Epaper kpkpos 293 edisi senin 10 maret 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

ARISMAN ZAGOTO BANTAH KORUPSI DANA Rp30 M • DI HALAMAN

EDISI 293/ THN VI 10 - 16 MARET 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

4

Sabtu

8

Maret

2014

Terbang Dari: Kuala Lumpur Tujuan: Beijing, China Penumpang: 227 + 12 Kru = 239 orang Lokasi Diduga hilang: Laut China Selatan

Bupati Nisel Diperiksa Kejatisu Elemen Masyarakat Demo Lompat Batu dan Bakar Ban MEDAN - Bupati Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Idealisman Dachi, akhirnya datang memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Setelah sebelumnya, sempat dua kali mangkir memenuhi panggilan Kejatisu.

Kedatangan Bupati Idealisman Dachi ke Kantor Kejatisu disambut aksi unjuk rasa elemen mahasiswa dan masyarakat Nias Selatan.

Sebanyak 200 massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia Raya mendemo gedung Korps Adhyaksa, Rabu (5/3) siang.

Dalam orasinya para pendemo sempat menggelar aksi lompat batu setinggi 2 meter dan membakar ban. Massa yang dipimpin Kordinator aksi Suhertiyanus Dakhi menuntut pihak Kejatisu meningkatkan status bupati Nisel menjadi tersangka terkait perkara dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD di Kabupaten tersebut.

Massa juga memberikan dukungan kepada pihak penyidik kejaksaan yang memeriksa Bupati

12 Penumpang Warga Indonesia Penumpang Malaysia Airlines Boeing 777-200 ER China Malaysia Indonesia Australia India

153 38 12 6 5

Prancis A Serikat S Baru Ukraina Kanada

4 3 2 2 2

Rusia Italia Taiwan Belanda Austria

1 1 1 1 1

No. Penerbangan MH370 Kapten pilot ZAHARIE AHMAD SHAH warga Malaysia 53 (Thn), dengan 18.365 Jam Terbang.

Pilot bergabung dengan Malaysia Airlines tahun1981

KUALA LUMPUR - Sebuah pesawat Boeing 777-200 milik maskapai Malaysia Airlines hilang kontak saat tengah mengudara ke Beijing, China. Terdapat 239 orang, termasuk 12 orang warga Negara Indonesia berada dipesawat tersebut.

Dalam pernyataannya, pihak maskapai penerbangan Malaysia Airlines (MAS) menyatakan hilangnya pesawat bernomor penerbangan MH370 tujuan Beijing. Pesawat yang meninggalkan Kuala Lumpur International Airport pukul 00:41 waktu Malaysia ini diperkirakan hilang di sekitar Laut China Selatan pada pukul 02:40 waktu Malaysia - waktu kontak terakhir dengan menara kontrol.

• LANJUT KE HAL. 2

Warga Keluhkan Limbah PT SRM TANAH PUTIH - Aparat Kepenghuluan Teluk Mega dan sejumlah tokoh masyarakat gerah dengan prilaku menejemen Pabrik Kelapa Sawit PT.Sawit Riau Makmur (SRM) Teluk Mega Tanah Putih yang sepertinya tidak peduli dengan lingkungan. Pasalnya pembuangan limbah PKS PT.SRM tidak dikelola secara profesional, akibatnya anak sungai Air Emas tercemar dan mengakibatkan masyarakat sekitarnya

harus menanggung resiko mulai penyakit hingga bau busuk.

Tidak profesionalnya pembuangan limbah oleh PT. SRM terlihat dimana kolam limbah yang dibuat perusahaan tersebut terkesan asal ada saja, dimana hanya sebuah galian tanah tanpa berkonstruksi beton, bahkan tidak memperhitungkan daya tampungnya akibatnya limbah tersebut tidak tertampung dan akhirnya mengalir ke sungai yang berada di

Pemakzulan Bupati Karo

• LANJUT KE HAL. 2

Dugaan Korupsi DPRD Nias TA 2006 Mengendap di Kejari Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Delapan tahun sudah kasus dugaan korupsi senilai Rp354.790.000 di bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias tahun anggaran 2006 yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LSM DPCLP2KHN) Nias ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli seper-

Pesawat Malaysia Hilang

tinya masih mengendap di Kejari Gunungsitoli.

Koordinator LSM LPKHN Kepulauan Nias Herman Jaya Harefa kepada sejumlah wartawan di kediamannya di Jalan Diponegoro, kemarin menyebutkan, hasil temuan tersebut terjadi pada pos anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dengan nilai dugaan korupsi APBD itu di antaranya, Rp 234.790.000

Kolom Redaksi

Century Mulai Terang Harus Dikawal MASUKNYA kasus Bank Century ke ranah hukum adalah sesuatu yang perlu diapresiasi. Dengan Persidangan akan jelas siapa yang bersalah dan telah merugikan keuangan Negara, sebab tidak ada kepentingan politik disana.

Terkait disebutkannya nama wakil presiden RI Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) semasa itu sebanyak 65 kali dalam dakwaan Budi Mulya pada persidangan kasus Century di pengadilan tindak pidana korupsi, bukanlah sesuatu yang luar biasa sebab saat itu dia memang memegang tampuk kekuasaan disana.

Yang menjadi luar biasa jika bisa dibuktikan kalau • LANJUT KE HAL. 2

DPRD Terima Salinan Putusan MA

untuk alasan bantuan biaya perjalanan Dinas dan Rp 120.000.000 dan dengan alasan untuk biaya bantuan Sosial DPRD Kabupaten Nias.

Ditambahkan, dasar laporan pihaknya yakni berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) tahun 2006 terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten

TANAH KARO - Adanya permintaan pemakzulan (pemberhentian) Bupati Karo periode 2011-2016, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti kepada Mahkamah Agung yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo beberapa waktu lalu dan telah disetujui MA akhirnya terlihat jelas dimana DPRD Tanah Karo sudah menerima salinan surat keputusan Mahkamah Agung (MA) RI terkait mengabulkan pemakzulan Bupati Karo tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba saat dikonfirmasi wartawan. Menurutnya, salinan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

30 hari setelah hasil paripurna disampaikan, keputusan pemberhentian bupati sudah keluar sekaligus pengangkatan pelaksana bupati Karo dikeluarkan pihak Depdagri.

DISEBUT BERKALI-KALI DALAM KASUS CENTURY Dalam sidang yang digelar di Gedung Pengadilan Tipikor, Jaksa KPK dalam dakwaan setebal 183 halaman menyebut nama Boediono hingga 65 kali, hal ini tentu saja membuka kemungkinan untuk memanggil Wakil Presiden RI Boediono agar dapat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century.

”

Paling lambat

”

dekatnya.

Sungai Air Emas pun tercemar dan hal ini terus berlangsung akibatnya sungai berubah warna dan berbau busuk, padahal sungai tersebut digunakan masyarakat sekitar untuk mencuci dan mandi, begitu juga dengan warga Teluk Mega yang menggunakan sungai Air Emas mereka mengalami gatal-gatal pada tubuhnya.

Keluhan masyarakat terkait pembuangan limbah ke Sungai Air

Emas oleh PT.SRM, telah dilaporkan ke Bapelda Rokan Hilir dan Bapelda Propinsi Riau namun sepertinya tidak ada tindakan oleh Instansi yang menerima laporan tersebut, serta terkesan adanya pembiaran.

Pembuangan limbah PKS PT.SRM yang menjadi keluhan warga juga tertuang dalam pernyataan yang disampaikan ke • LANJUT KE HAL. 2

Rumah Dan Sejumlah Lahan Milik Anas Disita KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima bidang lahan dan sebuah rumah terkait kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (AU), di Jakarta dan Yogyakarta.

Aset tersebut diduga diperoleh dari hasil korupsi.

"Terkait dengan penyidikan dalam kasus dugaan TPPU dengan tersangka AU, penyidik telah melakukan penyitaan aset," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi, Jumat (7/3/2014).

Aset yang disita terdiri dari dua bidang lahan di Kelurahan Mantrijero, Yogyakarta, seluas 7.670 meter persegi dan 200

meter persegi atas nama Attabik Ali; sebidang lahan dan bangunan di Jalan Selat Makasar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur; dan tiga bidang lahan di Desa Panggungharjo, Bantul, atas nama Dina Az yang merupakan anak Attabik Ali. Johan menjelaskan, aset di Yogyakarta disita pada Kamis (6/ 3/2014), sedangkan untuk rumah di Duren Sawit disita pada hari ini. "Yang di Duren Sawit hari ini," kata Johan.

Penetapan Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang merupakan hasil pengembangan dari penyidikan kasus • LANJUT KE HAL. 2

Wapres Boediono Bisa Dijerat KPK Sebagai Tersangka "INSYA Allah (panggil Boediono).

Equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum. Tapi kita lihat situasinya, terlalu dini kita menilai sekarang," ujar jaksa KMS Roni seusai sidang kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Roni menjelaskan, nama Boediono tertera dalam berkas dakwaan terhadap Budi. KPK memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) Boediono ketika melakukan pemeriksaan di Istana Wakil Presiden. "Seharusnya kita panggil, kan kalau ada di BAP," kata Roni.

Ada 130 saksi yang telah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembe-

rian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sebanyak 10 saksi di antaranya merupakan saksi ahli.

Hal yang sama juga disebutkan dari salah satu inisiator hak angket kasus Bank Century, Misbakhun, yang menilai Wakil Presiden RI Boediono bisa dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bank Century. Hal itu karena nama Boediono telah disebut bersama-sama melakukan korupsi dalam dakwaan • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

Tim Penilai Tertib Adiministrasi PKK Pusat Kunjungi Kelurahan Gambir Baru KISARAN - Tim Penilai Tertib Adiministrasi PKK Pusat mengujungi Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Tim penilai dipimpin oleh sekretaris umum TP PKK Pusat, Hj Nursilah dan didampingi Wakil Sekretaris III, Hj Asih Hariyana serta tim dari TP PKK Provinsi, Wakil Ketua IV PKK Sumut, Teja Syafruddin dan wakil sekretaris, Rukiat mengujungi Kelurahan Gambir Baru untuk melakukan penilaian dalam rangka lomba tertib administrasi PKK. Sekretaris Umum TP PKK Pusat, Hj Nursilah menjelaskan bahwa kedatang tim ke Kelurahan Gambir Baru untuk melihat dan memberikan penilaian secara langsung kepada pengurus PKK Kelurahan Gambir Baru yang merupakan 6 nominasi tertib Adiministrasi tingkat nasional.

Sekum PKK Pusat ini juga menyebutkan bahwa dengan ikut sertanya PKK Kelurahan Gambir Baru, dalam perlombaan tertib adiministrasi merupakan Kelurahan yang terbaik di bidang adiministrasi, maka itu diharapkan adimnistarsi PKK Kelurahan Gambir Baru harus benarbenar baik, agar dapat menjadi contoh oleh pengurus PKK lainnya.

“Kita mau lihat secara langsung tertib administrasinya, kalaupun ada yang salah mari segera kita perbaiki. Jangan pula mau dicontoh tertib adimnistrasinya, tapi masih ada kekuranganya. Maka itu kita saling belajar dalam perlombaan ini, “ kata Sekum PKK Pusat.

Sekum PKK Pusat ini juga menyebutkan bahwa perlombaan bukan saja untuk menjadi yang terbaik atau menjadi juara, namun menjadi yang terbaik harus dapat bermanfaat dan sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh pengurus lainnya dan masyarakat. “Yang paling penting PKK Gambir Baru ini harus dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata Sekum, sembari mengatakan bahwa Kelurahan Gambir Baru sudah menang, namun belum diketahui posisi berapa.

Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus PKK Kelurahan Gambir Baru yang telah masuk 6 besar perlombaan tertib administrasi tingkat nasional. Hal ini merupakan prestasi yang sangat baik dan harus ditingkatkan dan dikembangkan.

“Pemkab sangat bangga kepada Kelurahan ini. Dan kita harapkan Kelurahan ini dapat menjadi contoh kepada Kelurahan lainnya. Hal ini kita minta agar pengurus PKK Kabupaten hingga Kelurahan dan Desa dapat mendukung Visi dan Misi Pemkab Asahan." kata Wakil Bupati Asahan, sembari mendoakan Kelurahan ini keluar sebagai juara yang terbaik.(IN)

DPRD TERIMA SALINAN PUTUSAN MA........................................

• DARI HALAMAN. 1 putusan MA tersebut diterima DPRD Karo Jumat (7/3) sekitar pukul 14.00 WIB. "Tepat pukul 14.00 WIB salinan putusan MA sudah diterima oleh DPRD Karo," ujarnya singkat.

Menurutnya lagi dengan diterima salinan putusan yang mengabulkan pemakzulan Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dari jabatan Bupati, selanjutnya tugas berat dipimpin oleh DPRD Karo.

"DPRD Karo sudah mempersiapkan sidang paripurna untuk memberhentikan bupati sekaligus mengangkat pelaksana bupati Karo. Selamat untuk masyarakat

Tanah Karo yang sudah lama menunggu salinan tersebut. Tapi masyarakat diharapkan tetap mengawal dan mengamankan sidang paripurna," ujar politisi partai Golkar tersebut.

Hasil sidang paripurna tersebut, tambahnya, nantinya akan disampaikan ke Depdagri dan Presiden RI dan tembusannya ke Gubernur Sumatera Utara.

"Paling lambat 30 hari setelah hasil paripurna disampaikan, keputusan pemberhentian bupati sudah keluar sekaligus pengangkatan pelaksana bupati Karo dikeluarkan pihak Depdagri," demikian Ferianta Purba.

(MBC)

RUMAH DAN SEJUMLAH LAHAN MILIK ANAS DISITA KPK..................

• DARI HALAMAN. 1 proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kasus Hambalang, Anas diduga menerima gratifikasi ketika menjadi anggota DPR. Dalam TPPU, Anas disangka melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau Pasal 3 Ayat (1) dan/atau Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Pelanggaran itu terkait upaya

memindahkan, menyamarkan, atau mengubah bentuk dari yang diduga diperoleh lewat tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur itu nanti diungkapkan di pengadilan.

Dengan tambahan sangkaan ini, tuntutan hukuman terhadap Anas akan menjadi lebih berat.

Anas sendiri mengaku sudah tahu akan ditetapkan sebagai tersangka sejak satu bulan lalu.

Ia mengatakan, sekitar satu bulan lalu ada seseorang istimewa di Gedung KPK yang memberitahukan penetapannya sebagai tersangka kepada para tahanan di KPK.(NET)

CENTURY MULAI TERANG HARUS DIKAWAL.................................

• DARI HALAMAN. 1 Boediono benar terlibat dan dihukum atau ada dalang lain yang sebenarnya dibalik kenekatan Boediono menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan mengubah peraturan yang berlaku di BI sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan Rp 689,394 miliar terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Persidangan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia di Pengadilan Tipikor baru-baru ini diharapkan bisa menjadi salah satu pintu masuk atau jembatan untuk aktoraktor lainnya, sehingga kasus Bank Century bisa mengkerucut kepada pelaku-pelaku yang sebenarnya.

Strategi KPK yang menerapkan sistem zig-zag tersebut sepertinya merupakan strategi khusus yang sengaja diterapkan. Dengan begitu, KPK bisa mengurut siapa-siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus yang sudah mencuat sejak 2005 ini.

KPK juga diharapkan tidak perlu sungkan untuk memanggil Boediono walaupun ia dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden. Lantaran, setiap orang di mata hukum sama

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kedudukannya dan saat inilah ungkapan tersebut dibuktikan sehingga kepercayaan kepada hukum kebenaran bisa menjadi obat bagi masyarakat Indonesia yang selama ini dinilai mulai luntur.

Selain itu diharapkan pihak Tim Pengawas DPR Century tidak perlu memanggil Wakil Presiden Boediono kembali, sesuai pernyataan JK barubaru ini, lebih baik proses hukum yang berjalan untuk mengusut kasus Century hingga tuntas. Karena kalau dipanggil akan mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.

Penanganan kasus Century telah selesai di ranah politik, dan sudah diserahkan pada penegak hukum untuk penuntasannya. Sehingga muatan politik tidak ada mempengaruhi dalam mengambil keputusan.

Yang pasti saat ini semua elemen harus mengawal persidangan kasus tersebut dan bukan merecokinya, sehingga bisa terang benderang siapa yang bersalah. Karena kasus Bank Century selama ini telah menjadi bola liar, sehingga berbagai isu terus berterbangan tanpa jelas kebenarannya.

Berbagai gosip terus bertebaran bahkan ada pula yang memanfaatkannya menjadi ladang politik untuk menghancurkan rivalnya.

Realisasi PBB Kecamatan Bintang Bayu 157,76 Persen SEI RAMPAH - Tahun 2014 target PBB meningkat menjadi Rp6.500.000.000,- (naik 8,34 persen). Demikian antara lain sambutan Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman, Senin (3/3), di Aula Sultan serdang saat menyerahkan SPPT-PBB dan DHKP Tahun 2014.

Lebih lanjut disampaikan, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) untuk sektor pedesaan dan perkotaan pada Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) terealisasi sebesar Rp6.043.868.464,(100,73 persen dari target Rp6 miliar).

"PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tahun 2014 ini merupakan tahun kedua Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Sergai melaksanakan pengelolaan PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," terang Soekirman.

Soekirman juga memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan dalam mencapai target PBB yang ditetapkan. Semua ini, kata dia, tidak terlepas dari kerja keras dan kegigihan serta keuletan para camat, kades dan lurah jajaran Dinas PPKA. Disadari, kata bupati, bahwa hingga saat ini masih terjadi banyak permasalahan di lapangan dalam penagihannya.

"Seperti kesalahan nama, luas objek pajak yang tidak sesuai antara yang tertera di SPPT sehingga mengalami kendala dalam pemungutannya. Untuk mengatasi hal tersebut berbagai uapaya yang kita lakukan, salah satunya dengan

mengadakan pemutakhiran data pola SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas PPKA. Dengan pemutakhiran data diharapkan objek PBB dapat tergali dengan lebih optimal sehingga dapat ditingkatkan agar pembangunan berjalan dengan baik karena sumber pendapat daerah semakin meningkat," paparnya.

Di akhir sambutannya, bupati berharap agar seluruh jajaran Dinas PPKA dapat melaksanakan seluruh proses pengelolaan PBB dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, meningkatkan koordinasi dengan aparatur pemerintah seperti camat dan kades/lurah, guna meningkatkan potensi PBB agar segera disampaikan kepada wajib pajak.

"Sebab aspek penting untuk meningkatkan realisasi pene-

rimaan pajak bukan saja bagaimana sistem penagihan tunggakan tapi meningkatkan sistem pelayanan publik dalam pelayanan dasar," imbuh Soekirman.

Kepada para camat diminta melakukan pengawasan terhadap proses distribusi SPPT-PBB di desa/kelurahan serta memberi penjelasan tentang tanggal jatuh tempo yakni 30 September 2014, memantau dan mengawasi penyampaian SPPT-PBB, realisasi PBB tahun 2014 serta penagihan tunggakan PBB tahun sebelumnya yang dapat memanfaatkan mobil pelayanan PBB. Dan ditekankan kepada para camat se-Sergai bahwa salah satu tugas pokok yang menjadi penilaian kinerja di samping tugas lainnya adalah keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan PBB. Kadis PPKA H Gustian SE Ak MM yang baru dilantik menyampaikan, bahwa terkait penerimaan

PBB Tahun 2013 untuk kedua sektor itu, ada 11 kecamatan di Sergai berhasil merealisasikannya di atas 100 persen, yaitu Kecamatan Bintang Bayu 157,76 persen, Kecamatan Dolok Merawan 133,93 persen, Kecamatan Tebing Syahbandar 122,18 persen, Kecamatan Pantai Cermin 111,88 persen, Kecamatan Sipispis 110,01 persen, Kecamatan Teluk Mengkudu 109,29 persen, Kecamatan Silinda 108,82 persen, Kecamatan Pegajahan 107,57 persen, Kecamatan Tanjung Beringin 103,45 persen, Kecamatan Dolok Masihul 102,06 persen, dan Kecamatan Tebing Tinggi 101,53 persen.

"Sedangkan enam kecamatan lainnya masih di bawah 100 persen, yakni Kecamatan Kotarih, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bamban, Kecamatan Perbaungan, dan Kecamatan Bandar Khalifah," jelas H Gustian.(ARM)

12 PENUMPANG WARGA INDONESIA.......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Penerbangan dengan pesawat Boeing 777-200 ini membawa 227 penumpang - termasuk 2 bayi, dan 12 kru penerbangan. Dalam rilis yang dikeluarkan langsung oleh CEO MAS, 152 penumpang dan 1 bayi adalah warga negara China dan 38 orang warga negara Malaysia, selain itu ada juga dua belas warga negara Indonesia juga menjadi bagian dari penerbangan ini. Sisanya adalah warga dari berbagai negara termasuk Australia, Prancis, AS, Selandia Baru hingga Belanda.

“Kami sangat prihatin dengan hilangnya pesawat kami. Saat ini kami terus melakukan pencarian, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.!”, ujar CEO MAS, sebagaimana disiarkan oleh situs resmi perusahaan plat merah tersebut.

Penerbangan ini disendiri dipiloti oleh kapten Zaharie Ahmad Shah. Warga Negara Malaysia ini

disebutkan sudah sekitar 33 tahun menerbangan pesawat-pesawat MAS - dengan total terbang 18.365 jam. Zaharie dibantu oleh copilot Fariq Ab Hamid, awak terbang berusia 27 tahun.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyatakan, “Berita ini tentu membuat kami begitu cemas. Semoga semuanya akan baikbaik saja.”

Beberapa jam setelah kabar MAS hilang kontak, rumorpun langsung menyeruak di internet bahwa pesawat telah melakukan pendaratan darurat di Bandara Nanning, Tiongkok. Namun, rumor itu ternyata kabar bohong. ”Kami telah memeriksa dengan ground control (Bandara Nanning, red) dan itu tidak benar,” said Fuad Sharuji, VP Operation Control MAS. “Kami masih belum mendapat petunjuk di mana pesawat itu saat ini,” katanya seperti dikutip CNN. Sementara itu Badan SAR (search and rescue) negara Asia

Tenggara dan China, bersatu mencari pesawat Boeing 777-200 milik Malaysia Airlines yang hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur (Malaysia) menuju Beijing (China) Laut China Selatan sendiri merupakan perairan berkonflik.

Sebagian wilayahnya diperebutkan oleh China, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Kendati demikian, saat ini, negara-negara tersebut bersatu menurunkan sumber dayanya mencari pesawat hilang tersebut.

China, misalnya, mengerahkan dua kapal SAR di sekitar wilayah yang diyakini menjadi tempat jatuhnya pesawat Boeing berpenumpang berbagai negara, seperti China, Malaysia, Indonesia, Australia, Prancis, Amerika Serikat, New Zealand, Ukraina, Kanada, Rusia, Italia, Taiwan, Belanda, dan Austria. Sementara itu, Filipina juga menurunkan tiga pesawat dan tiga kapal patrolinya.

"Di saat genting seperti ini, kita

harus menunjukkan adanya upaya bersama yang melewati batasbatas fisik dan isu," ujar Letnan Jenderal Roy Deveraturda, komandan pangkalan militer Filipina di bagian Barat.

Sementara itu, Vietnam, seperti dilansir laman berita Tuo Tre, menyatakan siap membantu pencarian pesawat. Saat ini, kata pejabat penerbangan Vietnam, Lai Xuan Thanh, petugas SAR Malaysia, Singapura, dan Vietnam juga tengah berkoordinasi mempersiapkan upaya SAR. Vietnam telah mengirimkan pesawat dan kapal laut untuk menyisir wilayah perairan seluas 11.200 kilometer persegi yang dipercaya menjadi tempat terakhir pesawat terlihat. Para nelayan di sekitar perairan itu juga telah diminta melapor jika melihat adanya tanda-tanda keberadaan pesawat hilang tersebut.

Fuad Sharuji, Wakil Presiden Malaysia Airlines, melaporkan bahwa pesawat terbang pada

ketinggian 35.000 kaki (10.700 meter) di atas permukaan laut ketika pilot melaporkan bahwa tidak ada masalah dengan pesawat.

Pesawat Boeing 777-200 ini dikatakan baru berumur 11 tahun dan memiliki dua mesin RollsRoyce buatan Inggris.

Adik Seorang Diplomat 12 WNI termasuk dalam manifes penumpang pesawat Malaysia Airlines yang hilang kontak saat mengudara di atas Vietnam dari Kuala Lumpur menuju Beijing, China. Salah satunya merupakan adik seorang diplomat RI yang bertugas di Meksiko.

"Betul, adik diplomat Indonesia yang bertugas di Meksiko," kata Menlu Marty Natalegawa saat dihubungi, Sabtu (8/3).

Namun, Marty tidak menyebutkan identitas adik diplomat yang termasuk dalam 7 nama WNI di pesawat itu. Marty menegaskan, pihaknya sedang berusaha menghubungi pihak keluarga 7 WNI itu.(BEY)

DUGAAN KORUPSI DPRD NIAS TA 2006 MENGENDAP DI KEJARI GUNUNGSITOLI...............

• DARI HALAMAN. 1 Nias, dan pada saat itu LSM melakukan investigasi dan pendalaman terkait kasus tersebut sehingga menduga ada 17 oknum anggota DPRD Kabupaten Nias priode 2004-2009 yang menerima dana dengan dalil biaya bantuan perjalanan dinas sebesar Rp 234.

790.000. Selain 17 anggota DPRD itu, pihaknya juga menduga dalam kasus ini Sekretaris DPRD Kabupaten Nias turut terlibat, karena dari hasil BPK RI Perwakilan Medan ada pengambilan dana dari Bagian Keuangan Pemkab Nias senilai Rp 120.000.000.

Bahkan, dalam temuan BPK RI Perwakilan Medan pada waktu itu adanya pemberian bantuan biaya perjalanan Dinas dan Bantuan sosial DPRD Kabupaten Nias di

bagian keuangan Pemkab Nias tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember 2005, prihal penyusunan APBD tahun anggaran 2006 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2005.

Padahal, pemberian bantuan keuangan hanya dapat diperbolehkan untuk pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan, khususnya kawasan tertinggal, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi atau untuk KPUD serta Panwas dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala Daerah.

Menurutnya, pemberian bantuan biaya perjalanan dinas kepada pejabat daerah atau pejabat instansi lainnya serta pemberian bantuan sosial DPRD Kabupaten Nias

bagian keuangan setda Kabupaten Nias bertentangan dengan peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. “Anggaran untuk biaya perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Nias itu kan sudah dimuat dalam APBD Tahun 2006, yakni pada SKPD sekretariat DPRD dimana untuk perjalanan dinas luar daerah senilai Rp1.468.880.000 dan telah terealisasi pemakaiannya sebesar Rp1.461.014.224 sedangkan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp501.500.000, dengan jumlah terealisasi Rp 158.265.000. tentunya dalam hal ini sangat ironis bila oknum DPRD Kabupaten Nias masih mengambil SPPD dari bagian keuangan sekre-

tariat daerah,” tegasnya.

Herman juga menyebutkan, walau sebagian anggota dewan yang diduga terlibat telah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi tersebut, namun secara hukum tidak akan menghapus tindak pidana, katanya.

Kejanggalan yang lain yakni penerimaan pada tanggal 11 Oktober 2006 dimana hampir seluruh anggota DPRD yang dilaporkan itu menerima uang mulai dari 1 kali sampai 10 kali dalam sehari dengan jumlah nominal yang bervariasi mulai dari Rp1 juta sampai Rp13 juta.

Sejumlah sumber juga menyebutkan, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada waktu itu telah memeriksa beberapa pejabat dan anggota dewan diantaranya Armansyah Harefa (anggota DPRD priode

2004-2009), Yuliaro Gea (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Nias), M Ingati Nazara. A.Md (Ketua DPRD Kabupaten Nias priode 2004-2009).

Diakui, bahwa pihak Kejari Gunungsitoli telah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Nias priode 2004-2009, Sekwan DPRD periode 2004-2009 serta Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Nias tahun 2006, namun hasilnya nihil.

Anggota DPRD Kabupaten Nias yang dilaporkan menerima uang diduga sebagai panitia anggaran DPRD Kabupaten Nias tahun 2006 antara lain, Ar.H, Ingati Nazara,DRG, YL, AT SE, SB, RZ, AH, HW, TG, Agh, IW, SL, AZ, BG, TN, Kepala Bagian Keuangan Kab Nias,Yuliaro Gea.(TIM)

BUPATI NISEL DIPERIKSA KEJATISU....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Nias Selatan, Idealisman Dachi.

Menanggapi aksi pengunjukrasa, Asisten Pidana Khusus Kejatisu, Muhammad Room didamping Asintel Kejatisu, Jaja Subagja, Kasi Penkum Kejatisu Chandra Purnama Pasaribu dan Kasi I Intelijen Kejatisu Marcos Simaremare langsung menemui pengunjukrasa.

Dihadapan pengunjukrasa, Muhammad Roem mengatakan bahwa pihak kejaksaan selalu komitmen dalam memberantas korupsi.

Menanggapi adanya permintaan pengunjukrasa yang meminta jaksa Albert Hondro dikembalikan sebagai penyidik dalam kasus korupsi lahan RSUD Nias Selatan, Aspidsus Muhammad Room menyatakan bahwa jaksa yang bersangkutan telah mendapat promosi

tugas yang baru. "Adanya pergantian personil tidak akan mempengaruhi proses penyidikan dalam kasus korupsi termasuk penanganan kasus Nisel ini," kata M Roem.

Bahkan dalam progresnya kasus perkara dugaan korupsi pengadaan lahan rumah sakit daerah tidak hanya menghadirkan Bupati Nisel, akan tetapi juga telah menghadirkan pejabat SKPD di Kabupaten Nisel.

Setelah mendengarkan keterangan yang disampaikan langsung oleh pihak Aspidsus Kejatisu Muhammad Room pihak perwakilan pendemo, Koordinator Umum Sekjen Fordem Nisel, Suhertiyanus Dakhi, Ketua DPK FKI-1 Nisel, Erwinus Laia, Dewan Presidium Fordem Nisel, Aryanus Giawa, Ketua Mahasiswa Nisel, Hengki Ndruru meminta agar pihak kejaksaan serius dalam

menangani kasus tersebut.

Usai mendengarkan keterangan Aspidsus, para pendemo langsung membubarkan diri.

Aksi unjukrasa itu sempat membuat arus lalu lintas di Jalan AH Nasution macet. Sehingga petugas kepolisian dari Polsek Delitua melakukan rekayasa arus lalu lintas yang satu arah menjadi dua arah di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara.(TIM)

WARGA KELUHKAN LIMBAH PT SRM.....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 KPKPos tertanggal 5 Maret 2014 ditanda tangani diatas kertas bermeterai Rp.6000, oleh Aparat Kepenghuluan Teluk Mega diantaranya Ketua LPM Kepenghuluan Teluk Mega Revi, Ketua RT Terluk Mega Suwarman, Ketua BPK Teluk Mega Effendi, dan tokoh masyarakat Asril.

Tidak saja sungai yang tercemar oleh PT SRM ini namun udara juga dicemari pabrik PKS tersebut,

dimana pembakaran boiler melalui turbinnya menimbulkan abu yang kasar dan berterbangan hingga radius 500 meter. Hal ini menurut warga, guna menghemat biaya kabarnya perusahaan ini mencampurkan bahan viber, begitu juga dengan pencemaran udara akibat pembakaran Tankos (tandan kosong) yang juga menciptakan asap tebal dan mencemari udara, mengakibatkan warga yang tinggal disekitar PKS PT.SRM terserang penyakit sesak nafas dan batuk-

batuk.

Selain itu dalam pernyataan yang ditanda tangani aparat Kepenghuluan Teluk Mega tersebut juga diuraikan terkait penggunaan truk angkutan sawit dan truk tangki CPO dari dan menuju PKS PT. SRM muatannya melebihi kapasitas, sehingga mengakibatkan kerusakan badan jalan yang dibangun Pemda Rokan Hilir.

Ketua Partai GERINDRA Kecamatan Tanah Putih Anirzam saat berkunjung ke KPK Pos Selasa

pekan lalu, membenarkan adanya keluhan warga Kepenghuluan Teluk Mega terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PKS PT.SRM. Menurut Anirzam keluhan warga Teluk Mega terkait pencemaran tersebut telah dilaporkan ke Bapedalda Rokan Hilir namun PT.SRM tetap saja membandel dengan membuang limbah melalui Sungai Air Emas.

Pembuangan limbah oleh PT.SRM ke Sei Air Emas juga menimbulkan pencemaran pada Sei Rokan karena

aliran Sei Air Emas menuju ke Sei Rokan.

Akibat dari pembuangan limbah tersebut habitat yang ada di Sei Air Emas tak bisa bertahan hidup, selain itu dampak dari pencemaran itu, menimbulkan penyakit kulit bagi warga yang menggunakan air Sei Air Emas tersebut. Begitu juga dengan asap tebal akibat pembakaran Viber dan tankos oleh PT.SRM dapat mengganggu kesehatan warga disekitar PKS PT. SRM beber Anirzam (PUR)

WAPRES BOEDIONO BISA DIJERAT KPK SEBAGAI TERSANGKA................................................

• DARI HALAMAN. 1 atas mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya.

"Siapa yang didakwa bersamasama, sangat sulit lolos dari KPK. KPK mempunyai reputasi seratus persen orang dihukum," kata Misbakhun.

Sementara itu Mantan Menteri Perekonomian Rizal

Ramli menilai Wakil Presiden Boediono untuk mengundurkan diri. Dia berpendapat Boediono harus bertanggung jawab atas skandal Bank Century dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika perkara itu terjadi.

"Menurut kami dia harusnya mengundurkan diri saja (dari posisi Wakil Presiden)," kata Rizal di Jakarta. Merujuk

dakwaan untuk mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, Rizal berpendapat Boediono jelas berperan aktif dalam skandal Bank Century.

Dalam dakwaan itu, Boediono disebut menandatangani perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas pendanaan

jangka pendek (FPJP).

"Pada akhirnya, pemimpin yang harus tanggung jawab.

Padahal dia berani membuat keputusan yang merugikan negara. Masa enggak berani tanggung jawab," ujar Rizal. Dan meminta Boediono untuk tidak terus menerus menyalahkan anak buahnya saat itu di BI. "Biasanya kalau rapat,

pimpinan yang berperan utama, anak buah cuma menambahi. Jadi dia harusnya berhenti menyalahkan anak buahnya," tegas Rizal. Dia pun mengecam sikap Boediono yang menyalahkan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, dan pejabat lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan dana talangan untuk Bank Century. (KCM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

NASIONAL

PP Inalum Jaksa Dilarang Bertemu Pihak Berperkara Diperkirakan Selesai Tahun Ini JAKARTA- Peraturan Pemerintah (PP) tentang transisi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari tangan Nippon Asahan Aluminium (NAA) menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan selesai medio 2014. Saat ini pemerintah masih membahas rancangannya, dan sudah memasuki tahap akhir. “PP sebentar lagi rampung,” kata Menko Perekonomuan Hatta Rajasa.

Pada, Kamis (6/3), pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi yang membahas antara lain masalah Inalum.

Berdasarkan hasil koordinasi, kelak Kementerian Perindustrian berperan besar menyusun desain transisi Inalum. “Ekspansinya didesain oleh Menteri Perindustrian,” kata Hatta usai rapat.

Saat ini, Hatta menambahkan, pemerintah masih membahas beberapa hal sebelum proses transisi Inalum menjadi BUMN direalisasikan.

Ada beberapa poin penting yang masih diselaraskan dan terus dikaji. Misalnya, pembahasan status otoritas saham, paska otoritas saham melaksanakan tugas sampai menunggu tugas, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memberikan status akhir dalam kerangka tugas yang sudah dijalankan selama ini.

Lebih lanjut Hatta menegaskan, pemerintah juga tengah menuntaskan beberapa persoalan terkait transisi Inalum seperti menyelesaikan pending smelter termasuk di dalamnya pengelolaan Sungai Toba, Jasa Tirta1, sharing cost, serta isu lingkungan dan lahan.

“Kita minta dituntaskan dan nanti ada satu tim yang akan menuntaskan pending smelter. Semuanya masih sesuai dengan masterplan Kementerian Perindustrian,” jelas Hatta.

Selain itu, Hatta juga mengharapkan selesainya PP Inalum sejalan dengan penyertaan modal dalam negeri sehingga lahan sebesar 1400 hektar dapat segera menjadi bagian dari perusahaan BUMN. Sementara itu Menperin MS Hidayat mengatakan PP Inalum dipastikan akan selesai bulan ini.

Pasca penetapan Inalum menjadi BUMN, Hidayat memastikan produksi aluminium akan lebih mengutamakan untuk pasokan kebutuhan dalam negeri.

“Pasar domestik bisa memasok 80 persen,” kata Hidayat.

Melalui transisi menjadi BUMN, Hidayat menargetkan produksi Inalum selama lima tahun ke depan akan meningkat dengan tajam. Jika saat ini produksi mencapai 270 ribu ton per tahun, maka akan meningkat menjadi 400 ribu ton per tahun.

Atas dasar hal tersebut, Hidayat pun optimis Inalum akan mampu memenuhi 80 persen kebutuhan domestik aluminium Indonesia. Disamping itu, juga tetap melakukan ekspor dengan tetap mementingkan pasokan dalam negeri terleih dahulu.

"Kalau sudah terserap kami menggalakkan dengan hilirisasi yang menggunakan produk alumunium dari Inalum.

Sembari meningkatkan kualitas aluminiumnya.Sukur-sukur kita bisa meningkatkan menjadi alumunium alloy, yang digunakan sebagai pembuatan pesawat terbang atau industri yang lebih canggih," ujarnya.

Sementara terkait penambahan modal Inalum, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah melalui Initial Public Offering (IPO). Melalui IPO, lanjut Hidayat, diharapkan dapat memberikan suntikan modal guna memperbesar kapasitas pabrik. Rencananya, pemerintah akan memperbesar kapasitas mesin dan memperluas pabrik.(INT)

JAKARTA - Kejaksaan Agung terus mengawasi seluruh jajarannya dari tindak pidana suap dan korupsi dalam setiap penanganan perkara.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsusu) R Widyo Pramono, mengusulkan agar para jaksa tidak menjalin

hubungan kepada para pihak yang sedang berperkara, termasuk pengacara.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka seorang jaksa dilarang menemui pihak berperkara. "Kalau

mengenai jaksa tidak boleh berhubungan dengan keluarga terdakwa, tersangka sudah sejak lama itu. Anda kalau di gedung Jampidsus ada tulisan (pengumuman) besar itu," jelas Widyo saat ditemui wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/3).

Sejak menjadi Jampidsus, Widyo

mengaku jajarannya sudah tidak ada lagi yang menemui para tersangka ataupun terdakwa. "Enggak bisa begitu mudah untuk bisa bertemu pejabat Pidsus khususnya, apalagi tersangka, terdakwa mau diperiksa jangan harap mereka lolos," tegasnya.

Widyo pun selektif jika ada pengacara yang hendak menemuinya dan cenderung menolak jika berpotensi menimbulkan masalah. "Ya ada, itupun proses apa, sudah janji atau belum, itu harus hatihati. Kalau bermuara bermasalah enggak kita terima," pungkasnya.(OKZ)

Wawan Suap Akil Untuk Kepentingan Atut-Rano JAKARTA- Sempat tertunda selama dua minggu, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3). Penuntut Umum Edy Hartoyo mendakwa Wawan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor dan Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Edy mengatakan, Wawan didakwa menyuap M Akil Mochtar selaku Ketua Majelis Panel MK untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Lebak. Sementara, untuk Pilkada Banten, Wawan didakwa memberikan hadiah kepada Akil melalui CV Ratu Samagat. Wawan memberikan Rp7,5 miliar kepentingan Ratut Atut Chosiyah dan Rano Karno.

Pemberian uang tersebut, menurut Edy, untuk kepentingan agar Atut dan Rano tetap menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2011-2016. Ketika itu, Wawan selaku Ketua Tim Pemenangan pasangan Atut-Rano berhasil memenangkan Atut-Rano dalam Pilkada Banten tahun 2011.

Sesuai Keputusan KPU Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011, pasangan Atut-Rano ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Namun, dua pasangan calon lain, Wahidin Halim-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki yang menjadi lawan Atut-Rano mengajukan permohonan sengketa Pilkada Banten ke MK. Selain kedua pasangan calon tersebut, pasangan bakal calon, Dwi JatmikoTjejep Mulyadinata juga turut mendaftarkan permohonan ke MK. Mengetahui kemenangan kakaknya digugat, Wawan menemui mantan staf Akil, Andi M Asrun di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan.

Wawan meminta Asrun menjadi salah satu kuasa hukum Atut-Rano.

“Untuk kepentingan Atut-Rano agar tetap menjadi pemenang, sekitar Oktober-November 2011, Wawan memerintahkan Ahmad Farid Ansyari, Mochammad Armansyah, Fredi Prawiradiredja, Asep Bardan, Yayah Rodiyah, dan Agah Mochamad Noor mengirimkan uang kepada Akil melalui rekening giro CV Ratu Samagat miliki istri Akil, Ratu Rita,” kata Edy. Edy melanjutkan, pengiriman uang itu dilakukan secara bertahap, sehingga seluruhnya berjumlah Rp7,5 miliar.

Sesuai permintaan Akil, penulisan tujuan pengiriman uang dibuat seolah-olah terdapat hubungan usaha antara CV Ratu Samagat dengan PT Bali Pasific Pragama (BPP), dimana Wawan menjadi Komisaris Utama.

Pada 22 November 2011, MK menggelar sidang pleno MK dengan agenda pembacaan putusan perkara sengketa Pilkada Banten. Majelis memutuskan menolak permohonan Wahidin HalimIrna Narulita, serta menyatakan permohonan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki dan Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata tidak dapat diterima.

Dengan demikian, Edy berpendapat, pemberian uang sejumlah Rp7,5 miliar kepada Akil selaku hakim konstitusi yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengadilli perkara sengketa Pilkada Banten, dilakukan dengan maksud agar MK menolak ketiga permohonan perkara tersebut.

Sementara, dalam kasus Pilkada Lebak, Edy mendakwa Wawan bersama-

Terdakwa kasus dugaan suang sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3). Dalam sidang yang digelar setelah dua kali batal tersebut Wawan didakwa melakukan suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar dalam pengurusan sengketa Pilkada Lebak di MK. sama Atut selaku Gubernur Banten.

Peristiwa itu bermula ketika KPU Kabupaten Lebak menetapkan pasangan nomor urut tiga, Iti Oktavia Jayabay-Ade Sumardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih periode 2013-2018 pada 8 September 2013.

Atut, advokat Rudi Alfonso, dan pasangan calon nomor dua, Amir Hamzah-Kasmin melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat setelah mengetahui kemenangan Iti-Ade. Edy mengungkapkan, dalam pertemuan itu, dibicarakan langkah-langkah untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada Lebak ke MK, karena diduga terjadi kecurangan.

Tak berapa lama, Amir-Kasmin

mengajukan permohonan sengketa Pilkada Lebak ke MK. Pada 22 September 2013, Atut, Akil, dan Wawan melakukan pertemuan di Lobi Hotel JW Marriot Singapura. “Atut meminta Akil membantu memenangkan Amir-Kasmin dan akan disediakan uang untuk pengurusan perkaranya melalui terdakwa,” ujar Edy. Selanjutnya, pada 25 September 2013, Wawan menerima SMS dari Akil, meminta bertemu untuk membicarakan pengurusan perkara sengketa Pilkada Lebak. “Lebak siap dieksekusi, bisa ketemu malam ini?” “Ke Widya Chandra III No.07 jam 8 malam ya?” tutur Akil dalam pesan singkatnya kepada Wawan.

Wawan lalu datang ke rumah dinas Akil.

Atut, Amir, Kasmin, dan advokat Susi

Tur Andayani melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Banten. Amir melaporkan kepada Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara sengketa Pilkada Lebak di MK. Atas laporan Amir, Atut menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkara melalui Akil yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri.

Lalu, Susi menelepon Akil untuk memberitahukan hasil pertemuannya dengan Atut. Menanggapi pemberitahuan itu, Akil meminta Susi menyampaikan kepada Atut agar menyiapkan dana Rp3 miliar, mengingat Rapat Permusyawarahan Hakim (RPH) terkait sengketa Pilkada Lebak akan digelar Senin, 30 September 2013.

Susi menyampaikan kepada Amir agar

segera menyediakan dana Rp3 miliar guna memenangkan sengketa Pilkada Lebak di MK. Namun, Amir tidak memiliki uang, sehingga Susi menyarankan Amir bersama-sama Kasmin menghadap Atut untuk meminta bantuan menyediakan dana Rp3 miliar sesuai permintaan Akil.

Edy menyatakan, Wawan bertemu Susi di Hotel Ritz Carlton untuk membahas permintaan uang Akil. Di selasela pertemuan, Susi menerima SMS dari Akil yang menanyakan kepastian pemberian uang. Akil sempat kesal karena ketidakjelasan jumlah uang yang akan diterimanya. Akhirnya, Wawan hanya bersedia menyiapkan uang Rp1 miliar.

Ketika hari pembacaan putusan, 1 Oktober 2013, Susi mengirimkan SMS kepada Akil, untuk memberitahukan uang Rp1 miliar sudah siap. “Ass.. pak bu Atut lg ke singapur, brg (barang,-red) yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk ajak sy kirim kemana,” demikian isi SMS Susi kepada Akil.

Mengetahui uang tidak sesuai komitmen awal, Akil menjawab SMS Susi, “Ah males aku gak bener janjinya”.

Namun, menurut Edy, Susi membujuk Akil agar bersedia menerima uang Rp1 miliar dan membantu pengurusan sengketa Pilkada Lebak. Alhasil, MK mengabulkan permohonan Amir, serta memerintahkan pemungutan suara ulang.

Setelah pembacaan putusan Pilkada Lebak, Susi melalui SMS, menanyakan kepada Akil, ke mana uang tersebut akan dibawa. Akil menyatakan akan mengontak Susi usai sidang sengketa Pilkada Jawa Timur. Lalu, Susi menyimpan uang Rp1 miliar di rumah orangtuanya, di Tebet Barat, karena dia tak berhasil menemui Akil.

Sehari kemudian, Wawan mengirimkan SMS kepada Akil. Wawan menyampaikan terima kasih karena Akil sudah memenangkan Amir. “Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa ditangkap petugas KPK di rumah Amir.

Sementara, tas berwarna biru berisi uang Rp1 miliar ditemukan petugas di rumah orang tua terdakwa,” tutur Edy. Menanggapi dakwan, Wawan bersiap mengajukan nota keberatan atau eksespsi pada persidangan selanjutnya. Pengacara Wawan, Adnan Buyung Nasution mengaku pihaknya belum dapat menyampaikan apa saja yang menjadi materi keberatan.

Ia perlu berdiskusi dengan Wawan, mengingat sebelumnya Wawan tidak dalam kondisi sehat.

“Belum bisa sampaikan sekarang, harus dilihat secara teliti, bagaimana isi maupun susunan dari dakwaan. Baik secara formil maupun materil.

Selama seminggu ini, kami tim pembela belum bisa berdiskusi, karena beliau (Wawan) sakit. Tadi, beliau mengatakan mengerti, tapi bukan berarti menerima atau menolak isi dakwaan,” ujar Buyung.

Berdasarkan isi dakwaan, menurut Buyung, masih ada beberapa fakta yang perlu dikaji. Wawal awalnya diakwa perkara suap yang berkaitan dengan Pilkada Lebak, tapi kemudian dikatikan dengan Pilkada Banten. Meski menganggap dakwaan Wawan wajarwajar saja, ia melihat ada hal baru yang memerlukan diskusi lebih lanjut dengan Wawan.(HOL)

KEJATI JATENG AKAN MEMPELAJARI REKAMAN

MAKI Serahkan Bukti 'Persekongkolan' Dana Aspirasi DPRD Jateng JAKARTA- Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyerahkan alat bukti terkait dugaan penyelewengan dana aspirasi di lingkungan DPRD Jateng dalam bentuk rekaman rapat pembahasan dana aspirasi tersebut.

Rekaman itu diperoleh Bonyamin dari salah satu sumber di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah yang patut dipercaya keotentikan dan keabsahannya. Maka dari itu, dirinya menyerahkan rekaman itu untuk dipelajari, diteliti dan didalami kasusnya.

"Saya dapat rekaman dari sumber saya yang merupakan orang dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya dengan tegas menyatakan rekaman itu layak dan harus menjadi alat atau barang bukti persekongkolan antara pimpinan dewan dan anggotanya dalam rapat terkait anggaran dana aspirasi," tegas Boyamin saat dikonfirmasi merdeka.com Rabu (5/3) sedang ada di

Bandara Adisoemarmo, Solo, Jawa Tengah hendak ke Jakarta.

Kedatangan Bonyamin disambut oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi di ruangannya di Lantai 1 Kejati Jateng Jl. Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah.

Saat bertemu dengan Masyhudi, Bonyamin menyatakan dalam rekaman itu terdapat pembicaraan antar anggota DPRD Jateng yang membahas pembagian besaran dana aspirasi.

Termasuk berapa besaran jatah pembagian masing-masing anggota terkait pembagian dana aspirasi pada anggaran APBD Tahun 2014.

"Pimpinan mencapai Rp 60-70 miliar. Ada juga yang sekitar Rp 20 miliar. Sedangkan untuk anggota sekitar Rp 2 miliar. Sebenarnya penyaluran dana aspirasi adalah hal lumrah dan dibenarkan peraturan yang berlaku. Namun yang jadi masalah, ketika dana itu jadi bancakan anggota dewan," ungkap Bonyamin.

"Ini bukan lagi penyelewengan, tapi

menggarong. Sebab, untuk mendapatkan dana aspirasi, daerah (kabupaten/kota) harus menyetor fee atau istilahnya senggekan, yang besarannya mencapai 10-12 persen.

Karena pertimbangan penyaluran dana adalah fee, maka kabupaten/kota yang bisa diajak bekerja sama, selalu mendapat gelontoran lebih," jelasnya.

Bonyamin juga heran, padahal dana itu baru bisa dibahas dan masuk dalam APBD, ketika ada proposal, diuji dan diseleksi. Namun yang terjadi di DPRD Provinsi Jateng tidak demikian halnya.

"Daerah mana yang bisa memberi fee, dipastikan akan dapat jatah dana aspirasi. Soal proposal kegiatan bisa disusulkan. Ironisnya, praktik seperti ini sudah berlangsung sejak 2010. Dan terlihat mencolok pada tahun 20112013. Oleh karena itu, saya minta Kejati mengaudit dan menelusuri penggunaan dana ini," tuturnya.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Jateng Masyhudi usai pertemuan kepada wartawan menyatakan akan

mempelajari rekaman itu terlebih dahulu. Apakah rekaman tersebut sudah mengarah pada tindak pidana korupsi atau tidak.

"Kami telaah dulu laporannya.

Kalau memang ada indikasi kuat, akan kita panggil pihak-pihak terkait.

Prinsipnya, semua laporan akan kami tindak lanjuti,"ungkap Masyhudi pendek.

Sebelumnya MAKI bersama Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, menyebut ada dugaan mafia anggaran dalam menentukan dana aspirasi.

Boyamin mencontohkan, menjelang pembahasan APBD Perubahan 2010, Kabupaten Kudus mengajukan pembangunan Waduk Logung senilai Rp 15 miliar; Rehab Jalan Usaha Tani (JUT) Rp 2,5 miliar, dan Rehabilitasi JUT Kecamatan Kaliwungu senilai satu miliar rupiah.

"Namun, setelah digodog di Banggar, pembangunan Waduk Logung tidak disetujui, Rehab JUT

disetujui Rp 2,5 miliar; Rehabilitasi JUT Kecamatan Kaliwungu tidak disetujui. Anehnya, ada kegiatan baru sarpras (sarana prasarana) yang tidak jelas peruntukkannya senilai Rp 5,850 miliar. Dana itu tidak masuk dalam pengajuan, lalu dari mana asalnya," tutur Bonyamin.

Kemudian beberapa kabupaten/kota yang tidak mengajukan proposal kegiatan sama sekali, justru mendapat dana pengadaan Sarpras yang nilainya fantastis. Kabupaten Kendal mendapat Rp 47,805 miliar dan Kabupaten Rembang Rp 7,181 miliar.

Menanggapi laporan MAKI dan KP2KKN, Plt Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, mempersilakan lembaga itu menyerahkan bukti rekaman permintaan dana aspirasi dalam rapat badan anggaran beberapa waktu lalu.

"Silakan saja kalau MAKI menyerahkan bukti," kata Rukma kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRD Provinsi Jateng Jl. Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah.

Rukma berpendapat bahwa usulan anggota dewan itu sah, namun apakah bisa diakomodir atau tidak itu soal lain.

"Sebab tidak semua anggota dewan itu paham soal anggaran. Ada yang meminta dana aspirasi, tapi kan kita tidak bisa mengakomodir," jelas Rukma.

Rukma menegaskan, pihaknya tidak pernah mengakomodir usulan anggota dewan yang meminta dana aspirasi itu.

"Kalau saya menjawab tidak bisa, nanti dipikirnya saya menghalanghalangi. Makanya biar ketua fraksinya yang menjelaskan, karena pada dasarnya kami tidak bisa memberikan dana aspirasi itu,"papar Rukma.

Rukma menambahkan, dana aspirasi itu muncul ketika anggota dewan menjalani reses. Sejumlah konstituen di daerah mengusulkan beberapa permintaan yang memerlukan anggaran.

"Dari sana kemudian muncul usulan mengenai dana aspirasi tersebut.

Karena anggota dewan dimintai ini dan itu," pungkas Rukma.(KOMPAS.COM)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

SUMUT

Arisman Zagoto Bantah Korupsi Dana Rp30 Miliar NISEL- Terkait dugaan korupsi yang menuding Arisman Zagoto sebagai Direktur Utama, dia menjelaskan bahwa dirinya dipercayakan untuk mengelola perusahaan PT.BNC. Dalam Perda No.11 Tahun 2012 yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan DPRD dan Bupati Nisel No. 8 Tahun 2012 dan No. 3974 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah untuk Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Nias Selatan PT. Bangkit Nisel Cemerlang (BNC) .

Dia menyebutkan, pada tahun 2012 pemerintah daerah memberikan penyertakan modal kepada PT.BNC Sebesar Rp 15.000.000.000 serta fasilitas bangunan gedung di Jalan Baloho, Dan tahun 2013 sebesar Rp. 15.000.000. Juga penyertaan modal Pemda Nisel Ke Rekening PT.BNC sebesar Rp. 30.000.000,- dengan rincian, kas Rp13.264.886.551, sementara panjar yang sudah dibayarkan sebesar Rp2.515.720.000, Aset tetap (aset lainnya) Rp12.088.820.992. Sehingga totalnya sebesar Rp27.861.

407.543.

Dan tentang biaya operasional TA. 2012 sebesar Rp771.674.485 ditambah Biaya operasional TA. 2013 sebesar Rp. 1.366.917.972, sehingga jumlah total semuanya Rp. Sebesar Rp. 30 milliar.

Arisman juga mengatakan, bahwa dia telah menyurati BPK RI Sumatera Utara dengan Nomor Surat : 001/BNCDIR/II/2014 tentang laporan penerimaan pengembalian dana pembelian tanah PT. Bumi Nisel Cerlang di Ichuhele dari Bapak Firman adil Dachi ke Rekening PT. BNC sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian pengembalian pembelian tanah bapak Firman adil Dachi tanggal 5 Desember 2013

Direktur BUMD Nisel Arisman Zagoto dengan wartawan saat korfirmasi diruang pertemuan lokasi Kantor BUMD di Jln Baloho Indah Kecamatan Telukdalam. tentang kesediaan membatalkan penjualan tanah kepada PT. BNC atas saran BPK, serta bersedia mengembalikan dana yang telah diterima sebanyak Rp. 10 millyar secara bertahap.

Pengembalian dana tersebut telah kami terima melalui rekening PT. BNC pada Bangk Sumut yaitu pada 9 Desember 2013 sebesar Rp 500. 000.000, tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp3.000.000.000, tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000.000, tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000.

000 dan tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp2.500.000.000. Sehingga total

penerimaan pengembalian dana pembelian tanah seluas 80.000 m2 di Ichuhele dari Firman Adil Dachi sampai tanggal 30 Januari sebesar Rp 8.500.

000.000.

Penjelasan ini tertera dalam surat tertanggal 5 Pebruari 2014.

Kalaupun selama ini ada rumor yang beredar tentang adanya dugaan korupsi BUMD Nisel,Arisman membantahnya karena telah dipertanggung jawabkan sesuai dengan peruntukannya. semuanya telah tertera dalam laporan Auditor Independen, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Ekuitas,

yang berjalan kita harus hormati karena kita adalah masyarakat yang taat hukum. " Pemeriksaan di Kejari hanya sebatas minta keterangan", ujarnya.

Hasil Pantauan di lapangan dengan beberapa bukti bahwa Pemda Nias Selatan melakukan transaksi penyetoran modal ke Badan Usaha Milik Daerah melalui rekening PT.BNC, penyetoran awal pada tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp10 miliar sesuai SP2D No.1.741 selanjutnya pada tanggaal 23 November 2012 sebesar Rp5 miliar sesuai SP2D No.2.70.(DUHA)

laporan Arus Kas, Analisa Rasio Keuangan, dan lampiran daftar aset tetap telah sesuai dengan laporan yang dikeluarkan Audit Indepeden.

Arisman juga membantah adanya isu bahwa kantornya dikatakan sebagai sarang teroris, protitusi dan Narkoba.

Apa yang dituduhkan itu tidak benar karena pihaknya tidak pernah menutupinya. Bahkan katanya, perusahaan ini telah mengantongi Izin dari Kementrian Hukum dan Ham. Kegiatan ini bukan kegiatan ilegal, kalaupun ada masalah yang terkait dengan hukum biarlah proses hukum

Kejari Belum Tindaklanjuti Penyimpangan Dana BOS SDN Hilitoe'le Sidua Ori Nisel- Kasus dugaan korupsi dana BOS sebesar ratusan juta ruiah di Hilitoe’le, Kecamatan Sidua ori, Kabupaten Nias Selatan sudah ditangani Kejaksaan Negeri Teluk Dalam namun sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya.Hal ini dikatakan Aliwardana Zebua seorang Tokoh Pemerhati Hukum & Sosial Nias Selatan.

Terbongkarnya penyimpangan dana BOS yang disalurkan melalui Bank Sumut ke rekening SDN 076709 Hilialawa berawal dari tidak dibayarnya honor guru oleh kepala sekolah Sozisokhi Baene.

Salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kepala sekolah tidak transparan soal dana BOS itu. Selain itu, katanya,

dalam pengusulan jumlah siswa ke Kabupaten Sozisokhi Baene selaku kepala sekolah juga menggelembungkan jumlah siswa menjadi 140 orang

sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp20.300.000 per triwulan dengan rincian bulan Oktober, November, Desember triwulan 4 tahun2012.

dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan. Di pengadilan tingkat pertama, Basyrah dijatuhi denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Berdasarkan keterangan Polim Siregar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, meski hukuman yang dijatuhkan PT Medan di atas tuntutan mereka yang hanya 4 tahun 6 bulan penjara, namun putusan ini menguatkan tuntutan yang menggunakan Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. "Pasalnya sama dengan

pasal pada tuntutan kami," kata Polim.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Basyrah Lubis ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Soalnya, dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. "Kami pun tengah menyusun memori kontra terkait kasasi itu," jelas Polim.

Seperti diberitakan, Basyrah Lubis, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (8/ 11/2013) petang. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Palas pada 2009 yang merugikan

negara Rp 6,04 miliar.

Di pengadilan tingkat pertama ini Basyrah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 Ayat (1) jo UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Basyrah bersalah karena menyalahgunakan wewenangnya sebagai Bupati Palas dalam menandatangani kebijakan dalam pembiayaan proyek pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD Palas sebesar Rp 6,048 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

tahun 2009. Dia mengubah sistem pelaksanaan pembangunan dari tahun tunggal menjadi multiyears (tahun jamak) tanpa melalui pembahasan DPRD Palas. Penunjukan PT Bungo Pantai Bersaudara sebagai pelaksana pekerjaan juga tidak sesuai prosedur.

Sesuai penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sumut, kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 6,04 miliar. Nilai kerugian itu muncul karena BPKP menghitung dengan cara total lost. Sebab, areal tempat pembangunankawasanpusatpemerintahan itu dianggap tidak ada karena belum menjadi aset Pemkab Palas.(INT)

TIDAK LAGI YAKIN DENGAN KEMAMPUAN PEJABAT KOTA

Walikota Binjai Kesampingkan Etika dan Moral BINJAI - Sopiyan Pardede ketua LSM Laser Kota Binjai menyesalkan sikap walikota Binjai yang tidak mempunyai etika dan moral dalam merekrut pejabat dari luar kota Binjai yang selalu mendapat jabatan empuk.

Walikota Binjai tidak lagi yakin dengan kemampuan para pejabat kota Binjai yang sudah lama mengabdi di Pemerintahan Kota Binjai (Pemko) sehingga harus mengambil pajabat import dari luar Kota Binjai. Namun itu pun yang diangkat ternyata banyak juga mempunyai permasalaan di luar ketika dia menjabat di Daerah, sebelum ditempatkan di Pemko Binjai.Persoalan demi persoalan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

timbul dibeberapa pejabat yang duduk menjadi kepala SKPD serta timbulnya kecemburuan sosial di Pemerintahan Idaham ini.

Menurut Sopyan, Walikota Binjai sudah kakangkangi surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat stuktural, surat itu bernomor 800/4329/sj tertanggal 29 oktober2012 yang di tujuhkan kepada semua Gubernur dan Bupati/ Walikota.yang harus merujuk dan mempedomani peraturan perundangundangan begitu juga PP No.13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalamjabatan Sturtural, dan PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Pardede meminta kepada Gubernur Sumatra utara untuk dapat menyikapi tentang perbuatan Walikota Binjai yang tidak mengacuh kepada surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Para pejabat Import yang bermasalah salah satu contoh Kabag Umum Kota Binjai Yantini Safriani.

Ketika Yantini menjabat Keuangan di Dinas BKD Langkat punya masalah yang telah merugikan Negara ratusan juta, sehingga persoalan itu sampai di kepada Kejaksaan TinggiTindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tahun 2012 yang lalu.

Dalam persoalan Yantini pihak Jaksa melakukan banding karena

tidak terima putusan Majelis Hakim dalam persidangan tindak pidana korupsi karena dijatuhkan hukuman satu tahun dari tuntutan jaksa 3 tahun ujarnya Di tempat terpisah wartawan koran ini, Kamis pekan lalu, mencoba jumpai Yantini untuk mempertanyahkan persoalan ketika menjabat di Kabupaten Langkat.

Yantini membenarkannya. "Dan lebih lengkapnya bapak boleh mempertanyakan kepada pengacara saya (Yantini)," ujar Yantini yang buruburu ingin menjumpai Ibu Walikota.

Koordinator LSM Laser kota Binjai, Haris Nasution,Jumat pekan lalu, mengatakan sangat menyesalkan

Medan- Sidang yang digelar pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) Jalan Bunga Raya Medan, jiga ketat pihak Kepolisian, Kamis (6/3) sejak pagi. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang dipimpin Liza Valianti SH selaku ketua didampingi Lusi Penjaitan SH dan Nasrival SH MH menolak gugatan hasil pilkada yang diajukan Tim Advokasi Batubara Bangkit terkait keabsahan Ijazah Bupati Batubara terpilih OK. Arya Zulkarnaen.

Dalam putusannya yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Liza Valianti SH didamping hakim anggota Lusi Panjaitan dan Nasrival, memutuskan bahwa perkara gugatan yang diajukan bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara.

Majelis hakim menilai gugatan yang diajukan tentang sengketa pilkada adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dimana dalam hal ini telah diputuskan oleh MK. Sedangkan mengenai pokok perkara tentang administratif persyaratan pilkada ini juga telah diputuskan oleh KPU Batubara. Dimana dalam putusan tersebut persyaratan telah sesuai dan lengkap sebagai calon bupati pada saat itu.

Pertimbangan lainnya, bahwa gugatan yang diajukan penggugat tentang keputusan pemenangan pemilu akan tetapi isi pokok perkara tentang syarat administratif sehingga objek dan pokok perkara tidak relevan. Sementara itu penasehat hukum tergugat 2 intervensi (OK Arya, red), Dedy Suheri SH seusai sidang menyatakan bahwa pihaknya menyatakan putusan pengadilan tata usaha negara sudah tepat karena dari awal pengajuan gugatan sudah terlihat bahwa objek dan pokok perkara tidak relevan.

Secara terpisah Arizal dari Tim Advokasi Batubara Bangkit selaku kuasa hukum pasangan calon bupati Batubara Ir Zahir, M.AP dan Suriono, ST,M.Si, menilai bahwa putusan PTUN adalah putusan setengah hati. Pernyataan itu disampaikannya ketika diwawancarai sejumlah media setelah Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan mereka terhadap keabsahan Ijazah Bupati Batubara terpilih OK. Arya Zulkarnaen ditolak.

Harijal mengatakan Seharusnya dari awal persidangan PTUN Medan mengeluarkan Putusan Sela, jika PTUN mengaku tidak berwenang menyidangkan kasus ini. Namun, PTUN Medan terus menyidangkan kasus ini hingga putusan.

Ia menambahkan Selama bbrp kali jalannya persidangan PTUN bukan menyidangkan pokok perkara yg dituntut oleh kliennya namun malah menyidangkan persoalan eksepsi. Makanya, ia berencana untuk melakukan upaya hukum ke peradilan umum terkait kasus ini dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada kliennya.(INT)

T.Gari mengatakan bahwa Korupsi yang terjadi di SD Hili Alawa dan Hili Toele suatu bukti betapa bobroknya kelakuan para guru. Perbuatan Kacabdis BaloNafaudu Nduru, Hezanolo Hulu, Sozisokhi Baene melengkapi Administrasi penggunaan dana Bos bertujuan untuk mengelabui Penyidik Kejaksaan bahwa dana BOS telah disalurkan sesuai peruntukkannya. Pada hal Ketiganya telah melakukan Kerja sama untuk kepentingan pribadinya.

Dana BOS yang telah mereka tilep harus dipertanggung jawabkan di depan hukum sesuai Fakta Integritas yang telah ditanda tangani. "Saya mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Telukdalam dalam penuntasan Kasus dugaan Korupsi di SD N Sidua Ori dan segera menahan ketiganya," tukasnya(AM)

Kedua Bulan Januari, Februari, Maret, triwulan I Tahun 2013. Ketiga Bulan April,Mei,Juni Triwulan II Tahun 2013.Keempat Bulan Juli, Agustus, September Triwulan III Tahun 2013.

Sehingga total jumlahnya sebesar Rp.81.200.000 ditambah lagi dana bantuan siswa miskin (BSM) yang juga tidak jelas.

Ketika dikonfirmasi terkait penyimpangan tersebut, Kepala SDN Hilialawa mengakuinya. Dia mengatakan telah menyerahkan kepada Kepala Sekolah rangkap Bendahara SDN Hilitoe’le Sozisokhi Baene dihadapan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Sidua ori Baloinafaudu Nduru dan telah dibuat surat tanda terima.

Ditempat terpisah, Ketua Anti Korupsi Masyarakat Nias Selatan Jefri

PT Medan Perberat Hukuman Eks Bupati Palas Menjadi 8 Tahun MEDAN- Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman mantan Bupati Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, Basyrah Lubis, yang dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pembangunan kawasan pusat pemerintahan pada 2009. Dari dua tahun, hukuman Basyrah dinaikkan menjadi 8 tahun penjara.

Selain memperberat hukuman, majelis hakim tingkat banding, yang terdiri dari 5 hakim, yang diketuai A Th Pudjowahono, juga menghukum Basyrah Lubis membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Denda ini juga lebih besar dari yang

Hakim Menolak Gugatan Lawannya Ok Arya

sikap pihak Sekdako kota Binjai selaku ketua Baperjakat tidak dapat menyikapi diduga adanya kerja sama untuk meloloskan para pejabat import yang di lakukan Walikota Binjai M.Idaham SH Kenapa Yantini bisa lolos dalam pendidikan PIN III yang lalu padahal di situ Yantini sempat menjalani kurungan di tanjung kusta beberapa hari saja, dan kita melihat yantini sudah menjabat Kabag Umum di kota binjai, padahal yantini tidakdapat meneruskan Pin III pada waktu pemko binjai mengadahkan dipusdiklat pendidikan di kota binjai.(SBR)

Kasmin Tak Ditahan Polda Sumut MEDAN– Bupati Toba Samosir (Tobasa), Pandapotan Kasmin Simanjuntak, akan diperiksa kembali, setelah pemeriksaan, Senin (3/3) kemarin oleh penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut.

Pandapotan Kasmin Simanjuntak usai diperiksa, tidak ditahan walau sudah berstatus tersangka karena masih perlu pendalaman.

Penyidik Tipikor Poldasu juga akan memeriksa saksi ahli untuk pengembangan kasus tersebut.

Dirreskrimsus Poldasu Kombes.Pol.Drs. Dono Indarto mengatakan, Bupati Tobasa diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi pelepasan lahan untuk pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III seluas 9 hektar di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa.

Kanit I Tipikor Kompol Wahyu Bram melanjutkan, biaya pelepasan lahan dan pembangunan base camp itu berasal dari Anggaran PLN senilai Rp 17 miliar.

Lahan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III itu merupakan hutan lindung.

Tapi lahan itu kembali dijual ke PLN dengan nilai tinggi yaitu Rp 500 juta perhektar. Perkiraan Poldasu, kerugian negara mencapai Rp 4,4 miliar.

Sementara menurut informasi, Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, selain terlibat korupsi proyek PLTA Asahan III, juga diduga juga terlibat korupsi proyek Alkes dan KB yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu TA 2012.

Dalam korupsi Alkes itu, mantan Kadis Kesehatan Tobas, dr Haposan Siahaan sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan.

Negara dirugikan Rp.5 milIar.(DNA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

LIPSUS

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Antasari Azhar dengan membatalkan ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga bisa mengajukan Peninjauan lebih dari satu kali dinilai sebagai pengembalian martabat hak asasi manusia.

"PUTUSAN ini akan menghidupkan kembali mimpi umat manusia akan kebebasan dan kehidupan fundamental yang telah dikurangi bahkan dicabut negara," ujar pakar hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Kamis (6/ 3).

Ketika negara atau kekuasaaan hendak mencabut kebebasan warga negara, maka negara harus dibatasi secara ketat, namun jikalau warga negara hendak memperjungkan kembali kebebasannya maka negara tidak boleh mem-

batasinya.

"Jadi inilah salah satu implementasi bahwa negara untuk rakyat bukan rakyat semata untuk negara," terangnya.

Pada konteks putusan MK yang mengabulakan gugatan mantan Ketua KPK itu, maka negara tidak boleh dibiarkan larut dengan kelelahannya, atau bermalas malasan membuka usul perubahan atau peninjauan kembali atas sebuah produk kekuasaanya.

"Tidak cukup dengan alasan bahwa demi kepastian hukum, demi untuk tidak berlarut larutnya perkara, atau demi

kehati-hatian untuk mengambil putusan sehingga produk kekuasaan yang sudah dibuat oleh negara tidak dapat dimintakan untuk ditinjau lagi. Oleh karennaya sudah tepat konstitusi membuang jauh jauh pasal yang mematikan hak setiap terpidana memperjuangkan kembali kebebasaanya karena batasan PK yang selama ini hanya bisa dilakukan sekali," bebernya.

Irmanputra mengatakan, putusan MK terkait PK sama sekali tak berkaitan dengan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan. "Karena vonis sudah inkrah

Kepastian Hukum Tak Ada KETUA DPR, Marzuki Alie mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 268 Ayat 3 KUHAP tentang Peninjauan Kembali (PK). Uji materi itu diajukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

"Untuk pencari keadilan keputusan ini melegakan kita semua," katanya saat dihubungi, Jumat (7/ 3).

Namun, di sisi lain sambung Marzuki, dengan adanya putusan ini membuat kepastian hukum tidak akan pernah ada. Pasalnya, jika PK dapat diajukan berkalikali, maka Jaksa juga bisa untuk melakukan PK berkali-kali.

"Sehingga orang akan menjadi terdakwa sampai mati," tandasnya. Terlepas dari itu, dia mengaku tetap mendukung putusan tersebut untuk pencari keadilan.

Seperti diketahui, Antasari melakukan gugatan uji materi agar bisa mengajukan PK kedua.

PK pertamanya ditolak Mahka-

mah Agung. Antasari mengaku memiliki novum baru untuk membuktikan kebenaran terkait kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Tunda Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Peninjauan Kembali (PK) boleh berkali-kali juga kejahatan extraordinary crime seperti narkoba, korupsi dan teroris. Lalu bagaimana dengan mereka yang telah divonis mati?

Bisa saja para gembong narkoba berdalih akan mengajukan PK lagi sesaat sebelum eksekusi.

Lalu kapan eksekusi itu akan dilakukan jika terus menerus PK. Terkait hal tersebut, MK punya jawaban sendiri.

"Pembuktian persidangan kuat. Biasanya kan tertangkap tangan dengan bukti kuat kalau dia pengedar atau punya pabriknya.

Ada bukti sehingga hukumannya berat. Saya kira kalau seperti itu tidak ada keraguan lagi," kata

hakim konstitusi, Harjono, dalam pesan singkat,Jumat (7/3).

Menurut Harjono, PK hanya akan diterima jika benar-benar ada bukti baru. Menangkal adanya upaya hanya mencari-cari bukti untuk menghindari eksekusi, Harjono mengembalikan kepada pertimbangan majelis hakim PK. "PK bukan untuk mengurangi hukuman mati, tapi untuk kepastian yang adil apakah seseorang benar-benar melalukan perbuatan pidana yang dituduhkan sehingga ia harus dihukum. Jangan sampai salah menghukum orang," ujarnya.

Putusan MK ini untuk memenuhi permohonan Antasari Azhar. Dalam pasal 268 ayat 3 KUHAP menyatakan PK hanya bisa diajukan satu kali. Pasal ini menghalangi Antasari yang diganjar 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen untuk kembali mengajukan PK. Sebelumnya PK Antasari ditolak MA.(OKZ)

Tanggapan Kapolri Soal PK MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali.

Menurut Kapolri Jenderal Pol Sutarman, PK merupakan proses hukum yang mencoba mengajukan suatu keberatan dari keputusan hakim dan untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Keputusan hakim itu memiliki independensi tapi dalam tujuan penegakan hukum ada tiga rasa, yakni keadilan masyarakat, kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mungkin untuk rasa keadilan bolak-balik. Sehingga, menimbulkan rasa keadilan," ungkap Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/3).

Sutarman menambahkan, demi kepastian hukum kalau prosesnya panjang akan jadi pertimbangan-pertimbangan lain.

"Sehingga, apapun yang diputuskan oleh Hakim MK ataupun pengadilan, Polri akan menghormati," tegasnya.

Saat ditanya, apakah pengajuan PK yang boleh dilakukan lebih dari sekali dapat menguntungkan pelaku tindak pidana, Sutarman pun mengaku, itu tergantung penilaian masyarakat. "Biarkan masyarakat yang menilai. Jangan saya yang menilai," tuntasnya.

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat ketentuan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka PK bisa diajukan lebih dari satu kali, jika ditemukan bukti hukum baru (novum).

Harus Dihormati Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 268 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Semua pihak diminta mengormati putusan itu

karena palu hakim sudah diketok.

"Tentu akan ada pro kontra terhadap putusan itu, tapi begitu palu hakim diketok itulah yang menjadi dasar kita. Semua yang tidak setuju pasti punya argumentasi tapi tidak bisa menjadikan kita tidak mematuhi putusan MK itu," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, di Komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/3).

Menurut Denny, apa yang telah diputuskan MK sudah berdasarkan UUD 1945. MK mempunyai wewenang sehingga harus dipatuhi oleh siapapun termasuk pemerintah.

"Jadi putusan itu harus menjadi acuan dan tidak bisa keluar dari sana," terangnya.

Seperti diketahui, Antasari Azhar melakukan gugatan uji materi agar bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kedua.

Dengan dikabulkan gugatan mantan Ketua KPK tersebut, maka PK bisa diajukan lebih dari satu kali.(INT)

saat kasasi," tandasnya.

Sementara, Jaksa Agung Basrief Arief, mengaku putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali, tidak akan menghambat jaksa sebagai tim eksekutor untuk mengeksekusi terpidana.

"Saya tidak akan mengatakan putusan itu menghambat," tegas Basrief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/3).

Basrief menambahkan, MK pasti sudah memikirkan dengan bijak sebelum mengabulkan permohonan Pengu-

Putusan MK Ngawur KEGERAMAN tidak bisa disembunyikan oleh mantan hakim agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja menanggapi putusan Makhamah Konstitusi (MK) yang membolehkan peninjauan kembali (PK) lebih dari sekali. Putusan ini bisa dimanfaatkan oleh terpidana korupsi dan gembong narkoba.

"Ngawur itu.

Waduh...waduh...waduh...," kata Komariah, Jumat (7/3).

Menurut guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran (Unpadj), Bandung tersebut, putusan MK telah membuat hilangnya kepastian hukum di Indonesia. Terpidana bisa terus melakukan manuver untuk melakukan PK untuk menghindari eksekusi. Terutama para terpidana narkoba yang telah divonis mati.

"Ini dia bahayanya (digunakan oleh terpidana narkoba). PK kembali, kapan berakhirnya?

Kapan sebuah putusan berkekuatan hukum tetap?" ujar hakim agung yang kerap menjatuhkan mati untuk gembong narkoba tersebut.

Salah satunya kepada Kapten, yang membangun pabrik narkoba di LP Nusakambangan.

Komariah dalam pidato purna bakti 70 tahun menyebut Indonesia di dunia internasional memiliki julukan baru yaitu sebagai produsen sabu terbesar di Asia Selatan. Seperti the Bali Niners, Hillary, Ollan Blessing atau nama-nama berlabel sindikat Belanda, China, Malaysia dan sebagainya.

"Saya tidak setuju (putusan MK menyatakan PK bisa berkalikali). PK cukup sekali saja. MK sekarang hakim konstitusinya tidak ada pakar hukum pidananya," pungkas Komariah yang siap-siap ke kampus menguji mahasiswanya.(OKZ)

jian Undang-Undang (PUU) Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan terpidana Antasari Azhar.

"MK sudah begitu memikirkan halhal yang berkaitan penegakan hukum khususnya masalah PK, jadi harus kita hormati dan laksanakan," jelasnya.

Dia pun, mengaku setiap keputusan pasti memiliki dampak baik dan buruknya. "Kalau masalah dampak, setiap persoalan tentu ada plus minusnya, jadi sebaiknya saya baca dululah putusan PKnya," sambungnya

Kendati demikian, Basrief menegaskan putusan MK tersebut tidak berlaku surut. "Kita lihat dulu, upaya hukumnya. Pada saat itu sudah habis belum, kita lihat nanti. Ini berlaku ke depan," tandasnya.

Jaksa Agung Basrief Arief juga menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahakamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali.

"Yang namanya putusan MK sudah final, kita harus hormati dan laksanakan," ungkap Basrief.(INT)

MA Kaget MK Kabulkan Gugatan Antasari Azhar PUTUSAN Mahakamah Konstitusi mengabulkan gugatan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP mengejutkan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Uji materi tersebut diajukan terpidana pembunuhan, Antasari Azhar.

"Pak Ketua sangat terkejut memang dengan putusan MK itu," kata Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur di kantornya, Jakarta, Jumat (7/3).

Hatta, lanjutnya, juga mempertanyakan alasan MK yang menyebut Peninjauan Kembali hanya sekali merupakan tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak memberikan kepastian hukum.

"Ini statemen Ketua saat beliau memberikan pembinaan bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan wilayah Riau dan Kepulauan

Riau," pungkasnya.

Bikin Ruwet Jika Peninjauan Kembali (PK) pertama ditolak, maka kini terpidana dapat melakukan PK untuk kedua kali dan seterusnya.

Hal ini seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pasal 286 ayat 3 KUHAP. Hal ini dinilai Komisi Kejaksaan (Komjak) membikin ruwet hukum Indonesia. "Akibatnya jadi preseden buruk atas putusan hakim agung tersebut sehingga dapat dipergunakan oleh pengacara hitam sebagai bentuk kekuatan atau dasar hukum untuk membantu kliennya," kata komisioner Komjak Kamilov Sagala, Jumat (7/3).

Kamilov menilai, seorang hakim agung tak akan selamanya

bertugas di MA. Saat berbeda majelis hakim yang menangani, dapat saja berbeda pula pertimbangan hukumnya.

"Ada kemungkinan juga karena usia hakim agung berbatas waktu maka pada saat hakim baru yang menanganinya muncul pertimbangan hukum berbeda satu sama lain dan.

Menjadi ruwet hukum di negeri ini," ujarnya.

Putusan MK ini untuk memenuhi permohonan Antasari Azhar.

Dalam pasal 268 ayat 3 KUHAP menyatakan PK hanya bisa diajukan satu kali.

Pasal ini menghalangi Antasari yang diganjar 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen untuk kembali mengajukan PK. Sebelumnya PK Antasari ditolak MA.(OKZ)

Akil Mochtar Dkk yang Kabulkan Putusan PK Bisa Berkali-kali MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Antasari Azhar sehingga peninjauan kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Ternyata putusan yang dibacakan hari ini diketok oleh Akil Mochtar dkk.

Dalam berkas putusan yang diupload website MK, Kamis (6/3), putusan ini telah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 22 Juli 2013 silam. Saat itu Ketua MK Akil Mochtar dengan anggota Achmad Sodiki, Ahmad Fadhil, Maria Farida Indarti, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, M Alim dan Arief Hidayat.

Entah mengapa, putusan RPH itu lalu diendapkan selama 7 bulan lamanya. Selama itu, Akil Mochtar tertangkap KPK pada Oktober 2013 lalu. Komposisi majelis hakim juga bertambah dengan Patrialis Akbar menggantikan Achmad Sodiki.

Putusan MK ini untuk memenuhi permohonan Antasari Azhar. Dalam pasal 268 ayat 3 KUHAP menyatakan PK hanya bisa diajukan satu kali. Pasal ini menghalangi Antasari yang diganjar 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nazaruddin Zulkarnaen untuk kembali mengajukan PK. Sebelumnya PK Antasari ditolak MA.(OKZ)

Yusril Ihza Manhendra Siap Kawal PK Kedua Antasari Azhar YUSRIL Ihza Mahendra mengaku siap mengawal peninjauan kembali (PK) kedua yang akan diajukan oleh Antasari Azhar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 268 Ayat (3) KUHAP. Menurut Yusril, sejak awal mantan Ketua KPK itu telah meminta dirinya bergabung dalam tim kuasa hukum guna mengajukan PK kedua.

"Ketika membantu untuk mengajukan uji materi ke MK kalau berhasil akan melanjutkan perjuangan Beliau, melanjutkan PK, dan Beliau minta saya masuk tim PK itu dan Insya Allah akan saya kerjakan. Jadi sudah ada putusan dan ini kita kembali menyusun bahan-bahan untuk mengajukan PK," katanya di sela acara debat kandidat capres Konvensi Rakyat vs Konvensi Demokrat di FK Universitas

Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2014).

Pakar hukum tata negara ini mengaku akan langsung mengumpulkan bahan yang nantinya dijadikan sebagai novum. Tetapi, masih ada beberapa yang sedang dipelajari.

Beberapa bukti lama, tutur Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini, juga sudah cukup kuat, tetapi sewaktu mengajukan PK pertama terlebih

dahulu ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) lantaran tidak bisa menjadi novum baru, sehingga tidak sempat untuk dibeberkan.

"Tetapi, berdasarkan pembicaraan saya dengan Pak Antasari beberapa waktu lalu itu, ya kemungkinan ada saksi baru yang bisa mengungkapkan hal ini, dan orang-orang tersebut juga ada di LP kan, termasuk jaksa yang menuntut Pak Antasari ada di penjara juga," jelasnya.

MA dalam putusannya pada Senin 13 Februari 2012 menyatakan menolak PK Antasari Azhar. Dia pun tetap divonis bersalah atas pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen.

Putusan perkara bernomor 117 PK/PID/2011 tersebut disampaikan secara terbuka untuk umum dan tanpa dihadiri oleh Antasari. Hakim agung yang memutuskan perkara putusan PK tersebut yakni Harifin

Tumpa, Joko Sarwoko, Imron Anwari, Hatta Ali, dan Komariyah Suparjaya.

Sebelumnya Antasari dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada putusan saat itu, hakim melihat tindakan Antasari secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya yakni Sigid Haryo Wibisono dan Wiliardi Wizar merencanakan pembunuhan terhadap Nasrudin

Zulkarnaen. Kendati divonis 18 tahun penjara, putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya yaitu hukuman mati.

Antasari sendiri mengajukan memori PK setelah MA menolak bandingnya. Terpidana pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen, ini tetap dihukum 18 tahun penjara, seperti vonis pengadilan tingkat pertama.(INT)

KPK POS

6

Linmas Empat Kecamatan Dilatih Pengamanan TPS ACEH TIMUR - Puluhan petugas pelindung masyarakat (linmas) dari Kecamatan Rantau Seulamat, Birem Bayeun, Sungai Raya, dan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (4/3), mengikuti pelatihandan sosialisasi serta simulasi pengamanan Pemilu 2014. Kegiatan tersebut berlangsung di Polsek Rantau Seulamat Polres Langsa.

Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK, melalui Kasat Polsek Rantau Seulamat Iptu Sutrisno, kepada wartawan mengatakan, tujuan dilaksanakan sosialisasi tersebut adalah untuk membekali petugas linmas maupun anggota polisi yang ditugaskan mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2014 mendatang.

Materi yang diberikan meliputi dari awal persiapan menjelang pelaksanaan pemilu hingga

berakhirnya pelaksanaan pesta demokrasi, baik pemilu calon legislatif maupun pemilihan presiden. Semua materi tersebut wajib dipahami petugas linmas demi mendukung kelancaran tugas mereka nantinya di lapangan.

Sosialisasi dan simulasi pengamanan TPS, diikuti seluruh anggota polisi dan linmas dari empat kecamatan tersebut di atas dan kegiatannya dipusatkan di Polsek Rantau Seulamat.

“Simulasi yang dilakukan sudah menyangut sistem pengamanan dan antisipasi ancaman kericuhan yang bisa saja terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS. Semua ini merupakan langkah untuk memaksimalkan fungsi dan tugas linmas pada Pemilu 2014 mendatang,” imbuh Kapolsek.(BSO)

Penebangan Hutan Bakau Marak di Pusong Kapal ACEH TAMIANG - Aksi penebangan hutan bakau di kawasan Pusong Kapal, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, kini semakin marak. Bahkan penebangan itu semakin dekat dengan lokasi tower mercu suar, sehingga menara lampu pemandu bagi kapal di laut itu terancam.

Keuchik (Datok Penghulu) Desa Pusong Kapal Bramsyah kepada wartawan, Senin (3/3) mengatakan, setiap hari kayu bakau ditebang oleh pencari kayu bakau untuk dijadikan kayu arang. Menurutnya, kondisi kayu bakau di kawasan itu cukup indah dan ukurannya sudah besar antara 4-5 inchi.

“Setiap hari tidak kurang 10–12 perahu yang mengangkut kayu bakau yang telah ditebang dari lokasi tersebut,” ujar Datok Bramsyah.

Menurutnya di lokasi itu memang dipasang papan tanda larangan menebang pohon.

Namun imbauan tersebut tidak digubris oleh penebang kayu.

Menurut Datok Branmsyah, dirinya juga sering melarang

warga menebang kayu bakau tersebut, tapi tidak pernah didengar.

“Kami bingung harus berbuat apa, sebab instansi terkait tidak peduli dengan aksi penebangan hutan bakau tersebut.

Padahal jika hutan bakau telah gundul akan terjadi abrasi, dan akan membuat tower mercusuar tumbang,” katanya lagi.

Dan yang paling parah lagi, kata Datok Pusong Kapal itu, jika hutan bakau habis ditebang, maka akan terjadi abrasi serta terjadi intrusi air laut hingga ke pemukiman penduduk. “Seharusnya Dishut jangan diam saja, karena kalau air laut telah mencemari pemukiman penduduk dan masuk ke areal persawahan, maka masyarakat Pusong Kapal dan sekitarnya akan lapar karena tak bisa bercocok tanam lagi,” papar Bramsyah.

Karena itu, Datok Pusong Kapal itu mengharapkan agar instansi terkait segera mencegah aksi penebangan hutan bakau itu yang selama ini semakin marak.(BSO)

58 Honorer di Kota Langsa Lulus CPNS K2 LANGSA – Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pengembangan (BKPP) Kota Langsa, Rabu (5/3), mengumumkan sebanyak 58 peserta lulus seleksi CPNS tenaga honor kategori 2 (K-2), sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Nomor K.26/30/ V.23-4/99 tertanggal 27 Februari 2014.

Kepala BKPP Kota Langsa Syahrul Thaeb, kepada wartawan, mengatakan, sebanyak 58 tenaga honorer Pemko Langsa yang diumumkan lulus seleksi CPNS K-2 tersebut, tidak ada perbedaan dari hasil pengumuman sebelumnya yang dilakukan di website Menpan-RB. Menurutnya, dalam surat tersebut berisikan point 1 huruf C mengamanahkan, bahwa

pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengumumkan kembali kepada masyarakat melalui media website, papan pengumuman, dan media lainnya di lingkungan masing-masing, setelah menerima hasil pengumuman tenaga honor K-2 yang dinyatakan lulus seleksi dari Menpan-RB. Surat tersebut ditandatangani oleh panitia seleksi nasional CPNS 2013, Ketua Bidang Pokja dan Pengolahan Hasil di Jakarta, Dr Ir Bima Wibisana MSIS. Dalam pengumuman itu dsebutkan, jika ditemukan nama yang sama, maka pihaknya akan coba memadukan dan mengcross check nama dan nomor peserta seleksi, agar tidak terjadi kekeliruan kepada peserta K-2.(YANTO)

Penyaluran Hibah dan Bansos Diduga Tidak Tepat Sasaran ACEH TAMIANG - Dana hibah yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke sejumlah kelompok tani diduga tidak tepat sasaran dan rawan penyalahgunaan. Hal ini di karenakan Kabag kesra Drs Sudianto MM saat dimintai penjasan tentang siapa saja kelompok tani yang menerima dana hibah, terkesaN enggan untuk mempublikasikan dan memperlihatkan kepada media siapa saja yang sudah menerima.

Sudianto menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan kepada kelompok tani, namun tidak setiap tahun diberikan karena mekanismenya memang demikian, harus diselang-seling. bila tahun ini sudah diberikan tahun depan tidah dapat lagi.

Saat diminta salah satu contoh penerima bantuan Hibah, Sudianto enggan memberikan kepada wartawan dan mengatakan bahwa dia sebentar lagi mau rapat di Bappeda.

"Kami juga sedang repot karena ada datang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemari, sehingga saya sering ke lapangan untuk mengecek laporan laporan yang belum sampai ke kami," ungkap Sudianto memberikan alasan.

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

KINERJA POLISI ACEH DISOROT

Kekerasan Jelang Pemilu Tinggi BANDA ACEH - Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Aceh menjelang pelaksanaan pemilihan umum menyita perhatian pelbagai kalangan di Aceh. Aktivis sipil dan mahasiswa menuding kekerasan bernuansa politik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tak terlepas dari lemahnya upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian di Provinsi Aceh.

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh membeberkan data kekerasan yang terjadi selama kurun waktu April 2013 hingga awal Maret 2014. LBH mencatat terdapat 21 kali kasus kekerasan menjelang pemilihan umum di Aceh. Tak hanya kekerasan, LBH juga mencatat terjadinya 17 kasus pelanggaran pidana pemilu.

Direktur LBH Banda Aceh Mustiqal menyatakan, kekerasan menjelang pemilu itu berupa penganiayaan, pembakaran mobil, intimidasi, pembunuhan, penculikan, pengrusakan posko, dan pembakaran posko pemenangan partai atau calon anggota legislatif.

Menurut Mustiqal, kekerasan dan pelanggaran pidana pemilu tahun ini seperti mengulang tren kekerasan pada pemilu 2009 dan pemilukada 2012 lalu. Hal ini terjadi akibat lemahnya penegakan hukum.

“Penegakan hukum di Aceh lemah,” kata Mustiqal dalam konferensi pers bersama sejumlah organisasi sipil di Banda Aceh, Rabu (5/3).

Menjelang pemilu, suhu politik Aceh memanas. Selain pencopotan umbul-umbul partai, kekerasan juga dipertontontan dengan intimidasi, pemukulan, penembakan, hingga pembunuhan. Teranyar, calon anggota legislatif dari Partai Nasional Aceh tewas setelah diberondong 42 butir peluru senapan serbu di Meukek, Aceh Selatan.

Posko Partai Nasional Aceh di Kecamatan Geurudong Pase, Aceh Utara, dibakar orang yang belum

diketahui identitasnya.

Organisasi masyarakat sipil seperti LBH Banda Aceh, Gerakan Antikorupsi Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, AJMI, dan Forum LSM Aceh menilai tingginya angka kekerasan menjelang pemilu ini tak terlepas dari lemahnya peran polisi dalam menangani pelbagai kekerasan. Mereka menilai polisi terkesan menutup mata terhadap kasus tersebut.

Koordinator Gerakan Antiko-

rupsi Aceh Askalani menyatakan, polisi seharusnya bisa mencegah terjadinya kekerasan dan melindungi masyarakat sipil dari kekerasan menjelang pemilihan umum ini. Namun, polisi baru bertindak ketika kekerasan terjadi. “Polisi seperti membiarkan kekerasan dan bukan melakukan proteksi,” kata Askalani.

Direktur Aceh Judicial Monitoring Institute Agusta Mukhtar malah menilai polisi tidak netral dalam menghadapi pemilihan

DI DESA TANOH ANOE IDI RAYEUK, ACEH TIMUR

SPBU Mendadak Hentikan Operasional ACEH TIMUR - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.245.426 yang terletak di Jalinsum Banda Aceh - Medan persisnya di Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (5/3) sekira pukul 15.00 WIB, menghentikan operasional secara tiba-tiba. Tidak diketahui pasti penyebab SPBU di jantung Kota Idi itu berhenti melayani pelanggan, namun isu yang berkembang disebut-sebut, penghentian itu dilakukan salah satu pemilik SPBU. Pihak yang selama ini mengawasi operasional tersebut tidak bisa berbuat banyak, karena penghentian

dilakukan oleh komisaris. Pengamatan wartawan, dua plank diletakkan sebagai tanda operasional dihentikan dengan kalimat ‘mohon maaf lagi kerusakan teknik, trims’.

Penghentian mendadak dilakukan kemarin petang. Hingga pukul 18.00 WIB, belum ada tanda-tanda dioperasionalkan kembali. Sementara Kapolsek Idi Rayeuk AKP Syamsuddin langsung masuk ke ruang kantor untuk mencari akar masalah.

Dalam penjelasannya, Iswandi atas nama pengawas SPBU I di mengaku awalmulapenghentianoperasionalkarena pihaknya tidak mengizinkan salah satu pemilik saham SPBU Idi melihat

buku kas SPBU I. “Kedua pemilik saham ini memiliki kuasa hukum, jadi baiknya kedua pemilik saham mengetahui keuangan SPBU ini melalui kuasa hukumnya, jangan sepihak seperti ini,” kata Iswandi di hadapan Kapolsek Idi. Kapolsek Idi AKP Syamsuddin di hadapan kuasa hukum pemilik saham SPBU Idi mengatakan, terlepas dari berbagai sengketa dan permasalahan keluarga, namun diharapkan ketertiban umum tidak boleh diganggu. “SPBU ini harus buka, karena SPBU bagian dari fasilitas umum yang tidak boleh ditutup kecuali BBM habis,” katanya.(BSO)

PKS GELAR PELATIHAN NUGGET DI GAMPONG BLANG

Anggota DPR RI DR Suesilawaty SE MPd Turut Hadir KOTA LANGSA - Pelatihan membuat nugget yang diprakarsai oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bagi warga Gampong Blang Langsa Kota, dihadiri para ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri, Sabtu (1/2). Dalam arahannya, Azis Sah Putra yang juga salah seorang caleg dari PKS mengatakan, pelatihan yang diberikan berupa cara membuat nugget bagi ibu-ibu maupun remaja putri dan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan baik membuat nugget maupun bros beberapa waktu lalu. "Tentunya ibuibu bisa mengembangkan keterampilan tersebut dengan membuat kelompok usaha dan dananya dapat diusulkan ke PNPM gampong setempat," terang Azis.

DR Suesilowaty SE MPd dalam kesempatan singkat memaparkan kepada warga, bahwa salah satu undang-undang gender yang akan direncanakan sebagian anggota DPR RI supaya diundangkan adalah, agar wanita bisa menjadi imam shalat wajib maupun Shalat Jumat, orang

tua tidak boleh memarahi anak wanitanya yang berumur 17 tahun, walau berbuat hal yang kurang sopan.

Kata dia lagi, setiap tahunnya akan diberi bantuan bagi kelompok pengajian, pemberian gaji atau tambahan gaji untuk guru TPA. "Baru-baru ini sudah kita usulkan di Kabupaten Aceh Tamiang namun tidak disetujui karena anggota dewan kita disana cuma dua orang," kata Suesilawaty sembari menambahkan, dirinya sangat mengingin-

kan agar pelatihan nugget ini menjadi satu keahlian dan semoga dapat menjadi ilmu serta menambah penghasilan keluarga.

Warga terlihat sangat antusias dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh PKS, namun warga juga berharap agar nantinya karya yang mereka buat dapat dibantu dalam hal pemasaran maupun suntikan dana bagi berkembangnya usaha mereka, yang diharapkan dapat menjadi tambahan penghasilan keluarga.(BSO)

umum ini. “Polisi tidak netral dan tidak tegas dalam menangani pelbagai kasus kekerasan,” kata Agusta.

Apalagi, sebut Agusta, kekerasan itu juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan pendukung dan simpatisan partai politik peserta pemilu 2014. “Ini sangat kita sesalkan,” sebutnya.

Polisi juga dinilai lamban dalam menangani dan mengungkap kasus kekerasan politik di Aceh. “Polisi cenderung memasukkan kasus kekerasan itu dalam katagori kriminal,” kata Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad.

Menurut Zulfikar, polisi menangani kekerasan beraroma politik yang menyebabkan warga negara kehilangan hak politiknya dengan undang-undang pemilihan umum, bukan pasal-pasal kriminal. “Efek pidana pada undang-undang pemilu tidak diterapkan. Ini karena tidak ada goodwill dari polisi,” kata Zulfikar.

Polisi menolak disebutkan melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi menjelang pemilu. “Tidak ada pembiaran,” kata Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigadir Jenderal Husein Hamidi saat dihubungi Rabu (5/3).

Husein Hamidi menyebutkan, polisi akan mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Aceh.

“Pelaku pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” ujar Kapolda.(AK/BBS)

‘Singa Betina’ Kota Langsa Ingin Jadi Wali Kota LANGSA - "Apabila terwujud dan saya terpilih kembali menjadi anggota DPRK Langsa saya akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Langsa di periode mendatang.

Partai kami telah menyusun strategi yang sehat agar Partai Golkar dapat menambah kuota kursi di DPRK Langsa dengan maksud agar partai kami tidak berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon wali kota periode mendatang. Walaupun saya seorang wanita, saya mampu memimpin dan tau apa yang diinginkan masyarakat Kota Langsa."

Demikian ungkap Rosmaliah yang akrab dijuluki “Singa Betina Kota Langsa“ itu kepada awak media koran ini Rabu kemarin, ketika mengunjungi posko pemenangannya di salah satu desa di wilayah Langsa Lama Kota Langsa.

Ditambahkannya apabila institusi partai menyetujui, dirinya akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Langsa dan siap menjadi rival Toke Su’um (panggilan akrab Wali Kota Langsa sekarang - red), bila "incumbent" itu juga mencalonkan untuk periode kedua kalinya. "Dan bila saya terpilih menjadi wali Kota Langsa pascaperiode Toke Su’um, saya akan ubah wajah Kota Langsa dengan 'bimsalabim'. Saya yakin atas izin Allah akan terpilih kembali menduduki kursi terhormat di DPRK Langsa untuk melanjutkan langkah saya menjadi Wali Kota Langsa," katanya.

Ketika ditanya keyakinannya untuk menjadi orang nomor satu Kota Langsa di periode mendatang, dengan gamblang Rosmaliah menjawab ia berpedoman dari jumlah pemilih kaum hawa lebih banyak ketimbang pria.

"Nah tentu saja para kaum hawa pasti memilih kaumnya yang menjadi calon wali kota, karena menurut saya, Kota Langsa sudah waktunya dipimpin oleh kaum hawa yang tegas serta lugas dalam memimpin," kata Rosmaliah.

Menanggapi hal ini, mantan calon Wali Kota Langsa TM Yusuf kepada KPK Pos mengatakan, bahwa ambisi Rosmalia untuk menjadi calon Wali Kota Langsa adalah sesuatu hal yang wajar, karena di Era Reformasi ini, perubahan bisa saja terjadi setiap saat. "Namun setidaknya 'Singa Betina' itu jangan dulu terfokus untuk calon wali kota tapi dia harus fokus terlebih dahulu untuk terpilih kembali menjadi anggota DPRK Langsa yang pelaksananya sudah di depan mata," ungkap TM Yusuf.(YANTO)

Kepala SMP 3 Bambel tak Takut Bupati » Drs Sudianto MM Dana hibah dan Bansos 2013 yang telah disalurkan kepada kelompok-kelompok tani sebanyak Rp6 miliar diduga banyak tidak tepat sasaran dan juga sangat rawan manipulasi.

Dengan tidak tepatnya penyaluran dana hibah kepada kelompok-kelompok tani dan juga dengan yang lainnya, akan dipantau oleh LP3K-RI (Lembaga Penyelidikan, Pemantauan, Pemberantasan Korupsi - Republik Indonesia), yaitu koordinator monitoring yang bertugas di wilayah Provinsi Aceh.(BSO)

KUTACANE - Seorang tenaga pendidik apalagi diberikan jabatan sebagai kepala sekolah seyogianya mempunyai etika. Tidak hanya berkomunikasi dengan baik secara internal atau dengan para guru, pegawai sekolah, dan anak didik dengan santun dan berwibawa tapi juga dituntut harus bisa berdiplomasi dengan pihak ekternal, orangtua murid, masyarakat sekitar, tak terkecuali para jurnalis dan LSM. Karena mereka juga sebagai kontrol sosial untuk terlaksananya "check and balance" atau pengawasan seimbang.

Namun lain halnya dengan Kepala SMP Negeri 3 Bambel Kecamatan Lawe sumur Badriah Ayu SPd. Mungkin karena merasa punya "backing" pejabat teras di lingkungan Pemkab Agara, maka saat wartawan bersilaturahmi ke sekolah yang

berlokasi di Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur tersebut, Badriah malah meperlihatkan keangkuhannya.

Sejak awal pembicaraan, Badriah sudah menunjukkan sikap antipati tanpa senyum keramahan layaknya seorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan. Ada kesan, para pengambil kebijakan salah menempatkan orang ini sebagai kepala sekolah, atau ada unsur nepotisme dalam pengangkatannnya.

Ketika wartawan coba membuka pembicaraan terkait banyaknya medali penghargaan di sekolah itu dan sepertinya perlu diberitakan karena prestasi juga perlu diketahui publik, Badriah langsung menyela dengan mengatakan, nanti ujungujungnya uang. "Nanti keluar berita datang minta uang. Kalau tidak dikasih marah, karena saya

pernah begitu waktu di SMP Perisai," ucapnya.

Wartawan tentu saja membantah anggapan tersebut.

Namun Badriah tetap saja dengan tudingannya. "Kalau buat berita tidak usah, lebih baik saya gunakan uang itu untuk sekolah dari pada untuk wartawan," sambungnya.

Demikian juga saat para wartawan dan LSM berniat bangunan baru yang ada di kompleks sekolah, Badriah terkesan melarang dengan mengatakan, tidak ada hak wartawan untuk melihatnya.

"Sudah ada instansi yang berhak.

Kok rajin kali kali melihatnya datang ke sini," sergahnya seraya menyebut "paving block" dia yang memasang. "Laporkan saja apa salahnya," kata Badriah.

Dalam kesempatan itu, seorang wartawan menghubungi

Kadisdikpora Drs Syahrizal MSi yang kebetulan sedang mengikuti LokaKarya Rencana Pembangunan Aceh Tenggara di Danau Toba via ponsel. Dalam pembicaraan itu kadisdikpora mengatakan mungkin Badriah lagi ada masalah. Melihat ini Badriah malah mengatakan, “Tanggung mengadukan saya kepada kadisdikpora. Sama bupati pun saya tidak takut.”

Terkesan kepala sekolah ini dapat jabatannya tanpa seleksi alias main tunjuk berdasarkan selera pengambil kebijakan.

Ketik Wartawan minta tanggapan mantan Ketua Persatuan Wartawan Aceh Cabang Aceh Tenggara Mara Asan, dia pun menyesalinya.

"Orang seperti itu tidak bisa dipertahankan jadi pimpinan apalagi pimpinan sekolah. Karena di sekolah, selain bimbingan

pelajaran seperti matematika, juga sangat diperlukan bimbingan akhlak dan kepribadian. Jadi kalau kepala sekolah saja sudah seperti itu akhlaknya, maka sangat berbahaya terhadap murid. Karena ada pepatah, kalau gurunya kencing berdiri muridnya akan Kencing berlari," katanya.

Sekali dia tegaskan, kondisi seperti ini sangat berbahaya terhadap generasi penerus, terutama yang sekolah di SMP 3 Bambel di bawah kendali Badriah Ayu. "Jadi diminta kepada bupati untuk dapat menindaklanjuti kasus ini. Jangan dibiarkan agar jangan jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan, khususnya di Aceh Tenggara," tegas Asan mengahkhiri pembicaraannya.

Dikabarkan juga bahwa bupati sudah diberitahu soal masalah ini dan berjanji akan mendindaklanjutinya.(SAHIDIN)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

SUMUT ACEH

KPU Batubara Ajak Media Adakan Sosialisasi Pemilu

BATUBARA - Pemilu legislatif tak lama lagi digelar pada 9 April mendatang. Namun sepertinya masyarakat belum antusias menyambut hajatan demokrasi lima tahunan itu. Antisipasinya, KPU Batubara saat ini menyiapkan sosialisasi lebih progresif melalui sosial media. "KPU Batubara mengundang komunitas kreatif untuk bertukar pikiran tentang upaya meningkatkan minat pemilih dalam pemilu," ucap komisioner KPU Batubara Taufik Abdi Hidayat SSos di Lima Puluh, Rabu (5/3).

Menurutnya, pertemuan dengan

pegiat sosial media tersebut sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu.

Hal ini seiring dengan peran media sosial yang besar dalam sosialisasi.

"Kesimpulan yang penting adalah untuk memfasilitasi komunitas kreatif dalam menarik minat pemilih dalam pemilu. Selain itu, perlu dilakukan pertautan isu pemilu dengan isu lainnya sehingga pemilu menjadi arena bersama untuk memperjuangkan agenda publik. Pengemasan komunikasi ke pemilih dengan metode yang ringkas dan mudah penting dilakukan oleh KPU," imbuhnya.

Saat ditanya apakah tidak terlam-

bat baru sosialisasi via sosmed sebulan jelang pemilu, Taufik mengatakan sosisalisasi tidak hanya oleh KPU Batubara semata akan tetapi semua pihak. "KPU mendorong sosialisasi partisipatif. Sosialisasi tidak hanya diperankan oleh KPU Batubara tapi juga oleh masyarakat sehingga pemilu dapat menjadi agenda kolektif. Peran sosial media sudah banyak dilakukan oleh banyak komunitas kreatif. Pada titik ini KPU Batubara selain berusaha mendorong juga mensinergikan aktivitas dari komunitas kreatif tersebut sembari menambalyangkurang,"lanjutnya.(BUDI)

Pemkab Asahan Gelar Raker Evaluasi Persiapan Pemilu 2014 KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar rapat kerja evaluasi persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, bertempat di Aula Melati Pemkab Asahan, Kamis.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Bupati Asahan Drs H Taufan Gama SimatupangMAP,WakilBupatiAsahan H Surya BSc, Ketua Komisi Pemilihan UmumDaerah(KPUD)AsahanDarwis Sianipar,PanitiaPengawasPemilu(Panwaslu)AsahanArdiansyahSP,Kapolres AsahanAKBPBudiSuherman,Dandim 0208 Asahan Letkol Inf Ayu Akbar, mewakili Danyon 126, mewakili Kajari Kisaran, seluruh panwas kecamatan, PPK, dan camat. kades/lurah se-Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan dalam arahanya menyatakan bahwa Pemkab Asahan

siap untuk menyuksekan Pemilu 9 April 2014 mendatang, bahkan Pemkab Asahan siap untuk mengantisipasi persoalan pemilu.

Seperti persoalan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai memiliki rawan banjir di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

Persoalan lokasi TPS yang diprediksi terkena banjir, bupati mengintruksikan seluruh camat se-Kabupaten Asahan untuk mengantisipasi daerah rawan banjir tersebut.

"Maka itu diminta mulai sekarang camat harus segera mencari lokasi yang layak untuk TPS nantinya.

Begitu juga dengan penyaluran logistik para camat diminta untuk mendata setiap item logistik yang diterima di kecamatan. Hal ini lakukan

agar pada pelaksanaan pemilihan pihak KPPS tidak lagi mencari kekurangan logistik," katanya.

“Saya akan marah besar bila ada kecamatan yang tidak siap membantu mensukseskan pemilu. Maka itu saya minta kepada pihak kecamatan untuk siap menyambut pesta demokrasi di daerah masing-masing.

Camat harus terus melakukan koordinasi dan meningkatkan hubungan yang baik dengan para penyelenggara pemilu, agar bila ada persoalan yang timbul dapat segera diselesaikan,” tegas Bupati Asahandihadapan ratusan orang yang terlibat dalam penyelenggaran Pemilu di Asahan, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendukungkelancaranpemiludiAsahan.(IN)

Ketua TP PKK Sergai Hj Marliah Soekirman didampingi oleh Wabup Sergai Syahrianto SH, Wakil Ketua TP PKK Sergai Sri S Syahrianto, Ketua DWP Sergai Hj Imas Haris Fadillah, Kepala BPPAKB Hj Irwani Jamilah SH, saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Rusmawati sebagai Tokoh Peduli Ekonomi Perempuan di Serdang Bedagai, di sela-sela pelantikan kepengurusan Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) Desa Kecamatan Pantai Cermin, bertempat di Desa Celawan Kecamatan Pantai Cermin, Senin (3/3).

Wabup Sergai Lantik Pengurus SPPN Mengkudu dan yang kedua di Kecamatan Pantai Cermin dari dua kecamatan sudah 15 desa dan dari setiap desa beranggotakan 10 orang dalam organisasi ini.

Wabup Sergai Syahrianto SH mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia dan awalnya hanya ditempatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja dan sudah cukup mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Kemudian seiring perkembangan waktu peran perempuan dituntut untuk lebih berperan besar lagi dan tidak hanya cukup di dapur, sumur dan kasur saja. Kini kaum perempuan dituntut untuk lebih bekerja ekstra yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi guna membantu menata dan menopang perekonomian rumah tang-

PANTAI CERMIN - Wakil Bupati Serdang Bedagai Syahrianto SH, Senin (3/3) pekan lalu di Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin melantik pengurus Serikat Perempuan Petani dan Nelayan Desa (SPPN) yang juga dihadiri Ketua TP PKK Sergai Hj Marliah Soekirman dan Camat Gunawan Wijaya Hasibuan SSTP. Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) adalah salah satu serikat anggota HAPSARI di Kabupaten Serdang Bedagai.

SPPN berdiri pada Tahun 2002, beranggotakan perempuan– perempuan desa pesisir yang umumnya hidup sebagai nelayan dan petani di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Di Tahun 2014 ini sudah dua kali pelantikan di Kabupaten Serdang Bedagai pertama di Kecamatan Teluk

SENGKETA LAHAN DI ASAHAN

Bupati Mediasi PTPN dengan Koptan Lansia KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani (Koptan) Lanjut Usia (Lansia) dan PTPN III Kebun Sei Dadap. Mediasi tersebut juga dihadiri kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Pemkab Asahan, Rabu, di Aula Melati Pemkab Asahan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asahan yang memimpin langsung pertemuan meminta kepada pihak Koptan Lansia untuk menyerahkan berkas atau dokumen dasar atas persoalan tanah Koptan Lansia yang disebut telah diklaim pihak perusahaan. Permintaan tersebut dilakukan bupati agar pihaknya bersama Tim Penyelesaian

Sengketa Tanah Pemkab Asahan dapat mempelajari dan memproses persoalan sengketa tanah, sebab tim akan mencari fakta kebenaran dengan cara tersendiri. “Berikan saya data untuk menjelaskan persoalan ini dengan pihak terkait. Jangan pula saya jelaskan persoalan ini, tapi tidak ada data dasar sengketa tanah ini,“ kata Bupati Asahan.

Dalam pertemuan selama hampir tiga jam tersebut, Bupati Asahan juga banyak meluruskan pendapat masing-masing pihak. Pasalnya mediasi yang dipimpin Bupati Asahan sempat diwarnai perang argumentasi antara kuasa hukum, BPN, dan pihak perusahaan. “Mari kita lurusakan persoalan ini, dengan tidak ada pihak yang tersinggung, agar persoalan ini dapat diselesaikan,“ kata Bupati

Asahan.

Bupati Asahan dalam memediasi persoalan tersebut memberikan langkah awal untuk menyelesaikan persoalan. Dan diharapkan langkah yang ditawarkan oleh Bupati Asahan itu dapat dilaksanakan oleh pihak Koptan Lansia, demi terselesaikannya persoalan.

Kuasa hukum Koptan Lansia, J Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya bersedia mengikuti pentunjuk yang disampikan Bupati Asahan.

“Saya menilai Bupati Asahan pemimpin yang bijak, bukan pemimpin yang adil. Karena adil dan bijak menurut saya berbeda. Saya bangga kepada Bupati Asahan yang telah bersedia menyelesaikan persoalan ini. Maka itu saya akan ikut pentunjuk beliau,“ kata kuasa hukum Koptan Lansia.(IN)

KPU Madina Sisir Pemilih Belum Terdaftar PANYABUNGAN - Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (KPU Madina) sampai hari ini masih terusmenerus melakukan penyisiran terhadap warga Madina yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun namanya belum terdaftar dalam DPT. Demikian disampikan Ketua Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi Maskhairani kepada wartawan, Selasa (4/3), di ruang kerjanya.

Maskhairani mengatakan, penyisiran calon pemilih belum terdaftar telah dilakukan sejak akhir Desember 2013. Prosesnya, KPU Madina mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar memerintahkan setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyisiri pemilih yang masih

tercecer. Kemudian, dari hasil penyisiran PPS, PPK membawa nama-nama tersebut untuk diserahkan ke bagian data. Bagian data selanjutnya memasukkan nama-nama tersebut ke dalam aplikasi sistem informasidata pemilih (Sidalih) KPU. “Jika nama-nama tersebut sudah terdaftar di daerah mana pun, secara otomatis Sidalih akan mendeteksi bahwa pemilih tersebut sebelumnya telah terdaftar. Dengan model kerja yang demikian, secepatnya akan diketahui apakah nama tersebut ganda atau sama sekali belum terdaftar. Sehingga nama-nama yang tersisir dan belum terdaftar inilah nantinya yang akan digolongkan ke dalam daftar pemilih khusus," jelasnya.

Dia juga menyampaikan, sampai dengan hari ini, telah diketahui calon

pemilih yang terindikasi ganda, baik ganda antardesa, antarkabupaten, maupun antarprovinsi. Ada juga sederetan calon daftarpemilihkhusus (DPK) yang terpaksa dikembalikan karenadianggapbelummemenuhisyarat.

“Jika calon DPK hanya diajukan dengan marga saja, panggilan saja, atau bukan nama lengkap bahkan tanpa NIK dan NKK serta alamat jelas, kami mohon maaf karena daftar seperti itu akan kita kembalikan ke PPK,” jelasnya.

Katanya, proses input dan penetapan DPK, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 89 Tahun 2014 dilaksanakan pada (1-5/3). "Dan pada pertengahan Maret ini juga, KPU Madina sudah harus merampungkan DPK serta perbaikan NIK dan NKK untuk dilaporkan ke KPU Propinsi dan KPU RI," katanya.(TH)

Bupati Asahan Ajak Masyarakat Awasi Pemilu Bersama KISARAN - Bupati Kabupaten Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersamasama mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, 9 April 2014 mendatang.

Permintaan tersebut disampikan Bupati Asahan saat mengunjungi sejumlah kantor camat di Kabupaten Asahan, bersama Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan M Ajim, Kasatpol PP Asahan Ali Hotman, dan Kakan Kesbang Buwono.

Kecamatan yang dikunjungi di antaranya Kecamatan Kisaran Timur, Kisaran Barat, dan Kecamatan Sei Dadap. Selain itu Bupati Asahan juga mengujungi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Asahan, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Asahan.

Dalam kunjungannya, bupati mempertanyakan persiapan pemilu di kecamatan serta mempertayakan tahapan dalam persiapan pemilu kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, KPUD Asahan dan camat. Hal ini dilakukan agar pemilu di Asahan dapat berjalan dengan lancar dan damai.

"Mari kita awasi Pemilu ini secara bersama-sama, agar pemilu di Asahan dapat berjalan lancar dan damai. Dan juga mari kita antisipasi persoalan-persoalan pemilu. Bila ada yang kurang segera laporkan," kata Bupati Asahan.(IN)

ga. Hal ini juga yang menginsipirasi terbentuknya organisasiorganisasi perempuan seperti SPPN ini. "Diharapkan kegiatan SPPN semakin baik dan bermanfaat serta dapat menambah penghasilan keluarga dengan tidak melupakan fungsi dan tugas utama sebagai istri untuk suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya," katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Kepengurusan Serikat Perempuan Petani dan Nelayan yang telah dilantik.

Hj Marliah Soekirman juga menambahkan bahwa wanita selain menjadi ibu RT yang sehari-harinya bekerja masak (menyiapkan kebutuhan keluarga), manak (melahirkan generasi yang baik), macak (berdandan dan

mempercantik diri untuk keluarga), juga perlu ditambahkan huruf M selanjutnya adalah “motivator”, untuk menjadikan perumpamaan perempuan itu sebagai 4M. Harapannya agar SPPN ke depannya semakin bertambah maju lagi dan lebih banyak lagi dikukuhkan kepengurusan SPPN di seluruh desa-desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah dilantik, maka pengurus SPPN telah memikul tanggung jawab dan sudah harus mulai bekerja dengan sungguh-sungguh guna memperjuangkan hak-haknya di bidang ekonomi, kesehatan dan juga di kancah politik. "Dan diharapkan SPPN ini bukan hanya menjadi kegiatan seremonial saja tetapi harus berlanjut untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang," katanya.(ARM)

Tidak Laporkan Dana Kampanye, Dikenakan Sanksi LANGSA - Bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye di hari terakhir, Minggu (2/3), akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu Tahun 2014 di wilayah yang bersangkutan.

“Ini berdasarkan ketentuan pasal 138 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dikenakan sanksi berupaya pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 di wilayah yang bersangkutan,” kata Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Ngatiman, kepada wartawan, Minggu (2/3).

Ditegaskannya, semua partai politik harus memasukkan laporan dana kampanye dalam tiga jenis yaitu laporan rekening khusus, laporan penerimaan tahap dua, dan laporan awal dana kampanye. ”Bagi parpol yang tidak lengkap akan diberikan tanda terima B dan yang sudah lengkap tanda terima A,” jelas Ngatiman.

Dijelaskannya, paling lambat tiga hari setelah masa perbaikan, KIP Langsa akan menyerahkan laporan dana kampanye tersebut ke Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam bentuk "hard copy" dan "soft copy". "Selain itu juga kita akan umumkan rekapitulasi pelaporan di wabsite KPU dan papan pengumuman. Sementara untuk kebenaran laporan dana kampanye parpol akan diaudit oleh tim audit yang dibentuk KIP Aceh," katanya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya berharap semoga parpol peserta Pemilu 2014 di Kota Langsa dapat menyelesaikan dengan ketentuan yang ada sehingga pemilu di Kota Langsa dapat berjalan aman, adil, dan demokratis, sesuai harapan bersama. Sementara itu data sementara yang diterima wartawan hingga pukul 14.00 WIB, sebanyak 10 parpol yang sudah melaporkan dana kampanye yakni Partai Nasdem, PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PA, PBB, dan PKPI.

Sementara KIP Kota Langsa menetapkan jadwal kampanye rapat umum bagi parpol peserta Pemilu 2014 di tujuh lapangan dalam wilayah Kota Langsa. Penetapan ini sesuai SKKIP Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum pemilihan anggota DPRK Langsa, Minggu (2/3). Menurut Ngatiman yang juga Ketua Pokja Fasilitas Kampanye KIP Kota Langsa, kampanye rapat umum dilaksanakan selama 21 hari sejak tanggal 16 Maret hingga 5 April 2014, yang diawali dengan pawai kampanye damai pada tanggal 15 Maret 2014.

Selain itu, penetapan jadwal dan lokasi kampanye didasarkan pada Pasal 85 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pasal 26 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta dengan memperhatikan Keputusan KPU No 267/Kpts/KPU/2014 serta Surat KPU No 91/ KPU/II/2014 tentang jadwal dan lokasi kampanye rapat umum.

Disebutkannya, jumlah lokasi kampanye yang disediakan adalah sebanyak tujuh lokasi terdiri dari tiga untuk kampanye parpol tingkat DPR RI dan DPRA yang jadwalnya disesuaikan dengan DPRK, tiga lokasi tambah untuk kampanye parpol tingkat kabupaten/kota, dan satu lokasi untuk kampanye calon anggota DPD. Lanjutnya, setiap partai politik peserta Pemilu 2014 mendapat jatah tujuh kali kampanye di lapangan yang berbeda. Ada pun lapangan yang dijadikan sebagai kampanye rapat umum yakni Lapangan Merdeka Langsa, Lapangan Bola Kaki Gampong Alue Beurawe, Lapangan Bola Kaki Kebun Lama, Lapangan Gampong Matang Seulimeng, Lapangan Gampong Alue Pinang atau sebelah Kantor Camat Langsa Timur, Lapangan Timbang Langsa, dan Lapangan Garden Gampong Teungoh yang hanya khusus untuk kampanye calon anggota DPD.(BSO)

SAHAM PEMKAB MADINA 10 PERSEN

Penciutan Lahan KK PT SM Menunggu Finalisasi PANYABUNGAN - Proses penciutan luas wilayah kontrak karya (KK) PT Sorikmas Mining (PT SM) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, sekarang ini sedang dalam tahap progres renegosiasi di Jakarta dan hanya menungu finalisasi dari menteri.

Dan pihak PT SM sejauh ini telah menyetujui pengurangan luas wilayah kontrak karya mereka dari yang selama ini 66.000 hektar menjadi antara 25 hingga 30 ribuan hektar saja.

Demikian disampaikan Plt Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution di hadapan seluruh masyarakat Naga Juang, Madina, dalam acara pertemuan masyarakat Kecamatan Naga Juang dengan Pemkab Madina tentang perkembangan renegoisasi KK PT SM, Senin (3/3) sore.Polemik antara Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan Pemerintah Indonesia

terkait kehadiran kontrak karya PT Sorikmas Mining mulai menampakkan penyelesaian.

Sementara itu, Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution bersama Ketua DPRD Madina As Imran Khaitamy telah membicarakan dengan PT Sorikmas Mining tentang saham daerah di perusahaan itu. Porsi saham daerah yang diusulkan sebesar 10 persen, di mana lima persen di antaranya diberikan kepada masyarakat di desa-desa 'ring' tambang,” ujar mereka.

Menyangkut CSR (Corporat Social Resfonsibility) dari PT Sorikmas Mining, berdasar permintaan plt bupati, pilihan programnya harus berdasarkan program-program yang ditentukan masyarakat, bukan seperti selama ini di mana peruntukannya masih berdasar perencanaan pihak perusahaan.

Selain beberapa poin tersebut, negosiasi antara

Pemkab Madina dengan Pemerintah Indonesia juga menyangkut penanganan Perbukitan Sambung, amdal dan tambang rakyat. Penanganan Perbukitan Sambung nantinya harus dipaparkan pihak PT Sorikmas Mining secara transparan dan tak ada yang ditutup-tutupi agar tidak memicu konflik di belakang hari.

Menurut Dahlan Hasan, wilayah yang dikeluarkan dari kontrak karya PT Sorikmas Mining nantinya akan ditetapkan sebagai wilayah tambang rakyat.

“Saat ini Pemkab Madina tengah melakukan proses tahapan pembuatan peraturan daerah (perda) tentang tambang rakyat,” ujar Dahlan.

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tambang rakyat itu tempo hari adalah menyangkut pranata wilayah tambang. Tetapi, ini juga sudah memiliki titik terang dan pihak Kementerian

SDM saat ini tengah melakukan prosesnya di Jakarta. "Sejauh ini Pemkab Madina dan para unsur Muspida Madina telah memperlihatkan sikap yang sama, satu bahasa, dan satu prinsip tentang kehadiran PT Sorikmas Mining harus menguntungkan daerah dan desadesa sekitar tambang,” sebut Dahlan.

Dia mangajak masyarakat agar bersatu dengan pemkab dan muspida dalam menghadapi dinamika terkait kehadiran kontrak karya tambang tersebut.

"Tingkatkan kebersamaan antar sesama warga. Sebab banyak pihak yang tidak senang melihat ini kondusif. Bersatulah dengan muspida. Jika ini selesai maka yang untung adalah rakyat juga.

Kami ini hanya kepuasan batin saja, tak ada yang kami peroleh.

Saya nanti akan berakhir jabatannya, Pak Ketua DPRD juga begitu, Pak Kapolres, Ketua

PN dan lainnya akan pindah tugas. Yang tetap ada adalah rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Dahlan Hasan Nasution, bahwa dia sudah bertekad akan mengundurkan diri dari jabatannya jika dia gagal menyelesaikan permasalahan antara rakyat dengan PT Sorikas Mining.

Sejauh ini beberapa item telah diperjuangkannya kepada Pemerintah Indonesia terkait harkat dan martabat rakyat Madina di mata PT Sorikmas Mining. Item-item itu meliputi penciutan luas wilayah kontrak karya dan porsi saham daerah sebesar 10 persen, di mana lima persen diberikan kepada masyarakat di desa-desa "ring" tambang. Kemudian soal CSR (Corporat Social Resfonsibility) yang harus berdasarkan program-program yang ditentukan masyarakat, dan

terkait penanganan Perbukitan Sambung.

Selain beberapa poin tersebut, negosiasi antara Pemkab Madina dengan Pemerintah Indonesia juga menyangkut amdal dan legalisasi tambang rakyat di wilayah yang akan dilepaskan Sorikmas Mining. "Dulunya saya bersedia mencalonkan diri sebagai wakil Bupati karena alasan tiga hal.

Pertama ingin menyelesaikan persolan daerah dengan Sorikmas Mining ini. Kedua masalah hutan lindung. Ketiga soal lahan warga yang dirampas pengusaha," tegasnya.

Dahlan Hasan menyatakan bahwa dia telah banyak mengorbankan waktu dan dana dalam perjuangan meningkakan harkat rakyat dan daerah ini di hadapan pemerintah pusat dan PT Sorikmas Mining. Oleh karena itu Dahlan Hasan menyatakan dengan tegas bahwa dia sudah

bertekad mengundurkan diri dari jabatannya jika dia gagal menyelesaikan permasalahan antara daerah, rakyat dengan PT Sorikas Mining.

Dahlan Hasan juga menyatakan, kelak jika dia telah pensiun, apa-apa yang diperjuangkannya saat ini jangan sampai kembali berubah kelak. Makanya dia menekankan kepada semua pejabat terkait di Pemkab Madina agar tidak main-main mengaplikasikan semua hasil yang dicapai. "Saya meminta pejabat di Dinas Pertambangan serta pejabat terkait lainya harus benar-benar menjalankan tugas dan tangungjawab sebagai pelayan rakyat. Ledakan polemik di tengah-tengah masyarakat atas kehadiran PT Sorikmas Mining selama ini akibat akumulasi penderitaan rakyat selama belasan tahun tanpa ada kepastian penyelesaiannya,” katanya mengakhiri.(TH)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Bahas Izin Sertifikasi Lahan, Kepala BPN Sowan Ke KPK KEPALA Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya kali ini tidak berkaitan dengan kasus korupsi, melainkan melakukan kerjasama dengan dengan KPK. "Ya itu kan setiap tahun BPN dengan KPK, mengenai masalah pelayanan publik," ujar Hendarman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/3) Hendarman menjelaskan, kerjasama dengan KPK ini bertujuan untuk pelayanan publik dalam

pembuatan izin sertifikat.

Selain itu, Hendarman menambahkan, permasalahan yang terjadi dalam pembuatan izin sertifikasi, membuat BPN dan KPK ingin berkoordinasi lebih lanjut. Sehingga permasalahan izin sertifikasi dapat diselesaikan.

"Pembuatan sertifikat waktunya terlalu lama, kan indikasi di KPK yang harus di tindaklanjuti ada 56 (kasus). Sudah ditindaklanjuti tahun kemarin tinggal 32 (kasus), sekarang dicek lagi tinggal berapa," tandasnya.(INT)

Pimpinan KPK Tampung Ide Koruptor Digunduli JAKARTA- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menampung ide atau wacana menggunduli koruptor jika sudah melalui prosedur yang berlaku dan ditetapkan aturan hukumnya.

"Kalau itu masukan dari masyarakat dan sudah melalui tahapan serta kesepakatan sejumlah pihak dan ada aturannya, tentu pimpinan akan membahasnya," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ketika ditemui usai menjadi pembicara lokakarya anti korupsi Jurnalisme Investigasi di Surabaya, Kamis (6/3).

Ia mengaku tidak bisa langsung sepakat atau menyetujui ide yang ada karena harus melalui prosedur.

Di antaranya melalui diskusi bersama serta pengkajian secara mendalam oleh tim pengkaji KPK. Setelah dikaji maka pimpinan KPK nantinya yang menyepakati.

"Iya atau tidaknya nanti terakhir sesuai hasil kesepakatan pimpinan KPK. Tapi sekali lagi, harus melalui prosedur seperti ketika pemakaian rompi tahanan terhadap koruptor dulu," kata dia.

Usulan penggundulan rambut di kepala koruptor muncul di tengah obrolan masyarakat yang

jengkel terhadap kasus-kasus korupsi di negeri ini dan membuat efek jera para koruptor.

Mereka mencontohkan dengan tersangka kasus kriminal atau kejahatan biasa, seperti pencuri yang digundul rambut di kepala karena perbuatannya.

Menanggapinya, Pakar Hukum asal Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana mengaku tidak sepakat dengan usulan itu kecuali ada aturan hukumnya. Hingga saat ini, kata dia, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang penggundulan rambut di kepala koruptor.

"Selama tidak ada ketentuan hukum yang mengatur maka saya tidak setuju. Kecuali kalau dituangkan dalam aturan maka dipersilakan.

Tapi, kalau semata-mata hanya karena kejengkelan, ya jangan," kata dia.

Wayan Titib menyarankan agar rompi tahanan KPK yang sudah diberlakukan selama ini tidak hanya digunakan saat koruptor hendak dimasukkan ke tahanan.

Namun, juga ketika disidang atau didakwa di kursi pesakitan.

"Selain itu, saat hendak disidang harus dinaikkan mobil tahanan bersama tersangka-tersangka lainnya. Kemudian, sel atau taha-

nan jangan diistimewakan atau disendirikan. Ini kurang menimbulkan efek jera," kata dia dikutip antara.

Ia mengaku lebih setuju jika koruptor dimasukkan satu sel dengan penjahat agar berpikir ulang hendak mengulangi perbuatannya lagi. Di samping itu, koruptor hendaknya tidak diberi remisi atau pengurangan hukuman pada peringatan hari-hari tertentu.

"Enak saja koruptor dikurangi masa hukuman atau pembebasan bersyarat. Seharusnya koruptor menjalani masa hukuman sampai habis, bahkan saya setuju koruptor dimiskinkan," kata Wayan Titib.(INT)

Berkas korupsi Bansos Mantan Wagub Sumsel Dilimpahkan ke Tipikor BERKAS dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2008 yang menyeret mantan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Eddy Yusuf dan Bupati OKU Yulius Nawawi, dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang.

"Berkas kedua tersangka, Eddy Yusuf dan Yulius Nawawi, sudah kita serahkan ke Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang, Senin kemarin," ujar Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Mulyadi kepada merdeka.com, Selasa pekan lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima Pengadilan Tipikor Palembang, sidang perdana kedua tersangka akan digelar paling tidak seminggu ke depan. "Mereka sedang penyusun majelis hakim yang memimpin sidang mereka.

Paling tidak, minggu depan sudah disidang," kata dia.

Seperti diketahui, kedua tersangka resmi ditahan Kejati Sumsel berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejati Sumsel Nomor 04/.N.6.14/Ft.1/02/2014 untuk tersangka Bupati OKU Yulius Nawawi dan Surat Perintah Penahanan Kejati Sumsel Nomor 03/ .N.6.14/Ft.1/02/2014 untuk tersangka mantan Wagub Sumsel Eddy Yusuf tertanggal 19 Februari 2014 lalu.

Keduanya diduga melakukan korupsi bansos OKU tahun anggaran 2008 sebesar Rp 3 miliar yang dilakukan bersama enam pelaku lain yang sudah divonis Pengadilan

Tipikor Klas 1A Palembang.

Sedangkan modus yang dilakukan dengan cara pengajuan beberapa proposal ke bagian Biro Umum dan Perlengkapan Kabupaten OKU. Kemudian penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran Bansos seperti menghadiri pelantikan kepala desa dan lain-lain.

Yulius mengajukan 28 item anggaran dengan nilai rupiah sebesar Rp 2 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk Eddy Yusuf ada 177 item dengan nominal sekitar Rp 1 miliar.

Sementara enam pelaku yang berstatus terpidana yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah Syamsir Djalib (mantan Sekda OKU) divonis penjara tiga tahun dan denda Rp 50 juta, Sugeng (mantan Kabag Umum dan Perlengkapan OKU) divonis penjara empat tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 100 juta.

Kemudian, Chairil Amri (mantan Kabag Keuangan OKU) divonis penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 50 juta, Suprijadi Jazid (mantan Asisten III OKU) divonis satu tahun penjara denda Rp 50 juta, Djanadi (Mantan Kasubag Anggaran OKU) divonis dua tahun penjara denda Rp 50 juta dan Akhyar Azazi (mantan bendahara OKU) divonis satu tahun penjara denda Rp 50 juta.(INT)

Korupsi Rp 1,9 M, Pejabat Bea Cukai Jatim Ditahan di LP Medaeng DUA tersangka kasus penyimpangan proyek pembangunan tahap dua Gedung Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jawa Timur, Direktur PT Bintang Timur Nangdi, Nanang N dan Pejabat Eselon IV Kanwil Bea Cukai Jawa Timur, Agus Kuncoro langsung ditahan usai diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Agus Kuncoro juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta menjabat Bidang Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Jawa Timur I, Surabaya.

Kasi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jawa Timur, M Rohmadi membenarkan penahanan kedua tersangka tersebut, usai dilakukan usai pemeriksaan oleh pihak Kejati Jawa Timur.

"Mereka langsung dibawa ke Rutan (rumah tahanan) Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo sekitar pukul 15.30 WIB tadi, menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Mereka akan kami titipkan di sana (Rutan Medaeng) selama 20 hari," kata Rohmadi di Kejati Jawa Timur.

Dijelaskan Rohmadi, kedua tersangka, sebelum dilakukan penahanan, sebenarnya hanya dipanggil untuk meneruskan penyidikan kasus pembangunan Gedung Bea dan Cukai yang berlokasi di Jalan Juanda Sidoarjo tersebut. "Dari pemeriksaan tersebut, kami (penyidik) melihat adanya alasan melakukan penahanan," ucap dia.

Setidaknya penyidik memiliki tiga alasan, seperti yang dituturkan Rohmadi, yang pertama adanya kekhawatiran kalau tersangka akan kabur, yang kedua tersangka dapat menghilangkan barang bukti, dan yang terakhir tersangka memiliki peluang untuk mengulangi tindak pidana lagi. "Itulah dasar kenapa

kami melakukan penahanan terhadap kedua tersangka," sambungnya.

Memang, diakui Rohmadi, untuk tersangka Nanang, telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1 miliar dari total nilai proyek Rp 32 miliar.

"Kerugian dari proyek itu sendiri mencapai Rp 1,9 miliar. Untuk yang Rp 1 miliar sudah dikembalikan, kan masih tersisa Rp 900 juta yang belum dikembalikan," ungkap dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, pada tahap awal, kedua tersangka hanya akan ditahan selama 20 hari sebelum berkasnya diserahkan ke pihak Penuntutan Kejati Jawa Timur, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jalan Juanda, Sidoarjo.

"Diusahakan berkas sudah dilimpahkan sebelum masa penahanan 20 hari berakhir. Kalau kurang ya diperpanjang masa penahanannya," katanya sembari tersenyum.

Sekadar tahu, sebelum menjebloskan kedua tersangka ke Rutan Medaeng, pihak Kejati Jawa telah melakukan penyidikan kasus penyelewengan dana proyek pembangunan tahap dua Gedung Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur sejak akhir tahun 2013 lalu.

Proyek pembangunan itu sendiri dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama, yaitu pembangunan dua lantai dan diselesaikan pada tahun 2011. Pembangunan itu menyedot dana Rp 26 miliar dari anggaran APBN. Selanjutnya, pembangunan tahap dua. Pada tahap ini, difokuskan pada pengerjaan gedung lantai dua dan tiga dengan anggaran Rp 6 miliar. Namun, hingga target yang ditentukan, yaitu pada akhir tahun 2012 harus selesai, pembangunan itu tak pernah tuntas alias mangkrak, dan terindikasi adanya penyimpangan anggaran negara sekitar Rp 1,9 miliar.(MERDEKA.COM)

Ketua KPK Abraham Samad (tengah), Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira (kiri) dan Komesioner Bawaslu Nasrullah menjadi pembicara ketika diskusi dalam rangka peluncuran Program Pemilu Berintegritas 2014 di Gedung KPK Jakarta, Kamis (6/3). Kampanye bertema "Pilih yang Jujur" yang memfokuskan pada level pemilih itu sebagai upaya menjangkau segmen yang luas untuk menyebarkan nilai dan semangat antikorupsi.

Kasus Korupsi Uang Tilang, Kejati Lampung Periksa 2 Auditor BPK LAMPUNG- Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa dua auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait penerimaan negara dari sektor bukan pajak sebesar Rp 1,4 miliar atas penyetoran uang tilang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2011-2013. Kedua auditor itu bernama Welly dan Ahmad Gozali.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Heru Widjatmiko mengatakan dua auditor BPK diperiksa terkait kasus dengan tersangka Rika Aprilia, mantan Bendahara Khusus Kejari Bandar Lampung.

"Dua auditor itu Welly dan Ahmad Gozali diperiksa oleh tim penyidik sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB. Dalam pemeriksaan, penyidik memfokuskan pada hasil perhitungan keduanya," kata Heru seperti dilansir Antara, Selasa oekan lalu.

Pihaknya melakukan pemeriksaan hanya ingin tahu proses dan hasil pemeriksaan mereka, kendati telah diakui oleh tersangka jumlah dana yang dikorupsi. Heru menjelaskan dari pemeriksaan diketahui bahwa selain

memalsukan Surat Bukti Penyetoran (SBP), tersangka juga telah memanipulasi bukti setor internal yang dilaporkan ke Kejari Bandarlampung.

"Dari hasil pemeriksaan kedua auditor diketahui tidak ditemukan Nota Bukti Penyetoran Negara (NBPN) yang merupakan surat lanjutan dari SBP," ujar Heru.

Heru menyatakan NBPN itu tidak tercatat dalam penerimaan negara, sehingga dalam audit nampak hasil yang berbeda dan auditor berkesimpulan adanya dugaan penyelewengan dana setoran dari sektor nonpajak khususnya penyetoran dana tilang.

Dia mengungkapkan bahwa hal itu didasarkan atas temuan audit BPK, sehingga penyidik juga harus dapat mengetahui prosesnya untuk mencari modus tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tentang dugaan keterlibatan Bank Bukopin, Heru menyatakan belum mengetahui sejauh mana keterlibatan pihak bank ini. "Semua ini masih pendalaman, kita lihat saja perkembangannya nanti," kata dia.(INT)

APBD Molor, Gaji PNS & Pemilu Terancam JAKARTA- Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Karanganyar, Jawa Tengah terancam tak dapat digelar menyusul belum selesainya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2015 yang sempat molor 2 bulan dari jadwal.

Selain mengancam pelaksanaan pemilu, ancaman dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum DAU sebesar 20 persen bisa terjadi jika pembahasan tidak rampung pada pertengahan Maret ini Mantan Wakil Bupati sekaligus Ketua DPC PDIP Karanganyar Paryono mengatakan secara jadwal RAPBD Karanganyar kurang sehat karena dibutuhkan waktu pendek untuk membahas tahap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang tergolong sangat terlambat baru diserahkan eksekutif ke Legislatif akhir Februari lalu.

Menurut Paryono, mestinya draft KUA-PPAS sudah diberikan paling lambat September lalu, sehingga tak ayal lagi saat ini terjadi kebut kebutan waktu menyelesaikan pembahasan tersebut.

“Jika tidak segera ada kesepakatan pembahasan KUA-PPAS yang tinggal seminggu lagi,jelas bahaya besar mengancam Karanganyar, yaitu terganggunya gaji PNS yang diambilkan dari DAU. Pasalnya jika RAPBD terlambat lepas dari Maret maka sanksi penundaan pencairan DAU sebesar 20% akan diberlakukan oleh Menkeu. Selain itu, pelaksanaan pemilu 2014 ini juga terancam. Sebab pihak penyelenggara tidak mungkin mendahului anggaran,” ujarnya saat ditemui sumber, di Kantor DPC PDIP Karanganyar,Jawa Tengah, Rabu (5/3).

Menurut Paryono, jika sampai terjadi penundaan 20 persen saja maka gaji PNS akan bermasalah sebab DAU merupakan penyangga utama gaji PNS. Sehingga apa jadinya bila 20 persen dari dana DAU sekitar Rp800 miliar itu tertunda.

Selain gaji PNS dan pemilu, ancaman lain bila pembahasan APBD tak bisa cepat diselesaikan yaitu pembangunan fisik, karena dana masing-masing belum bisa cair akibat molornya pengesahan APBD, tentu saja rakyat yang dirugikan.

“Ini bukan soal sepele pertarungan anggaran namun dampak pararel ini yang sangat bahaya,” ungkapnya.(OKZ)

DPR Tunjuk KAP Pemeriksa Laporan Keuangan BPK JAKARTA- DPR melalui Komisi XI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013. Penunjukan ini dilakukan setelah Komisi XI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap lima calon KAP. “Pada tanggal 26 Februari 2014, Komisi XI telah melakukan RDPU dengan para KAP yang diusulkan BPK dan Menteri Keuangan dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, Komisi XI melakukan rapat internal untuk mengambil keputusan,” kata Ketua Komisi XI Olly Dondokambey di Komplek Parlemen, di Jakarta, Rabu (5/3).

Ia mengatakan, dari hasil rapat internal tersebut disepakati untuk menunjuk KAP Husni,

Mucharam & Rasidi sebagai KAP yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK tahun 2013.

Atas hasil tersebut itu, Komisi XI meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir di rapat paripurna DPR. Menurut Olly, penunjukkan KAP ini merupakan tindaklanjut DPR dari surat BPK No:01/S/IIX4/01/2014 tanggal 6 Januari 2014 perihal pengusulan tiga calon KAP pemeriksa laporan keuangan BPK tahun 2013.

Dalam suratnya, BPK mengusulkan KAP Husni, Mucharam & Rasidi, KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan serta KAP Dra. Suhartati & Rekan.

Selain usulan dari BPK, terdapat surat No.S-18/MK.05/ 2014 tanggal 10 Januari 2014 dari Menteri Keuangan yang mengusulkan tiga calon KAP pemeriksa laporan keuangan

BPK tahun 2013. Ketiga calon tersebut adalah KAP Husni, Mucharam & Rasidi, KAP Hadori Sugiarto & Rekan serta KAP Heliantoro & Rekan.

“Dari kedua usulan tersebut, KAP Husni, Mucharam & Rasidi diusulkan oleh BPK dan Menteri Keuangan, sehingga keseluruh calon berjumlah lima KAP,” kata Olly.

Atas laporan tersebut, Wakil Ketua DPR Pramono Anung pun mempertanyakan persetujuan anggota dewan yang hadir di rapat paripurna. “Apakah laporan Komisi XI ini bisa diterima?’ tanya Pramono. Secara serentak, anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyatakan persetujuannya terkait laporan yang disampaikan oleh Komisi XI itu.

Sebelumnya, dalam surat bernomor 01/S/11-X-4/01/2014, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri

mengatakan, tiga calon yang ditunjuk melalui seleksi di BPK telah memenuhi beberapa tahapan seleksi. Misalnya, pembuatan RKS/TOR dan HPS, penjelasan lingkup pekerjaan (anwizjing), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, beauty contest, pembukaan sampul harga hingga pengumuman pemenang.

Ketiga KAP tersebut adalah Husni Mucharam dan rekan yang memperoleh skor 90,04 dengan harga penawaran Rp1,77 miliar.

KAP Tasmin Ali Widjanarko dan rekan yang memperoleh skor 88,65 dengan harga penawaran Rp1,66 miliar. Serta KAP Suhartati dan rekan yang memperoleh skor 87,68 dengan penawaran harga RP1,65 miliar.

Hasan mengatakan, proses seleksi KAP ini dilaksanakan lebih awal lantaran pada tanggal 9

April 2014 akan dilaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg).

Menurutnya, pelaksanaan Pileg tersebut bisa mempengaruhi kegiatan dan kesibukan anggota DPR. Dalam suratnya, ia berharap pelaksanaan pemeriksaan dan penyampaian laporan keuangan audited kepada Menteri Keuangan tidak mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya.

Menurutnya, pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan BPK ini direncanakan akan dilaksanakan selama 75 hari, mulai dari Maret hingga Mei 2014. Untuk itu, paling akhir Mei 2014, laporan keuangan BPK tahun 2013 sudah disampaikan ke pemerintah.

“Biaya pemeriksaan tersebut telah dialokasikan dalam DIPA BPK Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2 miliar,” tulis Hasan dalam suratnya.(HOL)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

APBD Langkat Rp1,7 T Lebih Disahkan

JABA JABATT TANGAN - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH berjabat tangan dengan para anggota dewan usai sidang paripurna di gedung dewan, Senin (3/3).

STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH memberikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh unsur ketua dan anggota DPRD Langkat yang telah secara sungguhsungguh membahas, memberikan masukan terkait penyusunan RAPBD Langkat TA 2014 untuk disahkan menjadi APBD. Pengesahan APBD TA 2014 Langkat sebesar Rp1.787.

984.546.374,26 ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Langkat No 900-3004 /DPRD/2014 tentang Ranperda APBD Langkat 2014 pada sidang paripurna di gedung dewan, Senin (3/3).

Bupati yang hadir bersama Wakil Bupati Langkat H Sulistianto mengatakan, berbagai pandangan dan tanggapan serta masukan dari anggota dewan yang menyangkut pendapat asli daerah, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penanganan problem kemasyarakatan menunjukkan besarnya perhatian dan tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Langkat. ”Atas kerjasama yang baik, semoga suasana ini terus kita bina dan pelihara pada masamasa akan datang memenuhi komitmen bersama menuju perubahan Langkat lebih baik," kata Ngogesa mengakhiri pembahasan terkait anggaran, di hadapan unsur muspida, wakil bupati, wakil ketua DPRD Langkat, FKPD, staf ahli bup-

ati, para asisten, dan kepala SKPD di jajaran Pemkab Langkat, serta tokoh masyarakat/pemuda/agama, maupun media cetak (pers) yang hadir pada sidang paripurna tersebut.

Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun mengharapkan agar eksekutif secara cermat memperhatikan rentang waktu pelaksanaan program kerja TA 2014. ”Saya berharap agar instansi pengelola dan pelaksana teknis anggaran dapat melaksanakan program kerja TA 2014 dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan rentang waktu pelaksanaan program dengan cermat sehingga tahap perencanaan dengan pelaksanaan program dapat sesuai dengan yang diharapkan,” ucap Ketua DPRD Langkat tersebut.

Dalam sidang paripurna ini, juga didengarkan pendapat akhir fraksi.Tiga fraksi melalui juru bicaranya masing-maing yakni Sukirin (Fraksi Hanura), M Ma’ruf Ritonga (Fraksi GIS), dan Ir Antoni Ginting (Fraksi PAN) meyoroti masalah infrastruktur jalan umum, kesehatan dan lokasi pedagang tradisional agar menjadi prioritas pembangunan dan pembenahan fasilitas yang rusak.

Sementara M Syahrul (Fraksi PG) mengharapkan peningkatan PAD dengan kesiapan sarana dan prasarana dalam mengelola keuangan daerah Tahun 2014 serta lebih memperhatikan pembangunan dan ekonomi kerakyatan. (JUL)

Ketua KPUD Sergai

Bintek Adalah Ruh Pemilu 2014 TEBINGTINGGI - Ketua KPUD Serdang Bedagai HM Sofian ST berharap seluruh peserta Bimbingan Teknis Putungsura untuk berkonsentrasi dalam mendengarkan materi yang disampaikan, karena ini adalah ruh dari Pemilu 2014 nanti. Demikian petikan arahan Ketua KPUD Serdang Bedagai HM Sofian ST, di Hotel Malibou Tebing Tinggi, Rabu (5/3), yang diikuti seluruh anggota PPK seKabupaten Sergai.

"Bintek Pemungutan dan Penghitungan Suara (Putungsura) ini adalah agenda penting dari tingkat KPU RI hingga KPUD kabupaten/ kota. Mari kita perbaiki keadaan dengan berkonsentrasi pada tahapan-tahapan

pemilu," ucap Sofian.

Ketua KPUD Sergai tersebut juga dengan tegas meminta jajaran Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) untuk menjalankan tugas dengan baik agar nantinya tidak ada gejolak. "Saya ingatkan juga, PPK yang sudah lama dan berpengalaman, jangan menganggap sudah mampu.

Jauhkan pola pikir yang demikian," tegas Sofian seraya menambahkan, agar dilakukan juga nanti bintek di tingkat PPS dan KPPS. Hadir dalam acara tersebut, seluruh jajaran komisioner KPUD, Ketua Panwaslu Ifrizal SH, Sekretaris KPUD Ingan Malem Tarigan, dan jajarannya.

(ARM)

Pemkab Sergai Sampaikan Laporan Keuangan 2013 ke BPK RI SEI RAMPAH - Dalam rangka memenuhi tuntutan regulasi peraturan bidang keuangan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyampaikan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2013 kepada BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (5/3), di Medan.

Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Kadis PPKA H Gustian SE Ak MM, dan Inspektur Sefrinal SE Ak menyampaikan rasa terimakasih, karena kinerja dan upaya BPK dalam menjalankan tugas pemeriksaan, mengingat ini adalah suatu kewajiban bagi semua daerah.

Bupati mengatakan, Pemkab Sergai berkomitmen dan bertekad untuk terus meningkatkan laporan keuangan daerah dengan peningkatan SDM dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan membuat kebijakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

LAPORAN - Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 kepada Kepala Sub Auditoral Sumut III BPK RI Perwakilan Sumut Aris Laksono SE Ak di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut Jalan T Daud Medan, Rabu (5/3). pengelolaan aset daerah secara teratur. Di samping itu juga berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal, transparan dan akuntabel serta dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Berdasarkan data yang diperoleh selama 10 tahun ini Kabupaten Sergai prestasi laporan keuangannya

seperti jalan di tempat saja. "Untuk itu diharapkan arahan dari BPK RI Perwakilan Sumut agar Kabupaten Sergai ke depannya lebih baik dengan meningkatnya prestasi atas laporan keuangan dari 'Wajar Dengan Pengecualian' (DWP) menjadi 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP)," ungkap bupati.

Sementara Kepala Sub Auditorial Sumut III Aris Laksono SE Ak mengatakan akan terus membantu

Pemkab Sergai dengan memberikan masukan agar laporan keuangannya terus meningkat ke depannya. "Memang masalah aset tetap menjadi kendala dalam meraih WTP. Untuk itu diharapkan pihak Pemkab Sergai segera menyelesaikan masalah ini.

Semoga laporan keuangan Tahun Anggaran 2013 ini lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga dapat mendapat WTP," ujar Aris.

(ARM)

Target Pemilih 75 Persen, KPU Sergai Gandeng Media SERGAI- Keberadaan pers dalam pemilu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sebab peran pers diakui sebagai kekuatan yang dapat membangun citra di masyarakat, baik positif dan negatif, yang semuanya tersaji cepat dan mampu mempengaruhi masyarakat di sekitarnya.

Maka dengan kekuatan tersebut, peran aktif media tentu sangat diharapkan dalam mensosialisasikan tahapan penting pada pemilu, karena media dan pers memiliki sisi strategis untuk meyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi komponen penting dalam mensukseskan Pemilu 2014.

Demikian disampaikan Ketua

KPUD Sergai H Muhammad Sofian ST saat memberikan sambutan pada acara Koordinasi Fasilitasi Media Center dan Media yang digelar KPUD Sergai, di Aula Dinas Pendidikan Sergai, Senin (3/3).

Lebih jauh dikatakan, selain sumber informasi rakyat, pers juga berperan sebagai kontrol sosial, sekaligus alat politik, di mana pers dapat memberitakan tahapan pemilu. "Di antaranya seperti kinerja dan seputar pelaksanaan, di mana hal tersebut sebagai upaya pendewasaan diri agar segala komponen yang terkait dalam pemilu dapat bekerja secara profesional dan bijaksana," katanya.

Untuk itu, KPU berharap agar pers terutama di Kabupaten Sergai yang terbagi dalam beberapa media, cetak, elektronik, dunia maya (online) dapat bekerjasama melalui Media Center KPU dalam rangka memberitakan informasi terkait dengan tahapan Pemilu, guna un-

tuk merengkuh partisipasi 75 % pemilih pada Pileg April 2014 mendatang, terutama pada pemilih pemula, jelas, H. Sofian.

Kemudian, dalam pelaksanaannya nanti, Media Center KPU akan bekerjasama dengan media serta akan melayani segala hal terkait dengan pemberitaan, jadi para jurnalis langsung saja mengarah ke Media Center kita jika ada pertanyaan mengenai berita yang akan dimuat, Tutupnya.

Sebelumya Sekretariat KPUD Sergai, I.M Tarigan selaku Panitia Kegiatan melaporkan kegiatan berlangsung atas dasar instruksi dari KPU pusat, untuk membentuk Media Center KPU. Sedikit diluruskan Tarigan, bahwa untuk pelaksanaan Pileg 2014 berdasarkan intsruksi KPU RI bahwa Media Center KPU Sergai harus diisi 2 orang Staff PNS dijajaran KPU sebagai tenaga ahlinya, jadi untuk menyikapi pemberitaan kemasyarakat, KPU menggan-

deng media local agar dapat bekerjasama demi mensukseskan Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

“Perlu disampaikan bahwa berdasarkan instruksi KPU Pusat Media Center KPU adalah staff PNS, menyikapi ini kami akan bekerjasam dengan para jurnalis dri media yang ada di Sergai untuk sama – sama dapat meyampaikan informasi kepada msyarakat guna meraih 75 % pemilih, Perlu juga disampaikan pada kegiatan ini kami mengundang 40 orang wartawan terbagi dalam media, Cetak, elektronik, dan online, besar harapan kami dapat bekerjasama agar terwujudnya demokrasi pada Pileg nanti”, tandasnya.

Hadir pada kegaiatan, Ketua KPUD Sergai, H. Muhammada Sofian ST, Komisioner KPU Sergai, Badrun, Anda Radiansyah Ali, M. Rizwan, Edi Susilo, Kepala Sekretariat, Ingan Malem Tarigan, beserta Staff KPU dan para pers sebagai peserta. (ARM)

Puluhan Kades di Nias Tuntut Kenaikan Tunjangan NIAS - Puluhan kepala desa seKabupaten Nias berdelegasi kepada Bupati dan DPRD Nias, Senin (3/3), menuntut kenaikan tunjangan. Dari 170 kepala desa di Kabupaten Nias dan 40 orang di antaranya telah berdelegasi kepada Bupati Nias dan DPRD Nias.

Salah seorang kepala desa yang berdelegasi Sabayuti Gulo Kades Sifaoroasi Kecamatan Somolomolo sebagai koordinator para kepala desa usai pertemuan kepada wartawan menyampaikan kecaman terhadap oknum anggota DPRD Nias yang menolak

kenaikan tunjangan kepala desa sebagaimana yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias pada draf KUA PPAS. "Pada RAPBD Kabupaten Nias TA 2014 dari Rp850 ribu diusulkan menjadi Rp1.100.000,-.

Sedangkan dana DPD/K dari Rp20 juta diusulkan menjadi Rp22.500.000,-. Namun anggota DPRD Nias bertahan tetap memberlakukan tunjangan kepala desa seperti semula sebesar Rp850 ribu dan meminta pemerintah agar tunjangan kades ditetapkan seperti Tahun 2013.

Begitu juga dana DPD/K sebesar

Rp20 juta. Hal ini hendaknya menjadi perhatian anggota DPRD Nias," ujar Sabayuti Gulo.

Apabila berpedoman pada penghasilan tetap kepala desa sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa sama besarannya upah minimum regional Rp1.525.850,-/bulan, tidak memenuhi amanat PP No 72 tahun 2005 paragraf 4 dan Perda Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013.

Menyikapi masalah ini, Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM mendukung aspirasi para kepala desa/aparat desa dan diharapkan

agar para kepala desa memberikan pelayanan terbaik di tengahtengah masyarakat. Bahkan pada kesempatan itu bupati merencanakan program asuransi kepada para kepala desa seKabupaten Nias.

Sementara itu pimpinan rapat saat berdelegasi di DPRD Nias, Ronal Zai pada kesempatan itu meminta kepada Perintah Kabupaten Nias agar pada draf APBD mendatang mengusulkan setiap kepala desa diberikan kendaraan dinas roda dua untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. (YAGI)

Wabup Minta Semua Pihak Sukseskan Pileg 2014 PERBAUNGAN - Pelaksanaan Pemilihan Legislatif 2014 yang semakin mendekati "Hari H", membuat suasana menjadi rawan konflik. Maka dari itu, sosialisasi sangat perlu segera dilakukan dan juga dibutuhkan peran semua pihak, baik KPU, pemerintah dan jajaran seterusnya untuk mengajak masyarakat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) agar tingkat partisipasi meningkat pada pileg, 9 April 2014 nanti.

Demikian dikatakan Wabup Syahrianto SH saat memberi arahan pada rapat Pengamanan Pileg 2014 yang digelar oleh KPUD Sergai, Selasa (4/3), di Aula RM Bahagia Kecamatan Perbaungan.

Wabup mengungkapkan, saat ini yang paling rawan adalah mengenai masalah logistik surat suara dan formulir. Menurutnya, biasanya surat suara didistribusikan menjelang dua atau tiga hari pemilu. Hal itu tentu akan menimbulkan masalah sebab

jika surat suara tertukar dengan daerah lain maka akan menjadi masalah karena masa yang sudah "mepet" akan susah untuk disiasati.

“Kalau masih satu provinsi masih bisa dikirim kembali. Tapi kalau beda provinsi bisa jadi runyam urusannya,” ujar mantan Ketua KPUD Sergai ini.

Kepada KPUD Sergai, wabup menghimbau agar menyurati pemerintah daerah sehingga melalui surat itu bisa diteruskan ke para camat dan seterusnya untuk mensosialisasikan pemilu agar masyarakat mendatangi TPS untuk menggunakan hak suaranya. “Kalau tingkat kehadiran pemilih di bawah 50 persen, hasilnya tidak legitimed,” ujar Syahrianto.

Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan kepada komisioner KPUD Sergai untuk bangun lebih pagi, dengan melaksanakan sholat subuh dan tidur lebih larut dengan mengerjakan sholat tahajjud agar pelaksanaan pemilu aman, lancar dan

RAP RAPAAT - Wabup Syahrianto SH saat memberi arahan pada rapat Pengamanan Pileg 2014 yang digelar oleh KPUD Sergai, Selasa (4/3). sukses.

Sebelumnya, Ketua KPUD Sergai HM Sopian ST menjelaskan, seluruh tahapan Pileg 2014 dan segala kegiatan telah dilaksanakan terkait dengan

pesta demokrasi. Ia juga meminta saran dan masukan dari unsur pimpinan yang hadir dengan harapan Pileg 2014 sukses dan berjalan aman, lancar, dan sukses.

Sementara itu, Wakapolres Sergai Kompol Soeperiantmono yang juga haadir pada kegiatan tersebut memaparkan potensi gangguan dan kerawanan pada tahapan pileg, serta dampak

yang akan terjadi dalam proses tersebut. "Personel yang diturunkan dalam pengamanan pileg sebanyak 300 personel dari Polres Sergai, Kodim 0204/DS dua peleton, BKO Poldasu 61 personel, pamswakarsa 2.386 personel dengan total seluruhnya 2.831 personel, serta yang di "standby"-kan di mako 493 personel," paparnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Wabup Sergai Syahrianto, Ketua DPRD Sergai, Ketua KPUD Sergai HM Sopian ST, dan anggota Ir M Rizwan MP, Edi Susilo SE MM, Badrun SE, Anda Radiansyah SP, Kajari Sei Rampah Erwin Panjaitan SH, Wakapolres Sergai Kompol Drs Soepriatmono MPsi, Dandim 020/DS diwakili Danramil Perbaungan, Asisten I Drs Ramses Tambunan, Kakan Kesbang Linmas Drs Purba Siregar, Kabag Hukum Edi Jufri SH, Kabag Kerjasama Pemerintah, para camat se-Sergai, dan Kapolsek se-Polres Sergai.

(ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

Plt Walikota Minta AKLI Berperan di Kota Medan MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi meminta agar Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Kota Medan dapat berperan di Kota Medan. "AKLI jangan hanya menerima tetapi harus melakukan inovasi dalam rangka hemat energi di dalam menghadapi kondisi kurangnya daya listrik selama ini. Kembangkan potensi listrik hemat energi guna meminimalkan kebutuhan masyarakat akan listrik," katanya saat menerima audensi pengurus AKLI Kota Medan, pengurus Asosiasi Majelis Taklim Indonesia Sumut, dan audensi penulis buku 100 Tokoh Karo Mengabdi Bagi Negeri, Selasa (4/3), di Balai Kota Medan.

Dikatakan, AKLI harus bersinergi dengan PLN dan AKLI harus membeikan informasi tentang kondisi kelistrikan yang terjadi sekarang ini kepada masyarakat, agar masyarakat tidak bertanyatanya. "Karena kondisi ini harus diinformasikan dan PLN juga harus informasikan kepada masyarakat karena informasi ini sangatlah penting.

Untuk itulah kita berharap ke depannya, kelistrikan dapat lebih baik, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan masalah kelistrikan dapat teratasi," katanya.

Pengurus AKLI yang terdiri dari Ketua Zulham beserta pengurus lainnya didampingi Kepala Cabang PT PLN Persero Medan Harry selaku Pembina AKLI menjelaskan, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai pengurus yang baru dilantik. "Karena AKLI selain mitra kerja PLN juga mitra kerja Pemko Medan yang ikut berperan memberikan kontribusi pembangunan Kota Medan," katanya.

Kepala Cabang PLN Medan Harry dalam kesempatan itu juga menjelaskan, masalah kelistrikan yang sedang melanda saat ini sedah dibahas oleh Gubsu dengan Komisi VII DPR RI, di mana PLN sendiri masih memerlukan pasukan listrik sebesar 350 megawatt. "Untuk jangka pendeknya pihak PLN telah mendapatkan pasokan

dari Inalum sebesar 135 megawatt, sedangkan jangka panjangnya adalah pasokan dari Pangkalan Susu yang diharapkan terealisasi pada Desember 2014 ini," kata Harry seraya menjelaskan, dalam pemadaman ini ada 76 saluran yang dilakukan bergilir, bahkan bila sampai pada beban puncak, saluran yang mendapat giliran tersebut bisa sampai dua kali pemadaman.

Dalam kesempatan yang sama Pengurus Asosiasi Majelis Taklim Indonesia (AMTI) Sumut terdiri dari Ketua Prof Dra HJ Sri Sulistyawati SH MHum didampingi pengurus lainnya melaporkan, AMPTI Sumut menggelar pelantikan pada 14 Februari 2014 di Asrama Haji. "Direncanakan Menteri Agama RI yang akan melantiknya. Untuk itulah kami beharap kehadiran Bapak Plt Walikota Medan agar ikut hadir dalam acara pelantikan tersebut," katanya.

Dikatakannya, AMTI lahir di Jakarta dan pengurus pusatnya sudah dilantik. "Dan juga ada beberapa provinsi sudah dilantik. Untuk untuk Sumut pada tahun ini dan AMTI adalah kumpulan dari majelis taklim yang ada di bawah kemenag dan anggotanya mayoritas adalah kaum ibu-ibu, di mana program kerjanya adalah untuk melakukan pembinaan umat," paparnya.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesempatan itu mendukung keberadaan AMTI dan berharap organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan program kerjanya, yaitu melakukan pembinaan umat.

Di tempat yang sama penulis buku 100 Tokoh Karo Mengabdi Bagi Negeri yakni Tania Depari didampingi editor Donasari Karo sekali, dalam audensinya melaporkan akan melakukan peluncuran buku tersebut. "Untuk itulah, untuk melengkapi buku ini perlu sambutan Bapak Plt Walikota Medan, dan rencana pencetakan buku ini di Jakarta dan peluncurannya akan dilakukan usai pemilu," jelasnya.

(VIN)

Anggota DPRD Sumut Reses di Kepulauan Batu PULAU TELLO - Hasil pemekaran Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan berdiri tujuh wilayah, yakni Kecamatan Pulau Telo, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau Batu Timur, Kecamatan Pulau Batu Barat, Kecamatan Pulau Batu Tanah Masa, Kecamatan Pulau Batu Utara, dan Kecamatan Pulau Simuk, membutuhkan percepatan pembangunan, baik bidang infrastruktur maupun perekonomian masyarakat, untuk mengejar ketertinggalan selama ini. Pulau Pulau Batu sendiri memilik aset hutan dan perikanan.

Ramli anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Pulau Telo dalam rangka reses dan beramahtamah dengan unsur muspika dan tokoh masyarakat. Dalam rapat kerja ini turut hadir anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Hardi Maduwu SE, Kapolsek Pulau Telo AKP M Sirait, Sekdin Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias Selatan, para camat, Sekcam Kepulauan Batu, kepala desa, sekretaris desa, FK dan FT PNPM Mandiri Pulau Pulau Batu dan tokoh masyarakat, Selasa (25/2). Materi pembahasan yang dilakukan pada rapat kerja tersebut berupa penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.

Ramli selaku ketua tim reses memaparkan, kunjungan ke Pulau Pulau Batu sangat penting untuk mendapatkan informasi dan menampung aspirasi dari arus bawah sebagai bahan bagi Pansus DPRD Sumut dan Bapedda Sumut menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahun Daerah Provinsi Sumut, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan nanti sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak mubazir.

Selanjutnya Ramli memberikan dasar pemikiran, dalam penyusunan RPJMD lebih banyak menyerapkan

dana pembangunan di bidang ekonomi dan sedikit di bidang sarana prasarana, misalnya seperti jembatan, jalan hotmix dan sebagainya, karena jenis pembangunan tersebut sangat tidak dibutuhkan masyarakat Pulau Pulau Batu.

Tokoh masyarakat Pulau Tello Ama Rosa Harefa menjelaskan, kedatangan Ramli anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ke daerahnya satu bukti kepada masyarakat Pulau Pulau Batu bahwa pilhan mereka kepada Ramli tidak sia-sia, karena selalu memperhatikan daerah asalnya. Demikian juga atas perambahan hutan Pulau Pulau Batu yang dilakukan oleh perusahaan dari luar Pulau Pulau Batu.

"Mendukung penuh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Pulau Pulau Batu berbasis pembangunan di bidang perekonomian ditinjau dari stuasi dan geografis. Sekalian mengharapkan hubungan transportasi yang layak antar kecamatan dan Kabupaten Nias Selatan sebagai penggerak perekonomian di Pulau Pulau Batu," katanya.

Dalam rapat kerja ini beberapa usul yang telah disampaikan antara lain di bidang perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, usaha kecil, transportasi. Khusus bidang perikanan diusulkan supaya dibangun pabrik es, asuransi nelayan, dan bantuan sarana prasarana penangkapan ikan. Sedangkan di bidang pertanian adanya bantuan pupuk dan bibit unggul bagi masyarakat.

Para camat di empat kecamatan yang baru dimekarkan yakni PP Batu Utara, PP Batu Barat, Pulau Simuk, dan Tanah Masa mengusulkan supaya dibangun kantor camat dan pengadaan "speedboat" sebagai alat transportasi camat.

(DUHA)

Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Pemilu

Pesta Demokrasi jangan Jadi Pesta Tawuran MEDAN- Pemko Medan terus berupaya untuk memfasilitasi pesta demokrasi melalui APBD Kota Medan. Selain itu bersama dengan pemangku kepentingan terus berkoordinasi dan bekerjasama untuk keamanan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Namun untuk menjaga keamanan tersebut, diperlukan peran serta seluruh masyarakat.

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis menyampaikan hal itu ketika membuka acara Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Hotel Antares Medan, Rabu (5/3). Pada kesempatan itu dia menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir, khususnya segenap organisasi kepemudaan agar dapat menggunakan hak suaranya dengan benar dan tetapmenjaga ketertiban sosial.

“Jangan sampai pesta demo-

krasi malah menjadi pesta tawuran yang dapat mengganggu ketertiban. Apalagi sampai mengganggu stabilitas umum,” kata sekda.

Dikatakan sekda, semua pasti tidak ingin suasana kondusif dan harmonis yang sudah terwujud di tengah-tengah masyarakat terusik dan terganggu, baik oleh tindakantindakan kriminalitas maupun sampai adanya ancaman-ancaman untuk mendukung kandidat tertentu. Karena itulah harus dilakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegahnya.

Menurut mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini, kondusifitas kota sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, bukan hanya menjelang pemilu tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sangat penting, sebab iklim kota yang aman akan membuat roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.

“Karena itulah saya berharap agar seluruh kader organisasi kepemudaan yang diwakili KNPI dapat menjadi pelopor keamanan dan ketertiban, serta menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat dalam segala bidang. Harapan ini tentunya tidak berlebihan, sebab

LPTQ Maknai Pesan Bupati Langkat

RAP RAPAAT - Suasana rapat program kerja LPTQ Langkat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, dihadiri Ketua I Kakan Kemenag Drs HT Darmansyah, Ketua III Ka BPKAD H Syahrizal SE, Ketua Bidang Pembinaan Buya HA Mahfudz, Ketua Bidang Usaha Dana Dra Muliani S, dan sejumlah pengurus lainnya, Rabu (5/3).

STABAT - Kendati pelaksanaan MTQN ke 47 Kabupaten Langkat telah usai, bukan berarti para pengurus LPTQ vakum dan berdiam diri. Hal ini menyahuti apa yang disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH pada saat dilantik agar menjalankan amanah keumatan secara ikhlas karena maju mundurnya gema wahyu Illahi Al-Quranul Karim di Bumi Langkat jadi bagian terbesar tanggung jawab pengurus.

Demikian kiranya dimaknai para pengurus sehingga menggelar rapat berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Rabu (5/3), menyusun program kerja yang diprioritaskan untuk Tahun 2015 dan persiapan menghadapi even MTQN Tingkat Provinsi di Kota Binjai beberapa bulan ke depan.

“Kita bangun komunikasi kepada semua pihak, termasuk dunia usaha sehingga perhatian dan kesejahteraan para qori-qoriah dapat dilakukan bersama,”ujar Sekretaris Umum LPTQ H Syahrizal SSos MSi, mengulang pesan yang disampaikan Bupati H Ngogesa pada waktu pembukaan MTQ beberpa waktu lalu di

Kecamatan Secanggang.

Senada dengan hal itu, H Syaiful Abdi SH SE MPd, Ketua Bidang Litbang mengatakan, akan mencoba mengusulkan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Quran masuk program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Langkat ataupun ikut membantu.

“Ini tanggung jawab kita semua, tidak ada salahnya saling membantu demi tegak dan kukuhnya Langkat sebagai bumi religius, tentunya dengan santun dan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kadisnakertrans itu.

Rapat yang dihadiri Ketua I Kakan Kemenag Drs HT Darmansyah, Ketua III Ka BPKAD H Syahrizal SE, Ketua Bidang Pembinaan Buya HA Mahfudz, Ketua Bidang Usaha Dana Dra Muliani S, dan sejumlah pengurus lainnya ini menyimpulkan untuk sesegera mungkin melakukan penyusunan program kerja efektif dan efesien menyangkut hal-hal "urgent" dan mendasar.

(JUL)

KNPI merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang solid dan kuat,” ungkapnya.

Apalagi, kata sekda, KNPI merupakan salah satu organisasi kepemudaan modern yang sangat prospektif dan dinahkodai dengan infrastruktur organisasi yang dianggap sudah sudah terkonsolidasi dengan baik sampai ke akar rumput.

Dengan demikian KNPI akan menjadi pelopor pelaksanaan pesta demokrasi mensukseskan penyelenggaraan peta demokrasi yang semakin baik dan berkualitas.

Sebelum mengakhiri sambutannya, tak lupa sekada mengingatkan bahwa para pemuda adalah sebagai garda terdepan dalam mensukseskan Pemilu 2014. Dia berharap melalui kegiatan ini para pemuda dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat, bahwa sangat penting untuk ikut memilih pada pemilu dan jangan sampai golput. Karena itulah dia mengatakan, Pemko Medan sangat mengapresiasi para pemuda yang mengikuti sosialisasi ini.

Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kota Medan Cheko Wakhda Ritonga SH selaku ketua panitia penyelenggara sosia-

lisasi mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan ini digelar untuk memberikan informasi dan pemahanan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Kota Medan agar berjalan dengan lancar dan sukses.

“Melalui kegiatan ini kita harapkan partisipasi masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara untuk mempergunakan hak pilihnya semakin meningkat,” jelas Cheko.

Selanjutnya, ungkap Cheko, kegiatan ini dihadiri 200 peserta yang berasal dari unsur pemuda. Setelah itu dilanjutkan dengan sosialisasi kepada pemilih pemula, Kamis (6/ 3) dan Jumat (7/3). Sebagai narasumber dihadirkan unsur dari KPU Kota Medan, Panwaslu Kota Medan, Kapolresta Medan dan Badan kesbangpol Linmas Kota Medan.

Acara sosialisasi ini turut dihadiri Kapolresta Medan diwakili Kanit Polman S Manulang, Ketua KPU Kota Medan Yeni Chairiah Rambe, Ketua Panwaslu Kota Medan Teguh Satya Wira, Kadis Kominfo Kota Medan Drs Darusalam Pohan, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan serta seluruh peserta sosialisasi. (VIN)

Pemkab Langkat Siap Sukseskan Pileg STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menerima audiensi Pengurus KPU Langkat yang diketuai oleh Adina Sarah, didampingi anggotanya Agus Haripin, M Khair, Sopian Sitepu, TM Benyamin, dan Sekretaris KPU Rabihan SH, di rumah dinas Bupati, Senin (3/3).

“Selamat atas dilantiknya KPU Langkat yang baru,” ujar Ngogesa yang didampingi Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin, Kaban Kesbangpolimnas Syafullah, dan Kabag Humas Rizal Gunawan Gultom, mengawali pembicaraan.

H Ngogesa mengatakan bahwa Pemkab Langkat siap bekerja sama dan saling bekoordinasi untuk menyukseskan KPU Langkat dalam melaksanakan program-programnya, terutama dalam menjelang di-

selenggarakannya Pileg 9 Maret mendatang. “Tentang alat peraga kampanye (APK) diharapkan KPU untuk tetap berkoordinasi dengan Panwaslu dan Pemkab Langkat melalui Satpol PP siap untuk membantu penertiban APK tersebut,” kata Bupati Langkat tersebut mengingatkan.

Sebelumnya Ketua KPU Langkat Adina Sarah mengatakan bahwa dalam menyambut persiapan pileg mendatang, KPU Langkat akan melaksanakan terlebih dahulu kegiatan karnaval pemilu damai.

KPU Langkat dalam hal ini memohon bantuan dan kerjasama dari Pemkab Langkat agar pelaksanaan karnaval damai nanti berjalan dengan aman dan tertib.

(JUL)

FOTO BERSAMA - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH diabadikan bersama pengurus KPU Langkat yang baru di rumah dinas bupati, Senin (3/3).

Gubsu: Pelaksanaan MTQ tidak Hanya Seremonial MEDAN - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilatil Quran (MTQ) ke-47 Tingkat Medan yang digelar di Kompleks Musa Land Jalan Gaperta Medan, Senin (3/3). Dalam acara pembukaan yang dihadiri ribuan pengunjung dari seluruh penjuru Kota Medan ini, Gatot yang turut didampingi Pelaksana Tugas Walikota berharap agar pelaksanaan MTQ tidak hanya seremonial semata tetapi dapat menjadi inspirasi dan petunjuk bagi umat manusia.

Menurut Gatot, pelaksanaan MTQ punya makna yang cukup strategis. Apalagi Pemko Medan telah mendeklarasikan visi dan misinya ingin menjadikan Medan sebagai kota metropolitan yang religius, berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera. Selain itu Gatot juga berharap agar Medan juga menjadi inisiator, tidak hanya sebagai kota metropolitan tapi juga megapolitan.

“Hal ini dikuatkan dengan ditetapkan Medan, Binjai, Deliserdang dan Tanah Karo (Mebidangro) oleh pemerintah pusat menjadi kawasan strategis. Untuk itulah saya menilai pelaksanaan MTQ ini pu-

nya korelasi yang kuat guna mewujudkan visi dan misi Kota Medan tersebut,” kata Gatot.

Kemudian Gatot berharap agar MTQ ini dijadikan momentum sekaligus spirit dalam menjalankan pemerintahan. Dikatakannya, Al Quran akan memiliki makna jika difahami semua petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan demikian Al Quran akan menjadi petunjuk umat manusia,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dalam sambutannya mengatakan, sebagai kitab suci yang diturunkan untuk menjadi tuntunan dan pegangan bagi umat manusia agar memperoleh kebahagian dunia dan akhirat, Al Quran juga merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Semakin didalami isinya, maka semakin diyakini akan kebenarannya.

Selain itu, kata Eldin, isi dan kandungan Al Quran juga merupakan pedoman hidup guna membangun kehidupan sosial yang baik dan martabat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu mantan Sekda Kota Medan ini mengajak semua agar setiap ke-

luarga lebih tekun, lebih gemar membaca dan menghayati kalam Ilahi. Serta mendalami isinya sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

“Membaca Al Quran seharusnya dipandang sebagai kebutuhan pokok bagi setiap Muslim. Saya yakin melalui pemahaman dan penghayatan yang utuh terhadap nilainilai universal Al Quran, kita akan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan yang lebih besar dalam membangun Kota Medan yang kita cintai ini,” kata Eldin.

Selanjutnya Eldin pun berkeyakinan, melalui pemahaman isi kandungan Al Quran akan bisa mengedepankan rasa persaudaraan sekaligus menjauhi kekerasan. Ajaran Al Quran menolak kebencian dan fitnah. Kemudian menganjurkan semua untuk menjaga persatuan, kebersamaan dan ukhuwah.

“Dengan mengedepankan nilainilai luhur yang terdapat dalam Al Quran, Insya Allah kita dapat mewujudkan sikap-sikap toleransi, solidaritas dan kebersamaan yang tinggi di antara segenap umat beragama di Kota Medan,” ungkapnya.

Terkait dengan pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan tahun ini,

Eldin menilai sebagai sebuah wahana dalam memacu pengembangan tilawah, hafalan serya pendalaman isi Al Quran di tengah-tengah Kaum Muslimin. Melalui kegiatan sosial religius yang syarat dengan Syiar Islam ini, dia berharap dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya di tengahtengah masyarakat.

“Untuk itu diperlukan kerja keras, partisipasi dan tanggung jawab kita semua secara bersinergi dengan pemerintah kota, agar penyelenggaraan MTQ ini memberikan pengaruh positif nyata dalam mengembangkan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang,” harapnya.

Kepada seluruh qari dan qariah terbaik dari seluruh kecamatan yang mengikuti MTQ ini, Eldin ingin keikutsertaan mereka dapat membawa manfaat dan maslahat dalam upaya mengaktualisasikan ajaran dan kandungan Al Quran secara damai di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan kepada panitia dan semua pihak yang mendukung pelaksaan MTQ ini, Eldin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesarbesarnya. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

KRIMINAL

Perintah Plt Wali Kota Medan:

Seluruh Bangunan di Atas Parit Harus Dibongkar MEDAN - Guna mencegah terjadinya genangan air di kawasan Jalan Pembangunan/Jalan Dr Mansyur Medan, Pemko Medan melalui Dinas Bina Marga Kota Medan melakukan pengorekan parit besar yang membelah kawasan tersebut, Selasa (5/3).

Selain melakukan pengorekan, belasan petugas Satpol PP juga membongkar bangunan yang diduga akan dijadikan tempat usaha karena didirikan di atas permukaan parit kehadiran tersebut.

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi memimpin langsung proses pengorekan dan pembongkaran tersebut. Untuk mendukung proses pengorekan, Dinas Bina Marga menurunkan alat berat jenis backhoe 2 unit dan schopel 1 unit serta sejumlah truk guna mengangkut sampah maupun lumpur hasil pengorekan dari parit besar.

Sedangkan bagian yang sulit dijangkau backhoe seperti di bawah jembatan yang menghubungkan rumah warga dengan Jalan Pembangunan, Dinas Bina

DPO Polres Nisel Lulus CPNS Kategori II NISEL - Oknum guru honorer SMA Negeri I Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Hardiono Halawa alias Ama Nanda yang juga anak kandung dari Kepala SMAN 1 Lolowau yang melakukan penganiayaan Hardika Giawa pada tanggal 31 Oktober 2013 lalu ternyata lulus CPNS Tahun 2013 Kategori II. Ama Nanda dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori II sebagaimana pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS 2013.

Kalebi Giawa, orangtua Hardika Giawa yang dikonfirmasi KPK Pos, mengatakan dengan keluarnya pengumuman CPNS Kategori II tersebut, maka dapat diprediksi tersangka yang sudah melarikan diri ke luar kepulauan Nias ini akan segera kembali ke kampung halamannya mengurus administrasi kelulusannya sebagai CPNS. Tentu saja hal ini menjadi momen kepada aparat penegak hukum untuk menciduk Hardiono Halawa dalam waktu dekat ini.

Foliaro Giawa sangat berterima kasih kepada Kapolsek Lolowa’u dan jajarannya yang telah mengusut secara serius kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 1 Lolowa’u tersebut apalagi dengan kejadian tersebut masa depan Herdika Giawa putus di tengah jalan.

Kejadian tersebut berawal dari kegiatan gotong royong dilaksanakan di lingkungan sekolah. Pelaku saat itu secara membabi buta, tanpa basa basi meninju sekuat tenaganya dahi, telinga dan muka korban bertubi-tubi. Peristiwa penganiayaan ini disaksikan Kiki Rizki Ananda Buulolo, Novita Novriati Giawa, Tunjangi Buulolo. "Spontan saya jatuh pingsan dan dari telinga saya keluar darah segar membasahi baju seragam sekolah," ucap korban.

Orangtua korban Kalebi Giawa langsung membawa anaknya berobat ke Puskesmas Lolowa’u. Pada saat itu dokter yang merawat korban sempat mengatakan bahwa luka yang dialami korban cukup parah sehingga dokter mengatakan untuk pengobatan luka dibagian dalam tidak bisa dijaminnya karena alat spesialis belum dimiliki Puskesmas Lolowa’u.

Upaya yang dilakukan Polsek Lolowau yakni sudah memanggil beberapa kali tersangka sebagaimana surat panggilan kepada tersangka Hardiono Halawa. Yakni surat panggilan pertama dengan surat bernomor : S.Pgl/384/XI/2013/reskrim demikian juga surat panggilan kedua tanggal 9 Januari 2014 Nomor : B/ 03/I/2014 Reskrim, namun tersangka menolak untuk hadir.

Kapolsek Lolowa’u, AKP Des R Jaya Hia SE dalam kasus ini telah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan/ penyelidikan tanggal 21 November 2013 Nomor : B/82/XI/2013/Reskrim. Akibat perbuatan tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 1 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subs pasal 351 KUHP Pidana.

Herdika Giawa siswa SMA Negeri 1 Lolowa’u Kabupaten Nias Selatan semenjak dianiaya oleh gurunya sudah tak bersekolah lagi. (YAGI)

Marga pun menurunkan belasan pekerjanya untuk melakukan pengorekan secara manual dengan menggunakan cangkul. Tak lama setelah pengorekan dilakukan, air di parit besar pun perlahan-lahan mulai mengalir.

Karena itulah Eldin berkomitmen agar pengorekan seperti ini akan terus dilakukan secara rutin sehingga seluruh drainase yang ada di Kota Medan. Selain merawat drainsase yang ada, juga dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya genangan air. Mantan Sekda Kota Medan ini yakin, jika drainase dalam dan tidak tersumbat otomatis akan meminimlisir terjadinya genangan air.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, setelah dilakukan pengorekan ini, diminta agar secara rutin membersihkannya dengan cara bergotong royong yang diprakarsai oleh kepala lingkungan, lurah dan camat. Kita harapkan masyarakat dengan penuh keikhlasan melakukannya, sebab jika drainase tersumbat tentunya masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Untuk itulah kita awali pengorekan ini guna memotivasi masyarakat meneruskannya,” kata Eldin.

Selain memimpin langsung pengorekan, Eldin yang turut didam-

BONGKAR - Plt Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi memimpin langsung proses pengorekan drainase yang tumpat. (KPK POS/VIN) pingi Kadis Bina Marga Khairul atas permukaan parit besar di- parit besar.

Setelah memberi penjelaskan Syahnan, Kadis Perhubungan Ren- bongkar. Selain melanggar peratuward Parapat, Kadis Tata Ruang dan ran yang berlaku, kehadiran ba- kepada pemilik bangunan, belasan Tata Bangunan Ir Syampurno Po- ngunan yang berbahan dasar papan petugas Satpol PP melakukan han juga mengistruksikan agar dan seng itu dikhawatirkan akan pembongkaran. Selanjutnya Eldin bangunan yang baru dibangun di memicu terjadinya penyumbatan memerintahkan kepada Camat

Ibu Rumah Tangga Tertangkap Tangan Simpan Sabu STABAT - Sudarni alias Gordon (42) warga Dusun XV Kita Bersama Desa Halban, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian menyimpan barang haram narkotika jenis sabu, dari kediamanya.

Informasi yang berhasil dihimpun, menyebutkan sebelum mengamankan pelaku personil kepolisian sektor Besitang menerima informasi dari warga sekitar yang menyatakan pelaku kerap menjajakan narkoba jenis sabu, dan ternyata kediaman pelaku memang selama ini jadi incaran polsek Besitang dan merupakan target operasi.

Setibanya personil di TKP, mereka melihat ada orang yang keluar masuk dari kediaman pelaku yang mana bagian depan rumah pelaku berdiri satu unit kios, nah tak mau ketinggalan personilpun langsung menerobos ke kios milik pelaku.

Seketika itu juga personil melihat pelaku secara sembunyi-sembunyi melemparkan bungkusan berupa plastik kecil. Ketika diperiksa ternyata plastik tersebut berisikan barang haram narkotika jenis sabu.

Lalu personil melakukan penggeledahan lebih intensif lagi ke sekitar ruangan kios pelaku. Personil kembali memperoleh tujuh paket sabu

Dua Supir Kompak Nyabu LANGKAT - Ridwan alias Dwan (35) bersama dengan Irwansyah alias Iwan (40) keduanya warga Dusun I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat tertangkap tangan oleh petugas kepolisian saat hendak mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di kediaman Ridwan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum kedua pelaku diamankan, personil kepolisian ada menerima informasi dari warga yang menyebutkan jika dikediaman Ridwan diduga keras kerap dijadikan lokasi pesta narkoba.

Informasi tersebut langsung dilakukan tindak lanjut oleh personil kepolisian, dengan menyaru sebagai warga sipil personil melakukan pengintaian dikediaman Ridwan, berselang sekitar satu jam kemudian personil langsung mela-

kukan pengerebekan dikediaman Ridwan.

Dari dalam rumah tersebut personil mendapati dua lelaki sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Kedua pelaku yang keseharianya sebagai supir lepas tersebut, tak dapat berdalih lagi, karena bersamaan dengan itu personil menemukan barang bukti kejahatan yang mereka lakoni, berupa 1 bungkus kecil berisi sabu, satu set botol bong, dua buah mancis, satu buah kaca pirex, dan satu unit sekop untuk sabu.

Tanpa mengulur waktu lagi kedua pelaku bersama barang bukti langsung digelandang kemarkas komando guna proses hokum lebih lanjut, sementara waktu kedua supir tersebut harus mendekam di balik jeruji tahanan Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

(JUL)

yang dibungkus plastik putih dan disimpan dalam kotak botol air mineral, dan bagian atasnya sengaja diletakan sampah jualan untuk mengelabui petugas.

Berdasarkan pengakuan pelaku dihadapan petugas, barang haram tersebut bukan kepunyaanya, melainkan titipan dari temannya yang berdomisili di sekitar perbatasan Kabupaten Langkat dan Aceh Tamiang. Sabu tersebut diperjual belikan, satu paketnya dihargai sekitar Rp100,000. Pelaku pun hanya manut saja ketika digelandang ke markas komando guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. (JUL)

Lagi Asyik 'Eah Ouh' Digerebek Warga LANGSA - Penggerebekan pasangan selingkuh yang terjadi Sabtu malam lalu, di Desa Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat, berakhir dengan perceraian.

Menurut informasi geuchik Desa Gampong Lhok Banie Tgk.M.Nasir, penggerebekan itu terjadi berawal dari seringnya masyarakat melihat FT (pasangan selingkuh SF), datang ke rumah SF yang berada di Lr.Sejati.

M.Nasir mengatakan, waktu penggerebekan itu dia tidak berada ditempat, karena lagi ada urusan keluarga imbuhnya.

Kadis SI Kota Langsa Drs.Ibrahim Latief MM, saat dijumpai di kantornya, Senin mengatakan, Dinas Syari’at Islam setelah mendapat informasi langsung turun ke TKP. "Saya perintahkan Danton Irmansyah, tapi kedua pelaku khalwat tersebut sudah digelandang ke Polsek Langsa Barat," ujarnya.

Walau demikian, sipelaku khalwat itu juga tidak luput dari bogem mentah warga yang merasa kesal terhadap ulah kedua pasangan selingkuh yang berstatus istri dan suami orang itu.

Lebih lanjut Ibrahim menerangkan, pihaknya tidak bisa menahan kedua pasangan Eah Ouh tersebut melebihi 24 jam, karena tugas mereka hanya membuat perdamaian. (BSO)

Medan Selayang Zul F Ahmadi untuk segera menyurati warga lainnya yang mendirikan bangunan di atas pemukaan parit besar supaya melakukan pembongkaran sendiri.

“Apabila surat peringatan ini tidak ditanggapi, maka kita akan lakukan pembongkaran seperti ini,” jelasnya.

Selain Camat Medan Baru, Eldin juga menegur Kadis Kebersihan Pardamean Siregar. Teguran ini terkait dengan banyaknya sampah dedaunan dari pohonpohon yang ada di pulau Jalan Dr Mansyur, persisnya depan Universitas Sumatera Utara. “Mengapa ini tidak dibersihkan? Jorok kali jalan ini jadinya. Kalaupun dibersihkan, jangan hanya jalannya saja, sampah daun-daunan yang ada di pulau jalan itu juga harus dibersihakn supaya kawasan ini terlihat lebih besar lagi,” tegur Eldin kepada Kadis Kebersihan.

Baik Camat Medan Baru dan Kadis Kebersihan hanya bisa mengatakan, “Siap Pak!” Selanjutnya Eldin pun menginstruksikan kepada kedua pejabatnya itu untuk segera menindaklanjuti semua temuan di lapangan tersebut.

Setelah itu keduanya diperintahkan supaya melakukan pengawasan secara rutin. (VIN)

Bangunan Bermasalah di Glugur Darat I Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRBB) Kota Medan membongkar bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Mustafa Gang VIII, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Senin (3/3).

Selain melanggar roilen, pembongkaran juga dilakukan lantaran pemilik bangun berlantai 2½ tingkat tersebut melanggar gang kebakaran dan membangun septitank yang tidak sesuai dengan gambar bangunan yang dikeluarkan Pemko Medan.

Pembongkaran dipimpin Kasi Pengawasan Dinas TRTB Kota Medan Darwin. Kondisi bangunan berjumlah 22 unit dengan ukuran lebih kurang 4 x 12,50 meter sudah hampir rampung dan tinggal finishing. Malah ketika puluhan Dinas TRTB datang bersama sejumlah pegawai instansi terkait serta aparat Polsek dan Koramil setempat tiba di lokasi, salah seorang calon pembeli tengah-tengah melihat salah satu rumah tempat tinggal tersebut.

Darwin menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan karena bangunan terbukti melanggar roilen Gang VIII. Untuk sebelah utara, lebih kurang 1 meter dan sebelah selatan lebih kurang 1,8 meter.

Selain itu, kata Darwin lagi, pemilik bangunan juga melanggar gang kebakaran lebih kurang 3 meter.“Sudah itu membangun septitank yang tidak sesuai dengan gambar bangunan yang dikeluarkan Pemko Medan dan Surat Izin mendirikan Bangunan (SIMB) No.648/599.K tanggal 25 April 2011,” kata Darwin.

Sebelum melakukan pembongkaran, Darwin pun mengaku pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan. Itu sebabnya seorang pria etnis Tionghoa yang diduga sebagai pengawas bangunan tidak berupaya untuk menghalang-halangi pembongkaran. Dia hanya memfoto pada saat tim terpadu melakukan pembongkaran menggunakan handphone miliknya.

Usai melakukan pembongkaran, Darwin minta kepada pria yang diduga pengawas bangunan agar segera merevisi izin. “Sebelum revisi izin keluar, dinding yang kami bongkar ini tidak boleh diperbaiki. Untuk itu bangunan ini akan terus kami awasi. Jika ini tidak dipenuhi, kami akan datang untuk membongkar kembali!” tegasnya. (VIN)

Soal Pukat Apung, Diskanla Sergai Gelar Mediasi SERGAI - Terkait maraknya konflik nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) terkait maraknya penggunaan alat tangkap untuk melaut, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sergai mengambil sikap dengan menggelar mediasi bersama dengan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas), Lembaga Penertiban Pengawasan Laut (LPPL) Kab Serdang Bedagai, Satpol Air, Danlantamal I Belawan, KPLP, Asosiasi Pukat Apung/Labuh Tanjung Balai di Aula Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Serdang Bedagai, Rabu (5/3).

Turut hadir Kadis Perikanan dan Kelautan Ir HM Ramlan Matondang MSc, Kabid Alat Tangkap T. Tarigan, Kabid Pengawasan dan SDM Sri Wahyuni Pancasilawati SP, Kasat Pol Air diwakili Kanit Gakkum Suhendro, KPLP Sitompul, Danlantamal I Belawan Serka Silaban,

Pokmaswas Pantai Cermin Zainal, Ketua LPPL Kab Sergai Eldiansyah, alias Adul didampingi Sekretaris M. Yusuf alias Nolink, Ketua Assosiasi Pukat Apung Yayasan Nelayan Bersatu Tanjung Balai, Makmur.

Kadis Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sergai dalam pertemuan ini menyampaikan, bahwa pertemuan ini bertujuan guna mencari solusi tentang permasalahan nelayan tradisional di Sergai dengan nelayan mengguna-

kan pukat apung/labuh. Selama ini pukat apung atau pukat labuh ini tidak ada di Serdang Bedagai yang ada hanya di Belawan, Tanjung Balai, Bagan Asahan. Mediasi ini dilakukan guna tidak terjadi konflik horizontal di antara nelayan, sehingga perlu ada kesepakatan khususnya terhadap jalur tangkap pukat apung atau pukat labuh. “Bagaimana kita bisa memanfaatkan laut dengan baik supaya tidak ada masalah, karena laut tidak bisa dibatasi, sebab laut di Indonesia menjadi alat pemersatu,” pungkasnya.

Kasat Pol Air IPTU Afrizal diwakili Kanit Gakkum Suhendro menyampaikan bahwa keberadaan pukat apung atau pukat labuh tidak dilarang beroperasi.

Karena pukat apung atau pukat labuh ini telah diatur dalam beroperasinya. Namun, dalam beroperasi pukat apung ini boleh menangkap di jalur tangkap IB

dengan jarak 2 sampai 4 Mil. "Kalau pukat apung menangkap di jalur IA itu pastinya ditangkap dan diproses dengan denda Rp200 juta”, terangnya.

Sementara pihak Asosiasi Pukat Apung atau Pukat Labuh Tanjung Balai Makmur dengan singkat mengatakan, pihaknya menyetujui dan sepakat apabila alat tangkap pukat apung atau pukat labuh itu menangkap ikan bukan dijalurnya.

Sebelumnya, Ketua LPPL Sergai Eldiansyah alias Adul didampingi Sekretaris M. Yusuf menyampaikan bahwa, permasalahan ini muncul diakibatkan jalur tangkap yang sering dimasuki nelayan pukat apung itu dijalur nelayan tradisional. "Saat melaut pukat apung kerap bergerombol, sehingga menyulitkan nelayan tradisional untuk menangkap ikan," ungkapnya.

(ARM)

11

KPK POS E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

KRIMINAL

Pasca Penembakan Kader PNA

Saksi Ditodongkan Pistol

Polda Aceh Mulai Razia Senpi

Lurah Pasar G Sitoli Ditahan

BANDA ACEH – Kapolda Aceh, Brigjen Pol Husein Hamidi mangatakan, pasca penembakan yang menewaskan Faisal (40), caleg DPRK Aceh Selatan dari Partai Nasional Aceh (PNA) di kawasan Gunong Seumancang, Desa Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan, Minggu (2/3) sekitar pukul 21.00 WIB, polisi merazia senjata api (senpil) illegal guna mengungkap pelaku penembakan itu.

“Razia senjata api secara menyeluruh di Aceh memang sudah kita rencanakan, tetapi belum dilakukan, melainkan nanti menjelang pemilu. Begitu pun saat ini sedang dilakukan razia senpi, terutama disekitar Aceh Selatan untuk mengungkap pelaku penembakan Faisal,” kata Brigjen Husein seusai upacara farawel parade Kapolda Aceh dari Irjen Pol Herman Effendi kepada Brigjen Pol Husein Hamidi di Mapolda Aceh, Selasa.

Menurut Kapolda Aceh, untuk menggusut kasus ini, tim dari polda Aceh juga sudah turun ke Aceh Selatan untuk mengback-up Polres setempat. Selain itu, Polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah saksi dan barang bukti terkait perkara itu. Sedangkan secara menyeluruh, Kapolda menegaskan 2/3

Husein Hamidi atau 9.000 lebih personel jajaran Polda Aceh sudah siap mengamankan tahap demi tahap pemilu hingga selesai nanti, bahkan ke daerah yang dinilai rawan akan ditambah dengan pasukan yang selama ini di Mapolda Aceh.

“Namun kita berharap jangan ada lagi kekerasan jelang pemilu, apalagi deklarasi pemilu damai sudah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di beberapa Kabupaten/kota di Aceh, sehingga ketika pemilu nanti, masyarakat dapat memilih sesuai hati nuraninya. Jika kekerasan itu masih tetap ada, saya memerintahkan untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Brigjen Pol Husein Hamidi. (YAN)

Di LP Lhokseumawe

4 Napi Kabur, 5 Sipir Diperiksa LHOKSEUMAWE – Tim Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Lhokseumawe, Selasa (4/3) memeriksa lima sipir yang bertugas pada malam kaburnya empat narapidana (napi) di LP itu. Tujuannya, untuk menyekidiki apakah sipir terlibat dalam kasus tersebut atau tidak. Untuk diketahui, empat napi di LP itu, Senin (3/ 3) sekitar pukul 05.30 WIB kabur setelah memanjat tembok LP tersebut.

Dua dari lima sipir yang diperiksa itu adalah petugas penjaga pintu utama (P2U), yaitu Firman dan Putra Fajar. Sedangkan sipir yang yang bertugas di dalam LP adalah Karimuddin, Puja Pratama dan Muhammad Sadli.

“Keempat napi itu ber-

hasil kabur karena kelemahan petugas, bukan karena faktor lain. Namun, kita akan memeriksa sipir yang bertugas malam itu. Jika memang mareka terlibat, akan terbukti nanti,” kata Kepala LP Kelas IIA Lhokseumawe, Lisa Beta Hardianto kepada wartawan.

Dikatakan, kain yang digunakan napi untuk turun dari atas bangunan telah diserahkan ke polisi untuk bukti penyelidikan lebih lanjut.

Faktor lain yang memudahkan napi kabur, tambah Lisa, karena bangunan LP tersebut belum direhap. “Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan napi kabur karena membayar petugas,” ungkap Lisa Beta. (YAN)

Pembuatan SIM C di Langkat Mahal

STABAT - Harapan warga Langkat untuk memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi)) kini sepertinya jauh dari harapan.

Pasalnya, harga pembuatan SIM yang diterapkan di Satlantas Langkat terlalu memberatkan warga. Bahkan terkesan dipersulit, dan pungli (pungutan liar) masih berjalan lancar di jajaran Kantor Polisi Satuan lalulintas (Satlantas) Kabupaten Langkat.

Salah satunya dari iyuran pembuatan sim C baru yang seharus ditebus masyarakat sebesar Rp100.000, ternyata di kesatuan tersebut mematok biaya pembuatan Sim C baru sebesar Rp255.000 sampai Rp300.000 perorang.

Padahal di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 50 Tahun 2010, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku kepada kepolisian negara republik Indonesia disebutkan, bahwa besaran penerbitan untuk pembuatan SIM C baru sebesar Rp100.000/ Sim, dan biaya perpajangan penerbitan Sim C hanya dikenakan biaya Rp75.000 per SIM. Ternyata di Satlantas Kabupaten Langkat tersebut, mematokkan harga untuk penerbitan/pembuatan Sim C baru sebesar Rp255.000/ orang.

“Kamis (27/2) saya buat sim C di Satlantas Langkat dimintai biaya sebesar Rp255.

000," kata WS warga Asal kecamatan Secanggang, yang didampingi keluarganya Jul, Jum’at, di Stabat.

Dibeberkan Jul, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp255.000 tersebut meliputi, biaya untuk penyetoran uang ke Bank dari pembutan sim C baru tersebut sebesar Rp100.000. Kemudian biaya komando yang disetorkan kebagian Baur Sim sebesar Rp155.000, ucap Jul. “Kami tidak tau untuk apa uang komando sebesar Rp155.000 dikutif lagi kepada kami, padahal di peraturan pemerintah RI Nomor 50 tahun 2010 menyebutkan, besaran untuk pembuatan Sim C baru hanya dikenakan tarif sebesar Rp100.000,” beber Jul lagi, sembari mengatakan, pihaknya juga mengeluarkan biaya untuk penerbitan keterangan berbadan sehat sebesar Rp15.000 dari pihak Puskesmas.

Kasat Lantas Langkat AKP Effendi Sirait, ketika di komfirmasi melalui SMS (pesan singkat), enggan berkomentar panjang membalas terkait adanya kutipan uang komando sebesar Rp155.000. (JUL)

G SITOLI - Penangkapan terhadap Oknum Lurah Pasar Kota Gunungsitoli, WG pada Minggu (2/3) sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Ampera Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli persis di lokasi kandang ayam milik WG terkesan dikondisikan oleh oknum petugas dari Polres Nias.

Agusman Waruwu

Menurut penuturan WG kepada wartawan di Polres Nias mengatakan, pada saat kejadian ia sedang mengetes ayam piaraannya yang ada di dalam kandang karena ada orang dari Lahewa yang hendak membeli ayamnya.

Dikatakan, setelah selesai mengetes ayam, lalu dikembalikan lagi ayam itu ke dalam kandang, dan tidak lama kemudian datang oknum petugas dari Polres Nias yang berjumlah 5 orang langsung menggrebek Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Setelah itu kelima oknum petugas dari Polres Nias ini membawa WG bersama rekannya Fa’ahakhododo Mendrofa, Marinus dan Kenjiro berikut tiga ekor ayam. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dua orang dilepaskan, yakni Fa’ahakhododo Mendrofa dan Kenjiro dengan status wajib lapor. Sedangkan Lurah Pasar Gunungsitoli, WG dan Marinus ditahan, Senin (3/3).

Salah seorang yang ditangkap bernama Fa’ahakdodo Mendrofa alias Ama Moses warga Kelurahan Pasar Gunungsitoli kepada Wartawan, Selasa (4/3), mengaku bahwa pada saat ia diperiksa di Unit Reskrim Polres Nias merasa diancam dan dipukuli oleh petugas dengan menggunakan palu agar ia mengakui bahwa mereka telah melakukan judi sabung ayam. "Biar bagaimanapun saya

tetap tidak mengakuinya," ujar Fa’ahakhododo sehingga akhirnya ia dilepaskan.

Diduga untuk memperkuat penahanan terhadap lurah pasar Gunungsitoli, polres Nias berupaya mencari salah seorang penonton saat kejadian penangkapan. Maka yang ditemukan adalah Agusman Waruwu alias Ama Niel warga Desa Mudik. Menurut Agusman Waruwu kepada wartawan ia mengaku bahwa pada hari Senin (3/ 3) sekitar pukul 10.30 WIB tibatiba datang mobil mitsubisi kuda yang ditumpangi oleh 3 orang oknum petugas Polres Nias, ia dijemput dari rumahnya disaksikan istrinya, Meli dan seorang tetangga bernama Ama Titin Zendrato.

Menurut Agusman Waruwu, ia lalu dibawa menuju makam pahlawan di Desa Mudik Gunungsitoli dan di atas mobil ia diminta agar menjadi saksi bahwa lurah pasar Gunungsitoli benar telah bertarung sabung ayam dengan taruhan Rp5 juta. "Biar lurah pasar kita tahan," ujar Agusman menirukan ucapan salah seorang petugas kepadanya di atas mobil. Namun karena ia tidak mengakui ajakan oknum petugas lalu ia dipukuli di atas mobil dengan botol air mineral, kemudian kedua belah pipinya ditampar, setelah itu ditodongkan pistol dibagian kepalanya sebelah kanan.

Karena merasa takut dan terancam jiwanya, Agusman Waruwu mengiyakan saja. Dan setelah itu ia dibawa ke unit reskrim polres Nias untuk di BAP-kan, dan Agusman mengaku bahwa BAP yang

Jaksa Banding Vonis Mantan Rektor Unsiyah BANDA ACEH – Tim JPU Kejati Aceh mengajukan banding ke pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Banda Aceh terkait vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh yang menghukum mantan rector Unsiyah Banda Aceh, Prof Darni M Daud dua tahun penjara karena tak mampu mempertanggungjawabkan management fee Rp 322.400.000 dari beasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) dan beasiswa program calon gurdacil 20092010 di Unsiyah.

JPU juga banding menanggapi vonis majelis hakim yang sama masing – masing 18 bulan penjara terhap mantan Dekan FKIP Unsiyah, Prof Yusuf Aziz dan mantan kepala Urusan Keuangan Program Cagurdacil, Mukhlis karena tak mampu mempertanggungjawabkan Rp1,8 miliar beasiswa Calon Guru Daerah Teerpencil (Cagurdacil) itu.

“Perwakilan tim jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara Pak Darni dan Pak Yusuf yang di gabung satu berkas dengan perkara Pak Mukhlis sudah mendaftar banding melalui PN Tipikor Banda Aceh, Senin 3 maret 2014. Banding itu mareka lakukan karena tak terima putusan PN Tipikor,” kata Ketua

Panmud Tipikor PN Tipikor Banda Aceh, Samuin SH. Sedangkan terdakwa atau pengacaranya, kata Samuin, belum mendaftar banding dan batas akhir mas pikir – pikir untuk banding adalah kamis (6/ 3) atau tujuh hari masa pikir – pikir sejak putusan itu, Kamis (27/2) lalu.

Vonis tiga terdakwa pada siding sebelumnya tim JPU menuntut terdakwa Darni delapan tahun penjara, denda Rp300 juta, atau bisa diganti kurungan tambahan (subside) enam bulan, serta harus membayar uang pemgganti sesuai beasiswa yang di tarik Rp1.799.

347.500.

Sedangkan majelis hakim menghukum Darni dua tahun penjara dikurangi masa penahan denda Rp 50 juta, subside dua bulan kurungan, serta harus membayang uang pengganti Rp322.

400.000 sesuai jumlah management fee yang tak bisa dia pertanggungjawabkan.

Adapun terdakwa Yusuf dan Mukhlis awalnya di tuntut masing – masing 18 bulan penjara, dikurangi masa penahanan, dan denda masing – masing Rp 50 juta, tanpa di bebankan lagi membayar uang pengganti. (YAN)

ditandatanganinya tersebut tidak tahu isinya karena ia memang buta huruf. "Selain itu, ia juga mengaku bahwa telah menandatangani surat di atas meterai Rp6000 tanpa mengerti apa isinya, karena saya tidak bisa membaca," ujarnya.

Usai diperiksa, Agusman Waruwu diantar pulang ke rumah dan ketika sudah tiba di rumahnya, oknum petugas minta maaf karena sudah terdorong memukuli, sambil memberikan uang kepada 2 lembar pecahan Rp50 ribu sebagai uang makan.

Agusman mengaku bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oknum petugas dari Polres Nias terhadap dirinya telah dilaporkan ke Propam Polres Nias, Senin (3/3) malam dan telah di visum di RSUD Gunungsitoli. Dan akibat kejadian tersebut ia mengalami trauma dan tubuhnya lagi sakit deman, apalagi ia seorang penyandang cacat (hanya berjalan dengan kedua tangannya-red).

Kapolres Nias AKBP Juliat Permadi yang dihubungi wartawan di kantin Polres Nias, Selasa (4/3), mengatakan siapapun dia yang bersalah akan kita proses secara hukum. "Termasuk bawahan yang melanggar disiplin akan kita tindak, biarkan proses hukum berjalan," ujarnya. Namun disisi lain kapolres merasa kecewa kepada media karena keberhasilan anggotanya dalam mengungkap kasus kurang terexpos, sedangkan kalau bawahannya yang bersalah banyak wartawan/LSM yang mempertanyakannya. (TIM)

Warga Kota Gunungsitoli Gempar

Janin Bayi Ditemukan di Belakang RSUD Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Sesosok janin bayi tak bernyawa ditemukan warga Kota Gunungsitoli di belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli, Selasa (4/3) sekitar pukul 20.00 WIB. Penemuan janin bayi tersebut sempat menggemparkan warga Kota Gunungsitoli dan pasien yang ada di RSUD Gunungsitoli.

Selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Gunungsitoli melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nias lalu petugas dari Polres Nias melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ditemukan sesosok janin bayi dalam kondisi terbungkus dalam kantung plastik berwarna hitam.

Kemudian oleh petugas dari polres Nias membawa janin bayi prematur tersebut ke ruang instalasi jenazah RSUD Gunungsitoli untuk dilakukan visum. Namun petugas medis belum bisa memberikan keterangan sebelum

mengetahui hasil visum.

Direktur RSUD Gunungsitoli, dr Yulianus Dawolo MKes mengatakan janin tersebut diperkirakan sudah tak bernyawa berkisar 24 jam yang lalu setelah keluar dari rahim ibunya.

Usai melakukan olah TKP petugas dari Polres Nias membawa kantung plastik ke Mapolres Nias untuk bahan penyelidikan lebih lanjut.

Sementara janin bayi pada saat itu ditaruh di ruang mayat RSUD Gunungsitoli.

Sampai berita ini ditulis, kasus penemuan janin bayi tersebut masih dalam tahap penyelidikan namun berbagai sumber menyebutkan janin bayi yang ditemukan di belakang RSUD Gunungsitoli ini diduga hasil hubungan gelap, apalagi di Kota Gunungsitoli saat ini sering terdengar informasi adanya kasus hamilnya gadis hasil hubungan gelap yang akhirnya bunuh diri. (YG)

Metodius Dakhi Korban Main Pukul Oknum Polisi NIAS SELATAN - Lapangan Orurusa kelurahan pasar Teluk Dalam merupakan tempat sarana bermain dan bersantai bagi masyarakat setempat pada siang maupun malam hari, apalagi ditambah fasilitas berjejer lampu hias, membuat warga mampu berlama-lama untuk duduk sambil menikmati suasana.

Metodius Historis Dakhi pelajar SMA Negeri Lima Dharma Caraka Teluk dalam pamit kepada Ibunya yang seorang janda beralamat Jalan Anuleta Teluk Dalam untuk berangkat bersama dua orang temannya. Tujuan mereka hanya sekedar santai di areal Lapangan Orurusa. Sesampai di tempat tujuan, ketiganya duduk duduk santai, Kamis (27/2) pukul 20:00 wib.

Ketika mereka sedang dudukduduk, datang seorang anggota polisi magang Polres Nisel menanyakan kepada Metodius Dakhi; "siapa tadi yang berteriak teriak di sini".

Karena tak tahu siapa yang berteriak Metodius menjawab; "tak tahu pak" Terus didesak dengan pertanyaan yang sama,

Metodius mencoba menghindar ibu korban langsung mendatangi sambil meninggalkan temanMapolres Nisel Jalan pancasila temannya untuk pulang ke No.1 Telukdalam. Sambil menarumah. ngis sang ibu melihat anaknya Sekelompok oknum Polisi tak berdaya akibat pukulan magang terus mengikuti Metopuluhan anggota Polres. Melihat dius sambil berucap; kenapa kau kondisi yang mengenaskan itu, si pergi, sembari menarik tangan ibu dan langsung melarikan Metodius. Tak lama anaknya ke rumah Swasta berselang, Stella Maris Bintang puluhan temanLaut untuk mendatemanya pat perawatan. langsung Malam setelah mengeroyok kejadian ibu korban korban langsung (Metodius mendatangi Kasi Dakhi-red).

Propam JH Pengayom Panjaitan untuk masyarakat melaporkan itu melakumasalah ini, kan pengadengan harapan niayaan agar masalah ini terhadap dapat ditangani.

Metodius di Namun pihak depan warga di Propam tidak melapangan Orurusa nanggapi laporan ibu Metodius Dakhi dan diseret sampai korban. Bahkan Kasi ke Mako Polres Nisel.

Propam JH Panjaitan dengan Saksi mata saat kejadian santai mengatakan, “sama halnya menjelaskan, anggota Polisi Nias anak kamu jatuh dari kamar Selatan itu brutal bagai premamandi kan”. Karena kecewa si ibu nisme. "Mereka memukuli tersebut sambil menangis menuju Metodius secara bergiliran, dua kantor SPKT untuk melapor tangan Metodius dipegang dan dengan NO:STTLP/22/II/2014/ yang lainnya memukul di bagian SPKT “A”/SU/RES-NISEL. yang badan dan perut. Tak puas diterima oleh Brigadir Hendra memukul, mereka injak-injak di W.Manday. lapangan," kata saksi mata.

Kapolres Nias Selatan AKBP Mendengar anaknya jadi Jhon CE Nababan SIK MH korban pemukulan oknum Polisi, kepada beberapa wartawan di

Mapolres membenarkan, bahwa laporan korban telah ditangani oleh Reskrim Polres untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelaku pengeroyokan.

Hingga saat ini korban mendapatkan perawatan di rumah sakit swasta Stella Maris Bintang Laut Teluk Dalam.

Sedang pihak polres terus mengikuti perkembangan kesehatan korban. Setelah sehat polres Nisel akan mengambil keterangan dari pihak korban utuk pengembangan pemeriksaan terhadap para pelaku.

Kapolres menambahkan hukum harus ditegakan. Yang salah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya siapa pun dia hukum sama di mata hukum.

Dalam kesempatan itu Kapolres bersama Waka Polres Nisel membesuk sikorban di Rumah Sakit Swasta Stella Maris, Minggu (2/3) dan menyampaikan kepada pihak keluarga korban setelah sembuh total maka pihak kepolisian akan meminta keterangan sikorban untuk melanjutkan proses hukum.

Pantauan di Rumah Sakit Swasta Stelan Maris keadaan Metodius Historis Dakhi masih terbaring lesu. Tampak membiru di sekitar tubuh bekas pukulan, paha perut dada dan punggung sampai saat ini tak dapat berbicara susah mengeluarkan suara. (TIM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

Polri Ungkap Perdagangan 14.000 Video Porno Anak DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengungkap perdagangan 14.000 video porno online yang di dalamnya terdapat konten yang melibatkan anak-anak atau child pornography online.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, pihaknya sudah menangkap satu orang diduga pelaku bernama Deden Martakusumah (28) yang beralamat di Jalan Haji Akbar Nomor 46, Kelurahan pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung yang ditangkap, Senin (24/2) pagi pukul 03.00 WIB. "Setelah dua hari penyelidikan, kami temukan pelaku. Hasil penyelidikan ini cukup lama karena sulit, kami berupaya dengan melakukan 'undercover' supaya tak ketahuan," katanya.

Selain itu, Arief mengatakan tidak semua orang bisa mengakses situs yang digunakan untuk menjual video porno tersebut karena menggunakan sandi.

"Sehingga, pelaku dengan leluasa menjual gambar porno yang dilakukan anak-anak," katanya.

Dia menyebutkan, ada tiga situs yang digunakan untuk menjual video porno tersebut, namun kini telah diblokir. Arief menjelaskan modus operandi pelaku, yaitu pelaku mengunduh video porno lewat internet yang kemudian diunggah kembali ke tiga situs tersebut.

Untuk mendapatkan video porno tersebut, setiap orang harus mendaftar sesuai paket yang diinginkan dari Rp30.000 hingga Rp800.000.

Pembayaran dilakukan melalui transfer, buktinya dikirim kepada pelaku, kemudian pelanggan diberikan kode belakang nomor ponsel pelanggan tersebut. Barang bukti yang diamankan, di antaranya dua ponsel, satu laptop, satu modem, tiga kartu ATM dan buku tabungan BCA, BRI dan Mandiri.

Arief mengatakan, pelaku sudah beraksi sejak 2012 dan penelusuran tersebut berlangsung delapan bulan.

Pelaku melanggar Pasal 29 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan sanksi hukuman paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar dan Pasal 27 ayat (1) Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi hukuman maksimal delapan tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dia menjelaskan, terhadap kedua pasal tersebut, ditambah satu per tiga dari maksimum ancaman pidana karena pelaku melibatkan anak-anak sebagai dalam tindak kejahatannya. Saat ini, dia mengatakan tengah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua pasal tersebut. (TIM)

Lebih Sulit Usut Video Porno Anak KEPOLISIAN mengaku kesulitan memburu pemeran video pornografi yang diperankan anak-anak. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Arief Sulistyanto, lebih mudah menangkap publik figur seperti musisi Ariel yang video pornonya sempat heboh beberapa waktu lalu, dibanding anak-anak di bawah umur.

"Kemarin sudah ditayangkan, karena yang ada di benak masyarakat yang belum tahu difikirnya seperti gambar bintang film yang sudah ada. Oh ini publik figur, langsung bisa didatangi. Ini mukanya orang tidak terkenal dan mukannya tidak terlihat jelas," ungkap Arief di Mabes Polri, Jumat (28/2).

Kemudian, untuk menelusuri bahasa yang digunakan di dalam video tersebut juga sulit dilacak. "Dari bahasa yang keluar cuma rintihan kesakitan dan kenikmatan, dan ini ada di bahasa manapun. Ini sulit.," tegasnya.

Selain itu, kalau dilihat ada beberapa pemeran yang menggunakan seragam sekolah juga sulit untuk dibuktikan.

"Seragam? Itu memang warna seragam putih abu-abu seperti di Indonesia, tapi apa itu hanya di Indonesia? Itu agak sulit dibuktikan," sambungnya.

Arief menambahkan, sulitnya memburu pemeran karena memang bukan orang terkenal. Sehingga harus benarbenar diperiksa secara intensif.

"Kita pelajari sekarang intensifkan pemeriksaan digital forensik, langkah lanjutnya, kami memblokir situs itu dengan kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan operator," terangnya.

Dia juga sedang mengkonsep surat atas nama Kapolri kepada Kemenkominfo dan provider untuk meningkatkan kontrol, serta pengawasan terhadap situs-situs pornografi.

"Lebih penting, bagaimana memperketat akses internet bukan membatasi.

Tetapi orang yang akses internet harus diketahui identitasnya, karena kalau ada yang aneh-aneh bisa diketahui.

Data operator seluler, juga identitasnya harus jelas dan valid. Harus didorong ketentuan, registrasi dalam penggunaan provider dan internet," tuntasnya. (TIM)

BELAKANGAN ini situs porno anak semakin menjadijadi di negeri ini. Situs website yang berisi video dan gambar porno itu, bisa di akses siapa saja. Terutama kalangan anak-anak yang memang doyan dengan tontonan seperti itu. Dalam situs itu, ada 120.000 video porno yang diperankan oleh anak-anak di bawah umur.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumilar, menilai orangtua berperan penting dalam pengawasan anak. Termasuk kasus pornografi anak (child pornography) dibongkar Mabes Polri.

IBENARKAN, pada akhir bulan lalu, Bareskrim Polri sudah menangkap seorang pria sebagai pengelola tiga situs website porno tersebut. Nama pria itu, Deden (28).Dia mengelola tiga situs website yang berisi video dan gambar porno. Miris, di dalam situs tersebut terdapat lebih dari 120 ribu video mesum di kalangan anak-anak.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Arief Sulistyanto, menyebutkan total 120.

000 video, sebagian ada yang melibatkan anak-anak dalam video pornografi, sebagian ada yang tidak," katanya di Jakarta, Selasa.

Sementara Kasubdit Cyber Crime Kombes Pol Rahmat Wibowo menjelaskan dari 12.000 video tersebut, sekitar 100 di antaranya melibatkan anak-anak dan sebagian video dibuat di Indonesia.

"Lebih dari 100 melibatkan anakanak dan sebagian dibuat di Indonesia berdasarkan pengamatan di videonya dari lokasi, bahasa, wajah dan pa-

D

kaian," katanya.

Dia juga menyebutkan kisaran umur anak-anak dalam video itu masih sekitar belasan tahun, 10 sampai 12 tahun. Pelaku membuat video porno itu dalam beberapa mode yang berbeda-beda. Ada juga yang candid (tersembunyi) dan ada yang kelihatannya dalam keadaan tidak sadar.

"Bahkan ada video tak senonoh yang lokasi pembuatannya dilakukan di sekolah," ujar dia.

Rahmat mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait kasus tersebut.

Seperti diberitakan, Bareskrim menangkap pengelola tiga situs video porno pada, Senin (24/2) dini hari, di Jalan Haji Akbar Nomor 46, Kelurahan pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung.

Barang bukti yang diamankan, di antaranya dua ponsel, satu laptop, satu modem, tiga kartu ATM dan buku tabungan BCA, BRI dan Mandiri.

Pelaku melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Tersangka Video Porno tentang Pornografi dengan sanksi hukuman paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar dan Pasal 27 ayat (1) Pasal 52 UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi hukuman maksimal delapan tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, pelaku terancam dikenakan Pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang apabila terbukti ada hasil kejahatan yang dikaburkan.

Menanggapi maraknya video porno itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumilar menilai orangtua berperan penting dalam pengawasan anak. Termasuk kasus pornografi anak (child pornography) dibongkar Mabes Polri.

"Ini tanggung jawab kita bersama dimulai dari keluarga. Keluarga itu kan landasan pertama fundamental untuk membangun proses kembang anak.

Kita enggak bisa nyalahin anaknya saja. Tentu keluarga dan lingkungan masyarakat bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Termasuk apa yang

mereka lihat sehari-hari. Mungkin dari media dan dunia digital," kata Linda, di Jakarta, Jumat (28/2).

Linda mengatakan, pihaknya telah membuat aturan tentang pelaksanaan pembangunan keluarga pada Desember 2013 yang akan menjadi payung hukum tanggung jawab keluarga terhadap kasus pornografi anak.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah mengeluarkan undang-undang tentang anak sebagai pelaku dan korban pornografi. Memang anak itu masih usia anak jadi tentu penanganannya harus sesuai dengan umurnya," terangnya.

Lebih lanjut istri dari Agum Gumilar itu mengaku prihatin dan berharap penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus ini.

"Saya kira itu ada undangundangnya di Undang-Undang Pornografi maupun di perlindungan anak.

Kita minta penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang benar dan terbuka. Ini harus dilakukan pengawasan," tukasnya.

(TIM)

Kelola Bisnis Video Porno di Kamar Kos TAK ADA yang menyangka, di dalam kamar kos berukuran sempit dan tampak kumuh di Jalan H Akbar Nomor 46B RT 04/06, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo Bandung, Jawa Barat, seorang pria muda menjalankan bisnis pornografi. Bejatnya, ia mendagangkan video pornografi anak dalam empat situs online yang dikelolanya selama dua tahun terakhir.

Deden Martakusumah, pria berusia 28 tahun itu dibekuk aparat Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada Senin dini hari, 24 Februari 2014, sekitar pukul 03.00 WIB. Tiga bulan sudah satuan Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri mengintai Deden. Persisnya sejak November 2013.

Deden diringkus saat tengah beristirahat dengan istrinya yang sedang hamil tua. Ia pasrah beranjak dari depan laptopnya dan digiring ke luar kamar dengan tangan terborgol. Tak ada perlawanan, karena seluruh barang bukti ada di lokasi.

Polisi semula agak kesulitan melacak aksi Deden, karena ia menggunakan nama anomim di data hosting (tempat untuk menyimpan file di website).

Menurut Kepala Subdit IT Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Besar Albertus Rahmad Wibowo, ketika membeli domain atau alamat virtual website, pria beralis tebal itu tidak membubuhkan nama yang berbau pornografi. Entah bagaimana Deden akhirnya bisa menciptakan empat website video dan sebuah link pornografi anak.

"Saat kami memeriksa data hosting, pelaku menggunakan nama anonim. Hingga pada akhirnya kami menemukan kelemahan dia, dan kami mulai lakukan penyelidikan," kata Albertus saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Fakta mencengangkan terkuat saat penyidik Bareskrim memeriksa Deden, diketahui sejumlah pemeran dalam video porno dalam website yang dikelola tersangka adalah anak-anak usia belasan tahun.

Dari empat website dan satu link porno yang dikelola Deden, jumlah video porno yang semula diketahui ada 14 ribu saat ini bertambah menjadi 120 ribu video porno anak.

Agar dapat masuk ke website NUxxx.com, BOxxx.com, dan SAxxx. co.xx.com yang dikelola Deden, calon pengguna tidak bisa sembarangan.

Operator Video Porno Tapi harus mendaftarkan diri lebih dulu. Saat mendaftar menjadi member atau anggota, pengguna akan diberikan angka untuk mengakses website dengan cara membayar minimal Rp30 ribu dan maksimal Rp800 ribu.

Berdasarkan pemeriksaan, penyidik masih menelusuri sekitar 100 video yang ternyata diperankan oleh anak yang usianya sekitar 11 atau 12 tahun. Dan, teridentifikasi pemerannya warga negara Indonesia (WNI). Ada video yang sengaja direkam dan ada pula yang direkam secara sembunyi-sembunyi.

"Dalam video itu kami juga menemukan korban (pemeran) melakukannya dalam keadaan terpaksa dan ada pula yang dalam keadaan tidak sadar," kata Albertus lagi.

Pemeran dalam video porno anak teridentifikasi adalah WNI karena komunikasi antar pemeran menggunakan bahasa Indonesia. Itu juga diperkuat dengan seragam sekolah yang digunakan pemeran. "Terlihat di seragam ada badge OSIS." Seorang Sarjana Yusuf Mulyana (48), ketua RT 04, mengatakan Deden yang menghuni kamar di kos milik RD Tjahjono sejak 20 November 2012, mengaku sebagai penjaga warnet. Dia tinggal di kamar itu bersama istrinya. "Pindahan dari Maleber Utara 46, Kecamatan Andir.

Dia tinggal sudah 1,5 tahun sama istrinya. Belum punya anak tapi istrinya lagi hamil tua," katanya saat

ditemui VIVAnews.

Tidak ada kejanggalan dengan keseharian Deden. Namun dari laporan masyarakat Deden terkenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan penduduk setempat bahkan tetangga kosnya.

Yang mengejutkan, Deden bukan datang dari kalangan berpendidikan rendah. Ia adalah seorang sarjana. "Di dalam KTP (Kartu Penduduk) dan keterangan yang dibuat pemilik indekos, ditulisnya Deden Martakusumah SE," kata Yusuf.

Namun Yusuf tidak mengetahui, lulusan dari perguruan tinggi mana Deden berasal. "Saya kurang tahu.

Hanya data KTP dan surat keterangan dari tempat tinggal sebelumnya.

Apalagi Deden susah ditemui," katanya.

Omzet Rp100 Juta/tahun Kamar kos yang disewa Deden untuk melancarkan aktivitas asusila itu tergolong murah. Hanya Rp300 ribu per bulan. Namun, di kamar lantai dua itu dia bisa meraup keuntungan ratusan juta rupiah dari website porno anak yang dibuatnya.

Sebagai sarjana ekonomi, Deden pernah bekerja sebagai analis foreign exchange (forex). Dia kemudian ke luar dan memilih menekuni hobinya soal teknologi. Setelah bekerja sebagai penjaga warnet dan dengan modal satu laptop, Deden mulai merancang aplikasi untuk mengembangkan

bisnisnya.

Albertus mengatakan, dalam setahun Deden dapat meraup omzet hingga Rp100 juta. "Kami baru saja mengecek dana pelaku di satu bank sepanjang tahun 2013. Dua bank lainnya sedang dalam proses pemeriksaan," kata Albertus.

Uang itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah ditelusuri, dalam sehari Deden dapat menarik uang sampai Rp300 ribu.

"Terkait hal itu, sejauh ini motif bisnis tersebut karena ekonomi," kata Albertus.

Dalam beberapa kasus yang telah ditangani, kata Albertus, pelaku seperti Deden memang memiliki kecenderungan sebagai seorang yang tertutup.

"Di dunia cyber, pelaku bisa sangat liar dan 'vokal' dibandingkan di dunia nyata," katanya.

Dalam kasus ini, polisi menyita dua buah ponsel, satu buah laptop, satu buah modem, tiga buah kartu ATM (BCA, Mandiri dan BRI), dan tiga buku tabungan. Atas perbuatannya Deden dijerat Pasal 29 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp6 miliar. Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 52 UU ITE dengan sanksi hukuman maksimal delapan tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

Dikhawatirkan Akan telan Korban Jiwa

Puluhan Tahun Jembatan Gantung Tak Kunjung Diperbaiki PL TB - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melakukan kunjungan kerja ke PemPLTB bangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) PT. Austindo Aufwin New Energy (AANE) dari pemanfaatan limbah sawit yang dikelola oleh PT. Sumber Mewah Mandiri (PT. SMM) di Desa Jangkang Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung, Senin-Kamis (24-27/2). (KPKPos/Ist)

Bupati Sergai ke Belitung Timur SERGAI - Selama tiga hari yakni 24 s/d 27 Februari lalu Bupati Sergai Ir.H.Soekirman lakukan kunjungan kerja ke Belitung Timur didampingi Kepala Bappeda Ir.H. M.Taufik Batubara,M.Si dan Kadis Hutbun M.Aliudin,SP. Kunjungan kerja tersebut berdasarkan informasi Kementrian ESDM tentang pengolahan pabrik CPO yang berasal dari limbah cair dan dijadikan energi. Dalam kunjungan tersebut Bupati Ir. H. Soekirman beserta rombongan disambut hangat oleh Bupati Belitung Timur (Beltim) dr. Basuri Tjahya Purnama. Demikian disampaikan Kabag Humas Dra.Indah Dwi Kumala baru-baru ini.

Indah menambahkan, rombongan meninjau lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) PT. Austindo Aufwin New Energy (AANE) dari pemanfaatan limbah sawit yang dikelola oleh pabrik CPO PT. Sumber Mewah Mandiri (PT. SMM) berlokasi di Desa Jangkang Kecamatan Dendang.

Dalam pengamatan Soekirman bahwa limbah cair tersebut telah menghasilkan listrik sebesar 1,2 Megawatt dengan budget sebesar 3,5 juta US$ yang telah dijual kepada PLN. Hal tersebut diharapkan agar perusahaan pabrik CPO di Sergai dapat juga melakukan hal yang sama dimana

mereka juga harus melakukan Reuse, Reduce dan Recycle terhadap pengolahan limbahnya.

Apabila hal tersebut telah diimplementasikan di Kabupaten Sergai, Bupati Soekirman berharap melalui Bagian Hukum Pemkab agar membuat rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan hal ini.

Setelah selesai mengunjungi PT. SMM rombongan Bupati Soekirman juga menyambangi pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pembuatan kerajinan tikar di Desa Nyurok serta kawasan penambangan di Desa Selinsing, Deplot Lahan Kritis, SD Laskar Pelangi, Museum Kata, Bendungan Pice, Pasar Tradisional yang ada di Desa Lenggang Kecamatan Gantung.

Dalam lawatan tersebut ada hal yang menarik terjadi ketika rombongan tiba dipasar tradisional, beberapa ekor buaya liar muncul kepermukaan menyambut kedatangan rombongan di sungai Gantung.

Diakhir kunjungannya Bupati Sergai Soekirman menyampaikan bahwa kemajuan Pariwisata harus didukung dengan tiga komponen yakni Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Ketiga hal ini harus saling melengkapi.

(ARM)

LPPD Harus Valid BATUBARA - Kepada pimpinan SKPD agar memberi perhatian yang lebih dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dengan tepat waktu dan datanya harus valid, SKPD yang belum melengkapi dokumen pendukung agar segera menyampaikannya, oleh karena dokumen itu akan menjadi bahan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggara pemerintahan daerah tahun 2013. demikian disampaikan sekdakab Batubara T.Erwin SE di Lima Puluh, Rabu lalu.

LPPD Kabupaten Batubara yang bersumber dari masing-masinn SKPD akan dinilai dan dievaluasi oleh tim EKPPD Provinsi Sumatera Utara. Untuk tahun 2011 LPPD Batubara memperoleh peringkat 27 dan tahun 2012 mendapat peringkat 24, diharapkan tahun 2013 peringkatnya lebih baik lagi, Ada berbagai kendala keterlambatan penyampaian LPPD dari SKPD dan format isian yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga harus diperbaiki lagi, tandasnya.

(ARIEL)

Pemkab Madina Sosialisasi Penyaluran Raskin 2014 PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Cq.Bagian Perekonomian, mengadakan sosialisasi pedoman umum tentang penyaluran Beras Miskin (Raskin) kepada seluruh Camat di Aula Kantor Bupati Bukit Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Rabu (5/3).

Hadir dalam acara tersebut Sakda Madina Drs.M. Yusuf Nasution Msi, Kepala Inspektorat Marwan Bakti Siregar, Kabag Perekonomian Suandi Usman SSTP serta para camat.

Sekda melalui Kabag Perekonomian kepada wartawan diruang kerjanya usai sosialisasi menjelaskan, acara tersebut sekaligus memberikan pedoman umum Raskin 2014 dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

"Dimana dalam buku itu berisikan tata cara pembagian raskin, tujuan dan manfaat raskin, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran serta mekanisme dilapangan. Dan hal ini memang masih sama

dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Dikatakannya, pada kesempatan itu Sekda Madina berpesan kepada seluruh Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di kecamatan kedepannya untuk tepat waktu dalam menyalurkan Raskin dan pembayarannya juga tepat waktu untuk kelancaran penyaluran kepada masyarakat.

Sedangkan untuk Pagu Raskin sesuai SK Bupati Madina Nomor: 511.1/191/K/ 2014 Tahun Anggaran 2014 untuk 23 kecamatan bagi penerima raskin 29.856 Kepala Keluarga (KK) dengan penyaluran sebanyak 12 kali. dengan perincian setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mendapat jatah 15 Kg dengan harga beras dititik distribusi Rp.1.600/Kg. "Jika kita lihat dari pagu raskin yang akan disalurkan dalam waktu dekat jumlahnya sama dengan tahun lalu, harganyapun masih tetap.

Namun begitu untuk tahun depan ada kemungkinan bertambah tergantung dari usulan dari kecamatan." ujarnya (TH)

PANYABUNGAN - Sejak dibangunnya jembatan gantung (Rambin) pada tahun 1972 di Desa Simpang Durian yang menghubungkan kedesa Lancat, tidak pernah dilakukan perbaikan sehingga masyarakat mengkhawatirkan jembatan gantung tersebut nantinya akan menelan korban jiwa karena sudah rapuh dan tidak layak untuk dilintasi.

"Kita berharap agar Pemerintah Daerah kab.Mandailing Natal (Madina) Cq. Dinas Pekerjaan umum

agar dapat memperbaiki jembatan gantung tersebut secepatnya karena sudah tidak layak lagi untuk dilintasi dan kita mengkhawatirkan akan menelan korban jiwa karena setiap hari jembatan tersebut selalu dilintasi anak-anak sekolah dasar yang datang dari Desa Simpang Durian," demikian disampaikan tokoh masyarakat Simpang Durian Nasaruddin pada Wartawan via telepon, Kamis (6/3).

Kekhawatiran kita akan menelan korban jiwa karena jembatan gantung tersebut tidak layak pakai dan sudah rapuh, namun setiap kali DPRD melakukan Reses persoalan jembatan gantung ini selalu kita sampaikan agar diperbaiki karena masyarakat membutuhkanya, baik

untuk menyeberangi sungai serta anak-anak sekolah dasar yang setiap harinya melintasi jembatan gantung tersubut. Ungkap nasaruddin.

Kades Simpang Durian Askir, mengatakan persoalan jembatan gantung ini sudah sering dilakukan permohonannya pada Pemerintah Daerah namun saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan, sementara kita melihat bahwa jembatan gantung yang menghubungkan ke Desa Lancat tersebut sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah yang setiap harinya melintasi jalan tersebut.

"Kita sangat kasihan terhadap anak-anak sekolah dasar yang setiap harinya menggunakan jem-

Bupati: Wartawan Harus Punya Karakter H Ibnu Kasir Terpilih Kembali Jadi Ketua PWI Langkat

siapa yang pantas melanjutkan kepemimpinan PWI perwakilan Langkat periode 2013 – 2016 saya serahkan sepenuhnya kepada peserta konferensi yang mempunyai hak suara.

“Saya yakin, kepengurusan PWI yang baru akan memberikan mitra kerja terbaik bagi Pemkab. Langkat dengan tetap menjadi sosial kontrol yang bersifat konstruktif bagi kebaikan kebaikan bumi Langkat senantiasa dapat terbina dengan baik,” ujarnya mengakhiri kata sambutan.

Ketua PWI Provsu Drs. M. Syahrir mengatakan bahwa selama ini insan Pers yang ada di Pemkab. Langkat dan Provinsi tetap terjalin hubungan yang harmonis serta mendukung kinerja Pemkab dibawah kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu SH demi kesehteraan masyarakat Langkat yang berpengaruh positif bagi Sumatera Utara umumnya.

Dikesempatan yang sama, H. Ibnu Kasir ketua PWI Perwakilan Langkat mengatakan bahwa seyogiyanya pelaksanaan Konfercab PWI Langkat, dilaksanakan bulan Desember 2013, mengingat pada bulan tersebut banyak kesibukan dilaksanakannya Pilkada, dari mulai proses pemilihan sampai dengan pelantikan Bupati dan wakil Bupati, maka pada hari ini baru da-

Dinas Kelautan dan Perikanan Nisel

Berikan Bantuan Mesin Perahu untuk Nelayan

L ANTIK - Ketua PWI Provsu Drs. M. Syahrir saat melantik Pengurus PWI Langkat priode 2013-2016, Rabu. (KPK POS/IST) STABAT - Pers sebagai kekuatan keempat pilar demokrasi setelah lembaga Legislatif, Eksekutif, danYudikatif, hal ini menggambarkan bahwa keempat lembaga tersebut masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH membuka dengan resmi pelaksanaan Konfercab PWI perwakilan Langkat di gedung PKK Stabat, Rabu lalu.

“Peran lembaga penyelenggara Negara tidak akan dapat tersosialisasi dengan baik tanpa keberadaan Pers, namun demikian diharapkan Pers tidak boleh sombong tetapi seorang wartawan harus tetap mempunyai karakter dan mengedepankan fakta bukan opini,” ujar Ngogesa mengingatkan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, Ngogesa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setingginya atas keikutsertaan dan tanggung jawab rekan-rekan Pers yang diantaranya adalah anggota PWI sehingga pada Pilkada yang lalu sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2014-2019 dapat berjalan aman dan tertib.

Dia berharap kepada seluruh peserta konferensi agar dapat melaksanakan kegiatan tetap dalam suasana kesejukan hingga selesainya nanti dan terhadap

batan gantung tersebut yang keadaannya sudah mulai ambruk, ditambah lagi jarak tempuh antara desa simpang durian ke Desa Lancat sejauh 2,5 km karena di desa simpang durian ini tidak ada sekolah dasar yang dekat." terangnya.

Lanjut Askir, diharapkan pada pemerintah daerah melalui Dinas PU agar dapat kiranya melakukan perbaikan jembatan gantung tersebut agar kekhawatiran masyarakat selama ini dapat terobati," Daikuinya sejak tahun 1972 dibangunnya jembatan gantung ini, yang tiangnya terbuat dari kayu dan pada tahun 1983 diganti dengan semen beton sementara jembatannya tak kunjung diperbaiki katanya (TH)

pat terselenggara acara dimaksud. H.Ibnu Kasir atas nama pribadi selama menjabat ketua PWI Perwakilan Langkat barang kali ada tutur kata, tingkah laku yang tidak berkenan kepada anggota dalam kesempatan ini meminta maaf.

Hasan Basri. S. Ag selaku ketua panitia sebelumnya melaporkan bahwa yang akan mengikuti Konferensi sebanyak 30 orang anggota PWI perwakilan Langkat dari media cetak dan elektronik, konferensi berlangsung dalam 1 hari.

Adapun diakhir konferensi, dilaksanakan pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Langkat masa bhakti tahun 2013 – 2016 oleh Ketua PWI Provinsi Sumatera Utara Drs M Syahrir melalui surat keputusan konferensi PWI Kabupaten Langkat Tahun 2014 No. 08/K.PWI-PW.LGT/III/ 2014 dengan susunan sebagai berikut; Ketua: H Ibnu Kasir (Waspada), Wakil Ketua: Hasan Basri (Metro 24), Darwis Sinulingga (Pos Metro Medan), A Malik Iriadi, Hery Putra Ginting (Analisa), Sekretaris: M Arfan Lubis (Jurnal Asia), Wakil Sekretaris: Selamat SPd (Berita Sore), Eri Antoni (Perjuangan), Bendahara: Alimudin Lubis (Analisa), Wakil Bendahara: M Kodri Koto (Realitas).

(JUL)

NIAS SELATAN - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan secara berkesinambungan setiap Tahun memberikan bantuan kepada kaum nelayan, adapun tujuan pemberian bantuan dalam rangka peningkatan produksi hasil penangkapan ikan bagi nelayan yang menggunakan perahu dayung, pada gilirannya nelayan dapat menjangkau wilayah penangkapan ikan yang lebih jauh, sehingga kehidupan keluraga nelayan yang ada di pesisir meningkat kesejahteraannya.

Penyerahan bantuan mesin perahu di pusatkan di Lokasi Tempat Penampungan Ikan (TPI) Teluk Dalam Jumat (28/ 2) hadir saat itu Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, Kapolres Nias Selatan AKBP Jhon C.E Nababan Sik SH MH, Ketua HNSI Nias Selatan Elkarya T. Wau, Anggota DPRD Nias Selatan Sidi Adil Harita, Nelayan penerima bantuan.

Kadis Perikanan Nias Selatan Drs. Samolal Lase dalam laporannya kepada Bupati Nias Selatan bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati No. 21 Tahun 2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tentang petunjuk teknis pendistribusian mesin perahu 0.5 GT atau 5.5 PK untuk nelayan di Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran penerima manfaat terdiri dari nelayan yang tergabung dalam Kelompok usaha bersama (KUB) Nelayan, perorangan yang memiliki perahu tanpa mesin dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 0.7 meter dan kedalaman 0.6 meter. Jumlah mesin yang akan di bagikan kepada Nelayan sebanyak 335 unit sumber dana berasal dari APBD yang bersumber dari dana DAK Tahun 2013.

Bantuan mesin perahu di bagikan kepada 17 kecamatan yang berada diwilayah pesisir dan pulau pulau kecil Kecamatan Teluk Dalam, Toma, Fanayama, Lahusa, Luahagundre, Maniamolo, Amandraya, Lolowau, Somambawa, O’OU, Pulau Pulau Batu, Pulau Pulau Batu Timur, Hibala, Tanah Masa, Simuk, Pulau Pulau Batu Barat, Pulau Pulau Batu Utara.

Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi secara simbolis menyerahkan bantuan mesin perahu kepada Nelayan yang berada di kelurahan Teluk Dalam dan sekaligus menyaksikan perahu Nelayan yang telah dahulu dipasangkan mesin 5,5 PK di tepi dermaga PPI Teluk Dalam. (DUHA)

PBB Berperan Dalam Mendongkrak PAD BATUBARA - Keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik, salah satunya ditentukan oleh penerimaan sektor Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Untuk itu, pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daerah.

Pemerintah menyampaikan, sejalan dengan salah satu amanat yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” khususnya yang menyangkut pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB dari semula Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah, maka tentunya suatu

hal positif bagi seluruh Pemerintah daerah Kabupaten Batubara terutama sebagai sumber pendapatan asli daerah” hal ini dikatakan kepala dinas pendapatan daerah Batubara Lutfi Solihin Sirait SSTP.MAP di Lima Puluh, Senin (3/3).

Lanjutnya, “Oleh karena itu, PBB sektor perdesaan dan perkotaan memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan Negara maupun Daerah. Demikian halnya dengan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Batubara. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sangat pelik dan kompleks. namun dengan sekuat daya, Pemerintah Kabupaten Batubara mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah

dan Kami tidak memungkiri bahwa sumber pendapatan Kabupaten Batubara masih bertumpu pada dana perimbangan dan bagi hasil pajak lainnya” tuturnya.

Ketahuilah bahwa manfaat Pajak Daerah sangatlah penting, karena salah satu sumber pendapatan yang sangat dominan untuk pembiayaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur berasal dari penerimaan Pajak Daerah. Oleh karena itu, jadilah masyarakat Batubara yang taat membayar Pajak, bagi wajib Pajak yang taat membayar Pajak seharusnya memiliki kebanggaan, karena telah memberikan sumbangsih secara nyata terhadap Pemerintah Kabupaten Batubara untuk menja-

lankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Sangatlah wajar jika Kita dihadapkan pada permasalahan permasalahan yang ada sekarang ini, karena pelimpahan dari Pusat mengenai PBB kepada Pemerintah Daerah baru berjalan selama 2 (dua) tahun, artinya Pemerintah Daerah masih dalam masa transisi, hal ini tidak terjadi di Kabupaten Batubara saja, melainkan hampir diseluruh Daerah. PBB sangatlah dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan dalam targetan PAD (pendapatan asli daerah) adalah dari Pajak, salah satunya yaitu PBB, jadi marilah Kita sama sama benahi prosedur dan tata cara pengelolaan PBB ini, agar kita dapat membangun negri yang kita cintai ini” tegasnya. (BUDI)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

Dinas Perhubungan Siap Songsong MP3EI STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH berikan penghargaan kepada Ka. SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa yang berhasil capai prestasi memenuhi target PBB dan PAD Tahun 2013 berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Langkat, Selasa lalu.

“Ini merupakan satu diantara bukti kepedulian akan tugas dan tanggung jawab yang diemban” kata Bupati melalui arahan tertulisnya yang disampaikan Wabup H Sulistianto seraya berpesan kepada yang belum mencapai target agar lakukan evaluasi, mau belajar dan segera mencari titik lemah terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga pada tahun 2014 tidak terulang.

Mengingat mulai 2014 PBB Pedesaan/Perkotaan menjadi PAD yang dikelola sendiri oleh Pemkab, diharapkan setiap tahun harus ada peningkatan penerimaan, untuk itu Bupati Ngogesa berpesan agar meningkatkan keseriusan dalam tugas, lakukan penagihan secara santun dan terhormat, lakukan pendataan baru terhadap wajib pajak yang belum terdata, bentuk tim operasional penagihan dan evaluasi setiap minggunya dan jadilah PNS teladan pelopor pembayaran pajak.

Penghargaan diberikan kepada yang berhasil realilasikan target tertinggi yakni Kaban LH Herminta, Kadisdukcapil Ruswin, Kadisnak M Tambeng, Camat Sei Bingei M Akhyar, Camat Wampu Persadanta, Camat Babalan Faizal Matondang, Kades sp Kuta Buluh Abdul Karim Gtg, Kades Mekar Jaya Edi Sunarto, Lurah Pelawi Utara Rosmiati dan Lurah Kw. Bingai M Nawawi.

Sebelumnya Plt. Kadispenda Langkat Muliani, S laporkan bahwa target PBB pedesaan dan perkotaan TA. 2013 adalah Rp. 7.632.662.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 9.533.769.867 atau 129, 91% yang artinya mampu memenuhi target, Sedangkan penerimaan dari sektor PBB pedesaan dan perkotaan pada TA 2014 ini direncanakan dalam sebesar Rp. 9.500.000.000., mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.867.378.000.- atau 19,66%. (JUL)

Perayaan 125 Tahun Berita Injil Masuk ke Pulau Tello PULAU TELO - Dalam Rangka Perayaan Kebaktian Jubelium 125 Tahun Gereja BNKP di Pulau pulau Batu/Telo, Ephorus BNKP Pdt.DR. Tuhoni Telaumbanua berkunjung ke Pulau Batu selama 3 hari bersama Bendahara umum BNKP Pdt.H.Zega Sth, Perwakilan dari Negara Belanda Prof.Dr.Klass Zwanepol, Anggota DPRD Prov Sumut Restu Sarumaha, Pdt. Wantri Hondro.

Tiba di Pelabuhan Pulau Tello sabtu (28/2) disambut Pendeta Resort Pdt Y.S Halawa Sth, Ketua Panitia Perayaan Jebelium Insafi Wau, Sekretaris Panitia Yerihard Zidomi dan jemaat BNKP Pulau Telo Banua Niha keriso Protestan (BNKP) merupakan persekutuan orang orang percaya kepada Yesus Kristus yang berasal dari suku Nias, Pendeta Johannes Kersten mendaratkan kaki di Pulau Telo 25 Pebruari 1889 membawa berita Injil dengan membuka Gereja bernama Banua Keriso Protestan ( BKP).

Kedatangan Johanes di pulau itu menghadapi tantangan wabah penyakit malaria dan permusuhan antar kelompok penduduk, Pendeta C.W. Frickenshmit Pendeta P.Landwer dengan misi yang sama berhasil membuka pos pekabaran Injil di Pulau Sigata Tahun 1896.

Awalnya mereka membuka sekolah sekolah di Pulau pulau yang berdekatan melalui sekolah di teruskan pekabaran injil Tahun 1912 dibuka pos pekaran injil di Pulau Marit, Tahun 1913 Pekabaran injil di betu”a, tahun 1914 di Pulau Sifika dan 1916 di Pulau Lora. Pada persidangan majelis sinode BNKP Tahun 1960 di desa Ombolata BKP menggabungkan diri dengan BNKP, penggabungan diri BKP dengan BNKP mempererat kesatuan antara orang Nias yang ada di kepulauan Batu.

Utusan BNKP Medan Evangelis T.Dohare mempersiapkan jiwa jiwa umat BNKP Pulau Telo dalam merayakan Jubelium melalui Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dengan Tema “Injil Kristus mengerjakan perubahan Positif” Hendaklah hati kita dibuat menjadi tanah yang baik oleh Yesus Kristus kemunafikan, keangkuhan, kebencian, dendam, kesombongan, egoisme harus diubah dan perbaharui oleh kuasa injil Kristus. Injil adalah bagaikan benih yang ditaburkan oleh Yesus tumbuh subur dan berbuah banyak untuk kemuliaan kristus dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.

(DUHA)

Souvenir Shop Dekranasda Sergai Diresmikan PANTAI CERMIN - Bupati Sergai Ir.H.Soekirman didampingi Wabup dan Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman yang juga Ketua Dekranasda meresmikan Souvenir Shop Dekranasda Sergai dan Sentra Industri Pantai Cermin beberapa waktu lalu di Kantor Dekranasda kompleks Dinas Perindagsar kawasan UKM Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan bahwa dengan kehadiran souvenir shop dan sentra industri sebagai langkah positif untuk memudahkan pengunjung mengenal dan mendapatkan oleh-oleh khas Kabupaten Sergai. Mengingat implementasi terbentuknya souvenir shop maupun sentra industri telah membutuhkan proses panjang dan tanpa kerjasama serta koordinasi sinergi antar lini pihak, maka akan sulit terwujud, jelas Bupati Soekirman.

Dipaparkan lebih lanjut bahwa pusat promosi ini akan berdaya guna secara optimal jika didukung oleh segenap komponen masyarakat. Bentuk duku-

NASI TUMPENG - Ketua Dekranasda Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman menyerahkan nasi tumpeng kepada Bupati Sergai Ir. H. Soekirman disela-sela acara Peresmian Pembukaan Souvenir Shop dan Sentra Industri Pantai Cermin di Desa Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan. (KPKPos/ARM) ngan tersebut adalah "Cinta Produk Dalam Negeri" yakni dengan membeli produk negara sendiri. Selain menanamkan kecintaan terhadap dalam negeri juga merupakan upaya menghidupkan usaha industri kecil kita,

sehingga berdampak pada peningkatan daya saing produk, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dan yang membanggakan bahwa dari sekian banyak produk-produk dipasarkan pada

souvernir shop ini ada yang merupakan produk organik yakni beras organik, sebab di era saat ini mengkonsumsi produk organik menjadi salah satu alternatif pilihan menjaga kesehatan secara pribadi tetapi juga untuk

menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar.

Bupati berharap pembinaan terhadap pelaku usaha harus terus ditingkatkan dan kedepannya pusat promosi produk ini dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Souvenir shop dan sentra industri harus berkembang tidak hanya sekedar sebagai pusat oleh-oleh saja, namun sebagai wadah pemasaran pelaku usaha industri kecil dengan pasar lebih besar.

Sementara itu Ketua Dekranasda Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman menyampaikan bahwa pendirian souvenir shop dan sentra industri merupakan salah satu langkah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk dihasilkan industri kecil dan menengah yang selama ini belum terpromosikan secara maksimal.

Disamping itu untuk menghadapi era pasar bebas tahun 2015 mendatang, Dekranasda Sergai perlu mempersiapkan produk lokal agar tidak kalah bersaing dengan produk luar.

(ARM)

Sumur Bor di Alur Salalas tak Berfungsi

Eldin Hadiri Sidang MPL PGI Sumut Golput Pilihan tak bertanggung Jawab

ACEH TAMIANG - Empat unit sumur bor dan bak penampungan air yang dibangun tahun 2010 oleh Dinas PU Aceh Tamiang, di Desa Alur Salalas, Kecamatan Karangbaru, tak berfungsi.

MEDAN - Keberagamanan etnis, agama dan budaya di Kota Medan merupakan gambaran adanya sebuah tatanan kehidupan sosial yang memiliki nilai toleransi tinggi. Itu sebabnya ibukota Provinsi Sumatera Utara ini sering disebut sebagai miniaturnya Indonesia karena memiliki kehidupan masyarakat heterogen. Hal itu tentunya akan menjadi kekuatan dan kekayaan sendiri.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi ketika menghadiri Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Sumatera Utara di Hotel Danau Toba Internasional (HDTI) Medan, Selasa (5/3). “Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberagamanan tersebut. Sebab, tidak membuat kita terpecah belah atau menyulutapi konflik. Setiap warga yang berbeda hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai dan menghormati dalam toleransi menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing,” Eldin.

Selanjutnya Eldin menambahkan, setiap agama berhak beraktifitas menjalankan ritual keagamaan, membentuk organisasi yang menghimpun seluruh jemaat agama tersebut agar lebih bersatu dalam membangun agamanya masing-masing. Salah satunya organisasi Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Sumut.

Dikatakan Eldin, gereja bukan hanya memiliki fungsi peribadatan namun juga sebagai wadah tempat berkumpulnya jemaat, tentunya harus memiliki struktur organisasi yang jelas agar dapat mengembangkan gereja dengan mengadakan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat religius maupun umum. “Layaknya organisasi lainnya, PGI Sumut juga harus berkonsolidasi antara pengurus dan anggota melalui musyawarah wilayah yang nantinya akan membicarakan hal-hal pokok keorganisasian hingga pengimplementasian visi misi dalam bentuk-bentuk kegiatan yang membangun,” ungkapnya.

Menyikapi 2014 merupakan tahun politik, Eldin menghimbau kepada seluruh peserta sidang yang nantinya diharapkan disampaikan kepada para jemaat PGI, untuk mempergunakan hak suaranya demi kerberlangsungan jalannya negara dan pembangunan. Selain itu dia juga berpesan agar terus menjaga keharmonisan selama jalannya pesta demokrasi mendatang dan juga kepada masyarakat ke depannya.

Kepada para peserta yang mengikuti sidang, Eldin berharap dapat mengikutinya dengan penuh konsnetrasi dan meluangkan pikiran demi kemajuan roda organisasi ke depan.

"Untuk itu jadikan sidang ini sebagai kesempatan untuk mengeluarkan ide, pikiran maupun keluhan atas hambatan yang terjadi pada masing-masingdaerah agar dapat dicarikan solusi terbaik guna mengatasinya," kata Eldin. (VIN)

Padahal masyarakat desa tersebut kesulitan memperoleh air bersih.

Masyarakat berharap Dinas PU Aceh Tamiang segera memperbaiki sumur bor tersebut sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Lilik Suyatno, seorang tokoh masyarakat Desa Alur Selalas kepada wartawan Selasa (4/3) mengatakan,

empat unit sumur bor dan bak penampungan yang tak berpfungsi itu, dua unit di Dusun Pipa dan di Dusun Titi Tiga satu unit, di Dusun Pipa Selatan, satu unit. “Ke empat sumur bor itu dibangun empat tahun lalu, namun tidak berfungsi,” ujarnya.

Bahkan, kata Lilik, ada salah satu sumur bor satu hari setelah di hidupi mesin pompa air, hanya keluar dua ember air saja. “Masyarakat di desa kami sangat membutuhkan air bersih, jika keempat sumur bor itu berfungsi tentu sangat membantu masyarakat,” katanya.

Selama ini untuk kebutuhan minum dan memasak, warga membeli air bersih dari Seruway yang dijual pedagang dengan harga Rp 5.000/ jerigen. Karena itu, pihaknya berha-

rap Dinas PU Aceh Tamiang segera memperbaiki sumur bor tersebut agar warga Desa Selalas tidak krisi air bersih.

Menanggapi masalah tersebut, Kabid Cipta Karya Dinas PU Aceh Tamiang, Yopi ST, yang dikonfirmasi wartawan Selasa (4/3) mengaku belum menerima laporan menyangkut tak berfungsinya sumur bor di Desa Selalas. Kebetulan, tambah Yopi, petugas yang mengetahui persis tentang sumur bor tersebut tidak ada di tempat. Apalagi, tambah Yopi, dirinya baru sebulan menjadi Kabid Cipta Karya. “Saya belum mengetahui informasi terkait sumur bor tersebut sehingga belum dapat memberikan keterangan,” ujarnya.

(BSO)

Pemkab Sergai Umumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS K II SEI RAMPAH - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Senin (3/3) secara resmi mengumumkan Hasil Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013.

Sebanyak 399 orang dinyatakan lulus berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) RI Nomor B/789/M.PSN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II serta Pengumuman dari BKD Kabupaten Sergai Nomor 18.36/800/432/2013 tentang Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 355 orang tenaga guru, 6 orang tenaga kesehatan dan 38 orang tenaga teknis/administrasi.

Demikian dikemukakan Kepala BKD H. Ifdal S.Sos, MAP kepada wartawan di kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (4/3).

Dijelaskan Kepala BKD H. Ifdal, bagi nama-nama yang dinyatakan lulus dan tertera dalam lampiran

Surat Menpan-RB RI agar segera melengkapi berkas yang disampaikan kepada BKD Kabupaten Sergai dengan Surat Pengantar dari pimpinan unit kerja masing-masing selambat-lambatnya 12 hari kerja terhitung mulai 3 Maret 2014.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi, yakni : 1) Surat Permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri memakai tinta warna hitam di atas kertas segel/materai tempel Rp.6.000, ditujukan kepada Bupati Serdang Bedagai; 2) Fotocopy Ijazah/STTB/Akta dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; 3) Pasfoto hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 7 lembar : 4) Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/ balok dan tinta hitam serta ditempelkan pasphoto ukuran 3x4 cm ; 5) Fotocopy KTP ; 6) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari POLRI ; 7) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsi narkotika, kata Kepala BKD. H. Ifdal melanjutkan untuk yang ke 8 Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp.6.000 tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhenti-

kan dengan hormat tidak atas permintaaan sendiri, tidak berkedudukan sebagai CPNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI serta tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik ; 9) Surat Keterangan keabsahan ijazah/STTB ; 10) Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan bahwa benar masih aktif melaksanakan tugas sejak pertama kali diangkat sebagai tenaga honorer ; 11) Surat Keputusan pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ; 12) Surat Pernyataan yang dibuat oleh atasan langsung yang menyatakan masih melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer dan memiliki disiplin yang baik ; serta 13) Berkas kelengkapan administrasi dibuat dalam rangkap 2, masing-masing berkas dimasukkan ke dalam map folio untuk tenaga guru berwarna kuning, tenaga kesehatan berwarna merah dan tenaga teknis berwarna hijau.

Pengumuman lebih lengkapnya dapat dilihat di aula Pangeran Bedagai dan Dinas Kesehatan di kompleks Kantor Bupati Sergai serta Dinas Pendidikan di Sei Rampah, pungkas Ifdal S.Sos. (ARM)

Kabut Asap Selimuti Sergai SERGAI - Pantauan KPK Pos Sejak pagi, Minggu (2/3), dibeberapa kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kabut asap masih menyelimuti.

Kabut asap yang diduga merupakan dampak pembakaran hutan di Riau ini terus merambah hingga kepelosok Kecamatan di Sergai.

Berdasarkan amatan, kabut asap menyebar hampir diseluruh Kecamatan, termasuk Sei Rampah serta Teluk Mengkudu, karena tebalnya kabut hingga menyebabkan pengguna jalan

protokol Sei Rampah T.Tinggi - Medan menjadi terganggu. Bahkan di Kecamatan Dolok Merawan arah Pematang Siantar tepatnya diareal Kebun Gunung Para kabut tebal sangat mengganggu pandangan.

Akibatnya pengguna jalan harus ekstra hati - hati ketika memandu kenderaanya.

Meski lalu lintas di jalan protokol lancar namun akibat dari kabut asap ini jalan menjadi rawan kecelakaan sebab hingga menjelang siang kabut asap masih terus menutupi Kabupaten Sergai.

(ARM)

Kabut Asap Selimuti Sergai

E D I S I 293 10 - 16 MARET 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Jembatan Runtuh, Masyarakat Minta Cepat diperbaiki Jangan Sampai Memakan Korban

Masyarakat Jangan Nyoblos Karena Dibayar PANYABUNGAN - Tinggal 31 hari lagi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang rencananya akan digelar pada 9 April mendatang. Masyarakat diminta agar lebih mengenal calon yang akan dipilih baik untuk DPR RI, DPRD Sumut, DPD RI maupun DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat diimbau jangan sampai salah pilih.

Masyarakat harusnya lebih mengenal calon-calon anggota Legislatif yang bakal dipilihnya. Jangan memilih (mencoblos) dikarenakan uang yang diberikan oleh Caleg.

Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Mandailing Natal, Indra Gunawan Hasibuan kepada awak media ini, Jumat (7/3), di Panyabungan.

Dikatakan Indra, bila masyarakat memilih calon legislatif (caleg) berdasarkan uang ataupun janji – janji, maka Caleg setelah duduk menjadi anggota legislatif akan lupa seluruh janji – janjinya dan tidak akan mau lagi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena menilai bahwa masyarakat yang telah memilihnya itu telah dibayar.

Lebih parahnya lagi, tambahnya, bila Caleg bayar masyarakat memilihnya maka setelah duduk pertama yang harus dipikirnya bagaimana ia mengembalikan uangnya yang dikeluarkan pada Pemilu. Artinya setelah jadi anggota dewan akan korupsi untuk mengembalikannya. "Kalau tidak akan memanfaatkan APBD,” kata Indra.

Diungkapkan Indra, masyarakat harus menghindari atau menghilangkan budaya transaksional. Jangan memilih calon anggota legislatif karena dibayar. ”Masyarakat memilih harus terlebih dahulu mengenal calon yang akan dipilihnya,” kata Indra. (TH)

LPKH Ungkap Dugaan Korupsi Koperasi Surya Amanah dan Dinas PPKA Sergai SERGAI - Laporan yang dilayangkan Ketua LSM LPKH (Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum) Sugito kepada Kajari Sergai tertanggal 24 september 2013 yang lalu dengan nomor Laporan, 062/LAPKOR/ LSM-LPKH-TPK/TPK/09/2013 sepertinya belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Pelaku dugaan Korupsi.

Menurut Ketua LSM LPKH Sugito Kepada KPK Pos Jumat (7/3) Laporan yang di layangkannya beberapa bulan yang lalu bukan yang pertama kalinya, laporan tersebut sudah dua kali kita layangkan namun sayangnya Kajari Sergai Terkesan mengabaikan laporan yang kita buat, sehingga menjadi pertanyaan besar baginya ada apa dengan dinas penegak hukum di Sergai.

Lebih lanjut Sugito menjelaskan Laporan resmi tersebut kita lakukan berdasarkan temuan LHP BPK RI Sumut antara lain pada tahun 2010 Pemkab Sergai telah Menganggarkan dana hibah kepada dinas PPKA sergai sebesar Rp.57.058.710.000 dengan realisasi sebesar Rp.54.119.675.314 atau 94,84 persen dari anggaran dan telah dikucurkan kepada Koperasi Surya Amanah Sebesar Rp.145.000.000.

Menjadi keganjalan jika Koperasi Surya Amanah tanpa memberikan proposal dan laporan pertanggung jawaban sebab kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran MENDAGRI No.900/2677/5j tertanggal 8 November 2007 perihal Bantuan Dan Hibah yang dilakukan harus sesuai adminitrasi.

Dan pada tahun 2012 Koperasi Surya Amanah kembali mendapat bantuan hibah dari Dinas PPKA Sergai sebesar Rp.410.

000.000 dan bantuan tersebut tidak memenuhi persyaratan adminitrasi yang dibutuhkan, dan telah melanggar peraturan mendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atasperaturan mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengolahan keuangan Daerah pasal 44 ayat(1) belanja hibah tersebut tidak mengikat dan terus menerus, dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Sambung Gito Laporan tersebut sudah kita layangkan lagi juga Ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Kejaksaan Agung RI agar laporan tersebut dapat mendapat laporan yang lebih baik lagi, Laporan yang akan kita layangkan dengan nomor 091/LPKH/ 03/2014 tertanggal 4 Maret 2014 dengan laporan yang sama..Mudah-mudahan hari ini (Jumat,7/3) sudah sampai di Jakarta. ungkapnya. (TIM)

STABAT - Kondisi jembatan semakin memprihatinkan, kini terdapat lubang besar di tengah yang dinilai berbahaya bagai pengguna jalan. Untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, warga meminta pada Kabupaten Langkat agar cepat memperbaiki jembatan yang nyaris runtuh di desa Lalang Jalan Terusan dusun III yang ada di Kecamatan Tanjungpura tersebut.

Menurut warga sekitar, melihat jembatan yang berlubang merasa prihatin. "Sudah dua hari ini, belum ada bantuan dari kecamatan maupun Pemkab Langkat.Dalam menyikapi masalah jembatan yang nyaris runtuh.”Ucap warga kepada wartawan di lokasi jembatan.

Apalagi saat malam hari, pengendara terutama sepedamotor yang tidak mengetahui lubang tersebut bisa terjebak. ”Seperti tadi malam, hampir saja lubang besar yang ditengah jembatan ini memakan korban. Dua orang yang mengendarai sepeda motor terperosok kedalam lubang dan terjatuh, untunglah mereka cuma luka kecil, Luka lecet ditangan dan dikaki. Masyarakat sekitar meminta Pemerintah Kabupaten Langkat secepatnya mengatasi lubang yang ada di jembatan tersebut, agar jangan terlarut-larut ka-

BERLUBANG - Seorang warga tampak sedang memasangan galang dari batang kelapa untuk menutupi sebagian lubang diatas jembatan agar dapat dilintasi kendaran.

Pemasangan galang batang kelapa, hasil uang dari sumbangan suka rela dari penguna jalan. (kpkpos/jul) lau dibiarkan akan berdampak buruk bagai para pengguna jalan.”Pungkas Kepala dusun III Amiruddin.

Sambung Amir, terpaksa pada malam hari saya dan warga dusun III berjaga diatas jembatan yang berlubang. "Sudah Tiga malam, menjaga jembatan sampai pagi. Penjagaan yang dilaku-

TANAH PUTIH - Terkait dugaan penyerobotan tanah kebun sawit milik masyarakat Simpang Batang Dusun Sono RT-01 RW-01 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kabarnya membuat warga Simpang Batang rame-rame mem Polisikan Pimpinan PT.HH yaitu JC serta keluarganya.

Diperkirakan 25 orang warga Simpang Batang Kepenghuluan Rantau Bais telah membuat pengaduan ke Polda Riau, gara-gara lahan warga yang telah ditanami kelapa sawit seluas 500 hektar dengan seenaknya di bolduser alat berat milik JC. Surat pengaduan tersebut juga ditembuskan warga ke Kapolri, Komisi II DPR RI, Kekementerian Kehutanan RI, Gubernur Riau dan sejumlah Instansi lainnya.

Edi salah seorang warga Simpang Batang yang menjadi korban, saat dihubungi KPK Pos melalui hubungan seluler Rabu pekan lalu membenarkan telah mengadukan JC ke Polda Riau karena menyerobot lahan warga Simpang Batang. Dengan menggunakan alat berat berupa excavator, operator alat berat karyawan JC, menumbangkan sawit yang telah ditanami warga bahkan kemudian menggali kanal serta mensteking lahan warga.

kan warga secara bergantian, dengan meminta sumbangan suka rela kepada penguna jalan yang melintasi jembatan tersebut. Seperti mobil-mobil kecil atau truk yang membawa angkutan. Sebagian uang dari hasil sumbangan dari penguna jalan, digunakan untuk membeli batang kelapa tuk menutupi seba-

beber Edi Makatun.

Diakui Edi bahwa pengaduan warga Simpang Batang ke Polda Riau tersebut sengaja di tembuskan ke media massa, termasuk KPK Pos agar prilaku tidak terpuji JC terhadap warga Simpang Batang dipublikasikan untuk dijadikan bahan masukan Polda Riau terkait alih fungsi hutan dan kepemilikan kebun sawit keluarga JC yang luasnya sangat signifikan. ungkapnya Menurut Edi pula, PT.HH merupakan perusahaan perorangan milik keluarga besar JC dimana kegiatan perusahaan tersebut sebelumnya bergerak dibidang penggergajian kayu yaitu berkisar pada tahun 1999 yang dipimpin H. SA selaku pakcik kandung JC. Maka tak pula berlebihan jika kawasan hutan Desa Rantau Bais kabarnya menjadi gundul akibat perambahan hutan besar-besaran yang dilakukan oleh keluarga JC untuk bahan dasar usahanya. Setelah hutan digunduli, lahan bekas tebangan PT.HH tersebut dijadikan pula perkebunan kelapa sawit, yang diperkirakan hutan Rantau Bais yang digunduli PT.HH seluas 12.000 hektar dan telah dialih fungsi menjadi kebun kelapa sawit berkisar 6000 an hektar.

Sementara lahan selebihnya, telah pula disteking dan siap untuk ditanami, termasuk lahan masyarakat yang telah ditanami seluas 500 hektar ikut menjadi sasaran penyerobotan dengan alasan lahan warga Simpang

Korban Tidak Bayar Uang

Polres DS Dinilai Perlambat Tangani Kasus LUBUK PAKAM - Merasa kasus penyelidikan atas pengaduannya merasa diperlambat oleh pihak Polisi membuat Agus Subandriyo (18) siswa SMK warga Dusun-III Gg.Masjid, Desa Dalu Sepuluh-A, Kec.Tg.Morawa, Kab.Deli Serdang, kecewa, bahkan terbesit dipikirannya apakah karena dia tidak ada memberikan uang.

"Sejak saya membuat laporan ke SPKT Mapolres Deli Serdang hingga ke tangan penyidik, memang sedikitpun tidak ada saya memberikan uang kepada mereka, habis mau bagaimana, saya aja susah", aku Agus kepada KPK Pos, Selasa (04/03).

Agus Subandriyo merupakan korban penganiayaan atas tindakan brutal oknum anggota Poldasu Dir Tahti Brigadir MS beberapa Minggu lalu.

Informasi yang diperoleh KPK Pos di Mapolres Deli Serdang, bahwa kasus penganiayaan yang dilaporkan Agus Subandriyo telah berjalan sekitar tiga Minggu, namun, penyidik yang menangani kasus tersebut yakni Brigadir Yosefta K Barus, SH baru berhasil memeriksa seorang saksi, sementara satu orang saksi lagi berinisial Hr als Ir mangkir dari panggilan penyidik.

Brigadir.Yosefta K Barus, SH ketika dihubungi KPK Pos melalui via ponsel mengatakan, "Surat panggilan ke-dua untuk saksi HR sebenarnya sudah di buat, tapi belum juga turun dari Kasat." demikian alasan Brigadir Yosefta.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Deli Serdang AKP Abdul Hamid Sitorus ketika ditemui KPK Pos di Mapolres Deli serdang mengatakan, "Mengenai kasus yang dilaporkan atas nama Agus Subandriyo, saya tidak tahu perkembangannya, namun akan saya ingatkan kembali kepada penyidik yang menanganinya."singkat Abdul Hamid berpangkat tiga balok itu menjelaskan.

Menanggapi hal ini, seorang aktivis pada sebuah LSM di Kab.Deli Serdang yang tidak ingin menyebutkan namanya mengatakan, "Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat bila mengadu ke kantor Polisi bakal diharuskan mengeluarkan uang, banyak alasan kenapa pelapor diminta uang, seperti untuk biaya kertas, uang ketik, dan sebagainya, dan jika tidak dibayar maka terkadang sering kita lihat kasus tersebut menjadi kesan sengaja diperlambat", ujarnya.

Sebenarnya, anggaran untuk biaya print, kertas dan sebagainya itu telah ada anggaran yang disediakan, dan jika kita terlusuri, kemungkinan besar ada sesuatu kejanggalan yang terjadi dalam penyaluran anggaran itu sendiri, sehingga tidak tertutup kemungkinan anggota-anggota Polisi tingkat bawah menjadi korban hingga terbebankan dengan biaya-biaya seperti itu, dan akhirnya masyarakat pelapor juga yang menjadi sasaran. (DIZ)

gian lubang dijembatan."

Keterangan Camat Surianto kepada wartawan, Saya sudah meminta tolong kepada Dinas PU langkat, dan bertemu langsung dengan Kadis PU Bambang Irawadi. "Jawaban Kadis PU, Anggaran pengerjaan jembatan didesa Lalang sudah dimasukkan ke

Batang tersebut adalah miliknya JC. Ironinya PT.HH tidak ada mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI. JC Melakukan alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit secara non prosedural sehingga diduga melanggar Kepmenhut RI No.S.59/ KPTS-II/2010 tentang Pembukaan Kawasan Hutan Non Prosedural.

Dalam melakukan alih fungsi hutan disinyalir JC mengkait-kaitkan nama pejabat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Zulkifli Yusup dimana pembukaan hutan di Desa Rantau Bais yang dilakukan keluarga besar JC adalah sepengetahuan Zulkifli Yusup sehingga masyarakat menilai bahwa pembukaan kebun sawit oleh JC sepengetahuan Oknum Kadis Kehutanan Riau, ungkapnya.

Sementara, sambung Edi ditahun 2010 hasil razia Polda Riau kekawasan perkebunan kelapa sawit milik JC. Pihak Polda Riau mengamankan 2 unit alat berat jenis excavator milik JC. Diperoleh informasi penangkapan alat berat milik JC disebabkan pembukaan kebun sawit yang dilakukan JC tidak prosedural, hingga saat ini, alat berat tersebut masih di parkir di Mapolres Rokan Hilir, kalau benar kebun sawit milik keluarga besar JC ada mengantongi izin, kenapa alat berat yang digunakan JC merambah hutan di Desa Rantau Bais ditangkap Polda Riau. Katanya

anggaran PU tahun 2014. Kalau sekarang kita kerjakan dana dari mana kita ambil?

Tapi saya coba cari pemborong yang berani mendahuli perkerjaan tersebut, Karena perkerjaan itu sudah masuk dalam anggaran APBD Langkat tahun ini." sebut Kadis PU kepada Surianto. (JUL)

Selain itu lanjut Edi tahun 2011 lalu kawasan kebun kelapa sawit milik keluarga besar JC seluas 600 hektar di eksekusi Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, karena kalah dalam perkara perdata lawan Masran Jasid dan H.Aripin warga rantau Bais.

Kebun sawit seluas 600 hektar, berusia 9 tahun dengan produksi 2000 ton perbulan, milik keluarga JC rata dengan tanah setelah dieksekusi, Ironisnya keluarga besar JC kalah berperkara melawan Masran Jasid, membuktikan kebun sawit keluarga besar JC tidak mempunyai kekuatan hukum serta izin.

Kebun sawit seluas 600 hektar milik keluarga besar JC yang dieksekusi tersebut diinformasikan, alas hak atas lahan yang dieksekusi itu mengatasnamakan masyarakat Kepenghuluan Ujung Tanjung.

Sementara setelah dilakukan investigasi terkait nama-nama masyarakat yang diduga dicatut itu, tidak mengakui memiliki lahan yang dieksekusi tersebut, artinya diduga terdapat nama-nama fiktif diatas lahan yang dieksekusi tersebut paparnya.

Dikawatirkan lahan seluas 12.000 hektar tersebut, juga mengatasnamakan nama - nama fiktif. Informasi yang berkembang bahwa lahan seluas 12,000 hektar tersebut disinyalir menyeret nama nama oknum pejabat Rokan Hilir dan nama-nama pejabat Propinsi Riau katanya.

(PUR)