Epaper kpkpos 299 edisi senin 21 april 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

OKNUM KPU TERTANGKAP TANGAN BUKA KOTAK SUARA

EDISI 299/ THN VI 21 – 27 APRIL 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 7

KPK Temukan 10 Persoalan Sektor Pertambangan di 12 Provinsi Bawa Lari Uang Rp. 800 Juta, Dirops PD Pasar Medan DPO MEDAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan Direktur Operasional (Dirops), PD Pembangunan Medan Ichwan Husien Siregar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kita sudah tetapkan statusnya DPO. Dan sedang mencari keberadaannya," ucap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Jufri Nasution, Jumat (18/4).

Diakuinya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Muhammad Yusuf kini sudah menginstruksi anggotanya di Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan untuk melakukan pe-

Sumur Bor Minyak yang gagal di lokasi Mentiko 01 Tandun.

PEKAN BARU - Juru Bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Johan Budi Sapto Prabowo yang dihubungi KPK Pos melalui hubungan seluler, Kamis pekan lalu, terkait pengawasan KPK terhadap kegiatan Sektor Pertambangan, mengatakan dari 12 Provinsi, ada 4 Propinsi di Pulau Sumatera, sektor pertambangan dalam pengawasan KPK di antaranya Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung, selain 4 provinsi di Sumatera yang diawasi KPK, sektor pertambangan di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,

• LANJUT KE HAL. 2

MEDAN - Terhembus kabar jabatan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sepertinya akan segera diakhiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (SU) melalui pemakzulan, kabar ini sempat mendapat komentar dengan mengatakan bahwa DPRD SU hanya bertujuan mau minta uang pisah di akhir-akhir masa jabatan mereka sehingga kabar tersebut hanya gertak sam-

bal DPRD SU saja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan dari internal DPRD Sumut, Selasa lalu, para pimpinan dewan mulai dari ketua, Saleh Bangun dan empat wakil ketua, Chaidir Ritonga, M Affan, Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri mulai kasak-kusuk menyiapkan agenda besar pemakzulan terhadap Gatot.

• LANJUT KE HAL. 2

KPK akan Usut Tambang Batubara Anas

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

BANDA ACEH, Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, Selasa lalu memeriksa tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah dari Biro Kesra Pemerintah Aceh tahun anggaran 2010 sebesar 1 miliar.

Tersangka yang diperiksa di antaranya Ketua Badan Penasihat Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe yang kini menjabat sebagai Sekda Kota Lhokseumawe inisial DY,51, warga Aron Muara Dua Lhokseumawe, kemudian sektaris Yayasan Cakra Donya inisial AN,48, warga Kuta Blang Lhokseumawe. Dan yang terakhir adalah ketua Yayasan Cakra Donya dan

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Bupati Kutai Timur, Isran Noor, mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai persoalan kepemilikan izin tambang batu bara terkait Anas Urbaningrum.

"Saya dimintai keterangan terkait dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) terhadap Anas, yaitu mengenai persoalan keterkaitan dengan kepemilikan izin tambang batu bara," kata Isran, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, kemarin.

Dia mengatakan, tambang yang ditanyakan penyidik dikelola PT Arina Kotajaya. Tambang yang terletak di Kecamatan Kongbeng dan Bengalon, Kutai Timur itu memiliki luas hingga 10.000 hektar.

di Sumatera diantaranya Jambi 398 IUP, Sumsel 358 IUP, Bangka Belitung 1085 IUP, Kepulauan Riau 160 IUP. Namun ketika Johan Budi lebih lanjut ditanya sektor pertambangan di Provinsi Riau tidak termasuk dalam pengawasan KPK, Johan Budi dengan singkat mengatakan “Saya lagi rapat.”

Terkait sektor pertambangan di provinsi Riau tidak termasuk dalam pengawasan KPK menimbulkan tanda tanya dikalangan penggiat anti korupsi. LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau

Sekda Lhokseumawe Diperiksa Sebagai Tersangka

Banyak Laporan Mengendap

TANJUNGBALAI - Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai-Asahan (Kejari TBA) Yarnes,SH,MH yang baru pindahan dari Kejati Sumbar diprediksikan kewalahan menyelesaikan laporan yang mengendap dari masyarakat di Kejari TBA terkait dugaan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Masa kasi pidsus sebelumnya cukup banyak laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sampai kini tidak jelas ujungnya, sementara pihak

KPK di 12 Propinsi pada Februari 2014. KPK bersama 12 kepala daerah telah menyepakati rencana aksi koordinasi supervisi atas sejumlah persoalan yang akan berlangsung Februari s/d Juni 2014.

"KPK menemukan masih banyaknya perusahaan pemegang IUP yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Data Ditjen Pajak pada Maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang IUP, 3202 diantaranya belum terindentifikasi NPWP-nya," kata Johan Budi.

Rincian jumlah IUP per provinsi

KASUS KORUPSI DANA HIBAH CAKRA DONYA

• LANJUT KE HAL. 2

Kasi Pidsus Kejari TBA Diprediksi Kewalahan Selesaikan PR

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara ujar Johan Budi.

Menurut Johan Budi, KPK menemukan 10 persoalan terkait pertambangan setelah melakukan investigasi yang dilakukan Korsup (koordinasi supervisi) Litbang

Akhirnya Rahudman Ditahan MEDAN - Sesuai dengan pemberitaan KPKPos edisi Minggu lalu agar Kejatisu Diminta Segera Eksekusi Rahudman, akhirnya Selasa (15/4) Walikota Medan nonaktif Rahudman Harahap dijemput paksa oleh Tim Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di kediamannya Jalan Sei Serayu No. 56, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sekira pukul 12.00 WIB. Penjemputan Rahudman dilakukan dengan pengawalan pasukan Brimob bersenjata lengkap dan membawa sebuah baracuda. Rahudman dibawa dengan salah satu mobil tim kejaksaan yakni dua buah mobil Toyota Avanza berwarna putih dan Toyota Inova • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

GERTAK SAMBAL

Anggota Polres Pelalawan

Eksekusi Haram Pemkab Pelalawan Saling Lempar Tanggungjawab PELALAWAN - Asisten I Setda Kabupaten Pelalawan Hadi Penandio ketika dikonfirmasi KPK Pos diruang kerjanya Rabu pekan lalu terkait eksekusi “Haram” yang di lakukan PT.Nusa Wana Raya (NWR) atas lahan masyarakat

Dusun Lagan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau mengatakan bahwa lahan yang diklaim masyarakat, adalah kawasan hutan HPH Tanaman

ENTAH dari mana datangnya ide pemakzulan terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho, yang pasti kabarnya diprakarsai oleh para pimpinan DPRD Sumatera Utara dan bahkan, perencanaan pemakzulan terhadap Gatot sudah dibahas oleh para pimpinan dewan melalui sejumlah rapat yang dilakukan sebelum-sebelumnya.

Disaat pesta rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di dewan baru saja usai babak pertama, isu pemakzulan terhadap Gubsu pun semakin santer, walaupun masyarakat masih tertuju kepada perhitungan suara yang hingga kini belum tuntas, bahkan dibeberapa tempat sempat

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

SERANGAN FAJAR

Caleg PDIP Labuhanbatu Ditangkap Dan Dilapor Ke Panwas RANTAUPRAPAT - Beberapa orang caleg PDI Perjuangan untuk DPRD Labuhanbatu Dapil 2 bergerilya untuk memenangkan Ketuanya H. Pangonal Harahap yang tertinggal suaranya dengan caleg sedapilnya yaitu Ir Mara Munthe dan Abdul Rahman Haiky, ST mengerahkan Mangunal Nal Meita Tampubolon dan Parmonangan Tambunan serta 3 orang Kadernya yaitu Paminpin, dan Erlan Sibarani serta Abu Yazid Ansori Hsb yang akhirnya tertangkap tangan saat membagikan uang menjelang pemungutan suara ulang.

Uang sitaan dari Yazid Hsb diduga TS Pangonal Hrp (kiri). Sepeda motor H. Pangonal Hrp jatah anggota DPRD LB yang juga caleg PDIP (tengah). Mobil Innova plat merah palsu yang ditinggalkan pemiliknya ketika di ikuti relawan Panwas dan masarakat.

MANGUNAL Nal Meita Tampubolon yang tertangkap tangan menjerit histeris ketika diamankan polisi karena terindikasi bagi-bagi duit menjelang pemungutan suara ulang Pemilu 2014 di TPS 8, 18 serta 19, dan tertangkap di TPS 18 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan (Ransel) Kabupaten Labuhanbatu, dini hari. Dari tangan keduanya, anggota panwas dan polisi menemukan uang sebanyak Rp14,8 juta.

Caleg nomor urut 6 dari daerah pemilihan (Dapil) II bersama seorang rekannya A. Yazid Hsb warga Sungai Kanan kemudian digelandang ke Kantor Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu.

Salah seorang warga yang menyaksikan penangkapan, Hasanuddin (43) mengatakan, • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

EKSEKUSI HARAM PEMKAB PELALAWAN PEMAKZULAN GATOT MENGUAT..............................................................................................................

SALING LEMPAR TANGGUNGJAWAB.....................

• DARI HALAMAN. 1 Gatot, pertama disebabkan per- oleh para pimpinan dewan melalui Provinsi Sumatera Utara (Pem- di antaranya menunjukkan sikap • DARI HALAMAN. 1 Industri PT NWR. Oleh sejumlah oknum, maupun dari masyarakat tempatan desa Segati dimana kawasan tersebut dijual kepada pihak lain.

Diakui Hadi bahwa eksekusi yang dilakukan PT.NWR tidak berdasarkan keputusan Pengadilan.

Penggusuran yang dilakukan PT. NWR tanyakan saja Kapolres Pelalawan. Ujar Hadi Menurut Hadi lagi, bahwa lahan yang di kuasai masyarakat tersebut adalah kawasan HPH Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT. NWR sebelum dilakukan penggusuran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan bekerjasama dengan Polres Pelalawan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut ada tiga opsi yang disampaikan perusahan, pertama masyarakat petani desa Segati oleh PT.NWR di pekerjakan sebagai karyawan di Perusahaan dan di bangunkan rumah, dan opsi kedua para petani yang berasal dari luar daerah yang tidak mau bekerja diperusahaan di berikan ongkos pulang ke daerah masing-masing, biaya pemulangan sepenuhnya ditanggung pihak perusahaan sampai ketempat tujuan ujar Hadi.

Masih kata Hadi bahwa Pemkab Pelalawan dalam permasalahan lahan yang disengketakan antara masyarakat dengan PT.NWR Pemkab Pelalawan tetap koperatif.

Jika ada hak-hak masyarakat atas tanah tersebut harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai pesan Bupati bahwa dikawasan yang di sengketakan itu ada Infestasi, ada masyarakat, karena kawasan yang ditanami sawit oleh masyarakat Kawasan tersebut lebih dahulu PT.NWR mengan-

tongi izin dari pada masyarakat yang menduduki, oleh karenanya daerah tersebut harus kondusif katanya. "Untuk lebih jelasnya terkait penggusuran kebun sawit masyarakat silahkan tanyakan kepada Dinas Kehutanan Pelalawan karena yang melakukan inventarisasi terkait lahan yang di eksekusi PT.NWR tersebut ada pada Dinas Kehutanan." ujarnya.

Ditempat terpisah Kepala Seksi Planologi Penyiapan Penggunaan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Fahruddin Siregar ketika dikonfirmasi diruang kerjanya Rabu pekan lalu terkait Izin HPH Tanaman Industri PT.Nusa Wana Raya (NWR) Dusun Lagan Desa Segati Kecamatan Langgam mengatakan bahwa kawasan HPH Tanaman Industri PT.NWR adalah bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.NWR kemudian setelah masa berlaku izin HPH PT NWR berakhir, kawasan HPH tersebut di jadikan kawasan HPH Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT. NWR sesuai izin yang diterbitkan Kementerian Kehutanan RI. Disinggung soal Lahan warga Segati yang di eksekusi PT.NWR adalah tanah adat Petalangan Desa Segati dibantah Fahruddin bahwa lahan yang ditanami sawit oleh warga Segati yang dieksekusi PT.NWR tersebut merupakan kawasan hutan, bekas tebangan HPH PT.NWR ditanya soal luas areal PT. NWR, atas izin yang diberikan Kementerian Kehutanan RI Fahruddin Siregar enggan menjelaskan,tanyakansajakepada Kepala Dinas Kehutanan, setelah pulang tugas dari Jakarta. Begitu juga dengan Kabid Planologi Hutan KBN Budi Sulaiman S.Hut yang membidangi Hutan sedang berobat ke Kuala Lumpur, katanya (PUR)

KPK AKAN USUT TAMBANG BATUBARA ANAS.................................

• DARI HALAMAN. 1 Namun menurutnya, tidak ada nama Anas dalam surat izinnya.

"Kalau saya lihat si pemiliknya, itu tidak ada nama Anas di situ. Di situ namanya Saripah , satu lagi Nur Fauziah. Jadi tidak ada nama Anas di situ," ungkapnya.

Dia menambahkan, penyidik juga menanyakan bagaimana tugas bupati terkait pemberian izin untuk tambang batubara. Dia memastikan tidak ada kesepakatan di luar pekerjaan, dan membantah pernah menerima uang atau barang dalam mengeluarkan izin.

Menurutnya, ada sebuah proses standar yang harus dilalui sebelum dia mengeluarkan surat izin untuk tambang. Tapi Isran menegaskan, dia tidak memberikan izin kepada PT Arina Kotajaya, yang diduga milik Anas, karena sama-sama merupakan kader Demokrat.

"Itu namanya prasangka yang belum pas. Saya melakukan pelayanan kepada siapa saja, saya tidak melihat dia satu partai, atau berasal dari mana. Perlakuannya sama, satu standar," katanya.

Sementara Anas juga membantah mempunyai tambang batubara di Kutai Timur. "Kan sudah pernah saya bilang, saya pernah beli tambang di Pasar Rumput. Selain di pasar rumput, saya belum pernah beli tambang," katanya.

Bahkan Anas mengaku tidak mengenal PT Arina Kotajaya, ataupun sejumlah nama yang disebut Isran Noor ada di dalam surat izin tambang itu, yakni Saripah dan Nur Fauziah.

"Yang saya kenal Syarifah tapi gelar, Syarifah Nurhayati Assegaf (Ketua Fraksi Partai Demokrat), itu saya kenal, tapi kan nama aslinya Nurhayati Assegaf, panggilannya saja Syarifah," ujarnya.(NET)

GERTAK SAMBAL.................................

• DARI HALAMAN. 1 terjadi pengulangan pemilihan, namun isu ini sempat membuat heboh sebahagian masyarakat Sumatera Utara.

Pasalnya para pimpinan dewan yang ada di DPRD Sumut kabarnya telah menyusun berbagai srategi untuk melengserkan Gatot yang baru menjabat beberapa bulan dalam periode kedua sebagai Gubsu.

Bahkan hal ini mendapat dukungan pula dari berbagai macam elemen masyarakat, termasuk Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Alwashliyah Aminullah Siagian juga ikut angkat bicara, yang menyatakan "pihaknya sangat responsif dan sangat mendukung rencana para petinggi DPRD sumatera Utara untuk melengserkan Gatot sebagai gubernur Sumatera Utara".

Pro dan kontra pun terjadi, disatu sisi ada yang membela dengan mengatakan bahwa Gatot adalah pemimpin yang bersih namun lebih banyak yang menyatakan setuju untuk pemakzulan, sebab selain mencuatnya kasus indikasi korupsi Dana Bantuan Bawah, pemadaman lampu bergilir yang terjadi di Sumatera Utara pun dinyatakan atas ketidak mampuan Gatot mengatasinya apalagi listrik adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia dalam arti kata listrik adalah salah satu sumber hidup manusia dalam segala aktivitas, jadi gimana Ia mampu mengatasi hal lain kalau untuk sebuah listrik saja Gatot tidak mampu.

Adalagi yang lebih ekstrim dengan mengatakan bahwa rencana pemakzulan Gatot hanyalah sebuah ‘Gertak Sambal’ dari petinggi DPRD Sumut yang bertujuan mengharapkan adanya uang pisah

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

menjelang jabatan mereka telah habis, apalagi selama masa kampanye tidak sedikit uang yang ditabur agar dapat kembali duduk di kursi empuk dewan, dan belum tahu apakah akan terpilih lagi.

Gertak sambal yang disampaikan ini lebih masuk akal dari pada sejumlah ungkapan lain, sebab santernya rencana pemakzulan ini mencuat setelah pemilu Caleg berakhir apalagi dengan alasan bahwa selama masa kampanye tidak sedikit pundi-pundi yang ada dihabiskan untuk dapat kembali duduk dikursi empuk.

Apalagi adanya kabar hingga kini sejumlah proyek untuk APBD belum berlangsung, bahkan kabarnya buku APBD tidak kunjung diperbanyak guna diberikan kepada anggota dewan, alhasil belum ada satupun anggaran yang cair, sementara jabatan mereka di DPPD SU tak lama lagi, ketakutan terhadap hal ini bisa saja terjadi sehingga ide pemakzulanpun dicuatkan kepermukaan alias dimulainya ‘Gertak Sambal’ sehingga Gubsu pun luluh, deal-deal pun terjadi.

Namun mudah-mudahan itu hanyalah presepsi negative, semoga wakil rakyat punya tujuan mulia menjatuhkan Gubsu kalau benar adanya, melihat dalam kepemimpinan Gatot memang banyak terjadi berbagai isu penyimpangan dan isuisu tidak sedap lainnya, sehingga dia dinilai tidak layak.

Yang pasti ide tersebut telah terendus dipermukaan apalagi telah dibahas dalam rapat DPRD, kalau tak mau dibilang hanya sebuah ‘Gertak Sambal’ karena sesuatu, buktikan dengan menunjukan alasan kuat bahwa pemkzulan ini untuk membawa Sumatera Utara lebih sejahtera.

Kamaluddin Harahap, salah seorang wakil ketua yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (15/4/2014), awalnya terus membantah jika telah terjalinnya kerjasama antar pimpinan dewan dan pimpinan fraksi DPRD Sumut sebagai langkah lanjutan untuk memakzulkan Gatot. "Tidak ada, tadi setelah rapat paripurna istimewa memperingati HUT Provinsi Sumatera Utara kemudian ada rapat Badan Anggaran (Banggar)," kilah Kamal yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN ini.

Wartawan lantas berupaya memberitahukan informasi yang diperoleh. Dimana, informasi yang diperoleh itu menyebutkan, ada tiga alasan pemakzulan terhadap

soalan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2014 yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kemudian, masalah tindaklanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2009-2014, yang tidak terealisasi dengan tepat. Dan ketiga adalah tidak harmonisnya hubungan Gatot dengan DPRD Sumut.

Tidak hanya itu, hubungan Gatot dengan wakilnya, Erry Nuradi dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Nurdin Lubis juga tidak baik. Ada kesan, tugas-tugas Erry Nuradi selaku Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) dan Nurdin Lubis, selaku Sekdaprovsu seolah-olah diambil alih sendiri oleh Gatot melalui staf-stafnya.

Bahkan, perencanaan pemakzulan terhadap Gatot sudah dibahas

sejumlah rapat yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Bukan hanya pada rapat tertutup yang digelar para pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi di Lantai II, Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, No.5, Medan, Selasa (15/4) siang sekira pukul 13.30 WIB. Skenario awal dalam rangka pemakzulan Gatot, akan ada sejumlah aksi untuk menggoyang pemerintahan Gatot yang kemungkinan akan dimulai pada bulan depan (Mei-red).

Kemudian, dalam rapat yang digelar seusai paripurna dewan tersebut, ada keanehan yang terjadi. Dimana, Gatot kembali menyerahkan draft APBD Sumut 2014. Padahal diketahui, APBD Sumut 2014 sudah diverifikasi pemerintah pusat dan sudah diterima kembali oleh Pemerintah

provsu). Namun, buku APBD itu tidak kunjung diperbanyak guna diberikan kepada anggota dewan.

Alhasil sejauh ini belum ada satupun anggaran yang cair. Jadi semua proses pembangunan yang ada dan dilakukan bersumber dari dana talangan, yakni dana dari pihak ketiga, baik itu pengusaha atau rekanan maupun para kepalakepala dinas.

Mendengar itu, Kamaluddin seolah kaget dan memberi jawaban yang menyiratkan kebenaran.

"Tahu dari mana? Tidak ada, tadi rapat Banggar saja. Kalaupun ada yang dibahas lainnya di rapat tadi, itu dinamika," jawabnya.

Menyinggung soal dinamika yang disebutkannya itu, wartawan kembali menanyakan, dinamika yang dimaksud adalah pemakzulan terhadap Gatot. Kemudian, dari lima pimpinan dewan yang ada, tiga

setuju untuk melakukan pemakzulan terhadap Gatot. Ketiga pimpinan dewan yang menjurus setuju itu antara lain, Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, dan dua Wakil Ketua DPRD Sumut, M Affan dan dia (Kamaluddin Harahap-red).

Mendengar itu, Kamaluddin berulangkali kembali menanyakan, wartawan mendapat informasi itu dari mana. Dan akhirnya, Kamal mengakui hal itu. "Tahu dari mana?

Dapat informasi dari mana? Ya, tapi itu sifatnya rahasia ya! Sifatnya rahasia," aku Kamal.

Terpisah, Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun dan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), M Affan tidak bersedia berkomentar ketika berulangkali dikonfirmasi wartawan via seluler enggan memberikan jawaban.(BEY/SDC)

SEKDA LHOKSEUMAWE DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA........................................................

• DARI HALAMAN. 1 juga sebagai Direktur PT Griya Cakra Donya RM,27, yang merupakan putra dari sekda Lhokseumawe.

Kajati Aceh Tarmizi melalui Kasipenkum Amir Hamzah menjelaskan, pemeriksaan ketiga orang tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak statusnya ditetapkan

sebagai tersangka oleh Kejati Aceh.

“Sekda Lhokseumawe, DY dan putranya RM, serta AN ketiganya diperiksa diruangan terpisah di kantor Kejati Aceh sejak pagi hingga sore, tersangka turut didampingi kuasa hukumnya,” kata Amir hamzah.

Belum dijelaskan secara pasti hari penahanan ketiga tersangka

tersebut, karena penyidik sedang melakukan pengembangan lebih lanjut kasus yayasan penerima dana hibah tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan penahanan, kita tunggu dulu hasil tim penyidik,” tambah Amir.

Kejati Aceh menetapkan tiga tersangka setelah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan

tindak pidana korupsi terhadap dana hibah dari Biro Kesra Pemerintah Aceh tahun anggaran 2010.

Kasus tersebut merupakan perkara dugaan tindak pidana korupsi realisasi belanja hibah pada Biro Keistemewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh tahun anggaran 2010 kepada Yayasan Cakra Donya Lhoksweumawe, dengan sangkaan bantuan

dana hibah proyek Lean Clearing tersebut lahir berdasarkan permohonan yang dilakukan Ketua Yayasan Cakra Donya, Reza Maulana kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ketika itu.

Menurut penyidik Kejati, dana sebesar Rp 1 miliar tersebut, ternyata Yayasan Cakra Donya belum berbadab hukum saat menerima dana tersebut. (YAN)

AKHIRNYA RAHUDMAN DITAHAN...........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 berwarna silver. Eksekusi Rahudman Harahap saat itu digelar atas putusan Mahkamah Agung pada 23 Maret lalu, yang membatalkan vonis bebas Rahudman yang sebelumnya diterbitkan Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis Hakim MA kemudian memutuskan Rahudman bersalah pada kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran (TA) 2005 dengan kerugian

negara Rp1,5 miliar.

Di dalam surat petikan kasasi yang disampaikan MA kepada Pengadilan Tipikor Medan, tertulis

dalam amar putusan bahwa Rahudman Harahap melanggar pasal 2 Ayat 1 Jo pasal18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah

UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Ditahan Di Blok A Setelah esekusi dilakukan kini Rahudman menghuni Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Kelas I A Medan, bersama 10 tahanan Tipikor lainnya. Demikian diungkapkan,Tonny Nainggolan, Kepala Rutan Tanjung Gusta.

"Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, kita sudah sediakan ruangan untuk Rahudman, di Blok A Kamar III. Disana nanti Rahudman ditahan bersama tahanan tipikor lainnya," jelas Tonny.

Rahudman menghuni ruangan yang sama dengan napi Tipikor lainnya, seperti Ridwan Panjaitan, Azzam Rizal,Basrah Lubis, Hidayat Batubara dan kawan-kawan.

Sebelumnya, Tonny memastikan jika tidak ada ruangan spesial bagi, Rahudman Harahap. Hal ini ditegaskannnya setelah menerima kedatangan Rahudman di Rutan Tanjung Gusta.

"Tidak akan ada ruang tahanan khusus semua sama. Meski dia meminta juga tidak akan diberikan ruangan khusus," tegas Tonny Nainggolan.(TIM)

KPK TEMUKAN 10 PERSOALAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI 12 PROVINSI...........................

• DARI HALAMAN. 1 Chairuddin angkat bicara bahwa segudang persoalan terkait sektor pertambangan di Provinsi Riau sangat perlu di lakukan pengawasan oleh KPK. Contoh misal, lanjut Chairuddin Jumat pekan lalu, terkait pengeboran minyak yang

di lakukan Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu Daerah operasi CPP Lapangan Terantam yang mengalami kegagalan, Lokasi Mentiko 01 di areal perkebunan kebun Tandun PTPN 5 kemudian lapangan Kasikan lokasi Berlian 02 “setetespun tidak mengeluarkan

minyak”.

Akibat kegagalan tersebut di informasikan diduga negara dirugikan diperkirakan sebesar Rp.60 miliar, itu baru 2 titik, ujarnya Humas Dinas Pertambangan Provinsi Riau ketika di upayakan untuk konfirmasi terkait pemberian rekomendasi izin sektor

pertambangan di Provinsi Riau Kamis pekan lalu, beserta kepala bidang yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi sektor pertambangan, mengelak ditemui, tidak satupun staf Dinas Pertambangan tersebut yang bisa ditemui untuk mendapatkan kejelasan, berbagai alasan dilemparkan ke

wartawan dengan mengatakan Humas lagi rapat, kepala bidang, tidak ada ditempat lagi keluar.

Ketertutupan Dinas Pertambangan Provinsi Riau diduga banyaknya permasalahan yang ditutup-tutupi terkait rekomendasi perizinan sektor pertambangan tersebut (PUR)

KASI PIDSUS, KEJARI TBA DIPREDIKSI KEWALAHAN SELESAIKAN PR.................................

• DARI HALAMAN. 1 terkait dengan laporan telah dimintai keterangan dalam rangka pengumpulan data dan keterangan (Pulbaket). Namun demikian, pergantian Kasi Pidsus Kejari TBA ini diharapkan mampu menepis cibiran masyarakat tentang pernyataan percumanya masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejari TBA yang terkemas sebagaimana pepatah “Kapal pecah Hiu kenyang" karena tidak pernah jelas tindaklanjutnya Hal ini dikemukakan oleh Nursyahruddin,SE Ketua LSM Mer-

deka Kota Tanjungbalai, Kamis (17/4) di Jalan Pahlawan. Disebutkannya, LSM Merdeka cukup banyak menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemko Tanjungbalai ke Kejari TBA dengan tembusan Kejatisu, Kajagung RI di Jakarta.

“Laporan LSM Merdeka kepada Kejari TBA tertanggal 2 Juli 2013 terkait dugaan korupsi belanja langsung (BL) Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012 senilai Rp. 62,5 miliar pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai sampai kini tidak jelas pengusutan ataupun penyelidikannya. Laporan dugaan

korupsi Revitalisasi 2 (dua) paket Drainase/Riol Tahun Anggaran 2012 berbiaya Rp. 2,5 Miliar dari dana BDP Tk. I Prov Sumut dengan pelaksana CV Pura Kencana.

Kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan dengan peninggian riol ini tidak hanya mengakibatkan dana yang bersumber dari kas Pemko Tanjungbalai mubazir, tetapi juga pengelolaan proyek yang satu ini terindikasi praktik monopoli dengan menghunjuk satu perusahaan yakni CV Pura Kencana untuk melaksanakan dua jenis kegiatan yakni di Kiri Kanan jalan Jenderal Sudirman sebesar Rp

1.223 miliar lebih,sedangkan jenis kegiatan revitalisasi mseripa disebelah kanan ruas badan jalan Jenderal Sudirman dialokasikan sebesar Rp 1.224 miliar lebih.

"Jika dilihat lebih jeli, kegiatan yang satu ini disinyalir terindikasi mark up (penggelembungan dana) yang mengakibatkan kerugian kas Pemko Tanjungbalai cukup besar" tegas Nursyahruddin.

Masih menurut Nursyahruddin, pembuatan tembok penahan kegiatan Tahun Anggaran 2012 yang kita laporkan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabid Jalan & Jembatan pada Dinas PU

Kota Tanjungbalai, Ir Mabrur, Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembuatan Tembok Penahan, Jalan Pasar IX, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar berbiaya Rp.710.128.000 oleh CV Indo Pratama, Pembuatan Tembok Penahan Jalan Pasar VII Dari Jalan Lingkar Utara menuju Kecamatan Datuk Bandar , berbiaya Rp. 832.711.000 oleh CV Sinom Rahayu, Peningkatan Jalan Melati/ Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai berbiaya Rp515.340.000 oleh CV Kiki Rezeki (HER)

BAWA LARI UANG RP. 800 JUTA, DIROPS PD PASAR MEDAN DPO.................................................

• DARI HALAMAN. 1 ngejaran dan mencari keberadaannya.

"Kita berharap bisa melacak keberadaannya dalam waktu dekat ini. Pasalnya, beliau membawa lari uang Rp 800 juta. Untuk segera kita akan melacaknya," kata Yusuf.

Sebelumnya Kejari Medan juga sudah menahan tiga pejabat PD Pembangunan Kota Medan lainnya. Mereka masing-masing, Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota

Medan, Armen Ginting, Direktur Keuangan dan Sumber daya manusia (SDM) Besri Nazir dan Bendahara Pengeluaran Risman Effendi.

Saat penahanan dua tersangka yaitu Dirut PD Pembangunan AM Harmen Ginting S.Sos dan Bendahara PD Pembangunan Risman Effi Nasution, diwarnai isak tangis dan hujatan dari keluarga dan pegawai PD Pembangunan, Senin (14/4).

Ini terjadi ketika pihak Kejari Medan, memerintahkan kedua tersangka untuk ditahan di Rutan

Tanjunggusta setelah sempat mangkir.

Isak tangis dari istri kedua terdakwa dan pegawai PD Pembangunan yang hadir di Kejari Medan, memecah ketika Kajari M Yusuf melalui Kasi Pidsusnya M Jufri Nasution memerintahkan untuk menahan keduanya setelah memeriksanya selama 9 jam lebih.

Usai diperiksa, keduanya digiring dari ruang pemeriksaan Tim Pidsus, ke mobil tahanan untuk dititipkan di rumah tahanan kelas I A Medan. Saat turun dari tangga

menuju mobil tahanan, wajah tegar dan optimis terlihat dari AM Harmen Ginting berbeda dengan Risman Effi Nasution yang terlihat panik dan menghindari kamera wartawan.

Bahkan saat memasuki mobil tahanan Harmen sempat melambaikan tangan sambil berkata, " PD Pembangunan, PD Pembangunan, PD Pembangunan," teriak Harmen penuh percaya diri.

Untuk diketahui, sebelumnya Kejari Medan menetapkan empat tersangka yang merugikan uang

negara Rp.2 Milyar bersumber dana penyertaan modal tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp.5,9 Milyar.

Masing-masing bernama Harmen Ginting Dirut PD Pembangunan Kota Medan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Direktur Operasional (Dirops) PD Pembangunan Kota Medan Ichwan Husein Siregar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Direktur Keuangan Besri Nazir dan Bendahara Pengeluaran Risman Effendi Nasution.(NET)

CALEG PDIP LABUHANBATU DITANGKAP DAN DILAPOR KE PANWAS......................................

• DARI HALAMAN. 1 aktivitas Mangunal dan temannya sudah dipantau warga yang tergabung dalam komunitas masjid dan relawan panwaslu kecamatan sejak Sabtu (12/4) tengah malam. Namun, dia baru ditangkap saat memasuki rumah warga di sebuah perumahan karena dicurigai melakukan praktik politik dan ketika di ikuti terus, mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BK 1125 JG plat merah palsu dipakirkannya dirumah kosong tidak jauh dari rumahnya yang sengaja baru disewanya kemudian 3 orang berlari meninggalkan mobil memarkirkannya .

Sedangkan rekannya Parmonangan Tambunan dan Sibarani rekan satu timnya kemudian mengitari rumah penduduk dengan menggunakan sepeda motor trail plat merah yang diduga kendaraan dinas anggota DPRD Labuhanbatu H. Pangonal Harahap, bebernya .

Kepala Satuan Reskrim Polres Labuhanbatu Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fahrizal mengatakan, polisi tidak berwenang melakukan penyelidikan sebelum diperiksa oleh Panwaslu. “Kami hanya mengamankan. Sedangkan untuk melakukan pemeriksaan adalah Panwaslu. Tadi sudah kami serahkan perempuan yang

diamankan warga tadi ke panwaslu,” katanya.

Setelah itu, kepolisian hanya menunggu hasil penyelidikan dari panwas apakah perkaranya bisa dilanjutkan atau tidak. Jika memiliki bukti kuat, maka kasus dugaan praktik politik uang akan dilanjutkan. Anggota Panwaslu Labuhanbatu, M Edry Yusuf Harahap membenarkan penangkapan Mangunal Nal Meita Tampubolon. Sesuai Undang-undang (UU) No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Panwas tidak berhak melakukan penahanan.

Kami hanya melakukan pemeriksaan selama 12 hari dengan metode pemanggilan.

Jika selama 12 hari diperiksa dan terbukti melakukan pelanggaran, maka kami akan membicarakan hasil pemeriksaanya kepada kasat reskrim dan Kasipidum kejari selaku Tim Gakumdu,” tegasnya.

Proses berikutnya, tersangka disidang di pengadilan. Jika vonis hakim bersalah, maka tersangka akan dihukum sesuai dengan UU Pemilu maksimal empat tahun penjara. Terpisah, Ketua DPD PDIP Labuhanbatu Pangonal Harahap membantah Mangunal terlibat aksi politik uang menjelang pemungutan suara ulang digelar.

Menurut dia, rekan Mangunal yang juga diamankan polisi hanyalah karyawan percetakan

yang tidak ada kaitannya dengan PDIP. “Dia itu hanya memantau sekalian beli sarapan.

Dia bukan bagi-bagi uang di sana. Kalau yang satu lagi saya tidak kenal itu. Tapi, tadi saya dapat nomor teleponnya. Jadi, saya bilang sama dia supaya jangan dibawa-bawanya nama saya,” katanya.

Sekadar diketahui, sebanyak tiga TPS di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yakni TPS 8, 18 dan 19 menggelar pemungutan suara ulang akibat distribusi suara yang sempat dicoblos tertukar dengan kertas surat suara milik Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). (HAH)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

NASIONAL

Diadili, Korupsi Proyek Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM JAKARTA - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sebesar Rp 4,7 miliar, mulai diadili. Jaksa Penuntut Umum menyeret terdakwa Hendra Saputra ke depan meja hijau Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4).

"Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp 4.780.298.934. BPK juga melakukan pemeriksaan sejak Februari 2013 hingga mei 2013 terkait pekerjaan pengadaan videotron di Kemenkop UKM tahun 2012,"

kata Jaksa Elly Supaini saat membacakan dakwaan.

Hasil pemeriksaan itu ternyata ditemukan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp 2,7 miliar.

Kelebihan pembayaran itu, yakni untuk sewa gudang penyimpanan video tron, pengadaan tangki bahan bakar kapasitas 6.000 liter, biaya pengadaan dan biaya pengiriman genset, serta kelebihan volume pekerjaan pembuatan pondasi rangka video tron, katanya.

Kerugian negara dan kelebihan pembayaran itu tak lepas dari 'peran besar' Riefan Avrian, anak Menteri Koperasi UKM, Syarief

Hasan yang secara implisit terungkap di dalam dakwaan JPU. Sebab, dalam dakwaan secara implisit pula, Riefan menjadi 'otak' di balik layar kasus dugaan korupsi proyek pengadaan video tron di Kemenkop UKM. Selain Hendra, Kejati DKI Jakarta menetapkan dua tersangka lain, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Hasnawi Bachtiar dan anggota panitia penerima barang dan jasa Kasiyadi. Belakangan, Hasnawi meninggal dunia saat menjalani penahanan di Rutan Cipinang, diduga karena sakit. Sedangkan, Kasiyadi hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, meski

Jaksa mengklaim dia masih hidup.

Ketiga tersangka itu diduga melakukan pekerjaan fiktif dan pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. ketiganya disangkakan pasal 2, pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 KUHPidana.

Dalam surat dakwaan Jaksa, kasus korupsi bermula PT Rifeul yang mendapat proyek itu tidak melakukan pekerjaan. PT Rifeul mendapat proyek tersebut dari PT Imaji Media yang sengaja dibuat olehnya untuk mendapatkan proyek itu.

Ternyata proyek itu dikerjakan

sendiri oleh putra Menkop UKM Syarief Hasan, yakni Riefan Afrian dengan mengangkat seorang sopir atau pesuruh di PT Imaji Media sebagai direktur utama di perusahaan tersebut. Riefan sendiri adalah pemilik PT Imaji Media, anak perusahaan PT Rifuel.

Maksud Riefan mengangkat Hendra sebagai dirut adalah untuk mengikuti lelang proyek pengadaan viedotron di kementerian yang dipimpin ayahnya tersebut.

Padahal, Hendra sendiri tak memiliki ijazah pendidikan. "Riefan Afrian memberi tahu Hendra Saputra diangkat sebagai direktur PT Imaji Media. Walapun tidak mempunyai

kemampuan, terdakwa menyanggupinya," kata Jaksa.

Riefan kemudian mengarahkan Hendra sebagai Dirut PT Imaji Media agar memenuhi syarat demi memenangkan lelang proyek tersebut. Setelah memenuhi persyaratan, Kemenkop UKM menunjuk PT Imaji Media sebagai pemenang lelang pengadaan itu.

Setelah dapat proyek, Hendra lantas menyerahkan pengerjaan proyek itu kepada Riefan yang juga merupakan Direktur Utama PT Rifuel. "Terdakwa yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan, keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis managerial dalam

Dirut Pelindo II Diperiksa KPK JAKARTA - Setelah mangkir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino, datang untuk diperiksa terkait penyelidikan proyek pengadaan sejumlah dermaga tahun 2010 di wilayah Pelindo II, yang merugikan keuangan negara ratusan miliar.

"RJ Lino dimintai keterangan untuk penyelidikan pembangunan sejumlah dermaga pada 2010.

Penyelidikan ini bukan di (pelabuhan) Kalibaru, tapi untuk dermaga di Lampung dan di tempat lain," papar juru bicara KPK, Johan Budi, Jakarta, Selasa (15/4).

Pemanggilan RJ Lino ini merupakan penjadwalan ulang karena sebelumnya ia masih bertugas di luar kota. "Memang sebenarnya RJ Lino pernah dipanggil. Tapi, dia tidak hadir karena sedang tugas di luar kota. Karena itu, dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangan tanggal 15 April," tutur Johan sambil enggan menjelaskan lebih rinci tentang proyek Pelindo II yang diselidiki KPK. Johan Budi menyatakan, kasus PT Pelindo II bakal dinaikan ke penyidikan apabila ditemukan dua alat bukti telah terjadi tindak pidana korupsi. "Bisa dinaikkan ke penyidikan jika ditemukan dua alat bukti yang cukup," kata Johan.

Menurut Johan, kasus dugaan korupsi PT Pelindo II diselidiki karena ada laporan dari masyarakat.

"Penyelidikan KPK mengenai pengadaan crane di beberapa dermaga tahun anggarannya 2010.

Penyelidikan dimulai kemungkinan akhir tahun lalu," kata Johan Budi.

Diketahui, kasus ini bermula saat Serikat Pekerja Pelindo II melaporkan manajemen Pelindo kepada KPK. Serikat Pekerja melaporkan antara lain pengadaan dua unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak.

Selain itu, Serikat Pelindo II menganggap penggunaan tenaga ahli dan konsultan tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).

RJ Lino enggan memberikan komentar mengenai pemanggilan sekaligus pemeriksaan. Tak satu jawaban keluar dari mulut RJ Lini dan langsung meninggalkan wartawan.

Pemerhati Hukum Industri, Herman Sihombing mendesak KPK segera meningkatkan status penyelidikan proyek pengadaan di PT Pelabuhan Indonesia II ke penyidikan. Dugaan tindak pidana korupsi di proyek tersebut terlihat antara lain dalam proyek pengadaan Quay Container Crane.

"Salah satunya QCC, dari sisi pengadaan, anggarannya saja sudah tidak sesuai aturan, penunjukkan langsung, dan spesifikasi dari single lead menjadi twin lead, tapi harganya dibikin twin lead," kata Herman yang memantau hasil pemeriksaan RJ Lino di Gedung KPK, Jakarta, Menurut Herman, pemeriksaan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, di KPK juga makin menguatkan bahwa memang terjadi korupsi di sana.

"Faktanya beliau dipanggil KPK artinya indikasi korupsi sudah jelas.

Sebelum beliau pun sudah ada direktur-direktur yang dipanggil," sambungnya. (ENDY)

bidang videotron tidak melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Terdakwa kemudian menyerahkan semua pekerjaan kepada Riefan," paparnya.

Belakangan, penyerahan pengerjaan proyek sebesar Rp23 miliar itu tidak dilengkapi dengan kontrak adendum sehingga dianggap melawan hukum. Ketiganya disangka melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 KUHP.(ENDY)

Korupsi Investasi, KPK Cegah Herlina Triana ke Luar Negeri

Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi, Susi Tur Andayani menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/4). Jaksa menghadirkan empat orang saksi diantaranya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk mendalami keterlibatan Susi Tur Andayani dalam kasus tersebut.

Bupati Lampung Selatan Bantah Serahkan Uang ke Susi Tur JAKARTA- Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza membantah pernah menyerahkan duit ke advokat Susi Tur Andayani terkait penanganan sengketa Pilkada Lampung Selatan 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan tanpa sebab. Menurut dia, uang tak pernah diserahkan karena dia yakin gugatan yang diajukan para lawannya di Pilkada

Lampung Selatan akan ditolak di MK. "Sejak awal pilkada saya mempunyai keyakinan kuat karena membawa bukti, saya dapat dukungan penuh Demokrat termasuk PDIP. Kami menang dengan selisih suara sekitar 8 persen. Kami tak perlu kasak kusuk ke MK," kata Rycko saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Susi Tur Andayani di Peng-

adilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4).

Soal mengapa Susi yang dipilih menjadi advokat dalam sengketa Pilkada Lampung Selatan, Rycko punya alasan sendiri. Dia bilang, Susi pernah memenangkan Sjahruddin yang tak lain merupakan ayahnya di MK saat maju sebagai Gubernur Lampung.

"Bu Susi digunakan Sjachroedin

Gubernur Lampung untuk jadi pengacara. Kemudian Bu Susi berjuang akhirnya menang," terangnya.

Alasan lainnya, karena Susi informasinya dianggap memiliki akses baik di lingkungan peradilan. "Karena Bu Susi memiliki akses bagus ke MK. Ya mungkin banyak kenal karena latar belakang beliau hukum," sambung Rycko.(INT)

KPK, Periksa Jokowi Terkait Anggaran Ganda!

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terkait dugaan anggaran ganda di dinas pendidikan. Koordinator Barisan Muda Anti Korupsi (Berantas) Hamidi mengecam keras sikap Gubernur Jokowi yang tidak melaporkan indikasi korupsi dalam anggaran ganda pada dinas pendidikan.

"Kami prihatin dengan sikap Jokowi.

Beliau itu sebenarnya pro korupsi atau anti korupsi. Kok ada indikasi korupsi di dinas pendidikan malah diam saja, ini sangat mengecewakan," ujarnya kepada

wartawan di Jakarta, Jumat (18/4).

Oleh sebab itu, Hamidi meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pihaknya juga meminta agar KPK memeriksa Jokowi terkait sikap yang tidak anti pemberantasan korupsi.

"Jangan diam saja dong karena seharusnya Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan penyelidikan," katanya.

Menurut Hamidi, selaku gubernur, Jokowi seharusnya melakukan investigasi atas temuan anggaran ganda. Hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang wajib bertanggungjawab. Jokowi juga tidak melaporkan dugaan penyele-

wengan anggaran ini kepada penegak hukum.

"Dia harus melakukan investigasi, kalau belum digunakan harus memberikan sanksi administrasi kalau sudah digunakan itu patut diduga pidana korupsi," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Hamidi, Jokowi harus bersikap tegas dalam temuan anggaran ganda itu. Jangan hanya sibuk dengan penetapannya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Lantaran, jika dibiarkan maka Jokowi tidak berbeda dengan pemimpin sebelumnya.

"Belum jadi presiden saja sudah

begitu. Apa jadinya jika nanti jadi presiden," tegasnya.

Diketahui, Jokowi enggan membawa temuan duplikasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 700 miliar dan penggelembungan dana Rp 500 miliar di dinas pendidikan ke ranah hukum. Alasannya, dana tersebut belum digunakan sehingga belum terjadi tindak korupsi.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengembalikan Rp 700 miliar kepada kas daerah karena ada beberapa kegiatan yang tumpang tindih. Anggaran tersebut akan diajukan untuk kegiatan lainnya di APBD-Perubahan 2014.(OKZ)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah cegah terhadap pengusaha wanita Herlina Triana terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penanganan perkara investasi CV Gold Aset, dengan tersangka Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Syahrul R Sampurnajaya. "Benar, KPK telah mengirimkan permintaan cegah atas nama Herlina Triana dari swasta ke Dirjen Imigrasi. Cegah ini tertanggal 14 April 2014 untuk enam bulan ke depan," papar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantor KPK Jakarta, Rabu (16/4).

Pencegahan terhadap Herlina dikarenakan jika KPK membutuhkan keterangan, maka yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. Status cegah yang berlaku selama enam bulan ke depan itu sendiri untuk memudahkan KPK dalam meminta keterangan Herlina, lontar Johan.

Kasus korupsi ini merupakan pengembangan dari kasus suap pengurusan izin lokasi Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya juga menjerat bekas Kepala Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya sebagai salah seorang tersangka.

KPK menetapkan Syahrul sebagai tersangka pada Agustus tahun lalu.

Keterlibatan Syahrul terungkap dari kepemilikan sahamnya di PT Garindo Perkara. Perusahaan ini diduga menyuap pejabat di pemerintah kabupaten Bogor guna pengurusan izin untuk membangun Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Tanjungsari, Bogor.

Kasus ini berawal dari tertangkapnya Direktur PT Garindo Perkasa, Sentot Susilo dan Nana Supriatna dari pihak Garindo bersama 2 orang pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni Listo Wely S dan Usep Jumenio. Mereka ditangkap di kawasan Sentul, Bogor.

PT Garindo Perkasa sendiri ingin memperoleh izin lokasi tanah seluas 1 juta meter persegi untuk pembangunan makam di Desa Tanjungsari. Diduga dalam pengurusan itu, PT Garindo Perkasa memberi uang 'ucapan terima kasih' kepada Pemkab Bogor dan Ketua DPRD Bogor, Iyus Djuher. (ENDY)

TERBUKTI SECARA SAH

Suap Listrik Lampung, Emir Moeis Divonis 3 Tahun JAKARTA - Setelah dirawat selama enam hari di rumah sakit akibat serangan jantung, akhirnya Izedrik Emir Moeis, divonis tiga tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari pada tuntutan jaksa yang meminta Emir dihukum dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan penjara.

Politisi Partai PDIP dinyatakan terbukti secara sah menerima hadiah atau janji (Gratifikasi) terkait kasus dugaan suap PLTU Tarahan, Lampung Selatan tahun 2004, juga menerima uang US$ 357.000 dari PT Alstom Power Amerika dan PT Marubeni Jepang, yang termasuk dalam konsorsium Alstom terkait pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Emir secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11 UU Tipikor, dalam dakwaan kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Matheus Samiaji saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/3).

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Emir selaku anggota DPR saat itu dinilai tak mendukung perbuatan

Mantan Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis, meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/4).

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta kepada terdakwa kasus suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan, Emir Moeis. pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas korupsi. "Terdakwa tak pernah dihukum, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, terdakwa masih menderita sakit," terang hakim menjelaskan hal yang meringankan.

Saat vonis, sempat terjadi perbedaan pendapat alias dissenting opinion hakim anggota pertama hakim Avi Antara dan dan hakim anggota kedua hakim Anas Mustakim.

Keduanya menyatakan, Emir

seharusnya dikenakan pasal 12 tentang pemerasan, bukan pasal 11 seperti yang didakwakan.

Dalam persidangan terungkap , kasus Emir berawal saat PT PLN mengadakan tender proyek PLTU di Tarahan, Lampung, pada Juni 2001.

Dalam tender tersebut, Alstom Power dan Marubeni menjadi peserta dengan membentuk konsorsium.

Vice Director Alstom, yakni David Gerald Rothschild, kemudian menemui Emir dan meminta agar dibantu

memenangkan tender proyek PLTU Tarahan. David Gerald lalu menyewa Pirooz selaku Presiden Pacific Resources Inc AS sebagai penghubungnya dalam berinteraksi dengan Emir, yang diyakini bisa membantu karena kedudukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR membidangi energi.

Pada Desember 2002, Emir melakukan sejumlah pertemuan di Paris, Perancis, dan Washington DC, AS, dengan Alstom Power atas biaya

Alstom Power. Tujuan pertemuan untuk memenangkan konsorsium Alstom Power dalam tender proyek PLTU Tarahan. Di Paris, Emir ditemani Pirooz bertemu dengan Frederic Pierucci selaku Regional Sales and Marketing Director Alstom Power. Adapun di Washington DC, Emir bertemu dengan petinggi Alstom Power, yakni David Gerald dan William Pomponi.

Pada 6 Mei 2004, konsorsium Alstom Power disetujui sebagai pemenang tender proyek PLTU Tarahan dengan total nilai kontrak sekitar 117 juta dollar AS. Atas bantuannya, Pirooz mendapat fee dari Alstom Power.

Sebagian fee yang diterima Pirooz itu, menurut hakim, kemudian diserahkan kepada Emir.

Untuk menyamarkan, uang itu dikirim melalui rekening PT Artha Nusantara Utama yang dimiliki putra Emir, yakni Armand Emir Moeis.

Uang dari Pirooz dikirim seolah ada kerja sama bisnis batubara antara perusahaan Pirooz dan PT Artha Nusantara Utama.

Menanggapi vonis tersebut, Emir mengaku akan pikir-pikir sebelum menentukan apakah akan mengajukan banding atau tidak. "Kami akan pelajari putusan secara rinci. Buat kami bukan hukumannya yang penting tetapi kedaulatan hukum kita akan intervensi asing," kata Emir usai sidang.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

SUMUT

Krisis Listrik, PLN Binjai Tipu Pelanggan BINJAI- Perusahaan listrik negara (PLN) Binjai bungkam terkait pemasangan jaringan listrik untuk PT sumber Rezeki Alam (SRA) di Desa Empus, Kec Bahorok kabupaten Langkat.

Dimana dalam pemasangan jaringan tersebut diduga adannya pelanggaran yang dilakukan tiga orang pegawai PLN yang merugikan negara ratusan juta, Jumat (18/4).

Berdasarkan penulusaran di lapangan, PT SRA yang bergerak dibidang industri batu, merasa dirugikan oleh tiga orang karyawan PLN. Penipuan tersebut berawal dari pemasangan jaringan listrik pada tahun 2012 lalu.

Dimana saat itu direktur PT SRA melakukan pemohonan penyambungan daya baru sebesar 12-197 KVA dan pemohonan tersebut baru direalisasikan pada tahun 2013.

Saat itu, masih berdasarkan sumber PT SRA menunjuk CV R yang diketahui sebagai rekanan PLN area Binjai untuk mengerjakan jaringan, dengan mendirikan 8 tiang, travo, kabel dan beberapa item lainnya untuk pemasangan jaringantersebut, termasuk melakukan ganti rugi tanah dan tanaman warga dengan nilai total Rp 107 juta.

Setelah selesai dibangun, jaringan tersebut lalu dihibahkan ke PT PLN yang ditandatangani manager Area Ir Sudirman. Saat itu PT SRA juga diwajibkan membayar biaya penyambuangan baru sebesar Rp 142 Juta. Namun setelah dilakukan pembayaran arus listrik belum juga disalurkan. Datang seorang karyawan PT PLN UG dan meminta uang sebesar Rp 400 Juta, kepada dirut SRA Ahmad Sayadi. UG beralasan uang Rp 400 juta tersebut untuk uang komisi kepada CV R dan PT PLN. Diawal 2013, Aliran listrik langsung mengalir ke CV tersebut, namun saat Agustus aliran listrik langsung diputus oleh pihak PLN. Dimana pemutusan tersebut dari keterangan pihak PLN, dikarenakan arus listrik sumut sedang mengalami defisit. Namun sayangnya, sampai sekarang arus listrik tersebut belum juga disambung kembali oleh pihak PLN .

Sementara itu, asisten Manager PLN. Binjai Alamsyah ketika dikonfirmasi mengatakan tidak mau memberikan banyak komentar."Ke humas saja," ucapnya singkat ketika dihubungi.(INT)

PTUN Perintahkan Pembatalan Izin Lokasi PT ALN MEDAN– Majelis Hakim Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mencabut sekaligus membatalkan surat Izin Lokasi yang dikeluarkan kepada PT Agro Lintas Nusantara.

“Putusan itu disampaikan dalam Sidang Gugatan Sengketa Lahan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) selaku penggugat atas penerbitan Surat Izin Lokasi kepada PT Agro Lintas Nusantara (ALN) oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal saat dijabat Bupati nonaktif, HM Hidayat Batubara, Selasa lalu,” kata kuasa hukum KP USU, M Sadly Hasibuan, dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm di Medan, Kamis.

Menurut dia, dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Herman Baeha, majelis hakim sepakat bahwa SK Bupati Mandailing Natal Nomor 525/575/K/2012 tertanggal 26 November 2012 tentang Izin Lokasi PT ALN harus dibatalkan dan meminta Pemkab Madina mencabut surat keputusan tersebut.

Selain memerintahkan mencabut dan membatalkan Surat Izin Lokasi PT ALN itu, Majelis Hakim PT TUN menghukum tergugat intervensi yakni PT ALN dan Pemkab Mandailing Natal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp452.000.

Dalam putusan sidang itu, Majelis Hakim menilai pihak tergugat memiliki arogansi yang tidak mematuhi putusan hakim dalam penundaan objek sengketa sebelumnya.

“Selaku kuasa hukum KP USU, Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm sangat puas atas putusan PT TUN,” kata Sadly.

Dia mengakui, sesuai hukum, pihak tergugat (Pemkab Madina) dan tergugat intervensi (ALN) bisa melakukan banding atas putusan itu.

Sekretaris KP USU, Prof Darwin Dalimunthe menyebutkan, pihaknya berharap bisa segera melanjutkan pembangunan lahan sawit seluas 10 ribu hektare yang menjadi Grand University itu setelah sebelumnya terhambat akibat sengketa dengan PT ALN. Sementara kuasa hukum Pemkab Mandailing Natal, Nifzul Refly, saat dihubungi, mengaku masih pikir-pikir untuk melakukan banding.(INT)

Kejati Sidik Kasus Alkes RSUP Adam Malik

MEDAN– Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, hingga kini, masih terus melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUP H Adam Malik Medan senilai Rp45 miliar yang bersumber dari dana APBN tahun 2010.

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut Chandra Purnama di Medan, Sabtu, mengatakan kasus alat kesehatan (Alkes) tersebut masih tetap diproses secara hukum dan tidak dihentikan.

Menurut dia, Tim Penyidik Kejati Sumut terus bekerja keras menangani dugaan terjadinya penyimpangan pengadaan Alkes pada rumah sakit milik pemerintah tersebut. “Kejati Sumut juga memanggil dan memeriksa saksisaksi atas empat tersangka yang terlibat proyek Alkes RSUP H Adam Malik,” ucap Chandra.

Dia menyebutkan dalam penyidikan kasus Alkes itu, Bambang Loekman Direktur PT GE Operation Indo, diperiksa sebagai saksi.

Saksi Bambang, jelasnya, diperiksa atas empat tersangka korupsi, yakni AHL, mantan Dirut RSUP H Adam Malik, HB, Pejabat Pembuat Komitmen, ML, Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2010 dan KRRS, Direktur PT NBP.(ANT)

Kejari Stabat Tahan Tersangka Korupsi Jampersal Sejumlah panitera pengadilan berada didalam ruangan saat melakukan aksi unjukrasa di Pengadilan Negeri Medan, Sumut, Rabu (16/4). Puluhan Panitera Pengganti (PP) yang ada di pengadilan negeri Medan melakukan aksi mogok kerja menuntut kesejahteraan penyetaraan tunjangan dengan para hakim yang bertugas di tempat yang sama.

Kadis PU T Balai Diduga Korupsi Konstruksi Hotmix Rp10,4 M TANJUNGBALAI - Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan (Kejari TBA) diminta usut dugaan korupsi pekerjaan kontruksi Hotmix sebanyak 9 Paket Tahun Anggran (TA) 2013 sebesar Rp10,4 miliar di Kota Tanjungbalai.

Menurut Ketua dan sekretaris LSM Merdeka Nursyahrudin dan HSB Harahap,Kamis (17/4), pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh 3 perusahaan yaitu CV. Putra Kencana Tunggal 3 paket, CV. Isma Group 3 paket sarat penyimpangan.

Hal ini terlihat dari kualitas dan ketebalan base course serta ketebalan aspal hotmix nya.

Nursyahrudin menilai, kegiatan yang dilakukan pada 2013, mulai dari

pekerjaan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan berbutir non aspal, pekerjaan aspal serta pengembalian kondisi dan pekerjaan minor terindikasi menyimpang. Faktanya, kata Nursyahrudin, pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu tidak menggunakan konsultan supervisi (pengawas). Pihak rekanan hanya memakai pengawas internal yang belum memenuhi standar kualifikasi yaitu Suhendra.W.Utomo dan Zaharuddin yang masih berstatus sebagai staf di Dinas PU. Dalam hal ini, Nursyahrudin menilai Kadis PU Ir.H.Ramadhani Purba selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kabid Jalan dan Jembatan Ir.Mabrur selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak selektif dalam memilih rekanan sehingga tidak mengherankan jika hasil pekerjaan konstruksi asal jadi karena sudah menyimpang dari isi kontrak.

Seharusnya, sambungnya, Kadis PU Ir.H.Ramadhani Purba bercermin pada pekerjaan tahun lalu dimana Polres Tanjungbalai telah menetapkan mantan Kadis PU Ir.H.A.Aziz,MM dan Dirut CV.Maju Citra Utama Yusni Ali sebagai tersangka pada kegiatan pekerjaan hotmix TA.2012 yang menyimpang.

"Kasusnya sudah disidangkan di PN Tipikor Medan", terangnya.

Terkait, dugaan penyimpangan yang diduga dilakukan Kadis PU dan

pihak rekanan untuk pekerjaan konstruksi TA.2013, Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin yakin Kasi Pidsus Kejari TBA yang baru lebih proaktif menyikapi kasus ini. Dia berharap Kasi Pidsu baru tidak seperi Kasi Pidusus sebelumnya yang hanya memiliki kemampuan sebatas melalukan pemanggilan pihak yang terlibat namun hasilnya tidak jelas.

Sementara, saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan penyimpangan, Kadis PU Kota Tanjungbalai, Ir H Ramadhani Purba dan Ir. Mabrur enggan berkomentar. Bahkan, keduanya menyangkal disebut telah melakukan penyimpangan anggaran pekerjaan hotmix 9 paket TA.2013.(HER)

PN Tanjung Balai Sidangkan Tindak Pidana Pemilu TANJUNG BALAI– Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai menggelar sidang perkara pelanggaran tindak pidana pemilu dengan terdakwa S alias Iman, Kamis (17/4).

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Yanti Suryani, saksi Novi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengungkapkan pada hari ‘H” pemilu (9/4) terdakwa S datang dan memberikan suara di TPS-II Kelurahan Tanjung Balai Kota-II dengan menggunakan formulir model C-6 yang bukan miliknya.

Menurut Novi, hal itu diketahui setelah seorang saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dwi Rida Amalia menyampaikan kebe-

ratan disaat terdakwa akan memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara.

“Saksi TPS dari PKB protes saat terdakwa hendak memasukkan surat suara DPD dan DPRD kota Tanjung Balai,” katanya.

Sementara itu, saksi Dwi Rida Amalia menjelaskan bahwa dirinya mengetahui terdakwa S bukan pemilik C-6 atas nama Bandino Prasmono yang diketahui sudah lama menetap di Jakarta.

Mengetahui terdakwa bukan pemilik C-6 itu, Dwi mendatangi terdakwa dan menanyakan identitasnya, numun terdakwa tidak bisa menjawab.

“Tiga kali saya tanya terdakwa tidak bisa menjawab atas nama siapa

C-6 yang ia gunakan. Setelah diperiksa KPPS dan PPL ternyata C6 yang digunakan tidak sesuai dengan identitas (KTP) terdakwa” ungkapnya.

Keterangan saksi Novi dan Dwi Rida Amalia dibenarkan terdakwa S. Kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa S mengaku menggunakan C-6 itu setelah diajak temannya bernama Afid ke rumah Eva di Jalan Manggis Tanjung Balai.

Di rumah itu terdakwa bertemu Eva dan diberi formulir C-6 atas nama Bandino Prasmono, kemudian terdakwa datang ke TPS-II dan “nyoblos”.

Namun terdakwa tidak mengaku mencoblos caleg nomor urut tujuh

untuk DPRD Kota Tanjung Balai dari PDI-P atas nama Herna Veva, sesuai barang bukti berupa surat suarayang diperlihatkan kepadanya.

“Eva tidak ada memberi dan menjajikan apapun. Saya tidak coblos nama Herna Veva. Itu atas keinginan sendiri,” ujarnya.

Usai memeriksa saksi dan terdakwa, Majelis Hakim menunda sidang, sidang perkara register Nomor 01/ Pid.S/2014 itu hingga Senin (21/4).

JPU Rawatan Manik menjelaskan bahwa terdakwa bisa dijerat Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilu.

“Hukumannya pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp18 juta rupiah,” katanya.(ANT)

Korupsi PLTA Asahan, Dua Eks Pejabat Humas PLN Diperiksa Poldasu MEDAN- Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut kembali memeriksa mantan pejabat Humas PT PLN Sumut, Kamis (17/ 4). Sebelumnya jugan seorang mantan pejabat humas diperiksa Rabu (16/4).

Kanit I Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu AKP Wahyu Bram kepada wartawan, Jumat (18/4) membenarkan pemeriksaan kedua mantan pejabat humas PT PLN tersebut, tetapi belum menyebutkan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

identitasnya. "Sudah diperiksa, satu orang diperiksa Rabu dan seorang lagi diperiksa tadi (Kamis)," kata Wahyu Bram.

Pemeriksaan kedua mantan pejabat humas itu terkait proyek pembangunan base camp untuk akses proyek PLTA Asahan III di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa.

"Keduanya masih diperiksa sebagai saksi, pertanyaannya terkait

alokasi anggaran untuk proyek senilai Rp17 miliar itu, dan penyalurannya," kata Wahyu Bram.

Pemeriksaan kedua mantan pejabat humas dilakukan setelah sebelumnya Tipikor Poldasu memeriksa mantan General Manager (GM) PT PLN Pikitring Suar Ir. Bintatar Hutabarat. Dia juga diperiksa sebagai saksi. Namun, kata AKP Wahyu Bram, status pejabat PT PLN Sumut itu bisa dinaikkan sebagai tersangka jika dalam

pemeriksaan ditemukan bukti-bukti keterlibatan mereka dalam kasus korupsi tersebut.

Wahyu mengatakan, dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para saksi, penyidik menduga ada keterangan bohong dari saksi. Namun, Bram tidak menjelaskan kebohongan yang dimaksud.

Mantan penyidik KPK itu menjelaskan tujuan pihaknya melakukan pemeriksaan bukan untuk

mencari kesalahan, tetapi untuk mencari kebenaran materil sehingga dapat mengungkap kebenaran.

Mengenai Bupati Toba Samosir (Tobasa) Kasmin Simanjuntak yang hingga kini belum ditahan setelah dijadikan tersangka, Wahyu Bram mengatakan menunggu adanya tersangka baru. "Ini hasil gelar perkara di Mabes Polri, untuk menahan bupati harus ada tersangka baru. Kami berharap segera ada tersangka baru," kata Bram.(DNA)

LANGKAT– Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, Kabupaten Langkat, menahan tiga tersangka dugaan korupsi dana jaminan persalinan (jampersal) Dinas Kesehatan SOF, SAF dan PON, ke rumah tahanan negara di Tanjung Pura. “Mereka kita tahan di rutan Tanjung Pura,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Stabat Jhon Leonardo Hutagalung di Stabat, Kamis (17/4).

Ia menjelaskan, penahanan terhadap tiga tersangka dugaan korupsi dana jampersal ini dilakukan setelah penyidik polisi menyerahkan ketiganya bersama barang bukti kepada penyidik kejaksaan. “Ini penyerahan tahap dua tersangka dan barang bukti dari polisi kepada jaksa penuntut umum,” katanya.

Sementara itu dari berkas yang ada ketiga tersangka dugaan korupsi ini diserahkan polisi kepada Kejari Stabat melalui surat bernomor K/469/IV/2014/Reskrim, nomor K/470/IV/2014/ Reskrim dan nomor K/471/IV/2014/Reskrim tertanggal 17 April 2014.

Sebagaimana diketahui, tiga tersangka itu ditangkap polisi dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan saat pembayaran dana jaminan persalinan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, beberapa waktu lalu.

Saat itu polisi mengamankan tiga orang tersangka dan barang bukti uang tunai sebesar Rp 1,625 miliar, yang hendak dibagikan kepada para bidan.

Selain mengamankan ketiganya, Senin (14/ 4), aparat penyidik polisi juga telah menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas tiga tersangka lainnya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Langkat dr GUN, Kepala Sub Bahagian Keuangan SUN, bendahara pembayaran SEL. Dengan penetapan SPDP tersebut, maka dari kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Langkat telah ditetapkan enam orang tersangkanya yaitu SAF, SOP, PON, GUN, SUN dan SEL. Tiga tersangka sudah ditahan, dan sementara tiga lainnya belum dilakukan penahanan.(ANT)

Tiga Tersangka Korupsi Alkes Sibolga Ditahan MEDAN– Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr Ferdinand Lumbantobing Sibolga senilai Rp8,1 miliar tahun anggaran 2012.

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut, Chandra Purnama di Medan, Selasa, mengatakan, keempat tersangka tersebut, yakni TS selaku KPA/Direktur RSUD Dr Ferdinand Lumbantobing, BS, selaku Ketua ULP, dan LN selaku PPK. Ketiga tersangka yang ditahan itu, menurut dia, dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan, Senin pekan lalu.

“Sebelum dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan selama beberapa jam,” ucap Chandra.

Dia menyebutkan, ketiga tersangka yang diduga menyelewengkan dana alkes RSU Dr Ferdinand Lumbantobing adalah pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Sumut.

Namun, ujarnya, setelah berkas perkara tersebut P21 atau dianggap lengkap dan sempurna, maka ketiga tersangka beserta barang bukti (BB) dilakukan penahanan.

Chandra menjelaskan, pengadaan alkes RSUD Dr Ferdinand Lumbantobing dengan pagu anggaran sebesar Rp14, 9 miliar yang bersumber dari dana bantuan keuangan untuk kabupaten/kota P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.(ANT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

LIPSUS

Disdikpora Deliserdang Rawan Penyimpangan PASCA disetujuinya APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 sebesar Rp 2,823,457,657,511 melalui sidang paripurna DPRD akhir Desember lalu, menyisakan sejumlah persoalan di kalangan anggota dewan dan sejumlah SKPD lainnya.

Persoalan mencuat salah satunya terkait anggaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Pasalnya, penggunaan anggaran di dinas ini tidak jelas arahnya, karena selain tidak memberikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, anggaran dinas ini juga tidak dibahas Banggar. "Dewan tidak membahas anggaran Disdikpora, karena tidak dapat menunjukkan RKA-nya,"kata Anggota DPRD DS, Apoan Simanungkalit SE, kemarin.

Disebutkan, selain Disdikpora terdapat beberapa SKPD yang sama sekali tidak ada pembahasan anggarannya. Tapi, dari sejumlah SKPD dimaksud pengguna anggaran terbesar adalah Disdikpora. Yakni, mencapai Rp 1,2 Triliun lebih dari Rp 2,8 Triliun APBD Deli Serdang 2014, yang telah disepakati.

Dengan tidak adanya pembahasan oleh Banggar, besar peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya.”Bagaimana dewan bisa melakukan pengawasan terhadap yang tidak diketahui, itu pasti sangat rawan penyimpangan,”tegasnya. Apoan menyebutkan, ketika paripurna terakhir pengambilan keputusan terhadap RAPBD tersebut, dirinya sangat kritis dalam interupsi, agar pengesahan ditunda sementara, menunggu dilakukan pembahasan mendalam terhadap seluruh SKPD pengguna anggaran angrar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Karena berulangkali BPK-RI dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap pelaksanaan APBD dalam opininya menyatakan, DPRD melakukan pembiaran atas terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran di sejumlah SKPD.”Itu sebabnya kita malakukan protes terhadap SKPD yang anggarannya tak dibahas Banggar. Sebagai wakil rakyat, kita tidak mau dituduh melakukan pembiaran," tegas Apoan.

Kabar teranyar diporoleh andalas, Gubsu telah mengevaluasi APBD Deli Serdang TA 2014. Dalam evaluasi tersebut, terdapat pemangkasan anggaran di beberapa SKPD termasuk Disdikpora yang nilainya mencapai ratusan miliar, karena dinilai sangat tidak efisien dan tidak berbasis kinerja.(ANT)

2014,Tunjangan Profesi Guru Meningkat TAHUN 2014, anggaran pendidikan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2013, dari Rp43,1 triliun yang telah dianggarkan sebesar Rp60,5 triliun. Peningkatan demi perbaikan kesejahteraan guru ini diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kinerja.

“Untuk tahun 2014, anggaran pendidikan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp60,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yakni Rp43,1 triliun," kata Kepala Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat Adi Nugroho dalam acara Forum Group Discussion Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Padang Golf Modernland, Kota Tangerang, pekan ini.

Ia mengatakan, untuk anggaran pendidikan tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp368,8 triliun atau 20,02% dari total belanja negara yang mencapai Rp1.842,4 triliun. Anggaran pendidikan tersebut terdiri dari alokasi pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp130,27 triliun serta alokasi pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp238,62 triliun.

Sedangkan kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2014 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan akses, kualitas relevansi pendidikan menengah universal. Peningkatan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. "Ada juga untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan agama, sistem pendidikan nasional, penguatan tata kelola pendidikan dan pendidikan karakter," kata dia.

Pada 14 November 2013 lalu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014 adalah Rp 1.667, 140 triliun, sementara Anggaran Belanja Negara sebesar Rp 1.842,495 triliun, atau defisit Rp 175,355 triliun (1,69%).

Dari total anggaran belanja negara Rp 1.842,495 triliun itu, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 368,899 triliun atau 20% dari total anggaran belanja negara. Anggaran belanja pendidikan ini, terdiri atas anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp 130,279 triliun (tersebar di Kemdikbud Rp 80,661 triliun, Kemenag Rp 42,566 triliun, dan 16 Kementerian/Lembaga Rp 7,051 triliun).

Sedangkan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp238,6 triliun terdiri dari BA pendidikan yang diperkirakan dalam DBH Rp1 triliun, DAK bidang pendidikan Rp10 triliun, BA pendidikan yang diperkirakan dalam DAU terdiri dari Non Gaji Rp13,6 triliun dan gaji pendidikan Rp122 triliun. Dana tambahan penghasilan guru PNSD Rp1,9 triliun, tunjangan profesi guru Rp60,5 triliun, BA pendidikan dalam dana Otsus Rp4,1 triliun, dana insentif daerah Rp1,4 triliun dan Bantuan operasional sekolah Rp24,1 triliun.

Serapan Dana Anggaran Daerah Melemah Tiap Tahun KEMENTRIAN Keuangan merilis laporan yang mengestimasi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2013 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai Rp114,8 triliun. Estimasi itu lebih tinggi dari Silpa 2012 yang mencapai Rp107,5 triliun.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku data serapan belanja daerah memang terus lemah setiap tahun.

Karenanya, Kemenkeu tengah menggodok mekanisme penghargaan dan sanksi yang tepat untuk realisasi APBD. "Persoalannya dengan daerah, pemerintah (pusat) tidak punya instrumen ke daerah. Itu yang sedang saya minta ke DJPK agar bikin reward and punishment," ujar Chatib.

Mekanisme itu sulit, kata Chatib, karena UU Otonomi Daerah memberi

kewenangan luas bagi daerah untuk menggunakan anggarannya. Nantinya, hukuman maupun penghargaan yang diberikan pemerintah pusat atas serapan anggaran daerah harus sejalan dengan UU Otonomi Daerah tersebut.

Salah satu skema yang dipikirkan adalah pengurangan dana alokasi khusus (DAK) yang menjadi bagian dari dana perimbangan keuangan daerah jika serapan anggaran kecil. Masalahnya, menurut Chatib, porsi DAK terhadap keuangan daerah kecil. Namun, peme-

rintah tidak bisa memotong yang porsinya lebih besar yakni dana alokasi umum (DAU).

"DAU itu tidak bisa karena dia blocktransfer, dia sudah ditentukan sekian persen dari total dia dapat. Jadi regardless dari dia perform atau tidak perform, dia dapat," katanya.

Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp529,4 triliun dana transfer daerah dalam APBN Perubahan 2013.

Dana perimbangan besarnya Rp445,5 triliun, terdiri dari dana bagi hasil

(DBH) Rp102,7 triliun, DAU Rp311,1 triliun, dan DAK Rp31,7 triliun. Di luar itu, masih ada alokasi dana otonomi khusus dan dana penyesuian Rp83,8 triliun.

Jumlah transfer daerah yang sudah diberikan ke pemda sampai dengan akhir November 2013 sudah mencapai 90,1% atau Rp476,8triliun.Adapunsampai dengan kuartal III tahun ini, supaya bisa dibandingkan dengan serapan anggarannya, ialah 74,4% dari APBN P 2013 atau sebesar Rp393,6 triliun.

Dalam APBN 2014 pemerintah

pusat akan memberikan dana transfer ke daerah Rp592,6 triliun. Dana perimbangan yang diberikan Rp487,9 triliun, terdiri dari DBH Rp113,7 triliun, DAU Rp341,2 triliun, dan DAK Rp33 triliun.

Dana otonomi khusus dan penyesuaian, sudah termasuk dana keistimewaan DI Yogyakarta, mencapai Rp104,6 triliun. Anggaran ini masih belum mencakup kemungkinan tambahan anggaran untuk Dana Alokasi Desa (DAD) seperti yang diamanatkan UU Desa yang baru disahkan pekan ini. (ANT)

APBN tahun 2014 terus bertambah bila dibandingkan tahun 2010 mencapai Rp 1.042,1 Triliun naik signifikan menjadi Rp 1.842,5 triliun.

Dalamtahun 2014 volume kita terus meningkat Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp 1.667,1 triliun, belanja negara sebesar Rp 1.842,5 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp 175,4 triliun atau setara

1,69 dari PDB. “Pencapaian target pendapatan negara dalam tahun 2014 selain ditentukan oleh peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi dalam tahun 2014 juga didukung dengan langkahlangkah optimal pemerintah untuk menggali sumber-sumber penerimaan negara baik dari perpajakan maupun non pajak,” paparnya.

Gubsu juga meminta para Bupati/ Walikota juga minta melakukan langkah-langkah perbaikan baik dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melakukan harmonisasi peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional maupun mengendalikan dan memperbaiki pemberian izin usaha pengelolaan SDA di daerah agar lebih selektif serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara.

Sementara Plh Kakanwil Pembendaharaan Fardi Harto meminta agar penggunaan anggaran secara efesien dan tepat guna sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. “Mari kita cegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran melalui perencanaan yang kredibel, pelaksanan yang akuntabel dan pengawasan yang penuh disiplin,”paparnya.(INT)

DIPA Sumut 2014 Sebesar Rp48,713 Triliun GUBERNUR Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2014 senilai Rp48,713 triliun kepada Muspida, pimpinan satuan kerja, sertapara bupati/walikota di Provinsi Sumatera Utara.

Gubsu mengharapkan agar penggunaan anggaran tersebut bermanfaat dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2014, utamanya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan,serta menjaga lingkungan.

Gubsu menyerahkan DIPA kementerian dan lembaga tahun 2014 kepada pimpinan 43 kementerian dan lembaga pengelola dana belanja APBN. Selain itu, Gubsu menyerahkan alokasi dana transfer ke daerah untuk masing-masing provinsi kepada para bupati/walikota di wilayah provinsi sumatera utara.

Untuk wilayah Sumtera Utara, alokasi anggaran yang telah

ditetapkan untuk anggaran 2014 sebesar Rp 48,713 triliun, dengan rincian satuan kerja (Satker) vertical kementerian/lembaga sebesar Rp 14.860,85 milyar, SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp 300,55 milyar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp 384,36 milyardan SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp 510,17 milyar.

Kemudian transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp 3.460,48 milyar, transfer ke daerah untuk kabupaten/kota sebesar Rp. 29.196,92 milyar.“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara bahwa alokasi anggaran yang kita sediakan relatif besar dari keseluruhan volume belanja APBN tahun 2014.

Gubsu merinci beberapa program strategis yang perlu mendapat perhatian yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, transportasi publik, program perlindungan sosial, seperti bantuan

operasional sekolah, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, kredit usaha rakyat, dan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan, maupun dalam menjaga pelaksanaan pemilu tahun 2014 agar berjalan demokratis, lancar, aman, jujur, dan adil.

Gubsu menjelaskan volume

Pemerintah Harus Waspadai Empat Kebijakan yang Lamban PEMERINTAH harus mewaspadai empat langkah kebijakan yang dinilai lamban selama ini.Keempat itu, yakni transaksi berjalan, struktur industri manufaktur yang tidak lengkap, kelemahan perencanaan dan implementasi anggaran serta sinyal pemerintah yang akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi.

"Perekonomian Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir cukup baik dan pada 2014 diperkirakan masih mempunyai prospek, namun dalam upaya mewujudkan peluang positif itu pemerintah harus memperhatikan empat (4) kelambanan yang selama ini terjadi," ujar pengamat Perencanaan Pembangunan, Syahrial Loetan di Jakarta.

Syahrial mengungkapkan keempat langkah lambat pemerintah yang selama ini terjadi yakni pertama, upaya memperkecil transaksi berjalan ternyata cukup berat di tengah keadaan dimana impor cukup tinggi dan ekspor melemah.

Sementara itu, upaya perbaikan struktural di dalam negeri tidak kunjung tuntas, banyak kebijakan

yang dilahirkan, namun lemah di dalam implementasinya.

"Sebagai contoh dalam konsep diversifikasi energi yang sudah lama didengungkan, namun nyatanya tidak konsistensi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Akibatnya, tingginya angka subsidi BBM di dalam APBN," kata dia.

Padahal, lanjutnya, periode tahun 2010-2011 tercatat perekonomian Indonesia banyak diuntungkan dengan tingginya harga komoditas pokok seperti kelapa sawit dan batubara. Oleh sebab itu, neraca perdagangan Indonesia cenderung positif.

Namun hal sebaliknya terjadi pada 2012-2013, yaitu kecenderungan negatif karena anjloknya harga komoditi ekspor Indonesia, akibat berbagai alasan. Antara lain, melemahnya permintaan di beberapa negara tujuan ekspor Indonesia, sehingga mengganggu nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang kuat dunia.

Kedua, struktur industri manufaktur yang "tidak lengkap" dari hulu ke

hilir, mengakibatkan pemerintah kesulitan meningkatkan kapasitas nasional sesuai dengan laju permintaan.

"Banyaknya 'produk antara' yang tak diproduksi sendiri menjadi kendala dalam peningkatan kapasitas tersebut. Dengan kata lain, struktur industri kita yang masih dangkal masih menyimpan sejumlah masalah, yang cukup serius jika kedepan tidak segera diperbaiki,” papar Syahrial.

Ketiga, banyaknya kelemahan di dalam perencanaan program maupun implementasi dari Anggaran Pemerintah tahun 2013 yang dialokasikan pada Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Artinya, di dalam situasi yang tidak terlalu kondusif ini, sebenarnya pengeluaran pemerintah yang disusun secara baik, dan diimplementasikan secara baik dan tepat waktu, akan memberikan dampak "multiplier" yang cukup signifikan khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

Namun, banyak anggaran pemerintah yang sudah dialokasikan

kepada belanja modal, tak dapat diserap secara maksimal, sehingga dampak multiplier-nya menjadi tertunda, terang dia.

Keempat, sinyal pemerintah yang akan mengerem sedikit laju pertumbuhan ekonomi namun dengan target yang lebih tinggi dari tahun 2013, memberikan tanda yang sedikit membingungkan. Namun, lebih baik semua pihak melihat prospek investasi swasta dan pergerakan konsumsi rumah tangga.

Kedua elemen akhir ini sebenarnya mempunyai dampak yang lebih dominan bagi menyumbang angka produk domestik bruto.

Kegiatan Pemilu di tahun 2014 akan menyebabkan banyaknya dana yang menyebar di rumah tangga, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih tetap tinggi.

Syahrial menambahkan, jika Pemilu 2014 berjalan lancar dan tenang serta menghasilkan pemerintahan yang baru, akan mengakibatkan dunia bisnis merasa nyaman untuk memulai penyusunan rencana bisnis yang lebih mantap. Tampaknya, kata

dia, pada 2014 krisis eksternal yang terjadi diluar negeri akan berangsur pulih. Dengan demikian, diharapkan ekspor Indonesia akan terdongkrak menjadi lebih baik, seiring dengan meningkatnya harga-harga komoditi yang akan memperbaiki neraca keuangan Indonesia.

"Dengan memperlihatkan berbagai trend dan faktor yang terjadi selama tahun ini, dengan segala tantangan yang ada, nampaknya keadaan pertumbuhan 2014 akan lebih tinggi dari pada tahun 2013.

Dia mengatakan upaya yang diharapkan dari sisi pemerintahan agar anggaran untuk belanja modal, khususnya yang dialokasikan bagi infrastruktur perlu diawasi agar penyerapannya sesuai dengan target waktu dan kualitas.

Sehingga dapat memberikan dampak besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Mantan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.(ANT)

KPK POS

6

PA Unggul untuk DPRA dan DPRK di Aceh Timur ACEH TIMUR - Partai Aceh (PA) dilaporkan unggul dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislatif (Pileg) 2014 di Kabupaten Aceh Timur.

Untuk DPRA, PA (Partai Aceh) memperoleh 78.818 suara atau 53,82 persen.

Diikuti NasDem 12.353 suara atau 8,43 persen. Peringkat ketiga ditempati PPP dengan jumlah 7.67 suara atau 5,23 persen, lalu PNA menempati urutan keempat dengan jumlah 7.472 atau 5,10 persen.

Sementara untuk DPRK, jumlah suara PA mencpai 73.587 atau 48,37 persen, Nasdem 14.667 suara atau 9,64 persen. Gerindra 9.820 suara atau 6,45 persen, dan PNA 8,016

NAD

POLITIK

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

suara atau 5,26 persen. Sementara itu jumlah suara sah untuk DPRA 146.447 atau 53,82 persen, dan suara tidak sah 19.467 atau 7,15 persen.

Informasi tersebut didapatkan Wartawan dari media center Kodim 0104/Aceh Timur, Minggu (13/4) pekan lalu.

Hal yang tak kalah menarik, Pemilu kali juga diisi dengan jumlah golput untuk dan DPRA mencapai 106.166 atau 39,02 persen dari jumlah DPT 272.080.

Sedangkan suara sah untuk DPRK berjumlah 152. 117 atau 55,90 persen dan suara tidak sah 24.609 atau 9,04 persen. Jumlah golput untuk DPRK sebanyak 95.354 atau sekitar 35,04 persen dari jumlah DPT 272.080.(BSO)

Ketua KIP Aceh Timur Dicegat, Panwas Minta Klarifikasi Di Subulussalam Wartawan Diusir Saat Rekapitulasi

ACEH TIMUR - Panitia pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Timur sampai saat ini masih mengklarifikasi ke semua komisioner hingga staf sekretariat, terkait kasus pencegatan Ketua KIP Aceh Timur Ismail SAg oleh polisi karena mengendarai mobil "double cabin" bermuatan kotak suara dan kertas suara, sehari sebelum hari pencoblosan, Selasa (8/4) pekan lalu.

Koordinator Pengawasan Panwaslu Aceh Timur Zainal Abidin kepada wartawan, Senin (14/4) lalu

mengatakan, kasus tersebut tidak saja melibatkan Ketua KIP, tapi juga seluruh komisioner, hingga staf di sekretariat turut dimintai klarifikasi. “Kasus ini terkait dengan logistik dan distribusi, sehingga kami harus meminta keterangan sampai staf sekretariat,” kata Zainal Abidin.

Ia menambahkan, pihak Panwas juga masih bekerja untuk mengumpulkan segala keterangan mulai dari anggota komisioner sampai staf sekretariat. “Insya Allah dalam satu satu dua hari ke depan, kami akan

umumkan hasilnya,” kata Zainal.

Sebelumnya diberitakan, Panitia pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Timur segera merekomendasi hasil klarifikasi kasus diperiksanya Ketua KIP Aceh Timur Ismail SAg oleh polisi karena mengendarai mobil "double cabin" sendirian dengan bermuatan kotak suara dan kertas suara.

“Malam ini, bagian divisi hukum kita akan menyampaikan semua laporan kepada kita, lalu kita akan telaah dan menyampaikan hasil nanti,” kata Ketua Panwaslu Aceh

Tmur Irhamsyah SH kepada wartawan, Minggu (13/4) lalu.

Wartawan Diusir Sementara itu, saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Penanggalan, wartawan dilarang menyaksikan karena dianggap mengganggu acara tersebut itu, sehingga sempat adu mulut Ketua PPK. Tetapi setelah melakukan negoisasi akhirnya para wartawan kembali diizinkan melakukan liputan dalam acara tersebut.

Tetapi para kuli tinta terlanjur menduga bahwa PPK kecamatan

Harga Getah Anjlok, Cicilan Kredit Petani Aceh Tamiang Macet

25 Caleg Bakal Duduk di DPRK Langsa LANGSA - Perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah masuk ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk tiga daerah pemilihan (Dapil) DPRK yakni Kecamatan Langsa Kota (Dapil I), Kecamatan Langsa Timur/Lama (Dapil II) dan Kecamatan Langsa BaratBaro (Dapil III) telah dianggap final. Kendati demikian KIP Kota Langsa belum melakukan pleno penetapan perolehan suara sah untuk masing-masing caleg terhadap 25 kursi di daerah tersebut, Rabu (16/4).

Data sementara 25 caleg yang prediksi bakal lolos untuk duduk di DPRK Kota Langsa yang diurutkan tidak berdasarkan perolehan suara terbanyak, yakni Dapil Langsa Kota (6 kursi), Zulkifli Latif (PA), Joni (Demokrat), Ilham Pangestu (Gerindra), Zulfahmi (PKS), T Hidayat (Golkar), dan Widodo Pangian Siregar (Hanura).

Dapil II Langsa Lama/Timur (7 kursi) yakni Zulfian (PA), Samsuri (NasDem), Samsul Bahri (PA), Amirullah (Hanura), Widoyo (Golkar), Mukhlis

(PDIP), dan Zulfikar (Demokrat).

Dapil III Langsa Barat-Baro (12 kursi) yakni Burhansyah (PA), Syahrial Salim (PDIP), Maimul Mahdi (PA), Norman (PKS), Panut Alkisah (PA), Faisal (Hanura), Rubian Harja (Golkar), Irwanto (Gerindra), Saifullah Salim (Golkar), Dedi (PAN), Sri Kemala Nurli (NasDem), dan Ratna Lelasari (Demokrat).

Ketua KIP Langsa Agusni AH sendiri masih enggan berkomentar. “Insya Allah benar.

Pun demikian, kami berharap semuanya agar bisa bersabar untuk menunggu tahapan berikutnya lewat pleno KIP, Sabtu 19 April 2014 ini,” katanya.

Namun, Agusni mengucapkan rasa syukur karena proses tahapan pelaksasnaan pemilu di Kota Langsa berjalan aman dan sukses tanpa cela.

"Alhamdullillah, meskipun di sana sini masih ada kelemahan karena bintek terhadap seluruh penyelenggara tidak bisa kita laksanakan secara maksimal, berhubung fanansial terbatas," katanya.(YANTO)

Panwaslu Subulussalam Terima 10 Pengaduan Parpol SUBULUSSALAM - Kabid Pengawasan Pemilu Panwaslu Subulussalm Rachmad Saleh Solin SKom, Kamis (17/4), di ruang kerjanya mengatakan kepada KPK POS, mulai Januari sampai April 2014 ada 10 pengaduan dari parpol terkait dugaan kecurangan yang dilakukan para caleg.

"Pada Bulan Januari ada pengaduan tentang pembakaran bendera oleh OTK di Kecamatan Sultan Daulat dan salah seorang anggota Panwascam terlibat pengurus partai politik.

Sedangkan setelah ditelusuri keterlibatan anggota Panwascam tersebut tidak bisa dibuktikan dan menyangkut pembakaran Bendera tidak dapat ditindaklanjuti karena dilakukan oleh OTK maka kasusnya tidak dapat ditinjaklanjuti," paparnya.

Sementara pada Bulan April, Ketua Partai Damai Aceh (PDA) Sobirin telah melaporkan kasus C.1 di mana salah seorang saksi meminta C.1 untuk difotocopi oleh saksi lain di TPS 2 Pegayo Kecamatan Simpang Kiri kemudian setelah dikembalikan sudah berbeda. Juga di TPS 17 Cepu Indah Simpang Kiri banyak warga yang tidak

bisa memberikan hak pilihnya dengn menggunakan KTP dan kartu keluarga.

"Diakui bahwa banyak warga tidak dapat memberikan hak pilihnya tetapi setelah ditelusuri benar pengaduan itu tetapi masih ada warga yang menggunakan surat undangan karena sesuai peraturan sebelum selesai warga yang menggunakan surat undangan belum bisa warga yang menggunakan KTP dan KK," ujarnya.

Ketua PAN Subulussalam, salah satu caleg telah melayangkan pengaduan ke Panwaslu, bahwa ada pemilih ganda yang dilakukan warga Pakpak Bharat, mencoblos di TPS Kuta Tengah Motong Kecamatan Penanggalan dan di Singkil.

"Dan semua pengaduan Warga dan partai politik belum satu pun direkomendasi karena masih melakukan pendalaman.

Karena kita terpaksa hati-hati menerima pengaduan dari seluruh unsur kalau tidak cukup bukti tidak bisa direkomendasi," katanya.

"Dan yang paling penting kejadian yang bisa kami terima sebelum tujuh hari. Kalau lewat dianggap telah kadaluarsa," tegasnya.(KARTOLIN)

Pusat Perpanjang Masa Pembahasan Bendera Aceh ACEH–Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abullah dan DPR Aceh (DPRA), Rabu (16/4/2014).

Dalam pertemuan itu, disepakati pembahasan evaluasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh diperpanjang hingga 16 Juni 2014.

Perpanjangan tersebut merupakan yang kelima kali sejak Qanun Lambang dan Bendera Aceh diundangkan pada Maret 2013.

Zaini mengatakan, keputusan untuk memperpanjang masa tenang tersebut diambil sembari membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Rperpres) tentang kewenangan pemerintah Aceh.

“Cooling down diperpanjang lagi selama dua bulan ke depan.

Selama yang lain (RPP dan Rperpres) belum tuntas 100 persen, kami akan membicarakannya di sana (Aceh),” kata

Zaini usai menemui Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

Dia mengatakan, masih ada 21 pasal dalam dua rancangan PP dan satu rancangan perpres tersebut yang belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggunaan bendera daerah akan dilakukan setelah dicapai kesepakatan tentang rancangan tersebut.

“Kalau yang lain itu sudah beres dan sudah dibicarakan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), maka baru kita membicarakan soal bendera,” ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, pembahasan mengenai penyempurnaan bendera Aceh diharapkan dapat mulai dilakukan satu bulan ke depan. Dia berharap, tanpa harus menunggu dua bulan, proses administrasi rancangan PP dan rancangan perpres dapat selesai.(NET)

Penanggalan ada tujuan tertentu.

Masyarakat yang menyaksikan PPK mengusir para wartawan pun turut mempertanyakan tindakan itu. "Kenapa Wartawan tidak diizinkan melakukan liputan?" tanya warga.

"Sedang acara rekapitulasi ini terbuka tetapi dilarang wartawan menyaksikan di dalam ruangan itu.

Maka patut dicurigai ada maksud agar suara itu bisa diatur kepada orang yang tertentu," sambung warga lain yang sedang menyaksikan itu.(BSO/KARTOLIN)

PPK Penanggalan sedang musyawarah karena ada kesalahan saat melakukan rekapitulasi, Rabu(16/4) di aula camat setempat.

Protes Rekapitulasi, Caleg Mengamuk Ketua PPK Kabur SUBULUSSALAM - PPK Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam melakukan rekapitulasi, Rabu (16/4). Surat suara yang diserahkan PPS sekecamatan itu langsung dilakukan proses perekapan suara dan sempat bermasalah karena banyak kejanggalan.

Kejanggalan itu di antaranya pengaduan salah seorang saksi yang juga dibenarkan seorang

anggota Panwascam Penanggalan yang tidak ingin disebutkan namanya, di mana suara salah seorang caleg DPR RI dikurangi jumlahnya dan dialihkan ke caleg lainnya dalam satu partai yang sama.

Seorang caleg DPRK Subulussalam Dapil II Kecamatan Penanggalan dari PAN mengamuk saat PPK melakukan rekapitulasi di aula kantor camat setempat. Dia

langsung merampas pengeras suara agar proses penghitungan suara dan perekapan suara dihentikan karena ada ditemukan pemilih ganda di TPS Kampong Motong Kecamatan penanggalan.

Saat caleg itu mengamuk, Ketua PPK Penanggalan pergi keluar langsung koordinasi dengan anggota KIP Subulussalam. Berkat kesigapan TNI/Polri, ketegangan

langsung dapat diselesaikan dan penghitungan suara dilanjutkan.

Tampak pasukan Polres Aceh Singkil dan Polsek Penanggalan dan beberapa satuan Brimob dan dibantu TNI dipimpin Waka Polres Aceh singkil bersama perwiranya mengamankan rekapitulasi dan perekapan suara sampai diserahkan ke KIP Kota Subulussalam.(KAR)

Bupati Aceh Tamiang Tinjau Kebun Kedelai yang Diserang Hama ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati baru-baru ini melakukan peninjauan ke kebun tanaman kedelai di Desa Jamur Labu dan Suka Ramai, Kecamatan Rantau, dengan luas areal tanaman ratusan hektar yang sebagian tengah diserang hama.

Di Desa Jamur Labu, bupati bertemu petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Gema Repah I, Gema Repah II dan Gotong Royong dengan luas tanaman 120 hektar.

Kemudian kelompok tani di Desa Suka Ramai yakni Suka Maju, Cinta Damai, Sari Tani, Terang Bulan, Terpadu dan Pelita Murni dengan luas tanam 125 hektar.

Bupati didampingi Ketua DPRK Rusman dan Kadis Pertanian M Yunus, langsung turun ke lapangan dan melakukan penanganan seperti menyemprotkan pestisida Supermek pada tanaman

kedelai yang terserang hama.

Selain itu mereka memberikan motivasi sambil berdialog dengan petani agar terus semangat menanam kacang kedelai yang saat ini harga pasarnya menjanjikan.

Menurut otoritas pertanian setempat, dari 4.000 hektar program tanam kedelai yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, 500 hektar di antaranya rusak terserang hama. Sedangkan tujuh hektar lainnya mengalami puso (gagal panen).

Bupati selaku Ketua HKTI Provinsi Aceh sekaligus sebagai kepala daerah, bupati langsung turun ke lapangan melakukan pengendalaian terpadu hama ulat kacang kedelai dalam upaya mengurangi kerugian petani.Pada kesempatan itu bupati dan ketua DPRK juga menyerap langsung aspirasi petani kedelai di daerah itu, salah satunya mengenai persoalan

saluran pembuangan air yang tersumbat.

Bupati juga melihat langsung saluran yang tersumbat sepanjang 3,5 meter, yang kebetulan berbatasan dengan perusahaan perkebunan di sana. Hari itu juga bupati memerintahkan Dinas Pertanian Tamiang untuk melakukan normalisasi saluran yang tersumbat.

"Kita ingin petani dapat melakukan panen raya pada Bulan Mei mendatang, sehingga Aceh Tamiang menjadi salah satu kabupaten yang berhasil swasembada kedelai," paparnya.

Masih di lokasi yang sama, Ketua DPRK Rusman menambahkan, dewan akan terus meningkatkan anggaran pada sektor pertanian.

"Kita berharap petani terus semangat melukukan penanaman kedelai, di samping itu kami akan menambah anggaran guna untuk

mendongkrak pendapatan kaum petani," papar Rusman.

Sementara Kadis Pertanian M Yunus di hadapan petani mengatakan, minat petani menanam kacang kedelai di sejumlah kecamatan pada tahun lalu memang kurang, akibat faktor harga tidak stabil.

Namun pada tahun ini, petani kembali bergairah karena harga bahan baku tempe ini di level Rp7.000/kg. Di sisi lain pemerintah juga membantu bibit untuk petani.

Kendati sebagian tanaman terserang hama ulat, saat ini sudah mampu diatasi dengan penyemprotan pestisida dan hasilnya hama pun mulai berkurang. "Saat ini kedelai asal Tamiang akan diminta oleh daerah tetangga untuk dijadikan benih pada musim tanam tahun depan. Tentunya harga benih kedelai akan terjual lebih tinggi," paparnya.(BSO)

SUDAH BERLANGSUNG DUA TAHUN

Pemkab Aceh Tamiang tidak Menganggarkan Beasiswa ACEH TAMIANG - Selama dua tahun (2013-2014) Pemkab Aceh Tamiang tidak menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa, dengan alasan terbentur dengan Permendagri No 32 tahun 2012 tentang bantuan.

Pemerhati masalah sosial, Sayed Zainal M SH kepada Wartawan mengatakan, Pemkab Aceh Tamiang harus peduli terhadap mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, baik di dalam daerah

maupun di luar provinsi. “Ini menandakan pemerintah kurang perhatian terhadap mahasiswa yang merupakan generasi masa depan Tamiang dan aset daerah,” paparnya.

Disebutkan, sejak Tahun 2013 hingga tahun ini Pemkab Aceh Tamiang, tidak menganggarkan beasiswa dalam APBK. Padahal anggaran untuk daerah cukup banyak mencapai ratusan miliar.

“Kita berharap Pemkab Aceh Tamiang segera menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa pada

perubahan anggaran tahun 2014,” pinta Sayed Zainal.

"Selain bantuan perorangan, bantuan kelompok sosial juga tidak dianggarkan dengan alasan Permendagri dan kita berharap ada pengecualian untuk beasiswa mahasiswa," sambungnya.

Kabag Sosial Pemkab Aceh Tamiang Drs Sudianto MM mengatakan, bantuan beasiswa umum tidak dialokasikan karena banyak pemohon yang meminta beasiswa pada Tahun 2013. ”Saya masuk ke mari beasiswa

tidak ada, disebut-sebut karena ribut persoalan bantuan dengan dewan sehingga semua bantuan perorangan ditiadakan,” paparnya.

Selain itu, bantuan perorangan ditiadakan karena penggunaan di lapangan tidak tepat sasaran.

Mengenai bantuan kelompok, pada Tahun 2013 dana hibah yang dialokasikan sekitar Rp11 miliar, namun tidak semuanya terealisasi. Katanya, hingga akhir Maret, proposal masuk 2.000 buah.(BSO)

ACEH TAMIANG - Harga getah karet yang tak kunjung normal membuat para petani mengeluh. Nilai jual yang rendah berdampak pada kesulitan petani menanggulangi biaya sehari-hari, bahkan sejumlah petani ada yang tak sanggup lagi membayar kredit bank. "Saat ini harga getah di level Rp6.000/kg, harga ini merosot lebih separuh dari harga sebelumnya. Kondisi ini sudah berlangsung selama dua bulan," kata Nano (40), petani karet di Desa Wonosari, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (14/4).

Nano mengatakan, tidak hanya kebutuhan rumah tangga yang harus ia pikirkan, tetapi biaya anak kuliah dan utang di bank juga harus ditanggilangi.

"Saat ini keluarga saya coba memperkecil pengeluaran, karena harus menutup kredit bank," ujar bapak dua anak ini.

Dia mengaku tak punya penghasilan lain selain bertani karet. Semenjak harga getah anjlok, penghasilanya pun ikut terganggu. Yang lebih menyedihkan, di samping harga getah karet anjlok, produksi getah kian menurun dipengaruhi musim trek.

"Dua bulan lalu rata-rata penghasilan mencapai 100 kg per minggu. Tapi kini hanya mampu keluar 60 kg," ungkap Nano.

Biasanya, sambung Nano, kalau harga getah normal dalam sebulan dia bisa mengantongi pendapatan bersih Rp6 juta.

"Harga getah dua bulan lalu tepatnya di Januari 2014 masih normal yakni Rp14.000 sampai Rp18.000/kg. Namun dalam dua bulan terakhir sudah tiga kali mengalami penurunan. Sementara bila harga diumumkan naik, lonjakannya tidak begitu menggembirakan," keluhnya.

Terpuruknya harga getah karet sayangnya harus dialami petani sendirian. Mau tidak mau mereka harus menjual getahgetahnya ke agen dengan harga murah. Sementara pemilik modal besar bisa menyetok getah dan menjualnya ke pabrik bila harga di normal.

Sementara rekannya, Udin yang berprofesi sebagai penjual jasa pengangkut getah karet mengaku produksi getah karet yang kian menurun berdampak pada sedikitnya muatan lansir.

Biasanya Udin mendapat lima sampai enam trip per minggu atau setiap musim timbang. Tapi kini hanya dua trip. Hal itu tentu membuatnya tidak bergaji dan memilih berhenti sementara dari pekerjaan mengangkut getah karet.

"Saya bekerja dengan agen, upah yang saya terima disesuaikan dengan berat muatan," kata Udin.

Terpisah Rudi (32), warga Desa Alue Lhok, Kecamatan Karang Baru, mengatakan tidak hanya produksi getah karet yang menurun, kelapa sawit juga tengah mengalami trek. "Namun yang paling menderita saat ini petani karet, sudah hasilnya merosot, dibanting lagi dengan harga yang murah," kata Rudi.

Di sisi lain harga kelapa sawit tergolong mahal, saat ini berkisar Rp1.500/kg, tapi produksinya terbatas. Sementara harga getah karet di Alue Lhok di tingkat agen rata-rata Rp7.000/kg, jelas tidak sesuai dengan biaya produksi.

"Bila harganya segitu, untuk menutupi biaya makan saja susah, belum lagi kebutuhan lain. Harga getah terpuruk, bahkan jauh di bawah harga beras harus dikonsumsi setiap hari," katanya.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

SUMUT

Oknum KPU Tertangkap Tangan Buka Kotak Suara

TANJUNGBALAI - Oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai JMD SSos dan DF bersama anggota Panwaslu TA tertangkap tangan membuka kotak suara di Kantor Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

Menurut Dra Hj Ainul Fuad, anggota DPRD Kota Tanjungbalai (2009-2014) dari PKPB, dirinya memergoki dua oknum komisioner KPU dan anggota Panwaslu Tanjungbalai tersebut membuka kotak suara dan mengeluarkan lembaran surat suara yang sudah dicoblos serta berserakan di atas meja. “Saya bertanya kepada mereka, tetapi tak diindahkan, kemudian saya memanggil beberapa teman, sehingga suasana menjadi ramai,” ujarnya.

Ainul menjelaskan, oknum komisioner KPU dan Panwaslu itu membuka kotak suara mendahului jadwal dan tanpa didampingi saksi dari masing-masing parpol. “Kami menduga ini pelanggaran dan diduga untuk suatu kepentingan parpol tertentu. Karena pembukaan kotak suara di Kelurahan dijadwalkan Hari Sabtu namun dibuka pada Hari Jumat,” katanya.

Kalangan masyarakat terutama sejumlah pengurus parpol peserta pemilu tidak senang dan melaporkan kejadiannya ke Mapolres Tanjungbalai. Bersama sejumlah pengurus parpol, Ainul mendatangi Mapolres Tanjungbalai dan mendesak agar dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum KPU itu segera diproses sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yanag berlaku.

Aktivis maupun ketua parpol, caleg dan anggota DPRD di Tanjungbalai menyampaikan laporan tertulis yang diterima Kapolres Tanjungbalai ML Hutagaol SSik. Mereka yang membuat laporan, antara lain Penentuan Marliza, M Iqbal, Asfi, Juni Syahputra, Erwin-

syah dan Arjuna. Laporan itu juga turut ditandatangan beberapa aktivis mahasiswa dan calon legislatif.

Dilaporkan Panwas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Tanjungbalai meneruskan laporan warga ke kepolisian resor setempat, terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diperkirakan dilakukan dua orang oknum komisioner KPU Kota Tanjungbalai. Ketua Panwaslu Tanjungbalai Dedy Hendrawan SH, Senin lalu mengatakan, laporan dugaan pelanggaran pemilu itu disampaikan kepada Mapolres Tanjungbbalai melalui surat Nomor 88.01/Panwaslu-TB/IV/2014 tanggal 13 April 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan saksi serta musyawarah yang dilaksanakan Panwaslu Tanjungbalai, pihaknya menyimpulkan sementara bahwa laporan masyarakat Nomor 02/PL/ PILEGIV/2012 tanggal 11 April 2014 diduga memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

Ada pun oknum komisioner KPU Tanjungbalai yang diduga sengaja membuka kotak surat suara di luar jadwal tersebut, masing-masing berinisial MJD SSos dan DF. Menurut Dedy, tindakan membuka secara sengaja kotak suara di luar jadwal yang telah ditentukan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran pidana pemilu.

“Kalaupun harus dibuka di luar waktu yang telah ditentukan, tentunya harus ada persetujuan dari seluruh partai politik,” ucap dia.

Dedy memperkirakan, untuk sementara tersangka pembuka kota surat suara adalah oknum Ketua Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kecamatan Datuk Bandar.

Alasannya, lanjut Dedy, oknum ketua PPS itu adalah orang yang pertama kali membuka gembok dan segel kota surat suara di Kantor Kelurahan Gading. Selain itu, pihaknya mensinyalir tidak

tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya seperti anggota Panwaslu dan komisioner KPU yang diduga turut menyetujui pembukaan kotak itu.

“Jika dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian, tidak tertutup kemungkinan bakal ada lagi tersangka lain, sebab oknum ketua PPS tersebut pasti tidak mau sendirian menjadi tersangka,” ujar Dedy.

Sementara itu, Ketua KPU Tanjungbalai Amrizal SE membantah pihaknya melakukan tindak pidana pemilu. “Tidak benar komisioner KPU Jamin Marudut Damanik SSos dan Dahwani Fitri membuka kota suara seperti dugaan masyarakat,” kilahnya.

Dia menjelaskan, hingga pukul 05.00 WIB pasca pemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 11 Kelurahan Gading belum selesai mengisi formulir model C, C-1 dan C-2. Selanjutnya, KPPS TPS 11 tersebut memasukkan semua berkas ke kotak suara kemudian menggembok dan menyegelnya.

Amrizal menilai tindakan KPPS TPS 11 Kelurahan Gading tersebut sebagai suatu langkah keliru.

Menyikapi hal itu, pihaknya pada Kamis (10/4) bersama PPS dan koordinator PPK menggelar rapat kordinasi untuk membuka kotak suara tersebut guna menuntaskan pengisian formulir yang belum selesai diisi petugas KPPS di TPS 11.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Amrizal memerintahkan komisioner KPU Jamin Marudut Damanik dan Dahwani Fitri untuk mengawasi pembukaan kotak suara itu. Pembukaan kotak suara itu, menurut dia, turut disaksikan Ketua Panwas Kecamatan Datuk Bandar Tengku Arudi dua orang personel kepolisian dan saksi dari PDIP, PBB dan Golkar.

“Jadi tudingan terhadap dua komisioner KPU melakukan kecurangan sangat tidak beralasan,” bantah Amrizal.(HER)

Panwaslu Nisel Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Pileg NIAS SELATAN - Kekisruhan pelanggaran Pemilu pada 9 April 2014 yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan merupakan fenomena yang sangat mencederai pesta demokrasi. Seperti yang terjadi di Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan, dilakukan pemungutan suara ulang, Sabtu (12/4) dan beberapa kasus yakni pencoblosan beramai-ramai yang melibatkan anak-anak di Desa Hilisondrekha, terbakarnya kantor PPK di Kecamatan Lolomatua sampai dengan laporan penggelembungan surat suara di Desa Hilimondregeraya.

Hingga kini, laporan pelanggaran pemilu yang sudah sampai di Panwas Kabupaten Nias Selatan mencapai ratusan kasus.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Nias Selatan Titoni Manaö SPd didampingi Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Drs Ya’atulo Halawa kepada sejumlah Wartawan, Kamis (17/4), di kantornya, Jalan Baru nomor 45 Telukdalam. "Dan tidak semua kasus pemilu disampaikan ke KPU karena keterbatasan Panwaslu dalam memproses.

Terkait pelanggaran pemilu khususnya di Desa Hilisondrekha dan Desa Hilinamöza’ua Kecamatan Telukdalam, Panwaslu sudah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Nias Selatan dan dilakukan pemungutan suara ulang,” ujarnya.

Titoni mengatakan, pelanggaran pemilu di setiap TPS masih

Ketua Panwaslu Nias Selatan Titoni Manao SPd didampingi Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Drs Ya’atulo Halawa di Kantor Panwaslu Nias Selatan, Jalan Baru nomor 45 Telukdalam. belum semua sampai di kantor Panwaslu kabupaten. Namun, dari laporan secara lisan yang disampaikan pengawas lapangan, sudah mencapai ratusan kasus. “Bentuk pelanggaran pemilu di setiap TPS, selain pencoblosan secara massal oleh warga dan memanfaatkan anak-anak untuk mencoblos, juga ada kasus politik uang dari salah satu calon anggota legislatif. Dan kasus tersebut mencapai ratusan TPS yang dilaporkan terjadi pelanggaran,” ungkapnya.

Menurut Titoni, Panwaslu Nias Selatan akan berupaya memproses beberapa kasus pelanggaran pemilu agar sebelum 15 April 2014 sudah disampaikan rekomendasi kepada KPU Nias Selatan. “Kami berharap, karena banyak pelanggaran, harusnya dilakukan pemilu

ulang yang terjadi di zona bermasalah di Nias Selatan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan beberapa media terbitan Medan sebelumnya, pelaksanaan pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 di Nias Selatan, Sumatera Utara, diwarnai dengan sejumlah kecurangan. Sejumlah pelanggaran aturan itu bahkan dilakukan secara masif untuk memenangkan caleg tertentu mulai dari pencoblosan surat suara oleh anak-anak, kotak suara dibawa ke rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga mengubah rekapitulasi di formulir C-1.

Atas sejumlah pelanggaran ini, Panitia Pengawas Pemilu Nias Selatan merekomendasikan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di beberapa tempat.(DUHA)

Petugas dari Polres Nisel sedang bertugas pada rapat pleno yang diadakan PPK Kecamatan Fanayama di Aula Kantor Camat Fanayama.

PPK Kecamatan Fanayama Gelar Rapat Pleno Pileg 2014 FANAYAMA - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan menggelar rapat pleno terbuka pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPD dan DPRD 2014 di Aula Kantor Camat Fanayama Jalan Raya Bawofanayama, Kamis (17/4) pukul 10.00 WIB. Sebelum pelaksanaan rapat pleno, para undangan dari partai politik dan penyelenggara dari tingkat desa ke Kecamatan Fanayama berkumpul untuk dimulainya rapat pleno yang di pimpin langsung Ketua PPK. Ketua PPK Kecamatan Fanayama Harapan Bawaulu dalam

rapat pleno mengatakan bahwa pelaksanaan rapat pleno dilakukan sebagai tahapan Pileg 2014, setelah sebelumnya dilakukan Pileg pada 9 April kemarin.

“Proses penghitungan surat suara dilaksanakan di tingkat Kelompok Panita Pemungutan Suara (KPPS), selanjutnya dilakukan rekapitulasi melalui sidang pleno terbuka di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau desa, kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di kecamatan melalui sidang pleno terbuka yang dibacakan PPS dengan disaksikan saksi partai politik (parpol) peserta pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu (Pan-

waslu),” ujarnya.

Ia berharap proses rekapitulasi dapat berjalan lancar mengingat waktu yang dibutuhkan untuk membacakan rakapitulasi di tiap desa cukup lama dan menyita waktu.

Kendati demikian, proses rekapitulasi tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga semua pihak dapat menerima dengan asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

Jumlah TPS di Kecamatan Fanayama 68 dari 25 desa. Dalam pelaksanaannya PPS membacakan rekapitulasi suara parpol, DPD dan caleg yang menjadi peserta

DKPP Diminta Tuntaskan Dugaan Pelanggaran Komisioner KPU TANJUNGBALAI - Sejumlah massa berunjuk rasa meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar segera menuntaskan dugaan keterlibatan oknum komisioner KPU Kota Tanjungbalai yang disebut-sebut tertangkap tangan saat membuka kotak surat suara di luar jadwal yang ditetapkan. “Kami minta DKPP segera memberhentikan dua orang oknum komisioner KPU Tanjungbalai,” kata Iqbal, salah seorang warga dalam orasinya, saat berunjuk rasa bersama seratusan orang di depan Gedung kantor KPU Tanjungbalai, Sabtu.

Disebutkannya, oknum komisioner KPU Tanjungbalai yang diduga sengaja membuka kotak

surat suara di luar jadwal tersebut, masing-masing berinisial JMD SSos serta DF dan anggota Panwaslu TA. Selain itu, seorang angota Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan TA dan TS, serta Lurah Gading WT, diduga secara sistematis melakukan kecurangan dalam Pemilu.

Dua orang komisioner dan seorang anggota Panwaslu itu, menurut dia, tertangkap tangan membuka kotak surat suara kotak suara di Kantor Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar, pada Jumat (11/4). Iqbal menduga, dua anggota KPU JMD SSos dan DF bersama anggota Panwaslu Kecamatan Datuk Bandar TA dan TS serta Lurah Gading WT, secara

sistematis melakukan kecurangan dalam Pemilu. “Aksi membuka kotak suara diduga untuk menggelembungkan perolehan suara caleg tertentu dan dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta DKPP dan lembaga penegak hukum agar tidak mentolerir dugaan kasus pelanggaran hukum tersebut. Pengunjuk rasa juga membuat permohonan tertulis berisi sejumlah tuntutan yang ditandatangani sejumlah caleg, pengurus parpol, aktivis LSM dan mahasiswa. Isi tuntutan itu, antara lain, mendesak KPU Pusat dan Provinsi Sumut melakukan pemilihan ulang di daerah pemilihan (Dapil) Tanjungbalai I, II dan III.

STABAT - Kaharudin dan Muhammad Syahyan SAg resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat menggantikan Drs Tarsan Naibaho dan Abdul Gani (alm) melalui rapat paripurna istimewa tentang pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Langkat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2009 – 2014 di gedung dewan, Stabat Kamis (17/4).

PAW berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/248/KPTS/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Langkat dari Drs Tarsan Naibaho kepada Kaharudin dan Abdul Gani (alm) kepada Muhammad Syahyan SAg. Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui Wakil Bupati Langkat Drs H Sulistianto MSi dalam sambutannya mengucapkan selamat bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat. Diharapkan Kaharudin dari Partai PDK yang menggantikan Drs Tarsan Naibaho yang pindah ke partai lain dan Muhammad Syah-

yan SAg dari Partai PPP menggantikan Abdul Gani yang meninggal dunia, benar-benar dapat memahami tugas yang diemban terutama dalam menuntut pelaksanaan pembangunan yang semakin kompleks, khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat Langkat sebagai konsekuensi logis penerapan otonomi daerah.

Kepada Drs Tarsan Naibaho dan Abdul Gani (alm) diucapkan terima kasih atas pengabdiannya dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Wakil Ketua DPRD Langkat

Ketua Panwaslu Kecamatan Aroma Dilaporkan PAC Hanura Kecamatan Amandraya Sawato Giawa. Kedua pengurus partai politik juga merupakan caleg ini melaporkan dugaan praktek penggelebungan suara yang dilakukan Ketua Panwaslu Kecamatan Aroma Talizanaha Buulolo bekerjasama dengan penyelenggara di tingkat desa dan Kecamatan Aramo untuk memenangkan salah seorang caleg dari PDI Perjuangan.

Kayani Ndruru menjelaskan kepada sejumlah wartawan dengan memperlihatkan formulir C1 yang sudah dicoret dan dirubah, di mana di formulir C1, caleg dari PDI Perjuangan atas nama Sarozinema Laia dari Dapil 2 Nomor Urut 1 (Kecamatan Amandraya, Kecamatan Aroma dan Kecamtan Ulususua)

Selain itu, mereka juga mendesak DKPP memberhentikan secara tidak hormat komisioner KPU dan anggota Panwaslu Tanjungbalai yang terbukti melakukan praktik curang dalam tahapan Pemilu Legislatif 2014.

Sebelumnya, Divisi Hukum dan Humas KPU Tanjungbalai Gustan Pasaribu SSos membantah tuduhan terhadap dua oknum komisioner yang disebutsebut membuka kotak suara di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Bahkan menurut dia, dua oknum komisioner KPU Tanjungbalai itu bertugas melakukan pengawasan karena disinyalir ada oknum anggota KPPS yang berencana membuka kotak suara.(HER)

Kaharuddin dan M Syahwan SAg PAW Anggota DPRD Langkat

DUGAAN PENGGELEBUNGAN SUARA

NIAS SELATAN - Ketua Panwaslu Aroma Talizanaha Buulolo dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan oleh caleg yang dirugikan dari PKB Dapil 2 Nomor Urut 1, Kayani Ndruru. Talizanaha diduga melakukan praktek penggelembungan suara melalui fomulir C1 yang direkayasa pada Pileg 2014.

Caleg yang merasa dirugikan melapor langsung ke Kantor Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Titoni Manao SPd melalui Divisi Hukum dan Penindakan Drs Ya’atulo Halawa yang membenarkan laporan itu, Kamis (17/4).

Ada pun yang melaporkan dugaan penggelebungan suara itu yakni Ketua PAC PKB Kecamatan Amandraya Kayani Ndruru dan Ketua

pemilu.

Hadir dalam rapat pleno terbuka, Camat Fanayama Arifin Zagoto SAP, Sekcam Dozisokhi Sarumaha SPd, Polsek Telukdalam, Kapolsek Telukdalam AKP Anthony Tarigan, Wakapolsek IPDA M Manurung SH, anggota Brigadir Hazarai, Briptu F Tampubolon, Briptu Sigit Dalimunthe, Ketua PPK Fanayama Harapan Bawaulu, anggota Toba Zagoto, Ardin Manao, Servanius Fau, Nestorius Buulolo, Sekretaris PPK Sozanolo Gulu SE, anggota Panwaslu Kecamatan Fanayama, PPS, serta 12 saksi parpol peserta pemilu.(DUHA)

mendapat suara sebanyak 80.

Anehnya dengan keahliannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Aroma Talizanaha Buulolo bekerjasama dengan penyelenggara dari tingkat desa dan Kecamatan Aroma, menyulap formulir C1 dengan cara menggelembungkan suara sebanyak 1.464 untuk Sarozinema Buulolo.

Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Titoni Manao SPd menjelaskan, laporan dugaan penggelembungan suara di formulir C1 disertai dengan tanda bukti. "Kami baru sebatas menerima laporan.

Tentu akan kami tindaklanjuti dengan yang terkait, jika benar terbukti Ketua Panwaslu Kecamatan Aramo itu melakukan praktek penggelebungan suara, maka dia bisa

dikenai pasal pidana Pemilu," kata Manao.

Tempat terpisah Ketua Penggiat Anti Korupsi Nias Selatan Jefri T Gari, di ruang kerjanya, Kamis (17/4) menjelaskan, apa yang dilakukan Ketua Panwaslu Kecamatan Aroma merupakan perbuatan melawan hukum dan mencederai pesta demokrasi. "Permainan ini sudah membudaya di masyarakat Nias Selatan karena selama ini banyak yang terlibat tidak satu pun yang dapat dipidanakan dengan memakai UU Pidana Pemilu. Kekisruhan ini karena kurangnya pemahaman dari penyelenggara Pemilu dari tingkat bawah di mana peraturan yang sudah dibuat KPU sudah sangat baik, tetapi implementasi peraturan tersebut

tidak bisa berjalan, khususnya di tingkat bawah," katanya.

Menurutnya, memang ada praktik penggelembungan suara dalam pelaksanaan Pemilu tahun ini. Bahkan, pihaknya menemukan tim sukses dari beberapa caleg maupun penyelenggara dari tingkat desa melakukan pelanggaran. "Ditemukannya caleg bekerjasama dengan Ketua Panwaslu Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Aroma melakukan praktek money politic untuk medapatkan suara, menyalahi proses demokrasi yang sehat," katanya.(DUHA)

Ketua Panwaslu Kecamatan Aroma Talizanah Buulolo di halaman Kantor Panwaslu Kabupaten, Jalan Baloho Nomor 45 Telukdalam.

Surialam SE usai mengambil sumpah anggota DPRD kabupaten Langkat PAW mengatakan bahwa secara hakiki tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan sangatlah berat karena memberi tanggung jawab yang besar pada masyarakat juga pada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh.

Hadir dalam sidang tersebut wakil ketua dan anggota DPRD, unsur Muspida Kabupaten Langkat, paraasisten,stafahli,dankepalaSKPD se-Kabupaten Langkat.(JUL)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

PDIP Incar Ketua KPK Dampingi Jokowi JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terus menjadi incaran partai politik (Parpol) dalam bursa cawapres 2014. Sebelumnya, Abraham digadang-gadang bakal menjadi pendamping capres dari Gerindra Prabowo Subianto.

Namun kini, giliran PDI Perjuangan (PDIP) mengincar Abraham untuk menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo alias Jokowi.

"Memang orang nomor satu di komisi anti korupsi masuk ke dalam bidikan PDIP, karena PDIP tak ingin pemerintahan yang akan datang mengalami kemerosotan wibawa negara, akibat korupsi yang kian merajalela," papar Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam pernyataannya, di Jakarta, Kamis(17/4).

Selain itu, lanjut Hasto, negara harus berkedaulatan yang kuat.

Hukum harus ditegakan, sehingga pemerintahan menjadi kuat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran viskal dan APBN. Uang rakyat harus dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir orang.

Karena itu, pilihan Cawapres yang sangat kuat nantinya akan mengedepankan bentuk pemerintahan solid dan bersih. Apalagi dukungan rakyat sekarang ini sudah sangat kuat. "Sehingga pilihan kepada cawapres Abraham Samad adalah langkah yang tepat untuk menyosong Indonesia hebat," ungkapnya.

Hasto mengaku hingga kini PDIP memang belum melalukan pinangan langsung ke Ketua KPK, namun masih dilakukan pendekatan-pendekatan sehingga menghasilkan kesepakatan. "Ya tungu saja nantilah," lontarnya. (ENDY)

Kasus Korupsi Lahan Makam, KPK Kembali Cegah Pihak Swasta JAKARTA - KPK kembali mengeluarkan surat cegah untuk pihak swasta. Pencegahan itu terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi lahan makam di Kabupaten Bogor dengan tersangka, Syahrul R Sampurna Jaya.

"Terkait dengan penyidikan kasus dugaan TPK penanganan perkara investasi CV Gold Aset dengan tersangka SRS, KPK telah mengirimkan permintaan cegah

atas nama Herlina Triana dari swasta sejak 14 April 2014 sampai 6 bulan ke depan," kata jubir KPK, Johan Budi saat dihubungi, Rabu (16/4).

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor PT Bursa Berjangka. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita uang US$ 200 ribu.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus

korupsi lahan makam di Bogor.

Dalam kasus ini, KPK masih menyidik satu tersangka, yakni Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kabupaten Bogor, Syahrul R Sampurna Jaya.

Syahrul diduga sebagai pemegang saham PT Garindo Perkasa sebagai perusahaan yang akan menggarap lahan makam tersebut.

Direktur PT Garindo Perkasa juga

sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama beberapa waktu yang lalu karena diduga memberi uang suap kepada ketua DPRD Bogor, Iyus Djuher.

Di dalam kasus dugaan suap pengurusan izin TPBU di Kabupaten Bogor ini, KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka, yakni ketua DPRD Bogor, Iyus Djuher, Pegawai Pemkab Bogor Listo Welly Sabu,

Anas Kena Fitnah, Arina Kota Jaya Milik Nazar

"Dalam operasi tangkap tangan itu disita satu tas dokumen, uang suap Rp350 juta, dan dua orang ditahan serta sembilan orang diperiksa," kata Neta melalu press rilisnya.

Neta menilai Polri dan KPK tidak transparan dalam operasi tangkap tangan di Polda Metro Jaya. Menurutnya, dua lembaga penegak hukum itu berusaha menutupnutupi kasus tersebut.(OKZ)

JAKARTA- Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum lagilagi kena fitnah. Mantan Wakil Direktur Keuangan PT. Permai Group, Yulianis, memastikan PT. Arina Kota Jaya bukanlah perusahaan milik Anas.

"Setahu aku itu perusahaan Nz (Nazaruddin), kenapa dibilang punya AU (Anas Urbaningrum)?," kata Yulianis dalam akun twitternya, @yulianis13450, Jumat (18/4).

Yulianis mengatakan dirinya pernah menyampaikan bahwa PT Arina Kota Jaya milik Nazaruddin saat menjadi saksi di persidangan kasus Wisma Atlet, dan saat itu majelis hakim meyakininya.

Yulianis membenarkan PT Arina Kota Jaya pernah mengajukan ijin tambang kepada Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Bahkan, katanya, perusahaan itu merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang diajukan Nazaruddin untuk mendapat izin.

"Kalau memang semua perusahaan itu milik Anas, kok bisa Nazar seenaknya pakai uang itu tanpa ada pertanggung jawaban ke Anas," kata Yulianis.

Yulianis menceritakan Nazar menjalin kerjasama dengan dua pengusaha batubara berinsial TT dan LL di daerah Sangata dan Paser, Kalimantan Timur. Nazar mengklaim TT dan LL merupakan teman Anas.

Kerjasama itu terjalin sebelum Nazar kena tipu untuk urusan bisnis tambang juga oleh Daniel Sinambela Rp 25,4 miliar tahun 2010. Akibat kasus tersebut, Daniel yang merupakan suami dari penyanyi jebolan Indonesian Idol Joy Tobing meringkuk di penjara.

Namun entah mengapa, kata Yulianis, di tengah perjalanan kerjasama TT dan LL dengan Nazar bubar. Karena sudah mengeluarkan biaya Rp 2 miliar untuk mengurus izin kepada Isran Noor, Nazar memaksa TT dan LL mengembalikannya.

"TT dan LL mencicil uang itu.

Mereka takut dipenjarakan seperti Daniel Sinambela. Mereka baru bayar kalau tidak salah sekitar 700 juta," terang Yulianis.

Karena masalah itu, menurut Yulianis, sangat tidak masuk akal kalau sekarang TT dan LL membawa nama Anas dengan menyebut sebagai pemilik Arina.

Yulianis juga tak habis pikir kenapa KPK membiarkan berita Anas memiliki tambang terus dibiarkan bergulir.

"Kok maksa banget sih. Kok percaya banget semua yang Nz omongin. He is a big liar," demikian Yulianis.(INT)

wah.. gak mau saya. Saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Partai Golkar di DPR)?

- Zainudin: Td (Tadi) siang Sy (saya) ketemu Idrus & Nov (Setya Novanto) di FPG (Fraksi Golkar). Kata IM (Idrus Marham) nanti dia yang berurusan ke Abang mlm (malam) ini, makanya Sy (saya) diam aja. Sy (saya) fikir Abang lbh (lebih) percaya IM (Idrus Marham) drpd Sy (daripada saya) makanya Sy (saya) gak gerak lg (lagi).

- Akil: saya gk (gak) pernah hubungan sama dia selama ini urusan Jatim, baru ujug2 datang, makanya saya tanya siapa yang urus Jatim ini kepada Zainudin.

- Zainudin: Iya Bang, berarti mereka (Idrus Marham dan Setya Novanto) yg minta ke Tim Jatim spy (supaya) IM yg urus. Apakah td (tadi) waktu dg (dengan) IM Abang sempat singgung jg (juga) bahwa Sy sdh (saya sudah) komunikasi dg (dengan) Abang?

- Akil: Tdk ada sama sekali, dia tdk tahu dan saya tdk ngomong soal Zainudin ketemu saya,,,, Saya heran saja kok tiba2 dia datang urusan Jatim...

- Zainudin: Baik bang, bsk akan sy komunikasikan dg Tim Jatim, tks.

Terkait isi pembicaraan tersebut, Akil mengaku tak serius meminta Rp 10 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada Jatim. Menurut Akil, permintaan itu hanya untuk membuat Zainudin Amali tak menghubunginya lagi.

“Itu maksudnya supaya mereka enggak ganggu-ganggu saya,” kata Akil.

Akil mengaku merasa terganggu karena Zainudin meminta bertemu untuk membicarakan masalah sengketa Pilkada Jatim. Menurut Akil, tidak mungkin Zainudin bisa menyiapkan uang Rp 10 miliar dalam satu hari.

“Saya kan mengelak terus.

Makanya, saya kan bilang kalau mau Rp 10 miliar, kan mati dia enggak mungkin (sediakan Rp 10 miliar). Tapi, kan realisasinya enggak ada,” demikian kata Akil.(INT/BBS)

Akun Twitter Abraham Samad Palsu JAKARTA - @abrahamsamad, Akun Twitter yang mengatasnamakan Abraham Samad, membuat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad geram. Mengingat, selama ini Abraham tak pernah membuat akun twitter, apalagi akun twitter itu memuat kicauan menuduh calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto ingin membunuh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

“Itu akun palsu, karena dari dulu saya tidak pernah memiliki akun Twitter atau Facebook.

Karena itu saya meminta Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Suhardi Alius untuk menyelidiki pemilik akun Twitter, yang mengatasnamakan nama saya," papar Abraham di Jakarta, Senin (14/4).

Dilanjutkan laporan ke Polri ini sangat penting agar KPK maupun pimpinan lainnya tidak diseret ke ranah politik melalui media sosial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Saya telah menghubungi Pak Kabareskrim untuk

menyelidiki dan menindak segera pelakunya,” tegasnya serius.

Abraham menjelaskan lagi selama ini tidak pernah memiliki akun di jejaring sosial, baik Twitter maupun Facebook. Adanya akun yang kerap mengeluarkan opiniopini miring terkait penanganan kasus korupsi di KPK, termasuk kondisi politik mengenai pemilu di jejaring sosial dilakukan oleh orang lain, bukan Abraham.

Juru bicara KPK Johan Budi menambahkan, nama pimpinan KPK yang digunakan oleh oknum di media sosial merugikan pribadi maupun lembaga KPK. "Secara internal, kami belum menerima instruksi oleh pimpinan untuk menyurati Kemkominfo atau memberikan imbauan kepada pihak-pihak terkait agar menertibkan pemilik akun di jejaring sosial," tegasnya.

Meski dibantah sebagai milik Abraham Samad, akun @samadabraham tersebut sukses menghimpun follower hingga 163 ribu.(ENDY)

KPK Sebarkan Virus Anti-Korupsi di ITB JAKARTA - Perilaku korupsi telah mengakar dalam berbagai bidang kehidupan. Kasus korupsi yang terus meningkat membuat upaya pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan.

Dalam upaya tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun hadir ke berbagai perguruan tinggi untuk menyebarkan virus anti korupsi. Kali ini, Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi persinggahan Wakil Ketua KPK RI Bambang Widjojanto.

Pada kesempatan tersebut, Bambang memberikan kuliah umum Pendidikan Anti Korupsi dan Studium Generale bertajuk "Problem dan Upaya Pemberatasan Korupsi." Dia mengungkap, saat ini korupsi makin beragam dan canggih. Hal itu terjadi baik di kalangan profesional, jaringan modal maupun konspirasi politik.

Penindakan kasus korupsi bukan hanya sebatas menangkap tersangka, tetapi harus dilakukan

penindakan lebih lanjut. Penindakan tersebut disebabkan karena kasus korupsi yang semakin well-organized dilakukan oleh pelaku kejahatan. "Korupsi sendiri muncul karena adanya problem pada sistem. Sistem sebagai tempat memproduksi penyimpangan seharusnya dikendalikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang paradigmatik," tutur Bambang, seperti dinukil dari situs ITB, Jumat (18/4).

Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara. Pengertian korupsi dilihat dari asal katanya yaitu corruption atau corruptus merupakan semua sikap dan perilaku yang buruk, tidak jujur, penyimpangan dan tidak bermoral.

"Kerugian dan potensi kerugian akibat korupsi di Indonesia menurut data BPK Semester II tahun anggaran 2012 ada sekitar 127.310 rekomendasi atau sekira 58,91% senilai Rp51,53 triliun yang sudah ditindaklanjuti,” paparnya.(INT/BBS)

PNS Pemkab Bogor Usep Jumeno, Direktur Utama PT Garindo Perkasa Sentot Susilo dan Direktur PT Garindo Perkasa Nana Supriatna.

Namun, di tengah proses persidangan, salah satu terdakwa, Iyus Djuher meninggal dunia. Terdakwa korupsi lahan makam itu meninggal dunia sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis kepadanya.(INT)

Mantan Menteri Keuangan Indonesia Fuad Bawazier usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakpus, Senin (14/4). Fuad bawazier diperiksa KPK terkait kasus pencucian uang terhadap terdakwa kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Soetrisno Bachir Dicecar soal Tanah Wawan di Tebet JAKARTA- Mantan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Soetrisno mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK. Salah satunya, soal tanah dan bangunan milik Wawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Tanah itu, kata Sutrisno, sebelumnya dimiliki oleh dirinya dan Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier.

"Saya dan Pak Fuad itu punya bangunan rumah di Jakarta Selatan yang waktu itu kita jual melalui broker properti. Luasnya sekitar 400 meter persegi," kata Soetrisno di tangga depan lobi utama kantor KPK, Jakarta, Rabu (16/4).

Nah, broker tersebut kemudian menjual tanah kepada Wawan. Pembelian dilakukan

sekitar tahun 2007 lalu dengan harga sekitar Rp 1,8 miliar. "Saya ditanya sama penyidik, 'apakah bapak waktu itu tahu itu Wawan adiknya Gubernur Atut'? Saya bilang tidak tahu. Karena kejadiannya itu 7 tahun yang lalu," jelas dia.

Soetrisno mempersilakan KPK bila ingin melakukan penyitaan terhadap tanah itu.

Terlebih jika tanah tersebut dibeli dari hasil pencucian uang. "Itu sudah milik dia (Wawan). Kalau memang itu hasil korupsi ya segera sita saja," terang dia.

"Nggak ada. Pokoknya ini saya bukan menyidik, tapi bagaimana saya membantu untuk melancarkan tugas-tugas KPK," sambung Soetrisno.

Kemarin, Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier juga sudah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK terkait hal yang sama.

Fuad mengakui, tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Wawan.

Sebelumnya KPK juga telah menyita 75

kendaraan milik Wawan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kendaraankendaraan itu terdiri atas puluhan mobil yang beberapa di antaranya berkategori super mewah, satu unit motor Harley-Davidsson, belasan truk molen, dan sejumlah truk pasir.

Kendaraan terakhir yang disita adalah mobil Honda CRV B 1179 NJA. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil berwarna putih tersebut atas nama Airin Rahcmi Diany, Walikota Tangerang Selatan yang juga istri Wawan.

Wawan pada kasus ini dikenakan dengan 2 UU pencucian uang. Pertama ia dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU).

Kedua, dia juga disangkakan dengan Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU No 15/2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(KOMPAS.COM)

Polri Bantah Operasi Tangkap Tangan di Polda Metro JAKARTA - Mabes Polri membantah menggelar operasi tangkap tangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Metro Jaya, semalam.

"Informasi KPK bersama Mabes Polri menangkap tangan itu memang tidak benar," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, Rabu (16/4).

Juru bicara KPK, Johan Budi juga

membantah ada operasi tangkap tangan di Polda Metro Jaya. "Tidak ada itu. Kalau ada pasti kita umumkan," ujar Johan.

Sementara itu, Komisioner Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, meminta Kapolri Jenderal Sutarman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno untuk menjelaskan kebenaran kabar tersebut ke publik.

Jaksa KPK Panggil Ulang Idrus Marham & Novanto JAKARTA- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK memastikan akan memanggil ulang dua petinggi Partai Golkar ke sidang kasus suap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Mereka adalah Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Soalnya, dalam sidang Senin (14/4), dua politisi Golkar itu tidak hadir dengan alasan menghadiri acara pilkada di daerah. Juru Bicara KPK Johan Budi me-ngatakan, dua saksi itu dipanggil lagi lantaran JPU merasa perlu untuk mendengar keterangan mereka di persidangan.

Surat pemanggilan, menurutnya, sudah dilayangkan JPU kepada Setya dan Idrus. “Pemanggilan ulang untuk menjadi saksi pada sidang 25 April mendatang,” kata Johan di kantornya, kemarin.

Dalam sidang lanjutan terdakwa Akil Mochtar pada Senin malam, JPU KPK menghadirkan beberapa saksi.

Diantaranya adalah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali.

Sedianya JPU juga menghadirkan Idrus dan Setya guna dimintai keterangan terkait dugaan pe-nerimaan janji oleh Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dalam perkara sengketa Pilgub Jawa Timur di MK. Hal itu ditujukan untuk menolak gugatan Khofifah Indar ParawansaHerman Suryadi Sumawiredja atas kemenangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam Pilgub Jatim.

Dalam sidang di Pengadilan Ti-pikor Jakarta ini, Setya dan Idrus disebutsebut. Hal itu terungkap dalam percakapan melalui Blackberry Messenger (BBM) antara Akil dan Zainuddin Amali yang dibacakan JPU Ely Kusumastuti.

Zainuddin membenarkan pernah berkomunikasi dengan Akil lewat layanan BBM. Namun, sambungnya, komunikasi tersebut untuk menanyakan kelanjutan pengurusan sengeta Pil-kada Jatim.

“Itu benar dari saya BBM. Pak Akil bilang Rp 10 miliar, tapi saya pikir dia hanya bercanda untuk menakut-nakuti saya, supaya tidak menghubunginya lagi,” aku Zainuddin.

Berikut isi transkip BBM antara Akil dan Zainuddin pada 1 Oktober 2013.

- Akil: Gimana konsolidasi Jatim?

Gawat juga ya?

- Zainudin: Kpn (kapan) ada waktu?

Akil: Nantilah skrg (sekarang) aja masih sidang Jatim, kita batalin aja nih Jatim.

- Zainudin: hehehe... itu semua kewenangan yg (yang) mulia, siap Bang, sy (saya) menunggu pe-tunjuk & arahan Abang, Tks. - Akil: Ini Jatim yang urus Idrus Marham atw (atau) Zainudin?

- Zainudin: katanya Abang lbh (lebih) berkenan klau (kalau) dr PG (dari Partai Golkar) Pak Idrus makanya Sy (saya) ikut aja, tp (tapi) klau (kalau) ada perintah lain Sy (saya) akan sampaikan ke pihak Jatim Bang,

terserah Abang aja bagaimana baiknya.

Mhn (mohon) arahan, tks.

- Akil: Gak jelas itu semua, saya ba-talin aja lah Jatim itu, pusing aja.

Suruh mereka siapkan 10 M (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat.

Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya...

- Zainudin: Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan.

- Akil: segera, dalam 1,2 hari (1-2 hari) ini saya putus!

- Zainudin: makanya kan Sy (saya) minta waktu & arahan dr (dari) Abang itu maksudnya.

- Akil: Tipu2 aja itu sekjen kalian itu - Zainudin: Jd (jadi) urusannya dg Sy (dengan saya) ya Bang?

- Akil: Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjen mu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov (Setya Novanto) sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis di sana. Jd (jadi) sama aku ke-cil2 aja,

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

Perolehan Sementara Kursi DPRD Kota Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Sampai Kamis 17 April 2014 perolehan kursi caleg pada Pileg Tahun 2014 di Kota Tanjungbalai yang berhasil dihimpun di lapangan memperlihatkan Partai Golkar terbanyak mendapatkan kursi yakni 7 dari 25 kursi yang ada. Disusul PDIP 3 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, PPP 3 kursi, Partai Hanura 3 kursi, PKB 3 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, dan PAN 1 kursi.

Partai Golkar pada Pileg 2009 mendapatkan 6 kursi naik 1 kursi, PDIP dari 3 kursi tetap bertahan, Partai Demokrat dari 4 kursi berkurang 2 kursi, PPP dari 1 kursi naik 2 kursi, Partai Hanura dari 2 kursi naik 1 kursi, PKB dari 2 kursi naik 1 kursi, Partai Gerindra pada Pileg 2009 tidak mendapatkan kursi kini 3 kursi, PAN dari 2 kursi kini tinggal 1 kursi.

Nama caleg yang mendapatkan kursi DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014 2019, dari Partai Golkar Bambang Hariyanto SE alias Bambang Lobo, H Syafril Simargolang alias Cakpin, M Syahrial SH MH, Muhammad Nur, H Abdul Jamil alias H Badol, Faisal Fahmi SP, dan Said Budi Syafril SH. Dari PDIP Herna

Gubsu Lantik Nikson Nababan - Mauliate Simorangkir

Veva AMd, Leiden Butarbutar SE, dan Surya Darma AR. Partai Gerindra HM Syarifuddin Harahap, Anton Darwin Nasution alias Anton King, Suhhibon Sinaga, Partai Hanura H Hamdayani, Ir Rusnaldi Dharma, Nessy Ariani, PPP Zulkifli Siahaan SSos, Muhammad Tahir, Muhammad Yusuf SH, PKB Nariadi alias Nanang, Syahrial Bakti SH, Andika Prana BB, Partai Demokrat H Ridwan AMd, Hj Shofya Zahara PSi, dan PAN Zainuddin,SE. Yang mengejutkan dari Partai Demokrat suami istri duduk yaitu, H Ridwan AMd dari Dapil 3 dan Hj Shofya Zahara PSi dari Dapil 2.

Dengan perolehan suara ini, partai yang membentuk fraksi murni dengan persyaratan tiga kursi nantinya adalah Partai Golkar (7 kursi). PDIP (3 kursi), Partai Hanura (3 kursi), PPP (3 kursi), PKB (3 kursi), dan Partai Gerindra (3 kursi). Untuk Partai Demokrat dengan perolehan 2 kursi dan PAN 1 kursi dimungkinkan membentuk fraksi gabungan atau menumpang fraksi.

Parpol yang tidak mendapat kursi pada Pileg 2014 ini, PKS, Partai Nasdem, PKPI, dan PBB. (HER)

Walikota Minta SKPD Teladani Alm Irham Taufik

TARUTUNG - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Gamawan Fauzi melantik Drs Nikson Nababan dan Drs Mauliate Simorangkir MSi, menjadi Bupati Tapanuli Utara dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2014-2019 di Sopo Partungkoan Tarutung, Rabu (16/4).

Pelantikan yang dimulai dengan Sidang Pleno Terbuka DPRD Taput dipimpin Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak ini, dihadiri beberapa Bupati kawasan Danau Toba seperti Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak, Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang, Sekda Humbahas Saul Situmorang, anggota DPR RI Sukur Nababan, anggota DPD Parlindungan Purba, Lundu Panjaitan, RE Nainggolan, Kapolres Taput AKBP Verdy Kalele SIK, Dandim Taput Letkol Inf Victor Tampubolon, dan undangan lainnya seperti para pimpinan SKPD, camat dan kepala desa se-Taput.

Dalam kesempatan itu, Gubsu berpesan agar pasangan Nikson Mauliate mengakomodir para tokoh adat terutama masayarakati Tapanuli Utara. “Kepada Bupati dan Wakil Bupati Taput yang baru dilantik, perlu saudara sadari, pelantikan bukan di gedung DPRD tapi di Gedung Adat Sopo Partukkoan. Kiranya pelantikan ini bermakna, agar Bupati dan Wakil Bupati juga mengakomodir

DILANTIK - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho saat melakukan pengambilan sumpah/janji terhadap Drs Nikson Nababan - Drs Mauliate Simorangkir MSi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Taput Periode 2014-2019 di Sopo Partungkoan Tarutung, Rabu (16/4). menyampaikan ucapan terima tokoh-tokoh, khususnya masya- demi terciptanya pemerintahan kasihnya kepada Torang Lumrakat Tapanuli Utara,” pinta Ga- yang baik. bantobing yang telah secara gen“Visi misi itu harus sesuai detot Pujo Nugroho. tlemen melarang adiknya "PasaGatot juga meminta, setelah ngan rencana pembangunan nangan SAURMA” melakukan gugadilantik, idealnya 10 atau 15 sional dan provinsi. Selain itu, tan atas hasil Pemilukada Taput minggu kemudian Bupati dan Wa- RPJMD juga harus disesuaikan deputaran kedua ke Mahkamah kil Bupati Taput segera menyam- ngan kebutuhan daerah dan maKonstitusi (MK) sehingga pepaikan Rencana Pembangunan syarakat. Untuk itu, segera konlaksanaan pelantikan Bupati dan Jangka Menengah Daerah (RPJ- solidasikan dengan seluruh sumber Wakil Bupati Taput dapat terMD) dengan memuat visi misi daya yang ada di Taput dengan laksana dengan baik. yang dibawa sejak pencalonan melibatkan semua stake holder Sementara itu, usai acara peBupati/Wakil Bupati Taput. Pe- serta masyarakat,” kata Gatot. lantikan dilaksanakan, kemudian Gubsu juga tidak lupa mengumimpin yang baru di Taput dalam dilanjutkan makan bersama demenjalankan pemerintahannya capkan terima kasihnya kepada ngan seluruh masayarakat Taput agar memberikan pelayanan ter- aparat keamanan, terutama pihak yang hadir di rumah dinas bupati baiknya kepada masyarakat de- kepolisian, KPU, Panwaslu yang yang terletak di Komplek Tangsi, ngan mengacu kepada standar telah bekerja keras sehingga Petidak jauh dari Kantor Bupati pelayanan minimal yang sudah milukada Taput dapat berlangTaput. ditetapkan dengan melakukan pe- sung sesuai yang diharapkan. Serobahan-perobahan yang terarah lain itu, Gubsu secara khusus juga (PR)

Tersangka Penipu Rp1,5 M Menang Pileg 2014

APEL - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM saat memimpin Apel Gabungan PNS di halaman Sekretaris Pemko Tebingtinggi.

TEBING TINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengajak seluruh peserta apel PNS Pemko Tebingtinggi untuk mengheningkan cipta sejenak seraya mendoakan alm Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik sembari meminta seluruh SKPD agar meneladani kepemimpinannya.

"Kita telah kehilangan seorang pemimpin yang pekerja keras, sikap disiplin dan kepemimpinannya patut kita jadikan sebagai tauladan," kata Umar Zunaidi Hasibuan saat memimpin apel gabungan PNS sejajaran Pemko Tebingtinggi di halaman Kantor walikota Jalan Sutomo, Senin (14/4).

Menurut Umar Hasibuan, berkurangnya satu tumpuan pimpinan daerah memaksanya harus bekerja ekstra keras.

"Hal yang serupa sama dengan tim pemain bola, jika pemainnya kurang satu orang maka tim yang tinggal haruslah membutuhkan kerja keras yang ekstra sebab dengan kondisi seperti itu bukan berarti permainannya dibubarkan.

Demikian dengan kondisi kita sekarang ini bukan organisasi bubar akan tetapi berjalan seperti semula, namun kerja

SUMUT

ekstra dibutuhkan," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Umar juga menyampaikan kekesalannya saat melihat minimnya kehadiran pejabat Eselon II dan III saat apel gabungan tersebut. Umar meminta asisten pemerintahan untuk menertibkan para pejabat Eselon II dan III serta pegawai yang lalai ikut apel.

"Saya minta asisten pemerintahan selaku pelaksana harian sekdakot menertipkan para pejabat Eslon II dan III serta pegawai yang lalai ikut apel," tegas Umar Zunaidi Hasibuan.

Walikota juga menyampaikan, dari delapan kota yang ada di Sumut, Tebingtinggi salah satunya masuk dalam penilaian Tim Adipura Pusat.

Untuk itu dia menghimbau agar seluruh SKPD, kepala kantor, camat, lurah, dan sekolah-sekolah selalu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

"Saya minta seluruh SKPD, kepala badan, kepala kantor, camat, lurah dan sekolahsekolah agar selalu mempertahankan kebersihan lingkungan masing-masing," ajaknya.

(RS)

TANJUNG BALAI - Kemenangan Faisal Fahmi SP (40), warga Jalan Pasir Raya, Lingkungan V, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, caleg Partai Golkar No urut 1 Daerah Pemilihan Tanjungbalai III (Kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Sei Tualang Raso) dalam Pileg tanggal 9 April 2014 menjadi perbincangan masyarakat.

Pasalnya yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tanjungbalai terkait tindak pidana penipuan/ penggelapan Rp1.575.000.000,sebagaimana laporan/pengaduan Yusni Ali (52), warga Jalan Ikan Lele, Lingkungan III No 7, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ke Kapolres Tanjungbalai tertanggal 2 Desember 2013.

Terkait laporan ini, penyidik Polres Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan saksi Husni Rusli dan S Sinurat dan mene-

tapkan Faisal Fahmi SP sebagai tersangka.

Namun untuk menindaklanjutinya penyidik Polres Tanjungbalai terhambat karena terlapor tidak pernah hadir memenuhi panggilan. Hal ini dibenarkan Ampun Darmansyah SH, penasehat hukum Yusni Ali. Bahkan disebutkannya, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai, yang bersangkutan tentunya aktif di sekretariat apalagi dalam suasana pemilu.

Dalam Pileg 2014, Faisal Fah-

mi SP yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai maju dari Dapil Tanjungbalai III, di mana Partai Golkar memperoleh tiga kursi dari sembilan kursi yang diperebutkan. H Abdul Jamil alias H Badol memperoleh 1.982 suara, Said Budi Syafril SH memperoleh 1.965 suara, sedangkan Faisal Fahmi SP memperoleh 1.878. Junaidi, warga Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai ketika berbincang-bincang merasa terkejut atas perolehan suara Faisal Fahmi SP khususnya pada mayoritas TPS di Kelurahan Pematang Pasir. (HER)

Walikota Tanjungbalai Minta SKPD Jalankan Tupoksi TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe MHum meminta kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) berjalan dengan baik. “Jika tidak ingin terlibat masalah, SKPD harus melaksanakan tupoksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya di Tanjungbalai, Rabu.

Menurut Walikota , banyak cara yang bisa ditempuh SKPD untuk melaksanakan tupoksi agar program kerja di instansinya berjalan maksimal. Selain itu, lanjutnya, agar suasana di lingkungan kerja menjadi lebih dinamis, yang penting diperhatikan SKPD jangan mau bekerja dibawah tekanan atau intervensi pihak-pihak tertentu.

“Saya tidak akan membatasi kewengan mereka (SKPD) dalam melaksanakan tugas. Selagi mampu menjalin hubungan dengan stakeholder, kebijakan penuh ada di tangan SKPD yang bersangkutan,” harapnya.

Namun ia mengingatkan para pimpinan SKPD agar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, serta melibatkan stakeholder. “Selama SKPD melaksanakan tupoksi berdasarkan peraturan, maka tidak akan ada masalah yang bisa menjeratnya ke ranah hukum,” ucap Walikota.

Penyegaran Walikota merencanakan akan melakukan penyegaran pejabatnya untuk menata pemerintahan yang lebih baik. “Saat ini sedang dilakukan evaluasi capaian program dan

realisasi kegiatan di masing-masing SKPD,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, evaluasi kinerja pejabat disejumlah SKPD tersebut melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Tim dari Baperjakat Pemko Tanjungbalai akan melakukan penilaian apakah seorang PNS layak dan pantas dipertahankan memangku sebuah jabatan. “Jadi mutasi pejabat struktural adalah bahagian dari penyegaran,” ucap dia.

Walikota menambahkan, wacana manajemen efektif yang sudah dihembuskan dan akan diterapkan pada Tahun 2014 memang belum bisa diterapkan secara maksimal karena regulasinya belum ditemukan. Namun berdasarkan evaluasi Baperjakat terhadap segenap SKPD selama dua tahun terakhir, pihaknya dalam

waktu dekat akan melakukan mutasi dan promosi jabatan.

“Usul atau saran wakil walikota dan asisten juga akan menjadi pertimbangan,” ujar walikota, didampingi Kabag Humas Setdako Tanjungbalai Dra Darul Yana Siregar.

Masih menurut walikota, mutasi dan promosi jabatan itu juga dimaksudkan untuk merubah sistem kerja SKPD dari statis menjadi dinamis. Sebab, katanya, SKPD merupakan sub-sistem pemerintahan yang diharapkan bisa bekerja secara maksimal.

Selain memiliki disiplin ilmu, calon pejabat yang akan dipromosikan juga harus bersedia membuat pakta integritas secara tertulis tentang kesunguhan capaian target program dan kegiatan yang akan diembannya.

(HER)

Gagal Nyaleg, Bangunan Jembatan Dibongkar KISARAN - Ibarat pepatah kata, sudah jatuh tertimpa tangga, beginilah nasib calon legislatif yang kurang mendapat dukungan atau simpatisan dari masyarakat wilayah Dapil 2 dari empat Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Buntu Pane, Tinggi Raja, dan Kecamatan Setia Janji.

Seorang calon legislatif DPRD Kabupaten Asahan, dari salah satu partai peserta pemilu, merasa kesal dan kecewa, baik terhadap tim sukses (TS) atau masyarakat setempat.

Warga Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji yang tidak mau disebutkan namanya saat diwawancarai wartawan koran ini, Rabu (16/4), di kediamannya membenarkan, bahwa warga Desa Bangun Sari ada meminta kepada caleg yang gagal itu melalui tim

sukses agar mau membangunkan jembatan penyeberangan, antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Setia Janji dan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

"Syaratnya agar warga Desa Bangun Sari mau memilih caleg tersebut. Caleg tersebut hanya minta 100 suara saja. Namun setelah pencoblosan pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, warga desa tersebut hanya bisa memberikan suara beberapa puluh suara saja," katanya.

Merasa kecewa dan dikibuli atau dikhianati dan dijadikan azas manfaat, di mana warga berjanji akan memberikan suara terbanyak di Dusun/Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji, diduga caleg dan tim suksesnya melakukan pembongkaran jembatan yang dibangun dengan dana kantong pribadi sendiri caleg tersebut, pada

malam hari.

Warga yang setiap hari melintasi jembatan tersebut hanya bisa terpelongo dan bingung karena bangunan untuk penyeberangan Dusun Bangun Sari menuju Dusun Sarmahata Kecamatan Ujung Padang Simalungun itu telah dibongkar.

Kepala Desa Bangun Sari wagino saat ditemui wartawan koran ini di kediaman membenarkan, bahwa jembatan penyeberangan menuju Dusun Sarmahata Desa Bangun Sordang Ujung Padang Simalungun telah dibongkar. Wagino pun menyampaikan katakata kekecewaannya terhadap caleg dimaksud. "Seharusnya caleg tersebut merasa berbesar hati, menginfakkan sebagian hartanya bisa membangunkan jembatan penghubung antara Desa Bangun

Sari, Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan menuju Dusun Sarmahata Desa Bangun Serdang Ujung Padang Kabupaten Simalungun," katanya.

"Semoga mendapatkan limpahan pahala dari Yang Maha Kuasa karena ikhlas membangun jembatan penyeberangan yang dibutuhkan masyarakat. Walaupun saat ini Beliau tidak dapat suara yang memuaskan, mudah-mudahan di periode yang akan datang meraih suara terbanyak di Desa Bangun Sari ini, mengingat jasa Beliau yang telah berkorban mau mengeluarkan dana pribadi untuk membangun jembatan penghubung antara desa tersebut," sambungnya dengan nada kesal. "Ini kok malah dibongkar. Kalau mau memberi harus yang ikhlas dong," tandas Wagino lagi. (IN)

DIRUSAK - Tampak pada gambar seorang warga Desa Bangun Sari sedang melintas kerangka jembatan yang sudah dirusak tim sukses dari caleg yang gagal mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat.

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

Ketua LSM P4AN Drs Zulfadli Sirait

Usut Pembongkaran Kotak Suara di Tanjung Morawa DELI SERDANG - Kerahasiaan kotak suara yang dianggap tidak rahasia oleh sejumlah petugas dari lembaga Panwaslu, PPK/KPU, KPPS dan aparat pemerintah desa di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang pasca Pemilu Legislatif 9 April lalu, dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap semua lembaga tersebut.

"Kotak suara yang berisikan puluhan ribu surat suara masyarakat dalam menentukan wakil rakyat untuk lima tahun ke depan mestinya sangat dijaga kerahasiaannya, dan bukan malah sebaliknya surat suara rakyat malah ditukangi untuk kepentingan sekelompok orang," kata Ketua LSM P4AN (Pemantau Penyalahgunaan Peraturan Pemerintah dan Aset Negara) Drs Zulfadli Sirait kepada sejumlah wartawan, Sabtu (12/4) di Tanjung Morawa.

Lanjutnya, menanggapi adanya ditemukan puluhan kotak suara yang tidak disegel dan dibongkar di Kantor Desa Tanjung Morawa B dan juga yang terjadi di Desa Dalu Sepuluh B pada waktu dini hari tanggal 10 April lalu, diminta kepada pihak yang berwenang agar segera menindak semua pihak yang terlibat di dalamnya.

"Ini suatu hal yang tidak bisa ditolerir lagi, penyelanggaraan Pemilu yang jurdil menjadi tidak terlaksana dan mengancam kekondusifan masyarakat, dalam hal ini aparat penegak hukum

harus segera turun tangan. Bila jelas tindakan-tindakan itu telah mengarah pada tindak pidana maka tangkap dan tahan siapa saja yang terlibat," tegas Zulfadli Sirait.

Hal yang harus ditekankan di sini, bahwa lembaga Panwaslu dan PPK/ KPU diamanahkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dan mengawasi penyelenggaraannya. "Bukan sebaliknya memanfaatkan amanah itu untuk menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan orang atau sekelompok orang. Ini sangat bertolak belakang serta bertentangan dengan UU dan peraturan yang berlaku," sebut Zulfadli Sirait dengan nada kecewa.

(DIZ)

Plt Walikota Medan Launching PKK Peduli MEDAN - Kegiatan peduli PKK terhadap masyarakat tidak mampu dinilai cukup penting bahkan sarat dengan berbagai manfaat di antaranya sebagai wujud kepedulian dan cinta kasih kepada sesama, memberikan wawasan serta motivasi khususnya kepada para ibu untuk semakin peduli kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini, juga meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya para pengurus PKK terutama para pokjanya untuk lebih aktif dalam program-program kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Hal ini dikatakan PLT Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi saat membuka launching PKK peduli terhadap masyarakat kurang mampu dalam rangka memperingati Hari Kartini, Selasa (15/4) di Gedung Darma Wanita Medan.

Dikatakannya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai keudukan penting dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga pada umumnya dapat menjadi barometer bagi kesejahteraan masyarakat. Katanya, berbagai program gerakan PKK untuk memperdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengoptimalkan peran para ibu selama ini sudah tidak diragukan lagi, sehingga wajarlah kegiatran ini diberikan apresiasi atas komitmen dan pengabdian seluruh anggota PKK dalam melaksanakan program kerjanya.

Menurutnya, program dan kegiatan PKK merupakan bagian integral pembangunan kota, karenanya perlu terus ditumbuhkembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat. "Untuk itu saya berpesan kepada PKK Kota Medan agar selalu berupaya untuk lebih baik

Panwaslu Tanjung Morawa Diduga Terlibat Pembongkaran Kotak Suara TANJUNG MORAWA Laporan resmi masyarakat ke Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang terkait pembongkaran kotak suara dan ditemukannya puluhan kotak suara tidak bersegel di Kantor Desa Tanjung Morawa B, Tanjung Morawa, Deli Serdang, hingga Rabu (16/4), tidak ditindaklanjuti pihak Panwaslu.

Drs Zulfadli Sirait

dan meningkatkan kualitas program kerjanya agar lebih bagus dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada termasuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada, termasuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi," katanya.

Ditambahkannya, pemerinmtah kota akan terus memberikan dukungan sehingga PKK Kota Medan dapat mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatannya, misalnya dalam meningkatkan jumlah akseptor KB, peningkatan fungsi PAUD di Posyandu, partisipasi dalam mengurangi angka kematian ibu dan balita, serta program-program efektif lainnya dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender serta bidang pembangunan lainnya.

“Saya minta kegaiatan yang dilakukan ini tidak hanya sebatas pemeriksaan tetapi ada hasil nyata yang dirasakan para ibu, juga kepada TP PKK baik tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan lingkungan agar bersinergi dengan pemerintah kota serta instansi terkait dalam rangka mendata masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang ditemukan berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan,“ ujar Edlin.

PLT Ketua TP PKK Kota Medan Hj Rita Maharani Dzulmi Edlin mengatakan, dalam peningkatan partisipasi ini, PKK Kota Medan mengadakan kegiatan launching PKK Peduli, mengacu pada program kerja yang selaras dengan prinsipprinsip pembangunan Kota Medan.

Program yang menjadi fokus perhatian pada kegiatan ini adalah bidang kesehatan, dengan mengadakan papsmear, khususnya bagi ibu-ibu yang kurang mampu.

(VIN)

Kasus pembongkaran kotak suara dan puluhan kotak suara yang tidak bersegel di Kantor Desa Tanjung Morawa B terjadi pada Hari Kamis tanggal 10 April 2014 lalu sekira pukul 01.05 WIB, salahseorang masyarakat yang mengetahui kejadian itu bernama Edy Irawan mengirim laporan tertulis tertanggal 11 April 2014 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa yang turut ditembuskan ke Kapoldasu, Kapolres DS, Bawaslu dan KPU Sumut, Panwaslu dan KPU Deli

Serdang.

Selain itu, Edy juga membuat laporan resmi ke Panwaslu Tanjung Morawa sesuai laporan Nomor 05/LP/ PILEG/IV/2014 tertanggal 12 April 2014 dan diterima langsung oleh Ketua Panwaslu Zulkarnain Hamonangan Daulay SH. Dua jenis laporan tersebut hingga Rabu (16/4), tidak dilanjuti pihak Panwaslu ke tahap penyidikan awal, seperti tahap membuat berita acara pemeriksaan pelapor dan pemeriksaan saksi-saksi.

"Sampai saat ini (Rabu, 16/ 4) tindak lanjut laporan saya ke Panwaslu pada tahap membuat berita acara dan pemeriksaan saksi-saksi saya, tidak juga dilakukan oleh Panwaslu. Seharusnya mereka agresif. Sebenarnya saya melapor bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama kepentingan umum dan

Plt Walikota Serahkan Bantuan kepada Penyandang Kusta MEDAN - Menyikapi turunnya penderita kusta ke jalan-jalan dengan memasang spanduk, PLT Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin melakukan kerja sama dengan pihak Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan menggelar pengobatan gratis kepada penyandang dan mantan penyandang penyakit kusta serta memberikan bantuan, Selasa (15/4) di Rumah Sakit Kusta Kelurahan Sicanang Kecamatan Medabn Belawan.

Bakti sosial tersebut selain pelayanan kesehatan gratis yang digelar setiap Hari Selasa, juga memberikan bantuan, susu, roti. tikar, ember, handuk serta sejumlah peralatah dan kebutuhan untuk mandi. Tampak hadir Ketua YSKI drg Anita, Baginda Napitupuluh mewakili Kepala Dinas Sosial Provisnsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Armansyah Lubis SH, Kepala Dinas kesehatan drg Usma Polita MH. Dzulmi Eldin dalam sambutannya mengatakan, kehadiran mereka adalah menyahuti apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan penderita kusta. "Selain memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan saudara kita ini sekaligus melakukan pelayanan kesehatan secara gratis yang dilakukan setiap Hari Selasa.

Dengan gerakan ini nantinya bisa menambah semangat hidup bagi saudara kita bersama, bahwa kita adalah Bangsa Indonesia warga Kota Medan yang dibanggakan," katanya.

“Saya tidak akan banyak berbicara tetapi saya akan berbuat dan kerjakan dan apa yang kita lakukan pada hari ini. Pemko Medan, YSKI dan Dinas Sosial Pemprovsu, membina, mengajak serta memperhatikan,” ujar Eldin. (VIN)

Eldin Ajak PMII Terus Bina Generasi Muda MEDAN - Pemko Medan berharap Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap generasi muda di ibukota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi generasi yang tangguh, bekarakter dan beriman serta terhindar dari segala tindakan negatif.

Harapan ini disampaikan PLT Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi ketika menerima audiensi Pengurus Cabang PMII Kota Medan yang baru di Balai Kota Medan, Selasa (15/ 4). Selain menjalankan tugas-tugas keorganisasian, PMII juga dapat menjalankan tugas kemasyarakatannya seperti melakukan pembinaan terhadap generasi muda.

“Dengan pembinaan yang dilakukan, kita harapkan generasi muda tidak terjerumus dalam perbuatanperbuatan negatif seperti terlibat geng motor maupun pengaruh buruk narkoba. Selain itu dapat menjadi

contoh yang baik di tengah masyarakat,” kata Eldin.

Selanjutnya Eldin berharap, PMII dapat menjadi tempat menempa diri sekaligus pembentukan karakter bagi seluruh anggotanya. Dia berharap PMII dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Artinya, pengurus yang ada saat ini bisa mengestafetkannya pola kepemimpinan roda organisasi mereka kepada generasi berikutnya.

Semenetara itu Ketua Umum PMII Kota Medan Alihot Siregar menjelaskan, tujuan audiensi yang mereka lakukan untuk bersilaturahmi, guna memperkenalkan kepengurusan baru yang terpilih hasil konvensi beberapa waktu lalu. Selain itu mengundang PLT Wali Kota menghadiri pelantikan pengurus PMII Kota Medan di Hotel Madani, Sabtu (19/4) malam.

Ali menjelaskan, sebelum acara pelantikan, siang sampai sore harinya digelar seminar dengan tema, “Peran Mahasiswa Sebagai Insan Gerakan Dalam Percepatan Pembangunan

SUMUT

Kota Medan". Mereka ingin berperan dalam pembentukan karakter maupun pendidikan dengan menekankan bidang keagamaan.

“Selama ini kita selalu bersinergi dengan Pemko Medan. Sering kita mengontrol dan mendorong seluruh kegiatan Pemko Medan, termasuk dalam upaya pembinaan terhadap generasi muda. Untuk itu kita berharap kerjasama dan sinergitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat ditingkatkan lagi, guna memberikan manfaat baik bagi kalangan mahasiswa maupun masyarakat,” harap Ali. Menurut Ali, kegiatan yang akan mereka gelar akan dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari elemen mahasiswa, pelajar dan kalangan pemuda. Usai pelantikan ini, program prioritas utama yang akan dilakukan adalah pengkaderan dalam internal maupun kaderisasi formal. “Program 6 bulan pertama kita fokus kaderisasi, sedangkan 6 bulan berikut pengembangan kaderisasi,” jelasnya. (VIN)

amanah undang-undang. Itu mestinya dihargai oleh mereka," jelas Edy Irawan kepada sejumlah wartawan.

Dengan tidak dilanjutinya laporan masyarakat ini hingga kemarin, sejumlah kalangan menduga bahwa pihak Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa terlibat kerjasama dalam pembongkaran kotak suara dan juga puluhan kotak suara yang tidak bersegel.

Apalagi ada pengakuan seorang sumber bahwa pada malam kejadian itu Ketua Panwaslu Tanjung Morawa telah mengetahuinya, namun tidak menggubrisnya.

Kendati demikian Ketua Panwaslu Tanjung Morawa Zulkarnain HD SH pernah membantah hal tersebut kepada wartawan, sementara berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sewaktu kejadian banyak anggota PPL Panwaslu menyaksikan namun mereka sengaja membiarkannya.

"Diduga kuat Panwaslu

terlibat dalam kasus tersebut, di antaranya adanya informasi bahwa Ketua Panwaslu tidak bertindak ketika mengetahui saat kejadian itu berlangsung, dan ditambah lagi banyaknya anggota PPL Panwaslu yang berdiam diri di lokasi saat kejadian berlangsung, dan dugaan itu juga diperkuat dengan tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat ini terkait kasus tersebut," kata Ketua LSM P4AN (Pemantau Penyalahgunaan Peraturan Pemerintah dan Aset Negara) Drs Zulfadli Sirait.

Sementara itu, terkait tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat ini, Komisioner Panwaslu Tanjung Morawa Heny Fatmawati ketika dikomfirmasi KPK POS via ponsel kemarin sore mengatakan sudah memprosesnya.

"Laporan masyarakat tersebut kami proses Pak. Seperti itu dulu. Ini saya lagi sibuk Pak ya.

Assalammu'alaikum...," tutup Heny dengan singkat mengakhiri.

(DIZ)

Eldin Harap Tingkat Kelulusan 100 Persen

TINJAU UN - Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin melihat daftar peserta ujian saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMK Negeri 3 Jalan STM Medan. (KPK POS/IST) MEDAN - PLT Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi berharap tingkat kelulusan siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN) di Kota Medan bisa mencapai 100 persen. Sebab, dia melihat persiapan yang telah dilakukan masing-masing sekolah untuk menggelar UN tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu para siswa yang mengikuti UN dimintanya tidak perlu stress dalam memikirkan ujian dan harus tenang agar hasilnya bisa lebih baik lagi.

Harapan ini disampaikan Eldin usai meninjau pelaksanaan UN di SMK Negeri 3 Medan Jalan STM Medan, Senin (14/4). Dalam peninjauan ini turut hadir Auditor Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fauziah serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan.

“Berdasarkan hasil peninjauan yang telah kita lakukan bersama ibu dari Auditor Irjen Kemendikbud, hari pertama pelaksanaan UN di Kota Medan berjalan dengan lancar.

Walaupun sempat ada kekurangan beberapa soal matematika sehari sebelum pelaksanaan UN, namun Minggu (13/4) malam soal matematika itu sudah sampai,” kata Eldin.

Kemungkinan terjadinya kebocoran soal pada UN tahun ini seperti yang dilansir sejumlah media dinilainya sangat kecil. Pasalnya, seluruh soal yang datang dari pusat langsung mendapat pengawalan ketat. Sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah jam 05.00 WIB, seluruh soal yang ditempatkan di Gudang Dinas Pendidikan dikawal 10 aparat kepolisian

dan tak satu pun diperkenankan masuk.

“Saya rasa kecil sekali kemungkinan bisa terjadi kebocoran soal. Seluruh soal yang berasal dari pusat ditempatkan dalam kotak. Sudah itu lembaran soal dilapisi plastik dan disegel lagi.

Untuk membuka plastiknya saja sangat sulit. Apalagi lembaran soal akan dibuka di depan kelas tentunya dalam kondisi utuh. Jadi Insya Allah kebocoran soal tidak terjadi,” jelasnya.

Soal target kelulusan siswa tahun ini, Eldin berharap bisa mencapai 100 persen. Sebab, seluruh soal-soal yang diujikan merupakan hasil pembelajaran yang telah dilakukan para siswa mulai kelas satu sampai kelas tiga. Hanya saja karena pelaksanaan ujian digelar secara serentak di seluruh Indonesia, para siswa merasa was-was dan stress.

“Hadapi saja UN dengan tenang disertai selalu konsentrasi penuh membaca soal demi soal yang diujikan. Percaya diri dengan kemampuan masing-masing, sebab sebelum menghadapi UN, saya yakin para siswa telah mempersiapkan diri dengan baik.

Insya Allah hasil yang diperoleh akan jauh lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu Auditor Irjen Kemendikbud RI Fauziah berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan mulai persiapan sampai digelarnya UN, dia pun menegaskan tidak mungkin terjadi kebocoran soal. Jika pun ada kunci jawaban yang tersebar, dia menduga kemungkinan ada bimbingan belajar (bimbel) yang mencari sensasi.

“Berdasarkan hasil peninjauan yang telah saya lakukan, tidak mungkin soal UN

bisa bocor. Untuk itu kita perlu menekankan kepada masyarakat, terutama para siswa yang akan mengikuti UN agar tidak percara dengan iming-iming ada kunci jawaban. Dari mana kunci jawaban bisa beredar, soalnya aja baru dari tadi pagi diambil,” tegas Fauziah.

Untuk itu dia mengajak media massa agar meredam berita yang mengatakan ada soal maupun kunci jawaban beredar. Sebab, berita itu tentunya akan mempengaruhi efek psikologis siswa yang akan mengikuti UN. Kondisi itu dikhawatirkannya akan membuat para siswa tidak percaya diri atas jawaban yang dibuatnya meskipun sudah benar.

Begitu juga dengan sinyalir kemungkinan pihak sekolah mengganti lembar jawab siswa agar tingkat kelulusan mencapai 100 persen, Fauzih langsung menyanggahnya.

“Nggak mungkin itu bisa dilakukan. Begitu selelsai ujian, lembaran jawaban langsung dilakban di ruang kelas. Setelah itu dikumpulkan di posko, baru kemudian diantarkan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pemindaian yang dilakukan pada malam hari di Unimed,” jelasnya.

Sementara itu Kepala SMK Negeri 3 Medan Drs Usman Lubis saat dikonfirmasi wartawan, mengaku belum mengetahui apakah ada siswanya yang tidak mengikuti UN. Dia berasalan sejak pagi terus mendampingi PLT Wali Kota yang melakukan peninjauan.“Saya belum cek, sebab di atas (di ruangan kerjanya) dari tadi. Jadi belum sempat tahu apakah ada siswa yang tidak datang atau bagaimana,” jawab Usman. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

KRIMINAL

Calo Penerimaan Akpol Ditangkap Polisi MEDAN - Unit Tipiter Sat Reskrim Polresta Medan mengamankan seorang calo yang beraksi dengan modus sanggup membantu meloloskan seseorang untuk menjadi taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

Calo tersebut yakni Rosmida Nasution (46) warga Jalan Cempaka, Perumnas Helvetia diamankan dikediamannya tanpa perlawanan, Kamis (17/4).

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, penangkapan Rosmida yang kesehariannya ibu rumah tangga ini berawal dari laporan korbannya Said Ali Harahap dengan nomor laporan No LP/126/I/2014/SU/ SPKT Resta Medan tertanggal 15 Januari 2014 lalu.

Mendapat informasi itu, pihaknya lalu melakukan pengembangan dan berhasil membekuk tersangka.

"Modus yang digunakan tersangka adalah mengaku dapat meluluskan untuk se-

seorang jika ingin menjadi Taruna Akpol. Untuk dapat menjadi taruna Akpol, tersangka meminta uang Rp Rp 1 Milyar dengan perincian untuk melakukan pembayaran kepada petugas polisi yang menjadi panitia Akpol tahun ini," katanya.

Namun, setelah uang diberikan secara bertahap, ternyata anak korban tidak didaftarkan tersangka, keinginan untuk menjadi perwira di kepolisian pun hanya angan-angan belaka.

"Korban yang kecewa lalu meminta uangnya dikembalikan, namun tersangka hanya berjanji tanpa adanya uang yang dikembalikan kepada korban," kata Calvijn, seperti ditulis Medanbagus.com Dijelaskannya, pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan dengan modus ini.

"Masih kita lidik, apakah tersangka mempunyai jaringan atau tidak ," katanya.

(FR)

Dinas TRTB Bongkar Bangunan Rumah Tanpa SIMB MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) membongkar satu unit bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Sei Bilah, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Senin. Pembongkaran dilakukan karena bangunan berukuran lebih kurang 7 x 22 meter itu dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

“Bangunan ini kita bongkar karena melanggar Perda No.5 tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebab dibangun tanpa SIMB. Selain itu juga guna menindaklanjuti pengaduan warga yang merasa terganggu atas pembangunan tersebut,” kata Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali

Tohar MSi, Senin.

Sebelum melakukan pembongkaran, Ali Tohar mengaku pihaknya sudah tiga kali melayangkan surat peringatan kepada pemilik rumah. Selain untuk menghentikan proses pembangunan, pemilik rumah harus membongkar sendiri bangunannya. Lantaran tidak direspon, akhirnya diputuskan pembongkaran paksa.

Sejumlah pekerja diminta menghentikan pekerjaan, sebab dikhawatirkan dapat terluka akibat terkena pecahan material bekas bongkaran. Setelah itu Ali Tohar minta agar pemilik rumah dipanggil. Selang 15 menit, pemilik rumah tiba di lokasi.

Setelah dijelaskan bangunan miliknya melanggar peraturan, dia pun pasrah. (VIN)

Begu Ganjang Kembali Ramai di Silindak SILINDAK - Begu Ganjang (Ilmu Santet) sudah merasa tabu didengar pada zaman sekarang ini. Namun, Begu Ganjang belakangan ini, Senin (14/4), timbul lagi di tengah-tengah masyarakat Desa Tarean Dusun V (Lima) Kecamatan Silindak.

Awal kejadian, sudah lama masyarakat Desa Tarean dan Bah Ger-Ger Kecamatan Silindak merasa resah tentang begu ganjang di desa itu.

Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Pada Senin pekan lalu, terbukti seseorang melakukan perbuatan yang tidak terpuji di rumah Sabar Purba (50) Desa Tarean Dusun V Silindak.

Saksi melihat pelaku berbuat itu pada malam hari pukul 21.00 Wib. Pelaku menaruh sebuah benda berupa jeruk purut, jarum, sirih dibungkus dengan plastik di depan rumah Sabar Purba.

Ramuan santet itu diletakkan di bawah jembatan depan rumah korban. Melihat kejadian itu, langsung saksi berteriak. Kemudian kasus ini dilaporkan kepada yang berwajib di Desa tersebut.

Masyarakat mengaku merasa geram atas kejadian ilmu santet yang coba dilakukan kepada Sabar Purba.

Untuk menghindari amukan massa, tersangka diamankan di Mapolsek.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku kalau dia disuruh oleh iparnya. Dengan tujuan, agar anak si korban berpisah sebagaiu suami-istri.

Kepala Desa Tarean Yusuf Barus dan Kadus Muliaman Purba dan Camat Drs Pahruddin Saragih, serta Kapolsek AKP Sudaryanto menuturkan, kasus ini akan dilidik ulang di kantor Camat Silindak bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat. (SP)

SUMUT/ACEH

Pemko dan BNN Siap Tes Urine PNS dan Honor MEDAN - Tertangkapnya oknum honorer Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area Iyetno (42) oleh Mabinsa karena mengkonsumsi sabu Jumat dinihari berimbas terhadap akan dites urinenya para pegawai maupun honor di lingkungan Pemko Medan.

"Pemko Medan dan BNN Sumut siap melakukan tes urine terhadap pegawai maupun honor dilingkungan Pemko Medan yang terlibat Narkoba. Pemeriksaan itu akan kita lakukan jika ada laporan tertulis dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut," ujar Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis, Kamis (17/4).

Ia juga mengaku, Pemko Medan juga akan mengambil sikap tegas setiap pegawai maupun honorer di lingkungannya yang membuat citra pemerintahan rusak seperti mengkonsumsi narkoba tersebut.

Sementara, Kepala BNNP Sumut Kombes Pol Rudy Tranggono, memastikan pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemko Medan untuk melakukan tes urin para pegawai maupun honorer di lingkungan Pemko Medan. Hal ini guna menindak lanjuti laporan dari masyarakat.

"Hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan dari Pemko Medan terkait hal itu," katanya.

(VIN)

Terlibat Narkoba, Camat Akan Pecat Anggotanya MEDAN - Camat Medan Area, M Ridho Nasution mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Lurah Sukaramai II Tomi Sidabalok guna dimintai keterangan seputar penangkapan honorer kelurahan Sukaramai II, Iyetno (42) saat mengkonsumsi sabu pada Jumat lalu.

"Keterangan Lurah Sukaramai II sangat penting, maka kita perlu keterangan secara langsung. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, kami harus menunggu perintah dari atasan, dan setelah mendapat perintah, baru yang bersangkutan diperiksa," katanya, Kamis.

Menurutnya, pihaknya akan menindak tegas apabila ada keter-

libatan oknum Kepling, lurah di wilayah kerjanya yang kedapatan mengkonsumsi narkoba.

"Kalau ada masyarakat yang resah dengan aktifitas jajaran kelurahan, bisa melaporkan secara langsung. Kami akan melanjutkan dengan penyelidikan dan ditindakan. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada kepling ditangkap petugas Polresta Medan karena kedapatan menggunakan sabu, tidak akan mendapat pembelaan dan dijebloskan ke penjara," tegasnya, seperti dikutip Medanbagus.com.

Saat ini ditanya ada beberapa oknum kepling kepling yang diduga terlibat narkoba, seperti Yudi alias Sumo, Wawan,Yudi, Andi, Kuswan-

Polres Tanjungbalai Diminta Kembangkan Tindak Pidana Penipuan TANJUNGBALAI - Polres Tanjungbalai melalui Sat Reskrim Polres diminta mengembangkan tindak pidana penipuan dan penggelapan FF SP (Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai) terhadap pelapor Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) senilai Rp1.575.000.000, sebagai jaminan untuk mendapatkan Proyek Bencana Alam sebesar Rp15 Miliar untuk pengerjaan tahun 2012.

Sebagaimana laporan/pengaduan Yusni Ali tertanggal 2 Desember 2013 kepada Kapolres Tanjungbalai.

Pengambilan uang Yusni Ali oleh FF SP sebanyak 15 kali dalam tanda terima pengambilan uang tertulis Panjar titipan mendapatkan pekerjaan/proyek di Pemko Tanjungbalai, sementara FF SP tidak memiliki akses ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungbalai.

Artinya ada peranan pihak lain untuk ini, di mana Wakil Walikota Tanjungbalai RH sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai.

Diduga posisi Wakil Walikota Tanjungbalai ini diperankan sebagai pengatur/pemberi proyek, sehingga foto copy dokumen yang berkaitan , didapatkan dengan mudah dan diberikan FF SP kepada Yusni Ali sebagaimana lampiran laporan/pengaduan Yusni Ali. Semisal Surat Sekretaris Daerah Provinsdi atasnama Gubernur Sumatera Utara yanag ditandatangani Sekdaprovsu yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se Sumut, Nomor 900/ 11.992 tertanggal 3 Desember 2012 perihal Penerimaan dan Sosialisasi Alokasi Tentatif Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TA 2012 di mana Kota Tanjungbalai termasuk di dalamnya didapatkan FF SP.

di, ia mengatakan akan memprosesnya sesuai hukum. Bahkan, lanjutnya, oknum Kepling itu dapat dicopot dari jabatannya.

Seperti diketahui, Iyetno (44), honorer di kantor Lurah Sukaramai II, Kecamatan Medan Area diamankan oleh anggota Mabinsa.

Ia bersama temannya Triatman (42) warga Komplek Asia Mega Mas ditangkap di salah satu lokasi dekat kantor lurah Sukaramai II Jumat keramat, Jumat (11/4) sekitar pukul 03.00 Wib dinihari.

Dari tangan tersangka, petugas Babinsa Kelurahan Sukaramai II ini mengamankan barang bukti alat isap yang berisikan sabu dan plastik kecil berisi shabu-shabu. (VIN)

Ban Bocor, Minibus Tabrak Pohon

Bahkan Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, Badan Nasional Penanggulan Bencana yang ditandatangani Ir Bambang Sulistianto MM perihal Penerimaan dan Sosialisasi Alokasi Tentatif Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Tahun Anggran 2012.

Terkait laporan/pengaduan tindak pidana penipuan dan penggelapan ini Sat Reskrim Polres Tanjungbalai telah memanggil saksi Husni Rusli dan telah diambil keterangannya.

Sementara FF,SP telah ditetapkan sebagai tersangka namun penyidik terbentur mengambil keterangannya, karena FF,SP hingga saat ini tidak hadir memenuhi panggilan.

(HER)

MEDAN - Dugaan kuat karena ban bocor, satu unit minibus BK 1578 ZE yang dikemudikan seorang polisi menabrak pohon trembesi di pinggir Jalan Yos Sudarso Medan, Kamis.

Kecelakaan tunggal itu berawal dari pengemudi yang diketahui beridentitas Bripda Arda Nugraha personil Sat Sabhara Polres Deli Serdang, melaju dari arah Yos Sudarso menuju ke arah Jalan Krakatau Medan. Rencananya oknum itu akan pergi ke kantornya.

Dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ban depan mobil itu bocor dan diapun hilang kendali.

Guna menghindari menabrak pengemudi yang lainnya, diapun membanting stir ke kiri dan menabrak pohon trembesi di pinggir Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Hotel Emeral Garden.

Bripda Arda sempat berkomentar kalau dia hendak pergi ke Kantornya di Deli Serdang, namun tiba-tiba ban mobilnya bocor dan oleng sehingga dia menabrak pohon. "Tiba-tiba ban mobil saya bocor, kemudian oleng sehingga menarak pohon," akunya sambil meninggalkan wartawan.

Tidak lama berselang, mobil derek datang ke lokasi untuk mengangkat mobil oknum polisi itu. Kasat Lantas Polresta Kompol Budi Hendrawan saat dikonfirmasi mengatakan masih melakukan penyelidikan. "Sebentar saya cek dulu," terangnya. (SBC)

Pemadaman Listrik Yang Tidak Beraturan

DPRD KOTA Gunungsitoli Segera Bentuk Pansus GUNUNG SITOLI - Akibat pemadaman listrik yang sudah meresahkan masyarakat, DPRD Kota Gunungsitoli melakukan dengar pendapat dengan PT PLN Area Nias yang turut dihadiri para camat/kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Gunungsitoli, Rabu (16/4).

Pimpinan sidang Hadirat ST Gea (wakil Ketua DPRD) didampingi Ketua Komisi A, Damili R Gea SH dan Ketua Komisi B, Otomosi Harefa dan sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Sedangkan pihak PT PLN Area Nias dihadiri oleh Manejer, Didik Wijaksono, asisten manejer jaringan Ramses Manalu.

Drs FG Martin Zebua selaku tokoh masyarakat menyampai-

kan beberapa keluhan masyarakat/pelanggan yang mana menurutnya, akibat pemadaman listrik ianya sudah mengalami kerugian materi puluhan juta rupiah. Dikatakan, krisis Listrik beberapa bulan terakhir ini telah menghantui warga Kota Gunungsitoli.

FG Martin Zebua minta jaminan kepada PLN agar memberi kepastian kepada masyarakat, termasuk pemadaman listrik seharusnya diinformasikan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Pimpinan sidang, Hadirat ST Gea minta PT PLN Area Nias agar menjelaskan secara teknis terkait kendala – kendala yang selama ini menjadi penyebab padamnya listrik yang tidak beraturan dan meminta ketegasan PLN Cabang Nias untuk menindak oknum – oknum yang

mengaku-ngaku karyawan PLN sehingga masyarakat tidak menjadi korban.

Hadirat juga mengharapkan peran aktif Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mengatasi gangguan listrik diwilayahnya masing-masing dengan memberikan himbauan melalui para camat dan kepala desa. Menurutnya, ada indikasi yang merusak kinerja PLN itu sendiri yakni adanya pihak ketiga (swasta) yang selama ini menjadi mitra PLN,dan ini harus segera ditertibkan, katanya.

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, juga mengungkapkan terdapat beberapa perusahaan swasta yang mengatasnamakan PLN telah melakukan pengutipan kepada masyarakat hingga puluhan juta rupiah dengan iming-iming janji penam-

bahan daya listrik dan pemasangan khusus instalasi listrik.

Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Orudugo Halawa dalam kesempatan itu menyebutkan berdasarkan undang-undang bahwa PLN mempunyai hak dan kewajiban sehingga tidak sesuka hatinya melakukan pemutusan listrik kepada masyarakat pelanggan. Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A ,Damili R Gea, mengatakan ada banyak kecurangan – kecurangan yang dilakukan PLN salah satunya yakni dalam pemakaian minyak bersubsisi pada mesin listrik. Kemudian peralatan yang seharusnya menggunakan label ORI namun fakta dilapangan menggunakan peralatan berlabel standar rendah yakni KW1 dan KW2 dan hal ini PLN Area Nias telah melakukan pem-

bohongan kepada masyarakat, ujarnya.

Masih menurut Damili R Gea, PLN Area Nias tidak jujur yang mana arus listrik yang dimiliki PLTD Idanoi 15.000 KW sementara yang dilepas kepada masyarakat hanya 7000 KW, dan hendak dikemanakan sisa daya 8000 KW lagi ? PLN harus bertanggung jawab untuk itu, pungkasnya.

Manager PLN Area Nias Didik Wijaksono menyampaikan pendapat berbeda bahwa yang dilepaskan bukan 7.000 KW tapi 10.

000 KW. Kemudian penyebab padamnya lampu yakni adanya pohon tumbang, adanya warga yang main layang-layang dan kurangnya daya. Penjelasan itu disoraki peserta rapat karena penjelasan manejer tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada, sebab bila

daya kurang kenapa masih ada pemasangan jaringan baru dan kemana sisa daya yang belum dilepas di PLTD Idanoi.

Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Yaatoziduhu Laoli SH menilai pegawai teknis PLN kurang sigap dalam merespon tiap – tiap keluhan masyarakat, baik itu dalam merespon Call Center PLN dan Pencatatan meteran listrik di lapangan. Bahkan terkadang ada oknum pegawai PLN yang tidak memiliki etika dan tebang pilih ketika menerima pelanggan yang akan menyampaikan keluhannya di kantor PLN. Sebagai kesimpulan dalam RDP tersebut yakni Pembentukan Pantia Khusus atas krisis Listrik di Kota Gunungsitoli yang dibentuk oleh seluruh Fraksi di DPRD Kota Gunungsitoli. (YAGI)

11

KPK POS E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

KRIMINAL

Mantan Petinggi Bank Aceh Divonis Bebas LHOKSEUMAWE - Hakim Pengadilan Negri (PN) Lhokseumawe, Aceh, Jum’at pekan lalu memvonis bebas Efendi Baharuddin mantan petinggi Bank Aceh (BA) cabang Lhokseumawe yang menjadi terdakwa dalam kasus kredit macet sebesar Rp20 miliar pada Bank tersebut.

Terdakwa Effendi Baharuddin terharu hingga meneteskan air mata saat mendengar putusan hakim yang memvonis bebas dirinya, karena sebelumnya Jaksa menuntut Effendi Baharuddin 6 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Amar putuskan yang membuat mata Effendi berkacakaca itu dibacakan Ketua Majelis Hakim PN Lhokseumawe, Zulkifli SH yang didampingi dua hakim anggota, Said Hasan SH dan Said Hamrizal SH. Sidang pamungkas tersebut juga dihadiri pengacara terdakwa, Teuku Fakhrial Danil SH dan Jaksa Edwardo MH. Dalam materi putusan yang dibacakan ketiga hakim secara bergantian, dinukilkan kronologis pemberian kredit sebesar Rp20 miliar kepada PT Ilham Teguh. Dana itu dicairkan untuk proyek pengembangan Perumahan Ilham Garden di kawasan Buket Rata, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Tapi kemudian pengembalian uang itu macet di tangan debitur.

Hakim juga menguraikan keterangan saksi yang sudah diperiksa sebelumnya maupun keterangan terdakwa dimuka sidang.

Menariknya, dalam putusan itu juga disebutkan bahwa dua hakim berpendapat terdakwa tidak bersalah dalam kasus ini. Sedangkan satu hakim lagi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) bahwa terdakwa bersalah.

Di bagian akhir Amar putuskan, hakim menyebutkan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pi-

Effendi Baharuddin dana perbankan. Oleh karena itu majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan merehabilitasi serta memulihkan nama baiknya serta dengan harkat dan martabatnya.

Begitu vonis menyatakan dia bebas murni, terdakwa yang memakai peci hitam dan berbaju batik langsung menangis haru di kursi pesakitan dengan wajah lebih banyak menunduk.

Hakim menanyakan kepada jaksa dan pengacara terdakwa apakah menerima putusan itu. “Sekalipun dissenting opinion dari majelis hakim, namun putusan terhadap klien saya sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan.

Soalnya, pemberian kredit kepada PT Ilham Teguh itu sudah sesuai dengan prosedur bank,” kata Fakhrial Dani menyiratkan bahwa pihaknya menerima putusan tersebut.

Sementara Jaksa Edwardo menyatakan pikir-pikir terhadap putusan itu.

Setelah sidang dinyatakan berakhir, Effendi bangkit dari kursi pesakitan dan berjalan mendekati meja hijau.

Ia menangis saat menyalami ketiga hakim, kemudian jaksa, dan terakhir memeluk pengacaranya. Saat meninggalkan ruang sidang pun ia masih menyeka mata dan hidungnya sembari berjalan menunduk. (YAN)

Pencuri Kabel Telkomsel Dibekuk Polisi

Dan Pomdam I/BB: Seluruh Objek Militer Harus Bebas dari Narkoba!

MEDAN - Sikap Komandan Pomdam I/BB, Kolonel CPM Hadi Santoso membersihkan peredaran narkoba di tubuh TNI patut diapresiasi.

Penggerebekan di asrama TNI AD, Jalan Abdul Hamid, Medan Sunggal, Jumat lalu, adalah bukti dari sikap tersebut.

Sudah sejak lama indikasi peredaran narkoba di asrama TNI Abdul Hamid terdengar masyarakat.

Bahkan pihak kepolisian juga sudah berulangkali melakukan penggeberkan, namun peradaran narkoba masih tetap beroperasi.

Sebab itu, Kolonel CPM Hadi Santoso, mengingatkan agar seluruh pihak, khususnya anggota TNI agar menjauhkan diri dari peredaran narkoba.

"Di situ ada informasi narkoba akan langsung kita lakukan operasi," tegasnya saat memberikan keterangan seputar penggerebekan narkoba di Asrama TNI AD, Jalan Abdul Hamid, Medan Sunggal, Jumat.

Hadi Santoso bilang, seluruh objek militer harus terbebas dari peredaran narkoba. Setelah penggerebekan di Asrama Abdul Hamid, pihaknya akan terus melakukan operasi pemberantasan narkoba yang diduga memanfaatkan fasilitas militer milik TNI.

LANGSA - Polsek Langsa Barat I membekuk seorang tersangka dari lima kawanan pencuri kabel fider Telkomsel di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Langsa Barat.

Kapolres Langsa AKBP Hariadi melalui Kapolsek Langsa Barat, Iptu Budi Nasuha Waruru membenarkan penangkapan ini, Selasa.

Kronologis kejadiannya bermula, pada Sabtu (12/4) sekira pikul 03:00 petugas mendapat informasi terjadi pencurian kabel fider Telkomsel yang dilaporkan seorang pekerja.

Selanjutnya, oleh petugas didatangi ke TKP di desa Bakaran Batu, Langsa Barat yang memorgoki kawanan pencuri kabel sedang melakukan pencurian. Mengetahui itu, kawanan spesialis pencuri kabel langsung kabur.

Kemudian, petugas melakukan olah TKP dan menemukan jaket, sandal, dan

dompet yang berisikan identitas salah satu tersangka.

Barang bukti itulah menjadi dasar penangkapan dan penyelidikan sehingga menangkap salah seorang tersangka berinisial NS (19), warga desa Bakaran Batu, Langsa Barat.

“NS ditangkap, Minggu (13/4) saat berada di desa Seulalah, Langsa Lama di rumah salah seorang kerabatnya. Sebelum penangkapan NS, petugas juga mengamankan gulungan kabel seberat 500 kg yang sudah dipotong sekitar 100 meter dari TKP yang sudah disembunyikan,” paparnya.

Lanjut Budi, dari NS ini kemudian terbongkar empat nama tersangka lainnya yang sudah lari dan menjadi DPO Polres Langsa. Keempat tersangka, Og (19), Re (20), Iw (28), Su (20), semuanya warga desa Bakaran Batu, Langsa Barat. Akibat kejadian ini Telkomsel mengalami kerugian Rp87 Juta.

(YANTO)

GEREBEK - Denpom I/5 Medan gerebek Asrama Abdul Hamid Jalan Binjai.

"Operasi yang sama akan terus kita lakukan di beberapa tempat yang diduga menggunakan tempat seperti asrama militer lainnya sebagai tempat peredaran narkoba," ungkapnya.

Diketahui, 19 warga diamankan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh PM di Asrama TNI AD, Jalan Abdul Hamid. Seluruhnya akan menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan kepada pihak ke-

polisian.

"Setelah diperiksa nanti langsung kita serahkan kepada kepolisian untuk meneruskan prosesnya," ujar Hadi Santoso.

(MBC)

Kapolres Nias Tunda Penyitaan Mobdis Pemko Gunungsitoli G SITOLI - Dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Pemkot Gunungsitoli Tahun Anggaran 2011 sudah masuk tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, Kapolres Nias Juliat Permadi Wibowo SIK MH telah mengirim surat kepada Walikota Gunungsitoli tertanggal 24 Maret 2014 Nomor : K/180/ III/2014/Reskrim tentang penyitaan kendaraan dinas/ operasional roda empat sebanyak 35 unit.

Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolda Sumut, Dir Reskrim Sus Polda Sumut, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli. Namun sayang, ternyata surat penyitaan Kapolres Nias ini tidak terealisasi sampai berita ini turun. Ada apa ya ?

Dijelaskan bahwa berdasarkan rujukan UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;UU RI No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI;Laporan Polisi No.LP/86/XI/Reskrim, tgl 23 Nopember 2013; Laporan Polisi No.LP/87/XI/Reskrim,tgl 23 Nopember 2013; Surat Perintah Penyidikan No.SP-Sidik/295/XI/

DIAMANK AN - Tersangka NS dan barang bukti kabel fider Telkomsel yang dicuri DIAMANKAN para tersangka di depan Mapolsek Langsa Barat. (KPK POS/IST)

SUMUT/ACEH

2013/Reskrim tgl 24 Nopember 2013; Surat Perintah Penyidikan No.SP-Sidik/296/XI/2013/2013/ Reskrim tgl 24 Nopember 2013; Penetapan Penyitaan No.122/SIT/ PID.SUS.K/2013/PN.MDN tgl 28 Desember 2013.

Sementara itu pada poin 3 disebutkan, guna kepentingan penyidikan diminta bantuan bapak Walikota Gunungsitoli menghadirkan kendaraan roda empat sebanyak 35 unit untuk dilakukan penyitaan kendaraan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 pukul 09.00 WIB tempat lapangan Mapolres Nias.

Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli, Hadirat ST Gea yang dikonfirmasi KPK Pos di ruang kerjanya, Rabu(16/4) mengatakan, dalam kasus ini pihak DPRD Kota Gunungsitoli hanya menunggu langkah-langkah yang ditempuh oleh polres Nias. Disamping itu, kita sangat menyesalkan karena sampai saat ini kendaraan dinas yang bermasalah ini tidak jadi disita. “Apakah surat Kapolres Nias ini hanya sebagai alat untuk tidak melengkapi bukti-bukti atau ada itikad yang lain,” ucap Hadirat.

Sampai saat ini kita tidak tahu apa sebenarnya di balik itu yang membuat Kapolres tidak melaku-

kan penyitaan mobdis tersebut atau memang sengaja pihak Polres Nias tarik ulur untuk menyita kendaraan dinas yang bermasalah ini, katanya.

DPRD mengharapkan kepada Kapolres Nias agar semua kendaraan yang bermasalah ini secepatnya disita untuk melengkapi berkas P21. “Termasuk para tersangkanya harus ditahan karena apabila para tersangka tidak segera ditahan maka bisa terbuka ruang untuk mereka menghilangkan alatalat bukti termasuk kendaraan itu,kita mengharapkan itikad baik Kapolres Nias,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Kapolres Nias pada exposenya beberapa waktu yang lalu mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli sudah masuk tahap penyidikan termasuk pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka sudah kita lakukan, namun dalam penanganan kasus tersebut banyak menyita waktu, katanya.

Sebanyak 35 unit yakni mobil dinas walikota Gunungsitoli, Martinus Lase dan wakil walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato (merk fortuner), mobil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli,Soawa’a Laoli (Mitsubishi Pajero Sport), mobil kijang

innova ,mobil rush, Avanza untuk para kepaka SKPD kemudian mobil pemadam kebakaran, truk sampah, mobil patroli Dinas Perhubungan, Mobil Satpol PP, dan Pick Up. Salah seorang sumber menyebutkan kasus pengadaan mobil dinas Pemko Gunungsitoli yang tertampung dalam APBD Tahun Anggaran 2011 ditenderkan tanpa tertuang pembayaran pajak kendaraan termasuk tidak adanya STNK dll. Namun, meskipun kendaraan ini “ilegal” tetapi masih beroperasi. “Sementara kalau masyarakat tidak menghidupkan lampu saja langsung ditilang. Dimana rasa keadilan itu, apakah hukum itu hanya tumpul diatas dan tajam dibawah?,” ujar sumber.

PPK Pengadaan mobil Pemko Gunungsitoli TA 2011, Martin Itali Zendrato ketika dikonfirmasi KPK Pos di teras kantor DPRD Kota Gunungsitoli usai mengikuti acara dengar pendapat DPRD Kota Gunungsitoli dengan PT PLN Area Nias mengatakan kasus tersebut masih dalam proses. Menyangkut belum disita Polres Nias, menurut Martin Itali Zendrato, bahwa Sekda Kota Gunungsitoli telah menjamin kepada Kapolres Nias sehingga tidak jadi disita, katanya. (YAGI)

Seorang Gadis Diperkosa 3 Pria

Mayat Terapung di Sungai

GUNUNG SITOLI - Serorang gadis berinisial “N” (17) beralamat di Jalan Diponegoro Gunungsitoli, diduga diperkosa seorang remaja berinisial “ED” (16) pelajar sebuah SMP di Humene Kota Gunungsitoli.

Menurut penuturan korban, kronologis kejadian yang menimpa dirinya tersebut terjadi pada hari Sabtu (12/4) sekira pukul 23.00 Wib di sebuah pantai Wisata di Kecamatan Idanoi Gunugsitoli “Pantai M”. Awalnya N dijemput di tempat bekerja oleh “ED” dengan alasan ingin mengantar ke rumah. Sedangkan N pada saat itu tidak pernah curiga dengan niat busuk ED, meskipun perkenalan mereka cuma sekitar dua minggu melalui ponsel.

Selanjutnya, ketika N menaiki kendaraan bersama ED, pelajar SMP ini bukannya mengantar N ke rumah, tetapi mengendarai kendaraan menuju arah selatan. Saat itu N sempat bertanya kepada ED, “Kita mau kemana ?” lalu ED menjawab “Ada yang kuambil sebentar”.

Dan tak terasa mereka tiba dipantai M. Ternyata setibanya mereka tiba di sana ada dua orang teman ED yang sudah menunggu. Kemu-

ACEH TAMIANG - Warga Desa Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, digegerkan penemuan sesosok mayat laki-laki terapung di tengah Sungai Tamiang, Senin lalu.

Kemudian warga bersama perangkat desa menarik mayat tersebut ke tepian sungai dengan menggunakan perahu dayung. Dan datok penghulu langsung melaporkan penemuan mayat itu ke Pos SAR Aceh Tamiang. "Awalnya warga yang sedang menyuci pakaian di sungai melihat mayat tersebut terapung dibawa arus," kata Buyung Selamat, Datok Penghulu Desa Rantau Pakam.

Menurutnya, mayat tersebut kondisinya sudah nyaris membusuk dan tidak bisa diketahui identitasnya. Waktu ditemukan, mayat dengan kondisi tidak berbaju, hanya masih mengenakan celana jeans. "Diperkirakan mayat berada dalam air sekitar tujuh sampai sepuluh hari," ujarnya.

Ketua Tim SAR Aceh Tamiang Syaiful Syahputra saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menerima laporan dari perangkat desa bahwa ada penemuan mayat di desa pesisir kawasan Rantau Pakam. Kemudian tim SAR dengan melibatkan Pos SAR Langsa dan

dian ED menarik tangan N dan menyeretnya ke pinggir pantai.

Pada saat itu N sempat berteriak minta tolong, namun ED justru menampar mulut N sampai mengeluarkan darah. Teriakan N tak terdengar, karena jauh dari pinggir jalan raya. Dan, pada saat itulah terjadi pemerkosaan terhadap diri N. Sedangkan kedua teman ED secara bergantian memperkosa korban. Setelah selesai kejadian tersebut, ED mengantar N di jalan Karet (depan SMP Negeri 1 Gunungsitoli) dan meninggalkan korban begitu saja.

Korban yang masih lugu ini menghubungi keluarganya melalui ponsel, dan akhirnya N di jemput oleh pamannya. Dan setelah menceritakan kejadian itu, oleh keluarga bersama korban membuat laporan di SPKT Polres Nias.

Kasat Reskrim Polres Nias AKP Arifeli Zega,SH yang dikonfirmasi tentang kejadian tersebut mengatakan, korban “N” telah dimintai keterangan dan segera akan ditindak lanjuti, ujar Kasat Reskrim. Sedangkan kedua teman korban sedang dalam penyelidikan.

(YAGI)

Muspika langsung berkoordinasi dan menuju TKP. Sampai di lokasi, tim gabungan itu langsung mengevakuasi mayat korban ke RSUD Aceh Tamiang menggunakan mobil resecue milik SAR. "Sejauh ini temuan mayat sudah ditangani pihak SAR, dan kami masih menunggu tindak lanjut dari pihak rumah sakit dan kepolisian terkait indentitas korban setelah diotopsi nanti," ujar Syaiful.

Kepala BPBD Aceh Tamiang Jalaluddin SE saat ditemui di ruang kerjanya mengemukakan, mayat tersebut adalah Imam Sulaiman (28), warga Sriwijaya, Kualasimpang, yang tenggelam beberapa waktu lalu. Karena waktu didatangkan ke RSUD Tamiang, pihak keluarganya pun mengakui kalau mayat itu adalah Iman Sulaiman.

"Berdasarkan ciri-ciri korban yang masih dapat dikenali, pihak keluarga memastikan kalau itu Imam.

Imam merupakan pegawai honorer yang bertugas di PN Kualasimpang sebagai sopir," kata Jalaluddin.

Adapun persamaan ciri-ciri di tubuh korban berupa bentuk gigi, kunci kontak sepeda motor, lalu ikat pinggang yang digunakan korban merupakan ikat pinggang pemberian ayahnya. (BSO)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

LIPSUS

Sering Jadi Sasaran Kemarahan Orang Tua MENURUT hasil pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan Anak, pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah : Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi ini kemudian menyebabkan kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi.

Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua.

Disamping itu, faktor penyebab Kekerasan pada Anak yakni terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun mediamedia lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata 62 % tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan prilaku kekerasan.

Unicef mengemukakan ada dua faktor

yang melatarbelakangi munculnya kekerasan anak oleh orang tuanya. Faktor tersebut masing-masing berasal baik dari orang tua maupun anak sendiri. Dua faktor tersebut antara lain; Orang tua yang pernah jadi korban penganiayaan anak dan terpapar oleh kekerasan dalam rumah, orang tua yang kondisi kehidupannya penuh stres, seperti rumah yang sesak, kemiskinan, orang tua yang menyalahgunakan NAPZA, orang tua yang mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau psikotik atau gangguan keperibadian.

Anak yang premature, anak yang retardasi mental, anak yang cacat fisik, anak yang suka menangis hebat atau banyak tuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut baik orang tua maupun anak sama-sama berpengaruh pada timbulnya kekerasan pada anak.

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (child abuse) , antara lain; Dampak kekerasan fisik. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. (TIM)

Setiap Orang Berpotensi Lakukan Kekerasan

ORANG TUA banyak yang beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

S

ALAH satu bentuk kekera san pada anak yang akhirakhir ini paling sering diberitakan media massa adalah kekerasan seksual.

Tahun lalu, sekitar 48 persen dari 2.637 kasus yang ditangani di Komnas PA adalah kasus kekerasan seksual pada anak.

Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan ini karena hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya orang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orangtua dan guru. Nyaris seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menjelaskan, tak semua kekerasan seksual pada anak dilakukan orang dewasa yang memiliki orientasi seksual pada anak. Namun, itu juga bisa terjadi dengan pelakunya orang dewasa normal. Reza menyebutkan, kedua macam orang itu bisa digolongkan pedofilia selama melakukan hubungan seksual dengan anak. Tipe pertama adalah pedofilia eksklusif, yaitu hanya memiliki ketertarikan pada anak. Tipe kedua adalah pedofilia fakultatif yang memiliki orientasi

heteroseksual pada orang dewasa, tetapi tidak menemukan penyalurannya sehingga memilih anak sebagai substitusi.

Reza menyebutkan, kekerasan seksual yang dilakukan di bawah kekerasan dan diikuti ancaman sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu menyebabkan korban terdominasi dan mengalami kesulitan untuk mengungkapnya. Namun, tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu daya sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.

Awalnya terminologi tindak kekerasan terhadap anak atau child abuse berasal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist Caffey melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui sebabnya (unrecognized trauma). Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome.

Kasus yang ditemukan Caffey di atas semakin menarik perhatian publik ketika Henry Kempe tahun 1962 menulis masalah ini di Journal of the American Medical Assosiation, dan

melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, di mana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen.

Henry menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah Battered Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain.

Selain Battered Child Syndrome, istilah lain untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami anak-anak adalah Maltreatment Syndrome, yang meliputi gangguan fisik seperti diatas, juga gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tidak memadai, ekploitasi seksual dan ekonomi, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan yang berkaitan dengan medis.

Wikipedia Indonesia (2006) memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. (TIM)

Marzuki Alie: Perlu Tindakan Kongkret KETUA DPR Marzuki Alie menegaskan, perlunya tindakan-tindakan kongkret atau gerakan yang bersifat nasional untuk menyetop semua bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Ia mengajak segenap komponen bangsa untuk bertindak kongkret cepat dan tepat, agar tidak lagi jatuh korban anak-anak di Indonesia.

“Kita meminta Presiden untuk turun tangan melakukan gerakan, menghentikan semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar nantinya, lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicederai oleh kasus-kasus kekerasan dan kekejaman,” tegas Marzuki sehubungan masih terjadinya kekerasan demi kekerasan terhadap anak.

Kasus Iqbal (3,5) yang mengalami kekerasan, kekejaman serta eksploitasi oleh seseorang, yang sampai kini masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta, adalah cermin dari kekerasan yang masih saja

menimpa anak Indonesia.

“Masih banyak Iqbal-Iqbal lain yang mengalami kasus serupa, telah mengetuk nurani kita semua. Kita bertanya, sampai di mana sistem perlindungan anak Indonesia,” ujarnya dengan menambahkan, pihaknya mendukung usulan KPAI agar dilakukan pencanangan: Gerakan Nasional “Stop Kekejaman Terhadap Anak Indonesia”.

Menurut Marzuki Alie, Undang-undang Perlindungan Anak sudah ada sejak 12 tahun yang lalu, yaitu UU No. 23 tahun 2002. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga termasuk jajaran kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen dan Komnas Anak, sebenarnya telah menunjukkan aktivitas cukup berarti. Tetapi, kekerasan terhadap anak justru meningkat.

Berdasarkan permasalahan ini, maka Ketua DPR meminta perhatian semua

pihak, agar dilakukan langkah kongkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan terhadap anakanak Indonesia, anak-anak yang merupakan generasi masa depan bangsa.

Di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain dikatakan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia TuhanYang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia Indonesia yang harus dijunjung tingi.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan.

Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. (TIM)

SEJUMLAH kasus tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orangtua kandung korban sendiri merupakan fenomena memilukan yang kian marak terjadi di masyarakat.

Sebut saja kasus Widiastuti, bocah berusia lima tahun yang mengalami rangkaian penganiayaan oleh ibunya sendiri hingga akhirnya meninggal dunia, 17 Mei 2013).

Bayi malang Khodijah juga mengalami nasib yang sama akibat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri, 3 Desember 2013.

Bahkan, peristiwa yang menghebohkan masyarakat Bangkinang adalah tindakan yang dilakukan oleh orangtua kandung Adit (6 tahun) yang selain tega menganiaya korban hingga terluka parah, juga sampai hati membuang Adit ke kebun kelapa sawit, 19 Desember 2013.

Meskipun faktor penyebab terjadinya penganiayaan orangtua terhadap anak kandung ini beragam, fenomena tindak kekerasan ini dapat dijelaskan dari sudut pandang teori psikoanalisis dan psikososial. Berbagai faktor internal dan eksternal keluarga dipercaya sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan orangtua kandung terhadap anaknya sendiri.

Sigmund Freud (1886) dengan teori psikoanalisisnya menjelaskan bahwa pada dasarnya dorongan untuk melakukan tindak kekerasan memang sudah menjadi sifat dasar manusia. Setiap manusia berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini dipengaruhi oleh struktur jiwa manusia itu sendiri yang terdiri atas tiga bagian, yaitu id, ego, dan superego. Freud mendefinisikan Id sebagai insting bagi individu. Id bekerja berdasarkan prinsip intuisi untuk hidup termasuk di dalamnya nafsu dan kesenangan.

Oleh karena itu, sejak lahir, seorang manusia sudah memiliki id di dalam pribadinya dalam upaya mempertahankan hidupnya.

Sementara itu, superego didefinisikan sebagai prinsip ideal mengenai aturan yang dianggap baik dan tidak baik dalam kehidupan.

Superego mulai berkembang ketika individu berusia sekitar lima tahun melalui proses internalisasi norma yang diadopsi dari perilaku orangtua dan orang-orang di sekitar anak. Superego yang merupakan kontrol individu dalam bertindak, berkembang sebagai hasil pembelajaran dan pencontohan dari lingkungan tempat seseorang hidup. Sedangkan ego bekerja berdasarkan prinsip realita di dalam kehidupan yang berfungsi sebagai penyeimbang antara id dan superego.

Freud menilai bahwa pribadi individu yang sehat adalah yang memiliki keseimbangan antara ketiga hal tersebut. Individu yang memiliki intensitas superego yang

terlalu kuat di dalam dirinya akan menjadi pribadi yang sangat kaku dan cemas terhadap aturan, baik dan tidak baik, baik pada dirinya dan lingkungan di sekitarnya.

Hal ini memicu seseorang untuk mengalami mental distress yang berlebihan sehingga tidak jarang membahayakan orang lain di sekitarnya, termasuk anaknya sendiri sebagai individu terdekat.

Ambil contoh, kasus yang dilakukan oleh DSD (18) yang tega menganiaya anaknya sendiri DLR (5) hingga tewas (17 Maret 2013). DSD tega memukuli DLR dan mendorongnya ke lantai kamar mandi hingga sang anak mengalami pendarahan otak lantaran sang Ibu menganggap bahwa tindakan sang anak balita tersebut yang tidur pada pagi hari adalah melanggar aturan.

Oleh karena adanya tekanan superego yang kuat pada pribadi sang Ibu, reaksi berlebihan terhadap kesalahan kecil sang anak pun muncul dalam tindakan anarki.

Berbeda halnya dengan pribadi individu yang didominasi oleh Id, Freud menjelaskan bahwa ketidakseimbangan struktur jiwa yang didominasi oleh Id akan membahayakan lingkungan sekitarnya karena tidak adanya kontrol norma yang melekat pada pribadi diri seseorang.

Dominansi Id dan kegagalan internalisasi superego pada karakter individu akan menghasilkan karakter yang beringas, tidak punya kontrol dan menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan yang ada, termasuk memenuhi hasrat, nafsu, dan kesenangan yang merupakan panggilan naluriah dari dalam diri seseorang.

Sebut saja kasus yang dilakukan oleh Ervina (36) dan Surya (35) terhadap Adit (7) anak mereka yang telah dengan sengaja dianiaya hingga menderita luka berat dan dibuang ke kebun sawit.

Ervina menuturkan alasannya tega menganiaya dan membuang anaknya adalah karena ketidakmampuannya dalam menahan nafsu amarah yang disebabkan oleh ulah nakal anaknya tersebut.

Dengan adanya dominansi id di dalam diri sang ibu dan rendahnya kontrol superego, Ervina dengan mudah terlarut dalam luapan emosi jiwanya yang meledak-ledak dan tidak mengindahkan aturan sosial yang menjelaskan azas kepatutan perilaku dalam masyarakat. Sehingga Ervina dengan tega melakukan tindakan anarki kepada anaknya sendiri selama kebutuhan untuk memuaskan nafsu amarahnya terpenuhi.

Selain itu, kondisi sosial-ekonomi keluarga, interaksi sosial, dan kontrol sosial masyarakat dinilai sebagai faktor eksternal yang juga menjadi pemicu terjadinya tindak anarki orangtua kepada anaknya. (TIM)

52 Persen Anak Alami Kekerasan Seksual KETUA Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Sirait, mengatakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang siswa taman kanak-kanak internasional di Jakarta Selatan menambah sederet kasus kekerasan terhadap anak.

“Saat ini ada 239 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Jakarta. Itu hanya yang melapor ke kami selama 2014 ini," kata Arist Merdeka Sirait, Rabu.

Arist mengatakan, dari 239 kasus kekerasan pada anak, 52 persennya adalah kasus kekerasan seksual. "Itu terjadi di lingkungan tempat tinggal dan sekolah dengan pelakunya orang dekat," ujarnya.

Pada 2013, sebut Arist, Komnas Anak mencatat 666 kasus kekerasan pada anak di DKI Jakarta. Dari angka itu, kasus kekerasan anak paling banyak terjadi di Jakarta Timur yakni 166 kasus.

Sisanya, sambung Arist, 149 kasus di Jakarta Utara, 127 kasus di Jakarta Barat, 118 kasus di Jakarta Pusat, dan 106 kasus di Jakarta Selatan. "Untuk di wilayah Jakarta Timur, 68 persen kasusnya adalah kejahatan seksual," katanya.

Terkait hal ini, Ketua Badan Pekerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Alvon Kurnia Palma, meminta hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak harus maksimal. Sebab,

tindakan pelaku itu bisa merusak masa depan anak-anak yang menjadi korban.

“Harus diberikan hukuman maksimal, bahkan kalau perlu diperberat,” katanya.

Alvon mengatakan penentuan tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan kewenangan penuh majelis hakim dalam persidangan. Namun dia meminta para pelaku dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni Pasal 292 KUHP tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Maksimal hukuman itu 15 tahun, dan harus maksimal agar memberikan efek jera,” ujarnya.

Bahkan, menurut Alvon, hakim harus memperberat hukuman kepada para pelaku.

Menurut dia, pertimbangan lain yang harus dijadikan dasar untuk memperberat hukuman adalah lokasi kekerasan seksual yang diduga dilakukan di lingkungan sekolah.

“Harus diperberat karena kejadiannya di lingkungan sekolah,” katanya.

Sebelumnya, seorang siswa taman kanakkanak bertaraf internasional diduga menjadi korban kekerasan seksual di sekolahnya.

Korban yang baru berusia lima tahun saat ini masih menjalani perawatan intensif karena terserang penyakit kelamin. Polisi pun sudah menetapkan tiga petugas kebersihan di sekolah itu sebagai tersangka. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

BPPP dan KB Kota Subulussalam Adakan Pelatihan SUBULUSSALAM - Badan Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan keluarga Berencana kota Subulussalam mengadakan Pelatihan terhadap Training Of Trainer (TOT), Selasa lalu di Aula Setdako lama setempat berjalan Aman dan lancar.

Acara tersebut dihadiri seluruh SKPK, jajaran Polsek, Puskesmas dan LSM serta organisasi Wanita sekota Subulussalam dan anggota Polres Aceh singkil yang membidangi masalah KDRT, karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia tentang pelayanan dan Pendampingan korban kekerasan di dalam rumah tangga dan lainnya.

Salah seorang kabid Pemberdayaan Perempuan Nurul Akmal SE memaparkan tentang gender perempuan artinya gender itu adalah kondisi biologis sebagai laki laki dan perempuan dengan karakterirtik dan fungsi jenis kelamin adalah kondisi yang dibawa sejak lahir dengan alat kelamin/reproduksi menyediakan sperma.

Maka gender adalah bentukan konstruksi atau interpretasi atas perbedaan kondisi biologis laki laki dan perempuan yang akan dikembangkan, misalnya bahwa sifat cukup banyak menganggap laki-laki lebih rasional dalam berpikir dari pada perempuan terangnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pemberdayaan perempuan perlindungan Anak dan keluarga Berencana kota Subulussalam, Lidin SH mengharapkan kepada perempuan yang ada mendapat KDRT dari suami agar dapat melaporkan ke Badan Ini karena kami siap menerima pengaduan Warga yang mengalami hal itu.

Tetapi pihaknya hanya sebagai pendamping tidak bisa menindak kepada pelaku yang melakukan KDRT, namun pihaknya dapat mendampingi sampai ke pihak kepolisian.

Dikatakan selama tahun 2014 ini sudah banyak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dan kasus lainnya yang menimpa kepada perempuan dan kami telah melakukan mediasi namun ada tidak bisa diselesaikan karena menyangkut ada pidananya, "Kalau menyangkut pidana, pihak yang korban akan melanjutkan ke pihak hukum tetapi hal ini kami siap mendampingi sesuai porsi kami". terangnya. (KARTOLIN)

PTPN I Setor Pajak Rp.44,68 M

Laba Bersih Perusahaan Rp. 22,92 M LANGSA – Kontribusi pajak dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I (Persero) Aceh Langsa, untuk Negara tahun buku 2013 senilai Rp44,68 miliar. Pajak ini terdiri dari, PPh Pasal 21 Rp7.750.900.420, PPh Pasal 23 Rp1.879.541.600, PPh Badan Rp 8.521.

172.210, PPh Waba Rp4.061.434.768, PBB Rp3.610.699.971, dan PPn Wapu Rp18.854.810.471. Sedangkan laba perusahaan perkebunan setelah setoran pajak Rp22,92 miliar.

Kepala Urusan Humas, Protokoler dan Portal BUMN PTPN I (Persero) Langsa, Adi Yusfan, melalui siaran pers yang diterima KPKPos, Senin (14/4) mengatakan, sehubungan dengan telah selesainya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) PTPN I Persero, terhadap laporan tahunan (annual report) tahun buku 2013 memperoleh laba bersih setelah pajak Rp 22,92 miliar. Kemudian untuk penyalurkan dana Corporate Social Responsibilillty (CSR) sebesar Rp 1.06 miliar, dan untuk pembayaran pajak kepada Negara selama tahun 2013 sebesar Rp 44,68 miliar.

Adi Yusfan menjelaskan, bahwa sebagaimana diketahui PTPN I Persero merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang berada di Provinsi Aceh dengan dua usaha komoditi utama yaitu kelapa sawit dan karet. Saat ini wilayah usaha PTPN-I berada di Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang.

Selain itu PTPN-I memiliki anak perusahaan PT Agro Sinergi Nusantara (ASN), yang bergerak di bidang perkebunan di wilayah Aceh bagian Barat dan Selatan, serta PT Cut Mutia Medika Nusantara yang mengelola Rumah Sakit Cut Meutia di Kota Langsa.

Dijelaskan, khusus untuk pajak yang dibayarkan kepada Negara selama tahun 2013 sebesar Rp 44,68 miliar, terdiri pajak yang harus dibayarkan PTPN I Persero sebesar Rp 25,83 miliar, dan pajak PPN yang dipungut dari pihak ketiga yang memiliki pekerjaan di PTPN-I sebesar Rp 18,85 miliar.

Dimana PTPN-I ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai BUMN Wajib Pungut (Wapu) pajak Rp 1,06 miliar, terdiri dari penyaluran program ke mitraan sebesar Rp 105.000.000, dan program bina lingkungan atau CSR sebesar Rp 958.364.100. (YANTO)

S U M U T /ACEH

UN SMA/SMK/MA di Sergai Berjalan Tertib dan Lancar

6720 Siswa Ikuti Ujian Nasional PERBAUNGAN - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/ SMK/MA) tahun pelajaran 2013/ 2014 di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang dilaksanakan selama tiga hari serentak sejak Senin, berlangsung tertib dan lancar.

Pada hari pertama Senin (14/ 4), Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kadis Pendidikan Drs. Joni Walker Manik MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Umkap Fitriadi S. Sos, MSi, Camat Perbaungan Drs. H. Akmal, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Perbaungan Drs. Suhairi MPd bersama Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan S.IK, M.Si meninjau pelaksanaan UN di SMA Negeri 1 Perbaungan.

Saat meninjau UN di SMA Negeri 1 Perbaungan, Bupati H. Soekirman menyatakan bahwa pelaksanaan ujian di sekolah itu cukup baik dan para pengawas yang ditugaskan dengan sistem silang dan dipantau langsung oleh tim dari Dewan Pendidikan Provinsi Sumut dan Pengawas Satuan Pendidikan dari Unimed untuk setiap sekolah sehingga dapat melaksanakan tugasnya

TINJA U UN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kadis Pendidikan Drs. Joni Walker Manik MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi TINJAU Kumala, Camat Perbaungan Drs. H. Akmal dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Perbaungan Drs. Suhairi MPd sedang meninjau pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA Tahun Ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 Perbaungan, Senin (14/4). Photo :ARM dengan penuh tanggungjawab.

Serta untuk pengamanan jalannya UN dan pendistribusian naskah ujian serta lembar jawaban ujian turut serta mengawasi aparat keamanan dari Kepolisian Resort Sergai.

Secara khusus Ir. H. Soekir-

man mengatakan bahwa peninjauan pelaksanaan UN ini untuk melakukan supervisi yang tujuannya melihat kesiapan, kelengkapan dan kehadiran siswa maupun para pengawas. Dan diharapkan tingkat kelulusan peserta SMA/SMK/MA tahun

2013/2014 dapat dipertahankan bahkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, ujar Bupati Soekirman.

Dari data yang diperoleh, jumlah siswa SMA/SMK/MA di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat yang mengikuti UN

sebanyak 6.720 orang terdiri dari peserta dari SMA 3.263 orang (laki-laki 1.294, perempuan 1.969 orang), SMK 2.357 orang (laki-laki 1.522, perempuan 835), MA sebanyak 931 orang (lakilaki 453, perempuan 478) serta Paket C sebanyak 169 orang (laki-laki 124, perempuan 45).

Mata pelajaran yang diujikan secara nasional ini untuk SMA/ MA jurusan IPA hari pertama UN yaitu Bahasa Indonesia dan Biologi, hari kedua, Selasa (15/4) Matematika dan Kimia serta pada hari ketiga, Rabu (16/4) mata pelajaran Bahasa Inggris dan Fisika. Sedangkan untuk jurusan IPS hari pertama Bahasa Indonesia dan Geografi, hari kedua Matematika dan Sosiologi serta hari ketiga Bahasa Inggris dan Ekonomi.

Bagi siswa yang belum mengikuti UN karena sakit ataupun alasan mendesak lainnya dapat mengikuti UN susulan yang dilaksanakan mulai tanggal 21-23 April 2014 mendatang dengan jadwal mata pelajaran yang sama.

Dijelaskan Kepala SMA Negeri 1 Perbaungan Drs. Suhairi MPd melaporkan bahwa peserta ujian di SMA ini sebanyak 325 siswa dan pada hari pertama pelaksanaan UN ini semua siswa hadir mengikutinya. (ARM)

Wakil Wali Kota Langsa Curhat Soal Pelabuhan Kuala Langsa LANGSA - Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Langsa (15/4) Pekan lalu mengadakan pertemuan dengan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kemenko Kesra) RI di Sekretariat Pemko setempat.

Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM curhat soal hambatan ekspor-impor barang yang diperbolehkan di Pelabuhan Kuala Langsa.

Dalam kesempatan itu Marzuki Hamid yang didampingi sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) menyampaikan soal hambatan ekspor-

impor di Pelabuhan Kuala Langsa selama ini. Menurutnya sejumlah peraturan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, yang tidak memperbolehkan beberapa jenis barang masuk melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

“Kondisi seperti itu tentunya berdampak terhambatnya pengembangan pelabuhan dan merugikan masyarakat Langsa dan Aceh secara umum,”ujar Marzuki Hamid. Saat ini, kata Wakil Wali Kota Langsa, berapa jenis barang harus masuk melalui Pelabuhan Belawan Sumatra Utara, sehingga pengusaha Aceh harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal.

Sehingga barang harus masuk dari Pelabuhan Belawan, maka akan berdampak hargaharga barang di tengah masyarakat tinggi. Karena pengusaha

yang memasukan barang harus mengeluarkan biaya lebih besar.

Dikatakannya, akan sangat efesien jika barang-barang yang dilarang saat ini karena regulasi berapa Menteri, bisa masuk melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Untuk itu, Marzuki Hamid berharap kepada tim Kementrian Menko Kesra yang telah berkunjung ke Langsa, agar bisa memfasilitasi agar beberapa jenis barang yang dilarang masuk, bisa masuk melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

Staf Ahli Bidang UKM dan Ekonomi Kreatif Kemenko Kesra RI, Ir Wahnarno didamping sejumlah anggota rombangan lainnya yang menerima masukan dari Pemko menyangkut izin ekspor-impor Pelabuhan Kuala Langsa, berjanji akan menyampaikan hal tersebut ke pihak

terkait di Kemenko Kesra RI. Dalam kesempatan itu dikatakan, tujuan kedatangan mereka ke Kota Langsa, untuk melihat bidang-bidang apa yang bisa dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Kota Langsa.

Menurutnya, banyak program-program di Kementrian Menko Kesra RI yang dapat meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat, diantaranya program gerbang kampung yang nantinya bisa kita koordinasikan di Kota Langsa, melalui usulan dari Wali Kota Langsa ke Menko Kesra RI. Kemudian gema mitra dimana program ini akan menselaraskan antara dunia usaha melalui program CSR nya, yang nantinya

BPBD Aceh Tamiang Kekurangan Armada Damkar TAMIANG - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang Jalaluddin SE mengatakan, pihaknya masih sangat kekurangan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja terutama mobil pemadam kebakaran (damkar). Mobil damkar yang tersedia sekarang dirasa masih sangat minim, dibanding luas kabupaten yang memiliki 12 kecamatan.

"Saat ini mobil damkar yang tersedia hanya tiga unit, jelas ini tidak sebanding dengan luas wilayah Aceh Tamiang yang harus dicover BPBD. Idealnya kami memiliki delapan sampai 10 unit mobil damkar," kata Jalaluddin kepada Wartawan di ruang kerjanya.

Tapi menyangkut kebutuhan dimaksud, pihaknya sudah coba mengusulkan tambahan armada damkar dan juga pembangunan pos unit bersiaga petugas damkar yang memang sangat dibutuhkan. Usulan itu sudah disampaikan lewat musrenbang provinsi belum lama ini, dan sudah disepakati.

"Saya rasa di tahun 2015 akan terealisasi satu unit mobil damkar berkapasitas 3.000 liter untuk BPBD Aceh Tamiang, dengan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar," ujarnya.

Sejauh ini, sambung dia, pihaknya sangat terhambat bila ada insiden kebakaran yang jaraknya jauh, seperti di Kecamatan Manyak Payed dan Tamiang Hulu. Selain kekurangan armada, mereka juga tidak memiliko pos di sana. "Rencananya kita akan bangun satu pos unit damkar di Simpang Tiga Mapoli, Kecamatan Tenggulun, untuk menjangkau wilayah-wilayah ujung dalam kabupaten ini. Satu pos menghabiskan biaya Rp 300 juta, akan dibangun tahun 2015," tambahnya.

Menurut mantan Camat Bandar

Pusaka ini, mestinya di tiap-tiap kecamatan harus ada pos damkar yang selalu siaga untuk merespon informasi bila terjadi musibah kebakaran. "Kita berpedoman dengan daerah Lhokseumawe. Di sana, setiap kecamatan disiagakan dua unit mobil damkar dan mekanismenya sudah berjalan hingga kini," katanya.

Jalaluddin mengilas balik peristiwa kebakaran di Pekan Pulo Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu. Pada kejadian itu, satu orang tewas dan sebanyak lima ruko ludes terbakar.

"Itu akibat jarak tempuh ke objek kebaran sangat jauh. Sementara pos induk damkar berada di Kota Kualasimpang yang waktu tempuhnya bisa satu jam lebih. Bila pos unit sudah dibangun di sana, setidaknya petugas damkar bisa bergerak cepat guna meminimalisasi dampak kerugian yang dialami masyarakat pada saat terjadi kebakaran," ujarnya.

Selain kekurangan armada mobil damkar dan keterbatasan pos damkar bantu, BPBD Aceh Tamiang juga membutuhkan rubber boat (perahu karet) dan fiber boat untuk penanganan pra dan pascabanjir.

Rubber boat yang ada saat ini sangat minim, BPBD Aceh Tamiang saat ini hanya memiliki tiga unit rubber boat berkapasitas lima orang awak, ditambah lima unit fiber boat yang sudah ditempatkan di sejumlah kecamatan dengan rincian Kecamatan Tamiang Hulu satu unit, Seruway satu unit, Bandar Pusaka satu unit dan di Kecamatan Tenggulun dua unit.

"Sedangkan bila kita mengacu pada insiden banjir bandang tahun 2006, kebutuhan peralatan sarana air jika ditambah 10 unit lagi pun belum bisa meng-cover wilayah

Tamiang dari hulu hingga hilir yang begitu luas, dalam upaya evakuasi. Kebutuhan sarana penanggulangan banjir ini sudah dibicarakan pada rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Maret lalu. Dan pada prinsipnya bupati mendukung dan menyetujui," ungkapnya.

Kabid Pemadam Kebakaran Abdul Jalil SH yang ditemui terpisah, mengatakan mobil damkar yang bersiaga di workshop pos induk damkar Kota Kualasimpang sebanyak tiga unit, dua di antaranya berkapasitas 6.000 liter dan satu unit lagi berkapsitas 4.000 liter.

Menurut data pihak damkar yang saat ini masih bergabung pada BLH dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang, peristiwa kebakaran pada tahun ini sudah terjadi 21 kali. Minimnya armada dan tidak tersedianya pos unit bantu menjadi kendala tersendiri bagi petugas damkar.

Menurut Jalil, sejauh ini tiga unit mobil damkar yang ada di workshop selalu diterjunkan manakala terjadi kebakaran dalam lingkup kabupaten ini. Cukup tidaknya hanya ini yang dimiliki, dan jarang ada bantuan dari pihak manapun.

Dia berharap pemerintah dapat membangun pos unit damkar, idealnya dibangun pada wilayah strategis yakni di Simpang Tugu Upah dan Simpang Pulo Tiga.

"Kedua wilayah ini diperkirakan dapat memberikan efisiensi waktu petugas damkar, karena terletak di sisi timur dan barat.

Sedangkan pos induk yang ada di Kualasimpang untuk meng-cover wilayah perkotaan dan sekitarnya," demikian Jalil.

(BSO)

bisa koordinasikan agar danadana CSR bisa memberdayakan masyarakat, baik yang mereka yang berada di sekitar pabrik maupun yang berada dalam kawasan jauh pabrik.

Sementara untuk program penguatan kelembagaan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa, Kemenko Kesra nantinya akan mengawal dana penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Kemenko Kesra, agar penyaluran dan penggunaannya tepat sasaran.

“Masih banyak program-program yang bisa kita fasilitasi melalui Menko Kesra. Namun kami tidak bisa langsung memberikan bantuan itu, melainkan hanya sebatas memfasilitasi ke Kementrian Kelembagaan, sehingga penanggulangan kemiskinan tepat sasaran,” Paparnya. (BSO)

Pemkab Nias Tanda Tangani Pakta Integritas NIAS - Penandatangan pakta intregritas dan sosialisasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dibuka secara resmi Bupati Nias,Drs.Sokhiatulo Laoli,MMyang dilaksanakan,Jumat (11/4) bertempat di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Nias. Sedangkan pelaksanaan Bimtek Evaluasi LAKIP SKPD dilaksanakan, Sabtu(12/4) bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Nias.

Dalam arahannya bupati mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan kesiapan dan kelengkapan instrumen yang mendukung terwujudnya akuntabiltas kinerja pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber-sumber daya yang bersifat materil maupun bersifat finansial. akuntabilitas sangat menekankan peran dari setiap komponen atau unit kerja pemeritahan untuk pro aktif menjamin tata kelola perencanaan pengelolaan atau pelaksaan serta pertanggungjawaban.

Dikatakan, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 49 tahun 2011 tentang pedoman umum pakta integritas di lingkungan kementerian / lembaga dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kemudian, peraturan menteri PAN dan RB Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, katanya.

Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK diperlukan pembangunan zona integritas (zi), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Permenpan dan rb Nomor 49 tahun 2011 dan pencanangan pembangunan zi berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 60 tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan pada tingkat instansi pemerintah.

Menurutnya, Pakta Integritas ini kata bupati bukanlah semata-mata dilaksanakan sebagai implementasi peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi pakta integritas ini merupakan pernyataan atau komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi. (YAGI)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

S U M U T /ACEH

Apel HKN Pemkab Sergai, Pembangunan Pendidikan Tentukan Masa Depan Bangsa SEI RAMPAH - Pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena sektor pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa serta sebagai investasi dan hak dasar manusia untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) digalakkan dengan tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam era globalisasi.

Himbauan ini disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dihadapan PNS jajaran Pemkab Sergai melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si pada

apel rutin Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dilaksanakan di halaman kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (17/4). Turut hadir dalam apel rutin ini para Staf Ahli Bupati dan Asisten, para Kepala SKPD dan ratusan PNS Pemkab Sergai.

Dikemukakan Bupati Ir. H. Soekirman diusia 10 Tahun Kabupaten Sergai pembangunan pendidikan terus berbenah dan menata kearah pembanguan pendidikan yang lebih baik lagi. Diawali dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana Pemerintah telah menetapkan PAUD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pendidikan Nasional sesuai UU No. 20 Tahun 2003,

dalam pasal 28 dijelaskan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal yang penyelenggaraannya lebih mengandalkan partisipasi aktif masyarakat. Kita patut berbangga karena saat ini Sergai merupakan peringkat ke – 3 terbanyak memiliki lembaga PAUD di Provinsi Sumatera, ungkap Soekirman.

Lebih lanjut disampaikan, siswa SMA/MA dan SMK baru saja selesai melaksanakan Ujian Nasional (UN) yang diadakan tanggal 14 - 16 April yang lalu. Ujian Nasional (UN) merupakan evaluasi (penilaian) untuk melihat sejauh mana pencapaian hasil be-

Muspika Medang Deras Santuni Korban Puting Beliung

Medang Deras Kapten Asnan Rangkuti, Kades Medang, Ok Burhan dan Kepala Dusun Ok Sarifudin.

Angin puting beliung memporakporandakan rumah sehingga rata dengan tanah pada malam Senin (14/4) kejadian tersebut menimpa 13 kepala keluarga "Angin puting beliung begitu cepat menghabiskan rumah kami rata dengan tanah," ucap Muslim.

Ada pun bantuan yang kami terima baru ini dari muspika Medang Deras sementara dari Dinas Sosial dan badan penanggulangan bencana belum ada dan kami sangat mengharapkan sekali bantuan dari dinas terkait.

(RUD)

Peserta UN SMA Sederajat Aceh Singkil Sebanyak 1.671 Siswa SINGKIL - Sebanyak 1.671 siswa SMA, SMK dan MAN di Aceh Singkil, mengikuti Ujian Nasional (UN) Senin (14/4) pagi.

Amatan KPKPos, UN yang digelar serentak tersebut, mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat.

Keseriusan ini, terlihat dari adanya kunjungan kesejumlah sekolah dari unsur Muspika plus mulai dari Bupati Aceh Singkil, H Safriadi SH,Dandim 0109 Singkil dan Kapolres setempat. Bahkan, sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Safriadi, secara simbolis melakukan pembukaan naskah UN di SMA 1 Singkil.

SAMBUT AN - Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, M.Si tengah menyampaikan sambutan SAMBUTAN dihadapan ratusan PNS pada apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) jajaran Pemkab Sergai di halaman kompleks kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis (17/4). Photo :ARM

PDAM Tirta Kualo Kota T Balai Merugi Akibat Pemadaman Listrik

SERAHKAN Ramlis camat Medang Deras meyerahkan bantuan kepada Muslim.

BATUBARA - Korban angin puting beliung di dusun Kuala Sipari desa Medang kecamatan Medang Deras Batubara mendapat santunan dari muspika kecamatan Medang Deras, Selasa (16/4) penyerahan bantuan kepada korban angin puting beliung.

Adapun bantauan tersebut diserahkan langsung kepada Siti Aisah, Hasan Basri, Rustam, Aminah, Ramlan Efendi, Supriadi, Heriansah, Muslim dan Rusli dimana bantuan yang di terima berupa mie instan dan beras. Penyerahan langsung oleh Ramlis SH, Camat Medang Deras yang terima secara simbolis oleh Muslim.

Turut hadir saat itu Kapolsek Medang Deras. AKP MH Sirait, Danramil 01

lajar pada proses pendidikan yang telah/sudah berlangsung. Kita mengharapkan peserta UN tersebut dapat berhasil sebagaimana yang kita inginkan bersama.

Selanjutnya tamatan dari SMA/ MA dan SMK tahun ini dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baik melalui jalur undangan maupun melalui SNMPTN. Peningkatan mutu pendidikan yang terus dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat yakni menjadikan Kabupaten Sergai sebagai Kabupaten terbaik dengan masyarakat yang Pancasilais, Religius, Modern, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan, pesan Bupati Soekirman. (ARM)

Secara terpisah,Kadis Pendidikan Aceh Singkil, H Yusfit Helmi SPd,melalui Ketua Pelaksana UN, Safrul menyatakan pihaknya menargetkan kelulusan 90 persen tahun 2014 ini. "Untuk mencapai target tersebut, kita sudah melakukan berbagai persiapan.

Seperti penambahan jam belajar, bahkan try out keluar daerah" kata Safrul.

Peserta UN secara keseluruhan sebanyak 1.671 siswa dengan rincian,SMA dan MAN sebanyak 1.344 siswa,sedangkan SMK sebanyak 327 siswa.Hingga berita ini dikirim, belum ada informasi jumlah siswa yang tidak bisa mengikuti UN ini. (AZT)

TANJUNG BALAI Pemadaman listrik selama tiga hingga empat jam dalam sehari di Kota Tanjung Balai berdampak terhadap produksi, distribusi air bersih dan bahkan menimbulkan kerugian bagi PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.

“Suplai air bersih menjadi tersendat sejak pemadaman listrik bergilir,” kata Direktur Utama PDAM Tirta Kualo, Zaharuddin,SE diruang kerjanya, belum lama ini. Sejak terjadi pemadaman listrik secara bergilir, lanjut dia, kemampuan PDAM Tirta Kualo memproduksi air bersih menjadi berkurang

hingga 30 persen sehingga banyak pelanggan kecewa.

Menurut Zaharuddin lagi, dampak pemadaman listrik telah dilaporkan oleh pihak PDAM Tirta Kualo kepada pimpinan PT PLN Persero Tanjungbalai pada 26 dan 28 Februari 2014.

Surat itu berisi permohonan agar PLN memberikan “win-win solution” supaya pemadaman listrik tidak menghambat distribusi dan air bersih ke pelanggan PDAM Tirta Kualo. “Kami minta PLN tidak memadamkan aliran listrik diareal WTP (water treatment pump) di kawasan beting Semelur. Ini demi kebutuhan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya.

Namun, kata dia, pihak PLN setempat hingga sekarang ini belum pernah memberikan jawaban resmi terkait per-

mohonan PDAM Tirta Kualo. Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Wali Kota dan DPRD Tanjung Balai dapat mengundang pimpinam PLN setempat untuk memberikan klarifikasi tentang pemadaman listrik yang belum diketahui secara pasti kapan akan berakhir.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi/Keuangan PDAM Tirta Kualo, Dra Syafrida Dewi mengatakan, BUMD yang bernaung di bawah Pemko Tanjungbalai merugi akibat produksi air terganggu. “Pelanggan komplain karena air tersendat, akibatnya target pembayaran rekening merosot. Sebaliknya biaya operasional bertambah,” ucap dia.

Akibat pemadaman listrik bergilir, pihaknya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelian bahan bakar minyak dan memperbaiki mesin. (HER)

Walikota T Tinggi Tinjau Pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK TEBINGTINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM bersama Kapolres Kota Tebing Tinggi H. Enggar Parenom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Drs. H. Pardamean Siregar, M.Ap. meninjau Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di beberapa sekolah, diantaranya MAN, SMAN 1, SMA Djuanda, SMKN 2.

Dalam kunjungannya walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi, MM menyampaikan bahwa ujian nasional yang dilaksanakan berjalan dengan lancar, baik dalam distribusi soal sesuai dengan jadwal, pengawas hadir semua, pengamanan soal sudah diamankan polres, peserta ujian nasional dapat hadir tepat waktu.

Sebelumnya walikota Tebing Tinggi juga menyampaikan kepada siswa bahwa ujian nasional ini jangan dijadikan momong ataupun ketakutan yang luar biasa. Ujian Nasional ini hadapilah dengan hal yang biasa saja tapi dengan meningkatkan kemampuan pembelajar, menjaga kedisiplinan waktu, menjaga kesehatan. Walikota mengingatkan tidak perlu buru-buru yang dapat mencelakakan diri sendiri dan kendalikan emosi dengan sebaik-baiknya.

Mudah-mudahan ujian nasional tidak menjadi beban bagi para siswa tapi menjadi motivasi bagi para siswa untuk mencapai yang lebih tinggi lagi masuk diperguruan tinggi negeri sesuai dengan cita-cita yang diimpikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dalam penyampaiannya dalam menghadapi Ujian Nasional Dins Pendidikan Kota Tebing Tinggi mempedomanai dalam 3S, pertama sukses dalam perencanaan, kedua sukses dalam pelaksanaan, ketiga Sukses dalam Hasil.

Kepala Dinas Juga menyatakan Kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan ujian Nasional tingkat SMA/MA, SMK dari tahun ketahun dapat berhasil diatas 99%. Perserta yang mengikuti Ujian Nasional Kota Tebing Tinggi tingkat SMA/MA dan SMk sebanyak 4114 yang hadir 28 diantaranya peserta SMA sebanyak 1987, MA sebanyak 292, SMK sebanyak 1835.

(RS)

Desa Lengkong Langsa Terpilih Mewakili Kota Langsa

Pawai Ta"aruf Awali Pelaksanaan MTQ Ke-46 Tebingtinggi PAWAI - Pawai Ta'aruf Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom didampingi Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Ginanjar SIP melambaikan tangan kepada para peserta Pawai Ta"Aruf.

TEBINGTINGGI - Pelepasan pawai ta"aruf MTQ dan FSN Tahun 2014 turut dihadiri Dandim 0204 Letkol Arh Syaeful Ginanjar SIP, Sekdako Johan Samose Harahap dan unsur muspida, diawali dengan barisan drumband dan Paskibra Kota Tebingtinggi pembawa bendera merah putih dan bendera pataka MTQ, selanjutnya diikuti oleh barisan majelis taklim dan pengajian dari berbagai kelurahan, barisan pelajar, Pegawai Negeri Sipil serta kendaraan hias.

Kapolres Tebingtinggi sesaat sebelum melepas pawai ta"aruf mengatakan, kegiatan pawai ta"aruf merupakan sarana silaturahmi antaraparatur pemerintah, ulama dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Tebingtinggi yang lebih baik, "Tebingtinggi penuh dengan keberagaman etnis, dengan kegiatan pawai ta"aruf ini diharap mampu menumbuhkan keharmonisan di antara kita, dengan keharmonisan

inilah yang bisa menciptakan suasana kota Tebingtinggi yang religius", ujar Kapolres.

Kapolres juga berharap kegiatan pawai ta'aruf dapat menjadi sarana syiar Islam dalam mewujudkan masyarakat yang bertaqwa dan damai serta bertaqwa kepada Allah SWT. "Pawai ta"aruf MTQ ini diharapkan sebagai syiar dalam mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, damai dan tenteram serta meningkatkan pembangunan di bidang religius keagamaan," ujar Enggar Pareanom.(TT-01) Sebelumnya, Ketua Panitia MTQ dan FSN Tahun 2014, Sahbana Hasibuan MM, menyampaikan MTQ ke- 46 Kota Tebingtinggi berlangsung sepekan, Jumat hingga Kamis (11-17/4) yang diikuti oleh 161 peserta berasal dari lima kecamatan se Kota Tebingtinggi. Sedangkan Festival Seni Nasyid ke-9 diikuti oleh 60 grup nasyid di kota itu. (RS)

SIAP SAMBUT - Jalan utama desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro siap menyambut Tim Penilai desa terbaik se Aceh (Kpkpos/Yanto) LANGSA - Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa terpilih sebagai Unggulan desa terbaik se Aceh.

Desa yang usianya belum genap tiga tahun itu, kini telah berbenah wajah begitu juga dengan Administrasi desa yang telah di tata rapi agar tim penilai dengan mudah membaca data desa tersebut.

Geuchik (kepala Desa) Lengkong Langsa Baro Kota Langsa Samsul Bahri kepada Koran ini Rabu kemarin mengatakan bahwa sebelumnya yang masuk nominasi sebagai mewakili Kota Langsa untuk dijagokan sebagai desa terbaik se Aceh ialah Desa Baroh Langsa Lama, Desa Ulue Pinang Langsa Timur, Desa Serambi Indah Langsa Barat, namun akhirnya tim penilai dari instansi terkait Kota

Langsa memberi nilai Plus terhadap desa Lengkong yang mewakili Kecamatan Langsa Baro untuk mewakili Kota Langsa sebagai Unggulan desa terbaik se Aceh tahun ini dan direncanakan tim penilai dari Provinsi akan berkunjung pada tanggal 06 Mei 2014 mendatang.

Demikian ungkap Samsul Bahri di Kantornya usai menerima tamu dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa, dari Kesbangpol Linmas serta Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam rangka menberikan pembinaan menyambut tim penilai dari Provinsi.

Ditambahkannya bahwa kami telah siap untuk menyambut tim penilai dari Provinsi dan seluruh warga Lengkong yang berjumlah 2.458 jiwa juga mendu-

kung serta berharap agar desa kami dinobatkan menjadi desa terbaik se Aceh. Demikian papar Geuchik Lengkong yang didampingi perangkat desanya kepada Koran ini.

Seorang pemuka masyarakat di desa Lengkong pominim ketika dimintai komentarnya tentang desa nominasi terbaik se Aceh mengakui kepemimpinan Geuchuk Samsul Bahri dalam kurung waktu kurang dari tiga tahun ia memimpin wajah desa Lengkong telah berubah dan tertata rapi. Dusun Lengkong sendiri adalah desa pemekaran dari desa Gedubang Jawa dan Gedubang Aceh. Masyarakatnya aktif dalam kegiatan social serta kebersamaan warga saling tolong menolong masih sangat kental, demikian ungkap pemuka masyarakat itu. (YANTO)

E D I S I 299 21 - 27 APRIL 2014

PELALAWAN - Kasus 1.006 KK (Kepala Keluarga) warga Desa Segati Kecamatan Langgam yang kehilangan hartanya, akibat kekejaman PT.Nusa Wana Raya (NWR) Group PT. RAPP Pelalawan melalui eksekusi “Haram” yang dilakukan PT.WNR bersama dengan Polres Pelalawan dan Brimob Polda Riau, sebenarnya sebelum kejadian tersebut telah dilaporkan terlebih dahulu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Hatta tokoh masyarakat Segati keluarga besar Ninik Mamak masyarakat Adat Petalangan Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau menerangkan melalui kuasanya Purba & rekan Law Firm pada 18 Februari 2014 lalu telah membuat Pengaduan sesuai surat Nomor. 02/P&R/Adv/II/ 2014 tertanggal 17 Februari 2014 perihal pengaduan dan perlindungan hukum kepada Komnas HAM dan surat tersebut diantar langsung dengan nomor agenda surat 90775 Komnas HAM.

KPKPOS

Bahkan berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM RI telah menindak lanjuti pengaduan tersebut dengan menyurati Kepala Polisi Negara melalui surat nomor.073/K/PMT/II/2014 sifat Segera, perihal Kasus masyarakat adat Petalangan yang ditanda tangani Komisioner Komnas HAM RI Dr. Otto Nur Abdullah tanggal 20 Februari 2014. Namun sepertinya tidak menyurutkan Polri mengawal Perusahaan PT. NWR untuk meluluhlantakkan perumahan dan kebun sawit masyarakat, pada 8 Maret 2014, bahkan Polres Pelalawan menjebloskan 2 orang ibu rumah tangga selaku pemilik kebun sawit, kepenjara selama 20 hari, diinformasikan tanpa ada proses.

2 orang wanita berstatus IRT tersebut dijebloskan kepenjara karena mengadukan PT.NWR ke Mapolres Pelalawan karena kelapa sawitnya diracun oleh karyawan PT.NWR namun 28 Maret 2014 IRT tersebut dibebaskan, beber Hatta Selasa pekan lalu di Pekanbaru.

Beberapa kalangan menilai surat Komnas HAM RI Lembaga yang diakui Dunia Internasional tidak digubris oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman dan ini merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum dinegeri ini, soalnya berselang 20 hari surat

UN di Subulussalam Lancar

Kepsek SMAN I Simpang Kiri Yakin Kelulusan 99 %

SUBULUSSALAM - Hari ketiga Ujian Nasional setingkat SMA di kota Subulussalam berjalan lancar dengan pengawalan ketat dari beberapa instansi pengawas, baik dari provinsi serta pihak kepolisian menjaga jangan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional kali ini.

Menurut keterangan Kepala sekolah SMA Negeri I simpang kiri Kota Subulussalam Drs.Sahmudin, M.Si, Kamis (17/4) di saat berlangsungnya Ujian Nasional itu mengaku tidak boleh melakukan apapun hanya kita serahkan aja kepada seluruh siswa, karena para siswa telah kita bina selama ini seperti melakukan les beberapa hari maka apabila para siswa jeli dan mengingat apa yang dipelajarinya maka kita tidak kuatir kelulusan para siswa.

Siswa yang terdaftar yang mengikuti UN pada tahun 2014 sejumlah 250 orang dari dua Program IPA dan IPS Perempuan 145 orang sedangkan laki laki 105 semuanya dapat mengikuti UN. Maka Sahmudin yakin 99 persen kelulusan para siswa siswinya pada tahun ini karena kita sudah memberikan bimbingan tentang belajar kepada para siswanya dan yakin para siswa yang dibinanya berhasil lulus pada tahun ini namun tidak membantunya.

Hasil pantauan KPKPos di tempat Sekolah pada 4 Kecamatan di kota “Sada Kata” ini belum ada ditemui laporan kebocoran-kebocoran soal dari oknum-oknum tak bertanggung jawab karena pengawalan sangat ketat seperti usai melaksanakan ujian mata pelajaran langsung disegel dan disaksikan seluruh Pengawas kemudian langsung diantar ke Polsek sebelum dikirim ke Provinsi ujarnya. (KARTOLIN)

Walikota Tebing Tinggi:

UN Jangan Ditakuti

Hatta - Tokoh Masyarakat Komnas HAM RI dikirim kepada Kepala Kepolisian RI, sejumlah anggota Polres Pelalawan mengawal pekerja PT. NWR melakukan penanaman di lahan kebun sawit masyarakat yang dieksekusi PT. NWR sehingga warga petani tidak bisa memasuki perladangannya.

Pengaduan warga Segati tersebut terkait 300 orang karyawan perusahaan di dampingi Brimob

HALAMAN 16

dan Polisi belum lama ini, mendatangi perladangan warga Desa Segati dan melakukan pengrusakan tanaman warga. Bentuk perusakan yang dilakukan adalah, meracun dan membolduser tanaman sawit warga, sedangkan tanah masyarakat adat Petalangan tersebut dikelola sejak tahun 1954 secara turun temurun, Selain itu sejumlah warga ditangkap dan di jebloskan ke penjara. Ujar Hatta tokoh masyarakat Segati Kamis pekan lalu di Pekanbaru, seraya memberikan surat Komnas HAM RI yang di tujukan kepada Kepala Kepolisin RI tersebut kepada KPK Pos Menurut Hatta Dalam Surat Komnas HAM RI tersebut meminta Kepala Kepolisian RI agar memanggil dan memeriksa Kapolda Prov. Riau dan Kapolres Pelalawan yang telah memerintahkan dan mengerahkan anggota Polisi/Brimob untuk merusak tanaman sawit milik warga serta melarang warga untuk masuk ke areal peladangannya, menangkap dan menahan warga.

Kemudian Komnas HAM juga mendesak Kepala Polisi RI memerintahkan agar seluruh anggota Polisi/Brimob ditarik dari lokasi perkebunan tersebut Surat Komnas HAM RI tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kapolres

Pelalawan paparnya.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1) disebutkan Dalam rangka penegakan hak asasi manusia. Perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah. Pasal 6 Ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Papar Hatta Hatta putra tempatan keluarga besar Ninik Mamak Desa Segati menyayangkan Kapolres Pelalawan A. Supriyadi dengan mengerahkan pasukan mengawal tindakan brutal yang dilakukan PT.NWR meluluhlantakkan kebun sawit masyarakat dan perumahan masyarakat Desa Segati termasuk rumah ibadah Masjid dan Gereja serta gedung sekolah SD Negeri 04 ikut digasak. Padahal tanah yang diklaim PT.NWR di desa Segati adalah tanah adat masyarakat yang luasnya diperkirakan diwilayah Kabupaten Kampar 181.000 hektar yang dikelola masyarakar tanah adat Petalangan berkisar belasan ribu hektar itupun diluluhlantakkan katanya Persoalan tindakan non prosedural ini, Hatta menggandeng se-

Rapat Pleno PPK Bintang Bayu Lancar BINTANG BAYU - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bintang Bayu menggelar rapat pleno terbuka pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 di Aula Kantor Camat Bintang Bayu Minggu (13/4).

Ketua PPK Kecamatan Bintang Bayu, Ekawati didampingi empat anggota PPK lainnya dalam rapat pleno mengatakan bahwa pelaksanaan rapat pleno dilakukan sebagai tahapan Pileg 2014, setelah sebelumnya dilakukan Pileg pada 9 April kemarin.

“Proses penghitungan surat suara dilaksanakan di tingkat Kelompok Panita Pemungutan Suara (KPPS), selanjutnya dilakukan rekapitulasi melalui sidang pleno terbuka di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau desa, kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di Kecamatan melalui sidang pleno terbuka yang dibacakan PPS dengan disaksikan saksi partai politik (Parpol) peserta pemilu dan panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” ujarnya.

Ia berharap proses rekapitulasi dapat berjalan lancar mengingat waktu yang dibutuhkan untuk membacakan rakapitulasi ditiap desa cukup lama dan menyita waktu.

Kendati demikian, proses rekapitulasi tetap berjalan

SAKSI - Para saksi parpol tampak menandatangani Model D Plano disaksikan PPK. (Foto/ARM) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga semua pihak dapat menerima dengan asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

Jumlah TPS di Kecamatan Teluk Mengkudu sebanyak 31 dari 19 desa. Dalam pelaksanaannya PPS membacakan rekapitulasi suara Parpol, DPD dan Caleg yang menjadi peserta pemilu.

Camat Bintang Bayu kepada KPK Pos menyebutkan, seluruh proses pemilu di Kecamatan Bintang Bayu berjalan sesuai tahapan dan ketentuan.

Pihak PPK bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mereka bahkan bekerja penuh waktu.Dan yang paling kita beri apresiasi tidak

upaya kecurangan yang dibuat. Semua berjalan jurdil.

Tidak ada kita mendengar komplain dari parpol,ujar Camat. Kepada pihak kepolisian juga kita sampaikan terima kasih yang turut menjaga proses tersebut hingga semua berjalan aman, lancar, dan tertib.

Hadir dalam rapat pleno terbuka, Ketua PPK Teluk Mengkudu, Kasianto, anggota Sri Wahyuni, Suriman, Abdul Rahman Manik,dan Mukti Ali Sipayung.Juga hadir Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH,Kapolsek Kotarih AKP Sudarjanto, Panwascam M.Amin Siregar, A. md dan saksi parpol.

jumlah LSM Riau untuk membuat laporan resmi ke Presiden RI, dan Kepala Kepolisian RI, Kompolnas, Propam Mabes Polri ujarnya Surat Komnas HAM RI tersebut lanjut Hatta meminta Pemerintah Daerah Kementerian Kehutanan, BPN, Perusahaan, dan warga, agar persoalan status hukum tanah tersebut di selesaikan lebih dahulu antara masyarakat adat dengan pemerintah. Komnas HAM melihat dari beberapa persoalan terkait tindakan Kepolisian menangkap dan menahan warga bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan (1) hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : a Hutan negara dan b, Hutan hak (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dapat berupa tanah adat. (3) pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Masyarakat adat Petalangan secara turun temurun tinggal diwilayah tersebut Dengan demikian ada sengketa hak atas tanah antara msyarakat adat persus Polisi dalam melihat pesoalan kedudukan hukum tanah tersebut. (PUR)

APBD Kota Tanjungbalai TA 2013 Terealisasi 96,71 % TANJUNGBALAI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp542.943.136.597 atau 96,71 persen.

“Berdasarkan Keputusan Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Tahun 2013, APBD Tanjungbalai ditetapkan sebesar Rp561.421.585.668,” kata Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe MHum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2013, di Gedung DPRD Kota Tanjungbalai.

Disebutkannya, belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp595.503.706.832 terealisasi Rp472.439.256.

492 atau sebesar 79,33 persen. Sedangkan untuk belanja tidak langsung (BTL) yang ditargetkan Rp295.491.

487.943 terealisasi sebesar Rp237.892.017.738 dan belanja langsung (BL) ditargetkan Rp300.012.218.889 terealisasi Rp234.547.238.754. “Masing-masing BTL dengan BL perbandingannya 49,62 persen berbanding 50,58 persen,” ungkapnya.

Walikota menjelaskan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2013 yang meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, terealisasi sebesar Rp31.931.006.631. Pendapatan lainnya, yakni berasal dari dana perimbangan sebesar Rp418.300.052.176 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp92.712.077.790.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai H Romay Noor SE itu, walikota menyebutkan LKPj yang dijabarkan belum hasil audit BPK RI, akan tetapi disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013.

RKPD itu dituangkan dalam penyelenggaran 25 urusan wajib, dan urusan pilihan meliputi bidang pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan serta bidang perindustrian.

Rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap, unsur FKPD, dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

(HER)

(ARM)

80 Kotak Suara Pileg di Nisel Piknik ?

TINJA U UN - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan TINJAU MM bersama Kapolres AKBP H Enggar Pareanom Sik melakukan peninjauan pelaksanaan Ujian Nasional ke beberapa sekolah.

TEBINGTINGGI - Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK yang digelar serentak mulai 14 hingga 16 April 2014 diikuti oleh 4.131 siswa se Kota Tebingtinggi pada hari pertama berjalan tertib dan aman.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM saat melakukan peninjauan berpesan kepada para peserta agar Ujian Nasional (UN) jangan ditakuti. "Ujian Nasional jangan ditakuti, yang penting tingkatkan kemampuan, pembelajaran dan disiplin waktu agar memperoleh hasil yang baik", pesan Walikota Tebingtinggi saat melakukan peninjauan pelaksanaan UN di beberapa sekolah diantaranya MAN 1 Tebingtinggi, SMA Swasta Ir H Juanda, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Tebingtinggi.

Walikota sempat berbagi pengalaman dengan para siswa dengan mengatakan dirinya dahulu melewati ujian yang sama, tetapi tidak dijadikan beban. "UN ini harus dijadikan motivasi untuk ke depannya, sehingga seluruh siswa bisa masuk perguruan tinggi negeri dan meraih cita-cita yang di impikan", imbuh Umar Zunaidi Hasibuan.

Walikota juga menuturkan rasa syukurnya karena UN berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Kami bersyukur karena distribusi soal sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan, pengawas dari provinsi dapat datang tepat waktu, pengamanan soal dari Polres Tebingtinggi juga sudah hadir, dan peserta hadir pada waktunya", ujar walikota. (RS)

NIAS SELATAN - Sebanyak delapan puluh (80) kotak suara pileg dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hilimegai, Dapil 3 Kabupaten Nias Selatan, yang diangkut oleh dua bus saat sedang menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dihentikan polisi polsek Lolowa’u, Sabtu (12/4).

Menurut saksi mata, dua bus diberangkatkan dari Togizita, ibu kota Kec. Hilimegai, Kab Nias Selatan, menuju KPU di Teluk Dalam, ibu kota Nias Selatan, mengangkut 80 kotak suara Pemilu legislatif (pileg) tahun 2014, dari 20 Tempat pemungutan suara (TPS) dari seluruh 10 desa sekecamatan Hilimegai, mendahului Rapat Pleno Berita Acara dan Rekapitulasi perhitungan suara di PPK. Tindakan ini, tentu saja menimbulkan keberatan dari berbagai pihak karena alasan dan urgensi pengiriman tidak jelas. Pihak PPK menjustifikasi diri dengan alasan keamanan. Ketua PPK Kecamatan Hilimegai, Obathati Sarumaha, ketika dikonfirmasi wartawan, menyatakan demi keamanan seluruh kotak suara dikirimkan lebih dahulu ke KPU Nias Selatan. Di tempat terpisah, pihak pemerintah kecamatan, melalui sekcam Hilimegai, Fanolo Ndruru, mengatakan bahwa kasus ini (pengiriman kotak suara) terjadi

akibat 'salah komunikasi'. “KPU pikir Rapat Pleno sudah selesai dilaksanakan, maka diberi izin lisan untuk mengangkut kotak suara", jelas sekcam.

Para Caleg dari Dapil bersangkutan menjadi berang, seperti caleg dari PBB,Yafenudi Halawa, bertahan dan mengatakan tindakan pengiriman kotak suara tanpa Rapat Pleno adalah pelanggaran. Saat ditanya, Minggu, (13/4) ketua Panwas Kec. Hilimegai, yang pada saat kejadian berada di luar kecamatan, dengan tegas menyatakan tindakan pengiriman itu diluar pengetahuan Panwas.

Secara kronologis dituturkan oleh anggota PPK, Obikari Ndruru, bahwa Sabtu siang sekitar pukul 13 WIB, dua bus yang (katanya) dikirimkan oleh KPU Nias Selatan datang untuk menjemput seluruh kotak suara.

“Kami datang atas perintah dari kabupaten, menjemput kotak suara”, ujar Obikari menirukan para supir yang mendesak agar kotak suara segera dimuat di dalam bus.

Seolah kehabisan argumentasi untuk menolak, keempat anggota PPK (Ketua berhalangan), disaksikan sejumlah warga, camat, dan anggota panwas, seluruh kotak suara sekitar pukul 17 WIB, diberangkatkan ke Teluk Dalam (KPU Nias Selatan), melalui ibu kota kec. Lolowa’u. Di Lolowa’u, pihak kepolisan menyuruh

berhenti bus-bus berisikan kotak suara pileg tersebut. Saat oknum polisi (pengawal) diminta agar perjalanan jangan diteruskan, oknum polisi itu malah balik menuduh.“Tindakan ini (pemberhentian-red) dapat digolongkan perampokan”, tuduhnya.

Berjam-jam lamanya, terjadi tawar menawar antara pihak yang ingin agar perjalanan dilanjutkan dan pihak lain yang memaksa bus beserta kotak suara kembali ke tempat semula (Hilimegai). Caleg, Yafenudi Halawa mempertahankan agar perjalanan bus-bus ini tidak dilanjutkan.

“Jelas-jelas Rapat Pleno belum dilaksanakan. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi perhitungan suara, belum dibagikan baik kepada Panitia Pengawasan (Panwas) maupun kepada para saksi peserta pemilu. Tindakan ini fatal, melanggar tahapan pemilu”, jelas Yafenudi.

Anggota Panwas kec. Hilimegai, yang ikut membuntuti bus-bus itu, Yasa’aro Giawa, mengakui bahwa pengiriman kotak suara ke KPU sama sekali tidak direstui pihaknya.

Setelah tokoh masyarakat, Philipus Giawa, mengingatkan tahapantahapan pemilu yang harus dilalui, ketegangan agak mereda. “Saudarasaudara, kita semua berkepentingan di pemilu ini. Kecurangan, sesedikit apapun, tidak boleh dibiarkan terjadi. Kita semua wajib mengawasi.

Tidak ada seorang pun, bahkan presiden sekalipun, berhak membatalkan suatu tahapan pemilu, tanpa alasan yang suffisien, misalnya dalam hal-hal force majeure. Undang-undang yang telah menyusun tahapan pemilu dan hanya UU pula lah yang dapat membatalkannya”, ujar Philipus.

Kemudian, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Lolowa’u, Jaya Hia, memerintahkan agar kedua bus tersebut dikembalikan ke PPK Hilimegai. Sekitar pukul 20.00 malam kedua bus kembali ke ibu kota kec. Hilimegai, Togizita. Semua 80 kotak suara kembali di tempatnya yang semula, di dalam gudang PPK Hilimegai.

Rapat Pleno Perhitungan Hasil Pemungutan Suara dari seluruh 20 TPS sekecamatan Hilimegai, Kab. Nias Selatan, telah dilaksanakan, Senin, 14 April 2014, bertempat di kantor PPK Hilimegai dipimpin langsung oleh ketua PPK, Obathati Sarumaha, disaksikan oleh Panwas, para caleg, para saksi, camat Hilimegai Sukahati Halawa, para Pers dan LSM, serta puluhan warga masyarakat.

Perjalanan “piknik” kotak suara sejauh 25 Km pulang pergi tidak dipermasalahkan lagi dalam Rapat Pleno itu dan dianggap hanya kejadian akibat miscommunication. “Oh begitu ya, happy ending”, seloroh wartawan. (YAGI)