Epaper kpkpos 297 edisi senin 7 april 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 297/ THN VI 7 – 13 APRIL 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

SEKDAKO BINJAI PERMALUKAN KABAN KEUANGAN DAN ASET • DI HALAMAN

KISARAN - Bangunan proyek yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu Tahun 2013 di tiga tempat terpisah disegel puluhan kontraktor, selasa lalu, kabarnya penyegelan ini dikarenakan kekecewaan para kontraktor terhadap Pemprovsu yang hingga kini pembayaran pelunasannya tidak kunjung diselesaikan, padahal bangunan tersebut telah rampung dikerjakan seratus persen

akhir tahun 2013 lalu, sementara mereka baru menerima 30 persen dari nilai proyek.

Penyegelan gedung kantor tersebut dimulai dari kantor PDAM TSP Kisaran yang berlokasi di jalan Ahmad Yani, tepatnya di jalinsum Kisaran. Gedung kantor PDAM tersebut berbiaya Rp.4 miliar lebih merupakan proyek yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera

7

Utara tahun 2013.

“Kita lakukan hal ini karena sudah terpaksa sekali. Setelah rampung proyek ini tidak ada pembayaran sampai sekarang dari Pemprovsu. Waktu itu Gubsu Gatot Pujo Nugroho berjanji akan membayarnya bulan Maret 2014, namun nyatanya sampai hari ini belum juga dibayar. Ini jelas pembohongan • LANJUT KE HAL. 2

Gubsu Menilai Putusan MA Untuk RH Belum Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Eldin Belum Bisa Definitif Alat Berat Excapator PT. NWR beraksi meluluhlantakkan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Segati (kiri). Kapolres Pelalawan AKBP A.Supriyadi (kanan).

Eksekusi PT NWR Segati ‘Eksekusi Haram’ PELALAWAN - Eksekusi lahan masyarakat seluas 12.000 hektar di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang dilakukan PT.Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati belum lama ini, sehingga mengakibatkan 1060 KK kehilangan tempat tinggal, disikapi Advokad Syahrial Sirait SH yang mengatakan bahwa eksekusi tersebut adalah eksekusi haram.

Eksekusi dilakukan apabila telah

mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan penetapan Pengadilan atas suatu perkara perdata, sementara aparat penegak hukum dalam hal ini Polri turut dalam pelaksanaan eksekusi namun hanya sebagai pengaman, itupun jika diminta Pengadilan Negeri setempat, diluar itu berarti eksekusi yang dilakukan PT. NWR ada upaya paksa melawan hukum. ujar Syahrial Sirait SH melalui hubungan seluler Kamis (4/4).

Kepala Bidang Umum Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Beni Masfar ketika dikonfirmasi diruang kerjanya Kamis pekan lalu terkait Izin HPH Tanaman Industri PT.NWR • LANJUT KE HAL. 2

Kapolda Riau Didesak Kolom Redaksi Kasus BDB Tarik Pasukan Kembali ‘Pembeking’ PT.NWR Belit Gubsu PEKAN BARU - Aktivis LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Riau dan DPD Asosiasi Independen Petani Indonesia (AIPI) mendesak Gubernur Riau H. Annas Maamun selaku kepala daerah Propinsi untuk segera menyurati Kapolda Riau agar menarik pasukannya yang diperbantukan di areal konsesi PT. Nusa Wana Riau (NWR) Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau.

Desakan tersebut terkait janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. H.Annas Maamun, dan Arsyad Juliandi Rachman pada saat kampanye berlangsung.

Dalam pidato politiknya apabila Cagub dan Cawagub yang diusung partai berlambang pohon beringin ini memenangkan pemilihan Gubernur Riau periode

2014-2019 akan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara masyarakat Desa Segati dengan pihak PT.NWR. Pernyataan Annas Maamun dibuktikan warga Desa Segati pada saat Pemilihan Gubri yang berlangsung belum lama ini, tak tanggung-tanggung kemenangan mutlak dipihak Annas Maamun.

Diperkirakan 95 % warga Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan memenangkan pasangan Annas Maamun, Arsyad Juliandi Rachman.

Namun pasangan yang diusung Partai Golkar ini, hingga menjelang 100 hari Annas Maamun menduduki jabatan “Riau 1” tetap saja penyerobotan lahan masyarakat oleh NWR dengan

PEMBERITAAN kasus dugaan korupsi anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang membelit orang nomor satu di Sumatera Utara beberapa waktu lalu sempat hangat menghiasi media massa serta perbincangan dikalangan masyarakat, namun belakangan ini pemberitaan dan pembicaran tersebut seperti teredam apalagi adanya kesibukan ajang pesta pemilu legislative yang tidak lama lagi akan berlangsung sehingga semua mata mengarah kesana.

Kini adanya dugaan kasus di atas seperti kembali mencuat diingatan setelah puluhan kontraktor menyegel di tiga tempat terpisah bangunan proyek yang bersumber

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menilai, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas perkara korupsi Walikota Medan, Rahudman Harahap belum bisa dieksekusi karena belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga Pemprovsu belum bisa menetapkan Dzulmi Eldin sebagai

walikota defenitif.

Pernyataan ini disampaikan Gatot Pujo Nugroho menanggapi putusan Mahkamah Agung kepada Walikota Medan nonaktif dalam posisinya selaku Gubernur sebagai perpanjangtanganan pemerintah pusat.

• LANJUT KE HAL. 2

Dugaan Korupsi Revitalisasi Riol Rp 2,5 M Mengendap di Kejari TANJUNGBALAI - Pengusutan dugaan korupsi Revitalisasi dua paket drainase/riol Tahun Anggaran 2012 berbiaya Rp2,5 Miliar dari dana BDP Tk. I Prov Sumut dengan pelaksana CV PK, didugamengendap di Kejari Tanjungbalai-Asahan. Padahal sebe-

lumnya atas laporan LSM Merdeka pengusutannya telah dilakukan namun hingga kini tidak jelas sampai dimana prosesnya.

Kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan dengan peninggian • LANJUT KE HAL. 2

Seorang Warga Adukan Kadesnya ke Kejari BATUBARA - Salah seorang warga dusun 2 Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Sopian, telah melaporkan Kepala desanya sendiri Zainudin ke Kejaksaan Negeri 50, terkait dengan adanya dugaan korupsi Dana Alokasi Desa (DAD), namun hingga sekarang kasus tersebut terkesan dipeti es kan, disebabkan sudah hampir setengah tahun laporannya hingga kini sang kepala desa tak kunjung dipanggil Kejari, padahal Sopian dalam melapor telah pula melengkapinya dengan bukti.

"Saya melapor ke Kejari 50 pada tanggal 24 Oktober 2013 • LANJUT KE HAL. 2

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek NUSSP TANJUNGBALAI - Kejaksaan Negeri Tanjungbalai - Asahan (Kejari TBA) diharapkan mampu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek Neightborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) tahun 20082009 senilai Rp12 miliar.

Harapan ini dikemukakan Direktur Excecutif LSM TOPPAN

RI Kota Tanjungbalai, Irwanto, Rabu (26/3) kepada Wartawan, ditegaskannya, apalagi sebelumnya Kajari TBA, Edi Winarto, SH sempat melayangkan dua surat panggilan kepada pelaksana proyek yakni koordinator BKM Lembaga Pemberdayaan Masya• LANJUT KE HAL. 2

PUSKESMAS TELUKDALAM LANTARKAN PASIEN NIAS SELATAN - Pelayanan kesehatan yang diterapkan Puskesmas Plus Teluk Dalam sepertinya sangat mengecewakan, ini terbukti saat seorang pasien mengalami penderitaan cukup parah datang berobat kepuskesmas tersebut kehabisan obat dan kosongnya tabung oksigen, sehingga akhirnya meninggal dunia.

Pengobatan Gratis Membawa Petaka, Pasien Meninggal

Pasien Peringatan Duha yang ditangani Puskesmas Plus Telukdalam karena tidak tersedianya oksigen dan dibawa ke RSUD Lukas Hilisimaetano akhirnya meninggal dunia. (Kiri). Anak Almarhum memperhatikan wajah Bapaknya dengan raut wajah sedih. (Kanan)

"PENANGANAN pasien di Puskesmas Plus Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mengalami kendala karena obat dan oksigen tidak tersedia," ungkap dokter jaga dr.Lidia secara gamblang. Dan saat itu keluarga pasien diminta Dr.Lidia harus dirujuk ke Rumah Sakit Lukas Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo.

"Kosongnya oksigen di Puskesmas Plus Teluk Dalam itu urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan tidak ada urusan Puskesmas," demikian ucap dr.Lidia kepada keluarga pasien Peringatan Duha asal Desa Hilisataro Kecamatan Toma, Selasa (1/4).

Pernyataan tersebut tentu saja membuat kesal pihak keluarga pasien.

Untuk menyelamatkan nyawa Peringatan Duha terpaksa keluarga kumpulkan uang

membeli satu botol oksigen. Namun herannya walau Peringatan Duha sangat sesak napasnya tak ada satupun pertolongan yang diberikan, kecuali petugas hanya memasang oksigen di tubuh korban.

Keributan kecil sempat terjadi di depan pasien karena dr.Lidia dan perawat membiarkan pasien bagai binatang yang mengaung ngaung tanpa ada satupun obat yang diberikan.

Ironinya salah seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Plus Telukdalam Astiriang Buulolo merupakan Istri dari Kepala Kelurahan Pasar Telukdalam melarang keluarga pasien untuk ribut "Nenek saya lagi sakit jantung, bila nenek saya meninggal saya tuntut • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.kpkpos.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

ELDIN BELUM BISA DEFINITIF..........................................

• DARI HALAMAN. 1 "Kemungkinan yang bersangkutan (Rahudman-red), akan PK (Penijauan Kembali), jadi pada prinsipnya jika sudah ada putusan tetap, baru akan kita konsultasikan ke Mendagri," sebut Gatot kepada wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Hotel Aston, Jumat (4/4).

Sejauh ini, Gatot mengaku, pihaknya masih menunggu proses hukum lanjutan yang akan ditempuh Rahudman Harahap atas putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut.

"Artinya kita menunggu apakah yang bersangkutan (Pak RH) akan melakukan PK. Kalau ada PK kan, kita menunggu," imbuhnya lagi.

Saat wartawan menjelaskan jika

DUGAAN KORUPSI REVITALISASI RIOL RP 2,5 M MENGENDAP DI KEJARI............

• DARI HALAMAN. 1 riol ini tidak hanya mengakibatkan dana yang bersumber dari kas Pemko Tanjungbalai mubazir, tetapi juga pengelolaan proyek yang satu ini terindikasi praktik monopoli dengan menghunjuk satu perusahaan yakni CV PK untuk melaksanakan dua jenis kegiatan yakni di kiri kanan jalan Jenderal Sudirman sebesar Rp 1.223 miliar lebih, sedangkan jenis kegiatan revitalisasi serupa disebelah kanan ruas badan jalan Jenderal Sudirman dialokasikan sebesar Rp 1.224 miliar lebih.

LSM Merdeka Kota Tanjungbalai, sebelumnya melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan indikasi dugaan mark up dan penyimpangan spesifikasi tehnik dalam kegiatan ini kita telah berikan masukkan resmi kepada Kejalsaan Negeri Tanjungbalai- Asahan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengusutan nantinya.

Bahkan bukan rahasia umum lagi yang berkembang di masyarakat jasa kontruksi, bahwa paket kegiatan tersebut kabarnya merupakan milik Kadis PU, memang hal ini sulit dibuktikan namun bila dicermati begitu bebasnya rekanan pelaksana melakukan penyimpangan spesifikasi tehnik, maka hal ini patut dicurigai bahwa paket kegiatan tersebut milik orang penting pada Dinas PU apalagi pelaksanaan kegiatan ini

Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) langsung dibawah Kadis PU. Apalagi adanya indikasi praktik monopoli dengan menghunjuk satu perusahaan yakni CV.PK untuk mengelola dua kegiatan, sehingga dampaknya seperti tidak memberikan kesempatan kepada rekanan lain untuk mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah TA 2012 ini.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan LSM Merdeka kelokasi pekerjaan, bahwa dana yang dialokasi untuk revitalisasi saluran dikiri kanan ruas jalan Jenderal Sudirman ini dinilai tidak masuk akal, disebabkan hanya sebatas melakukan penambahan ketinggian saluran dari dasar tanah serta melaksanakan penambahan dibagian dasarnya.

Jika dilihat lebih jeli, kegiatan yang satu ini disinyalir terindikasi mark up (penggelembungan dana) yang mengakibatkan kerugian kas Pemko Tanjungbalai cukup besar.

Kenapa demikian, soalnya, masih banyak ditemukan drainase yang sudah tidak layak baik dikawasan inti kota maupun dibeberapa wilayah kecamatan lainnya dipenjuru Kota Tanjungbalai, namun kelihatannya Pemko Tanjungbalai melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, cenderung mendahulukan kegiatan yang tidak masuk akal, bukan mengalihkan kepada lokasi-lokasi yang terpadat khususnya diwilayah kawasan permukiman kumuh. (HER)

SEORANG WARGA ADUKAN KADESNYA KE KEJARI.....................

• DARI HALAMAN. 1 lalu, dan saat melaporkan hal tersebut, saya diterima kepala Seksi intel bernama N. Sinaga," ucap Sopian.

Adapun laporan Sopian tehadap Kadesnya tentang adanya dugaan korupsi dana alokasi desa (DAD) yaitu penghasilan tetap perangkat desa sebesar Rp.32.400.000, operasional pemerintahan desa sebesar Rp.25.834.564, biaya honor tim pelaksana desa sebesar Rp.352.450,bantuan sosial/bantuan keuangan sebesar Rp.17.480.650, biaya pembuatan pagar tanah pemakaman sebesar Rp.5.035.000, biaya belanja tanah sebesar Rp.39.412.550.

Adapun jumlah keseluruhan dana DAD tahun 2012 sebesar Rp.120.515.215 sedangkan untuk tahun 2013 sebesar Rp.100.000.

000. Adapun modus yang dilakukan oleh oknum kades menurut Sopian adalah dengan membuat mark up

harga dalam setiap kegiatan kerena pada kenyataannya nilainya tersebut tidak mencapai harga tersebut, dan kabarnya menurut Sopian modus ini dilakukan oleh oknum Kades sejak tahun 2007, dikarenakan Zainudin sudah menjabat sebagai Kades selama dua periode.

Atas hal tersebut Sopian berharap agar Kejari 50 untuk dapat memeriksa kepala desa tersebut, serta menambahkan apabila kasus ini tidak segera dilanjuti, maka Ia dan masyarakat akan datang berdemo ke Kejari 50, ancamnya.

Kepala Seksi Intel Kejari 50 N. Sinaga saat dihubungi melalui telpon selularnya mengatakan "Saya lagi sibuk."

Begitu juga dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Batubara Budi Sinaga yang juga dihubungi melalui selulernya untuk mempertanyakan tentang kasus tersebut, mengatakan "Saya tidak tahu masalah ini." ucapnya, Rabu (2/4). (TIM)

KASUS BDB KEMBALI BELIT GUBSU......................................................

• DARI HALAMAN. 1 dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu Tahun 2013, karena sisa pembayaran pelunasan tidak kunjung diselesaikan, padahal bangunan tersebut telah pula rampung seratus persen.

Kekecewaan para kontraktor ini semakin menjadi setelah menunggu tiga bulan sesuai janji awal Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho akan membayarkan proyek tersebut, keluar pula putusan baru dari Sekretaris Daerah Pemprovsu Nurdin Lubis yang menyatakan sisa pekerjaan tidak dilunasi 100 persen dan hanya dibayar 80 persen saja, tentu menambah penderitaan dan kekesalan para kontraktor di Asahan.

Yang menjadi pertanyaan mengapa putusan pembayaran tersebut dikeluarkan setelah pekerjaan rampung. Ada apa dengan kas di pemerintah provinsi Sumatera Utara. Padahal dana bantuan daerah bawah ini diketahui telah disiapkan sebelumnya.

Seperti dikatahui beberapa waktu lalu KPK pernah menyelidiki APBD Pemprov Sumut tahun 2013 berkaitan dengan pengucuran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) bagi 33 kabupaten/kota. Penyelidikan kasus ini bermula dengan tertangkap tangannya Bupati Madina Hidayat Batubara dan dua kroninya disaat melakukan suap menyuap pada salah satu proyek dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang di kabupaten tersebut.

Saat melakukan penggeledahan, KPK menemukan uang Rp 1 miliar hasil suap dari salah seorang pemborong proyek dana BDB yang akan dikerjakan.

Informasi menyebutkan kalau uang tersebut adalah uang suap pemborong yang memenangkan tender proyek rumah sakit di Kabupaten Madina yang bernilai Rp 33 miliar.

Ironinya Kabiro Keuangan Pempovsu juga ikut-ikutan dengan melakukan pemerasan kepada Bupati Madina untuk mendapatkan BDB Rp 73 Miliar.

Bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pempropsu, Nurdin Lubis, SH, pernah diperiksa penyidik Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Poldasu dalam kasus dugaan korupsi proyek alat-alat kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) di enam kabupaten/kota di Sumut, yang dananya bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) TA 2012, beberapa waktu lalu.

Tidak itu saja sejumlah bupati juga pernah diperiksa tentang kasus BDB ini. Begitu banyaknya korban anggaran BDB ini dan sekarang bukan saja pejabat dan pengusaha, kontraktorpun kini ikut menjadi korban anggaran Bantuan Daerah Bawahan ini.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (Inkrah), sesuai dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP, bahwa Peninjauan Kembali (PK) tidak menunda eksekusi, Gatot tetap kukuh dengan pernyataannya.

"Ooo tidak. Tidak seperti itu.

Setahu saya, kalau belum ada keputusan hukum tetap, belum bisa dieksekusi. Kalau sudah ada (keputusan hukum tetap), baru nanti kita konsultasikan secara hukum kembali," lanjutnya.

Kata Gatot lagi, sejauh ini Pemprovsu belum menerima salinan putusan terkait putusan Mahkamah Agung tersebut.

"Saya sudah tanya Asistensi I, belum ada salinan putusan atau petikan putusan dari MA yang kita terima. Sudah ya...," pungkas Gatot berlalu pergi.(STARBERITA)

Bawaslu Tidak Takut Periksa SBY dan Sudi Silalahi

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak takut untuk memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait dugaan menggunakan uang negara saat melakukan kampanye di Lampung pada 26 Maret 2014.

"Bawaslu telah mencermati laporan masyarakat dan kajian awal Bawaslu penting untuk memanggil saudara Ketua Umum Demokrat yang juga presiden saudara SBY," kata Ketua

Bawaslu Muhammad, di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/4).

Bawaslu kata Muhammad, telah memanggil SBY serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. "Mensesneg juga kita panggil, karena ia kita nilai mengetahui ketentuan penggunan anggaran negara untuk fasilitas presiden," ujarnya.

Menurutnya, dalam UndangUndang disebutkan partai politik yang mengikut sertakan presiden dalam kampanye dilarang untuk

memakai fasilitas negara."Dalam UU sudah jelas partai politik yang mengikutsertakan presiden atau pejabat negara lainnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan, tidak relevan Badan Pengawas Pemilu memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait laporan LSM Lingkar Madani Indonesia (LIMA) karena diduga menggunakan uang negara saat kampanye

di Lampung pada 26 Maret 2014.

"Tidak relevan, saya kira bisa dipahami bahwa ada pengecualian bagi Presiden karena ada hak-hak yang melekat," kata Julian di Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu lalu.

Julian membantah bahwa saat kampanye di Lampung itu, SBY menggunakan uang negara. Menurutnya, seorang pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara selama mengikuti kampanye pemilu.(NET)

USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI PROYEK NUSSP.............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 rakat (LPM) Tanjungbalai, Faisal Fahmi,SP. Menurut Irwanto, proyek NUSSP tahun 2008 dan 2009 senilai Rp 12 miliar sarat dengan tindakan korupsi yang merugikan negara milyaran rupiah. Untuk membuktikan kerugian negara itu, apalagi pihak kejaksaan telah membentuk tim penyidik mengungkap kasusnya dengan memanggil beberapa pihak yang terlibat.

Sebagaimana diketahui Proyek NUSSP tahun 2008 dan 2009 dikerjakan BKM LPM Kota Tanjungbalai dengan membangun

beberapa fasilitas infrastruktur di Tanjungbalai. Diduga, pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan ketentuan hingga negara menjadi dirugikan. Bahkan, ada pekerjaan yang dikerjakan hanya 70 persen tapi anggaran sudah 100 persen.

Sebelumnya Kajari Tanjungbalai- Asahan Edi Winarto, SH melalui Kasi Pidsus Akhmad EP Hasibuan SH MH kepada Wartawan membenarkan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus NUSSP tahun 2008 dan 2009 yang dikerjakan BKM LPM Kota Tanjungbalai. “Kami sudah melayangkan dua kali surat panggilan kepada pelaksana kegia-

tan koordinator BKM LPM namun belum dipenuhi,” ungkap Kajari.

Bukti Baru Kejari Tanjungbalai- Asahan (TBA) kembali menemukan buktibukti baru dugaan penyimpangan proyek Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) tahun 2009 senilai Rp12,5 milyar di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai. Kasus ini diduga melibatkan mantan Ketua BKM LPM Kelurahan Pematangan Pasir, Faisal Fahmi, SP. “Setelah melakukan berbagai upaya dalam pengumpulan bukti kami menemukan bukti baru

berupa berkas proyek dari kantor Dinas PU Tanjungbalai dan adanya hasil penelitian tim ahli di lapangan,” ungkap Kajari TBA yang baru, Ester T P Sibuea, SH,MH melalui Kasi Pidsus Akhmad EP Hasibuan,SH kepada Wartawan.

Menurut Kajari, kegiatan proyek NUSSP tahun 2009 diduga merugikan keuangan negara dengan adanya indikasi penggelembungan biaya, lokasi proyek fiktif dan kekurangan volume pekerjaan.

Hal itu ditemukan pada pembuatan drainase dan jalan setapak beton di Jalan Stadion senilai Rp. 229.320.000, pembuatan drainase dan jalan setapak beton Jalan Ogak

dan Jalan M.Redo senilai Rp 265.299.000.

“Proyek lainnya seperti pembuatan jalan setapak beton di Jalan Serikat senilai Rp 241.769.000, jalan setapak beton di Jalan Malim Baba senilai Rp 198.183.000, pembuatan Jalan SMAN.4 senilai Rp 274.915.000, dan pembuatan Jalan Todak senilai Rp 44.766.650,” katanya.

Sebelumnya tim penyidik Kejari Tanjungbalai telah melakukan pemanggilan kepada pihak pihak terkait seperti mantan Ketua BKM LPM Pematang Pasir, Faisal Fahmi,SP,Kadis PU Ir H Abdul Aziz ,MM, Ketua NUSSP dan mantan Lurah Pematang Pasir. (HER)

PEMPROVSU BOHONGI KONTRAKTOR ASAHAN.................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 besar pada rekanan kontraktor kabupaten Asahan,” terang OK Rasyid, salah seorang rekanan pada BDB di lokasi."Selain itu administrasi juga sudah berupaya diurus. Namun hak kami tak kunjung dibayarkan," tambahnya.

Karena tidak ada kejelasan yang membuahkan solusi, akhirnya para kontaktor pun kesal dan mengambil jalan pintas dengan melakukan penyegelan. "Padahal kualitas proyek bagus tanpa ada cacat," ucap Ahmad Syamsul ketua GAPENSI Kab. Asahan kepada KPK POS

diruang kerjanya.

Ironinya lagi Pemprovsu melalui Sekdaprovsu Nurdin Lubis mengeluarkan pula kebijakan yang menambah kerugian pihak kontraktor, dimana melalui suratnya bernomor 0700.12756 tertanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota pada APBD Provsu TA 2014 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Sumatera Utara termasuk kepada Bupati Asahan, yang isinya sisa pekerjaan BDB tahun 2013 tidak dilunasi 100% (persen) dan hanya 85% yang akan dibayarkan.

Hal ini tentu saja membuat para

rekanan kesal, "Sudah menunggu selama tiga bulan, hingga awal April tahun 2014 tanpa kejelasan pembayaran,malahseenaknyasajaSekdaprovsu melayangkan surat dengan hanya membayar 85% saja dari nilai proyek.

Seolah kerja kita yang bagus ini, tidak dihargai,” keluh Rasyid didampingi sejumlah rekanan lain.

Ditambahkan tokoh Melayu Asahan ini lagi, jika tidak ada kejelasan juga, pihaknya berencana akan mengambil bagian bangunan kantor PDAM tersebut. “Langkah awal ini kita segel dulu. Tapi kalau tidak ditanggapi kita bongkar bagian bangunan kantor PDAM

TSP Kisaran dan juga akan kita laporkan ke KPK. Karena hutang kami sudah banyak akibat tidak dibayar oleh Pemprovsu. Bahkan harta benda kami terancam kena sita oleh Bank,” ucapnya kesal bercampur sedih.

Ditempat terpisah, Kontraktor lain yang juga Ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Dodi Riswanda Sitorus berharap segera ada solusi akan hak mereka yang baru 30% dibayarkan pihak Pemprovsu. Selama ini, ketidakpastian membuat mereka kebingungan dikarenakan terkait masalah bunga bank yang melilit mereka. “Selama tiga bulan

kami menunggu dengan ihklas dengan berbagai konsekwensi yang dihadapi, nyatanya Sekdaprovsu hanya membayar 85%. Seharusnya, dengan rentan waktu tiga bulan, Pemprovsu sudah membayar 100% sesuai dengan janji Pemprovsu sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu Drs. H. Azim Manik Kabaghumas Pemkab Asahan saat ditemui KPK POS di ruang kerjanya terkait belum dibayarkannya hak rekanan tersebut, mengatakan hanya menunggu petunjuk dari Pemprovsu, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, ucapnya.(SYAF)

EKSEKUSI PT NWR SEGATI ‘EKSEKUSI HARAM’...............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 di Segati mengatakan Ia tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan wartawan, Beni Masfar menyarankan sebaiknya menyampaikan konfirmasi secara tertulis saja.

PT.NWR sebagai groupnya PT.RAAP (Riau Andalan Pulp Paper) Pelalawan mengantongi izin HPH Tanaman Industri pemasok bahan baku kayu chip untuk bahan industri bubur kertas PT.RAPP, belum lama ini telah menggegerkan masyarakat dimana melakukan eksekusi lahan masyartakat Segati tanpa putusan Pengadilan Negeri setempat.

PT.WNR telah menggunakan “tangan besi” melakukan penggusuran dengan meluluh lantakkan tanah perkampungan serta ribuan hektar kebun kelapa sawit milik masyarakat dan tempat ibadah, bahkan 3 orang ibu rumah tangga

(IRT) warga Segati Demak yaitu Rohani Silitonga, Rita Manullang dan Juni Hutabarat turut menjadi korban kriminalisasi.

Kriminalisasi yang dirasakan 3 orang IRT tersebut saat mereka 8 Maret 2014 lalu mendatangi Mapolres Pelalawan untuk mengadu tentang adanya bukti tanaman sawit mereka diracun dan rumah mereka digusur PT.NWR. Ironisnya 3 dari IRT tersebut Demak Rohani Silitonga dan Rita Manulang malah dijebloskan kepenjara di Mapolres Pelalawan dengan tuduhan menghalangi pekerjaan perusahaan dan merambah hutan, sedangkan Juni Hutabarat hanya sebagai terperiksa ketika itu juga dilepaskan.

Akhirnya setelah 20 hari mendekam di hotel prodeo Mapolres Pelalawan dua warga yang berstatus ibu rumah tangga itu 28 Maret 2014 baru dilepas. "Penahanan

Demak Rohani dan Rita tanpa adanya surat Penangkapan dan Penahanan" papar Juni Hutabarat Kamis pekan lalu.

Menurut Juni Hutabarat yang sempat beberapa jam diperiksa oleh 5 anggota Polwan Polres Pelalawan di Mapolres Pelalawan.

Dalam pemeriksaan tersebut Ia di periksa dalam ruangan khusus dengan melucuti pakaian, Polwan mendesak Juni Hutabarat untuk menyerahkan memori hasil pemotretan yang dilakukan Juni pada aksi brutal berlangsung yang dilakukan NWR, namun memori tersebut tidak ditemukan, diakui Juni sudah diserahkan kepada warga lainnya.

Pada saat eksekusi dilakukan PT.NWR pihak Kepolisian yang dipimpin Kapolres Pelalawan A. Supriyadi tidak menunjukkan bahwa Polisi itu pengayom masyarakat, katanya Keterangan yang berhasil di

himpun KPK Pos di lokasi kejadian menyebutkan bahwa warga yang di kriminalisasi oleh PT.NWR tidak hanya 2 orang IRT Segati saja, namun ada lagi yaitu Manombang Simanjuntak (40) juga turut ditahan Polres Pelalawan sejak 4 Februari 2014 dengan tuduhan yang sama yaitu menghalangi pekerjaan perusahaan, hingga saat ini masih mendekam di penjara.

Sikap kearogansian perusahaan NWR yang berani begitu brutal dikarenakan mereka merasa terbekingi oknum aparat kepolisian dan satuan brimob sehingga tanpa perlawanan dari masyarakat saat perkampungan, dan rumah ibadah Masjid dan Gereja diluluh lantakan menggunakan alat berat bolduser dan excapator. Bahkan SD Negeri 04 Segati milik pemerintah mereka ratakan dengan tanah.

Adapun alasan perusahaan tersebut hanya karena dituding

bahwa warga yang bermukim di desa Segati tersebut berada dalam kawasan HPH Tanaman Industri PT.NWR, seperti penjelasan disampaikan Kapolres Pelalawan A.Supriyadi yang memimpin eksekusi tersebut. Padahal warga tidak pernah berperkara dengan pihak PT.NWR, lagi pula tanah yang diduduki warga juga dibeli dengan harga Rp.10 juta per hektar, ujar salah seorang warga yang menjadi korban eksekusi.

Aksi brutal, merobohkan tanaman sawit milik masyarakat dan pemukiman masyarakat Segati itu sungguh tidak manusiawi, hak-hak masyarakat di rampas tanpa ampun, mereka (oknum perusahaanred) meratakan perkampungan tersebut, sehingga 1060 KK warga yang bermukim di desa Segati kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan hak pilihnya pada Pileg 9 April ini.(PUR)

KAPOLDA RIAU DIDESAK TARIK PASUKAN ‘PEMBEKING’ PT.NWR...........................................

• DARI HALAMAN. 1 pengawalan pihak Kepolisian Polres Pelalawan masih berlangsung. Untuk menguasai lahan tersebut PT.NWR yang dikawal ratusan anggota Polri, melakukan penggalian kanal diareal kebun sawit masyarakat.

Begitu juga pada saat penggusuran rumah-rumah warga dan penumbangan pohon sawit dan meracuni pohon kelapa sawit masyarakat, yang dilakukan oleh PT. NWR, pihak Kepolisian memandori aktifitas PT.NWR, bahkan warga yang berupaya mempertahankan haknya dituduh menghalangi perusahaan, sejumlah warga dikriminalisasi, dijebloskan kepenjara oleh Polres Pelalawan.

Warga mempertanyakan janji Gubernur Riau Annas Maamun.

Bahkan akibat eksekusi yang dilakukan PT.NWR, ribuan warga Desa Segati bakal kehilangan hak politiknya dalam Pileg 2014 yang akan dilangsungkan 9 April 2014.

Kerugian yang diderita warga akibat keberutalan NWR mencapai miliaran rupiah. Janji Annas Maamun terhadap konsutuennya, hanya janji tinggal janji, bak pepatah mengatakan “kacang lupa dengan kulitnya” setelah menduduki jabatan Gubernur Riau lupa dengan masyarakat Segati yang menjadi korban keberutalan PT.NWR, ujar warga Segati saat bincang-bincang dengan KPK Pos disaksikan sejumlah aktifis peduli lingkungan Jumat pekan lalu di Pekanbaru.

Khairimullah Tambunan Ketua DPD AIPI Riau menyikapi peristiwa Segati terkait janji Gubernur Riau Annas Maamun dengan membandingkan apa yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap warganya yang berjuang mengejar dolar menjadi TKI untuk meningkatkan devisa negara, dimana terhadap 1 orang nyawa Sutinah yang diancam Hukuman Mati di Arab Saudi, negara rela menebus Sutinah dengan uang tebusan sebesar Rp.21 miliar, sementara ribuan masyarakat Desa Segati yang menjadi korban keberutalan pihak PT.NWR Gubernur Riau Annas Maamun terkesan membiarkan keberutalan PT. NWR yang memporak porandakan perumahan penduduk dan kebun kelapa sawit milik masyarakat

Segati ujar Kairimullah.

Kecaman pedas juga disampaikan aktifis LSM Pemantau Asset Daerah Riau Chairuddin Kamis pekan lalu mendesak Gubernur Riau H.Annas Maamun sebagai kepala daerah memerintahkan Kapolda Riau dan Kapolres Pelalawan untuk menarik mundur pasukan yang di perbantukan di perusahaan PT.NWR, permasalahan tersebut biarlah pemerintah daerah yang menyelesaikan ujar Chairuddin Pengerusakan yang dilakukan PT.NWR secara tidak langsung telah menciptakan kemiskinan baru di Kecamatan Langgam. Dalam peristiwa ini LSM PAD Riau akan menyurati Presiden Ri, Kementerian Kehutanan RI, Kepala Polisi Negara RI, Kompolnas, dan Pro-

pam Mabes Polri, Komnas HAM RI untuk meninjau kembali atas perizinan yang diberikan Kementerian Kehutanan terkait Izin HPH tanaman Industri atas nama PT. NWR, paparnya.

Menurut Chairuddin ketidakadilan dalam penegakan supermasi hukum, pada saat pesta demokrasi akan berlangsung tidak lama lagi telah mencederai demokrasi itu sendiri. Karena ribuan warga Segati kehilangan hak pilihnya. Prilaku keberutalan PT.NWR beserta oknum yang mengawal peristiwa aksi berutal NWR harus ditindak tegas. Hukum di wilayah Polres pelalawan jangan hanya tajam kebawah, tumpul keatas, artinya hukum benarbenar ditegakkan Katanya.(PUR)

PENGOBATAN GRATIS MEMBAWA PETAKA, PASIEN MENINGGAL...............................................

• DARI HALAMAN. 1 kalian."

Perang mulutpun semakin menjadi, akhirnya siperawat tak lagi muncul batang hidungnya, perawat yang lain mengatakan omongan itu hanya untuk mengalihkan perhatian keluarga

pasien yang lagi sekarat.

Akhirnya keluarga korban merelakan lagi membayar uang ambulans Rp250.000 buat pasien untuk dapat dilarikan kerumah sakit Lukas HiliSimaetano namun akibat lambannya pelayanan yang diberikan petugas nyawa korban akhirnya tak tertolong lagi.

Ketika ditanyakan kepada Dr.Lidia tentang kosongnya Oksigen, padahal Bupati Nias Selatan berjanji membuat pengobatan gratis dan bila perlu carter pesawat untuk berobat ke Luar Nias Selatan, dengan emosi dr Lidia mengatakan “Saya tidak tahu, itu yang ngomongkan

Bupati bukan saya, gimana Bupati tau kalau obat dan Oksigen kosong maklumlah pintar ngomong aja tanpa melihat langsung dilapangan," sambil menunjuk tanganya kearah muka wartawan yang merupakan kerabat pasien yang ditelantarkan. Kejadian tersebut disaksikan seluruh

keluarga pasien dan dr. Julius Hutabarat yang juga menenangkan emosi keluarga korban.

Kabarnya kejadian ini sering terjadi di Puskesmas Plus Telukdalam karena tidak adanya obat dan penanganan pasien asal jadi hingga membawa bencana yang akhirnya pasien meninggal dunia. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

NASIONAL

Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Andi Mallarangeng JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, dalam amar putusan selanya menolak eksepsi (nota keberatan) mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dan penasehat hukumnya.

Majelis juga menyatakan sidang perkara dugaan korupsi dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, tetap dilanjutkan.

"Mengadili menolak eksepsi atau keberatan terdakwa dan penasehat hukum. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada KPK terhadap Andi Alfian Mallarangeng adalah sah menurut hukum. Menetapkan pemeriksaan perkara dilanjutkan menurut hukum," kata Ketua Majelis Hakim, Haswandi saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/4).

Dalam pertimbangannya, hakim Haswandi mengatakan secara kesuluruhan surat dakwaan yang disusun penuntut umum telah disusun secara cermat dan jelas.

Sebagaimana, ketentuan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf c KUHAP. Sehingga, surat dakwaan dinyatakan sah menurut hukum.

"Surat dakwaan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana.

Penuntut umum telah menggambarkan tindak pidana secara lengkap," kata Haswandi.

Haswandi mengatakan keberatan terdakwa dan penasehat hukumnya sudah memasuki materi perkara. Di antaranya, tentang kerugian negara. Sehingga, akan dibuktikan dalam sidang.

Selain itu, kata Hakim, eksepsi Andi, juga tim kuasa hukumnya, tidak punya dasar hukum kuat untuk membatalkan perkara.

Bahkan eksepsi, baik dari pribadi Andi, atau pun, dari kuasa hukumnya, tidak tepat dikatakan sebagai keberatan. Sebab, dijelaskan hakim, eksepsi, semestinya, tidak boleh menyentuh materi tuduhan.

Hakim berpendapat, nota keberatan Andi, sudah memasuki materi perkara. Yaitu, tentang kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. ''Sehingga, pembuktiannya harus (dalam proses) persidangan,'' ujar hakim.

Andi adalah satu dari terdakwa

terkait dugaan korupsi mega proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (2009) dikatakan, menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, dalam pembangunan proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. KPK juga menuduh Andi, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan sejumlah korporasi.

"Atas dasar itu, sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi akan digelar pada Senin (7/4) pekan depan. Dengan saksi, Adhyaksa Dault, Wafid Muharram, Muhammah Arief Taufiqurrahman, Munadi Herlambang dan Sony Anjangsono," papar majelis hakim.

Usai sidang putusan sela, politisi senior Partai Demokrat tetap menolak dirinya tidak bersalah dan tidak menyalahgunakan kewenangan terkait proyek pengadaan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

"Saya sendiri yakin, saya tidak melanggar hukum dan tidak juga memperkaya diri sendiri atau orang lain," komentarnya.

Andi menambahkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa hanya didasarkan pada spekulasi ataupun asumsi semata. "Tapi, saya tetap menerima putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim dan berharap dalam sidang pemeriksaan perkara akan terungkap kebenaran," tambahnya.

Memang, lanjut Andi, biasanya putusan sela tidak dikabulkan.

"Tentu saja kami mengikuti saja apa putusan dari majelis hakim.

Kami siap memasuki materi perkara. Mudah-mudahan saya ingin agar kasus Hambalang ini bisa tuntas, yang tidak salah ya tidak salah, yang salah ya salah," sambungnya.

Andi bersama tim penasihat hukum siap memasuki materi perkara. "Jadi sesuai putusan sela tadi, kita memasuki babak selanjutnya, materi perkara dengan menghadirkan saksi. Saya selalu ingin agar kasus Hambalang ini bisa tuntas segera. Jelas yang tidak salah, ya tidak salah, sebaliknya, yang salah dinyatakan salah,” tambahnya. (ENDY)

Serangan Jantung, Vonis Emir Moeis Ditunda JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, sepakat menunda sidang pembacaan amar putusan Izedrik Emir Moeis, terdakwa korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung. Penundaan dikarenakan politisi PDI Perjuangan kena serangan jantung.

"Kami menerima penetapan terdakwa Emir dirawat karena menderita penyakit jantung, pada tanggal 2 April 2014. Sesuai rujukan dokter KPK, Emir harus dirujuk ke rumah sakit dan kami bawa ke RS Jantung Harapan Kita, Jakarta Barat, Rabu malam" kata Jaksa Supardi di depan ketua majelis hakim Matheus Samiadji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/4).

Sesuai hasil pemeriksaan terdakwa Emir Moeis, lanjut Jaksa Supardi, harus menjalani rawat inap.

"Kami tidak bisa hadirkan terdakwa. Dokumen-dokumen terkait pemeriksaan dari rumah sakit sudah kami bawa," paparnya, yang langsung menyerahkan ke hakim Matheus.

Ketua Majelis Hakim pun menanyakan kepada Jaksa Supardi kapan sidang bisa dilangsungkan kembali. Namun, Jaksa tak bisa memastikannya. "Sampai tadi malam kami belum dapat info persis sampai kapan terdakwa bisa keluar dari rumah sakit," jawab Jaksa.

Majelis Hakim akhirnya memutuskan sidang pembacaan amar putusan Emir Moeis ditunda hingga Senin pekan depan. "Mengingat masa tahanan yang ada, Majelis hanya menunda sampai Senin 7 April 2014. Lebih baik pagi saja.

Kalau sekiranya bisa sidang kita bacakan kalau ditunda ya hari lain," kata Hakim Matheus.

Erik S Paat, anggota tim kuasa hukum terdakwa Emir menjelaskan penyakit jantung Emir kambuh sejak Rabu malam. "Sekarang lagi dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Sakitnya jantung.

Tadi pagi dibawa oleh jaksa," kata Erik S Paat sambil menambahkan atas saran dokter kliennya mesti dirawat dan dipantau kondisinya selama tiga hari.

Terdakwa Emir memang beberapa kali dibawa ke rumah sakit karena mengeluhkan kese-

hatannya. Pada 20 Februari 2014, anggota Dewan Perwakilan Rakyat nonaktif itu dibawa ke rumah sakit setelah jatuh di Masjid Rutan Guntur, tempat dia ditahan . Emir juga pernah berobat ke rumah sakit sekitar pertengahan Desember 2013. Emir menderita prostat, jantung, dan pemeriksan urologi, Terkait kasus yang menyelimutinya, terdakwa Emir dituntut 4 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara. Jaksa Supadi menilai Emir selaku anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima 357.000 dollar AS dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

Uang itu agar kedua perusahaan memenangi proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004. Emir dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua.

Jaksa mengatakan, uang dari konsorsium Alstom ditransfer ke rekening perusahaan anak Emir, yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU). Emir sempat membantah bahwa uang itu terkait urusan bisnisnya dengan Pirooz. Menurut Jaksa, Pirooz telah menjanjikan komisi pada Emir jika memenangkan perusahaan tersebut.

Pada 28 Juni 2001, PT PLN mengumumkan prakualifikasi proyek pembangunan PLTU di Tarahan Provinsi Lampung yang dibiayai bersama-sama Japan Bank for International Cooperation dan Pemerintah Indonesia.

Untuk mendapatkan proyek tersebut, konsorsium Alstom Power Inc yang terdiri dari Alstom Power Inc AS, Marubeni Corp Jepang, dan Alstom Power Energy System Indonesia (ESI) melakukan pendaftaran untuk menjadi salah satu peserta lelang.

Agustus 2001, panitia lelang PLTU mengumumkan hasil evaluasi prakualifikasi. Konsorsium Alstom Power Inc memenuhi persyaratan. Setelah itu, petinggi Alstom Power Inc, David Gerald Rothschild, melalui Development Director Alstom Power ESI Eko Sulianto menemui Emir untuk meminta bantuan agar konsorsium Alstom Power Inc memenangi lelang proyek PLTU.(ENDY)

Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kanan) menyalami para manajer CSR (Corporate Social Responsibility) berbagai perusahaan se-Banten saat meresmikan Forum CSR Banten di Cilegon, Banten, Rabu (26/3). Forum tersebut dibentuk agar program-program bantuan kepada masyarakat bisa lebih merata dan saling terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah.

Dituding Terima Rp1,2 Miliar, Rano Karno Merinding

JAKARTA - Nama Rano Karno disebut-sebut menerima dana sebesar Rp1,2 miliar. Tudingan itu terungkap dalam persidangan lanjutan kasus korupsi penanganan sengketa Pilkada Lebak, dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardhana alias Wawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (3/4).

Tudingan itu disampaikan saksi Yayah Rodiah, Staf Keuangan PT Bali Pasific Pragama (PT BPP) perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan. Saksi Yayah juga menjadi bendahara pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Awalnya dalam sidang, tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan kepada saksi Yayah soal transfer uang untuk Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten pada November 2011. "Apakah dalam Pilkada Banten Saudara pernah menulis cek sejumlah Rp 1,28 miliar untuk diberikan kepada Rano Karno?" tanya jaksa Dzakiyul Fikri kepada saksi Yayah.

Semula Yayah berkelit dengan menjawab singkat, "Lupa karena saya tidak membuat pembukuan," kilahnya. Atas jawaban itu, jaksa terus mencerca pertanyaan, akhirnya Yayah mengakui.

"Jadi sewaktu saya diperiksa penyidik KPK, saya pernah tunjukkan bukti pengiriman uang melalui

cek kepada Rano. Uang itu dari kas PT Bali Pasific Pragama," ungkap Yahya.

Sayangnya, saksi Yayah mengaku tidak tahu berkaitan dengan hal apa uang Rp 1,2 miliar itu, ditransfer kepada Rano. "Saya sering diminta pak Wawan (terdakwa) untuk mengirimkan uang dalam jumlah tertentu, baik secara tunai, transfer bank, maupun dalam bentuk cek. Tapi saya nggak tahu berkaitan apa pengiriman uang itu," tambahnya polos.

Mendengar jawaban Yayah, jaksa Fikri menanyakan "Apakah transfer tersebut ada hubungannya dengan yang dikirim ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik Ratu Rita, istri bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar?". Saksi Yayah tak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya mengatakan tidak tahu. Terhadap transaksi tersebut, Yayah menambahkan tanpa dicatat dalam pembukuan sebab diperintahkan secara lisan.

Mendengar tudingan terima Rp1,2 Miliar, Wagub Banten Rano Karno mengaku kaget, merinding sekaligus membantah pernah menerima dana pada November 2011 silam. "Tuduhan ini terasa sangat absurd, mengejutkan sekaligus menyesatkan. Transfer dana sebesar Rp1,2 miliar kepada saya pada November 2011 sebagaimana dituduhkan dalam kesaksian Yayah Rodiyah di Pengadilan Tipikor, tidak pernah terjadi. Informasi itu

sarat dengan fitnah dan kebohongan," kata Rano dalam siaran pers, Jumat (4/4).

Untuk membuktikan itu, Rano mendesak Pusat Pelaporan dan Tnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK memberi informasi kepada masyarakat terkait aliran dana Rp1,2 M. Rano juga meminta Yayah segera untuk memberikan bukti cek tersebut kepadanya.

"Siapa yang mendalilkan, dia yang harus buktikan. Adagium ini menuntut Yayah Rodiyah untuk memberikan bukti adanya transfer sebesar Rp1,2 M kepada saya.

Penerbitan rekening koran adalah cara yang paling mudah dan sederhana untuk membuktikan seandainya memang benar transfer itu sungguh terjadi. Saya dapat memastikan bukti itu tidak akan pernah bisa ditemukan karena transfer itu tidak pernah ada," papar bintang pemain film dan sinetron Si Doel, Anak Sekolahan.

Sebagai Wakil Gubernur Banten, Rano sangat mendukung pemberantasan korupsi. Karenanya, ia mengundang kehadiran KPK ke Banten untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh Provinsi Banten. "Saya akan berikhtiar hingga ke batas terjauh dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada terjadinya pengabaian atas kepen-

tingan masyarakat luas," tutupnya.

Bantahan juga dilontarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Bukan hanya membantah, kami juga menantang PPATK untuk membuktikan.

Mengingat, adanya dugaan duit itu untuk dana kampanye Pilgub Banten saat PDIP dan Partai Golkar koalisi mendukung pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno," tandas Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (4/4).

Saat pilkada yang sangat liberal ini, lanjut Hasto, DPP Partai mencatat pemilukada membawa implikasi mobilisasi sumber daya, termasuk dana untuk pelatihan dan menggerakkan saksi. Dana kampanye PDIP saat Pilgub Banten dari sumbangan kader.

"Jadi, PDIP tak pernah terima bantuan dari Atut apalagi Wawan.

Saat itu Ibu Atut menanyakan tentang partisipasi dana untuk PDIP, saat itu kami menyampaikan, bahwa PDIP mengingat kami sudah ada Rano Karno sebagai representasi partai, maka kami memberikan komitmen untuk menggerakkan seluruh jajaran partai dengan cara gotong royong," tegas dia.

Meskipun Atut ingin menyumbang, lanjut dia, tidak dilakukan secara tunai. Melainkan, tutur dia, menggunakan sumbangan berupa alat peraga kampanye. "Sekiranya Ibu Atut akan ikut bergotong ro-

yong, DPP menyarankan langsung saja di lapangan dalam bentuk atribut, maupun gotong royong menyiapkan saksi pemilukada," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mendalami fakta persidangan yang menyebut Wakil Gubernur Banten Rano Karno menerima uang Rp 1,2 miliar dari perusahaan PT Bali Pasific Pragama (BPP).

"Keterangan itu baru fakta sosial, kita akan telaah apakah bisa menjadi fakta hukum. Setiap fakta akan kita hargai," kata Busyro di kantornya, Jakarta, Jumat (4/4).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan KPK sudah mengantongi motif tranfer uang Rp 1,2 miliar dari Bendahara Pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Yayah Rodiyah kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Namun, KPK tidak bisa mengungkap motif tersebut kepada publik.

"Kalau dibilang KPK tidak tahu (motif transfer uang ke Rano), KPK bohong. Tapi jelas ini bukan konsumsi publik," kata Bambang sambil menambahkan motif ini belum bisa dibuka ke publik karena bisa mengacaukan strategi penyidikan KPK. Pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan hal ini bisa membangun alibi, jika motif transfer uang diungkap.(ENDY)

MENJELANG PEMILU 2014

PPATK: Caleg Terdeteksi Transaksi Mencurigakan JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) Pemilu 2014, memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan.

Lucunya, para caleg itu terkait sejumlah nama yang kini menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mereka bolak-balik diperiksa sebagai saksi oleh KPK. ”PPATK pada 2013 lakukan riset tipologi dengan basis data Pemilu 2004 serta 2009. PPATK memperoleh gambaran adanya transaksi keuangan mencurigakan menjelang pemilu.

Malah trennya terjadi kenaikan yang signifikan, mencapai lebih dari 125 persen,” papar Wakil Kepala PPATK Agus Santoso di Jakarta, (Kamis (3/4).

Saat ini, lanjut Agus, PPATK melengkapi sistem pelaporan dan sistem informasi dengan laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri tanpa batasan minimal. Dengan sistem ini, PPATK bisa punya data transfer lengkap dari dan ke luar negeri. Selain itu, PPATK juga membangun sistem informasi pengguna penyedia jasa keuangan terpadu untuk menelusuri kejahatan pencucian uang.

”Dari penguatan yang sudah dilakukan, PPATK menengarai beberapa modus politik uang, baik yang dilakukan dengan mendompleng APBN maupun APBD, seperti penyimpangan dana bansos, hibah, dan dana perjalanan dinas atau sosialisasi.

Kami juga menengarai ada transaksi mencurigakan terkait dengan sumbangan atau pengiriman uang dalam jumlah yang menyimpang dari ketentuan UU Pemilu,” sambungnya. ?Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai temuan PPATK sangat menarik dan penting sekali karena dapat mencegah praktek korupsi pada Pemilu 2014. Temuan ini harus segera

ditindaklanjuti dan bekerja sama KPK agar segera diusut juga sebagai umpan lambung kepada KPK untuk segera ditindaklanjuti.

"KPK harus melihat dari dua sisi, dari mana dana tersebut berasal dan pengeluarannya untuk apa saja. Biasanya, pengeluaran selain untuk keperluan kampanye juga untuk membeli suara. Transaksi yang meningkat terutama dilakukan oleh incumbent karena mereka yang punya kekuasaan,” jelasnya.? ?Pegiat Anti Korupsi Hermawi F. Taslim juga mendesak PPATK agar menyerahkan bukti terkait beberapa caleg yang melakukan

pencucian uang kepada KPK. Sehingga masalah ini segera diusut dan diumumkan siapa saja para Caleg yang memiliki transaksi mencurigakan sekaligus melakukan pencucian uang agar tidak terjadi penafsiran masyarakat terhadap caleg yang bersih.

“Temuan PPATK harus cepat diselesaikan karena masalah ini meresahkan para pemilih.

Segera usut dan umumkan siapa saja para caleg yang melakukan pencucian uang, agar pemilih lebih hati-hati dalam memilih calegnya,” cetus lulusan fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengaku KPK telah menerima data laporan dari PPATK terkait aliran dana mencurigakan milik sejumlah calon legislatif. Namun, KPK belum bisa melakukan analisa dengan hasil yang final. "Kami belum tahu pasti berapa jumlah calon dan nilai aliran dana mencurigakan tersebut," paparnya.

Diakuinya koordinasi KPK dengan PPATK berjalan bagus dalam memantau indikasi dana mencurigakan. "Kami juga minta media ikut mengawasi dana

mencurigakan calon legislatif.

Sebab, media punya fungsi kontrol dalam mengawasi pemilu menjadi berintegritas. "Kontrol dari masyarakat sipil itu harus digelorakan. Tentu dengan backup (dukungan) media.

Revolusi sesungguhnya dari media," lontarnya.

Menurut informasi, ada caleg untuk DPR dari daerah pemilihan di Banten yang berprofesi sebagai pengusaha batu bara dari Kalimantan. Caleg itu diduga melakukan transaksi berupa transfer Rp 10 miliar kepada petinggi partai yang kini telah jadi tersangka dan ditahan di KPK. Diduga, transfer ini bertujuan agar caleg yang bersangkutan bisa mendapat jatah aman kursi di DPR. Juga ada partai politik yang menggunakan instrumen bank pembangunan daerah, yang kepala daerahnya berasal dari parpol bersangkutan, untuk menyalurkan kredit fiktif ke sejumlah koperasi karyawan yang tak beroperasi.

Bahkan ada caleg yang kerap kritis soal isu korupsi Century, ternyata caleg itu diduga mengemplang pajak dan catatan transaksi keuangannya telah ditelusuri PPATK.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

SUMUT NAD

DPRD Desak Walikota Siantar Tinjau Ulang Penetapan Calon BPSK

Kepsek Madrasah Aliyah Langsa Dituding Potong Dana Bantuan Anak Yatim LANGSA- Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Langsa Drs.M.Nasir, dituding melakukan pemotongan dana bantuan untuk anak yatim. Dana bantuan sebesar Rp1,8 juta yang harus diberikan kepada anak yatim di sekolah Madrasah itu hanya di berikan sebesar Rp750 ribu.

Padahal menurut informasi, bantuan itu hanya dipotong sebesar Rp50 ribu untuk tabungan siswa.

Salah seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya merasa kecewa dengan pemotongan dana bantuan sebesar Rp1 juta."Saya kecewa dengan sikap kepala sekolah yang tega memotong dana bantuan untuk anak yatim", ungkapnya sembari menunjukan buku tabungan yang telah berisikan dana bantuan dan diserahkan tanggal 27 November 2013.

Saat dikonfirmasi terkait permasalahan itu, Kepala sekolah MAS Langsa Drs.M. Nasir yang ditemui di kediamannya di Jalan Irian Kota Langsa, Sabtu pekan lalu, hanya berkomentar, "Ini masalah sekolah, kalau mau konfirmasi harus disekolah bukan dirumah", ucapnya ketus.

Mendengar jawaban yang tidak mengenakan dari kepala sekolah akhirnya wartawan mengikuti aturan sang kepala sekolah. Namun, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa pekanlalu, M.Nasir tidak berada ditempat. Akhirnya, wartawan berhasil menemui M.Nasir ditempat dia biasa nongkrong di Coorner Coffee, Jalan A.Yani Kota Langsa.

Saat dipertanyakan pada Nasir terkait tudingan pemotongan dana bantuan anak yatim di sekolah yang dia pimpin, Nasir menyangkalnya. "Kami tidak pernah melakukan pemotongan dana bantuan itu dan kami hanya melakukan pemotongan untuk biaya sekolah siswa", tukasnya.

Tidak puas dengan jawaban Nasir, wartawan mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Langsa, namun pejabat terkait buang badan dan tidak mau memberikan komentar terkait pemotongan dana bantuan anak yatim di Madrasah Aliyah Langsa yang diduga dilakukan Kepala Sekolah Drs. M.Nasir.(ROMI)

Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Kota Langsa.

Kasek SDN No. 078532 Hoyafana Diduga Korupsi Dana BOS NISEL- Kepala sekolah SDN No. 078532 Hoya Fana, Kecamatan Lahusa, Talinihaogo Telaumbanua dituding tidak menyelewengkan dana BOS. Dan bukan itu saja,dalam pengajuan Talinihaogo Telaumbanua Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tidak pernah melibatkan komite sekolah dan orangtua siswa.

Salah seorang guru yang mengajar disekolah itu mengungkapkan kasus lain yang dilakukan Talinihaogo Telaumbanua. "Penerimaan dana BOS periode III (Juli - September 2013) tidak pernah diketahui komite sekolah bahkan pencairan dan pembagian dana

Polres Tanjungbalai Diminta Proaktif Usut Dugaan Korupsi SPPD di DPRD TANJUNGBALAI - Tipikor Polres Tanjungbalai diminta proaktif melakukan pengusutan dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota DPRD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012. Hal ini dikatakan Ketua DPD GeMPATA Reformasi Kota Tanjungbalai Adi Surya Panjaitan ,Kamis (3/4) . ”Untuk menghindari kesan di masyarakat bahwa anggota dewan kebal hukum ada baiknya bila Tipikor mulai melakukan penyelidikan hasil dari investigasi Inspektorat", sarannya.

Sementara Sekretaris DPRD Kota Tanjungbalai, Ramadhan Syahdan.SH telah mengembalikan kelebihan biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun anggaran 2012 ke kas daerah sebesar Rp 8 juta.

“SPPD saya sudah menjadi temuan BPK, karena itu wajib dikembalikan. Jumlahnya sebesar Rp 8 juta,” ungkapnya kepada wartawan.

Namun dia mengaku enggan memberi komentar secara rinci seputar 24 orang anggota DPRD Tanjung Balai yang juga telah mengembalikan kelebihan SPPD.

berbeda dan bervariasi antara Rp400 ribu - Rp1,5 juta padahal sama lamanya menjadi tenaga honor disekolah itu. Dan diduga 15 persen dari dana BOS untuk honor GTT tidak tepat sasaran begitu juga dana rehab sekolah, pembelian buku dan perlengkapan sekolah diduga dilewengkan Talinihaogo Telaumbanua.

Bukan itu saja, sebagai kepala sekolah, Talinihaogo Telaumbanua tidak pernah menindak tegas guru yang sering datang terlambat ke sekolah sehingga menimbulkan kekesalan bagi orangtua siswa yang mendapat laporan dari anaknya. Akibatnya, siswa disekolah

tersebut dilakukan di rumah Bendahara bukan disekolah", ungkap sang guru yang tak ingin disebutkan namanya.

Pengangkatan bendahara BOS ini sempat mendapatkan teguran dari komite sekolah dan meminta kepala sekolah untuk menggantinya dengan salah seorang pegawai disekolah itu yang statusnya PNS. Namun karena mengganggap dirinya pimpinan di sekolah itu, Talinihaogo Telaumbanua tidak mengindahkan permintaan komite sekolah dan mempertahankan bendahara yang masih berstatus GTT. Bahkan, papar guru itu lagi, honor GTT untuk para guru disekolah itu

Dia menyebutkan, 25 orang legislator daerah ini wajib mengembalikan kelebihan pembayaran asuransi kesehatan (Askes).

Sementara,Kepala Inspektorat Kota Tanjungbalai Drs Muhd Yunus mengatakan kepada wartawan telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD tentang LKPj Wali Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2012 “Temuan itu harus dikembalikan dalam waktu 60 setelah Pemerintah Kota Tanjung Balai menerima LHP BPK dari BPK RI Perwakilan Sumut,” ujarnya.

Pengembalian kelebihan SPPD ke Kas Daerah Tanjungbalai, menurut Yunus, adalah wujud pembinaan seperti yang disarankan BPK. Terkait dengan hal itu, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing SKPD bersangkutan.

Agar tidak menjadi temuan yang berpotensi ke ranah hukum SKPD dihimbau segera mengembalikan kelebihan SPPD tersebut.LHPLKPD telah diterima Walikota Tanjungbalai dan Ketua DPRD Tanjungbalai pada 7 Oktober 2013.(HER)

SDN No. 078532 Hoyafana masih banyak yang buta huruf.

Persoalan ini pernah disampaikan orang tua siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Somambawa beberapa bulan yang lalu untuk ditindaklanjuti namun tidak ditanggapi.

Karena tidak ditanggapi, orangtua siswa melaporkannya ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk menindaklanjuti kasus Kepsek SDN No. 078532 Hoyafana yang terindikasi menyelewengkan dana BOS, bahkan sampai saat ini siswa di sekolah itu belum menerima dana BSM.(DH)

Gedung Tapioka Di Subulussalam TA.2009 Tidak Berfungsi SUBULUSSALAM- Pembangunan gedung Tapioka di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam yang bersumber dari dana Otsus TA.2009 dan menghabiskan dana milliaran rupiah tidak berfungsi dan terbengkalai.

Terkait adanya laporan tentang pembangunan gedung tersebut, Kepala Dinas UKM Subulussalam Nurhayati.SPd mengakui bahwa mesin pengolahannya memang tidak layak lagi dioperasikan dan sudah berkarat. Namun, katanya, pihaknya tetap melakukan perawatan dan akan berupaya untuk memfungsikan gedung pengolahan tapioka itu.

Sementara, Kabid Perindustrian UKM Subulussalam Ir.Zuhairi mengaku pabrik pengolahan tapioka itu tidak bisa lagi difungsikan karena sudah rusak. Hal ini dikatakannya, karena pihaknya sudah beberapa kali mengecek kondisi pabrik tersebut. Dan dia mengakui tidak tahu pasti tentang program pembangunan pabrik tersebut karena program itu dijalankan tahun 2009 sementara Zuhairi baru menjabat sebagai Kabid tahun 2012.

Zuhairi menuturkan, pihaknya telah mengusulkan ke DPRD Kota Subulussalam untuk mengganggarkan perbaikan gedung tapioka itu kembali sehingga bisa berfungsi kembali." Kami sudah mengusulkannya agar anggarannya tertampung di APBD TA.2014", ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ketua Koperasi Karya Utama, H.Abdul Hamid Padang yang juga Kepala Kampong Suka Mak-

Gedung Tapioka Di Desa Suka Makmur, Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam mur merasa kecewa dengan ketidak perdulian Pemkot Subulussalam terhadap gedung tapioka tersebut.

Kekecewaan Abdul Hamid sangat beralasan, karena pembangunan gedung itu cukup besar dengan anggaran sebesar Rp800 juta. Sedangkan, untuk pengadaan mesinnya dianggarkan sebesar Rp400 juta. Dan bukan itu saja, sambungnya, tahun 2010 pemerintah mengganggarkan

dana rehab tambahan gedung dari dana APBK sebesar Rp100 juta.

Begitu banyak angggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pembagunan gedung tapioka Subulussalam namun tidak berfungsi. Ketua Koperasi ini berharap pemkot Subulussalam memberikan perhatian lebih untuk memfungsikan kembali pabrik tapioka ini untuk kepentingan masyarakat Subulussalam. (KARTOLIN)

Penggunaan BOK di Puskesmas T Balai Terindikasi Menyimpang TANJUNGBALAI- Penggunaan dana Bantuan Operaional Kesehatan (BOK) di 8 puskesmas Kota Tanjungbalai harus transparan. Dana BOK yang bersumber dari dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintahn Dearah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp600 Juta dengan realisasi Rp531.986.750 ( 88,66 persen ) sedangkan Tahun 2012 sebesar Rp735.600.000 dengan realisasi Rp735.600.000 ( 100 persen).

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Alokasi dana ini diduga banyak menyimpang. Informas ini terungkap dari para medis yang bertugas di 8 Puskesmas penerima BOK Kota Tanjungbalai.

Dana BOK Tahun 2011 Rp600.000.000 Untuk program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan sub Kegiatan bantuan operasional kesehatan bagi 8 puskesmas sebesar Rp531.530.000,Pelaporan dan Pencatatan dengan anggaran sebesar Rp. 600.000, Dokumen monitoring dan evaluasi BOK dengan anggaran sebesar Rp8.720.000 dan Laporan kegiatan atau sosialisasi atau

pembinaan dengan anggaran sebesar Rp9.150.000. Tahun 2012 anggaran dana BOK sebesar Rp735.000.000 yang diperuntukan bagi operasional di 8 puskesmas, kegiatan yang dilaksanakan penyediaan transport bagi petugas posyandu, tansport bagi bidan kelurahan dalam rangka mendata jumlah ibu hamil dan ibu bersalin, transport petugas penyuluhan, petugas pemantau status kesehatan anak sekolah dan transport juru pemantau jentik (jemantik).

Terkait hal ini Ketua DPD GeMPATA Reformasi Kota Tanjungbalai Adi Surya Panjaitan berharap agar pihak Kejaksaan

Negeri Tanjungbalai- Asahan (Kejari TBA) melakukan pengusutan.”

Selama ini pelaksanaan BOK akuntabilitasnya hanya bersandarkan dari kinerja Tim Monitoring. Dalam pelaksanaannya BOK hanya dikuasai oleh Kepala Puskesmas dan Bendahara sementara keterkaitan pihak lain hanya mengikuti aturan.

BOK merupakan salah satu program unggulan Kementrian Kesehatan dan upaya pemerintah untuk membantu daerah dalam mencapai target nasional bidang kesehatan yang menjadi kewajiban daerah. Selain itu BOK dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja

puskesmas dan jejaringnya untuk percepatan pencapaian MDGs bidang kesehatan tahun 2015.

TRidak transparannya pelaksanna BOK Tahun 2015 di 8 Puskesmas Kota Tanjungbalai juga dikritisi Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai Nursyahruddin,SE. Menurutnya,penggunaan BOK tahun 2013 di 8 Puskesmas Kota Tanjungbalai tidak transparan, akibatnya pencapaian MDGs bidang kesehatan tahun 2015 di Kota Tanjungbalai diragukan.

Sedangkan pencapaian kinerja yang terkemas dalam profil diduga direkayasa. (HER)

SIANTAR- Simpati & Solidaritas Untuk Saudara Kita Korban Letusan Sinabung Komisi I DPRD Kota Siantar, minta Walikota Siantar, Hulman Sitorus SE untuk meninjau ulang (mengevaluasi) keberadaan calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Karena proses rekrutmennya melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 13 Tahun 2010.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Siantar, Ir Rudolf Hutabarat diruangan kerjanya, Kamis (3/4). "Melalui rekomendasi, kita sarankan (Walikota), agar meninjau ulang keberadaan calon anggota BPSK itu," ujarnya.

Rekomendasi itu sendiri diterbitkan, setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan elemen masyarakat yang memprotes keberadaan calon anggota BPSK Siantar bersama dengan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Siantar, beberapa waktu lalu.

Diketahui, Pemko Pematang Siantar telah mengusulkan sejumlah nama untuk ditetapkan sebagai anggota BPSK Siantar ke Menteri Dalam Negeri. Padahal nama-nama tersebut dinilai tidak kompetern karena tidak memenuhi Permendagri 13 tahun 2010.

Tiga calon yang diusulkan yakni Azhari Nasution dari unsur pelaku usaha, ternyata tidak memiliki usaha, begitu juga Evan Jana Purba dari unsur pelaku usaha namun tidak memiliki NPWP, serta Abdul Khodir Siregar dari unsur pemerintahan yang dinilai tidak layak karena masih menjabat pada jabatan strukturan di Pemko Siantar.(INT)

Penegak Hukum Harus Serius Tangani Kasus Korupsi di Aceh Tamiang ACEH TAMIANG- Sekretaris Umum KNPI Aceh Tamiang Joko Irawan mengatakan saat ini banyak kasus dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang perlu diusut dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Contohnya, kasus penggunaan dana Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) VI Aceh Tamiang sebesar Rp1,2 miliar yang saat ini sedang diperiksa Inspektorat. Kasus proyek pembangunan pasar pagi Kuala Simpang yang dikerjakan oleh Diskoperindag Aceh Tamiang sebesar Rp7,5 miliar, kasus dugaan penyimpangan dana SPPD DPRK Aceh Tamiang sebesar Rp400 juta yang daat ini sedang proses lidik di Polres Aceh Tamiang, dugaan penyimpangan dana SPPD Disbudparpora dan kasus proyek panti asuhan.

Jika kasus-kasus ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum maka akan menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum di Aceh Tamiang, kata Joko.

Sementara, Pengamat Hukum Sayed Zainal meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Aceh Tamiang karena sudah ada laporan dari masyarakat. "Kasus seperti ini harus ditangani secara serius dan jangan menunggu sampai masyarakat melakukan aksi yang akibatnya akan menimbulkan gejolak", ucapnya.

Mendapat kritikan dari masyarakat, Kejari Kualasimpang Amir Syarifuddin mengatakan saat ini pihaknya sedang menangani kasus dugaan Pasar PagiKualasimpang.Danuntukmenindaklanjutikasuskasus itu butuh waktu lama. Hal senada juga dikatakan,Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani bahwa pihaknya juga sedang menangani kasus-kasus Tipikor di Aceh Tamiang.(BSO)

DAK Disdik T Balai Terindikasi Menyimpang TANJUNGBALAI - Dugaan korupsi penyimpangan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)DinasPendidikanTanjungbalaiTA.2012untuk 6 SD dan 2 MIS di Kota Tanjungbalai seolah tak tersentuh hukum. Hasil pantauan LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai di setiap SD dan MIS penerima DAK ditemukan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehnik sehingga kualitas bangunan tidak sesuai dengan harapan.

Ketua LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai Irwanto saat ditemui diruang kerjanya di Jalan Pahlawan,Selasa (1/4) merasa kecewa melihat kualitas pelaksanaan kegiatan DAK SD/MIS TA 2012. Irwanto memaparkan dugaan penyimpangan penerima dana DAK TA.2012 yaitu, pembangunan RKB Rp296.522.000 SDN 138438 Jl Pematang Pasir, pembangunan RKB sebesar Rp485.500.000 SDN 130004 Jl Lumba-Lumba, pembangunan RKB senilai Rp. 59.000.000.SDN 130005 Jl Pematang Pasir, pembangunan RKB senila Rp. 485.500.000 SDN 138318 Jl Tuamang, pembangunan RKB senilai Rp. 482.518.000 SDN 130910 Jl Jend. Sudirman Km 3, pembangunan RKB senilai Rp. 104.188.400 SDN 137984 Jl. D I Panjiatan, Pembangunan RKB MIS Nurul Anwar dan MIS masing- masing Rp. 150.000.000. Juga dana DAK 2012 untuk SMPN 6 yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan sebesar Rp. 454.150.000 dan pembangunan Perpustakaan SDN 138434 sebesar Rp. 47.462.300.

Irwanto meminta kejaksaan segera mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Sekolah yang mengakibatkan penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran.Sementara Kadis Pendidikan Kota Tanjungbalai, Drs H Hamlet. MPd ketika hendak ditemui tidak berada ditempat.(HER)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

LIPSUS

Kemendikbud Tolak Tahan Dana Bansos KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menolak untuk menahan dana bantuan sosial (bansos) seperti yang disarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, dana bansos di Kemendikbud itu terdiri dari dan bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), beasiswa Bidikmisi, tunjangan guru, dan anggaran renovasi ruang kelas baru. Kemendikbud menolak mengikuti saran KPK untuk tidak menyalurkan dana bansos karena sebagian besar dana itu menjadi kebutuhan dasar siswa dan guru.

“Tak elok rasanya jika harus ditunda. Apalagi ada hak anak yatim dan orang miskin di dana bansos itu,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis pekanlalu.

Kemendikbud tidak mungkin menahan dana tersebut. Terlebih pemerintah tidak mau menahan tunjangan guru karena terlambat sedikit saja jutaan guru sudah melancarkan aksi protes. M Nuh menegaskan, pihaknya tidak mau agenda pemilu ini malah menyandera hak orang miskin dan guru. Oleh karena itu, dia mempersilakan jika ada kementerian lain yang ingin menahan dana bansos tersebut.

M Nuh mengerti kekhawatiran KPK akan dana bansos yang rawan dipakai untuk pemilu.

Namun dia menegaskan, Kemendikbud tidak akan memakai dana tersebut untuk kepentingan politik praktis meski dana bansos yang dikelolanya mencapai triliunan. Dia memaparkan, untuk dana BOS jenjang SD saja mencapai Rp23 triliun, BOS pendidikan menengah Rp8,9 triliun, Bidikmisi antara Rp2,4-Rp2,6 triliun sementara tunjangan guru Rp5 triliun.

“Ya kalau saya pakai untuk kepentingan politik saya bisa dapat suara itu. Tapi saya tegaskan bansos Kemendikbud dipakai untuk kepentingan pendidikan semata,” ungkapnya.(INT)

Sarat Kepentingan Politik KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkhawatirkan dana bantual sosial (bansos) yang dicairkan menjelang pemilihan umum.

Sebab dana yang harusnya tepat untuk masyarakat itu ditakutkan justru digunakan sebagai kepentingan politik.

"KPK sangat merasa khawatir pecairan bansos ini bersamaan dengan proses pemilu.

Mengapa khawatir karana terindikasi abuse of power," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di KPK, Jakarta, Selasa (1/4).

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini mengatakan, dugaan itu masih perlu dibuktikan.

Pencairan bansos menjelang pilkada itu mengindikasikan abuse of power dari kepala daerah terutama incumbent.

Meski begitu, Busyro menekankan pihaknya belum menemukan data rinci pencarian bansos di berbagai daerah. Kehawatiran KPK sangat beralasan, sehingga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"KPK tidak peroleh data apakah ada incumbent itu mempunyai kebijakan yang diketahui masyarakat luas bahwa dana bansos itu jumlahnya sekian, digunakan untuk sekian kebutuhan rakyat, pencairannya jelas wktunya, itu kami tidak temukan data padahal ini penting," imbuhnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin, telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pengelolaan dana bantuan sosial di sejumlah kementerian.

Komisi antikorupsi, dalam surat itu, meminta agar penggunaan dana bantuan sosial hanya dikelola oleh Kementerian Sosial. "Tujuan kami adalah pengelolaan dana bantuan sosial makin tertib namun tepat guna," kata juru bicara KPK, Johan Budi, kemarin.

Menurut Johan, dalam surat tersebut, Komisi juga melampirkan hasil kajian mengenai dana bantuan sosial sejak 2012. Surat itu, kata dia, juga ditembuskan ke Ketua DPR dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Johan, salah satu alasan lembaganya mengirim surat ke Presiden adalah keyakinan akan adanya temuan ihwal peningkatan dana bantuan sosial di kementerian hingga Rp 91 triliun untuk tahun ini. Tapi realisasi penggunaan dana bantuan sosial itu tak signifikan. Meski demikian, Johan tak mau menyebutkan jumlah dana yang diduga diselewengkan. "Komisi juga ingin mencegah jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik," katanya.

Berdasarkan hasil kajian lembaganya, kata Johan, salah satu penyebab terjadinya penyelewengan dana bantuan sosial di kementerian adalah lemahnya peran inspektorat jenderal.

Padahal, untuk mengawasi anggaran, seharusnya inspektorat jenderal kementerian bisa langsung melapor ke Presiden. Tapi, prakteknya, mereka malah melapor ke menteri.

Sebelumnya, kata Johan, seluruh gubernur telah dikirimi surat agar mengawasi lebih ketat pengelolaan dana bantuan sosial dengan melibatkan inspektorat daerah. Lembaganya, dia menambahkan, menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bantuan sosial menjelang pemilihan umum kepala daerah. "Ada yang alokasinya lebih dari 15 persen anggaran penerimaan dan belanja daerah," ujarnya.

Adapun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berharap dana bantuan sosial tidak dicairkan lantaran rentan penyalahgunaan. Hal itu terjadi karena tidak ada parameter penggunaan yang jelas dari setiap kementerian. "Kami rekomendasikan dana itu tidak perlu dicairkan, apalagi saat-saat menjelang pemilu," kata Ketua PPATK Muhammad Jusuf di Jakarta, kemarin.

Jusuf memberi contoh modus penyelewengan dana bantuan sosial yang dilakukan bekas Wali Kota Bandung Dada Rosadi dengan menggunakan kartu tanda penduduk palsu, sehingga Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan dana Rp 60 miliar.(INT/BBS)

Mentri Dalam Negri Gamawan Fauzi menegaskan kalau aturan penggunaan dan pendistribusian dana bantuan sosial oleh kepala daerah sudah sangat ketat.

Gamawan usai bertemu dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (3/4), mengungkapkan pengelolaan dana bansos sudah diatur dengan Permendagri no 39 bersama KPK. “Ya, ini harus ada pembuktian dulu, tapi aturannya sudah sangat ketat.

Aturan yang dibuat bersama dengan KPK itu sudah sangat ketat. Saya tidak tau kalau masih ada juga yang masih berani,” ujar Gamawan “Kalo masih ada kepala daerah yang berani menyimpangi aturan yang sudah ketat itu, saya kira keterlaluan itu,” lanjutnya lagi.

Dia juga berjanji akan mengevaluasi pengelolaan dana bansos pada akhir tahun, menyusul surat KPK yang mempertanyakan soal dugaan dan indikasi meningkatnya penyelewengan dana bantuan sosial.

KPK mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden dan Kepala Daerah terkait dana bansos. Hingga kini belum ada satupun yang merespon secara resmi.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan mendukung langkah KPK dan akan merespon dalam waktu dekat.

Asal Terencana Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain, mempersilakan sejumlah kementerian untuk menyalurkan dana bantuan sosial (bansos). Asalkan dana bansos itu sudah direncanakan sejak jauh hari dan jelas pihak penerimanya.

Zulkarnain kepada wartawan usai

acara penandatanganan komitmen Kementerian Kesehatan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/4), mengatakan yang direkomendasikan KPK ke Presiden, Susilo Bambang Yudoyono, yang kemudian diteruskan presiden kepada kementerian, adalah program bansos yang tidak tersusun dengan baik, dan diduga disalahgunakan

untuk kepentingan Politik.

"Rawan misalnya dalam perencanaan tidak tersusun dengan baik, tidak terlaksana dan tidak jelas pertanggung jawabannya," katanya.

Ia pun mengaku maklum dengan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, yang menyatakan akan tetap

menyalurkan dana bansos, jika memang penyalurannya tidak menyimpang.

Kepada sejumlah kementerian yang tetap melaksanakan penyaluran dana bansos menjelang pemilihan umum (pemilu), Zulkarnain mengingatkan untuk berhati-hati, karena KPK akan melakukan pemantauan, dan siap bertindak manakala terhadap indikasi korupsi dana bansos.

"Kami mengingatkan, ini di suasana pemilu biasanya dalam momen itu banyak yang disalahgunakan, apalagi mereka yang memiliki jabatan strategis," tandasnya.

Tangkap Menteri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menoleransi sedikitpun menteri dan kepala daerah yang berniat menggunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan Pemilu 2014, termasuk saat kampanye.

Petugas KPK akan langsung memroses dan mencokok mereka bila didapati laporan indikasi penggunaan dana bansos kategori gratifikasi.

Peringatan ini ditegaskan Wakil Ketua KPK, Budyro Muqoddas, di Jakarta, Selasa (1/4). "Kami mengawasi terus.

Nanti kalau ada laporan dari masyarakat kepada kami, incumbent yang menteri maupun level di bawahnya, DPR pusat maupun daerah yang menggunakan dana bansos atau dana lain kategori gratifikasi, kami akan proses," tegas Busyro.

Busyro pun menjelaskan, penggunaan dana tersebut tak bisa ditoleransi di masa kampanye saat ini karena bisa

makin menyengsarakan rakyat. "Tidak bisa toleran lagi dalam situasi sekarang ini. Kalau pemilu yang 2009 sudah menghasilkan rezim korup, kalau ini diperparah lagi, wah rakyat semakin terkapar.

Harus kita tolong rakyat," tegasnya.

Diketahui, pihak KPK telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan isi usulan agar dana bansos triliunan rupiah yang tersebar di beberapa kementerian dipusatkan di Kementerian Sosial. Namun, sepengetahuan Busyro, Presiden SBY belum memberikan jawaban atas surat tersebut ke KPK. Selain itu, KPK juga telah menyurati gubernur berisi seruan agar pengelolaan dana bansos harus mengacu Permendagri, akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara, pengawasan pengelolaan dana bansos di provinsi dilakukan oleh inspektorat wilayah dan DPRD masing-masing.

Penggunaan dan pengelolaan dana bansos menjadi perhatian KPK karena dari kajian ditemukan tingginya peningkatan penggunaan dana bansos bertepatan pada masa pemilu.

KPK mencatat, kenaikan nilai anggaran dana bansos dalam Keputusan Presiden terkahir, membengkak dari Rp55,68 triliun menjadi Rp91,8 triliun.

Padahal, realisasi anggaran bansos pada Februari 2014 baru mencapai Rp7,4 triliun. Yang dikhawatirkan, dana bansos tersebut tidak tepat sasaran atau justru mengalir untuk kepentingan politik tertentu.(INT/BBS)

KPK Curiga Dana Bansos Kerap Diselewengkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku hingga sampai saat ini belum menerima respon sama sekali dari Presiden dan Pemerintah Daerah mengenai surat edaran tentang pengelolaan bantuan sosial.

“Belum. Itu nanti lewat Menteri Dalam Negeri,” ucap kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Kamis (3/4).

Busyro menyampaikan kalau KPK menunggu jawaban untuk mengkonfimasi penggunaan dana agar tidak diselewengkan menjelang Pemilu dan Pilkada.

Dia menambahkan indikasi penyelewengan dana bansos menjelang pilkada kerap dilakukan oleh pejabat daerah terutama incumbent karena pengelolaannya tidak transparan, KPK juga belum berhasil menemukan data siapa penerima, kapan dan berapa. jumlah dari pencairan bansos tersebut.

“Adanya perluasan cakupan mengenai kriteria dari definisi krisis yang dimaksud dalam UndangUndang tersebut, maka kekhawatiran kami ini beralasan. Kalau berhenti

hanya pada kehawatiran, nggak menyelesiakan masalah,” kata Busyro.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang Kabinet, Selasa (1/4/2014), menyatakan dukungan atas langkah KPK. Dia juga akan merespon surat itu segera.

“Nanti akan disampaikan respon dari rekomendasi KPK tersebut. Ini musim kampanye, pemilihan presiden, penggunaan bansos itu tertib,” ujar SBY. Akan Jelaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo akan berkoordinasi dengan KPK untuk menjelaskan penggunaan dana bantuan sosial. Ini menyusul adanya surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menertibkan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Menteri Keuangan Chatib Basri yang didampingi Mendagri Gamawan Fauzi seusai sidang kabinet paripurna

di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/ 4) menjelaskan, dana bantuan sosial itu bisa dibagi dua kategorinya yang berbentuk social protection yang memang itu diberikan untuk perlindungan sosial dari masyarakat, dan memang ada sebagian yang sifatnya itu kepada kelompokkelompok tertentu. “Ini mungkin yang perlu diperhatikan secara baikbaik,” katanya.

Adapun dana bansos untuk social protection itu, lanjut Menkeu sembari menunjuk contoh PBI atau dana yang diberikan untuk Puskesmas dalam kaitan Jamkesmas.

“Tentu kalau dana seperti ini diperlukan oleh masyarakat atau juga misalnya program PNPM Mandiri atau Program Keluarga Harapan (PKH), dan itu totalnya misalnya untuk BOS, PBI, BPJS, PNPM, PKH, bencana alam, itu sudah 86% dari program dari seluruh dana bantuan sosial,” kata Chatib.

Karena itu, jelas Chatib, ini nanti perlu dipilah secara lebih hati-hati, mana yang kira-kira berpotensi untuk menimbulkan persoalan, dan mana perlindungan sosial atau proteksi

yang harus diberikan.

“Saya kira nanti, kami akan mulai pembicaraan ini untuk menjelaskan nanti, untuk memilah mana yang kira-kira perlu dilakukan; pemberian perhatian khusus, dan langkah tertentu, karena kami sebetulnya dari pemerintah, melihat bahwa masukan KPK ini sangat baik dan perlu ditindaklanjuti untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan bantuan sosial,” jelas Chatib Basri.

Sementara Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, khusus menyangkut dengan APBD, dana hibah, dan bantuan sosial itu sudah diatur dengan Permendagri 32 Tahun 2011 dan Permendagri 39 Tahun 2012. “Permendagri ini dirumuskan bersama-sama dengan KPK sendiri, jadi baik Permendagri 32 maupun Permendagri 39,” ujar Gamawan.

Karena itulah, kata Gamawan, KPK dalam suratnya kepada para gubernur, bupati, walikota, antara lain meminta agar mentaati semua aturan-aturan yang termuat dalam Permendagri 32 dan 39 tersebut, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan

tersebut.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto meminta adanya larangan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik di pemda maupun kementerian.

“Pemberian bansos dan hibah harus selalu berpegang pada keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat luas,” kata Bambang. Penggunaan bansos dan hibah harus sesuai Undang-Undang Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Bambang mengatakan demikian karena KPK menangkap ada indikasi kuat mengenai peningkatan penggunaan dana bansos dan hibah yang melibatkan unsur pemda.

Bambang mencatat ada peningkatan penggunaan dana dari Rp55 triliun menjadi Rp91 triliun di tahun 2014. “Untuk mengontrol bansos dan hibah dengan supervisi KPK serta memperhatikan waktu pemberian bansos dan hibah agar tidak berkembang sinyalemen yang tak perlu,” katanya.(INT/BBS)

KPK POS

6

Dandim Aceh Timur Serahkan Sepmor Dinas Babinsa LANGSA - Dandim 0104/Aceh Timur (Atim) Letkol Inf Mujahidin SH, Selasa kemarin menyerahkan 82 unit sepeda motor (sepmor) dinas untuk Babinsa yang bertugas di 32 Koramil. Penyerahan sepmor dinas tersebut dilaksanakan di Lapangan Makodim setempat.

Dalam arahannya, Dandim 0104/Atim mengatakan, pemberian sepmor dinas kepada Babinsa merupakan bentuk perhatian pimpinan TNI AD, dalam mengapresiasasi prajurit TNI di lapangan. Untuk itu

diharapkan dengan segala fasilitas yang sudah diberikan oleh pimpinan, yang bersumber dari dana rakyat, bisa dipergunakan dengan baik.

"Maka hendaknya pengunaan sepmor dinas tersebut nantiknya mampu mendukung sepenuhnya tugas Babinsa dalam rangka menjangkau seluruh wilayah pelosok desa binaan. Dengan demikian tidak ada lagi wilayah yang tidak tersentuh oleh Babinsa, terutama dalam tugasnya untuk berada selalu di tengah masyarakat," katanya.(YANTO)

Pemilih di Aceh 3.327.103 Jiwa, 12.009 Kategori DPK BANDA ACEH – Daftar pemilih di Aceh yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 9 April 2014 bertambah sebanyak 12.009 orang. Pemilih ini masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Karena sebelumnya nama mereka tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Total daftar pemilih untuk Provinsi Aceh menjadi 3.327.103 orang, setelah ditambahkan dengan jumlah DPT sebelumnya yaitu 3.315.

094 jiwa.

Hal itu disampaikan Ketua Komosi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi, usai pleno rekapitulasi penetapan DPK kabupaten/kota Tahun 2014 di Aula KIP Banda Aceh selasa kemarin. “Hasil pleno rekapit ulasi DPK ini akan kita serahkan Bawaslu Aceh dan juga pimpinan partai politik,” katanya.

Menurut Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KIP kabupaten/kota, tidak semua daerah memiliki DPK. “Tidak semua

gampong dan TPS memiliki DPK. Jumlah DPK ini juga tidak mencapai 1/3 dari total keseleruhan,” ujar Fauziah.

Ia mengatakan, ke 12.009 orang pemilih khusus ini tersebar di 235 kecamatan 1.821 ganpong, dan 2.389 TPS di Aceh. “Sebanyak 6.459 adalah pemilih laki-laki dan 5.550 adalah pemilih perempuan,” katanya.

Data dari KIP Aceh menunjukan jumlah DPK terbanyak terdapat di Aceh Tenggara sebanyak 1.324 jiwa. Sedangkan jumlah DPK paling sedikit di Aceh Jaya, yakni 83 orang.

Sementara itu, lanjutnya, apabila masih ada masyarakat yang masih belum terdata di DPK, tetap masih dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2014 nanti.

“Syaratnya adalah dengan membawa identitas diri serperti KTP dan SIM, lalu ditunjukan kepada panitia pada hari pencoblosan. Mereka ini dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat yang tertera di kartu identitas,” pungkas Fauziah.(YAN)

Amankan Pemilu 2014:

120 Personil Mabes Polri Ditempatkan di Bireuen BIREUEN - Untuk pengamanan pemilu 2014 di kawasan Bireuen, Polri menurunkan 120 personil dari Resimen 82 Mabes Polri guna mem-"back up" pengamanan di wilayah hukum Polres Bireuen. Selain itu, ada 31 anggota TNI Kodim 0111/ Bireuen juga dikerahkan untuk mem-"back up" pengamanan.

Kedatangan personil TNI/Polri itu diterima Kapolres Bireuen pada minggu lalu.

Dalam waktu dekat akan ada penambahan 170 polisi dari Polda Aceh untuk pengamanan pemilu di kawasan Biereuen.

Nantinya, para personil gabungan itu akan disebarkan ke sejumlah kecamatan di Bireuen, guna mengamankan situasi.

Sejumlah personil lainnya dari Mabes Polri, juga segera dikerahkan ke Bireuen untuk melaksanakan pengamanan di tempat

pemungutan suara (TPS) pada masa minggu tenang.

Kapolres Bireuen AKBP M Ali Kadafi SIK saat menerima kedatangan 151 personil gabungan berpesan agar porsonil yang nantinya ditugaskan dapat menjaga diri dan tidak terprovokasi. “Berilah kesempatan kepada masyarakat memilih sesuai hati nuraninya,” ujar kapolres.

Para personil gabungan itu, kata dia, nantinya akan bergabung dengan tim yang ada.

Menjaga situasi keamanan, tetap kondutif sekaligus, memberi rasa aman dan tenteram kepada masyarakat.

“Aktifitas patroli terus ditingkatkan siang dan malam, utamanya sejumlah pedesaan di Bireuen. Kita tidak segan-segan menindak pelaku kekacauan,” tegas Kapolres.(ROMI)

Warga Korban Banjir Bandang Pertanyakan Status Tanah ACEH TAMIANG - Para warga korban banjir bandang yang terjadi 2006 lalu di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, mempertanyakan status tanah tempat mereka direlokasi pemerintah di areal PTPN I Aceh yang hingga kini belum jelas.

Datok Kampong Batu Bedulang Amad Sidik kepada wartawan, Senin (31/3) lalu mengatakan, lahan yang ditempati saat ini oleh para korban banjir bandang merupakan lahan pinjam pakai dari PTPN I Aceh, pascabanjir bandang yang meluluhlantakkan desa mereka Desember 2006 lalu. Disebutkan juga luas lahan pinjam pakai itu lebih kurang enam hektar.

Dikatakan, di atas lahan tersebut sudah dibangun rumah bantuan untuk korban banjir bandang, tapi sudah tujuh tahun status lahan tersebut masih belum jelas. Sehingga warga was-was apabila suatu saat diambil kembali. Warga berharap, kalau status lahan sudah jelas, mereka dapat membagi rata kepada warga desa dan mengusulkan pembuatan sertifikat hak milik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Status lahan penting agar

NAD

POLITIK

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

warga dapat membuat perencanaan lebih baik ke depan,” ujar Datok. Karena menyangkut desa, sebut Datok, pemerintah harus serius memperjelas status lahan pemukiman mereka, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, Humas PTPN I Aceh Adi Yusfan mengatakan, lahan pemukiman yang kini dihuni para korban banjir bandang Desa Batu Bedulang itu memang dibantu oleh PTPN untuk relokasi sementara pascamusibah itu dengan status pinjam pakai. Mengenai pelepasan lahan itu kepada warga, kata Adi Yusfan, maka pemerintah daerah sendiri yang mengurusnya langsung ke Kementerian BUMN dan PTPN tetap akan membantu.

Kabag Pemerintahan Pemkab Aceh Tamiang Drs Trikurnia mengatakan, status lahan pemukiman korban banjir bandang di Batu Bedulang sudah diurus ke PTPN untuk dijadikan hak milik warga. Namun, diakui hingga kini status tanah itu belum keluar. “Kita sudah melakukan pendekatan saat PTPN lakukan replanting tahun 2013 lalu, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai,” ujarnya.(BSO)

Benda Diduga Bom di Depan Posko Nasdem ACEH TIMUR - Setelah menerima laporan adanya sebuah benda mencurigakan di depan Posko Pemenangan Caleg Nasdem, Auzir Fahlevi SH, sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis (28/3), pekan lalu di

Desa Pucok Alue Dua, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, aparat Polres Aceh Timur bekerja sama dengan Tim Jibom Brimob Subden B AramialangsungmelakukanolahTKP. Ternyata, setelah dijinakkan/

discrupter, benda dalam kotak dibalut plastik hitam yang diduga bom tersebut hanya sebuah printer. Barang bukti tersebut sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur. Hal itu disampaikan Ka-

polres Aceh Timur AKBP Muhajir Sik kepada wartawan, Kamis (28/ 3) pekan lalu.

Sebelumnya diberitakan, Auzir Fahlevi SH, caleg Nasdem melaporkan, sebuah benda mencuriga-

kan dalam kotak dibalut plastik hitam yang diduga bom terletak di depan Posko Pemenangan Caleg Nasdem di Desa Pucok Alue Dua, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur.(BSO)

Gubernur Aceh Berkunjung ke Kota ”Sada Kata”

SUBULUSSALAM - Gubernur Aceh Dr H Zaini Abdullah bersama istri, Ketua LSM Putroe Aceh Hj Niazah A Hamid berkunjung ke kota yang dijuluki ”Sada Kata", Sabtu (29/3), di Rumah Sakit Umum Subulussalam. Kunjungan itu dalam rangka melakukan pengobatan katarak secara gratis yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Putroe Aceh bekerjasama dengan Ikatan dokter Indonesia (IDI) dan Perdamai Aceh.

Gubernur Aceh mengajak semua komponen di Kota Subulussalam agar mendukung program yang dilakukan oleh LSM ini, karena penyakit katarak ini fatal sekali apabila tidak dilakukan pengbatan. "Maka hal ini dilakukan agar menolong para Warga yang mengalami penyakit tersebut," katanya.

Sementara di Aceh sangat tinggi yang mengalami penyakit katarak apalagi warga yang sudah lansia.

"Tetapi banyak warga yang mengalami penyakit katarak adalah warga miskin atau kurang mampu untuk berobat ke rumah sakit karena biaya sangat mahal. Maka kita mendukung program yang dilakukan Oleh LSM ini karena sangat bermanfaat kepada kita apalagi bagi warga miskin yang tidak mempunyai biaya untuk berobat ke rumah sakit," katanya.

Ditegaskan juga kepada warga

Gubernur Aceh M Zaini Abdullah sedang menyampaikan sambutannya di Rumah Sakit Umum Subulussalam dalam rangka pengobatan katarak secara gratis.

Kota Subulussalam agar dapat memberikan hak suaranya dalam pemilu yang akan datang kalau bisa mencapai 100 persen. "Jangan takut kalau ada yang melakukan intimidasi segera laporkan kepada pihak yang berwajib dan bagi TNI/ Polri serta PNS agar netral dalam pemilu yang akan datang," pesannya.

Zaini pun meminta maaf kepada warga Subulussalam karena tidak ada kesempatan agak lama di Kota "Sada Kata" ini berhubung banyak

kegiatan di kabupaten lain. "Tetapi kemungkinan waktu dekat akan berkunjung lagi dalam kegiatan lain seperti pelantikan walikota," pungkasnya.

Gubernur Aceh juga meninjau tempat operasi di rumah sakit umum tersebut dan selanjutnya langsung menuju Kantor Partai Aceh Jalan Teuku Umar dan kemudian menuju Aceh Singkil.

Sebelumnya Ketua Tim LSM Putroe Aceh Hj Niazah A Hamid mengatakan, mereka dari tim

banyak memprogramkan kegiatan, tetapi yang prioritas adalah pengobatan penyakit katarak secara gratis ke seluruh wilayah Aceh agar penderitaan warga dapat terbantu.

Plh Walikota subulussalam H Dhamhuri SpMM mengatakan program ini telah kedua kali yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Subulussalam. "Tahun 2013 juga telah dilakukan pengobatan secara gratis sebanyak 96 orang dan pada Tahun 2014 sebanyak 150 orang yang diselenggarakan oleh LSM

Putroe Aceh," katanya.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada LSM ini karena sangat peduli kepada masyarakat. Terkait penyakit katarak memang dirinya mengakui bahwa penyakit katarak sangat fatal karena tidak bisa melihat. "Namun karena adanya program ini kita berterimakasih kepada LSM Putroe Aceh," katanya.

Dikatakan memang di daerah mereka masih banyak yang sangat memprihatinkan seperti bidang kesehatan dan pendidikan yang masih ketinggalan dari daerah lain.

"Harapan kami seluruh warga subulussalam agar Pemerintah Aceh melalui Gubernur agar dapat meningkatkan status RSU Subulussalam dari tipe D ke tipe C karena selama ini kami kesulitan mau berobat ke luar daerah seperti ke Medan Sumatera Utara untuk dirujuk karena terpaksa berurusan ke RSU Singkil. Maka kadang untuk mengurus rujukan itu sempat memakan waktu empat jam," terangnya.

Dalam kesempatan itu Dhamhuri mengharapkan kepada masyarakat Subulussalam agar dapat memberikan hak pilihnya sebagai Warga Indonesia pada tanggal 9 nantinya. Dilaporkan bahwa pada pilgub dan pilkada lalu, warga memberikan hak suaranya mencapai 80 persen dan pemilu yang akan datang ini diharap lebih dari itu.(KARTOLIN)

Jika tak Tercapai, Pengurus Mundur

PA Targetkan Lima Kursi DPRK Subulussalam SUBULUSSALAM Ketua Partai Aceh (PA) Subulussalam H Sudirman Munthe menegaskan pihaknya akan dapat merebut lima kursi di DPRK Subulussalam Periode 2014-2019 karena mereka sudah berbuat kepada masyarakat. Hal itu dikatakan usai kampanye akbar Partai Aceh di Subulussalam.

"Kan kita bisa memprediksi banyaknya warga menghadiri acara kampanye akbar, Kamis (27/ 3) di Lapangan Beringin Subulussalam yang dipadati ribuan massa," ujar Sudirman yang juga mengaku bahwa telah memprogramkan pembangunan 2.000 unit rumah Warga miskin di Subulussalam senilai 180 juta/unit bersumber dari Negara Swiss dan pihaknya telah mendata rumah yang tidak layak huni.

Juru kampanye (Jurkam) dari anggota DPR Aceh Tgk

Khalidi mengatakan PA tidak pernah membeda-bedakan suku dan agama. "Maka kita ingin memajukan Subulussalam ke depan.

Tetapi kalau PA tidak mendapatkan kursi di Subulussalam tidak ada sebagai jembatan kita ke Provinsi Aceh," ujarnya.

Diberitahu juga, pada Hari Jumat, 28 Maret, Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah warga miskin di Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam dan akan dilanjutkan ke kecamatan lain seperti di Runding, Longkip, Sultan Daulat, dan Penanggalan.

Dalam sambutannya, Jumat (28/3), di Kantor PA Subulussalam, Muzakkir Manaf mengatakan, pihaknya telah sepakat untuk mengukur ulang seluruh HGU Di Aceh. "Kalau lewat yang dikuasai pihak perusahan akan kita

serahkan kepada warga setempat," katanya.

Tokoh masyarakat Kecamatan Sultan Daulat mengharapkan kepada Wakil Gubernur agar membantu satu unit bus sekolah karena masih banyak anak sekolah yang terpaksa mencari bus lain. Itu pun kadang terlambat sampai di sekolah karena mengharapkan bus sekolah yang disediakan pemerintah.

"Kalau satu unit bus saja untuk mengangkut anak sekolah di Kecamatan Sultan Daulat jelas tidak mampu untuk mengangkut sebanyak itu. Maka sering terlambat dan kadang tidak sekolah karena tidak diangkut bus sekolah tersebut," katanya.

Menjawab ini, Muzakkir berjanji akan memberikannya, tetapi terpaksa diusulkan dulu kepada Walikota Subulussalam. "Apa pun yang Warga minta akan dipenuhi tetapi sesuai persiaratannya," katanya.(KARTOLIN)

Ketua Partai Aceh Subulussalam H Sudirman Munthe sedang menyampaikan pidato Politiknya, Sabtu lalu, di Lapangan Beringin Subulussalam.

Dituduh Hamili Warga, Kepala Kampong Suak Jampak Mengaku Difitnah SUBULUSSALAM - Warga Suak Jampak Kecamatan Runding Kota Subulussalam berinisial J terpaksa mengadukan nasibnya ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena mendapat ancaman dari oknum Kepala Kampong Suak Jampak tersebut berinisial S. Hal ini disampaikan kepada media ini setelah memberikan keterangan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Subulussalam didampingi Kepala Badan Lidin SH, Selasa (1/4).

Dikatakan, awal permasalahannya, Bulan Maret 2013, dirinya dipanggil ke rumah kepala Kampong tersebut. Ibu beranak tiga itu pun datang, tetapi tiba-tiba oleh kepala kampong itu dipaksa menandatangani surat yang tidak bisa dibacanya. "Tetapi karena dipaksa akhirnya ditandatangani, kemudian S langsung menampar dan menunjang saya," ujarnya disaksikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Subulussalam.

Lantas J melapor ke aparat kampong dan BPG untuk dapat mengetahui apa kesalahan dirinya, tetapi tidak berhasil.

Malah oknum kepala kampong itu tambah marah karena dilaporkan ke aparat desa dan BPG setempat dan melakukan pengancaman, sehingga janda beranak tiga itu tidak berani lagi tinggal di Kampong Suak Jampak sejak itu.

Pada Bulan April 2013 yang J kembali melaporkan permasalahan itu ke Polsek Runding tetapi tidak ada penyelesaian.

Menurut janda beranak tiga itu, alasan pihak kepolisian karena tidak ada bukti dan saksi maka, sehingga persoalan ini tidak bisa ditindaklanjuti. Karena tidak merasa puas, J melapor ke Polres Aceh Singkil pada Bulan Juli 2013 dan juga tidak tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang.

Maka akhirnya ibu ini melaporkan permasalahan itu ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subulussalam karena dia mengaku tidak ada lagi tempat

mengadu selain ke badan itu. Dia mengharapkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membantunya karena selama ini permasalahan tidak ujung tuntas.

"Mudah-mudahan setelah ditangani oleh badan ini sesuai dengan harapan saya," ujarnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subulussalam Lidin SH, di ruang kerjanya mengatakan, bahwa benar J melapor atas kekerasan dan ancaman yang dilakukan kepala kampong sendiri. Dan pihaknya akan mencari jalan keluar termasuk apa motifnya. Juga pihaknya hanya memberikan siraman rohani dan mendampingi sampai ke jalur hukum apabila dibutuhkan korban. "Tetapi hal ini masih kami pelajari dulu karena kami tidak bisa menerima laporan sepihak saja karena kita sebagai mediasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi kalau tidak kami selesaikan maka pihak kami akan mendampingi korban ke jalur hukum," ujarnya.

Kepala Kampong Suak

Jampak Syahrul mengatakan kepada media ini, Rabu (2/4), di Subulussalam, bahwa semua keterangan J tidak benar. "Yang mengaku warga saya semua itu rekayasa dan ada tujuan tertentu," ujarnya.

"Saya tidak pernah menampar atau mengancamnya. Sedangkan ibu janda itu bukan warga Desa Suak Jampak, apa mungkin saya menampar atau mengancamnya.

Memang pernah saya memanggil dia ke rumah saya untuk menandatangani surat lahan dengan berbatasan dengannya.

Tiba-tiba datang ke rumah saya berpakaian tidak sopan maka saya usir dan kasus itu pada Tahun 2012 kenapa sekarang dipermasalahkannya," paparnya.

Menurutnya ibu beranak tiga itu sudah pernah melapor ke Polsek Runding dan Ke Polres Aceh Singkil, tetapi karena tidak ada barang bukti dan saksi maka pihak polisi menghentikan penyelidikannya. "Berarti jelas rekayasa kemungkinan ada maksud tertentu," tegas Syahrul.

Begitu juga laporan istri mantan kepala kampong (keling)

yang mengatakan ada pengancaman dari dirinya, Syahrul mengatakan itu jelas fitnah belaka. "Kalau ada pengancaman kenapa tidak dilaporkan ke pihak kepolisian agar permasalahannya jelas siapa yang salah," pungkasnya.

"Menyangkut tuduhan Salbiah kepada saya bahwa dirinya hamil karena perbuatanku mana mungkin hal itu terjadi karena dia pun bukan Warga saya. Jadi hal itu jelas fitnah dan kalau perlu lebih baik ke ranah hukum agar jelas siapa pelakunya," sambung dia.

Syahrul malah mengaku diperas karena pernah meminta uang Sebesar Rp20 juta dan emas 50 gram agar Salbiah mau diceraikan. "Jadi saya pun bingung darimana jalurnya cerai kalau tidak ada pernikahan. Dan saya tidak ada niat untuk menikahinya karena dia hamil itu bukan saya yang melakukan.

Maka saya berharap agar kasus ini diserahkan saja ke pihak kepolisian agar jelas siapa yang benar karena saya selaku kepala desa merasa malu tuduhan itu," tandasnya.(KARTOLIN)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

SUMUT

Sekdako Binjai Permalukan Kaban Keuangan dan Aset BINJAI - Sekda Kota Binjai H Elyuzar Siregar SH mempermalukan Kepala Baban Keuangan dan Aset Drs T Achmad Syofyan beserta dua stafnya gara-gara salah disposisi surat undangan DPRD untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan pedagang Pasar Kebun Lada di DPRD, Senin lalu.

Ketiga pejabat utusan Pemko ini disoraki lebih 50 pedagang yang hadir di ruang utama DPRD sehingga akhirnya disuruh pulang oleh pimpinan pidang.

Sejalan dengan kekisruhan pembagian lapak jualan di Pasar Kebun Lada yang baru selesai dibangun akhir Desember lalu, puluhan pedagang kerap menggeruduk gedung dewan. Dalam bahasan lanjutan, Ketua DPRD mengundang Walikota Binjai dalam hal ini Tim Penghapusan dan Penetapan Status Hak Sewa Meja/ Kios Pasar Tradisional yang dibentuk tanggal 29 Nopember 2013 sesuai Surat Keputusan Walikota Binjai No.510-897/K/2013.

Kedatangan puluhan pedagang sudah yang kesekian kalinya ini menuntut hak mereka yang hilang karena dizolimi oleh oknum Kadispenda yang suaminya juga anggota DPRD Binjai. Lebih satu jam menunggu kedatangan Tim Penghapusan Aset, akhirnya pimpinan dewan H Bahman Nasution membuka acara pertemuan dan menyampaikan ketidakhadiran tim

yang ditunggu. Namun pedagang bersikeras meminta dewan hadirkan tim dan Tobertina.

Setelah melalui skorsing waktu, sekretariat dewan melakukan upaya mencari kepastian ke Pemko Binjai dan berselang 30 menit, muncul tiga pejabat Pemko dan sidang dilanjutkan. Tapi alangkah sialnya, begitu T Achmad Syofian memaparkan kapasitas kehadiran berdasarkan disposisi sekda, para pedagang spontan berteriak, “Tidak Nyambung! Tidak Nyambung!” berulang ulang dengan yelyel mengejek.

Kenapa tidak nyambung? Karena yang diundang adalah Tim Penghapus Aset, sedangkan disposisi sekda menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset T Achmad Syofian dan kawan-kawan. Di sela sela hiruk cukup mempermalukan ketiga pejabat itu, dengan tegas anggota Dewan H Zulkarnain D Lubis minta kepada ketiga pejabat tadi kalau disposisi sekda diplesetkan dan ini pelecehan terhadap anggota dewan yang diamni pimpinan sidang serta Anggota dewan lainnya. Kemudian ketiga pejabat tadi diminta untuk meninggalkan ruangan setelah sebelum dicuci habis oleh anggota dewan dan pedagang.

Dengan kepulangan ketiga pejabat tadi, para pedagang tetap bersikeran meminta dipertemukan dengan Kadis Pendapatan Tober-

tina Beru Sitepu SH. Tuntutan pedagang sudah paku mati agar masalah pembagian lapak jualan bisa tuntas. Bahkan pedagang sempat mengancam tidak pulang sampai Tobertina muncul. Untuk mengurangi emosi pedagang, pimpinan sidang meminta pedagang bersabar karena dewan akan mengundang kembali tim, namun ditolak dan pedagang meminta Tobertina dan timnya dihadirkan hari itu juga.

Karena situasi kian memanas, pimpinan sidang kembali menskor sidang dan memerintahkan sekretariat dewan mencari Tobertina dan tim. Dan karena yang ditunggu tidak mungkin hadir, akhirnya anggota dewan membuat kesimpulan akan mengundang kembali pekan ini dengan catatan bila tidak juga hadir, Tobertina akan dijemput paksa melalui Kepolisian. Setelah menerima penjelasan, akhirnya pedagang membubarkan diri.

Sementara itu, wartawan koran ini coba memantau orang yang aktif mengikuti pertemuan itu hingga usai, mengaku sangat prihatin dengan peristiwa sangat memalukan dan tidak harus terjadi karena kesalahan sekda itu. "Kita juga sependapat bahwa Tobertina harus bertanggung jawab dengan kondisi yang semakin meruncing bahkan diminta atau tidak diminta BCW tetap berada di posisi pedagang," ujar Gito tegas.(SBR)

Hj Juraida Sosok Wanita Tegar RANTAU PRAPAT - Hj Juraida Harahap adalah sosok seorang wanita yang patut terpilih menjadi calon DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rantau Selatan dan Bilah Barat karena figurnya yang tegar, berjiwa kemanusiaan dan selalu ramah tamah dalam menghadapi masalah serta ringan melangkah dalam membantu sesamanya.

Dalam liputan wartawan KPK POS, menurut warga Simpang Empat, HJ Juraida Harahap adalah seorang wanita yang disenangi banyak orang. "Jadi nggak heran banyak yang akan memilih Ibu Hj Juraida dari Partai Hanura sebagai Calon Legislatip Dapil 2 Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Bilah Barat dengan No urut 4 ini," kata warga.

BALIGE - Memenuhi tuntutan dan tantangan birokrasi dalam mewujudkan “good governance” diperlukan pejabat birokrasi yang tangguh dan berkinerja tinggi.

Pejabat juga harus dibarengi wawasan dan pengetahuan yang luas, serta mampu beradaptasi dengan perubahan, dinamis dalam pemikiran serta memiliki visi ke depan.

Hal ini diamanatkan Bupati Tobasa melalui Sekretaris Daerah Liberty Manurung, pada pelantikan dan pengambilan sumpah 13 pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Tobasa, di Balai Data Kantor Bupati Tobasa, Selasa (1/ 4). Juga hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Adminitrasi Umum Salomo HK Simanjuntak dan Kepala BKD Budiyanto Tambunan serta undangan lainnya.

Disebutkan lagi, menjawab

tantangan itu pula, salah satu langkah strategis yang dianggap perlu dilakukan adalah mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai layak dan mampu untuk diangkat pada suatu jabatan. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, di samping sebagai suatu proses peningkatan kemampuan PNS sebagaimana tuntutan organisasi.

"Karena itu, kepada para pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya tersebut, diminta untuk senantiasa mengedepankan etika birokrasi serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Laksanakan seluruh tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” ujar Liberty dalam amanat tertulis bupati.

Bagi pejabat yang mendapat

promosi jabatan, diingatkan, bahwa dengan jabatan yang diemban tersebut, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam kinerjanya.

Sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Tobasa Nomor 063 Tahun 2014, para pejabat eselon III yang dilantik tersebut, yaitu Ir Martilda sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Sabar Siagian sebagai Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Janly Freniko Bancin sebagai Sekretaris Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan, Rina Sondang T Lumbantoruan sebagai Kabid Lingkungan Hidup pada Badan Lingkugan Hidup dan Pertambangan.

Kemudian para pejabat eselon IV yakni Anna Maria Naibaho sebagai Kasubbag Humas Pim-

pinan pada Bagian Humas dan Protokol, S Rudin Mayfrits Lumbantungkup sebagai Kasubbag Program dan Akuntabilitas pada Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan, Lidia Hutahaean sebagai Kasubbag Program pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, Polen Leonar Herianto Silitonga sebagai Kasubbid Pengendalian pada Bappeda, Parlindungan Pasaribu sebagai Kasie PMD/K pada Kantor Kecamatan Silaen, Partogi Ihutan Tambunan sebagai Kasubbag Kerjasama pada Bagian Pemerintahan, Pairen sebagai Kepala UPT KPHL Model pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Harry Passion Panjaitan sebagai Kasubbag Tata Usaha KPHL Model, dan Julianty H Tambunan sebagai Kasie Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kantor Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige.(LIBERS)

Jabatan Setdako Tanjungbalai Berakhir Hj Juraida "Kami berharap dan mendukung agar Ibu Hj Juraida Harahap dapat duduk sebagai anggota DPRD Labuhan Batu, karena sosok seperti Ibu Hj Juraidalah yang kami harapkan menjadi perwakilan kami dari Rantau Selatan," sambungnya.

Warga lainnya juga mengatakan hal yang sama akan mendukung dan memilih Hj Juraida Harahap sebagai wakil mereka di DPRD. "Nantinya pada tanggal 9 April 2014 kami kan pilih karena kami tahu

dan percaya Ibu Hj Juraida Harahap berbeda dengan caleg-caleg lainnya," kata warga lainnya.

Mereka yakin, walau belum pernah duduk sebagai anggota DPRD, tetapi Hj Juraida Harahap sudah menjadi panutan masyarakat terutama di Kecamatan Bilah Barat dan Rantau Selatan, karena wanita ini tidak pernah memandang bulu dalam pergaulan dan membantu yang kurang mampu dan Kesusahan.(HER)

Kecamatan. Yakni Kecamatan Kisaran Timur, Kisaran Barat, Sei Dadap dan Kecamatan Pulo Bandring yang dihadiri oleh 986 petugas linmas yang akan bertugas di TPS. Bupati menyebutkan bahwa peran Linmas di TPS sangat strategis, maka itu diharapkan Linmas benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai petugas lapisan pertama dalam menjaga kekondusifan didalam TPS. “ Saya minta kepada Linmas bertugaslah dengan baik, mari kita sukseskan Pemilu ini, “ kata Bupati Asahan.

Untuk Kabupaten Asahan jumlah TPS sebanyak 1881, dengan jumlah petugas Linmas yang bertugas di dalam TPS sebanyak 3762 orang. Dan Pemerintah Daerah Asahan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu legislative telah mengalokasikan dana untuk pengadaan ban lengan yang akan diberikan kepada seluruh linmas yang bertugas. Hal ini dilakukan agar para personel Linmas yang bertugas di lapangan memiliki indentitas sehingga memudahkan pelaksanaan tugas di TPS.(IN)

Pusat Rehabilitasi Narkoba di Sibolangit Lolos dari Sosialisasi Pemilu MEDAN - Puluhan warga yang saat ini menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi dan Penyembuhan Korban Narkoba, di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, belum mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014.

Hal ini disampaikan pendiri pusat rehabilitasi tersebut, H Kamaluddin Lubis, dalam Diskusi Pengawasan Pemilu bersama

13 Pejabat Struktural Eselon III Dan IV Dilantik

PNS di Lingkungan Pemko Tanjungbalai Bersyukur:

Peran Linmas di TPS Sangat Strategis KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memimpin apel besar Linmas dalam rangka Pemilu Legislatif 2014, sekaligus melakukan penyematan ban lengan Linmas, Selasa, 1 April 2014 bertempat Hanggar BNPB Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan dalam amanatnya mengatakan bahwa apel akbar tersebut dilaksanakan merupakan kesiapan untuk menghadapi Pemilu legislative yang akan datang pada 9 April 2014. Pada kesempatan tersebut apel diikuti oleh 4

Bupati Tobasa: Pejabat Diimbau Kedepankan Etika Birokrasi

sejumlah Wartawan di Rumah Kopi Demokrasi, di Jalan Perhubungan, Polonia, Medan, Jum'at (4/4). "Tidak ada yang mempedulikan mereka, informasi apapun seputar pemilu tidak ada yang sampai," katanya.

Kamaluddin menyebutkan, orangorang yang sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba di Sibolangit mencapai 60 orang. Namun, jumlah yang mengalami nasib serupa diperkirakan bertam-

bah, sebab disinyalir hal yang sama juga terjadi pada beberapa pusat rehabilitasi lainnya di Sumatera Utara.

Pimpinan Bawaslu Sumut, bidang pengawasan Aulia Andri sendiri mengaku baru teringat mengenai kondisi warga yang berada di pusat rehabiliitasi. Namun ia menyatakan, hal tersebut akan menjadi prioritas utama mereka dalam melakukan pengawasan.(MBC)

TANJUNGBALAI - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungkan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungalai merasa bersyukur dengan berakhirnya jabatan Setdako Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM pada akhir Bulan Maret 2014 ini.

Rasa syukur ini dikarenakan selama ini selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak mempedomanai PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural.

Di mana dalam melakukan mutasi dan promosi bagi PNS tidak mengacu kepada pola pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PNS yang dianggap mampu menduduki jabatan tertentu tersisihkan, karena faktor pesanan. Hal ini dikarenakan tidak mempertimbangkan factor-faktor objektif, namun cenderung mengadopsi pesanan tertentu.

Demikian penilaian beberapa kalangan PNS secara terpisah dan enggan disebutkan namanya.

Misalnya yang jelas pelanggaran

menurut PP No 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PPRI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pasal 7A, menurut mereka, upaya Baperjakat tersebut adalah cacat hukum.

Dalam Pasal 7A disebutkan, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali peng-

angkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.

Sumber di Pemko Tanjungbalai menyebutkan, jabatan Ir H Syahrul Pane MM sebagai Setdako Tanjungbalai berakhir 31 Maret 2014 dalam usia 60 tahun yang sebelumnya telah mengalami dua kali perpanjangan. Dijelaskan, biasanya sambil menunggu setdako definitif, diangkat pelaksana tugas (Plt), bisa dari provinsi bisa juga dari lingkungan Pemko Tanjungbalai, tergantung Walikota Tanjungbalai selaku kepala daerah.(HER)

Nias dan Medan Masuk Zona Rawan Pemilu MEDAN–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara telah memetakan Kota Medan termasuk daerah yang rawan dalam penyelenggaraan pemilu.

Pimpinan Bawaslu Sumut, Bidang Pengawasan Aulia Andri mengatakan, selain Medana da sejumlah daerah yang dipetakan masuk zona rawan Pemilu 2014.

Dikatakan, ada 3 penilaian untuk menetapkan suatu daerah masuk dalam zona rawan yakni

segi elektrosal atau dampak orang untuk memilih dan tidak memilih, adanya akses pengawasan yang tinggi dan praktek money politic.

Untuk antisipasi, Bawaslu meningkatkan pengawasan di lapangan sehingga poetnsi onflik dapat dikurangi.

Bawaslu juga menyebutkan, seluruh kawasan di Kepulauan Nias masuk dalam kategori zona rawan pada Pemilu Legislatif 2014.

Menurut Aulia Andri, dari pemetaan yang dilakukan pihak-

nya, Nias secara keseluruhan menjadi daerah yang masuk dalam kategori rawan. Dikatakan, ada tiga dasar penilaian dalam penetapan zona rawan yakni apsek elektoral, aspek pengawasan maupun dari kemungkinan money politik dan sejarah konflik pemilu yang pernah terjadi di daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Muhammad Syahrir mengimbau wartawan anggota PWI dan rekan-rekan wartawan lainnya

yang bertugas di lapangan agar proaktif melakukan pengawasan tahapan Pemilu Legislatif yang sedang berjalan. Terbih di saatsaat mendekati hari H pemungutan suara 9 April 2014.

Imbauan itu disampaikan Ketua PWI Sumut guna mendukung agar seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg), terutama di masa-masa rawan atau di titik-titik rawan terindikasi terjadinya pelanggaran Pemilu dapat terawasi secara optimal.(NET)

Mencegah Dampak Negatif:

Keluarga Wakil Walikota Tanjungbalai Diharapkan Rukun dan Damai TANJUNGBALAI - Masyarakat berharap dan berdoa agar Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap tetap optimal menjalankan kinerjanya mengingat sejak dilantik sebagai Wakil Walikota Tanjungbalai bersama Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe MHum tanggal 7 Februari 2001, kinerjanya cukup optimal dalam mendampingi walikota Tanjungbalai. Bahkan berbagai

urusan pemerinatahan ke Jakarta selalu dilaksanakan oleh Wakil walikota dan mampu menjalankannya.

Harapan masyarakat dengan dukungan optimal ibu dari Wakil Walikota Tanjungbalai diyakini mampu menghasilkan kinerja yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Bila dukungan tidak maksimal dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada kinerja Wakil Wali-

kota Tanjungbalai yang pada akhirnya masyarakat sangat dirugikan.

Harapan ini mengemuka mengingat potensialnya Wakil Walikota Tanjungbalai selama ini dalam bertugas dan semua ini dikarenakan dukungan optimal ibu dari Wakil Walikota sendiri. Bila dukungan dari ibu Wakil Walikota mengurang dikuatirkan akan berdampak negatif pada kinerja.

Untuk dapat optiomalnya duku-

ngan ini maka diharapkan keluarga Wakil Walikota Tanjungbalai senantiasa rukun dan damai.

Sebelumnya sempat berlangsung disharmonis dalam keluarga Wakil Walikota Tanjungbalai yang sempat menjadi perbincangan PNS di lingkungan Pemko Tanjungbalai, bahkan sebagian masyarakat. Namun berkat peran Walikota Tanjungbalai hal ini tidak berlangsung lama.(HER)

KARENA RP175 JUTA, 800 KK WARGA SEI II TIDAK MENIKMATI AIR BERSIH

DPRD Kota Tanjungbalai Memprihatinkan TANJUNGBALAI - Hanya karena dana perbaikan sumur bor berbiaya Rp175 juta untuk Perumahan Depag Kelurahan Bunga Kecamatan Datuk Bandar Timur, sebanyak 800 KK warga tidak menikmati air bersih sebagai pelanggan PDAM Tirta Kualo selama delapan bulan.

Mereka mendapatkan air bersih dari mobil tangki yang jumlahnya kurang memadai.

Sebagai bagian dari regulator, di luar Pemko Tanjungbalai, sikap yang dilakukan DPRD Kota Tanjungbalai cukup memprihatinkan dan kejam.

Besarnya dana perbaikan

ini terungkap pada APBD Kota Tanjungbalai TA 2014 sebesar Rp175 juta.

Kecilnya dana yang diperlukan untuk perbaikan, dibanding dengan penantian 800 KK warga selama delapan bulan (sumur bor mulai tidak berfungsi 19 Juli 2013/Bulan Ramadhan),

cukup mengenaskan dan mencerminkan tidak pedulinya anggota dewan dengan kesusahan masyarakat.

Ironisnya dua anggota DPRD Kota Tanjungbalai masing-masing Selamat Simangunsong dan Zainuddin SE yang bertempat tinggal di lokasi yang sama dengan

masyarakat terkesan tidak peduli sama sekali, bahkam lebih berpikir membuat sumur bor untuk tempat tinggalnya.

Ungkapan prihatin ini mengemuka dari Ketua DPD GeMPATA Reformasi Kota Tanjungbalai Adi Surya Panjaitan, didampingi Sekreta-

ris Syamsul Choir, kepada wartawan, Selasa (25/3), di Jalan Pahlawan.

"Terkait rasa kepedulian yang rendah anggota dewan periode 2009-20014, bila ada dari mereka yang ikut dalam pileg 9 April 2014, dihimbau masyarakat Kota Tanjungbalai dalam menggunakan hak

pilihnya berpikir cerdas untuk memilihnya.

Mengingat perilaku mereka terhadap 800 KK warga Sei II mencerminkan komitmen mereka dalam rasa peduli atas kepentingan masyarakat omong kosong,“ tegas Panjaitan.

(HER)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Surat T erbuka KPK Terbuka

Pilih Pemimpin Jujur Salam antikorupsi!

Tahun 2014 adalah tahun yang sangat menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pemilih Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara berintegritas, dengan cara: 1. Pilih yang Jujur. Tolak segala pemberian secara terbuka atau terselubung dari calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun calon Presiden/Wakil Presiden 2014-2019, baik berupa uang atau barang, dikecualikan untuk atribut selama masa kampanye.

2. Pilih yang Jujur dari mereka, para calon anggota DPR/ DPD/DPRD maupun calon Presiden/Wakil Presiden 2014-2019.

Calon yang jujur akan berintegritas, yaitu antikorupsi, tidak melemahkan/menentang pemberantasan korupsi, adil, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tidak obral janji, tidak 'menggadaikan' agama, cerdas, bersahaja dan merakyat.

Selamat memilih, masa depan bangsa ada di tangan Anda.

Ttd Pimpinan "Surat terbuka KPK ini ditujukan kepada seluruh keluarga Indonesia. Surat terbuka itu berisikan ajakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk pemimpin yang jujur," papar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (1/4).

Memang, sambung Busyo, KPK memiliki program kerja untuk meletakan sistem politik berintegritas. "Terjemahan program ini dikaitkan dengan program pemilu, dimana kami berpartisipasi penuh. Bentuknya, pimpinan KPK berkirim surat ke Keluarga Indonesia," paparnya.

Isi surat terbuka itu adalah ajakan KPK untuk menggunakan hak pilihnya secara berintegritas, memilih pemimpin yang jujur, amanah dan menolak segala bentuk pemberian kecuali atribut di masa kampanye, tambahnya.

Menurutnya, memilih caleg baik DPR, DPRD dan DPD harus yang berintegritas. "Pilih yang jujur dari mereka calon yang jujur akan berintegritas, mencakup anti korupsi tidak lemahkan pemberantasan korupsi, adil," jelasnya.

Busyro menambahkan, masyarakat juga harus memilih yang dapat dipercaya dan tanggung jawab. "Tidak obral janji, tidak gadaikan agama, cerdas, sahaja dan merakyat," ujarnya.

Anggota divisi korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz prihatin dengan kondisi KPK yang kini dalam posisi mengkhawatirkan. Mengingat, mayoritas partai politik di parlemen cenderung ingin melanjutkan proses pembahasan RKUHAP dan RKUHP dalam periode DPR periode 2019-2014.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk cerdas memilih partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi,” ungkap Donal di Jakarta, Kamis (3/4).

Donal melanjutkan, belakangan ditemukan tujuh fraksi yang keukeuh melanjutkan pembahasan RKUHAP dan RKUHP masa periode ini. Padahal, jika dilihat dari waktu sudah terbilang mepet.

Terlebih, dalam masa Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), anggota dewan yang kembali mencalonkan menjadi anggota DPR lebih fokus kampanye di Daerah Pemilihan (Dapil), ketimbang melakukan pembahasan.

Catatan ICW, parpol itu, Partai Golkar, Demokrat, , PKS, PAN, PPP, PKB, dan Hanura. Sementara PDIP dan Gerindra menyatakantidakperlumelanjutkanpembahasanRKUHAPdanRKUHPpada masa periode kali ini. "BUkan berarti saya mengajak mendukung PDIP atau Gerindra. Namun, kami prihatin dengan sikap parpol yang dalam setiap kampanye tetap mengusung isu antikorupsi, namun faktanya mendukung upaya pelemahan KPK,” ujarnya.

Dijelaskan, KPK secara resmi melayangkan surat ke DPR, perihal permintaan penghentian kelanjutan pembahasan RKUHAP dan RKUHP. Alasannya, waktu yang relatif pendek, juga banyaknya substansi pasal yang belum dibahas, malahan cederung bermasalah.

KPK mengusulkan agar substansi RKUHAP dan RKUHP diperbaiki oleh pemerintah untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode 2014-2019.

"Kami menilai pembahasan RKUHAP dan RKUHP dilakukan anggota dewan tidak memiliki jejak rekam pemberantasan korupsi yang baik. Sehingga bisa kita bayangkan hasil RKUHAP dan RKUHP nanti. Dari konteks pemerintah ini menunjukan wajah asli pemerintah,” ucap Donal.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Zulkifli Jumirin, berpendapat jika pembahasan RKUHAP dan RKUHP dilakukan dengan cepat akan membahayakan bagi KPK. Pasalnya itu tadi, sejumlah pasal substansi dinilai masih bersalah.

Menurutnya, yang menginginkan kelanjutan pembahasan merupakan parpol yang banyak kadernya tersandung kasus korupsi. Dikhawatirkan saat sejumlah pasal substansi yang dinilai masih menuai persoalan, justru akan mengamankan posisi anggota dewan.

“Untuk itu, Kami ingin masyarakat menghindari parpol juga caleg yang tidak pro pemberantasan korupsi,” lontarnya. (ENDY)

Boediono Disebut Setuju Beri FPJP ke Century dan Ubah PBI JAKARTA- Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono disebut ikut andil dalam keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century. Boediono juga menyetujui diubahnya Peraturan Bank Indonesia yang mengatur syarat bagi bank penerima FPJP. "Yang menginginkan (FPJP) tentu Pak Gubernur. Yang mendukung Pak Rochadi (Budi Rochadi), Siti Fadhrijah, Miranda Goeltom, Muliaman Dharmansyah," kata Mantan Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia Zainal Abidin bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (4/4).

Jawaban ini disampaikan atas pertanyaan Hakim Ketua Afiantara soal pihak yang menginginkan pemberian FPJP ke Bank Century.

Keputusan memberikan FPJP diambil pada rapat dewan gubernur pada 13 November 2008.

Saat rapat, Zainal Abidin menjelaskan hasil pemeriksaan direktoratnya terhadap Bank Century. Zainal selaku pengawas

merekomendasikan agar Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal dan diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditutup.

Atas dasar itu Zainal Abidin tidak mengusulkan pemberian FPJP. Alasannya selain dibutuhkan suntikan dana besar sekitar Rp 6-7 triliun, Bank Century tidak memenuhi syarat yang diatur bagi bank penerima FPJP. Namun penjelasan tersebut mendapat respons negatif dalam rapat dewan gubernur. "(Dewan gubernur) agak kecewa dan marah, persepsi saya seperti itu. Dari tone bicaranya kelihatan, waktu itu Bu Miranda (Deputi Gubernur Senior BI)," ungkap Zainal.

Miranda dalam rapat yang dipimpin Boediono itu memberi sanggahan atas penjelasan Zainal Abidin.

"Saudara apakah berpikir bahwa kita pernah bicara sama Depkeu kalau ada masalah likuiditas BI sudah punya SOP tidak seperti usulan saudara ditutup," tutur Zainal menirukan perkataan Miranda kala itu.(DTK)

Sejumlah aktivis pemberantasan Korupsi melakukan aksi dukungan kepada KPK di Jakarta, Jumat (4/4). Aksi tersebut mendesak Pemerintah untuk menarik pembahasan RUU KUHP dan KUHAP dari DPR dan menghentikan atau melawan setiap upaya pelemahan pemberantasan Korupsi, dalam hal ini terhadap KPK melalui RUU KUHP dan KUHAP.

Mantan Menkes Jadi Tersangka Korupsi Alkes

JAKARTA - Jumat keramat kembali terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bedanya, kini tidak memanggil lebih dulu, namun KPK langsung menetapkan bahwa Siti Fadilah Sapari, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga mantan Menteri Kesehatan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) buffer stock untuk kejadian luar biasa tahun 2005.

Penetapan oleh KPK memang sangat mengejutkan, mengingat kasus ini merupakan pelimpahan dari Kepolisian kepada KPK beberapa waktu lalu. Pimpinan KPK telah menandatangani surat

perintah penyidikan (sprindik) atas nama Siti Fadilah Sapari. "Benar sprindik sudah ditandatangani," papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Jumat (4/4).

Bambang menjelaskan proses penyidikan kasus korupsi Alkes ini, sebelumnya sudah dilakukan Kepolisian. Di Kepolisian, Siti Fadilah telah menjadi tersangka.

Hasil penyidikan Kepolisian sebelumnya, menurut Bambang, hanya dijadikan sebagai rujukan.

"Kita akan mengulang prosesnya, kita kan menetapkan pasal sendiri. Dalam prosesnya kita akan mengulang lagi, enggak bisa pakai yang di sana, tapi jadi rujukan itu enggak masalah," ujar Bambang

sambil mengaku tak hafal pasal buat tersangka Siti Fadilah sapari.

Diakuinya, KPK semakin mudah menangani kasus buffer stock yang melibatkan Siti karena sebelumnya pernah menangani kasus dugaan korupsi di Depkes yang menjerat mantan anak buah Siti. "Jadi kita sudah punya cukup banyak bukti, informasi, tapi memang harus ditanya ulang lagi," ucap Bambang.

Sebelum dilimpahkan kepada KPK, Mabes Polri menetapkan Siti sebagai tersangka atas dugaan korupsi akibat penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk buffer stock atau Kejadian Luar Biasa

dengan metode penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan, dr. Rustam Pakaya, antara Oktober sampai November 2005.

Dalam proyek senilai Rp 15.54 miliar itu, tersangka Siti Fadilah Sapari dianggap merugikan negara sebesar Rp 6.14 miliar. Mabes Polri menjeratnya dengan pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 56 KUHPidana.

Dalam kasus tersebut, sejumlah pihak disebut-sebut ikut bermain.

Di antaranya adalah Rudi Tanoe. ?Tapi dalam banyak kesempatan, kakak kandung bakal Cawapres Partai Hanura, Hary Tanoe itu sudah membantahnya.

Kasus dugaan korupsi buffer stock ini berbeda dengan kasus korupsi pengadaan empat proyek pengadaan di Departemen Kesehatan pada 2006 hingga 2007.

Dalam kasus proyek Depkes 20062007 ini, mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Siti pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Ratna.(ENDY)

Ajudan Gubernur Riau Diperiksa KPK JAKARTA- Said Faisal alias Hendra mantan ajudan Gubernur Riau Rusli Zainal tersangka kesaksian palsu dalam persidangan perkara PON Riau diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Said sudah tiba di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan sekira pukul 10.43 WIB. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (4/4).

Turun dari mobil tahanan KPK, Said tidak memberikan komentar apapun. Mengenakan baju tahanan oranye, dia langsung buru-buru masuk ke Gedung KPK. Faisal diduga melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembe-

rantasan Tindak Pidana Korupsi.

Faisal juga diduga melanggar Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 KUHP. Faisal ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur sejak Jumat 21 Februari 2014 lalu.

Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Seperti diketahui, sidang lanjutan kasus PON Riau dengan terdakwa Rusli Zainal berlangsung panas. Hal tersebut karena saksi yang dihadirkan yakni ajudan Gubernur Riau, Said Faisal berbohong di pengadilan.

Tiga hakim Pengadilan Tipikor yang menyidangkan kasus inipun sepakat untuk memproses Said Faisal dengan Pasal 22 Undangundang (UU) Tipikor, tentang memberikan keterangan palsu di pengadilan.

"Kita minta jaksa untuk memproses Said Faisal karena dia bersaksi bohong. Padahal dia telah disumpah sebelum memberikan saksi di pangadilan. Ini sekaligus memberikan pelajaran bagi saksi lain. Ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun," kata Hakim Ketua Bachtiar Sitompul di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Rabu 5 Februari 2014.

Dengan perintah hakim ini, pihak jaksa KPK yang dipimpin Riyono menyatakan kesiapannya untuk memproses saksi Said Faisal.

Keterangan palsu yang terungkap di pengadilan setelah jaksa KPK memperlihatkan bukti rekaman percakapan antara Said Faisal dan Lukman Abbas mantan Kadispora Riau terkait uang suap untuk Rusli Zainal mantan Gubernur Riau sebesar Rp500 juta.

Dalam percakapan itu terungkap bahwa Said meminta kepada

Lukman untuk segera menyerahkan uang Rp500 juta untuk Rusli Zainal. Uang itupun disanggupi Lukman dengan meminta uang yang diminta Faisal kepada pihak kontraktor PON Riau yakni PT Adhi Karya.

Mengenai rekaman percakapan yang telah disadap, Said mengaku tidak ingat. "Saya lupa. Nomor itu memang nomor ajudan Rusli Zainal. Tapi itu bukan suara saya," ungkapnya dengan nada gugup.

Karena pernyataannya dibilang tidak ingat dan lupa, KPK sampai memutarkan 6 putaran percakapan melalui telpon yang berulang kali saksi Lukman Abbas mulai dari sebelum penyerahan uang sampai penyerahan uang.

"Saya tidak ingat, itu bukan suara saya," ulang Said yang membuat jaksa berang. "Jadi apa yang kamu ingat," bentak jaksa.

Namun penyataan itu langsung

dibantah Lukman Abbas saksi lain yang dikonfrontasi ke Said Faisal.

"Itu jelas suara Faisal. Pembicaraan ya terkait penyerahan uang itu.

Saya kenal betul suara dia. Ajudan Pak Rusli Zainal yang namanya Said Faisal ya cuma dia. Kalau dia bukan Faisal mana mungkin waktu saya sebut Faisal dia tidak membantahnya," tutur Lukman.

Begitu juga dengan penyataan tiga hakim yang langsung dijawab dengan tidak tahu dan lupa. Hakim pun berang.

Jaksa KPK mengakui mempunyai bukti kuat bahwa suara yang diputar adalah suara Said Faisal.

"Kami mempunyai bukti kuat dari analisis suara dari saksi ahli. Dari saksi ahli itu menyatakan 99 persen itu adalah suara Faisal. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli dan buktinya," kata Jaksa Riyono yang diamini oleh ketiga hakim.(SINDONEWS)

Akil Diduga Terima Rp6 M Dari PT Samodra Kencana JAKARTA- Direktur Keuangan PT Samodra Kencana Kartika, Esther Wilfrinia K A membenarkan, pernah mentransfer uang dengan total Rp6 miliar ke rekening CV Ratu Samagad, perusahaan yang dipimpin istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Ratu Rita.

Esther Wilfrinia menuturkan, PT Samodra Kencana Kartika merupakan milik Arianto Budidewanto. Bahkan, Arianto duduk sebagai Direktur Utama (Dirut). Sementara Esther menjabat posisi direktur sekaligus konsultan di perusahaan tersebut.

Dia mengungkapkan, Arianto pernah memerintahkannya untuk mentransfer uang ke rekening CV Ratu Samagad sebanyak tiga kali. Ada yang berjumlah Rp2 miliar, Rp1 miliar, dan Rp3 miliar.

"Jadi totalnya Rp6 miliar.

Uang itu ditulis untuk (beli) alat berat. Yang perintah Dirut, Pak

Arianto. Bukti transfernya saya serahkan ke Pak Arianto," kata Esther di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/4) malam.

Esther dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menghadirkan delapan saksi lainnya. Mereka di antaranya, Bupati Buton, Sulawesi Tenggara Syamsu Umar Abdu Samiun, Ketua KPUD Buton La Rusuli, Yusman Maryanto (ajuda Bupati Buton), Laode Muhammad Agus Mukmin (kawan dekat Bupati Buton), dan mantan Wakil Gubernur Papua Alex Hesagem, Berdasarkan informasi dari situs di internet, PT Samodra Kencana Kartika beralamat di Jalan Kebayoran Lama, Nomor 16D, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta, 12210.

Esther melanjutkan, saat mentransfer uang tersebut, PT Samodra yang merupakan kontraktor itu sedang menggarap

sebuah proyek di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tetapi kata dia, saat uang ditransfer sebenarnya proyek di Mimika belum membutuhkan alat berat.

"Sampai saat ini (3 April 2014) pekerjaan proyek belum selesai," imbuhnya.

Selain di Mimika, ada proyek lain yang sedang digarap PT Samodra Kencana Kartika di Jakarta. Proyek tersebut terkait pembangunan rumah, renovasi rumah, dan interior. Tetapi kata dia, pekerjaan tersebut juga tidak membutuhkan alat berat.

Pembangunan tersebut kata dia hanya untuk investasi. Dia melanjutkan, setelah ditransfer ke rekening CV Ratu Samagad, bosnya yakni Arianto tidak menanyakan apapun. "Tidak ada.

Tidak ditanyakan sama sekali," tandasnya.

Anggota JPU Ronald Ferdinand Worotikan menyatakan, keterangan Esther Wilfrinia K A tidak terkait dengan kasus dugaan suap

pengurusan sengketa pilkada yang didakwakan kepada Akil.

Menurutnya, kesaksian yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan politisi Partai Golkar tersebut. "Esther ini terkait TPPU-nya Akil Mochtar," ujar Ronald usai sidang.

Dalam dakwaan 'Kelima' terkait TPPU Akil, JPU menuangkan pencucian uang yang dilakukan Akil dalam kurun waktu antara 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013 (saat Akil menjabat Ketua MK). Selaku hakim konstitusi pada MK RI Akil telah menerima uang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Antara lain dari, Muchlis Tapi Tapi (mantan Plt Ketua KPUD Maluku Utara) sebesar Rp500 juta, Muchammad Djuffry (Politisi PAN Maluku Utara dan Direktur Utama PT Manggala Rimba Sejahtera) sebesar

Rp2.489 miliar.

Kemudian dari Syamsu Umar Abdul Samiun Rp1 miliar, advokat sekaligus politikus PDIP Susi Tur Andayani Rp250 juta, Khalijah Lubis Rp250 juta, Hetbin Pasaribu Rp900 juta (atas perintah Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang).

Selanjutnya dari Subur Efendi Dalimunthe Rp900 juta (atas perintah Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang), Muhtar Ependy Rp35 miliar, Alex Hesegem Rp75 juta, dan Arianto Budidewanto melalui Esther Wilfrina Rp6 miliar.

Berikutnya, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tb Chaeri Wardana Chasan alias Wawan sebesar Rp7,5 miliar. Uang ditransfer oleh anak buah Wawan, Ahmad Farid Asyari, Mochamad Armansyah, Yayah Rodiya, Agah Mochamad Noor, dan Asep Bardan. Kemudian terakhir dari Indra Putra sebesar Rp2 miliar.(INT)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

Pulau Nias Kawasan Kategori Rawan di Pemilu 2014 MEDAN - Bawaslu Sumatera Utara menyebutkan, seluruh kawasan di Kepulauan Nias masuk dalam kategori zona rawan pada Pemilu Legislatif 2014. Hal ini disampaikan, Pimpinan Bawaslu Sumut divisi Pengawasan, Aulia Andri dalam diskusi bersama wartawan di Rumah Kopi Demokrasi, Jalan Perhubungan, Medan, Jum'at (4/4) "Pulau Nias masih menjadi daerah yang kita masukkan dalam kategori rawan," katanya.

Aulia menjelaskan, kerawanan pada pemilu legislatif 2014 didasarkan pada 3 aspek penilaian seperti apsek elektoral, aspek pengawasan maupun dari kemungkinan money politik.

Selain ketiga aspek tersebut, mereka juga menetapkan kategori tersebut berdasarkan sejarah konflik pemilu yang pernah terjadi pada daerah tertentu.

"Nias selatan misalnya, itu kan pernah bersengketa saat pemilu dan terpaksa melakukan pemungutan suara ulang pada pemilu beberapa tahun yang lalu, ini juga harus diwaspada," ungkapnya.

Bawaslu Sumut menurut Aulia sebelumnya sudah pernah merilis daerah dengan berbagai tingkat kerawanan. Mereka berharap rilis tersebut mendapat perhatian khusus dari penyelenggara pemilu yang lain seperti jajaran KPU dan juga pihak keamanan.

(MBC)

Bimtek Panwascam se-Kabupaten Nisel NIAS SELATAN - Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Nias Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari bagi 93 orang peserta panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dari 31 kecamatan di Wisma Yonas pasir Putih Teluk Dalam, Selasa (25/3). Kegiatan dilaksanakan untuk menggembleng kejelian Panwascam terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye yang masih sering terjadi.

Sumber dana pelaksanaan bersumber dari APBD TA 2014.

Sebelum acara dimulai diadakan porses penyerahan baju Adat Nias Selatan kepada Ketua Bawaslu SU Aulia Andri MSi oleh Ketua DPRD Nisel Effendi sebagai tanda bahwa tamu yang datang merupakan tamu kehormatan bagi Kabupaten Nias Selatan. Hadir pada acara pembukaan Bimtek Panwas se-Kabupaten Nias Selatan seluruh pimpinan partai, Ketua DPRD Effendi, Kapolres yang diwakili AKP JHONSER BJP, Kejari yang diwakili Richard Sihombing SH, Ketua KPUD, LSM, pers, Panwaslu, dan Panwascam.

Acara diakhiri dengan duet nyanyi ketua Panwalu Nias Selatan Titonic Manao dengan Ketua KPUD Nias Selatan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Titoni Manao SPd dalam laporannya menjelaskan kegiatan selama dua hari dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesiapan Panwascam melakukan pengawasan di wilayahnya pada pemilu legislatif. Melalui Bimtek para pengawas di tingkat kecamatan mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan jeli, serta memahami substansi pengawasannya, sehingga implementasi atau penerapan di lapangan tidak tumpah tindih.

"Sehingga identifikasi Panwaslu mulai dari tahapan kampanye yaitu dengan adanya pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan, kampanye di luar jadwal, pelibatan anak anak di bawah umur serta politik uang," katanya.

Titoni menambahkan fokus pengawasan Panwaslu beserta jajaran Panwascam di setiap kecamatan dititikberatkan pada pengrusakan atribut atau alat peraga kampanye, pelibatan Pegawai NegeriSipil (PNS) serta pengawasan serius di TPS terhadap pemilih yang menggunakan kartu undangan orang lain. Sehingga peran Panwascam nanti benar-benar bisa seoptimal mungkin dalam melaksanakan pengawasannya.

Bimtek bertujuan mengasah dan mempertajam wawasan setiap Panwascam se-Kabupaten Nias Selatan untuk mempersempit ruang gerakan manipulasi dan

kecurangan yang dilakukan para penyelenggara dan pemangku kepentingan, serta menghindari kejadiankejadian seperti Tahun 2009 diharapkan agar tidak terulang lagi di Kabupaten Nias Selatan.

Kapolres Nias Selatan yang diwakili Kasat Reskrim AKP Jhonser BJR dalam arahanya kepada jajaran Panwascam se-Kabupaten Nias Selatan mengatakan agar peserta benar-benar menguasai materi yang diberikan.

Hasilnya akan membawa dampak postif yang cukup baik pada penyelenggaraan pemilihan legislatif. Diingatkan pada kesempatan ini, agar Panwalu tetap berkordinasi dengan pihak Polres Nisel. Sehingga hasil penyelenggaraan pesta demokrasi bisa tercapai dengan sukses dan memuaskan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

"Dengan tidak mencederai suara rakyat dipastikan tidak akan terjadi pengulangan-pemilihan seperti yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya," katanya.

Kasipidum Teluk Dalam Richard Sihombing SH sebagai pengawas pemilihan umum khususnya di Kabupaten Nias Selatan sangat mengharapkan dilakukan pengawasan pemilihan legislatif yang jujur, adil dan bersih serta menjunjung tinggi aturan yang berlaku.

"Tugas dan poksi masingmasing harus kitakuasai sebagai penyelenggara pengawasan, penyedikan dan hingga ke penuntutan," katanya.

Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aulia Andri MSi yang langsung melakukan pembukaan Bimtek dalam arahannya kepada peserta menegaskan, para pengawas harus menyadari, mereka bekerja kepada rakyat dalam rangka pengawasan pemilihan umum legislatif yang akan mewakili seluruh masyarakat Nias Selatan duduk di DPRD kabupten, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD RI. "Seorang Panwas Pemilu harus mengetahui aturanaturan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu mulai KPUD, PPK, PPS hingga tingkat KPPS dan partai peserta pemilu.

Sedini mungkin perketat pengawasan di semua lini yang mengarah kepada kecurangan dan penipuan suara yang sifatnya pelanggaran terhadap kode etik, yang akan mencederai suara rakyat dan merugikan semua pihak, salah satunya partai peserta pemilu. Kenyamaan kerja dari partai politik dan KPUD adalah tanggung jawab dari Panwaslu, Polres, dan Kejari," paparnya.

(DUHA)

Bupati Langkat Imbau Etnis Tionghoa Jangan Golput STABAT- Sebagai salah satu peningkatan sarana peribadatan masyarakat Tionghoa akan lebih baik lagi jika diikuti dengan kualitas kegiatan ibadah yang melekat serta dibuktikan dalam kehidupan dan pergaulan kita di tengahtengah masyarakat serta tetap bersama menguatkan persaudaraan tanpa membedakan suku, ras dan agama dalam semboyan bersatu sekata berpadu berjaya.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyampaikan hal tersebut usai meletakkan batu pertama pendirian Gapura Utama Vihara Avalokitesvara di Stabat, Kamis (3/4), yang juga disaksikan AKBP Yulmar Try Himawan SIK MSi (Kapolres Langkat), Syahrul SH (anggota DPRD Langkat dari Fraksi Golkar), sekda, Camat Stabat, Staff Ahli Bidang Pembangunan Drs Edi Darma Tarigan, SKPD di jajaran Pemkab Langkat, Wikun Ketua Yayasan Vihara Paduma, Solihin Candra (Majabumi Tanasuci) dan para tokoh masyarakat serta tokoh Agama Tionghoa.

H Ngogesa juga mengingatkan agar masyarakatetnis Tionghoa dan seluruh warga Langkat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April 2014 nanti dalam menentukan wakil rakyat yang memang dipercaya dan berkomitmen untuk membangun dan mewujudkan masyarakat Langkat yang lebih maju, dinamis, sejah-

BA TU PER BATU PERTTAMA - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH didampingi Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin MKes MM, Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan SIK MSi meletakkan batu pertama pendirian Gapura Utama Vihara Avalokitesvara di Stabat, Kamis (3/4). tera dan mandiri berlandaskan aspek religius, kultural dan berwawasan lingkungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya menghimbau, agar masyarakat etnis Tionghoa jangan golput, oleh sebab itu, jangan lupa, mari beramai-ramai kita menuju tempat pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 nanti untuk menggunakan hak pilih dalam menentukan wakil rakyat kita, yang kita yakini dan selalu berkomitmen bagi pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena satu suara sekali pun

sangat menentukan nasib bangsa kedepan,” imbau Bupati Langkat tersebut.

Bahkan dalam acara tersebut, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu SH memberikan bantuan pribadinya sebesar Rp10 juta untuk pembangunan Vihara Avalokitesvara Stabat yang diterima langsung Ketua Panitia Budi Chandra.

Budi Chandra menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan secara pribadi oleh H Ngogesa sekaligus berharap dapat mempercepat proses pembangunan vihara tersebut, sehingga nantinya fasilitas tidak

saja bermanfaat bagi kalangan Umat Budha, namun juga bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang akan tumbuh dengan sendirinya seiring selesainya pembangunan dimaksud.

Pada kesempatan tersebut, Ayong, Ketua Pengurus Vihara juga menghimbau kepada seluruh Umat Budha di Kabupaten Langkat khususnya yang menghadiri acara peletakan batu pertama agar tidak golput dan memberikan pilihan terbaik bagi calon-calon terbaik untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat Kabupaten Langkat. (JUL)

PPK Pantai Cermin Gelar Silaturahmi Caleg PANTAI CERMIN - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang, menggelar acara silaturahmi bagi calon legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Teluk Mengkudu-Pantai Cermin yang dilaksanakan, Senin (24/3) di aula Serbaguna, Desa Pantai Cermin Kanan.

Turut hadir, Komisioner KPUD Edi Susilo, Camat Gunawan Hasibuan SSTP, Kapolsek AKP Mochtar Hasibuan dan Danramil 08 Pantai Cermin Kapten Inf Ramlan, Ka KUA Pantai Cermin, ketua Panwaslu Pantai Cermin Ikhsan, tokoh agama, masyarakat dan pemuda dan kades se-Kecamatan Pantai Cermin. Juga 27 caleg dari Kecamatan Pantai Cermin, di antaranya 18 caleg yang hadir yakni, Saripuddin (Partai Nasdem), Mhd (PKB), Zainal dan Satumin SPd (PKS), Eka Pebriyanti (PDIP), Agus Efendi SPd dan Meryanto (Partai Golkar).

Selanjutnya, Supianto (Partai

SIL SILAATURAHMI - Suasana silaturahmi caleg Daerah Pemilihan (Dapil) Teluk Mengkudu-Pantai Cermin yang dilaksanakan, Senin (24/3), di aula Serbaguna, Desa Pantai Cermin Kanan.

Gerindra), Taufik Kurrahman SH (Partai Demokrat), Dra Wahyuni (PAN), Sahbudi SH MAP (PPP), Supriadi dan Mala Nanda Yani SE (Partai Hanura), Hj Masita Pane Spdi (PBB) dan Siswariadi dan Bahrul Haris (PKPI).

Ketua PPK Pantai Cermin M Habibi menjelaskan, PPK Pantai

Cermin sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sergai, rutin melaksanakan acara silaturahmi antara Caleg dengan tokoh-tokoh masyarakat Pantai Cermin dan lainnya ketika menjelang Pemilu.

Tujuannya meningkatkan ke-

bersamaan antara Caleg yang ikut bertanding memperebutkan sekitar 32 ribu lebih suara dari 105 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Pantai Cermin untuk modal menuju menjadi anggota DPRD Sergai mendatang.

Selain itu, untuk mengenalkannya kepada masyarakat.

Sementara, Ketua DPRD Sergai Azmi Yuli Sitorus SH, dalam sambutannya berharap kepada KPUD Sergai, pemerintah kabupaten dan pemerintahan kecamatan serta lainnya dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat Sergai, khususnya Pantai Cermin untuk mensukseskan Pemilu 2014.

"Saya minta kepada KPUD Sergai beserta jajarannya dan pihak kecamatan untuk mensosialisasikan Pemilu 2014. Terutama sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam memilih caleg yang akan berlangsung 9 April mendatang," tegas Azmi.

(STAR)

Dihadiri Ngogesa, OK Arya Lantik GAMI Langkat STABAT - Sebagai tokoh lintas etnis dinilai mampu menyuguhkan harmonisasi antar suku yang mendiami Bumi Langkat dengan masyarakatnya yang beraneka ragam adat dan budaya, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH kali ini memperoleh penghargaan dari Pengurus Besar Gabungan Angkatan Muda Melayu Indonesia (PB GAMI) sebagai Tokoh Peduli Masyarakat Melayu, diserahkan langsung Presiden GAMI H OK Arya Zulkarnai SH MM.

TEPUNG TAWAR - Bupati Langkat Dato’ Setia Negeri H Ngogesa Sitepu SH dan Presiden GAMI yang juga Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM ditepungtawari Sulthan Langkat Tuanku Azwar Aziz Abdul Djalil Rahmadsyah Al-Hajj pada acara pelantikan PD GAMI Langkat di Serambi Jentera Malay Rumah dinas Bupati, Sabtu malam.

Dalam kegiatan yang dirangkai dengan pelantikan pengurus PD GAMI Langkat Periode 2014-2018 berlangsung di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Sabtu (29/3) malam itu, Ngogesa hadir bersama para Dato’ dan tokoh masyarakat Melayu di antaranya Sulthan Langkat Tuanku Azwar Aziz Abdul Djalil Rahmadsyah Al-Hajj, Ketua MUI

HA Mahfudz, T Syahjohan dan para pemuka adat Melayu lainnya.

“Kebesaran kita tak dapat dilakukan sendiri tanpa dukungan dan keterlibatan pihak lain,” kata Ngogesa.

Oleh karenanya dia menghimbau GAMI dapat bersinergi dengan berbagai pihak terutama pemerintah, menyatu dalam visi dan misi sehingga terjadi saling menguatkan. Diharapkan

organisasi itu dapat memiliki jiwa wirausaha dan semangat dalam membuktikan kemampuan diri serta program kerja sosial sebagai bagian eksistensi.

Presiden GAMI OK Arya harapkan pengurus baru dapat laksanakan tugas sesuai tujuan organisasi, tak sekedar hanya dikukuhkan. “Saya bangga melihat para pengurus yang masih muda dan segar, timbul keyakinan GAMI Langkat akan

dapat jalin hubungan baik dengan berbagai elemen dan berbuat bagi kebaikan Langkat,” ujar Bupati Kabupaten Batu Bara itu.

Pengurus yang dilantik berdasarkan SK PB GAMI Indonesia No 36/SKEP/PB/ GAMI/III/2014 Tanggal 22 Maret 2014, Ketua Ikhsan Aprija, Sekretaris Umum M Nawawi, Bendahara M Suhaimi dan sejumlah kepengurusan bidang lainnya. Ikhsan menyampaikan, pembentukan kepengurusan GAMI tersebut merupakan lanjutan mandat yang diberikan OK Arya untuk menghimpun Generasi Muda Melayu Langkat guna menjalankan tujuan organisasi dan NKRI. Sebelumnya di acara yang kental dengan nuansa Melayu itu, Bupati Ngogesa bergelar Dato’ Setia Negeri dan Bupati Batu Bara OK Arya diberikan tepung tawar oleh sejumlah tokoh Adat Melayu.

Hadir dalam acara yang dikemas menawan diwarnai lantunan Orkes Melayu itu, Wabup Langkat H Sulistianto, Sekda H Indra Salahudin, sejumlah ka SKPD dan unsur pemuda. (JUL)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

Puluhan Pedagang Informal Pelataran Pasar Petisah Ditertibkan MEDAN - Puluhan lapak yang digunakan oleh pedagang informal untuk berjualan di areal pelataran Pasar Petisah ditertibkan, Rabu (2/ 4). Penertiban ini dilakukan karena mengganggu parkir dan selalu mengganggu lalulintas sehingga menimbulkan kemacatan. Pembongkaran lapak tenda biru ini dilakukan oleh para pedagang sendiri dibantu para pegawai PD Pasar Kota Medan, di-"back up" oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dishub Kota Medan, Koramil dan Polsekta Medan Petisah, serta para lurah dan kepling se-Kecamatan Medan Petisah.

Pembongkaran lapak pedagang informal yang berada di lokasi pelataran Pasar Petisah ini dipimpin oleh Kasatpol PP M Sofyan SSos, Dirut PD Pasar Kota Medan Benny Sihotang SH, Camat Medan Petisah M Yunus SSTP, dan Kadishub Kota Medan Redwarrd Parapat SH. Aksi pembongkaran berjalan aman tanpa ada perlawanan.

Kasatpol PP Kota Medan M Sofyan S Sos mengatakan, penertiban ini adalah sesuai arahan Plt Walikota Medan, karena banyak masukan dan pengaduan dari masyarakat yang keberatan akibat kemacetan yang terjadi di sekitar Pasar Petisah. "Berdasarkan itulah makanya kita lakukan operasi penertiban terhadap pedagang informal yang berada di daerah milik jalan yakni di berem jalan, trotoar maupun di atas parit termasuk di badan jalan. Ada sekitar 80-an lapak pedagang, yakni Jalan Merbau Baru, Nibung Utama dan sekitarnya ditambah sejumlah pedagang informal yang berada di pelataran Pasar Petisah yang saat ini ditertibkan," katanya.

Dikatakan, namun yang luar biasa penertiban ini dilakukan oleh para pedagang sendiri, bukan Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP hanya mengawasi saja, mereka para pedagang informal melakukan pembongkaran lapak miliknya karena

kesadarannya sendiri, ini terjadi di pelataran Pasar Petisah.

“Kami beserta PD Pasar serta Camat Medan Petisah melakukan sosialisasi kepada para pedagang sebelumnya dan akhirnya mereka mau melakukan pembongkaran lapak dagangnya sendiri. Setelah dilakukan penertiban ini diharapkan arus lalulintas di seputaran Pasar Petisah ini dapat berjalan lancar,“ ujar M Sofyan.

Menurutnya, setelah dilakukan pembersihan dari lapak pedagang informal ini dan mencegah agar para pedagang tersebut tidak kembali menggelar dagangannya, akan dibuat Posko Satpol PP dengan PD Pasar, serta unsur kecamatan Medan Petisah, dengan Dinas Perhubungan, karena di pelataran Pasar Petisah ini lahan parkir perlu ditata kembali.

Dirut PD Pasar Kota Medan Benny Sihotang SH mengatakan, tujuan penertiban ini adalah untuk penataan pedagang informal khususnya para pedagang di wilayah pelatataran Pasar Petisah. Sudah beberapa kali dilakukan penataan seperti ini, namun mereka tetap melakukan usahanya yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan PD Pasar. Ada sekitar 80 pedagang informal di sekitar pelataran Pasar Perisah ini.

Dikatakan, walaupun pengelolaan Pasar Petisah masih di bawah oleh PT GKKS, karena ada perjanjian antara PT GKKS dengan Pemko Medan di tahap dua. "Memang di wilayah tahap dua pengelolaannya ditangani oleh PT GKKS, namun begitu pun Pemko Medan melalaui PD Pasar tidak bisa melepaskan ini. PD Pasar tetap melakukan penataan dan penertiban di lingkungan wilayah PD Pasar di Kota Medan, karena PD Pasar mempunyai kewenangan pada radius 100 meter dari wilayah pasar, PD Pasar bisa melakukan pengelolaan," katanya.

(VIN)

MK Batalkan Larangan Pengumuman Survei dan Quick Count JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dari beberapa lembaga survei dan hitung cepat (quick count) untuk membatalkan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, terkait pengumuman hasil hitung cepat pada pemilu legislatif 9 April 2014.

"Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (3/4).

Mahkamah menyatakan bahwa penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum.

Sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologi ilmiah dan tidak bertendensi mempengaruhi pemilih pada masa tenang, maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang. Selama ini penghitungan cepat tidak ada yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Anggota Majelis Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan, tidak ada data yang dapat membuktikan bahwa pengumuman perhitungan cepat mengganggu ketertiban umum ataupun menimbulkan keresahan masyarakat. Sejak awal sudah diketahui oleh umum quick count

bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui.

“Sejak awal sudah diketahui oleh umum hasil resmi yang berlaku adalah hasil yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, quick count bukanlah hasil resmi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi," ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan putusan di Gedung MK. Selain membebaskan waktu pengumuman hasil hitung cepat, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan pembatasan pengumuman hasil survei pemilu pada masa tenang seperti yang diatur dalam UU. Pasal 247 ayat (2) berbunyi: "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang".

Sementara Pasal 291 menyebutkan: "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta".

Sedangkan Pasal 317 mengatur ancaman pidana dan denda jika lembaga survei tidak memberitahukan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dan memberitahukan hasilnya sebelum dua jam.

(KLUGET)

Jokowi dan Iwan Fals Mengaku Saling Kenal Sejak Lama JAKARTA- Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman musisi senior Virgiawan Listanto atau akrab disapa Iwan Fals, Kamis (3/4).

Alasan pertemuan tersebut menurut Jokowi hanya sebagai sahabat lama yang pernah berjumpa di Solo, Jawa Tengah.

Jokowi "Ini bukan pertemuan politik.

Mas Iwan sudah lama kenal dengan saya sejak di Solo, jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah politik," kata Jokowi di kediaman Iwan Fals, Desa Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat.

Jokowi mengatakan, semangat kebangsaan yang ditularkan Bung Karno saat ini nyaris menjadi generasi yang melupakan sejarah, menurutnya budaya saling menghormati di Indonesia dengan negara lain, Indonesia cukup tertinggal jauh dan harus diperbaiki.

“Kita sering meninggalkan sejarah. Itu juga yang membuat saya pada saat kampanye pertama masuk ke museum. Itu patriotik yang tidak boleh dilupakan bahwa negara ini untuk merdeka merupakan upaya yang sangat sulit. Itu dia yang sering dilupakan oleh generasi muda. Nah, sekarang saya me-

Iwan Fals

Jokowi-Prabowo-Ahok saat pilgub Jakarta

lihat banyak sekali nilai-nilai yang banyak hilang dari peninggalan nenek moyang kita. Nah, sekarang ini yang akan saya mau bangun.

Membangkitkan kembali nilainilai yang sudah hilang," ujarnya.

Sementara, Iwan Fals mengaku mengenal Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Suami dari Rossana ini pun mengaku saat bertandang ke Solo dibelikan tiket kereta api oleh Jokowi. "Saya kenal

Jokowi sudah cukup lama. Saya ditraktir kereta api," kata Iwan Fals.

Musisi legendaris itu mengatakan, tak terasa Jokowi sudah menjadi Gubernur DKI lalu berjalan hingga bakal capres PDI Perjuangan. "Terus dia ke Jakarta, menang sebagai gubernur, terus sekarang nyapres. Mudah-mudahan Gusti Allah mendukung. Saya sebagai seniman mudah-mudahan, negeri yang indah ini dipelihara

dan disayangi," ujar ayah dari Raya Rambu Robbani ini.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu harus disudahi setelah tanya jawab wartawan yang dibatasi dua orang.

Alasannya, Jokowi hendak menuju Karawang. "Habis dari sini mau lanjut ke Karawang mau ketemu DPC untuk pembekalan saksi TPS," ujar Jokowi.

(KLUGET)

Plt Wali Kota Buka Pelatihan Kreatifitas PKK dan Karang Taruna

Di Daerah Rawan Money Politic

MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan H Arjuna Sembiring SSos MSP membuka acara pelatihan peningkatan kreatifitas bagi ibu-ibu PKK dan Karang Taruna di kecamatan yang digelar di LPP Yayasan Srikandi Jalan Pintu Air Gang Keluarga Medan, Senin (1/4).

Kegiatan yang digelar selama sembilan hari ini diikuti para ibu PKK dan Karang Taruna dari sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Timur, Medan Amplas, Medan Sunggal, Medan Denai, dan Medan Helvetia. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peserta yang nantinya akan membantu pekonomian rumah tangga.

“Pelatihan ini juga kita harapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat umumnya, serta dapat berperan di tengah-tengah pelaku ekonomi lainnya. Selain itu menjadi momen sebagai sarana silaturahmi dan berbagai informasi bagi para peserta kegiatan,” kata Arjuna.

Dalam pelatihan ini, jelas Arjuna, para peserta akan diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan pengembangan dan peningka-

MEDAN - Permainan money politic (politik uang) menjelang Pemilu 2014 sangat rawan di daerah-daerah. Di mana daerah yang terjadi rawan terhadap kecurangan politik biasanya terjadi pada daerah yang tidak dan jarang terjangkau dengan kenderaan. Hal itu dikatakan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) Syafrida R Rasahan dalam pelatihan Feature Pemilu Bagi Jurnalis yang diselenggarakan oleh Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitas Sumatera (KIPPAS) yang bekerjasama dengan Uni Eropa di Medan, Senin (24/3).

Syafrida mencontohkan di daerah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) pihaknya mendengar ada per orang mendapatkan Rp400 ribu untuk sekali datang dari suatu caleg. "Bagaimana kalau dua kali datang? sudah hampir satu juta juga diterima. Pasti mereka berpikir untuk memilih orang tersebut," katanya.

Ia menyebutkan selain Tobasa ada di Kota Binjai mendapat laporan pembagian beras. Di mana ada dua truk berisikan beras untuk dibagikan. Atas dasar laporan itu, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu di Kota Binjai untuk mengecek langsung dan ternyata memang ada dua truk tersebut. "Namun si caleg berdalih dua truk pengangkut beras untuk usaha rumah makan miliknya," jelasnya.

Banyak yang dicontohkan Syafrida dalam pemaparan itu. Seperti di Kabupaten Langkat salah seorang caleg perempuan membagikan alat perangkat ibadah shalat. "Sayangnya, untuk membuktikan pelanggaran caleg yang membagikan untuk alat ibadah ini masih agak sulit," ujarnya.

Menurut Syafrida untuk membuktikan pelanggaran itu maka harus disertai tiga syarat seperti materi, ada yang menjanjikan atau meminta, serta ada visi dan misi. Selain itu Bawaslu Sumut mencatat, ada modus baru yang dilakukan para caleg untuk melakukan transaksi politik di pasar. Di mana fenomena ini melibatkan ibu rumah tangga yang disuruh datang pagi-pagi ke pasar. (STAR)

tan UMKM. Untuk itu para peserta diminta lebih proaktif dalam menggali potensi usaha dan melakukan diversifikasi produk mengikuti permintaan pasar. Dengan demikian produk yang dihasilkan nantinya dapat bersaing di pasaran, terutama dalam mengahdapi ACFTA (ASEAN Cina Free Trade Area).

“Semoga melalui pelatihan ini, para peserta yang mengikutinya dapat menumbuhkan UMKM baru yang lebih produktif dan inovatif, sehingga hasil produk UMKM mempunyai daya saing dan nilai tambah. Dengan begitu hasil produk UMKM dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Paling tidak masyarakat akan lebih mencintai hasil produk negeri sendiri,” ungkapnya.

Agar pelatihan memberikan hasil maksimal, Arjuna berharap kepada para narasumber dapat memberikan materi yang dapat menambah ilmu pengetahuan maupun wawasan seluruh peserta. Termasuk, memberikan saran-saran untuk pengembangan usaha di Kota Medan.

“Jadi saya minta kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Sementara itu Risnanta

Sugiaty T SE selaku ketua panitia pelatihan dalam laporannya mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan ini digelar untuk mengingkatkan wawasan dan pengetahuan serta kreatifitas para peserta.

Melalui pelatihan para peserta dapat melihat potensi maupun peluang guna meningkatkan usaha, baik kualitas maupun kuantitas yang tentunya akan meningkatkan pendapatan para peserta.

Menurut Risnanta, kegiatan ini berlangsung mulai 1 hingga 8 April diikuti 50 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK dan Karang Taruna dari sejumlah kecamatan di Kota Medan. “Semoga kegiatan yang kita gelar ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta guna mendapatkan peluang usaha,” harap Risnanta.

Dijelaskan Risnanta, bagi peserta wanita pelatihan yang diberikan bagaimana cara yang baik menjahit dan menyulam. Sedangkan untuk peserta pria, panitia mengajarkan cara memperbaiki kompuer dan service handphone. Untuk itulah tenaga pengajar yang didatangkan benar-benar orang-orang yang berpengalaman agar hasilnya lebih maksimal.

(VIN)

83 Persen Kinerja Anggota DPR Buruk JAKARTA - Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum menunjukkan kepuasan kepada masyarakat.

Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menunjukkan 83,8 persen anggota DPR memiliki kinerja buruk.

"Sebanyak 61,3 persen mendapat nilai buruk dan 22,5 persen dinilai sangat buruk," kata Koordinator Formappi Sebastian Salang, Kamis (3/4) di Jakarta.

Salang menuturkan, hanya 0,8 persen anggota Dewan yang masuk kategori sangat baik.

Sebanyak 5,6 persen, katanya, memperoleh nilai baik, sementara 9,8 persen mendapat nilai cukup.

“Penelitian dilakukan kepada 519 anggota dewan setelah dikurangi anggota yang meninggal dan menjalani pergantian

antarwaktu. Pimpinan dewan juga tak dinilai karena basisnya adalah rapat komisi,” katanya.

Kinerja anggota dewan,

sebutnya, dinilai melalui beberapa indikator, seperti kunjungan ke daerah pemilihan, tingkat kehadiran rapat, tingkat keakti-

fan saat rapat dan laporan kegiatan seusai reses untuk kinerja tahun 2012. “Formappi memberikan bobot untuk setiap indikator. Kunjungan ke dapil, misalnya, mendapat penilaian hingga tiga poin,” ujarnya.

Ada pun anggota dewan disebut berkinerja baik, tambah Salang, jika memiliki nilai diatas 7 dan untuk mencapai kategori sangat baik, dibutuhkan nilai diatas 8. “Adapun penilaian menggunakan basis data berupa 300 risalah rapat komisi dan tingkat kehadiran dalam 635 rapat,” sebutnya.

Diketahui, pada Pemilihan Umum anggota legislatif pada 9 April mendatang, sekitar 6.600 calon legislator bertarung memperebutkan 560 kursi DPR RI dan sekitar 90 persen legislator incumbent kembali ikut bertarung dalam pemilihan. (STAR)

10

KPK POS E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

KRIMINAL

Diduga Rekayasa Penerbitan Sertipikat Tanah

BPN Binjai Dilaporkan ke Polres BINJAI - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai dilapor ke Polres Binjai karena diduga menyalahgunaan wewenang atas penerbitan Sertifikat Tanah hak milik No.150 terletak di lingkungan IV Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai No.Registrasi 02.17.04.25.1.00150 tanggal 16-2-1993 atas Nama Rizal Setiadi Meliala penduduk Jakarta dengan surat ukur gambar situasi tanggal 1602-1993 No. 39/1993 seluas 12.096 m2.

Laporan tersebut disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Corruption Watch (BCW) Kota Binjai dengan surat nomor 037/ BCWpO-KB/Lap/IV/2014 tanggal 1 April 2014 berdasarkan surat kuasa Edi Kelana Putra Meliala selaku penunggu tanah tersebut dikuasakan kepada Lembaga BCW tanggal 05 Pebruari 2014.

Dalam laporan tertulis tersebut, diterangkan bahwa, di dalam pembuatan/penerbitan Sertifikat tanah tersebut disinyalir terjadi rekayasa dokumen maupun keterangan pihak tertentu dengan indikator keterangan dan pernyataan yang diragukan kebenarannya dan diyakini telah merugikan pihak-pihak yang berhak atas tanah terserbut.

Sebagaimana keterangan Edi Kelana Putra Meliala dalam surat kuasanya, kepada koran ini, Rabu pekan lalu, pembuatan Sertifikat sama sekali tidak diketahuinya. Padahal, Edi satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup dari Alm.Rumahi Sembiring Meliala yang meninggal dunia tanggal 17 April 1975. Bahkan, sejak lahir hingga saat ini Edi bertempat tinggal di atas tanah tersebut. Sedangkan Rizal Setiadi Meliala adalah anak abang kandung korban Alm Serani Sembiring Meliala, yang meninggal dunia tahun 1990.

Baik Kepala Lingkungan IV, Lurah Pujidadi, Camat Kecamatan Binjai Selatan serta pihak Badan Pertanahan Kota Binjai yang menjabat tugas pada masa itu, diduga keras melakukan pelanggaran dan merekayasa dasar alas hak dan silang sengketa status tanah. Sebab, di dalam proses pembuatan sertifikat dan pengukuran tanah tidak diketahui penunggu tanah (Edi Kelana Putra

Meliala) termasuk jiran batas peringgan.

Dalam laporan, demi untuk kepentingan umum terciptanya penegakan Supremasi Hukum yang berkeadilan, BCW mengajukan Edi Kelana Putra Meliala, Alamat Jalan Jend Jamin Ginting Lingkungan IV Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan sebagai satu-satunya saksi kunci maupun saksi korban untuk dapat diambil keterangan.

Saksi korban Edi Kelana Putra Meliala, akan memberikan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tersebut serta beberapa saksi lainnya untuk hadir memberi kesaksian kepada Penyidik Polres Binjai sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang Undang yang berlaku, tulis surat itu.

Kepada koran ini, Rabu pekan lalu, saksi korban Edi Kelana mengaku, tanah seluas 12.099M2 merupakan tanah peninggalan warisan dari orang tua kandungnya Alm.Rumahi Sembiring Meliala yang memiliki dua orang isteri yakni Alm Karo br Ketaren (Isteri pertama) yang meninggal dunia tanggal 23 Oktober 1957 dan mempunyai anak tiga orang yakni Alm. Sapih br Sembiring Meliala, Alm.Serani Sembiring Meliala (Orang tua kandug Rizal Setiady Meliala) dan Nyonya Napai br Sembiring Meliala (masih hidup) Kemudian dari alm.Lemet br Ketaren (Isteri kedua) yang meninggal dunia tanggal 31 Maret 1989, mempunyai anak empat orang yakni, Ny. Asni br Sembiring Meliala, Alm.Alimatun br Sembiring, Alm.Ali Umar Sembiring Meliala dan Edi Kelana Putra Sembiring Meliala selaku pemberi kuasa.

Dari ketujuh anak kandung Alm.Rumahi Sembiring Meliala dari kedua isterinya, 4 orang diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup tiga orang yakni dua orang perempuan dan satu orang laki-laki yakni Napai br Sembiring Meliala, Asni br Sembiring Meliala dan Edi Kelana Putra Sembiring Meliala sesuai dengan Akta Kelahiran No.2562/DSAK/1994 sedangkan Rizal Setiadi Meliala adalah anak dari abang Edi Kelana Putra Meliala (SBR)

Terkait Pemukulan Wartawan

DPRD Madina Didesak PAW kan Ali Makmur

AKSI - Ketua DPRD Madina didampingi anggota DPRD dari Fraksi Perjuangan Reformasi, Fraksi Madina Bersatu saat menyahuti aksi unjuk rasa wartawan di depan gedung DPRD Madina (kiri), Para tersangka pemukul Wartawan saat diinterogasi aparat Polres Madina (kanan).

PANYABUNGAN - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Mandailing Natal yang bertugas di Kab.Mandailing Natal melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Madina untuk meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) agar segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ir.Ali Makmur, karena diduga kuat otak pelaku pemukulan terhadap wartawan.

"Kita meminta pada ketua BKD agar segera melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Ir.Ali Makmur, yang diduga kuat sebagai otak pelaku pemukulan terhadap wartawan dan dianyapun saat ini masih menjalani hukuman 2,5 ta-

Sofyandi Protes Petugas WH LANGSA - Sofyandi alias Banta, warga Sungai Raya, Aceh Timur, membantah telah meneror dan mengancam Kepala DSI Langsa, Drs Ibrahim Latif MM, setelah istrinya terjaring razia petugas Wilayatul Hisbah (WH).

Banta mengaku hanya tidak puas terhadap petugas WH yang menahan sepeda motor yang dikendarai istrinya.

“WH kan bukan polisi, kenapa

hun penjara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, karena terbukti bersalah," demikian disampaikan Koordinator lapangan M.Ridwan lubis SPdi saat melakukan aksi damai di kantor DPRD Madina, Kamis (3/04).

Kejadian yang menimpa wartawan harian andalas Jefri Barata Lubis satu minggu lalu di wilayah Lapas kelas II Panyabungan sungguh sangat melukai para Jurnalis diseluruh Republik Indonesia. Pemukulan dan kekerasan diduga diotaki salah satu ketua Partai Politik yang saat ini menghuni lapas Sipaga-paga Panyabungan.

Dalam pernyataan sikap tersebut wartawan berjanji akan selalu bersama dalam melawan tindakan kekerasan yang dialami oleh wartawan. Wartawan juga menuntut Polres Madina memberikan perlindungan dan kebebasan terhadap pers yang melakukan tugas Jurnalistiknya sesuai dengan UU nomor:40 Tahun 1999, mengutuk

keras tindakan yang diduga diotaki oleh salah satu ketua partai politik.

Wartawan meminta Polres Madina menegakkan supermasi hukum di Madina khususnya terhadap wartawan, dan wartawan akan memboikot setiap pemberitaan Polres Madina jika persoalan ini tidak segera tuntas.

Pantauan KPK Pos di lapangan, puluhan wartawan melakukan aksi unju rasa ke DPRD Madina yang diterima Ketua DPRD Madina As.Imran Haytami, Iskandar Hasibuan farkasi Reformasi Perjuangan, Parlaungan Nasution dari Fraksi Madina Bersatu. Para wakil rakyat berjanji akan segera mendesak ketua BKD untuk memproses Ir.Ali Makmur.

Usai melakukan aksi damai di kantor DPRD Madina, Wartawan kembali melakukan kasi unjuk rasa ke Lapas kelas II Panyabungan.

Kemudian perwakilan wartawan melakukan audensi dengan

Kapolres Madina AKBP Mardiaz.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres mengatakan, bahwa tersangka hingga saat ini ada empat orang yang diamankan, serta satu unit mobil yang memakai stiker Hanura. Polres Madina akan terus melakukan pengembangan dan bisa nantinya tersangka bertambah. Adapun nama tersangka yang diamankan Indar, Gong Martua Nasution, Ahmad Solihin Tarigan, Rizal Hasibuan.

Keterangan yang diperoleh dari tersangka, niat mereka hanya mengantarkan nasi ke Lembaga Permasyarakatan. Ketika disinggung terhadap pemukulan wartawan, para tersangka memberikan keterangan, bahwa wartawan yang dipukul tersebut dikira orang yang lari dari Lapas, karena melihat para penjaga lapas mengejar. Namun keterangan anggota Lapas menyebutkan, mereka mengejar untuk menghindari pemukulan terhadap wartawan tersebut. (TH)

menahan sepeda motor orang,” ujar Sofyandi kepada melalui telepon, Senin sore.

Sofyandi mengaku tidak marah terhadap razia yang dilakukan WH, karena itu tugas mereka. Tapi, tindakan menahan sepeda motor milik istrinya yang terkena razia yang tidak bisa diterimanya.

Dijelaskan, istrinya Lisa, terjaring razia WH, Sabtu pekan lalu di sekitar Jalan A Yani Langsa. Menurut Sofyandi istrinya Lisa berbusana muslim dan sopan, tapi adik sepupunya, memakai celana jeans.

Menurut Sofyandi dalam razia itu ada wanita yang berbusana tidak sopan dibiarkan lewat.

“Inikan tidak adil, istri siapa yang dibiar lewat itu kita tidak tahu,” ujar Sofyandi.

Katanya, sepeda motor istri itu

ditahan WH, sehingga tidak bisa ke ATM untuk transfer uang kepadanya yang saat itu mengaku berada di Medan.

Sofyandi juga mengklarifikasi soal tudingan telah meneror dan mengancam Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa. “Saya tidak pernah mengancam akan menembak Kepala Dinas Syariat Islam, tapi saya pernah mengatakan akan mencincang (tek-tek) Ibrahim Latif karena marah, dan itu saya akui silap,” ujar Sofyandi yang akrab dipanggil Banta itu. Karena itu, Sofyandi mengaku tidak terima tudingan telah meneror Ibrahim Latif.

Berkaitan dengan itu, Sofyandi juga mengaku mendapat teror dari seseorang yang mengatasnamakan oknum aparat melalui telepon.

“Gak sampai besok. Sebelum jam 10 malam kau sudah jadi mayat. Tunggu,” kata Banta mengutip ancaman dari seseorang menggunakan no Hp 08527788XXX. Sofyandi mengaku bukan takut, tapi merasa perlu meluruskan kejadian yang sebenarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Drs Ibrahim Latif MM menyangkut tudingan Sofyandi WH menahan sepeda motor Lisa istrinya mengatakan, WH tidak pernah menahan sepeda motor Ny Lisa, tapi diminta waktu untuk membuat dan menandatangi surat perjanjian tidak mengulangi lagi.

“Kalau sudah teken surat perjanjian diperbolehkan pulang,”ujar Ibrahim Latif.

(BSO)

Balita Jadi Korban Penembakan OTK LANGSA - Sekeluarga diantaranya bayi berusia 1,5 tahun diberondong orang tak dikenal (OTK) dengan menggunakan senjata api laras panjang di Desa Geulanggang Teungoh, Kota Juang Bireuen, Senin lalu sekitar pukul 21.00 WIB. Penembakan terjadi ini berawal dari keluarga yang menumpang mobil Kijang LGX berstiker Caleg Partai Aceh baru saja berobat di Desa Buket Teukuh dan dalam perjalanan pulang.

Namun tiba-tiba saat berada di lokasi, mobil mereka dijegat oleh orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio (arah bersamaan) kemudian memberondong mobil korban dengan laras panjang.

Data diperoleh para korban meninggal dunia yakni, Azirawati(28), Juwaini(29), Khiril Anwar bayi berumur 1,5 tahun berasal dari Desa Blang Poroh Kecamatan Jeunieb. Sementara satu orang lagi Fakhrurrazi (35) kritis terkena tembakan.

Pelaku yang menembaki diperkirakan polisi lebih dari satu orang.

Mereka menggunakan senjata laras panjang jenis Automat Kalashnikova (AK).

Pelaku menembak sasarannya dari atas sepeda motor dari jarak

5-6 meter saat mobil sedang melaju mengangkut 12 penumpang (bukan sebelas – red ) di kawasan kuburan Cina, Desa Geulanggang Teungoh. Akibatnya, kaca belakang mobil ditembus lim peluru, dua lubang dekat karet kaca, dan satu lagi di dekat nomor polisi mobil BK 1216 HQ itu. Sedangkan satu peluru tembus hingga ke kaca depan.

Kesimpulan itu diperoleh penyidik setelah melakukan olah tempat kejadian setelah kejadian dan dilanjutkan, Selasa (1/4) pagi.

Kapolres Bireuen, AKBP M Ali Khadafi SIK yang didampingi sejumlah Kasat serta tim identifikasi di lokasi kejadian mengatakan, saat melakukan olah lokasi, Senin malam, ditemukan empat selongsong peluru. Paginya ditemukan empat lagi. Dua proyektil peluru didapat di dalam mobil dan tiga proyektil dari tubuh korban yang meninggal.

Kuat dugaan, kata Kapolres, pelaku sudah membuntuti mobil tersebut. “Tapi apakah sudah dibuntuti sejak dari Jeunieb atau setiba di Bireuen, tim sedang menelusurinya,” kata Ali Khadafi.

Saat kejadian, kata Kapolres, ia bersama sejumlah anggota sedang patrol di ruas jalan nasional

di kawasan Cot Gapu Bireuen, berjarak 3 km dari lokasi kejadian.

“Saya dengar dari kejauhan ada suara letusan senjata api Sembilan kali,” ujarnya.

Mendengar dentuman itu, Kapolres memerintahkan anggotanya menyelidiki asal suara tembakan. Sepuluh menit kemudian masuk telepon dari pegawai Puskesmas Kota Juang Bireuen yang mengabarkan telah terjadi penembakan. Sejumlah korban malah sedang berada di depan puskesmas tersebut. Puluhan polisi segera dikerahkan ke puskesmas untuk mengevaluasi korban ke rumah sakit serta mengamankan yang selamat ke Mapolres Bireuen.

Hasil olah di lokasi kejadian, dari sembilan suara tembakan, delapan selongsong ditemukan dan sejumlah serpihan kaca mobil diamankan sebagai barang bukti.

Dalam mobil yang ditumpangi 12 orang itu, tiga meninggal dan satu masih dalam perawatan di rumah sakit.

Kapolres mengatakan, sudah memeriksa delapan orang saksi.

Terungkap bahwa saat beraksi pelaku mengendarai kendaraan roda dua jenis matic dan menembak dari jarak dekat. “Kami belum bisa menyimpulkan apakah insiden

TEMBAK - Mobil berstiker caleg yang dibrondong OTK di Bireuen, Aceh. ini terkait dengan pemilu atau tidak. Fokus utama kami adalah memburu pelaku,” ujar Kapolres.

Dikebumikan Seliang Tiga korban penembakan tersebut, Juwaini dan putranya, Khairil Anwar (1,5 tahun), warga Desa Lheu Simpang, serta Azirawati, siswi kelas dua MAN Jeunieb (adik ipar Juwaini), warga Desa Blang Poroh, Jeunieb, dikebumi-

kan dalam satu liang di Desa Lheu Simpang, Jeunieb, Bireuen, Selasa (1/4) siang.

Sebelum dikebumikan, jenazah Juwaini dan putranya Khairil Anwar dishalatkan di Meunasah Desa Lheu Simpang. Sedangkan jenazah Azirawati (adik ipar Juwaini) dishalatkan di rumah orang tuanya, Desa Blang Poroh, Jeunieb. Ratusan warga melayat

ke rumah duka. Terlihat diantaranya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Bireuen, Darwis Jeunieb, serta beberapa anggota KPA setempat.. “Juwaini merupakan mantan kombatan GAM wilayah Batee Iliek. Selama ini ia aktif sebagai tim sukses salah seorang caleg DPRK dari Partai Aceh,” kata Darwis Jeunieb.

(YAN)

11

KPK POS E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

KRIMINAL

Paud Dijadikan Sarang Peredaran Sabu-sabu Empat Orang Termasuk Bandar Diamankan, Barbut Sekitar 5 Jie BINJAI - Berbagai macam modus yang digunakan pengedar ataupun bandar sabu-sabu untuk melancarkan aksinya.

Seperti yang dilakoni Ina (40) pemilik sekaligus pengurus Paud TK AlHidayah Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara.

Kediaman yang diketahui warga sebagai tempat belajar mengajar. Ternyata juga dijadikan

tempat peredaran sabu-sabu dan tempat mengkonsumsi barang tersebut.

Namun akal bulusnya terbongkar dan pihak kepolisian berhasil mengamankan wanita yang disebut-sebut istri oknum polisi berpangkat Bripka berinisial S anggota Polres Langkat. Dari kediamanya juga turut diamankan sedikitnya 5 jie sabu-sabu yang dibuang ke tong sampah dapur, Senin pekan lalu sekitar pukul 17.30 WIB. Penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian inipun mengundang perhatian warga sekitar. Sedikitnya puluhan warga di sana

hentikan pembangunan, pemilik harus membongkar sendiri bangunannya. Namun surat peringatan kita tidak ditanggap, makanya kita datang hari ini melakukan pembongkaran,” kata Ali Tohar.

Dari tempat itu Ali Tohar bersama puluhan anggotanya dibantu sejumlah pegawai intansi terkait serta dukungan petugas polsek dan koramil setempat, bergerak menuju Jalan Selamat Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur.

Di tempat itu tim membongkar 4 unit bangunan rumah tempat tinggal yang masing-masing berukuran lebih kurang 4 x 13 meter karena tanpa SIMB. Ali Tohar mengakui, pihaknya selama ini merasa dikelabui sehingga bangunan itu bis aberdiri sampai dua lantai tanpa SIMB. “Bagaimana kita tidak merasa dikelabui, pemilik bangunan memasang plang seng yang menyatakan bangunan itu memiliki memiliki SIMB. “Tapi setelah kita teliti ternyata bangunan itu tidak memiliki SIMB, sebab SIMB yang mereka pasang palsu. Karena itulah kita lakukan pembongkaran,” jelasnya. (VIN)

Sindikat Pengedar Narkoba Dibekuk DELI TUA - Tiga anggota sindikat pengedar narkoba berhasil dibekuk petugas Reskrim Polsek Delitua di dua tempat berbeda di wilayah hukumnya.

Ketiga tersangka masingmasing, DS (26), S (50) dan S alias Ateng (42) warga warga Jalan Luku V lingkungan I Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor.

"Tersangka DS dan S kita tangkap ketika hendak melakukan transaksi di Jalan Stasiun Kedai Durian, Kecamatan Delitua, Sabtu (29/3) sekira pukul 23.30 WIB.

Sementara, tersangka Ateng juga kita tangkap saat akan melakukan transaksi ganja dan sabu tak jauh dari rumahnya, Selasa (1/4) sekira pukul 01.00 WIB," kata Kanit Reskrim Polsek Delitua Iptu Martualesi Sitepu SH MH kepada wartawan, Kamis (3/4).

Ketiganya masih kita lakukan pemeriksaan dan kita persangka dengan pasal 114 dan 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maskimal 20 tahun penjara," tambah Martualesi.

(AN)

Karyawan Bulog Nyaris Diperkosa ABG di Langsa LANGSA - Sebut saja namanya Surti warga Kampung Jawa, Kota Langsa, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa. Pasalnya Surti dipukuli oleh Anak Baru Gede (ABG). Selain dipukuli, Surti yang merupakan karyawan Bulog juga nyaris diperkosa oleh pelaku.

Menurut informasi yang diterima, Sabtu pekan lalu, kejadian berawal saat korban sekitar pukul 06.30 Wib hendak menyuci kain di sungai yang diperkirakan lebih kurang jauhnya satu kilometer dari rumah korban. Namun dalam perjalanan ke sungai ternyata korban diikuti oleh pelaku, sehingga korban dipukuli dari arah belakang menggunakan kayu. Saat korban berbalik arah, kembali dipukul dari depan. Akibat pemukulan tersebut, korban satu anak itu mengalami patah tulang hidung. Demikian dikatakan oleh Nuraini

Penangkapan sendiri berawal ketika diamankanya Roni dan Uci (istri Roni-red) serta saat mengelar pesta sabu-sabu dikediamanya Jalan Anggerek, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara.

Berdasarkan keterangan dari ketiga tersangka, polisi melakukan pengembangan menuju ke rumah Ina. Karena selama ini mereka mengakui mendapatlan barang dari Ina. Seakan tidak mau berlamalama lagi. Petugas langsung melancarkan aksinya menuju rumah wanita berperawakan gemuk dan berambut gonjes ini. Awalnya, tersangka berdalih saat digerebek.

Namun, polisi menyisir dan mencari barang bukti. Ternyata benar saja barang bukti ditemukan di tong sampah milik tersangka yang berusaha dibuang. Disaat penggerebekan itulah salah satu bencong diketahui bernama Winda, yang diduga sebagai kurir berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar.

Polisi berusaha mengejar namun tidak bisa tertangkap. Setelah menemukan sabu-sabu, polisi kembali melakukan penyisiran ke sudut-sudut rumah hingga ke kandang ayam. Namun tidak ditemukan lagi barang bukti.

Akhirnya, dengan pengawalan

Masyarakat Ancam Demo PT M3

Tanpa SIMB, 8 Unit Bangunan Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar delapan unit bangunan rumah tempat tinggal yang berada di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Timur, Rabu (2/4).

Pembongkaran dilakukan karena pendirian bangunan terbukti tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), sehingga jelas-jelas melanggar Perda No.5 Tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pembongkaran pertama dilakukan terhadap 4 unit bangunan Bilal Clasical di Jalan Bilal Gg. Rama, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi ikut langsung membongkar bangunan yang berukurang masingmasing lebih kurang 4 x 15 meter tersebut.

“Bangunan ini harus kita bongkar karena terbukti melanggar Perda No.5 Tahun 2012, sebab pendiriannya tanpa menggunakan SIMB. Sebelumnya, kita juga sudah menyurati pemilik bangunan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Selain harus meng-

langsung menyerbu dan memadati lokasi tersebut.

Bahkan sebagian warga di sana tidak merasa heran dan merasa lega dengan penangkapan Ina. Karena selama ini sebagian warga sudah mengetahui kegiatan pelaku dan sangat resah. Bahkan meski sudah berulangkali dilaporkan oleh warga pihak kepolisian belum melakukan pengamanan terhadap tersangka.

"Memang udah lama ini bang.

Cuma, selama ini kami beritahukan ke aparat, gak juga diamankan dan kegiatanya sangat meresahkan warga," gumam beberapa warga di sana.

warga setempat.

Menurutnya, saat kejadian naas tersebut, korban sedang menyuci di sungai, dengan jarak kejadian sekitar 15 meter. Pada saat kejadian dirinya mendengar ada suara orang minta tolong, tanpa buang waktu dirinya langsung bangun dan naik dari sungai. Namun alangkah terkejutnya saat dirinya melihat, pelaku sedang menarik-narik celana dalam korban untuk memperkosanya.

“Setelah pelaku mengetahui kedatangan saya, spontan pelaku melarikan diri ke kebun kakao (coklat), aksi kejar-kejaranpun terjadi antara pelaku dan saya. Namun sayapun menghentikan pengejaran karena takut terjadi hal yang sama,” terang Nuraini.

Menurut Nuraini, pelaku diduga pelajar putus sekolah yang sudah satu minggu tinggal di rumah kawannya sekampung dengan korban. (BSO)

PANYABUNGAN - Kehadiran PT Madinah Madani Mining (PT M3) di Kel.Tapus Kec. Lingga Bayu Kab.Mandailing Natal, hingga saat ini terus menjadi polemik yang berkepanjangan dan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi belakangan ini oknum dari PT.M3 mengklaim bahwa tanah Adat Masyarakat Tapus merupakan Tanah M3. Dan ini sangat tidak masuk akal. Demikian disampaikan Ketua Pemuda-Pemudi Kel.Tapus Nasri Lubis, pada KPK Pos, Rabu.

"Benar dalam waktu dekat ini masyarakat Tapus akan melakukan aksi unjuk rasa terhadap PT.M3, karena dinilai tidak membawa manfaat bagi masyarakat Tapus.

Bahkan hingga saat ini hanya menimbulkan masalah, dan menyebabkan hutan di Kel.Tapus tersebut rusak parah dan tidak akan dapat dimanfaatkan lagi karena sudah menjadi danau buatan,"

tegas Nasri Lubis.

Dikatakan, sudah beberapa kali masyarakat mengeluhkan persoalan ini pada Pemkab Madina, namun sampai saat ini tidak ada solusi.

"Maka dengan itu masyarakat yang akan menghentikan aktivitas PT.M3 bila pemerintah tidak dapat menghentikan aktivitas dari perusahaan yang bergerak dibidang tambang emas tersebut," katanya.

Menurutnya, sudah ratusan miliiar rupiah yang dihasilkan oleh PT.M3 dari tanah masyarakat Tapus. Namun keuntungan yang diperoleh masyarakat tidak ada.

Bahkan janji PT.M3 sebelumnya pada tahun 2007 akan memberikan konpensasi bagi masyarakat Tapus sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Dan bila perusahaan tersebut berhasil akan dinaikkan konpensasi. Namun hingga saat ini masyarakat tidak pernah menerima sesuai dengan janji PT.M3.

Kalau dihitung sejak ta-

hun 2007 sampai 2014 sudah berapa banyak kerugian masyarakat dari konpensasi tersebut setiap kepala keluarga.

"Maka dengan itu masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa dalam jangka waktu dekat ini bila PT.M3 tidak memiliki itikat baik terhadap masyarakat Tapus," kata Nasri.

Wakil Ketua PDI Perjuangan Iskandar Hasibuan SE mengaku sangat prihatin terhadap masyarakat Tapus yang telah dibohongi oleh PT.M3 selama tujuh tahun.

"Kita mendesak pemerintah daerah secepatnya menghentikan aktivitas PT.M3, karena masyarakat menolak keberadaan PT.M3 yang telah meraup keuntungan dari tanah masyarakat," tegasnya.

Dibenarkan, hingga saat ini CSR PT.M3 terhadap masyarakat Tapus tidak ada. Maka dengan itu secepatnya PT.M3 angkat kaki dari kel.Tapus sebelum masyarakat mengambil tindakan sendiri. (TH)

ketat. Polisi menggiring pelaku ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara, penggerebekan ini menjadi tontonan warga sekitar.

Kapolsek Binjai Utara Kompol Nodi Torong melalui Kanit Reskrim Iptu Arnawati mengatakan, sejauh ini pihaknya akan melakukan penyidikan dan penyelidikan keterlibatan orang lain. "Sudah beberapa bulan ini memang kita melakukan pemantauan terhadap tersangka. Hingga akhirnya kita amankan tiga orang tersangka awal. Barulah kita kembangkan dan mengarah ke Ina, selaku bandarnya," tegas Arnawati. (SBR)

Sekretaris DPD Golkar Tanjungbalai Tersangka Penipuan TANJUNGBALAI - Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai, FF SP ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana penipuan Rp1,5 miliar oleh Polres Tanjungbalai. FF SP juga salah seorang calon legislatif (caleg) partai Golkar daerah pemilihan (dapil) -III Kec. Sungai Tualang Raso- Kec Teluk Nibung Kota Tanjungbalai nomor urut 1, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Tanjungbalai, 26 Maret 2014.

Penetapan itu dilakukan, karena FF SP tersandung kasus penipuan sebesar Rp1,5 miliar terhadap korban Husni Ali warga Kota Kisaran.

Keterangan yang berhasil dihimpun, Kamis, terungkapnya kasus penipuan sebesar Rp1,5 miliar ini berawal dari pengaduan korban Husni Ali kepada Mapolres Tanjungbalai beberapa bulan lalu.

Pengaduan korban tersebut dilengkapi dengan berbagai bukti kwitansi dan penyetoran uang kedalam rekening FF SP yang disaksikan beberapa orang yang juga sudah dimintai keterangannya dalam kasus tersebut.

Dalam laporan pengaduan tertulisnya Husni Ali menyatakan, uang sebesar Rp1,5 miliar yang diberikan melalui beberapa tahapan itu memenuhi permintaan FF SP yang menjanjikan memberikan jatah paket proyek TA 2012 senilai Rp15 miliar.

Tanpa curiga korban menyetujuinya dan secara terus menerus memberikan uang sesuai permintaan FF SP, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp1,5 miliar.

Meski sudah cukup lama menanti janji FF SP memberikan proyek senilai Rp15 miliar, korban tetap sabar. Melihat janji tak kunjung dipenuhi FF SP, akhirnya korban Husni Ali dengan berat hati menyampaikan laporan pengaduan tertulis ke Mapolres Tanjungbalai.

Beranjak dari laporan itu, petugas Polri setempat terus menerus melakukan penyelidikan serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, sehingga pada akhirnya ditingkatkan dengan status penyidikan dan menetapkan FF SP menjadi tersangka.

Kapolres Tanjungbalai melalui Kasubbag Humas AKP Y.Sinulingga menegaskan, terkait dengan kasus penipuan sebesar Rp1,5 pihak Polres Tanjungbalai kini melakukan upaya paksa terhadap FF SP. "Hal itu dilakukan mulai dari status penyelidikan kemudian ditingkat kepada status yang lebih tinggi yaitu penyidikan," tegasnya. (HER)

Polres Langkat Masih “Hobi” Tahan Anak STABAT - Demi kepentingan terbaik bagi anak seharusnya penyidik Polres Langkat dan jajarannya selalu mengedepankan diversi dan penerapan Restorative Justice dalam penanganan kasus anak. Baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam perkara pidana sesuai dengan Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor : TR/1124/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.

Hal ini dinyatakan Ketua Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak Sumatera (LAPAS), Togar Lubis SH MH, Selasa, di Stabat seusai menyampaikan Surat Permohonan Penangguhan/pengalihan jenis penahanan kepada Kapolres Langkat atas ditahannya EP (15) warga Dusun IV Idaman Hati, Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sebagai Tersangka Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di areal Afdeling I TM 2011 Blok K. PT. LNK Kebun Tanjung Keliling, Desa Perkebunan Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian.

EP dijerat Penyidik dengan Pasal 363 Ayat (1) ke 4e KUHPidana Subs Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPHan/4/III/2014/Reskrim, bertanggal 7 Maret 2014 dan ditandatangani oleh AKP. Rosyid Hartanto, S.H, S.I.K selaku Penyidik.

Tembusan Surat Permohonan LAPAS kepada Kapolres Langkat

dengan Nomor : 022/LAPAS/III/ 2014 bertanggal 25 Maret 2014 ini juga telah dilayangkan kepada Kapolri, Komnas Anak, Komnas HAM, Menteri PP dan PA, Kompolnas, Kapoldasu, Bupati Langkat, Ketua PN Langkat dan Kajari Stabat.

“Sebelumnya pada tanggal 14 Maret lalu, Muhammad (34) selaku orang tua EP telah menyampaikan surat permohonan kepada Kapolres Langkat agar penahanan anak kandungnya tersebut ditangguhkan atau dialihkan menjadi tahanan rumah, namun sampai kini permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kapolres Langkat,” jelas Togar Lubis.

Menurut Togar Lubis, Penyidik Polres Langkat dan jajarannya juga seharusnya tetap mempertim-

bangkan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham RI, Mensos RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nomor : 166/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor : B/ 45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/ PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/ Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

“Sampai saat ini Penyidik Polres Langkat dan jajarannya masih sering melakukan penahanan terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian khususnya pencu-

rian TBS sawit milik perkebunan, walaupun nilai objek tindak pidana tersebut jauh dibawah Rp2,5 juta sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2012. Bahkan dalam beberapa kasus, Penyidik sama sekali tidak melakukan diversi dan penerapan restorative justice dalam menangani perkara anak,” kata Togar Lubis.

Ditambahkan aktivis ini, tidak ada alasan pembenar untuk tindak pidana pencurian. Namun demi kepentingan terbaik bagi anak sebaiknya penahanan adalah upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh Penegak hukum. Apalagi, kata Togar, penelitian di berbagai negara menyebutkan bahwa penjara merupakan pusat pendidikan kriminalitas terbaik bagi anak.

Togar Lubis juga menyesalkan lemahnya koordinasi antara Pemkab Langkat atau lembaga perlindungan anak dan perempuan yang dibentuk oleh Pemkab Langkat dengan Penyidik Polres Langkat dalam melakukan advokasi terhadap anak sebagai tersangka tindak pidana.

“Penetapan Langkat sebagai Kabupaten Percepatan Layak Anak oleh Pemerintah Pusat saat ini seakan simbol semata, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut di hampir semua semua SKPD terkesan hanya menghambur-hamburkan uang negara,” papar Togar Lubis. (JUL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

Densus 88 antiteror berjaga di belakang barang bukti berbagai jenis senjata api rakitan saat gelar perkara perakitan senjata api (senpi) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

SENJATA api (senpi) merupakan jenis senjata berbahaya yang seringkali disalah gunakan.

Pelaku kejahatan, apakah perampokan, pembunuhan dan juga terorisme kerap menggunakan senpi dalam melakukan aksinya Belakangan ini senpi ilegal kerap digunakan.

Memiliki sejata api sudah diatur dengan aturan hukum yang jelas seperti yang tertera dalam Instruksi Presiden RI no. 9 tahun 1976. Namun, entah bagaimana dengan mudah masyarakat sipil bisa mendapatkan senpi. Dan kerap terjadi, senpi ilegal itu digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Karenanya, perlu perhatian serius. Karena bagaimanapun penyalahgunaan senpi ilegal menimbulkan efek berbahaya bagi masyarakat.

NETA S PANE

Peredaran Senpi Ilegal Tinggi, Perampokan Marak TINGGINYA kasus perampokan dengan senjata api di wilayah Provinsi Riau mendapat sorotan dari Indonesia Police Watch (IPW). Meningkatkannya aksi kejahatan ini disebutkan karena tingginya peredaran senjata api ilegal.

Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, aksi perampokan bersenjata api sejak tiga tahun terakhir ini memang cukup marak di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, hingga Jakarta dan Jawa Barat.

“Dulu, sasaran perampok bersenjata api adalah orang-orang yang membawa uang ratusan juta.

Sekarang orang membawa uang di bawah sepuluh juta juga dirampok penjahat bersenjata api,” kata Neta.

Kondisi ini menurutnya terlihat di Riau dan Sumut. Di mana aksi perampokan bersenpi terjadi dihampir semua kabupaten/ kota. Angka kejahatan ini terus meningkat. Bahkan sepanjang Januari 2014 saja sudah ada empat kasus besar.

“Maraknya aksi perampokan bersenpi di Riau tak terlepas dari makin maraknya peredaran senjata api ilegal di daerah ini,” kata Neta.

Dikatakan, kondisi geografis Riau yang sangat terbuka menjadi salah satu faktor yang membuat daerah ini kerap menjadi rawan kejahatan. Termasuk peredaran senpi ilegal.

“Jika dicermati, selain faktor keberadaan senpi ilegal, maraknya aksi perampokan juga disebabkan kesenjangan sosial ekonomi, kecemburuan sosial, dan tekanan psikologis di sebagian masyarakat akibat tidak mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi di Riau,” ujarnya lagi.

IPW juga meminta Polda Riau dan jajaran meningkatkan patroli reguler di daerah-daerah rawan dan strategis. Yang tak kalah penting adalah memaksimalkan pengamanan swakarsa di masyarakat, antara lain memaksimalkan peran satpam dan maksimalkan siskamling.

“Masyarakat harus terus

menerus diajak berperan serta menjaga keamanan di wilayahnya, jika wilayah tempat tinggalnya atau wilayah kerjanya tidak aman, yang rugi tentunya masyarakat itu sendiri. Artinya, peran intelkam dan babinkamtibmas harus dimaksimalkan,” tandasnya.

Senada, Anggota DPR RI Dapil Riau, Lukman Edy meminta Polda Riau dan jajaran meningkatkan razia preman, senjata tajam dan senjata api.

Selain mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, hal itu juga untuk meningkatkan kewaspadaan jelang Pemilu mendatang.

“Razia sajam, senpi dan premanisme di jajaran Polda Riau harus ditingkatkan. Rangkaian tindak kejahatan di Riau yang terus meningkat ini tentu menimbulkan ketakutan, keresahan di tengah masyarakat,” katanya.

Selain itu, jajaran Polda Riau juga diminta lebih serius menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pemilu, harus ada tindakan dan insiatif Polda untuk menunjukkan kekuatan pengamanan, di samping kegiatan di lapangan terus dilakukan rutin, seperti razia-razia.

Sementara itu, Kapolres Kuantan Singingi, ABP Bayuaji Irawan SH SIK menegaskan, kalau pihaknya saat ini tengah menyelidiki kepemilikan senjata api (senpi) produksi PT Pindad yang digunakan untuk melakukan aksi perampokan senilai Rp1,5 miliar terhadap Gapoktan SKPC II, Desa Beringin Jaya, Singingi Hilir, belum lama ini. ‘’Iya, itu salah satu senpi yang digunakan adalah produksi PT Pindad. Sekarang kami sedang menyelidiki kepemilikan senjata ini,’’ kata Kapolres AKBP Bayuaji Irawan.

Pihaknya belum bisa memastikan, senjata yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut berasal dari wilayah mana. Namun dipastikan, senjata tersebut diproduksi oleh PT Pindad. “Kalau produksi Pindad kan di Bandung,” katanya. (TIM)

ENAR, peredaran gelap senjata api perlu diwaspadai. Pasalnya, saat ini aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api kerap terjadi. Pengungkapan sindikat jual beli senjata api baru-baru ini terungkap. Ada belasan senjata api ilegal yang beredar di masyarakat.

Kepala Sub Direktorat I Keamanan Negara dan Separatis Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Mashudi menjelaskan, dari tersangka ES yang sudah berhasil ditangkap terungkap bahwa dirinya sudah pernah membeli empat pucuk senjata api berbagai jenis dari tiga orang.

"Dia telah menjual senjata api sebanyak tujuh pucuk kepada tujuh orang di beberapa wilayah kota di Indonesia," ucap Mashudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Sementara itu, dari tersangka lainnya berinisial TH terungkap bahwa dirinya sudah membeli lima senjata api berbagai jenis. "Ia pun telah menjual senjata api sebanyak enam pucuk kepada empat orang di beberapa wilayah Kota di Indonesia," ungkapnya.

Sementara Sadullah Rozak paman dari tersangka teroris bernama Anton mengaku sudah menjual senjata api jenis FN. "Berdasarkan keterangan, dia sudah menjual juga senjata api FN dengan bukti peluru FN ada di dia," ujarnya.

Kepolisian belum bisa memastikan motif sebenarnya di balik bisnis gelap senjata api

B

tersebut. Apakah memang murni bisnis atau ada motif lain, di antaranya terorisme.

Hingga kini kepolisian terus mendalami motif-motif lain di balik pengungkapan tersebut, terlebih dari tersangka Sadullah Rozak ditemukan barang bukti bahan kimia untuk membuat bom serta catatan cara membuat bom. "(Motifnya) pasti akan kita kembangkan, apakah para penjual ini menyadari menjual kepada seseorang pelaku teroris atau tidak nanti sedang kita kembangkan. Dan kita pun sudah berkoordinasi dengan Densus 88 untuk mencari keterkaitan saudara SR (Sadullah Rozak) tersebut dengan kegiatan teror selama ini yang terjadi di wilayah Indonesia," ungkapnya.

Terungkapnya sindikat pengedar senjata api ilegal diawali adanya informasi pada 19 Desember 2013 tentang adanya sebuah senjata api ilegal jenis CZ 45 beserta amunisi yang berada pada seseorang berinisial H. Kemudian kepolisian bergerak. Dilakukan penyelidikan dan penindakan di Blitar, setelah didapatkan satu pucuk senjata api jenis CZ 45 beserta beberapa amunisi dari tangan H. Dari hasil penangkapan tersebut diketahui bahwa senjata api tersebut milik ES. Kepolisian kemudian melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan di kediaman ES. Hasilnya ditemukan sebuah air gun jenis makarof dan beberapa barang bukti lainnya.

Selanjutnya, kepolisian kembali melakukan pengembangan dan diketahuilah bahwa sen-

Aksi Teror di Aceh Ditenggarai Karena Maraknya Senjata Ilegal MARAKNYA kekerasan dengan senjata api di Aceh akhir-akhir ini mengindikasikan masih banyak senpi beredar di provinsi bekas konflik itu.

TNI menilai, ada kemungkinan senjata-senjata baru masuk ke Aceh, mengingat di masa damai provinsi tersebut makin terbuka.

Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kolonel Arh Subagio Irianto, menyatakan, kemungkinan senjata baru masuk ke Aceh secara ilegal masih ada.

"Saya rasa memungkinkan (masuk senjata baru ke Aceh), tapi sampai saat ini belum kami dapatkan indikasi adanya senjata ilegal baru yang masuk ke Aceh," kata Subagio, di Banda Aceh, Rabu (19/3).

Menurutnya, senjata-senjata yang masih beredar secara ilegal di tangan masyarakat sipil di Aceh selama ini adalah sisa-sisa konflik yang belum diserahkan pada pihak berwajib.

Senjata-senjata itu diduga kerap digunakan untuk kejahatan.

Pihaknya meminta, pemilik senjata ilegal segera menyerahkannya ke polisi atau TNI, karena kalau ditemukan maka yang bersangkutan bisa dihukum berat.

jata api CZ 45 merupakan pesanan seseorang di Surabaya, Jawa Timur seharga Rp38 juta yang dibelinya dari TH. Hasil penyelidikan diperoleh data sindikat senjata api lainnya yaitu TH dan DA yang merupakan kakak kandung dari ES. Kemudian dilakukan penangkapan , penggeledahan, dan penyitaan di kediaman TH dan DA. Hasilnya ditemukan barang bukti satu senjata api air gun jenis makarof dan satu senjata air gun jenis jerico kaliber 6 milimeter, kaliber 4,5 milimeter, beserta ratusan peluru air gun dan barang bukti lainnya.

Setelah penangkapan tersebut barulah ditangkap SR di Bogor, Jawa Barat. Dari tersangka SR kepolisian menemukan satu pucuk pen gun, dua air gun merk Baikal Makarro, satu buah samurai, satu pisau kukri buatan USA, satu set pisau lempar, satu bundel bukti penerimaan dan pengiriman senjata, 44 butir peluri 22 mili meter, 62 butir peluru 3,2 mili meter, 1 850 butir peluru air gun, 45 tabung gas Co2, 42 kilogram pupuk Urea, buku petunjuk pembuatan bom, 24 buku tentang jihad.

Kepada para tersangka kepolisian menjeratnya dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman sampai hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman setinggi-tingginya 20 tahun ini untuk kepemilikan senpi maupun senjata tajam yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

(TIM)

Bocorkan Perdagangan Senpi

Dalam empat bulan terakhir, Subagio mengatakan, TNI sudah menyita 24 senjata api ilegal yang diserahkan secara suka rela oleh masyarakat. Senjata-senjata tersebut standar pabrikan di antaranya jenis pistol, AK-47, dan M16.

"Senjata-senjata yang diserahkan masyarakat melalui Kodam, Kodim dan Batalyon-Batalyon yang ada itu hampir semuanya peninggalan masa lalu (konflik)," ujarnya.

Seperti diketahui, aksi kekerasan dengan senjata api kembali marak menjelang pelaksanaan pemilu 2014. Di antaranya penembakan Posko Pemenangan caleg Partai NasDem di Aceh Utara pada 6 Februari 2014, penembakan yang menewaskan Faisal, caleg Partai Nasional Aceh (PNA) di Meukek, Aceh Selatan, pada 3 Maret, dan penembakan Kantor DPW PNA Kabupaten Aceh Barat Daya pada 15 Maret.

Teranyar penembakan yang terjadi di Bireun, Senin malam (31/3) yang menewaskan tiga orang, seorang di antaranya caleg di daerah itu.

(TIM)

SEORANG dari lima tersangka perampokan antar-provinsi mengungkap adanya jaringan perdagangan gelap senjata api yang berpusat di Jakarta.

"Saya mendapatkan senjata api dari teman di Jakarta. Di sana perdagangan senjata api sudah biasa," kata TO (42), seorang pelaku perampokan di ruang interogasi Mapolda Riau di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

TO merupakan satu dari lima pelaku perampokan yang berhasil dibekuk aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Riau, dalam beberapa pekan terakhir.

Dia diamankan oleh aparat di Kota Medan, Sumatera Utara, setelah sebelumnya anggota lebih dulu menangkap DR, TP dan HJ di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Setelah berhasil mengamankan keempat pelaku itu, polisi kemudian berhasil meringkus HB di Brebes, Jawa tengah, tersangka lainnya pada komplotan yang sama.

Dari tangan TO, aparat kepolisian menyita sepucuk senjata api jenis "air soft gun" yang diakui pelaku didapat dari seorang warga sipil yang berdomisili di Jakarta.

"Saya mendapatkan pistol itu dengan harga Rp7 juta. Kalau yang bentuknya lebih canggih dan bisa meledak lebih mahal lagi," ucapnya.

Pelaku mengungkapkan, perdagangan senjata api secara ilegal dilakukan dengan jaringan yang telah terorganisir, sehingga sulit untuk dilacak. "Harus lewat perantara-perantara, nggak bisa langsung ketemu sama pemiliknya itu," kata dia.

Tersangka TO yang merupakan warga asal Sumatera Utara ini sebelumnya disangkakan terlibat perampokan di sejumlah lokasi di beberapa provinsi di Pulau Sumatera.

Terakhir, TO bersama empat rekannya, DR, TP dan HJ serta HB melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di bengkel "Leo Otomotif" di Pekanbaru dengan membawa kabur uang tunai senilai Rp40 juta.

“Mereka ini merupakan penjahat berkomplot yang memiliki jaringan cukup luas karena ternyata juga terlibat sejumlah kasus perampokan di luar Riau," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol DTM. Silitonga.

(TIM)

Pemerintah Harus Bertindak PEMERINTAH didesak untuk segera menertibkan peredaran senjata api (senpi) baik yang legal maupun ilegal di masyarakat. Jika pemerintah tak segera merespon makin maraknya penggunaan senjata api di masyarakat, bukan tak mungkin kondisi keamanan dan ketertiban di Indonesia akan mengarah seperti negara terbelakang di Afrika yang kacau karena tak mampu menertibkan warganya.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Jakarta.

Menurutnya, situasi saat ini sudah sangat menghkawatirkan, karena penggunaan senjata api semakin merebak.

Entah itu senjata api yang legal, ilegal, mulai untuk gayagayaan atau sok jagoan. Tapi faktanya sudah digunakan untuk menebar ancaman bahkan hinga pembunuhan.

“Ini benar-benar menakutkan

dan mengancam ketenangan masyarakat,” kata Hasanuddin.

Mantan perwira TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan serius dalam rangka penertiban.

Pertama, kata Hasanuddin, prioritas utama penertiban adalah senjata yang digunakan aparat.

“Periksa ulang prosedur tetapnya di masing-masing

kesatuan dan adakan pengawasan yang ketat agar tak terjadi penyalahgunaan. Jika ada yang melanggar, berikan sanksi yang berat,” cetus politisi PDI Perjuangan itu.

Langkah kedua adalah penarikan semua jenis senjata dari pemegang yang mengantongi izin resmi dari kepolisian.

Karena senjata-senjata ini juga rawan jatuh kepada orangorang yang tak bertanggung jawab untuk dipakai melaku-

kan tindak kejahatan.

“Termasuk untuk atlet menembak, pengawasannya harus diperketat dan selalu disimpan di gudang yang telah ditentukan,” ucapnya.

Langkah ketiga, aparat harus semakin sering melakukan operasi maupun sweeping untuk menjaring dan mengambil semua senjata yang beredar di masyarakat. Baik yang legal maupun ilegal, pintanya.

Hasanuddin menegaskan,

pemerintah jangan menganggap enteng masalah tersebut karena kini semakin banyak kejahatan kelompok bersenjata di beberapa kota di Indonesia.

“Kalau pemerintah tidak serius, tidak mustahil pada suatu saat kita akan menjadi negara kacau seperti di Sudan atau Senegal,” kata bekas pensiunan tentara yang pernah kuliah di Sorbonne University itu.

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

Ketua KNPI Sumut :

Pileg 2014 Jangan Seperti Pilgubsu 2013 MEDAN - Dari daftar pemilih tetap (DPT) 186 juta pada Pemilu 2014, sekitar 20 persen hingga 30 persen adalah pemilih pemula.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonsia (KNPI) Sumatera Utara Yasyir Ridho Lubis mengatakan, dengan jumlah yang besar itu, pemilih pemula diharapkan aktif menggunakan hak pilihnya pada hari H 9 April nanti. "Pemilih pemula harus menggunakan hak pilihnya dengan baik," ujar Ridho, (Jumat, 4/4).

Mereka sambung Ridho, juga harus menggunakan suaranya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak bisa membayangkan kalau pemilih muda yang jumlahnya sekitar 53 juta tidak menggunakan hak pilihnya. "Melalui pemilu ini, kita akan menentukan nasib bangsa lima ke depan," ungkapnya.

Ridho menambahkan, ia yakin dengan aktifnya pemilih pemula bersama masyarakat luas, angka golput alias golongan tidak memilih akan bisa ditekan. "Saya optimis pemilu 2014 pemilih akan mencapai 70 persen lebih. Jangan seperti Pilgub Sumut 2013 yang angka golputnya mencapai 60 persen," pungkasnya. (MBC)

Bupati Asahan Serahkan SPPT PBB P-2 Tahun 2014

Bupati Langkat Buka Porseni V Raudhatul Athfal

KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP secara langsung menyerahkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) di gedung Serbaguna Kisaran, minggu lalu.

Dalam sambutanya Bupati Asahan menjelaskan bahwa PBB P2 merupakan salah satu urat nadi sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tahun 2013 target PBB P-2 Asahan Rp 7.5 milar, sedangkan penerimaan yang diperoleh Rp 5.7 miliar lebih atau sama dengan 76,50 persen. Pencapaian ini tentunya memerlukan evaluasi bersama sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembenahan kedepan agar pelayanan PBB P-2 tahun 2014 dapat lebih optimal, apalagi saat ini telah dibentuk Dinas Pendapatan Asahan yang salah satu tugasnya mengelola PBB P-2.

Target tahun 2014 penerimaan PBB P2 ditetapkan sebesar Rp 8.2 miliar lebih. “Kita harapkan target ini dapat disikapi dan dikelola secara sungguhsungguh dengan penuh tanggungjawab, “ kata Bupati.

Bupati Asahan menghimbau kepada para Camat, Lurah dan Kades beserta jajarannya agar sesegera mungkin melaporkan perkembangan bangunan bangunan dan objek objek pajak baru yang belum terdata agar disampaikan kepada Dinas Pendapatan untuk perbaikan.

Begitu juga kepada para Camat, Lurah, Kades dan kolektor agar menyampaikan kepada masyarakat jika ditemukan data yang tidak benar agar segera diinventarisir berdasarkan permasalahan yang ada, apakah salah nama, luas yang tidak sesuai, SPPT ganda dan sebagainya untuk diajukan perbaikan kepada Dinas Pendapatan. (IN)

Gubernur Panen Perdana Semangka Koptan Telaga Biru SUBULUSSALAM - Panen Perdana Semangka kelompok Tani Telaga Biru suka Makmur kecamatan Simpang kiri Subulussalam dilaksanakan oleh Gubernur Aceh yang diwakili Tgk.Muyan, Sabtu (29/3)di lokasi tanaman semangka tersebut.

Sebelumnya anggota kelompok tani Telaga biru Suka Makmur itu telah menunggu kedatangan Gubernur, Walikota Subulussalam, Dandim 0109 Singkil dan Kapolres ternyata yang dapat menghadiri hanya yang mewakili seperti mewakili Gubernur Tgk.Muyan dan mewakili Walikota Asisten II Jalaluddin dan anggota DPRK Subulussalam Karlinus dan Saripuddin Padang.

Salah seorang Siswa SMK penaggalan yang melakukan PKL di Kelompok Tani Telaga Biru itu Yuliana mengharapkan kepada Pemerintah agar dapat membantu mereka apabila nanti telah selesai sekolah dari SMK ini.

Dan mengharapkan kepada pemerintah melalui bapak yang mewakili Gubernur agar dapat memikirkan untuk melanjutkan dan meningkatkan ilmu kami kejenjang yang lebih tinggi apa lagi kami kebanyakan dari masyarakat yang kurang mampu terangnya.

Tgk.Muyan memberikan Apresiasi kepada siswa SMK penanggalan kota Subulussalam yang melakukan PKL di Kelompok Tani Telaga Biru ini yang sudah banyak menghasilkan seperti jagung, padi, semangka dan Cabai.

Pihaknya sudah memprogramkan tentang bidang Pertanian karena pemerintah Aceh mengutamakan bidang Pertanian maka apa yang dilakukan para sekolah bidang pertanian ini sangat positif maka kita akan pikirkan untuk mengembangkannya agar jangan putus ditengah jalan.

Dan hal anak sekolah untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi Pemerintah sudah menyediakan biaya untuk itu maka diharapkan kepada anak sekolah agar segera mendaftar ke dinas pendidikan setempat dan bagi yang tidak mampu untuk melanjutkan keperguruan tinggi daftarkan karena biaya itu telah disiapkan oleh pemerintah karena sekarang ini pemerintah telah memplotkan anggaran untuk anak sekolah terangnya. (KARTOLIN)

PORSENI - Sekdakab Langkat H Indra Salahudin Mkes melepas peserta lomba gerak jalan Porseni RA se-Kabupaten Langkat di Alun-Alun Tengku Amir Hamzah Stabat, Rabu (2/4).

STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH membuka secara resmi pelaksanaan Pekan Olah Raga dan Seni Raudhatul Athfal (Porseni-RA) ke-5 se-Kabupaten Langkat yang berlangsung di AlunAlun Tengku Amir Hamzah Stabat, Rabu (2/4).

Bupati Langkat dalam pidatonya yang dibacakan Sekdakab, H Indra Salahudin menyampaikan, bahwa kegiatan Porseni ini bertujuan untuk membangkitkan kretifitas dan kemampuan anak usia dini. Sehingga di masa depan, Kabupaten Langkat akan dipenuhi generasi yang beriman, berakhlak mulia serta memiliki ilmu dan prestasi yang baik. “Melalui Porseni ini diharap-

kan muncul bibit-bibit berbakat sesuai dengan kegiatan lomba yang dilakukan sehingga dapat mengangkat marwah daerah ke level yang lebih tinggi,“ harap Ngogesa.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Forum Anak Bangsa Langkat Delia Pratiwi br Sitepu SH mengatakan bahwa anak usia dini ibarat selembar kertas putih. Maka kita sebagai orang tua, apa yang mau kita tulis dikertas putih tersebut. Berharap kertas tersebut mendapat tulisan yang bagus, bukan dengan coretan yang tidak baik.

“Peran orang tua sangat dominan untuk mendidik anak-anak sejak usia dini agar mereka menjadi anak yang tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbudi perkerti yang luhur dan berakhlak mulia,” ujar Delia yang juga putri sulung H Ngogesa Sitepu dan saat ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI pada Pemilu 9 April men-

datang.

Sebelumnya Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kab Langkat, Fatimah, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini untuk melatih kemandirian, kejujuran dan sportifitas anak sebelum mereka memasuki pendidikan Sekolah Dasar.

Porseni-RA diikuti sebanyak 1.962 orang dari 18 PC-IGRA se-Kabupaten Langkat. Adapun perlombaan yang dilaksanakan berupa lomba pidato, mewarnai, Tahfiz, mars RA, gerak jalan, senam anak soleh, menari serta lomba gerakan solat subuh berjamaah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kakan Kemenag Langkat T Darmansyah yang juga memberikan kata sambutan, Kadis P&P Sujarno, Kabag Kesos Syahrizal, Ketua MUI Langkat Buya H Ahmad Ma’fuzh, pengurus TP-PKK serta DWP Kabupaten Langkat.

(JUL)

MTQ Kabupaten Asahan ke 45 Resmi Ditutup KISARAN - Sekeretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs Sofyan MM resmi menutup penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 45 tahun 2014 tingkat Kabupaten Asahan, barubaru ini, dilapangan Sepak Bola PTPN III Bandar Selamat, Kecamatan Aek Songsongan.

Amanat Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP yang dibacakan Sekda mengatakan bahwa kegiatan MTQ merupakan sebuah wahana dalam rangka memacu pengembangan tilawah, hafalan serta pendalaman isi dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan religius dan sarat dengan syiar Islam ini akan menjadi sia-sia dan percuma apabila tidak meninggalkan bekas dan pengaruh di tengah masyarakat.

Maka itu diperlukan perhatian, keterlibatan dan tanggungjawab seluruh komponen umat dan jajaran pemerintah, agar penyelenggaraan kegiatan MTQ tersebut memberi pengaruh positif yang tampak dan dirasakan secara nyata dan terukur dalam perkembangan kehiduapan masyarakat kedepan.

Sekda juga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan MTQ tersebut bagi peserta yang meraih peringkat terbaik akan mendapatkan

penghargaan dan hadiah serta tiket naik haji dan bagi peserta yang belum berhasil menunjukan prestasinya, agar terus berlatih dan memacu diri untuk berprestasi dikesempatan yang akan datang. “ Pemerintah mengucapkan selamat bagi yang juara dan semoga prestasi ini bisa dipertahankan dimasa mendatang. Gunakan ongkos naik haji dengan sebaik-baiknya, karena tahun depan saudara tidak diperkenakan mengikuti MTQ sampai tingkat Kabupaten, “ kata Sekda, sembari mengucapkan terimaksih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung MTQ ASahan tersebut. (IN)

Pramuka Harus Terdepan Bina Generasi Muda MEDAN - Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, mengatakan Pramuka menjadi line terdepan di dalam pembinaan generasi muda, sehingga generasi kedepan adalah generasi yang lebih tertata dan terbina dari tindak serta prilaku yang tidak menyalahi aturan.

Hal itu dikatakan, Dzulmi Eldin, pada pengukuhan dan pelantikan pengurus Majelis Pembimbing Kwartir dan Kwartir ranting Medan Helvetia periode 2013-2016, Jumat (4/4).

Eldin berharap, setelah pengukuhan dan pelantikan dapat meningkatkan motivasi kerja Gerakan Pramuka di Medan Helvetia. "Pengurus nantinya bisa bekerjasama membangun dan membina generasi muda khususnya di Medan Helvetia ini, sehingga perkembangan Pramuka di Kecamatan Medan Helvetia mempunyai dampak pada generasi muda," katanya.

Eldin juga mengingatkan, ada tiga sasaran pokok revitalisasi gerakan Pramuka yakni memperkuat dasar dasar hukum gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan non formal, pembaharuan sistem pendidikan kepramukan dan kemandirian organisasi serta memerlukan kerja keras pembiayaan untuk menopang kegiatan Pramuka.

“Kedepannya saya yakin kita memiliki basis gerakan Pramuka yang kokoh dan kuat. Saya menginginkan gerakan Pramuka di Kota Medan dapat terlaksana," ujarnya.

Pramuka, sebut Eldin, harus menjadi motor penggerak menjadikan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, bertanggungjawab, cerdas dan religius. "Semuanya itu ada di Gerakan Pramuka," ujar Eldin.

(SB)

Tim Mitos Medan Baksos di Desa Tapak Kuda STABAT - Tim Mitra Terhadap Sosial (Mitos) Medan, Minggu lalu, melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial (Baksos) di Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Kegiatan Bakti Sosial itu berupa pemberian paket sembako sebanyak 80 kepala keluarga (KK) warga yang tidak mampu, pemberian obat-obatan, pemberian batuan perlengkapan alat tulis sekolah dasar (SD) sebanyak 110 paket anak di Desa Tapak Kuda, serta pembangunan perehapan berat 1 rumah warga milik Hermansayah, warga Dusun I Desa Tapak Kuda yang ambruk.

Ketua Mitos Medan, Budianto didampingi Sekretaris Mitos Medan Wilya Intan, kepada wartawan mengatakan, kegiatan Bakti Sosial ini merupakan bentuk kepedulian di organisasinya. Dimana pihaknya ingin membantu masyarakat yang kurang mampu, serta memberikan sedikit kebahagian kepada warga miskin tersebut.

“Kita salurkan sembako sebanyak

80 paket yang berisikan beras sebanyak 10 kg per KK, serta bahan lainnya, seperti minyak goreng kemasan, gula pasir, garam, susu kaleng, mie instant, biskuit dan lainnya, serta bahan obatobatan seperti betadine, obat batuk, vitamin, obat demam dan lainnya,” beber Budianto dan Intan.

Dikatakannya lagi, pihaknya juga menyalurkan bantuan perlengkapan alat sekolah kepada anak SD di Desa Tapak Kuda seperti buku tulis, buku gambar, stip/penghapus, pulpen, pinsil, penggaris, rautan dan lainnya. “Kegiatan Baksos di Desa Tapak Kuda ini, menghabiskan dana sebesar Rp49 juta,”ucap Intan, seraya membeberkan, sumber dana yang di himpunnya itu berasalkan dari 4 sumber dana, di antara nya dari sumber dana bantuan umum melalui proposal, sumber dana materi, sumber dana hibah dan sumber dana yang berasal dri Kas Mitos Medan sendiri.

Dibeberkannya, Walaupun Mitos Medan baru berusia 4 tahun berdiri,

namun organsasi/Tim Mitos Medan sudah banyak menyalurkan kegiatan Baksos di Kabupaten Kota di Sumatera Utara, di antaranya di Kabupaten Deli Serdang, Kaban Jahe dan Kabupaten Langkat. “Dalam 1 bulan, kita lakukan kegiatan Baksos sebanyak 10 kali,”ucap Budianto dan Intan.

Di utarakannya juga, di Desa Tapak Kuda itu, pihaknya juga menyalurkan 200 paket ceria, berupa snack, biscuit, susu kotak, wafer, minuman kotak, dan lainnya, serta membagikan pakaian layak pakai. Tokoh masyarakat Desa Tapak Kuda diantaranya, Jainul, M Nur, Kamel, Iput dan Atan, kepada Koran ini menuturkan ucapan terimakasihnya kepada Tim Mitos Medan, dimana pihaknya menilai masih ada organisasi yang peduli terhadap masyarakat miskin, terutama di desa kami ini, tutur mereka.

Mereka berharap organisasi Mitos Medan tetap ada selamanya di Sumatera Utara. Sebab, masih banyak rumah yang tidak layak huni di Suma-

tera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, seperti di Desa Kami ini, ucap Jenul dan kawan-kawannya.

Sementara itu, Hermansyah pemilik rumah yang direhap Mitos Medan menuturkan, ucapan terimakasih kepada Tim Mitos Medan, sebab rumahnya sudah diperbaiki. “Hujan dan angin tidak akan masuk ke dalam rumah kami lagi. Sementara sebelum di perbaiki, keluarga kami sering ke tetesan air jika hujan, begitu juga dengan sinaran matahari yang langsung masuk kerumah, serta anak kami sering masuk angin dan sakit, akibat dinding/ lantai/atap rumah kami sudah lapuk, bolong-bolong dan hampir runtuh,” beber Herman.

Dikatakannya, semoga Mitos Medan tetap ada, dan mendapat sumbangan danatur dana yang banyak, sehingga dapat membantu dan menyalurkan kegiatan bakti sosial kepada kaum miskin yang kurang mampu di Sumatera Utara, khususnya di Langkat, ucap Herman (JUL)

SERAH KUNCI - Ketua Mitos Medan Budianto (kanan) menyerahkan kunci rumah kepada Hermasyah warga Dusun I Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, yang merupakan pemilik rumah yang di rehap Tim Mitos Medan. (KPK POS/JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

Pejabat Eselon II dan III Harus Wujudkan Profesionalisme

Mahasiswa STIK & PTIK Angkatan 61 Jakarta Silaturrahmi ke DPRD Madina PENYABUNGAN - Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kejuruan (PTIK) angkatan 61 Jakarta bersilaturrahmi ke DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), didampingi kapolres Madina, AKBP Madiaz K.D, di kantor DPRD Madina, Selasa (01/04).

Kapolres Madina AKBP Madiaz K.D mengatakan bahwa tujuan mahasiswa STIK dan PTIK tersebut untuk mempererat hubungan kerja sama antara pemerintah dan kepolisian, dan mereka akan beraudensi atau bakti sosial kebeberapa wilayah terutama di sekolah-sekolah yang ada di Kab Madina ini. Katanya.

AKP Pato Bayu yang juga mahasiswa STIK-PTIK mengatakan, tujuan kami ke Madina untuk memberikan pencerahan dan mengisi pengetahuan tentang kepolisian secara lebih detail bagi pihaknya.

"Selama ini banyak yang belum begitu memahami tentang apa dan bagaimana polisi dalam tugasnya. Diskusi ini bermanfaat dalam koridor mendekatkan antara mahasiswa STIK-PTIK yang notabene merupakan calon pimpinan di kepolisian dengan masyarakat," katanya..

Iskandar Hasibuan, SE anggota DPRD Madina dari Komisi I yang menjamu mahasiswa STIK dan PTIK angkatan 61 Jakarta di DPRD Madina mengharapkan untuk kedepan saya berharap, dari kepolisian terutama jajaran akademisinya seperti STIK dan PTIK lebih mendekatkan diri kepada warga karena di masa depan tentu mereka akan lebih memahami dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Ungkapnya.

(TH)

STABAT - Seseorang yang dilantik menduduki jabatan tertentu memiliki tanggung jawab dan amanah terlaksananya tugas di instansi yang dipercayakan. Oleh karenanya selama menduduki jabatan harus kreatif, tanggap dan menunjukkan dedikasi serta loyalitas terhadap kesuksesan jabatan yang diemban.

"Kenali dan pahami masalah yang timbul serta peka terhadap berbagai program kegiatan yang mampu meningkatkan marwah daerah guna memberikan ide dan gagasan yang terbaik sebagai wujud profesionalisme dan kreatifitas bahwa memang saudara layak untuk dipercaya memegang amanah yang diemban,“ tegas Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH saat melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat eselon II dan III jajaran Pemkab Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (03/4), yang dihadiri sejumlah Kepala SKPD dijajaran Pemkab Langkat.

Ditambahkannya bahwa jabatan struktural eselon II dan III merupakan posisi yang strategis sebagai penentu kebijakan awal.

"Untuk itu asah kemampuan manajerial, perluas wawasan dan pe-

UC AP AN SEL AMA UCAP APAN SELAMA AMATT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH memberikan ucapan selamat kepada Drs Irwan Syahri mantan Kabag Humas yang saat ini menduduki Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah jabatan pada acara pelantikan pejabat eselon II dan III jajaran Pemkab Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (3/4). ngetahuan serta tetap bekoordinasi untuk mengambil keputusan penting," katanya.

Dalam kaitan menjelang digelarnya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April 2014, diminta sesuai dengan koridor Undang-

undang agar PNS tetap netral tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dan golongan tertentu, namun berperan aktif agar masyarakat menggunakan hak pilihnya guna mengantisipasi terjadinya golput.

"Suksesnya pemilu tidak saja diukur dari keamanan dan kenyamanan namun juga presentasi dari masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara aktif dan benar,“ ujar bupati mengingatkan.

Ada pun pejabat eselon II yang

dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 824.4—103/K/2014, Drs Hermansyah menduduki Assisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, Dra Muliani S menduduki Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Hj Purnama Dewi SH menduduki Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Drs H Sahruddin Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Drs Irwan Syhari menduduki Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya pejabat eselon III, Hj Sri Rahmawati SSos menduduki Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Rina Wahyuni Marpaung SSTP MAP menduduki Kepala Kantor Sosial Kabupaten Langkat, Salam Syaputra MPd menduduki Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi Sekretariat Daerah, Nur Supandi SP menduduki Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Khairul Azmi SSTP menduduki Kepala Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Dedi Sutuno SSTP MSi menduduki Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Ibnu Hajar SH menduduki Kepala Bidang Pemberhentian dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Daerah, dan Muhammad Taufik SSTP MAP menduduki Sekretaris Kecamatan Pematang Jaya. (JUL)

Kuliah Umum Pemisahan Pelajar Pria dan Wanita LANGSA - Dalam rangka Reuni Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKAFAHU) UNSAM Langsa yang ke- 5, IKAFAHU bersama fakultas hukum Unsam Langsa melaksanakan kuliah umum yang mengangkat tema tentang “Pemisahan Kelas Pelajar Wanita dan Pria di Sekolah Umum Untuk Penguatan Syariat Islam di Kota Langsa”.

Kuliah umum ini bertujuan untuk sharing ilmu tentang penguatan Syariat Islam serta meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam.

Membuka wacana pemikiran baru tentang penguatan syariat Islam dan memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan dan regulasi bagi Pemerintah Kota Langsa khususnya dalam bidang pendidikan.

Ketika di temui wartawan koran ini sabtu lalu, Ketua IKAFAHU Unsam Langsa, Syahrul Atan, SH.MH mengatakan, kuliah umum ini merupakan kegiatan IKAFAHU untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya tentang hukum Islam.

“Kuliah umum ini diharapkan memberi manfaat yang positif tidak hanya bagi alumni dan mahasiswa hukum tetapi juga bagi masyarakat,” ucap Syahrul Atan, sesaat setelah selesai acara di aula fakultas hukum Unsam Langsa.

Dekan fakultas hukum Unsam Langsa, Dr. Iman

Jauhari, SH,M.Hum, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada IKAFAHU atas terlaksananya kegiatan ini dan mengharapkan para alumni yang tergabung dalam IKAFAHU terus menjaga semangat untuk melakukan berbagai kegiatan positif sehingga dengan sendirinya akan mengangkat nama fakultas hukum.

Sementara itu, Dr.H.Zamakhsyari Hasballah,Lc.MA, dalam kuliah umum ini menyampaikan bahwa pemisahaan kelas pelajar pria dan wanita dalam pandangan sejumlah ulama islam hingga saat ini belum ada

kata sepakat yang sama.

Ada yang membolehkan bercampur kelas pelajar pria dan wanita dan ada pula yang tidak membolehkan dicampur.

Boleh bercampur kelas belajar tetapi dengan batasan-batasan peraturan yang jelas.

“Jika dibuat suatu aturan harus ditinjau dari berbagai aspek,” Penguatan syariat Islam tidak cukup hanya dengan sebuah peraturan atau qanun yang sifatnya Top Down yaitu kebijakan yang diambil dari atas tanpa mendengarkan pendapat dari masyarakat, tetapi juga harus ada kebijakan yang bersifat Battom Up yaitu keputusan yang diambil berdasarkan masukan dari masyarakat.

Agar hukum itu dapat berjalan dengan baik. Pemisahan kelas pelajar merupakan

cabang ilmu hukum Islam tentang pergaulan dalam Islam. “Akan lebih tepat jika bukan qanun pemisahan kelas pelajar tetapi qanun yang mengatur tentang pergaulan laki dan perempuan”.

Kuliah umum ini di ikuti oleh alumni dan mahasiswa serta para dosen fakultas hukum Unsam Langsa. Ketua panitia acara Syhrizal Ardha SH.MH, menyampaikan ucapan terimakasih kepada para alumni fakultas hukum Unsam Langsa serta para dosen yang telah membantu sehingga acara reuni dan kuliah umum ini dapat terlaksana.

Rencana seminar tentang hal ini kedepan masih akan dilaksanakan dengan menghadirkan dari unsur Pendidik, MPU,MPD, MAA dan LSM yang ada di Kota Langsa. (ROMI)

Bupati: Manfaatkan Fasilitas Dengan Sebaik-baiknya STABAT - Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, salah satunya adalah dengan keberadaan kantor sebagai sarana untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Oleh karenanya, keberadaan kantor diharapkan lebih meningkatkan etos kerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Manfaatkan bangunan dan keberadaan Kantor Camat serta fasilitas yang ada ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan kelancaran tugas-tugas Pemerintahan terutama demi kepentingan pelayanan masyarakat “, pesan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada peresmian Kantor Kantor Camat Sirapit dan fasilitas Pemerintah lainnya serta syukuran masyarakat desa Siderejo yang berlokasi di Desa Siderejo, Sabtu (29/3).

H. Ngogesa atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat maupun pribadi menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak perkebunan maupun masyarakat yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan Kantor Camat dan sarana serta

prasarana umum di Kecamatan Sirapit sekaligus terlaksananya acara syukuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Siderejo.

“Mudah-mudahan keikhlasan yang diberikan akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan dan Pemerintah sekaligus merupakan wujud sinergi dan hubungan yang harmonis antara perusahaan, Pemerintah dan masyarakat“ ujar Bupati Langkat tersebut.

Ditambahkannya, dalam menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif masyarakat dihimbau untuk menjaga suasana yang kondusif dan melaksanakan Pemilu dengan baik untuk mendatangi TPSTPS yang telah ditentukan pada hari Rabu 9 April 2014 nanti.

“Jangan Golput, karena Golput ciri warga Negara yang tidak bertanggung jawab, jangan serahkan nasib bangsa ini kepada orang-orang yang kita tidak ketahui gunakan hak suara sesuai dengan hati nurani yang Bapak/Ibu miliki, oleh sebab itu gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya untuk wakil rakyat yang jelas komitmennya yang dapat kita percaya bahwa mereka akan bekerja dan mengabdi secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat dan bangsa,“ pesan H. Ngogesa.

Menyikapi aspirasi masyarakat Siderejo terkait perbaikan dan pembangunan saluran irigasi, Bupati Langkat langsung menyampaikan akan segera menindak lanjuti melalui SKPD terkait untuk mempriori-

TANDA ANDATTANGANI - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat menandatangani prasasti kantor Camat Sirapit dan fasilitas Pemerintah lainnya yang berlokasi di Desa Siderejo Kec. Sirapit, Sabtu. (KPK POS/JUL) taskan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dimaksud mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi pembangunan secara baik dan benar sehingga pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Senen, atas nama masyarakat Kecamatan Sirapit menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan dan peresmian kantor Camat dan fasilitas Pemerintah lainnya serta terlaksananya acara syukuran dimaksud, karena sesuai dengan janji Bupati Langkat H.

Ngogesa yang telah diucapkan beberapa waktu yang lalu.

“Kami bangga sekarang sudah memiliki kantor Camat dan fasilitas Pemerintah lainnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih mudah dan bermartabat, dan semua ini benar-benar sesuai dengan janji yang telah dicapkan oleh Bapak Bupati, oleh sebab itu saya mengajak seluruh masyarakat Sirapit untuk dapat menjaga dan memelihara fasilitas ini, serta yang paling utama selalu mendukung kepemimpinan Bapak

H. Ngogesa Sitepu dan H. Sulistianto dalam menjalankan roda Pemerintahan 5 tahun kedepan“ sebutnya sembari mendoakan kiranya Bupati Ngogesa tetap sehat guna melanjutkan program kerjanya yang telah banyak dirasakan perubahan.

Sebelumnya Camat Sirapit Drs. Tawar Malam Sembiring dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terealisasinya sekaligus diresmikannya pembangunan Kantor Camat Sirapit dan fasilitas Pemerintah lainnya

oleh Bupati Langkat H. Ngogesa yang merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara luas serta memotivasi untuk mewujudkan visi-misi Pemkab. Langkat menuju masyarakat Langkat yang lebih maju, dinamis, mandiri dan sejahtera.

Peresmian kantor Camat Sirapit yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto, Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat Surialam, Anggota DPRD Langkat Edi Bahagia Sinuraya, Sekdakab Langkat H. Indra Salahuddin, para Staf Ahli, Assiten dan SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, TP. PKK Kab. Langat, Kapolsek Kuala, Danramil Salapian, Camat se-Kab. Langkat, Kepala desa dan unsur BPD/LPMD se-Kec. Sirapit, Delia Pratiwi Sitepu SH caleg perempuan dari Partai Golkar untuk DPR-RI, Alwi Ginting Caleg partai Nasdem untuk DPRD Kab. Langkat, H. Saritua Melialala Caleg Partai untuk DPRD Provinsi, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti Kantor Camat, Kantor KUPT P & P, gedung SMKN 1 Sirapit, Water Treathment Planning PDAM Langkat-Binjai dan Puskesmas Sirapit ditandai pembukaan selubung papan nama Kantor Camat Sirapit dilanjutkan pengguntingan pita serta meninjau Rangan dan fasilitas Kantor Camat Sirapit. (JUL)

E D I S I 297 7 - 13 APRIL 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Tanggal 9 April Libur Nasional JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 menetapkan hari Rabu 9 April 2014 sebagai hari libur nasional.

“Hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” bunyi poin pertama keppres tersebut.

SBY meneken keppres tersebut pada 3 April 2014. Dalam keppres disebutkan jika ada hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh KPU untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi poin kedua Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 itu.

Sebelum ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar melalui Surat Edaran Nomor Se.2/Men/III/2014 yang ditandatanganinya pada 26 Maret 2014 telah menetapkan 9 April 2014 sebagai hari libur bagi pekerja/buruh.

“Dengan penetapan ini diharapkan agar para pekerja/buruh dapat menyalurkan aspirasi politik dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali,” bunyi surat edaran Menakertrans. (NET)

Warga Serahkan Dua Pistol Bekas Konflik

SIGLI - warga Gampong Ie Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie, Aceh, Selasa lalu, menyerahkan dua pucuk senjata laras pendek kepada polisiyang diterima Wakapolres Pidie, Kompol Sulaiman YS, di rumah dinasnya.

Senjata peningalan dimasa konflik itu masing-masing senjata api jenis revolver dan senjata air soft gun. “Kami juga menerima 111 butir peluru senjata air sofp gun dan alat pasang bongkar senpi. Peluru itu diserahkan warga bersama dua pistol,” kata Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK, melalui Wakapolres Kompol Sulaiman YS. Kompol Sulaiman, menjelaskan, senjata api laras pendek buatan Jerman berkaliber 2,2 mm ditengarai merupakan peninggalan masa konflik Aceh. Saat diserahkan, senpi tersebut dibungkus dengan kertas koran tanpa adanya peluru di masukkan ke dalam plastik warna hitam.

Ia menjelaskan, pihaknya terus menghimbau masyarakat untuk menyerahkan senpi ilegal yang diduga masih berada di tengah masyarakat. Buktinya, sampai ini masih ada warga menyerahkan secara sukarela senjata kepada polisi. Alasan warga menyerahakan karena tidak nyaman menyimpan senjata ilegal tersebut.

ROKAN HULU - Ketua LSM Lembaga Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup Indonesia (LPPLHI) Cabang Riau K.Tambunan menuding Pemerintah Daerah Rokan Hulu “setengah hati” dalam menangani kasus pembakaran lahan yang di duga dilakukan oknum perusahaan perkebunan Sawit PT.Sontang Sawit Permai (SSP) Desa Sontang.

Lahan yang terbakar dikawasan Hutan Sontang diperkirakan mencapai ribuan hektar, papar Tambunan.

Menurut Tambunan pembakaran lahan dikawasan PT.SSP hasil temuan LSM LPPHI bersama awak media liputan Riau.

Namun setelah dilaporkan ke-

pada Gubernur Riau hingga saat ini tidak ada tindakan terhadap perusahaan SSP. Padahal pembakaran lahan merupakan target Presiden RI untuk ditindak

tegas terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan.

Gubernur Riau Dalam suratnya yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu menyebutkan, berdasarkan dokumen laporan Polisi yang dibuat oleh Kepolisian Sub Sektor Bonai Darusalam No.SLTP/VI/2013/Riau/ Res Rohul/Sub Sektor Bonai Darusalam tanggal 10 Juni telah terjadi kebakaran lahan dilokasi PT.SSP di Blok A 11 sampai dengan blok A14 dan Blok A8 sampai dengan Blok A10.

Menejer Estate Nanang Junaidi ketika diwawancarai terkait kebakaran lahan di PT.SSP mengatakan ketika itu PT.SSP

terbitkan.

Diduga PT.SSP melaksanakan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan. Akibat pembakaran lahan tersebut hutan diwilayah Desa Sontang dilalap sijago merah. Ujarnya.

K.Tambunan menambahkan, Surat Gubernur Nomor : 660.1/ BLH PPL-PH/06.26 tertanggal 31 Desember ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu terkait pengaduan LPPHI hingga saat ini, belum ada tindakan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. Bupati Rokan Hulu terkesan mengabaikan Surat Gubernur tersebut, katanya (PUR)

BRI Kanca Sisingamangaraja Serahkan Hadiah Utama Simpedes 1 Unit Mobil MEDAN - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Si Singamangaraja, Medan, barubaru ini telah menyerahkan hadiah kepada para nasabah pemenang Undian Simpedes Semester II 2013. Penyerahan hadiah kepada para pemenang secara simbolis dilakukan di halaman parkir Kanca BRI Si Singamangaraja, Jalan Si Singamangaraja, Medan, Selasa (1/4).

Untuk hadiah utama dalam undian Simpedes ini berupa satu unit mobil minibus serta hadiah hiburan berupa 11 unit sepeda motor, TV LCD 43 inc 10 unit, TV LED 32 inci 15 unit, kulkas 2 pintu 5 unit, dan mesin cuci 2 tabung 7 unit.

Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Hendro menjelaskan program Undian Simpedes me-

rupakan wujud apresiasi BRI kepada para nasabahnya. Program ini diundi setiap enam bulan sekali.

Pemberian hadiah seperti ini diharapkan dapat meningkatkan nasabah BRI. Selain itu, ia juga berharap agar nasabah semakin akrab dengan pelayanan yang diberikan BRI. Informasi tentang namanama pemenang Undian Simpedes Semester II 2013 ini dapat dilihat di setiap unit kerja BRI Kanca Si Singamangaraja, Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat menabung di Bank BRI. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Undian Simpedes," ujar Hendro. (BEN)

SERAHKAN - Asisten Manejer Bisnis Mikro BRI Hendro, Mhd Kusrin (pemenang hadiah mobil), Pemimpin Cabang BRI Edison Tampubolon, Kepala Unit BRI Amplas Asri, dan Manajer Pemasaran BRI Andrianto, saat penyerahan hadiah mobil kepada pemenang Undian Simpedes Semester II 2013. (KPKPOS/IST)

Nazaruddin Enggan Komentari Tuduhan Anas Terhadap SBY dan Ibas

(YAN)

Pencarian Malaysia Airlines, Operasi Termahal dalam Sejarah KUALA LUMPUR - Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak 8 Maret lalu sudah berlangsung hampir satu bulan. Puluhan pesawat terbang, kapal perang, ratusan personel militer, dan peralatan canggih lain dikerahkan untuk "mengendus" keberadaan pesawat itu.

Pertanyaannya, berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk operasi pencarian besar-besaran ini?

Hingga kini belum ada catatan resmi soal total biaya pencarian MH370 ini, tetapi bisa diperkirakan jumlahnya akan mencapai ratusan juta dollar AS. Sebagai contoh, militer AS mengklaim sudah menghabiskan hampir 3,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 37 miliar untuk membiayai operasi ini. Awalnya AS menganggarkan 4 juta dollar AS untuk operasi pencarian ini, tetapi jumlah itu tampaknya akan terlampaui dalam waktu singkat.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, mengatakan, anggaran sebesar itu digunakan dalam tahap awal pencarian pada 8-24 Maret lalu.

"Uang itu digunakan untuk membayar bahan bakar kapal, helikopter, dan pesawat terbang," ujar Warren kepada wartawan belum lama ini.

Biaya yang digunakan itu, lanjut Warren, diambil dari anggaran Dephan AS untuk penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan di luar negeri sebesar 4 juta dollar AS.

sedang melakukan hImas Tumbang Nopember 2012 dimulai dari blok A seluas 780 hektar yang berada di blok A6,A7,A8, B5,B7,B8 dan B9.

Dalam Surat Gubri tersebut juga disebutkan PT.SSP melakukan pembukaan lahan pertama sekali pada September 2012 dimulai pembuatan titik nol atau parit Gajah Desa Sontang sepanjang 7 KM dan pembangunan tanggul sepanjang 21 KM kali lebar 7 meter. PT.SSP melaksanakan usaha perkebunan sebelum terbit Izin Lingkungan dan juga melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sebelum izin usaha budi daya (SIUP-B) di-

Ketika lokasi pencarian Malaysia Airlines dipindah ke Samudra Hindia, kontribusi Pentagon menjadi terbatas hanya dengan menyumbangkan pesawat pengintai AL P-8 yang kini ditempatkan di Perth, Australia.

"Antara 25-31 Maret, Angkatan Laut AS menghabiskan anggaran 148.

300 dollar AS untuk menerbangkan P8 dalam pencarian di Samudra Hindia," lanjut Warren.

Pentagon juga memenuhi permintaan Malaysia untuk menyediakan peralatan pencarian di dasar laut, termasuk alat pelacak kotak hitam dan kendaraan bawah laut Bluefin-21.

"Untuk peralatan bawah laut ini, Pentagon menyediakan anggaran awal sebesar 3,6 juta dollar AS. Kami belum memiliki kepastian biaya karena semua tergantung dengan seberapa banyak peralatan kami digunakan," ujar Warren.

Dengan lokasi pencarian yang kini lebih dekat dengan Australia, maka "Negeri Kanguru" itu kini lebih dominan dalam pengerahan berbagai peralatan pencarian. Konsekuensinya, kini Australia juga menanggung biaya yang

cukup besar.

Sebagai contoh, salah satu kapal perang AL Australia yang dilibatkan dalam pencarian Malaysia Airlines, HMAS Success, membutuhkan biaya operasional sebesar 50.000 dollar AS per hari.

Satu kapal lainnya yang baru dilibatkan dalam pencarian ini, HMAS Toowoomba, menghabiskan biaya operasional sebesar 380.000 dollar AS per hari untuk bahan bakar, logistik, dan gaji awaknya.

Secara total, kedua kapal perang Australia itu selama beroperasi di Samudra Hindia sudah menghabiskan biaya 10 juta dollar AS. Sementara negara lain, seperti Vietnam, sudah menghabiskan biaya 8 juta dollar AS dalam operasi pencarian ini saat masih terfokus di Laut China Selatan.

Dengan pencarian yang belum kunjung menemukan titik terang, maka tak pelak operasi pencarian Malaysia Airlines ini menjadi operasi pencarian termahal dalam sejarah penerbangan dunia. (KCM)

JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, enggan menjawab tegas ketika ditanya soal informasi yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengenai uang 200.000 dollar AS yang diterima Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Kepada wartawan, Jumat (4/4), mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu melayangkan senyum. Alih-alih menjawab tegas, Nazaruddin kembali menyampaikan bahwa Anas pengendali Grup Permai.

"Yulianis itu semua menjalankan perintah Anas, saya bendahara, ketum Anas, Permai owner (pemilik) utama Anas, saya bendaharanya," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa sebagai saksi Anas dalam perkara dugaan korupsi Hambalang.

Sebelumnya, Yulianis yang pernah menjadi wakil direktur keuangan di Grup Permai membenarkan adanya aliran uang 200.000 dollar AS untuk Ibas dari kas Grup Permai. Belum diketahui apakah uang 200.000 dollar AS yang disebutkan Yulianis ini sama dengan yang disampaikan pengacara Anas belakangan ini.

Pengacara Anas, Firman Wijaya,

tidak menjelaskan terkait apa uang itu diterima Ibas. Dia hanya mengatakan, Ibas menerima uang itu di Jalan Ciasem.

Nazaruddin juga tidak menjawab secara gamblang saat diajukan pertanyaan oleh wartawan seputar uang muka Toyota Harrier.

Pihak Anas menyebut uang muka Harrier berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara menurut KPK, uang muka pembelian mobil itu bukan dari SBY. Menurut data dan informasi yang diperoleh KPK, uang itu berasal dari kas Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin.

Kepada wartawan malam ini, Nazaruddin menjawab bahwa masalah pembelian Harrier ini sudah diverifikasi.

Pembayarannya dilakukan dengan cek.

"Soal Harrier sudah diverifikasi, pembayaran cuma pakai cek, nanti dijelaskan," ucap Nazaruddin.

Terkait tudingan Anas ini, tim pengacara keluarga SBY sudah membantahnya. Ketua Tim Kuasa Hukum SBY dan keluarga, Palmer Situmorang mengatakan bahwa tudingan Anas soal uang Harrier dari SBY itu cerita lama.

Palmer pun mengatakan pihaknya akan mempelajari dulu apakah tudingan Anas termasuk fitnah sehingga perlu ditindaklanjuti atau tidak.

(NET)