Epaper kpkpos 294 edisi senin 17 maret 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KPK MINTA PRESIDEN SBY HORMATI

PROSES HUKUM

EDISI 294/ THN VI 17 - 23 MARET 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

Pesawat Malaysia MH370 Dibajak MALAYSIA - Setelah berkali-kali membantah kabar yang beredar mengenai pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang pekan lalu, kini pejabat Malaysia mengakui bahwa pesawat tersebut terbang ke Samudra Hindia setelah hilang dari pantauan radar.

Seorang pejabat militer senior Malaysia yang tak bersedia dikutip namanya mengungkapkan, pihaknya kini percaya Malaysia Airlines MH370 secara sengaja berbelok ke Samudra Hindia atau dibajak. Hal itu dilakukan oleh seseorang yang cukup mumpuni di dunia penerbangan serta memahami posisi radar. "Itu pasti dilakukan oleh

Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan BBI Nisel

MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), telah melakukan penahanan terhadap tiga dari tujuh tersangka dugaan kasus korupsi dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padanglawas (Palas) Tahun 2011 dengan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar, bersumber dari dana Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNBP) Tahun 2010, senilai Rp5 miliar.

"Sudah kita tahan tiga dari tujuh tersangka,"ungkap Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Sumut LM Nusrim, saat dikonfirmasi wartawan di

• LANJUT KE HAL. 2

Petani kebun sawit tak tau mengadu kemana, mengadu ke Polisi tidak ditanggapi, mengadu ke DPR dan DPD RI serta DPRD Dumai bahkan Walikota Dumai hingga saat ini mengambang tidak ada kepastian hukum terkait kebun sawit yang telah diluluhlantakkan PT SGP.

”

ngan oleh DPRD bahwa PT.SGP akan melakukan steking dikawasan kebun sawit Raja Monang sebut Amris.

Berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan sengketa tanah antara masyarakat petani Batu Teritib dengan PT.SGP disebabkan belum adanya kepastian tapal batas antara kawasan hutan tanaman PT.SGP dengan areal • LANJUT KE HAL. 2

Petani Dijolimi SGP Sebaiknya Hengkang AKTIVIS LSM GPKD Riau Syaiful Aula dan aktifis LSM PAD Riau Chairuddin mendesak Kementerian Kehutanan RI agar membatalkan izin Kepmenhut RI No. 71/KPTS-II/ 2001 tanggal 15 Maret 2001 atas areal hutan seluas 34.792 hektar kepada PT.Suntara Gajapati (SGP) yang terletak di Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai karena diduga menjolimi petani pekebun sawit Batu Teritib, PT.SGP selain menjolimi petani diduga melakukan penyimpangan dalam tata kelola kehutanan. sebut Syaiful Aula saat bincangbincang dengan KPK Pos di Pekanbaru Kamis pekan lalu.

Menurut Syaiful desakan pembatalan Izin HPH Tanaman PT.SGP yang diterbitkan Kepmenhut RI No.71 itu. PT.SGP tidak mengelola kawasan hutan secara baik. Pemerintah cq,

”

• LANJUT KE HAL. 2

Pantaskah Caleg Incumbent Dipilih Kembali PEMILIHAN umum legislative tidak lama lagi akan berlangsung tepatnya tanggal 9 April 2014 dan dipastikan 90 persen dari anggota dewan yang telah duduk akan ikut kembali bertarung memperebutkan kursi. Pertanyaannya apakah selama mereka duduk menjadi anggota dewan terhormat atau selaku wakil rakyat telah berbuat sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat umum.

Kasus byar pet atau pemadaman bergilir yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara di Sumatera Utara (Sumut) saat ini semakin merajalela, rakyat Sumatera Utara sudah tidak tahu mau bagaimana lagi menyatakannya, syukurnya rakyat sumut tidak • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Desak Penanganan Korupsi di Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli » Susilo Bambang Yudhoyono

Statemen Presiden SBY Menyesatkan JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai, pernyataan Presiden SBY bahwa kebijakan bailout Bank Century tidak bisa diadili, menyesatkan.

Bambang menilai, pernyataan SBY dan tim lawyer terdakwa Budi Mulya, sama menyesatkan dengan pernyataan Presiden SBY. "Ada hal penting yang perlu diluruskan dalam eksepsi yang diajukan Tim Lawyer Budi Mulya.

Argumen eksepsi yang berkaitan dengan KPK mengadili kebijakan adalah misleading dan menyesatkan fakta dan keyakinan publik. Pendapat itu nampaknya sesuai dan selurus tegak dengan pernyataan yang dikemukakan • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Kejatisu di Jalan AH Nasution, Medan.

Ketiga tersangka yang resmi ditahan yakni, Muhammad Fahmi sebagai pejabat penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) Pemkab Palas, Muhammad Zein Nasution selaku Direktur CV UD Iskandar, dan Aswin Matondang selaku Direktur CV Hamido Utama.

"Ketiganya sudah dibawa menggunakan mobil tahanan milik Kejatisu untuk diantar ke Rutan Tanjung Gusta Medan," katanya.

Ikatan Masyarakat Tertindas Unjuk Rasa

PT. SGP Mangkir Hearing di DPRD anggota Komisi II DPRD Kota Dumai yang menangani kasus tersebut Rabu pekan lalu.

Menurut Amris akan melakukan hearing susulan terhadap PT.SGP, Camat Sei Sembilan dan Lurah Batu Teritib. Lahan kebun sawit yang dipermasalahkan PT.SGP Lahan kelompok Raja Monang sekitar 400 hektar, diklaim PT.SGP merupakan kawasan HPH Tanaman PT.SGP setelah dilakukan investigasi ke lapa-

• LANJUT KE HAL. 2

Kasus Korupsi BPBD Palas, 3 Tersangka Ditahan

MEDAN - Kejaksaan tinggi Sumatera Utara, secara resmi melakukan penahanan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Asa'aro Laia.

Penahanan terhadap tersangka usai mengikuti proses pelimpahan tahap II (berkas dan tersangka) dan langsung digiring ke Rutan Tanjung Gusta Medan, Rabu (12/3).

Selain Asa'aro Laia, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut juga melakukan penahanan terhadap Asisten I Pemkab Nisel Feriaman Sarumaha, dan Firman Adil Daichi selaku pemilik tanah, yang tak lain adik Bupati Nisel.

Ketiganya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah

DUMAI–Lagi PT. Suntara Gajapati (SGP) berulah, mangkir hearing di DPRD Kota Dumai terkait permasalahan sengketa tanah dengan Kelompok Tani Raja Monang di Kelurahan Batu Teritib Kecamatan Sei.Sembilan Dumai.

Ketidak hadiran (SGP) hearing, dengan alasan sibuk memadamkan api, akibat kebakaran hutan Batu Teritib. Hearing ke DPRD termasuk Camat Sei Sembilan dan Lurah Batu Teritib ujar Amris

orang yang ahli penerbangan, berkompeten, dan dilakukan oleh salah satu dari pilot yang ikut menerbangkan Malaysia Airlines tersebut," ujarnya seperti dikutip AFP, Sabtu (15/3).

Pejabat itu menyatakan, teori tersebut didasarkan pada data radar militer yang saat ini masih belum bisa diungkapkan ke publik. Radar tersebut menangkap adanya pergerakan pesawat beberapa jam setelah menghilang dari radar sipil.

Pesawat itu terbang mengarah ke Samudra Hindia, ke arah barat, dan

GUNUNG SITOLI - Ikatan Masyarakat Tertindas (Ikat-Mati) mendesak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli. Desakan tersebut dilakukan dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Jalan Soekarno, Kota Gunungsitoli, Jum’at lalu.

Dalam pernyataan sikapnya,

Ikat-Mati meminta Kejari Gunungsitoli untuk menetapkan mantan bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli Firman Harefa menjadi tersangka dan menjebloskan yang bersangkutan ke dalam penjara termasuk kroni- kroninya yang lain.

Selain itu, Ikat-Mati meminta kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar segera melimpahkan beberapa kasus dugaan

korupsi lainnya ke Kejatisu, dan oknum anggota Kejari Gunungsitoli yang terindikasi bermain main dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Kota Gunungsitoli ditindak serta menghentikan konspirasi dalam menuntaskan kasus korupsi.

Selanjutnya, Ikat-Mati pada kesempatan itu memberitahukan bahwa berdasarkan hasil audit • LANJUT KE HAL. 2

Mantan Kades Muara Basung Diduga Tilap Dana Konpensasi Warga BENGKALIS - Mantan Kepala Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang kini duduk sebagai anggota Legislatif Kabupaten Bengkalis periode 2009 - 2014, AM.SE, diduga menilap dana konpensasi warga Desa Muara Basung yang nota bene warganya sendiri.

Dana konpensasi tersebut diterima AM dari PT.Adei sebesar Rp.2,3 miliar konon dana tersebut tidak diserahkan kepada warga. AM menerima dana

konpensasi dari PT. Adei Plantation semasa Ia masih menjabat sebagai Kepala Desa Muara Basung, namun hingga menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis dana tersebut tak kunjung diserahkan kepada warga yang berhak atas dana konpensasi tersebut.

AM, ketika dicoba konfirmasi melalui pesan singkat (sms) kenomor hpnya, terkait dugaan penggelapan dana konpensasi tersebut yang dikirimkan pukul 9.40 Wib oleh KPKPos tidak ada

jawaban.

Law Firm Adi Murphi Malau, SH, MH & Patners Advocater & Legal Consultant Riau selaku pemegang kuasa Tim Penyelesaian Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (TP3KS) Desa Muara Basung membenarkan, dana konpensasi sebesar Rp.2,3 miliar yang diterima AM dari PT.Adei Plantation merupakan penyelesaian pembangunan ke• LANJUT KE HAL. 2

TERLAMBAT DATANG LEBIH 1 JAM Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) merupakan agenda besar Pemerintah Propinsi Sumatera Utara setiap tahunnya, dengan keterlibatan propinsi-propinsi lain bahkan tamu dari negara tetangga. PRSU boleh dikatakan sebagai wilayah yang sangat strategis untuk melakukan promosi potensi budaya, kekayaan alam dan wisata. Namun agenda besar kali ini sepertinya dianggap kecil oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho selaku tuan rumah, dimana pada acara pembukaan terlambat datang lebih dari satu jam sehingga banyak tamu undangan yang pulang dan kecewa.

Gatot Pudjonugroho Kecewakan Tamu PRSU ACARA pembukaan PRSU ke43 seyogyanya dimulai pukul 20.00 Wib, Jumat (14/3) malam, namun kenyataannya meleset dari jadwal."Tadi kita tunggu sampai pukul 9 lewat, dia belum juga datang. Padahal saya lihat di undangan terjadwal semuanya.

Kita pun datang tepat waktu menghargai para undangan," kata BS Parlaungan Pemangku Adat Madailing kepada wartawan.

Di dampingi beberapa tokoh masyarakat termasuk Ketua Hipma Delisedang Muchrid Nasution, BS Parlaungan melakukan walk out dari acara tersebut. Ia mengaku bukannya

Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan istri foto bersama dengan sejumlah wanita yang mengenakan pakaian adat tradisional Mandaling Natal saat acara pembukaan PRSU ke-43, tadi malam.

tidak menghargai undangan kepada dirinya, namun ia menganggap tuan rumah sendiri Gubsu tidak menghargai acara yang dibuatnya dengan datang terlambat.

Akibatnya beberapa orang undangan 'balik kanan' pulang dan tidak berkenan menunggu lebih lama kehadiran Gubsu.

"Ini kita tunggu sampai lebih satu jam namun acara belum juga dimulai, kita kecewa berat," ujar Parlaungan di areal parkir PRSU. Menurutnya tidak layak seorang pemimpin datang • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

PESAWAT MALAYSIA MH370 DIBAJAK.....................................................................................................

MANTAN KADES MUARA BASUNG DIDUGA • DARI HALAMAN. 1 terbang tanpa terdeteksi radar sipil, nai apa yag menyebabkan MH370 memastikan bahwa pesawat MAH artinya peluang keselamatan para TILAP DANA KONPENSASI WARGA..................

• DARI HALAMAN. 1 bun Kelapa Sawit Pola KKPA Masyarakat Suku Sakai Dan Melayu Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir. Penyelesaian tersebut dituangkan dalam perjanjian 13 Februari 2000 yang pada pokoknya PT. Adei Plantation akan membangun kebun kelapa sawit seluas 1800 hektar, bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan penyelesaian pembayaran 21 Februari 2013 telah dilakukan ganti rugi, atas tanah yang masuk HGU PT.Adei Plantation kepada Ketua Kelompok Masyarakat Suku Sakai dan Melayu Desa Muara Basung dimana AM merupakan salah satu ketua kelompok yang menerima uang ganti rugi tersebut ujar Adi Murphi.

Diakui Adi Murphi bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada AM, pada tanggal 21 Januari 2014 dalam somasi tersebut pihaknya meminta AM, untuk mempertanggung jawapkan keuangan yang diterimanyadariPT.AdeiPlatation.Terhadap peruntukan dana yang diterima tersebut maka patut diduga AM telah melakukan penggelapan dalam jabatannya Pasal 374 jo 372 KUH Pidana, papar Edi Murphi Rabu Pekanlalu di Pekanbaru.

Menurut Edi bahwa pihaknya juga telah melayangkan somasi yang kedua kepada AM dimana dalam somasi tersebut pihaknya memberi waktu 7 (tujuh) hari kepada AM untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. ungkapnya. (PUR)

STATEMEN PRESIDEN SBY MENYESATKAN.....................................

• DARI HALAMAN. 1 oleh Presiden SBY," jelas Bambang dalam pesan singkatnya, Jumat (14/3).

Dijelaskan Bambang, dalam kebijakan bailout Rp6,7 triliun itu, ada unsur delik yang layak diadili.

Ada kesalahan pihak terkait dari pengucuran dana itu yang bisa dipertanggungjawabkan."Yang kini diadili pengadilan adalah perbuatan yang oleh KPK diyakini memenuhi rumusan delik serta telah ditemukannya kesalahan dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan,"

jelas Bambang.

Bambang mengatakan, KPK mengajukan pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, juga pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Perubahan PBI (Peraturan BI) dan aturan lainnya adalah sarana perwujudan dan penyempurnaan delik yaitu melawan hukum atau penyelahgunaan kewenangan," tegas dia.(INC/MBB)

GATOT PUDJONUGROHO KECEWAKAN TAMU PRSU................

• DARI HALAMAN. 1 terlambat apalagi membuat orang lain menunggu waktu lebih lama, harusnya wakil Gatot bisa menggantikan peran kalau memang perkiraan waktunya datang terlambat.

Namun setelah satu jam lebih acara belum juga dimulai, ini membuat tamu undangan mulai

gerah. Apalagi mereka mulai kepanasan karena venue hanya menggunakan tenda untuk berteduh.

Gatot memang direncanakan untuk membuka acara pembukaan PRSU tahun ini, sehingga kehadirannya sangat dinantikan oleh pihak penyelenggara dan tamu undangan yang hadir.(TIM)

PANTASKAH CALEG INCUMBENT DIPILIH KEMBALI..............................

• DARI HALAMAN. 1 melakukan tindakan anarkis, masih ada sifat sabar, tabah dan baik hati, padahal telah di zolimi pihak PLN dengan semena-mena. Gilanya, Lampu sering padam, pembayaran tetap saja tanpa pengurangan.

Sabarnya rakyat Sumut ini sepertinya diikuti pula oleh anggota dewan yang saat ini menjabat, mulai dari anggota DPR-RI daerah pemilihan Sumut sampai dengan anggota DPRD Sumut sendiri, ikut sabar tanpa ada reaksi keras terhadap perusahaan plat merah tersebut. Seperti juga rakyat sumut yang ada melakukan demonstrasi ke kantor PLN dan kantor Gubsu tanpa melakukan tindakan anarkis yang besar, anggota dewan pun sepertinya sama cuma 'berteriak' lewat media massa, tanpa solusi padahal mereka anggota dewan yang terhormat punya jabatan dan kekuatan, apalagi jika seluruh anggota dewan dari pusat hingga daerah bersatu memecahkan solusi terbaik mengatasi byat pet di daerah yang menjadi asal pemilihan mereka sehingga mereka bisa duduk di kursi empuk dan menerima gaji yang tidak sedikit serta fasilitas yang 'aduhai' karena dipilih rakyat Sumatera Utara.

Tidak sedikit kerugian yang diakibatkan pemadaman bergilir ini, mulai dari kerusakan alat elektronik sampai batalnya investor yang masuk ke Sumatera Utara seperti disampaikan salah satu anggota organisasi pengusaha di Sumatera Utara

beberapa waktu lalu dibeberapa media. Tidak itu saja resiko kecelakaan dan kejahatan juga retan terjadi karena gelapnya jalan serta matinya lampu jalan.

Kasus lain seperti kasus masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara memperebutkan lahan, tanpa ada kejelasan yang sebenarnya dari pemerintah, apakah lahan itu milik PTPN yang dikabarkan HGU telah berakhir ataukah milik masyarakat.

Akhirnya tindakan anarkis terjadi sehingga menimbulkan korban jiwa. Sementara anggota dewan yang ada untuk mendesak pemerintah pusat atau daerah untuk bersikap tegas tentang kejelasan status tanah tersebut seperti kerupuk terkena air, 'melempem'.

Namun diakui juga selain sederet kasus, beberapa anggota dewan juga terlihat ada yang memberikan terbaik demi kepentingan masyarakatnya. Tidak semua anggota dewan itu jelek seperti yang diberitakan mulai dari perselingkuhan rumah tangga hingga penipuan dan ketidakperdulian. Yang pasti masyarakat diminta untuk lebih cerdas memilih wakil-wakilnya, walau mereka wakil bukan berarti mereka bisa diperintah dan disuruh-suruh seenaknya.

Jangan pilih kembali caleg incumbent yang tidak perduli dengan keadaan masyarakat yang telah memilihnya. Masih banyak lagi caleg-caleg baru yang punya potensi dan kesetiaan kepada masyarakat pemilihnya.

Keluarga Besar Koran KPK POS Turut berdukacita atas meninggalnya :

SARIYEM Tutup usia 86 tahun (Ibunda dari Bapak YANTO Wartawan KPK POS di Langsa) Pada hari Senin, 10 Maret 2014 pukul 19.30 Wib di RSUD Langsa. Dikebumikan hari Selasa, 11 Maret 2014 di pemakaman umum Kampung Jawa Langsa.

Semoga amal ibadah Almarhumah diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan semoga sabar dan tabah.

Pimpinan Umum

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

menjauhi rute yang sebenarnya, selama empat hingga lima jam setelah menghilang. "Dia sangat memahami bagaimana menghindari pantauan radar sipil. Selama ini dia telah belajar melakukan itu," lanjutnya lagi.

Sebelumnya, angkatan udara Malaysia menyatakan sedang menginvestigasi obyek terbang yang tertangkap oleh radar militer yang mengarah ke Kepulauan Andaman, beberapa jam setelah MH 370 hilang dari radar sipil. Akan tetapi, para pejabat militer hingga kini tak membocorkan detail mengenai data tersebut karena masih dalam proses penyelidikan.

Spekulasi yang beredar menyebutkan, hilangnya pesawat itu karena terjadi ledakan di udara, pembajakan, masalah teknis, hingga pilot bunuh diri.

Namun, dari laporan terakhir, dugaan mengenai pesawat tersebut dibajak semakin menguat. Hal ini lantaran pesawat tersebut masih

meski telah dinyatakan hilang.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak memastikan hal ini dalam konferensi pers akhir pekan kemarin.

Disampaikan Najib, hilangnya pesawat tersebut dari layar radar sipil merupakan aksi kesengajaan yang dilakukan seseorang di dalam pesawat.

Dikatakan Najib, gerakan pesawat selama periode menghilang dari radar primer itu, sejalan dengan aksi yang disengaja oleh seseorang di dalam pesawat tersebut. Meski begitu, Najib menegaskan, sejauh ini belum ada konfirmasi bahwa pesawat tersebut dibajak.

"Kemungkinan pembajakan masih ditelusuri, sebagaimana berbagai kemungkinan lainnya juga masih diselidiki," ujar pemimpin negeri Jiran itu dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sama Sama, Kuala Lumpur.

"Meskipun adanya pemberitaan media bahwa pesawat dibajak, saya ingin jelaskan: kami masih menyelidiki semua kemungkinan menge-

melenceng dari jalur penerbangan semulanya," tandas Najib.

2 Pilot Diselidiki Otoritas Malaysia kini memfokuskan ulang penyelidikan mereka pada para kru dan penumpang pesawat MAS MH370.

Pejabat-pejabat maskapai MAS mengakui seperti dilansir Daily Mail, Sabtu (15/3), kedua pilot MH370 saat ini tengah menjadi pokok penyelidikan kepolisian.

Polisi pun mulai menggeledah rumah-rumah pilot bernama Zaharie Ahmad Shah (53) dan kopilot Fariq Abdul Hamid (27). Kepolisian Malaysia saat ini tengah memeriksa latar belakang psikologis pilot dan kopilot tersebut, juga kehidupan dan koneksi keluarga mereka.

Pemeriksaan intensif mengenai latar belakang kedua pilot MAS itu dilakukan setelah Perdana Menteri (PM) Najib Razak memastikan bahwa pesawat MH370 telah dengan sengaja dialihkan ke rute lain. Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur hari ini, Najib

MH 370 memang terus terbang selama berjam-jam setelah menghilang dari radar primer. Disampaikan Najib, hilangnya pesawat tersebut dari layar radar sipil merupakan aksi kesengajaan yang dilakukan seseorang di dalam pesawat.

Dikatakan Najib, gerakan pesawat selama periode menghilang dari radar primer itu, sejalan dengan aksi yang disengaja oleh seseorang di dalam pesawat tersebut. Meski begitu, Najib menegaskan, sejauh ini belum ada konfirmasi bahwa pesawat Boeing 777-200ER tersebut dibajak.

Harapan Sebagian keluarga penumpang terkejut mendengar info baru ini.

Mereka pun kini menaruh harapan lebih besar bahwa pesawat dan para penumpang masih selamat di suatu tempat.

Menurut sejumlah anggota keluarga penumpang di Beijing, China, pernyataan Najib bahwa sistem komunikasi pesawat sengaja dimatikan telah menguatkan dugaan pembajakan pesawat. Ini

penumpang masih 50-50 persen.

"Ada secercah harapan bagi kami," ujar seorang anggota keluarga penumpang di Beijing seperti dilansir New Straits Times.

Senada dengan itu, warga Malaysia bernama Selamat Omar (60) mengatakan, dari informasi baru tersebut berarti masih ada harapan untuk menemukan pesawat yang hilang sejak Sabtu, 8 Maret lalu. Putra Omar, Mohamad Khairul Amri (29) merupakan salah satu penumpang pesawat Boeing 777-200ER tersebut.

Operasi pencarian MAS MH 370 pun memasuki fase baru.

Pencarian di sekitar wilayah Laut China Selatan dihentikan.

"Koridor utara yang bergerak dari perbatasan Kazakhstan dan Turkmenistan menuju Thailand utara, atau koridor selatan yang bergerak dari Indonesia menuju Samudera Hindia bagian selatan," papar Najib dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sama Sama, Kuala Lumpur.(BBS/NET)

KASUS KORUPSI BPBD PALAS, 3 TERSANGKA DITAHAN................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Namun, dalam pemeriksaan kemarin, Penyidik Pidsus Kejatisu menjadwalkan seluruh tersangka diperiksa. Tapi, yang hadir hanya tiga tersangka. Sedangkan, empat tersangka mangkir dalam pemeriksaan tersebut. Di mana, keempat tersangka tersebut dike-

tahui bernama Darman Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Endang Daniati selaku Direktur CV Kurnia Agung, H Malkan Hasibuan selaku Direktur CV Asoka Piramid, dan Aminuddin Harahap selaku Direktur CV Gading Mas. "Akan kembali pemanggilan selanjutnya secara paksa untuk dilakukan pemeriksaan oleh kita,"

sebutnya.

Masih kata LM Nusrim, berkas-berkas perkara tersebut hampir seluruhnya rampung.

Hanya saja tinggal beberapa poin yang harus dipenuhi yakni keterangan dari para tersangka itu. "Jika selesai diteliti memang tidak ada kekurangan segera berkasnya dinyatakan lengkap (P-21) bisa

segera dibawa ke pengadilan," terangnya.

Diketahui dugaan ini korupsi ini bermula adanya temuan penyidik dari 11 paket pekerjaan Badan penanggulan bencana Daerah (BPBD) Palas ada lima kegiatan berupa pemasangan bronjong yang tidak sesuai. Dalam sebelas kegiatan itu, pengerjaannya ditemukan

penyimpangan yang dilakukan lima rekanan tersebut.

Untuk perkara dugaan korupsi tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan pada tanggal 9 Agustus 2012. Dalam perkara itu, penyidik menemukan dugaan kerugian negara hingga Rp2 miliar. Kemudian, ketujuh tersangka telah ditetapkan sejak 14 Maret 2013. (RPS)

PT. SGP MANGKIR HEARING DI DPRD....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 kebun masyarakat “Persoalan tanah Batu Teritib tidak akan pernah selesai, apabila tapal batas belum ada” ujarnya.

Amris yang duduk di Komisi II DPRD Dumai, meski tidak mencalonkan diri lagi, dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 namun dia, dalam sisa-sisa masa

tugasnya tetap mengupayakan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara masyarakat petani pekebun sawit Batu Teritib dengan pihak PT.SGP. Upaya yang dilakukan Amris melalui Pansus DPRD merekomendasikan kepada Walikota Dumai bahwa kawasan HPH Tanaman PT.SGP berdasarkan rekomendasi Gubernur Riau adalah di Kecamatan Bangko

bukan di Kecamatan Sei Sembilan.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan kebun sawit masyarakat yang telah diluluhlantakkan PT.SGP di informasikan diperkirakan mencapai belasan ribu hektar terdiri dari kebun sawit Kelompok Tani Karya Jaya, Raja Monang, Kelompok M.Noh, Kelompok Manurung dan Kelompok Tomas. Lahan kebun

sawit masyarakat tersebut oleh PT.SGP mengklaim bahwa kebun sawit milik petani tersebut berada dalam kawasan HPH Tanaman PT.SGP. Sementara berdasarkan rekomendasi Gubernur Riau Calon lokasi HPH Tanaman PT.Suntara Gajapati No.522/EK/2904 5 Nopember 1999 HPH Tanaman yang memungkinkan seluas 48.880 Ha

terletak di Kecamatan Bangko sebagaimana peta yanf dilampirkan bukan di daerah Kecamatan Sei Sembilan sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan antara masyarakat petani pekebun sawit dengan PT.SGP. Akibat ulah menejemen PT.SGP yang tidak manusiawi itu masyarakat petani sawit Batu Teritib di rugikan puluhan miliar rupiah.(PUR)

PETANI DIJOLIMI SGP SEBAIKNYA HENGKANG...............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Kementerian Kehutanan dalam memberikan izin terhadap suatu kawasan hutan terhadap perusahaan, mestinya mengacu TAP MPR No.9 Tahun 2001, tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menjadi salah satu bentuk dan upaya transformasi pada era reformasi.

Sebelumnya, pemerintah (cq Departemen Kehutanan) melakukan revisi atas Undangundang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menjadi UndangUndang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi diharapkan dapat memberi peluang untuk dilakukan tata kelola kehutanan yang baik dinegeri ini papar Syaiful.

Dikatakan Syaiful, akses informasi kepada masyarakat diberi landasan hukum diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada

pasal 68 (2) poin b, yang menyatakan bahwa masyarakat dapat, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Peluang masyarakat untuk berpartisipasi juga lebih terbuka melalui pengaturan dalam pasal 70 (3) UU No.41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan” dalam konteks ini, lanjut Syaiful proses untuk menuju sebuah tata kelola kehutanan yang baik sudah mulai mendapatkan tempat dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu tantangan yang sangat kompleks dalam konteks tata kelola kehutanan adalah bagaimana menciptakan kepastian atas lahan, terutama untuk ruang kelola masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Oleh karenanya

masyarakat dilibatkan sebagai wujud dipenuhinya Pasal 28 C (2) UUD 1945. Sebab Pengakuan hak masyarakat di dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperjuangkan haknya, termasuk apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya, papar Syaiful.

Ditempat terpisah Chairuddin, aktifis LSM PAD Riau saat dikonfirmasi Rabu pekan lalu mengatakan, penyerobotan lahan kebun sawit petani Batu Teritib merupakan tindakan kriminal, dan melanggar Hak Asasi Manusia. Izin yang diberikan Kemenhut No.71 kepada SGP adalah izin tanaman bukan kepemilikan. Penyerobotan dan pengrusakan kebun sawit petani, seakan-akan PT.SGP sebagai pemilik lahan. Disini masyarakat telah dijolimi oleh PT.SGP oleh karenanya PT.SGP sebaiknya hengkang dari Bumi Sei Sembilan melalui pembatalan, dan mencabut Izin Kepmenhut

No.71 tersebut ungkapnya.

"Petani kebun sawit tak tau mengadu kemana, mengadu ke Polisi tidak ditanggapi, mengadu ke DPR dan DPD RI serta DPRD Dumai bahkan Walikota Dumai hingga saat ini mengambang tidak ada kepastian hukum terkait kebun sawit yang telah diluluhlantakkan PT.SGP," ujarnya Menurut Chairuddin Hukum berlaku terhadap petani, sementara terhadap Perusahaan PT.SGP yang telah meluluhlantakkan ribuan hektar kawasan hutan alam, hukum tidak berlaku, ada keistimewaan dalam penegakan hukum terhadap PT.SGP. Contoh misal, saat terjadinya illegal loging tahun 2006 lalu dikawasan HPH Tanaman PT.SGP yang dilakukan Cheng Hui alias Awi menejer Camp. PT.SGP Buluhala Sei Sembilan, Awi 'mencuri dirumah sendiri' sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung dan dinyatakan lengkap

untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ujung Tanjung. Barang bukti ribuan tual kayu gelondongan yang diamankan Polres Rokan Hilir untuk dilelang. Diinformasikan kayu gelondongan yang dijadikan barang bukti itu, belakangan merupakan barang temuan, artinya hukum tajam kebawah tumpul keatas. inilah wajah hukum di wilayah hukum Rokan Hilir dan Dumai. Sementara kebun sawit masyarakat yang digasak PT.SGP tidak ada tindakan apapun bahkan dalam aksi penyeronbotan tersebut PT.SGP disinyalir menggunakan satuan Brimob menghalau petani kebun sawit, dengan alasan “ini perintah atasan” katanya Sementara itu, sebanyak 2 kali konfirmasi tertulis KPK Pos yang ditujukan kepada PT.Suntara Gajapati Jl.Tengku Umar Pekanbaru yang diterima Bram staf Perusahaan PT.Ararara Abadi Group hingga saat ini, belum ditanggapi.(PUR)

KEJATISU TAHAN SEKDA DAN ADIK BUPATI NISEL.........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 senilai Rp9,4 miliar. "Mereka saat ini dititipkan di Rutan Tanjung Gusta Medan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Chandra Purnama.

Chandra menjelaskan, ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Setelah berkas selesai maka akan dlimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.

Kasus itu bermula saat Pemkab Nias Selatan membeli tanah 64.377 meter persegi tersebut dengan harga sekitar Rp11 miliar dari Firman Dachi. Sedangkan tanah itu dibeli Firman Dachi dari masyarakat hanya dengan harga Rp875 juta.

Disebabkan pembelian lahan yang tidak sesuai dengan nilai jual

objek pajak (NJOP), audit BPKP Sumut menemukan adanya kerugian negara sekitar Rp9,9 miliar dalam proyek tersebut.

Hanya Korban Dalam kasus ini juga sejumlah saksi telah dimintai keterangan termasuk Wakil Bupati Nias Selatan Huku'asa Nduru. Orang nomor dua di Pemkab Nisel itu dimintai keterangan oleh penyidik pada Jumat, 10 Januari 2014 terait dugaan korupsi yang merugikan negara Rp9,4 miliar itu.

Ditemui wartawan usai menjalani pemeriksaan, Huku'asa mengaku para tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan penyidik hanyalah sebagai korban. Menurutnya orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah Bupati Nisel Idealisman Dachi.

"Tanah yang dibeli itu sebenar-

nya tanah milik bupati, cuma atas nama adiknya," terangnya, usai menjalani pemeriksaan di Polda Sumut, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, seyogianya kalau penyidik mau mengambil keputusan, harus juga menyelidiki status tanah yang dibeli oleh Pemkab Nisel tersebut.

"Untuk BBI, pembangunan RSUD hingga pembangunan Istana Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, adalah tanah dia (Bupati Nisel-red), dari situlah ia mendapat keuntungan," sebut Huku'asa.

Dia menyebutkan, kedatangannya ke Mapolda Sumut untuk menjelaskan kepada penyidik terkait kronologis penerbitan SK panitia pembebasan lahan BBI tersebut.

"Penerbitan SK itu saya lakukan sesuai dengan surat pendelegasian

yang diberikan pada saya tentang pembentukan panitia pengadaan tanah, termasuk juga nama-nama panitia pada kegiatan yang ada di seluruh SKPD oleh bupati. Semua saya lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan penerbitan SK pembebasan lahan itu sesuai dengan arahan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi," terangnya.

Ironisnya, sebagai orang yang menerbitkan SK pengadaan tanah tersebut, Huku'asa mengatakan justru tidak diberitahu kalau lahan tersebut sudah dibeli.

Diakuinya, sebelumnya ia sudah mengetahui kalau tanah yang akan dibeli Pemkab Nisel adalah tanah adik bupati.

"Pernah saya sarankan jangan dulu pengadaan tanah. Akan tetapi bupati tetap ngotot untuk melakukan pengadaan tanah itu. Ngotot

sekali dia. Yang saya tahu, tanah itu dibeli sekitar Rp400 juta, tetapi dijual kepada Pemkab Nisel Rp11,3 miliar," cetusnya.

Ditambahkannya, sebagai bupati, Idealisman Dachi adalah pengguna anggaran tunggal. "Saya adalah saksi yang dekat dan saya tahu persis kronologis kasus ini.

Hanya saja sewaktu proses pengadaan dan pencairan uang pembelian lahan itu saya tidak berada di tempat karena sedang mengikuti pendidikan di Lemhanas, sejak 28 Februari hingga 5 April 2012.

Sementara pengadaan lahan itu pada Februari 2012, beberapa saat setelah saya keluarkan SK panitia pembebasan lahan sesuai dengan arahan bupati. Begitu saya pulang pendidikan Lemhanas, mereka bilang proses pembelian tanah sudah selesai," terangnya.(RPS)

DESAK PENANGANAN KORUPSI DI SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI.................

• DARI HALAMAN. 1 BPK, pengeluaran dibagian sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli senilai Rp.3.173.772.855, sedangkan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp 1.051.295.388 ditambah pajak sebesar Rp 44.231.108.Kajari Gunungsitoli Edi Sumarno, SH, MH di dampingi Kasi Intelijen Rabani Halawa, SH, MH dan Kasi Pidsus Yunius Zega, SH, MH kepada Ikat-Mati mengatakan

kasus tersebut sudah ditindaklanjut sebelumnya bahkan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut berinisial FH dan mantan Sekwan berinisial SZ. Kajari juga menyampaikan bahwa FH telah ditetapkan sebagai tersangka, namun sebelumnya telah kabur sehingga tidak diketahui keberadaannya hinggga saat ini, tapi telah memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap

FH dalam waktu dekat,ujar Kajari.

Dalam menentukan kerugian negara yang nyata dan tetap, untuk di masukkan dalam dakwaan kelak, Kajari mengatakan akan memanggil BPKP dalam waktu dekat agar dapat menghitung kerugian negara yang sebenarnya, sebab menurut dia bahwa sesuai hasil audit BPK kerugian negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan FH hanya berkisar Rp 800 juta dan bukan seperti yang diutarakan oleh IkatMati.

Sumber menyebutkan dalam pencairan uang tersebut disebutsebut banyak pihak yang terlibat termasuk oknum mantan Kepala PPKAD Kota Gunungsitoli bermarga Tambunan dan juga oknum ketua DPRD Kota Gunungsitoli berinisal SL yang disebut-sebut memberikan memo sakti melalui Sekwan untuk diteruskan kepada kepala Kepala PPKAD dalam memuluskan pencairana dana, padahal pertanggungjawaban penarikan dana tahap pertama belum

ada, namun telah muncul pencairan dana tahap kedua,jelas hal ini sudah menyalahi aturan, ujar sumber.

Bahkan menurut sumber, ada beberapa oknum pimpinan dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang diduga menerima uang tersebut sebagaimana kuintasi penerimaan yang kini sudah ada di tangan isteri FH, sehingga kalau pihak kejari Gunungsitoli jeli mengusust kasus ini dipastikan akan banyak oknum yang terlibat, ucap sumber.

(YAGI)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

NASIONAL

KPK Minta Presiden SBY Hormati Proses Hukum JAKARTA- Kasus Bank Century mulai bergulir di persidangan, dengan diseretnya Budi Mulya ke depan pengadilan Tipikor Jakarta. Nampaknya, beberapa pihak termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terima dengan pengadilan Kasus boilout Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Banyak komentar itu membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gerah. Lembaga Anti korupsi meminta kepada semua pihak, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menghormati proses hukum terkait sidang kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan terdakwa Budi Mulya - Deputy Gubernur Bank Indonesia non aktif.

"Kami mohon semua pihak, termasuk Presiden SBY untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di persidangan. Sekarang lihat saja seperti apa. KPK sendiri menghormati proses itu. Karena ini sudah domain hukum, sudah proses ranah hukum" papar Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/3).

Lantaran sudah masuk ranah proses hukum, sambung Johan, hendaknya semua pihak harus menghormati persidangan dengan menyerahkan kepada hakim yang menguji kebenaran bukti-bukti yang disodorkan KPK. "Hakim di persidangan akan diuji apakah kuat atau tidak buktinya, sehingga nantinya pasti akan diputus bersalah atau tidak, ya kita tunggu saja. Biarlah persidangan berjalan sesuai aturan yang ada," pesannya.

Menurut Johan, penetapan Budi Mulya sebagai tersangka lalu dilimpahkan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan atas penyelidikan dan penyidikan yang selama ini dilakukan KPK. Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, sudah dilihat dari sisi domain hukum, sehingga kasus bisa naikkan ke proses lebih lanjut, yaitu persidangan.

"Jadi ya kita lihat nanti bukti-buktinya kuat atau tidak. Jadi tunggu saja bagaimana nanti di persidangan, hakim yang punya hak penuh untuk memutuskan. Dan kita tidak bisa mengomentari apalagi mempengrauhi persidangan," pungkasnya.

Sebelumnya, presiden SBY sempat angkat bicara tentang proses hukum Budi Mulya. SBY menyampaikan kebijakan FPJP maupun dana talangan atau bailout Century tidak dapat diadili. Namun jika ada penerapan yang menyimpang dari kebijakan itu maka dapat dipidanakan.

SBY juga mengatakan dirinya tidak mengetahui proses penetapan FPJP karena saat itu sedang berada di Lima, Peru guna Konferensi Tingkat Tinggi APEC dan KTT G-20 di Washington DC, Amerika Serikat. Karena berada di luar negeri, SBY tidak dapat laporan dari Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani dan Gubernur BI saat itu Boediono terkait FPJP.(endy)

Ahok : Perilaku Koruptor Tambah Memuakkan JAKARTA- Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012, korupsi pengadaan barang dan jasa mencapai 38 persen dari kasus yang ditangani KPK. Di tingkat pemerintah pusat, pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) grafiknya juga meningkat dari tahun ke tahun, seiring peningkatan belanja pemerintah (APBN tahun 2014 sebesar Rp1.842,5 triliun).

Korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, juga masih tinggi. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok geram bahkan muak dengan tingkah laku pejabat DKI Jakarta yang suka main proyek ketimbang menjalankan tugas sesuai aturan.

“Saya datang ke sini dengan Pak Jokowi (Gubernur DKI) untuk mengajak berantem dengan para koruptor, karena kami sudah muak dengan perilaku korup para pejabat DKI,” ujar Ahok dalam pembukaan acara sosialisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah (ULPD) di Balaikota, Jakarta, Kamis (13/3).

Terus terang, lanjut mantan Bupati Belitung Timur, setiap hari selalu berolah raga otot demi memerangi korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Jadi bukan latihan otak.

Latihan otot ini ya untuk berantem para pejabat yang berbuat tidak baik, atau perang melawan korupsi harus ditegakkan.

Kita kuat-kuatan saja,” paparnya serius.

Ditegaskan, saat dilantik menjadi Wagub DKI Jakarta telah diambil sumpah pakai Kitab Suci untuk melayani warga Jakarta dan memerangi korupsi di Pemprov DKI. "Sumpah ini harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab, ketakwaan untuk tidak berbuat korup dan wajib memerangi korupsi yang kian merajalela," katanya.

Guna menekan korupsi pengadaan barang dan jasa, lanjut Ahok, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah (ULPD) sehingga dapat menghemat anggaran daerah Rp46 triliun. "Jika ULPD berjalan normal, saya yakin kita bisa menghemat APBD 46 triliun rupiah,” tandas politisi Gerindra.

Menurutnya, perang melawan korupsi bisa dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik seperti e-purchasing, e-catalog, dan e-tenderring dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Sementara pelayanan dilakukan secara online.

Ahok juga berterima kasih kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) yang selama ini memberikan data kepadanya terkait adanya indikasi korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.(ENDY)

Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar menjawab pertanyaan usai menjalani sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/3). Majelis hakim pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Deddy Kusdinar selama enam tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta karena terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan selaku pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan proyek Hambalang.

Divonis 6 Tahun, Deddy Kusdinar Tertunduk Lesu

JAKARTA- Meski berulangkali membantah tidak terlibat korupsi Hambalang, namun bantahan terdakwa Deddy Kusdinar, eks Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) tetap dimentahkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/3) Hakim Ketua Amin Ismanto menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Juga dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti Rp 300 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diganti pidana selama 1 tahun penjara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Deddy Kusdinar terbukti secara sah bersalah dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Hambalang, dengan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP, dalam dakwaan kedua," kata Hakim Ketua Amin Akibat perbuatan Deddy, lanjut Hakim Ketua Amin, negara dirugikan Rp463,668 miliar berdasarkan penghitungan BPK. Deddy terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp300 juta, serta memperkaya orang lain dan korporasi, termasuk mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng Rp4 miliar dan AS$ 550 ribu.

Berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, seluruh unsur dakwaan kedua terpenuhi. Deddy selaku PPK terbukti mengatur perencanaan lelang hingga pelaksanaan proyek P3SON Hambalang tahun 2010-2011 agar pengadaan dimenangkan perusahaan-perusahaan yang dikehendakinya.

Awalnya, Deddy mengetahui adanya usulan penggunaan anggaran Rp125 miliar P3SON. Dalam mempersiapkan pembangunan P3SON, Sesmenpora Wafid Muharam me-

nunjuk Deddy sebagai koordinator tim asistensi yang beranggotakan Tommy Apriantono (Dosen ITB) dan Lisa Lukitawati Isa (CV Rifa Medika).

Setelah dianalisa, Sonny Anjangsono dari PT Biro Insinyur Eksakta (BIE) menemukan permasalahan atas kondisi tanah Hambalang.

Namun, Deddy meminta Sonny agar tidak menakut-nakuti Wafid. Kemudian, Wafid meminta Sonny membuat Rencana Aanggaran Belanja (RAB) senilai Rp2,5 triliun dengan rencana pembangunan multiyears.

Merasa mencium adanya “bau tak sedap” dalam proyek Hambalang, Sonny dan Ida Nuraida dari PT BIE mundur. Deddy bertemu Wafid, Lisa, Paul Nelwan, Win Soehardjo, Sonny, Asep, Komisaris PT Metaphora Solusi Global (MSG) Muhammad Arifin dan da Bagus Wirahadi dari PT Adhi Karya (AK).

PT MSG memaparkan desain proyek yang tidak sesuai dengan kondisi tanah Hambalang.

Wafid tetap memaparkan desain itu di hadapan Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan memakai master plan PT MSG. Berdasarkan desain PT MSG, diperoleh angka Rp1,175 trilun untuk fisik bangunan, biaya konsultasi perencana, manajemen konstruksi, dan Rp1,4 triliun untuk biaya peralatan.

Deddy meminta Asep menyampaikan hasil penghitungan RAB kepada Staf Marketing PT AK Ida Bagus Wirahadi. Deddy juga meminta Lisa dan Rio Wilarso melakukan korespondensi email dengan PT AK, PT MSG, PT Yodya Karya (YK), dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM) selama proses persiapan lelang.

Demi menyelesaikan status tanah Hambalang, Wafid meminta M Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang membantu pengurusan di BPN. Anas yang ketika menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR memerintahkan anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono mengurus hak pakai tanah untuk pembangunan P3SON Hambalang.

Ignatius berhasil mengurus hak pakai atas tanah Hambalang. Foto-

copy SK Kepala BPN No.1/HP/ BPN/2010 tanggal 6 Januari diserahkan Anas kepada Nazaruddin. Anwar mengungkapkan, dalam pengurusan tanah tersebut, Nazaruddin dan Rosa telah menyerahkan uang Rp3 miliar kepada Kepala BPN Joyo Winoto.

Setelah mendapat SK Kepala BPN, Andi dan Wafid bertemu sejumlah anggota Fraksi Demokrat dari Komisi X DPR dan Banggar, yakni Mahyuddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Nazaruddin untuk membahas program-program Kemenpora. Mereka kembali bertemu di restoran Jepang, Gedung Arcadia Plaza Senayan.

Sekitar Januari 2010, Kemenpora mengajukan usulan penambahan anggaran P3SON Hambalang sebesar Rp625 miliar dalam APBNP 2010. Tanpa melalui proses dengar pendapat, Mahyuddin selaku pimpinan Komisi X DPR dan Tim Pokja menandatangani persetujuan penambahan anggaran Hambalang Rp150 miliar.

Dengan disetujuinya penambahan anggaran, jumlah anggaran untuk pembangunan P3SON Hambalang menjadi Rp275 miliar. “Wafid melalui Paul Nelwan meminta uang Rp500 juta kepada PT AK dan Rp100 juta dari Poniran untuk diserahkan kepada Mahyuddin saat Kongres Partai Demokrat di Bandung,” ujar Anwar.

Pasca pengesahan APBN-P Kemenpora tahun anggaran 2010, Deddy mengajukan agar proyek Hambalang dilaksanakan dengan kontrak multiyears. Permohonan itu diajukan berdasarkan surat Wafid atas sepersetujuan Andi. Deddy juga melampirkan RAB Rp2,5 triliun dalam permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Guna lengkapi permohonan multiyears ke Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deddy melampirkan pendapat teknis yang ditandatangani Deputi Kementerian Pekerjaan Umum. Deddy memerintahkan Arifin menggunakan uang Rp135 juta pemberian PT AK untuk diberikan kepada sejumlah pejabat di Kemen PU. Namun, proses lelang tidak

dilakukan sebagaimana mestinya.

Deddy menentukan PT YK, PT CCM, dan PT AK masing-masing sebagai pemenang lelang. Deddy meminta Teuku Bagus Mokhamad Noor dari PT AK selaku calon pemenang lelang jasa konstruksi memberikan fee 18 persen yang diminta Choel Mallarangeng, adik Andi.

Teuku Bagus menyepakati realisasi fee 18 persen akan diberikan melalui Machfud Suroso. Deddy akhirnya menandatangani kontrak senilai Rp1,077 triliun dan Rp246,238 miliar.dengan Teuku Bagus selaku Lead Firm KSO Adhi-Wika pada 10 Desember 2010. Namun, Teuku Bagus malah mengalihkan pekerjaan ke sejumlah perusahaan.

Perbuatan Deddy juga telah menguntungkan orang lain, yaitu Andi melalui Choel, Wafid, Anas, Mahyuddin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Lisa Lukitawati Isa, dan Anggraeni Dewi.

Selain itu, Deddy juga mengetahui jika sejumlah uang yang diterima Kemenpora dari rekanan digunakan untuk kepentingan operasional Kemenpora.

Deddy hanya menikmati uang Rp300 juta. Uang Rp1 miliar yang diberikan PT AK kepada Deddy digunakan Arifin untuk membayar ganti rugi yang diminta para penggarap tanah di lokasi proyek Hambalang. Uang Rp100 juta yang diperoleh dari Lisa digunakan untuk membayar retribusi IMB proyek Hambalang.

Dari sejumlah uang yang diberikan kepada Kemenpora, ada yang dipergunakan untuk keperluan operasional Kemenpora, THR, protokoler Menpora, akomodasi dan tiket pertandingan piala AFF di Senayan dan Malaysia, serta pertandingan tim Machester United untuk rombongan Kemenpora dan anggota Komisi X DPR. “Dengan demikian, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dengan tujuan meng-

untungkan diri sendiri, orang lain, korporasi telah terpenuhi,” paparnya.

Usai pembacaan putusan, Deddy masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Sama halnya dengan penuntut umum I Kadek Wiradana.

Usai sidang, Deddy mengaku shock karena putusan majelis di luar nalar dan pengetahuan hukumnya. Deddy tidak mengerti mengapa majelis menjatuhkan putusan enam tahun penjara.

Deddy mempertanyakan ada yang dijadikan majelis sebagai dasar untuk menghukumnya. Pasalnya, apa yang Deddy alami tidak sesuai dengan uraian putusan majelis. Contohnya, Deddy disebut memimpin rapat di sebuah hotel. “Orang saya nggak pernah memimpin kok.

Saudara Sonny juga ngarang. Nggak kenal saya,” terangnya.

Ia membantah telah menerima Rp300 juta. Menurut Deddy, untuk apa mengkorupsi uang Rp300 juta?

Anggaran proyek Hambalang yang mencapai Rp2,5 trilun sangat tidak sepadan dengan Rp300 juta. Kemudian, terkait pemberian fee 18 kepada Andi melalui Choel, Deddy hanya mengaku mengantar titipan tanpa mengetahui titipan itu berisi uang.

Kalaupun ada kesalahan Deddy, mungkin karena Deddy ditunjuk sebagai PPK tunggal untuk mengelola anggaran berjumlah trilunan.

Deddy menyatakan sebenarnya penunjukan sebagai PPK hanya tiga bulan. “Setiap saya tanda tangan, selalu tanya ke staf, ini sudah sesesuai ketentuan nggak. Apa kesalahan saya?” tanyanya.

Putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK yang meminta majelis hakim menghukum Deddy dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp300 juta.

Menanggapi vonis hakim, Deddy dan penasehat hukumnya menyatakan akan menggunakan waktu pikir-pikir, sebelum menyatakan menerima atau tidak putusan hakim.

Demikian juga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim.(ENDY)

PROYEK HAMBALANG

Kasus Tersangka Anas Urbaningrum, Ruhut Diperiksa KPK JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Pemeriksaan kali ini sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang, dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka kasus Hambalang.

"Tadi ada sekitar 30-an pertanyaan, lebih kurang dua jam, yang ditanyakan penyidik KPK lebih fokus yang berkaian dengan sahabatku Anas Urbaningrum, jadi penyidik lebih banyak mengkonfirmasi soal kedelatan saya dengan Anas," ungkap Ruhut usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/3).

Ruhut yang datang dengan mengenakan baju Ulos tiba di KPK dengan menumpang taksi. Begitu juga saat pulang menumpang taksi warna biru dengan nomor polisi B 1561 CTA. Sebelum meninggalkan gedung KPK,

Ruhut meladeni semua pertanyaan wartawan.

"Begini, tadi penyidik ingin mendalami soal tugas-tugas Anas saat di Komisi X DPR RI. Aku bilang enggak tahu karena memang enggak satu komisi sama aku. Jadi ya enggak diteruskan pertanyaan penyidik," lontarnya.

Ruhut juga mengaku pernah diajak menjadi tim sukses Anas dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

"Aku tak tahu mengapa diajak bergabung dalam tim sukses untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat. Kebetulan aku kader Partai Demokrat yang paling rajin turun ke bawah. Mungkin dikenal orang, karena aku sering tampil. Paling tidak aku ada pengaruh. Mungkin karena itu aku dilibatkan,” jelasnya.

Ruhut mengaku dia memang mencium aroma pembagian uang

dalam Kongres Partai Demokrat.

Namun, Ruhut mengaku tidak melihat langsung proses pembagian uang.

Ruhut mendengar kabar adanya pembagian uang dari pihak-pihak yang sudah menerima uang dalam Kongres, tetapi kemudian merasa tidak puas.

Ruhut juga mengatakan rekan separtainya, Sutan Bhatoegana, mengakui menerima uang pada Kongres Partai Demokrat 2010 di hadapan penyidik KPK. Ketika Kongres berlangsung, Sutan merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Medan. Namun, hal itu dibantah Sutan.

Terkait aset-aset Anas, Ruhut mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya mendengar cerita dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. “Ya, paling itu (PT Panahatan). Yang mengatakan kan Nazaruddin. Kalau dalam hukum, aku bukan yang melihat, mendengar, atau

mengalami sendiri. Aku nggak bisa ngomong,” tuturnya.

PT Panahatan tercatat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perdagangan, dan sejumlah usaha lainnya. Anas, Nazaruddin, dan M Nasir disebut sebagai pemegang saham sejak tahun 2008. Anas memiliki 35.000 lembar saham dan menjabat sebagai komisaris di susunan pengurus.

Selain PT Panahatan, Ruhut tidak mengetahui aset-aset lain yang dimiliki Anas. Namun, apabila mengikuti perkembangan penyidikan, KPK telah menyita sejumlah tanah dan bangunan di Yogyakarta, Bantul, dan Duren Sawit, Jakarta Timur. “Tapi ya sudah lah, Anas itu sudah jatuh, jangan tertimpa tangga lagi,” tandasnya.

Disinggung soal kasus Anas, anggota Komisi III DPR justru menyayangkan Anas Urbaningrum

menggunakan pengacara tua untuk menangani kasusnya.

Bahkan menganggap pengacara tua terus menerus menyebar gosip tentang KPK. Ruhut mengingatkan Anas agar berhati-hati menggunakan pengacara.

“Belum lagi, kawan-kawan di lingkungan dia (Anas). KPK ini wadah independen yang betul-betul mantap.

Tidak main-main dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Ruhut tanpa mau menyebut nama pengacara tua itu.

KPK juga tengah mendalami dugaan dana korupsi Hambalang dan proyek pemerintah lainnya yang mengalir ke kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Dalam dakwaan Deddy Kusdinar, Anas disebut mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya. Uang itu kemudian disebut digunakan untuk keperluan Kongres Demokrat.

Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji (gratifikasi) terkait proyek Hambalang dan atau proyek lain oleh KPK. Anas diduga menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier saat menjadi anggota DPR dari Fraksi Demokrat.

Anas dijerat dengan menggunakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belakangan, Anas juga dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Anas sendiri telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. KPK juga pernah memanggil sejumlah kader Demokrat untuk diperiksa sebagai saksi. Diantaranya, Ramadhan Pohan, Max Sopacua, dan Marzuki Alie.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

SUMUT

Rubah Lokasi Proyek, DPRD Dan Walikota Dumai Diduga Main Mata menyebutkan pagu yang dianggarkan.

Salah seorang aktifis Pemantau Asset Daerah Chairuddin menduga adanya persekongkolan antara oknum pejabat SKPD terhadap Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Dumai yang memasukkan proyek ditengah jalan. Seharusnya, kata Chairuddin setiap adanya perubahan lokasi proyek atau pemindahan proyek dari wilayah yang satu kewilayah yang lain harus ada persetujuan dari DPRD. Hal ini sangat berbeda dimasa kepemimpinan mantan walikota Dumai Wan Syamsir Yus. Padamasa itu seluruh proyek hasil Musrenbang kota Dumai tertuang secara terperinci, dan

DUMAI - Sejak tahun 2010-2014 dimasa kepemimpinan walikota Khairul Anwar, proyek di SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) kota Dumai tidak diuraikan dalam APBD. Bahkan, sejumlah proyek diawal tahun 2014 dikerjakan tanpa memasang plang papan nama pada proyek tersebut.

Pembuatan buku APBD Dumai tahun 2013 bersampul biru setebal 12 cm itu menyedot anggaran ratusan juta rupiah, dinilai aktifis penggiat anti korupsi, sebagai proyek mubajir.

Materi dalam buku APBD tersebut tidak dimengerti, dan tidak dipahami publik, karena tidak adanya uraian proyek yang bakal dibangun juga tidak

Korupsi, 2 Pengurus Kelompok Tani Dituntut 4 Tahun 6 Bulan

diuraikan secara transparan dalam APBD tersebut kendati masih saja ada kebocoran. Apalagi proyek tersebut tidak diuraikan, pastilah potensi kebocoran semakin menganga yang akhirnya berpotensi merugikan negara.

Indikasikan adanya proyek masuk secara non prosedural seperti proyek galian drainase di jalan Ombak, setelah ditelusuri ternyata proyek tersebut diduga menyusup ditengah jalan.

Munculnya pekerjaan pembangunan drainase di awal tahun 2014 ini diduga tanpa melalui lelang tender, hingga saat ini proyek galian drainase yang dikerjakan oleh Dinas PU Dumai masih saja melakukan aktifitas penggalian.

DPRD selaku pengawas pelaksanaan lanjutan pembangunan drainase dan jalan itu hanya memicingkan mata, memekakkan telinga karena sibuk dengan parpolnya.

Dari data yang didapat oleh KPK Pos disebutkan APBD Dumai TA.2013 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dumai untuk proyek pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp.124.866.929.

150,00 kode rekening 1.03.1.03.01.15 dengan rincian untuk belanja pegawai Rp.16.800.000, belanja barang dan jasa Rp.1.538.290.000, belanja modal Rp.123.311.839.150, dan untuk jenis serta lokasi proyek tidak diuraikan dalam APBD tersebut.

Kemudian program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sebesar Rp.4.714.569.000, kode rekening 1.04.1.03.01.15.07 disebutkan belanja pegawai 64.300.000 dan belanja barang dan jasa Rp.4.60.269.000, sementara volume rumah sederhana sehat tidak disebutkan dalam buku lintang.

Dilingkungan Dinas Pendidikan terkait penambahan ruang kelas sekolah sebesar Rp.6.354.305.888, kode rekening 1.01.1.01.01.16.03, belanja pegawai Rp.650.000.000, belanja barang dan jasa Rp.45.700.000, belanja modal Rp.5.657.840.000, dalam APBD tidak disebutkan penambahan ruang belajar, SD, SMP dan SMU, SMK.(PUR)

Tantina Purba Diduga Palsukan Surat Keterangan Kesehatan Hewan

LANGKAT- Dua pengurus kelompok tani di Pangkalan Brandan, Langkat, Sumut, dituntut dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Mereka didakwa telah menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) untuk pengadaan sapi sehingga merugikan keuangan negara Rp 96,8 juta pada 2011.

Kedua terdakwa yang menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (13/3), masingmasing Subagyo, yang merupakan ketua Kelompok Tani Makmur Pangkalan Brandan, Langkat, dan bendaharanya Charles Abdi Siregar.

Subagyo dan Charles didakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP. Selain hukuman penjara, JPU juga meminta agar majelis hakim yang diketuai Lebanus Sinurat mendenda kedua terdakwa masing-masing Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Keduanya pun dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp 22,9 juta, dengan ketentuan jika harta bendanya tidak mencukupi maka mereka harus menjalani penjara selama 2 tahun.

Menanggapi tuntutan ini, kedua terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi. Pembelaan itu akan disampaikan dalam sidang yang digelar pada Kamis mendatang.

Kasus dugaan korupsi dana bansos untuk pengadaan sapi ternak yang dananya bersumber dari dana DIPA APBN tahun 2011 ini terungkap setelah BPKP Provinsi Sumut melakukan audit. Mereka menemukan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran Rp 300 juta di Kelompok Tani Makmur, salah satu penerima bansos.

Menurut JPU, ketidakwajaran itu antara lain penggunaan anggaran tidak sesuai pedoman dan peruntukkan. Selain itu Kelompok Tani Makmur dinilai tidak layak menerima dana bansos. Akibat penyimpangan ini negara dirugikan sebesar Rp 96,8 juta.

Selain dua terdakwa, dalam kasus dugaan korupsi ini, penyidik juga telah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu oknum di Dinas Peternakan Langkat serta seorang sarjana pembangun desa. Namun berkas keduanya masih dalam tahap penyidikan di kejaksaan.(OKZ)

BINJAI - Kepala Bidang Kesehatan Hewan Drh. Tantina Purba diduga memalsukan nomor surat keterangan tanpa di Agenda oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Surat keterangan kesehatan hewan ini biasanya digunakan untuk menjual ternak lembu dan bila bila di bawa keluar Kota Binjai harus mempunyai surat keterangan kesehatan hewan yang menyatakan bahwa hewan tersebut telah di periksa dan dinyatakan sehat.

Terungkapnya kasus pemalsuan surat itu ketika Kepala Dinas Pertanian Edi Gunawan berkunjung kerumah salah seorang warga bernama Sayfii. Sayfii adalah salah seorang kelompok tani binaan dinas Pertanian.

Ketika Edi Gunawan datang ketempatnya, Syafii pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia

langsung bertanya kepada Edi Gunawan tentang cara memelihara sapi yang sehat.

Edi dengan sabar memberi keterangan kepada Syafii tentang memelihara sapi yang baik. Di tengah pembicaraan, Syafii mengeluarkan selembar surat dan memperlihatkannya kepada Edi Gunawan.

Sontak Edi terkejut setelah membaca surat itu dan mengatakan kepada warga binaannya itu bahwa dia tidak pernah mengeluarkan surat itu.

Setelah mengetahui siapa yang mengeluarkan surat keterangan itu yang tak lain adalah Kabid Kesehatan Tantina Purba, timbulah kecurigaan Edi Gunawan bahwa Tantina Purba telah memalsukan surat keterangan sejak tahun 2011-2012.

Tindakan yang dilakukan Tantina itu telah melanggar hukum dan

akibatnya Dinas Pertanian telah dirugikan dalam bentuk PAD. Karena menurutnya, jika surat keterangan dikeluarkan haruslah diagendakan. "Tantina sudah melangkahi wewenang saya", ucapnya.

Syafii juga mengatakan masyarakat di kecamatan Binjai Timur selalu mengambil surat tersebut kepada ibu Safirina yang juga bertugas di Dinas Pertanian Balai Benih .

Setiap kali kami mengambil surat tersebut harus membayar Rp20ribu di tahun 2013 dan di tahun 2014 naik menjadi Rp30ribu karena setiap minggu kami membawah ternak kami untuk di jual ke Aceh, dan masalah surat yang di palsukan itu kami tidak tahu menahu, katanya.

Di tempat terpisah Kabid Kesehatan Edward Sitompul pengganti Tantina Purba saat dikonfirmasi, jumat pekan lalu mengakui kalau dia dipanggil pak Kadis di akhir bulan

Februari lalu perihal surat yang beredar tanpa di agendakan. Sejak kejadian itu pada pertengahan bulan Maret Kepala Dinas edi Gunawan memerintahkan bahwa semua surat harus di ganti semuanya.

Edward juga mengakui bahwa selama setahun lebih menjabat sebagai Kabid Kesehatan tidak pernah tahu adanya surat keterangan keluar tanpa di agendakan terlebih dahulu. Bahkan surat keterangan itu diberikan gratis karena belum di Perdakan.

Mendengar aadanya laporan tersebut, Ketua LSM Opas Sofyan Pardede sangat menyesalkan tindakan Tantina karena telah merugikan Pemko Binjai, bahkan kabarnya Tantina Purba telah mengajukan pindah ke Propinsi sumatra Utara .Sofyan meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kasus.(SBR)

Ketua OMS Darman Diduga Selewengkan Dana PPIP STABAT - Kegiatan pembangunan prasarana dan infrastruktur Desa Kwala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang sebesar Rp250 juta yang bersumber dari dana APBD Provinsi TA. 2013 diduga merugikan negara.Penyimpangan anggaran ini diduga dilakukan oleh Ketua OMS Darman dan Kepala Desa Rahmat serta pihak konsultan PPIP. Dari hasil pantauan dilapangan, Kamis (13/3) pembuatan drainase atau lening paret di kanan kiri jalan Dusun I dan Dusun II Bukit Payung, hanya dikerjakan dengan ukuran lebar atas 50 cm, lebar bawah 20 cm dengan

kedalaman 22 cm, sepanjang 300 mm x 2 sehingga parit tersebut terlihat sangat kecil dan dangkal. Bahkan parit yang baru selesai dikerjakan itu dinding paritnya sudah banyak yang retak serta Pengerasan jalan di Dusun Kenang Tani dan Gang Terong dengan dana sebesar Rp14 juta dengan anggaran yang sama juga dikerjakan asal jadi.

Ironisnya lagi bahan mateial seperti sirtu yang di beli dari pengusaha galian C dari Batang Serangan sebanyak 14 truk tiga suku tidak sesuai dengan bestek.

Saat dikonfirmai, Sekretaris (PPIP) Samino. S, mengatakan bahwa Ketua

OMS Darman mempekerjakannya hanya sebagai sekretaris di PPIP tapi fungsi kerjanya dijadikan sebagai mandor atau pengawas di lapangan dengan gaji Rp.60.000 per hari. "Jadi kalau saya ditanya berapa jumlah pembelian material seluruhnya saya tidak tau, karena saya tidak pegang pembukuan dan tidak pernah menerima laporan apapun tentang pekerjaan (PPIP) in", ucapnya.

Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Samini, para media hari itu juga menemui Bendaharanya yang bernama Erlina. Dalam keterangannya Erlina mengatakan,

bahwa saat pencairan dana di Bank, dia dibawa oleh ketua karena dia juga harus menanda tangani berkas pencairan itu. Setelah uang itu diterima, saya cuma diberi uang pas untuk menggaji pekerja dan membeli bahan material saja, sisanya dipegang ketua dan selanjutnya kemana saya tidak tau, bebernya.

Tentang jumlah keseluruhan pembelian material saya sudah lupa, karena pembukuannya sudah tidak ad alagi dengan saya,lagian pekerjaan itu kan sudah selesai dan sudah diserahterimakan kepada kepala desanya, paparnya.(JUL)

Dirops PD Pembangunan Mangkir MEDAN–Proses penyidikan dan pemeriksaan lanjutan kasus perkara dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan tidak bisa dilaksanakan sebab salah seorang tersangka Ichwan Husein Siregar Direktur Operasional (Dirops) PD Pembangunan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), tidak hadir.

Selain masalah ketidakhadiran tersangka, dua dari tiga orang tersangka yang hadir memenuhi panggilan penyidik tidak didampingi oleh penasehat hukumnya sehingga pemeriksaan belum bisa memasuki pokok perkara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasipidsus Kejaksaan Negeri Medan, Jufri Nasution, kepada wartawan, Rabu (12/3/2014).

Dikatakannya, sesuai yan sudah dijadwalkan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 4 tersangka yakni Harmen Ginting Dirut PD Pembangunan Kota Medan selaku penguasah anggaran (PA), Ichwan Husein Siregar Direktur Operasional (Dirops) PD Pembangunan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), B menjabat sebagai Direktur Keuangan dan EN selaku Bendahara Pengeluaran.

Namun demikian, Ichwan Husein Siregar Direktur Operasional (Dirops) PD Pembangunan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. "Tanpa keterangan, nantinya kita akan lakukan pemanggilan lagi," katanya.

Kemudian, dari tiga tersangka lainnya, hanya Harmen Ginting Dirut PD Pembangunan Kota Medan selaku penguasa anggaran (PA), yang didampingi penasehat hukum.

"Dua lainnya tak didampingi penasehat hukum, jadi kita tak bisa memasuki substansi, karena untuk itu

tersangka harus ada didampingi penasehat hukum, kami sudah tawarkan penasehat hukum pro deo, tapi ditolak," katanya.

Ketika ditanya tentang materi pemeriksaan terhadap Harmen Ginting Dirut PD Pembangunan Kota Medan selaku penguasah anggaran (PA), dia menjawab belum tahu karena terkendala dengan terjadinya pemadaman listrik.

"Kita belum tahu, apakah masih diperiksa atau tidak, tapi tampaknya itu ruangannya gelap, kalo sudah padam listrik, gimana mau meriksa," katanya.(NET)

Ketua TAPD Pemko Gunungsitoli Diduga Palsukan Dokumen GUNUNGSITOLI- Kebobrokan pemerintahan walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase,MSP mulai terkuak satu persatu. Salah satu kasus yang sedang hangat diperbincangkan di DPRD Kota Gunungsitoli saat ini yakni tindakan “ kotor “yang dilakukan oknum Ketua TAPD Edison Ziliwu yang juga Sekertaris Daerah Kota Gunungsitoli diduga telah memalsukan Dokumen Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Gunungsitoli.

Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (12/ 3) mengatakan bahwa hasil koreksi Badan Anggaran DPRD pada RAPBD setelah ditetapkan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat. "Jadi dokumen inilah

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

yang telah dipalsukan", sebutnya.

Dia mengatakan hasil koreksi rapat Badan Anggaran DPRD setelah ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh DPRD pada Rapat Paripurna. Dokumen yang dipalsukan salah satunya ditemukan pada anggaran PKK, yang pada usulan Pemerintah Kota Gunungsitoli menganggarkan untuk dana PKK sebesar Rp1 M lalu dan setelah Badan Anggaran DPRD mengoreksi kembali ternyata anggaran PKK tersebut hanya Rp300 juta, namun pada nota Kesepakatan yang ditandatangani DPRD Kota Gunungsitoli Anggaran PKK berubah menjadi 500 juta.

"Karena situasi rapat yang mendesak maka tidak sempat lagi

kita mengoreksinya. Tentunya yang lebih bertanggungjawab dalam pemalsuan dokumen rapat tersebut adalah Ketua TAPD selaku pengendali APBD itu sendiri", terangnya. Dengan adanya kejadian ini, kata Hadirat, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Sementara, Eksodius L. Harefa yang juga anggota DPRD Kota Gunungsitoli dengan tegas menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mengangkangi DPRD Kota Gunungsitoli. Terbukti dengan hasil evaluasi Gubernur pada RAPBD tidak disampaikan ke DPRD Kota Gunungsitoli. Harusnya,kata dia, hasil evaluasi tersebut sebelum ditetapkan terlebih dahulu disesuaikan atau diselaraskan bersama-sama karena

dari hasil evaluasi tersebut pasti ada anggaran yang dikurangi dan ada yang dicoret. Anehnya hasil evaluasi tersebut pemerintah kota Gunungsitoli menyelaraskan sendiri tanpa diketahui DPRD Kota Gunungsitoli, jadi jelas kalau Pemerintah Kota sengaja mengabaikan DPRD Kota Gunungsitoli.

Terkait dengan anggaran yang telah diubah Pemerintah Kota Gunungsitoli patut dicurigai, dalam hal ini Ketua TAPBD selaku pengendali APBD diduga melakukan penyimpangan dengan mengeluarkan Perwal dengan kebijakan sendiri dengan merubah anggaran PKK yang telah ditetapkan sebesar Rp500 juta menjadi Rp1 milliar.

Pada tahun 2013 saja, sambungnya, kegiatan PKK hanya jalan-jalan

dan melakukan studi banding. Tidak ada kegiatan yang begitu penting dilakukan terbukti sampai saat ini tidak ada hasil dari kegiatan tersebut yang bisa dinikmati masyarakat kota Gunungsitoli.

Ini menjadi pertanyaan kemana anggaran tersebut dipergunakan,begitu juga pada perubahan anggaran PKK pada tahun ini, yang telah ditetapkan 300 juta malahan Ketua TAPBD mengubahnya menjadi 500 juta. Lalu kemanakah dana PKK itu nantinya akan digunakan? Harefa meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti persoalan ini. Sementara, saat dikonfirmasi terkait permasalahan itu, Sekda Kota Gunungsitoli Edison Ziliwu enggan berkomentar dengan alasan sibuk. (TIM)

Kejatisu Diminta Copot Kasi Intel Kejari Sei Rampah SEI RAMPAH–Puluhan wartawan yang tergabung Solidaritas Wartawan Serdang Bedagai mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sei Rampah mempertanyakan sikap arogansi Kasi Intel, Joul Effendi Siregar, SH yang mengusir wartawan dan menutup pintu lobi saat ingin meminta konfirmasi kepada Kajari Sei Rampah terkait soal pembebasan terdakwa pencabulan anak dibawah umur pada Rabu (12/3) kemarin.

Sikap Kasi Intel tersebut memaksa wartawan Serdang Bedagai ini melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencopotan terhadap, J, E Siregar, SH yang dinilai arogan terhadap wartawan.

Dalam orasi wartawan di depan kantor Kejari, Kompleks DPRD Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah, meminta Kejatisu mengganti dan mencopot oknum pejabat yang terkesan arogan terhadap wartawan, sekaligus mengevaluasi kinerja jajaran oknum-oknum Kejari Sei Rampah, supaya terciptanya penegak hukum yang bersih dan adil.

Kajari Sei Rampah diwakili oleh Kasi Intel, J E Siregar, SH mendatangi wartawan yang sedang melakukan unjuk rasa dengan sikapnya yang lantang serta dengan raut wajah emosi mengatakan dengan nada tinggi dirinya tidak takut dengan tuntutan para wartawan yang menginginkan pemecatan dirinya, dan berjanji akan menghadapi semua tuntutan wartawan hingga tuntas.(DNA)

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Walikota Siantar, Penyidik Poldasu Dipropamkan MEDAN- Penyidik Ditreskrimum Poldasu dilaporkan ke Propam Mabes Polri karena dinilai tidak profesional dalam menangani dugaan ijazah palsu Walikota Pematang Siantar, Hulman Sitorus, menyusul terbitnya Surat Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Laporan yang disampaikan pada 28 Februari 2014, dengan terlapor Direktur Reskrimum Poldasu Kombes Pol Dedy Irianto Cs. "Laporan kami sudah diterima. Menurut keterangan Bripka Imam, laporan dalam bentuk surat tersebut sedang diproses oleh Kadiv Propam Mabes Polri. Pihaknya akan memanggil pelapor dan terlapor," kata Bonatua Naipospos kepada wartawan di Medan.

Menurut Ir Bona Tua Naiospos, dalam proses penyelidikan yang dilakukan Polda Sumut, telah terjadi banyak kejanggalan dalam penerbitan SP2HP itu. "Karena itu, kita terpaksa mengadukan Direktur Reskrimum Polda Sumut ke Propam Mabes Polri, dan instansi terkait lainnya," pungkas Bona Tua. Sebagaimana diketahui, Ir Bonatua Naipospos melaporkan ijazah diduga palsu yang digunakan Hulam Sitorus saat mencalonkan diri jadi Walikota Siantar, tahun 2012. Penyelidikan pun telah dilakukan. Penyidik telah memanggil pihak Dinas Pendidikan Kodya Siantar untuk membandingkan ijazah Hulam Sitorus.

Namun, Subdit II/Harda-Tahbang Ditreskrimum menerbitkan SP2HP tersebut dan sampai saat ini, penyelidikan sudah dihentikan.(DNA)

Dugaan Kasus Korupsi BBM Solar, Kejari Medan Resmi Menahan Tiga Tersangka MEDAN- Secara resmi pihak Kejari Medan Selasa pekanlalu menahan tiga tersangkadiduga kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Dinas Kebersihan Kota Medan.

Penahanan penahan terhadap ketiga tersangka ,pasca dugaan korupsi yang telah merugikan negara mencapai Rp.5 Miliar tahun anggaran (TA) 2013.

Kasi Pidsus Kejari Medan, Jufri Nasution pada wartawan menyebutkan,"Iya, sudah ditahan tadi pukul 16.30 WIB ketiga tersangka tersebut.

Setelah kita lakukan pemeriksaan sebelumnya, sebagai tersangka,".

Masing masing ketiga tersangka yang ditahan diantaranya, perwakilan dari Dinas Kebersihan Kota Medan Abdul Mutolip selaku pembagi voucher BBM ke pihak Kecamatan, Adnan selaku petugas dari Dinas Kebersihan yang ditempatkan di SPBU Kasuari dan Edi selaku rekanan serta menjabat sebagai Direktur sekaligus kuasa dari CV Anugerah Lestari.

Lanjut Jufri, dalam perkara penyidik telah memeriksa 20 orang saksi yang ditargetkan 1 bulan kedepan perkara ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk siap diadili. Kasus korupsi voucer Solar di Dinas Kebersihan Kota Medan sudah berlangsung sejak Januari hingga Oktober 2013, yang lalu.(INT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

LIPSUS

IPW 70 Persen Kasus Korupsi dari Pengadaan INDONESIA Procurement Watch menyatakan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini 70 persen bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa baik yang ada di pusat maupun di daerah.

"70 persen kasus tindak pidana korupsi itu bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa dan ini tidak boleh dibiarkan harus ada sosial kontrol dari seluruh lapisan masyarakat," tegas Program Director Indonesia Procurement Watch, Hayie Muhammad saat menjadi narasumber di training peningkatan kapasitas jurnalis dalam peliputan pengadaan barang dan jasa, Selasa.

Ia mengatakan, sebuah proyek pengadaan barang dann jasa di suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat rawan terjadi korupsi karena sejak perencanaan hingga pengerjaan bisa terjadi penggelembungan dana.

Dana untuk pengadaan barang jasa di Indonesia mencapai sekitar Rp250-375 triliun setiap tahunnya.

Angka ini bersumber dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Angka Rp250-400 triliun per tahunnya itu bersumber dari APBN dan ini belum termasuk dengan proyek-proyek di beberapa badan usaha milik negara (BUMN-BUMD) yang nilainya juga cukup fantastis," katanya.

Dikatakan Hayie, proyekproyek pengadaan barang dan jasa yang nilainya sampai ratusan triliun itu dikorupsi sedikitnya 10 persen dipastikan akan berdampak buruk bagi keuangan negara karena tingkat kebocoran itu sangat besar.

Berdasarkan data penggunaan dana APBN pada tahun 2011 untuk pengerjaan proyek pengadaan nilainya mencapai Rp243 triliun.

Angka inipun kemudian meningkat pada tahun anggaran (TA) 2012 yakni sekitar 273 triliun serta pada 2013 yakni sebesar Rp370 triliun.

Dari jumlah penganggaran itu, sebanyak 500 ribu paket pekerjaan dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun. 120 ribu paket diantaranya pekerjaan umum.

Menurutnya, anggaran pengadaan dari total dana APBN dalam setahunnya itu teralokasi untuk proyek pengadaan yang persentasenya diatas angka 30 persen per tahunnya.

"Setiap tahunnya itu ada sekitar 500 ribu paket pekerjaan di 560 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Paket pekerjaan ini belum termasuk paket yang ada di BUMN serta BUMD yang nilainya juga tidak sedikit," imbuhnya.

Maka dari itu, dirinya meminta peran semua masyarakat terkhusus kepada media yang menjadi penyambung lidah masyarakat agar bisa mengontrol proyek pengadaan ini mulai dari hilir hingga ke hulunya.

"Sampai hari ini, kita hanya disuguhkan pemberitaan yang bersumber dari hulunya tapi tidak pernah menyentuh hilirnya. Jika hilir ini mampu kita cegah maka, kerugian negarapun bisa ditekan," jelasnya.(ANT)

Praktik Korupsi Rawan Terjadi di Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Bappenas mencatat, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa telah menghambat penyerapan anggaran pembangunan dalam kurun waktu 2005-2009.

BELAKANGAN, praktik korupsi dapat dibilang cukup canggih. Hal itu tidak lepas dari perkembangan teknologi. Pemerintah bukan tidak menyadari hal ini.

Melalui Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah mengundang petinggipetinggi instansi hukum untuk membahas Naskah Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 20102025 (Stratnas PK), Rabu pekan lalu.

Bukan hal yang tabu jika pengadaan barang dan jasa di tiap institusi pemerintahan menjadi lahan empuk praktik korupsi. Tidak transparannya sistem pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi, membuat pihak-pihak tak bertanggungjawab dengan leluasa menggerogoti anggaran.

Kementerian Bappenas mencatat, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa telah menghambat penyerapan anggaran pembangunan dalam kurun waktu 2005-

2009. Jumlahnya lumayan besar, yakni Rp689,195 miliar. Kerugian negara tersebut dihitung setelah ada putusan hukum yang tetap.

Direktur Hukum dan HAM Bappenas, Diana Sadia Wati mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pemerintahan yang paling rawan praktik korupsi. Hal itu disebabkan tidak adanya ketransparanan dalam hal tersebut. “Karena tidak transparan, yang menang dan yang kalah pasti lapor ke Kejaksaan dan Kepolisian. Biasanya di sana terjadi ATM (transaksi-Red) berjalan,” katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah akan menerapkan 'reward and punishment' bagi segenap instansi hukum dalam pencapaian target penyerapan anggaran.

“Ke depan akan ada sebuah reward and punishment kepada setiap instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis

Pengadaan Barang dan Jasa Dominasi Kasus Korupsi TINDAK pidana korupsi sepanjang 2013 masih didominasi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Modus suap dalam rangka memenangkan tender proyek kerap terjadi. Bahkan, para kalangan pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kerap terseret menjadi tersangka akibat adanya kongkalikong dalam pemenangan proyek yang nilainya miliaran rupiah.

Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, mengatakan di era tahun politik, kasus PBJ diprediksi akan meningkat dengan berbagai modus. Ia berharap pemerintah berkomitmen

dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan pemerintahan yang bersih.

“Ke depan ini tidak akan berubah kalau pemerintah tidak serius memperbaiki mekanisme proses PBJ. Apalagi tren perkara korupsi 2014 akan meningkat karena akan salin melaporkan,” ujarnya di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Merujuk pada hasil pantauan ICW, perkara korupsi di Indonesia pada semeter I 2013 ada 293 kasus. Sedangkan semester II sebanyak 267 kasus.

Menurut Tama, 114 kasus diantaranya terkait PBJ dengan tersangka berjum-

Transaksi Keuangan (PPATK), Mahkamah Agung, bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kadin,” tambah Diani.

Menurutnya, reward akan diberikan kepada instansi penegak hukum jika nantinya sesuai dengan hasil audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukan pencapaian target-target yang telah ada sampai kepada penyerapan anggaran. Bentuk reward tersebut, sambung Diani, bisa berupa penambahan alokasi anggaran bagi instansi terkait di tahun berikutnya. Sebaliknya, jika hasil audit tidak menunjukkan pencapaian target maka akan diberikan punishment berupa pengurangan alokasi anggaran.

Sejatinya, acara Naskah Stratnas PK yang diadakan Bappenas ini merupakan suatu upaya untuk mendorong dan meningkatkan percepatan pemberan-

lah 314 orang. “Bisa dikatakan sepanjang 2013 kasus korupsi didominasi pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Berdasarkan kajian ICW, pelaku kasus korupsi PBJ berasal dari berbagai kalangan. Mulai kalangan swasta selaku rekanan, kepala dinas, bupati, dan kepala daerah seperti Gubernur. Kasus pengadaan alat kesehatan di Banten, misalnya.

Dalam upaya pencegahan korupsi di sektor PBJ, pemerintah diminta esktra ketat. Pemerintah diminta tidak hanya membuat aturan, tetapi melakukan pengawasan mulai proses pembukaan tender hingga pengumuman pemenang tender sebuah proyek. Maklum, proyek pemerintah menggunakan anggaran negara.

“Persiapan apa yang perlu dilakukan pemerintah selain aturan dan penegakan hukum. Soal monitoring internal pemerintah, ekternal, dan masyarakat harus diperkuat,” katanya.

tasan korupsi dalam kurun waktu 20102025. Stratnas PK ini menjadi dokumen strategis yang akan mensinergikan langkah-langkah pemberantasan korupsi.

Kegiatan ini juga sejalan dengan konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC).

Fokus strategi itu meliputi enam hal.

Pertama, melaksanakan upaya-upaya pencegahan. Kedua, melaksanakan langkah-langkah stratgeis bidang penindakan. Ketiga, melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi. Keempat, melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kelima, meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi dan Keenam, meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Bentuk Perpres Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Wakil Koodinator ICW Agus Sunaryanto menambahkan, sejumlah kasus korupsi yang tercatat di ICW masih dalam tingkat penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian. Agus berpendapat dalam rangka mencegah dan menutup celah korupsi di PBJ, harus dilakukan mekanisme berbasis online via internet. “Karena dengan mekanisme konvensional masih terjadi markup, dan pertemuan para pihak,” katanya.

Menurutnya, dengan via internet akan menghindari pertemuan antara peserta tender dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik sejatinya menghapus batas teritorial.

Dengan begitu, Agus melanjutkan, peserta tender dari berbagai provinsi maupun kabupaten kota manapun di Indonesia dapat ikut serta.

Menurutnya, jika peserta tender

(PPN/Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan, acara roundtable discussion Naskah Stratnas PK dapat dilaksanakan setelah proses penyusunan dalam kurun waktu dua tahun, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, hal ini merupakan momentum tepat untuk memberikan bukti bahwa upaya dan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar janji.

“Keputusan pemerintah dalam meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan komitmen seluruh komponen bangsa kepada dunia Internasional, dalam rangka melaksanakan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Rencananya, Stratnas PK ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden dan diharapkan segera diluncurkan oleh Presiden sebagai perwujudan komitmen pemimpin tertinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.(INT)

dalam suatu proyek sedikit, dimonopoli oleh peserta dari satu wilayah atau peserta sama dalam setiap tender, maka patut diduga terjadinya koupsi. “Maka tender elektronik itu patut dicurgai direkayasa atau sistem arisan,” katanya.

Agus khawatir aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi PBJ hanya menjerat kelas bawah dan menengah. Sedangkan kelas atas masih dapat lepas dari jeratan. Ia berpendapat, parlemen memiliki hak penentuan anggaran. Makanya bukan tidak mungkin parlemen dapat melakukan intervensi terhadap proyek tertentu.

“Saya khawatir hanya menjerat kelas teri dan tidak menjerat kelas atas.

Kalau di parlemen punya hak budget, saya curiga korupsi tidak hanya di birokrasi, tapi juga politisi. Saya curiga mereka punya kewenangan proyek mana yang harus dilaksanakan dan dimenangkan,” pungkasnya.(INT)

Parameter Darurat Keppres No 80 Tahun 2003 DIREKTUR Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta didatangkan penuntut umum pada KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin lalu.

Dia menjadi ahli untuk perkara Ratna Dewi Umar.

Mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar ini didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Departemen Kesehatan tahun anggaran 2006-2007.

Setya mengatakan, setiap pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBN/APBD dikategorikan sebagai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan harus tunduk pada Keppres No 80 Tahun 2003 beserta perubahanperubahannya.

Sesuai Keppres No 80 Tahun 2003, pengadaan barang/jasa pemerintah pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. Penunjukan langsung dilakukan bersyarat untuk pengadaan bernilai Rp100 juta, atau memenuhi kriteria-

kriteria, seperti keadaan tertentu atau pengadaan barang/jasa khusus.

Setya menjelaskan, keadaan tertentu yang dimaksud dalam Keppres No 80 Tahun 2003, antara lain penanganan darurat untuk pertahanan negara.

Kemudian keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.

“Jadi jelas parameter penanganan darurat ada dua.

Pertama, tidak bisa direncanakan kejadiannya dan kegiatannya pasti belum ada. Kedua, sifatnya harus segera, tidak bisa ditunda satu haripun. Misalnya, bencana alam, bencana sosial, Kejadian Luar Biasa (KLB), itu pasti ada penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Namun, tidak semua pengadaan barang/jasa untuk bencana dan KLB dapat menggunakan penunjukan langsung. Menurut Setya, tetap harus dilihat apakah telah

memenuhi dua parameter tersebut. Apabila pengadaan sudah direncanakan dalam DIPA, bahkan harus impor, berarti tidak masuk kategori penanganan darurat.

Pengadaan yang tidak masuk kategori penanganan darurat tidak dapat menggunakan penunjukan langsung. Termasuk pula, pengadaan untuk menyiapkan penanggulangan wabah penyakit. “Kalau mempersiapkan, berarti sudah direncanakan.

Ini tidak darurat, sehingga tidak layak penunjukan langsung,” ujar Setya.

Dia mencontohkan, pengadaan obat-obatan dan evakuasi korban bencana alam. Meski kegiatan pengadaan belum direncanakan dan belum masuk dalam DIPA, harus segera dilaksanakan karena menyangkut keselamatan nyawa manusia.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dibolehkan melakukan penunjukan langsung.

Mengingat pelaksanaannya yang tidak dapat direncanakan, anggaran pengadaan darurat dapat diambil dari dana cadangan

pemerintah. Apabila tidak memiliki dana cadangan, pemerintah diizinkan untuk berhutang. Pemerintah juga dapat mengalihkan peruntukan dana yang sudah ada di mata anggaran untuk penanganan darurat. Setya menyatakan, dalam hal pengalihan mata anggaran, pemerintah dapat merevisi pertanggungjawaban belakangan setelah pengadaan dilakukan. Tidak mungkin dalam kondisi penanganan darurat, pemerintah dapat melakukan pelelangan, negosiasi, dan administrasi lainnya karena pengadaan harus segera terlaksana.

Dengan demikian, Keppres No 80 Tahun 2003 membolehkan penunjukan langsung. Selain itu, penunjukan langsung dapat dilakukan untuk pekerjaan yang perlu dirahasiakan karena menyangkut pertahanan dan kemananan, serta pekerjaan berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50 juta.

Salah Paket Penunjukan panitia pengadaan barang/jasa tidak boleh dilakukan

sembarangan. Setiap panitia pengadaan harus memiliki sertifikasi sebagai persyaratan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Menurut Setya, semua perbuatan panitia pengadaan yang tidak memenuhi persyaratan, melanggar Keppres No 80 Tahun 2003.

Sama halnya dengan penyedia barang/jasa. Setiap penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan Pasal 11 Keppres No 80 Tahun 2003. Antara lain, penyedia harus memenuhi ketentuan perizinan usaha, serta memiliki kehalian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

BUMN juga dapat menjadi penyedia barang/jasa asal memenuhi persyaratan. Apabila tidak memenuhi persyaratan, penyedia barang/jasa itu seharusnya tidak lolos kualifikasi.

Namun, jika pada kenyataannya pemerintah tetap meloloskan penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi persyaratan, berarti terjadi pelanggaran.

Setya mengungkapkan, seringkali panitia pengadaan salah

menyusun paket. Tidak mungkin satu penyedia barang/jasa dapat melaksanakan seluruh pengadaan. Hal itu membuat penyedia barang/jasa membelinya dari pihak ketiga. Padahal, dalam kontrak tidak diperbolehkan mensubkontrakan pekerjaan kepada pihak lain.

Pembelian dari pihak ketiga dapat dilakukan jika pabrik atau agen tidak mau melayani pembelian langsung. “Kalau agennya mau, ya ke agen, jangan ke BUMN yang bukan sebagai agen, sehingga pembelian tidak bertingkat-tingkat. Otomatis kalau salah paket, pasti tidak mengerjakan sendiri, diserahkan ke agen,” kata Setya.

Dia menghimbau agar panitia pengadaan tidak menyatukan pekerjaan dalam satu paket.

Misalnya, untuk pengadaan lima jenis obat, jangan disatukan dengan pengadaan obat lainnya.

“Akhirnya yang ikut CV palu gada. CV yang bidang usahanya, ‘apa lu mau, gue ada’. Makelar.

Makanya, terjadilah kemahalan (harga),” ujarnya.

Untuk diketahui, saat

pengadaan alat kesehatan dan perbekalan wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007, serta pengadaan Reagen dan Consumable Penanganan Virus Flu Burung tahun 2007, Ratna ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sesuai DIPA, Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes mendapatkan alokasi anggaran Rp42,456 miliar dan Rp50 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dan perbekalan wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007.

Sementara, Rp30 miliar untuk pengadaan Reagen dan Consumable Penanganan Virus Flu Burung tahun 2007.

Pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung sejumlah BUMN. Namun, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, tidak melaksanakan pengadaan sendiri. Penyedia membeli dari pihak ketiga karena tidak memiliki barang. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp50,47 miliar.(HOL)

KPK POS

6

Pangdam IM: Prajurit TNI Netral dalam Pemilu BANDA ACEH - Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Mayor Jenderal Pandu Wibowo berjanji tidak akan berpihak kepada salah satu kontestan politik pada pemilihan umum 2014 ini.

“Saya tegaskan bahwa prajurit TNI akan netral dalam pemilu,” kata Pangdam Pandu, di Banda Aceh, Jumat (14/3).

Jika ada prajurit TNI yang tidak menjaga netralitasnya, Pangdam meminta agar langsung dilaporkan kepada dirinya.

“Kalau mendapati ada anggota

TNI tidak netral, lapor saya,” ujarnya.

Netralitas TNI sangat diperlukan dalam pemilihan umum legislatif dan presiden. Apalagi, ada sejumlah partai peserta pemilu yang dinakhodai oleh bekas jenderal, seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pada pemilu presiden, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, mantan komandan pasukan elite TNI Angkatan Darat Kopassus, ikut maju sebagai calon presiden.(AK)

Amankan Pemilu, Kodam Iskandar Muda Kerahkan 1.300 Personel BANDA ACEH - Kodam Iskandar Muda mengerahkan sedikitnya 1.316 pasukan untuk membantu polisi dalam mengamankan pelaksanaan pemilihan umum 2014 ini. Pasukan itu disebar ke sejumlah wilayah di Aceh.

Panglima Kodam Iskandar Muda Mayon Jenderal Pandu Wibowo mengatakan, 1.316 personel pasukan itu telah dikerahkan ke 23 kabupaten/ kota pada Kamis, 13 Maret 2014.

“Mereka siap melaksanakan tugasnya masing-masing (untuk pengamanan pemilu –red.),” kata Pandu Wibowo kepada wartawan di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Jumat.

Selain itu, Kodam Iskandar Muda juga menyiagakan pasukan cadangan sebanyak dua satuan setingkat kompi (200 personel) yang bakal ditempatkan di Markas Komando Resort Militer 011/Lilawangsa dan 012/Teuku Umar.

“Satu kesatuan setingkat batalyon (sekitar 700 personel –red.) juga disiagakan di Makodam apabila dibutuhkan kekuatan yang lebih besar di lapangan,” ujar Pandu.

Pangdam Pandu Wibowo menyebutkan, pasukan tentara

tersebut dikerahkan untuk membantu sebanyak 9.133 personel polisi yang menjadi pasukan pengamanan pemilu.

“Personel TNI hanya bersifat penebalan. Mereka dikendalikan oleh kepolisian,” sebut Pandu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh Komisaris Besar Gustav Leo mengakui bahwa kepolisian akan mendapat bantuan pasukan dari Kodam Iskandar Muda untuk mengamankan pemilihan umum legislatif 9 April nanti.

Kepolisian Daerah Aceh mengerahkan dua pertiga kekuatannya atau 9.133 personel untuk mengamankan pemilu.

Selain itu, untuk mengantisipasi meningkatnya tindak kekerasan menjelang pemilu, Polda Aceh telah mengerahkan pasukan sebanyak empat satuan setingkat kompi ke sejumlah daerah.

Nantinya, pasukan ini akan bertugas mencegah terjadinya kekerasan.

“Mereka diterjunkan untuk mengantisipasi tindak kekerasan bersenjata dan kekerasan lain. Kehadiran mereka akan bersinergi dengan pasukan TNI. Melakukan razia dan patroli dan diback-up oleh pasukan TNI,” sebut Gustav Leo. (AK)

Gubernur Zaini Ajukan Cuti Kampanye BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengaku sudah mengirimkan surat permintaan cuti ke Kementerian Dalam Negeri. “(Surat permohonan) cuti sudah dikirim (ke Menteri Dalam Negeri),” kata Gubernur Zaini, di Banda Aceh, Jumat (14/3/2014). Surat itu dikirim pada Kamis (13/3).

Zaini Abdullah mengajukan cuti karena akan menjadi salah seorang juru kampanye untuk Partai Aceh pada pemilihan umum legislatif. Wakil Gubernur Muzakir Manaf juga akan mengajukan cuti karena juga menjadi juru kampanye Partai Aceh. Apalagi, Wagub merupakan ketua umum Partai Aceh.

Zaini menyebutkan, meski kedua mereka mengajukan cuti untuk berkampanye, roda pemerintahan tidak boleh vakum.

“Pemerintahan tidak boleh vakum. (Cuti) harus bergiliran antara gubernur dan wakil gubernur,” ujar Zaini. “Kalau cuti serentak, boleh pada Sabtu dan Minggu, karena itu hari libur.”

Gubernur Zaini Abdullah merupakan salah seorang pendiri Partai Aceh, sebuah partai lokal yang didirikan pada 2008 lalu. Partai bentukan pentolan Gerakan Aceh Merdeka ini menargetkan perolehan suara 60 persen pada pemilu legislatif 9 April nanti.(AK)

Warga Kamboja Terdampar di Langsa LANGSA - Terkait seorang nelayan warga negara Kamboja, Sepi (30), yang terdampar di Perairan Kuala Bugak beberapa hari lalu, Kantor Imigrasi Kelas II Langsa berkoordinasi dengan Direktorat Jendral (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI,untuk proses pemulangan warga asing tersebut.

Demikan dikatakan Kepala Imigrasi Kelas II Langsa Maman Budiman kepada wartawan, Kamis (6/3), di kantornya.

Dijelaskan, warga negara Kamboja tersebut tiba di Kantor Imigrasi Langsa sekitar pukul 21.00 WIB setelah sebelumnya dilakukan serah terima antara Kanit Penegak Hukum (Gakum) Polair Polres Aceh Timur Bripka Mukhlis kepada Kasubsi Pengawas Imigrasi Kelas II Langsa Chan-

dra, pada Rabu (5/3) di Kuala Idi. Selain itu, juga akan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Kamboja di Jakarta untuk memberitahukan bahwa warga negaranya ada terdampar di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan sekarang berada di kantor Imigrasi Kelas II Langsa. Selanjutnya jika pihak Kedubes memberikan dokumen lengkap warganya, maka akan segera dipulangkan ke negara asalnya.

Namun demikian, untuk menunggu proses pemulangan juga akan berkoordinasi dengan rumah detensi di Belawan, Sumatera Utara untuk menempatkan sementara warga asing ini.

Hal ini disebabkan Kantor Imigrasi Langsa tidak memiliki rumah detensi.(BSO)

KIP Kota Langsa Gelar Bimtek Relasi LANGSA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Langsa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Relawan Demokrasi (Relasi) se-Kota Langsa. Selain Bimtek juga dilakukan evaluasi dari masing-masing Relasi, guna mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam memilih dan kendalakendala di lapangan.

Ketua KIP Langsa Agusni AH menyampaikan, hal ini berkaitan fungsi dan tugas Relasi untuk membuat pelaporan segala tugas sekaitan pe-

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

milu. Karenanya sosialisasi terkait kepemiluan menjadi ikhwal penting bagi setiap Relasi. Evaluasi yang dilakukan KIP Kota Langsa terhadap Relasi akan berlaku terus guna mengukuhkan semangat kebersamaan, kendati dengan jumlah honorarium yang sedikit.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh masing-masing anggota KIP Kota Langsa, di antaranya Marida Fitriani tentang pemungutan dan penghitungan suara.(BSO)

Teror di Aceh Meningkat, Intelijen Diminta Aktif BANDA ACEH - Intensitas teror di Aceh terus meningkat menjelang pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014. Terakhir, posko pemenangan caleg Partai Nasional Aceh (PNA) di Desa Alue Awe, Geureudong Pase, Aceh Utara, terbakar dan porakporanda setelah dilempar granat oleh orang tak dikenal, 5 Maret lalu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat, seharusnya aksi teror di Aceh dapat diantisipasi dari jauh hari. “Ini sebenarnya peran intelijen. Bagai-

manapun, partai politik dan masyarakat yang berperan serta dalam pemilu tidak mungkin melakukan tugas polisi dan intelijen secara langsung,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga Eriko Sotarduga, Kamis (13/3).

Menurutnya, peristiwa kekerasan di Tanah Rencong tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan membuat masyarakat resah, sehingga akhirnya bakal mengganggu proses pemilu legislatif dan pemilu presiden di Aceh. PDIP meminta

kepolisian secepatnya mengungkap rangkaian aksi teror di Aceh. Partai banteng itu juga menuntut intelijen untuk bisa membaca situasi ancaman sejak dini agar pencegahan dapat dilakukan sebelum jatuh korban.

“Masyarakat tak ingin pemilu terganggu dan gagal. Tugas polisi dan intelijen dalah memastikan pemilu aman dan bisa berjalan baik,” ujar Eriko.

Ia yakin animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun ini meningkat, sesuai dengan survei

KPU yang menyebut minat rakyat untuk ikut pemilu meningkat 90 persen. Menghadapi situasi yang semakin memanas menjelang pemilu, PDIP meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi dari tingkat pusat hingga basis paling bawah.

“Di internal, kami sangat solid dan memantau setiap hal yang terjadi di wilayah masing-masing, kecuali ada persoalan yang datang dari wilayah lain atau ada pihak yang mengkondisikan untuk mengganggu kami,” kata Eriko.(IN)

POSKO Partai Nasional Aceh (PNA) dirusak orang tak dikenal.

Kantor Sagoe PA Lueng Bata Digranat BANDA ACEH – Suasana kondusif yang dirasakan masyarakat Banda Aceh selama ini, tiba-tiba terusik dengan insiden ledakan di Kantor Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Lueng Bata, pukul 20.15 WIB. Menurut polisi, ledakan bersumber dari granat jenis manggis yang dilemparkan oleh pelaku yang belum teridentifikasi.

Saksi mata menyebutkan ledakan keras itu terjadi setelah Shalat Isya. Terlihat kepulan asap hitam menyusul ledakan itu sehingga masyarakat sekitarnya semakin panik. “Ledakannya terdengar sangat keras pada radius hingga 500 meter,” ujar Hendra, seorang warga kota Banda Aceh.

Kantor DPS–PA Lueng Bata berada pada lintasan Banda Aceh – Medan tepatnya kawasan Lueng Bata, salah satu kawasan tersibuk di Banda Aceh. Kantor ini menempati sebuah bangunan toko berlantai dua yang bersisian dengan toko-toko lain termasuk pemukiman penduduk.

Badan peledak itu diduga dilempar dari arah jalan oleh pelaku yang menggunakan kendaran bermotor.

Benda mematikan itu tidak langsung mengenai bangunan tetapi jatuh di depan Kantor PA. “Selain menimbulkan ledakan kuat getarannya juga lumayan keras,” kata seorang warga di sekitar lokasi kejadian.

Meski insiden itu tidak ada korban jiwa atau kerusakan berarti,

tetapi getaran ledakan granat tersebut menyebabkan dua bilah kaca di lantai dua dan di dalam kantor PA pecah saat aktivitas di pinggir jalan nasional tersebut masih sibuk dengan lalu lalang kendaraan. Pun demikian dentumannya dilaporkan terdengar jelas pada radius 500 meter hingga 1 km.

Ketika granat itu meledak di dalam Kantor DPS–PA Lueng Bata tersebut ada Afifuddin (47) warga Panteriek, Mukhtar (30) asal Lampase, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh dan tiga warga Lueng Bata, masing-masing Ruslan (30), Rusdi (40), dan Dedi Isnaldi (28).

Kelimanya duduk di bagian belakang lantai dua kantor. “Ledakannya

terdengar cukup keras. Kami langsung turun ke bawah memastikan suara tersebut,” kata Dedi yang diwawancarai wartawan.

Ia menuturkan, tak ada seorang pun di antara mereka atau warga sekitar kantor DPS–PA Lueng Bata yang mengetahui siapa pelaku pelemparan tersebut. Polisi yang menyambangi Kantor DPS–PA Lueng Bata langsung memasang "police line". Tim identifikasi dari polresta dan Polda Aceh pun tiba di lokasi melakukan olah TKP. Jalan raya di depan kantor DPS–PA Lueng Bata itu sempat macet karena banyaknya warga yang datang dan mendekat untuk memastikan apa yang terjadi.(YANTO)

Ditikam Lalu Dibacok, Polisi Tewas BANDA ACEH-Kekerasan terhadap polisi di wilayah Aceh masih terus terjadi. Kasus teranyar menimpa Aiptu Antoni, personel Polres Aceh Besar yang tewas mengenaskan setelah ditikam lalu dibacok oleh pelaku yang diperkirakaan lebih dari dua orang di kawasan Gampong Anuek Galong.

"Kami memperkirakan ada seorang lagi yang melarikan diri setelah membacok korban. Itu masih kami selidiki dan pelakunya sedang dicari," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes (Pol) Gustav Leo di Banda Aceh, Jumat (14/3).

Aiptu Antoni meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit karena luka serius akibat bacokan di bagian kepalanya pada Kamis malam (13/3) sekitar pukul 22.30 WIB. Sementara dua orang yang

diduga sebagai pelaku pembacok polisi itu juga dilarikan ke rumah sakit karena luka parah akibat tembakan Aiptu Antoni. Gustav menjelaskan, awalnya terjadi perseteruan mulut antara Aiptu Antoni dengan Herman dan Alex di salah satu warung yang menyediakan minuman air nira di kawasan Montasik, Kecamatan Sukamakmur, tersebut.

"Setelah itu, personel intel Polres Aceh Besar tersebut membawa salah seorang di antara kedua orang tersebut. Secara tiba-tiba, Aiptu Antoni ditikam. Antoni langsung meraih senjata api dan menembaki kedua orang tersebut," katanya.

Gustav Leo menjelaskan dari kegelapan muncul seorang lagi dan langsung membacok Aiptu Antoni hingga korban terjerambab jatuh ke tanah.

"Karenanya disimpulkan, ada

seorang lagi yang melakukan pembacokan terhadap Aiptu Antoni. Itu yang sedang kami kembangkan dan mencari pelakunya," kata Kabid Humas menjelaskan.

Dua orang tersebut masih dalam perawatan medis pihak Rumah Sakit dokter Zainoel Abidin Banda Aceh. Sementara almarhum Antoni sudah dikebumikan oleh pihak keluarganya di Kota Banda Aceh.

Sementara informasi yang diperoleh dari rangkum dan dikutip dari ntmc-korlantaspolri.blogspot.com menyebutkan sepanjang 2013 sudah banyak temuan tindak kriminal terhadap anggota kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebanyak 13 polisi mengalami kekerasan oleh masyarakat, enam dari polisi tersebut mengalami aksi pengeroyokan dan tujuh lainnya

WN Tinjau Pendangkalan Pelabuhan Ikan Aceh Timur

mengalami luka senjata tajam, dimana dua diantaranya tewas.

Kasus kekerasan polisi di wilayah hukum Aceh pada 2013 terdapat tiga kasus. Yakni pada 17 Januari 2013, Kanitreskrim Polsek Gandapura, Aipda Trisna Junaidi, terkena luka bacok saat menangkap tersangka penganiayaan, Khairil Anwar (25) di kawasan Gandapura, Bireuen, Aceh.

Dua bulan kemudian persis 15 Maret 2013, Briptu Amirullah anggota Lantas Polres Aceh Utara yang sedang menggelar razia, kritis setelah ditabrak mobil Avanza pembawa ganja. Semula mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos blokade razia. Amirullah lalu mengejarnya dengan moge polisi tapi tiba-tiba mobil berbalik arah dan menabrak Amirullah.(AND)

ACEH TIMUR - Persoalan dangkalnya Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Idi, Kabupaten Aceh Timur terus menjadi sorotan berbagai pihak. Kali ini Wali Nanggroe (WN) Tgk Malik Mahmud Al Haytar dalam kunjungannya ke Aceh Timur ikut meninjau sentral nelayan Aceh Timur yang berada di kawasan Pusong, Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk, Rabu (6/3).

Dalam kunjungan silaturahmi, WN juga didampingi Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib atau Rocky dan para kabinetnya di SKPK. Berdasarkan pengakuan Bupati Aceh Timur, Wali Nanggroe mengaku segera menyampaikan persoalan dangkalnya PPP Idi ke Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah untuk diteruskan ke SKPA terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) aceh. ”Ini sarana ataupun fasilitas umum yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, saya akan sampaikan juga ke Jakarta, baik Kementerian atau pun ke Presiden,” kata Malik Mahmud.

Wali Nanggroe menambahkan, pengerukan PPP Idi perlu keseriusan dalam pembangunan guna meningkatkan perekonomian rakyat di bidang nelayan, apalagi lebih dari 30 persen penduduk Aceh Timur berprofesi sebagai nelayan. ”Ini persoalan serius yang harus kita selesaikan secara bersama-sama dengan catatan DKP Provinsi Aceh berdasarkan rekomendasi Gubernur Aceh harus menurunkan tim khusus ke Aceh Timur, sehingga pengerukan PPP Idi masuk dalam APBA-P 2014,” sebut Malik Mahmud.

Bupati Rocky di hadapan Wali Nanggroe saat meninjau PPP Idi mengaku sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Aceh Timur yang perlu didukung, terutama PPP Idi yang panennya rata-rata 100 ton perhari. ”Namun tidak sedikit kapal-kapal ikak yang melakukan pembongkaran di luar PPP Idi, seperti ke Banda Aceh dan Belawan, karena PPP Idi dangkal yang mengakibatkan kapal tidak bisa masuk muara,” sebut Bupati Aceh Timur.

Dangkalnya PPP Idi, sambung Rocky, dipengaruhi sektor alam yakni abrasi pantai yang kian mengganas, sehingga dibutuhkan keseriusan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah RI. ”Untuk pengerukan PPP Idi membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga kami atas nama masyarakat nelayan meminta Wali Nanggroe melaporkan ke Gubernur Aceh ataupun ke Jakarta,” kata Rocky seraya menandaskan, PPP Idi kini berstatus minapolitan dan terbesar di Aceh setelah PPP Lampulo di Banda Aceh.(BSO)

65 Persen Hutan Aceh Masih Terselamatkan LANGSA - Selama konflik melanda Aceh puluhan tahun, hutan di sana masih terselamatkan sekitar 65 persen dengan satwa-satwanya yang juga lengkap. Tapi saat ini ada perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah meracuni satwa yang dilindungi seperti gajah untuk diambil gadingnya. “Karenanya, sebagai Wali Nanggroe, saya akan berusaha memberikan masukan kepada pemimpin di Aceh, bahkan ke menteri dan Presiden RI untuk memberikan perlindungan agar hutan-hutan di Aceh bisa lestari dan dijaga dengan benar,” kata Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-Haythar, pada acara pengukuhan pemangku adat di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, di Pendopo Kota Langsa, Jum’at (7/3).

Selain itu, sebagai Wali

Nanggroe ia juga akan konsen terhadap kelestarian hutan di Aceh agar tidak dirambah oleh orang-orang tak bertanggung jawab sehingga bisa terselamatkan, demi masyarakat Aceh semuanya. Karenanya, ia meminta kepada seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga apa yang telah dianugerahkan Allah SWT, demi kebaikan semua termasuk generasi mendatang. "Jika hutan di Aceh tetap lestari dan dijaga dengan benar, maka Aceh akan makmur," ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia juga memberikan dorongan kepada Wali Kota Langsa dan seluruh jajaran pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Langsa untuk menjadikan Kota itu sebagai kota jasa pedagang bagi ketiga kabupaten yang tersebar di Pantai Timur Aceh. "Meskipun

Kota Langsa kesenjangan sosialnya lebih baik bukan tidak mungkin suatu saat nanti kota ini menjadi pusat urbanisasi rakyat Aceh yang semakin sulit kesenjangan sosialnya," katanya.

"Kerja sama pemerintah kabupaten dan kota menjadi sangat panting untuk dibangun secara sinergi serta saling memperkuat pertumbuhan ekonomi bukan saling melemahkan. Itulah salah satu wujud dari misi Perdamaian Aceh. Dengan strategi ini secara bertahap kita sudah menuju ke Arah pencapaian tujuan besar dari amanah indatu kita dengan pertumbuhan ekonomi Aceh bergerak secara berkelanjutan, berkeadilan ekonomi dan berkeadilan sosial," sambungnya.

Sementara itu Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE menyampaikan, Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga yang

sah dan konstitusional sebagai lembaga kepemimpinan adat yang ada di Aceh. "Di dalam wilayah Aceh hidup dan berkembang beragam adatistiadat seperti Adat Aceh, Gayo, Melayu Tamiang, Jame, Alas, Kulet, Jawa, dan lain-lain. Jadi Wali Nanggroe bukan hanya milik dan pemimpin Suku Aceh atau partai tertentu, tapi bagi semua warga yang tinggal di Aceh apa pun suku, bahasa, agama, dan partainya," kata Usman.

Karenanya, lanjut dia, kehadiran Lembaga Wali Nanggroe diharapkan mampu merevitalisasi lembaga adat yang dalam peradaban Aceh tempo dulu telah terbukti mampu membentuk pranata kehidupan harmonis antara sesama manusia, maupun antara manusia dengan lingkungannya. "Selain itu, kehadiran lembaga yang telah

dilantik ini diharapkan juga tidak sekedar sebagai pelengkap adat, tetapi mampu memunculkan kembali kearifan lokal para indatu dalam berperikehidupan sehingga kedamaian dan kesejahteraan akan menjadi berkah bagi kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang," lanjutnya.

Wali Kota juga mengharapkan kepada Wali Nanggroe untuk memfasilitasi advokasi perubahan kebijakan menyangkut berbagai hambatan dalam pengembangan pelabuhan Kuala Langsa, agar pelabuhan yang menjadi daya ungkit dan daya angkat perekonomian Kota Langsa dan wilayah "hinterland". Selain itu, Wali Nanggroe agar berkenan membantu mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi hadirnya para investor agar mau menanamkan modalnya di Kota Langsa.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

SUMUT ACEH

KPU Nisel Gelar Gerak Jalan untuk Pemilu Damai

Wali Kota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase, Bupati Nias Drs S Laoli, Wakil Walikota Zendato, Wakil Drs Aroni Zendato, Bupati Nias Utara Arosokhi Waruwu, saat menerima Tim DPOD Kemendagri di Bandar Udara Binaka.

Tim Kemendagri Kunjungi Bakal Provinsi Kepulauan Nias

GUNUNG SITOLI - Pesawat Wings Air mendarat di Pelabuhan Udara Binaka Gunung Sitoli, Kamis (6/2), pukul 10.30 WIB dengan membawa rombongan Kemendagri Tim DPOD. Mereka disambut oleh Ketua Badan pemekaran Provinsi Kepulaunan Nias Hermit Hia, Walikota Gunung Sitoli Drs Marthin Lase, Bupati Nias Drs S Laoli, Wakil walikota Drs Aroni Zendato, Wakil Bupati Nias Utara Arosokhi Waruwu, Sekda Nias Barat Drs Zemi Gulo dengan pengalungan bunga.

Tim Kemendagri Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) berkunjung dalam rangka melakukan sejumlah kegiatan observasi kelayakan terkait usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Juga meninjau sarana dan prasarana di Nias untuk menentukan ibu kota provinsi, perkantoran SKPD, kantor DPRD, jumlah pendapatan asli derah (PAD) dan peta. Dipastikan Gunung Sitoli sebagai Ibu Kota Provinsi Kepuluan Nias.

Tim DPOD dari Kemendagri yang datang yakni Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kemendagri Teguh Setia budi, Ronny dan Teddy yang didampingi oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Jimmy Pasaribu dan Saiful yang merupakan Kepala Bagian di Biro Otonomi Daerah Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), serta Sekretaris Perwakilan Propinsi Kepulauan Nias di Medan Drs Penyabar Nache.

Di rumah dinas Bupati Nias di Gunung Sitoli rombongan Tim DPOD disambut dengan pemberian sekapur sirih dari Sanggar Tari SMA Sukma.

Acara tersebut dihadiri oleh para kepala daerah se-Kepulauan Nias, pengurus Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN), anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ramli, Ir Sudirman Halawa, Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli Sowaa Laoli, Ephorus BNKP Pdt Dr Tuhoni Telaumbanua MSi, Sekda Walikota Gunung Sitoli Drs Edison Ziliwu MM, Plt Sekda Nisel

Faduhusi Daely SPd dan para pejabat terkait beserta perwakilan masyarakat. Bupati dan Ketua DPRD Nias Selatan tidak hadir pada acara tersebut karena sedang urusan dinas di luar daerah.

Penyambutan dilanjutkan dengan ekspos dari Koordinator Forum Kepala Daerah (Forkada) tentang dasar pemikiran munculnya aspirasi masyarakat Kepulauan Nias.

Selanjutnya, diikuti dengan ekspos dari Ketua Umum BPP PKN tentang tahapan proses penyiapan administrasi persyaratan usul pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Diikuti dengan penyampaian pernyataan dan komitmen para kepala daerah, ketua DPRD dan tokoh masyarakat se-Kepulauan Nias.

Tim DPOD bersama Muspida Kepulauan Nias dan BPP PKN kemudian meninjau sarana kantor pemerintahan, yakni Kantor Bupati Nias yang nantinya akan digunakan sebagai kantor gubernur calon Provinsi Kepulauan Nias.

Lalu dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pertapakan kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Nias.

Pada malam hari, diisi dengan kegiatan ramah tamah sekaligus penandatanganan berita acara hasil observasi Tim DPOD. Observasi tersebut merupakan kegiatan yang diamanatkan dalam rapat antara Kemendagri dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu guna meninjau kelengkapan persyaratan di seluruh daerah otonomi baru (DOB) yang baru diusulkan. Dari hasil observasi tersebut, kemudian akan ditentukan mana daerah yang akan masuk dalam prioritas pembahasan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI. Sekretaris Perwakilan Propinsi Kepulauan Nias di Medan Drs Penyabar Nache menjelaskan, setelah observasi ini hasilnya akan dibawa ke Mendagri untuk dibawa ke dalam rapat Dewan Pertimbangan Otanomi Daerah. Setelah itu ke Presiden RI dan akan dijadikan bahan untuk rapat dengan DPR RI. Kedatangan Tim Kemendagri melakukan observasi sangat bagus,

Kepulauan Nias diusulkan menjadi provinsi dinilai sudah tepat karena Nias memiliki potensi yang sangat bagus, penghasil kelapa, karet, coklat, sektor kelautan juga sebagai daerah penghasil ikan dan sektor pariwisata," katanya.

Menurut dia, Provinsi Sumatera Utara sangat besar kalau Nias menjadi provinsi dan anggaran dari pusat semakin besar.

"Selama ini anggaran dari pusat menjadi sedikit karena karena Sumut yang sangat luas. Anggaran dari pusat jadinya bisa digunakan untuk memajukan daerah," ujar Nache, yang mantan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009 ini.

Pada akhir tahun lalu, secara resmi melalui sidang paripurna, DPR RI menyetujui usulan 65 DOB baru untuk menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR. Dari 65 tersebut, delapan di antaranya adalah usulan provinsi baru di mana Provinsi Kepulauan Nias adalah salah satunya. Pada Januari 2014, Presiden SBY yang selama ini memberlakukan moratorium pembentukan DOB, menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) yang menyatakan bahwa pemerintah siap membahas usulan RUU itu bersama DPR. Pantauan wartawan, acara berjalan lancar, semua kepala daerah hadir dalam penyambutan Tim DPOD di Bandara Binaka.

Sedangkan dari Nias Selatan hadir Plt Sekda Nisel Faduhusy Daely dan sejumlah SKPD Fabowosa Laia, Yusup Nakhe, Fanema Manao, Restu Duha, Samolala Lase, Aladin Buuolo dan kaban Riduan Halawa, Bowowanolo Ndruru, Yanto Gohae, Rasani Bohalima Kabag Humas Sozi Sokhi Laia Sekdin Kopresi dan UKM A Telambanua serta kabid dan camat.

Semua hadir pada saat itu untuk mendukung terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias. Kebersamaan dan kekompakan makin tercermin dari rombongan Nias Selatan yang makan siang bersama di rumah Kepala Dinas Kependudukan Ir Restujaya Duha di Jalan Nilam Afilaza Gunung Sitoli.(DUHA)

NIAS SELATAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan menggelar gerak jalan sehat bertema “Menuju Pemilu 2014 Jujur dan Adil”, Minggu pagi (09/03). Acara digelar dari Lapangan Orurusa depan Rumah Dinas Bupati Nias Selatan di Jalan Pancasila Kecamatan Telukdalam. Dihadiri unsur muspida, SKPD, partai politik, Panwaslu, Relawan Demokrasi, PPK, PPS lima kecamatan, BUMN/BUMD, mahasiswa, camat/lurah, pengurus gereja/pengurus mesjid, masyarakat/ tukang becak, pemilih pemula dan wartawan.

Tujuan kegiatan dalam rangka menyosialisasikan pemilu 9 April dan meningkatkan partisipasi pemilih, dilaksanakan berdasarkan Surat KPU RI No 26 tgl 12 Maret 2012, mengambil start dan finish di Lapangan Orurusa depan Rumah Dinas Bupati Nias Selatan. “Kami menargetkan pesera gerak jalan sehat ini sebanyak 1.500 peserta,” ungkap Ketua KPU Nias Selatan Fansolidarma Dachi di Lapangan Orurusa, Minggu (9/3).

Ketua KPU Nisel Solidarman Dachi menghimbau peserta gerak jalan agar dapat meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu

serta mengajak masyarakat sukseskan pemilu jujur dan adil di Tahun 2014.

"Dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dapat meyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpinnya. Jangan seperti pilgub peserta pemilihnya hanya 48 persen dan diharapkan agar ada peningkatan pemilu tanggal 9 April 2014. Marilah kita sukseskan Pemilu 9 April 2014 menjadi peserta pemilih cerdas sehingga kita sadar sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk menentukan pemimpinnya ke depan," ungkapnya.

Acara diteruskan dengan mengadakan simulasi pemakaian alat peraga yakni tata cara mencoblos yang dipandu langsung Ketua KPU dan didampingi Sekretaris KPU, anggota KPU, Panwaslu dan unsur jajaran muspida yang disaksikan oleh peserta gerak jalan.

Bupati Nias Selatan diwakili Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Faduhusy Daely dalam arahan dan kata sambutannya menyebut, acara ini merupakan agenda nasional serentak seluruh Indonesia bertepatan Hari Minggu. "Pelaksanaan gerak jalan indah ini

merupakan sosialisasi KPU kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi suaranya pada pemilu tanggal 9 April 2014 agar tercipta pemilu jujur, adil, idenpenden serta nyaman dan aman," katanya.

Dia juga mengharapkan PNS agar netral dan tidak memihak pada partai politik tertentu.

"Pemerintah akan mendukung kegiatan KPU dalam menyukseskan Pemilu tgl 9 April 2014 menjadi pemilu jujur dan adil.

Diharapkan kepada penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat agar berlaku adil dan jujur serta mengawasi dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah serta tidak membenarkan yang salah dan tidak terulang lagi pemilu ulang," tegas sekda.

Di tempat terpisah, Sekretaris KPU Nias Selatan Yarmansyah Telaumbanua menyebutkan, selain gerak jalan, KPU Nias Selatan rencananya juga menggelar deklarasi bersama perangkat pemerintah terendah di masing-masing kabupaten/kota.

Deklarasi guna menciptakan pemilu jujur dan pemilu cerdas itu dilaksanakan sepekan setelah gerak jalan sehat.

Perangkat pemerintah teren-

dah yang dilibatkan adalah seluruh lapisan masyarakat yang punya hak untuk menyalurkan suaranya agar mereka disadarkan untuk tidak “golput” dengan himbauan “Ayo Nyoblos”.

Untuk menarik masyarakat mengikuti gerak jalan yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, KPU menyiapkan sejumlah "door prize", di antaranya TV LED, HP, DVD, rice cooker, dispenser, kipas angin, termos, jam dinding, dan hadiah hiburan lainnya. “Pokoknya gerak jalan sehat ini akan bertabur hadiah.

Kita juga akan melaksanakan pawai damai pada tanggal 15 Maret 2014. Ajang ini bagian dari sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” tandas Yarmansyah.

Pantauan di lapangan, gerak jalan sehat ini mengambil rute Jalan Pancasila berbelok ke Jalan Dipenegoro, Jalan Kartini, Jalan Golkar, Jalan Pelita, Jalan S Parman, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Saonigeho, dan kembali ke Jalan Pancasila (Lapangan Orurusa depan Rumah Dinas Bupati Nias Selatan). Acara terlaksana dengan damai penuh dengan keakraban dan dikawal dengan mobil patroli dari Sat Lantas Polres Nias Selatan.(DUHA)

PAC PP Gunungsitoli Idanoi Dilantik GUNUNGSITOLI - Ketua MPC Kota Gunungsitoli Irama K Zebua SE melantik Liberman Larosa SH menjadi Ketua terpilih PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi kemarin. Hadir pada pelantikan tersebut Camat Gunungsitoli Idanoi, Walikota Gunungsitoli Kurnia Zebua,SE diwakili Asisten II, seluruh para ketua PAC Se-Kota Gunungsitoli.

Dalam sambutan Walikota Gunungsitoli yang dibacakan oleh Asisten II Kurnia Zebua SE mengatakan fungsi pemuda adalah menjadi stabilisator dan berperan menstabilkan semua kegiatan dan tugas Pemuda sebagai pilar bangsa yang berhak untuk bertanggung jawab membela Negara kesatuan Republik Indonesia karena pemuda juga membantu pemerintah dan rakyat secara keseluruhan.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Gunungsitoli Irama K Zebua SE dalam arahannya mengatakan, Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang penuh energik dan berdedikasi tinggi demi kemajuan Bangsa dan Negara.

Untuk itu lahir satu organisasi Pemuda Pancasila yang bertujuan untuk melestarikan NKRI dan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera baik meteril maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Pemuda Pancasila harus memiliki sifat mandiri,perjuangan dan pergerakkan yang militant, patriotik, dan kepemimpinan yang konsekuen.

Organisasi Pemuda Pancasila bukan sebagai organisasi kepemudaan atau OKP dan juga bukan partai politik. Namun berdasarkan dan aturan rumah tangga telah disempurnakan bahwa Pemuda Pancasila sebuah Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas yang independen dan terbuka tanpa membedabedakan Ras, Suku, Agama, Golongan serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan.

Ketua terpilih PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Liberman Larosa SH ditempat yang sama mengatakan, pada prinsipnya seluruh Pemuda Pancasila Kecamatan Gunungsitoli Idanoi ingin untuk bisa dan mampu menunjukkan jati diri sebagai Pemuda Pancasila sejati dan mampu mengetahui bahwa Pemuda Pancasila sekarang bukan premanisme, tapi benar Pemuda yang setia dan mengawal segala kegiatan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi baik vertikal maupun horizontal. Dan kami sangat butuh bimbingan dan arahan dari Pimpinan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Gunungsitoli dan Camat Gunungsitoli Idanoi agar Pemuda Pancasila dapat berjalan dengan baik.(YAGI)

Kades dan Sekdes di Nias Sambut Baik Pelatihan NIAS - Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas BPMDK mengadakan pelatihan kepada para Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kabupaten Nias yang dibuka secara resmi oleh Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM, 26/2 bertempat di Lantai III Kantor Bupati Nias jalan Pelud Binaka Desa Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan.

Bupati Nias dalam arahan dan bimbingannya mengatakan, pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa bagi kepala desa dan sekretaris desa merupakan bagian strategi untuk membuka wawasan pemerintah desa dalam memahami implementasi peran dan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, mengendalikan penyelenggaraan pemerntahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengelola keuangan desa, menggali sumber pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, ujar Bupati.

Menurutnya, seiring dengan Undang – Undang desa yang baru saja disahkan, adalah merupakan kekuatan hukum bagi tata kelola desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain terkait pembangunan desa, keuangan, asset desa dan bumdes, pembangunan kawasan perdesaan, kerjasama antar desa/ jejaring vertikal dan horizontal, dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam UU desa bab ix merupakan pembangunan skala lokal, dengan istilah disebut desa membangun di mana otoritas perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan kawasan perdesaan atau disebut dengan istilah membangun desa. Konsep desa membangun memposisikan desa sebagai subjek pembangunan

yang berperan dan bertanggungjawab dalam mengkonsilidasikan dan penguatan kelembagaan yang ada di desa.

Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan program kegiatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan, desa harus memiliki sumber-sumber pendanaan yang memadai, desa memiliki hak mengelola aset dan mendirikan badan usaha, dan desa diberikan kewenangan untuk menjalankan sendiri (swakelola) proyek - proyek berskala desa.

Paradigma yang perlu dikembangkan dalam pembangunan desa/desa membangun adalah pelembagaan program program berskala desa untuk mendorong desa menjadi subjek pembangunan dalam mengembangkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat juga dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan yang menjadi kendala yang dihadapi selama ini dalam mewujudkan desa mandiri atau desa yang mampu menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat antara lain, pemerintah desa kurang berfungsi karena desa tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membangun desa secara mandiri, tingkat swadaya dan gotong royong rendah, karena pengaruh tingkat perekonomian masyarakat yang rendah.

Aparat desa tidak bisa bekerja dengan efektif dan optimal, banyak desa-desa yang tertinggal dan terisolir, sehingga perlu pemihakan secara konkrit dari pemerintah, kapasitas kabupaten dalam mendukung desa sangat rendah, rata-rata pendapatan asli daerah hanya 6 persen dan rata-rata belanja personil mencapai 50 – 60 persen terhadap total APBD, ucap bupati. (YAGI)

UNTUK MEMINIMALISIR PERMASALAHAN

Camat dan Kades se-Nisel Hadiri Sosialisasi Hukum Tanah NIAS SELATAN - Untuk meminimalisir permasalahan tanah yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, maka perlu penyuluhan tentang hukum tanah yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Baloho Indah Kecamatan Telukdalam, Senin (10/03).

Di antara tugas Kejaksaan Negeri Teluk Dalam melakukan tuntutan terhadap para pelaku pidana biasa, pidana korupsi dan penyelidikan beberapa dugaan korupsi yang terjadi, mereka selalu menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintahan Kabupaten Nias

Kajari Teluk Dalam I Made Suwardjana SH MH dan peserta terdiri dari SKPD, camat, dan kepala desa, foto bersama.

Selatan.

Kebersamaan itu tampak

pada saat melakukan sosialisasi dan penerangan penyuluhan

Hukum tentang pengelolaan tanah/hibah dimaksud.

Sosialisasi penerangan penyuluhan hukum itu dihadiri Bupati Idealisman Dachi, Plt Sekda Faduhusi Daely SPd, Asisten I, II, III, ataf ahli Bupati, seluruh kepala dinas (SKPD), kepala badan, kepala bagian, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Nias Selatan.

Kajari Teluk Dalam I Made Suwardjana SH MH didampingi staf Kasi Intel Afrizal Chair SH, Kariksa Naupal SH, Kasubagbin Sabarman Hondo SH sebagai narasumber sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum tentang pengelolaan dan hibah tanah, penyuluhan hukum

upaya preventif cegah korupsi.

Sehingga mengerti aturan dapat memberi wawasan kepada semua pihak agar tidak melanggar hukum. Kejari Teluk Dalam berharap kerjasama yang baik dengan aparat pemerintah daerah yang dinilai akan mampu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Penerangan hukum tentang tanah dan hibah tanah yang dilakukan Kejaksaan Negri Teluk Dalam dinilai beberapa peserta sangat tepat, mengingat kasus kasus megakorupsi yang membelit

Pemerintah Daerah Nias Selatan tentang pengadaan tanah. Kabag Humas Nisel Sozisokhi Laia menjelaskan acara sosialisasi dilaksanakan Kejari Teluk Dalam dan dari data kehadiran peserta, terdapat 90 persen undangan mulai dari pejabat eselon II, III, hingga kepala desa yang hadir.

"Karena ruangan dalam aula berisi sehigga banyak peserta berada di luar ruangan Aula kantor Bupati Nisel," katanya.

Pada akhir acara diadakan makan bersama dengan rombongan Kajari Teluk Dalam.(DUHA)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Bantuan Untuk Guru Rp200 Juta Ditilep JAKARTA- Dua orang pegawai Negeri Sipil di Kota Bekasi ditahan Kejaksaan Negeri setempat karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. PegawaiyangberdinasdiDinas Pendidikan itu diduga 'nilep' dana bantuan provinsi senilai Rp 200 juta.

Pegawai yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak sebulan lalu itu di antaranya, Dede Hutman Djunaedi dan Adi Mutiara. Mereka ditahan setelah menjalani pemeriksaan penyidik sejak siang tadi.

"Baru diperiksa hari ini, dan langsung kami tahan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bekasi, Ely Syarifah, Rabu (12/3).

Dasar penahanan terhadap tersangka ialah ditemukan bukti indikasi mereka melakukan tindak pidana korupsi, serta beberapa keterangan saksi. Ia menyebutkan, tersangka telah menyimpangkan dana bantuan provinsi untuk peningkatan kesejahteraan guru non PNS daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi.

Menurut dia, dana banprov

tahun 2011 senilai Rp 482 juta, sedangkan pada tahun 2012 dana banprov sebesar Rp 227 juta. Dana itu lah yang disimpangkan oleh tersangka, yang menjabat sebagai pelaksana teknis penyaluran.

"Kerugian negara diperkirakan Rp 200 juta," kata dia.

Ia mengatakan, dana bantuan provinsi tahun 2011 disalurkan secara langsung pada tahun 2012. Sedangkan dana banprov tahun 2012 disalurkan melalui rekening. Untuk menghitung kerugian negara secara pasti, pihaknya akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tersangka akan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi," katanya.

Dua orang tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 atau pasal 12 huruf E,F, dan G Undangundang nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Ancaman di atas lima tahun penjara," ujarnya.(NET)

Walikota Banjarmasin Suap Bupati Rp3 M JAKARTA- Wali Kota Banjarmasin berinisial MHD tersangkut kasus suap. MHD menyuap mantan Bupati Tanah Laut, AD Rp 3 miliar. Suap ini dilakukan MHD supaya usahanya lancar. Dia meminta agar AD tidak banyak menuntut perihal tapal batas perusahaan MHD yang melewati daerah Tanah Laut.

"Wali Kota Banjarmasin, selaku pemegang saham izin usaha pertambangan PT Binuang Jaya Mulia, mempunyai keinginan agar lokasi izin usaha pertambangan masuk ke wilayah Kabupaten Tanah Lumbun," terang Kombes Pol Darmanto, Kasubdit 3 Ditipikor Bareskrim Polri, Kamis (13/3).

Hal ini dilakukan MHD agar dia tidak perlu lagi membuat Surat Izin Usaha Perdagangan kembali. Padahal masih ada sengketa perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Lumbun.

"Dengan maksud agar AS selaku bupati Tanah Laut menyerahkan penyelesaian batas antara kabupaten Tanah lumbu dan Tanah Laut kepada gubernur Kalimantan Selatan untuk ditetapkan," sambung Kombes Darmanto.

Tetapi usaha penyuapan lewat perantara AS ini tercium dan MHD beserta AS dan AD ditetapkan tersangka sejak 2010 lalu.

Penyidik mengalami kendala untuk membawa para tersangka ke persidangan.

"Sekarang sudah P21 dari Kejaksaan Tinggi Kalsel kemarin hari selasa tapi belum ditahan kaitannya dengan masalah izin. Kendalanya juga bolak balik Kejaksaan P19 sampai 5 kali," tambah dia.

Polisi mengenakan pasal 5 ayat 1, ayat 2 UU tipikor 20 tahun 2001.

Pada akhirnya izin perusahaan tambang batu bara milik wali kota Banjarmasin pun dicabut.(OKZ)

Petugas Kejaksaan Agung dan Kepolisian mengawal ketat buronan perkara korupsi pengadaan peralatan siaran TVRI senilai Rp 5,2 miliar Sumita Tobing (tengah) untuk dijebloskan ke dalam Penjara LP Wanita Tangerang, Banten, Kamis (13/4). Sumita Tobing yang telah menjadi buronan Kejagung sejak September 2012, dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, 6 bulan, dan pidana denda Rp 250 juta.

Eks Dirut TVRI Dieksekusi Kejaksaan JAKARTA- Tim gabungan yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menjemput mantan Direktur Utama Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI, Sumita Tobing di kantor JakTV, Senayan, Jakarta.

Penjemputan ini dilakukan sebagai bagian dari putusan Mahkamah Agung yang menghukum Sumita dengan vonis enam bulan penjara. Meski dijemput paksa, Suminta berkeras putusan tersebut batal demi hukum.

"Putusan ini batal demi hukum, karena batal kami sudah kirim ke Kejaksaan Agung karena alat bukti satu-satunya dari MA No. 85 itu adalah surat fiktif," kilah Sumita, di kantor JakTV, Jakarta, Kamis (13/3).

Proses eksekusi berlangsung cukup lama, sebab saat dijemput tim kejaksaan yang berjumlah empat orang, Sumita mengaku sedang mengajar beberapa karyawannya. Tak lama, tindakan eksekusi langsung dilakukan setelah dia dimintai keterangan lebih dulu oleh ketua tim.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang bersangkutan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan dakwaan primer

pasal 2 subsider pasal 3 di tingkat pertama dinyatakan bebas. Dia dianggap tidak terbukti dari dakwaan jaksa penuntut umum ketika itu.

Namun, atas putusan itu jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi maka berdasarkan putusan MA nomor 856k/pidsus/ 2009 tanggal 6 Januari 2011 menyatakan Suminta Tobing terbukti melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 yang terbukti dalam dakwaan subsidernya.

Terpidana akan dipenjara selama 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan digantikan dengan kurungan selama 6 bulan. Usai memberikan keterangan kepada wartawan, Sumita langsung meninggalkan lokasi dengan menaiki mobil Kijang Innova warna hitam.

"Perburuan ini sudah sejak 2012. Setelah sekian lama tim terpadu, tim kejati, kejaksaan agung baru pada hari ini kita berhasil menangkap terpidana.

Tadi proses pelaksanaan putusan mengirim terpidana ke LP Wanitakandra untuk melaksanakan hukumannya sesuai putusan MA," kata Ketua Kajati M Adi Toegarisman.(Okz)

Terkait Dugaan Korupsi IT Perpus

Wakil Rektor UI Ditahan KPK JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini resmi menahan Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI), Tafsir Nurchamid. Petinggi di kampus kuning itu dibui sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan sistem Informasi Teknologi di Perpustakaan Pusat UI. "Tersangka TN ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dia ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan," tulis Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat, Jumat (14/3).

Tafsir menyelesaikan pemeriksaan pukul 17.23 WIB. Saat keluar dia langsung mengenakan rompi tahanan dan dijemput mobil tahanan. Dia enggan menanggapi soal penahanannya hari ini.

KPK menetapkan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid (TN), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemasangan teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011.

KPK menduga TN terlibat dalam penggelembungan harga proyek senilai Rp 21 miliar itu. TN disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Dalam perkara itu, badan usaha milik kampus kuning bernama PT Makara Mas disebut-sebut terlibat.

Dalam situs resmi PT Makara Mas, perusahaan ini merupakan bagian dari manajemen kampus. Tidak jelas akta pendirian perseroan terbatas itu. Yang jelas, perseroan ini tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dosen Fakultas Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Tjahjanto Budisatrio, menulis profil singkat perseroan dalam laman situs itu pada Januari 2010. Menurut dia, Makara Mas mulanya hendak

Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI), Tafsir Nurchamid mengenakan rompi tahanan usai diperiksa penyidik KPK terkait dugaan korupsi IT Universitas Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/3). Tafsir Nurchamid resmi ditahan KPK atas dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan sistem Informasi Teknologi di Perpustakaan Pusat UI dengan nilai proyek senilai Rp 21 miliar. membangun SPBU (Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum) di lahan UI, tepatnya dekat jalur menuju Jakarta.

Namun, rencana ditunda karena terbentur aturan hukum terkait penggunaan lahan negara oleh kampus. Dalam perkembangannya, perseroan membuka beberapa usaha terintegrasi dengan kegiatan kampus, bentuknya membantu kegiatan usaha UI di fakultasfakultas. Makara Mas sekaligus dijalankan oleh akademisi UI sehingga keuntungan didapat kembali kepada kampus.

Perseroan juga menawarkan

17 Mantan Anggota DPRD Semarang Tersangka Korupsi Asuransi Fiktif SEMARANG- Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polrestabes Semarang akhirnya menetapkan 17 tersangka baru (jilid III) dalam kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang 2003.

Mereka merupakan 17 mantan Anggota DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah.

Informasi yang dihimpun Senin pekan lalu di kepolisian, penetapan tersangka tersebut dilakukan pada awal bulan Maret 2014. Ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilayangkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang.

Namun ke-17 mantan anggota DPRD Kota Semarang tersebut sampai saat ini belum menjalani pemeriksaan dengan status tersangka di Mapolrestabes Semarang.

"Diterbitkannya SPDP, otomatis 17 orang itu jadi tersangka.

Hanya saja, pemeriksaan sebagai tersangka belum dilakukan," ungkap sumber merdeka.com di kepolisian Senin (10/3).

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto saat dikonfirmasi terkait penetapan tersangka itu membenarkan.

"Sesuai tiga SPDP yang dilayangkan kepada Kejari, para tersangka baru kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara senilai Rp 1,7 miliar. Untuk identitasnya para tersangka nanti saja setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka," ujarnya.

Dalam kasus ini sejumlah pihak telah menjalani pemeriksaan seperti mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Suhadi, Kepala Cabang PT Pasaraya Life serta sejumlah staf di lingkungan Sekwan Pemkot Semarang.

Pada dugaan korupsi tersebut ada anggaran yang dialokasikan untuk asuransi. Namun usai dilakukan penyelidikan, anggaran tersebut tidak dialokasikan.

Malah diduga dana asuransi fiktif itu menjadi bancakan anggota DPRD Semarang periode 1999-2004. Masing-masing anggota memperoleh Rp 38 juta.

Total kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi asuransi fiktif tersebut mencapai Rp 1,7 miliar.(INT)

komputer dengan harga terjangkau bagi mahasiswa dan memberikan pinjaman lunak buat dosen.

Mereka juga menjual alat tulis dan peralatan kantor, serta pengadaan alat laboratorium dibutuhkan jurusan, fakultas, hingga rektorat. Lini usaha lain yang sedang dijalankan adalah sistem alur pembayaran bekerja sama dengan PT Arta Jasa. Melalui sistem ini, sekolah dasar hingga kampus bisa memonitor neraca keuangan lebih akurat untuk keperluan sehari-hari.

Menurut Ade Armando, pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi

UI, bila mau dirunut, kontraktor proyek di UI ujung-ujungnya ke Makara Mas juga. Pekerjaan biasanya disubkontrakkan ke perusahaan-perusahaan kecil lain.

Untuk pengadaan perangkat teknologi informasi perpustakaan pusat misalnya, pemenang tendernya PT Netsindo Inter Buana.

Proyek berbiaya sekitar Rp 21 miliar itu memiliki kebocoran dana Rp 4 miliar.

Merdeka.com berusaha menelusuri siapa pemilik Netsindo Inter Buana ini. Pendirian perseroan ini tercatat di Notaris Yudo Paripurno SH, beralamat Jalan Latu Harhari

Nomor 17, Jakarta Pusat. Seorang sekretaris perempuan rumah notaris mengakui hal itu.

Dengan alasan kode etik, dia menolak membeberkan rahasia perusahaan ini. Namun, hingga kini Netsindo belum terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Ade, penggarapan proyek disubkontrakkan biasanya berujung masalah. Terlebih cabang subkontraknya banyak. Sebab itu, dia melanjutkan, kuat dugaan korupsi ada di sana karena pengerjaannya tidak transparan dan bertanggung jawab.(OKZ)

JAKARTA-KPK telah memasang plang sita di rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus tindak pidana pencucian uang.

"Tadi sore pamasangan plang sita terkait dugaan TPPU tersangka AU (Anas Urbaningrum) di rumah di Jalan Selat Makassar dan Jalan Teluk Langsa di Duren Sawit," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

Pemasangan plang itu dilakukan seminggu setelah rumah yang juga menjadi markas organisasi masyarakat yang didirikan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) resmi disita pada Jumat

(7/3).

"Itu sebenarnya satu rumah tapi ada di dua jalan," tambah Johan.

Pemasangan plang dilakukan oleh lima orang petugas KPK dibantu oleh dua orang anggota kepolisian dari Brimob bersenjata lengkap.

"Rumah tersebut atas nama Atabik Ali," ungkap Johan.

Kyai Haji Atabik Ali adalah mertua Anas Urbaningrum, ayah Atiyyah Laila. KH Atabik Ali adalah anak dari KH Ali bin Maksum bin Ahmad, ulama yang dikenal sebagai orang yang memulai pesantren AlQuran di Indonesia dan pendiri pondok pesantren Krapyak di

Yogyakarta.

Pesantren tersebut kemudian menjadi badan hukum dengan nama Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang dipimpin oleh KH Atabik Ali. Selain rumah di Jakarta, KPK juga menyita aset Anas lain yang ada di daerah dan juga diatasnamakan Atabik Ali yaitu dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijero Yogyakarta seluas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama mertua Anas, Attabik Ali dan tiga bidang tanah di desa Panggungharjo Bantul atas nama Dina Az yaitu adik ipar Anas.(NET)

KPK Pasang Plang Sita Rumah Anas

Ternyata Gaji PNS Berasal Dari Duit Pajak JAKARTA- Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencatat belanja rutin pada 2014 menghabiskan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 54 persen dari total pendapatan pajak sebesar Rp1,661 triliun. Sedangkan pada 2013, belanja rutin menghabiskan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 50 persen dari total pendapatan sebesar Rp1,497 triliun.

Dengan demikian, pendapatan pajak dalam negeri sudah dihabiskan sebesar 50 persen hingga 54 persen hanya untuk kebutuhan belanja rutin. Selanjutnya, belanja rutin yang paling banyak menghabiskan pendapatan dari pajak dalam negeri adalah belanja pega-

wai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin pekan lalu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan pada 2014 pendapatan pajak dalam negeri hanya untuk kebutuhan belanja pegawai, baik pusat maupun daerah, dan menghabiskan 37 persen anggaran pendapatan. Sedangkan pada 2013, menghabiskan 36 persen dari anggaran pendapatan dari pajak dalam negeri.

Alokasi APBN sebesar 50 persen hingga 54 persen diberikan untuk kebutuhan dana rutin atau belanja pegawai. Kemudian pertanyaan Selanjutnya, alokasi yang 50

persen lagi dibelanjakan ke mana?

Bila melakukan simulasi dengan mengambil hasil audit BPK pada semester I-2013, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp472,9 triliun di 94 pada kementerian atau lembaga negara. Jadi, dari penyimpangan anggaran sebesar Rp472,9 tiliun maka negara sudah kehilangan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 32 persen.

Dengan demikian, pendapatan negara dari pajak hanya habis untuk belanja rutin sebesar 54 persen karena ada penyimpangan anggaran atau kebocoran anggaran sebesar 32 persen, maka anggaran APBN sebanyak 86 persen tidak sampai kepada rakyat.(INT)

Usai Diperiksa Kejagung Doddy Ngaku Statusnya Belum Jelas JAKARTA- Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Direktur PT Multidata Rencana Prima Nasiruddin Achmad atau Doddy mengaku dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2010-2012 yang diperkirakan merugikan negara

Rp 1,4 triliun tersebut.

"Kira-kira 16 pertanyaan.

Enggak ada yang kursial (pertanyaan) biasa saja. Saya sendiri saja masih belum jelas (status tersangka)," ujar Doddy usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, (11/3).

Dia mengungkapkan, penyidik Kejagung belum mempertanyakan sampai tahapan tindakan pidana korupsi. Dia menambahkan, penyidik hanya menanyakan seputar operasional dan teknis. "Saya saja enggak

tahu, memang enggak jelas," tegas Doddy.

Sementara itu, pengacara Doddy, Hasanuddin Nasution menilai kasus kliennya itu terbilang aneh. Pasalnya, dia menyebut belum ada saksi dan laporan tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini ujug-ujug jadi tersangka. berarti ada orang lain lebih kuat yang otoritasnya lebih tinggi.

Kemudian dengan otoritas itu, jangan-jangan pak Doddy itu jadi tumbal," ungkap dia.

"Kalau melihat proses ini,

baru mulai. Ini dari struktur pertanyaanya itu belum masuk ke soal-soal beberapa rangkaian MPLIK. Itu belum ada ke pertanyaan tindak pidana korupsi," tambah dia.

Seperti diketahui, Selain Doddy, dalam kasus MPLIK ini, Kejagung juga telah menetapkan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Santoso Serad sebagai tersangka. Penetapan keduanya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 83/

F.2 Fd.1/07/2013 dan 84/F.2/ Fd.1/07/2013. Selain keduanya, Direktur Utama PT Telkom , Arief Yahya, disebut-sebut juga terlibat dalam kasus ini.

Dalam proyek MPLIK yang diselenggarakan Kemenkominfo ini memiliki nilai proyek Rp 1,4 triliun dengan skema sewa empat tahun yang terdiri dari 1.907 unit oleh enam perusahaan pemenang tender. Adapun para pemenang tender tersebut, yakni PT Multidata Rencana, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, Rednet dan Telkom .(INT/OKZ)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

Wakil Bupati Sergai Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu 2014 SERGAI - Wakil Bupati Serdang Bedagai bersama Asisten I, Drs. Ramses Tambunan, Kabag Humas, Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Hukum, Edi Jufri, SH melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat KPU Serdang Bedagai, Rabu. Wabup dan rombongan diterima Komisioner KPU Serdang Bedagai, M. Rizwan, MP, Badrun SE, Edi Susilo, SE, MM, Radiansyah Ali SP dan Sekretaris KPU Sergai, Ingan Malem Tarigan.

Dalam pertemuan penuh keakraban tersebut wabup menyatakan komitmennya untuk memberi dukungan penuh terhadap program dan agenda kerja KPU Serdang Bedagai.

Apalagi, sebagai orang yang pernah menjadi bagian penyelenggara KPUSergai, beliau menegaskan jika KPU Sergai gagal menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya maka nama baiknya bakal turut tercoreng.

Selain permasalahan logistik pemilu, wabup juga menaruh perhatian besar pada agenda-agenda sosialisasi pemilu, termasuk kegiatan Relawan Demokrasi.

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Sergai, Divisi Sosialisasi Data dan Sumber Daya Manusia, Ir. M. Rizwan, MP menjelaskan segmentasi pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi para relawan

demokrasi.

Mengingat minimnya anggaran yang disediakan bagi keperluan para relawan dan luasnya daerah kerja masingmasing relawan, Rizwan meminta agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai turut membantu kegiatan yang baru kali pertama diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Menanggapi permintaan mantan koleganya, wabup menyatakan kesanggupannya untuk mengerahkan jajaran di bawahnya untuk bersinergi dalam kegiatan sosialisasi para relawan. Salah satunya adalah dengan mengerahkan para guru di Kabupaten Serdang Bedagai untuk turut memberi sosialisasi pemilu bagi para pemilih pemula.

Tidak lupa pula wabup memberikan saran singkat bagi kemajuan KPU Sergai.

Syahrianto meminta agar KPU Sergai menegakkan independensi sebagai penyelenggara pemilu. Pada akhir pertemuan wabup meminta KPU Sergai tidak sungkan melaporkan dan meminta bantuan kepada pemkab terkait tugas-tugas pemilu. "Silahkan berkordinasi. Jadi jangan lagi ada rasa sungkan, kita harus pererat kerja sama demi kondusifitas di masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai," ujar wabup. (ARM)

Pansus RPJMD DPRD Sumut Kunjungi Pemkab Asahan KISARAN - Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sumatera Utara (Sumut) didampingi sejumlah Dinas Pemprovsu mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Kunjungan dirangkai dengan melakukan rapat kerja (raker) bersama Pemkab Asahan untuk membicarakan rencana pembangunan Sumut hingga Tahun 2018 mendatang.

Raker dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tersebut juga diikuti oleh pihak Kotamadya Tanjung Balai dan Deli Serdang, Rabu (12/3) di Aula Melati Pemkab Asahan.

Ketua Pansus RPJMD DPRDSU Marahalim Harahap menjelaskan bahwa rapat kerja dilakukan untuk mensingkronisasikan rencana pembangunan ataupun menampung aspirasi serta masukan dari kabupaten/ kota dalam penyusunan rencana pembangunan Sumatera Utara pada tahun mendatang. ”Kita harapkan raker ini dapat saling mendukung dan pada akhirnya bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara secara menyeluruh dan merata di daerah,“ kata ketua pansus yang didampingi anggota pansus, di antaranya Muslim

Simbolon, Sigit Pramono Asri, dan Sekretaris Bappeda Sumut Ismail Sinaga.

Kunjungan Pansus RPJMD tersebut langsung diterima oleh Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc serta Wakil Wali Kota Madya Tanjung Balai Rolel Harahap dan perwakilan pihak Deli Serdang mengucapkan terimaksih atas kunjungan pansus dan pemprovsu untuk melakukan koordinasi rencana pembangunan di Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan mengatakan bahwa Pemkab Asahan tetap mendukung visi dan misi pembangunan yang dilakukan Sumatera Utara dan Pemkab Asahan siap melakukan koordinasi terkait pembangunan, agar pembangunan yang dilakukan ke depan dapat selaras dengan pihak provinsi.

“Kami tidak ragu lagi rencana pembangunan provinsi, sebab kami menilai rencana pembangunan provinsi sama dengan rencana pembangunan di Asahan,“ kata Bupati Asahan, seraya, memaparkan segudang rencana pembangunan di Kabupaten Asahan, mulai dari persoalan jalan hingga persoalan pertanian. (IN)

KPUD Taput Tetapkan Hasil Rekapitulasi Surat Suara

Pasangan Nikmat Pemenang Pemilukada Taput TARUTUNG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menetapkan pasangan calon nomor urut 5, Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (Nikmat) sebagai pemenang putaran kedua Pemilukada dengan total perolehan suara sebesar 72.735 suara atau 52,65 persen suara sah. Sementara pasangan nomor 4, Saur Lumbantobing-Manerep Manalu hanya meraih 65.407 suara.

"Total perolehan suara untuk pasangan nomor urut 4 sebesar 65.

407 suara dan pasangan nomor urut 5 memperoleh 72.735 suara sah," kata Ketua KPUD Taput, Lamtagon Manalu saat pembacaan akhir hasil rekapitulasi surat suara dan penetapan hasil pemilihan Pilkada Taput di Gedung Kesenian, Tarutung di Jalan Sisingamangaraja, Rabu (12/ 3) Tarutung.

Lamragon mengatakan, seluruh rangkaian Pemilukada Taput berjalan dengan lancar. ‘’Apapun hasil dari pesta demokrasi ini merupakan

Nikson Nababan - Mauliate Simorangkir hasil yang terbaik untuk segenap masyarakat Taput," sebutnya.

Sebagai hasil akhir pelaksanaan

putaran kedua yang digelar 6 Maret 2014 lalu, Lamtagon melaporkan jika total keseluruhan suara yang

masuk sebesar 139.450 suara. Jumlah suara tersebut, masing masing 65.407 suara sah untuk pasangan nomor urut 4. Dan sebanyak 72.735 suara dinyatakan sah untuk pasangan Nikson-Mauliate. Selebihnya, yakni sejumlah 1.308 suara disebut tidak sah.

Selain hasil perolehan suara manual yang diumumkan, KPUD Taput juga menyebutkan bahwa dalam agenda pesta demokrasi putaran kedua ini, persentase partisipasi pemilih dicatat sebesar 69,79 persen. Jumlah ini mengalami penurunan dari putaran pertama sebelumnya, 10 Oktober 2013 lalu yang mencapai 73 persen partisipasi pemilih.

Sementara, terkait adanya ancaman aksi demo Aliansi Masyarakat Anti Pembodohan yang rencananya akan digelar diduga hanya upaya untuk menggagalkan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara, namun nyata hanya sekadar ancaman semata.

(PR)

Kejagung Diminta Copot Kejari Lima Puluh BATUBARA - Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Basri Arif SH dan Kejaksan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta untuk turun tangan sekaligus melakukan pengusutan terhadap kinerja oknum Kepala kejaksaan negeri Lima Puluh Riky Septa Trigan SH beserta staf atas desakan pencopotan jabatan oleh aparat desa, guru dan PNS. "Ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara jelas benar tidaknya tindakan mereka lakukan sehingga berbuntut meresahkan aparat desa, guru dan PNS melakukan demo," tukas sejumlah tokoh dan masyarakat Batubara secara terpisah, Rabu (12/3).

Pencopotan patut dilakukan karena tindak tanduk aparat penegak hukum oknum Kajari Lima Puluh RST dinilai sudah keterlaluan. "Aksi ini menunjukkan banyak penyelewengan dan kejenuhan mereka hadapi, karena merasa terintimidasi," sebut Ketua Laskar Batubara Erwin SSos. Sangat kental sekali indikasi dugaan dalam proses penegakkan hukum dilakukan Kejari Lima Puluh atas nama "hukum", ternyata sudah menjadi rahasia umum, bahwa oknum Kajari diduga memanfaatkan situasi meminta uang khususnya kepada tersandung masalah hukum dengan permasalahan selesai. "Meskipun pihak Kejari membantah hal itu. kita khawatir jika tindakan tidak cepat dilakukan berdampak gejolak lebih besar. Selain kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga semakin berkurang. Ini dapat disikapi secara serius, karena masyarakat Batubara tidak akan ribut dan bergerak, kalau memang tidak ada masalah yang terjadi sebelumnya," ujarnya.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga menerangkan, kedatangan kades, guru dan PNS ke Kejari Lima Puluh karena mereka merasa tertekan dan terintimidasi, sehingga proses belajar mengajar dan pelayanan di desa sempat terganggu. Parade (Persatuan Rakyat Desa) sebagai motor perjuangan untuk menentang penindasan yang dilakukan oknum

Kejari Lima Puluh tidak sampai di situ, dia yakin gerakan lebih besar dapat terjadi apabila tidak segera diambil langkah-langkah kongkrit yang dapat menyahuti seluruh aspirasi masyarakat Batubara.

Sebelumnya Korda DPP LPPH-RI Pusat melalui Intelijennya Ahmad Khoir dengan NPA 1957101246 mendukung aksi demo di Kejari Lima Puluh. Sedangkan ketua Himpunan Sajana Batubara (HISAB) Khairial SPdi dan Edi Mashuri SPd menilai aksi demo dilakukan aparat desa, guru dan PNS karena merasa tidak yaman dalam menjalankan kerja karena didatangi pihak kejari.

PP dan IPD Dukung Ketua Komando Inti (KOTI) Pemuda Panca Sila Kabupaten Batubara Drs Razali Hasan dan Ketua Ikatan Putera Desa (IPD) Batubara Sabran SH mendukung pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri Lima Puluh Rizky Septa Tarigan SH dari jabatannya demi ketenangan dan ketenteraman masyarakat Batubara. Kata mereka, dalam beberapa hari ini, apabila aspirasi ini tidak disahuti, kemungkinan aksi unjukrasa makin bertambah besar.

Seperti diketahui keresahan aparatur pemerintahan di Batubara mulai tingkat kepala desa beserta perangkatnya, kepala sekolah serta jajaran SKPD yang dipanggil pihak Kejari Lima Puluh karena ada dugaan korupsi dan pemanggilannya terindikasi terjadi negosiasi dan andaikata tidak mengikuti aturan akan ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan.

"Hal ini sudah berulang kali terjadi dan perbuatan ini lebih jahat dari pelaku korupsi yang sebenarnya karena seperti drakula penghisap darah di mana uang dari pelaku korupsi diambil tetapi pelakunya tetap ditahan," ucapnya.

Unjukrasa PNS guru/kepala sekolah dan kepala sekolah yang meminta kepada Kejaksaan Agung dan Kejatisu mencopot Kejari Lima Puluh Risky Septa Tarigan SH, Selasa (11/3), terjadi dua gelombang. Unjukrasa di DPRD Batubara mendukung tindakan Kejari Lima Puluh untuk menindak pelaku korupsi beras miskin (raskin).

"Namun begitu juga sebaliknya, para guru jangan menjadi korban politik praktis," ucap Romauli, Jamal, dan Edy Sembiring. (ARIEL/BUD)

Pemkab Asahan Sosialisasikan PP Pengadaan Barang/Jasa KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melakukan sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, Rabu (12/3), di Aula Hotel Bintang.

Wakil Bupati Asahan H Surya BSc saat membuka sosialisasi pengadaan barang dan jasa tersebut menyatakan pengadaan barang/jasa harus sesuai aturan yang baru. Yakni secara elektronik atau "e-procurement", yaitu pengadaan barang yang dilaksanakan mengunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang.

“Tentunya dengan disosialisasinya aturan ini, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efesiensi belanja negara dan percepat pelaksanaan APBN dan APBD,“ kata Wakil Bupati Asahan di hadapan peserta yang mengikuti kegiatan.

Wakil Bupati Asahan menyebutkan sosialisasi ini sangat penting dan merupakan momentum yang sangat penting iikuti, khususnya kepada para pengguna jasa dan penyedia jasa.

Oleh sebab itu diharapkan bagi peserta yang mengiikuti sosialisasi tersebut diharapkan dapat bersungguhsungguh mengikutinya, agar nantinya dapat menjadi pengelola pengadaan barang yang handal dan profesional sesuai dinamika tuntutan masyarakat.

(IN)

Wabup Minta Semua Pihak Sukseskan Pileg 2014 RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP bersama Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH dan para pejabat eselon II dan III di jajaran Pemkab Labuhanbatu telah menerima kunjungan Tim Pansus RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ke Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (12/3), yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu.

Gubsu yang diwakili Kabid Ekonomi dan Keuangan Bappedasu Ir Hami Rijal Lubis MSi dalam arahannya mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pembahasan Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang melibatkan "stakeholder" pemerintah kabupaten/kota dalam penentuan Sumatera Utara lima tahun ke depan, yang penuh dengan tantangan dan persaingan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

"Perencanaan pembangunan yang kita jalankan untuk lima tahun ke depan tentunya merupakan suatu perencanaan stategis daerah. Esensi utama dari perencanaan lima tahunan yaitu rencana yang disusun bukan sekedar dokumen formalitas saja, tetapi memiliki otoritas untuk menjadi 'guidance' bagi seluruh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya," kata Gubsu.

Menurut Gubsu, yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan adalah peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan, peningkatan penguasaan ilmu pengeta-

huan dan penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas, peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian.

Kemudian katanya, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan serta Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah.

Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP dalam sambutannya mengatakan, bahwa kedatangan Tim Pansus RPJMD Sumut ke Labuhanbatu disambut asap, di mana ketebalan asap selama dua hari ini sudah mulai berkurang, walaupun selama beberapa hari ini asap tersebut sudah menggangu aktifitas.

Menurut Suhari, Pemkab Labuhanbatu sangat berterima kasih atas kunjungan Tim Pansus RPJMD Sumut dan berharap semoga

kunjungan atau kegiatan ini dapat menerima berbagai usulan dari SKPD sesuai yang direncanakan di tahun mendatang, dengan harapan kunjungan ini akan menghasilkan yang terbaik.

Sementara, HM Nuh MSp selaku Ketua Tim Pansus dalam pertemuan itu menjelaskan, bahwa tujuan mereka adalah untuk berkomunikasi dengan Pemkab Labuhanbatu, Labura dan Labusel untuk penetapan Perda RPJMD Tahun 2013 – 2018 dan dengan pertemuan ini apa yang diharapkan oleh kabupaten/kota bisa terakomodir dalam RPJMD yang akan ditetapkan.

Secara pribadi kata M Nuh, dirinya senang bila berada di Labuhanbatu karena pada Tahun 1978 s/d 1982 dia belajar di Pinang Lombang dan bisa seperti ini. "Selanjutnya saya juga mengucapkan terimaksih kepada Pemkab Labuhanbatu yang telah mempasilitasi acara ini sehingga dapat berlangsung dengan baik dan lancar," katanya bangga. (HAH)

TANDA ANDATTANGANI - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP saat menandatangani hasil pertemuan Pemkab Labuhanbatu dengan Tim Pansus RPJMD Provinsi Sumatera Utara di Ruang Data dan Karya dalam acara kunjungan Tim Pansus RPJMD Sumut ke Labuhanbatu.

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

Polemik Oknum Anggota DPRD DS

Imran Obos Dirikan Biro Jasa Outsourcing Sejak 2007 TANJUNG MORAWA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang Imran Obos SE memiliki sebuah perusahaan biro jasa "outsourcing" penyalur tenaga kerja sejak Tahun 2007 dengan nama PT Ajitia Duta Ayutama. Namun usaha yang dijalankannya itu dengan menyalurkan tenaga kerja bukan pada bidang yang seharusnya, akibatnya menyengsarakan buruh/pekerja dan dianggap telah melanggar ketentuan undangundang yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh KPK Pos, perusahaan PT Ajitia Duta Ayutama dimiliki Imran Obos sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No W2-00347 HT. 01.01 TH.2007 tentang Pengesahan Akte Pendirian PT, SK Kepala Disnakertrans Provsu No Kep. 1151 -6/ DKT-R/2007 tentang Ijin Operasional Perusahaan Jasa Outsourcing, Keputusan Bupati Deli Serdang No 0239/ 02.13/PK/V/2007 tentang SIUP. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan biro jasa "out-

sourcing" tersebut adalah benar milik Imran Obos.

Belakangan diketahui, Imran Obos mengganti nama perusahaannya dengan nama PT Sahabat Agung Abadi (SAA) dan di dalam perusahaan itu kini yang menjadi perpanjangtanganan Imran Obos adalah Reza dan sekarang berkantor bersebelahan langsung dengan rumah Imran Obos di Jalan Industri, Desa Tanjung Morawa B. Sebelumnya, Imran Obos sempat mengatakan kepada KPK Pos kalau PT Ajitia Duta Ayutama bukan miliknya dan dikatakannya juga dirinya hanya sekedar menyewakan tempat kepada Reza. Dikatakannya lagi, Reza sekarang tidak lagi menggunakan PT Ajitia Duta Ayutama namun menggunakan nama PT SAA. Padahal sebelumnya juga, Reza yang dihubungi KPK Pos secara terpisah mengakui bahwa Imran Obos adalah direktur utama perusahaan tersebut, sedangkan Reza sendiri adalah manager operasionalnya. (DIZ)

Aktivis LSM PHP Deli Serdang

Imran Obos Jangan Lukai Hati Rakyat DS TANJUNG MORAWA - Tindakan Imran Obos SE selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang yang telah membuka usaha biro jasa "outsourcing" dinilai sangat kurang pantas, apalagi dalam menjalankan usaha tersebut sempat melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan telah mengancam kesejahteraan sejumlah buruh/pekerja.

Demikian dikatakan aktivis LSM PHP (Perjuangan Hukum & Politik) Kabupaten Deli Serdang Setia Budi SPd kepada KPK Pos, Selasa (11/03), di Tanjung Morawa.

"Selaku anggota dewan, Imran Obos mestinya benarbenar memperjuangkan aspirasai masyarakat dan bukan sebaliknya malah menyengsarakan rakyat lewat usahanya. Karena itu kita minta kepada Imran Obos jangan lukai hati rakyat Deli Serdang," lanjut Setia Budi.

"Sistem outsourcing buruh/pekerja sepatutnya dihapuskan dari negeri ini, namun kenyataannya di Deli Serdang ada anggota dewan yang malah turut bergelut dalam usaha tersebut dan

justru hal itu sangat bertolak belakang dengan keinginan rakyat," sambungnya.

Kinerja anggota DPRD telah diatur dengan UU No 27 Thn 2009 dan bagi anggota DPRD yang merangkap jabatan struktural pada lembaga swasta, mengabaikan sumpah, serta bertugas menyimpang dari kewajibannya, hal itu merupakan bentuk pelanggaran undangundang tersebut.

"Dalam hal ini, Imran Obos diketahui selaku direktur utama sebuah biro jasa outsourcing dapat dinilai telah melanggar UU No 27 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, ditambah lagi adanya usaha biro jasa outsourcing milik Imran Obos menyalurkan tenaga kerja pada bidang produksi, serta sempat tidak mensertakan pekerjanya ikut Jamsostek dan memotong gaji pekerja tanpa alasan yang jelas, hal itu telah bertentangan UU No 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebaiknya hal ini segera disikapi BKD (Badan Kehormatan Dewan) dan pihak terkait lainnya,” tandas Setia Budi.

(DIZ)

Wakil Bupati Lepas Jalan Sehat KPUD Asahan KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc melepas ribuan peserta jalan sehat yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Asahan, Minggu (9/3), di Stadion Mutiara Kisaran.

Dalam sambutanya, Wakil Bupati Asahan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung dan mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislative 2014 pada 9 April 2014 mendatang. Keseriusan Pemkab mendukung pesta demokrasi tersebut dibuktikan dengan diintruksikanya seluruh jajaran camat se-Kabupaten Asahan untuk dapat mendukung dan membantu penyelenggaran pemilu di daerah masing-masing.

“Kalau tidak melanggar aturan, Bupati Asahan telah mengintruksikan kepada semua camat untuk menghalohalokan dengan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS. Ini salah satu bentuk keseriusan Pemkab Asahan terhadap Pemilu,“ kata wakil bupati di hadapan ribuan peserta jalan sehat.

Terkait dengan persentasi kehadiran, Wakil Bupati Asahan berharap kehadiran masyarakat dalam mengunakan hal pilihnya dalam Pemilu nantinya dapat di atas 80 persen. “Kalau bisa lebih kenapa tidak, karena Pemkab Asahan siap mendukung suksesnya pemilu legislatif di Asahan,“ kata wakil bupati.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Asahan Darwis Sianipar SAg berharap dari kegiatan olahraga jalan sehat tersebut dapat meningkatkan partisipasi msyarakat untuk menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemunggutan Suara (TPS). Bahkan KPUD Asahan menargetkan tingkat kehadiran masyarakat ke TPS mencapai 80 persen di Asahan.

Ketua KPUD Asahan menjelaskan bahwa KPUD yang dipercaya untuk menyelenggarakan pemilu tersebut tentunya wajib menginformasikan kegiatan pesta demokrasi untuk memilih pimpinan dan wakil rakyat kepada semua lapisan. Namun KPU juga berharap semua lapisan masyarakat dapat menyampaikan informasi pemilu ini kepada masyarakat lainya. Minimal memberitahukan kepada masyarakat pemilu pada 9 April 2014 untuk datang ke TPS. Kegiatan jalan sehat dihadiri oleh Forum Komuniksai Pimpinan Daerah dan pengurus parpol, seluruh PPK, PPS dan masyarakat. KPUD Asahan dalam kegiatan tersebut menyediakan puluhan hadiah "lucky draw" kepada seribuan peserta jalan sehat yang menempuh rute dari Stadion Mutiara jalan Madong Lubis, SM Raja menuju Imam Bonjol, HOS Cokroaminoto, Masmansur dan kembali menuju SM Raja dan berakhir di Stadion Mutiara. (IN)

Pangdam I/BB Terima Audiensi KPU Sumut

FOTO BERSAMA - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM didampingi Sahli Pangdam I/BB Bidang Ilpengtek dan LH Kolonel Arm Felix Hutabarat SIP MBA, dan Asintel Kasdam I/BB Kolonel Inf Asep Jauhari PL, foto bersama usai menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum Provsu yang dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum Provsu Mulia Banurea SAg MSi, Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Maruli Pasaribu, Benget Silitonga, Nazir Salim Manik dan Yulhasni di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lt IV Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (10/3).

MEDAN- Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM menerima audiensi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sumatera Utara di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lt IV Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (10/3).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provsu Mulia Banurea SAg MSi mengucapkan terima kasih kepada

Pangdam I/BB karena menerima audiensi tersebut sekaligus mohon bimbingan dan arahan Pangdam I/ BB untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakilnya, serta memberikan penekanan kepada TNI tentang netralitas TNI dan keluarga agar berpartisipasi dalam memilih.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kedatangan KPU Sumut beserta

Rombongan ke Makodam I/BB. Pangdam telah mensosialisasikan dan menekankan kepada seluruh personel Kodam I/BB tentang netralitas TNI dalam pemilihan umum legislatif dan pilpres, serta menyiapkan 106 SSK untuk membantu Polri melaksanakan pengamanan dalam penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Kodam I/BB. Mengakhiri arahannya Pangdam I/BB berharap agar pemilu dapat berjalan aman dan lancar.

Hadir dalam acara tersebut Sahli

Pangdam I/BB Bidang Ilpengtek dan LH Kolonel Arm Felix Hutabarat SIP MBA, Asintel Kasdam I/BB Kolonel Inf Asep Jauhari PL, Aster Kasdam I/BB Kolonel Kav Bambang Supardi SIP MM, Kapendam I/BB Kolonel Kav Halilintar SH, Waasops Kasdam I/BB Letkol Inf Sukirman Sulaeman SH, Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Maruli Pasaribu, tiga orang anggota Benget Silitonga, Nazir Salim Manik dan Yulhasni. Demikian Press Release Pendam I/BB. (RED)

Jalan Sehat Menyongsong Pemilu Jujur dan Adil SEI RAMPAH - Menyongsong pemilu jujur dan Adil 9 April mendatang, KPU Sergai menggelar gerak jalan santai yang diikuti seribuan lebih peserta dari berbagai unsur, pemerintah, kepolisian, kesehatan, PPK, pers, OKP, calon anggota legislatif Sergai, muspida, camat, kepala desa/lurah, Panwas, serta masyarakat umum. Peserta gerak jalan langsung dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Serdang Bedagai Syahrianto SH di Lapangan Erry-Soekirman, Desa Firdaus, Sei Rampah, Minggu pagi (9/3/).

Dalam kesempatan itu, wabup berharap pada pemilu tahun ini partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara dapat lebih meningkat dibanding Tahun 2010. Di mana pada waktu itu hanya mencapai 67 persn, bahkan untuk Pemilihan Gubernur Tahun 2013 kemarin partisipasi masyarakat hanya sekitar 38 persen.

Wabup menyampaikan bahwa guna menyukseskan pemilu ada beberapa faktor yakni, pertama adalah faktor administrasi, penyelenggara yang baik secara administratif dari mulai pendataan sampai penetapan pemilih tidak ada yang dirugikan. Kedua adalah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah wajib memfasilitasi pemilu itu pada batas-batas yang ditentukan oleh Undang-undang.

Lalu faktor penyelenggara yang ditentukan oleh azas-azas dan prinsip-prinsip sebagai penyelenggara, penyelenggara ini tidak boleh tidak jujur, dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun karena sifat penyelenggara harus

JAL AN SANT AI JALAN SANTAI gerak jalan santai sambil mensosialisasikan pemilu jujur dan adil 9 April mendatang. independen dan netral. Faktor pemilih yakni partisipasi pemilih.

Apabila partisipasi pemilihnya kecil maka itu menyatakan pemilu tidak sukses karena legetimasi dari pemilih itu setidaknya yang golput itu harus di bawah 50 persen jika ingin dikatakan baik.

“Azas-azas pemilu agar dapat disosialisasikan oleh panitia, azasazas itu terdiri dari azas umum yang artinya dilakukan serentak, langsung yakni dilakukan langsung oleh yang memiliki hak pilih dan bebas.

Artinya tidak boleh siapa pun memaksa atau menghalangi orang untuk melaksanakan hak pilihnya, serta rahasia artinya bahkan di dalam rumah tangga dijamin kerahasiaannya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sergai H Muhammad Sofian SH menyatakan bahwa dalam menunaikan hak pilih tidak boleh sembarangan dalam menentukan

hak pilih. Karena menurutnya, pilihan kita menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. "Jangan pernah memilih karena imingiming uang ataupun pemberian lainnya. Jika hak politik berani kita perjualbelikan, tidak dapat dibayangkan bagaimana rusaknya moral dan kehidupan bangsa di masa depan. Sebab korupsi pasti menjadi budaya pejabat," katanya.

“Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar jangan golput, sebab sistem pemilu kita tidak menganut sistem quota, walaupun 90 persen calon pemilih akhirnya memilih untuk golput, pemerintahan tetap akan dibangun dari pilihan 10 persen orang yang ikut memilih.

Oleh karena itu, mari kita samasama mensukseskan pemilu di Tahun 2014 yang hanya tinggal satu bulan lagi,” sambung Sofian.

Sebelumnya, IM Tarigan selaku ketua panitia menyampaikan ke-

giatan didasari oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD serta Surat Sekeretaris Jenderal KPU Nomor 23/SJ/I 2014 Tentang Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan dan Dipa APBN KPU Sergai Tahun 2014 dari Bagian Anggaran Pasal 76.

“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kegiatan KPU seluruh Indonesia pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui gerak jalan sehat. Kegiatan ini juga digelar untuk mengajak seluruh elemen Bangsa Indonesia untuk ikut menghayo-hayokan pemilu jujur dan adil. (ARM)

Rakor Pemenangan Pileg 2014

DPC PPP Medan Bertekad Raih Kemenangan MEDAN – Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenangan Pemilu Legislatif 2014 DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan menghasilkan kebulatan tekad untuk meraih kemenangan pada Pemilu Legislatif 2014.

“Pengurus DPC, PAC, Ranting dan seluruh Caleg PPP harus bekerja sungguh-sungguh guna meraih simpati dan suara ummat.

Karena hanya bersama ummat PPP mampu meraih kemenangan pada Pemilu Legislatif 2014,” kata Sekretaris DPW PPP Sumut Drs H Yulizar Parlagutan Lubis MPsi. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dan arahan pada acara Rakor Pemenangan Pemilu Legislatif 2014, DPC PPP Kota Medan, baru-baru ini di Asrama Haji Medan.

Disebutkan Yulizar Parlagutan Lubis yang akrab di sapa Bang Puli,

bahwa perhelatan Demokrasi 2014 ini merupakan momentum yang sangat penting dan strategis bagi PPP. Sebab, melalui pemilu legislatif ini, cita-cita besar PPP untuk mensejahterakan masyarakat, mensyiarkan Islam, menegakkan keadilan serta melaksanakan politik amar ma’ruf nahi munkar, dapat terwujud.

Oleh karena itu Bang Puli, mengajak seluruh fungsionaris, kader, caleg dan simpatisan PPP untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh, agar PPP mampu meraih suara yang signifikan. “Saatnya kita semua bersatu bergandeng tangan untuk meraih hati dan suara masyarakat terutama Ummat Islam di Kota Medan,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua DPC PPP Kota Medan Aja Syahri didampingi Sekretaris H Irsal Fikri, Bendahara Hj Hamidah, Ketua LP2 Hamdan

Sukrawi dan Sekretaris LP2 Mursal Harahap, menegaskan kepada seluruh pengurus, kader dan caleg PPP agar tetap fokus bekerja di wilayah masing-masing.

“Saat ini kita harus benar-benar fokus bekerja, jika ingin PPP meraih kemenangan. Kita sudah sepakat meraih lima kursi minimal, dan itu bisa diwujudkan bila seluruh potensi dan kekuatan yang kita miliki dikerahkan untuk meraih suara ummat,” ucapnya.

Justeru itu lanjut Aja, selain bekerja keras dan fokus, maka saksisaksi PPP di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus segera dituntaskan. Karena saksi di TPS merupakan garda terdepan untuk mengamankan suara partai dari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi.

“Saksi di TPS harus orang yang memilih di TPS tersebut dan harus

memahami aturan pemilu legislative 2014,” jelas Aja. Selain saksi kata Aja, DPC PPP Kota Medan bekerjasama dengan DPW dan DPP akan memanfaatkan jadwal kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kampanye itu penting dalam rangka menunjukkan eksistensi PPP di tengah-tengah masyarakat, juga untuk mensyiarkan dan mensosialisasikan PPP pada Pemilu 2014, dengan Nomor 9.

Acara Rakor Pemenangan Pemilu Legislatif DPC PPP Kota Medan tersebut, selain dihadiri seluruh pengurus DPC, PAC dan ranting, juga di hadiri caleg DPR RI, provinsi dan Kota Medan. Pada acara itu juga dilaksanakan sosialisasi pencoblosan serta aturan– aturan pemilu yang disampaikan Ketua KPUD Kota Medan Yenni Chairiah Rambe SH. (MH)

10

KPK POS E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

KRIMINAL

Dua Perampok Rampas Sepeda Motor BELAWAN - Dua perampok merampas sepeda motor milik Irwansyah Sembiring (26) warga Jalan Pertempuran Gang Jeruk, Kelurahan Pulo Brayan, Medan.

Peristiwa itu terjadi saat korban melintas di kawasan Jalan Bambu Helvetia Pasar 5 Desa Manunggal Labuhan Deli, Minggu (9/3).

Sekira pukul 10.30 WIB, korban melintas di Jalan kawasan Jalan Bambu. Tibatiba sepeda motor korban didekati dua pelaku yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor.

Setelah mendekat, pelaku langsung menodong korban

dengan senjata tajam. Di bawah ancaman, korban tak dapat berbuat banyak saat pelaku merampas sepeda motornya.

Atas kejadian itu, korban langsung membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan. Dalam laporannya korban mengaku mengalami kerugian Rp9 juta sesuai dengan harga sepeda motornya.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Kadek ketika dikonfirmasi, Selasa (11/3) membenarkan pihaknya ada menerima laporan dari korban.

Malaka. Namun dalam beberapa pengintaian sebelumnya pelaku mengelabui petugas. ”Penggerebekan kali ini diawali pengintaian sejak dini hari. Setelah sejumlah pelaku kita pastikan berada di dalam rumah lalu kita gerebek,” katanya.

Sementara pelaku lain berhasil kabur dengan senjata api laras panjang yang diperkirakan jenis M-16 dan AK-47.”Hingga saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain ke kawasan Peureulak dan sekitarnya. Karena pelaku yang diduga komplotan perompak salah satu kelompok yang beraksi di perairan Selat Malaka selama ini,”kata Kapolres Muhajir.

Sedangkan pelaku yang dilumpuhkan langsung diboyong ke RSUD Idi guna pertolongan,petugas medis mengeluarkan dua proyektil yang bersarang di bagian punggung pelaku.

(BSO)

Dua Aksi Perompakan di Perairan Langsa LANGSA – Tiga tersangka pelaku perompakan dan penyanderaan asal Thailand di perairan Langsa, kini mulai buka mulut.

Mereka mengaku lebih dahulu merompak kapal nelayan asal Belawan, Sumut, sebelum akhirnya beralih ke “mangsa” lain, nelayan asal Thailand bernama Sonjan Roungnam (48), awal bulan lalu.

Informasi itu disampaikan Kapolres Langsa AKBP Hariadi SH SIK, Selasa, berdasarkan hasil introgasi sementara ketiga tersangka oleh penyidik di polres Langsa.

Saat diintrogasi petugas, para tersangka juga mengaku perompak terhadap kapal nelayan Sumut itu mereka lakukan pada hari yang sama tapi berbeda waktunya.

Para tersangka, SL (28), SB (34), dan AS (29), didukung pula oleh barang bukti (BB) dari kejahatan yang mereka lakukan terhadap kapal nelayan SUMUT itu.

Berupa peralatan geographic positioning system (GPS), radio, dan dokumen kapal nelayan asal SUMUT. Benda-benda itu disita polisi dari tangan pelaku saat rumah AS digampong Alue Dua Kecamatan Langsa Barat digledah pada hari Senin (10/3).

“Keterangan yang kami peroleh saat ini masih bersifat pengakuan sementara dari para tersangka perompak. Harap dimengerti, keterangan mereka masih bisa berubah-ubah. Tapi yang pasti kasus ini akan terus kita

Anak Habisi Ayah Kandung GUNUNG SITOLI Seorang anak durhaka bernama Rahmat Jaya Hulu (33) di Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli melakukan pembunuhan sadis dengan membacok ayah kandungnya yang bernama Fatimolo’o Hulu (55) pada, Selasa (11/2) sekira pukul 14.00 WIB dengan menggunakan kapak miliknya.

(SBC)

Aksi Perompak Baku Tembak Dengan Polisi ACEH TIMUR - Baku tembak kembali terjadi antara anggota polisi dengan kelompok perompak di Aceh Timur, Minggu, sekira pukul 11:00 wib.

Aksi kontak tembak itu terjadi di Desa Sematang, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur. Kejadian yang menghentakkan penduduk Aceh Timur berawal dari penggerebekan terhadap sebuah rumah terduga perompak yang diperkirakan memiliki senjata api (senpi). Pelaku yang dilumpuhkan yakni berinisial RZ, warga Peureulak.

Penggerebekan rumah milik MJL dilakukan tim khusus (timsus) dari satuan intelkam, Satuan Reskrim Polres Aceh Timur dibantu personel Polsek Peureulak dan juga ikut di bek-up Brimob Aramiah.

Alhasil, polisi menyita sepucuk senjata api jenis FN bersama magazen dan 6 amunisi aktif. Sementara pemilik senpi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi di bagian punggung, karena tersangka melawan dan mencoba kabur.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir mengatan, rumah milik terduga perompak sudah lama diintai petugas kepolisian terkait sederetan kasus perompak yang terjadi di wilayah perairan Selat

Terjadi di Nias

dalami sampai tuntas,” imbuh Kapolres.

Sebagaimana telah diketahui, operasi melibatkan tim gabungan kepolisian yang dilancarkan menjelang tengah malam, Minggu (9/3) di kawasan Langsa Kota berhasil membekuk komplotan tersangka perompak yang memiliki senjata pelontar granat (grenade lounching machine) plus amunisi aktif.

Melalui operasi tanpa perlawanan itu, polisi juga sukses membebaskan Sonjan Roungnam, warga Negara Thailand yang disandera komplotan tersebut.

Pada minggu sekitar pukul 23.50 WIB, tim Resmop Sat Reskrim Polres Langsa bersama Sat Brimob Polda Aceh yang bermarkas di Aramiah menggrebsebuh ruko lantai dua di dusun rahmah, Gampong blang, Kecamatan Langsa Kota, pinggir jalan nasional Medan – Banda Aceh. Target polisi adalah membekuk komplotan perompak yang menyandera seorang warga negara Thailand.

Korban merupakan kepten Kapal Motor (KM) 213 M008 Tambahan Hin Moung Suvarnabhumi ROI RT yang dirompak pada Senin, 3 Maret 2014, di perairan internasional Selat Malaka.

Sedangkan empat anak buah kapal (ABK) dibebaskan bersama kapal mereka untuk memberitahukan kepada tauke agar segera mengirim uang tebusan sebesar Rp200 juta.

(YAN)

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun KPK Pos, warga setempat menyebutkan tersangka Rahmat Jaya Hulu yang berstatus sudah berkeluarga ini nekad membunuh ayah kandungnya hanya gara-gara sepele yang mana pada saat itu korban Fatimolo’o Hulu menyuruh orang lain untuk menebang kayu miliknya.

Mendengar hal itu, tersangka tidak setuju lalu terjadilah percekcokan dalam keluarga ini, sehingga tersangka mengambil kapak lalu menghabisi orang tua kandungnya dengan cara menghujamkannya di bagian kepala dekat telinga korban sebelah kiri kemudian kebagian dada korban.

Warga yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) mencoba memboyong korban ke balai pengobatan terdekat.Tetapi naas bagi orang tua renta ini sebelum tiba di rumah sakit menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam perjalanan.

Sumber dari Polres Nias menyebutkan, tersangka Rahmat Jaya Hulu setelah melakukan pembunuhan langsung menyerahkan diri ke Mapolres Nias dan berdasarkan pe-

PEMBUNUHAN - Istri korban (tengah) sempat melerai perkelahian suaminya dan anaknya. (KPK POS/YAGI) nyidikan perkara tersangka mengakui perbuatannya.

Rekontruksi Digelar Rekontruksi kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka kepada ayah kandungnya, Selasa kemarin digelar. Untuk keamanan tersangka, rekontruksi dilaksanakan disalah satu kantin yang terletak di komplek Mapolres Nias, Jalan Melati, Kota Gunungsitoli, Selasa kemarin.

Pada rekontruksi yang digelar sebanyak 19 adegan, korban yang

diperankan oleh personil Sat Reskrim Polres Nias, terlebih dahulu menyerang anaknya dengan pisau dan kapak, dan tersangka berhasil merebut kapak dari tangan ayahnya dan memukulkan dibagian kepala ayahnya sehingga tewas.

Kanit I Sat Reskrim Polres Nias Ipda.KS.Nasution selaku penyidik kasus tersebut ketika dihubungi wartawan melalui telepon seluler mengatakan rekonstruksi ini dilaksanakan untuk melengkapi berkas, karena kasus tersebut akan segera

Sedan Camry Milik Dokter Dibakar OTK IDI - Orang tak dikenal membakar sedan Toyota Camry BK 1946 JK warna hitam, milik dr Reynanta, SpOG yang bertugas di RS Graha Bunda Idi Rayeuk Aceh Timur, Selasa lalu, sekira pukul 04.00 WIB. Pelaku membakar mobil Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit setempat.

Pemilik mobil dr Reynanta, menjelaskan saat kejadian dirinya terlepas tidur di RS Graha Bunda. Kejadian itu ketahui setelah api membakar bagian depan mobilnya. Kemudian api dipadamkan petugas pemadam kebakaran dari Pos Idi Rayeuk.

“Sudah dua tahun saya bertugas di RS Graha Bunda.

Saya merasa tidak punya musuh dengan siapaun,”ungkap dr Reynanta seraya mengatakan, dirinya telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepo-

DIBAKAR MOBIL Toyota Camry milik dr Reynanta yang bertugas di RS Graha Bunda, Aceh Timur dibakar OTK. (KPK POS/ ROMY) lisian Mapolsek Idi Rayeuk.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir melalui Kapolsek Didi Rayeuk AKP Samsuddin membenarka, kejadian mobil camry milik Reynanta yang bertugas di RS Graha Bunda dibakar OTK. “Kita telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi,” sebutnya.

Belum diketahui apa motif pembakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan pihaknya. “Kerugian diperkirakan mencapai Rp 300 juta akibat kejadian itu, karena bagian mesin mobil habis dilalap api, “ jelas AKP Samsuddin, Kapolres Idi Rayeuk.

(ROMY)

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Pelaksanaan rekontruksi dilakukan di komplek Mapolres Nias dan bukan di tempat kejadian perkara, tujuannya untuk mempermudah jalannya rekontruksi serta menghindari amukan massa terhadap korban.

Atas kasus tersebut, menurut Kanit I, tersangka RH dijerat dengan pasal KUHP 338 dengan ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara. (YAGI)

4 Tersangka Pesta Sabu Ditangkap Polisi BATUBARA - Tim buser Polsek Medang Deras yang dipimpiin Ipda P Dolok Seribu menangkap Andri Muklis (26) saat keluar dari rumah Hotman Juanda Sitorus di dusun 10 Pakam Raya seusai membeli satu paket sabu-sabu, Selasa (11/3) jam 01-15 wib.

Saat ditanya dari mana didapatkan sabu-sabu, Andri mengatakan dari Hotman Juanda Sitorus. Menerima keterangan ini, polisi langsung menggerebek rumah Hotman di dusun 10 desa Pakam Raya.

Polisi pun menangkap empat orang yang sedang asik pesta sabu.

Tersangka masing-masing Irwansyah (26) warga dusun 6 desa Pakam Raya.

Basri (23) desa Pakam Raya. Nasro Ganda Dolokseribu (21) dusun titi payung desa Pakam Raya. Hotman Juanda Sitorus (32) dusun 10 desa Pakam Raya.

Polisi menyita barang bukti satu bong sabu yang siap hisap, satu kaca pipet, satu pipet plastik, 54 plastik putih transparan dan uang Rp80 robu. (RUDI)

Terkait Pemukulan Bawahannya

Direktur RSUD Gunungsitoli Dipolisikan GUNUNGSITOLI - Korban penganiayaan yang dilakukan direktur RSU Gunungsitoli tertanggal 18 Februari 2014 sekitar pukul 08.15 WIB di Jalan Ciptomangunkusumo No.15 Kecamatan Gunungsitoli tepatnya di halaman apel depan ruangan laboratorium RSUD Gunungsitoli, Aronia Zebua (49) melaporkan perbuatan atasannya Dr Yulianus Dawolo kepada Polres Nias, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) Nomor : STPLP/79/II/2014/NS tanggal 20 Februari 2014.

Menurut korban, Aronia Zebua alias Ama Cahaya, pemukulan/penganiayaan yang dilakukan dr. Julianus Dawolo MKes kepada dirinya Selasa (18/2). "Pada hari itu saya ditugaskan direktur RSUD Gunungsitoli secara lisan untuk menerima apel pagi, dan acara tersebut sudah saya laksanakan sesuai instruksi beliau," ujarnya.

Selesai apel sekitar jam 08.15 wib korban (Aronia Zebua) sedang berbicara dengan pegawai RSUD Gunungsitoli,Yupiter Gulo dan Kristian Lase, tiba-tiba dr. Julianus keluar dari ruang supervise menuju kearah korban sambil marah-marah dan ia berkata; "besar sekali bi-

caramu, hanya besar mulut kamu, pengacau".

Mendengar itu, Aronia terkejut dan langsung berbalik menghadap dr. Julianus sambil mengucapkan salam dalam bahasa daerah Nias Yahowu.

"Ketika kami sedang berjabat tangan ia memukul perut saya sebelah kanan dengan tangan kirinya. Padahal di lokasi itu bekas tempat operasi saya sekitar lebih satu tahun lalu," kata korban.

Ketika ditanya kenapa saya dipukul, dr. Julianus kembali mengatakan; "mulutmu itu besar sekali, kamu pengacau di rumah sakit ini".

Menurut Aronia, mendengar ucapan sang direktur, dia merasa terkejut dan mengatakan; saya belum pernah mengucapkan katakata penguasa, besar mulut dan tidak pernah mengacaukan rumah sakit ini.

Setelah sampai di ruang kerjanya, Aronia bertanya kembali, kenapa dia dia pukul.

Dr. Julianus mengatakan dengan nada kasar saya tidak senang kamu ada dijabatamu itu kenapa kamu tidak pindah, kamu pengacau dan siapa penguasa?

Saya menjawab beliau, saya be-

Dr Yulianus Dawolo lum mengatakan penguasa kepada bapak, yang menugaskan saya di rumah sakit ini adalah Bupati Nias, saya hanya melaksanakan tugas pokok yang ditugaskan Bupati kepada saya.

"Setelah itu saya menyalam dr.

Julianus Dawolo sambil mengucapkan terimakasih tidak ada balasan dari saya pak sambil meninggalkan ruang kerjanya, namun dr.

Julianus mengikuti saya sampai tangga Fase I di Rumah sakit sambil marah-marah tetapi saya berbalik menyalam dr. Julianus sambil saya berkata terimakasih tidak ada balasan dari saya," ucap Aronia.

Korban mengharapkan kepada Polres Nias agar mengusut kasus ini secara tuntas sehingga kasus serupa tidak terulang lagi kepada pegawai yang lain, dan memohon kepada Bupati Nias agar Direktur RSUD Gunungsitoli dr. Julianus dawolo, M. Kes dikeluarkan dari RSUD Gunungsitoli dan ditetapkan Direktur RSUD Gunungsitoli yang baru karena kami tidak bisa bekerja, ucap Aronia.

Akibat penganiayaan tersebut, korban kabarnya sempat berobat di salah satu rumah sakit di Kota Medan karena bekas operasi yang ditinju oleh atasannya itu kambuh sebagaimana hasil pemeriksaan salah seorang dokter yang ada di RSUD Gunungsitoli sehingga korban terpaksa mengambil cuti selama kurang lebih dua minggu.

(YAGI)

11

KPK POS E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

KRIMINAL

Masyarakat Minta Basmi Tempat Hiburan Malam PANYABUNGAN - Masyarakat Mandailing Natal (Madina) mendesak Pemkab agar membasmi segala bentuk hiburan malam yang ada di kabupaten tersebut. Soalnya, tempat hiburan malam yang ada di kabupaten itu sudah meresahkan dan menjadi ajang maksiat dan tindak kriminal.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Majelis Mahasiswa Muslim Madina (M Four) Faisal Ardiansah, usai sholat jum,at di Mejid Nur Alan Nur Madina.

Dikatakan Faisal, dalam rangka HUT Madina ke 15 yang dikenal dengan serambi Mekkah ini, kita harapkan pemerintah memberikan kado kepada masyarakat dengan membasmi tempat-tempat hiburan malam yang semakin berkembang.

Dikatakan, keberadaan tempat-tempat hiburan malam di Madina, akan merusak generasi muda Madina. "Karena kita sering melihat tempat hiburan malam selalu ramai di kunjungi anak-anak muda, bahkan orang-orang tua juga kita melihat ada,” tandasnya.

Lokasi yang diduga tempat

hiburan malam dan maksiat adalah, tempat karoke yang menyediakan Minuman keras dan wanita penghibur. Selain itu beberapa Hotel juga kita mendengar adanya menyiapkan fasilitas untuk para Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pasangan mesumnya.

"Hotel yang seperti itu kita mengira sudah menyimpang dari ajaran agama Islam, yang mana di Madina ini adalah mayoritas Islam, untuk itu kita berharap tindakan keras dari pemerintah terhadap tempat-tempat hiburan malam dan hotel-hotel tempat para PSK,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muslim Madina (IM3) Zainal Arifin. Dikatakannya, IM3 sudah sering menyoroti tempat-tempat maksiat ini, karena di Madina ini tempat yang seperti itu sudah mulai berkembang.

Namun demikan di HUT Madina yang Ke-15 ini, kita kembali mengajak pemerintah dan tokoh-tokoh agama lainya agar sama-sama membasmi tempat hiburan malam, dan tempat maksiat lainya.

(TH)

Copet Babak Belur Dihajar Massa MEDAN - Lambas Sihombing (40) warga Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, dihajar massa karena kedapatan mencopet di depan pool bus KUPJ, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Rabu (13/3).

Informasi diperoleh, korban Hisbah (22) warga Jalan Karya Gang Kartini, Kecamatan Medan Barat itu, berencana pergi ke Tanjung Balai menggunakan bus KUPJ. Setibanya pool bus tersebut, mahasiswa UMSU ini dihampiri dua orang tidak dikenal (OTK) dan langsung mengambil dompetnya.

Korban langsung bereaksi

hingga bersama warga berhasil mengamankan Lambas, sementara seorang lainnya melarikan diri naik sepedamotor. Tersangka langsung dihajar warga hingga babakbelur sebelum diserahkan ke Mapolsek Patumbak.

Kapolsek Patumbak Kompol Andiko Wicaksono melalui Kanit Reskrim AKP David Bakara membenarkan kejadian tersebut. Kata dia, korban kecopetan dompetnya berisikan uang Rp2.715.000.

"Tersangka disangkakan dengan Pasal 362, tentang pencurian. Ia diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun," pungkas David.

(SBC)

Sedimentasi Ganggu Pelayaran TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe mengatakan, tingginya sedimentasi (pengendapan) di Sungai Asahan mengganggu alur pelayaran menuju Selat Malaka, sehingga menghambat kemajuan pembangunan ekonomi khususnya pada perdagangan, industri dan pelabuhan.

Meski tahun lalu pemerintah pusat sudah melakukan pengerukan, hasilnya belum menggembirakan. Kapal angkutan bertonase besar masih kesulitan untuk keluar masuk, menyebabkan arus perekonomian melalui jasa transportasi air masih tergangu.

Dijelaskan, hasil peneli-

tian dan kajian Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang sedimentasi pasir di perairan Sungai Asahan dan pelabuhan, tingkat sedimentasinya sangat tinggi sehingga masih perlu dilakukan pengerukan mencapai 10 juta meter kubik.

Untuk melanjutkan pengerukan, sambung Thamrin Munthe, Pemkot Tanjungbalai masih mengharapkan dukungan pemerintah pusat, kerena dampak ekonomis dari pengerukan antara lain, meminimalisir sedimentasi dibagian hilir sungai yang menjadi ‘urat nadi’ alur pelayaran bagi Pelabuhan Teluk Nibung. (HER)

Tiga Unit Rumah Hangus Terbakar di Pagaran PAGARAN - Tiga unit rumah hangus di Dusun I desa Banualuhu, Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. Ketiga rumah masing-masing ditempati Marline Nababan (Op. Pola), Pantun Lumbantoruan dan Lambok Sihombing (A Tisar), musnah dilalap sijago merah, Minggu sekira pukul 09 WIB malam.

Saat kejadian, dua unit rumah kosong ditinggal pergi pemiliknya yaitu rumah Marline Nababan bersama dengan anaknya pergi ke tempat permandian air panas Butar. Sedangkan satu unit lagi pemiliknya Lambok Sihombing sedang pergi ke warung meninggalkan anaknya Santika Sihombing kelas II SMP serta Doni Sihombing kelas II SMP. Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan bahwa warga terkejut karena

tiba-tiba menyaksikan kepulan asap membubung tinggi dari tiga rumah yang terbakar.

Ketika kejadian warga sekitar berhamburan memadamkan api.

Sementara dari ketiga rumah terbakar tersebut tidak ada barang yang sempat diselamatkan, karena api sudah terlalu besar, dilaporkan tidak ada korban jiwa.

Tidak lama kemudian satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Taput (P2K) tiba di lokasi kejadian sementara rumah sudah habis hangus dilalap si jago merah.

Camat Pagaran Risda Taraja dan rombongan turun langsung ke lokasi kejadian. “Kami prihatin melihat bencana dan kami berusaha melaporkan ke kantor sosial Pemkab,” ujarnya sambil memberi sumbangan.

(SLBT)

SERAHK AN BANTU AN - Camat Pagaran Risda Taraja menyerahkan tanda turut prihatin kepada warga SERAHKAN BANTUAN Pagaran atas terbakarnya rumah mereka. (KPK POS/SAHAT)

Rekanan Pemenang Tender Tak Mampu

Pembangunan Rusunawa Tahap V di Tg Balai Lamban TG BALAI - Dua bulan menjelang berakhirnya masa pelaksanaan, tandatanda selesainya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tahap V di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai sama sekali belum terlihat.

Lambannya pekerjaan proyek Kemenpera itu diduga kuat disebabkan ketidakmampuan rekanan pemenang tender. Sesuai informasi yang didapat, proyek pembangunan Rusunawa itu merupakan proyek APBN Tahun Anggaran 2013 dan dilaksanakan rekanan PT Ultrajasa Persada Prima dengan

konsep pembangunan Berbasis Desain Prototype T-24.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai Ir.Dahnil Karokaro mengaku belum mengetahui permasalahan pembangunan rusunawa itu. "Mungkin karena anggarannya dari pusat, mereka tidak memberitahukan pembangunan rusunawa itu kepada DPRD," katanya.

Dahnil mengatakan, masa pelaksanaan pembangunan rusunawa itu bisa saja diperpanjang asalkan alasan yang diajukan rekanan masuk akal dan sesuai aturan main.

"Kalau ada bencana alam, atau perubahan harga bahan yang mengharuskan dilakukan penghitungan kembali, atau adanya kelangkaan bahan bangunan, maka pelaksanaan pembangunan bisa saja di ad-

dendum. Tetapi untuk pembangunan rusunawa, saya melihat hal-hal seperti itu belum ada. Jadi tidak perlu diberi addendum," katanya.

Dia melihat masa pelaksanaan yang sudah hampir empat bulan, maka seharusnya pembangunan rusunawa minimal sudah memasuki tahap 60 persen. Tetapi karena rekanan tidak bekerja maksimal maka sampai saat ini masih sekitar 10-15 persen.

"Kalau melihat waktu pelaksanaan yang sudah hampir empat bulan harusnya pekerjaan sudah mendekati tahap finishing," katanya. Keterlambatan pelaksanaan proyek itu, kata dia, sangat merugikan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang membutuhkan rusunawa itu untuk ratusan keluarga korban kebakaran di SS Dengki beberapa waktu lalu. Untuk itu pemerintah

sebaiknya mengambil tindakan dengan memblack list rekanan pelaksana proyek itu.

Selain lamban, proyek miliaran rupiah itu juga terkesan dikerjakan asal jadi. Indikasinya antara lain balok cor-coran beton yang dijadikan cerocok fondasi juga rapuh dan pecah saat ditanam. Diduga karena kualitasnya tidak baik dan merupakan buatan sendiri (non pabrik) sehingga tak memenuhi standar SNI. Pihak rekanan pelaksana proyek PT.Ultrajasa Persada Prima dan Dinas PU Kota Tanjungbalai sebagai pengawas proyek masih belum mau memberikan konfirmasi kepada wartawan. Kadis PU Ir.Ramadhani Purba yang dikirimi SMS konfirmasi keponselnya tidak merespon.

(HER)

Enam Pendemo di Stasiun KA Perbaungan Diamankan SERGAI - Akibat terlibat demo di Stasiun Kereta Api (KA) Perbaungan, enam warga diamankan Polres Serdang Bedagai, Rabu. Tindakan tegas ini terpaksa dilakukan aparat kepolisian setelah massa yang mengaku para pedagang asongan berupaya memblokir rel KA. Brigadir Erwin, salah seorang aparat polisi yang bertugas pengamanan di lokasi harus cidera di pelipis dan rahang kanan setelah dilempar batu dari arah kerumunan.

"Karena sudah anarkis, saya perintahkan personil untuk melakukan tindakan tegas dan melakukan penangkapan terhadap pengunjuk rasa yang diduga terlibat pelemparan batu tersebut dan berperan sebagai provokator," kata Wakapolres Sergai Kompol Soepriatmono.

Memang, meski kebanyakan massa adalah kaum perempuan, namun karena sudah membahayakan diri dan bahkan bertindak

DITERTIBKAN Sejumlah pedagang asongan saat ditertibkan di stasiun KA Perbaungan.

(KPK POS/ARM) anarkis, personil polisi yang dipimpin langsung Waka Polres, Kompol Soepriatmono bertindak cepat. Sejumlah massa yang dianggap provokator langsung diciduk dan digelandang ke Mako Polres Serdang Bedagai di Sei Rampah.

Mereka yang diamankan adalah Agustina Wati (43), Ramawati Caniago (42), Rukiah (35), Fujila (43),

Arina Hidayati Nasution (33), Gustina Wati (33). Selanjutnya, warga kesemuanya beralamat di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang III Pekan, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini diproses di unit Satuan Reserse dan Kriminal, Reskrim guna mencari titik terang kejadian di lokasi tersebut.

Untuk diketahui, Stasiun KA

Perbaungan kembali digoyang para pedagang asongan karena hingga sekarang pihak PT KAI tak memperbolehkan mereka masuk ke peron penumpang untuk berjualan.

Pelarangan itu ditandai dengan terbitnya kebijakan bahwa KA Penumpang tak lagi berhenti di Stasiun di wilayah Serdang Bedagai. Tak pelak, kebijakan yang terbit sejak 1 Februari itu mendapat perlawanan. Bahkan, pada aksi awal Februari lalu, para pengasong itu berhasil melumpuhkan jalur KA Medan - Tebing Tinggi selama 7 jam lebih. Dan aksi itu berlanjut hingga membuka dapur umum.

Meski Pemkab Serdang Bedagai bersama Pemprop Sumut masih membujuk PT KAI untuk membatalkan, namun hingga kini belum juga ada titik terang. Jelas situasi itu bagi Leli (32) seorang pengasong dan lainnya tak sabar menunggu. (ARM)

Pupuk Bersubsidi Hilang di Kota Subulussalam SUBULUSSALAM - Sejak Tahun 2014, pupuk bersubsidi menghilang di kota Subulussalam. Akibatnya, petani menjerit karena tidak bisa membeli pupuk. Sedang pupuk bersubsidi kalau pun ada, harganya cukup mahal.

Salah seorang petani kebun di kecamatan Penanggalan marga Tumangger kepada Wartawan koran ini, Rabu, mengaku kewalahan karena menghilangnya pupuk bersubsidi di kota Subulussalam. Hal ini karena selama ini pupuk tersebut murah harga tetapi setelah kosong mengakibatkan seluruh tanaman tidak sesuai lagi hasilnya.

Seperti tanaman kelapa sawit, selama ini menggunakan pupuk bersubsidi seperti Urea, NPK Phonska dan SP-36.

Dengan pupuk ini, setiap panen hasilnya sangat memuaskan.

"Tapi setelah pupuk itu menghilang, mengakibatkan jauh menurun hasilnya. Maka sangat merugikan petani akibat pupuk

bersubsidi tidak ada," terang Tumangger mengeluh.

Petani mengharapkan kepada Walikota agar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi kekosongan pupuk bersubsidi di daerah ini. "Kalau Walikota berjuang untuk rakyat, kami yakin kebutuhan untuk petani itu dapat teratasi," harapnya.

Para pengecer mengaku sudah lama pupuk bersubsidi kosong di Subulussalam, sehingga petani kewalahan.

"Biasanya pupuk tersebut selalu ada, sehingga seluruh kelompok tani yang ada dapat membelinya. Tetapi selama tahun 2014 tidak datang lagi entah kenapa," ujarnya.

Persyaratan mengambil pupuk berdasarkan kelompok tani supaya bisa mengambil/ membeli dengan harga HET (harga eceran tertingi) sesuai anjuran pemerintah karena harga tidak bisa lebih sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Lain lagi penuturan seorang pengecer di terminal Subulussalam. Malah dirinya mengaku lebih baik tidak ada pupuk bersubsidi itu karena untungnyapun sedikit dibandingkan dengan pupuk yang tidak subsidi. Karena petani kalau tidak ada pupuk bersubsidi terpaksa membeli pupuk non subsidi, maka lebih besar untungnya.

Dikatakan, para pengecar tidak bisa menjual pupuk bersubsidi di luar harga HET dan tidak bisa menjual kalau tidak ada kelompok. "Maka sangat repot dan untungnya pun tek seberapa. Kalau lebih kita menjual di luar HET kita bisa berurusan dengan Polisi. Kalau saya lebih baik tidak ada pupuk bersubdisi," terangnya.

Pantauan Media ini di kota Subulussalam memang masih ada pupuk bersubsidi seperti Urea dan NPK Ponska.

Ketika ditanya KPK Pos, pengecer mengaku pupuk

bersubsidi yang ada di Kota Subulussalam saat ini merupakan sisa stok Tahun 2013.

Kepala Dinas Pertanian Kota Subulussalam melalui Kasi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija, Masdi SP, di ruang kerjanya, Rabu, mengatakan, pada pertengahan bulan Maret ini sudah ada pupuk bersubsidi di Kota Subulussalam.

Karena selama ini Walikota selalu tidak berada di tempat karena kesibukannya, maka terjadi keterlambatan. SK Walikota tidak bisa diwakilkan, karena tanpa SK walikota tidak bisa diambil sesuai peraturan yang berlaku.

"Tetapi kita sudah lengkapi semua persyaratannya pada bulan Februari dan sudah kita kirim ke dinas Pertanian Provisi dan ke Gubernur," tegas Masdi, seraya menambahkan diharapkan pada Maret ini akan trealisasi karena memang benar para petani mengeluh akibat kekosongan pupuk bersubsidi di daerah

PUPUK - Salah satu kios pengecer pupuk di terminal Subulussalam UD.Kombih Sinar Tani mengaku selama tahun 2014 pupuk bersubsidi kosong. (KPK POS/KARTOLIN) ini.

Pihaknya telah kontak dengan distributor Subulussalam seperti PT.Pertani dan

Karya Panti Selatan agar segera mengusahakan pupuk bersubsidi tersebut.

(KARTOLIN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

berbentuk kartu. Alat itu bisa dibeli di mana saja, di toko material, atau toko buku. Itu bisa digunakan dan bisa dijadikan alat untuk mentransfer data dari kartu ATM," kata Brigjen Arief Sulistyanto.

Ia mengatakan, anggota sindikat terlebih dulu merekam PIN nasabah melalui alat skimmer yang dipasang di mesin ATM. Setelah mendapatkan seluruh data, pelaku lantas mengunggahnya ke dalam komputer untuk ditransfer ke kartu akses pintu biasa tersebut.

Karenanya, sambung Arief, satusatunya cara supaya kartu ATM nasabah aman dari pembobolan adalah menjaga kerahasiaan personal indentification number (PIN).

"Nomor PIN nasabah harus betulbetul dijaga. Kalau mau memasukan PIN di mesin ATM, lebih baik ditutup dengan tangan," tandasnya.

Sebagai nasabah, warga menjadi korban pembobolan ini. Namun, manajemen BCA tak tinggal diam.

Bank Central Asia (BCA) berjanji mengganti seluruh uang nasabah, yang menjadi korban sindikat pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM) asal Malaysia.

"Kami akan mengganti seluruh dana nasabah yang dibobol sindikat tersebut. Sindikat itu sendiri, memang membuat resah nasabah kami," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, di Mabes Polri, Senin (3/3).

Ia mengungkapkan, terdapat 112 nasabah BCA yang menjadi korban sindikat tersebut. Total kerugian ratusan nasabah itu, diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.

Jahja mengatakan, sindikat pembobolan dana nasabah melalui ATM tersebut, sangat merugikan masyarakat dan bisa membuat kekacauan ekonomi Indonesia. Karenanya, ia berharap seluruh pihak perbankan tak sungkan melaporkan kasus serupa kepada kepolisian.

KEJAHATAN semakin mengganas, seiring dengan kemajuan teknologi. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan rekening nasabah dengan mudah bisa dibobol sindikat pencurian teknologi canggih tersebut. Pencuri profesional di banyak daerah, kini kerap membobol dana nasabah melalui ATM. Kalau selama ini nasabah Bank bisa berlega, tapi kini jangan sampai lengah. Tabungan Anda bisa raib 'dilalap' si pencuri profesional. Buktinya, akhir Februari lalu, Kepolisian berhasil membekuk jaringan pembobol ATM. Sindikat pembobol ATM ini berasal dari Malaysia. Awal melakukan kejahatan profesional ini, justru dilakukan di Medan, kemudian beralih ke Jakarta dan Bandung.

ALAM kaitan pencuri profesional ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap enam sindikat asal Malaysia yang membobol anjungan tunai mandiri di Indonesia. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita uang sebanyak Rp726 juta.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto mengatakan, uang tersebut disita saat para tersangka hendak menyeberang dari Pelabuhan Batam Center ke Johor Baru, Malaysia, Jumat (28/2). Uang yang disita petugas itu dalam bentuk pecahan mata uang asing, seperti dollar Amerika, dollar Singapura, dan bath Thailand.

"Uang yang disita dalam bentuk Rp26 juta, 63.000 dollar Singapura, 6.000 uang dollar AS, dan 600 bath Thailand. Sehingga kalau dikurskan ke mata uang rupiah jumlahnya mencapai Rp726 juta," kata Arief di

D

Mabes Polri, Senin.

Selain uang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, yakni 11 telepon genggam, 14 sim card berbagai provider, satu tablet elektronik, satu laptop, 24 kartu ATM, enam paspor, dan enam kartu tanda pengenal.

Bareskrim Polri memperoleh adanya informasi dari Bank BCA mengenai kegiatan transaksi ilegal terhadap 112 ATM milik nasabahnya pada 25 Februari 2014. Akibat perbuatan pelaku, BCA mengalami kerugian hingga Rp1,2 miliar.

Dari hasil penyelidikan terhadap rekaman kamera CCTV, diketahui bahwa pelaku seluruh berjumlah 21 orang. Terdiri dari 18 orang pria, dua wanita, dan seorang anak-anak.

Polisi kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah pelaku tidak melarikan diri.

Pada 28 Februari 2014, Kantor Imigrasi Batam di Pelabuhan Batam Center mendeteksi keberadaan enam

orang sesuai informasi yang telah disebar. "Kemudian, tim Bareskrim pergi ke Batam, langsung bergabung dengan teman-teman Ditjen Imigrasi di sana, dan mengamankan enam orang tersebut," kata Arief.

Akibat perbuatannya, para pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka itu dapat disangka dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian, Pasal 48 jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diakui, sindikat pencuri profesional itu mengusai kecanggihan teknologi. Mereka bisa menjadikan kartu akses pintu sebagai kartu ATM. Sementara ini yang terdata, sindikat pembobol ATM ini beranggotakan 21 orang. Dalam waktu singkat bisa mengondol uang Rp1,2 miliar dengan berbekal kartu akses pintu tersebut.

"Kalau di hotel kan ada kunci

(TIM)

Kota Medan Jadi Pintu Masuk Utama KOTA Medan, Sumatera Utara, ternyata menjadi pintu masuk utama bagi sindikat pembobol anjungan tunai mandiri (ATM) asal Malaysia, untuk beroperasi di Indonesia.

Hal tersebut, diungkapkan Direktur Penyidikan dan Penidakan Direktorat Jenderal Imigrasi Mirza Iskandar.

Ia mencontohkan, enam warga negara Malaysia pembobol rekening nasabah via ATM yang ditangkap pada Senin (3/2), masuk ke Indonesia melalui Medan.

"Sebagian besar masuk dari Bandara Kualanamu Medan. Tapi ada beberapa yang masuk dari pintupintu lain, karena pintu masuk internasional di Indonesia banyak," kata Mirza, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/2).

Ia menuturkan, terbongkarnya jaringan pembobol ATM dari negeri jiran tersebut, berawal ketika pihaknya menerima dokumen 17 nama bu-

ruan Mabes Polri yang akhirnya bertambah menjadi 21 orang.

Selanjutnya, imigrasi mendeteksi ada 5 dari puluhan WN Malaysia buruan polisi yang masih berada di Indonesia.

Setelah dilacak, imigrasi berhasil mengidentifikasi sebagian pelaku pembobol ATM tersebut di Pelabuhan Batam Center. Saat itu pula, pihak imigrasi mencegah enam pelaku meninggalkan Indonesia.

Seorang anak terekam kamera saat menjalankan aksinya membobol ATM Bank BCA di sebuah rumah sakit di Jakarta. Anak lelaki berkacamata ini terlihat bersama seorang wanita dan lelaki dewasa.

"Kami telah koordinasi di imigrasi. Diidentifikasi pelaku ada 21 orang terdiri dari 18 laki-laki dewasa, 2 perempuan dan 1 anak. Anak ini masuk ke dalam kelompok pencurian itu" terang Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Arief Sulis-

Cara Manjur Hindari Pembobolan ATM

tyanto di Mabes Polri, Jakarta.

Dari 21 orang ini, baru 6 orang ditangkap di Pelabuhan Batam Center pada 28 Februari lalu. Mereka semua berasal dari Malaysia.

"Belum tahu ada hubungan apa anak ini dengan yang lainnya. Data yang kita identifikasi dia masuk kelompok itu," tambah Kasubdit Cyber Crime, Kombes Pol Rahmat Wibowo.

Sementara ini, diperkirakan 15 lainnya sebagian besar masih berada di Indonesia. Berkerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, polisi terus mengejar pelaku lainnya.

"Kita mengetahui data perlintasan, pertama kami menerima 17 nama, 5 masih di Indonesia. Sisa keluar dari Indonesia. Berkembang jadi 21 orang, 6 ditangkap dan sisanya masih berusaha dikejar dengan Polri," pungkas Kepala Penyidikan dan Penindakan Imigrasi Marzuki Iskandar.

Hasil penyelidikan sementara mereka beraksi di ATM, Jakarta dan Bandung.

"Pada tanggal 8 sampai 1 Februari memasang alat skimmer di lokasi ATM dengan kamera, yaitu di RS Pondok Indah, RS Pantai Indah Kapuk, RS Husada, dan Boromeus Bandung," tambah dia.

Adapun modus penggandaan ATM dan pencurian uang, ini dengan cara menggandakan data lewat skimmer dan memanfaatkan kamera tersembunyi.

"Setidaknya ada 112 nasabah dengan kerugian mencapai Rp1.243.

943.279,81. Seluruhnya sudah diganti BCA. Setelah mengambil uang tunai, uang itu ditukar dalam bentuk mata uang rupiah, dolar, bath, dolar singapura," ujarnya.

Oleh karena itu, pelaku dijerat dalam tiga pasal berlapis pencurian data, pencurian uang dan tindak pidana pencucian uang. (TIM)

Pembobol ATM

Penarikan Ilegal Pertama di Kota Medan JAKARTA - Satu dari 21 warga negara Malaysia yang menjadi sindikat pembobolan uang nasabah Bank Central Asia (BCA) melalui anjungan tunai mandiri (ATM) ternyata masih anakanak.

"Kelompok ini jumlahnya 21 orang, terdiri dari dua perempuan, 18 pria dewasa, dan seorang anakanak," kata Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto.

Ia mengatakan, dari rekaman kamera pengintai (CCTV), tampak dua perempuan dan bocah tersebut mengambil peralatan sindikat setelah berhasil mendapatkan data nasabah yang bertransaksi melalui ATM. Perlatan tersebut, kata dia, misalnya skimmer dan kamera pengintai.

"Ada gambar saat alatnya lepas, ternyata pelakunya ada yang anak-anak. Tapi, kami belum mengetahui peranan bocah tersebut, masih didalami," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri bersama Direktorat Imgrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berhasil membekuk sindikat pembobol ATM asal Malaysia yang beraksi di Indonesia.

Kejadian pembobolan ATM itu sendiri, diketahui setelah BCA mendapatkan keluhan dari konsumennya mengenai penarikan ilegal.

Empat Modus Pembobolan ATM

PENCURI profesional di banyak daerah, kekinian kerap membobol dana nasabah melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Untuk menghindari hal tersebut, Presiden Direktur Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja memiliki tips sederhana tapi dijamin manjur.

Ia mengatakan, kerahasiaan kode personal atau personal identification number (PIN) harus betul-betul dijaga supaya tidak menjadi korban pembobolan seperti yang dilakukan sindikat Malaysia.

Hal yang paling mudah dilakukan agar terhindar dari pembobolan dana nasabah oleh pelaku kejahatan adalah, dengan menutup tombol angka pada mesin ATM saat memasukkan PIN. "Kalau tidak ada penutupnya (pada tombol angka ATM) bisa dilakukan dengan mentutupnya dengan tangan, sehingga tidak bisa direkam kamera nomor PIN-nya," kata Jahja di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/3).

Menurutnya, dalam kasus pembobolan dana nasabah yang dilakukan sindikat Malaysia, para pelaku tidak sepenuhnya berhasil meski sudah merekam data dari kartu ATM yang asli.

"Dalam kasus ini kita temui beberapa kasus gagal, mungkin salah melihat atau tidak terlihat (saat pemilik kartu ATM yang asli memasukan PIN). Bila salah tiga kali memasukan PIN, kartunya ditelan," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, para bankir sebenarnya memiliki ide untuk memberikan pengamanan ekstra pada mesin ATM. Misalnya, memasang alat pada kartu ATM, sehingga bisa mendeteksi percobaan pembobolan.

Namun, sambung Jahja, alat itu belum bisa terpasang karena berbiaya mahal.

"Jadi, cara paling sederhana, cukup ditutup PIN-nya jangan sampai terekam, mudah sekali. Ini hanya masalah edukasi pada nasabah," ucapnya.

(TIM)

KEJAHATAN dengan cara membobol ATM sudah sering didengar. Sejumlah kasus pembobolan ATM terungkap.

Kepolisian menyatakan ada aneka cara yang dilakukan para pembobol ATM itu.

Berikut sejumlah modus yang sering mereka pakai: 1. Menganjal Mulut ATM Modus ini diungkap Tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Juni 2013.

Kepolisian menyebutkan modus pelaku adalah mengganjal mulut ATM dengan batang korek api atau tusuk gigi. Pelaku adalah Denly Agus (30) dan Miswan (39), asal Sumatera.

Mereka beraksi bersama lima rekan lain, yaitu Aris (42), Hendri (38), Edi (42), Ipay Al Riyan (25), dan Tohir (42) asal Lampung dan Tangerang.

Seusai transaksi, kartu korban tak bisa keluar.

Pelaku kemudian berpurapura membantu ketika korban tak bisa menarik kembali ATM-nya.

Kemudian mereka menyarankan korban menelepon call center palsu.

Setelah terhubung, petugas call center palsu meminta data korban dan PIN serta menjanjikan kartu diblokir.

Setelah korban meninggalkan TKP, pelaku mengambil kartu ATM korban dan menarik uang korban. Mereka telah menipu 42 orang dan menggasak uang tunai Rp376,3 juta dari empat korban.

2. Membongkar Brangkas ATM Cara ini diungkapkan oleh

TERSANGKA PEMBOBOL ATM Kepolisian Sektor Metro Pasar Minggu. Tersangka terdiri dari Deri Siswanto, Bambang Azari, Reza Pradita, dan Danu. Mereka memanfaatkan kartu ATM khususnya Bank Mandiri yang tertelan.

Mereka kemudian mengutak-atik kunci brankas ATM Mandiri menggunakan kunci lemari pakaian. Mereka pun membuka brankas ATM dan mengambil kartu yang tertelan. Jika tidak ada kartu tertelan, brankas ditutup dan pergi. Polisi menyita tujuh kartu ATM Mandiri.

Mereka kemudian menggunakan kartu yang tertelan ini untuk belanja dan tarik tunai. Empat pelaku menjalankan aksi berdasarkan instruksi pelaku AK. AK, yang dituduh sebagai

dalang, ini masih menjadi buron.

3. Mencongkel Pintu ATM Cara ini terungkap setelah penangkapan enam pembobol ATM oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Target mereka ATM Bank Rakyat Indonesia. Aksi terakhir mereka bisa membobol duit dari ATM BRI di Limo, Depok, pada 6 April 2013 sampai Rp 259 juta.

Otak dan eksekutor aksi mereka adalah Yulianto alias Buyung dan Muhammad Harun. Keduanya tewas ditembak saat ditangkap.

Nama lainnya adalah Edo Fernando alias Yopi, Dedi Samsudi, Boyke Mamoaya, dan Andi Saputra. Mereka mencongkel pintu ATM yang disasar atau di ruko dan menutupinya dengan mobil.

Mereka juga mencuri lima brangkas.

4. Tarik Duit tanpa Kurangi Saldo Rekening Modus ini berbeda. Pelaku menarik duit dan mematikan ATM dalam proses transaksinya. Duit keluar namun, ATM tak sempat mencatat transaksinya karena listrik sudah diputus. Modus itu dilakukan oleh Rudi Hermawan, 34 tahun, warga Lampung Selatan. Pria yang tinggal di Tanggulangin, Sidoarjo bersama adiknya Irfan Yuza, 23 tahun dan sepupunya Vivit Candra, 34 tahun.

Rudi cs berhasil membobol uang Rp 286 juta. Paling banyak adalah Bank BCA. Adapula bank-bank lain seperti Bank Permata, CIMB Niaga, Danamon, dan BRI. (TIM)

Selanjutnya, BCA melapor ke Bareskrim Polri pada 25 Februari 2014.

Setelah ditelusuri, polisi mengetahui adanya penarikan ilegal dari Kota Medan, Sumatera utara, tertanggal 21-22 Februari 2014 dari sebuah mesin ATM. Penelisikan tersebut, mencapai puncaknya saat polisi mendapat rekaman kamera pengintai berisi anggota sindikat tersebut mengambil uang di ATM. Selanjutnya, kedua instansi berhasil melacak keberadaan sindikat tersebut, yakni di Pelabuhan Batam Center, Kepulauan Riau.

Tim Bareskrim pun langsung terbang ke Batam bergabung dengan tim dari pihak imigrasi. Di sana, mereka mengamankan enam warga negara Malaysia.

Keenam WN Malaysia itu ialah Khor Chee Sean (26), Saw Hing Woo (27), Teh Chen Peng (24), Lee Chee Kheng (31), Ong Lung Win (24), dan Ooi Choo Aun (42).

Dari para tersangka kepolisian menyita barang bukti uang 6 000 USD, 63000 SGD, dan Rp 26 juta, Bath Thailand 600, total setelah di kurs semuanya Rp 726 juta lebih.

Selaian uang, kepolisian pun menyita 11 unit ponsel, 14 kartu seluler, iPad, komputer jinjing, dan kartu ATM. (TIM)

Teknik Pembobol ATM tanpa Kurangi Saldo KEPOLISIAN Resor Kota Besar Surabaya membongkar modus baru pembobolan ATM. Dua pembobol yang menggunakan modus ini adalah kakak beradik, Rudi Hermawan (34 tahun), dan Irfan Yuza (23), serta sepupunya, Vivit Candra (34).

Kepolisian memastikan modus baru ini hanya dilakukan oleh kelompok pria yang tinggal di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, ini.

"Rudi cs sudah beraksi selama setahun terakhir," kata Kepala Unit Reserse Mobil Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Perampok ini berhasil membobol duit Rp286 juta dari Bank BCA, Bank Permata, CIMB Niaga, Danamon, dan BRI. Menurut polisi, modus mereka terbilang baru. Mereka menguras duit ATM tanpa mengurangi saldo rekening mereka. Caranya, aliran listrik ke ATM dimatikan saat penarikan duit berproses.

Ketika aliran listrik kembali dinyalakan, Rudi menahan uangnya. Harusnya dalam kondisi ini, uang otomatis kembali masuk ke dalam mesin. Namun, karena sudah ditahan, mesin menutup tanpa disertai dengan uang. Saldo pun tak berubah.

Dikatakan, Rudi cs beraksi dengan berpindah-pindah ATM. Tidak hanya di Surabaya, mereka juga menggasak ATM di Sidoarjo, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. "Mereka memilih ATM yang minim pengamanan dan sepi," ujarnya. Rudi mengaku mendapatkan informasi soal bagaimana mengakali sistem mesin ATM itu dari laman pencarian Google. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

Bupati Nias Hadiri Musrenbang Kecamatan Idanogawo

Pelayaran Feri Langsa - Penang Mogok

24 Jam Terapung di Selat Malaka LANGSA - Pelayaran kapal Feri dari pelabuhan kuala Langsa – Penang, Malaysia, Senin (10/3) terganggu karena baling-baling kapal tersangkut tali lebih kurang 60 mil dari kuala Langsa. Akhirnya, kapal bermuatan 64 penumpang dan 8 ABK tersebut diseret kembali ke pelabuhan kuala Langsa oleh KRI Kala Hitam.

Informasi dihimpun koran ini dari sejumlah penumpang kapal Feri Express Bahagia (Langkawi) SDN BHD Malaysia menyebutkan. Pelayaran kapal mulai terganggu memasuki pukul 18.00 WIB, Senin (10/3), sekitar 60 mil dari bibir pantai pelabuhan kuala Langsa. Kapal berangkat dari dermaga pelabuhan sekitar pukul 10.00 WIB hari itu.

Terganggunya perjalanan Feri diduga karena baling-

baling kapal terkena tali besar yang biasanya digunakan nelayan sebagai tuasan (sangkar ikan) di laut. Akibatnya, baling-baling kapal tidak bisa berputar maksimal, dan pihak nakhoda kapal terpaksa mematikan mesin.

Karena beban putaran baling-baling yang terlilit tali itu berat, membuat derajat suhu mesin naik tinggi. Walaupun demikian nakhoda kapal coba menghidupkan berapa kali kapal, jalan kembali memasuki tengah malam dan saat kapal perang KRI Kala Hitam tiba langsung memberikan pertolongan. Kapal Feri tersebut selanjutnya ditarik oleh KRI kembali ke dermaga kuala Langsa, dan tiba di Langsa, Selasa (11/3) sekitar pukul 10.00 WIB, dan semua penumpang dan ABK selamat.

(YANTO)

Asahan Expo Akan Meriahkan HUT Pemkab Asahan Ke 68 KISARAN - Perigatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan yang jatuh pada tanggal 15 Maret dirangkai dengan kegiatan Asahan Expo serta sejumlah kegiatan lainnya.

Kegiatan Asahan Expo dipusatkan di Lapangan Hoki Kisaran, dimulai dari tanggal 15 Maret hingga 21 Maret 2014. Bahkan rencananya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho akan membuka semarak Asahan Expo.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim menjelaskan bahwa kini Pemkab Asahan lagi sibuk mempersiapakan HUT, hal ini dapat terlihat kesibukan

yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sejumlah instansi lainya. “Rencananya Gubernur yang langsung membuka acara HUT Pemkab Asahan,“ kata Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Rabu lalu di Kantor Bupati Asahan.

Sebelum dibuka Asahan Expo, Kabag Humas menyebutkan bahwa peringatan HUT Pemkab Asahan akan diawali dengan kegiatan rapat sidang paripurna di gedung DPRD Asahan yang dihadiri seluruh pejabat Pemkab Asahan, mantan pejabat Asahan, forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) serta para anggota dewan.

(IN)

Tak Dapat Raskin, Warga Pirak Timu Datangi Kantor Bupati LHOKSUKON – Puluhan warga Desa Trieng Krueng Kreh, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Senin lalu mendatangi kantor camat setempat, guna mempertanyakan penyebab mengapa mereka sudah dua tahun tak menerima beras untuk keluarga miskin (raskin).

Namun tidak ada solusi, sehingga Selasa sore mereka mendatangi kantor Bupati Aceh Utara untuk menyampaikan hal yang sama.

“Kami tak mendapatkan raskin mulai Juni 2012 sampai sekarang. Saya juga tak tahu mengapa desa kami tak menerima beras tersebut. Karena itu, kami mendatangi kantor camat untuk menanyakan hal tersebut,” kata geuchik Trieng Krueng Kreh, Husaini kepada wartawan.

Padahal, menurut Husaini, 29 dari 34 KK di desa itu adalah warga miskin yang berhak menerima beras itu. Mahyudin,

warga setempat menyebutkan, ia bersama warga lain tiba di kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. “Jika nanti kami jadi bertemu Pemkab, kami berharap ada penyelesaian terhadap masalah ini,” katanya.

Camat Pirak Timu, Tarmizi mengakui warga desa itu sejak pertengahan 2012 tak lagi mendapatkan raskin, padahal mayoritas warga tersebut berhak menerima beras tersebut. “Informasi yang saya terima mereka tak lagi mendapatkan raskin karena ada pemotongan jatah penerimanya pada tahun 2012," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Camat jumlah warga desa yang menerima raskin sebanyak 3 Kepala Keluarga (KK). Namun, karena aparat desa tak mengambilnya, sehingga diberikan lagi kepada warga tersebut.

(ROMY)

Pemko Tanjungbalai Akan Tertibkan Alat Peraga Kampanye TANJUNGBALAI – Pemko Tanjungbalai melalui desk pemilu bersama penyelenggara pemilu lainnya, dalam waktu dekat akan menertibkan seluruh alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan dan tersebar di berbagai penjuru kota.

“Penertiban itu dilakukan guna menindaklanjuti surat edaran Walikota Tanjungbalai Nomor 270/18451/Pem-an/ 20134 tentang hal zona kampanye, tempat kampanye dan pemasangan APK Pemilu Legislatif Tahun 2014,” kata Kasatpol PP Kota Tanjungbalai Yusmada SH, Selasa.

Pantauan, menjelang hari H kampanye partai politik peserta Pemilu 2014, sejumlah APK calon legislatif (caleg) tertentu dari sejumlah parpol masih dipajang di zona-zona yang dilarang

Pemko Tanjungbalai serta peraturan yang ditetapkan KPU RI. “Padahal, jauh sebelumnya KPU Tanjungbalai sudah menyosialisasikan tentang tata cara pemasangan APK termasuk ukurannya, namun kelihatannya hal itu seakan tidak diindahkan caleg tertentu,” katanya.

Yusmada mengatakan, penertiban APK yang dinilai melanggar berbagai ketentuan yang sudah diatur sedemikian rupa agar APK caleg tidak mengganggu pemandangan.

Sementara itu Sekdakot Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM selaku Ketua desk pemilu menegaskan, penertiban APK itu akan dilaksanakan sebelum memasuki jadwal kampanye rapat umum. (HER)

BERSAMA - Bupati Nias berfoto bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Nias seusai Musrenbang yang dihadiri para SKPD, yang diadakan di Kecamatan Idanogawo.

NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM menghadiri pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tahun 2014 yang dilaksanakan di aula kantor Camat Idanogawo Kabupaten Nias belum lama ini.

Acara tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan Anggota Nias Camat Idanogawo,Unsur Muspika Kecamatan Idanogawo,Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Pimpinan Unit Kerja Tingkat Kecamatan, para Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, dan aparat desa seKecamatan Idanogawo, Tokoh masyarakat Agama, Adat dan Budaya.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Nias wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten ter-

masuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan, Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Menurut Bupati Nias forum Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan puncak dari seluruh mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Idanogawo yang sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang di masing-masing Desa, ujar bupati seraya mengharapkan agar acara ini dapat menghasilkan kesepakatan dan kesamaan pandangan serta harapan dari seluruh pelaku pembangunan daerah dalam memadukan strategis, kebijakan, program dan kegiatan prioritas antara pemerintah tingkat kecamatan

dan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Nias khususnya di Kecamatan Idanogawo pada tahun 2015.

Selanjutnya, beberapa jadwal yang telah ditetapkan dan telah terlaksana Musrenbang Desa diseluruh Tahun 2014 dan merupakan tahun ke empat pencapaian Visi dan Misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias.

"Mencermati semua masalah dan tantangan tahun 2014 saya berharap dalam proses penyelenggaraan Musrenbang diseluruh kecamatan tahun 2014 agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memberikan perhatian yang besar terhadap isu dan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh kecamatan untuk diintegrasikan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD dengan tidak mengabaikan

pencapaian target kinerja setiap urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011 – 2016," kata bupati.

Musrenbang kecamatan memiliki arti yang strategis kita semua akan bersama-sama mengembangkan pemikiran untuk memberikan masukan tentang program-program dan kegiatan pembangunan prioritas yang akan kita laksanakan dalam satu tahun yang akan datang, meskipun hari ini dengan segala keterbatasan yang ada menyebabkan tidak semua aspirasi dapat diakomodir, tetapi setidaknya kita semua akan dapat semakin menyelami kompleksitas permasalahan pembangunan yang dihadapi sehingga akan menggugah kepedulian kita untuk berperan serta dalam membangun daerah. ujar bupati. (YAGI)

Warga Empat Desa Kecamatan Seruway Krisis Air Bersih ACEH TAMIANG - Warga empat desa di Aceh Tamiang, yaitu Desa Wonosari, Harum Sari dan Jambo Rambong, Kecamatan Tamiang Hulu dan Desa Kampung Baru, Kecamatan Seruway, krisis air bersih. Karena itu, warga terpaksa menggunakan air parit untuk kebutuhan sehari-hari selain air minum.

Pantauan wartawan, Minggu pekan lalu di Desa Kampong Baru, Kecamatan Tamiang Hulu, warga mengambil air dari parit yang ada di depan rumah menggunakan timba untuk kebutuhan mencuci, mandi dan kakus.

Datok Kampong Baru, Mahmuddin mengatakan, 80 persen warganya menggunakan air parit untuk kebutuhan seharihari selain untuk masak.

Katanya, untuk air minum warga membeli air yang dibawa pedagang dengan harga Rp 5000/ gerigen. Kondisi ini sudah berlangsung selama tiga bulan sejak musim kemarau.

Ada juga sumur bor yang dibangun Pemkab Aceh Tamiang, namun hanya satu titik sehingga tidak terjangkau semua warga, selain itu kondisi airnya juga berkarat.

“Kita berharap pipa air bersih

63 Guru Acut Studi Banding Ke Sumut

PARIT - Seorang ibu rumah tangga Desa Kampong Baro Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang menimba air dari parit di depan rumahnya untuk kebutuhan sehari-hari. (KPKPOS/BSO) yang saat ini sudah terpasang di Desa Gelong bisa terpasang ke Desa Kampong Baru sehingga warga dapat menerima air bersih,” ujarnya.

Selain itu, krisis air juga dialami tiga desa lainnya, Desa Jambo Rambong, Desa Harum Sari dan Desa Wonosari, warga ketiga desa ini juga membeli air bersih dari galon untuk minum dengan harga Rp 9000/jerigen.

Sedangkan untuk mencuci dan mandi, mereka menggunakan air parit yang tergenang dengan

kondisi juga berlumut.

Jarak pengambilan air ke parit tersebut sekitar satu kilometer dari Desa Wonosari dan sekitar 500 meter dari Desa Harum Sari dan Jambo Rambong.

Karena itu, masyarakat berharap agar Pemkab Tamiang merehab dua dari tiga sumur bor yang tidak berfungsi lagi.

“Satu sumur sudah berfungsi setelah direhab secara swadaya oleh masyarakat,” ujar Datok Kampong Baru, Mahmuddin.

(BSO)

LHOKSUKON – Sebanyaknya 63 guru SD dan SMP/sederajat dari Kecamatan Seunuddon dan Tanah Jambo Aye, Acut, Selasa lalu berangkat ke Sumatera Utara (Sumut) untuk mengikuti kunjungan belajar selama tiga hari. Kegiatan tersebut difasilitas United States Agency for Internasional Development (USAID) Prioritas.

Pelepasan peserta dilakukan Kadisdikpora Aceh Utara diwakili Drs. Aiyub. “Selama tiga hari, kita akan bawa mereka ke sekolah binaan USAID Prioritas di medan yang telah berhasil,” ujar Ketua Tim Abdul Rani MPd dalam siaran pers yang diterima Koran ini.

Disebutkan, tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan kemampuan guru di dua kecamatan tersebut. Selama di Medan, mereka akan berkunjung ke sekolah untuk melihat bagaimana manajemen sekolah, kegiatan belajar mengajar, serta peran masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah tersebut.

“Kita berharap apa yang didapatkan selama kegiatan tersebut dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Sehingga ke depan sekolah mereka menjadi sekolah yang berkualitas sama seperti di Medan,”ujarnya. (ROMY)

Askep PTPN IV BP Mandoge Tidak Kenal Lelah Dalam Mengemban Tugas KISARAN - Pengalaman Mantan Mandor Kebun PTPN IV Tinjowan Kab. Simalungun beberapa tahun lalu cukup di banggakan kinerjanya, walaupun diketahui beliau cukup banyak menerima tantangan dan penderitaan baik dari dalam perkebunan itu sendiri, maupun dari luar kebun, namun Harun Harahap tidak pernah Menyerah maupun putus asa.

Meskipun dalam melaksanakan tugas nyawa jadi taruhannya, itu sudah menjadi pedomannya, bahkan mantan Mandor kebun PTPN IV Tinjowan ini dalam prinsip dan janjinya siap memperjuangkan dan meningkatkan hasil pruduksi perkebunan dan juga memperhatikan nasib karyawan.

Harun Harahap yang bersukukan Tapanuli Selatan ini, sosoknya

Harun Harahap dalam mengemban tugas dapat menjadi panutan bagi buruh perkebunan dan juga Masyarakat, berkat

kegigihannya dan ke jujurannya dalam bekerja, hingga mengawali tahun 2014 kemarin akhirnya beliau diangkat menjabat sebagai Askep di Perkebunan PTPN IV BP Mandoge.

Dalam menjalankan tugas walaupun cukup padat waktunya dari 5 afdeling di PTPN IV BP Mandoge ini namun beliau tidak pernah absen dalam menjalankan ibadah (Solat-red) karena dianggapnya ibadah ini adalah kewajiban yang harus dikerjakan yaitu lima waktu sehari semalam, sebagai kaum muslim.

Ketika dikonfirmasi Wartawan KPK POS diruang kerjanya,Rabu (12/03) Pukul 09.00 wib,” menceritakan, saya memang baru dua bulan bertugas dan menjabat sebagai Askep di perkebunan PTPN

IV BP Mandoge ini, walaupun saya belum kenal betul wilayah perkebunan ini namun saya tetap menjalankan tugas mengontrol dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada karyawan, buruh serta masyarakat yang ada di lingkungan perkebunan ini ucap Harun Harahap dengan lembut.

Harun Harahap kepada Wartawan KPK POS melanjutkan,”Saat ini saya juga bersama masyarakat di lingkungan perkebunan ini dapat menjaga hubungan baik agar karyawan perkebunan ini untuk saling menjaga ke depan yang nantinya hasil Pruduksi Perkebunan Kelapa sawit PTPN IV Meningkat dan berjalan mulus sehingga menjadi penilaian dan percontohan bagi perkebunan yang ada di daerah lain,”ucap Harun dengan mengakhiri. (SYAF)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

Industri Karet Tipis Pertama di Nisel Ditinjau Bupati Nisel NISEL - Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi meninjau Lokasi Industri Pengolahan Lembaran Karet Tipis (Kreper) Koperasi Pelmas BNKP Kelompok Tiga Serangkai, Minggu kemarin sebagaimana tertulis di sebuah spanduk, tepatnya di pintu jalan masuk bangunan Industri Pengolahan Karet Tipis (Kreper) yang berlokasi di desa Sisarahili Oyo, Kecamatan Onohazumba Kabupaten Kabupaten Nias Selatan, Sumut.

Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi didampingi Plt Sekda Nisel, Faduhusi Daeli,S.Pd, Anggota DPRD Nias Selatan, Faahakhododo Gulo, SE, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nias Selatan Kharisman Halawa, M.Si, para camat se-lingkungan dan sejumlah pejabat SKPD Nisel dan ratusan penduduk setempat.

Pada kesempatan itu Bupati merasa gembira dan bangga atas terwujudnya satu-satunya industri sejenis yang ada di seluruh kepulauan Nias. Menurutnya, Nias Tengah ini ke depan akan menjadi kabupaten tersendiri. Mudah-mudahan terwujud pada masa jabatan saya.

Tetapi didahulukan Propinsi Kepulauan Nias, katanya.

Dikatakan,program pemerintah tidak boleh berhenti di situ saja (pada pemekaran-red) tetapi Diperlukan peningkatan pendapatan masyarakat. Pabrik karet ini bertujuan agar hasil pertanian meningkat.

Koperasi Pelmas BNKP Tiga Serangkai sebagai penggagas dan pemilik lokasi, agar berusaha menaikkan harga karet penduduk paling tidak Rp 1.000 dari harga saat ini [di kecamatan Lolowa’u dan sekitarnya harga karet penduduk dibeli di tempat seharga Rp 7.000 ). Disebutkan bahwa turunnya drastis harga karet akhir-akhir ini bukan karena bupati, tetapi tergantung stock dunia, sedangkan yang dapat dibuat pemerintah adalah peningkatan produktivitas lewat pemberian pupuk, bibit unggul dan mesin-mesin seperti ini, demikian Bupati menjelaskan spekulasi berobah-robahnya harga karet saat ini."Semoga industri ini sungguh didukung oleh semua pihak, seraya meminta doa untuk menghadapi masalah di Nisel saat ini," pesan Bupati.

Bupati menyebutkan untuk diketahui bahwa Kabupaten Nias Selatan sudah dan sedang menjalankan sebuah program “berani” sekaligus “kontroversial” yakni pendidikan gratis mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi, demikian juga kesehatan gratis, sehingga dengan kegratisan pendidikan dan kesehatan ini, penduduk Nisel sudah semakin sejahtera dan tidak berbeban lagi. (YAGI/DG/FG)

Turnamen Sepakbola Walikota Gunungsitoli Cup III Dibuka GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase,MSP membuka secara resmi turnamen sepakbola Walikota Gunungsitoli Cup III tahun 2014 yang dilaksanakan di Lapangan Pelita Gunungsitoli, Sabtu (8/3).

Walikota dalam arahannya mengatakan perhelatan event kejuaraan sepak bola terbesar dunia yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali yakni piala dunia, sebentar lagi akan digulirkan pada bulan Juni 2014 di Brasil, tentu memberi gairah tersendiri bagi penikmat sepakbola di dunia termasuk Indonesia. Kita berharap suatu saat kelak, Indonesia bukan hanya sekedar penonton piala dunia tetapi juga turut tercatat sebagai salah satu peserta event dimaksud.

Selanjutnya,sebagai warga negara yang berkewajiban mempertahankan dan meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa, seharusnya kita dapat berpartisipasi dan terlibat langsung mengharumkan nama bangsa dengan menyiapkan generasi muda yang berkualitas, cerdas, sehat, dan berprestasi, termasuk di cabang olahraga sepakbola dan dalam pemerintah Kota Gunungsitoli selaku motivator dan fasilitator keolahragaan di tengah-tengah masyarakat berharap turnamen sepakbola walikota Gunungsitoli cup ini memberi arti strategis mewujudkan tujuan nasional dan bagi tercapainya visi dan misi pemerintah Kota Gunungsitoli, katanya.

Kemudian, beberapa data yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kota Gunungsitoli masih belum ada sekolah sepakbola (SSB) yang seyogianya menjadi cikal bakal lahirnya atlit sepakbola masa depan, yang berkualitas dan berprestasi. Dan berdasarkan data informasi pemuda dan olahraga kementerian pemuda olahraga republik Indonesia pada tahun 2009, khusus kepulauan Nias penerima bantuan sarana dan prasarana olahraga terakhir tercatat diserahkan kepada kabupaten Nias prasarana olahraga pasca Tsunami direalisasikan tahun 2005 sebesar Rp. 170.000.000,- dan perlengkapan olahraga untuk NAD dan Nias direalisasikan tahun 2005 sebesar Rp. 250.000.

000,- (YAGI)

Dilanda Kabut Asap Masyarakat Nisel Merugi TELUK DALAM - Dua tanda alam yang menjadi teke teki ditengah tengah masyarakat Kabupaten Nias dikait kaitkan dengan adanya puluhan pejabat yang tersandung di beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kejaksaan

Memasuki bulan Pebruari Kemarau panjang dan Kabut asap tebal melanda wilayah Kabupaten Nias Selatan sehingga petani, nelayan mengalami kerugian puluhan miliar.

Akibat musim kemarau yang panjang di wilayah Kabupaten Nias Selatan sejumlah daunan tanaman gugur membuat petani mengalami kerugian besar, Kabut asap tebal membuat cahaya matahari tak terlihat kejadian ini telah berlangsung dalam dua minggu.

Hingga Rabu (12/3) kabut asap tebal makin terlihat merata disejumlah kawasan wilayah Kecamatan Teluk dalam, Lahusa, Gomo, Amandaya, Lolowau dan Lolomatua. Seperti bangunan Gereja Katolik dan Gereja BKPN yang berada di atas bukit Kota Teluk Dalam, pohon pohonan, ujung Batu, Ikhu-

MASKER - Kepala Puskesmas Plus Telukdalam Agus Berliana Dachi dan stafnya lagi bagi-bagi masker kepada masyarakat di simpang lima.(KPK POS/DUHA) hele terlihat berselimut Kabut tebal. Sejumlah pengedara sepeda motor dan pedagang kaki lima memakai masker dan merasakan mata perih. Dipertokoan masyarakat sibuk membeli masker dan obat Infag untuk mengatasi rasa perih.

Wabup Sergai Silaturahmi ke Silinda

BINGKISAN - Wabup Sergai Syarianto SH memberikan bingkisan kepada masyarakat kurang mampu di aula Kantor Camat Silinda di Desa Tarean Kecamatan Silinda, Jumat (7/3). (KPKPos/ARM) SILINDA - Diberikannya amanah dan kepercayaan oleh rakyat dengan terpilih dan dilantiknya Syahrianto SH menjadi Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) untuk sisa masa jabatan 2010 – 2015 mendampingi Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang sebelumnya telah dilantik pada 5 Juli 2013.

Maka dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan Wabup Syahrianto, Jum'at (7/3) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dan silaturahmi salah satunya di wilayah Kecamatan Silinda.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan ucapan terimakasih kepada warga masyarakat, melalui pertemuan tatap muka ini hendaknya dapat membangun tali silaturahmi yang semakin erat antara Pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Sergai khususnya pada Kecamatan Silinda.

Dan tugas-tugas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya di bidang pemerintahan, pembangunan

serta kemasyarakatan di Kabupaten Sergai tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan masyarakatnya.

Disamping itu juga mengajak berperan aktif dan semangat kebersamaan antara semua komponen masyarakat Kecamatan Silinda bersatu dalam upaya meningkatkan kerjasama, saling mendukung dan membantu pemerintah melaksanakan program kerja kecamatan.

Ditambahkannya, Terciptanya suasana yang harmonis dalam masyarakat akan menciptakan suasana kondusif sehingga program-program kerja yang dilaksanakan pemerintah khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dan pemerataan pembangunan akan terlaksana.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemberian secara simbolis paket surplus kepada dua kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Desa Tapak Mariah Silinda beserta paket sembako kepada warga kurang mampu.

(ARM)

Balai besar badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) Wilayah I Medan melaporkan berdasarkan pantauan Kabut asap yang melanda beberapa wilayah merupakan efek kebakaran yang terjadi diwilayah Riau, Aceh dan juga dari

Sumut sendiri. Dalam laporannya, berdasarkan pantauan satelit modis (terra dan aqua) tercatat diseluruh Sumatera terdapat 372 titik panas atau hotspot.

Sumatera bagian Utara (sumbagut) ada 19 titik panas di aceh, 325 titik di Riau, 4 titik dikepu-

lauan Riau dan 18 titik di di Sumut. Untuk wilayah Sumut titikpanas itu yakni 7 titik dikabupaten Tapanuli Tengah dan 11 titik di Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil Pantauan dilapangan akibat dari kabut asap tersebut jarak pandang berkurang sehingga perlu kehati hatian para pengendara yang sedang melaju untuk menghindari kecelakaan.

Efek paling berpengaruh kaum nelayan susah melaut untuk mendapatkan tangkapan ikan.

Salah seorang Nelayan Ama Yanti tak melaut akibat jarak pandang gelap di selimuti kabut asap, biasanya kalau melaut menempuh pelayaran selama 3 jam untuk mendapatkan tangkapan ikan. Penghasilan para kaum nelayan dalam seminggu ini menurun drastis. untuk membiayai kehidupan keluarga terpaksa mengutang di kedai.

Puskesmas Telukdalam Plus dalam mengantisipasi cuaca udara buruk yang disebabkan kabut asap tersebut membagi bagi masker untuk mencegah udara yang sudah terkontaminasi dengan asap. Dengan semangat peduli sesama Kegus Berliana Dachi dan staf Puskesmas berkumpul di Simpang Lima jalan Dipenegoro untuk membagi bagikan masker kepada masyarakat dan pengendara yang melewati jalan simpang lima. (DUHA)

Tingkatkan Produk Perikanan

Sergai Dukung Budidaya Ikan Sistem Tambak Wanamina PANTAI CERMIN - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sebagai daerah yang memiliki beberapa potensi salah satunya disektor perikanan, kelautan dan pertanian.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat luas yang belum mengetahui dan mengenalnya, sehingga patut untuk dikembangkan menjadi potensi pengembangan sektor perikanan khususnya ikan laut serta pertanian.

Saat ini di Kabupaten Sergai terdapat lebih kurang 6.350 Ha yang bisa dibudidayakan sebagai tambak tetapi baru lebih kurang hanya seluas 300 Ha yang baru memiliki hasil produksi yang baik. Hal inilah yang mengundang ketertarikan pihak CV. Anugerah Maritim Lestari untuk berbudidaya ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi dan berwawasan lingkungan.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya ketika meninjau usaha perikanan budidaya pertambakan yang berwawasan lingkungan milik CV. Anugerah Maritim Lestari di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (12/3).

Turut hadir dalam acara para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa, Komisaris CV. Anugerah Maritim Lestari Syahrul Rizal Dahlan, Dirut dan Maneger Utama, Kepala Sekolah dan siswa SMK Negeri 1 Pantai Cermin.

Lebih lanjut Bupati H. Soekirman mengatakan tindak lanjut hasil kunjungan pihak CV. Anugerah Maritim Lestari ini menjadi bagian penting bagi Kabupaten Sergai untuk meningkatkan potensi perikanan melalui sistem pertambakan Wanamina. Keberadaan perusahaan ini telah banyak mem-

PANEN IK AN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melakukan panen ikan budidaya IKAN pertambakan yang berwawasan lingkungan milik CV. Anugerah Maritim Lestari di Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (12/3). (KPKPOS/ARM) berikan manfaat bagi daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pengembangan perikanan khususnya perikanan budidaya air payau.

Bupati Sergai berpesan kepada masyrakat bahwa ada delapan hal yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan yakni produksi yang dihasilkan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, koservasi untuk perlindungan lingkungan melalui sistem pertambakan wanamina, replikasi yang nantinya bisa ditiru masyarakat, kemakmuran (prosperity) yang akan dicapai, tempat atau areal untuk memperoses benih (nursery).

Kemudian regulasi (aturan yang berkekuatan hukum) tentang pemanfaatan lahan kosong yang ada di Kabupaten Sergai yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membudidaya tambak ikan laut, tantangan untuk terus mengajak masyarakat mencapai

hasil yang lebih baik, dan yang terakhir action (aksi) yang berkelanjutan kedepannya.

Dalam kesempatan yang sama Komisaris CV. Anugerah Maritim Lestari Syahrul Rizal Dahlan mengatakan mengharapkan dukungan dari Pemkab Sergai untuk perwujudan pertambakan dengan sistem wanamina yaitu sebuah sistem pertambakan yang membudidayakan hutan didalamnya seperti hutan mangrove.

Dijelaskan Syahrul Rizal sistem ini hanya menerapkan sistem gravitasi alam dengan tidak mempergunakan teknologi tinggi (high tech) tetapi hanya memanfaatkan potensi alam. Sistem gravitasi alam terdapat 2 kali dalam 24 jam berputar. Dengan sistem ini diharapkan dapat mengubah paradigma yang berlaku dimasyarakat selama ini bahwa pada kenyataannya budidaya ikan itu tidak mahal. (ARM)

Seleksi OSN SMP Kabupaten Asahan Diikuti 346 Peserta KISARAN - Dalam upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, pemerintah perlu menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga Negara.

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan kesiswaan terus dikembangkan, seperti kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Sabtu (8/3) secara bersamaan melaksanakan seleksi OSN tingkat SMP

untuk menentukan wakil dari kabupaten/kota yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Mata lomba dalam kegiatan OSN adalah: Matematika, Biologi, Fisika, dan IPS.Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan melaksanakan seleksi OSN bertempat di SMPN 3 Kisaran diikuti oleh 346 peserta.Kegiatan tersebut di buka oleh Kepala Bidang Perndidikan Dasar (Dikdas) Drs.H. Syamsuddin.

Kepala Seksi SMP dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Drs.Syafaruddin dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk mengikuti seleksi ini Sekolah me-

ngirimkan satu peserta lomba tiap bidang studi dari hasil seleksi tingkat sekolah. Mereka akan diseleksi untuk menentukan wakil dari kabupaten/kota yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi.

Adapun soal dikirim oleh panitia pusat (dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMP) kepada panitia kabupaten/kota. Setiap soal mata lomba dikerjakan peserta dalam waktu 150 menit.

Pelaksanaan koreksi dilakukan oleh panitia tingkat provinsi dan hasil seleksi tingkat kabupaten/kota dilaporkan ke-

pada panitia tingkat pusat. Kabid Dikdas Drs.H.Syamsuddin dalam arahannya menekankan pada peserta bahwa saat ini peserta yang mengikuti kegiatan seleksi ini adalah yang terbaik diantara siswa yang lain, kalian berkesempatan untuk mengerjakan soal yang dibuat oleh pusat untuk itu persiapkanlah diri dengan baik.

Selamat mengikuti Seleksi OSN dan keluarkanlah potensi yang ada pada dirimu semaksimal mungkin semoga tahun ini kita bisa mewakili sumatera utara untuk lomba di tingkat Nasional.

(BAL)

E D I S I 294 17 - 23 MARET 2014

KPKPOS

Data Penerima Raskin di T Balai Tumpang Tindih TANJUNGBALAI - Pemko melalui Dinas Sosial Kota Tanjung Balai melakukan verifikasi data rumah tangga miskin yang akan menerima beras miskin (raskin) di daerah itu. “Hingga saat ini verifikasi masih terus dilakukan untuk mensinkronkan data jumlah kepala keluarga penerima raskin dan beras madani,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjung Balai, Abdul Hayyi Nasution di Tanjung Balai, Rabu.

Ia memperkirakan, data kepala keluarga (KK) calon penerima raskin dan beras madani di kota itu masih tumpang tindih sehingga perlu diverifikasi ulang. Menurut dia, penerima manfaat beras madani tahun 2014 di Tanjung Balai direncanakan sebanyak 8.281 KK. Namun pascakeluarnya kartu perlindungan sosial (KPS) tahun 2013 lalu, jumlah KK penerima beras madani diprediksi bakal berkurang.Untuk menutupi kekurangan dan menghindari tumpang tindih, pihaknya kembali melakukan pendataan ulang disejumlah kelurahan.

Abdul Hayyi menambahkan, setiap KK dari rumah tangga miskin akan mendapat jatah beras sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus rata-rata Rp1.600/kg. Pendistribusian beras tersebut dijadwalkan sembilan kali, yakni mulai April hingga Desember 2014. (HER)

462.492 Surat Suara Pileg DPR-RI Tiba di KPU Sergai SERGAI - Sebanyak 462.492 Surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai, persisnya di halaman parkir eks rumah makan Wakdoy Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Selasa.

Kedatangann truk bermuatan surat suara DPR-RI ini langsung diterima Ketua KPU Serdang Bedagai, H. Muhammad Sofian ST, Koordinator Divisi Logistik Edi Susilo, MM, anggota Panwaslu, pihak kepolisian yakni dari Polres Sergai, Koramil, Kasubag Umum Jumari SH, Kasubag Program dan Data Tomo Wira Sasmita.

"Ini masih surat suara untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut Satu, sementara surat suara untuk DPD, DPRD Prov Sumut dan Kabupaten Serdang Bedagai, konfirmasi yang kita terima terakhir masih dalam proses pengiriman," kata koordinator divisi logistik, Edi Susilo.

Dikatakannya, pihaknya berharap surat suara Pemilu 2014 bisa tiba seluruhnya di KPU Serdang Bedagai sebelum kirab Pemilu.

Sesuai dengan jadwal yang akan digelar pada 15 Maret 2014 mendatang di lapangan Replika Sultan Serdang, Kec. Perbaungan.

Direncanakan proses pelipatan seluruh surat suara juga akan dipusatkan eks RM. Wak Doy Desa Fisdaus. Proses pelipatan seluruh surat suara kita jadwalkan dalam waktu sepuluh hari harus sudah selesai. (ARM)

DPRD Tanjung Balai Sahkan APBD 2014 TANJUNGBALAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Balai dalam rapat paripurna, Kamis, akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar Rp554,7 miliar lebih.

Ketua DPRD Tanjung Balai, Romay Noor mengingatkan Pemkot Tanjung Balai agar maksimal dalam merealisasikan APBD 2014, terutama program atau kegiatan menyangkut hajat dan kepentingan masyarakat. “Kami tidak menginginkan terjadinya sisa lebih pengguaan anggaran atau Silpa pada APBD 2014, seperti yang terjadi pada beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa terserap atau tidaknya seluruh mata anggaran disetiap SKPD merupakan tolak ukur kemampuan pemerintah kota mengelola anggaran. Besaran penyerapan APBD 2014 Tanjung Balai, kata dia, akan menjadi titik penentu keberhasilan wali kota setempat dalam memimpin daerah ini.

APBD 2014 yang sudah disetujui FraksiFraksi DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tanjung Balai terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp33.314.206.345, dana perimbangan Rp434.170.020.018 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp86.787.818.510.

Sedangkan belanja daerah tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp652.195.996.873 dengan rincian belanja tidak Rp292.683.

242.390 dan belanja Rp.359.513.755.483.

(HER)

HALAMAN 16

STABAT - Puluhan Mahasiswa dan Pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Langkat (FAMPA) serta masyarakat mendatangi kantor DPRD Langkat yang diterima oleh komisi II diruang Banggar gedung DPRD Langkat Stabat, Rabu lalu, memprotes pemadaman listrik oleh PLN dengan semena-mena tidak beraturan mengakibatkan banyak menimbulkan kerugian masyarakat.

Agung Kurniawan selaku pengurus besar (PB) Fampa Langkat saat pertemuan berlangsung diruang Banggar menyampaikan pernyataan sikap yakni, “Kami minta hentikan pemadaman listrik, jika PLN tak mampu hentikan, maka hendaknya pemadaman harus dijadwalkan agar masyarakat tahu kapan listrik akan mati dan hidup, janganlah disaat-saat umat Islam akan melakukan ibadah, disaat itu pulalah listrik mati, ada apa dengan semua ini, ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Senang (Amse) dari PB HIMALA SU. Menyampaikan dengan tegas tiga pernyataan sikap yaitu : (1) Minta agar pemadaman listrik tidak lagi terjadi. (2) PLN harus menyediakan posko pelayanan dan ganti rugi untuk mengatasi kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman listrik (3) PLN harus memberikan konpensasi atas kerugian masyarakat sebesar 30 %.

PASANG LILIN - Pada pertemuan antara mahasiswa/masyarakat dengan petugas PLN yang dipasilitasi komisi II DPRD Langkat Sugiono diruang Banggar gedung DPRD Langkat diwarnai padamnya listrik, sebagai bentuk kekesalan para mahasiswa seketika itu juga memasang lilin-lilin disetiap meja saat berlangsungnya dialog.

Pertemuan berlangsung tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan para mahasiswa, namun demikian mereka tetap memantau dalam sepekan kedepan, "Dan tidak tertutup kemungkinan kami akan kembali menggelar aksi yang lebih besar lagi dikantor

PLN Stabat jika pemadaman masih berlangsung." ucap mereka tegas.

Petugas PLN yang saat itu hadir pada pertemuan termasuk dari ranting Stabat dan Areal Binjai menanggapi permasalahan yang dilontarkan oleh para mahasiswa tersebut bersikukuh,

bahwa kebijakan pemadaman bukanlah wewenang mereka, tapi itu adalah wewenang dari unit pengaturan beban di Sumut. "Meski demikian aspirasi saudara-saudara semua tetap akan kami sampaikan kepada atasan kami di Medan." ujarnya. (JUL/A)

PK Ali Makmur Nasution Diteruskan ke MA

Bantuan Kapal Dari Provinsi Dijadikan Komoditas Kampanye

PANYABUNGAN - Pengadilan Negeri (PN) Panyabungan kembali menggelar sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan agenda tanggapan hakim atas terpidana kasus penggelapan mahar politik pilkada Madina Tahun 2010-2015 anggota DPRD Madina Ir. Ali Makmur Nasution, Kamis, di Panyabungan.

Pimpinan sidang Sugeng Harsoyo SH didampingi hakim anggota Boy Aswin SH dan Nelly Rahma Suri SH dalam sidang permohonan PK Ir. Ali Makmur Nasution dengan agenda tanggapan dari majelis hakim menyatakan, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana Ir. Ali Makmur Nasution tanggal 10 Februari 2014 ke Pengadilan Negeri Panyabungan, akan diteruskan ke Mahkamah Agung.

Biar Mahkamah Agung yang akan memutuskan nantinya.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Terpidana Ir. Ali Makmur Nasution melalui kuasa Hukumnya Erpi Juni Samudra Dalimunthe SH MH menyatakan, adanya kehilafan dan kekeliruan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara.

Di mana dalam kasus yang sama, sidang yang sama dan orang yang sama, namun putusan berbeda.

Kasus penggelapan pertama disidangkan di Pengadi-

TANJUNGBALAI - Bantuan hibah kapal untuk kelompok nelayan di Kabupaten Asahan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumut sepertinya dijadikan komoditas kampanye caleg salah satu partai peserta Pemilu. Hal ini terkuak saat beberapa caleg DPRD Asahan dan DPRD Sumut itu melakukan sosialisasi dan silaturahmi politik dengan masyarakat di daerah Sei Kepayang dalam beberapa kesempatan.

Bantuan yang setiap tahun digulirkan itu diklaim seolah-olah murni perjuangan Fraksi PPP DPRD Sumut. Padahal dengan jumlah anggota dewan yang hanya tujuh dari 100 anggota DPRD Sumut mustahil bisa murni menggolkan usulan anggaran tanpa dukungan fraksi lainnya.

Wacana yang terkesan pembohongan publik ini menjadi isu utama yang digaungkan untuk meraih simpati masyarakat agar mendukung partai tersebut dalam Pemilu Legislatif 9 April.

Beberapa caleg yang kerap mengangkat hal tersebut dalam upayanya meraih suara adalah caleg DPRD Sumut Drs.B dan caleg DPRD Asahan A,SH. Dalam beberapa kali kegiatan kampanye berkedok silaturahmi dari pantauan awak koran ini, cerita disuguhkan kepada masyarakat yang hadir tidak beranjak dari tema betapa patriotiknya partai tersebut memperjuangkan kesejahteraan nelayan.

Dalam penelusuran di lapangan, bantuan sejenis yang telah

lan Negeri Panyabungan, Ir. Ali Makmur Nasution yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris Partai Hanura Madina dan Fahrizal Efendi Nasution SH yang menjabat sebagai Ketua Partai Hanura. Keduanya divonis 1 tahun 6 bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan putusan Pengadilan Negeri Panyabungan nomor : 260/Pid.B/201/PN. MDL tanggal 10 November 2011.

Kemudian keduanya banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan atas ajuan banding tersebut majelis hakim memutuskan putusan bebas atas keduanya dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 284/PID/2012/PT.MDN tanggal 17 juli 2012, sehingga akibat dari putusan bebas Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Kejaksaan Negeri Panyabungan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun saat ini, putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung, Fahrizal Effendi Nasution yang saat itu menjabat sebagai ketua Partai Hanura Madina, kasasi Kejaksaan Negeri Panyabungan ditolak Mahkamah Agung. Hal tersebut diketahui dari website resmi Mahkamah Agung.

Sedangkan Ir. Ali Makmur Nasution yang saat itu menjabat sebagai sekretaris Partai

Hanura, kasasi Kejaksaan Negeri Panyabungan dikabulkan Mahkamah Agung dengan bukti keluarnya putusan Mahkamah Agung nomor 1842/K/ PID/2013 dengan Vonis 2 tahun pidana penjara tanggal 12 September 2013 yang lalu.

Berdasar perbedaan keputusan Mahkamah Agung tersebut, Ir. Ali Makmur Nasution melalui kuasa hukum mengajukan PK. Sebab dinilai adanya kehilafan atau kekeliruan majelis hakim Mahkamah Agung dalam menilai perkara ini.

Menurut pendapat kuasa hukum, secara yuridis putusan ini harus sama dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan yaitu putusan bebas, seperti yang terjadi pada Fahrizal Effendi Nasution teman satu kasusnya.

Sebelumnya, sidang permohonan PK yang digelar tanggal 27 Februari 2014 lalu, JPU Kejaksaan Negeri Panyabungan, Aditya SH dan Sahril SH dalam tanggapan mereka telah menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus penggelapan mahar politik Ir. Ali Makmur Nasution dengan alasan bahwa permohonan PK yang diajukan tidak didasari dengan penemuan data baru (novum-red) seperti yang tertuang dalam pasal 263 KUHP. (TH)

digulirkan ditahun-tahun sebelumnya, sepertinya banyak tidak tepat sasaran dan diduga sarat permainan kotor seperti adanya kelompok nelayan fiktif menerima bantuan kapal tersebut. Dan jika ada kelompok nelayan ingin proposal permohonannya disetujui kerap dimintai “uang pelicin” hingga jutaan rupiah.

Junaidi, seorang warga Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat bercerita ada pengusaha setempat berani “membayar” fotocopy KTP warga yang berprofesi sebagai nelayan dan membentuk kelompok nelayan fiktif mendapat bantuan tersebut tahun lalu. Setelah dapat, kapal bantuan itu malah dijadikan pengangkut BBM bersubsidi yang diduga akan diselewengkan alokasinya. ”Saya dengar juga bantuan kapal dari provinsi dijadikan komoditas kampanye, dimana bagi yang ingin mendapat bantuan kapal itu harus mendaftar menjadi anggota parpol dimaksud dan diminta agar memenangkan caleg-caleg partai tersebut,” ujarnya.

"Kami minta Diskanla Provinsi Sumut agar memverifikasi kembali proposal-proposal permohonan bantuan kapal yang masuk untuk tahun ini. Dimana menurut informasi saya peroleh jumlahnya hingga 81 proposal dari tiga kecamatan didaerah Sei Kepayang ini,” kata Junaidi yang aktif sebagai penggiat sosial kontrol dan pengurus sebuah LSM itu. (HER)

Bupati Nias Buka Forum Penanggulangan Kemiskinan NIAS - Kegiatan Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli, MM dalam acara forum SKPD Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nias, Senin kemarin. Hadir pada acara tersebut pimpinan DPRD Nias, Wabup, Sekda Nias, para staf ahli bupati Nias, para asisten sekretaris daerah lingkup Pemkab Nias, Kepala BPMD/K Kabupaten Nias selaku penanggungjawab pelaksanaan forum SKPD bidang penanggulangan kemiskinan Kabupaten Nias tahun

2014, kepala dinas/badan/ kantor lingkup Pemkab Nias, dan undangan lainnya.

Menurut bupati Nias, proses perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang dimulai dari atas ke bawah (top down) dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional.

Salah satu tahapan dalam proses daerah adalah penyelenggaraan forum SKPD. Forum ini kata bupati cukup strategis karena mempertemukan berbagai usulan dari kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan forum SKPD adalah untuk melakukan koordinasi dan sinergitas penye-

larasan usulan antara hasilhasil musrenbang kecamatan dengan draft rencana kerja (renja) SKPD serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan disektor tertentu.

Selanjutnya, salah satu forum SKPD yang menyelaraskan usulan pembangunan yang berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan adalah forum SKPD bidang penanggulangan kemiskinan yang bertujuan melakukan koordinasi dan sinergitas usulan program/kegiatan dari SKPD terkait dan hasil musrenbang dari masing-masing kecamatan yang terkait langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan

dan pengurangan pengangguran dengan sasaran prioritas peningkatan kapasitas modal usaha melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, ketersediaan sdm sektor ekonomi basis profesional yang maju dan mandiri serta mendorong akses perekonomian masyarakat yang didukung oleh lembaga keuangan mikro perdesaan.

Bupati mengharapkan kepada para kepala SKPD terkait untuk menyampaikan pemaparan pada forum penanggulangan kemiskinan ini khususnya terkait dengan program/kegiatan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan (budget pro poor), masing-masing kepala SKPD dapat mengkonsolidasikan

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten nias diminta agar dapat menjalan peran dan tugasnya melakukan konsolidasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari masing masing SKPD terkait, mendorong terwujudnya sinergitas dan integrasi program secara menyeluruh, karena dari hasil evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama ini ditemukan beberapa SKPD melaksanakan kegiatan secara sendirisendiri tanpa koordinasi dan bersinergi dengan SKPD atau program lainnya, sehingga hasil dan manfaat yang diperoleh menjadi tidak optimal, ujar bupati. (YAGI)