Epaper kpkpos 296 edisi senin 31 maret 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

EDISI 296/ THN VI 31 MARET-6 APRIL 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

KEKERASAN DI ACEH TERUS MENINGKAT JELANG PEMILU • DI HALAMAN

Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Desak Penuntasan Kasus di Nisel Kasi Intel Kejari TBA, Hendra Busrian,SH :

Pengusutan Penyimpangan Dana BOS Habis Pileg

TANJUNGBALAI - Terkait laporan dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 3 SD Negeri Kota Tanjungbalai kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai – Asahan (Kejari TBA) tertanggal 12 Februari 2014 oleh LSM Merdeka Kota Tanjungbalai. Kasi Intel, Hendra Busrian,SH kepada Wartawan, Selasa (25/3) diruang kerjanya menyampaikan tertundanya hal ini karena kesibukan pemilu legislative (pileg) setelah itu kita akan mengambil keterangan kepa-

6

Kangkangi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

RATUSAN Aliansi masyarakat dan mahasiswa berkumpul di Pelabuhan lama melakukan demonstrasi menuju Polres Nias Selatan dan Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kamis lalu sekira jam 10 wib.

Para pengunjuk rasa menyampaikan orasinya tentang desakan penuntasan kasus yang tangani Polres Nisel antara lain, usut tuntas kasus kepemilikan KTP Ganda oleh KPUD Nisel Fansolidarman

KINERJA Bupati Nias Selatan Drs. Idealisman Dachi dinilai makin lama makin buruk, beberapa penjabat di Nisel sudah masuk penjara atas kasus dugaan korupsi dana BBI dan akan menyusul beberapa penjabat lain terkait kasus dugaan Korupsi pengadaan tanah RSUD Kab. Nisel yang telah merugikan Negara mencapai milyaran rupiah. Hal ini terjadi akibat pemerintahan Bupati Nisel yang cerdas, berani dan beribawa, katanya namun kejujuran tidak ada, buktinya penggunaan anggaran APBD selalu salah sasaran demi

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

da 64 Ka. SD Negeri lainnya, dari 67 SD Negeri yang ada di kota tersebut.

Selain itu menurut Busrian, terkait hal ini kita telah meminta keterangan Manager BOS, Azhar, S.Pd, yang mana menurutnya pengelolaan dana BOS merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah bukan Manager BOS. "Begitu juga perihal statemen Manager BOS yang menyebutkan bisa mengatur Kejaksaan sebagaimana diungkap • LANJUT KE HAL. 2

MEDAN – Bupati Nias Selatan (Nisel) Idealisman Dachi orang yang paling bertanggung jawab atas berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Nias Selatan. Sejatinya, sebagai bupati, Idealisman Dachi merupakan pejabat yang mengetahui terjadinya penyelewengan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Nisel. Hal ini harus dilakukan, mengingat penyidikan yang dilakukan Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut Dinilai berjalan lamban.

“Kami mendesak KPK agar mengambil alih kasus dugaan korupsi yang terjadi di Nias Selatan,” ujar elemen masyarakat Nisel yang berunjuk rasa di Teluk Dalam, Kamis pekan lalu, seraya menambahkan diduga kuat bupati sebagai aktor utama dugaan korupsi di kabupaten

tersebut.

Aktivis pegiat anti korupsi di Nisel mensinyalir, lambannya tim penyidik Kejatisu dan Poldasu mengusut kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan sang • LANJUT KE HAL. 2

Warga Segati Sei Langgam membuat dapur umum di Pengungsian

PT NWR Rampas Hak-Hak Masyarakat PELALAWAN - PT.Nusa Wana Raya (NWR) yang mengantongi Izin HTI di kampung Langgam Desa Segati Kecamatan langgam Kabupaten Pelalawan Riau yang kabarnya sebagai pemasok bahan baku kayu chip untuk bahan industri bubur kertas PT.RAPP Pelalawan belum lama ini telah menggegerkan daerah tersebut.

Pasalnya akibat ulah menejemen PT.WNR dengan menggunakan “tangan besi” melalui oknum aparat Kepolisian Polres Pelalawan serta oknum Brimob Polda Riau

Pengunjukrasa membentangkan spanduk mendesak penegak hukum dalam penuntasan kasus korupsi di Nisel, Kapolres Nias Selatan dan Kajari Telukdalam diwakili Kasi Intel Kejaksaan menerima para Aliansi masyarakat dan mahasiswa kabupaten Nias Selatan.

tanpa prikemanusiaan telah melakukan pengrusakan dan meluluh lantakkan tanah perkampungan serta ratusan hektar kebun sawit milik masyarakat serta tempat ibadah dan belum juga puas sejumlah warga di kriminalisasi, ujar warga Segati Desa Sei Langgam Kamis pekan lalu.

Keterangan yang berhasil di himpun KPK Pos di lokasi kejadian menyebutkan bahwa sikap arogansi perusahaan NWR begitu brutal,

SBY: “Saya Minta BPK Lakukan Audit”

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Mencari Caleg Belajar dari Masa Lalu ADA yang unik dalam pemilihan anggota legislative sekarang, dimana beberapa partai menampilkan sebuah figur untuk mencari dukungan dalam mendulang jumlah suara, alhasil dalam sebuah kampanye caleg yang seharusnya dielukan-elukan atas orasi dalam visi dan misi yang disampaikan berubah menjadi pengelukan seorang tokoh yang digadang-gadangkan oleh partainya untuk menuju kursi RI-1.

Tidak ada yang salah memang, itu adalah salah satu strategi setiap partai agar para caleg nya banyak berhasil menduduki kursi sebagai wakil rakyat. Seperti terjadi pada pemilu 5 tahun lalu dimana partai demokrat berhasil dengan klimaks sehingga • LANJUT KE HAL. 2

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kenangkenangan kepada Wapemred/Penjab harian andalas, yang juga Pimpinan Umum KPK POS, H Baharuddin, di Medan, Jumat (28/3).

MEDAN - Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, siapapun yang menjadi pemimpin (Presiden RI)yang akan datang harus kita terima dan kita dukung, demi kemajuan negera dan bangsa kita ini.

Karena negara kita terus tumbuh dan berkembang sejak dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati dan saat ini.

Diakui, masalah yang hangat saat ini adalah masalah menggunakan fasilitas negara dalam acara kampanye. "Dengan tegas saya mengatakan sampai saat ini tidak ada fasilitas maupun uang negara yang dipergunakan untuk kampanye. Bahkan saya sudah meminta BPK untuk melakukan audit tentang keuangan, supaya jelas apa ada terpakai uang negara dan fasilitas lainnya," tegasnya.

SBY menegaskan hal itu dalam • LANJUT KE HAL. 2

Ramayana Jl.Sudirman Dumai Dibangun diatas Hak Pakai 75/76 PT.CPI

Keberadaan Ramayana Dumai Dipertanyakan

DUMAI - Keberadaan Pusat Perbelanjaan Ramayana Jl.Sudirman Dumai belakangan ini heboh dibincangkan beberapa kalangan dimana pusat perbelanjaan tersebut yang berdiri sejak 2005 lalu, berada diatas tanah hak pakai PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) No.75/76 seluas 5000 meter persegi dikabarkan di klaim oleh Pemerintah Kota (Pemko) Dumai karena merupakan tanah milik Pemko Dumai.

Penelusuran KPK Pos bekerjasama dengan LSM TPTMB2T

Dumai ternyata pusat perbelanjaan Ramayana tersebut di indikasikan tidak tertib administrasi dan adanya pelanggaran hukum, disebabkan PT.CPI kabarnya belum melepaskan kawasan tersebut, hingga saat ini Pusat Perbelanjaan Ramayana itu masih dalam kawasan SHP (Sertifikat Hak Pakai) PT. CPI No.75 Thn 1976 artinya gedung Ramayana tersebut berdiri secara illegal, demikian ucap Chairuddin Sekre• LANJUT KE HAL. 2

ISKANDAR ST - SYARWANI SH IMBAU: MEDAN - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai NasDem, Iskandar, ST mengajak masyarakat Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, untuk lebih jeli memilih wakil rakyat pada 9 April mendatang. Agar masyarakat tidak memilih kucing di dalam karung, kriteria yang harus dipilih adalah caleg yang berani menolak sogokan, berani tidak korupsi dan berani melawan arus untuk membela kepentingan masyarakat.

Pilihlah Orang Jujur, Bermoral dan Berkualitas "TIGA hal ini penting untuk diingat masyarakat, pilihlah orang yang jujur, bermoral dan berkualitas untuk membela kepentingan masyarakat. Jika kriteria ini sudah dipenuhi silahkan dicoblos nama calegnya. Gunakan hak pilih anda, jangan golput karena yang akan menjadi korban adalah anak-cucu kita di masa mendatang," kata Iskandar ST didampingi H Syarwani SH (Caleg DPRD Sumut Partai NasDem) saat bersilaturahmi dan memberi pemahaman Pileg kepada warga Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, belum lama ini.

Iskandar ST menjelaskan, NasDem merupakan partai baru yang mengu-

Caleg Partai NasDem, Iskandar ST dan H Syarwani SH memberikan kata sambutan saat bersilaturahmi dan memberi pemahaman Pileg kepada warga Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas.

sung slogan "Perubahan atau Restorasi Indonesia" yang mengandung makna mendalam yaitu melakukan pemulihan dari yang tidak baik menjadi baik. "Jadi tolong dipahami, restorasi itu adalah memperbaiki yang tidak baik menjadi baik. Jika sudah baik akan kita pertahankan dan ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Partai NasDem melakukan perubahan itu dimulai dari para calegnya," ungkap Caleg Daerah Pemilihan (Dapil) Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi dan Sergai ini.

Dalam kesempatan itu Caleg nomor urut 2 ini menjelaskan keikusertaannya ke dunia politik sejatinya telah ditawari oleh partai lain pada tahun

2004. Namun saat itu belum ada satu partai pun yang sesuai visi-misi dengan dirinya. "Pada tahun lalu akhirnya saya dengan Bang Syarwani sepakat bergabung ke Partai NasDem karena partai nomor urut 1 ini memiliki gagasan-gagasan yang luar biasa," ungkap pria yang akrab disapa Bang Is ini.

Gagasan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sebut pengusaha muda ini, adalah memperjuangkan jutaan rakyat yang masih termiskin, terbodohkan dan tidak mendapatkan keadilan di • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

PILIHLAH ORANG JUJUR, KANGKANGI UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH.............................................

• DARI HALAMAN. 1 dijadikan Kantor Dinas TNI AL yang dipergunakannya sebagai Daerah, Bab VII (delapan), pasal hibahkan kepada TNI AL dan itu BERMORAL DAN BERKUALITAS.......

• DARI HALAMAN. 1 Indonesia. Untuk itu, dia bersama Syarwani langsung terjun ke dunia politik karena apa yang disampaikan Surya Paloh sesuai dengan jeritan hati nurani mereka untuk melakukan pengabdian kepada negeri ini.

"Janganlah Golput, janganlah korbankan anak-cucu kita. Jika golput berarti kita tak mempedulikan nasib mereka. Pada Pemilu 2014 ini ajaklah seluruh keluarga, masyarakat dan saudara-saudara anda untuk tidak golput, karena kita ingin pada tahun 2014 yang menang adalah Partai yang baik, orang-orang yang duduk didalamnya juga mempunyai sikap dan moral yang baik," kata Iskandar ST yang disambut tepuk tangan ratusan warga Kelurahan Timbang Deli.

Negara Indonesia saat ini, lanjut Iskandar ST, memang membutuhkan orang-orang baik yang memiliki reputasi baik sebelum maupun sesudah menjadi politikus. "Kami ini orang baik, reputasi kami bisa dilihat oleh masyarakat. Seperti Bang Syarwani seorang pengacara senior yang memiliki salah satu reputasi menyelesaikan pembayaran asuransi korban pesawat Mandala yang jatuh. Beliau lah yang memperjuangkan dan menyelesaikannya," ucap Iskandar, ST. Untuk reputasi yang dimiliki dirinya, Iskandar ST menyebutkan, ia merupakan seorang

pengusaha yang memiliki usaha kecil menengah. Salah satunya pengelola abang becak bermotor MKS di bawah naungan sebuah Koperasi yang memiliki anggota 5000 pengemudi becak di Kota Medan.

"Saya juga penerima Satya Lencana dari Presiden RI pada tahun 2007 di bidang sosial. Jadi kalu di bidang sosial saya dan Bang Syawani sudah berbuat dan merasa tidak cukup. Kami ingin berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Caleg DPRD Sumut, Dapil 1 nomor urut 4 juga dari Partai NasDem, H Syarwani SH menyatakan, ia telah menekuni dunia hukum selama 25 tahun. Keikutsertaan dirinya sebagai caleg karena selama ini dirinya tak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya yang hanya bisa duduk sebagai penonton.

"Kami menjadi Caleg untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD agar masyarakat bisa menikmati hasil dari APBN yang notabene memang harus dipakai untuk kepentingan masyarakat luas," sebutnya.

Kegiatan silahturami dan sosialisasi ini juga dihadiri Ketua Relawan sekaligus Ketua Panitia, Ida dan sejumlah pengurus dan anggota Gerakan Muda Pendukung Iskandar ST - Syawarni SH (GEMPIS) Kecamatan Medan Amplas.(AND)

PENGUSUTAN PENYIMPANGAN DANA BOS HABIS PILEG ...................

• DARI HALAMAN. 1 media cetak, Azhar, S.PD mengakui tidak ada mengucapkannya,” ujar Busrian.

Ketika permasalahannya kini ditangani Seksi Intel Kejari TBA muncul upaya penghimpunan dana dari kalangan kepala SD Negeri di Kota Tanjungbalai untuk menghentikan proses penyelidikan di Kejaksaan. Gerakan ini muncul diduga atas intruksi lisan Manager BOS A SPd melalui K3S dengan harapan agar upaya tindaklanjut pengusutan dihentikan.

Hal ini memungkinkan karena sebelumnya terkait pemberitaan di media cetak, Manager BOS, A,S.Pd pernah mengatakan kepada Ketua LSM Merdeka di Jalan Pahlawan, kita tidak takut diperika Kejaksaan, kita biasa atur Kejaksaan.

Hal ini dikemukakan, Nursyahruddin,SE Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai kepada Wartawan, Kamis (20/3) di Jalan Julius Usman menyahuti lambannya proses pengumpulan

bahan, keterangan (Pulbaket) yang dilakukan Seksi Intel Kejari TBA. Namun kita akan kawal terus permasalahan ini tegas Nursyahruddin kepada wartawan, "Apalagi Kejari TBA belum pernah berhasil menangani dugaan korupsi permasalahan pendidikan sebagaimana daerah lainnya, mulai dari DAK, BOS serta Belanja Langsung (BL) yang nilai dan jumlah kegiatannya cukup besar dan tidak mungkin tidak terjadi korupsi."

Sebagai bukti terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013 kita telah laporkan kembali menyusul surat kami terdahulu melalui surat bernomor 143/LSMMERDEKA/TB/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014,“ terang Nursyahruddin.

Modus penyimpangan disinyalir berupa rekayasa kegiatan fiktif, dimana dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) triwulan dicantumkan namun realisasinya tidak ada. Mark up pengadaan baik yang melalui pesanan maupun ATK. (HER)

SBY: “SAYA MINTA BPK LAKUKAN AUDIT”....................................................

• DARI HALAMAN. 1 acara silaturahmi 30 menit dengan pimpinan redaksi media lokal, TVRI Medan dan RRI, Jumat (28/ 3) siang di hotel JW Marriot Medan.

Selain masalah fasilitas, yang juga sangat ramai saat ini adalah hujat menghujat antara partai dengan partai. "Tapi itulah dinamika dalam demokrasi," ujarnya.

Tapi kita tetap bersyukur karena situasi keamanan tetap dalam

keadaan aman dan terkendali, sesuai dengan laporan Kapolri, Kamis (27/3) malam. "Mudahmudahan situasi sedemikian itu dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan, terutama pada tanggal 9 April nanti saat pemilihan Presiden," tegas SBY. Mengakhiri acara silaturahmi, SBY memberikan kenang- kenangan kepada Pemimpin Redaksi berupa buku yang berjudul "Selalu Ada Pilihan" yang ditulis oleh SBY sendiri.(HB)

MENCARI CALEG BELAJAR DARI MASA LALU.............................................

• DARI HALAMAN. 1 mendapat jumlah kursi untuk calegnya dengan jumlah kursi yang signifikan, karena sosok seorang SBY dan bukan siapa sosok caleg yang diajukan dari partai tersebut dengan visi dan misinya. Ketika beberapa dari mereka ditangkap karena korupsi partaipun buang badan dengan menyebutkan itu adalah perbuatan oknum.

Diharapkan masyarakat bisa belajar dari sebelumnya, dalam pemilihan legislative tidak dibutuhkan seorang figur menuju RI-1 tetapi figur yang bisa menyampaikan keinginan masyarakat dan bukan memimpin masyarakat, sehingga sekali lagi dalam pemilihan legislative, yang dicari bukanlah sosok untuk

menjadi pemimpin Negara namun mencari wakil yang mampu membawa aspirasi masyarakat untuk sejahtera.

Gimana mau membawa masyarakat sejahtera jika calegnya saja sebelum duduk mempunyai track record buruk bahkan untuk mensejahterakan keluarganya saja dalam skala kecil sebelum duduk tidak mampu dilakukannya, alhasil hanya mencari peluang untuk dapat menghabiskan uang Negara demi kepentingan pribadi dan golongannya saja.

Perlu ditegaskan saat ini kita butuh pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mau mengerti akan keinginan rakyat bukan pemimpin dan wakil rakyat buatan yang lahir dari pencitraan. Belajarlah dari masa lalu.

Tercecer 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Revo Fit BK 5711 ACE a/n PT Cakra Intan Jaya, Jalan Krakatau Komp. Krakatau Multi Center (KMC) No B-9 Medan. Bagi yang menemukan tidak akan dituntut dan akan diberi hadiah sepantasnya.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kepentingan pribadi atau kroni Bupati, ujar Tokoh Masyarakat Nisel Sarozato Maduwu.

Ironisnya lagi hanya demi siasat Bupati Nisel untuk menyelamatkan proyek saudara kandungnya yakni Kantor DPRD Nisel dipaksakan pinjam pakai kepada pemerintahan Kab. Nisel sebagai Kantor Bupati Baru dan akhirnya gedung baru yang dulunya akan dijadikan kantor DPRD Nisel tinggal kenangan.

Anehnya gedung kantor Bupati yang megah dan kokoh dihibahkan pula kepada TNI Angkatan Laut, bahkan sekretariat Bupati serta seluruh unit kantor SKPD sekitarnya dipindahkan dan mulai berkantor perdana, Senin (17/03).

Kantor Bupati Nisel yang selama ini ditempati di jalan Baloho akan

dan sementara waktu yang baru dipindahkan hanya kantor Bupati seluruhnya dikosongkan kecuali Wakil Bupati Hukuasa Ndruru masih bertahan berkantor diruang kerjanya sampai saat ini, tandas Maduwu.

Ketika sejumlah wartawan datang dikomplek perkantoran Bupati Nisel jelas terlihat tidak ada lagi pegawai, kecuali diruangan kantor Wakil Bupati Nisel dimana terlihat beliau bersama 3 orang PNS dan 1 honorer yang masih setia mendampinginya. Hasil konfirmasi dengan Wabup mengatakan "Terkait penghibahan Kantor Bupati oleh Bupati kepada TNI AL merupakan suatu tindakan melawan hukum, Bupati atas kebijakannya sengaja menghambur-ham burkan uang rakyat hanya demi kepentingannya, pasalnya gedung

kantor Bupati jelas-jelas itu kan proyek saudara kandungnya yakni Caleg dapil 1 Kabupaten Nias Selatan dari salah satu Partai, dulunya rencananya untuk kantor DPRD Kab. Nisel sehingga Ianya memainkan suatu siasat untuk menyelamatkan proyek tersebut, ujarnya diruang kerjanya, Rabu (25/04).

Ironisnya lagi menurut Wabup bahwa sekalipun gedung kantor Bupati ini sudah dihibahkan kepada TNI AL, Ianya tetap berkantor dan mempertahankan ruang kerjanya, "Sebab saya juga merupakan pejabat aparatur pemerintahan di NKRI di wilayah Kab. Nisel, jelas mau tak mau saya harus mempertahankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Wabup menjelaskan lagi bahwa perlu dipahami UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi

178 ayat 1 menyebutkan “ Barang milik daerah untuk dipergunakan melayani kepentingan umum, tidak bisa dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan agunan atau digadaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan." ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Sementara itu pengamat Hukum dan Sosial Kabupaten Nias Selatan Aliwardana Zebua, angkat bicara bahwa Bupati Nisel terindikasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang pada jabatannya hanya demi kepentingan pribadi, pasalnya apa kebijakkan kantor Bupati Nisel dihibahkan kepada TNI AL itu wajar atau tidak, jalas tidak sebab gedung unit perkantoran pemerintahan di Kab. Nias Selatan masihkurang, boro-boro yang sudah ada seenaknya meng-

bukan kebutuhan mendesak.

LSM menilai bahwa Bupati Nisel Drs. Idealisman Dachi bukan makin bijak dan cerdik tapi justru sekarang semakin memprihatinkan, bayangkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dikangkanginya, ujar tokoh Masyarakat yang terkenal vocal di Kabupaten Nias Selatan.

Harapan masyarakat Nias Selatan kepada Mendagri RI dan Gubernur Sumut agar mengevaluasi kebijakkan Bupati Nisel atas penghibahan kantor Bupati Kab. Nisel sehingga dengan tidak sesuka hatinya melakukan kebijakan di pemerintahan Kab. Nisel demi kepentingan masyarakat umum dan jika hal ini juga tidak ditanggapi oleh pimpinan Kemendagri RI maka pemerintahan di Kab. Nisel akan makin hancur dan rusak.(TIM)

KEBERADAAN RAMAYANA DUMAI DIPERTANYAKAN......................................................................

• DARI HALAMAN. 1 taris Umum TPTMB2T Dumai.

Menurut Chairuddin berdirinya pusat perbelanjaan Ramayana tersebut di duga adanya kongkalikong antara managemen Ramayana dengan oknum pejabat Pemko Dumai, karena dasar hukum keberadaan pusat perbelanjaan Ramayana tersebut belum diketahui

dengan jelas, tambahnya.

Keterangan dan data yang di himpun KPK Pos menyebutkan berdirinya pusat perbelanjaan Ramayana tersebut terkait kontrak kerjasama antara Pemko Dumai dengan pihak managemen Ramayana dengan masa kontrak selama 25 tahun, disebut-sebut setelah masa kontrak tersebut selesai Gedung Pusat perbelanjaan Rama-

yana yang di gembar-gemborkan oknum pejabat Pemko Dumai adalah milik Pemko Dumai itu. Pada tahun 2030 akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemko Dumai.

Pantauan dilapangan, persis disamping pusat perbelanjaan Ramayana tanah bekas terminal Bus antar kota, dan terminal Oplet kota Dumai yang luasnya diperkirakan 3000 meter persegi, oleh

Ramayana dijadikan lapangan parkir. Lapangan parkir tersebut di bangun pertengahan 2013.

Sementara itu lapangan parkir Ramayana tersebut juga termasuk dalam HP 75/1976 PT.CPI. Namun lagi-lagi Oleh Pemko Dumai tanah negara tersebut dikomersilkan dengan cara kontrak atau sewa kepada pihak Ramayana, sebab lapangan parkir Ramayana tersebut

tidak termasuk dalam kontrak sewa menyewa gedung pusat perbelanjaan Ramayana tahun 2005 lalu.

Tidak itu saja kontribusi retribusi parkir pusat perbelanjaan tersebut kabarnya hingga saat ini juga belum jelas. luas lahan HP No. 75/76 PT.CPI yang dikomersilkan Pemko Dumai kepada Ramayana berkisar 8000 meter persegi sebut sumber.(PUR)

ALIANSI MASYARAKAT DAN MAHASISWA DESAK PENUNTASAN KASUS DI NISEL...............

• DARI HALAMAN. 1 Dachi, mendesak tetapkan Fansolidarman Dachi sebagai tersangka serta adili dan penjarakan. Usut tuntas kasus pelecehan seksual terhadap anak yang telah dilaporkan seperti kasus di Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Lahusa, kasus dugaan Ijazah illegal an. Irian Dakhi, kasus dugaan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD, proses hukum manipulasi Honorer Siluman yang telah lulus seleksi CPNS TA. 2013, segera tutup Kampus USBM di Telukdalam yang beroperasi secara Illegal di kabupaten Nias Selatan.

Kapolres Nias Selatan AKBP CN. Nababan,SIK,MH yang

langsung menerima pengunjuk rasa didepan pagar Mapolres Nias Selatan mengatakan bahwa Kasus yang ditangani Polres Nias Selatan dalam proses dan kasus pelecehan anak di Kecamatan Lahusa telah ditetapkan jadi tersangka.

Polres Nias Selatan dalam penanganan kasus butuh proses dalam melengkapi data dan Polres Nisel tidak memihak pemerintah tapi netral dan proposional dalam setiap penanganan kasus tanpa melihat dari status mana saja karena semuanya sama di mata hukum, ungkap Kapolres Sesudah menyampaikan pernyataan sikap para pendemo melanjutkan perjalanan menuju Kantor Kajari Telukdalam serta

menyampaikan pernyataan sikap yakni mendesak Kejari Telukdalam agar segera menuntaskan kasus yang ditangani seperti kasus Korupsi, Kasus BUMD, Kasus USBM dan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Nias Selatan dan keluarganya serta kroni kroninya agar segera dituntaskan.

Koordinator Umum Fordem Nisel Suhertyanus Dakhi mengatakan, meski kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan pemberantasan korupsi mencapai titik terendah, akan tetapi Kejaksaan Negeri Teluk Dalam telah menunjukan adanya suatu harapan bahwa di negeri ini masih ada oknum dan lembaga penegak hukum yang mengedepankan hati nurani dan

mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Kajari Teluk Dalam yang telah berhasil memenjarakan beberapa koruptor.

Keberhasilan ini sangatlah patut diapresiasi dan didukung oleh masyarakat Nias Selatan, jangan takut dan terus bekerja tanpa pandang bulu untuk menuntaskan kasus kasus lain yang lebih besar.

Aliansi Masyarakat dan mahasiswa kabupaten Nias Selatan selain menyampaikan pernyataan sikap dan dukungan kepada Kejari Teluk Dalam juga mendukung kejari Teluk Dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana program pendidikan gratis USBM, menuntaskan kasus dugaan korupsi pada pengadaan

lahan pembangunan water patrk oleh BUMD, menyeret Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi serta kroni kroninya di balik jeruji besi, memproses kasus korupsi yang terjadi disetiap SKPD selingkungan pemerintahan Kabupten Nias Selatan.

Kajari Nias Selatan yang diwakili Kasi Intel Afrizal Chair SH didampangi Kasiriksa Naupal SH menjelaskan berterima kasih dan sangat mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa yakinlah Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tetap komit dan bekerja siap menyeret siapapun yang terindikasi melakukan korupsi tanpa pandang bulu siapapun orangnya sama didepan hukum.

(DUHA)

BUPATI IDEALISMAN DIDUGA AKTOR UTAMA..................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bupati, karena ‘ada permainan’ antara bupati dengan oknumoknum di dua instansi penegak hukum itu.

“Sebagai pejabat yang paling bertanggungjawab, bupati hanya sebatas sebagai saksi,” tegas Zega, disela-sela aksi demo di Teluk Dalam.

Dalam hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2012, ditemukan berbagai bentuk dugaan korupsi yang terjadi di Nisel.

Hasil pemeriksaan BPK RI setidaknya ada enam kasus yang melilit pemerintahan kabupaten yang dipimpin Idealisman Dachi, di tahun 2012 lalu. Pertama adalah, pengadaan tanah pembangunan RSUD sebesar Rp7.587.386.500.

Pengadaan tanah RSUD ini, menurut hasil pemeriksaan BPK tidak sesuai ketentuan.

Kedua, pengadaan tanah pembangunan BBI (balai benih induk) sebesar Rp11.334.376.500, juga tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000 pada PT BNC tidak dikelola dengan baik dan terdapat indikasi kerugian

daerah sebesar Rp9.491.784.000.

Keempat, kelebihan pembayaran pengadaan barang pada tiga SKPD sebesar Rp39.943.686.

Kelima, kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada empat SKPD sebesar Rp3.526.579.550. Dan keenam, pelaksanaan pekerjaan pada dua SKPD tidak diselesaikan dan dan tidak disertai pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 502.556.750.

Hasil pemeriksaan BPK RI No.106.C/LHP/XVIII.MDN/07/ 2013 tertanggal 4 Juli 2013 itu dengan jelas disebutkan bentukbentuk penyelewengan yang dilakukan aparat pemerintahan di Nisel, yang dalam hal ini sebagi penanggung jawabnya Idealisman Dachi.

Wakil Penangung Jawab Pemeriksaan, Ayub Amali SE MM Ak, BPK RI merinci, pembebasan tanah untuk areal RSUD Nisel terjadi menggelembungan anggaran. Harga tanah di lokasi objek jual adalah antara Rp14.00 per M2 sampai Rp138.221 per M2. Namun oleh Pemkab Nisel ganti rugi tanah untuk pertapakan RSUD di Hoe Desa Hiligeho, Kecamatan Teluk Dalam sebesar Rp250.000 per M2.

Sebagai pemilik tanah Firman Adil Dachi (FAD) yang diketahui

adalah adik kandung bupati Idealisman Dachi, menerima ganti rugi sebesar Rp7.587.386.500. Ganti rugi ini terdiri, untuk tanah Rp 7.500.000.000 dan untuk tanaman tumbuh Rp87.386.500. Kuat dugaan tanah pertapakan untuk RSUD itu sesungguhnya adalah milik Idealisman Dachi.

Dalam pengadaan pertapakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terindikasi kerugian Negara Rp7,5 Miliar. Sedang kasus pengadaan tanah Balai Benih Induk (BBI) terindikasi kerugian Negara sebesar Rp9,9 Miliar. Belum lagi dugaan korupsi lainnya, yang akan diungkap dalam penerbitan berikutnya. Dalam kasus dugaan korupsi di Nisel ini, Polres Nisel telah memeriksa 32 orang saksi.

Wakil Bupati Nisel, Hukuasa yang pernah diperiksa di Mapoldasu mengatakan, para tersangka yang juga PNS, dalam kasus ini semuanya adalah korban. Dan yang paling bertanggungjawab adalah Bupati Nias Selatan.

Hukuasa menambahkan, tanah yang dibeli oleh Pemkab Nisel untuk BBI, sebenarnya merupakan milik Bupati Idealisman Dachi.

Semestinya kalau penyidik mau mengambil keputusan, seharusnya menyelidiki lebih dalam status

tanah milik Pemkab Nisel, antara lain BBI dan RSUD, hingga pembangunan Istana Pemerintahan Kabupaten Nisel, karena tanah itu milik Idealisman Dachi.

Hasil pemeriksaan BPK RI setebal 48 halaman berikut sejumlah tabel dengan jelas mengurai bentuk-bentuk ketidak patutan laporan keuangan Pemkab Nisel 2012. Atas hasil pemeriksaan BPK RI ini, sebenarnya penyidik dengan mudah bisa mengungkap siapa sesungguhnya pelaku utama dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan.

Sebagai Saksi Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama sebelumnya membenarkan, Idealisman Dachi sudah diperiksa sebagai saksi, Rabu (5/ 3). "Dia dimintai keterangan sebagai saksi pengadaan tanah di Nisel untuk 17 tersangka. Ada 30 pertanyaan yang ditanyakan tim penyidikan terkait tupoksi jabatan bersangkutan," ujarnya.

Saat ditanya kemungkinan Idealisman akan ditetapkan sebagai tersangka, Chandra mengatakan, penyidik masih mendalami kasus itu dan mengumpulkan alat-alat bukti. "Finalnya nanti," jelasnya.

Dalam perkara ini, penyidik

telah menetapkan 17 orang pejabat di Nisel sebagai tersangka, yaitu Asa'aro Laia selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Nisel, Aminuddin Siregar selaku Kepala BPN Nisel yang menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Tongoni Tapunao selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, serta enam orang anggota Panitia Pengadaan Tanah, diantaranya Lahumezaro Zebua, Nurudodo Sarumaha, Warisan Ndruru, Monasduk Duha, Meniati Dachi, Fohalowo.

Kemudian, Ahlan Waw selaku PPAT Kecamatan Fanayama, Siado Zai selaku Ketua Tim Penaksir Harga, Sugianto selaku Sekertaris Penaksir Harga, serta tiga orang anggota tim Penaksir Harga diantaranya Ikhtiar Dhuha, Yockie AK Dhuha dan Abdril Samosir. Selain itu terdapat dua orang pihak swasta yang ikut jadi tersangka, yaitu Firman Adil Dachi, yang merupakan adik Bupati Idealisman Dachi, dan Sushi Marlina Dhuha.

Dugaan korupsi ini terjadi karena para tersangka diduga telah menggelembungkanhargadalampengadaan 2 persil tanah seluas 60 ribu meter persegi pada 2012. Lahan itu diperuntukkan bagi pembangunan RSUD Lukas Hilisimaetano di Teluk Dalam Nias Selatan. (TIM)

PT NWR RAMPAS HAK-HAK MASYARAKAT...........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 karena mereka merasa terbekingi oleh oknum aparat kepolisian sehingga aksi brutal tersebut tanpa perlawanan.

WNR dengan menggunakan alat berat bolduser dan excapator serta pengawalan ketat oleh oknum aparat kepolisian mengeksekusi pemukiman warga termasuk SD Negeri 4 Sei Langgan rata dengan tanah, hanya karena dituding bahwa warga yang bermukim di desa Segati tersebut disebutsebut berada dalam kawasan HTI PT.NWR, sementara warga tidak pernah berperkara dengan pihak PT.NWR ujar salah seorang tokoh masyarakat Desa Segati.

Akibat aksi brutal merobohkan tanaman sawit milik masyarakat dan pemukiman masyarakat Sei Langgan itu membuat ratusan warga yang bermukim di desa tersebut kehilangan tempat tinggal

sehingga untuk sementara para petani tersebut tinggal di pengungsian.

Selain merobohkan sawit dengan menggunakan alat berat, pihak perusahaan juga menggunakan racun, meracuni pohonpohon kelapa sawit. jelas Hatta warga Sei.Langgam. Penuturan Hatta warga Sei.Langgam di amini Rachmat Gogai, dia menyaksikan betapa kejamnya sikap perusahaan terhadap warga, ini mustahil di lakukan perusahaan jika tanpa dukungan aparat kepolisian dan brimob yang bersenjata lengkap.

Jelas Rachmat.

Menurut Rachmat pada saat kejadian, jerit tangis anak - anak mereka dan para ibu-ibu tidak menyurutkan pendirian melakukan perbuatan brutal perusahaan umtuk menghancurkan desa kami.

Perusahaan sungguh sangat kejam, ujarnya lagi, disela-sela pertemuan dengan Aktifis Pencinta Lingku-

ngan dan tokoh masyarakat di Desa Segati minggu lalu.

Jasman salah seorang tokoh masyarakat Pekanbaru yang menyaksikan tayangan vidio yang di perlihatkan warga masyarakat Segati merasa terenyuh bagaimana mungkin dalam sebuah negara merdeka yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 hukum yang ditegakkan dengan cara yang tidak beradap dan membuat masyarakatnya menderita, perbuatan ini harus diusut tuntas apa yang membuat perusahaan begitu sadisnya, dan mengapa aparat kepolisian sebagai pengayom begitu berpihak pada perusahaan papar Jasman.

Pendapat senada juga di sampaikan Khairimullah Tambunan Ketua Asosiasi Independen Petani Indonesia dengan mengecam keras tindakan brutal tanpa belas kasihan sedikitpun, dia mensinyalirada maksud-maksud terselubung yang di lakukan perusahaan,

apalagi perbuatan tersebut di lakukan perusahaan pada saat menjelang Pemilu. Yang saya tangkap jika ada masyarakat yang melawan maka dengan mudah dapat dikriminalisasi dengan dalih mengacaukan Pemilu, ujar Khairimullah.

Memang kasus penghancuran ribuan hektar tanaman masyarakat di Sei.Langgam Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten pelalawan telah di laporkan Selasa 12 Februari 2014 laporan ini dianggap begitu penting mengingat prilaku dan cara-cara yang di lakukan perusahaan, telah mendorong sejumlah perwakilan dari korban mendatangi Komnas HAM RI seminggu setelah kejadian, mereka yang mengadu ke Komnas HAM Tersebut Rabu 19 Februari 2014 terdiri dari 5 korban warga Desa Sei Segati diantaranya Bujang Baru, Risma Simanjuntak, Maruap Banjarnahor, Hatta dan Muha-

nimah guru sekolah SDN 04 Sei Langgam yang diterima langsung oleh komisioner KOMNAS HAM Otto Nurabdullah secara tertutup diruang kerjanya mendengarkan penjelasan dari para korban.

Korban yang berasal dari adat melayu tersebut datang mengadukan serta memberikan laporan tentang permasalahan yang terjadi di desanya. Salah satu diantaranya adalah tentang penangkapan sejumlah warga yang dilakukan aparat keamanan di desa Segati. Kecamatan Langgam ujarnya.

Menurut Khairimullah Kelihatannya masyarakat sampai saat ini masih menahan diri untuk tidak bereaksi mengingat suasana menjelang Pemilu 9 April mendatang mesti dijaga untuk tetap kondusif, namun masyarakat tetap akan menuntut keadilan termasuk hakhak politik mereka yang telah dihilangkan oleh perusahaan tersebut katanya. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

NASIONAL

Tiba-tiba Kejagung Tangani Kasus Bus Transjakarta JAKARTA- Kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta yang sedang dipelajari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiba-tiba ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Saat ini sedang dalam penyidikan," aku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi, Jumat (28/3).

Hal ini agak mengherankan.

Pasalnya kasus ini telah diberitakan akan ditangani oleh KPK. Penanganan ini dilatari, laporan dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta berkarat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masuk ke meja KPK. Lembaga pimpinan Abraham Samad itu beberapa waktu lalu juga mengaku dalam tahap mempelajari kasus ini. Sementara selama ini tidak pernah terdengar kabar Kejagung akan menangani kasus ini.

Kasus dugaan korupsi bus Transjakarta merebak setelah sejumlah bus dan komponennya yang dibeli dari China sudah

berkarat. Inspektorat DKI Jakarta sempat turun tangan untuk menyelidik kasus ini. Merebaknya kasus dugaan korupsi ini membuat jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono digantikan oleh Muhammad Akbar.

Laporan dugaan korupsi itu berasal dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan. Dia menduga ada kecurangan dan kolusi dalam pengadaan bus Transjakarta sebanyak 656 unit, yang menimbulkan kerugian Pemprov DKI sebesar Rp53,5 miliar.?

Berdasarkan keterangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), kata dia, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan menjadi persyaratan wajib dalam pengadaan lelang.?

"Adanya SIUP akan menutup kesempatan bagi agen pemegang merek untuk mengikuti lelang secara langsung," ujar Tigor dalam siaran persnya yang diterima wartawan, di Jakarta, Selasa 18 Maret 2014.(INT)

TPPU Lebih Layak Untuk Kasus Century Ketimbang Anas JAKARTA- Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menilai kasus bailout Bank Century lebih layak dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), daripada kasus Harrier yang disangkakan kepada Anas Urbaningrum.

"Jelas-jelas ada permasalahan soal aliran dana Century yang gelap dan harus ditelusuri," kata Juru Bicara PPI Mamun Murod di Markas PPI, Duren Sawit, Jakarta, Jumat (28/3).

Mereka pun meminta keberanian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad untuk segera bisa menyelesaikan

persoalan senilai Rp6,7 triliun tersebut.

"Karena yang bersangkutan sekarang mulai ngebet berpolitik, ingin menjadi cawapres," terangnya.

Mamun menyampaikan, masyarakat Indonesia juga diharapkan mengingatkan Samad untuk menepati janjinya menuntaskan kasus Century.

"Rakyat Indonesia perlu menagih janji Abraham Samad yang katanya kalau dalam waktu satu tahun tidak berhasil menyelesaikan kasus Century akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK," tuntasnya(SINDO.COM).

Tangani Korupsi PT Telkom, Kejagung Masuk Angin JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera menuntaskan kasus dugaan korupsi di PT Telkom pada proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Rp28,5 miliar di PT Geosys. Pasalnya, Jaksa Agung (JA) Basrief Arif pernah berjanji akan memanggil paksa jika Dirut PT Telkom Arif Yahya mangkir lagi.

"Kejagung dua kali juga ancam jemput paksa, tapi ternyata bohong. Rakyat jangan dibohongi dan dibodoh-bodohi," kata Ketua Presedium Kamerad Haris Pertama, Jumat (28/3).

Dia menduga, ada uang korupsi

yang digunakan Arif untuk menyuap sejumlah pejabat di kementerian terkait. Maka itu, dia meminta Kejagung bertindak tegas.

"Kami melihat Kejagung sudah masuk angin, karena tak kunjung memanggil dan menjemput paksa Arif Yahya," ujarnya.

Modus yang digunakan Arif, lanjutnya, banyak. Dia juga mengatakan, data tersebut sudah diserahkan ke Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK). "KPK harus turun tangan memeriksa korupsi triliunan rupiah yang dilakukan oleh Arif Yahya beserta kronikroninya," katanya.(INT)

Tersangka penerima gratifikasi proyek Hambalang dan pencucian uang, Anas Urbaningrum tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (28/3). Anas menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka.

Anas Minta KPK Selidik Laporan Dana Kampanye SBY

JAKARTA- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menunjukkan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono pada Pemilu 2009. Laporan tersebut diterima Anas sekitar sepuluh bulan lalu dari seseorang.

Lebih lengkap, laporan itu berjudul “Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampenye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono serta Tim Kampanye Nasional”.

Anas mengatakan sebenarnya laporan sudah disampaikan ke KPK sejak dua tahun lalu. Saat itu, KPK masih melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi proyek pengadaan P3SON Hambalang.

“Saya tidak tahu apakah informasi atau data itu disampaikan penyelidik kepada pimpinan KPK,” kata Anas di KPK, Jum’at (28/3).

Anas meminta laporan yang disampaikannya tidak disalahartikan sebagai kampanye hitam (black campaign) terhadap Demokrat. Pasalnya, laporan itu tidak menyinggung dan tidak ada urusannya dengan Demokrat. Justru Anas mendoakan rekan-rekannya di Demokrat yang menjadi calon legislatif agar sukses menghadapi Pemilu.

Setelah mempelajari laporan akuntan yang diterimanya, Anas menyebut ada kejanggalan. Ada beberapa hal yang layak diselidiki lebih jauh oleh KPK, seperti adanya penyumbang fiktif dana kampanye SBY. “Saya tegaskan bahwa ada daftar nama penyumbang korporasi dan perseorangan yang sesungguhnya tidak menyumbang,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam laporan akuntan itu tercantum sejumlah nama penyumbang dana kampanye SBY. Namun, ada sebagian nama korporasi dan perseorangan yang sebenarnya tidak pernah menyumbang, tapi tercatat sebagai penyumbang. Anas meminta KPK selaku aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Pengacara Anas, Firman Wijaya menambahkan, uang muka pembelian mobil Toyota Harrier yang menjadi salah satu objek sangkaan penerimaan hadiah atau janji Anas bersumber dari SBY. Firman mengungkapkan, uang muka itu diberikan SBY sebagai ucapan terima kasih karena Anas telah berjuang dalam pemenangan Demokrat.

Menurut Firman, informasi mengenai uang muka tersebut mengacu dari hasil audit akuntan independen, sehingga tidak perlu diragukan kebenarannya. Pemberian uang muka pembelian mobil Harrier merupakan rangkaian peristiwa yang perlu didalami KPK. Anas menerima mobil Harrier ketika masih menjabat sebagai anggota DPR. Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui Anas menyerahkan sebuah data tertulis kepada penyidik. Anas menyampaikan data itu saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek P3SON Hambalang, sejumlah proyek lainnya, serta tindak pidana pencucian uang

(TPPU).

“AU (Anas) menyampaikan data yang menurut pengakuan AU sebagai data audit independen dana kampanye Pilpres SBY. Oleh karena data yang diakui AU sebagai data audit dana kampanye, penyidik menyarankan melaporkan ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) KPK, karena tidak terkait kasus yang disangkakan pada AU,” tuturnya.

Namun, KPK menduga mobil Harrier Anas sebagai hadiah terkait proyek P3SON Hambalang.

KPK menjadikan mobil Harrier sebagai barang bukti dalam kasus Anas. KPK juga sedang menelusuri aliran dana yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. KPK telah memeriksa sejumlah pengurus dan tim pemenangan Anas.

Bahkan, KPK sudah memeriksa mantan Bendahara Demokrat Sartono Hutomo yang juga sepupu SBY sebagai saksi. Usai pemeriksaan, Sartono Hutomo membantah mengetahui adanya pemberian uang dari SBY kepada Anas Urbaningrum untuk membeli mobil Toyota Harrier.

"Waduh, tidak tahu saya, yang tadi saya menandatangani saja berkas yang belum," kata Sartono seusai diperiksa sekitar satu jam di Gedung KPK Jakarta, Jumat.

Sartono diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka Anas Urbaningrum. Sebelumnya Sartono juga sudah diperiksa selama delapan jam pada Selasa (4/3) lalu.

Menurut Sartono, saat diperiksa, penyidik bertanya tentang pengakuan pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, yang menyatakan bahwa uang muka pembelian mobil Toyota Harrier berasal dari SBY. Hukumonline telah berupaya menghubungi salah satu pengacara SBY, Palmer Situmorang untuk meminta tanggapan atas pernyataan Anas. Namun, Palmer tidak meresponteleponmaupunpesansingkat yang dikirimkan hukumonline.

Namun juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha sudah membantah pernyataan Firman WIjaya dengan menyatakan bahwa Presiden SBY tidak pernah memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih dengan hal memberi uang.(INT/HOL)

Eks Komisi VI Ramai-ramai Minta Jatah Ke Anggoro JAKARTA- Tersangka pemilik PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo menyebut hampir keseluruhan anggota Komisi IV 20042009 meminta jatah terkait pembahasan pengajuan anggaran proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan (Dephut) tahun anggaran 2006/2007.

Penegasan itu disampaikan Anggoro lewat kuasa hukumnya, Thomson Situmeang. Dia menuturkan, pihaknya tidak terlalu mengetahui untuk keperluan

sejumlah mantan Anggota Komisi IV seperti Yusuf Erwin Faisal (Ketua), Tamsil Linrung, dan Suswono diperiksa KPK dalam beberapa waktu lalu.

Tetapi, Thomson menyampaikan sebelum anggaran SKRT disetujui di DPR berbagai pertemuan terjadi. Para anggota DPR saat itu acap kali meminta kepada Anggoro untuk bertemu.

"Pernah. Karena dimintai sama mereka (para anggota DPR Komisi IV), 'Anggoro ketemu dong, jangan begitu dong'. Jangan begitu dong

itu maksudnya karena Pak Anggoro enggak mau melayani mereka," kata Thomson saat ditemui di depan Rutan KPK, Jakarta, Jumat (28/3). Tetapi para anggota DPR terus memaksa mau bertemu Anggoro. Alasannya, mereka mengira bos besar PT Masaro itu adalah Anggoro. Ternyata bukan.

Meski demikian, karena mengingat pertemanan akhirnya Anggoro menemui mereka. Menurut Thomson, dalam pertemuan tersebut Anggoro tidak melakukan lobilobi agar anggaran yang diajukan

Dephut disetujui DPR. Anggoro saat itu pun tidak memberikan fee apapun untuk pelolosannya. Justru Anggoro menyampaikan kalau 'kalian' tidak setuju maka tidak usah disetujui anggaran tersebut. Karena memang yang mengajukan adalah mantan Menteri Kehutanan MS Kaban atas nama Dephut.

"Mereka maksa terus mau ketemu Pak Anggoro. Malah mereka terus minta bagian. Dia (Anggoro) enggak setuju. Dia enggak mau," bebernya.

Dikonfirmasi siapa saja anggota DPR Komisi IV saat itu yang meminta jatah, Thomson berusaha diplomatis. Tetapi dia membenarkan hampir semua anggota DPR Komisi IV yang meminta bagian.

Menurutnya semuanya nanti akan terungkap di persidangan.

Dimintai ketegasan apakah orangorang tersebut merupakan saksi yang diperiksa KPK akhir-akhir ini, Thomson masih belum mau menyebutkan. "Ya adalah itu. Nanti, ikuti persidangannya aja," tandasnya sambil tersenyum.(INT)

MENJELANG PEMILU 2014

Hakim Dituntut Paham Tindak Pidana Pemilu JAKARTA- Dalam pelaksanaan Pemilu 2014, salah satu yang menjadi sorotan utama adalah tindak pidana Pemilu. Menurut Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA), Widayatno Sastro Hardjono, hal itu harus menjadi perhatian pengadilan dan para hakim. Oleh karenanya, hakim yang nanti berperan memutus perkara tindak pidana Pemilu dituntut paham terhadap ketentuan Pemilu.

Widayatno menjelaskan tindak pidana Pemilu diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. “UU ini mengatur tentang tindak pidana Pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan pidana Pemilu,” katanya dalam acara Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Untuk Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 yang diselenggarakan MA dan Kemitraan di Jakarta, Kamis (27/3).

Lebih lanjut Widayatno mengatakan secara umum delik pidana dalam hukum Pemilu berbeda dengan hukum acara pidana (KUHAP). Sebab, masih terdapat potensi masalah pada penegakan hukum atas tindak pidana Pemilu yaitu berkaitan dengan adanya masa daluarsa, sifat hukuman kumulatif dan tidak adanya hukuman minimal.

Oleh karenanya, ia memandang hakim, terutama yang khusus menangani tindak pidana Pemilu sebagai ujung tombak penanganan perkara pidana Pemilu.

Widayatno menekankan para hakim harus diperkuat dengan materi terkait pidana Pemilu dan peraturan perundang-undangan terbaru.

Sehingga tidak terjadi inkonsistensi putusan perkara Pemilu seperti menangani kasus serupa, tapi putusannya berbeda. Untuk itu, MA merasa perlu memberikan informasi terkait kepada hakim khusus tindak pidana Pemilu. “MA juga telah mengeluarkan Peraturan MA No.2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu,” urainya.

Senior Advisor Kemitraan, Laode Syarif, mengatakan hakim harus punya pemahaman yang tepat terhadap tindak pidana Pemilu. Apalagi dalam UU Pemilu terdapat puluhan pasal yang memuat ketentuan pidana. Oleh karenanya, para hakim harus ekstra hati-hati dalam memberikan putuskan atas perkara pidana Pemilu. Sebab, jika salah memahami tindak pidana Pemilu dan berdampak pada putusan yang dihasilkan maka berpotensi besar menimbulkan keributan di masyarakat.

“Parpol itu punya massa yang banyak, jadi hakim harus sangat hati-hati memutus perkara pidana Pemilu,” tuturnya.

Pengamat dan Praktisi Pemilu, Ramlan Surbakti menekankan ada tujuh parameter yang perlu diperhatikan hakim dalam melihat penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas. Terwujudnya hal itu tak lepas dari peran hakim yang memutus perkara yang berkaitan dengan Pemilu.

Pertama, Ramlan melanjutkan, kesetaraan warga negara. Misalnya, apakah semua warga negara yang punya hak pilih sudah terdaftar secara akurat di daftar pemilih tetap (DPT).

Kemudian, pembagian kursi di DPR untuk setiap daerah sudah memenuhi kesetaraan keterwakilan atau belum.

UU Pemilu dinilai hanya memuat tindak pidana yang berkaitan dengan hak pilih, tapi belum menyentuh pada kesetaraan. Seperti pasal 281 UU Pemilu memberikan sanksi pidana kepada majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Kedua, untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas menurut Ramlan membutuhkan rule of law dan kepastian hukum. Apalagi sistem

Pemilu 2014 membuka peluang antar calon legislatif (caleg) yang berasal dari partai politik (parpol) dan daerah pemilihan (dapil) yang sama untuk saling berkompetisi. Guna menjaga kompetisi agar berjalan adil maka perlu diatur.

Ketiga, parameter yang perlu dilihat hakim untuk menilai penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas yaitu persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu.

Misalnya, apakah persaingan untuk memperoleh suara dari pemilih itu menggunakan kampanye yang menyalahi aturan atau tidak. Seperti ada intimidasi dan kekerasan kepada pemilih. Kemudian merusak alat peraga peserta lainnya dan melakukan politik uang.

Lalu, ada peserta Pemilu incumbent yang menggunakan fasilitas negara.

Bagi Ramlan hal itu termasuk dalam persaingan yang tidak adil. Sebab, peserta Pemilu yang bukan incumbent sangat kecil berpeluang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

Begitu pula dengan kampanye hitam, seperti menggunakan isu SARA, atau menjelek-jelekan peserta lainnya tanpa fakta.

Menurut Ramlan berbagai hal tersebut masuk dalam tindak pidana

Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. “Jika terbukti di pengadilan maka sanksinya penjara dan denda serta didiskualifikasi oleh KPU,” paparnya.

Parameter keempat, dikatakan Ramlan, penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional. Dalam UU Pemilu, ada empat ketentuan yang mengatur sanksi bagi penyelenggara Pemilu. Salah satunya pasal 319 UU Pemilu yang menjelaskan sanksi bagi anggota KPU jika tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/ kota secara nasional sebagaimana dimaksud pasal 205 ayat (2).

Kelima, partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu menurut Ramlan termasuk dalam parameter untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara adil dan berintegritas. Namun, secara umum dalam UU Pemilu, ia menilai ada kekosongan hukum terkait parameter tersebut. Misalnya, tindakan yang menghalang-halangi partisipasi Pemilu tidak dianggap sebagai pidana.

Ramlan mengatakan yang dilihat sebagai pidana Pemilu adalah partisipasi warga negara yang dinilai menyimpang. Seperti

menyebarluaskan hasil survei Pemilu pada masa tenang. Atau hasil hitung cepat diumumkan kurang dari dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah barat Indonesia dan tidak diumumkan sebagai prediksi hasil Pemilu.

Keenam, parameter tentang integritas proses pemungutan dan pengitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jika hal itu dilakukan sesuai ketentuan dalam UU Pemilu maka Pemilu yang digelar dapat disebut berintegritas. Tindak pidana Pemilu dalam parameter itu misalnya ada orang yang melakukan pemungutan suara lebih dari sekali dengan cara mengatasnamakan orang lain.

Ketujuh, proses penyelesaian sengketa Pemilu secara adil dan tepat menjadi parameter terakhir untuk melihat penyelenggaraan Pemilu yang adil serta berintegritas. Menurut Ramlan, hal ini berkaitan dengan putusan para hakim terhadap sengketa Pemilu agar adil dan tepat waktu.

Walau begitu ia yakin hal itu tidak mudah dilakukan karena ada batas waktu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Sehingga hakim dituntut memberi putusan yang adil dan tepat waktu.(HOL)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

SUMUT

Dana Penyertaan Modal Dijadikan Ajang Politik TANJUNGBALAI - Akibat pencoretan kegiatan penyelesaian pembangunan WTP III, PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, MUI bersama tokoh masyarakat menemui Wakil Walikota Tanjungbalai, Rolel Harahap diruang kerjanya, Senin pekan lalu.

Ketua MUI Kota Tanjungbalai H Maruf AM,BA didampingi sekretaris DrsH Datmi Irwan, tokoh masyaakat Ilham Khaliq,BA, Ustan Syahron Sirait, H Darwis Batubara sedangkan Wakil Walikota didampingi Asisten I Pemerintahan Drs H A Senaan dan Asisten III Administrasi Drs H Abdi Nusa.

Dalam pertemuan MUI mempertanyakan kepada Wakil Walikota perihal pencoretan kegiatan penyelesaian

pembangunan WTP III senilai Rp. 5,2 Miliar yang tertampung dalam APBD Kota Tanjungbalai TA 2014 .Sekaligus juga H.MarufAM,BA meminta agar Pemko Tanjungbalai merealisasai tambahan biaya penyelesaian pembangunan WTP III yang nantinya mampu memproduksi air bersih 80liter/detik .

Ketua MUI ini menyesalkan tindakan anggota DPRD khususnya Banggar DPRD yang mencoret anggaran untuk penyelesaian pembangunan WTP III. Dalam hal ini anggota banggar tidak perduli akan kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi masyarakat.

Melihat keperdulian MUI itu, Wakil Walikota Tanjungbalai, Rolel Harahap

sangat mendukung keinginan MUI untuk pembangunan WTP III. Dan dia tidak bisa berbuat lebih jauh karena yang mencoret adalah Banggar DPRD walaupun sudah dimasukan dalam KUA-PPAS. Usai menyampaikan keluhannya pada Wakil Walikota, Rabu (27/3), MUI mendatangi gedung DPRD dan bertemu langsung dengan Ketua DPRD H Romay Noor,SE, Wakil Ketua DPRD Surya Darma AR dan anggota DPRD lainnya yaitu Zainuddin,SE dan Hj Artati. Dalam pertemuan itu sempat terjadi pertengakaran antara MUI dan wakil rakyat itu yang merasa tidak senang dikritik karena dinilai kebijakan yang diambil anggota banggar sarat

dengan politik.

Karena dituding salah dalam mengambil kebijakan ditambah lagi adanya tudingan politik dalam pencoretan penyelesaian pembangunan WTP dari APBD TA.2014, Ketua DPRD H Romay Noor,SE bertengkar dengan Ilham Khaliq,BA. Ketua DPRD ini menuduh Ilham Khalik sengaja membuat masalah agar masyarakat tidak memilihnya dalam pencalegkan tahun ini sebagai caleg DPRDSU.Namun tuduhan Ketua DPRD itu dibantah Ilham Khalik dan akhirnya pertemuan itu diakhiri tanpa keputusan.

Alasan DPRD Tanjungbalai mencoret penyelesaian pembangunan WTP

III tidak masuk akal. Banggar DPRD mengatakan, sebelumnya telah dikucurkan dana sebesar Rp800 juta kemudian dikucurkan lagi sebesar Rp5 milyar dan belum digunakan. Inilah alasan Banggar mencoretnya dari APBD. Mengapa sampai sekarang dana yang dikucurkan itu belum digunakan?

Inilah yang menjadi pertanyaan.

Menurut sumber, kucuran dana sebesar Rp800 juta dan Rp5 milyar itu baru dapat dipergunakan setelah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan akan terealisasi pada tahun 2014. Ada dugaan dana penyertaan modal PDAM Tirta Kualo yang dicoret dari APBD dialihkan ke Dinas PU dan Dinas Pendidikan.(HER)

Dana BOK Untuk 8 Puskesmas Di T Balai Diduga Menyimpang TANJUNGBALAI- Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 8 puskesmas Kota Tanjungbalai tidak transparan.Dana BOK yang bersumber dari dana APBN Kementrian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintahn daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme tugas pembantuan.

Bahkan, pencapaian MDGs bidang kesehatan tahun 2015 di Kota Tanjungbalai diragukan.

Pencapaian kinerja yang terkemas dalam profil diduga direkayasa.Hal ini diungkapkan Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai Nursyahruddin SE,Kamis (27/3).

Nursyahruddin mengatakan, besarnya dana BOK Tahun 2013 tidak diketahui. Kucuran dana BOK Tahun 2013 dimaksudkan untuk kegiatan di Puskesmas dalam Upaya Kesehatan dan Manajemen Puskesmas dengan prioritas utamanya kegiatan yang berdaya ungkit tinggi demi mencapai indicator MDGs bidang Kesehatan Tahun 2015.

Ketika ditemui di Puskesmas Datuk Bandar di Jalan H Adelin, Kepala Puskesmas dr Hj Leny Wardani,Kamis (27/3) melalui stafnya mengaku dia hanya sebagai pengelola BOK ,untuk tahu lebih rinci langsung saja konfirmasi

ke Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Sedangkan Kabid Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai,dr Andrew Gunanto Sitorus selaku pengelola BOK ketika ditemui menjelaskan tahun 2013 untuk 8 puskesmas dana BOK yang dialirkan sebesar Rp60 juta - Rp 70 juta per puskesmas . Dia mengakui sulitnya melakukan kordinasi kendati demikian pencapaian angka kematian berhasil didata. Ketika didesak dimungkinkannya upaya rekayasa pencapaian sektor lain melalui pembuatan profil, Sitorus enggan berkomentar dan menyarankan untuk

menanyakan lagsung kepada Kabid Pelayanan Kesehatan(Yankes).

Sementara ketika dikonfirmasi, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes ) Dwi Rahmi Zaki,SKM,MPH enggan memberikan penjelasan dan menyilahkan untuk menghubungi pengelola BOK. Dari data yang diperoleh pada Dinas Kesehatan menyebutkan,minimal 60 persen dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan Prioritas yang meliputi MDGs 1, Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk, MDGs 4 menurunkan angka kematian

balita, MDGs 5 upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua, MDGs 6 a.

Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS, b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan SIDS bagi semua yang membutuhkan, c.

Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru malaria dan TBC, MDGs 7 upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak.(HER)

Kejari Telusuri Anggaran KONI Medan MEDAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan berencana menelusuri penggunaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia ((KONI) Kota Medan, karena diduga ada indikasi mencurigakan terkait penggunaan uang rakyat untuk pembinaan olahraga di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

"Kejaksaan berhak untuk turun dan melakukan pengusutan setiap anggaran yang berasal dari dana APBD termasuk anggaran pembinaan olahraga," kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan, Jufri Nasution kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurutnya jika nanti ditemukan indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian uang negara, Kejaksaan akan langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Terkait penggunaan dana APBD 2013-2014 yang dialokasikan ke KONI Kota Medan dan belakangan menjadi sorotan publik serta media massa, Jufri mengatakan segera mempelajarinya.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan tentu pihaknya akan memanggil beberapa oknum pengurus termasuk Ketua KONI Medan Edi Sibarani untuk dimintai keterangan.

Dalam hal ini, dia juga mengingatkan agar Ketua KONI Medan bersikap transparan dan berhati-hati dalam mengelola keuangan yang bersumber dari uang rakyat.

Apalagi kata dia, aparat hukum saat ini tengah gencar-gencarnya dan langsung mengusut setiap kasus dugaan korupsi termasuk di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan, serta menghukum pelakunya jika terbukti berkonspirasi dalam tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan daerah itu. "Jadi jangan mainmain dengan anggaran," ujarnya.

Sementara itu, Lembaga Ombudsman Perwakilan RI Sumatera Utara

Ketua KONI Medan Edi Sibarani (kanan), lebih memilih bungkam atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran badan publik yang dipimpinnya. Bahkan ketika wartawan hendak melakukan konfirmasi pun, Edi Sibarani terkesan sedikit emosional dan menyatakan tidak mau tau soal dugaan korupsi di tubuh induk olahraga terbesar di Kota Medan itu. juga akan mengeluarkan surat panggilan Ketua KONI Medan Edi Sibarani guna meminta keterangan secara rinci untuk memperoleh informasi sejauh mana pengalokasian APBD yang dipergunakan untuk mendanai sejumlah program pembinaan olahraga di kota ini.

"Surat panggilan akan segera kita sampaikan ke KONI Medan, kita harapkan Ketua KONI Medan Edi Sibarani kooperatif,"kata Ketua Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar.

Menurut dia kebijakan memanggil Ketua KONI Medan semata-mata

untuk mengetahui sejauh mana badan publik itu bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

Abyadi juga mengapresiasi langkah dan komitmen Kejari Medan untuk terus mengawal proses pengelolaan APBD oleh KONI Medan guna mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ataupun penyimpangan anggaran.

Informasi seputar APBD untuk KONI Medan tahun 2014 banyak dipertanyakan kalangan insan olahraga, karena terkesan tidak transparan.

Sementara sejumlah induk organisasi cabang olahraga telah diproyeksikan untuk mempersiapkan atletnya menghadapi beberapa even dalam waktu dekat, di antaranya Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumut 2014, MeiJuni.

KONI Medan pada Porwil Sumut akan menurunkan 400 atlet dan 70 official, hingga saat ini belum ada satupun cabang o l a h r a g a y a n g menggelar Pelatda karena anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut belum dikucurkan oleh KONI Medan.

Ketua KONI Medan Edi Sibarani, ketika dikonfirmasi tentang anggaran badan publik yang dipimpinnya itu menolak memberikan keterangan secara rinci dan bahkan terkesan sedikit emosional. "Saya tidak mau tahu itu," katanya singkat kepada pers.

Meski banyak pihak berharap KONI Medan agar bersikap transparan soal anggaran, namun Edi Sibarani hingga saat ini belum ada menjelaskan hal itu kepada pubik. Tidak diketahui apa alasan Edi Sibarani enggan berkomentar soal anggaran KONI Medan.(INT)

Kasus Korupsi Alkes Taput Rp 8,8 Miliar Diduga Diendapkan TARUTUNG- Sejumlah elemen masyarakat Bonapasogit Tapanuli Utara (Taput) meminta dengan tegas,agar aparat hukum mengusut tuntas berbagai dugaan kasus korupsi termasuk dugaan korupsi proyek Alkes TA 2012 Rp 8,8miliar di RSU Tarutung.

“Sudah banyak yang diperiksa menyangkut dugaan korupsi Alkes itu, termasuk para pejabat di instansi terkait. Namun, hingga sekarang belum terang benderang siapa tersangkanya ataupun tindaklanjut penanganannya,’’ ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Gamal Tampubolon kepada wartawan di Tarutung, Rabu (26/3).

Dikatakan, Kapolres Taput hendaknya jangan main-main dengan berbagai pengusutan dugaan kasus

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

korupsi yang dilakukannya. ‘’Hasilnya harus ada,sehingga masyarakat luas tidak mencurigai kinerjanya hanya gertak atau ada indikasi lain.

Kita bertanya-tanya, banyak yang diusut, kenapa tidak ada yang tersangka. Apa memang aparat Polres Taput belum profesional. Jika tidak jelas, kami minta agar Kapoldasu mengambil alih pengusutannya.

Sampai kapanpun, PKS tetap mencermati perkembangan berbagai kasus korupsi yang ditangani Polres,” ujar Gamal Tampubolon.

Gamal mengngungkapkan,ada berbagai kasus di Polres Taput yang belum tuntas sampai sekarang, antara lain kasus dugaan penggelembungan jumlah penduduk tahun 2009 lalu, termasuk kasus Alkes di RSU Tarutung Rp 8,8 miliar.

Ini semua sebagai “PR” Kapolres Taput AKBP Verdy kalele SIK,SH. MH yang nampaknya mulai mengendap. Tidak alasan,karena kondisi sekarang sedang berlangsung proses demokrasi,katanya. Dia mengatakan, bila Polres Taput tidak segera menuntaskan sejumlah kasus ini, maka kondisi ini bisa menimbulkan citra buruk serta menimbulkan asumsi yang bermacam-macam terhadap kinerja kepolisian di Taput.

Bantah Sementara Kapolres Taput melalui Ksubbag Humas Polres Taput Aiptu W. Baringbing SH yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (26/3) terkait dugaan pengendapan kasus korupsi Alkes Rp 8,8 miliar di RSU Tarutung, membantahnya. “Pengusutan dugaan kasus tersebut masih

terus dilanjutkan. Bukan diendapkan.

Tunggu sajalah proses hukumnya.

Kasusnya masih tahap penyelidikan sehingga belum bisa menuntaskan kasus,” katanya.

Dia mengungkapkan, Polres Taput sedang melakukan pengusutan dugaan korupsi Alkes (Alat Kesehatan) tahun anggaran TA 2012 yang dikelola RSU Tarutung Rp 8.839.500.000, yang sumber dananya dari APBN dengan pos anggaran tugas pembantuan Kemenkes RI. Katanya, terkait pengusutan dugaan korupsi tersebut, sudah tujuh orang diperiksa sebagai saksi.

Ketujuh orang tersebut terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguan Anggaran (KPA), ketua panitia lelang dan tiga distributor alkes. “Kita berkomit

untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Alkes tersebut tanpa ada intervesi pihak manapun, sehingga diketahui berapa kerugian yang timbul,” sebut Baringbing.

Dia mengatakan, yang sudah diperiksa terkait dugaan korupsi Alkes yakni, Ketua Panitia Lelang berinisial “RS”, KPA berisinial SH,PPK berinisial HS kemudian BS selaku pengusul proposal ke Kemenkes selanjutnya rekanan dan distributor Alkes.

Katanya lagi, pemeriksanan PPK, KPA , Rekanan dan distributor Alkes tersebut masih sebagi saksi untuk memberikan keterangan terkait laporan masyarakat tentang dugaan indikasi korupsi pada kegiatan alkes RSU Tarutung 2012. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah hampir tuntas.(INT)

Kajati Periksa Saksi PDAM Dairi MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, akan memeriksa saksi lainnya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Dairi, senilai Rp9 miliar tahun anggaran 2010.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan, Rabu (26/3) , mengatakan saksi yang akan dimintai keterangan tersebut, segera dilayangkan pemanggilan mereka, tanpa menyebutkan nama saksi.

Pemeriksaan saksi itu, menurut dia, untuk mengetahui kerugian pembangunan proyek air bersih di Kabupaten Dairi. “Hingga kini, Kejati Sumut telah memeriksa sepuluh saksi, terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan infrastruktur air bersih tersebut,” ucap Chandra.

Dia menyebutkan, kesepuluh yang telah dimintai keterangan itu, beberapa di antaranya adalah Robert Purba, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. “Saksi Robert diperiksa di sebuah ruangan Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut, Selasa, (11/2),” ujarnya.

Chandra menambahkan, dalam pemeriksaan saksi tersebut, tim penyidik Kejati Sumut menanyakan kepada Robert, mengenai penggunaan daya proyek air bersih untuk keperluan masyarakat di Kabupaten Dairi. “Pemeriksaan saksi tersebut atas dua tersangka RG, Direktur Utama PDAM Tirta Nciho Dairi, dan MS, Bendahara PDAM Tirta Nciho Dairi,” ujarnya.

Selain itu, jelas Chandra, Kejati Sumut juga memeriksa tiga orang saksi lainnya yakni, Wahidin Munthe, Direktur Umum PDAM Tirta Nciho, Jecson Sihombing, Kasi Perencanaan PDAM Tirta Nciho Dairi dan Johan, Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dairi.

Pemeriksaan ketiga saksi tersebut, untuk mengetahui penggunaan dana proyek air bersih bagi warga di daerah tersebut. Kedua tersangka tersebut diduga menyelewengkan dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) Menteri Keuangan RI tahun anggaran 2010.(ANT )

Desa Lolomoyo Tolak Dana PNPM MPD TA.2014 NISEL-Masyarakat Desa Lolomoyo, Kecamatan Lolowa'u, Kabupaten Nias Selatan menolak kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) TA.2014.Penolakan itu disampaikan pada saat pelaksanaan musyawarah desa sekaligus sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa Lolomoyo, Rabu (26/3).

Musyawarah desa dipimpin langsung oleh Kades Lolomoyo Yafeti II Halawa, didampingi Sekdes Y. Halawa, para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),tokoh masyarakat desa yang difasilitasi pihak kecamatan melalui Asisten Fasilitator Kecamatan (FK) Wau dan Pendamping Lokal (Penlok), Abiyudin Halawa.

Penolakan ini memang sangat beralasan, kata ketua TPK desa Hilimbowo Marinus Giawa.

Pasalnya, dana untuk kegiatan PNPM-MPd disemua desa di Kecamatan Lolowa’u selalu bermasalah. Mulai dari prosedur kegiatan hingga pencairan dana yang tidak sesuai. Contohnya di desa Hilimbowo Siwalawa, semua anggota TPK nya sudah mengajukan pengunduran diri secara tertulis. Selain itu, sambungnya, kegiatan PNPM-MPd didesa ini baru dimulai akan tetapi baru dua minggu berjalan sudah timbul masalah.

Dan sampai saat ini, katanya, pihak kecamatan tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu.

Contoh permasalahan lainnya, perubahan jenis kegiatan di desa Tuhegafoa, pencairan dana secara cicilan dari UPK, pengalihan lokasi desa Hilikara dan Samiri, penundaan pekerjaan di desa Bawosaloo, konstruksi Rabat Beton yang asal jadi di Sisarahili Ekholo, bahan besi tiang yang belum memenuhi standar SNI dan tulang tiang tanpa kaki gajah dan tiang besi yang disambung di desa Hilikara. Bahkan proyek PNPM-MPD di desa Lolohowa yang dimulai, Rabu (26/3) belum dimulai. Selain itu, lanjutnya, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tidak pernah diberitahukan kepada umum juga sikap malas meninjau kelokasi yang diperlihatkan pihak kecamatan. Giawa menyebutkan, dana PNPN-MPD di kecamatan Lolowa’u hanya desa Lolomoyo saja yang tidak mendapatkan bantuan dana PNPM-MPd tahun 2013.

Masyarakat Desa Lolomoyo sangat kecewa karena janjinya bantuan yang akan dikucurkan dieksklusifkan dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Atas dasar inilah, sebut Giawa, masyarakat Desa Lolomoyo menolak dana PNPM-MPd tahun 2014 agar tidak terperangkap dalam cara penerapan aturan PNPM-MPd yang tidak benar.

“Saya menolak menerima dana PNPM-MPd 2014 karena pelaku-pelaku PNPM-MPd tidak menerapkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dengan benar,” kata AzasiGiawa, anggota Badan Permusyawarat Desa (BPD).

Salah seorang tokoh masyarakat Philipus Giawa mengatakan ternyata kegiatan PNPMMPd lebih memperdayakan huruf p dari pada memberdayakan huruf b. Dan yang lebih parahnya lagi, political will dari para stakeholders masih sangat minim dalam menangani masalah.

Tampaknya nomor HP tampungan pengaduan di papan informasi PNPM-MPd itu, hanya sekedar nomor, tidak efektif dan mungkin hanya mesin saja”, kata Philipus.(YAGI)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

LIPSUS

Strategi Rumah Sakit Swasta Hadapi JKN PELAKSANAAN program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar BPJS Kesehatan diyakini akan membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling disorot adalah mekanisme pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada penyedia pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit (RS).

Untuk pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada penyedia pelayanan kesehatan tingkat lanjut yaitu RS, akan digunakan mekanisme INA-CBGs. Sejak tiga bulan beroperasinya program JKN, paket biaya yang terdapat dalam INA-CBGs sering dianggap kecil sehingga tidak menguntungkan bagi RS, terutama yang dikelola swasta. Namun, ada sebagian RS swasta yang melihat peluang program JKN sehingga mereka mampu memperoleh profit.

Beberapa RS swasta itu seperti RS Al Islam Bandung dan An Nisa Tangerang.

Sebelum menghadapi penyelenggaraan program JKN pada 1 Januari 2014, RS Al Islam Bandung melakukan persiapan selama enam bulan.

Direktur RS Al Islam Bandung, Sigit Gunarto, mengaku pada awalnya khawatir terhadap pelaksanaan program JKN. Setelah dikaji lebih lanjut, ia melihat ada peluang jika RS ikut serta dan mampu melaksanakan program tersebut. Untuk menghadapi JKN, langkah awal yang dilakukan adalah menginformasikan kepada seluruh pekerja termasuk tenaga medis di RS Al Islam Bandung bahwa ada peluang dalam program JKN. Direktur RS Al Islam Bandung Sigit Gunarto menjelaskan yang paling penting bagi RS adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan biaya dan menjaga mutu pelayanan agar sesuai dengan tarif yang dipaketkan dalam INA-CBGs. Sehingga tarif itu memberikan keuntungan bagi RS, dokter dan pasien. Untuk itu RS membentuk tim internal yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan program JKN. Selama enam bulan sebelum program JKN digelar RS melakukan simulasi pelayanan kesehatan menggunakan tarif INA-CBGs. Kemudian, tim melakukan pengendalian mutu dan biaya serta evaluasi terhadap kegiatan simulasi yang dilakukan dalam enam bulan itu secara berkala.

Selaras hal tersebut pimpinan RS yang bertipe B itu membentuk tim verifikator internal yang bertugas mengawasi diagnosis penyakit yang diberikan dokter kepada pasien. Lewat peran verifikator internal diharapkan diagnosis yang diberikan dokter efektif sesuai dengan tarif yang tertera dalam paket INA-CBGs. Tapi, tidak semuanya berjalan sempurna karena ada diagnosis penyakit tertentu yang tarifnya sangat kecil dan kurang menguntungkan bagi RS. Untungnya kerugian itu tergolong kecil karena keuntungan yang diperoleh RS dari tarif INA-CBGS lebih besar. “Jadi intinya adalah manajerial RS, semakin efisien semakin besar keuntungannya,” urainya.(HOL)

Penjatuhan Sanksi Program BPJS KISAH pilu pembuangan pasien di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung membukakan mata banyak pihak. Bukan semata karena perbuatan itu, ironisnya, dilakukan secara terencana, tetapi juga menggambarkan semakin hilangnya sisi kemanusiaan penyelenggara fasilitas kesehatan.

Saat menyampaikan laporan tahunan, Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, menyindir kasus ini sebagai potret orientasi dokter dan fasilitas kesehatan pada uang sehingga melupakan sisi kemanusiaan. Tak lupa, Bahrain meminta petinggi Kementerian Kesehatan memberikan sanksi tegas kepada dokter, perawat dan petugas rumah sakit lainnya yang terlibat. “Pembuangan pasien tak bisa dibenarkan,” tegas Bahrain.

Kecaman tak hanya datang dari Bahrain.

Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh, meminta manajemen RSUD Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dirombak agar kasus serupa tak terulang. “Pelakunya layak dihukum,” kata politisi Partai Golkar ini.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti memastikan Kementerian Kesehatan mendatangi lokasi dan melakukan tindakan tertentu setelah hasil investigasi rampung. Sementara dugaan tindak pidananya ditangani polisi. “Harus dilakukan tindakan tegas kalau benar itu pembuangan pasien,” kata Ali. Bahrain, Poempida dan Ali Gufron satu suara tentang pentingnya menegakkan hukum terhadap pelaku. Tetapi dalam skala lebih luas, kasus semacam ini menurut Poempida, menjadi ujian bagi pelaksanaan layanan jaminan sosial bidang kesehatan (BPJS Kesehatan) di masa mendatang. Apalagi kasus-kasus penelantaran atau penolakan pasien lantaran persoalan uang sudah sering terjadi. Untuk menopang operasional BPJS terutama dalam rangka penegakan hukum, pemerintah mencoba mengatur kemungkinan penerapan sanksi. Menjelang akhir tahun 2013, pemerintah menerbitkan setidaknya dua Peraturan Pemerintah (PP) khusus.

Pertama, PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Kedua, PP No. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sanksi administratif itu sebenarnya sudah disinggung sekilas dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tetapi kedua PP ini semakin memperjelas sanksi administratif baik kepada pengelola BPJS maupun kepada pengusaha pemberi kerja. Pasal 5 PP No. 86 Tahun 2013, misalnya, menjatuhkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara, orang atau penerima bantuan iuran (PBI) yang melanggar aturan.(HOL)

Salah satu hal yang diantisipasi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselengarakan lewat BPJS Kesehatan adalah mencegah turunnya manfaat yang diperoleh peserta yang selama ini mengikuti program Jaminan Kesehatan serupa. Seperti Jamkesmas, Askes, Jamkesda dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

MENURUT koordinator advokasi BPJS Watch sekaligus Presidium KAJS, Timboel Siregar, kekhawatiran penurunan manfaat itu juga terjadi di kalangan pekerja yang selama ini mendapat jaminan kesehatan yang dinilai lebih baik dari JKN. Seperti pekerja di BUMN, perusahaan sektor perbankan dan keuangan, pertambangan, perminyakan dan telekomunikasi.

Untuk mengatasi masalah itu, Timboel mengatakan bahwa UU BPJS mengamanatkan agar dibuat program bernama koordinasi manfaat atau Coordination Of Benefit (COB). Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian disempurnakan Perpres No.111 Tahun 2013. Regulasi itu mengatur lebih rinci tentang COB. Lewat COB, peserta JKN bisa mendapat asuransi tambahan yang berfungsi menanggung biaya yang tidak dicakup JKN. Misalnya, paling mentok peserta JKN hanya bisa mendapat ruang perawatan kelas I. Tapi dengan asuransi tambahan peserta yang bersangkutan bisa dirawat di ruang VIP/VVIP. “Bagi pekerja sektor formal yang penting manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh tidak turun,” kata Timboel, Rabu (26/3).

Menurut Timboel, turunnya manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh pekerja bisa memicu terjadinya perse-

lisihan hubungan industrial di tempat kerja. Apalagi jaminan kesehatan berperan penting dalam menjaga produktifitas pekerja. Untuk itu

dibutuhkan regulasi teknis tentang COB yang menghadirkan win-win bagi semua pihak. Baik itu pengusaha yang berharap agar penyelengaraan JKN

tidak rumit dan pekerja yang ingin jaminan kesehatan yang dilaksanakan saat ini lebih baik ketimbang sebelumnya.

Oleh karenanya, Timboel mengusulkan regulasi COB yang nanti diterbitkan BPJS Kesehatan harus memperhatikan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) yang selama ini digunakan perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya tergolong lebih baik dari JKN. Sehingga bisa disesuaikan dengan regulasi COB yang akan diterbitkan.

Dengan begitu diharapkan manfaat yang diterima para pekerja saat ini tidak berkurang.

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur mengatakan saat ini BPJS Kesehatan sudah melaksanakan COB dengan merangkul beberapa perusahaan asuransi swasta. Namun, secara umum, BPJS Kesehatan masih membahas rancangan perjanjian kerjasama COB antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta. Nantinya perjanjian kerjasama itu digunakan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan COB dengan seluruh asuransi swasta yang mau bersinergis dengan program JKN. “COB itu diperintahkan regulasi,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menyusun peraturan teknis COB menurut Fajri yaitu setiap perusahaan asuransi swasta punya beragam produk asuransi. Sehingga tergolong sulit untuk menerapkan satu konsep COB kepada seluruh perusahaan asuransi swasta. Ditargetkan bulan depan konsep kerjasama COB itu sudah diterbitkan.(INT/HOL)

pengawasan eksternal terhadap BPJS. Namun pengawas eksternal BPJS yang paling utama bagi Timboel adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Oleh karenanya penting untuk memperkuat DJSN. Dalam menjalankan tugas pengawasan itu, DJSN tidak membebankan pungutan (iuran) kepada BPJS. “Seharusnya pengawasan yang dilakukan OJK juga tidak harus membebani BPJS untuk membayar iuran,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan itu Timboel menyebut BPJS Watch mendesak agar PP tentang Pungutan Oleh OJK direvisi. Khususnya pasal 19 agar secara tegas menyebut BPJS tidak dikenakan pungutan oleh OJK. Lalu, Presiden SBY dituntut segera memberhentikan anggota DJSN lama dan mengangkat yang baru. Sehingga DJSN dapat menjalankan tugastugasnya secara optimal. Tapi pemilihan anggota DJSN yang baru harus profesional dan ahli di bidangnya. Bukan sekedar memilih dari unsur tripartit yang terdiri dari pemerintah, serikat pekerja dan

asosiasi pengusaha.

“Saat ini Presiden SBY terus membiarkan komposisi anggota DJSN yang tidak optimal lagi dimana beberapa anggotanya sudah ada yang meninggal atau bertugas di institusi lain,” tukas Timboel.

Sementara guru besar FKM UI, Hasbullah Thabrany, mengatakan OJK tidak relevan memungut iuran kepada BPJS. Sebab, tugas utama OJK mengawasi industri jasa keuangan yang sifatnya komersial, bukan program negara yang nirlaba seperti BPJS. Jika iuran itu tetap dikenakan oleh OJK berarti hal serupa harus berlaku terhadap lembaga negara yang karakternya sama seperti BPJS. Misalnya Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

Soal pengelolaan investasi yang dilakukan BPJS, Hasbullah menjelaskan hal itu bukan alasan bagi OJK untuk mengenakan pungutan.

Pasalnya BPJS menjalankan program yang sudah ditetapkan sesuai peraturan yang ada. Sehingga kecil kemungkinan ada resiko bagi peserta untuk “dibohongi” BPJS.(NET)

BPJS Program Negara Bukan Komersial TERBITNYA PP No.11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungkinkan lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk dipungut iuran oleh OJK. Dari bermacam lembaga yang dapat dikenakan iuran, salah satunya BPJS. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch sekaligus Presidium KAJS, Timboel Siregar, pada Pasal 1 ayat (4) PP Pungutan OJK itu mendefinisikan sektor jasa keuangan yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ketentuan itu memungkinkan bagi OJK untuk mengenakan pungutan kepada BPJS. Potensi pungutan itu menurut Timboel ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) PP No.11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang menyatakan,OJK dapat mengenakan pungutan sampai dengan nol persen.

Dalam penjelasan pasal tersebut,BPJS tercantum sebagai lembaga yang dapat dikenakan pungutan. Oleh karenanya,ia menilai

kata 'dapat' pada ketentuan itu tidak menjamin BPJS lepas dari pungutan OJK. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) pungutan itu dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu).

“Nasib BPJS membayar pungutan atau tidak ditentukan juga oleh Menkeu,” kata Timboel kepada hukumonline di Jakarta, Jumat (7/3).

Timboel mengatakan BPJS Watch sudah lama mengingatkan agar BPJS tidak membayar pungutan kepada OJK. Sebab BPJS bukan lembaga jasa keuangan. Pasal 1 UU BPJS sudah jelas menyatakan bahwa BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial (Jamsos).

“Mengingat BPJS bukan lembaga jasa keuangan dan merujuk Pasal 1 ayat (2) PP Pungutan OJK tersebut maka sudah seharusnya BPJS dikesampingkan sebagai institusi yang membayar iuran kepada OJK,” ucapnya.

Bagi Timboel pengecualian pengenaan pungutan oleh OJK kepada BPJS itu selaras Pasal 4 UU

SJSN jo Pasal 4 UU BPJS yang menyatakan BPJS menjalankan sistem Jamsos berdasarkan prinsip nirlaba. Ketentuan itu menegaskan BPJS bukan lembaga yang mencari profit seperti lembaga jasa keuangan lainnya. Sekalipun BPJS mengelola dana Jamsos, hasil pengelolaannya digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta. Apalagi,saat ini BPJS membutuhkan dana yang besar guna membangun sistem dan infrastruktur operasional.

“Khusus untuk BPJS Kesehatan yang masih mengalami banyak masalah karena terkait biaya INACBGs dan Kapitasi maka sudah seharusnya dana Jamsos dikhususkan untuk mendukung pelayanan BPJS kesehatan kepada para pesertanya, bukan malah untuk membayar iuran kepada OJK,” tegas Timboel.

Merujuk peraturan yang ada Timboel menjelaskan peran OJK hanya diatur dalam bab penjelasan dari pasal 39 ayat (3) UU BPJS. Yaitu OJK termasuk salah satu lembaga independen yang melakukan

KPK POS

6

Muspika Langsa Timur Siap Bantu MUQ LANGSA - Jajaran Muspika Langsa Timur yang terdiri dari camat, kapolsek serta danramil menyatakan siap membantu Madrasah Ulumul Quran (MUQ) demi suksesnya pendidikan bagi anak-anak yang belajar di lembaga tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan masing-masing pimpinan di tingkat Kecamatan Langsa Timur, Sabtu (22/3), saat berkunjung ke Komplek MUQ yang terletak di Desa Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa untuk melihat secara langsung kondisi terakhir MUQ. Mudir MUQ yang juga Kakan Kemenag Kota Langsa Yunus Ibrahim mengatakan, kunjungan para Muspika Kecamatan Langsa Timur ke tempatnya hari itu merupakan suatu kehormatan, karena mereka telah bersedia memenuhi undangannya untuk melihat langsung apa yang ada di MUQ

sekaligus bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar MUQ. Dalam ajang silaturahmi antara pengurus MUQ dengan Muspika Kecamatan Langsa Timur itu hadir juga para keuchik dari empat gampong di sekitar MUQ, Imum Mukim, sejumlah walimurid, dan para tokoh masyarakat. Di pihak MUQ, selain Mudir beserta jajarannya juga hadir Abu Chik Dayah Tgk Ibrahim Daud dan Ketua YDBU Amiruddin Yahya bersama pengurus yayasan lainnya.

Para Muspika Langsa Timur selain menyatakan kesiapannya untuk membantu MUQ, mereka juga menyampaikan beberapa saran kepada para guru yang mengajar di situ dan kepada pengurus MUQ. Intinya mereka berpesan agar kondisi MUQ yang akhir-akhir ini sudah semakin baik, terus dijaga dan ditingkatkan dalam segala bidang.(BSO)

PNS Muda Segera Pindah ke Aceh Timur ACEH TIMUR - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aceh Timur yang masih punya masa kerja 20 tahun ke atas dan hingga hari ini masih menetap di Kota Langsa diminta segera pindah ke Kota Idi Aceh Timur, agar kedisiplinan PNS sebagaimana diharapkan bupati dapat terwujud secara maksimal.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Timur Maimun atau sering disapa Stokhom, kepada koran ini Senin (24/3) pagi.

Menurut anggota DPRK asal Keude Geureubak Kecamatan Banda Alam itu, Kepala BKPP Aceh Timur perlu mengeluarkan surat edaran untuk mengajak PNS muda Aceh Timur pidah ke Kota Idi dan sekitarnya.

Maimun menjelaskan, jika PNS Aceh Timur masih menetap di Kota Langsa, kedisiplinan

PNS masih diragukan, meski bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur mengebu-gebu mengajak PNS untuk kedisiplinan PNS. Ia menambahkan, jika PNS muda masih menatap di Kota Langsa, sangat merugikan bagi PNS itu sendiri, terutama rugi waktu dan rugi dari materi karena harus mengeluarkan ongkos setiap harinya berangkat ke Kota Idi. “Kita sangat mengkhawatirkan, kedisiplinan PNS tidak terwujud jika PNS masih menetap di Kota Langsa. Hari ini hampir 80 persen PNS jajaran sekretaiat dan dinas masih menetap di Kota Langsa, mulai dari PNS muda, kepala dinas hingga Sekda Aceh Timur sendiri masih menetap di Kota Langsa. Kota hanya tempat persinggahan mereka saat bekerja saja,“ pungkas Maimun.(BSO)

Danyonif 111/Raider Diserahterimakan ACEH TAMIANG - Danrem 111/Lilawangsa Kolonel Inf Hipdizah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Danyonif 111/Raider dari Mayor Inf Hasandi Lubis kepada Mayor Inf Hadiyanto berlangsung di Lapangan Upacara Yonif 111/ Raider Tualang Cut, Manyak Payed, Aceh Tamiang, Jum’at (21/3).

Kolonel Inf Hipdizah dalam amanatnya yang dibacakan Kasrem 011/Lilawangsa Letkol Inf Rusdi mengatakan, rotasi

jabatan dan pergantian pimpinan dalam ruang lingkup TNI AD merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan.

Menurut Danrem, serah terima jabatan merupakan salah satu upaya dalam rangka melakukan pembinaan karier bagi perwira yang telah layak dan pantas mendapat jabatan yang lebih baik sekaligus untuk memantapkan kembali struktur organisasi TNI AD khususnya di wilayah jajaran Korem 011/ Lilawangsa.(BSO)

Mabes Polri Kirim 3 SSK Brimob ke Aceh LHOKSEUMAWE - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) akan mengirim tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 300 personil Brimob ke Aceh untuk membantu mengamankan Pemilu 2014.

“Dibantukannya tiga SSK ke Aceh dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat semua dan sebagian kekuatan cadangan yang ada di Polda dan di polres-polres,” ujar Karo Ops Polda Aceh kombes Pol Drs Anang Revandoko, saat mendampingi Wakapolda Aceh

Brigjen Pol Endang Sunjaya mengunjungi korban pengeroyokan, yakni dua Satgas Partai Nasional Aceh (PNA) di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe, Selasa kemarin.

Selain itu, Kombes Anang Revandoko menjelaskan, untuk melakukan pengamanan pemilu, Polda Aceh akan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada, mencapai 13 ribu personil, ditambah lagi satu peleton TNI untuk setiap Kodim yang siap bergerak bila dibutuhkan di bawah kendali kapolres masingmasing daerah.(ROMI)

Wakil Walikota Langsa Imbau Jangan Golput LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM mengingatkan pemilih terutama petugas Satpol PP dan WH Kota Langsa Untuk tidak golput, karena golput juga memiliki konsekuensi sama dengan pemilih lainnya. Hal tersebut ditegaskan Marzuki Hamid saat memimpin apel pagi bertempat di Sekretariat Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa yang baru, Jalan A Yani Langsa, Senin (24/3).

Menurut Marzuki, jika pemilih menganggap golput tak memiliki beban karena telah memilih pemimpin itu adalah pandangan yang salah. Karena golput juga memiliki peranan dalam memenangkan satu calon.

Jangan karena ada suara golput jadi calon yang tidak mewakili justru terpilih.

Marzuki mengingatkan, jika masyarakat menginginkan pemimpin yang sesuai kriteria mereka maka jangan sampai pemilih menjadi golput. "Kalau

nanti yang tidak dihendaki yang menang hanya karena beda tipis kan jadi menyesal sendiri," katanya.

Lanjutnya, bagi Satpol PP & WH menjadi kewajiban sebagai pengayom masyarakat untuk berperan aktif dan mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama keluarga untuk berbondong-bondong ke TPS pada tanggal 9 April nanti menggunakan hak pilihnya, agar pemimpin yang terpilih mendapat legitimasi kuat di masyarakat. Selain itu, kepada petugas Satpol PP & WH untuk terus mengutamakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. “Disiplin dalam bekerja adalah salah satu cara untuk mewujudkan tugas sebagai abdi masyarakat. Sehingga menjadi tugas kita untuk memberikan teladan itu," jelas Marzuki Hamid.(BSO)

NAD

POLITIK

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

Wakil Walikota Langsa Lantik Pengurus MPD LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM, Selasa (25/3), melantik Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa Periode 2014 – 2018 bertempat di aula setda setempat.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut unsur muspida dan muspida plus serta kepala SKPD. Marzuki Hamid dalam sambutannya menyebut, Majelis Pendidikan Daerah merupakan salah satu lembaga bergerak di bidang pendidikan yang keberadaannya memiliki peran sangat penting di

tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam mengembangkan serta memajukan dunia pendidikan daerah.

“Semangat mengembangkan dunia pendidikan harus terus dipupuk, dibarengi dengan semangat pengabdian guna mencerdaskan bangsa ini,” jelas Marzuki Hamid.

Di samping itu, selain melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengawasan dan penilaian dalam bidang pendidikan, juga memberikan pendapat, saran

maupun pertimbangan kepada Pemko Langsa berdasarkan data lapangan, agar berbagai kebutuhan dan persoalan di bidang pendidikan dapat ditanggulangi dengan tepat dan cepat.

“Majelis Pendidikan Daerah bukan lapangan pekerjaan, melainkan lapangan pengabdian. Kita butuh nasehat, masukan demi kemajuan pendidikan di masa yang akan datang,” ujar Wakil Walikota Langsa tersebut.

Wakil Walikota Juga berharap dalam MPD dapat melaksanakan

rapat minimal sebulan sekali dan minimal dalam sebulan tersebut harus memberikan masukan bagi daerah berkaitan dengan bidang pendidikan. “Sampaikan laporan secara tertulis kepada walikota dan wakil walikota agar dapat ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dasar misalnya, sayah, serta menengah dan atas, dan juga masukan-masukan lainnya,” sambung Marzuki Hamid.

Susunan pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa Periode 2014 - 2018 adalah, Ketua

Drs H Razali Yusuf MM MPd, Wakil Ketua I Tgk H Nurdin Ibrahim BA, Wakil Ketua II Drs H Djamaluddin AR. Ketua Komisi A Dra Maimunah Siregar, Sekretaris Komisi A Hj Marhamah SPdI, A Samad Hasan BA sebagai Ketua Komisi B, dan Ilyas Ali SAg sebagai sekretaris dan juga Drs H Jalaluddin Raden MM sebagai Ketua Komisi C serta H Ridwan Gapi SAg sebagai Sekretaris. Lalu Hj Zainab AR BA sebagai Ketua Komisi D dan Tgk Hamdani sebagai sekretaris.(BSO)

Kekerasan di Aceh Terus Meningkat Jelang Pemilu

BANDA ACEH – Forum Demokrasi Aceh (FDA) menilai daerah itu telah memasuki “darurat pemilu” menyusul aksi kekerasan yang terus meningkat menjelang hari pencoblosan 9 April mendatang. “Kekerasan pemilu di Aceh terus meningkat dan sudah di luar batas kewajaran. Kalau tetap dibiarkan oleh penyelenggara pemilu, hasil pemilu tidak berkualitas karena berlangsung tak demokratis, di bawah intimidasi dan teror,” kata Juru Bicara FDA Agusta Mukhtar, dalam jumpa pers di Banda Aceh, Kamis (27/3).

FDA adalah gabungan LSM dan organisasi mahasiswa terdiri dari Gerakan AntiKorupsi (Gerak) Aceh, Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), FPPN, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unmuha, BEM Hukum Unmuha, HMJ Pangan USM dan Institute Peradaban Aceh (IPA).

Menurut catatan FDA, kekerasan meningkat drastis selama masa kampanye terbuka yaitu 36 kasus. Kekerasan itu berupa penembakan, pemukulan dan penganiayaan terhadap kader partai, pengrusakan serta pembakaran kantor maupun atribut partai politik, intimidasi dan teror. “Kekerasan naik 100 persen dalam waktu dua pekan terakhir karena sejak tahapan pemilu dimulai hingga awal Maret, jumlah kekerasan tercatat 38 kasus,” kata Agusta.

Dia menyebutkan, pemilu yang seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam memilih wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas telah dinodai dengan kekerasan, sehingga membungkam hak pilih masyarakat. Dia menyatakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu tak melakukan tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.

Ditambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah polisi yang telah menangkap puluhan pelaku kekerasan, tetapi tindakan polisi masih sebatas pada pelaku lapangan.

"Polisi harus mampu mengungkap dalang dan aktor utama di balik kekerasan pemilu di Aceh," katanya.

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di Aceh Utara jelang Pemilu.

Untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan pemilu, FDA mendesak pemerintah pusat membentuk tim khusus dan mengevaluasi KIP dan Bawaslu yang terkesan tak bekerja sesuai aturan selaku penyelenggara pemilu. “Kami mendesak partai politik yang melakukan kekerasan secara masif harus diberikan sanksi tegas sehingga menjadi pembelajaran bagi semua partai politik agar tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan untuk meraup keuntungan suara dalam pemilu,” kata Agusta.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani menambahkan bukti adanya pembiaran oleh

KIP dan Bawaslu atas kekerasan karena hingga kini tak ada satu pun pernyataan lembaga penyelenggara pemilu itu agar partai politik menghentikan kekerasan di Aceh. “Jangan sampai kekerasan pemilu membuat pergesekan sosial di tengah masyarakat karena kondisi ke arah itu sudah mulai terasa,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komite Pemenangan PA Kamaruddin Abubakar mengakui, gangguan keamanan di Aceh meningkat menjelang pemilihan umum. Namun, ia meminta semua pihak untuk tidak langsung menuduh PA berada di balik aksi kekerasan

tersebut. Kamaruddin yang akrab disapa Abu Radak meminta kepolisian untuk mengusut setiap kekerasan bernuansa politik menjelang pemilu ini. “Siapa yang melanggar hukum, dia akan menghadapi hukum. Kita tidak akan beda-bedakan,” katanya. “Kita minta polisi, siapa saja yang melanggar hukum, silakan ditindak.”

Pimpinan Partai Aceh, kata Abu Radak, telah mengimbau kepada kader dan simpatisan untuk tidak melakukan tindak kekerasan. “Kita imbau jajaran kita di wilayah hingga ke tingkat gampong untuk tidak melanggar hukum,” ujarnya.(AK)

PLH Walikota Subulussalam Buka Musrenbang RKPJ 2015 SUBULUSSALAM - PLH Walikota Subulussalam H Dhamhuri SP MM membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Selasa (25/3), di Hermes Ona Hotel kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

Dhamhuri mengatakan masukan yang diberikan dalam musrenbang harus mengutamakan kepentingan rakyat juga rencana pembangunan hendaknya benarbenar mengakomodir kebutuhan masyarakat, jangan sebaliknya. "Artinya yang ditampung merupakan keinginan masyarakat," jelasnya.

Dikatakan apalagi bidang pendidikan, Subulussalam masih usia muda maka pihaknya mengharapkan agar dinas pendidikan dapat meningkatkan kualitasnya agar jangan jauh ketinggalan dari daerah yang lain.

Diakui, akibat ekonomi masyarakat yang lemah banyak anak-anak putus sekolan karena masih di bawah garis kemiskinan.

"Sesuai data statistik 6,6 persen anak-anak kita tidak tahu baca. Maka hal ini perlu

perhatian dengan serius," katanya.

Juga angka kemiskinan di wilayah Kota Subulussalam mencapai 22,7 persen dari jumlah penduduk 75 ribu pada Tahun 2013.

"Maka masalah ini kita harus menciptakan lapangan kerja agar angka kemiskinan pada Tahun 2015 menurun. Juga seperti kematian balita yang kurang gizi sebanyak 33 orang pada Tahun 2013 maka diharapkan kepada bidang kesehatan dapat mengatasi agar kematian anak balita dapat menurun secara drastis," paparnya.

Menurutnya, selama ini mereka mengutamakan bidang insfrastuktur seperti jalan dan jembatan, sehingga setiap desa wilayah Kota Subulussalam telah terbangun jalan dan jembatan dan masyarakat telah mudah mengeluarkan hasil kebun dan taninya. Maka dirinya dan walikota yang terpilih telah sepakat untuk membangun perkantoran para SKPK yang masih mengontrak karena hal itu tetap menyerap dana untuk biaya kontrak kantor.

PLH Walikota itu mengharapkan kepada masyarakat, tanggal 9 April dan 9 juni 2014 dapat melakukan satu gerak dan

satu langkah supaya dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres nantinya berjalan sukses dan damai. "Apabila kita bersatu tidak ada yang berani mengadu domba kita dan pasti pelaksanan itu sukses dan damai di mana pada Pilkada Subulussalam yang lalu masyarakat yang melakukan hak pilihnya mencapai 85 persen. Maka kita mengharapkan pemilu dan pilpres yang akan datang lebih dari itu," terangnya.

Sebelumnya, tenaga ahli Bappeda Provinsi Aceh Yanis Rinaldi SH MHum memaparkan kepada peserta musrenbang agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

"Untuk itu semua pihak agar memberikan masukan kebutuhan masyarakat, jangan sebaliknya," terangnya.

Diharapkan usulan itu benar-benar menyentuh kepada masyarakat jangan ada kepentingan sepihak agar RKPD dapat menyentuh kepada masyarakat. Musrenbang itu dihadiri DPRK, Kepala BPD Cabang Subulussalam, perwakilan Bappeda provinsi, seluruh SKPK, kabag, Camat Kepala Kampong Mukim, dan seluruh elemen masyarakat.(KARTOLIN)

PNA Janji Lanjutkan Program ACEH TIMUR - Kampanye terbuka Partai Nasional Aceh (PNA) berlangsung di Lapangan Alue Kumba, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, Rabu (26/3). Amatan awak media ini, PNA menghadirkan sejumlah caleg DPRA sebagai juru kampanye seperti Abdul Rani dan Mohd Juli Fuadi.

Acara dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Sejumlah Satgas PNA mengenakan kostum loreng berbaret orange juga tampak mengawali area kampanye. Juru Kampanye Mohd Juli Fuadi dalam orasi politiknya mengatakan, PNA akan melanjutkan programprogram yang selama ini sudah dijalankan di masa Pemerintahan Irwandi Yusuf seperti JKA, BKPG, dan beberapa program lain.

"Kita sudah bekerja dan akan melanjutkan program yang menyentuh langsung untuk rakyat," katanya disambut teriakan hidup PNA dari massa yang berhadir.

Massa mulai dari anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua tampak memadati tenda yang disediakan. Sejumlah pendukung dengan menggenggam bendera orange tak beranjak dari panggung utama meski keringat membasuh baju mereka.(BSO)

Verifikasi Terakhir CPNS K2 Disumpah ACEH TIMUR - Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Honorer Kategori-II Tahun 2013 disumpah dengan Al Qur’an di hadapan para Ulama Aceh di Masjid Agung Darussalihin Idi, Aceh Timur, Selasa (25/3).

Para Ulama Aceh yang menyaksikan sumpah para CPNS Formasi Honorer K-II antara lain, Tgk HM Ali (Abu Paya Pasi), Tgk H Bukhari Hasan (Ayah Leuge), Tgk H Kamaluddin Arbi (Abon Alue Bu), Tgk HM Nur (Abu Keuniree), Tgk H Abdullah Rasyid (Abu Kruet Lintang) dan Tgk HM Djafar (Abi Lhoknibong).

Dalam sambutannya, Asisten

Para ulama besar di Aceh Timur saksikan sumpah terhadap Honorer K II. II Setdakab Aceh Timur Mohd

Mukhtar MAP mengharapkan,

sumpah dan verifikasi terakhir data para CPNS Formasi Honorer K-II Tahun 2013 untuk mewujudkan calon abdi negara yang benar-benar bersih kelulusannya tanpa ada penipuan, termasuk penipuan data.

Asisten II menambahkan, sumpah di hadapan para ulama tersebut juga untuk melihat kejujuran para CPNS yang sudah lulus.

“Jika dalam kelulusan ini para CPNS sebelumnya memalsukan data ataupun memberikan uang kepada oknum-oknum tertentu agar luus, maka jangan coba-coba mengangkat sumpah, karena saat sumpah Al Qur’an akan

diletakkan di atas kepala saudarasaudari," katanya.

Secara terpisah, Kepala BKPP Aceh Timur Najmuddin SE MAP mengatakan, sumpah terhadap CPNS tersebut dilakukan untuk melakukan finalisasi data yang akurat dan tepat sebagaimana ketentuan CPNS Formasi Honorer K-II Tahun 2013.

“Sumpah ini juga untuk menjawab berbagai pertanyaan atas dugaan ketidakpastian data kelulusan CPNS Formasi Honorer K-II,” kata Najmuddin seraya menandaskan, jika ada CPNS yang tidak hadir maka secara otomatis CPNS tersebut gugur.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

SUMUT

Pemkab Asahan Gelar Rapat Pengamanan Pemilu 2014

KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan Pemilu Legislatif 9 April 2014, Kamis, di Aula Melati Pemkab Asahan.

Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dalam rapat menegasakan kepada seluruh kepala desa (kades), lurah serta camat agar dapat menyukseskan pesta demokrasi di daerah masingmasing serta membantu dan mendukung kerja pihak personil kemanan, baik Polri maupun TNI. Khusus kepada kades diminta untuk dapat menjaga netralisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu dan mengimbau masyarakat untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Dan menjelang pemilu para camat diminta untuk ikut berkeliling wilyah

masing-masing mengimbau masyarakat ke TPS. Menurut Bupati Asahan, momentum pesta demokrasi mememiliki tingkat kerawanan di tengahtengah masyarakat. Hal itu, karena pemilu rentan terjadi gesekan baik itu antara pasangan calon maupun antarpara pendukung. Oleh karenanya, persiapan yang matang dalam penyelenggaraan pemilu dari semua pihak, baik pemkab, polres dan petugas keamanan lainnya sangat penting.

"Sinergitas semua unsur mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kondusifitas keamanan di daerah masingmasing. Artinya mari kita terus saling berkoordinasi. Baik itu persoalan kecil bahkan persoalan besar,“ kata Bupati Asahan.

Sebelumnya Kapolres Asahan AKBP Budi Suherman berharap dengan adanya upaya persamaan

pandangan antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, maka permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu dapat diselesaikan di tingkat daerah masing-masing. “Bentuk apa pun isunya segeralah koordinasi dengan pihak kami, apalagi ada indikasi menggagalkan pemilu dan melakukan kecurangan,“ kata Kapolres Asahan.

Polres Asahan nantinya akan menempatkan sejumlah personel di setiap Desa. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengamanan, mulai dari pendistribusian logistik pemilu hingga selesai perhitungan pemilu dipantau oleh kepolisian.

“Kami siap mengamankan pemilu, apalagi kami sudah dibekali dari anggaran pemerintah. Maka itu saya minta personel yang bertugas untuk tidak membebani para kades atau lurah dalam melakukan pegamanan pemilu,“ kata Kapolres.(IN)

Tampak PPK dan PPS dari Kecamatan Bintang Bayu sedang mengemas surat-surat suara.

Kemas Surat Suara, KPUD Sergai Kerahkan PPK SEI BAMBAN - KPUD Sergai mengerahkan anggota PPK untuk mengkemas surat suara Pemilu Legislatif 9 April 2014 mendatang.

Proses pengkemasan dilakukan di gudang logistik KPU Sergai di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban. Bahkan dari pantauan KPK Pos pihak PPK juga mengerahkan beberapa ketua PPS untuk mempercepat pengemasan surat suara.

“Hingga saat ini (Senin, 24/3) baru dua dapil yang telah selesai dikemas yaitu Dapil I, Pegajahan

dan Perbaungan kemudian Dapil II Pantai Cermin dan Teluk Mengkudu,” kata Divisi Anggaran dan Logistik KPUD Sergai Edi Susilo SH saat diwawancarai di sela-sela pengkemasan surat suara. PPK Kecamatan Bintang Bayu baru mengemas surat suara Selasa dan pada hari itu juga selesai dikemas.

Edi Susilo menjelaskan, untuk pengemasan surat suara ini KPUD Sergai mengerahkan PPK di masing–masing kecamatan sebelum apada akhirnya didistribusikan mulai 5 sampai dengan 8 April

mendatang. "Kami berharap dengan adanya bantuan PPK dalam proses ini secepatnya kemas surat suara dapat segera diselesaikan seperti yang kita targetkan satu minggu. Makanya kita juga kerja on time kadang–kadang ada sampai tengah malam dan ada sampai dua hari," katanya.

"Hal ini disebabkan karena kita memburu waktu. Seandainya tidak kita kejar maka kemungkinan besar pendistribusian surat suara akan mengalami keterlambatan karena waktunya mepet,” tutup Edi.(ARM)

LSM Merdeka: Tetty Julianty Siregar ST MT Lebih Cocok di Dinas PU Di Disdik Terkesan Sebagai "Kuda Troya"

TANJUNGBALAI - Berita perihal Kabid Sarana & Sarana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai Tetty Julianty Siregar ST MT yang tidak memahami dunia pendidikan, mengakibatkan minimnya pengalokasian anggaran untuk menunjang optimalnya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, karena hanya terfokus pada kegiatan fisik, mulai mendapat tanggapan. Perangkat disdik memperbincangkannya secara sembunyi-sembunyi dan mengapresiasi pemberitaan tersebut untuk kepentingan perbaikan mutu pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Menyahuti apresiasi dari perangkat Disdik ini, Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai Nursyahruddin SE kepada Wartawan mengemukakan, Tetty Julianty ST MT lebih cocok di Dinas PU. "Apalagi magister tehnik (S2) yang diperolehnya ketika bekerja di

Dinas PU memanfaatkan fasilitas PNPM di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Sebagai seorang tehnik wajar-wajar saja kurang memahami pentingnya KBM dalam sekolah. Yang dipikirkannya sebatas bagaimana konstruksi bangunan sekolah kokoh dan tidak runtuh ketika peserta didik mengikuti KBM,“ tegas Nursyahruddin.

“Posisi Tetty Julianty Siregar ST MT sebagai Kabid Sarana & Prasarana selama ini terkesan sebagai "kuda troya" Kadisdik Drs H Hamlet MPd, sehingga komitmen profesionalismenya terhambat ketika manakala berperan sebagai 'bumper' Kadisdik,“ sambungnya.

Sebelumnya, posisi Tetty sebagai Kabid Sarana & Prasarana Disdik Kota Tanjungbalai dikritisi Adi Surya Panjaitan didamping Syaiful Choir dari DPD GeMPATA Reformasi Kota Tanjungbalai

melalui media cetak. “Sampai saat ini infokus tingkat SDN belum memadai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang ada, sehingga aplikasi E Pembelajaran yang seharusnya terwujud hingga kini masih berupa wacana," katanya.

Diakui dalam pengalokasian dana untuk fisik memungkinkan adanya fee yang dapat ditarik, sedangkan pengadaan terlalu kecil penarikan fee-nya. Terkesan dalam hal ini ada upaya memperbesar pemasukan fee, sehingga kegiatan pengadaan porsi dananya kecil.

"Upaya mengambil keuntungan dalam dunia pendidikan dengan cara memperbesar porsi kegiatan fisik di disdik ini sangatlah naïf dan sangat tidak terpuji. Janganlah mengambil keuntungan dalam proses kegiatan dunia pendidikan mengingat korbannya banyak peserta didik dan orangtua,“ tegas Panjaitan.(HER)

Wabup Sergai Syahrianto SH melantik 72 pejabat eselon III dan IV lingkungan Pemkab Sergai di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (21/3).

Wabup Sergai Lantik 72 Pejabat Eselon Helminur Iskandar Sinaga Direktur RSU Sultan Sulaiman

SEI RAMPAH - Sebanyak 72 pejabat Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dilantik Wakil Bupati Sergai Syahrianto SH beberapa waktu lalu di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, untuk menduduki jabatan eselon III dan IV. Pejabat yang dilantik 23 di antaranya setingkat eselon III dan 49 eselon IV, yang sebagian merupakan bentuk promosi serta mutasi untuk penyegaran dan pengoptimalan kinerja sesuai dengan kompetensi dan prestasi masing-masing aparatur.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, asisten dan staf ahli bupati, para pimpinan SKPD dan undangan lainnya.

Para pejabat eselon III yang dilantik tersebut di antaranya dr Helminur Iskandar Sinaga MKes menjadi Direktur Rumah Sakit

Umum Sultan Sulaiman, Radianto SP MMA menjadi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Nasaruddin Nasution menjadi Sekretaris Inspekorat dan Drs Nasrul Aziz Siregar menjadi Kabag Organisasi Setdakab Sergai.

Pejabat eselon III lainnya yang dilantik adalah Jhon Richard Arifianto SH dipromosikan menjadi Pj Kabid Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pasar, Khalirul Bariah SH menjadi Irban II Inspektorat dan Rudi Anto Siagian SSos MSi sebagai Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.

Sementara para pejabat Eselon IV yang dilantik di antaranya Fitri Oktavia yang dipromosikan menjadi Pj Kepala Puskesmas Pantai Cermin, Masniari Purba mendapat promosi menjadi Kepala UPT Badan Pemberdayaan

Perempuan, Anak dan KB Kecamatan Dolok Merawan, Ramlah Tambunan SE menjadi Pj Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Sekretariat Dinas Bina Marga, Sutarman SE MSi menjadi Pj Kasubbid Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah dan Rizki Abdullah Nasution menjadi Pj Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan.

Wakil Bupati Sergai Syahrianto SH dalam arahannya minta kepada pejabat yang dilantik agar benar-benar melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta terus mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan yang telah diamanatkan.

Jabatan yang diamanahkan hendaknya benar-benar dijalankan dengan baik dan benar serta

selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak berimplikasi pada akibat hukum yang dapat menyusahkan diri di kemudian hari. Oleh karenanya, diharapkan para pejabat tidak menyia-nyiakan apalagi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan," ungkap Syahrianto.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg) pada 9 April mendatang, Wabup Syahrianto mengharapkan peran serta seluruh jajaran PNS di lingkungan Pemkab Sergai untuk senantiasa menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, minimal di lingkungan masingmasing dengan menjalin komunikasi, kebersamaan, kekompakan dan persatuan kesatuan agar tercipta suasana kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat.(ARM)

Kepling Dipecat Karena Tak Dukung Caleg BINJAI - Setelah merebak kabar pencopotan Kepling II Kel Tanah Merah, Kec Binjai Selatan karena diduga tidak mendukung oknum caleg salah satu parpol, kali ini keterlibatan aparatur pemerintah kembali mencuat, Selasa pekan lalu. Keterangan yang dihimpun koran ini Selasa pekan lalu, keterlibatan aparatur pemerintah di jajaran Pemko Binjai terjadi di wilayah Binjai Estate. Di mana beberapa oknum di wilayah kelurahan itu disebut menjalankan misi gelap untuk mencari masa dukungan caleg dari salah satu parpol.

Politik busuk yang terkesan memaksa oknum aparatur pemerintahan itu pun akhirnya terus merebak dan disebut sampai ke anggota DPRD Binjai. Di mana

beberapa kalangan masyarakat melaporkan hal itu untuk ditindaklanjuti dewan.

Mencari tahu hal itu lebih jauh, wartawan koran ini menghubungi Ketua DPRD Kota Binjai Zainuddin Purba SH. Ketika terhubung dan disampaikan persoalan ini, Zainuddin Purba langsung membenarkannya. "Iya, kita sudah terima laporan itu dan saat ini sedang membuat surat keberatan untuk dilayangkan ke Panwaslu," ujar Zainuddin Purba yang juga caleg DPRD Binjai Dapil IV, Binjai Selatan.

Lebih jauh dikatakan Zainuddin Purba, sikap politik yang melibatkan aparatur pemerintahan tersebut sangat tidak etis dilakukan. "Aparatur pemerintah sampai dengan tingkat kepling harus independen. Dan setiap

parpol tidak harus melibatkan mereka dalam pilcaleg tahun ini," tegasnya.

"Kepling dan aparatur pemerintahan yang lain sudah memiliki tugas mereka masing-masing. Jadi jangan dipaksa terlibat dalam pilcaleg ini. Dan kami berharap serta meminta secara tegas, agar Panwaslu lebih membuka mata dan telinga, sehingga pelanggaran seperti ini dapat terpantau," pungkasnya.

Menyangkut surat keberatan itu, Zainuddin Purba juga menyatakan, kalau surat keberatan itu segera disampaikan ke Panwaslu. "Iya, siang ini juga surat itu kami antar. Untuk itu, Panwaslu harus menindaklanjutinya dengan serius dan berikan tindakan kepada oknum yang terbukti me-

lakukan pelanggaran," harapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Binjai Syainul Irwan, ketika dikonfirmasi membenarkan kalau mereka sudah menerima surat dari DPRD prihal adanya keterlibatan oknum aparatur pemerintah di wilayah Binjai Estate. "Iya, surat dari dewan sudah kami terima. Untuk menindaklanjuti hal ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak Gakumdu," ujarnya via seluler.

Syainul menambahkan, sejauh ini pihaknya belum ada mendapat temuan serupa yang dilakukan aparat pemerintahan terhadap salah satu parpol lainnya. "Laporan pun baru dari dewan ini kami terima.

Tapi kalau di luar dari pada ini, ya sekedar kampanye membawa abak kecil saja," ungkapnya. (SBR)

PAC Pemuda Pancasila Gebang Dilantik LANGKAT - Bertempat di halaman PU Link IV Kelurahan Pekan Gebang Langkat, Minggu (23/4), Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Langkat Terbit Rencana Peranginangin SE beserta pengurus MPC secara resmi melantik Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Gebang Masa Bhakti 2013 - 2016, terdiri dari Ketua J Hartono, serta pengurus dan ketua bidang dan seksi berjumlah 35 orang.

Hadir di acara pelantikan tersebut, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Langkat T Rencana PA SE beserta pengurus lainnya, ketua dan pengurus ranting PP se-Kecamatan Gebang, ketua PAC PP dari 15 kecamatan se-Kabupaten Langkat, Muspika Gebang, Ketua KNPI Gebang Dony Syahputra dan Sekretaris KNPI dan ratusan simpatisan bersama masyarakat sekitar.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Langkat dalam kata sambutannya, meminta pada semua Pemuda Pancasila dapat bersinergi bekerja sama dengan muspika membangun untuk kemajuan Kecamatan Gebang, khususnya agar lebih baik lagi serta menjaga kekondusifannya. "Pemuda Pancasila harus berada di garda depan. Jabatan ketua bukanlah hadiah, tapi amanah tugas yang harus dipertanggungjawabkan di akhir masa baktinya nanti terlebih jelang pemilihan calon legislatif sebentar lagi," katanya.

"Pemuda Pancasia tidak ada kata mundur, harga mati, harus mendukung caleg Partai Golkar, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Partai Golkar harus kita menangkan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan ada dusta di antara kita," sambung Ketua MPC Langkat bersemangat. Dia pun menanyakan kesanggupan para kader Pemuda Pancasila

mendukung dan memenangkan caleg-caleg dari Partai Golkar dan dijawab semua yang hadir, “Sanggup dan siap memenangkannya,” dengan pekikan yel-yel, “Pancasila Abadi,” berulang-ulang.

Di akhir arahannya, Ketua MPC PP Langkat mengucapkan terima kasih kepada para ketua PAC dan seluruh kader PP Kecamatan Gebang. "Selamat bekerja selama masa bhakti 2013-2016.

Sedikit kecewa pada acara ini.

Begitu meriahnya acara ini, Ketua PAC PP Gebang sudah membuktikannya hari ini, begitu besarnya kehadiran ormas PP di Kecamatan Gebang dan didukung masyarakat dan muspika, acara ini pun didukung Partai Golkar, terlebih sebagai Ketua MPD PP Kabupaten Langkat adalah H Ngogesa Sitepu SH yang juga Bupati Langkat sekaligus pimpinan Partai Golkar Langkat. Tapi di acara ini, kenapa Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Gebang

tidak hadir. Ada apa? Kalau tidak mampu lagi sebagai PK Golkar Kecamatan Gebang ini, masih banyak lagi kader-kader Partai Golkar Kecamatan Gebang ini yang mampu menjadi PK Golkar," papar Ketua MPC PP Langkat tersebut, yang menyesalkan ketidakhadiran Ketua PK Golkar Kecamatan Gebang tersebut.

Ketua PAC PP Kecamatan Gebang J Hartono yang didukung penuh ranting PP se-Kecamatan Gebang dalam kata sambutannya siap membesarkan Pemuda Pancasila Gebang dibantu seluruh pengurus dan anggota PAC dan ranting PP yang ada. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus MPC PP Langkat yang memberikan kepercayaan dan tugas membesarkan nama Pemuda Pancasila di Kecamatan Gebang ini, bekerja sama denga muspika khususnya dan Pemkab Langkat pada umumnya,” paparnya.(UCOK)

INDRA SALHUDIN PIMPIN KORPRI LANGKAT

Bupati: Korpri Jangan Khianati Rakyat STABAT - Dr H Indra Salahudin MKes MM terpilih sebagai Ketua Korpri Langkat Masa Bhakti 2014-2019 sesuai Keputusan Dewan Pengurus Korpri Provsu Nomor 10/ DP.Korpri/III/2014 melalui Muskab Korpri ke 5 Kabupaten Langkat yang berlangsung di Aula Akper-Akbid Pemkab Langkat, Kamis (27/3).

Pada arahannya saat membuka acara, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH meminta PNS harus amanah, yang berarti memiliki tanggung jawab akan tugas jabatan yang

diemban, tidak menjadi khianat terhadap rakyat terhadap sumpah janji yang diucapkan sebagai anggota Korp Pegawai Republik Indonesia.

“Kesadaran pentingnya profesionalitas terus ditingkatkan, sejalan lahirnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur kedudukan, fungsi, kewajiban dan hak serta penilaian pekerjaan PNS,” pinta Ngogesa selaku penasehat Korpri.

Ketua Korpri Provsu H Nurdin Lubis SH MM berharap

ke depan pengurus Korpri lebih terarah membina dan memberdayakan semua anggota dalam meningkatkan solidaritas, soliditas serta kesejahteraan agar organisasi tersebut dapat lebih melekat di hati para anggotanya.

“Jangan hanya sekedar seremonial tetapi menyentuh substansi seperti pengembangan karier, perlindungan hukum dan jaminan hari tua,” sebut Wakil Ketua I Korpri Provsu DR H Arsyad Lubis MM saat

membacakan sambutan tertulis Nurdin yang juga Sekdaprovsu tersebut.

Secara keseluruhan muskab berlangsung aman dan lancar diikuti para pengurus di antaranya H Sujarno, H Saiful Abdi, Abdul Karim, H Astaman dan sejumlah pengurus lainnya baik dari kabupaten maupun kecamatan. Sebelumnya bupati selain sampaikan terima kasih kepada pengurus lama yang diketuai Drs H Surya Djahisa MSi juga memberikan penghargaan dan cenderamata.(JUL)

Bupati Langkat H Ngogesa memberikan penghargaan dan cenderamata kepada Ketua Korpri terdahulu H Surya Djahisa pada Muskab Korpri ke 5 Kabupaten Langkat yang berlangsung di Aula Akper-Akbid Pemkab Langkat, Kamis (27/3).

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kemendikbud Tolak Tahan Dana Bansos JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menolak untuk menahan dana bantuan sosial (bansos) seperti yang disarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, dana bansos di Kemendikbud itu terdiri dari dan bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), beasiswa Bidikmisi, tunjangan guru, dan anggaran renovasi ruang kelas baru. Kemendikbud menolak mengikuti saran KPK untuk tidak menyalurkan dana bansos karena sebagian besar dana itu menjadi kebutuhan dasar siswa dan guru.

“Tak elok rasanya jika harus ditunda. Apalagi ada hak anak yatim dan orang miskin di dana bansos itu,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (27/3).

Kemendikbud tidak mungkin menahan dana tersebut. Terlebih pemerintah tidak mau menahan tunjangan guru karena terlambat

sedikit saja jutaan guru sudah melancarkan aksi protes. M Nuh menegaskan, pihaknya tidak mau agenda pemilu ini malah menyandera hak orang miskin dan guru. Oleh karena itu, dia mempersilakan jika ada kementerian lain yang ingin menahan dana bansos tersebut.

M Nuh mengerti kekhawatiran KPK akan dana bansos yang rawan dipakai untuk pemilu. Namun dia menegaskan, Kemendikbud tidak akan memakai dana tersebut untuk kepentingan politik praktis meski dana bansos yang dikelolanya mencapai triliunan. Dia memaparkan, untuk dana BOS jenjang SD saja mencapai Rp23 triliun, BOS pendidikan menengah Rp8,9 triliun, Bidikmisi antara Rp2,4Rp2,6 triliun sementara tunjangan guru Rp5 triliun.

“Ya kalau saya pakai untuk kepentingan politik saya bisa dapat suara itu. Tapi saya tegaskan bansos Kemendikbud dipakai untuk kepentingan pendidikan semata,” ungkapnya. (SINDONEWS.COM)

Vonis Fathanah Diperberat, KPK Belum Tentukan Sikap JAKARTA- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis terdakwa suap pengurusan kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah menjadi 16 tahun penjara. Dalam putusan No. 10/Pid/Tpk/ 2014/PT.DKI tanggal 19 Maret 2014 tersebut, Fathanah juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Humas PT DKI Jakarta Achmad Sobari menyatakan, putusan banding mengubah putusan pengadilan tingkat pertama. Semula, Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Fathanah dengan pidana penjara selama 14 tahun. PT DKI Jakarta mengabulkan banding penuntut umum, sehingga hukuman Fathanah diperberat menjadi 16 tahun penjara.

Majelis banding menganggap perbuatan Fathanah telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama, Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan kedua, Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis mempertimbangkan sejumlah alasan pemberat.

“Selain untuk menimbulkan efek jera juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan harga daging sapi jadi sangat mahal, sehingga merugikan dan meresahkan masyarakat, serta mengganggu kebutuhan pangan masyarakat,” ujar Sobari kepada media.

Majelis memperberat hukuman Fathanah karena hukuman sebelumnya dinilai belum setimpal dengan perbuatan Fathanah. Sobari menambahkan, putusan banding tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai dirinya sendiri, serta beranggotakan Elang Prakoso Wibowo, Roki Panjaitan, M As'adi Al Ma'ruf, dan Sudiro.

Pengacara Fathanah, Ahmad Rozi belum bisa menanggapi putusan banding yang memperberat hukuman Fathanah. Ia mengaku belum mendapat pemberitahuan dari pengadilan negeri.

“Insya Allah kalau sudah diterima dan dipelajari putusannya, akan kami beri tanggapan,” tuturnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan KPK belum menentukan sikap atas putusan banding itu. Penuntut umum masih menunggu salinan putusan, sehingga belum dapat mempelajari pertimbangan majelis banding. “Setelah salinan putusan diterima, baru KPK akan bersikap, kasasi atau tidak,” katanya di KPK, Rabu (26/ 3).

Walau begitu, Johan mengatakan, dari segi beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap Fathanah, sudah memenuhi dua per tiga dari tuntutan KPK. Ketika itu, penuntut umum umum meminta majelis hakim menghukum Fathanah dengan pidana penjara selama 17,5 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Menurut Johan, tuntutan 17,5 tahun penjara tentunya telah mempertimbangkan seluruh aspek.

Mulai dari aspek pembuktian, tingkat kesalahan Fathanah, sejauh mana dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Fathanah, hingga

apakah Fathanah kooperatif selama menjalani proses penyidikan maupun penuntutan.

Sekadar mengingatkan, majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebelumnya memvonis Fathanah dengan pidana penjara selama 14 tahun. "Terdakwa juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan," kata ketua majelis Nawawi Pomolango saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, 4 November 2013.

Majelis menganggap Fathanah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair, Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Fathanah terbukti menerima fee Rp1,3 miliar dari Dirut PT Indoguna Utama untuk pengurusan kuota impor daging sapi. Uang itu untuk kepentingan Luthfi Hasan Ishaaq.

Kemudian, Fathanah dianggap terbukti melakukan TPPU sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Fathanah terbukti mentransferkan, membayarkan, menempatkan, dan mengubah bentuk harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari korupsi.

Meski begitu, majelis menilai Fathanah tidak terbukti melakukan TPPU sebagaimana dakwaan ketiga, Pasal 5 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Nawawi, sumber uang yang ditransferkan dan dibayarkan Yudi Setiawan kepada Fathanah bukan berasal dari korupsi, melainkan kredit BJB dan penghasilan Yudi sebagai pengusaha.

Selain itu, uang yang diterima Fathanah dari calon Gubernur Sulawesi, Ilham Arif Siraudin tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Uang-uang itu berasal dari simpatisan, teman, dan keluarga Arif. Nawawi menyatakan tidak ada bukti di persidangan yang menunjukan bahwa uang-uang itu bersumber dari penghasilan yang tidak legal.

Namun, putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Hakim anggota tiga, I Made Hendra dan hakim anggota empat, Djoko Subagyo menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion). Keduanya menganggap dakwaan tidak dapat diterima karena jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan TPPU. Kedua hakim ad hoc tersebut berpendapat, dalam UU No.8 Tahun 2010, kewenangan pemblokiran dan penuntutan TPPU merupakan kewenangan jaksa yang berada di bawah Jaksa Agung.

Sementara jaksa KPK diangkat dan diberhentikan pimpinan KPK. "Jadi perkara ini harus dilimpahkan kepada JPU pada Kejaksaan Negeri," ujar Hendra.

Kewenangan KPK menuntut perkara TPPU tidak datang dari langit. KPK tidak boleh menginterpretasikan kewenangannya jika tidak diatur dalam UU No.8 Tahun 2010.

Kewenangan penuntutan jaksa KPK harus jelas diatur sebagai legitimasi. Atas dasar itu, Hendra dan Djoko berpendapat dakwaan tidak dapat diterima.(HOL)

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto (kiri) saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional "Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia", di Universitas Negeri Semarang (Unnes), di Semarang, Jateng, Rabu (26/3). Dalam makalahnya berjudul "Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesiai", Abraham Samad menyebutkan bahwa penyebab korupsi di Indonesia antara lain karena perilaku hidup yang konsumtif dan hedonis serta kualitas penegakan hukum yang buruk sehingga melahirkan kejahatan korupsi.

KPK Surati Presiden Cegah Penyelewengan Dana Bansos JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin, mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pengelolaan dana bantuan sosial di sejumlah kementerian. Komisi antikorupsi, dalam surat itu, meminta agar penggunaan dana bantuan sosial hanya dikelola oleh Kementerian Sosial. "Tujuan kami adalah pengelolaan dana bantuan sosial makin tertib namun tepat guna," kata juru bicara KPK, Johan Budi, kemarin.

Menurut Johan, dalam surat tersebut, Komisi juga melampirkan hasil kajian mengenai dana bantuan sosial sejak 2012. Surat itu, kata dia, juga ditembuskan ke

Ketua DPR dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Johan, salah satu alasan lembaganya mengirim surat ke Presiden adalah keyakinan akan adanya temuan ihwal peningkatan dana bantuan sosial di kementerian hingga Rp 91 triliun untuk tahun ini. Tapi realisasi penggunaan dana bantuan sosial itu tak signifikan.

Meski demikian, Johan tak mau menyebutkan jumlah dana yang diduga diselewengkan. "Komisi juga ingin mencegah jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik," katanya.

Berdasarkan hasil kajian lembaganya, kata Johan, salah satu penyebab terjadinya penyele-

wengan dana bantuan sosial di kementerian adalah lemahnya peran inspektorat jenderal. Padahal, untuk mengawasi anggaran, seharusnya inspektorat jenderal kementerian bisa langsung melapor ke Presiden. Tapi, prakteknya, mereka malah melapor ke menteri. "Bahkan seharusnya mereka langsung melaporkan temuan ke penegak hukum, tapi yang terjadi sekarang tak seperti itu," ucap Johan.

Sebelumnya, kata Johan, seluruh gubernur telah dikirimi surat agar mengawasi lebih ketat pengelolaan dana bantuan sosial dengan melibatkan inspektorat daerah. Lembaganya, dia menam-

bahkan, menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bantuan sosial menjelang pemilihan umum kepala daerah. "Ada yang alokasinya lebih dari 15 persen anggaran penerimaan dan belanja daerah," ujarnya.

Adapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berharap dana bantuan sosial tidak dicairkan lantaran rentan penyalahgunaan. Hal itu terjadi karena tidak ada parameter penggunaan yang jelas dari setiap kementerian.

"Kami rekomendasikan dana itu tidak perlu dicairkan, apalagi saatsaat menjelang pemilu," kata Ketua PPATK Muhammad Jusuf di Jakarta, kemarin.

Jusuf memberi contoh modus penyelewengan dana bantuan sosial yang dilakukan bekas Wali Kota Bandung Dada Rosadi dengan menggunakan kartu tanda penduduk palsu, sehingga Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan dana Rp 60 miliar. Tak hanya itu, dana bansos juga diberikan kepada hakim Setyabudi sebagai suap agar putusan para terdakwa korupsi dana bantuan sosial yang ditangani hakim itu dihukum ringan dan tak menyentuh Dada.

Karena kasus tersebut, Jusuf meminta ada kajian matang terkait dengan penggunaan dana bantuan sosial. "Karena ini uang negara," ujar Jusuf.(TEMPO.COM)

Boediono Masuk Daftar Saksi Kasus Century JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan 66 saksi untuk Budi Mulya terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

(FPJP) dan penetapan Bank Century bank gagal berdampak sistemik.

Dari 66 saksi yang akan dihadirkan, nama Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono masuk di

dalamnya. Namun, pihak jaksa belum dapat memastikan pada persidangan keberapa Wakil Presiden tersebut akan dihadirkan ke Pengadilan Tipikor.

"Jumlah saksi 66 orang, (Boediono) ada dalam daftar,"

kata Jaksa KMS A Roni dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (27/3/) Seperti diketahui, eksepsi atau nota keberatan Budi Mulya terhadap dakwaan Jaksa KPK

ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sidang lanjutan kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya akan digelar tiga kali dalam seminggu.(OKZ)

Eks Sekjen Deplu Didakwa Korupsi Dana 12 Kegiatan Sidang JAKARTA- Mantan Sekjen Departemen Luar Negeri (Deplu) Sudjadnan Parnohadiningrat didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menggunakan dana cadangan Sekjen Deplu dalam pelaksanaan 12 kegiatan sidang internasional. Perbuatan Sudjadnan telah memperkaya sejumlah pihak, termasuk Menteri Luar Negeri ketika itu, Noer Hassan Wirajuda.

Penuntut Umum KPK I Kadek Wiradana mengatakan, dana pertemuan dan sidangsidang internasional tersebut dipergunakan untuk memperkaya Sudjadnan Rp300 juta, Hasan Wirayuda Rp440 juta, Warsita Eka Rp15 juta, I Gusti Putu Adnyana Rp165 juta, Suwartini Wirta Rp165 juta, dan sejumlah pejabat Deplu Rp325 juta.

“Selain itu, dipergunakan untuk kegiatan gala dinner kebudayaan dalam rangkaian pertemuan tingkat Menlu ASEAN ke-37 sebesar Rp1,45 miliar. Membayarkan pajak PT Pactoconvex Niagatama tahun 2004-2005 Rp1 miliar, dan pembayaran jasa konsultan fiktif Rp600 juta,” kata Kadek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/3).

Peristiwa ini bermula ketika Sudjadnan masih menjabat Sekjen Deplu dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode 2002-2005. Pada awal tahun 2004, Sudjadnan mengikuti pertemuan untuk membahas perencanaan beberapa kegiatan sidang internasional dengan menggunakan dana cadangan Sekjen Deplu.

Kadek melanjutkan, sesuai

hasil pembicaraan Sudjadnan dengan Menlu Noer Hassan Wirajuda, Sudjadnan memerintahkan Adnyana agar pelaksanaan kegiatan sidangsidang internasional lebih banyak dikerjakan pihak Deplu. Hal itu dimaksudkan sebagai sarana untuk belajar mengadakan suatu persidangan internasional.

Sudjadnan menyelenggarakan lima kegiatan pertemuan dan sidang-sidang internasional Deplu dengan menunjuk langsung professional convention organizer (PCO) tanpa melalui prosedur penunjukan sebagaimana diatur Pasal 17 dan 20 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Lima kegiatan tersebut, International Conference of Islamic Scholar (ICIS), pertemuan khusus kepala negara ASEAN, Senior Official Meeting (SOM) ASEAN EU dan ASEAN EU Ministerial Meeting, SOM ASEAN dan Asia Europe Meeting (ASEM) Inter Faith Dialougue, serta Konferensi High Level Plenary Meeting on Millennium Development Goals (MDGs).

Sudjadnan kembali menyelenggarakan tujuh kegiatan.

Pertama, pertemuan regional tingkat menteri mengenai pemberantasan terorisme.

Kedua, pertemuan ke-29 Inter Agency Procurement Working Group (IAPWG), Ketiga, Lokakarya Pemuda dan Kemiskinan di Asia Tenggara (Youth and Poverty in South East Asia) di Hotel Melia Purosani Yogyakarta.

Keempat, Sidang Komite Prepcom III Review Conference

NPT 2004 di Hotel Bali Intercontinental. Kelima, Dialogue on Interfaith Cooperation di Yogyakarta.

Keenam, Senior Official Meeting (SOM) ASEAN untuk Asia Europe Meeting (ASEM) di Bali.

Ketujuh, SOM I KTT Asia Afrika di Hotel Borobudur Jakarta tanggal 29 Maret-5 April 2005.

Dalam pelaksanaan kegiatan ICIS, menurut Kadek, Sudjadnan mengirimkan surat kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dalam rangka meminta izin pencairan anggaran Rp6,887 miliar untuk mendukung kegiatan ICIS. Dana itu dimintakan dari dana bertanda bintang mata anggaran Unit Sekjen Deplu tahun 2004.

Dirjen Anggaran memberikan persetujuan melalui surat pemberitahuan tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp4,897 miliar. Sudjadnan selaku Ketua Dukungan Umum Panitia Penyelenggara Konferensi selanjutnya menunjuk PT Pactoconvex Niagatama sebagai PCO tanpa melalui prosedur pelelangan untuk penyelenggaraan ICIS. Kemudian, Sudjadnan memerintahkan Adnyana agar Susilowani Daud selaku Presiden Direktur PT Pactoconvex membuat rincian biaya kegiatan dengan menambahkan sejumlah biaya sebagai uang “lelah” untuk panitia penyelenggara. Setelah menerima rincian biaya dengan nilai Rp4,334 miliar, Adnyana melaporkan kepada Sudjadnan perjanjian antara Deplu dan PT Pactoconvex untuk sepuluh jenis pengeluaran pelaksanaan

kegiatan. Usai penyelenggaraan ICIS, atas perintah Sudjadnan, Adnyana membuat laporan pertanggungjawaban.

“Laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada KPKN sebesar Rp2,903 miliar. Padahal, jumlah riil yang dibayarkan kepada PT Pactoconvex hanya sebesar Rp1,512 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih jumlah antara anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan ICIS dengan laporan pertanggungjawaban,” ujar Kadek.

Perbuatan serupa juga dilakukan Sudjadnan dalam pelaksanaan pertemuan khusus kepala negara ASEAN mengenai penanggulangan bencana akibat gempa tsunami tanggal 5-6 Januari 2005 di Jakarta Convention Center. Sudjadnan kembali mengirimkan surat kepada Dirjen Anggaran untuk pencairan dana Rp29,010 miliar.

Kadek menyatakan, Dirjen Anggaran memberikan persetujuan pencairan dana sebesar Rp21,553 miliar. Tanpa melalui prosedur, Sudjadnan menunjuk PT Pactoconvex sebagai PCO. PT Pactoconvex lagi-lagi membuat rincian biaya sebesar RP12,956 miliar dengan menambahkan sejumlah biaya uang lelah untuk panitia penyelenggara.

Rincian biaya itu digunakan Sudjadnan sebagai dasar besaran biaya penyelenggaraan kegiatan.

Setelah kegiatan dilaksanakan, Sudjadnan memerintahkan Adnyana membuat laporan pertanggungjawaban sebesar Rp6,081 miliar. Sementara, jumlah riil yang dibayarkan kepada PT Pactoconvex hanya

Rp3,343 miliar.

Modus berulang dilakukan Sudjadnan dalam penyelenggaraan sepuluh kegiatan lainnya. Akibat perbuatan Sudjadnan bersamasama Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen Deplu Adnyana, dan Kepala Biro Keuangan Deplu Warsita Eka, negara dirugikan Rp12,744 miliar. Namun, sudah ada pengembalian Rp1,653 miliar pada 2004-2005.

“Sudjadnan mengembalikan Rp200 juta, Warsita Rp200 juta, dan Adnyana Rp1,253 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Deplu tahun 2007, pengembalian uang atas pelaksanaan kegiatan pertemuan atau sidang-sidang internasional tersebut telah disetorkan ke kas negara,” tutur Kadek.

Atas serangkaian perbuatan Sudjadnan bersama-sama Adnyana dan Warsita, Kadek mendakwa Sudjadnan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Mendengar dakwaan penuntut umum, Sudjadnan dan tim pengacaranya tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). Sudjadnan bersedia melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi. Dengan demikian, Ketua Majelis Hakim Nina Indrawati menutup sidang dan mengagendakan sidang selanjutnya pada Rabu, 2 April 2014.(HOL)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

Bupati Nias Buka Musrenbang RKPD Tahun 2015 NIAS - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Nias Tahun 2015 dibuka secara resmi penyelenggaraannya oleh Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli yang berlangsung di Ruang Oval Lantai III Kantor Bupati Nias, kemarin. Acara tersebut hadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias, Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, Kapolres Nias AKBP Juliat Permadi Wibowo, Dandim 0213/Nias Nias, kepala SKPD/Kabag Lingkup Pemkab Nias, kepalaB UMN/BUMD, camat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan organisasi keagamaan, LSM dan ormas.

Dalam arahannya Bupati Nias mengatakan penyelenggaraan musrenbang adalah salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang merupakan pelaksanaan amanat Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

"Forum musrenbang yang di-

laksanakan ini merupakan forum strategis yang nantinya diharapkan menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias, sinkronisasi dan integrasi serta sinergitas antara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam pencapaian secara komprehensif tujuan pembangunan Kabupaten Nias," katanya.

Menurut Bupati Nias, sebelum pelaksanaan forum musrenbang ini telah terlebih dahulu dilaksanakan berbagai tahapan perencanaan yang berjenjang, "Baik melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik dan forum SKPD beberapa bidang pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Nias sehingga

Parpol Harus Antisipasi Korupsi Akibat Penerapan UU Desa JAKARTA - Sejumlah partai politik dan calon presiden mengklaim paling berperan mengegolkan UU 6/2014 tentang Desa. Klaim tersebut telah mengabaikan fakta potensi masalah besar yang mengancam akibat penerapan UU Desa tersebut.

Pasalnya, UU itu menyimpan potensi korupsi yang semakin terdesentralisasi ke desa. Karena setiap desa akan menerima dana kurang lebih Rp1 miliar, yang diperkirakan tahun 2014 ini saja totalnya mencapai sekitar Rp59 triliun.

Demikian disampaikan ekonom yang juga aktivis anti korupsi Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (27/3). "Masalah lemahnya mekanisme pengawasan di tingkat desa, akan menjadi permasalahan sendiri. Kasus korupsi bisa jadi akan banyak kita temuai di desa nantinya," jelas Dahnil.

MUSRENBANG - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli membuka musyawarah perencanaan pembangunan.

Rancangan RKPD semakin berkualitas," katanya.

Selanjutnya, Tahun 2015 merupakan tahun ke lima pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias 2011-2016. Mencermati semua masalah dan tantangan Tahun 2015 maka tema yang dicanangkan dalam RKPD Kabu-

paten Nias Tahun 2015 yakni “Peningkatan pembangunan di segala bidang berlandaskan pada keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas”.

Tema tersebut kata bupati tercermin unsur pokok yang menjadi fokus RKPD Kabupaten Nias Tahun 2015 yang selanjutnya kualitas pelayanan pendidikan, pe-

ningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan pemberdayaan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemantapan tata kelola pemerintahan.

Bupati mengklaim bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja makro ekonomi dan sosial Kabupaten Nias selama Tahun 2013 dan mempertimbangkan sasaran utama Pembangunan Nasional, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, maka target makro pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2015 yakni pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 16,32 persen, penurunan angka pengangguran menjadi 2,47 persen, laju inflasi diharapkan stabil pada kisaran 9,26 persen.

Kepala Bappeda Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 “Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara yang sejahtera”, maka dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maupun ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat, diharapkan Pemkab Nias dapat mempedomani dan menselaraskan program kegiatan prioritas pembangunan dengan Provinsi Sumut. (YAGI)

Camat Lolowa’u Diserahterimakan NIAS SELATAN - Camat Lolowa’u Kabupaten Nias Selatan diserahterimakan dari Sokhi’ato Medrofa kepada Fatizanolo Ndruru SPd. Sertijab itu dilaksanakan di aula Kantor Camat Lolowa’u oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Drs Asabudi Ley. Dalam arahannya, Drs Aasabudi Ley mengutarakan tiga fungsi seorang camat, yaitu sebagai pemimpin pemerintahan, sebagai administrator pembangunan dan sebagai administrator kehidupan masyarakat.

Sebagai pemimpim pemerintahan seorang camat harus mampu “sama-sama kerja” dan bukan hanya “tahu kerja sama”. Sebagai seorang administrator pembangunan camat harus tahu pembangunan apa yang tepat di kecamatannya dan sebagai seorang administrator kehidupan masyarakat, camat harus mampu merangkul semua pihak.

Kalau bisa, lanjut Ley, semua masalah dapat diselesaikan di

SERAHTERIMA- Fatizanolo Ndruru SPd menerima tugas dan tanggungjawab sebagai Camat Lolowa’u dari Asisten I Drs Asabudi Ley. tingkat kecamatan saja, jangan cepat-cepat dibawa ke kabupaten. Seorang camat harus mampu menyelesaikan masalah dan jangan sebaliknya menjadi pencipta masalah.

Mewakili hadirin, Kades Hilimbowo Siwalawa Falentinus Bu’ulolo STh, dalam kata sambutannya sempat mengutara-

kan kerinduan agar pada pertemuan-pertemuan resmi seperti ini kiranya para anggota legislatif turut hadir. “Selama periode DPRD terakhir ini belum pernah saya melihat seorang pun anggota legislatif dari Nisel, khususnya dari dapil III, menghadiri sertijab dan acara-acara resmi pemerin-

tahan yang lain,” keluhnya.

Sementara itu, Fatizanolo Ndruru sebagai perkenalan mengemukakan, bahwa Kota Lolowa’u merupakan tempat unik untuk "curriculum vitae" dan karir yang penting-penting.

“Saya SD inpres di Lolowa’u, pengangkatan PNS pertama sekali di SMAN 1 Lolowa’u dan jabatan camat untuk pertama kalinya saya terima di Lolowa’u ini,” kisahnya.

Lebih lanjut mantan Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Nisel ini mengharapkan kerjasama dari semua pihak, karena tanpa ada kerja sama, program pemerintah apa pun tidak mungkin terlaksana dengan baik.

Kepada pendahulunya (Camat Mendrofa), alumni STM Pembda Gunung Sitoli dan ayah dari 6 orang anak ini berseloroh, “Bukan saya geser Pak. Bukan juga saya rebut posisi camat ini, tetapi ini perintah, pesan dan amanah, dari atasan.”

(YAGI)

Jangan Mau Suara Kita Ditukar dengan Uang Karena itu dia mengingatkan, untuk mencegah hal tersebut para capres dan partai politik jangan sibuk mengklaim berhasil mengundangkan UU Desa tetapi harus punya konsep dan disain transfer dana ke desa serta pengawasan untuk mencegah potensi korupsi di desa, termasuk potensi konflik yang tinggi berkenaan dengan alokasi anggaran tersebut.

"Apa pun ceritanya kebutuhan utama untuk Indonesia kedepan adalah melawan potensi korupsi yang mungkin timbul. Maka kita butuh komitmen itu bukan klaimklaim kosong," pungkas dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten yang akrab dipanggil Anin ini. (STAR)

STABAT - Kota Stabat langsung ‘memerah’ saat PDI-P menggelar kampanye di Lapangan Alun- alun T Amir Hamzah, Rabu (26/3). Apalagi, ratusan kader, pendukung dan simpatisan PDIP turun dan ikut ‘bergoyang’ bersama para caleg dan jurkam, termasuk di antaranya Tri Tamtomo, Syamsul Hilal dan Ir Taufan Agung Ginting.

Caleg nomor urut 1 untuk DPRD Sumut Ir Taufan Ginting MSp misalnya, dalam orasinya mengajak para kader dan simpatisan PDI-P untuk tidak tergiur dengan ujang. Bayangkan, suara kita dibeli hanya dengan uang Rp50 ribu sampai Rp100 ribu.

“Untuk apa kalau hanya Rp100 ribu. Karena itu, kalau diberi ya ambil saja, tapi kalau memilih ya pilih saja partai yang dekat dan pro dengan rak-

Safril SH yat. Pilih saja caleg yang dekat dan peduli dengan rakyat. Jangan pilih partai yang suka korupsi dan jor-joran mengeluarkan uang untuk menarik suara dan dukungan rakyat, sebab pada akhirnya nanti kalau terpilih dia pasti akan

korupsi,” teriaknya.

Sedangkan caleg nomor urut 1 untuk DPRD Langkat Dapil (Daerah Pemilihan) I Kecamatan, Wampu, Secanggang dan Batang Serangan, Safril SH dengan blak-blakan menyinggung soal kasus penggelapan raskin yang dilakukan oleh oknum Kades Karang Rejo untuk kampanye istrinya yang kini sudah menjadi pergunjingan masyarakat.

Katanya, sunggguh memalukan, sebab ada-ada saja ulah dan aksi para oknum untuk menipu dan membodoh-bodohi rakyat.

"Bayangkana saja, raskin yang seyogyanya untuk rakyat miskin malah ‘digelapkan’ kades untuk kampanye istrinya. Ya, macam tak ada cara lain saja untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Beras rak-

yat miskin pun dimainkan.

Pantaskah jika kita pilih caleg yang seperti itu. Pantaskah jika kita pilih partai yang seperti itu?” ujarnya sembari bertanya.

Sementara itu, caleg nomor urut 7 untuk DPR RI Syamsul Hilal menegaskan, Indonesia memang sudah puluhan tahun merdeka, tapi sampai sekarang rakyat masih miskin. Apa sebabnya?

“Ya, sebabnya 80 persen kekayaan Indonesia dikuasai oleh pihak asing. Lalu, 54 persen lahan dikuasai oleh kapitalis. Bagaimana rakyat mau makmur dan sejahtera kalau kekayaan alamnya dikuasasi orang. Inilah kebijakan yang salah. Karena itu, jangan mau terus-menerus seperti ini. Harus ada perubahan yang berarti. Untuk itu, mari kita dukung pencalonan Jokowi sebagai presiden agar perubahan itu segera terwujud,” ujarnya. (STAR)

Hasaziduhu Moho: Dari Pengacara, Dosen Kemudian Nyaleg NIAS SELATAN - Seperti tak mau ketinggalan dari “seteru-teru”-nya pada pertarungan merebut kursi legislatif di Dapil 1 Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Luaha Gundre, Kecamatan Mainamolo dan Kecamatan Onolalu, salah satu kandidat, Hasaziduhu Moho ikut maju untuk DPRD Nisel dengan semboyan di setiap baliho, "Anda Galua.....??? disini ada jawabannya.”

Hasaziduhu Moho SH HM

Di sela-sela kesibukannya sebagai dosesn di STIE dan STIKIP Telukdalam serta sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nisel di Jalan Pramuka Kecamatan Telukdalam saat dijumpai dengan gaya khas yang selalu tersenyum dan beribawa, Jumat (28/03), dia mengatakan bahwa perpolitikan di Nias Selatan sangat maju tapi perlu

pembenahan. "Agar ke depan pemilu yang diselenggarakan jujur dan adil," katanya.

Dengan mimik serius caleg Hanura ini menuturkan daftar riwayat hidupnya yang punya nama lengkap Hasaziduhu Moho SH MH, lahir di Haenamolo pada 15 Juli 1964, Agama Kristen Protestan, sudah berkeluarga, alamat Jalan Lorong Fama’ici Desa Hilimaenamolo Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara.

Hobby paling senang catur dan tenis meja, tamat SD Negeri Lagundri Tahun 1976, tamat SMP Bersubsidi Kristen BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Telukdalam Tahun 1980, tamat SMAN Gunungsitoli 1984. Lalu tamat S-1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang – Nusa Tenggara Timur 1993 dan tamat S-2 Ilmu Hukum pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan – Sumatera Utara Tahun 2011.

Aktivis GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)

Cabang Kupang – Nusa Tenggara Timur Tahun 1988 - 1993, anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang – Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 - 1990, Ketua SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) Universitas Kristen Artha Wacana Kupang – Nusa Tenggara Timur Tahun 1991 - 1993, Ketua Divisi Hukum dan Hak Azasi Manusia DPP HIMNI (Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia) di Jakarta 2003 - 2008, dan menjadi Wakil Ketua I DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) Kabupaten Nias Selatan Maret 2011 - sekarang.

Pengalaman kerja dari Tahun 1994 bekerja pada Kantor WWF (World Wide Fund for Nature) Nusa Tenggara Project di Kupang – Nusa Tenggara Timur, Tahun 1996 - 1997 bekerja pada kantor Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat “Alfa Omega” di Kupang- Nusa Tenggara Timur, Tahun 2001 - 2002 bekerja pada Kantor Klinik Hukum

“Merdeka” di Jakarta, Tahun 2002 sekarang bekerja sebagai advokat/ pengacara dan/atau konsultan hukum pada Law Office Moho & Associates, Bulan Oktober 2008 September 2010 bekerja sebagai anggota KPU Nias Selatan, Tahun 2009 - September 2010 bekerja sebagai sosen tetap Yayasan pada STKIP/STIE Nias Selatan, Tahun 2009 - September 2010 menjadi Puket (Pembantu Ketua) III STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Nias Selatan, Tahun 2013 menjadi Puket (Pembantu Ketua) III STKIP (Sekolah Tinggi Kegeruan dan Ilmu Pendidikan) Nias Selatan.

Kedekatannya dengan masyarakat dan mahasiswa serta dari kelas ekonomi bawah alias wong cilik, itu jadi alasan Hasaziduhu Moho berniat menjadi legislator.

Maksudnya dia ingin memberdayakan mereka dari sisi kesejahteraan. Dengan tagline “muda, energik, cerdas dan bersih”, dia siap bertarung dengan kandidat-kandidat dari 12 partai lainnya dari dapil I dengan No Urut 3. (AM/DUHA)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

Dinas Koperasi UMKM Gelar Pelatihan Keterampilan Tata Boga MEDAN - Dinas Koperasi UMKM Kota Medan memberikan pelatihan keterampilan tata boga kepada 40 kaum ibu dari lima kecamatan di Kota Medan, yakni Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Timur, Medan Johor, Medan Selayang, dan Medan Amplas.

Kegiatan pelatihan tata boga ini dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang tata boga bagi kaum ibu-ibu peserta, yang nantinya wujud dari pelatihan ini hendaknya dapat dikembangkan secara individu maupun melalui wadah untuk menambah penghasilan perekonomi keluarga.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Medan H Arjuna Sembiring SSos MSP pada saat membuka kegiatan pelatihan tata boga, Senin (24/3) di LPP Yayasan Srikandi Jalan Pintu Air IV Medan Johor.

Di samping kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang tata boga dan juga dapat membangun kerjasama di antara sesama peserta dan pelaku UMKM, sehingga dari peserta ini dapat menumbuhkan UMKM baru yang lebih produktif dan inovatif. "Sehingga hasil produknya mempunyai daya saing dan nilai tambah di mana hasil produk UMKM tersebut dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, paling tidak di lingkungan masyarakat itu sendiri,” ungkap Arjuna.

Oleh karena itu, kepada peserta diharapkan keseriusannya untuk mengikuti pelatihan tata boga ini, karena pada kesempatan ini diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan UMKM, termasuk dalam menggali potensi usaha dan melakukan diversifikasi produk sesuai dengan permintaan pasar.

Kepada para narasumber untuk dapat memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pelatihan tata boga sesuai dengan pengetahuan dan ilmunya dan juga memberikan pengetahuan untuk pengembangan usaha di Kota Medan. "Untuk diminta kepada semua peserta agar memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya," tegas Arjuna.

Risnata Sugiaty T SE selaku panitia mengatakan, kepada seluruh peserta yang berjumlah 40 orang ini akan diberikan peningkatan wawasan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu taTa boga selama tujuh hari (24 sampai dengan 30 Maret) di LPP Yayasan Srikandi Medan.

"Setelah selesainya pelatihan keterampilan ini, diharapkan kepada seluruh peserta dapat mengembangkan ilmunya sebagai nilai tambah untuk membantu perekonomian kelauarga, selanjutnya diharapkan lebih berkembang lagi menjadi suatu UMKM yang produktif,” ujar Risnata. (VIN)

Plt Walikota Buka Sosialisasi Program Medan Berhiass MEDAN - Kota Medan memiliki program unggulan untuk mewujudkan visi sebagai kota yang nyaman yakni Program Medan Kota Adipura dan Medan Bersih, Hijau, Asri, Sehat, Sejahtera (Berhiass). Oleh sebab itu sosialisasi Program Medan Berhiass dinilai memiliki makna yang penting, sebab tanpa sosialisasi yang luas program-program pembangunan kota yang berdemensi lingkungan hidup cendrung diamati kurang dapat berjalan optimal.

"Semakin sering kita menjalin komunikasi ke semua komponen masyarakat, maka tugas semakin mudah dilaksanakan dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat," kata Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi saat membuka sosialisasi dan koordinasi Medan Kota Adipura serta Program Medan Berhiass, Senin (24/3), di Gedung Dharma Wanita Medan, dihadiri Ketua Waspada Green Club H Teruna jasa Said, penggagas Program Medan Berhiass Dewi Budiarti Teruna Jasa Said, sejumlah SKPD jajaran Pemko Medan, para camat, lurah serta Ketua TP PKK Kota Medan, kecamatan dan kelurahan.

Dikatakan, Program Adipura pada dasarnya tidak terlepas dari kata kunci “budaya” sebagai salah satu indikator penilaian fisik. Maka aspek kebersihan dan keteduhan kota merupakan wujud dari budaya yang maju, karena mencerminkan budaya sadar dalam memelihara lingkungan. "Dalam kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa kehidupan sehari-hari kita sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup, dan kesadaran masyarakat serta kita semua untuk turut menjadikan lingkungan nyaman, bersih, hijau dan asri adalah kunci utama berhasil atau tidaknya program -program tersebut," katanya.

“Mari kita jadikan Program Medan Kota Adipura dan Program Medan Berhiass ini sebagai momentum untuk melahirkan banyak inovasi, mewujudkan perubahan budaya masyarakat yang lebih maju, lebih peduli dan sadar akan kebersihan lingkungan,“ ajak Eldin lagi.

Menurutnya, dengan Program Medan Berhiass semua warga akan menata Kota ini menjadi bersih, hijau, asri, sehat dan sejahtera. "Sambil menata lingkungan dan de-

ngan adanya kepedulian stakeholder seperti Waspada Green Club serta penggagas Medan berhiass ini kita berharap memaksimalkan Program Medan Kota Adipura dan mengajak masyarakat untuk berbuat sehingga ini semua dapat memotivasi kita untuk bekerja menata kota ini serta taman yang indah. Semoga pemerintah dan stakeholder dapat menjalankannya dengan baik," papar Eldin.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Ir Arif Trinugroho dalam paparan tentang Adipura yakni evaluasi Adipura Pantau I 2013/2014 dan patau-II 2013/2014, menjelaskan, untuk penilaian pantau II ini akan dilakasanakan setelah usai pemilihan legislatif, di mana seyogianya akan dilakukan pada Bulan Februari 2014. "Pada pantau pertama yang dilakukan September 2013 lalu nilai yang diperoleh mencapai 73,75. Walaupun nilai ini dikatakan tinggi namun ada komponen yang perlu penanganan khusus guna mendongkrak nilai agar minimal target nilai menjadi 75, yakni komponen kota, sekolah, pelabuhan laut, TPA, perumahan/pemukiman, kantor, pasar, pertokoan, jalan/drainase," katanya.

Acara ini ditandai dengan paparan tentang program Medan Berhiass oleh penggagas Program Medan Berhiass Dewi Budiarti Teruna Jasa Said yang menjelaskan program ini adalah salah satu program yang mampu, mendorong berbagai elemen masyarakat, Pemerintah Kota Medan serta jajarannya, pelaku usaha, ekademisi, perdagangan, media, rumah tangga agar berbulat tekad untuk menjadikan Kota Medan Berhiass.

“Ayo kita bersama-sama dengan pemerintah bahu membahu menjadikan Kota Medan ini bersih dan hijau.

Jadi tujuannya adalah untuk mengayo-ayokan masyarakat, agar bersama-sama melakukan penghijauan. Betapa kita rindu bersih, betapa kita rindu hijau,“ ajak Dewi.

Acara ini ditandai dengan penandatangan MoU Program Medan Berhiass antara Ketua Waspada Green Club Teruna Jasa Said denganh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, di mana Program Medan Berhiass ini adalah untuk mendorong Kota Medan mendapatkan Adipura. (VIN)

Jokowi: Bukan Hanya Prabowo yang Berjasa di Pilgub DKI JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, merupakan salah satu orang yang berperan penting hingga dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Namun calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini membantah dirinya dibawa secara khusus oleh calon presiden dari Partai Gerindra tersebut.

"Yang bawa saya ke Jakarta kan PDI Perjuangan. Tidak hanya Prabowo, semuanya berperan, masyarakat punya peran, simpatisan punya peran, relawan punya peran.

Apalagi partai sangat berperan," ujarnya di Balaikota, Kamis (27/3).

Jokowi menjelaskan, banyak pihak yang turut berjasa membantunya saat Pilkada DKI lalu. Di antaranya Warga Jakarta, relawan, simpatisan dan partai politik termasuk Prabowo bersama Gerindra.

Atas dasar itulah Jokowi tidak mau berterimakasih secara khusus kepada satu orang saja, dan mandat dari PDI Perjuangan yang diterimanya bukan bentuk pengkhianatan terhadap sosok yang sebelumnya telah mengusungnya menjadi gubernur.

Jokowi-Prabowo-Ahok saat pilgub Jakarta "Ya boleh saja berterimakasih kepada siapa pun kalau saya tidak masalah. Terima kasih kepada Pak Prabowo, terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla, terima kasih kepada relawan, terima kasih kepada Pak Ahok. Tapi tentu saja saya harus sampaikan yang mencalonkan saya itu ketua umum saya, Ibu Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjua-

ngan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat menyinggung bahwa Jokowi dibawa ke Jakarta atas permintaan dirinya kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia mengaku kecewa karena Jokowi tidak pernah mengucapkan

Bupati Tobasa Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu

Pemkab Toba Samosir Bentuk Tim Monitor Perkembangan Politik

TINJAU - Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak tinjau logistik Pemilu di Aula Balai Desa Balige.

TOBASA - Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak didampingi Ketua KPU Rinto Hutapea, anggota Sahat Sibarani, Jonny Harahap dan Ketua Panwaslu Kabupaten Guntur Hutajulu tinjau logistik pemilu di Aula Balai Desa Balige, Rabu (26/3).

Bupati hadir bersama Kapolres AKBP M Edi Faryadi Sik SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri Balige Harli Siregar SH MH dan Dandim 0210 TU/ TS Letkol Inf Viktor Tampubolon.

Setiba di lokasi rombongan bupati langsung menuju tempat kertas suara yang sudah terlipat rapi dan oleh Ketua KPU Rinto Hutapea mengatakan, kertas suara pemilu ini terdiri dari empat warna.

“Kertas suara terdiri dari empat warna, untuk DPR RI warna kuning, DPRD kabupaten/kota warna hijau, DPRD provinsi warna biru dan DPD warna merah,” ungkapnya.

Sebelum beranjak meninggalkan lokasi, kepada Ketua KPU, Bupati berpesan supaya keamanan gudang penyimpanan logistik pemilu ter-

terimakasih setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta "Yang bawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta itu saya. Saya yang minta Bu Mega. Dia (Jokowi) tak pernah berterima kasih. Dari segi tata krama pantas atau tidak?

Berbeda dengan Ahok yang langsung menelepon saat menang,” kata Prabowo. (KLUGET)

sebut tetap dan selalu dijaga, agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sampai saat ini masih aman Pak, karena setiap saat selalu dijaga pegawai sekretariat KPU, dibantu enam orang anggota Polres Tobasa secara bergiliran. Mudah-mudahan aman Pak,” sebut Rinto menjawab pesan bupati.

Terpisah, Ketua KPU Rinto Hutapea kepada wartawan mengatakan pihaknya sudah siap melaksanakan Pileg 2014 karena mereka didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat, kepolisian dan TNI serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) lainnya.

“Secara bersama-sama kita sudah bersepakat untuk mensukseskan pemilu di Bumi Tobasa,” ujarnya.

Sementara mengenai kertas suara yang diterima, Rinto mengatakan, keseluruhannya berjumlah 523.115 lembar, 5.000 lembar untuk pemilu ulang dan 334 lembar rusak.

(LIBERS)

TOBASA - Untuk menciptakan sinergi antar instansi terkait khususnya dalam fasilitasi penyelenggaraan pileg di Kabupaten Tobasa, melalui SK Bupati Tobasa No 63 Tahun 2014 telah membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di wilayah Kabupaten Tobasa.

Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak menyebutkan, sebagai tindak lanjut dari Permendagri No 61 Tahun 2011, upaya pemerintah daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu degan tertib, aman dan lancar serta dapat dilakukan secara terkoordinasi salah satunya dapat diakomodir Tim tersebut.

“Tim ini juga harus berperan dalam menginventarisir, mengantisipasi dan memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan terkait pemilu,” ujar Bupati Kasmin Simanjuntak, dalam arahannya pada sosialisasi pemilu yang dihadiri seluruh camat, kepala desa/lurah se-Kabupaten Tobasa di Aula SMKN 1 Balige, Rabu (26/03).

Untuk meningkatkan partipasi pemilih, secara khusus, bupati menginstruksikan para camat, kades/lurah, untuk mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya, serta melakukan sosialiasi tahapan pemilihan.

Lebih lanjut diharapkannya, tim fasilitas juga harus

dapat berperan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi terkait keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga para pemilih dapat lebih memahami mekanisme dan tata cara pencoblosan.

Dukungan lainnya yang diharapkan dengan keberadaan Tim ini, yakni mampu memberikan advokasi penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran dan permasalahan hukum selama pemilu.

Terkait dengan sengketa pemilu yang mungkin terjadi, Kajari Balige Harly Siregar mengatakan, KPU dan Panwaslu dapat menghunjuk jaksa sebagai pengacara negara untuk menangani gugatan perdata Pemilu.

Sementara, Kapolres Tobasa AKBP Edy Faryadi menegaskan kesiapan jajarannya dalam pengamanan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dengan mempersiapkan 322 personil dan didukung 1 pleton pasukan TNI. Dalam Sosialisasi ini, Ketua KPU Tobasa Rinto P Hutapea menyebutkan, KPU Tobasa telah membuat target diatas 75 persen warga yang telah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ikut serta memilih.

“Tingkat nasional sudah membuat target 75 persen maka KPU Tobasa harus di atas 75 persen dari DPT," kata Rinto Hutapea.

(LIBERS)

Majelis Taklim Benteng Menangkal Dampak Globalisasi MEDAN - Globalisasi telah menyentuh ke ranah yang sangat pribadi dari diri individu. Karena itu keberadaan majelis taklim dalam era globalisasi sangat penting dan salah satu benteng terpenting dalam menangkal dampak negatif dari globalisasi itu sendiri.

Selain itu juga berfungsi membina dan mengembangkan Agama Islam, ajang silaturahmi, sarana dialog berkesinambungan antara ulama, umaroh dan umat. Serta media penyampai gagasan modernisasi guna pembangunan umat.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Camat Medan Barat Sutan Tolang Lubis ketika menghadiri acara pelantikan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Medan Barat Periode 20142019 di Aula BLPT Medan, Selasa (25/3).

“Majelis taklim juga menjadi organisasi perpanjangan tangan pemerintah dalam membina Umat Muslim dalam mencintai Al Quran serta membudayakan mengaji. Saya berharap BKMT Kota Medan terus menggalakkan program Maghrib Mengaji yang digagas pemerintah pusat melalui Kementrian Agama Republik Indonesia,” kata Sutan.

Selanjutnya Sutan berharap agar majelis taklim dapat dibina menjadi penyuluh agama kepada masyarakat, sebab sebagian besar anggotanya agalah ibu-ibu yang sangat dekat dengan generasi muda.

Diharapkan mereka mampu menjadi agen-agen perubahan dan pembinaan generasi muda, sehingga lebih memiliki arah dan sesuai dengan koridor Agama Islam.

“Dengan penyuluhan yang dilakukan, diharapkan generasi muda kita nantinya akan menjadi gene-

rasi yang mampu mengamalkan Al Quran dengan baik, serta menjadi khlaifah-khalifah di atas bumi yang amanah,” harapnya.

Kepada pengurus BKMT Kecamatan Medan Barat yang baru dilantik, Sutan mengucapkan selamat bertugas. Dia ingin para pengurus nantinya dapat menjadi salah satu motor penggerak pembinaan masyarakat, khususnya pembinaan Umat Muslim di Kota Medan. Serta terus mempererat tali silaturahmi yang selama sudah terbina dengan baik.

Sementara itu Ketua BKMT Kota Medan Hj Aminah dalam sambutannya, memberikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Kemudian dia mengharapkan Camat Medan Barat beserta seluruh jajaran mendukung penuh program BKMT, sebab BKMT selama ini selalu bersinergi dan mendukung

Pemko Medan dalam menjalankan pembangunan.

“Saya berharap di setiap kelurahan di Kecamatan Medan Barat, digelar pengajian-pengajian. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mendekatkan masyarakat, khususnya kaum ibu dengan Al Qur’an,” ungkap Aminah.

Sedangkan Ketua BKMT Kecamatan Medan Barat yang baru dilantik, Nurkita Br Ginting didampingi Nuraisyah Siregar sebagai sekretaris dan Surianti Ningsih selaku bendahara, juga minta dukungan penuh semua pihak, terutama seluruh jajaran Kecamatan Medan Barat dalam menjalankan program nantinya.“Apalagi sesuai dengan tema, kita ingin membentuk perempuan-perempuan Muslimah menjadi mandiri, berkreasi dan berprestasi di era globalisasi,” ungkap Nurkita. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

KRIMINAL

Jual Ganja, Kuli Bongkar Muat Gol STABAT - Belum sempat buka kedai, Amran alias Am Putih (43) seorang pengedar ganja kelas teri sudah keburu diciduk petugas Sat Narkoba Polres Langkat.

Pria yang berprofesi sebagai kuli bongkar muat itu tertangkap tangan oleh petugas saat sedang membuat paket kecil ganja ketengan sebanyak tiga ons didalam kamarnya, Selasa sekira pukul 10.30 Wib siang. Siang itu juga, pelaku berikut barang bukti langsung digelandang ke komando untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

Informasi berhasil diperoleh, pelaku ditangkap petugas saat sedang membuat paket kecil ganja ketengan sebanyak tiga ons di kediamannya yang berada di Benteng Sepakat, Desa Pekubuan, Kec. Tanjung Pura, Langkat. Saat itu, petugas yang memang sudah mengincar pelaku sebagai target operasi langsung bergerak melakukan pengintaian.

Setelah merasa cukup bukti, petugas langsung melakukan penggerebekan. Pelaku tak berkutik, saat petugas berhasil menemukan barang bukti ganja kering sebanyak tiga ons di dalam kamarnya.

Petugas Sat Narkoba Polres Langkat mengintrogasi pengedar ganja Berdasarkan hasil pengembangan diketahui kalau barang haram tersebut diperoleh pelaku dari seorang bandar besar berinisial DN (32).

Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Lukmin Siregar saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut. Hingga kini, pihaknya masih memburu DN yang diketahui sebagai distributor ganja kelas kakap di wilayah hukum Polres Langkat. "Pelaku sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan, " tegas Kasat. (JUL)

“Begitu kita temukan di lapangan, bangunan yang dibangun hanya 4 unit ruko, perinciannya 2 unit dibangun sebelah kanan dan sebelah kiri dibangun 2 unit. Sedangkan di belakangnya dibangun workshop. Melihat bentuk bangunannya, kita menduga workshop ini bisa dijadikan gudang, showroom maupun ruang kerja. Artinya, telah terjadi penyimpangan SIMB,” kata Ali Tohar.

Atas temuan pelanggaran itu, Ali Tohar mengaku telah menyurati pemilik bangunan. Selain minta pembangunan dihentikan, bangunan workshop yang sudah dibangun harus dibongkar sendiri pemiliknya. "Namun surat peringatan kita tidak ditanggapi, makanya kita lakukan pembongkaran,”jelasnya. (VIN)

Tipu Gadis Penjual Buah, Ahok Dibui MEDAN - Berakhir sudah pelarian Alex alias Ahok warga Jalan Kelambir V, Kabupaten Deliserdang ini. Pria etnis Tionghoa ini merupakan tersangka kasus penipuan terhadap korbannya, Heni yang tak lain seorang pedagang buah di samping sekolah Imanuel Jalan H Agus Salim Medan.

Tersangka yang diamankan ditempat persembunyiannya di Salon Rollez Jalan Ismaliyah Medan, Kamis (27/ 3) menjadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya.

Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di balik jeruji besi tahanan Polsek Medan Area.

Di Polsek Medan Area, korban Heni menceritakan, kejadian ini bermula dari perkenalannya dengan tersangka di jejaring sosial Facebook. Seringnya berbicara di dunia maya, keduanya pun sepakat melakukan pertemuan di suatu tempat. Dari pertemuan tersebut, keduanya pun menjalin hubungan pacaran hingga memutuskan akan menikah.

"Pihak keluargaku sama sekali tidak menaruh curiga dan tidak mengetahui akal bulus terhadap tersangka. Setiap hari tersangka mengantarkanku ketempat jualannyaku dengan motor," ujarnya.

Singkat cerita, katanya, tersangka mulai memainkan sandiwaranya dengan membawa sepeda motor Heni dengan alasan pergi kerja. Tersangka juga menyarankan pada sang pacar untuk menggadaikan BPKB ke bank de-

Pembongkaran Bangunan Liar di HGU PTPN I Ditunda LANGSA - Sekelompok warga yang membangun kios di atas HGU PTPN I di kawasan Tanjung Sementok, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Selasa lalu, memprotes upaya pembongkaran kiosnya oleh pihak PTPN 1.

Dinas TRTB Bongkar Bangunan Workshop di Marelan MEDAN - Satu unit bangunan workshop berukuran lebih kurang 45 x 30 meter di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan dibongkar Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Selasa. Pembongkaran dilakukan karena bangunan workshop menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi menjelaskan, berdasarkan SIMB No.648.

1/2336.K tanggal 27 Desember 2013 yang telah diterbitkan atas nama Hasan Hardjoni/David Kosasi, jenis bangunan yang dibangun seharusnya rumah toko (ruko) berjumlah 12 unit.

Hindari Bentrok Massa

ngan alasan untuk modal menikah.

"Saat uangnya cair dari bank berkisar 4 juta rupiah, langsung diambil tersangka dan dia bilang untuk membuka usaha. Anehnya aku percaya aja. Tapi bukan usaha yang dibukanya, melainkan uangku habis entah kemana dibuatnya," ujarnya.

Dirinya yang mulai curiga langsung menanyakan keberadaan uang tersebut. Namun, dengan entengnya tersangka menjawab uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan yang lain, sehingga pesta perkawinan yang sudah disepakati dibatalkan.

"Dia gak putus akal dan pura-pura baik dengan keluargaku, sehingga sepeda motorkupun digadaikan ke Tebingtinggi. Tersangka juga minta uang untuk menebus sepeda motor Mio yang digadaikannya," ujarnya.

Namun, katanya, saat uang tersebut diberikan, tersangka pun terus menghilang.

Dirinya juga terus berusaha mengirim sms dan menelpon tersangka, tapi tak membuahkan hasil.

"Informasi yang kuterima, bukan aku saja yang menjadi korban penipuan, tapi banyak lagi yang menjadi korban sepertiku," katanya.

Sementara, Kapolsek Medan Area, Kompol Rama S Putra saat dikonfirmasi membenarkan perihal ditangkapnya Ahok. "Sudah kita amankan dan saat ini masih kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka," ujarnya. (FR)

Pembongkaran kios liar yang terletak disepanjang jalan raya Banda Aceh – Medan yang masuk HGU PTPN I Tanjung Sementok kebun lama itu urung dilaksanakan karena warga akan memberikan perlawanan apabila kios-kios mereka dibongkar paksa.

Untuk pembongkaran kios-kios tersebut, PTPN I telah mempersiapkan alat berat dan tim pengamanan. Demikian juga masyarakat pemilik kios telah siap dengan batu dan kayu untuk menghadang petugas yang membongkar kios tersebut. Agar tidak terjadi bentrok, pembongkaran itu ditunda sementara, setelah ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman turun ke lokasi dan bernegosiasi dengan pihak PTPN I. Ketika dikonfirmasi, Ir. Rusman mengatakan pembongkaran kios itu harus dihentikan, karena kondisi yang tidak memungkinkan. ’’Ini kita lakukan karena kita melihat perlawanan. Mereka sudah pegang batu, kayu, jadi kita cegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,‘’ ujar Rusman.

Dikatakan, dalam musyawarah singkat yang dihadiri pihak PTPN

PENJELASAN KETUA DPRK Aceh Temiang Ir. Rusman menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak PTPN-1 terkait pembongkaran kios yang baru dua bulan dibangun di pinggir jalan nasional, namun di atas HGU PTPN1. (KPK POS/ YANTO) I, Dinas PU dan dari unsur BPN Aceh Tamiang maka disepakati pembongkaran ditunda dulu, hingga sampai pelaksaan Pemilu. Sebelumnya juga harus dibentuk Tim untuk mengukur bahu jalan, sehingga akan jelas sampai sejauh mana tanah yang masuk Derah Milik Jalan (DMJ) dan yang mana pula lahan yang masuk HGU PTPN I. Humas dan protokoler PTPN I Adi Yustan SE ketika dikonfirmasi mengatakan, rencana manajemen PTPN I kebun Lama, menertibkan bangunan liar di atas lahan HGU di Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru itu, karena telah diperingatkan dan dilarang jauhjauh hari. Tapi, masyarakat tetap

Curi Motor, Pelajar Babak Belur MEDAN - Seorang pelajar salah satu SMA swasta di Medan, babak belur diamuk massa karena tertangkap mencurian sepeda motor (curanmor) dari lokasi bilyar, Jalan HM Jhoni, Medan, Selasa.

Akibat aksi massa itu, pelajar yang diketahui berinisial AS (17) warga Jalan Pintu Air Gang Horas, mengalami luka-luka di wajah, badan, tangan dan kepalanya.

"Tersangka bersama temannya berinisial D mengendarai sepeda motor menuju ke tempat bilyar Sagar di Jalan HM Jhoni," kata Kapolsek Medan Kota Kompol Paulus Hotman Sinaga melalui Kanit Reskrimnya AKP Faidir Chan.

Tak berselang lama, kata Faidir, Hendri Ramadhan (22) penduduk Jalan Rawa Gang Berdikari Denai, Perumnas Mandala datang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja BK 5139 HB. Dalam aksinya, Aldi Simanjuntak pura-pura duduk di sepeda motor korban. Setelah itu pelaku

merusak kunci dan membawa kendaraan roda dua tersebut. Namun upaya tersebut diketahui korban dan berteriak maling. "Korban juga turut mengejar dengan sepeda motor temannya, tapi ditendang tersangka," sebut Faidir.

Beruntung, tak jauh dari lokasi personel Reskrim Polsek Medan Kota yang sedang patroli turut mengejar. Sekira 1 Km dari lokasi pencurian, akhirnya Aldi Simanjuntak berhasil diringkus tapi D berhasil melarikan diri.

"Begitu diperiksa, ternyata dari saku Aldi Simanjuntak ditemukan kunci T untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor," terang Faidir.

Dia menambahkan, tersangka bersama rekannya diprediksi merupakan sindikat curanmor yang kerap beraksi di bilyar dan warung internet (warnet). Dugaan itu, katanya, karena mereka selalu membawa kunci T. (AND)

mendirikan bangunan sejak Juni 2013 di HGU PTPN I. Bahkan Bupati Tamiang telah menerbitkan surat nomor 590/ 8423 tanggal 28 Oktober 2013 perihal keberatan atas bangunan tersebut. Kemudian Camat Karang Baru juga mempertegas larangan pendirian bagunan di atas lahan HGU PTPN I dengan menerbitkan surat nomor 300/2013 tanggal 7 November 2013. ‘’Jauh-jauh hari, pihak PTPN I telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan pada masyarakat penggarap lahan dalam HGU itu. Bahkan, pada 5 Desember 2013 dilakukan musyawarah di Kantor Camat Karang Baru yang juga

dihadiri oleh Muspika, masyarakat penggarap dan pihak Kebun Lama,’’ kata Adi Yusfan.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat penggarap akan memohon izin, ke Direksi PTPN I. Sementara menunggu izin, masyarakat penggarap menghentikan aktivitas penimbunan dan pembangunan di atas HGU PTPN I Kebun Lama tersebut.

"Namun kenyataan sampai saat ini tidak pernah diindahkan bahkan diabaikan oleh masyarakat penggarap.Pembongkaran akan tetap dilakukan, tapi untuk sementara ditunda dulu atas permintaan PemKab Aceh Tamiang,’’ kata Adi Yusfan. (YANTO)

Wanita Penjual Sabu Diringkus PANTAI CERMIN - Siti Alimah (24), wanita penjual narkotika jenis sabu-sabu diringkus petugas Reskrim Polsek Pantai Cermin di rumahnya di Dusun IV Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin (24/3) sekira pukul 20.30 WIB. Dari penangkapan itu polisi menyita barang bukti 2 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, bong dan 2 amplop daun ganja serta uang Rp24 ribu.

Sebelum diserahkan ke Polres Sergai, tersangka mengaku, sabusabu dan ganja berasal dari Tembung. Dia membantah barang terlarang itu miliknya.

Saat polisi menggeladah rumah tersangka, ditemukan sabu dan ganja yang ada di dalam tas san-

dang milik suami Siti. "Sumpah, ini bukan punyaku, tapi punya suamiku. Aku cuma disuruh menjual dan mengantarnya, jadi yang sepantasnya ditangkap, itu dia (suaminya). Jangan akulah bang, kalau aku, nanti anakku sama siapa," ucap tersangka sambil menangis.

Sementara itu Kapolsek Pantai Cermin AKP WS Mochtar Hasibuan ketika dikonfirmasi, Selasa (25/3), mengatakan, wanita itu dipersangka dengan UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Berkat info masyarakat, tersangka berhasil kita ringkus bersama barang buktinya. Tersangka dan barang bukti akan kita serahkan ke Polres Sergai," kata Mochtar.

(ARM)

Gara-gara Hotmix Rp28 Miliar

Bentrok Antar Desa di Teluk Dalam TELUK DALAM - Perkelahian antar dua kelompok pemuda Desa Bawolani Kecamatan Teluk Dalam dengan Desa Hilisataro Kecamatan Toma terjadi di jalan Diponegoro Kelurahan Telukdalam.

Pemicu bentrokan ini, akibat kesewenang wenangan kontraktor PT. Karunia Sejahtera yang diduga menggunakan jasa preman dari Desa Bawolani untuk menjaga keamaman. Serta sebagai pengawal pribadi penanggung jawab perusahaan di lapangan.

Perkelahian sebenarnya terjadi beberapa minggu lalu, ketika Iman pemuda Hilisataro hendak pulang ke rumahnya melewati jalan Diponegoro. Persis di persimpangan Kantor Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, PT.Karunia Sejahtera sedang melakukan pekerjaan pengaspalan hotmix di sepanjang jalan Diponegoro yang mengakibatkan jalan macet.

Akibat setengah badan jalan dilakukan buka tutup untuk dilewati kendaraan.

Tiga orang pengawal kontraktor P Sembiring dengan mulut bau alkohol dengan arogan memperkenalkan dirinya sebagai preman Desa Bawolowalani. Tak diketahui persis apapenyebabnya, ketiga pengawal P Sembiring tersebut langsung menancapkan pisua belati ke Iman Gari. Belum puas me-

Salah satu sudut kota Telukdalam, ibu kota Kabupaten Nias Selatan, terlihat bersih. lakukan penikam, ketiga preman itu memukul Iman Gari hingga terjatuh dari sepeda motor bersama istrinya.

Kabar yang menimpa Iman Gari ini diterima warga Desa Hilisataro dan secara beramai-ramai mendatangi tempat kejadian perkara. Sementara Iman Gari dibawa warga ke Kepuskesmas Teluk Dalam untuk mendapat perawatan.

Sebaliknya, pihak perusahaan tidak mau tahu tetap melanjutkan

pekerjaan. Suasana menjadi ricuh.

Perkelahian tak terhindarkan.

Mengetahui ada bentrok, pihak Polres Nias Selatan langsung mengamankan dua belah pihak.

Kapolres Nias Selatan AKBP Jhon CE Nababan Sik SH MH langsung turun ke TKP dan memerintahkan anggotanya melakukan pengamanan. Dengan kesigapan Polres Nisel keadaan kota Teluk Dalam dapat dikuasai. Warga kedua desa disuruh pulang ke kam-

pung masing masing.

Ditempat terpisah Kadis PU Nias Selatan Yusup Nache menjelaskan, Kontrak PT. Karunia Sejahtera sebagai pekerja mega proyek Rp28 miliar telah melakukan kesalahan besar. Pihak kontraktor telah melanggar perjanjian. Sebelumnya disepakti, di atas jam 17.00 wib pekerjaan dihentikan, mengingat kalau dikerjakan malam hari kualitas diragukan.

(TIM)

11

KPK POS E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

KRIMINAL

Diduga Jual Raskin

Jaksa Periksa 42 Keuchik Peudada BIREUEN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireun sejak beberapa hari lalu hingga Selasa pekan lalu sudah memeriksa 42 Keuchik di Kecamatan Peudada, Bireuen. Langkah tersebut dilakukan Jaksa terkait dugaan penjualan beras untuk rakyat miskin (raskin) jatah tahun 2013 oleh oknum kantor Camat Peudada beberapa waktu lalu.

Kejari Bireuen, M Thohir melalui Kasi Intel Munawal mengatakan, keuchik yang diperiksa itu memberikan keterangan yang berbedabeda.

“Keuchik kita minta keterangan untuk melengkapi data terkait dugaan penjualan raskin oleh oknum kantor Camat Peudada. Keterangan semua Keuchik itu kami kumpulkan untuk pengembangan lebih lanjut,” kata Munawal.

Dikatakan, pihaknya juga

sudah memintai keterangan tiga warga, Sekcam Peudada, dua kepala seksi kantor Camat Peudada, seorang pegawai Bulog Sub Divre Lhokseumawe, dua sekda, dan seorang pengelola raskin Peudada yaitu Indaryani.

Sedangkan camat Peudada Jalaluddin, menurutnya, belum dipanggil. “Hingga beberapa hari kedepan, kami masih akan memangil sejumlah Keuchik lain di Peudada untuk dimintai keterangan terkait kasusu itu,” ungkapnya.

Selain memberikan keterangan, kata Munawal, ada sembilan Kuechik yang menitipkan uang hasil penjualan raskin yang diberikan oknum kantor Camat Peudada kepada petugas Kenjari Bireuen.

“Jumlah uang yang dititikan kepada kami jumlahnya berbeda-beda. Total uang itu sampai saat ini Rp19.038.

500,”pungkasnya. (YAN)

Nyolong Tabung Gas di Stabat

Dua Remaja Bonyok Dipermak Massa

BABAK BELUR Kedua remaja babak belur nyolong tabung gas STABAT - Lagi-lagi, komplotan maling yang tengah beraksi nyaris tewas dihajar massa. Kali ini dialami Khairul Anwar (20) warga Jl Sasana, Kel.Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Binjai bersama rekannya Heri (19) warga yang sama.

Keduanya babak belur dikeroyok massa akibat kepergok sedang berusaha mencuri dua tabung gas disebuah kios milik Majda Br Matondang (50) warga Komplek Pemda, Kel.Kwala Bingei, Kec.Stabat, Langkat, Selasa sekira pukul 15.30 Wib sore.

Informasi berhasil diperoleh, keduanya berboncengan naik kreta Spin dari arah Binjai menuju Kota Stabat untuk jalan-jalan. Sesampainya di sana, mereka tidak sengaja melihat ada dua tabung gas di dalam kios

yang sedang kosong. Lalu muncul pikiran jahat keduanya untuk mencuri tabung gas tersebut.

Namun belum berhasil membawa kabur barang curiannya, aksi mereka sudah diketahui pemilik kios yang ketika itu berada di dalam rumah.

Alhasil begitu mendengar teriakan maling, keduanya langsung kabur melarikan diri. Sial bagi keduanya karena sudah keburu ditangkap warga di sana. Tanpa ampun warga menggimbali keduanya sampai babak belur. Nasib baik keduanya tidak sampai dibakar massa karena sudah terlebih dahulu berhasil diselamatkan petugas kepolisian Polres Langkat yang sedang patroli. Sore itu juga keduanya langsung diboyong ke Polres Langkat.

(JUL)

Gadis Cantik Diperkosa Oknum Aparat Tangan Digigit, Wajah Ditonjok, Badan Dicambuk STABAT - M Amri Tuahta Sitepu (28) adalah seorang pendekar hukum. Tapi kelakuannya mirip seperti Drakula penghisap darah manusia. Oknum polisi berpangkat Brigadir yang bertugas di Polres Binjai itu, Selasa pekan lalu, siang resmi dilaporkan Sri Agustina (19) mantan pacarnya atas tuduhan kasus penganiayaan serta pemerkosaan.

Tak terima cintanya ditolak, pelaku nekat menculik, menyekap hingga memperkosa korban di rumah pelaku yang berada di Medan Diski.

Akibat kejadian itu, gadis cantik yang tinggal di Jl.Hang Tuah, Kel.Stabat Baru, Kec.Stabat, Langkat itu harus menderita luka cukup serius disekujur tubuhnya. Hingga kini kasusnya masih ditangani Polres Langkat dengan bukti laporan pengaduan Nomor LP/174/III/2014/SU/LKT. Informasi berhasil diperoleh, peristiwa itu berawal saat korban tengah melintas di pusat Kota Stabat naik sepeda motor (kereta) Beat dari rumahnya menuju ke rumah kakak kandungnya yang berada di Jl.Bambuan, Desa perdamaian, kec.Stabat, Langkat, Senin sekira pukul 21.30 Wib malam. Persisnya sesampai di Pasar Kaget Stabat, korban yang tengah melintas tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang mengenderai mobil.

Saat itu, dibawah todongan ancaman sebilah pisau, pelaku memaksa korban untuk segera naik ke dalam mobil tersebut. Lalu, pelaku meme-

rintahkan temannya berinisial SB untuk membawa pergi kereta korban.

Selanjutnya, mobil pelaku meluncur ke arah Medan Diski menuju ke kediamannya. Di dalam perjalanan, korban sudah berusaha melawan karena tidak bersedia diajak pelaku untuk berhubungan intim. Sempat terjadi cek cok mulut antar keduanya, hingga pelaku yang emosi langsung menggigit tangan sebelah kiri korban hingga mengalami luka serius. Wajah korban juga ditonjok oleh pelaku dan telinganya sebelah kiri dipukul pakai gagang pisau.

"Tak cuma itu bang, badanku juga dicambuknya pakai tali pinggang sampai sakit begini, " kata korban.

Sesampainya di rumah pelaku, korban dipaksa untuk melakukan hubungan intim. Saking takutnya, korban hanya bisa pasrah dan terpaksa melayani nafsu bejat pelaku di bawah ancaman bunuh. Sampai pagi dinihari, ketika pelaku terlihat sudah tertidur pulas, diam-diam korban memberanikan diri pergi melarikan diri dan berhasil pulang ke rumahnya sekira pukul 08.00 Wib pagi.

Sampai di rumah, korban lang sung menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada keluarganya. Tak terima, keluarganya langsung mengajak korban ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. "Sebelum ke sini (kantor polisi) kami sudah bawa anak kami ini ke rumah sakit untuk diobati terlebih dahulu," kata Sofyan R (45) bapak kandung korban.

Sri Agustina korban pemerkosaan ketika ditemui wartawan menjelaskan dirinya sudah hampir tujuh bulan menjalin hubungan pacaran dengan pelaku. Mereka kenal di Binjai dan

Puluhan Pedagang Kain Datangi Diskoperindakop Kota Langsa LANGSA - Setelah tempat jualan mereka dibongkar utuk kepentingan percepatan pembangunan Town Squer, puluhan pedagang kaki lima (K-5) pajak Kota Langsa, Senin lalu, mendatangi kantor Diskoperindakop dan UKM Kota Langsa.

Para pedagang yang sebagian besar adalah pedagang kain, meminta Pemko menyediakan lapak jualan untuk mereka, karena tempat jualan mereka dibongkar untuk kecepatan pembagunan town squer.

Kedatangan puluhan pedagang K-5 itu diterima Kadiskoperindakop dan UKM, Al Azmi SSTP MSP. Dalam pertemuan itu juga hadir Ketua Komisi D DPRK Langsa, dan Wakil Ketua Komisi A. Sebelumnya para pedagang itu mendatangi Kantor DPRK Langsa, disambut sejumlah anggota dewan.

Seorang pedagang mengatakan kepada koran ini, maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan bahwa setelah dibongkar tempat jualan, kini

Oknum PNS Pemkab Nias Dipolisikan NIAS - Sokhiniwao Mendrofa alias Ama Dewi (50) Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dilaporkan Notina Zebua alias Ina Wina (40) ibu rumah tangga warga Desa Sinarikhi Kecamatan Hiliduho kepada Kapolres Nias dengan kasus tindak pidana penipuan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLP/26/I/2014/NS tanggal 20 Januari 2014 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SPLidik/07/I/2014/Reskrim, tanggal 25 Januari 2014. Saat ini terlapor bertugas sebagai Kepala Seksi Trantib di Kantor Camat Hiliduho Menurut Notina Zebua yang dikonfirmasi menyebutkan, kasus penipuan ini berawal ketika pelapor disuruh Sokhiniwao Mendrofa meminjam uang kepada Ama Boris di Gunungsitoli (calon besan Sokhiniwao Mendrofa dari pihak laki-laki-red) sebesar Rp20 juta dengan alasan untuk biaya pengobatan anak terlapor yang bernama Anna Meitriani Mendrofa (calon menantu Ama Boris-red) ke “dukun” sebagaimana yang tertulis didalam kwitansi tanggal 6 Juli 2013 disaksikan Penianto Zebua.

Menurut Notina Zebua, setelah menerima uang tersebut dari Ama Boris langsung diantarkan ke rumah Sokhiniwao Mendrofa.

Selanjutnya, pada saat itu Sokhiniwao Mendrofa menolak menerimanya dan mengatakan kepada Notina Zebua, "jangan diserahkan di sini karena ada anaknya Anna Meitriani Mendrofa". Sokhiniwao Mendrofa menyarankan kepada Notina Zebua agar uang tersebut

berstatus duda dan punya anak satu.

"Kami sebenarnya sudah putus bang tapi dia gak terima dan maksa minta balikan kembali, ya aku gak mau, " ujarnya. (JUL)

belum lama ini sudah putus. Pasalnya, selama berpacaran pelaku kerap bertindak kasar terhadap dirinya. Selain tidak cocok lagi belakangan korban baru mengetahui kalau pelaku sudah

Pelapor Notina Zebua memperlihatkan foto terlapor Sokhiniwao Mendrofa dibawa saja ke rumah Notina Zebua. "Hari Senin (8 Juli 2013) nanti saya ambil di rumah sepulang saya dari kantor," begitu kata terlapor ketika itu.

Sebelum diserahkan, uang tersebut terlebih dahulu dihitung oleh Penianto Zebua dihadapan Sokhiniwao Mendrofa (terlapor), Notina Zebua (pelapor) dan Fareso Mendrofa (suami Notina Zebua). Anehnya, setelah uang itu diterima Sokhiniwao Mendrofa dari Notina Zebua lalu Sokhiniwao Mendrofa meniup-niup uang tersebut sehingga mereka yang ada di situ sempat tercengang dan merasa heran bahkan Notina Zebua sempat bertanya; “pakcik, kenapa meniupniup uang tersebut”. Dijawab; "ini

adalah rezeki besar" Uang yang diserahkan Notina Zebua kepada Sokhiniwao Mendrofa tidak ada kwitansi. Lalu Notina Zebua mengatakan kepada Sokhiniwao Mendrofa tolong dibuatkan kwintansi tanda terima uang. Sebab sebelumnya pelapor sudah membuat tanda terima uang kepada Ama Boris.

Namun menurut Sokhiniwai Mendrofa tidak perlu lagi dia membuat kwitansi uang yang Rp20 juta, karena seminggu lagi pesta pernikahan akan dilangsungkan, sehingga pada saat itu Notina Zebua tidak ngotot meminta kwitansi dari Sokhiniwao Mendrofa. Apalagi mereka ada hubungan keluarga yang sangat dekat (pakciknya-red).

mereka tak ada lagi lapak.

Katanya, sejak kios dibongkar pada pekan lalu, mereka mengaku tak dapat berjualan, karena belum ada kejelasan penempatan lapak baru. Dalam pertemuan dengan Diskoperindakop, pedagang kain tersebut diberikan lapak sementara di jalan pajak pisang, sekitar lokasi pasar buah.

Sementara itu, Kadiskoperindakop mengatakan, terhadap lapak baru bagi pedagang kain tersebut sudah disediakan

Kemudian, berselang beberapa waktu kemudian, pihak keluarga calon mempelai laki-laki mempertanyakan melalui Notina Zebua selaku perantara (Si’o, dalam bahasa daerah Nias-red) dari pihak mempelai perempuan, tentang komitmen dari Sokhiniwao Mendrofa orangtua calon mempelai perempuan.

Anehnya, setelah menerima uang tersebut Sokhiniwao Mendrofa memberikan jawaban kepada Notina Zebua bahwa baru bisa dilaksanakan pernikahan setelah orangtua calon mempelai laki-laki mengurus anaknya Anna Meitriani Mendrofa menjadi PNS atas biaya dari pihak orangtua laki-laki dan utangnya di salah satu bank sebesar Rp300 juta harus dilunasi dulu oleh orangtua calon mempelai laki-laki.

Tentu syarat ini ditolak mentahmentah oleh calon mempelai lakilaki karena belum ada komitmen seperti itu dari awal.

Karena pihak calon mempelai laki-laki merasa ditipu oleh orangtua calon mempelai perempuan, lalu pihak calon mempelai lakilaki mempertanyakan tentang uang yang dipinjam Sokhiniwao Mendrofa dengan perantaraan Notina Zebua agar dikembalikan.

Menurut Notina Zebua bahwa Sokhiniwao Mendrofa menolak mengembalikan uang tersebut, bahkan dengan nada menantang mengatakan; ”silakan saja melapor ke polisi, saya tidak takut” Hal ini dilontarkan Sokhiniwao Mendrofa, mungkin karena ada oknum polisi keluarganya yang bertugas di Polres Nias, sehingga merasa kebal hukum?.

Akibat ketidak adanya niat baik terlapor untuk mengembalikan uang tersebut kepada pihak calon mempelai laki-laki, maka kasus ini dilaporkan kepada aparat penegak hu-

pemerintah di jalan pajak pisang, sekitar pasar buah.

Lokasi tersebut sengaja disewa oleh pemerintah dari pemiliknya, untuk ditempati, sementara sebagai lapak jualan bagi pedagang.

Al Azmi menambahkan, lapak untuk puluhan pedagang kain itu sebelumnya berada di sekitar Town Squer, terpaksa dipindahkan. Karena pihak developer ingin memacu percepatan pembagunan Town Squer tersebut. (YANTO)

kum di Polres Nias. "Jangan sampai saya yang menjadi korban, padahal saya tidak menikmati sepeserpun uang tersebut," ujar Notina Zebua sedih.

Proses penanganan kasus ini terkesan banyak kejanggalan. Misalnya pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Nias AKP Arifeli Zega SH kepada pelapor Notina Zebua tertanggal 22 Januari 2014 melalui surat bernomor : B/46/I/2014/Reskrim/ 2014 yang mana pada poin 3 surat tersebut disebutkan bahwa, diberitahukan kepada saudara agar saudara berkoordinasi dengan Polsek Hiliduho Tentang masalah secara bersama-sama melakukan pengrusakan tanaman yang saudara laporkan tersebut di Polres Nias.

Kemudian pada kalimat pada poin 3 tersebut yang menyebutkan pengrusakan tanaman sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus penipuan yang dilaporkan Notina Zebua. "Sehingga saya menyimpulkan bahwa dalam kasus ini ada upaya oknum petugas sengaja mengaburkan kasus ini dari tindak pidana penipuan menjadi pengrusakan tanaman. Oknum penyidik di Polres Nias dan Polsek Hiliduho diharapkan bekerja profesional," ucap sumber.

Demikian juga pada pemanggilan saksi oleh Penyidik Polsek Hiliduho, Arius Zega SH MH yang mana pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang disampaikan kepada Notina Zebua tanggal 17 Februari 2014 dengan surat nomor : B/09/II/2014/ Reskrim yang mana pada poin 2 (b) menyebutkan telah melakukan permintaan keterangan terhadap saksi An. Fareso Zebua, padahal Fareso bukan marga Zebua melainkan

marga Mendrofa.

Hal ini jelas ada indikasi bahwa ketika saksi ini diperiksa belum dipertanyakan identitasnya secara benar. "Meskipun menurut hemat saya kesalahan menulis marga ini dianggap kecil tetapi resikonya di dalam proses hukum berdampak besar terhadap seorang saksi apabila memberikan keterangan di depan hukum. Makanya dalam persidangan Kartu Tanda Penduduk dipertanyakan hakim untuk mengetahui identitas seseorang," katanya.

Sokhiniwao Mendrofa ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu(26/3) mengatakan, "saat ini saya lagi opname di Medan. Dan menyangkut masalah uang yang dilaporkan Notina Zebua tidak benar saya menerima uang tersebut dan saya siap dikonfrontir," ujar Sokhiniwao Mendrofa.

Ketika dikonfirmasi KPK Pos kepada Camat Hiliduho, Tohuzaro Harefa SH tentang sepak terjang yang dilakukan Sokhiniwao Mendrofa, Rabu (26/3) mengatakan, Sokhiniwao Mendrofa sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Kecamatan Hiliduho dan pada bulan lalu dimutasikan menjabat sebagai Kepala Seksi Trantib di Kantor Camat Hiliduho. Ketika ditanya bagaimana tindak tanduk Sokhiniwao Mendrofa selama ini, camat mengatakan kurang tahu karena dia baru menjabat.

Menyangkut masalah kehadirannya di kantor, menurut camat, yang bersangkutan memang belakangan ini jarang masuk kerja dengan alasan sakit. Bahkan yang bersangkutan saat ini izin lisan dan tidak sempat mengeluarkan izin tertulis karena alasan dia terburuburu. "Sokhiniwao Mendrofa kabarnya menderita sakit dibagian kakinya," ujar camat mengakhiri. (TIM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

Bawa Sabu Rp10 M

Dipacari Terlebih Dahulu

Dua TKI Kurir Narkoba Ditangkap DUA ORANG Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia, beberapa waktu lalu juga diringkus petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan sabu dengan total Rp 10 miliar. Menurut Plt Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Purwidi, keduanya berinisial MGR (34), dan MH (31). "Pengungkapan kasus penyelundupan ini terbagi menjadi dua kasus," ujarnya, Jumat.

Kasus pertama dengan tersangka MGR. Dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia GA 819 rute Kuala Lumpur-JakartaSurabaya, dirinya mendarat di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta. Hasil pemeriksaan kepada MGR, petugas menemukan paket sabu yang disembunyikan di dinding kardus seberat 1.662 gram.

"Dia dijanjikan akan mendapat Rp15 juta sekali kirim. Tersangka dan barang bukti diserahkan ke Polres Bandara SoekarnoHatta," jelasnya.

Sedangkan kasus kedua, tersangka berinisial MH yang melakukan perjalanan dengan rute Kuala Lumpur-Jakarta-Surabaya dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia GA-821. Tersangka kedua ini pun sama, mendarat di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta.

"MH membawanya dengan disimpan di dalam satu buah koper dan dua kardus baby walker. Pada koper tersebut terdapat satu buah lampu sorot yang setelah diperiksa berisi 24 paket kristal bening, atau sabu," terangnya.

Pemeriksaan dilanjutkan terhadap dua kardus baby walker yang dibawanya. Hasilnya, petugas menemukan masing-masing delapan paket sabu yang disembunyikan di dinding dus tersebut.

"Setelah dilakukan penimbangan, 40 paket kristal bening tersebut seberat 5.716 gram. Dia juga sama dijanjikan Rp15 juta.

Kasus kedua itu, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada BNN," katanya.

Wakil Ketua Satuan Narkoba Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta AKP Subakti mengatakan, tertangkapnya kedua penyelundupan tersebut merupakan hasil kerja keras para aparat kepolisian Bandara SoekarnoHatta yang bekerjasama dengan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Sedangkan menurut Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumirat Dwiyanto, saat tertangkap petugas, mereka mengaku terpaksa menjadi kurir karena kehabisan uang untuk kembali ke Tanah Air. "Mereka mau dibodohi menjadi kurir," ujarnya. (TIM)

Alat X-Rays Cegah TKI Jadi Kurir Narkoba KELUGUAN tenaga kerja Indonesia (TKI) memang sering dimanfaatkan banyak orang.

Termasuk dalam menitipkan barang-barang terlarang seperti narkoba. Di negara seperti China, banyak TKI yang putus kontrak dan ditransfer ke China dan Makao dijebak untuk menyelundupkan Narkoba dalam koper mereka. Jumlah TKI bermasalah dan terancam hukuman mati itu sudah mencapai 40 orang.

Mengantisipasi kemungkinan barang itu diselundupkan ke Indonesia, Kepala Satuan Pelayanan Kepulangan Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) TKI Selapajang, Rolly Laheba, SH MH mengharapkan agar di GPK TKI tersedia alat X Ray untuk mendeteksi barang-barang seperti Narkoba. “Sudah saatnya GPK TKI memiliki mesin X-Ray,” tegas Rolly ditemui di GPK TKI. Menurut Rolly, jaringan mafia internasional kini sudah mengincar TKI sebagai kurir pembawa barang haram seperti narkoba.

Para mafia ini mengerti bahwa mereka bisa memanfaatkan keluguan TKI untuk memperluas pemasaraan bisnis haram itu. “Dengan sedikit merayu dan memberi uang tips, TKI sering tergoda untuk menolong para mafia ini,” ujar mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN), kata Rolly, sudah pernah mendata 10 TKI Purna yang diduga menjadi kurir narkoba.

Rolly yang pernah bertugas selama delapan tahun di Satuan Narkotik Polda Metro Jaya prihatin dengan kondisi di Terminal 2 kedatangan internasional. Setelah diambil dari ruang bagage claim (pengambilan barang) dengan leluasa koper itu bisa dibawa langsung oleh TKI ke lounge TKI untuk kemudian dibawa ke GPK TKI tanpa melalui pemeriksaan X-Rays. "Peluang sindikat narkoba ini sangat besar dalam memanfaatkan jasa TKI sebagai kurir barang-barang terlarang ini," tegasnya.

Jadi, lanjut Rolly, sangat mudah barangbarang TKI itu diselundupkan di koper TKI. Temuan BNN terhadap adanya barang narkoba pada 10 TKI Purna dan pernah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) menjadi alasan kuat perlunya GPK TKI memiliki mesin XS-Rays.

“Kami prihatin dan sayang kepada TKI. Jangan sampai mereka yang sudah jauhjauh mencari rezeki akhirnya pulang dengan status sebagai tersangka pengedar narkotika,” gugah Rolly.

Dalam konfirmasi kepada Bnp2tki.go.id, Ida, TKI yang baru pulang dari Malaysia setelah enam tahun bekerja mengakui 2 buah koper yang diambilnya dari ruang bagagge claim tidak diperiksa melalui mesin X-Rays.

(TIM)

Dua TKI Dimanfaatkan

DIT ANGK AP - Kurir narkoba jaringan Guangzhou berhasil ditangkap. Mereka adalah TKI di Hongkong, Kamis (13/3).

DITANGK ANGKAP

TERGIUR upah yang diterima, tak sedikit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia, Hong Kong dan negara lainnya terjebak dalam kasus Narkoba. Biasanya, para TKI dijadikan sebagai kurir untuk membawa barang haram itu dari negera asalnya masuk ke Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) membenarkan, para TKI tersebut diiming-imingi uang dalam jumlah besar untuk membawa paket narkotika masuk ke Indonesia.

EPALA Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Sumirat Dwiyanto, membenarkan cukup banyak TKI terjebak sebagai kurir Narkoba. Mereka (TKI) diiming-imingi uang dalam jumlah besar (baik dalam bentuk rupiah dan dolar AS) untuk membawa paket narkotika masuk ke Indonesia.

Biasanya, kata Sumirat, TKI yang menjadi sasaran untuk membawa paket narkotika adalah yang akan kembali ke tanah air dan membutuhkan uang. "TKI yang terjepit kebutuhan uang untuk kembali ke tanah air, biasanya menjadi sasaran untuk

K

membawa paket narkotika," jelasnya.

Paket narkotika tersebut, biasanya disembunyikan di dalam barang bawaan seperti koper, sepatu atau disimpan di bagian tubuhnya.

Sinyalemen BNN ini terbukti. Pekan lalu, Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Jumat, menangkap 24 pelaku penyelundup narkotika dengan total Rp6,9 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta, Okto Irianto, mengatakan, pelaku yang ditangkap terdiri dari 12 WNI dan 12 WNA. Pelaku ditangkap dalam operasi yang dilakukan petugas sejak 25 Februari hingga 17 Maret dengan barang bukti 4182 gram sabu dan 20 tablet happy five. Mereka ditangkap

oleh petugas gabungan dari Bea Cukai, BNN dan Polres Bandara.

Untuk pelaku yang berasal dari WNI, sebagian besar merupakan TKI yang dimanfaatkan oleh bandar narkoba untuk membawa barang terlarang tersebut.

"Masih banyak TKI yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika untuk membantu kelancaran proses penyelundupan," ujar Sumirat menambahkan.

Biasanya, TKI yang menjadi sasaran untuk membawa paket narkotika adalah yang membutuhkan uang saat akan kembali ke Tanah Air. "TKI yang terjepit kebutuhan uang untuk kembali ke Tanah Air biasanya menjadi sasaran untuk membawa paket narkotika," ujarnya.

Paket narkotika tersebut, menurut dia, biasanya disembunyikan di dalam barang bawaan, seperti koper, sepatu, atau disimpan di bagian tubuhnya. Namun, ia menyatakan upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan petugas yang mendeteksi setiap gerak-gerik perilaku penumpang. (TIM)

JARINGAN narkotika internasional tak jua jera mengedarkan narkoba di wilayah Indonesia. Berbagai modus pun dikembangkan para pelaku pengedar barang haram tersebut untuk memasarkannya. Satu diantaranya adalah memanfaatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai kaki tangannya.

Kali ini TKI yang tertangkap adalah Maria Alfiati (32) dan Zuliansyah (26), TKI yang bekerja di Hongkong. Keduanya tertangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) saat hendak mengambil paket pengiriman di kantor ekspedisi.

“Jaringan Guangzhou, Hongkong, menggunakan TKI sebagai kurir peredaran narkotika di Indonesia,” kata Khrisna Anggara, Kasubag Humas BNN saat pemusnahan barang bukti narkotika golongan I di parkir Gedung BNN di Cawang, Jakarta Timur, Kamis.

Khrisna menuturkan, modus jaringan Guangzhou mengirim paket-paket narkotika menggunakan jasa ekspedisi. Barang kemudian diambil oleh kurir TKI dan menyerahkannya kepada pemesan.“Kurir TKI diberangkatkan ke Indonesia menggunakan pesawat terbang dari Hongkong, usai paket narkotika dikirim melalui jasa ekspedisi,” ungkap Khrisna.

Setibanya di Indonesia, sambung Khrisna, kurir akan mengambil paket di jasa ekspedisi dan kemudian menyerahkan kepada pemesan yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di satu lokasi tertentu. “Untuk mengelabui petugas, pengiriman paket narkotika dimasukkan ke dalam alat pijat elektronik,” jelasnya.

Petugas mendapati narkotika jenis sabu dalam alat pijat seberat 2.096,4 gram.

“ZA berhasil diamankan petugas BNN, Senin, dan MA diamankan dikediamannya di Bambu Apus Cipayung,” jelasnya.

Kedua tersangka mendapatkan upah sebesar Rp 3-6 juta dalam satu kali perjalanan. Untuk memanfaatkan TKI, para pengendar narkoba juga menjeratnya dengan cara memacarinya terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah menjadi kekasih akan dengan mudah mengendalikannya.

(TIM)

TKI Diminta Jangan Mudah Dirayu BADAN Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus meningkatkan kerjasama yang sudah terbangun baik sosialisasi pencegahan adanya pemanfaatan jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai kurir narkoba.

“Saya sangat mengharapkan BNN bisa bekerjasama dengan BNP2TKI untuk mencegah TKI menjadi kurir Narkoba,” ujar Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat yang didampingi Direktur Sosialiasi dan Kelembagaan, Rohyati Sarosa ketika ditemui di ruang kerjanya, Jakarta.

Sejak 5-6 tahun Jumhur memimpin BNP2TKI belum pernah terjadi TKI tertangkap membawa narkoba. “Kasus itu baru muncul 2-3 tahun belakangan ini. Salah satu penyebab TKI menjadi kurir narkoba ialah akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh majikan,” ujar Jumhur.

Di Hongkong, katanya, dengan adanya PHK sebelum 7 bulan masa percobaan oleh majikan, banyak TKI yang kemudian dijanjikan bekerja di Macau, China. Nah, karena terpaksa harus terus bekerja demi keluarga, tidak sedikit para mafia trafficking (perdagangan

Terlibat Kasus Narkotika, Empat TKI Dideportasi EMPAT dari 100 orang Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi pemerintah Negeri Sabah, Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ditangkap karena tersangkut kasus narkoba. Junaidi (23), salah seorang TKI yang dideportasi tersangkut narkotika di Nunukan, Jumat, menerangkan ia tertangkap oleh aparat kepolisian Malaysia saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Akibat perbuatan itu ia divonis selama enam bulan oleh Mahkamah Negeri Sabah dan menjalani kurungan di penjara Tawau Malaysia.

Junaidi yang berasal dari Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ini mengaku, bekerja di Negeri Sabah Malaysia sebagai instalator listrik ini telah mengonsumsi sabu sejak tiga tahun silam.

"Saya ditangkap polisi Malaysia saat sedang mengonsumsi sabu," ujarnya.

Dia mengonsumsi sabu dengan alasan untuk menambah stamina pada saat bekerja di tempat kerjanya di Lahad Datu Negeri Sabah dan sabusabu yang dikonsumsi dua kali sebulan itu diperoleh dari teman-temannya.

Menurut Junaidi, setiap mengonsumsi ia mampu menghabiskan sendiri satu sabu kecil seharga 10 ringgit Malaysia. Pada saat pendataan oleh aparat kepolisian Polres Nunukan, keempat TKI deportasi tersangkut narkotika itu diberikan pengarahan bahwa kurungan di Malaysia sangat jauh berbeda dengan Indonesia.

Mereka juga diberitahukan bahaya yang harus ditanggung dalam hidupnya apabila menggunakan narkotika. (TIM)

orang) ini meminta TKI untuk membawa titipan barang untuk majikan yang barunya. Namun ketika tertangkap petugas tiba bandara, TKI baru menyadari bahwa barang yang dibawanya ternyata barang Narkoba. “Kasus TKI menjadi kurir Narkoba terjadi di bandar luar negeri,” terang Jumhur.

Kepala BNP2TKI menghimbau agar TKI di luar negeri jangan mudah dirayu, dan diajak bergaul dengan orang yang tak dikenal. Dari salah pergaulan bebas ini baik melalui perkenalan langsung maupun melalui media sosial ini bisa berakibat buruk dijadikan kurir Narkoba.

Karena itu, Jumhur sangat mengharapkan agar BNN bisa terus melakukan sosialisasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jumhur mengajak agar BNN bisa melakukan roadshow ke Hongkong dan Singapura untuk langsung berdialog dengan TKI guna mencegah upaya pemanfaatan agensi maupun perorangan di luar negeri yang memanfaatkan jasa TKI sebagai kurir Narkoba.

Diakuinya, secara kuantitas memang masih relatif kecil TKI yang terkena hukuman karena membawa narkoba. Jumlahnya sekitar 6 orang di luar negeri yang tertangkap aparat di bandara karena membawa nar-

koba. Namun demikian, meski jumlah hanya 1 orang pun kalau bisa dicegah tentu akan lebih baik.

Jumhur menjelaskan, di BNP2TKI setiap TKI yang akan berangkat ke luar negeri sudah diberi penguatan tentang bahaya Narkoba pada kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Jumlah TKI yang berangkat per harinya berjumlah 1500-2000 orang.

Meski sudah ada PAP, Jumhur tetap mengharapkan agar BNN terus meningkatkan program pencegahan narkoba kepada TKI. “Urusan pencegahan Narkoba, BNN tentu lebih menguasai,” pungkasnya. (TIM)

Samarkan Ganja Dengan Buah Jeruk KURIR Narkoba menggunakan bermacam cara untuk mengedarkan barang ilegal itu. Tak jarang mereka menyamarkan paket yang akan dijual dengan barang lainnya, supaya bisa mengelabui polisi.

Cara itu ditempuh oleh AZ (49), warga Jalan Masjid Taufik, dan NV (43), warga Jalan Dwikora, Medan. Mereka menyembunyikan 30 kilogram narkoba jenis ganja di dalam kotak roti dan kemudian menutupinya dengan tumpukan buah jeruk.

Namun, cara itu tak mampu menghindarkan mereka dari polisi. Keduanya ditangkap di petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan di Jalan Maplindo, Medan.

"Mereka kami tangkap, Jumat (21/3) sore dengan barang bukti 30 kilogram ganja yang dikemas di dalam 3 kotak roti, kemudian disamarkan dengan tumpukan jeruk. Selain itu, kami juga mengamankan 1 unit sepeda motor dan 1 unit Hand Phone," kata Kasat Narkoba Polresta Medan Kompol Dony Alexander.

AZ dan NV apes karena ke-

duanya melakukan transaksi dengan polisi yang menyamar. Petugas itu menyamar sebagai pembeli setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran ganja yang dilakukan para tersangka.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, AZ mengaku mendapatkan ganja dari seseorang bandar bernama Tengku. Barang ilegal itu rencananya akan dipasarkan di Medan dengan harga Rp900 ribu per kilogram. Dari setiap kilogram yang berhasil dijajakan, AZ cuma mendapat untung Rp50 ribu. Sementara itu, NV sudah

mendapatkan Rp1 juta sebagai upah menjemput paket ganja itu di pengangkutan di Jalan Asia, Medan.

Polisi masih mengembangkan penangkapan ini. Mereka juga masih mengejar Tengku yang disebut memasok ganja itu.

"Untuk sementara kedua tersangka akan kita jerat dengan Pasal 132 ayat (2) juncto 114 ayat (2) juncto 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar," jelas Dony. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

Wakil Bupati Asahan Tutup Secara Resmi Asahan Expo 2014 KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menutup secara resmi kegiatan Asahan Expo dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Asahan ke 68 Tahun 2014, Jumat (21/ 3) di lapangan Hoky Kisaran.

Wakil Bupati Asahan dalam sambutanya mengharapkan Asahan expo yang dilaksanakan selama sepekan tersebut disamping sebagai sarana hiburan masyarakat juga bertujuan untuk mendorong meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dan berpikir rasional, mampu menggali serta memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan.

Asahan expo, kata Wakil Bupati bukan saja memperlihatkan produk-produk unggulan akan tetapi kegiatan pameran juga dimeriahkan dengan acara hiburan dan berbagai kegiatan lomba. Tentunya rangkaian kegiatan tersebut diapresisasi dan diberikan penghargaan.

“Kepada semua pihak yang telah berpartisiapsi dalam penyelenggaraan HUT Pemkab Asahan ini, kami dari Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi. Semoga semua yang diberikan dapat dibalas Allah SWT dengan yang baik, “ kata Wakil Bupati.

Usai penutupan, cara dirangkai dengan pengumuman hasil perlombaan stand Asahan Expo. Adapun yang

keluar sebagai juara dengan kategori stand terbaik adalah, juara I, Dinas Pendidikan, juara II, Dinas Tata Kota, juara III Kecamatan Simpang Empat.

Juara stand dekorasi terbaik, juara I, PKK Asahan, juara II, Dinas PU Asahan, juara III, Kecamatan Sei Kepayang Barat. Juara stand pelayanan terbaik, juara I, Dinas Perikanan dan Kelautan, juara II, Dinas Koperindag, juara III, Disporabudpar. Juara stand isi pameran terbaik, juara I, Dinas Pertanian, juara II, Kecamatan Air Joman, juara III kecamatan Setia Janji.

Selain itu, ada juga juara lomba cerdas cermat (LCC) tingkat SD, juara I, Kecamatan Kota Kisaran Timur, juara II, Kecamatan Simpang Empat, juara III Kecamatan Kota Kisaran Barat, juara IV Kecamatan Bandar Pulau. Tingkat SMP, juara I, Kecamatan Kisaran Barat, Juara II, Kisaran Timur, juara III, Kisaran Barat, juara IV, Kisaran Barat.

Tingkat SMA, juara I, III dan IV, kecamatan Kisaran Barat dan juara II, Kecamatan Kisaran Timur. Untuk lomba festival band, juara I, akar Band, juara II, Possesive, juara III, AMS, juara harapan, Opti-X band. Juara lomba tari serampang dua belas, juara I, SMA negeri I Meranti, juara II, SMA Negeri I Setia Janji, juara III, SMA Negeri I Air Joman.

Juara lomba tari gubang, juara I, SMP negeri I Setia Janji, juara II, SMA Negeri I Meranti, juara III. (IN)

Danramil 12 Gebang, Gelar Sosialisasi Komunikasi Sosial Danramil 12 Gebang, Kapten. Arm. Jauhari menyerahkan peralatan olahraga bola kaki, voly dan net kepada masyarakat Gebang Agus Taman Anuani dan Ruslan.

GEBANG - Bertempat di aula Kantor Camat Gebang, Kamis lalu, Danramil 12 Gebang laksanakan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat Kecamatan Gebang.

Dalam kesempatan tersebut, Danramil 12 Gebang Capt Arm. Jauhari memberi arahan dan memaparkan dalam pembinaan, toritorial pada masyarakat Gebang, dalam arahan beliau menekankan hal-hal yang bersangkutan dengan melaksanakan dan pembinaan di masyarakat, agar komunikasi sosial TNI AD, meningkatnya peran serta masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2014.

Terwujudnya pemahaman dan kesamaan persepsi serta

kerja sama yang erat antara TNI AD dan komponen masyarakat Kecamatan Gebang serta kepedulian komponen masyarakat terhadap aspek demografi khususnya.

Kegiatan penyelenggaraan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat di wilayah Kecamatan Gebang, komponen masyarakat mendengar dengan sangat antusias sekali.

Dalam kegiatan tersebut, Danramil 12 Gebang memberikan sarana alat olahraga berupa bola kaki, bola voli, serta jaring net kepada masyarakat Kecamatan Gebang, Agus Taman Anuan dan Ramlan.

(UCOK)

Wabup Baiat Dewan Hakim MTQ ke-45 Tingkat Kabupaten Asahan KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc melantik dan membait dewan hakim Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 45 tingkat Kabupaten Asahan, Jumat (21/3) di Aula Melati Pemkab Asahan.

Wakil Bupati Asahan saat membacakan amanat Bupati Asahan mengatakan bahwa hasil dari pelaksanaan MTQ nantinya akan menjadi bahan evaluasi Kabupaten Asahan sebagai indicator keberhasilan pelaksanaan program pembangunan keagamaan di Kabupaten Asahan.

Maka untuk itu, kepada para dewan hakim diharapkan dapat bekerja dengan objektif dan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah SWT. Selain itu, Wakil Bupati Asahan juga meminta para dewan hakim untuk mempertahankan citra positif dalam pelaksanaan MTQ. Apabila citra positif sudah berkembang di tengah masyarakat, maka masyarakat akan antusias dan semangat dalam melakukan pembinaan peserta

untuk meraih prestasi serta mendukung setiap pelaksaan MTQ yang dilaksankan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dalam pelaksana MTQ nantinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan tidak akan mengintervensi penilai dewan hakim kepada peserta MTQ ke 45 tingkat Kabupaten Asahan. Pemkab Asahan secara penuh melimpahkan tugas dan tanggungjawab penilaian terhadap para peserta MTQ kepada dewan hakim yang telah dilantik.

“Kami tidak akan mencampuri soal penilaian, sebab kami menilai dewan hakim merupakan sosok yang memiliki pengetahuan dibidang MTQ tersebut. Dan kami yakin dewan hakim akan melaksanakan tugasnya secara professional, “ kata wakil Bupati Asahan, sembari mengatakan MTQ hanyalah sarana evaluasi dan bukan tujuan akhir.

Tujuan utama adalah peningkatan minat generasi muda dalam membaca Al-Quran dan untuk membangun mental spiritual masyarakat. (IN)

Jalan Singkil-Singkil Utara Semakin Parah SINGKIL - Kondisi jalan propinsi yang menghubungkan Kecamatan Singkil menuju Singkil Utara,Kabupaten Aceh Singkil, saat ini semakin parah. Selain bergelombang, sejumlah box culvert yang jebol juga terlihat ikut menghiasi jalan ini.

"Melintas dijalan ini, sama seperti melewati jebakan. Kalau tidak hati-hati, bisa kecelakaan"

kata Parno,salah seorang pengguna jalan kepada KPKPos,Selasa pekan lalu.

Amatan wartawan, kondisi jalan bergelombang tersebut mulai terlihat sejak kilometer 4 hingga kilometer 18 atau tepatnya menjelang Desa Ketapang Indah, di Kecamatan Singkil Utara.

Sementara itu, sejumlah box culvert yang jebol, juga ikut menghiasi kiri-kanan badan jalan.

Tidak hanya itu, jalan yang meliuk dan bergelombang ini, juga sudah dalam kondisi terbelah dan

pecah-pecah. Para pemilik kenderaan bermotorpun harus ekstra hati-hati disaat melintas di kawasan ini.

Pasalnya, lebar box culvert yang jebol tersebut bisa mencapai hingga 40 sentimeter. "Itu,hampir sama lebarnya dengan ban kenderaan roda dua maupun empat" timpal Samsul.

Baik Parno maupun Samsul, berharap agar pemerintah Aceh Singkil segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Pasalnya, jalan propinsi ini merupakan akses satu-satunya untuk keluar

Pembagian Raskin Dikawal Aparat LANGSA - Pembagian jatah beras untuk warga miskin (Raskin) tahun 2014 sebanyak lima bulan di Gampong Baro, Kecamatan Langsa Lama tertib dan lancar.

Pembagian Raskin yang di laksanakan di kantor Desa setempat pada, Kamis pekan lalu, dikawal aparat kepolisian. Ini dilakukan, karena sehari sebelumnya telah terjadi konflik antara Geuchik (kepala desa) gampong Baro dengan warga yang mendapat jatah raskin.

Konflik itu terjadi karena sistim pembagiannya bertolak belakang antara geuchik dengan warga sehingga pembagian beras tersebut sampai tertunda.

Konflik itu sendiri terjadi berawal adanya penggelapan Raskin sebanyak lima bulan untuk jatah tahun 2013 oleh oknum perangkat desa berinisial SRI sehingga administrasi pembagian beras tersebut menjadi carut marut. Setelah difasilitasi oleh staf kecamatan Suparjo, dengan merobah judul blanko pembagian beras, barulah masyarakat merasa puas yang kemudian pembagian jatah raskin itu terlaksana dengan tertib dan lancar.

Raskin Gratis Wartawan Koran ini yang memantau langsung di kantor Desa Gampong Baro saat pembagian jatah tersebut, melihat ada kejanggalan. Warga yang mengambil beras diberikan cumacuma dan tidak dikutip biaya tebus beras seharga Rp1.600/kg.

Kantor geuchik Gampong Baro, kecamatan Langsa Lama, kota Langsa. (KPK POS/YANTO) Salah seorang pemuka masyarakat yang tidak ingin ditulis jati dirinya kepada koran ini mengatakan, bahwa warga sangat senang karena geuchik tidak meminta uang tebusan. Padahal beras jatah untuk Gampong Baro tahun 2014 sebanyak lima bulan berjumlah 8.625 kg.

Bila dikalikan dengan harga per kilo gramnya berarti geuchik Gampong Baro Hanafiah telah membantu warganya Rp13.800.

000. "Mungkin itu merupakan sumbangan geuchik kepada warga miskin di Gampong Baro," demikian seorang pemuka masyarakat Gampong Baro.

Ketika dikonfirmasi koran ini, salah seorang warga setempat di saat pengambilan beras tersebut membenarkan bahwa raskin yang dibagikan ini adalah beras untuk tahun 2014, sebanyak lima bulan tanpa dikutip biaya.

"Alhamdulillah geuchik kami bermurah hati kepada warga miskin di desanya. Namun sayangnya ketika berlan-

gsung pembagian ini geuchik tidak kelihatan di kantornya," demikian ungkap warga itu kepada koran ini.

Camat langsa lama Zakaria ketika di konfirmasi tentang Raskin gratis di Gampong Baro mengatakan, semua jatah raskin untuk kecamatan Langsa lama tidak ada yang gratis dan harus menebus Rp1.600/kg.

"Kalau Geuchik nya memberikan dengan gratis, itu urusan interen desa dan pihak kecamatan sudah memfasilitasi agar tidak terjadi keributan masalah raskin di Gampong Baro," kata camat langsa lama.

Tersisa 725 Kg Sementara itu sumber-sumber yang layak dipercaya di Gampong Baro, mengkalkulasi kepada koran ini bahwa dari jatah raskin 2014 sebanyak lima bulan =1725 kg x 5 bulan = 8.625 kg. Yang disalurkan ke warga sebanyak 316 KK x 25 kg = 7.900 kg. Jadi Raskin tak tersalur 725 kg. (TIM)

maupun menuju ibukota kabupaten.

Apalagi, sebagian ruas jalan propinsi ini khususnya di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, juga diketahui rawan banjir akibat konstruksi badan jalannya rendah.

"Pemerintah Aceh Singkil, harusnya menjadikan pembangunan jalan ini sebagai prioritas. Apalagi, jalan ini merupakan akses satu-satunya buat warga untuk berbagai aktivitas," pungkas warga.

(AZT)

Jembatan Gantung Diterjang Banjir

Warga Harapkan Pemko Subulussalam Segera Memperbaiki SUBULUSSALAM - Warga Tangga Besi kecamatan simpang kiri Subulussalam mengharapkan kepada Pemerintah kota Subulussalam agar dapat membangun jembatan gantung/ rambingan karena keadaannya sekarang telah hancur akibat terjangan banjir pada pada tanggal 20 maret 2014 lalu.

Menurut kepala kampong Tangga Besi kecamatan simpang kiri Subulussalam Abdul Kadir Tumangger, Selasa lalu mengatakan kepada wartawan koran ini pihaknya telah menyurati kepada Walikota Subulussalam C/q Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 21 Maret 2014.

Kerusakan jembatan itu dikarenakan hujan lebat pada hari Kamis lalu sehingga jembatan tersebut hancur di hantam air sungai yang sangat deras akibat adanya arus kiriman dari sungai penuntungan maka jembatan rusak berat dan tidak bisa dilalui oleh warga terangnya.

Dimana jembatan tersebut satu satunya penyeberangan ke kebun warga Tangga Besi karena kebun Sawit disana mencapai 400 ha, karet 60 ha dan coklat maka dengan hancurnya jembatan tersebut membuat masyarakat kewalahan menyeberangkan hasil taninya untuk dijual ke Subulussalam.

Untuk diketahui jembatan tersebut dibangun pada tahun 2013 bersumber dari dana APBK senilai Rp.125 juta tetapi akibat terjangan banjir jadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Masyarakat Tangga Besi mengharapkan kepada Walikota agar segera memperhatikan jembatan tersebut karena kalau tidak warga setempat tidak dapat menjualkan hasil buminya. tegas Kadir. (KARTOLIN)

Pelajar Malaysia Study Banding ke SMAN 1 Perbaungan PERBAUNGAN - Untuk kesekian kalinya Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali mendapat kehormatan kunjungan dari negeri jiran Malaysia. Kunjungan ini berasal dari jajaran pengajar maupun pelajar dari Sekolah Menengah Kerajaan (SMK) Panglima Bukit Gantang, Parit Buntar Perak, Malaysia yang melakukan study banding ke SMA Negeri 1 Perbaungan, Senin lalu.

Bupati Segai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos Drs. H. Hadi Winarno MM, Kadisdik Drs. Joni Walker Manik MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala serta Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Perbaungan Drs. Suhairi MPd menyambut hangat kedatangan rombongan yang diketuai Pengetua (Kasek) SMK Tuan Haji Mohd. Saad bin Hashim.

Turut hadir Camat Perbaungan Drs. H. Akmal dan Muspika, Kabag Umkap Fitriadi S.Sos, MSi, Kabag Adpem Suswanto, para Kepala Cabang Dinas (KCD) se-Sergai, Kepala Sekolah serta guru SMP dan SMA/SMK se-Perbaungan.

Dalam sambutannya Bupati H. Soekirman atas nama Pemkab Sergai mengucapkan selamat datang dan mengucapkan rasa bangga karena dapat mengunjungi Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat sehingga dapat saling bertukar pengalaman dan ide/masukan positif dalam memajukan bidang pendidikan dimasing-masing negara.

Lebih lanjut disampaikan Bupati Sergai bahwa peran pendidikan sebagai sarana pemberdayaan harus mempersiapkan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan dapat menumbuhkan jiwa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbe-

CENDERAMA CENDERAMATTA Bupati Sergai Ir. H. Soekirman memberikan cenderamata kepada Pengetua (Kasek) Sekolah Menengah Kerajaan (SMK) Panglima Bukit Gantang, Parit Buntar Perak, Malaysia Tuan Haji Mohd. Saad bin Hashim pada acara study banding ke SMA Negeri 1 Perbaungan, Senin (24/3).

Photo :ARM daan. Maka untuk kedepannya sistem pendidikan yang bersifat instruksional berubah menjadi motivasional, berpreatasi, berkreasi, inovasi dan berbudi, ujar Bupati Soekirman.

Untuk itu Soekirman menghimbau kepada seluruh masyarakat hendaknya saling bersahabat serta menjalin persatuan dan kesatuan untuk kemajuan pendidikan agar maju secara bersama-sama dan sejajar dengan bangsa lain. Semoga hubungan silaturrahmi ini terjalin dengan baik dan terus ditingkatkan dimasa mendatang, pungkas Bupati Sergai.

Pada kesempatannya yang sama Pengetua SMK Panglima Bukit Gantang Tuan Haji Mohd. Saad bin Hashim memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Segai khususnya SMAN 1 Perbaungan yang telah menyambut kedatangan rombongan SMK dengan meriah. Kemudian dijelaskan Tuan Mohd. Saad

bahwa tujuan kedatangan rombongan untuk menjalin silaturrahmi antar kedua lembaga pendidikan serumpun serta membina hubungan kerjasama dalam menyusun administrasi dan manajemen sekolah terkait implementasi kurikulum sekolah.

Selain itu kunjungan dari peserta study banding SMK Panglima Bukit Gantang untuk saling bertukar informasi maupun masukan positif dalam mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan. Dalam paparannya Tuan Mohd.

Saad menjelaskan bahwa SMK ini mempunyai murid yang berusia 13-18 tahun. Sama halnya dengan di SMA ini, SMK juga mempunyai sarana dan prasarana yang meliputi aula, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru, ruang kelas serta laboratorium.

Sebelumnya Kasek SMAN 1 Perbaungan Drs. Suhairi MPd me-

ngatakan bahwa hubungan persahabatan kedua lembaga pendidikan ini berawal dari komunikasi antar bangsa melalui media jejaring sosial facebook. Disamping itu juga diuraikan secara singkat tentang profil SMAN 1 Perbaungan yang berdiri pada tahun 1984 telah memiliki fasilitas 24 ruang belajar, perpustakaan, laboratorium bahasa, IPA Terpadu dan komputer serta ruang administrasi sekolah termasuk ruang Kasek dan guru.

Sekolah yang berdiri di atas lahan 3 Ha memiliki 950 siswa berusia 1517 tahun serta 60 tenaga pengajar termasuk Kasek, 4 Wakil Kepala Sekolah, 5 tenaga administrasi non guru, 1 pustakawan, 1 orang satpam dan 1 orang penjaga sekolah. Sampai saat ini kurikulum yang dipergunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan melaksanakan 10 kegiatan ektra kulikuler seperti pramuka. (ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

Bupati Atim Imbau Laksanakan Gotroy bagi SKPK dan Kecamatan

Lintas Jalan Nasional Langsa-Manyak Payed Rusak Berat

Wakil Walikota Langsa Laksanakan Program Busana Islami LANGSA - Wakil Walikota Langsa, Drs.Marzuki Hamid, MM, mengatakan, secara umum pemerintah akan sukses karena didampingi oleh ulama dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga peranan ulama sangat penting dalam pelaksanaan program pemerintah itu sendiri.

“Sosok ulama yang berada ditengah-tengah kita sangat berpengaruh besar sekali dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan itu sudah ada sejak para sahabat Rasullah,” ujar Marzuki Hamid, pada acara pengukuhan pergantian antar waktu (PAW) anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa periode 2009-2014 di aula kantor MPU setempat, Rabu (19/3).

Lanjutnya, peran ulama ini telah diberikan kewenangannya secara strategis dalam mendampingi pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pembinaan kepada masyarakat dan mengawal pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.

Kewenangan ini pun sudah tertuang dalam peraturan Undang-Undang No.44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UndangUndang No.11 tahun 2006 tentag Pemerintah Aceh.

“Kami sangat memohon pertimbangan dan nasehatnasehat para ulama dan Pemko akan berpegang teguh apa menjadi saran dari MPU, sehingga Pemko dalam menjalankan roda pemerintahan maupun penyelenggaraan pemerintahan kedepan dapat lebih terarah lagi,”ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPU setempat, Tgk.HM. Hasan Kasem, mengatakan,sidang paripurna khusus MPU dalam rangka pengukuhan PAW anggota MPU masa bakti 2009 – 2014 sesuai dengan Nomor:118/220/2014 tentang perubahan kedua keputusan Walikota Langsa Nomor : 864/220/2010 tentang susunan MPU Kota Langsa masa bakti 2009-2014.

Dikatakan, sesuai dengan UU No. 11 tahun 2006, bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pengukuhan PAW anggota MPU tersebut turut dihadiri, Ketua Mahkamah Syariah, Kepala Kementerian Agama (Kemenag), Kepala Baitul Mal. Pimpinan sidang paripurna khusus Dr.H.Zulkarnain.MA, dan Sekretaris MPU, Dra. Kurnia fitri.Msi. (BSO)

ACEH TAMIANG Jalan nasional dari Kota Langsa sampai ke Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, kini kondisinya rusak berat. Selain di sepanjang jalan telah berlobang, juga di beberapa lokasi jalan tersebut telah bergelombang.

Pantauan Minggu pekan Lalu, di Kota Langsa jalan rusak pada dua jalur arah Kualasimpang, yaitu mulai dari Simpang Tugu Polantas Kota Langsa, sampai ke Gampong Langsa Lama kondisi sebagian badan

jalan telah berlobang seperti halnya dekat Polres Langsa.

Ironisnya, proyek jalan nasional dari Kota Langsa- hingga Kualasimpang, Aceh Tamiang, itu telah setahun terbengkalai.

Sehingga beberapa sisi jalan yang belum selesai diaspal itu justru telah hancur kembali.

Seperti halnya jalan yang kini rusak parah yaitu di kawasan Desa Sungai Lueng. Kondisi aspalnya terkelupas, tergurus air serta berlobang. Dan yang paling parah lagi adalah di depan SPBU Sungai Lueng. Di Aceh Tamiang, jalan rusak dekat jembatan Lhok Medang Ara, kondisinya juga dipenuhi lobang bahkan sering warga mengalami kecelakaan saat melintas

malam hari.

Selain itu, di dekat jembatan juga minim penerangan lampu jalan, sehingga pengendara tidak melihat ada lobang di depannya dan akibatnya kendaraan terperosok ke dalam lobang besar yang ada di lokasi itu.

Seorang pedagang, Hasbi (40) mengatakan, di lokasi jembatan itu sering terjadi kecelakaan lalulintas.

Katanya, Minggu lalu. Seperti belum lama ini seorang mahasiswi terjungkal saat pulang kuliah pada malam hari, sehingga giginya patah. tambahnya.

Sementara itu, Kadis PU Kota Langsa, Sayed Mahdum mengatakan, pembangunan dan

perawatan jalan nasional adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh, bukan kabupaten/ kota. Begitupun, Sayed Mahdum mengaku sudah mengajukan dalam Muresbang agar diperbaiki tahun depan.

Sedangkan jalan nasional di depan Mapolres Langsa, menurut Sayed Mahdum, merupakan proyek multiyears (tahun jamak).

Namun, Sayed juga mengaku tidak mengerti tahap-pertahap setiap tahunnya, karena pengerjaan jalan itu telah terhenti.

“Kami tidak mengetahui apakah terhentinya proyek jalan itu karena diputuskan kontrak, atau ada kendala lain,” ujar Sayed Mahdum.

(BSO)

Pengunjung PRSU Antusias Saksikan Malam Pesona Budaya Sergai SEI RAMPAH - Ribuan pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) antusias melihat pertunjukan Malam Pesona Budaya dan Kesenian Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Berbagai pertunjukan seni digelar di open stage PRSU Kompleks Tapian Daya Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa malam (25/3).

Pertunjukan akbar ini turut dihadiri Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Ketua PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny. Sri S. Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para kepala SKPD, Camat, Kades dan Lurah se-Sergai, Ketua Yayasan PRSU Drs H. Taufiq M. Lubis serta ratusan pelajar dari berbagai daerah di Sergai.

Adapun pertunjukan pesona budaya terdiri dari tari tradisional dari berbagai etnis di Sergai dipertontonkan lewat gerakan lentik dan enerjik para penari dari Sanggar Tari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora) Sergai.

Beberapa tarian yang dibawakan antara lain tari persembahan, tari Melayu Serampang Dua Belas, tari Tolu Sohundulan dan tidak ketinggalan juga pertunjukan tarian etnis Jawa berjudul Gelang Room dibawakan oleh Teruna-Belia Sergai.

Selain itu para pelajar Sergai turut menampilkan beberapa tari daerah seperti tari Kacang Koro dari etnis Simalungun, tari Zapin Ciracap dan tari Bali dibawakan dengan lincahnya oleh siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Pantai Cermin dan Tari Manja Wulandari dari pelajar SMAN 1 Sei Rampah.

Turut memeriahkan pagela-

TINJA U PPAAVILIUN TINJAU - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi sedang meninjau paviliun usai acara Malam Pesona Budaya Kabupaten Sergai dalam rangka memeriahkan Pekan Raya Sumatera utara (PRSU) ke-43 tahun 2014 bertempat di Open Stage PRSU Jl. Gatot Subroto Medan, Selasa malam (25/3).

Photo :Ist ran seni budaya malam itu atraksi sulap dan akrobat dari kelompok Pak Bero yang menampilkan beberapa pertunjukan sulap serta adegan berjalan maupun mengendarai sepeda di atas seutas tali, pencak silat serta pembacaan puisi berjudul Trembesi karya Bupati Ir. H. Soekirman yang dibacakan pelajar SMAN 1 Sei Rampah dan puisi oleh BITRA Indonesia.

Disela-sela acara Bupati Sergai Ir. H. Soekirman berkesempatan memberikan sambutan mengemukakan bahwa melalui Malam Pesona Budaya dan Kesenian dapat mengenalkan kepada masyarakat Sumatera Utara (Sumut) potensi yang ada di Kabupaten Sergai khususnya budaya dan kesenian. Dimana masyarakat Sergai yang sangat heterogen namun hubungan antara satu etnis dan lainnya dapat terbina dengan baik serta

penuh semangat persatuan dalam kebersamaan. Dengan semangat inilah dapat dijadikan aset andalan dalam membangun daerah ini, ujar Bupati.

Bupati Soekirman mengajak masyarakat khususnya bagi generasi muda agar lebih menanamkan serta melestarikan budaya daerah sebagai aset yang perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya krisis budaya dan menangkis pengaruh negatif dari globalisasi. Jangan sampai budaya asli daerah yang sangat berharga ini diakui oleh negara lain karena tidak dilestarikan oleh masyarakat kita, tegas Bupati.

Paviliun Sergai Ramai Pengunjung Paviliun Pemkab Sergai yang turut memeriahkan PRSU ke-43 tahun 2014 ini terlihat selalu ramai dengan pengunjung karena konsep dekorasi yang menarik untuk dijadikan objek

photo oleh para pengunjung.

Konsep dekorasi yang dipilih tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu dengan thema pertanian yang mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama dalam kehidupan perekonomian masyarakat di daerah ini.

Di dalam paviliun ini dipamerkan produk-produk usaha kecil menengah (UKM) dari Sergai seperti makanan ringan, pengolahan hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan, hasil kerajinan tas dan pernak-pernik lainnya yang merupakan produk khas daerah ini. Semua ini sesuai dengan harapan pemerintah daerah ini yang ingin mewujudkan One Village One Product (OVOP) dengan mengembangkan UKM yang menghasilkan produk-produk unggulan, hal ini diharapkan dapat diterima oleh masyarakat luas. (ARM)

ACEH TIMUR - Gotong royong merupakan keperibadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong tumbuh dari kita sendiri, prilaku dari masyarakat.

Namun seiring dengan waktu yang berjalan, perilaku kegotong royongan mulai memudar akibat pengaruh dari budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti budaya individualisme dan materialisme yang telah merambah daerah perkotaan.

Untuk menghidupkan kembali gotong royong di tengah-tengah masyarakat kita, Pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur kembali menggalakan kegiatan Gotong Royong ini melalui surat edarannya no: 00502183 Tanggal 18 Maret 2014 untuk para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan No : 2181/ 411.13 tanggal 18 Maret 2014 untuk Para Camat se Aceh Timur yang berisikan himbauan agar seluruh masyarakat termasuk apartur pemerintahan juga ikut berpartisifasi dalam kegiatan gotong royong dimaksud.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP melalui Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE mengatakan kegiatan gotong royong ini akan kita laksanakan setiap Jum’at minggu pertama dan minggu ketiga dan kegiatan ini kita peruntukan bagi seluruh jajaran PNS dari seluruh SKPK yang berada di dalam pemerintahan kabupaten aceh timur dan hal ini akan kita upayakan untuk ditingkatkan terus dan kita lihat hasilnya di lapangankemudian baru kita evaluasi dari hasil kegiatan gotong royong tersebut, ujarnya. (BSO)

Janda Satu Anak Jadi Jurtul Togel TEBINGTINGGI - Seorang janda beranak satu, Sri Eliana alias Emi (37) ditangkap petugas Reskrim Polsek Padang Hilir, Polres Tebing Tinggi karena kedapatan menjadi juru tulis (jurtul) togel.

Janda muda ini dicokok polisi dari rumah kekasihnya, Daud di Jalan Datuk Bandar Kajum, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Minggu sekira pukul 19.00 WIB. "Dari penangkapan ini kami sita barang bukti satu unit handphone berisi SMS angka togel dan uang Rp20 ribu," kata Kapolsek AKP Bayu Puji Haryanto.

Tersangka diamankan saat mengirim pesan singkat (SMS) berisi nomor togel kepada rekannya di Pagurawan.

Yang bersangkutan kita persangka dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara," tambah Bayu.

Sementara itu di Mapolsek Padang Hilir tersangka mengaku nekat menjadi jurtul togel untuk biaya hidup sehari-hari. Hanya modal handphone aku jalankan bisnis togel ini.

Setelah itu kurekap dan kuantarkan kepada Putra, warga Desa Pagurawan, Kabupaten Batu Bara. Setiap kali menemui Putra selalu di warung kopi, Kalau omset paling Rp200 ribu perhari bang, dapatku pun cuma 15 persen," aku tersangka.

(RS)

Pemkab Nias Peringati Hari Bakti Rimbawan NIAS - Untuk menuju Kehutanan Baru tersebut, harus disiapkan pra-kondisinya, bagaimana menyusun kebijakan kehutanan yang melibatkan para pihak agar pembangunan berkelanjutan di bidang Kehutanan menuju efisiensi penggunaan sumberdaya alam termasuk hutan.

S

aya katakan pada intinya bagaimana kita mengupayakan perubahan yang terukur agar terwujud pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan memasukkan biaya lingkungan hidup sosial.

Demikian sambutan Menteri Kehutanan RI pada acara peringatan hari bakti rimbawan tahun 2014 yang dibacakan Ketua DPRD Kabupaten Nias

Waonaso Waruwu. Dikatakan, hari Bakti Rimbawan pada tahun 2014 ini telah memasuki tahun peringatan ke-31 yang mana temanya “Dengan semangat bakti rimbaan kita tingkatkan soliditas menuju kehutanan baru”. Kita semua berharap dengan tema ini dimaksudkan untuk menyemangati para rimbawan di seluruh Indonesia untuk terus berkiprah memberikan sumbangan dan bakti dalam Pembangunan Nasional dimanapun mereka berada.

Adapun peringatan hari hutan Internasional tahun 2014 dengan tema “Hutan kita, masa depan kita” sangat relevan bagi bangsa Indonesia dan seluruh rimbawan dalam upaya menjaga, melindungi, mengkonservasi, mereboisasi, menghijaukan dan mengusaha-

kan hutan secara lestari dalam memberikan sumbangan nyata bagi hutan kita dan dunia untuk masa depan yang lebih baik.

Bahkan Presiden RI pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2013 di Karangasem, Provinsi Bali membentangkan spanduk “menanam selamanya”.

Hari bakti Rimbawan diperingati setiap tanggal 16 Maret bertepatan dengan lahirnya Departemen Kehutanan pada tanggal 16 Maret 1983 dan pemerintah berkepentingan bahwa sumberdaya hutan yang luas yang kita miliki harus diurus, dikelola, diusahakan, dikonservasi, dilindungi, direboisasi, dan dihijaukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestasi dan memakmurkan bangsa Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa pendirian Departemen Kehutanan pada waktu itu tidaklah semata-mata atas dorongan amanah Undangundang Nomor 5 Tahun 1967 yang mengamanatkan hutan harus diurus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi juga berkaitan dengan dinamika dunia. Dunia pada waktu itu menyadari bahwa pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup dimana pada tahun 1982 lahir Brundtland Commission yang memasukkan ekonomi, lingkungan hidup dan kemiskinan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dan disusul dengan KTT Bumi di Rio pada 1992 dan diperbarui pada KTT 20 tahun 2012.

Keberadaan rimbawan dan kelembagaan Kementerian Kehutanan tetap relevan sampai saat ini dan kedepan, seiring dengan revisi UU No.5/1967 menjadi Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan kehendak

masyarakat dunia sebagaimana disuguhkan dalam The Future We Want yang menyokong pembangunan hijau,katanya.

Keberhasilan pembangunan kehutanan yang inklusif ini dapat dibagi/Share Learning dan sebagai Good Practice mencapai pertumbuhan dengan pemerataan. Upaya ini bisa menjadi platform pentingnya pembangunan berkelanjutkan dalam rangkaian pengentasan kemiskinan. Rimbawan Indonesia pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan saya, telah membuka jalan dan meletakkan landasan yang kuat untuk mengatasi pembangunan yang belum berkeadilan.

Pemberian akses yang luas di bidang hukum dan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin di dalam/disekitar hutan layak dipertahankan dan diperluas kualitasnya dalam menuju kehutanan baru. Oleh karena itu tepat tema “Hutan kita adalah masa depan kita”

untuk terus menjadi inspirasi, motivasi dan inovasi bekerja di kehutanan, baik di pusat dan daerah.

Saya mengharapkan agar kita berfokus pada pembangunan ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk penghapusan kemiskinan dengan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat setempat dalam pengelolaan/ pemanfaatan hutan dan sumbersumber pembiayaan.

Dengan fokus tersebut sedikitnya akan ada area kiprah rimbawan yaitu penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, ketahanan energi terbarukan, ketersediaan air bersih, kota-kota yang berkelanjutan dengan hutan kota yang sehat, pengembangan jasa lingkungan hidup yang semuanya bermuara pada pembangunan yang memakmurkan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup,ujarnya. (YAGI)

E D I S I 296 31 MARET - 6 APRIL 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Tim P2EP2D Kota Gunungsitoli Dikukuhkan

Kadis P dan K Binjai Imbau Untuk Berhati-Hati

Sekda Berharap Anak SMK Ciptakan Lampu Jalan Hemat Energi MEDAN - Sekda Medan Ir Syaiful Bahri berangan-angan agar para siswa SMK di Kota Medan membuat lampu penerangan jalan hemat energi yang sumber energinya tidak menggunakan listrik namun menggunakan sumber daya lain, seperti tenaga baterai, tenaga surya atau tenaga lainnya. Harapan besar ditujukan kepada para siswa-siswa SMK di Kota Medan, karena hal ini selain bisa mengatasi permasalahan listrik yang terjadi, juga di sisi lain para siswa SMK mampu berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan pembangunan di Kota Medan.

Harapan ini disampaikannya, saat membuka pelatihan produk hemat energi yang bertujuan untuk membangun industri kreatif melalui pemanfaatan tehnologi tepat guna kepada para siswa SMKN 4 Jalan Sei Kera Medan, Selasa (25/3), yang digelar oleh Kodim 0201/BS beserta jajarannya. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Marah Sutan Siregar, Kepala SMKN 4 Drs Gustimi Raya, LSM Pilar Peradaban beserta tim, dan Camat Medan Perjuangan.

Dikatakannya, dengan melalui pelatihan produk hemat energi ini menjadikan pengenalan awal dan pengarahan kepada para siswa SMK untuk belajar lebih baik lagi, melatih dirinya menciptakan sebuah lampu peneranagn jalan yang tidak lagi bersumber dari tenaga listrik. Dan tidak itu saja tetapi juga memiliki keahlian lainnya yang yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak Dengan memiliki keahlian sebut selain berguna untuk mAsyarakat banyak juga berguna untuk dirinya sendiri.

“Hemat energiy ini awalnya keinginan dari Dandim 0201/BS serta jajarannya, tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Hemat energi ini juga telah dikenalkan kepada masyarakat, sekarang siswa SMKN 4 diberi pelatihan tentang produk hemat energi. Semoga ini juga nantinya dapat ditularkan kepada sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Medan,“ ungkap Syaiful Bahri.

Sekda berharap agar para siswa SMK di Kota Medan belajar dengan baik. "Pergunakan dan manfaatkan kesempatan ini, karena kita yakin bila hemat energi dapat terwujud, bila ini terlaksana, maka bangsa kita akan sejahtera dan makmur. Dan Pemerintah Kota Medan sangat berterima kasih kepada Dandim0201/BS serta jajarannya atas prakarsa hemat energi. (VIN)

BINJAI - Kepala Dinas Pertanian Dan Kesehatan Kota Binjai Edi Gunawan mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk berhati-hati terkait beredarnya surat kesehatan hewan palsu yang beredar sejak tahun 2011 - 2013 yang di duga dilakukan Kabid Kesehatan, drh.Tantina Purba.

Edi Gunawan, Kamis pekan lalu mengatakan, pengurusan surat kesehatan hewan tidak pernah dipungut bayaran dan mengambilnya langsung ke dinas terkait. Dan katanya, jika ada oknum anggotanya yang memungut biaya pengurusan sebaiknya langsung dilaporkan kedinas terkait.

"Pengurusan surat kesehatan hewan ternak tidak pernah dilakukan di luar dinas. Dan jika ada oknum yang mengatasnamakan dinas mengeluarkan surat serta mengutip biaya diluar kantor dinas sebaiknya langsung dilaporkan", tegasnya.

Sejak mengetahui beredarnya surat kesehatan hewan palsu yang dilakukan drh.Tantina Purba, Kadis Pertanian dan Kesehatan Binjai ini langsung

lan ini ke aparat penegak hukum sehingga menimbulkan efek jera bagi pejabat di dinas itu.

Pardede juga meminta kepada Walikota Binjai

M.H.Idaham untuk menindak tegas pejabat yang terlibat dalam kasus ini karena telah menyalahi peraturan dan UU disiplin Pegawai Negeri Sipil. (SBR)

(YAGI)

Pasangan Jokowi - JK, Dipastikan

Jokowi

Jangan Gadaikan Kepala

Fadly Nurzal Ajak Masyarakat Menangkan PPP TANJUNG BALAI – Ribuan massa memadati Lapangan Rabuk, Kelurahan Simulajadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, saat dilaksanakan kampanye akbar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemarin. Meskipun cuaca sangat terik, tapi tak menyurutkan semangat para kader, simpatisan partai berlambang Ka’bah dan masyarakat.

Tampil sebagai juru kampanye, Ketua DPW PPP Sumut yang juga caleg DPR RI No Urut 1 Dapil Sumut III, H Fadly Nurzal SAg, H Bustami HS caleg DPRD provinsi, Ketua DPC PPP Kota Tanjung Balai M Yusuf dan sejumlah caleg lainnya.

Pada kesempatan itu, sebelum menyampaikan pidato politiknya, dia mengajak masyarakat yang hadir untuk menyanyikan lagu “Tanjung Balai Si Kota Kerang”. Menurutnya lagu itu untuk membangkitkan kekompakan. Saat ini ada anggapan bahwa masyarakat Kota Tanjung Balai tidak lagi bisa kompak untuk mengirimkan putra terbaiknya menjadi anggota DPR RI. “Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang kompak dan bersatu walaupun berada dalam keberagaman. Sebab dengan kekompakan Anak Tanjung Balai akan diperhitungkan,” katanya sambil menyatakan ia bangga menjadi anak Tanjung Balai.

Pada kesempatan itu, Fadly juga mengingatkan masyarakat, menjelang hari H pemillihan pada 9 April nanti, akan banyak propaganda yang dihembuskan di tengah-tengah masyarakat. Misalkan propaganda yang menyatakan untuk apa pemilih, karena meskipun memilih tidak akan ada perubahan. Jika Ummat Islam tidak

mengumumkan kepada masyarakat bahwa pihaknya tidak mengetahui hal itu. Dia juga mengatakan bahwa surat yang dikeluarkan Tantina Purba semasa menjabat Kabid Kesehatan tanpa sepengetahuan Kepala Dinas. Bahkan menurut pengakuan Erwin surat tersebut tidak pernah diagendakan dalam buku dinas.

Di tempat terpisah ketua LSM Opas S.pardede sangat menyesalkan sikap drh. Tantina Purba yang sudah menyalahi aturan dan jabatannya. "Tantina Purba jelas sudah melakukan penipuan dan merugikan masyarakat", ucapnya.

Dengan adanya laporan dari masyarakat tentang pengutipan dan teryata surat itu palsu, LSM opas akan mengadukan persoa-

GUNUNGSITOLI - Keberhasilan pelaksanaan pemilu secara moril merupakan tanggungjawab pemerintah dan secara teknis merupakan tanggung jawab KPU dan Panwaslu. Oleh sebab itu pemerintah melaksanakan pemantauan dengan seksama dengan tujuan jika ada kendala yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu pemerintah segera berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu untuk mencari solusi yang diperlukan, sehingga pemilu dapat berjalan lancar dan menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas.

Demikian dikatakan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP pada acara pengukuhan Tim Pemantau Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah (P2EP2D) kemarin.

Dikatakan, ada lima lagi tahap pemilu yang penting untuk dipantau yaitu kampanye terbuka, hari tenang dan pendistribusian logistik, pencoblosan, pergerakan hasil pemilu suara dari TPS ke KPU, dan rekapitulasi suara di KPU Kota Gunungsitoli. "Untuk kegiatan ini diharapkan kerjasama semua tim dan posko pemilu di kecamatan, agar segera melaporkan setiap ada masalah di lapangan," ujar walikota.

Walikota mengharapkan kepada tim pemantau pada dasarnya memberi solusi jika ada masalah bukan sebaliknya mencari masalah. "Dalam melaksanakan pemantauan dibina sinergitas baik antar tim maupun antara elemen terkait di lapangan dan agar dalam rapat perdana ini disepakati langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga pelaksananya berjalan dengan baik," tutupnya.

memilih, dan setelah 9 April tidak ada perwakilannya yang terpilih, barulah datang penyesalan.

“Saya ingatkan jangan sampai kita tidak memilih alias golput, sebab itu pasti akan merugikan kita Ummat Islam,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Fadly, menjelang hari H pemungutan suara, akan ada yang menanyakan berapa “harga 1 kepala” atau politik uang.“Jangan pula kita latah, “menjual kepala kita” hanya gara-gara uang Rp10.000 atau Rp50.

000 bahkan Rp100.000.“Ingatlah, salah dalam satu menit di TPS, akan merugi selama lima tahun,” jelasnya.

Di bagian lain, caleg DPRD Provinsi H Bustami HS, mengajak masyarakat untuk memenangkan Partai Ka’bah pada pemilih 9 April nanti.

Kata Bustami, PPP sebagai rumah besar Umat Islam tetap konsisten untuk bekerja dan berjuang demi kepentingan Ummat Islam. PPP masih tetap pada cita-cita memperjuangkan perbaikan kehidupan ummat Islam.“Mari kita rapatkan barisan untuk memenangkan PPP pada pemillu 9 April nanti,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Tanjung Balai M Yusuf, menyatakan situasi masyarakat saat ini khususnya di kalangan generasi muda sangat mengkhawatirkan. Gempuran narkoba, gaya hidup bebas, kemaksiatan yang mengakibatkan kerusakan akhlak dan moral masyarakat. “Kondisi itu harus diperbaiki, agar masyarakat terselamatkan. PPP siap berjuang untuk memberantas setiap kemaksiatan dan peredaran narkoba. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai untuk merapatkan barisan memenangkan PPP pada 9 April nanti,”ujarnya. (MH)

JAKARTA - Jusuf Kala kerap disebut sebagai pasangan ideal dalam berbagai survei. Beredar kabar duet JokowiJK akan segera diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan informasi internal partai, kedua pasangan ini akan diumumkan sebelum masa kampanye berakhir. Seperti diketahui masa kampanye peserta pemilu akan berakhir pada 5 April 2014 mendatang.

"Kalau semuanya lancar akan segera diumumkan," ujar sumber yang dekat dengan PDIP dan JK kepada detikcom, Jumat (28/3/ 2014).

J K disebut sebagai sosok yang ideal untuk mendampingi Jokowi dengan pengalamannya dan tidak menjadi bumerang saat Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya kelak.

"Semua keputusan diserahkan kepada Ibu Megawati selaku ketua umum untuk waktunya," terangnya.

Harapannya dengan diumumkannya duet Jokowi-JK, maka suara partai berlambang banteng itu akan naik di atas 30 persen.

Sayangnya, tanggal pasti pengumuman duet Jokowi-JK masih dirahasiakan.

Dalam berbagai survei, duet Jokowi-JK

dianggap paling ideal untuk Indonesia ke depan. Pada survei Charta Politika nama Jusuf Kalla muncul sebagai cawapres favorit menurut responden dibanding nama-nama lainnya. 20 persen responden mengatakan Jusuf Kalla paling tepat sebagai cawapres.

Bahkan Joko Widodo sempat berkelakar bahwa Jokowi akan selalu berpasangan dengan JK. "Bukan masalah mau atau nggak mau, ya harus sama JK. Soalnya kalau nggak sama JK, jadinya Oowi dong," kata Jokowi sambil tertawa.

Belum Ada Pembicaraan Sementara itu Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait wacana duet dengan bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Ia mengatakan, soal pilpres baru bisa dibicarakan setelah pemilu legislatif pada 9 April 2014.

"Ya, semua kan hak. Baru bisa bicarakan setelah pileg," kata JK, di Jakarta, Jumat (28/3).

Politikus senior Partai Golkar ini menegaskan, secara pribadi ia belum pernah membicarakannya langsung dengan Jokowi. "Enggak, enggak, lama enggak ketemu Pak Jokowi," katanya.

Seperti diketahui, survei sejumlah lembaga menempatkan duet Jokowi-JK di Pilpres 2014 pada posisi teratas. Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) beberapa

Jusuf Kala

waktu lalu, misalnya, menyebut Jokowi dan JK adalah pasangan yang paling ideal.

Berdasarkan survei PDB, tingkat elektabilitas pasangan Jokowi-JK mencapai 17,4 persen.

JK dinilai sebagai sosok yang bisa melengkapi kekurangan Jokowi. Selain itu, beberapa waktu lalu, JK menilai pertarungan capres 2014 bakal berlangsung ketat dengan kehadiran Jokowi. Menurutnya, saat ini Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal menjadi salah satu pesaing Jokowi.

(NET)

SBY Masa Lalu, Enggak Bisa Jadi Icon Pemilu MEDAN - Sekretaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sumatera Utara, M Sahbana menyebutkan Ketua Umum Demokrat, SBY tidak lagi bisa dijadikan sosok untuk menaikkan citra partai Demokrat.

"SBY itu sudah masa lalu nggak bisa jadi ikon pemilu 2014, karena kalau kita bicara pemilu 2014 maka kita harus

bicara masa depan," katanya saat menggelar konfrensi pers di Lantai II , Kampus UMA, Jalan Setia Budi, Kamis ( 27/3) siang.

Menurutnya, Partai Demokrat tidak akan masuk dalam bagian 'masa depan' Indonesia yang akan dilalui setelah pelaksanaan pemilu 2014. Sebab, selama 10 tahun masa kekuasaan mereka, tidak

ada dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia.

"Kita lihat saja sudah berapa banyak yang dibuat SBY untuk Indonesia selama kepemimpinannya.

Maka kita menyimpulkan SBY merupakan bagian dari masa lalu Indonesia," ujarnya.

(NET)