme dalam pembahasan, sehingga ranperda tersebut dapat segera diundangkan dan akhirnya dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, Jumat (14/2).

"Saran-saran dari fraksi-fraksi DPRD Batubara akan kami perhatikan secara seksama lebih terperinci dan ditindaklanjuti bersama dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Seperti masukan dari Fraksi Berjaya yang dibacakan saudara Drs Buyung menyatakan bahwa dana untuk melakukan investasi harus dipisahkan dari APBD dan dana aktivitas investasi harus sebaiknya diambil dari keuntungan yang diperoleh dari aktivitas investasi sebelumnya," katanya.

Berdasarkan hal tersebut, sambungnya, perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas kinerja investasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk mengukur berapa besar dana yang dapat digunakan untuk aktivitas investasi baru. (ARIEL)

Yayasan ULB Banyak Luluskan Sarjana untuk L Batu RANTAUPRAPAT - Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap dalam sambutannya pada acara wisuda di Yayasan ULB menyampaikan terimakasih atas sumbangsih yayasan ini selama 16 tahun, dan telah banyak "melahirkan" sarjana-sarjana baru di Kabupaten Labuhanbatu. Kata dia, berdirinya Yayasan ULB di Kabupaten Labuhanbatu telah merubah paradigma bagi masyarakat, khususnya warga di Kabupaten Labuhanbatu Raya.

"Keberadaannya telah menciptakan para sarjana yang mampu membawa Labuhanbatu sejajar dengan kabupaten lain di Sumatra Utara ini,” jelasnya.

Pada saat itu diwisuda 150 Sarjana Angkatan XIII Strata Satu (S1) Program Studi PPKn Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tahun 2014 di Auditorium ULB Rantauprapat, Kamis (20/2). Wisuda juga dihadiri perwakilan Kopertis Wilayah Sumut, Ketua Yayasan ULB dan ribuan undangan.

Ketua Yayasan ULB DR H Amarullah Nasution SE MBA dalam sambutannya mengatakan, Yaya-

FO FOTTO BERSAMA - Ketua Yayasan ULB DR H Amarullah SE MBA didampingi Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH foto bersama pada acara wisuda di ULB Labuhanbatu. san ULB pada hari itu menambahkan lagi jumlah sarjana yang merupakan aset nasional umumnya dan Labuhanbatu pada khususnya. "Diharapkan para sarjana baru yang diwisuda dapat membantu dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu dan diha-

rapkan para sarjana mampu bersaing secara nasional bahkan internasional," katanya.

Amarullah juga menyampaikan kepada sarjana yang baru dilantik, agar mampu berkompetitif untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki, sehingga mampu mencapai

keberhasilan sesuai yang diharapkan. "Apalagi saat ini jumlah PTS (perguruan tinggi swasta) sudah mencapai ribuan, sehingga yang mana yang berkwalitas dan mempunyai SDM akan dicari masyarakat," ujarnya.

(HAH)

KPK POS

9

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

Plt Walikota Medan Terima UISU, PGI dan Gabungan Pendidik MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Asisten Kesmasy Erwin Lubis SH, Kepala Dinas Pendidikan Drs Marah Sutan Siregar, Kabag Agama dan Pendidikan Zakaria Harahap, Selasa (18/2) di Balai Kota Medan menerima audiensi Rektor UISU Jalan Karya Bhakti Medan Johor, Persatuan Gereja Indonesia wilayah Sumut dan Gabungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia Kota Medan.

Rektor UISU Jalan Karya Bhakti Medan Johor DR Ir Muhamamd Assad MSi didampingi Wakil Rektor Prof Effendi Barus, Dewan Pembina Raja Muda Osman Deli Khan besetrta para civitas akademika lainnya menjelaskan bahswa pihaknya berencana melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama kerja sama dengan Rumah Sakit dr Pirngadi Medan dalam pelaksanaan coas mahaiswa Fakultas Kedokteran UISU Jalan Karya Bhakti.

Selain itu juga melaporkan, bahwa UISU Jalan Karya Bhakti menjadi tuan rumah pada pelaksana MTQ tingkat Perguruan Tinggi Sumatera Utara yang rencananya akan digelar Bulan April setelah pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu itu juga berharap dukungan dari Pemerintah Kota Medan atas penyatuan UISU, agar permasalahan yang berlarut terjadi tidak ada lagi yang menjadi korban.

“Kedatangan kami selain silaturahmi juga menawarkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan juga mohon dukungan Pemerintah Kota Medan atas penyatuan UISU, yang selama ini kita sudah melakukan ke

arah sana,“ ujar M Assad.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin SMSi dalam kesempatan itu memberikan apresiasi dan mensupport atas penyatuan UISU, yang selam ini berlarut-larut dilanda maalah dan berharap dengan penyatuan ini tentunya akan menjadikan UISU lebih baik lagi.

Di tempat yang sama Persatuan Gereja Indonesia wilayah Sumut terdiri dari Drs JA Fernandus beserta pengurus lainnya, menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja-Gereja PGI wilayah Sumut yang akan digelar pada 4 sampai 7 Maret 2014 di Hotel Danau Toba Medan. Diperkirakan peserta yang hadir sebanyak 150 orang. Sidang ini merupakan sidang tahunan dan di Kota Medan merupakan yang pertama.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesempatan itu menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap agar kegiatan tersebut berlangsung dengan sukses. Dia juga menilai pembinan generasi muda melalui rumah ibadah sangatlah penting, di mana pembinaan ini nantinya menjadi benteng bagi para generasi muda guna menangkal hal-hal yang negatif bagi generasi muda kita.

Selain itu juga Gabungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (Gab Tendik) Kota Medan terdiri dari Sekretaris Gab Tendik Sumut Abdul Latif Ibrahim, didampingi Ketua Gab Tendik Kota Medan Drs Sudarsono, Sekretaris Ahmad SAg dan pengurus lainnya, melaporkan bahwa pihaknya akan menggelar pelantikan pengurus Gab Tendik Kota Medan, bhakti sosial, dan seminar, pada Sabtu (22/2) di Hotel Madani Medan. (VIN)

Eldin Resmikan ATM Sepeda Motor

SUMUT

IUWASH Kembangkan Mekanisme Dua Arah RANTAUPRAPAT - Program IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene) adalah program Air, Air Limbah dan Kebersihan Perkotaan Indonesia yang berdurasi selama lima tahun yang didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau U.S. Agency For International Development (USAID).

IUWASH berupaya membantu Pemerintah Indonesia meraih kemajuan untuk mencapai target Millenium Development Goals melalui perluasan akses terhadap air bersih dan layanan air limbah yang aman.

Demikian antara lain dijelaskan Zulkifli Kahar mewakili IUWASH Sumatera Utara pada acara Pengenalan dan Sosialisasi Program Pengembangan Mekanisme Komunikasi Dua Arah Antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Masyarakat, Kamis (20/2) yang berlangsung di Ruang Rapat Terpadu Kantor Bappeda Labuhanbatu.

Menurut Zulkifli Kahar, latar belakang dari Program IUWASH ini adalah pengembangan mekanisme dua arah antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disamping itu adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan

DIABADIKAN - Asisten Ekbang & Kesos Setdakab Labuhanbatu saat diabadikan dengan para peserta Pengenalan dan Sosialisasi Program Pengembangan Mekanisme Komunikasi Dua Arah Antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Masyarakat, di Ruang Rapat Terpadu Kantor Bappeda Labuhanbatu. (KPK POS/HAH) dan pembangunan sector Air Bersih dan Air Limbah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka IUWASH akan mempasilitasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menerapkan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (Citizen Engagement Mechanism), yaitu, proses komunikasi dua arah antara Pemerintah (melalui SKPD terkait air bersih dan air limbah dan PDAM) dan kelompok masyarakat terkait peningkatan pelayanan air bersih dan air limbah.

Zulkifli Kahar menegaskan, tujuan Pengenalan dan Sosialisasi ini

adalah untuk mendorong pengembangan dan pembangunan informasi air bersih dan sanitasi dibidang komunikasi, sedangkan lembaga pengelola mekanisme partisipasi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu adalah Bagian Humas Informasi dan Media Komunikasi lainnya.

Bupati Labuhanbatu diwakili Asisten Ekbang & Kesos Faizal Amri Siregar, ST saat membuka Pengenalan dan Sosialisasi itu sangat mengharapkan, agar program IUWASH ini benar-benar menyentuh keinginan masyarakat. Selain

itu ia juga berharap agar seluruh SKPD menyampaikan informasi kerja atau programnya, sehingga ada hubungan timbal balik agar pembangunan itu tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat.

Dikatakannya, air bersih dan sanitasi adalah permasalahan bersama yang tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh stakeholder (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat) yang segera harus dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

(HAH)

Eldin: Aparatur Negara Harus Jadi Contoh yang Baik MEDAN- Sebagai aparatur negara, jadilah contoh yang baik kepada seluruh masyarakat. Kita semua harus menjadi tuan rumah yang baik terhadap siapa pun, baik kepada warga masyarakat kita sendiri, apalagi kepada para tamu yang datang berkunjung ke kota ini.

Semua itu harus kita wujudkan dalam bentuk pelayanan umum yang semakin baik dan berkualitas.

Jadikan dan tekadkan tahun ini menjadi tahun peningkatan kualitas pelayanan umum yang semakin baik.

Hal ini dikatakan oleh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi pada Upacara Bendera Peningkatan Kesadaran Nasional di jajaran PNS Pemerintah Kota Medan, Senin (17/2), di halaman depan Kantor Walikota Medan.

Dikatakannya, melalui momentum ini diharapakan semua dapat terus meningkatkan integritas dan kompetensi. "Sebagai aparatur negara kita harus meningkatkan disiplin, kerja keras, kreatifitas serta motivasi kerja yang besar untuk mewujudkan sasaran pembangunan kota yang diharapakan. Untuk diingat, Tahun 2015 kita menghadapi era pasar bebas Asean yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean. Kita harus siap dan terus meningkatkan pelayanan umum," katanya.

Menurutnya, mereka telah melaksanakan rapat kerja pelaksanaan program pembangunan kota Tahun 2014 dan telah menyusun dan menetapkan berbagai rencana program, kegiatan serta anggaran.

Untuk itu dipesankan segera mempersiapkan pelaksanaan program/ kegiatan yang sudah ditetapkan tersebut dengan baik, memahami apa tugas pokok, dan apa tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

"Khusus kepada para pejabat yang baru dilantik agar kenali dengan baik fungsi kita masing-masing dalam SKDP, karena tantangan dan dinamika yang dihadapi cendrung semakin kompleks. Untuk itu tingkatkan sinergi dan kerja sama dengan stakeholder dan membangun kemiteraan yang kokoh. Selama 2013 kita tidak pernah berhenti membangun, hasilnya kita semakin mampu mewujudkan sistem dan kinerja pemerintahan yang baik.

Demikian juga 2014 ini, kinerja pembangunan harus lebih baik lagi.

Manfaatkan semua keberhasilan pembangunan sebelumnya sebagai pengalaman berharga, evaluasi kekurangan untuk diperbaiki pada masa yang akan datang,“ papar Eldin.

Dipesankan, kepada para camat dan lurah secara khusus agara terus menata semua aspek pembangunan wilayahnya, apakan itu kebersihan, taman-taman, selokan, kemanan lingkungan dan lainnya, utamanya

bangun partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan dan lingkungan secara nyata dan berkelanjutan. "Termasuk mendukung sepenuhnya program penanggulangan keminskinan yang berbasis lingkungan/kelurahan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Program Keluarga Harapan (PKH), raskin dan lainnya," kata dia.

Upacara bendera ini dirangkai dengan penyerahan trophy dan piagam kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terbaik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Medan 2013, yakni BKM Rose kelurahan Karang Barombak Medan barat, LKM Sari Rejo Mandiri Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia, BKM Maju Bersama Kelurahan Gelugur Kota Medan Barat, BKM Ikhlas Persatuan Kelurahan Sei Sikambing Medan Sunggal, dan BKM Tertib Kelurahan Terjun Medan Maarelan. (VIN)

Pertama di Indonesia:

ATM sepeda motor MEDAN - Pelaksana Tugas Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meresmikan ATM (anjungan tunai mandiri) Sepeda Motor di Jalan Gagak Hitam Medan, Selasa (18/2).

Diharapkan peranan perbankan semakin terasa dengan diopertasikannya ATM Sepeda Motor ini, sehingga masyarakat Kota Medan semakin terbantu dalam melakukan transaksi.

Peresmian ATM Sepeda Motor ditandai dengan pengguntingan pita sekaligus pembukaan papan nama yang dilakukan oleh Eldin. Setelah itu mantan Sekda Kota Medan ini melakukan transaksi pada salah satu mesin ATM sambil mengendarai sepeda motor.

Proses transaksi berlangsung dengan cepat dan lancar tanpa kendala sedikit pun.

Menurut Eldin, kehadiran ATM Sepeda Motor ini tentunya sangat membantu para nasabah yang mengendarai sepeda motor dalam melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi, mereka tentunya tidak perlu lagi harus memarkirkan sepeda motor dan selanjutnya berjalan menuju mesin ATM yang disediakan di lingkungan bank maupun tempat-tempat lainnya.

“Jadi kita sangat mengapresiasi atas dioperasikannya ATM Sepeda Motor ini. Kehadirannya sangat membantu dan memudahkan para nasabah yang mengendarai sepeda motor dalam melakukan transaksi. Sambil mengendarai sepeda motor, mereka bisa melakukan transaksi.

Selain praktis, prosesnya sa-

POLITIK

ngat cepat sehingga menghemat waktu,” kata Eldin.

Kemudian Eldin berharap, melalui momentum peresmian ATM Sepeda Motor ini akan memberikan daya magnetis yang kuat kepada masyarakat untuk lebih giat menabung dan berinvestasi.

Atas dasar itulah dia berharap agar kehadiran ATM Sepeda Motor yang pertama kalinya untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh ini, bisa dikembangkan di sejumlah titik di Kota Medan seperti kawasan Marelan dan Tembung mengingat warga yang menggunakan sepeda motor di sana cukup tinggi.

Sementara itu CEO BNI Kantor Wilayah Medan Johnny R Tampubolon mengatakan, kehadiran ATM Sepeda Motor ini merupakan salah satu respon atas pertumbuhan signifikan pemakai sepeda motor di Indonesia, termasuk Kota Medan. Dengan kehadiran ATM ini, diharapkan mampu mengakomodir kepentingan atau kebutuhan nasabah dalam bertransaksi dengan nyaman, terutama bagi pengendara sepeda motor.

“ATM Sepeda Motor ini merupakan salah satu strategi penempatan ATM untuk memberikan kemudahan layanan atau transaksi, khususnya bagi pengendarta sepeda motor tanpa harus turun dari kenderaan. Kita harapkan ini akan memicu peningkatan transaksi baik inquiry, withdrawal maupun transfer pengguna ATM Bersama dan Link (Bank BUMN),” ungkap Johnny. (VIN)

Eldin Resmikan Peluncuran PIHPS MEDAN - Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meresmikan peluncuran Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), sekaligus "launching" Website Sistem Informasi Harga dan Ketersediaan Komiditas Pokok Kota Medan melalui layar videotron maupun jaringan layanan gratis melalui komunikasi seluler di Pasar Petisah Medan, Rabu (29/2).

Kedua media ini menyediakan data informasi harga yang akurat dan terpecaya hasil monitoring harga kebutuhan bahan pokok dari 20 pasar tradisional di Kota Medan serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat Kota Medan secara massal. Dengan demikian disparitas harga yang selama ini sering terjadi di tengah masyarakat dapat diminimalisir.

Pemko Medan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan merencanakan pendirian PIHPS di 20 pasar di Kota Medan. Namun untuk tahun ini baru didirikan di enam lokasi yaitu Pasar Petisah, Pusar Pasar, Pasar Aksara, Pasar Kampung Lalang, Pasar Simpang Limun, dan Pasar Pulo Brayan.

Menurut Eldin, media PIHPS dan website ini merupakan salah satu sarana pasar yang sangat strategis guna menjadikan hubungan antara produsen dengan distributor serta pedagang, khususnya masayarakat dapat lebih difasilitasi

untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, terutama sandang pangan masyarakat dengan warga yang wajar dan mutu terjaga baik.

"Melalui media kedua media ini kita yakin disparitas harga yang sering terjadi di tengah masyarakat akibat belum tersedianya media yang efektif dalam memberikan informasi harga yang akurat dan terpercaya di berbagai pasar, mulai saat ini sudah tersedia dengan baik. Selain itu menjadi refresensi harga baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, terutama dalam melakukan aktifitas ekonomi," kata Eldin.

Selanjutnya Eldin pun berharap agar PIHPS dan websitenya dapat menjadi salah satu media pengendalian laju inflasi di Kota Medan, utamanya yang bersumber dari bahan makanan. Untuk itu mantan Sekda Kota Medan ini berpesan agar Disperindag Kota Medan serta SKPD terkait melalui tim kerjanya, harus konsisten melakukan update harga-harga pangan di layar PIHPS maupun website yang dioperasikan.

"Saya ingatkan jangan sesudah jaringan dan sarana terbangun tetapi kemudian kurang bisa dioperasionalkan dan dipelihara. Karena itulah berdayakan sarana pasar yang ada ini secara optimal untuk kepentingan masyarakat, sekaligus menekan laju inflasi di Kota Medan. Mari kita kembalikan angka inflasi kita di bawah dua digit. Fakta membuktikan

bila kita berbuat yang terbaik, sasaran yang kita inginkan dapat diraih. Terbaik kita telah berhasil meraih penghargaan TPID terbaik se-Sumatera Tahun 2012," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut dan Aceh Hari Utomo yang hadir dalam acara peluncuran itu mengatakan, kondisi perekonomian Sumatera Utara saat ini menghadapi beberapa tantangan, salah satunya tingkat inflasi yang cukup tinggi pada Bulan Januari 2014 mencapai 1,10 (mtm) atau 10,14 persen (yoy). Kondisi itu menempatkan Sumut di atas inflasi nasional sebesar 8,38 persen (yoy).

Hari Utomo menambahkan, sebagai kota yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Sumut, tekanan inflasi tersebut turut dirasakan Kota Medan. Medan memiliki andil sebesar 1,00 persen (mtm) atau 10,20 persen (yoy) pada Bulan Januari 2014.

"Relatif tingginya harga komiditas kelompok volatile food dan administered prices menjadi penyebab utama terjadinya inflasi Kota Medan pada Bulan Januari 2014," jelas Hari.

Untuk itulah melalui pembangunan PIPHS ini, kata Hari, berharap senantiasa membuahkan kebaikan bagi Kota Medan di masa mendatang sehingga dengan inflasi yang terkendali menjadikan masyarakat Medan lebih sejahtera. Di samping itu dia juga berharap percepatan pembangunan Pasar Induk

Tuntungan dapat segera dilakukan guna pengendalian inflasi yang lebih baik bersama dengan terkendalinya ekspektasi melalui PIPHS Kota Medan.

Sebelumnya Kadisperindag Kota Medan Syahrizal Arif dalam laporannya menjelaskan, layanan informasi harga pangan ini dapat diakses oleh masyarakat melalui layar videotron yang telah ditempatkan pada enam lokasi. Kemudian dapat juga mengakesesnya melalui handphone dengan mengirim SMS secara gratis meskipun lebih dari 3-4 kali SMS. Serta melalui cara mengunduh (download) website yang telah disiapkan.

Syahrizal kemudian mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pimpinan BI maupun Kementrian Perdagangan Republik Indonesia bahwa penyelenggaraan PIPHS, website dan SMS yang dilaksanakan Pemko Medan merupakan yang pertama kali dilaksanakan untuk tingkat kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia.

"Langkah ini kita lakukan untuk mengantisipasi permasalahan ketahanan pangan maupun terkait distribusi komiditas bahan pokok melalui pengembangan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi, guna mencegah disparitas harga bahan pangan serta meminimalisir peluang bagi aksi spekulan dalam rangka pengendalian harga bahan pangan," papar Syahrizal. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

KRIMINAL

PT SSKA Dinilai Tidak Peduli Nasib Pekerja TG.MORAWA - Puluhan pekerja PT.SSKA (Sinar Surya Kencana Abadi) yang telah dipecat secara sepihak oleh pihak perusahaan dan tanpa diberi pesangon sejak akhir tahun 2012 lalu, hingga kini hak-hak pekerja tersebut belum juga terpenuhi.

Sejumlah eks pekerja PT. SSKA, Selasa (18/2) pagi, kembali mendatangi lokasi pabrik pengolah kertas tersebut yang berada di Desa Dalu Sepuluh-A, Kec.Tg.Morawa, Kab.Deli Serdang. Kedatangan mereka ingin bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan PT.SSKA. "Kami sudah lama dizolimi oleh pihak PT.SSKA, maka diantara kami ingin bertemu langsung dengan pimpinan PT.SSKA dan meminta agar hak-hak kami yang selama ini diabaikan agar segera dipenuhi," ujar salah-satu mantan pekerja PT.SSKA kepada KPK Pos. Kedatangan sejumlah pekerja di PT.SSKA ternyata tidak diterima oleh pihak perusahaan. Melalui security perusahaan bernama Irawan mengatakan, "bos tidak bisa dijumpai, kalau kalian mau berurusan, sama Manager Gabe aja, dan si Gabe itu (Ir.Untung Timbul Panggabean) lagi Caleg dia itu, silahkan telpon aja dia dengan nomor yang kami berikan tadi", sebut Irawan juga disaksikan KPK Pos yang juga ingin melakukan konfirmasi dengan pihak perusahaan.

Sementara itu, kasus yang

menimpa sekitar 40 pekerja ini telah ditangani pihak Disnakertrans Deli Serdang. Namun hal itu belum kunjung tuntas. Berdasarkan nota pemeriksaan pegawai pengawas Disnakertrans DS Ali Akbar Hasibuan ST yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2012 dinyatakan bahwa pihak PT.SSKA telah melanggar sejumlah hak normatif pekerja. Diantaranya jumlah pembayaran upah pekerja tidak sesuai aturan, pekerja tidak diikut-sertakan dalam 4 program jamsostek, dan adanya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan lain melalui penyediaan jasa pekerja yang tidak sesuai aturan.

Sedangkan masalah lain mengenai perselisihan hubungan pekerja antara pihak perusahaan dengan puluhan pekerja tersebut juga telah dimediasi oleh pegawai mediator Disnakertrans Deli Serdang yang dipimpin oleh Mustamar SH MH. Namun pihak perusahaan tidak pernah menghadiri mediasi tersebut, hingga akhirnya Disnakertrans DS tinggal mengeluarkan anjuran untuk dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan oleh puluhan pekerja tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini naik cetak, pihak manajemen PT.SSKA Ir. Untung Timbul Panggabean yang dihubungi lewat ponsel tak kunjung diangkat, bahkan di sms tak pernah dibalas.

(DIZ)

Tiga Terdakwa Kasus Narkoba dari Aceh Diadili MEDAN - Tiga terdakwa kasus pemilikan narkotika jenis ganja kering seberat 265 Kg, diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (20/2). Ketiga terdakwa yakni Jamaah, Andre dan Iqbal.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dwi Meily Nova, diketahui bahwa Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Langkat bekerjasama dengan BNN Provinsi Sumut, menangkap empat orang membawa ganja seberat 265 Kg, di Hotel Bungalaw Putra Jaya Bandar Baru pada 13 September 2013. Namun satu orang lagi menjalani rehab karena ia tidak mengetahui apa-apa. Ketiga terdakwa diancam dan dijerat dengan pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nova menghadirkan dua saksi dari pihak BNNK Langkat salah satunya bernama IM Siregar. Dihadapan majelis hakim yang diketuai M Isya itu, IM Siregar mengatakan men-

dapat informasi dari masyarakat kalau ada orang membawa narkotika jenis ganja dengan mengendarai mobil menuju ke Kota Medan.

Saat penangkapan itu, lanjutnya, para terdakwa sedang beristirahat di Hotel Bungalaw Putra Jaya Bandar Baru. Namun, barang bukti daun ganja kering sebanyak 140 ball dan mencapai berat 265 Kg ini ditemukan di dalam mobil Kijang Innova yang dirental terdakwa.

"Berdasarkan keterangan para terdakwa, barang haram itu milik Jamaah. Barangnya dari Blangkejeren, Aceh dibawa ke Medan untuk si Bembeng. Sebagai sopir, terdakwa Iqbal dan Andre mendapat uang senilai Rp200 ribu perkilo. Setiap ball-nya seharga Rp1 juta," terangnya.

Menyikapi keterangan saksi, ketiga terdakwa membenarkannya. Usai mendengarkan saksi majelis hakim pun menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi lain. (FR)

Pedagang Kaki Lima Jalan Gatot Subroto Ditertibkan MEDAN - Seratusan petugas Satpol PP Kota Medan dibantu sejumlah pegawai instansi terkait melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang menggelar lapak di Jalan Gatot Subroto, persisnya mulai persimpangan Jalan Nibung Raya sampai persimpangan Jalan Iskandar Muda Medan, Kamis (20/2).

Selain untuk menghilangkan kekumuhan yang selama ini terjadi di kawasan tersebut, penertiban juga dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai tempat berjalan sekaligus lokasi parkir.

Saat tim gabungan berada di lokasi sekitar pukul 07.30 WIB, kawasan sisi kiri dari arah Timur Jalan Gatot Subroto yang biasanya penuh dijejali pedagang kaki lima itu terlihat sangat 'bersih'. Jalan terlihat sangat lengang sehingga mudah dilalui baik bagi pejalan kaki maupun pengguna kende-

raan bermotor. Para pedagang sudah mengetahui jika hari itu akan dilakukan penertiban.

Mereka hanya meninggalkan tenda maupun lapak tempat berjualan di pinggiran emperan toko.

Sebelum melakukan penertiban, Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan melakukan pendekatan persuasif kepada sejumlah pedagang yang berdiri di depan lapaknya masing-masing. Selanjutnya Sofyan minta kepada mereka agar membuka lapaknya sendiri, guna menghindari terjadinya kerusakan jika tim gabungan yang melakukan pembongkaran. Jika pedagang tidak mau membongkar, maka tim langsung membongkarnya.

Tawaran yang disampaikan Sofyan direspon para pedagang. Meski dengan berat hati, mereka pun membongkar lapaknya masingmasing. (VIN)

SUMUT/ACEH

Polres Tamiang Antisipasi Ancaman Perompak ACEH TAMIANG - Polres Aceh Tamiang, Senin (17/2), melaksanakan rapat koordinasi antisipasi ancaman gangguan perompak di perairan Aceh bagian timur dan Langkat, Sumatera Utara.

Dalam rapat yang dilaksanakan di Mapolres setempat itu juga hadir unsur Polres Aceh Timur, Perwakilan Polres Kota Langsa, Perwakilan Polres Langkat, Perwira Batalyon Marinir Pangkalan Berandan, Lantamal I Belawan, Lanal Lhokseumawe, serta Perwira dijajaran Kodim 0104 Aceh Timur.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Dicky Sondani SIK MH yang memimpin rapat tersebut mengatakan, dari akhir tahun 2013 sampai awal tahun 2014 sudah 13 kasus perampokan terjadi di perairan wilayah timur Aceh dengan korbannya nelayan Sumatera Utara. ”Ada perbedaan antara perompak dengan bajak laut, kalau bajak laut mempunyai demensi internasional, kalau perompak demensi nasional,” ujarnya.

Perompakan yang terjadi di wilayah laut timur Aceh, jika terus dibiarkan bisa menjadi bajak laut. Perompak terjadi menggunakan senjata api, tujuannya motif ekonomi. ”Wilayah kita berada di selat Malaka perbatasan dengan negara Malaysia sehingga sangat rawan perompakan dan bajak laut,” ujarnya.

Ditegaskan Kapolres Aceh Ta-

PEROMP AK PEROMPAK Sejumlah kawanan perompak ditangkap satuan TNI AL. (ILUSTRASI) miang itu, rakor itu dilaksanakan agar secara bersama-sama melacak pelaku perompakan. Katanya, polisi telah mengidentifikasikan perompak orang Aceh yang korbannya nelayan Sumatera Utara. Disebutkan rata-rata dalam aksinya pelaku menggunakan senjata api dan menyadera korban. Hasil tangkapan dan peralatan diambil semua.

Untuk itu, informasi harus dibagi antara intelijen polisi kepada intelijen angkatan laut, BIN, BAIS dan sebaliknya, sehingga saling mengetahui, agar rekan-rekan angkatan laut Sumatera Utara tahu masalah Aceh dan sebaliknya.

Waka Polres Aceh Timur, Kom-

pol Erlintang Jaya SH SIK memaparkan, untuk mengungkapkan perompak laut harus banyak yang terlibat TNI dan Polisi. Ia menyampaikan saat masih di Mabes Polri pernah menangkap perompak Buraq, namun yang bersangkutan hanya bagian terkecil pelaku perompakan di laut timur sampai Sumatera Utara, ada lagi bagian yang lebih besar.

Mereka mempunyai struktur komando besar dengan yang menggunakan nama-nama seperti struktur Kerajaan Aceh Darussalam, seperti pimpinannya Muliadi, mereka beri gelar Laksamana. ”Muliadi ini komando besar

Lapas Kelas II A Lhokseumawe Kondusif LHOKSEUMAWE - Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe, Aceh kembali membaik dan kondusif setelah kerusuhan yang disertai pembakaran melibatkan ratusan warga binaan, Sabtu (15/2) malam hingga Minggu (16/2) dinihari lalu. Dalam peristiwa itu tidak ada napi yang kabur.

Keesokan harinya, Senin (17/2), seluruh masyarakat binaan dibantu polisi dan TNI mulai membersihkan puing-puing bangunan sisa pembakaran Kalapas Kelas II A Lhokseumawe, Lisa Betha Hardiarto mengatakan, sejauh ini kondisi sudah mulai normal kembali dan para napi sepakat untuk bersama-sama membantu membersihkan puingpuing kantor yang dibakar tersebut. Selain itu mereka juga meminta agar keamanan terus ditingkatkan agar tidak ada lagi yang berusaha untuk melarikan diri.

"Ya intinya kita akan terus melakukan pembenahan agar ke depannya hak narapidana tetap berjalan," ungkapnya.

Sembari menambahkan saat ini petugas sipir yang juga dibantu aparat Kodim 0103 Lilawangsa mendirikan beberapa tenda darurat sebagai pengganti ruang perkantoran bagi para sipir untuk kelancaran aktifitas administrasi.

Ditanya persoalan 58 berkas SK Pembebasan Bersyarat (PB) serta dokumen penting lainnya

GOTROY - Sejumlah napi bergotong-royong membersihkan sisa-sisa puing bangunan yang terbakar pasca kerusuhan yang disertai pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.(KPK POS/IST) yang musnah pasca insiden, Lisa Betha Hardianto membantah keterkaitan masalah itu. Dia mengatakan persoalan itu sedang dalam proses.

Kepala Divisi Lapas, Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh Mujiraharjo di Banda Aceh mengatakan tidak napi yang kabur. "Tidak ada narapidana yang lari (kabur).

Tidak ada korban jiwa dan situasinya kini sudah kondusif," katanya.

Saat kejadian, Lapas Lhokseu-

mawe yang berjarak sekitar 272 kilometer arah timur dari kota, dihuni oleh sebanyak 389 narapidana, dan delapan orang di antaranya perempuan.

Namun, peristiwa itu dapat diatasi setelah pihak kepolisian dan TNI dikerahkan mengamankan keadaan di dalam Lapas. Pihak pemadam kebakaran juga berkerja ekstra menjinakkan kobaran api yang membakar bangunan lapas tersebut.

(SMG)

yang bertanggung jawab aksi perompakan di Aceh dan Sumatera Utara,” ujarnya.

Setelah itu mereka mempunyai sagoe dan cap sembilan. Aksi perompakan di laut mereka lakukan untuk mencari nafkah. Dalam struktur yang mereka bentuk, hasil kejahatan tersebut mereka sisihkan 10 persen untuk keuangan kerjaannya (organisasi) dan sisanya dibagikan untuk anggota di lapangan.

Anggota perompak tersebut mempunyai kartu kecil dibelakangnya ada wilayah operasi laut mereka.

Pelaku yang ditangkap polisi ada aset bernilai hampir Rp7 miliar dan sudah disita Mabes Polri. (BSO)

Lakukan Penyimpangan

Lima Unit Bangunan Dibongkar MEDAN - Terbukti melakukan penyimpangan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), lima unit bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Pelita IV Gg Pos II, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Selasa (18/2). Dinding dan tiang bangunan bagian pinggir pun dihancurkan.

Pembongkaran dipimpin Kabid Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi didampingi Kasi Pengawasan Darwin. Meski telah memiliki SIMB No.648/0979 tanggal 18 Juni 2014, namun bangunan berlantai tiga itu terbukti menyimpang dari SIMNB yang telah diterbitkan.

“Bangunan itu melanggar roilen Jalan Pelita IV dan Gang Pos. Untuk Jalan Pelita IV, roilen yang dilanggar lebih kurang 2 meter. Sedangkan Gg Pos, roilen yang dilanggar lebih kurang 2,75 meter,” kata Ali Tohar.

Menurut Ali Tohar, pemilik bangunan telah diingatkan atas pelanggaran yang dilakukan. Selain diminta untuk menghentikan proses pembangunan, pemilik bangunan juga diminta untuk membongkar sendiri bangunan yang terbukti melanggar roilen tersebut. “Namun pemilik bangunan tidak mengindahkannya sehingga kita bongkar hari ini,” jelasnya. (VIN)

PNS Kembali Nyabu dan Didor Polisi STABAT - Seorang PNS yang bertugas di jajaran Pemerintahan Kabupaten Langkat diringkus pihak Kepolisian. Adalah, Suriawan alias Iwan (35) warga Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Hinai, Langkat, Rabu (19/2) sekira pukul 09.00 WIB ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Langkat saat akan menggelar pesta sabu-sabu di rumah rekannya, Mulyadi alias Adi alias Depo (33), seorang sopir yang menetap di Pasar 3,5 Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Langkat.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, dalam penggerebekan tersebut petugas berhasil menangkap basah keduanya yang sedang menggelar pesta sabu-sabu. Setelah keduanya berhasil diborgol, tibatiba saja Iwan yang belakangan diketahui bertugas sebagai PNS di Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Langkat mencoba melawan petugas dan berhasil melarikan diri.

Polisi mengejar Iwan disertai tembakan peringatan, namun Iwan tetap lari. Iwan akhirnya berhasil ditangkap setelah polisi 'memberikan hadiah' sebutir timah panas tepat mengenani tempurung kaki sebelah kirinya. Akibatnya, Iwan pun roboh.

Setelah berhasil diamankan, selanjutnya petugas membawa pelaku berobat ke Klinik Polres Langkat. Lalu, dari lokasi penggerebekan, petugas juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti satu gram sabu-sabu senilai Rp1 juta, satu buah sekop kecil dari pipet, empat handphone (HP), dua mancis dan satu sumbu jarum serta dua senjata genggam jenis Gas Gun. Kini, keduanya masih menjalani pemeriksaan secara intensif di

ruang Sat Narkoba Polres Langkat.

Namun, dalam keterangannya, Iwan masih berupaya mengelak dan mengaku tidak mengetahui keberadaan sejumlah barang bukti, seperti sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh petugas dari dalam rumah tersebut.

"Saya tidak tahu apa-apa, begitu datang dan main-main ke rumah teman saya itu, tiba-tiba sudah ditangkap sama polisi, " kilah Iwan.

Kendati demikian, Iwan mengaku memang sebelumnya sempat pernah mengonsumsi sabu-sabu untuk meningkatkan stamina dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai di Kantor Kesbang Pol Linmas Langkat.

"Ya, buat menambah tenaga saja bang, karena aku bertugas jaga

malam di Kecamatan Hinai, " ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, tahun 2012 yang lalu Iwan pernah dijebloskan ke dalam sel tahanan Lapas Tanjung Pura terkait kasus pemakaian sabu-sabu. Iwan terpaksa harus mendekam dipenjara selama 1,5 tahun karena tertangkap basah oleh petugas BNN Kabupaten Langkat memiliki dan membawa sabu-sabu.

“Ya, baru empat bulan ini aku bebas bang, " ujarnya sambil menundukkan kepalanya.

Semetara itu, Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Lukmin Siregar saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Namun, untuk selanjutnya masih dalam proses penyidikan.

"Ya, keduanya masih diperiksa dan dijebloskan ke dalam sel tahanan, " tegas Lukmin.

(SMG)

11

KPK POS E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

KRIMINAL

Jual Narkoba Demi Persalinan Istri MEDAN - Seorang pria nekat jual narkoba jenis sabu demi persalinan sang istri. Namun apes, usaha haram Edi (27) terendus aparat.

Di tangan pria ini petugas mengamankan 3 paket sabu -sabu yang satu paketnya 0,25 gram dengan harga Rp350 ribu.

Warga Jalan Karya, Gang Adil, Kecamatan Helvetia ini pun dicokok di kediamannya, Rabu sore.

Di Polsek Helvetia, Edi yang sudah setahun menjalankan usaha haramnya ini mengaku untuk biaya persalinan istrinya. "Istri saya sedang hamil 6 bulan. Kerjaan saya serabutan, makanya nekat jualan sabu. Ini anak pertama saya," katanya.

Dijelaskannya, setiap paket dirinya menjual seharga 350 ribu. "Dari harga itu saya

mendapat keuntungan 50 ribu. Sehari dapat jual 5 sampai 6 paket," katanya.

Kanit Reskrim Polsek Helvetia, AKP Hendrik Temaluru saat dikonfirmasi melalui selulernya membenarkan penangkapan tersebut. "Sudah kita amankan dan sedang sedang penyidikan," ujarnya.

Dijelaskannya, penangkapan pelaku berawal dari informasi warga yang merasa resah dengan peredaran narkoba di daerah tersebut.

Mendapat informasi itu, pihaknya langsung melakukan penyidikan dan mengamankan pelaku.

"Saat kita amankan pelaku berusaha melarikan diri.

Dari keterangan pelaku barang haram tersebut didapat dari A yang saat ini sedang diburon," katanya. (MBC)

Provost Kodam I/BB Gagalkan Perampokan MEDAN - Praka Hendra Gunawan Provost Denmadam I/ BB menggagalkan aksi perampokan dengan modus menawarkan brosur alat kusuk di dalam angkutan kota (angkot) di Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Rabu (19/2) sekitar jam 10.00 Wib. Dalam keterangannya Pa Provost Denmadam I/BB Kapten Inf Alamsyah Daulay mengatakan, korban adalah Haris Monas Batubara beralamat Marsonde Desa Paya Roba Kecamatan Binjai. Pada hari itu, korban bertujuan untuk membayar cicilan mobil dengan membawa uang sebesar Rp18 juta.

Tiba di Kampung Lalang, korban pindah naik angkot menuju jalan Gatot Subroto.

Tanpa curiga, korban ternyata dibuntuti oleh pelaku dengan cara naik satu persatu di dalam angkot. Pelaku beraksi dengan bermodus menawarkan brosur alat kusuk dengan cara mengusuk kaki korban dan rekannya mengambil uang di dalam saku korban.

Lebih lanjut Pa Provost Denmadam I/BB menyampaikan, Praka Hendra Gunawan Anggota Provost Denmadam I/BB yang menjaga keamanan lalu lintas di lingkungan Makodam I/BB saat mendengar teriakan rampokrampok mengundang perhatian masyarakat sekitar.

Kemudian Praka Hendra Gunawan lalu sigap mendatangi teriakan tersebut dan bersama masyarakat mengejar para tersangka. Pada saat akan ditangkap terjadi perlawanan, namun berhasil ditangkap tiga orang yang diduga pelaku aksi perampokan.

Ketiga tersangka mengaku masing-masing Santoso Sembiring (50) alamat Simpang Simalingkar Kec. Medan Tuntungan. Luhut Silalahi (53) beralamat di Simpang Simalingkar Kec. Medan Tuntungan.

Motlan Simbolon, (45) beralamat di Jakarta Utara. Selanjutnya pelaku dan korban diserahkan ke Mapolsek Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut. (REL)

KETERANGAN - Provost Denmadam I/BB saat mengambil keterangan sementara terhadap ketiga komplotan yang diduga sebagai pelaku aksi perampokan di Ruang Provost Denmadam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan. (REL)

SUMUT/ACEH

Bupati Langkat Belum Cabut SK Sekdes Aidil

Kantor Desa Tapak Kuda Nyaris Dibakar Warga LANGKAT - Ratusan warga Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sabtu sore, kembali mengamuk dan mendesak Kepala Desa Tapak Kuda Imras SPdi, untuk segera menukar adik kandungnya Adil dari Jabatan Sekretaris Kepala Desa.

Masyarakat menilai, Aidil diangkat sebagai Sekdes melanggar Jutnis Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) tentang cara pengangkatan perangkat desa. Begitu juga pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat tentang tata cara pengangkatan Perangkat Desa yang dilanggarnya.

Aksi kemarahan ratusan warga di Tapak Kuda tersebut memuncak, karena kepala desa yang diundang rapat musyawarah, yang diadakan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Tapak Kuda, sama sekali tidak digubrisnya. Bahkan terkesan melecehkan pihak BPD dan Masyarakat di Desa Tapak Kuda itu sendiri.

Kemarahan warga dilampiaskan dengan cara membakar ban bekas. Sebelumnya warga juga ingin membakar Kantor Desa Tapak Kuda, namun dilarang oleh beberapa tokoh adat/tokoh agama masyarakat setempat. Akhirnya ratusan warga tersebut hanya melakukan pembakaran ban bekas di halaman Kantor Desa Tapak Kuda.

Informasi yang berhasil dihimpun, beberapa warga juga menyempatkan masuk dan melihat rapat

BAK AR BAN - Warga Desa Tapak Kuda melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kepala Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten BAKAR Langkat, Sabtu sore, dengan membakar ban. (KPK POS/JUL) musyawarah yang dihadiri BPD dan perangkat desa lainnya, serta tokoh masyarakat yang diundang dalam rapat musyawarah pertukaran Sekdes Desa Tapak Kuda tersebut.

Warga juga kesal atas tidak adanya ketegasan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, yang mengeluarkan SK Sekdesnya yang ditanda tangaini oleh Plt Setdakab Langkat, dr. Indra Salahuddin, hingga sampai saat ini belum mencabut SK Sekdes Aidil Putra tersebut.

Warga yang kesal, sempat melarikan kursi pelastik milik kantor desa, dan membakarnya di Depan Kantor Desa Tapak Kuda tersebut.

“Hari jam kerja diundang rapat, namun Kepala Desa Tapak Kuda Imran SPdi tidak hadir, begitu juga dengan hari libur kerja, dia juga tidak mau hadir, dan itu melecehkan kami sebagai pengurus BPD di Desa ini, serta melecehkan masyarakat di Desa Tapak Kuda ini,”ucap Jainul, sembari mengatakan, rapat yang dilakukan itu hanya ingin menciptakan suasana desa yang

kondusif, tentram, nyaman dan ada keterbukaan kepada Masyarakat dalam segala hal, termasuk dalam segi pembangunan di desa.

Dari hasil rapat musyawarah, ucap Jainul, para warga mengusulkan dua nama Sekdes yang akan diusul kepihak Kecamatan dan ke pihak Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kabupaten.

Sementara itu tokoh masyarakat Desa Tapak Kuda, Atan dan Udin yang diamini ratusan warga lainnya, tetap meminta Aidil harus turun dari jabatan Sekdes. (JUL)

Musibah di Laut, Nelayan Harapkan Bantuan Pemkab

Curi HP Untuk Beli Sabu

STABAT - Sudah sering terdengar nelayan tradisional di Kabupaten Langkat, tertimpa musibah (kecelakaan) saat melaut. Namun nelayan yang mendapat musibah itu tidak pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab Langkat), terutama dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Selayaknya nelayan yang mendapat kecelakan di laut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, melalui program kartu nelayan yang dilengkapi kartu asuransi kecelakaan.

Namul hal itu hanya sebuah program dari Ke Mentri Keluatan yang belum optimal diterapkan di Kabupaten Langkat.

Hal itu terbukti sudah beberapa nelayan Langkat, yang mendapat kecelakaan itu sama sekali tidak pernah tersentuh bantuan dari Pemkab Langkat, baik bantuan dana, maupun bantuan lainnya.

Kali ini terjadi pada Syaharuddin (41), warga nelayan asal Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang tertimpa musibah saat melaut beberapa bulan lalu. Urat leher Syaharuddin putus saat hendak menuju pulang dari laut. Di

MEDAN - Untuk kesekian kalinya, pengaruh narkoba terbukti membuat orang nekat melakukan aksi kejahatan.

Seperti yang dilakukan Safrizal Siregar (24), warga Jalan Denai, Gang Hidayah, Kecamatan Medan Denai. Dia nekat melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli sabu-sabu.

Aksinya dilakukan di rumah korbannya Satria Darma (22), warga Jalan Puri, Gang Nangka, Kecamatan Medan Area, Rabu (19/2) sekitar pukul 05.00 pagi.

Namun naas, aksinya tersebut dipergoki Kepling I, Komat II, Kecamatan Medan Area, Hermansyah yang saat itu melintas di Jalan tersebut. Pelaku berikut barang bukti 2 unit HP dan charger milik korban diboyong Kepolsek Medan Area.

Di Polsek Medan Area, resedivis yang ketiga kalinya masuk penjara ini mengaku telah berpuluh kali melakukan aksi pencuriann di dalam rumah ini.

Aksi pertama dilakukan sejak 2007 dan kasus ini akan menjebloskannya kepenjara untuk yang ketiga kalinya.

"Nga terhitung lagilah bang aku mencuri dan uang hasil curian itu aku gunakan untuk beli sabu dan makanan bang," ucap pria bertato di tangan kanan dan kakinya ini, Rabu sore.

Kapolsek Medan Area, Kompol Rama S Putra saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebebut. "Sudah kita amankan dan masih proses penyidikan," ujarnya. (MBC)

sampan dirinya sedang asik menimba air. Tanpa disadari kain sarung yang dililitkannya di leher terbelit oleh tali kopling mesin. Seketika itu lehernya terjerat tali kopling mesin hingga urat lehernya putus dan jatuh pingsan.

Nelayan lainnya yang melihat kejadian ini langsung memberikan pertolongan dan membawa Syaharuddin ke RSU Adam Malik Medan.

Dalam masa perawatannya di RSU Adam Malik Medan, Syaharuddin menghabiskan uang perobatan sebesar Rp20 juta, untuk menebus biaya obat di luar obat dari Jamkesmas.

“Untuk biaya itu, kami menjual barang berharga milik kami, termasuk cendela rumah dan pintu yang sudah dipesan, perhiasan dan lainnya,” kata Junaida (40) istri dari Syaharuddin, seraya mengatakan belum ada perhatian dan bantuan dari Pemkab Langkat.

Diceritakan Junaida, saat ini hidupnya menanti belasan kasihan orang lain, sebab suaminya belum bisa melaut (bekerja). Selain itu, dua orang anaknya juga diberhentikan sekolah, karena tak mampu membiaya kebutuhan sekolah anaknya, termasuk harus menebus biaya buku LKS pada

Syaharuddin anak sekolahnya yang masih menduduki bangku sekolah Aliah (SMA sederajat).

Saat ini kondisi Syaharuddin masih kritis. Dia tidak bisa berbicara, dan pernapasannya juga melalui selang yang disalurkan dari lehernya.

Sementara hidungnya tidak berfungsi saat ini.

(JUL)

Ponsel BB Ungkap Kasus Perampokan STABAT – Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan SIk MSi mengatakan, keberhasilan penangkapan kawanan perampok uang tunai Rp125 juta berasal dari HP BB yang diambil kawanan perampok.

“Petugas kami melacak keberadaan HP BB yang dirampas dari tangan korban. Kemudian menemukan sidik jari dari minuman mineral yang ditemukan di warung tidak jauh dari lokasi perampokan, dan sidik jarinya identik dengan sidik jari pelaku perampokan,” ujar Kapolres saat paparan kronologis

penangkapan para kawanan perampok tersebut.

Empat kawanan tersangka perampok yang berhasil ditangkap, yakni Fadlan alias Ifat alias Togek (30) Warga Dusun Parit Kaca, Desa Teluk Kecamatan Secanggang. Syafrizal alias Ijal (35) Warga Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat.

Atma Negara alias Soglong (47) Warga Dusun Klantan Desa Pasarawa Kecamatan Gebang, serta Muhammad Nazaruddin Abdulatif (44) Warga Cutgrek Dusun Rantau Panjang Aceh Timur (NAD).

Terasangka Nazaruddin ditangkap di rumah kontrakannya, di Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dengan kodisi rahang dan pipi ditembus

peluru. Saat ditangkap, Nazar melawan aparat. Sementara tiga kawanan perampok juga ditangkap, di kediamannya masingmasing dengan waktu yang berbeda.

“Nazaruddin kita tembak karena melakukan perlawanan terhadap anggota kita dengan menempelkan sebuah Hand Stroom berkekuatan 5.000 Volt pada paha kiri Brigadir Sukiardi,” tegas Kapolres.

Seorang lagi dari kawanan rampok ini masih buron.

Kawanan rampok ini merugikan Fivi warga Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura, yang saat itu akan akan menyetorkan uang sebesar Rp125 juta ke Bank Danamon.

(JUL)

PAP ARAN APARAN Kapolres Langkat saat paparan dan tiga kawanan perampok.

(KPK POS/ JUL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

LIPSUS

Berniat Tak Mau Bayar Rekening Listrik RATUSAN warga yang bermukim di kawasan Jalan Gurilla, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, menuding Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi penyebab kebakaran yang meludeskan lima unit rumah kontrakan semi permanen, Kamis malam.

"Mau dari teplok, yang jelas PLN lah yang jadi akar permasalahan kebakaran," kata seorang warga di Jalan Gurilla, Rinto, bernada kesal.

Dia yakin, pemadaman listrik yang setiap hari terjadi ini pasti sangat menyengsarakan warga Medan. "Lihat saja, satu hari mau 8 jam mati listrik.

Akibatnya, mau usaha payah, mau gerak pun payah, serba payahlah," ucapnya.

Bahkan, saking geramnya dengan ulah PLN itu, dia menyarankan warga sekitar untuk tidak usah membayar uang listrik. "Bayar bayar juga, kalau terlambat bayar diputus. Kalau terus mati lampunya mending gak usah dibayar. Kalau kompak warga nggak bayar, kenapa rupanya," ujar warga lainnya.

Di lokasi tersebut, warga yang rumahnya terbakar masih sibuk mengevakuasi barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan dari musibah kejadian.

Diakui, cuaca panas yang melanda Sumatera Utara, dikhawatirkan memicu kasus kebakaran. Sebab, banyak bahan yang akan mudah terbakar dengan suhu panas yang tinggi. Karena itu, masyarakat diimbau selalu waspada.

"Musim panas begini, gesekan apapun bisa menyebabkan kebakaran.

Apalagi, jika ada minyak yang dijual dengan ketengan. Kalau bisa jangan meletakkan minyak tepat terkena matahari," ujar Marihot Tampubolon.

Dijelaskannya, sekitar 90 persen dari 21 lebih kasus kebakaran yang terjadi hingga Januari 2014, penyebabnya adalah karena kelalaian dari pemilik rumah. "Jadi kabel, kompor gas yang harusnya sudah diganti, tapi tidak diganti. Itukan kelalaian-kelalaian yang secara tidak sadar dilakukan. Kalau berdasarkan data yang ada, 90 persen penyebab kebakaran ya karena kelalaian si pemilik rumah," katanya.

Menurut Marihot, meskipun kasus kebakaran itu akhirnya bisa ditangani atau bisa dipadamkan, namun tidak semua bangunan fisik bisa diselamatkan. Selain, pemilik rumah yang terlambat menghubungi pemadam kebakaran. Jalanan yang macet juga menyebabkan petugas pemadam terlambat tiba di lokasi kebakaran. (TIM)

Kebakaran di Pagaran TAK HANYA di Belawan dan Medan, di kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, juga terjadi kebakaran. Api mengamuk, Kamis (14/2) sekira pukul 04.00 WIB dan menghanguskan satu unit rumah warga desa Sipultak di jalan raya Kecamatan Pagaran. Api menghanguskan rumah Najuman Lumbantoruan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksasi sekitar puluhan juta rupiah.

Keterangan yang diperoleh KPK Pos dari Rajuman Lumbantoruan di lokasi, saat terjadi kebakaran dia dan anak-anaknya masih tidur. "Sungguh kami tidak tahu sumber api tersebut,” katanya.

Saat api mulai membara, seorang tetangganya F. Purba keluar dari rumahnya disebabkan anjing-anjing sangat ribut menggonggong. Dia mengaku sangat terkejut melihat api

sudah menyala besar. Lalu dia berteriak-teriak untuk membangunkan tetangga untuk menolong. Namun apa daya mereka tidak mampu lagi memadamkan api tersebut.

Sementara itu pihak Pemkab Taput dihubungi untuk meminta bantuan unit Pencegah, Pemadam Kebakaran (P2K), terlambat tiba di lokasi.

Maklum lokasi Tarutung cukup jauh dari Pagaran. Saat P2K tiba di lokasi, seluruh rumah sudah habis terbakar.

Camat Pagaran Risda Simamora memerintahkan Sekdes Sipultak Timbul Hutasoit untuk mendata barangbarang yang habis terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai Rp150 juta.

Camat dan Kapolsek Siborongborong AKP Ramsen Samosir langsung turun ke lokasi bersama dengan Kapus Bribka Fernando Nababan.

(SLBT)

Antaran Pernikahan Musnah Dilalap si Jago Merah LUDES - Rumah yang hangus ludes dilalap sijago merah, dan terlihat warga mengumpulkan puing-puing kebakaran setelah api dapat dipadamkan.

(KPK POS/ARM) LAIN CERITA dari Pagaran, lain pula kabar musibah yang datang dari Teluk Mengkudu. Satu rumah permanen milik warga yang dihuni Said (60) beserta keluarganya, Selasa (18/2) pagi sekitar pukul 09.00 WIB habis terbakar dilalap si jago merah.

Tidak satupun harta benda yang sempat diselamatkan. Antaran untuk pernikahan dari calon mempelai pria milik putri Bungsu korban yang berencana melangsungkan hajat pesta pernikahan pada bulan Maret mendatang, juga ikut dilalap si jago merah.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, rumah permanen yang berada di Desa Makmur Dusun II Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Sergai terbakar, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Meski tidak ada korban, kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Api pertama kali diketahui pemilik rumah terlihat dari dalam ruang tamu. Api terus membesar, menjalar ke bagian bangunan lainnya. Tak terpikir lagi untuk menyelamatkan harta benda, Said berlari keluar sambil berteriak minta tolong untuk menyelamatkan diri dari kobaran api.

Tanpa tertolongkan, si jago merah

dengan cepat meludeskan isi rumah, termasuk satu unit kereta (sepeda motor) ikut hangus terbakar.

Selang berapa lama kemudian, dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sergai tiba di lokasi kejadian.

Walaupun api berhasil dipadamkan tapi lebih dulu harta benda milik korban tidak terselamatkan.

Pardosi, Kasi Terantib Kec. Teluk Mengkudu didampingi Adi Winata dan Ali Genok yang turun ke lokasi, mengatakan pihaknya mendapat laporan dari salah seorang warga bahwa ada rumah yang terbakar di Desa Makmur. “Kita mendapat kabar dari warga langsung turun ke lokasi untuk melihat situasi, membantu mengevakuasi puing-puing bekas kebakaran,” ujar Adi. “Bapak itu (korban-red), mau pesta bulan depan. Menikahkan anak perempuannya,” timpal Ali Genok usai pulang dari lokasi kejadian.

Sementara Saprik, Kepala Desa Makmur, membenarkan adanya salah satu rumah milik warganya yang terbakar dan tak satupun harta bendanya yang bisa diselamatkan. ”Kejadiannya pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, sebagai Kepala Desa kita turut prihatin,”ucap Kades. (ARM)

Gudang Kertas dan Aspal Juga Terbakar KEBAKARAN pabrik kompos aluminium milik PT Aman Mujur Maju, Jalan Amal Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia pada Minggu (16/ 2), juga menyambar gudang distributor kertas dan kartun yang berada di belakang pabrik.

Tak hanya itu, sebagian ruangan gudang bermuatan aspal di samping pabrik aluminium itu juga ikut terbakar.

Salah seorang pegawai pabrik, Lambok (55) mengatakan, kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik dari dalam ruangan produksi.

"Korsleting listrik bang di pabrik kompor itu dan menyambar kesamping gudang lainnya. Gudang penyimpanan juga terbakar, kalau ledakan ada tadi suara ledakan dari dalam, mungkin tabung gas," ujarnya.

Pantuan di lokasi, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran pabrik kompor

yang diketahui milik Tio Pik Lee warga Jalan Bambu Medan tersebut. Namun, kerugian akibat kebakaran gudang kompor yang merembet ke gudang kertas dan gudang aspal tersebut diperkirakan ratusan juta rupiah.

Informasi yang dihimpun, peristiwa ini bermula dari terdengarnya ledakan dari dalam gudang dan mengakibatkan seluruh benda di dalam ruangan tersebut terbakar.

Api dengan cepat membakar seluruh ruangan dan gudang penyimpanan pabrik tersebut. Bahkan, kian membesar dan melalap seluruh isi pabrik. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran Pemko Medan diturunkan dan mencoba menjinakkan api.

Kapolsek Medan Helvetia Helvetia, Kompol Anggoro Wicaksono saat dikonfirmasi mengatakan masih melakukan penyelidikan. (TIM)

DUA BULAN terakhir ini (Januari-Februari 2014), tiada hari tanpa kebakaran di Sumatera Utara (Sumut). Cuaca panas yang melanda Sumut, sebagai pemicu kasus kebakaran. Sebab, banyak bahan yang mudah terbakar dengan suhu panas yang tinggi. Karena itu, masyarakat diimbau selalu waspada. Selain itu, penyebab lainnya adalah, sering padamnya aliran listrik di daerah ini. Mati lampu, ternyata memberikan kontribusi besar terhadap peristiwa kebakaran EPALA Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan, Marihot Tampubolon membenarkan, peristiwa kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini, 75 persen disebabkan karena mati lampu.

“Ya, sekitar 75 persen peristiwa kebakaran yang terjadi di Medan karena diawali mati lampu,” ucap Marihot Tampubolon.

Dia mengatakan, peristiwa mati lampu yang terjadi ternyata memberikan kontribusi besar terhadap peristiwa kebakaran.

Saat mati lampu, masyarakat biasanya memasang alat penerangan seadanya seperti lilin. Tetapi, saat memasang lilin caranya tidak benar sehingga mengakibatkan kebakaran.

Seharusnya, ketika memasang lilin masyarakat meletakkan di batu, kaca, atau alat yang tidak mudah terbakar.

Selain itu, jangan meninggalkan rumah saat mati lampu karena bisa saja lilin yang dipasang tersebut tersenggol kucing maupun tikus, sehingga menyebabkan terbakar. Selain mati lampu, biasanya peristiwa kebakaran terjadi karena korslet listrik. Kebakaran terjadi juga karena kelalaian dari pemilik rumah.

"Jadi kabel kompor gas yang harusnya sudah diganti, tapi tidak diganti.

Itukan kelalaian-kelalaian yang secara tidak sadar dilakukan,” kata Marihot.

TERLAMBAT Menurut Marihot, meskipun kasus

K

kebakaran itu akhirnya bisa ditangani atau bisa dipadamkan, namun tidak semua bangunan fisik bisa diselamatkan.

Selain, pemilik rumah yang terlambat menghubungi pemadam kebakaran.

Jalanan yang macet juga menyebabkan petugas pemadam terlambat tiba di lokasi kebakaran.

“Rata-rata, pemilik rumah menghubungi pemadam kebakaran kalau api sudah besar. Ketika api masih kecil, mereka mencoba memadamkannya sendiri dan ternyata tidak berhasil.

Kalau api sudah besar, baru kami dihubungi. Tapi, kamipun tiba terlambat di lokasi, karena jalanan macet. Masyarakat pengguna jalan sangat sulit menyadari, apalagi becak dan angkot.

Apalagi, lokasinya jauh pasti kami terlambat,” terangnya.

Ditambah Marihot, pihaknya sudah pernah mengusulkan pembangunan kantor cabang pemadam kebakaran di dua wilayah yakni, di Sunggal dan Selayang. Mengingat, di dua daerah itu merupakan daerah yang padat pemukiman, sehingga potensi terjadinya kebakaran sangat besar. Namun, karena alasan efisiensi anggaran, usulan kantor cabang pemadaman kebakaran tersebut tidak pernah terealisasi.

“Saat ini, kita masih ada empat cabang yakni, di KIM, Belawan, Amplas dan Medan. Idealnya kita punya 11 cabang di Medan. Setiap tahun kita usulkan agar dibangun dua cabang lagi di Selayang dan Sunggal, karena kalau ada kejadian kebakaran di daerah itu

Pasutri Tewas Terpangang di Medan PASANGAN suami-istri (Pasutri) tewas terpangang. Peristiwa yang memilukan ini terjadi ketika rumah di Jalan Kemiri III Nomor 24 Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Selasa (11/2) sekira pukul 01.30 WIB, hangus dilalap si jago merah. Dalam peristiwa kebakaran itu, dua orang dipastikan tewas terpanggang api.

Kedua korban yang meninggal dunia tersebut yakni Ridwan Ginting (48) dan isterinya Rosmawati (43).

Ridwan merupakan mantan petugas jaga malam, yang kemudian dipekerjakan sebagai penjaga rumah kostkosan tersebut bersama isterinya.

Informasi yang dihimpun, kebakaran dipicu oleh hubungan singkat arus listrik. Api pertama kali terlihat dari lantai dua rumah, yang seharihari difungsikan sebagai kamar kostkostan mahasiswa.

“Waktu kebakaran tadi, listrik sedang padam. Saya bahkan masih sempat bertegur sapa dengan dua orang penghuni kost, yang keluar dari rumah. Tapi sesaat kemudian, listrik menyala dan tidak lama terlihat api dari lantai dua,” jelas Yulian Hutagalung (43), saksi mata peristiwa tersebut.

Yulian yang sehari-hari berprofesi sebagai penjaga malam di kawasan tersebut juga mengatakan, setelah melihat api, ia berusaha memanggil

penghuni rumah. Namun, hanya pemilik rumah yang tinggal di lantai satu saja yang keluar. Sementara penghuni di lantai dua hanya terdengar berteriak.

“Cepat kali apinya besar. Enggak sampai lima menit, api sudah menembus atap rumah. Melihat itu saya langsung gedor pintu rumahnya. Tapi hanya Bu Inong (55), pemilik rumah yang keluar. Saya memang mendengar teriakan kebakaran-kebakaran dari atas. Tapi orangnya enggak kunjung muncul,” tambahnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsekta Medan Kota, AKP Faidir Chaniago belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Namun ia memastikan kedua korban, tewas akibat kebakaran tersebut.

“Tim Labfor Polda Sumut lakukan penyidikan. Jadi kita tunggulah hasilnya, baru dapat disimpulkan penyebab pastinya. Sekarang masih lidik (penyelidikan),” jelasnya.

Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan, menurunkan 10 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Petugas sempat kewalahan memadamkan api, karena banyaknya kerumunan warga. Api baru dapat dipadamkan setelah sekira satu jam. Sementara dua korban tewas baru dapat dievakuasi, pasca api padam. (TIM)

kita sulit menjangkaunya dan sering terlambat. Tapi, karena lahannya nggak ada dan efisiensi anggaran, usulan itu tidak pernah terealisasi,” ucapnya.

EMPAT CABANG Dia menambahkan, saat ini pihaknya hanya memanfaatkan kantor pemadaman kebakaran di empat cabang dengan 30 unit mobil pemadam kebakaran.

“Dengan 30 unit mobil pemadam kebakaranpun kita masih kurang, karena idealnya kita punya 80 unit. Tapi kalau dianggap mencukupi kita cukupcukupi. Oleh karena itu, kita berharap sekali kesadaran masyarakat. Kalau mobil pemadam kebakaran melewati jalan, agar masyarakat pengguna jalan meminggirkan kenderaannya, supaya kita tidak terlambat,” tuturnya.

Selain itu, cuaca panas yang melanda Sumut, khususnya di Medan dikhawatirkan memicu kasus kebakaran. Sebab, banyak bahan yang akan mudah terbakar dengan suhu panas yang tinggi.

“Musim panas begini, gesekan apapun bisa menyebabkan kebakaran.

Apalagi, jika ada minyak yang dijual dengan ketengan. Kalau bisa jangan meletakkan minyak tepat terkena matahari," ujarnya.

Dia menambahkan, selama Januari 2014, terjadi 21 kasus kebakaran yang terjadi di Medan maupun pinggiran Deli Serdang. Ditambah selama musim mati lampu pada Februari 2014. “Selama Februari 2014 hampir setiap hari terjadi kebakaran dan biasanya diawali mati lampu. Bahkan, ada korban jiwa meninggal dunia,” ucapnya prihatin.

Dia menyarankan seharusnya masyarakat mau mendesak PLN untuk memberikan solusi mau menyewa genset dari Singapura atau lain yang penting tidak terjadi kebakaran. “Jangan sampai masyarakat marah dan emosi karena sudah tidak tahan dengan pemadaman yang selalu terjadi,” ujarnya. (TIM)

Kebakaran Beruntun di Belawan SETELAH 40 unit rumah terbakar di kawasan Kampung Kurnia Kelurahan Belawan bahari Kecamatan Medan Belawan, menyusul sebanyak 12 unit rumah warga ludes terbakar, Minggu dinihari (16/2) sekira pukul 02.00 WIB. "Kebakaran tadi malam bang, mobil pemadam datang terlambat. Bahkan tak bisa masuk ke pemukiman warga garagara ada jalan Tol Belmera mengakibatkn jalaran api melahap 12 rumah dan sejumlah rumah lainnya terpaksa dirusak," kata Irwan (34) warga setempat melaporkan.

Menurut warga, belakangan ini kawasan Belawan Bahari Kampung Kurnia sebagai penghasil ikan asin terbesar di kota Medan sangat rawan terjadi kebakaran.

Namun sangat disayangkan mobil pemadam kebakaran ogah masuk lorong melainkan hanya sebatas menyiramkan air dari terowongan Tol Belmera saja, seharusnya mobil pemadam turun dengan selang yang panjang ke pemukiman rumah warga sehingga kebakaran tak sampai meluas.

Akibat kesal terhadap mobil pemadam kebakaran datang terlambat dan tak bisa melewati terowongan Tol ke pemukiman warga, dalam waktu dekat ini warga berencana mengelar aksi blokir jalan Tol Belmera guna menuntut kepedulian pemerintah untuk men-stanby-kan mobil pemadam di dekat pemukiman warga.

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

OK Arya Pimpin Upacara Bulan K3

Turis Batal ke Pulau Banyak Akibat Asap SALAMI Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM menyalami peserta upacara K3.

BATUBARA - Upacara peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) berlangsung secara sederhana yang dipimpin langsung oleh Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM dalam suasana yang sederhana, bertempat di lapangan sepakbola PT Lonsum Dolok Estate Lima Puluh, selasa lalu.

Ir Noto Susilo dan Ir Edvis Pulungan selaku manager PT Lonsum, mewakili perusahaan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan seluruh pihak untuk bertindak selaku pelaksana bulan K -3 kali ini. Mereka menambahkan bahwa pihaknya selalu siap untuk mencapai visi K-3 Nasional yakni indonesia berbudaya K-3 tahun 2015. Dalam mencapai visi K-3 Nasional tersebut, perusahaan menerapkan sistem 7S yakni strategi, struktur organisasi, sistem, skill, staf serta style managemen yang kondusif.

Sementara itu, Kepala dinas tenaga kerja H.Erynaldo SH.MAP menyampaikan bahwa peringatan Bulan K-3 dilaksanakan setiap tahunnya.

Pemkab Batubara akan selalu mengingatkan seluruh perusa-

haan yang ada untuk mengacu pada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keselamatan kerja diantaranya uu no.1 tahun 1970.

Sementara itu Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh instansi untuk tidak mengesampingkan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurutnya aturan tersebut dibuat untuk melindungi hak seluruh pekerja dan buruh sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakannya. Diharapkan instansi terkait selain K-3 juga upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia(skill) sebagai salah satu tantangan disektor ketenaga kerjaan saat ini.

"Seluruh perusahaan harus memberikan perhatian terhadap K-3, termasuk peningkatan kualitas melalui pelatihan ketenagakerjaan dan diklat baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun pemerintah sendiri" pungkasnya.

Adapun tema yang diangkat pada pelaksanaan bulan K3 tersebut adalah mewujudkan budaya untuk menjamin stabilitas usaha dalam mendukung ekonomi nasional. (ARIEL)

SINGKIL - Daftar kerugian yang dialami warga akibat asap pembakaran lahan di Aceh Singkil, ternyata semakin panjang.

Setelah sektor perikanan yang mengakibatkan nelayan enggan melaut, kini muncul kerugian disektor pariwisata.

Informasi yang diterima KPKPos, pekan lalu, sejumlah pemilik pondok wisata (cotage) di Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, ternyata juga ikut kecipratan apes akibat kepulan asap ini. Mereka mengaku, kalau sejumlah perusahaan travel membatalkan paket kunjungan wisata ke kawasan eksotis tersebut.

Perusahaan travel yang enggan disebutkan namanya ini beralasan, sang turis merasa tak nyaman dengan adanya asap tersebut. "Jadi, bukan travel yang membatalkan kunjungan tersebut. Tapi atas permintaan dari turis itu sendiri. Alasannya, ya itu tadi, asap" kata Jaswan, pemilik cotage di Pulau Tailana Pulau Banyak Barat.

Jaswan pun mengaku, akibat pembatalan ini telah membuat usahanya menanggung rugi jutaan rupiah. Pasalnya, sejumlah persiapan logistik untuk kebutuhan turis tersebut selama menginap di Pulau Tailana, juga sudah terlanjur dibeli.

Kasus yang mirip sama juga dialami Johanes, pemilik lokasi wisata di Pulau Sikandang. Bedanya, kalau di Pulau Tailana turis batal datang, di Pulau Sikandang justru yang sudah terlanjur datang pun juga tidak bertahan lama.

"Sebelumnya, mereka sudah booking empat hari. Tapi akibat asap, tamu kita (turis-red) hanya betah dua hari saja." jelas Johanes, rada kesal. Walau Johanes dan Jas-

Bupati Resmikan Jalan Desa Bajaronggi Program PPIP

Upacara HKN Bukan Sekedar Rutinitas SEI RAMPAH - Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) merupakan momentum penting bagi kita untuk lebih menguatkan pondasi kebersamaan antara sesama aparatur pemerintah yang merupakan koordinasi internal untuk menyatu padukan gerak langkah dalam memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat Serdang Bedagai (Sergai).

Demikian dikatakan Bupati Sergai Ir.H.Soekirman pada upacara HKN, Senin lalu, di hadapan para Asisten,Staf Ahli,Kepala SKPD dan unsur PNS lainnya. Jadi hal ini bukan merupakan rutinitas yang tidak bermakna, justru pada saat upacara inilah menjadi momen yang sangat penting bagi kita selaku abdi negara dan masyarakat untuk lebih menginstropeksi diri apakah kita telah optimal dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan serta menunjukan nilai-nilai kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara, terang Bupati.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada 15 Janu-

S U M U T /ACEH

ari 2014 yang lalu Pemerintah telah menetapkan UndangUndang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Undang-Undang (UU) ini lahir sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam pelaksanaan manajemen aparatur.

Dalam UU itu diatur secara rinci tentang hak seorang PNS selain itu terdapat kewajiban, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan perilaku sebagai seorang PNS. Kemudian diatur juga tentang penilaian kinerja yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir serta penerapan bobot penilaian kinerja dan promosi jabatan secara terbuka.

Diharapkan kepada seluruh PNS untuk dapat membaca, memahami dan menghayati serta mengaplikasikan segala hal yang tertuang didalam UU ini. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program reformasi birokrasi agar didapatkan PNS yang semakin profesional, netral, bebas intervensi dan kepentingan serta bebas dari praktik KKN. (ARM)

wan tidak merinci kerugian yang mereka alami, namun diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Disisi lain, timbulnya ke engganan turis datang ke Pulau Banyak akibat gangguan asap tersebut, juga dikhawatirkan menjadi iklan buruk terhadap pariwisata Aceh Singkil.

Terpisah, Darmawan salah seorang pemerhati pariwisata Aceh Singkil mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Menu-

rut Darmawan, alasan turis enggan berkunjung akibat asap tersebut, bisa menjadi preseden buruk terhadap dunia pariwisata di Aceh Singkil. "Kita hanya berharap, pemerintah Aceh Singkil tanggap dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Sebab, kalau kasus ini terulang lagi, ada kemungkinan usaha pariwisata akan hancur." pungkas Darmawan.

(AZT)

Bupati Sergai Rayakan Imlek Bersama Masyarakat Etnis Tionghoa SERAHKAN BINGKISAN Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyerahkan bingkisan kepada warga pada acara Perayaan malam Tahun Baru Imlek.

POTONG TUMPENG Bupati Sergai Ir H Soekirman, meresmikan Jalan Desa Bajaronggi Kecamatan Dolok Masihul dari dana Program PPIP. DOLOK MASIHUL - Bupati Sergai Ir H Soekirman Jumat pekan lalu meresmikan Jalan Desa Bajaronggi Kecamatan Dolok Masihul dari dana Program PPIP. Camat Dolok Masihul Drs. Dimas Kurnianto menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bupati Serdang Bedagai (Sergai) dan jajarannya di Desa Bajaronggi Kecamatan Dolok Masihul sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah khusunya Pemkab Sergai yang telah memberikan bantuan kepada Kecamatan Dolok Masihul berupa pengerasan jalan sepanjang 1300 M dan swadaya masyarakat 50 M yang dibagi di Dusun I sepanjang 800 M dan Dusun 6 sepanjang 550 M. Menurut Dimas Program ini sudah sejak lama menjadi impian masyarakat Dolok Masihul dan diharapkan bantuan ini akan ditingkatkan menjadi pengaspalan di masa mendatang. Selain pengerasan jalan ini, masyarakat Dolok

Masihul berharap agar jalan perkebunan segera diperbaiki karena jika hujan jalan tersebut licin dan tergenang air, padahal jalan tersebut merupakan akses jalan transportasi bagi masyarakat khususnya pelajar.

Sementara Bupati Sergai mengatakan PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat dibawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd), yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.PPIP bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya. (ARM)

PANTAI CERMIN - Bupati Sergai Merayakan malam Tahun Baru Imlek 2565 atau Gong Xi Fa Cai bersama ribuan Masyarakat Etnis Tionghoa beberapa waktu lalu di Pantai Pondok Permai Pantai Cermin.

Turut mendampingi Wabup Syahrianto SH,Jajaran FKPD Sergai, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Anggota DPRD Sergai Budi Sumalin, SE, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua STM dan Yayasan serta pengusaha dan puluhan ribu masyarakat.

Soekirman dalam sambutan mengatakan menyambut baik kegiatan dan pemerintahan Sergai merasa bangga dapat berkumpul bersama masyarakat etnis Tionghoa di tanah bertuah negeri beradat ini.

Perayaan tahun baru Imlek menjadi momentum untuk saling mengenal dengan masyarakat etnis tionghoa. Kebersamaan ini akan

terasa indah bila satu sama lain saling mengisi, sebab tahun baru Imlek bukan saja merupakan hari raya masyarakat Tionghoa tetapi juga hari raya bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari NKRI menyatakan apresiasi dan kekagumannya kepada masyarakat etnis Tionghoa yang terus menjaga dan mencintai tradisi serta nilai-nilai kebudayaan supaya tetap lestari sepanjang masa. Budaya Tahun Baru Imlek seperti ini harus tetap dipertahankan oleh masyarakat etnis Tionghoa ditengah derasnya arus globalisasi.

Semoga semangat tahun baru Imlek dapat memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar warga Tionghoa dan etnis masyarakat lainnya di Kabupaten Sergai. Disamping itu juga berharap agar kegiatan seperti ini kedepannya lebih menyentuh kepada masyarakat. Tahun ini Negeri kita memasuki tahun politik yang ditandai dengan Pemilihan anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). (ARM)

Kuatkan Sektor Pertanian

BWS Sumatera II Akan Bangun Bendungan Bajayu di Sergai SERGAI - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), hal itu tentu saja membutuhkan infrastruktur pengairan yang baik sebab perkembangan padi sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan air.

Apalagi saat ini, belum seluruh areal persawahan di Sergai memiliki irigasi yang cukup, karenanya menjadi sangat vital sumbersumber irigasi baru harus diciptakan, Berdasarkan kenyataan tentu menjadi salah satu latar belakang pemikiran bagi jajaran Pemkab Sergai untuk memanfaatkan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk DAS Sungai Padang.

Sebab DAS Sungai Padang ini dapat dijadikan sumber daya untuk mengairi lahan pertanian yang ada. Untuk itu perlu segera direalisasikan proyek pembangunan bendungan yang direncanakan akan dinamakan Bendungan Batak, Jawa dan Melayu 'Bajayu'.

Demikian disebutkan Kepala

Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) PSDA BWS Sumatera II Kemenpu Dirjen Sumber Daya Air, S. Rajagukguk saat melakukan audiensi kepada Bupati Sergai, Jumat lalu di Ruangan Kerja Bupati Komplek kantor Bupati Sergai Sei Rampah.

Kepada Bupati lebih dalam dikatakan, S, Rajagukguk, saat ini daerah irigasi Paya Lombang dan Langau yang berada di Desa Paya Lombang dan Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai mendapat suplai dari Bendung Darurat Paya Lombang (Bendung Brojong) yang berada di Kelurahan Tanjung Merulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Begitu juga dengan daerah irigasi Bajayu terletak disebelah kanan aliran Sungai Padang di Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar tidak berfungsi dengan baik karena elevasi dasar bangunan free intake lebih tinggi dari elevasi muka air Sei Padang sehingga air tidak dapat mengairi sawah.

AUDIENSI SNVT PSDA BWS Sumatera II saat audiensi kepada Bupati Sergai Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan "Pembangunan Bendung Gerak Sei Padang Kabupaten Serdang Bedagai*" dengan pembuatan sudetan bertujuan agar tersedianya bangunan utama untuk dapat mensuplai kebutuhan air irigasi

untuk 3 (tiga) daerah irigasi yakni daerah irigasi Paya Lombang (Âą1.558 Ha), daerah irigasi Langau (Âą2.000 Ha) dan daerah irigasi Bajayu (Âą4.000 Ha) di Kabupaten Sergai serta berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota Tebing Tinggi, tuntasnya.

Sementara itu Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam audiensi tersebut mengucapkan terimakasih kepada BWS Sumatera I Idan menyambut baik atas rencana program BWS Sumatera II melalui Departemen Pekerjaan Umum untuk membangun Bendung Ge-

rak Sei Padang Kabupaten Serdang Bedagai.

"Mudah-mudahan, pembangunan Bendung Gerak Sei Padang dapat mengoptimalkan pasokan air untuk keperluan irigasi areal persawahan diKabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini dan dapat meningkatkan dalam upaya mendukung ketahanan pangan di dalam lokal maupun di Propinsi Sumatea Utara", pungkas Bupati.

Hadir pada audiensi, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Wabup Syahrianto SH, Asisten Pemum Drs. Ramses Tambunan MSi, Asisten Ekbangsos Drs. H. Hadi Winarno MM, Kepala Bappeda Ir. M. Taufik Batubara, M.Si, Kadis Pertanian dan Peternakan, Kadis PSDA Ir. Prihatinah MSi , Kabag Humas Dra. Indah Kumala, Kabag Pemjas H. Chairin F. Simanjuntak SSos, MM, BWS Sumatera II : Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) PSDA S. Rajagukguk, Manipan Pasaribu, Indra Kurnia dan Jusnan Simamora.

(ARM)

15

KPK POS

Camat Bintang Bayu dan Kadis Pertanian Bersih-bersih Parit BINTANG BAYU - Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH dan Kepala Dinas Pertanian Sergai Syafaruddin Jumat lalu melakukan bersih-bersih disaluran parit jalan protokol Kecamatan Bintang Bayu.

Selain keduanya, tampak juga turut serta Kacabdis Pendidikan H Bakhtiar Ritonga,S.Pd beserta jajaran, para Kepala Sekolah, Kades, Sekdes dan sejumlah perangkat desa.

Sariful mengatakan, kegiatan ini rutin dilakukan tiap Jumat yaitu dua kali sebulan guna mensukseskan program Pemkab Sergai yakni program Jumat bersih dan gerbang swara. Semua pihak kita ajak untuk samasama menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Jika bersih berarti kita tergolong bagian dari orang yang beriman dan akan memberi dampak kesehatan pada diri kita,ujar Camat. (ARM)

Polres Dairi Bantu Korban Erupsi Gunung Sinabung SIDIKALANG - Kepolisian Resort (Polres) Dairi, memberikan bantuan kepada para korban erupsi gunung Sinabung, Kabupaten Tanah Karo.

Bantuan berupa beras dan mie instan di berikan, Kamis lalu. Kata Kapolres, AKBP Donny Damanik, melalui Kasubbag Humas, AKP Lamhot Limbong, di Mapolres.

Lamhot Limbong mengatakan, pemberian bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian lembaga itu kepada para korban atau pengungsi akibat musibah erupsi gunung Sinabung. Disebutkan, bantuan dimaksud antara lain beras sebanyak 86 karung dengan total sekitar 1.970 kg, serta mie instan sebanyak 58 kardus Ia mengatakan, hari ini personil kita sudah berangkat untuk mengantar bantuan dimaksud. Mudah-mudahan bantuan itu bermanfaat untuk membantu ketersedian pangan bagi para korban. Memang bantuan itu tidak seberapa, tetapi dengan ketulusan hati kami berharap musibah itu bisa segera berlalu dan para pengungsi bisa segera kembali kerumah mereka masing-masing untuk menata kehidupan baru, sebut Limbong. (NDK)

Wali Kota Tanjung Balai Rencanakan Penyegaran Pejabat TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe merencanakan akan melakukan penyegaran pejabatnya untuk menata pemerintahan yang lebih baik.“Saat ini sedang dilakukan evaluasi capaian program dan realisasi kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah,” katanya di Tanjung Balai, Rabu lalu.

Ia menjelaskan, evaluasi kinerja pejabat disejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Tim dari Baperjakat Pemkot Tanjung Balai akan melakukan penilaian apakah seorang PNS layak dan pantas dipertahankan memangku sebuah jabatan.“Jadi, mutasi pejabat adalah bahagian dari penyegaran,” ucap dia.

Wali Kota menambahkan, wacana manajemen efektif yang sudah dihembuskan dan akan diterapkan pada tahun 2014 memang belum bisa diterapkan secara maksimal karena regulasinya belum ditemukan. Namun berdasarkan evaluasi Baperjakat terhadap segenap SKPD selama dua tahun terakhir, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan mutasi dan promosi jabatan.

“Usul atau saran Wakil Wali Kota dan Asisten juga akan menjadi pertimbangan,”ujar Thamrin Munthe, didamping Kabag Humas Setdakot Tanjung Balai, Darul Yana Siregar.

Menurut Thamrin, mutasi dan promosi jabatan itu juga dimaksudkan untuk merubah sistem kerja SKPD dari statis menjadi dinamis. Sebab, kata dia, SKPD merupakan sub sistem pemerintahan yang diharapkan bisa bekerja secara maksimal. Selain memiliki disiplin ilmu, calon pejabat yang akan dipromosikan juga harus bersedia membuat fakta integritas secara tertulis tentang kesunguhan capaian target program dan kegiatan yang akan diembannya.

“Dalam menjalankan pemerintahan, motto pemerintah kota adalah wajar, sesuai dan prima atau Waspri.

Oleh karena itu, mutasi kali ini sematamata untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,” ujarnya. (HER)

SUMUT

ANEKA

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

Bupati Sergai Panen Raya Perdana Varietas Padi Unggulan 'Pak Tiwi' DOLOK MASIHUL Bupati Sergai Ir.H.Soekirman Selasa lalu menghadiri Panen Raya Perdana Varietas Padi Unggulan "Pak Tiwi" yang dikelola Gapoktan Seia Sekata dan dikembangkan PT. Agri Makmur Pertiwi.

Acara yang dipusatkan aula Kantor Sekretariat Gapoktan Seia Sekata Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul juga dihadiri Ketua TP. PKK Ny. HJ. Marliah Soekirman, Wakil Ketua Ny. Sri S. Syahrianto, Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Ir. Megahadi Kristianto MM dan bidang Ekonomi dan Keuangan Drs. Djamal Agustar, Kadis Tannak Ir. H. Safaruddin, Kepala BP2KP Setiyarno SP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Umkap Fitriadi S.Sos, MSi, Camat Dolok Masihul Drs. Dimas Kurnianto, Perwakilan PT. Agri Makmur Pertiwi Heriyanto, Unsur Muspika dan Kades seKecamatan Dolok Masihul, Ketua Gapoktan Boirin beserta pengurus dan anggota Seia Sekata.

Dikesempatan tersebut Bupati menjelaskan, sektor pertanian sebagai sektor prioritas yang memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi tentunya membutuhkan langkah tepat untuk meningkatkan hasil perta-

SERAHK AN BIBIT - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyerahkan hadiah bibit padi kepada pemenang lomba hitung ubin disela-sela SERAHKAN acara Panen Raya Perdana Varietas Pak Tiwi di aula Kantor Sekretariat Gapoktan Seia Sekata di Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul, Selasa (18/2). nian, salah satunya menerapkan program Delapan Usaha Tani.

Oleh karena itu diharapkan kepada petani maupun para pelaku usaha tani agar mampu melaksanakan program Delapan Usaha Tani dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan membangun kemajuan pertanian secara berkesinambungan.

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa intensifikasi pertanian ditempuh dengan program delapan usaha tani yaitu pengolahan tanah yang baik, pengairan teratur, pemilihan bibit

unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit dan terakhir pengolahan pasca panen. Kemudian dilanjutkan dengan inovasi tekhnologi, kelompok organisasi dan jaringan pemasaran.Menyikapi usaha yang dilakukan oleh Gapoktan Seia Sekata telah membuahkan hasil dengan perayaan panen perdana ini, Bupati Sergai mengapresiasikan langkah-langkah nyata kerja keras para petani yang tergabung dalam gapoktan ini dalam upaya meningkatkan produksi maupun produktivitas pangan. Sebab menurut data BPS

YPKI Gelar Pencegahan Kanker di Dairi SIDIKALANG - Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia (YPKI) gelar pencegahan kanker dan tumor di Dairi. Acara tersebut dilaksanakan di gedung Balai Budaya, Sidikalang, diikuti anggota TP PKK dan Pengurus Dharma Wanita satuan unit instansi Kecamatan dan Kabupaten Sekda Julius Gurning, S.Sos, Msi, saat membuka acara tersebut mengatakan pentingnya informasi dan referensi terkait pencegahan dini kanker dan tumor, khususnya kalangan Ibu. “Kurangnya informasi dan referensi tentang penyakit ini, sering menjadikan penderita mengetahui penyakitnya sudah pada tahap stadium lanjut,” ujar Sekda.

Untuk itu, Sekda meminta kepada narasumber dari YPKI

memberikan penjelasan lebih banyak kepada para peserta supaya bisa mendapat pengetahuan yang lebih tentang penyakit dimaksud untuk disebar luaskan ke masyarakat sebagai langkah antisipasi maupun pencegahannya, ungkap Gurning Dokter penasehat dari YPKI, Dr Reza Aditya MKes selaku narasumber yang fokus menangani kanker serviks dan kanker payudara itu menyampaikan, dari banyak kasus yang ditangani, peyebab utama munculnya penyakit tersebut lebih disebabkan kurangnya kesadaran perilaku hidup sehat Dia menyebutkan dalam penelitian yang dilakukan dengan sejumlah dokter selama sepuluh tahun terakhir tentang penanga-

nan kanker dan tumor bisa disembuhkan dengan pengobatan tradisional dan sudah ada yang berhasil. Disisi lain, pencegahan dapat dilakukan dengan memakan buah dan sayuran Diantaranya yang manjur diketahui memiliki zat anti kanker hingga angka 95 persen adalah buah temu merah yang banyak ditemui di daerah Jawa Tengah, sari mengkudu 45 persen, bawang putih tunggal 40 persen, buah serta daun sirsak, ungkapnya.

Turut hadir dalam penyuluhan itu, Ketua TP PKK Dairi Ny Dumasi Sitohang boru Sianturi, Ketua DWP Ny Kostiamar Gurning, Asistem Pemerintahan Umum Rewin Silaban serta Asisten Administrasi Pembangunan Suasta Ginting. (NDK)

Usia Hingga 6 Tahun Masa Menentukan Keberhasilan IQ Anak SIDIKALANG - Bunda PAUD (Pendidikan Anak usia Dini) yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Dairi, Dumasi Sitohang boru Sianturi mengatakan, PAUD merupakan periode emas perkembangan intelektual anak, diusia 0-6 tahun merupakan masa menentukan keberhasilan IQ si anak. Hal tersebut dijelaskannya saat meresmikan PAUD DUMA, di dusun Pancur Nauli, desa Lae Hole II Kecamatan Parbuluan, Selasa lalu.

Sebab, menurut Dumasi setelah usia itu merupakan masa perkembangan fisik seseorang hingga periode sekolah menengah bahkan kuliah. Untuk itu

menurutnya, PAUD harus terus digalakkan dan diharapkan bisa terbentuk satu per desa sebagai realisasi kepedulian terhadap pendidikan semasa dini, katanya Dia berharap, dengan pendirian PAUD baru tersebut para orangtua mau mendaftarkan anak-anak mereka untuk di didik di lembaga pendidikan dimaksud.

Tokoh masyarakat setempat W Purba dan J Manalu menyampaikan terimakasih atas berdirinya PAUD dimaksud yang diharapkan menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak didesa itu.

Camat Parbuluan Monang Habeahan, S Sos dan tokoh pemuda

setempat Depriwanto Sitohang, ST menyampaikan harapan yang sama. kiranya kehadiran PAUD baru itu bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi warga sekitari, ungkapnya Dalam kesempatan itu, bunda PAUD Dairi juga menyerahkan sejumlah pakaian seragam dan pakaian olah raga kepada perwakilan anak didik. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Drs Naek Lumbantobing, Kepala Bidang PNFI (Pendidikan Non Formal, Informal) Dra Rosema Silalahi serta Kepala desa setempat.

(NDK)

Sergai yang merilis angka sensus pertanian 2013 mengalami penurunan, berdasarkan hasil sensus pertanian jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun dari 100.000 rumah tangga menjadi 77.000 rumah tangga.

Diakhir sambutan, Soekirman berharap varietas padi Pak Tiwi dapat memberikan kontribusi nyata pada target peningkatan produksi beras di Sergai karena swasembada pangan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tetapi harus juga terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi semua

pihak. Dan berharap agar penemuan varietas padi unggulan terus dikembangkan atau bahkan dapat terciptanya penemuan baru varitas unggulan lain yang lebih berkualitas.

Sementara perwakilan PT. Agri Makmur Pertiwi Heriyanto menerangkan, bahwa bibit padi varietas unggulan Pak Tiwi merupakan benih padi dengan produksi tinggi dan tahan penyakit.

Selain itu padi Pak Tiwi bisa ditanam dengan jarak tanaman yang rapat dan pupuk yang digunakan juga sedikit. Produk varietas padi ini juga sudah di uji coba di beberapa wilayah selain Kecamatan Dolok Masihul yakni Kecamatan Serba Jadi dan Perbaungan.

Ditempat yang sama Ketua Gapoktan Seia Sekata Boirin mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sergai yang telah memberikan perhatian kepada para petani dengan dilaksanakannya panen raya padi. Varietas yang dipergunakan merupakan varietas padi baru dan pengelolaan bibit padi ini sudah menggunakan teknologi baru. Uji coba lahan sawah yang ditempati seluas kurang lebih sembilan rantai.

Acara ini dirangkaikan dengan pemberian tali asih dan bantuan sembako bagi kaum janda dan jompo sebanyak 30 orang dan undian berhadiah berupa bibit padi bagi pelaku usaha pertanian. (ARM)

Bupati Rocky: Makmurkan Mesjid, Sebab Mampu Menyelamatkan Manusia ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah MH.Thaib atau Rocky meminta umat Islam khususnya dalam wilayah itu untuk memakmurkan masjid, karena mesjid mampu menyelamatkan manusia mulai di dunia hingga ke akhirat kelak.

“Mari kita makmurkan masjid, karena kalau bukan kita umat Islam siapa lagi yang akan meramaikan mesjid dengan berbagai bentuk ibadah, baik ibadah shalat Jumat ataupun shalat rawatib setiap waktu sebagaimana yang telah menjadi kewajiban umat Islam yang aqil baligh (berakal-dewasa),” kata Bupati Rocky usai Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Istiqamtuddin di Desa Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun, baru-baru ini.

Rocky menambahkan, pihaknya sangat mendukung pembangunan tempat suci bagi umat Islam itu, karena keberadaan mesjid juga dapat dijadikan sebagai sarana pengajian rutin dan tempat untuk bermusyawarah serta mufakat dalam mengambil sebuah keputusan di tingkat kemesjidan ataupun desa.

“Jika ada permasalahan yang timbul ataupun persoalan hukum Islam, maka masjid-lah sebagai tempat untuk berdiskusi, karena Rasulullah SAW

menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul dalam kalangan umat Islam,” kata Bupati Rocky.

Diharapkan, dalam bermasyarakat sudah seharusnya antara ulama dengan umara berjalan beriringan dalam membangun desa, kemukiman dan kecamatan, sehingga Syariat Islam (SI) tegak sesuai Alqur’an dan hadist. “Tidak ada ibadah yang paling mulia disisinya kecuali menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Disisi lain, kita selaku pemimpin harus mengajak masyarakat yang kita pimpin mengabdi sepnuhnya kepada Allah, Rasululullah dan para pemimpin sesuai dengan firman Allah dalam Alqur’an,” ujar Hasballah M. Thaib.

Dalam peletakan batu pertama pembangunan Masjid Istiqamatuddin juga dihadiri ulama kharisnmatik Aceh yakni Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi) selaku Pimpinan Dayah Bustanul Huda Julok, Ketua PKK Aceh Timur Ny. Fitriani D.Hasballah, unsur Muspika Birem Bayeun dan tokoh masyarakat serta ratusan masyarakat. Kegiatan juga dirangkat dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 hijriyah. (BSO)

40 Siswa Terima Beasiswa Jamsostek BATUBARA - PT Jamsostek Cabang Kisaran memberikan beasiswa kepada 40 orang siswa SD, SMP, SMA/sederajat dan mahasiswa.

Penerima mendapatkan dana masing-masing Rp1,8 juta hingga Rp2,4 juta dengan total dana Rp 78.600.000, dalam bentuk tabungan di rekening Bank Sumut. Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM secara simbolis memberikan bantuan Jamsostek, di Lima Puluh, selasa lalu yang dihadiri ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi, Dewan Pendidikan beserta manager PT. Jamsostek Kisaran Asran Pane S.Sos didampingi staf Erni Veronika.

Penyerahan beasiswa adalah agenda rutin tahunan, “Prosesnya melalui pengajuan.

Tenaga kerja peserta Jamsostek yang tertib, minimal telah jadi peserta setahun bisa mengajukan anak mereka. Tentunya yang berprestasi. Asalkan sesuai kuota, pengajuan pasti dipenuhi,” ujarnya di sela-sela penyerahan.

Beasiswa diberikan dengan nilai bervariasi, untuk SD dan SMP Rp1,8 juta atau dengan perhitungan kebutuhan Rp150.000/bulan. Sedangkan untuk siswa SMA dan mahasiswa, beasiswa diberikan Rp2,4 juta untuk setahun.

Beasiswa tersebut adalah bagian dari upaya Pemkab Batubara bersama PT Jamsostek untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satu bentuk kesejahteraan, berupa pemenuhan biaya pendidikan.

Untuk memastikan dana digunakan dengan benar, maka pihaknya sengaja memberikan beasiswa dalam bentuk tabungan.“Keistimewaan tabungan ini, tidak ada biaya administrasi. Jadi beasiswa diterima utuh,”ucap Asran.

H.OK Arya Zulkarnain SH.MM berpesan, kita ketahui secara bersama bahwa pendidikan sebagai pilar utama pembangunan oleh karenanya kita secara bersama berkewajiban untuk memajukan dunia pendidikan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Prestasi yang telah diraih hendaknya dapat dipertahankan dan ditingkatkan, jangan cepat merasa puas dan bagi yang belum mendapat, hendaknya dapat lebih giat lagi dalam belajar dan menuntut ilmu.

BEASISWA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM didampingi manager PT Jamsostek Kisaran Asran Pane S.Sos memberikan beasiswa Jamsostek.

Pergunakan dan manfaatkan dengan baik beasiswa yang sudah diterimah dalam

menunjang kemajuan pendidikan, tandasnya.

(ARIEL)

E D I S I 291 24 FEBRUARI - 2 MARET 2014

Perumahan Damar Tamariska Dibongkar MEDAN - Bangunan perumahan elit Damar Tamariska Jalan Damar Raya/Jalan Damar III Kelurahan Pulo Brayan Darat III, Kecamatan Medan Timur dibongkar kembali oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Kamis (20/2).

Ini merupakan pembongkaran yang kedua kalinya dilakukan, sebab pihak developer tetap melanjutkan proses pembangunan meski bangunan yang didirikan tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Kabid Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi yang memimpin langsung pembongkaran, tampak geram melihat kebandelan pihak developer. Apalagi bangunan yang akan dibangun dalam bentuk type toko dan villa tersebut sudah rampung 60 persen. Ditambah lagi bangunan yang berjumlah 8 unit dengan perincian 4 unit berukuran lebih kurang 4 x 13 meter dan 4 unit lagi berukuran lebih kurang 4 x 12 meter beberapa waktu lalu telah dibongkar.

"Pembongkaran yang kita lakukan hari ini merupakan yang kedua kalinya. Belum lama ini kita telah melakukan pembongkaran, dinding bagian samping kita hancurkan karena Damar Tamariska ini tidak memiliki SIMB. Selanjutnya, kepada pihak developer kita minta minta untuk segera mengurus SIMB. Sebelum SIMB keluar, seluruh proses pembangunan harus dihentikan," kata Ali Tohar.

Namun pihak developer tidak mengindahkannya. Meski tidak memiliki SIMB, pembangunan tetap dilanjutkan. Malah dinding yang sebelumnya dibongkar, sudah diperbaiki kembali dan telah diplester.

Karena itulah begitu tiba di lokasi, Ali Tohar yang membawa puluhan anggotanya langsung memerintah pembongkaran begitu tiba di lokasi. (VIN)

BMT EL MB3 Salurkan Bantuan ke Pengungsi Sinabung BINJAI - Bantuan kepada pengungsi gunung Sinabung masih mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini, bantuan datang dari Baitul Maal wa Tamwil Mitra Berkah Binjai Barat (BMT EL MB3) Kota Binjai.

Menurut Direktur Awan Purnomo SE, bantuan yang disalurkan ke pengungsi Sinabung tersebut merupakan peduli kasih dari ratusan nasabah BMT EL MB3. “Pengumpulan dana untuk bantuan ini kami lakukan secara sepontan dalam satu pekan,” ujar Purnomo, kamis pekan lalu di ruang kerjanya Lebih jauh dikatakan Punomo, penyerahan bantuan ini sudah dilakukan beberapa hari lalu. Di mana bantuan tersebut diserahkan langsung ke pengungsian yang ada di Masjid Istikhara, Berastagi.

“Bantuan yang kami berikan berupa beras 15 Kg sebanyak 150 karung, roti 4 kotak, pakaian layak pakai 10 kotak, dan uang tunai sebesar Rp 1 juta,” ungkap Purnomo di kantornya yang bergerak di bidang keuangan mikro syariah ini.

Pakaian layak pakai tersebut, sambungnya, merupakan sumbangan dari ratusan nasabah yang merasakan apa yang dirasakan para pengungsi gunung sinabung.

“Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan,” tuturnya.

Purnomo juga mengucapkan terima kasih kepada para nasabahnya yang memiliki kepedulian kepada sesama. “Tanpa para nasabah usaha mikro syariah ini tidak ada apa-apanya. Jadi terima kasih kepada semua nasabah yang telah berkenan memberikan bantuan ini,” ucapnya.

Purnomo juga berharap, agar masyarakat Sumatera Utara tak henti-hentinya memberi dan menyalurkan bantuannya kepada pengungsi sinabung. “Dengan adanya bantuan yang kita berikan, setidaknya dapat meringankan beban dengan musibah yang diterima saudara kita di Tanah Karo,” ujar Purnomo.

“Jadi kami berharap agar para pengungsi tidak melihat dari apa yang kami berikan. Ini hanya sebuah kepedulian dari kami dengan apa yang dirasakan para pengungsi di sana,” imbuhya. (SBR)

KPKPOS

SINGKIL - Penyakit membersihkan lahan dengan cara dibakar, kembali kambuh di Aceh Singkil. Para pemilik lahan perkebunan, kembali latah setelah kemarau panjang melanda kawasan ini sejak satu bulan terakhir.

Dari informasi yang diterima, Selasa (18/2) pekan lalu, hampir seluruh kawasan tidak luput dari serbuan asap ini.

Namun, titik api (hot spot) terbanyak, justru dilaporkan berada di wilayah Kecamatan Singkil dan Singkil Utara.

Dari data yang dikutip melalui BPBD Aceh Singkil, ratusan titik api di kawasan ini setidaknya terkosentrasi pada tujuh desa dan satu kawasan hutan penyangga.

Untuk Kecamatan Singkil, masing-masing di Desa Teluk Ambun, Takal Pasir, Pemuka, Ujung Bawang (perkebunan) PT Nafasindo dan Trans Nelayan. Sedangkan di Singkil Utara, titik api dengan asap pekat terlihat di Desa Ketapang Indah, Muara Pea dan di hutan penyangga kawasan Danau Anak Laut. "Kita belum pantau kawasan lain, tapi amatan kami titik api terbanyak berada di dua ke-

camatan tersebut." kata H Sulaiman ST, Kepala BPBD Aceh Singkil.

Informasi lain, dampak akibat asap ini pun mulai muncul dimana-mana. Selain mengganggu jarak pandang, juga tercatat ribuan warga di daerah ini terserang gejala penyakit sesak napas (ISPA)

akibat menghirup asap setiap harinya.

Keluhan lain akibat asap ini, juga muncul dari kalangan nelayan. Ratusan nelayan di Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru dan Pulau Banyak, tidak berani melaut akibat asap telah membuat jarak pandang mereka men-

Pasangan Azan Unggul di Sei Semayang

Pilkada DS Diyakini Selesai

ULANG - Suasana Pilkada ulang di TPS 18 dan 40 Sei Semayang, Deliserdang. (KPK POS/TBN) SUNGGAL - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Deli Serdang (Pilkada DS) diyakini satu putaran, setelah pasangan nomor urut 1, Ashari Tambunan-Zainuddin Mars (Azan) mendulang suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang di TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang, Rabu (29/10).

Catatan awak media ini, di TPS 40 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 581 orang dan pemilih yang hadir 333 orang. Sedang di TPS 18, daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 538 orang dan pemilih yang hadir 376 orang.

Dengan demikian hasil perhitungan suara di 2 TPS tersebut pasangan nomor urut 1 (Azan) memperoleh suara terbanyak yakni 496 suara. Sementara pasangan no urut 6 (Tengku Amek) hanya memperoleh 198 suara.

Dengan hasil pilkada ulang ini, maka pasangan Azan secara keseluruhan meraih 160.694 terdiri dari 160.198 pada pilkada putaran pertama, dan 496 suara pada pemungutan suara ulang.

Dengan raihan suara saat ini dan perolehan suara pada 23 Oktober 2013 lalu, pasangan Azan diyakini mampu melebih 30+1 persen.

Hasil pemungutan suara ulang di Desa Sei Semayang tersebut akan menjadi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain membawa hasil rekapitulasi surat suara itu, KPU Deli Serdang juga akan membawa 334 surat suara yang telah ditemukan kembali di Kantor Desa Sei Semayang ke MK untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum dilakukan putusan gugatan tersebut.

HALAMAN 16

"Hasil rekapitulasi pemungutan ulang ini nantinya akan di bawa ke MK bersama surat suara yang sempat dinyatakan hilang tapi ditemukan kembali di Kantor Desa sebagai bahan pertimbangan," ujar Komisioner KPU Deli Serdang, Fajar Pasaribu, Rabu (19/2).

Dijelaskannya, dari dua TPS yang melakukan pemungutan suara ulang di Desa Sei Semayang, TPS 18 dengan DPT 538 terdiri dari surat suara yang tersalur 393, 15 orang meninggal, 34 orang pindah dan 96 tidak ditemukan.

Sedang TPS 40 dengan DPT 582 terdiri dari surat suara yang tersalur 345, 28 orang meninggal, pemilih ganda 3 orang, 76 orang pindah dan 130 tidak dikenal. "Dari 1.120 DPT hanya 697 yang menggunakan hak pilihnya di dua TPS Desa Sei Semayang itu," jelasnya.

"Masih direkap sama hasil penghitungan suara yang sebelumnya, lalu dijumlahkan dan dipersenkan. Nanti kita bawa ke MK hasilnya sebelum tanggal 26 bulan ini, terhitung 30 hari sejak diperintahkan MK untuk Pilkada ulang, tinggal menunggu apa hasil keputusan MK selanjutnya," ungkap Fajar.

Sementara itu, Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta mengatakan pihaknya telah mengamankan sementara 334 surat suara yang ditemukan di Kantor Desa Sei Semayang untuk nantinya dibawa ke sentra gakumdu dalam penanganan tindaklanjutnya.

"Selama pencoblosan ulang di dua TPS, aman dan terkendali. Karena ada sekitar 448 personil yang kita turunkan untuk mengamankan Pilkada ulang ini," ujar. (TBN)

jadi sangat terbatas. "Saat ini, kami lebih memilih mencari ikan diseputar pantai. Terlalu besar resikonya mencari ikan jauh-jauh,apalagi yang tidak punya peralatan navigasi" kata Rahim,nelayan asal Desa Kuala Baru Sungai, Kecamatan Kuala Baru.

Hingga berita ini dikirim,

belum ada informasi adanya korban jiwa maupun nelayan yang hilang akibat kabut asap ini. Demikian juga para pelaku pembakaran lahan ini, seperti sebelum-sebelumnya, masih saja aman dari jeratan hukum.

Padahal sebagaimana keluhan warga, mereka (pelaku) bisa saja dijerat dengan UndangUndang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan maupun Perkebunan dan Ketertiban Umum.

Ironisnya,walau sudah dalam kondisi 'darurat' dan mengganggu ketentraman umum seperti yang terjadi saat ini, aparat penegak hukum di Aceh Singkil masih saja terkesan enggan untuk menindak para pelaku. Padahal sebagaimana harapan warga, kalau pun tidak dapat dicegah, aksi pembakaran lahan ini bisa saja diminimalisir.

"Ini semuanya kembali ke aparatur pemerintah setempat. Mau tidak menindak para pelaku? Sebab, bagi kami hanya banjir yang tidak bisa dicegah. Kalau asap, tangkap para pelakunya pasti berhenti" pungkas warga, yang enggan ditulis jati dirinya.

(AZT)

Survei PDB: Jokowi-JK Lebih Unggul daripada Megawati-Jokowi JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, M Jusuf Kalla atau JK, memperoleh suara terbanyak jika dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2014 berdasarkan hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB). Duet Jokowi-JK lebih diinginkan masyarakat dibanding jika Jokowi mendampingi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

“Seperti survei PDB sebelumnya dengan elektabilitas paling tinggi adalah Jokowi dan Jusuf Kalla,” kata peneliti PDB Agus Herta saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (21/2).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 7-10 Februari 2014 itu, pasangan Jokowi-JK mendapat suara 22,3 persen, sedangkan Megawati-Jokowi memperoleh 8,1 persen atau berada pada urutan ketiga. Urutan keduanya yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (10,2 persen).

Elektabilitas duet Jokowi-JK pun

mengalami peningkatan dibanding survei pada bulan Januari 2014, yakni hanya 17,4 persen.

Selain itu, survei juga memunculkan duet Jokowi-Hatta Rajasa (6,8 persen), Dahlan Iskan-Chairul Tanjung (5,7 persen), Jokowi-Puan Maharani (4,9 persen), dan Aburizal Bakrie-Mahfud MD (2,8 persen).

“Survei ini memasukkan pasangan tambahan alternatif, yaitu Jokowi dan Puan, tetapi elektabilitasnya rendah,” lanjut Agus.

Adapun yang menjawab tokoh lainnya sebanyak 14,5 persen dan menjawab tidak tahu sebanyak 24,8 persen.

Survei dilakukan dengan teknik wawancara. Sebanyak 1.200 responden pengguna telepon di 15 kota besar di Indonesia dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial dari PT Telkom.

Margin of error yaitu 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei tidak mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi menggambarkan masyarakat perkotaan yang memiliki telepon residensial. (KCM)

Jokowi-Jusuf Kalla