Epaper kpkpos 300 edisi 28 april 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 300/ THN VI 28 APRIL - 4 MEI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

RUMAH KETUA PPK SUNGAI RAYA ACEH TIMUR DILEMPAR GRANAT • DI HALAMAN

Diduga Aset Pemkab Bengkalis Dijual DUMAI - Aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 2 ha didapat kabar telah dijual kepada pihak investor.Aset tanah tersebut atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang terletak di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sei. Sembilan, percisnya berbatasan dengan Parit Kritang, sebelah kanan jalan Dumai menuju Lubuk Gaung.

6

KPU Sungaipenuh Terancam Dilaporkan ke DKPP

Pada asset milik Pemda Bengkalis tersebut di lokasi terlihat adanya pondasi bangunan yang sepertinya direncanakan untuk bangunan Gedung.

MS. Nasti yang mengaku warga di sekitar lokasi tanah tersebut, kepada KPKPos membenarkan bahwa tanah yang sedang di bangun itu adalah milik Dinas Perikanan.

• LANJUT KE HAL. 2

Aset Pemda Bengkalis berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha.

SUNGAIPENUH - Calon legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) Sungaipenuh II dari Partai Golkar, Zubir Mucktar dan Partai Hanura, Basarin, bersama ratusan simpatisan, Selasa, mendatangi KPU Kota Sungaipenuh.

Kedatangan kedua caleg bersama simpatisan tersebut untuk mendesak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung, sesuai dengan surat rekomendasi Panwaslu Kota Sungaipenuh.

Tuntutan untuk pelaksanaan PSU tersebut,

setelah diketahui adanya lima surat suara yang tertukar, saat pelaksanaan pleno ditingkat PPK Tanah Kampung. Ini juga diperkuat dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu.

“Kami ke sini untuk mendesak KPU menyelenggarakan PSU, sesuai dengan hasil keputusan KPU pada pleno yang diselenggarakan pada Sabtu (19/4) kemarin,” ungkap Satra, salah seorang pemuda yang mengaku sebagai simpatisan salah satu partai saat • LANJUT KE HAL. 2

DIMINTA JADI CAWAPRES JAKARTA –Nasib tak mengenakan menimpa pejabat tinggi Republik ini.

Bayangkan sehari menjalani pensiun sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-67, Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan tersangka, saat Hadi Poernomo menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di era tahun 2004. KPK menuding Hari Poernomo menyalahgunakan wewenang dengan menerima keberatan pajak Bank Central Asia (BCA).

"Dugaan kerugian negara akibat pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara Rp 375 miliar," papar Ketua KPK Abraham Samad saat jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Senin (21/4) malam.

Kasus HP-BCA bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri adanya kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan maupun pihak lain.

”

KASUS dugaan penyelewengan pajak Bank Central Asia (BCA) dengan tersangka mantan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo bisa menjadi pintu masuk membongkar skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Demikian disampaikan Wakil Bendahara Umum (Waketum) Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Cikini, Jakarta, Rabu (23/4).

” 9 Mei Boediono Bersaksi

• LANJUT KE HAL. 2

di Sidang Kasus Century JAKARTA–Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan Wakil Presiden RI Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dihadirkan sebagai saksi pada persidangan kasus dugaan korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya. Rencananya, Boediono akan duduk di kursi saksi Pengadilan Tipikor Jakarta pada 9 Mei nanti.

Jaksa KPK , KMS Roni mengatakan, awalnya Boediono akan dijadwalkan

hadir sebagai saksi pada 5 Mei. Namun, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu berhalangan.

"Tanggal 5 (Mei) mestinya Boediono. Bisanya tanggal 9 Mei," kata Roni dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (24/4).

Sedangkan Sri Mulyani dijadwalkan diperiksa sebagai saksi di persidangan pada 2 Mei 2014. Namun, kata Roni, belum ada jawaban dari Sri sehingga

GAYUS ITU TERNYATA MASIH ADA MASIH berbekas diingatan dimana pada tahun 2010, Kementrian Keuangan Republik Indonesia digegerkan dengan penemuan kasus penggelapan, pencucian uang, dan korupsi oleh pegawai Dirjen pajak golongan III A, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau biasa dikenal sebagai Gayus Tambunan.

Dan kini kembali kita dikejutkan dengan penetapan status tersangka terhadap Hadi Poernomo oleh KPK, Senin (21/ 4), bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Hadi sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hari ulang tahunnya yang ke-67 karena ia diduga menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan keberatan pajak BCA senilai Rp5,7 triliun. Diduga, terjadi korupsi atas transaksi non-performing loan tahun pajak 1999. Hadi Poernomo yang menjabat Dirjen Pajak periode 2002-2004 bersamasama dengan pihak BCA diduga merugikan negara Rp375 miliar.

• LANJUT KE HAL. 2

Kasus Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Langkat di KPK dan Kejagung STABAT - Dinilai tebang pilih dan sepertinya hanya menumbalkan Sekwan dan mantan Sekwan DPRD Langkat SAL dan SUP sebagai tersangka, Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut akhirnya, Senin (14/4), membeberkan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Stabat dalam menangani perkara korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Langkat tahun 2012 di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ke-

Kolom Redaksi

• LANJUT KE HAL. 2

Hadi Purnomo Bisa Jadi Whistler Blower

Maftuchan

SBY Merasa Diolok-olok

Ketua KPK melanjutkan, Pada 17 Juli 2003, BCA mengajukan surat keberatan pajak transaksi non-performi n g loan (kred i t m a cet) tah u n 1999 sebesar Rp 5,7 triliun kepada Direktorat

jaksaan Agung RI (Kejagung RI).

Menurut Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis, SH, MH, kronologis dan bukti-bukti dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Langkat dan keterlibatan seluruh anggota DPRD serta PNS dilingkungan Sekretariat DPRD Langkat dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 666 juta tersebut telah diserahkannya • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA–Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan wacana yang mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden.

Menurutnya saran itu sangat aneh.

Hal ini diungkapkan SBY dalam program Isu Terkini pada kanal YouTube, Jumat, (25/4). SBY mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengolokolok dirinya, melukai hatinya, dan melecehkannya dengan mengusulkan saran itu.

"Memang ada di negeri ini yang kebahagiaannya memperolok dan melukai hati orang lain. Katanya, sudah, suruh jadi Wakil Presiden saja SBY," ujarnya meniru kabar yang beredar itu.

Usulan itu sendiri sebenarnya sempat diramaikan mantan orang kepercayaan SBY di Demokrat, yaitu mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Pria yang kini telah ditahan KPK itu menyebut SBY layak menjadi cawapres lagi, untuk menyelamatkan Demokrat.

Ucapan Anas ini mendapat banyak kecaman dari politikus Demokrat maupun pengamat politik. Bisa jadi inilah yang dianggap SBY sebagai pelecehan dan olokan untuknya.

Selain itu SBY juga menyatakan dengan tegas, jika undang-undang membolehkannya maju lagi sebagai calon presiden untuk ketigakalinya, SBY menyatakan tidak akan melakukannya.

"Andai kata saya ini bisa maju lagi • LANJUT KE HAL. 2

PEMPROVSU MASIH PELAJARI PUTUSAN MA

Rahudman Tunjuk Yusril Jadi Pengacara JAKARTA - Setelah MA batalkan vonis bebas Rahudman Harahap, Rahudmanpun menunjuk pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memvonis wali kota Medan nonaktif itu lima tahun penjara.

Tim dari Ihza & Ihza-kantor hukum yang didirikan Yusril-saat ini sudah menyiapkan berkas untuk pengajuan PK perkara korupsi kasus Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 itu.

Juru Bicara Ihza & Ihza, Sabar Sitanggang, merasa yakin pengajuan PK bakal dikabulkan. Alasannya, tim kuasa hukum sudah mengantongi novum. "Berkas PK untuk Pak Wali Kota Medan (Rahudman, Red) sudah siap. Novum insyaallah kuat," ujar Sabar Sitanggang.

Seperti diketahui, novum adalah bukti yang sudah ada namun tidak pernah terungkap di persidangan.

Terlepas dari materi PK, pihak Ihza&Ihza juga mempersoalkan pengajuan kasasi jaksa penuntut umum. Menurut Sabar, ketika • LANJUT KE HAL. 2

SENGKETA TANAH

Kinerja BPN Dumai Dipertanyakan DUMAI - Jamaluddin warga RT/RW 08 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur Dumai kecewa atas kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Dumai terkait permohonan Hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik ke BPN Kota Dumai.

PERMOHONAN Jamaluddin untuk mendapatkan Sertifikat tidak ada kejelasan dari BPN Kota Dumai.

Selasa pekan lalu KPK Pos mendatangi Bagian Sengketa Tanah Kantor BPN Kota Dumai mempertanyakan berkas permohonan atas nama Jamaluddin.

Dalam penerimaan tanda terima Dokumen Nomor. 3962/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditanda tangani Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Dumai oleh Petugas Loket Devi Susanto Sibagariang, SE. Dana untuk pembayaran SK Hak atas nama Jamaluddin di uraikan 1. biaya Pelayanan Pengukuran dan

Pemetaan Bidang Tanah sebesar Rp.2.500.000,- banyak 1, Kode DI 302 Nomor daftar isian 1068/2013 ke 2. Biaya Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia Rp.750.000,- banyak 1, Kode DI 305, FI 404 Nomor Daftar Isian 3887/2013, 176/2013 dan 3.

Biaya Pemetaan Tematik Bidang Tanah banyak 1, Kode DI 302 Nomor daftar isian 54/2013 Luas 20.000 M2 Tanggal bayar 25 Juli 2013 Jumlah Rp.3.325.000 Lokasi Desa/Kel. Lubuk Gaung Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai biaya tersebut diterima Bendahara Khusus Penerimaan Weni Asriani.

• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

SBY MERASA DIOLOK-OLOK...........

• DARI HALAMAN. 1 untuk yang ketiga kali, dan tidak dilarang oleh konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku, saya pun tidak akan maju lagi,” tegas SBY dalam program Isu Terkini pada kanal YouTube, Jumat, (25/4).

Presiden mengaku sudah bicara dari hati ke hati dengan istri dan anak-anaknya. Keluarga, kata dia, sepakat bahwa 10 tahun bisa memimpin negara sudah cukup dan patut untuk disyukuri. Menurut-

nya, tak baik jika ada pemimpin yang berkuasa terlalu lama. Ia menyebutkan, banyak pemimpin dunia yang berkuasa dalam waktu lama yang cenderung membuat sang pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya.

“Sebagian dari mereka menjadi tiran menjadi diktator dan tentu tidak baik kalau kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, demokrasi akan mati, dan hak rakyat akan dikebiri," sambung Ketua Umum Partai Demokrat itu. (NET)

KPU SUNGAIPENUH TERANCAM DILAPORKAN KE DKPP.....................

• DARI HALAMAN. 1 berorasi didepan Hotel Kerinci, tempat diselenggarakannya pleno KPU Kota Sungaipenuh.

Tidak lama berorasi didepan Hotel Kerinci, saat pleno KPU Kota Sungaipenuh diskor, beberapa utusan caleg yang mendesak PSU diizinkan masuk ruangan pleno. Dalam pertemuan tersebut, hadir lima komisioner KPU Kota Sungaipenuh, Panwaslu Kota Sungaipenuh, dan caleg bersama beberapa orang utusan.

“Kami nilai KPU sengaja mengulur-ulurkan waktu untuk pelaksanaan PSU di TPS II Desa Koto Pudung. Sebab, sejak tanggal 19 april lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan PSU diselenggarakan, padahal Panwaslu sudah memberikan rekomendasi ke KPU untuk penyelenggaraan PSU,” beber Basyarin, Caleg Partai Hanura.

Selain itu, salah seorang komisoner KPU, mengaku sudah memutuskan pelaksanaan PSU akan diselenggarakan hari Minggu (20/4). Namun, kenyataan hingga saat ini belum ada kejelasan,” tambah Basyarin.

Caleg dari Partai Golkar, Zubir Muctar, menilai komisioner KPU Kota Sungaipenuh selaku penyelenggara pemilu, telah mencederai demokrasi. “Dalam aturan sudah jelas menyebutkan, apabila terjadi surat suara tertukar, meski satu maka penyelenggara wajib melaku-

kan PSU,” beber Zubir Mucktar.

Ketua Panwaslu Kota Sungaipenuh, Toni Indrayadi, mengatakan pihaknya seleku lembaga pengawasan telah memberikan rekomendasi. Namun, untuk keputusan penyelenggaraan PSU itu KPU Kota Sungaipenuh. “Ya, rekomendasi untuk PSU sudah kami berikan ke KPU. Kalau ingin atau tidak ditindaklanjuti itu kami persilakan KPU,” ungkapnya.

Usai pertemuan, Ketua DPC Partai Golkar, Yuzarlis Rusli, diminta tanggapannya mengaku dirugikan dengan langkah KPU Kota Sungaipenuh yang terkesan menutup diri dengan adanya kejadian tertukar surat suara di Dapil Sungaipenuh II. “Kita tidak hanya membawa kejadian ini (surat suara tertukar,red) ke MK. Tapi kita juga akan melaporkan KPU ke DKPP,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Sungaipenuh, Doni Umar, mengatakan tidak melaksanakan PSU, lantaran laporan atau keberatan yang disampaikan oleh Parpol sudah lewat waktu. “Batasnya sampai tanggal 15 April, namun Panwaslu baru menerima laporan 17 April, yang diteruskan ke KPU pada 18 April,” sebutnya.

Namun demikian, jika masih ada pihak yang belum puas dengan keputusan KPU, maka pihaknya mempersilakan menyampaikan laporkan ke MK. “Kita siap ke MK, jika memang masih ada yang protes,” pungkasnya.(BOY BUNYAMIN)

9 MEI BOEDIONO BERSAKSI DI SIDANG KASUS CENTURY............

• DARI HALAMAN. 1 kemungkin besar mantan menteri keuangan yang kini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak bisa hadir.

Sedangkan ketua majelis hakim, Aviantara menyarankan agar pemeriksaan saksi ahli didahulukan.

Pertimbangannya karena kesi-

bukan Boediono sebagai wapres.

"Boediono kan melihat pekerjaan beliau, untuk efektifitas waktu bagaimana kalau sebelumnya saksi ahli dulu," kata Aviantara.

Penasihat hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan menyetujui usulan majelis untuk mendahulukan pemeriksaan saksi ahli.

"Tidak keberatan," tandasnya.(NET)

GAYUS ITU TERNYATA MASIH ADA...........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Lebih terkejutnya kasus pajak PT Bank Central Asia yang melibatkan bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo memiliki kesamaan modus dengan kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. “Kasus begini ada kemiripan dengan Gayus, modusnya sama,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas di gedung kantornya, Selasa, 22 April 2014.

Tidak hanya terkejut, kita tentu merasa sangat prihatin Hadi sebagai seorang nomor satu saat itu di institusi tersebut justru menjadi pemimpin praktik culas. Seharusnya Ditjen Pajak menjadi wilayah yang benar-benar steril dari praktik pengemplangan dan penggelapan pajak.

Diketahui bersama pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di negeri ini, tanpa pajak pembangunan akan tersendat, sehingga pemerintah melalui dirjen pajak mencoba berbagai cara kemudahan pengusaha maupun masyarakat dalam menyetor kewajibannya terhadap pajak.

Namun kemudahan yang diajukan untuk dalam pengurusan bukan untuk kemudahan mengisi kantong pribadi sehingga negara dirugikan.

Gimana masyarakat bisa merasakan pembangunan yang merata demi kemakmuran, kalau praktik mengemplang pajak terjadi terus menerus.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Selain itu juga akan timbul kekhawatiran kepatuhan rakyat untuk membayar pajak melihat para oknum diistitusi pajak dengan seenaknya menggerogoti uang yang dikumpulkan dari rakyat melalui pajak untuk kekayaan pribadinya.

Apalagi kini kabarnya gaji para pegawai pajak tidak kecil, bahkan menggiurkan. Semoga tidak ada lagi kasus pengemplangan terhadap pajak untuk kedepannya sehingga pemerintah dapat menggunakannya untuk pembangunan demi kemakmuran negara dan bangsa Indonesia.

Walau kita tidak boleh menggenaralisasikan kasus Hadi Poernomo maupun gayus dengan asumsi bahwa semua aparat pajak adalah penilap, masih banyak aparat pajak yang bermental lebih baik dari pada mereka. Karena mereka adalah segelintir oknum yang dirasa kurang bermoral.

Yang penting saat ini diharapkan para penegak hukum terutama Komisi Pemberantas Korupsi untuk tidak berhenti terus menyelidiki dan menyeret oknum aparat pajak yang merugikan bangsa dan negara ini.

Minimal sebagai shock terapi bagi para oknum aparat pajak yang telah menikmati gaji besar dari rakyat untuk berpikir melakukan tindakan yang merugikan negara. Sehingga tidak ada lagi gayus-gayus lain ataupun Hadi-hadi lain sebagai orang nomor satu di pajak melakukan perbuatan busuk merugikan negara.

RAHUDMAN TUNJUK YUSRIL JADI PENGACARA.............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 seorang terdakwa seperti Rahudman diputus bebas murni oleh pengadilan tingkat pertama, sesuai KUHAP sebenarnya JPU sudah tidak bisa mengajukan upaya hukum lanjutan alias kasasi.

Hanya saja, lanjutnya, karena sudah menjadi kebiasaan JPU tetap juga mengajukan kasasi, maka akhirnya JPU kasus Rahudman pun mengajukan kasasi dan Rahudman divonis 5 tahun penjara di tingkat kasasi itu.

"Tapi okelah, kita hormati proses hukum dengan segala

kekurangannya," imbuh Sabar.

Namun, dia juga mempersoalkan proses eksekusi terhadap Rahudman yang dilakukan pada 15 April 2014. Menurutnya, banyak kesalahan prosedur dalam proses eksekusi Rahudman itu.

"Eksekusi tanpa dilengkapi dokumen resmi. Tidak cukup melakukan eksekusi hanya berdasar petikan putusan," ujar Sabar.

Pengerahan puluhan personel Brimob dengan bersenjata lengkap, lanjutnya, juga menyalahi aturan. "Eksekusi itu kewenangan jaksa, bukan polisi," cetus Sabar.

Terkait kapan berkas PK akan

diajukan ke MA, Sabar belum bisa memastikan. Dia mengatakan akan menanyakan dulu ke tim pengacara dari Ihza&Ihza yang menangani perkara ini.

Sementara, terkait kabar bahwa kantor Yusril juga menjadi pengacara PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bersengketa dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK)di mana Rahudman sudah menjadi tersangkanya, Sabar belum bisa memberikan keterangan detil.

Sabar mengaku belum tahu apa benar kantor pengacara bosnya itu juga menangani perkara pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia

(KAI) menjadi hak pengelolaan tanah Pemko Medan itu. "Saya harus cek dulu. Tapi kalau benar, tidak ada masalah. Itu dua perkara yang berbeda. Kita profesional," cetusnya.

Pelajari Putusan MA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih mempelajari surat putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas perkara Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap.

"Memang surat salinan putusan MA itu sudah kita terima, namun masih kita pelajari dalam beberapa hari ini. Setelah kita pelajari dan

diproses. Selanjutnya surat putusan MA itu akan kita kirimkan ke Mendagri untuk diproses di sana.

Jadi sebelum ada jawab dari Mendagri, Pemprovsu belum bisa menetapkan Dzulmi Eldin sebagai Walikota Medan defenitif," kata Kepala Biro Otda Provsu Jimmy Pasaribu, Kamis (24/4) kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Pihaknya baru akan menetapkan Dzulmi Eldin sebagai walikota Medan jika sudah ada keputusan dari Mendagri. Pemprovsu juga akan mengirim surat dalam waktu dekat ini.(BEY/NET)

DIDUGA ASET PEMKAB BENGKALIS DIJUAL......................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Menurut MS Nasti, Kendati disebut-sebut lokasi tanah tersebut milik Dinas Perikanan Bengkalis namun hingga saat ini belum ada pihak Pemkab Bengkalis turun kelokasi.

Kabar beredar penjualan tanah aset

Dinas Perikanan Bengkalis tersebut telah di tukar guling kelokasi lain.

Sebagai lahan pengganti kabarnya pihak penjual berkolaborasi dengan oknum Dinas Perikanan Bengkalis.

Informasi yang berkembang tanah pengganti yang merupakan aset Dinas Perikanan tersebut

masih dalam wilayah kelurahan Lubuk Gaung. Harga jual tanah milik Dinas Perikanan Bengkalis tersebut kabarnya sebesar Rp.28 miliar. Ditanya siapa penjual aset Dinas Perikanan tersebut MS Nasti menggeleng terkesan merahasiakan nama si penjual. “Nanti

bapak tau sendiri, dia orang kaya baru di Kota Dumai," katanya MS. Nasti mendesak Pemkab Bengkalis melakukan pengusutan terkait penjualan tanah milik Dinas Perikanan tersebut. Diakui Nasti tanah tersebut merupakan aset Pemkab Bengkalis namun sejak

tahun 1999 Dumai yang berdiri sendiri menjadi Kota Dumai pisah dengan Kabupaten Bengkalis tanah milik Pemda Bengkali dimana tersebut dalam keadaan kosong namun masyarakat tau jika tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis ujar MS. Nasti (PUR)

HADI PURNOMO BISA JADI WHISTLER BLOWER..............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 "Kasus BI (Bank Indonesia), BCA penerima terbesar menerima keterangan lunas dari BLBI," jelas Bamsoet.

Selain mengapresiasi lembaga Abraham Samad CS itu, Bambasoet juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus fokus pada dugaan pengemplangan pajak BCA. Menurut dia, kasus pengemplangan yang terjadi pada tahun 2004 itu dapat membuka kasus lainnya.

Makanya, Bamsoet berharap KPK tidak hanya berhenti melakukan penyelidikan pada

kasus pengemplangan pajak saja.

"Itu bisa dengan memeriksa pemilik-pemiliknya (BCA).

Pengusaha-pengusaha yang ngemplang pajak," kata anggota komisi III DPR itu.

Bamsoet juga berharap Hadi berperan sebagai whistle blower.

Hadi yang pernah menjabat dirjen pajak diyakininya pasti mengetahui banyak kasus penyelewengan yang dilakukan korporasi besar. Hadi juga pasti tahu sumber kekayaan pejabat.

"Termasuk (Sumber kekayaan pejabat) yang masih berkuasa," imbuh Bamsoet.

Bisa Jadi Pintu Masuk Sementara itu Koordinator

Forum Pajak Keadilan, Ah Maftuchan mengatakan, kasus kejahatan perpajakan di sektor perbankan dan lembaga keuangan tidak hanya satu kasus saja, melainkan banyak jumlahnya.

Menurut Maftuchan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, potensi kerugian negara dari penerimaan pajak dan lembaga keuangan tiap tahun berkisar Rp10 triliun sampai Rp12 triliun.

"Kasus HP-BCA bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri adanya kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan

maupun pihak lain," kata Maftuchan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2014).

Maftuchan menuturkan, kasus PT BCA Tbk diawali oleh keberatan bank tersebut terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurutnya, BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp5,77 triliun karena PT BCA Tbk sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga pihak BCa mengklaim tidak ada pelanggaran

terhadap pajak mereka. "KPK harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut, sebab sampai saat ini skema BLBI-BPPN masih menyisakan permasalahan," tuturnya.

Maftuchan menjelaskan, jika melihat laporan keuangan PT BCA Tbk, adanya kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (tax evasion) atau penghindaran pajak (tax avoidance). "Jika KPK melakukannya (melihat laporan keuangan) akan membuka peluang untuk mengembangkan kasus HP-BCA ke ranah yang lebih luas sampai menyasar program BLBI," ucapnya.(NET)

MANTAN DIRJEN PAJAK KORUPSI PAJAK...........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pajak Penghasilan (PPh). Dengan adanya kredit macet tersebut, BCA diperkirakan harus membayar pajak Rp 375 milliar. Apabila kredit macet dihapuskan, maka BCA tidak jadi membayar pajak senilai tersebut. Direktorat PPh kemudian melakukan pengkajian terhadap permohonan tersebut.

Selama setahun melakukan pendalaman, Direktorat PPh mencapai satu kesimpulan bahwa permohonan itu harus ditolak.

Pada 13 Maret 2004 Direktorat PPh mengirimkan surat pengantar risalah keberatan ke Direktur Jenderal Pajak yang berisikan hasil telaah kesimpulan.

Pada 18 Juli 2004, atau satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final terkait permohonan BCA, Hadi mengirimkan nota dinas kepada Direktorat PPh. Isinya memerintahkan agar mengubah hasil kesimpulan, dari yang semula menolak diubah menjadi menerima seluruh keberatan.

Hadi, selaku Dirjen Pajak, menerbitkan surat keputusan Dirjen Pajak tentang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan

Pajak Nihil (SKPN) wajib pajak PT BCA tanggal 18 Juli 2004 yang memutuskan menerima permohonan wajib pajak. Direktorat PPh tak memiliki waktu untuk memberikan tanggapan atas pendapat Dirjen Pajak.

Direktorat PPh kembali mengirimkan surat pengantar risalah atas SKPN PPh BCA. Namun, Hadi mengabaikan surat tersebut. Padahal, bank lainnya yang mengajukan keberatan serupa dengan BCA, ditolak oleh Dirjen Pajak. "Dia meminta Direktur PPh selaku pejabat penelaah keberatan mengubah kesimpulan, yang semula menolak, jadi menerima seluruh keberatan," tutur Samad.

Karena nota dinas itu dilansir hanya sehari sebelum tenggat penelaahan, Direktur PPh tak bisa mengajukan keberatan atas putusan Hadi itu. "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima keberatan BCA," kata Samad.

Dengan adanya keputusan itu, BCA tak jadi membayar pajak Rp 375 miliar. Nilai itulah yang menjadi potensi kerugian negara.

Bank-bank lain juga mengajukan keberatan serupa, tapi Ditjen

Pajak telah menolaknya. "Padahal, seharusnya keputusan diambil berdasar pertimbangan teliti, tepat, cermat, dan bersifat menyeluruh," tegasnya.

Menurutnya, penyelidikan kasus ini telah memakan waktu lama.

Setidaknya telah empat kali tim satuan tugas penyelidik KPK melakukan gelar perkara. Pada ekspose Kamis pekan lalu, KPK memutuskan untuk menetapkan Hadi sebagai tersangka dan mengumumkannya hari ini. Surat perintah penyidikan pun dilansir komisi antirasuah hari ini.

Dan untuk sementara ini, KPK akan berfokus pada penyidikan terhadap Hadi. Namun, KPK tentu bakal memeriksa pihak lain yang punya keterkaitan dengan kasus tersebut. “Siapa pun dia, akan diperiksa mendalam," ujar Samad saat menjawab pertanyaan ihwal apakah pihak BCA pun akan diperiksa dan dijadikan tersangka.

Dijelaskan dibongkarnya kasus korupsi pajak ini, karena menyangkut kepentingan memaksimalkan pendapatan pajak negara.

Dalam roadmap renstra KPK, ada yang disebut national interest kita.

"National interest kita adalah revenue pajak selain pangan,

sumber daya energi," ungkapnya Karena itulah, KPK memberi concern terhadap kasus-kasus perpajakan. "Kita ingin mengungkap sebesar-sebesarnya, karena kita paham betul sumber pendapatan negara dari pajak. Tapi kemudian tidak bisa dioptimalkan," katanya serius.

Kepada Hadi, KPK mengenakan pasal 2 ayat 1 dan atau ayat 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Perbuatan melawan hukum HP yaitu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib pajak atas SKPN Pajak PT BCA tahun pajak 1999.

Periksa Pemilik BCA Penetapan mantan ketua BPK sebagai tersangka, mendapat reaksi dari Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR mendesak KPK memeriksa pemilik Bank Central Asia (BCA), pasca ditetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka korupsi Pajak bank swasta ternama.

"Penetapan Hadi sebagai tersangka oleh KPK juga harus disusul pemeriksaan terhadap pemilik BCA. KPK harus jadikan kasus ini pintu masuk untuk membongkar

lebih luas dan besar lagi berbagai dugaan penyimpangan pajak dan penyimpangan BCA sebagai salah satu penerima fasilitas terbesar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)," kata Bambang di Jakarta, Selasa (22/4).

Dijelaskan, pergunjingan tentang Hadi dan kekayaannya muncul ketika hasil audit BPK tentang kasus Bank Century dinilai lembek, alias menutup-nutupi dugaan keterlibatan para elite. Hadi Purnomo sangat lembek kepemimpinanya karena dia takut dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya semasa menjabat Dirjen Pajak dibongkar.

"Saat BPK mulai mengaudit kasus Bank Century, dimunculkan cerita bahwa Hadi punya rumah mewah di Los Angeles. Cerita ini sengaja dimunculkan untuk menekan Hadi agar dia jangan coba-coba membongkar kasus Bank Century," ujarnya.

Menurut politisi dari Partai Golkar ini, keputusan Hadi untuk menerima keberatan pajak BCA pun sudah digunjingkan ketika BPK sedang mengaudit kasus Bank Century. "Jadi, saya tidak terkejut ketika Senin (21urnomo sebagai tersangka," ujarnya. (ENDY)

KASUS KORUPSI PERJALANAN DINAS DPRD LANGKAT DI KPK DAN KEJAGUNG.................

• DARI HALAMAN. 1 kepada KPK dan minta agar KPK segera melakukan supervisi dan pengawasan atas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejari (Kejari) Stabat.

Masih menurut Aktivis penggiat anti korupsi ini, K-SEMAR juga telah menyerahkan bukti-bukti indikasi upaya Kajari Stabat Henderi, SH, MH untuk hanya menumbalkan SAL dan SUP dalam perkara tersebut kepada Jamwas dan Kapenkumkum Kejagung RI. “Senin kemarin kita telah

sampaikan secara langsung permohonan agar penanganan perkara korupsi perjalanan dinas DPRD Langkat tersebut segera disupervisi dan diawasi oleh KPK. Permohonan yang sama juga telah kita sampaikan secara langsung kepada Jamwas dan Kapenkum Kejagung RI dan direspon sangat baik oleh kedua pejabat institusi tersebut,” kata Togar Lubis, Rabu lalu, di Stabat.

Ditambahkan oleh Togar Lubis, bahwa berdasarkan data-data fakta hukum yang ada, sama sekali tidak ada alasan bagi Penyidik Kejari

Stabat untuk tidak segera menetapkan Ketua dan anggota DPRD Langkat serta 43 PNS dilingkungan Sekretariat DPRD Langkat sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Namun yang terjadi, kata Togar, Kajari Stabat terkesan mengalihkan pertanggung jawaban pidana korupsi perjalanan dinas itu hanya kepada 2 orang yaitu SAL dan SUP. “Salah satu asas hukum pidana itu adalah siapa berbuat maka dia yang bertanggung jawab, artinya pertanggung jawaban pidana itu tidak dapat dialihkan kepada siapa-

pun. Selain itu, mengacu kepada Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 113/PMK.05/ 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, jelas disebutkan bahwa Pihakpihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

Mudah-mudahan KPK segera mensupervisi perkara ini seperti perkara dugaan korupsi pemotongan dana Jampersal yang kemarin ditangani oleh Polres Langkat”, terang Togar Lubis.

Diakhir keterangannya, kepada Wartawan Togar Lubis memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan di KPK dengan Nomor Agenda : 2014-04-000067 dan ditandatangani oleh Sutanto Arso Birowo, tanda bukti laporan di Jamwas Kejagung RI yang ditandatangani oleh E. Setiawan, SH. (JUL)

KINERJA BPN DUMAI DIPERTANYAKAN..............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Kabid Sengketa Tanah Kantor BPN Dumai Usman saat di konfirmasi di ruang kerjanya Selasa pekan lalu terkait mengendapnya berkas permohonan atas nama Jamaluddin menyebutkan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada petugas loket. Namun ketika ditanya ke petugas loket BPN Dumai Rafkhan terkait mengendapnya berkas permohonan atas nama Jamaluddin mengatakan berkas tersebut sudah di kembalikan, kepada nama Jamaluddin apakah Jamaluddin yang ini, seraya menunjuk Tanda Terima Dokumen atas nama Jamaluddin AJB No.149/AJB/BK/1981 -

LUBUK GAUNG atau ada nama Jamaluddin yang lain, saya (Rafkhan red) tidak tau percis, tanyakan saja pada Dolok Saribu Bahagian Pengukuran BPN Dumai”, katanya.

Dolok Saribu ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa pekan lalu mengatakan bahwa tanah untuk sertifikat atas nama Jamaluddin terjadi sengketa dengan pihak lain.

Disinggung soal dokumen permohonan bukti alas Hak asli surat AJB (Akte Jual Beli) atas nama Jamaluddin. Dolok mengatakan “Saya lagi ada urusan di Pekanbaru” besok saya informasikan (Rabu red) katanya, namun hingga berita ini di kirimkan belum ada jawapan.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos mengatakan sengketa tanah milik Jamaluddin berawal ketika Evison Mars yang juga memiliki tanah atas nama Rahmi sesuai AJB No.146/AJB.BK/1981 seluas 20.000 M2 terletak di Kelurahan Lubuk Gaung dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamaluddin sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rahman T, sedangkan Jamaluddin berbatasan dengan PT.SDS. Menurut Evison tanah Rahmi tersebut telah dibeli Evison Mars Pada Juli 2013 Enison bersama-sama Jamaluddin mengajukan Sertifikat ke BPN Dumai namun karena tanah Rahmi tersebut belum balik

nama, BPN meminta surat pengantar dari Kelurahan.

Sedangkan berkas Jamaluddin diterima BPN Dumai.

Setelah dilakukan peninjauan kelapangan bersama petugas BPN Dumai Dolok Saribu tanah milik atas nama Jamaluddin, Rachman T dan Rahmi telah di kuasai Ali Usman CS pada saat di lakukan pertemuan di kantor Camat Sei Sembilan antara Keluarga Ali Usman CS yang menguasai tanah tersebut terjadi perang mulut dengan pihak Evison dan Jamaluddin.

Diluar kantor Camat Sei.Sembilan usai pertemuan keluarga Ali Usman CS. mengancam akan terjadi sesuatu apabila di lakukan pengukuran

atas tanah Rahmi dan Jamaluddin, maka pengukuran tanah tersebut oleh BPN Dumai dibatalkan.

Menurut Evison luas tanah tersebut, berdasarkan AJB No.146/AJB.BK/1981 atas nama Rahmi 50 meter x 400 meter, dan AJB No.149/AJB.BK/1981 atas nama Jamaluddin 50 meter x 400 meter, dan atas nama Rahman T, 50 meter x 400 meter sesuai data pengukuran kantor BPN Kota Dumai luas tanah atas 3 nama tersebut Rahmi, Rahman T dan Jamaluddin. Sisa diperkirakan 126 meter x 396 meter. Tanah atas nama Rahman T berkurang 24 meter X 400 meter, akibat terkena pembangunan Jalan, ujar Evison di kediamannya Kamis pekan lalu.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

Korupsi Sapi, Banding Eks Presiden PKS Ditolak JAKARTA - Upaya banding yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaag, eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gagal total.Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak sekaligus memperkuat vonis perkara pemberian suap untuk pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang. Putusan No.14/Pid/Tpk/2014/PT.DKI tanggal 16 April 2014 atas nama Luthfi Hasan Ishaaq. Inti amar putusan mengubah putusan Pengadilan Tipikor tanggal 9 Desember 2013 terkait lamanya pidana.

"Pidana penjara sama dengan Pengadilan Negeri Tipikor yang memvonis 16 tahun denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Putusan banding dijatuhkan tanggal 16 April 2014," papar Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Achmad Sobari di Jakarta, Jumat (25/4).

Sobari melanjutkan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, serta beralasan hukum kecuali lamanya pidana kurungan pengganti dan diubah dengan pertimbangan maksimal bila tidak dibayar adalah 8 bulan sesuai pasal 30 ayat 3 dan 6 KUHP. Putusan banding diketuk majelis hakim terdiri: Marihot Lumban Batu sebagai ketua dan anggota Kresna Menon, Elang Prakoso, As'adi Al Ma'ruf dan Sudiro.Dalam amar putusan banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi menilai Luthfi memang melakukan tindak pidana korupsi yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 12 huruf a UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menilai Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah, menjanjikan pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dengan imbalan Rp40 miliar dengan perhitungan Rp5.000 untuk setiap kilogram kuota impor daging sapi.

Hakim menyatakan bahwa Luthfi sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS dan Presiden PKS berusaha memperjuangkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama sebanyak 8.000 ton. Mengingat, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono adalah kader PKS. Dalam pertimbangannya, Luthfi dianggap bergerak, setelah men-

dengar komitmen fee sebesar Rp 5.000 per kilogram dari 8.000 ton yang diajukan atau setara dengan Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama melalui Ahmad Fathanah. Luthfi juga menjanjikan penambahan kuota sampai 10.000 ton untuk Indoguna.

Usai mendengar janji fee, Luthfi dikatakan meminta Dirut PT Indoguna Maria Elizabeth Liman menyiapkaan data mengenai kebutuhan daging dan mempertemukan Maria dengan Suswono di Medan pada 11 Januari 2013.

Selanjutnya, melalui Fathanah meminta uang muka fee ke Maria sebanyak dua kali, yaitu Rp 300 juta dan Rp 1 miliar. Uang tersebutlah yang dikatakan hakim sebagai peneriman Luthfi dari Indoguna.

Terkait tindak pidana pencucian uang, hakim mendasarkan putusannya berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c serta pasal 6 ayat (1) huruf b dan c UU No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU no 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Hakim mengatakan Luthfi dinyatakan terbukti menyembunyikan, menyamarkan, mengubah bentuk harta selama tahun 2003 sampai 2012. Juga Luthfi selama menjadi anggota DPR periode 2004-2009 menyembunyikan tiga rekening di Bank BCA. Padahal, rekening tersebut digunakan sejak tahun 2003. Tetapi, tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2004 dan 2009.

Selanjutnya, Luthfi juga dikatakan sejak tahun 2003 membeli sejumlah aset berupa tanah beserta bangunan dan kendaraan yang berusaha disembunyikan. Dengan cara, tidak membalik nama aset yang sudah dibelinya.

Selain itu, jumlah harta yang dibeli dan dimiliki Luthfi dianggap tidak sesuai dengan profilnya sebagai anggota DPR, dengan gaji Rp 59 juta per bulan atau lebih dari Rp 700 miliar pertahun Dalam perkara korupsi sapi, pada 26 Maret 2014, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memperberat hukuman orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah alias Olong, menjadi 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.(ENDY)

Adnan Buyung Prihatin Nasib Kasus Anas Urbaningrum JAKARTA - Pengacara senior Adnan Buyung Nasution prihatin dengan nasib kasus Anas Urbaningrum - mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Bagaimana tidak prihatin, hingga kini kasusnya masih stagnan, mandek dan tak ada kemajuan perkembangan yang signifikan sama sekali. Sebenarnya, masalah ini adalah dalam taraf pertarungan politik, saya lihat begitu," papar Adnan Buyung, kuasa hukum Anas di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/4).

Selama Anas berperkara di KPK, lanjut Adnan Buyung, yang terjadi adalah perang pernyataan.

Substansi pernyataannya tidak lebih dari sekadar motivasi politik.

"Jadi ada nuansa politik kental di dalam perang pernyataan yang terjadi selama ini.

Terutama antara Anas dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi saya tidak mau ikut campur dulu, biar saja. Saya memfokuskan diri pada kasus hukumnya," ungkapnya.

Adnan Buyung melanjutkan proses hukum Anas baru bisa menemukan dugaan pemberian Toyota Harrier dalam proyek Hambalang. Namun, hal itu masih prematur untuk dijadikan dasar penetapan Anas sebagai tersangka, karena tidak cukup bukti. "(Harrier) itupun nggak ada apaapanya. Inilah yang saya bilang dari mula, saya sesalkan, KPK kok terlalu dini, terlalu pagi menangkap dan menahan Anas. Padahal belum ada apa-apa. Sekarang sudah 4 bulan jalan, sementara kasusnya saja sudah hampir 2 tahun, tidak maju-maju," sambungnya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden SBY bagian hukum mempertanyakan kredibilitas KPK dalam perkara Anas.

"Ini yang saya harus pertanyakan, sampai kapan Anas digantung perkaranya. Saya berharap KPK tidak tersendat-tersendat, jadi orang jadi terkatung-katung per-

karanya di sini saja, kayak disandera," lontarnya sedih.

Karenanya, mantan Ketua Umum YLBHI mendesak penyidik KPK segera menyelesaikan kasus yang tengah dituduhkan pada Anas.

Sebab, hal tersebut menyangkut nasib seseorang di mata hukum.

"Masak kasusnya saja sudah hampir dua tahun, tidak maju-maju," tambahnya lagi.

Adnan Buyung berpendapat, KPK hingga kini belum bisa menjawab pertanyaan soal aliran dana Hambalang ke kongres.

Karena,saksi vital terkait kongres, yaitu Ketua Umum dan Dewan Pembina Partai Demokrat belum diperiksa. "Kalau ke kongres, ketua umumnya harus bertanggung jawab, ketua dewan pembinanya juga harus bertanggung jawab. Cari uangnya dari mana. Bukan Anas sendiri," kata Adnan.

Anas ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Februari 2013. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 huruf a tertulis mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Ancaman pidana pelanggar pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4–20 tahun dan pidana denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Sedangkan Pasal 12 huruf b menyebutkan hadiah tersebut sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Sedangkan Pasal 11 adalah penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya dengan ancaman pidana penjara satu hingga lima tahun dan atau pidana denda Rp50 juta hingga Rp250 juta.(ENDY)

NASIONAL

Korupsi Dermaga Sabang, Kepala Nidya Karya Sumut Ditahan JAKARTA - Heru Sulaksono, Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatra Utara (Sumut) dan Nanggroe Aceh Darusalam dijebloskan ke rumah tahanan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penahanan itu setelah Heru ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga Sabang di Nanggroe Aceh Darussalam yang menggunakan dana anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 20062010.

"Tersangka HS (Heru Sulaksono) ditahan untuk 20 hari ke

depan. Penahanan ini untuk memudahkan proses pemeriksaan, juga agar tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri, tidak mengulangi perbuatannya juga tidak menghilangkan barang bukti," papar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (21/4).

Dengan wajah menunduk, mukanya pucat dan mulutnya terkunci rapat, Heru keluar dari gedung KPK sekitar pukul 20.10 WIB, Senin (21/4) malam. Mengenakan rompi tahanan warna oranye, tak ada sedikitpun kata yang keluar dari mulut Heru.

Terkait kasus korupsi ini, lanjut Johan, KPK sudah menetapkan dua

tersangka, yaitu Ramadhani Isniy, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) serta Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nanggroe Aceh Darusalam Heru Sulaksono yang merangkap kuasa Nindya Sejati "joint operation".

PT Nindya Karya adalah bagian dari konsorsium Nindya Sejati "Joint Operation" selaku kontraktor proyek dermaga Sabang.Kontrak antara Nindya Karya dengan PT Tuah Sejati selaku pemilik proyek mencapai nilai sebesar Rp 262

miliar dengan masa proyek hingga Desember 2011. Heru Sulaksono saat itu menjabat sebagai kuasa konsorsium Nindya-Sejati.

"Kerugian negara akibat proyek tersebut diduga mencapai sekitar Rp 249 miliar. KPK juga sudah menggeledah PT Nindya Karya di Jl MT Haryono Kav 22 pada Agustus 2013," sambung Johan.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangkakan berdasarkan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 Undangundang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP. KPK juga menjerat Heru dengan pasal pencucian uang.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Heru Sulaksono di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Penyidik menyita Mobil CRV 1615 HE, uang US$ 37.390 dan Rp 50 juta.

Mobil Honda CRV yang disita atas nama Rina Puspita yang tak lain adah istri Heru Sulaksono.

Selain itu, dari penggeledahan dari rumah di Taman Kedoya, Jakbar, penyidik menyita satu unit mobil VW Beatle B 1117 RH atas nama Didik Priyanto. (ENDY)

Tersangka kasus korupsi pembagunan Dermaga Sabang, Heru Sulaksono menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/4). KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Heru Sulaksono di Pondok Kopi, Jakarta Timur, serta Mobil CRV 1615 HE, uang 37.390 dolar AS dan Rp 50 juta, Heru diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 249 miliar.

KPK Didesak Tangani Korupsi Ditlantas Polda Metro Jaya JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengambil alih korupsi di Ditlantas Polda Metro Jaya. Hal ini disebabkan Kapolri dinilai tidak serius menanganinya. Kasus ini melibatkan pengusaha biro jasa berinisial S dan dua anggota polwan Brigadir I dan Brigadir L. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak KPK segera mengambil alih kasus tertangkapnya dua

anak buah Dirlantas Polda Metro Jaya itu. KPK juga harus mengusut semua kasus suap, pungli, dan gratifikasi di jajaran Dirlantas Polda Metro.

Menurutnya, KPK tidak mengalami hambatan melakukan operasi tangkap tangan di jajaran Ditlantas, seperti yang pernah dilakukan di Korlantas Polri. "Jadi, sebenarnya KPK sangat mudah masuk kedalam kasus ini," tegas Neta, di Jakarta, Selasa (22/4).

Dijelaskan beberapa hari sebelum penangkapan, lima pimpinan KPK sudah menemui Kapolri dan meminta Polri agar mengupayakan pembersihan di lingkungan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dari berbagai tindak kegiatan pungli, suap dan upeti.

Sebab, begitu banyak pengaduan masyarakat tentang berbagai praktik suap dan pungli di lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya terutama dalam proses pengu-

rusan SIM, STNK, dan BPKB. Namun yang sangat disayangkan IPW, sikap Polri yang enggan bersikap transparan dalam mengungkap kasus penangkapan yang sudah berlangsung sepekan itu. Barang bukti uang tunai Rp 350 juta sudah diamankan.

Sementara sejumlah pihak sudah ditahan dan diperiksa.

Menurut Neta, jika dicermati sangat terlihat kalau Polri tidak pernah serius dalam mengungkap

dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi di internalnya sendiri.

Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri, Irjen Andayono, membenarkan adanya periswtiwa penangkapan itu pada Selasa sore (15/4) di lantai 3 gedung Ditlantas Polda Metro Jaya.

Sayangnya, ia enggan memberi keterangan rinci. ”Tapi saya belum mendapat laporan lengkap, kasusnya apa,” ujar Andayono dua hari setelah penangkapan. (ENDY)

tersebut selama dua hari berturut-turut.

Selain Direktur Keuangan Quadra Solution, KPK juga memeriksa Kepala Sub Direktorat Identitas Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Drajat Wisnu Setyawan, Pringgo Hadi Tjahyono, Suciati dan Husni Fahmi PNS Kementerian Dalam Negeri.

KPK juga memanggil mantan Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya, Direktur Produksi PNRI Yuniarto dan pihak swasta lain bernama Andres Ginting.

Di tempat terpisah, Mendagri Gamawan Fauzi menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus korupsi e-KTP ini pada proses hukum. Bahkan Gamawan mempersilakan penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya dan ruang kerja Dirjen Administrasi Kependudukan.

"Proyek e-KTP dijalankan sesuai rekomendasi KPK, dan hasilnya diaudit setiap tahun.

Berdasarkan hasil audit selama ini tidak ada masalah. Jadi kami

belum tahu persis penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan saya," bantah Mendagri usai jadi pembicara kunci seminar otonomi daerah di Jakarta, Kamis (24/4).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan sejumlah modus penyelewengan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, salah satunya adalah penggunaan teknologi kartu E-KTP. Teknologi itu tak sesuai proposal yang diajukan. Ada penurunan kualitas kartu yang digunakan untuk E-KTP dan tidak sesuai dengan proposal.

"Misalnya, saya kasih contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris technology, mata, tetapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini menggunakan finger (jari)," kata Bambang.

Sehingga ada ketidaksesuaian antara teknologi kartu dan teknologi pada perangkat pembaca E-KTP. Perangkat pembaca E-KTP menggunakan teknologi iris. "CPU-nya teknologinya iris," jelasnya serius.(ENDY)

E-KTP DIKORUPSI

Negara Rugi Rp1,1 Triliun JAKARTA - Korupsi di negeri ini tak pernah berujung. Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), pun dikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pejabat pembuat komitmen Ditjen Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Sugiharto, sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan eKTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran 2011-2012, yang mengakibatkan negara rugi Rp 1,12 triliun.

“Pagu anggaran nilai proyek pengadaan paket e KTP adalah Rp6 triliun, diduga kerugian negara sementara mencapai Rp1,12 triliun. Jumlah ini bisa bertambah karena masih terus dihitung juga memeinta keterangan sejumlah saksi dan bukti lainnya,”kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Selasa (22/4).

Johan melanjutkan kerugian negara ini muncul karena adanya penggelembungan harga satuan komponen e-KTP. Proyek pengadaan e-KTP ini dilakukan

dalam dua termin anggaran, yakni tahun 2011 (Rp 2 triliun lebih) dan 2012 (Rp 3 triliun lebih).

KPK menduga Sugiharto, lanjut dia, selaku PPK melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek e-KTP. Sugiharto adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menyepakati kontrak proyek dengan perusahaan rekanan.

"Dalam proses itu, ada dugaan PPK ini melakukan penyalahgunaan wewenang," ucap Johan sambil menambahkan Sugiharto dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang No.31/ 1999 jo pasal 55 ayat1 kesatu jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Ditanya kemungkinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terlibat? "KPK masih mendalami. Selaku Mendagri juga bertindak sebagai pengguna anggaran dalam pengadaan barang/jasa di kementerian yang dipimpinnya. Apakah ada kontribusi dari PA (pengguna

anggaran), ini tentu masih didalami yang ditemukan dua alat bukti yang cukup oleh penyidik baru PPK," jawabnya.

Sehari KPK mengumumkan tersangka kasus korupsi e-KTP, Tim Penyidik KPK langsung melakukan penggeledahan di tiga lokasi. "Memang ada beberapa tempat. Pertama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, PT Quadra Solution di Kuningan dan kantor Kementerian Dalam Negeri, termasuk ruang Menteri Dalam Negeri," kata Johan.

Bahkan, Direktur Keuangan PT Quadra Solution, Willy Nusantara Najoan diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP. Willy diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.

Quadra Solution merupakan perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pelaksana proyek e- KTP. Perusahaan ini diduga memiliki keterkaitan dengan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. KPK pun sudah menggeledah perusahaan

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

SUMUT

Kejari TBA Akan Usut Dugaan Penyimpangan Dana BOS TANJUNGBALAI - Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan (Kejari TBA) Yarnes, SH,MH berjanji akan segera mengusut kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN dan penyimpangan anggaran kegiatan empat paket jasa konsultasi. Hal itu dikatakannya kepada Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin,SE diruang kerjanya, Selasa pekanlalu.

Dalam surat laporannya Nomor : 143/LSMMERDEKA/TB/III/2014,Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin,SE melaporkan dugaan penyimpangan dana BOS TA.2012 dan TA.2013 SDN 132406 , SDN 1338899 dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai. Program penggunaan anggaran di sekoah dasar itu diduga fiktif. Dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) triwulan I-IV disebutkan namun realisasinya tidak ada.Dan diduga dalam pelaksanaannya pihak sekolah memalsukan surat permintaan, faktur dan kwitansi yang melibatkan bendehara BOS. Dalam hal ini, kata Nursyahruddin, pihak sekolah telah melanggar Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS TA.2012. Demikian juga halnya untuk TA.2013 juga berlangsung demikian dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Opersional Sekolah Tahun 2013.

Selain dugaan penyimpangan dana BOS disekolah itu, LSM Merdeka juga telah melaporkan dugaan penyimpanganempatpaket hasilkaryajasakonsultansi di Dinas Pendidikan Tanjungbalai TA.2013. Pada surat Nomor.144/LSM-MERDEKA/TB/III/ 2014 LSM Merdeka melaporkan penyimpangan yang dilakukan tanpa penelitian sampling yang komprehensif sebagi syarat pembuktian Term of Refference atau kerangka acuan (TOR/KAK) yang tetuang dalam kontrak.

Ke empat paket hasil karya jasa konsultansi di Dinas Pendidian Tanjungbalai yang menyimpang yaitu, ISO 9001-2008 SD Rp119.625.000 oleh CV.Syarsaman Enggineering Consultant, ISO 9001-2008 SMP Rp119.625.000 oleh CV.Syarsaman Enggineering Consultant,ISO 9001-2008 SMK Rp119.625.000 oleh CV.Syarsaman Enggineering Consultant,ISO 9001-2008 SMA Rp119.625.000 oleh CV.Syarsaman Enggineering Consultant.(HER)

Hima-Tobasa Minta Polda Sumut Tahan Kasmin MEDAN–Masyarakat Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) menuding Mabes Polri dan Poldasu melakukan konspirasi dengan tidak menahan tersangka korupsi proyek PLTA Asahan III, Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak.

Bahkan, warga menuding, Pandapotan Kasmin Simanjuntak telah "bertemu" dengan pihak berkompeten di Mabes Polri supaya kasusnya diperlambat.

Kecewa dengan kinerja Mabes Polri dan Tipikor Poldasu, puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Toba Samosir (Hima-Tobasa) melakukan demo di Mapoldasu dan membakar gambar Bupati Tobasa, Kamis (24/4).

Dalam aksi unjukrasa itu, massa meminta Kapolda Sumut untuk segera menangkap dan memenjarakan Bupati Tobasa, Kasmin Pandapotan Simanjuntak.

Massa mengancam melakukan tindakan anarkis jika permintaan mereka menahan Bupati Tobasa tidak segera ditanggapi.

"Kalau permintaan kami ini tidak ditanggapi, kami akan datang lagi dalam waktu dekat dalam jumlah yang banyak. Kita kasih waktu sebulan, Bupati Tobasa harus ditangkap," kata Ketua Hima-Tobasa, Firman Manurung kepada wartawan.

Massa menyebut, selain korupsi pembangunan base camp PLTA Asahan III, di Dusun Batumamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, Kasmin Simanjuntak juga dituding korupsi Salib Holong yang melibatkan Kadis PU, Kadis Pertanian dan Kadis Pariwisata sebesar Rp 5 miliar.(NET)

Kajari TBA Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembuatan Tembok Penahan TA.2012

Ketua Umum PSSI DJohar Arifin Husein meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa (22/4). Djohar Arifin Husein diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mahfud Suroso terkait dugaan korupsi proyek Hambalang.

Dituding Korupsi Dana Hotmix Rp10 M, PPTK Dinas PU Lobi Pihak Rekanan

TANJUNGBALAI – Desakan berbagai elemen masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri TanjungbalaiAsahan (Kejari TBA) untuk dugaan korupsi pekerjaan kontruksi Hotmix sebanyak 9 Paket Tahun Anggran (TA) 2013 di Kota tanjungbalai sebesar Rp10,4 miliar yang melibatkan oknum Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) Dinas PU, Ir. Mabrur ternyata membuat sang PPTK kasak kusuk.

Hal ini diungkapkan Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin ketika mendapatkan informasi dari Dinas PU tenatang kasak kusuknya Ir.Mabrur. Bahkan, kata Nursyahruddin, sejak adanya pemberitaan dugaan penyimpangan pekerjaan kontruksi Hotmix sebanyak 9 Paket Tahun Anggran (TA) 2013 itu, Ir. Mabrur mulai melakukan pendekatan kepada pihak rekanan yaitu CV.PKT yang mengerjakan 3 paket, CV IG seba-

nyak 3 paket dan CV.KY sebanyak3 paket.

LSM Merdeka melaporkan dugaan penyimpangan ini karena hasil investigasi dilapangan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak rekanan terkesan asal jadi dan tidak mematuhi persyaratan teknis sebagaimana yang tertulis dalam kontrak. Mulai dari kualitas atau ketebalan base course, kualitas atau ketebalan aspalt hotmix padahal anggarannya mencapai Rp10 miliar. Walaupun Ir.HRP sebagai PPK dan Ir.Mabrur sebagai PPTK mengetahui hasil pekerjaan yang asal jadi tapi mereka seakan tutup mata.

Dan bukan itu saja, Ketua LSM ini mendapat informasi bahwa kegiatan yang dilaksanakan mulai pekerjaan umum, pekerjaan tanah, pekerjaan berburtie non aspal, pekerjaan aspal serta pengembalian kondisi dan pekerjaan minor diduga tidak menggunakan konsultan super-

visi (pengawas). Pekerjaan itu dilakukan hanya memakai pengawas internal yaitu Suhendra.W. Utomo.

AMd dan Zaharuddin yang tidak memenuhi kualifkasi. Kedua pengawas ini hanya menjabat sebagai staf biasa di Dinas PU Tanjungbalai.

Tahun yang lalu, ungkap Nursyahruddin, kegiatan pekerjaan Hotmix TA.2012 yang dikerjakan Lae Konsultan sebagai konsultan supervisi juga terjadi penyimpangan dilapangan. Kasus ini sudah ditangani Polres Tanjungbalai dan telah menetapkan Kadis PU Kota Tanjungbalai, Ir.H.A.Aziz,MM dan rekanan Yusni Ali ( CV Maju Citra Utama ) sebagai tersangka dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Medan. "Dan sampai saat ini Polres Tanjungbalai belum menetapkan Lae Konsultan sebagai tersangka", terangnya.

Terkait kasus ini, Ketua LSM Merdeka yakin bahwa Kasi Pidsus

Kejari TBA yang baru akan lebih proaktif menyikapinya mengingat kredibilaitasnya yang tegas sewaktu bertugas di Kejati Sumbar akan mempercepat penuntasan kasus korupsi di Tanjungbalai. Nursyahruddin berharap Kasie Pidsus yang baru ini lebih proaktif dan tidak meniru kinerja Kasipidsus sebelumnya yang tidak pernah mampu menuntaskan setiap kasus korupsi.

Sementara terkait adanya dugaan penyimpangan di Dinas PU, saat dikonfirmasi Kadis PU Kota Tanjungbalai, Ir H Ramadhani Purba sebagai PPK dan Ir. Mabrur sebagai PPTK enggan berkomentar. Bahkan Keduanya mengatakan bahwa pekerjaan 9 paket Hotmix TA.2013 itu sudah dikerjakan sesuai kontrak dan tidak ada penyimpangan", kata Nursyahruddin sembari memaparkan penjelasan dari kedua pejabat itu.(HER)

Polres Dan Kejari Stabat Diminta Usut Dugaan Korupsi Dana PPIP Kwala Pesilam STABAT- Dana PPIP (Program Pembangunan Inprasturktur Pedesaan) yang bersumber dari pemerintah Propinsi sebesar Rp250.000.

000 terindikasi korupsi. Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan desa Kwala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat terkesan asal jadi.

Dugaan korupsi dilakukan oleh oknum Ketua OMS (organisasi Masarakat Setempat), Kepala Desa dan konsultan sebagai pengawas pada pekerjaan tersebut.

Dari laporan masyarakat, pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terlihat. Hal ini terlihat pada pekerjaan leaning parit sepanjang 300x2 meter di Dusun I dan Dusun II Bukit Payung yang tidak sesuai dengan

volume. Kenyataannya, pekerjaan leaning parit tersebut berukuran lebar atas 50 cm, lebar bawah 20 cm sedang kedalamannya hanya 22 cm sehingga parit terlihat kecil dan dangkal. Dan setelah dikerjakan, dikhawatirkan saat musim hujan parit tersebut tidak mampu menampung luapan air. Bukan itu saja, setelah selesai dikerjakan kondisi parit sudah retak dan pecah akibat campuran volume bahan yang tidak sesuai.

Selain itu, pekerjaan pengerasan jalan dengan anggaran sebesar Rp14 juta yang diambil dari dana PPIP di Dusun Karang Tani, gang terong juga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan volume. Pihak yang terlibat dalam pekerjaan itu hanya memasukan 14 truk sirtu jenis cool diesel sementara tenaga kerja yang

dikerjakan satu HK sebanayak 16 orang dengan upah Rp60 ribu per orang.

Sedangkan pengerjaan pengerasan jalan di dusun Karang Tani gang terong dengan dana sebesar 14 juta yang di ambil dari sebahagian dana PPIP terlihat tidak sesuai dan penuh kejanggalan, karna sertu yang di gunakan menggunakan sertu dari Batang serangan yang tidak sesuai standat. Untuk pengerjaan pengerasan jalan dengan dana 14 juta hanya di masukan sertu 14 truck jenis cool diesel sementara untuk tenaga kerja di kerjakan satu HK sebanyak 16 orang dengan gaji rata-rata Rp.60 ribu per orang.

Dan masyarakat juga melaporkan bahwa pekerjaan tersebut juga tidak melibatkan sekretaris dan bendahara

OMS. Mereka hanya sebagai pelengkap pengambilan dana dan setelah dana turun Ketua OSM langsung mengambil dana tersebut untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan sekretaris. Dan diduga laporan pertanggung jawaban (LPJ) pada kegiatan itu sudah direkayasa. Bahkan kabarnya Kepala Desa, Ketua OSM dan Konsultan mendapatkan keuntungan Rp100 juta dari pekerjaan itu.

Saat dikonfirmasi terkait adanya laporan dugaan korupsi, Kepala Desa Kwala Pesilam R, marah dan mengusir wartawan karena tidak senang dituding korupsi.

Melihat sikap Kepala Desa R yang tidak koperatif, masyarakat berharap aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini karena sudah merugikan negara.(JUL)

Proyek CT- SCAN RS Pirngadi Berpotensi Rugikan Negara Rp3 M MEDAN- Panitia tender alat CTSCAN RS Pringadi Medan terbukti melanggar Pasal 22 UU nomor 5 tahun 2009 tentang persekongkolan dengan pemenang tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Hal tersebut terungkap dalam sidang putusan perkara Nomor 08/ KPPU-L/2013 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan di Jalan Juanda Medan, Rabu (23/4).

Majelis KPPU Republik Indonesia yang diketuai Dr Sukarmi, SH, MH yang didampingi oleh anggota komisi Kamser Lumbanraja MBA dan DR Drs Chandra Setiawan MM PhD dengan membacakan salinan putusan di Aula KPD Medan.

Dalam membacakan sidang putusan tersebut dihadiri oleh kuasa

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

hukum terlapor empat dan enam yang bernama Amelia Sahreni dan Tuful selaku ketua panitia tender RSUPM. Menurut majelis komisi, berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan tim pemeriksa majelis komisi menilai, berdasarkan bukti yang ada dalam proses tender itu ada unsur persekongkolan.

Karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, dengan terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.

“Berdasarkan bukti itu, kita menilai adanya kesamaan metadata dokumen, adanya kesamaaan IP address dan urutan waktu upload dokumen tender. Serta adanya hubungan antara perusahaan peserta pengadaa,” papar Sukarmi.

Sukarmi mengatakan, analisis lainnya juga ditemukan persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan tentang hukum.

Persekongkolan yang dilakukan oleh terlapor I dan terlapor II dengan terlapor III, terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terlapor I dan II menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dengan cara mengarahkan spesifikasi teknis pada produk siemens.

“Kita melihat KPA (terlapor Ired), dan Panitia Tender (terlapor IIred) memberikan kesempatan ekslusif kepada rekanan yakni terlapor III,IV,V dan VI yang mengikuti tender, sengaja melakukan sistem penilaian (Scorsing) walaupun tender menggunakan sistem gugur

dan tidak termasuk dalam tender yang bersifat kompleks, hal tersebut dilakukan agar peserta tender lain tidak dapat bersaing,” paparnya.

Menurut Sukarmi, berdasarkan fakta persidangan majelis komisi berkesimpulan dimenangkannya terlapor III oleh panitia sementara memiliki harga penawaran tertinggi dibandingkan koefisiensi harga dari distributor merupakan tindakan inefesiensi yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.057.111.400.

Dalam persidangan, majelis komisi memutuskan Drs Yasin Sidabutar selaku KPA dan panitia lelang dalam proses tender tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelangaran pasal 22 UU No 5 tahun 2009.

Majelis hakim juga memberikan

hukuman denda terhadap rekanan terlapor III- VI yakni CV Duta Mulya Pratama Rp528 556 700. PT Menara Fariza Abadi didenda Rp264.278 350, PT Graha Insani Mandiri didenda Rp158.567.010 dan CV Rifki Abadi Rp52 855 670.

Tambah Ketua Majelis hakim itu, terlapor III-VI dilarang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa bidang alat kesehatan di seluruh wilayah republik Indonesia selam 2 tahun.

Sedangkan bagi KPA dan panitia akan merekomendasikan kepada penegak hukum baik kepolisian dan Kejaksaan untuk segera mengusutnya. “Karena PNS maka, KPPU hanya dapat merekomendasikan kepada penegak hukum supaya segera diusut,” terang Ketua Majelis Komisi.(INT)

TANJUNGBALAI - Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan (Kajari TBA) Ester TP Sibuea SH MH didesak usut dugaan korupsi pembangunan tembok penahan tahun anggaran (TA) 2012 pada dinas PU Kota Tanjungbalai.

Sebelumnya, Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin, SE telah melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kabid Jalan & Jembatan Dinas PU Kota Tanjungbalai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.Mabrur ke Kejari TBA. Namun sampai saat ini, kata Nursyahruddin,Selasa (22/4), walaupun pejabat di dinas PU itu sudah diperiksa tidak ada tindaklanjutnya.

Bahkan, sambungnya, kasus ini terindikasi diendapkan pihak kejari.

Dugaan korupsi yang dilaporkan LSM Merdeka, pada pelaksanaan kegiatan pembuatan tembok penahan TA.2012 untuk eningkatan jalan dan jembatan pembuatan tembok penahan di Jalan Pasar IX, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar dengan anggaran sebesar Rp710.128.000 yang dikerjakan oleh CV Indo Pratama. Selain kasus tersebut, LSM Merdeka juga telah melaporkan dugaan korupsi lainnya yaitu, pembuatan tembok penahan diJalan Pasar VII dari Jalan Lingkar Utara menuju Kecamatan Datuk Bandar dengan anggaran sebesar Rp832.711.000 yang dikerjakan oleh CV Sinom Rahayu.

Banyaknya kasus dugaan korupsi yang mengendap di Kejari TBA, kata Nursyahruddin, membuktikan ketidakmampuan Ester.TP. Sibuea sebagai Kajari dan Yarnes.SH.MH sebagai Kasipidsus. Dan semasa Kasis Pidsus lama yaitu Erdiansyah Putra Hasibuan.SH juga banyak laporan dugaan korupsi di wilayah Pemko Tanjungbalai yang mengendap.

Banyaknya kasus yang mengendap, Nursyahruddin meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengusutnya.(HER)

Kasus Dana BOS Pemprov Sumut Rp17 M Tak Jelas MEDAN- Pengusutan kasus dugaan korupsi pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemerintah Provinsi Sumut senilai Rp17 miliar Tahun Anggaran (TA) 2012 terkesan jalan di tempat. Kalangan masyarakat mempertanyakan kredibilitas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam menangani kasus yang merugikan keuangan daerah itu. Pasalnya hingga saat ini kasus tersebut tidak juga dilanjutkan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut.

“Kita harapkan Mabes Polri turun mengambil alih perkara yang ditangani Polda Sumut tersebut,” kata Ketua LSM Central Keadilan, Suheri Chan, Kamis (24/4).Dia minta penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut tidak main-main dalam kasus itu.

“Kasus ini menyangkut uang masyarakat. Bila tidak mampu, biar Mabes Polri saja yang menangani,” ucapnya. Dia juga mempertanyakan kenapa penyidik Tipikor Polda Sumut cuma menjerat Ilyas Hasibuan sebagai tersangka. Dia menilai, tidak mungkin Ilyas Hasibuan bekerja sendirian. “Aneh bila kasus itu cuma menjerat Ilyas Hasibuan saja. Tidak mungkin Ilyas berani mengalihkan dana BOS itu tanpa perintah atasannya, yaitu Kepala Biro Keuangan Baharudin Siagian atau Nurdin Lubis yang merupakan Sekda Provsu. Cukup aneh penyidikannya,” katanya.

Sementara pengamat hukum Julheri Sinaga melihat sebuah kejanggalan besar yang dilakukan penyidik. Dia mempertanyakan penerapan pasal 8 UU Tindak Pidana Korupsi oleh Polda Sumut sementara permintaan Kejati Sumut agar kasus itu diterapkan pasal 3 dimentahkan penyidik Polda.

“Harusnya Polda memenuhi petunjuk jaksa untuk menerapkan pasal 3 sepanjang bukti-bukti terpenuhi. Tapi kita lihat Polda tidak mau memenuhinya sehingga disinyalir sengaja dibuat agar kasus tersebut mentah dan Ilyas Hasibuan bebas demi hukum karena masa penahannya habis,” kata Julheri.

Cukup aneh menurut Julheri Polda Sumut bersikeras mengenakan pasal 8 terhadap Ilyas Hasibuan. “Pasal itu kan menyatakan soal penggelapan, sementara dana BOS itu kan uang negara dan menurut saya terjadi kerugian negara di dalamnya. Harusnya yang dikenakan pasal 3 UU Tipikor seperti petunjuk jaksa,” sebutnya.

Julheri juga berpendapat Mabes Polri perlu untuk mengevaluasi kinerja Polda Sumut dan segera mengambilalih. “Bila perlu diganti semua penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumut. Karena saya melihat ada keengganan yang dilakukan penyidik untuk mengusut perkara itu, membuat kini kasusnya mandeg dan Ilyas Hasibuan bisa bebas,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan korupsi penyelewengan dana BOS tahun 2012 dengan nilai Rp17 miliar menetapkan Ilyas Hasibuan sebagai tersangka.

Informasi dihimpun Harian Orbit, Sekda Prov Sumut, Nurdin Lubis dulu sempat diperiksa penyidik Subdit Tipikor Polda Sumut terkait kasus itu. Tak hanya Nurdin, Kepala Biro Keuangan Baharudin Siagian juga sempat diperiksa.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

LIPSUS

Mendagri Akui Dokumen E-KTP Sudah Disita KPK MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi membenarkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyita dokumen mengenai proyek E-KTP senilai Rp6 triliun.

"Penggeledahan KPK kemarin mengambil dokumen dan surat-surat dinas yang terkait E-KTP," tegas Gamawan kepada wartawan, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/4).

Gamawan menambahkan, penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan barang bukti tambahan menyusul penetapan Sugiharto sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Dia pun mengaku, tak tahu menahu riwayat perusahaan pemenang tender proyek EKTP, yakni PT Quadra Solution. "Ini kan tender mana kita tahu dimiliki siapa, masa kita tanya ada anggota legislatifnya tidak?" pungkasnya.

Sebelumnya, sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Adapun PT Quadra Solution diduga merupakan salah satu perusahaan pelaksana proyek e-KTP yang nilainya Rp6 triliun tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.(NET)

Kejagung Tiba-tiba Akan Ikut Usut e-KTP KEJAKSAAN Agung membuka kemungkinan untuk mengusut kembali kasus proyek e-KTP lagi setelah dihentikan perkaranya.

Penyelidikan kembali dibuka setelah KPK menemukan pelaku dan menetapkan tersangka pada proyek yang sama.

"Kita lihat objeknya ada enggak kaitan ke situ. Kalau ada bukti barunya dan kaitannya bisa saja," kata Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/4).

Basrief mengatakan, pihaknya bisa saja kembali mengusut kasus yang sudah dihentikan atau SP3 itu. Namun, lanjut Basrief, mesti ada perkembangan atau bukti terbaru. "Dari percontohan kan sudah beda objeknya, tapi kita lihat nanti subtansinya.

Kita lihat objeknya di mana bedanya di mana kesamaannya, itu yang kita lihat nanti. Kalau ada kesamaannya dan ada bukti kenapa tidak (diusut lagi)," sambung dia.

Beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung telah memutuskan untuk menghentikan perkara proyek e-KTP karena tidak ada bukti yang kuat terkait korupsi di kabupatenkabupaten yang dilaporkan. Padahal, empat tersangka telah ditetapkan dalam kasus itu.

Mereka adalah Direktur Utama PT Inzaya Raya, Indra Wijaya, Ketua Pengadaan Barang Dwi Setyantono, Direktur PT Karsa Wira Utama, Suhardijo, dan Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Namun belakangan setelah kasus proyek eKTP ini masuk ke KPK, justru dengan sigap menetapkan menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka korupsi pada proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.(INT)

KPK Geledah 4 Rumah Mewah KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat tempat yang diduga menyimpan jejak-jejak korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Juru bicara KPK, Johan Budi, menyatakan penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.00 WIB dan sampai saat ini masih berlangsung.

"Penggeledahan dilakukan karena ada jejak-jejak tersangka di empat tempat tersebut," kata Johan dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/4).

Berikut adalah tempat-tempat yang sedang digeledah KPK: 1. Rumah Andi Agustinus, alamat di Central Park Baverly Hills C10 Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur.

2. Rumah Sofran Irchamni, alamat di Taman Tirta F20 RT 19/RW 06 Lengkong Raya, Bumi Serpong Damai, Tangerang selatan.

3. Rumah Berman Hutasoit, alamat di Foresta Giardina F11/10 RW 06 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan.

4. Rumah Tunggul Baskoro, alamat di Kebayoran Residence cluster Kebayoran Height blok KR A7/18, RT 02/ RW 07, Bintaro, Tangerang Selatan.

Anas Bantah Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah turut terlibat dugaan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) seperti dituduhkan Muhammad Nazaruddin.

"Masih ingat Rp2 T di Singapura tidak?

Masih ingat punya hotel di Bali atau tidak, masih ingat soal tambang di Kalimantan atau tidak. Kalau ingat, itulah jawabannya," kata Anas sebelum masuk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (24/4).(NET)

Modus Korupsi Proyek E-KTP Temuan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, salah satu bentuk penyelewengan yang ditemukan adalah penggunaan teknologi kartu E-KTP. Teknologi itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Ada penurunan kualitas kartu yang digunakan untuk E-KTP dan tidak sesuai dengan proposal.

"Misalnya, saya kasih contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris technology, mata, tetapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini menggunakan finger (jari)," kata

Bambang di Jakarta, Kamis (24/4).

Dengan demikian, ada ketidaksesuaian antara teknologi kartu dan teknologi pada perangkat pembaca EKTP. Menurut Bambang, perangkat pembaca E-KTP menggunakan teknologi iris. "CPU-nya teknologinya iris," sambungnya.

Selebihnya, mengenai dugaan penyelewengan dalam proyek E-KTP ini, Bambang mengatakan bahwa KPK akan membeberkannya dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan nantinya.

"Itu pasti nanti dijawab dalam surat dakwaan, tetapi setidak-tidaknya, menurut kami, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, ada dua alat bukti yang ditemukan sehingga PPK (pejabat pembuat komitmen) bisa dinaikkan (jadi tersangka)," kata Bambang.

KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selaku PPK, Sugiharto

diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek E-KTP. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, nilai kerugian negara dalam proyek ini dalam perhitungan sementara KPK sekitar Rp 1,12 triliun.

Diduga, ada penggelembungan harga satuan komponen E-KTP. Adapun PT Quadra Solution diduga merupakan salah satu perusahaan pelaksana proyek e-KTP yang nilainya

Rp6 triliun tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsidair Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa proyek E-KTP telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala. Hasilnya, menurut Gamawan, tidak ditemukan ada kesalahan dalam proyek senilai total Rp 6 triliun tersebut.(KOMPAS.COM)

Tudingan Nazaruddin, Soal Korupsi e-KTP KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK memperkirakan dari proyek senilai Rp 6 triliun itu, jumlah kerugian negara mencapai Rp 1,12 triliun. Beberapa modus korupsi proyek e-KTP, antara lain penggelembungan harga satuan e-KTP. KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, sebagai tersangka kasus ini.

Namun KPK menegaskan tak akan berhenti sampai Sugiharto. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada satu tersangka saja terkait kasus penggelembungan anggaran e-KTP. KPK telah menggeledah dua lokasi kantor Kementerian Dalam Negeri, untuk memperbanyak alat bukti.

Salah satu yang digeledah adalah kantor Mendagri Gamawan Fauzi. Dua lokasi penggeledahan lainnya adalah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kalibata, serta PT Quadra Solution di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Penggeledahan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga ada kita

geledah ruang menteri. Menteri Dalam Negeri. Dari hasil penggeledahan di beberapa tempat, penyidik menyita beberapa dokumen baik dalam kertas maupun elektronik," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/4).

Yang menarik, dulu M Nazaruddin, terdakwa beberapa kasus korupsi pernah berkicau soal korupsi e-KTP. Mantan bendahara Partai Demokrat ini menyebut beberapa koleganya ikut bermain dalam kasus korupsi e-KTP. Nazaruddin juga menyebut nama Mendagri.

"Terus di Depdagrinya siapa, ada Mendagrinya, lewat siapa menerima uangnya, di sini menerimanya, ada yang diterima ditransfer, ada Sekjennya, ada PPKnya, semua dijelaskan secara detail," kata Nazaruddin waktu itu.

Gamawan pun berang dengan kicauan Nazaruddin tersebut. Dia membantah semua omongan Nazaruddin. Gamawan pun melaporkan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya. Dengan membawa sejumlah bukti kliping berita dan VCD tayangan TV, Gamawan melaporkan Nazaruddin September tahun lalu.

Namun ocehan Nazaruddin soal e-

KTP itu rupanya ditindaklanjuti KPK. KPK mengusut megaproyek tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP tak menampik jika kebongkarnya kasus korupsi proyek pengadaan penerapan e-KTP berasal dari informasi M. Nazaruddin . Namun, informasi dari Nazaruddin bukan satu-satunya yang dimiliki KPK untuk menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan.

"Ini bukan satu-satunya info yang disampaikan Nazaruddin," ujar Johan.

Mendagri pun terus menyampaikan bantahan soal keterlibatannya dalam eKTP. Gamawan mengaku menyerahkan semua proses lelang proyek e-KTP kepada kuasa anggaran yang tak lain adalah bawahannya. Setelah itu, ia sudah tak terlibat lagi dalam proyek itu.

"Setelah saya kuasakan anggarannya maka saya sudah tidak terlibat lagi, tapi saya hanya menandatangani hasil pemenang tender, karena perintah Undang-Undang," katanya usai menghadiri seminar otonomi, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (24/4).

Dia menjelaskan, saat proyek itu berjalan semua diserahkan kepada KPA dan PPK selanjutnya dilakukan oleh pemenang tender yang diselengga-

rakan oleh ketua panitia lelang proyek dengan sistem elektronik. Sebelum menandatangani proyek lelang tersebut, kata dia, semua anggaran yang telah mengucur sebelumnya lebih dulu diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

"Saya minta audit dulu kepada BPKP, karena saya tidak ikut pelelangan. Supaya tahu proses ini sudah betul atau belum. Saat itu BPKP menyatakan tidak ada yang salah karena itulah saya tanda tangani," tandasnya.

9 Orang Disebut Nazar Terlibat "Nyanyian Nazar" alias Nazaruddin tentang proyek korupsi di DPR menyebut adanya sejumlah nama yang terlibat korupsi proyek e-KTP. Mantan bendahara umum Partai Demokrat ini menyebutkan sembilan pelaku yang terlibat korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. "Inisialnya SN, AU. Dari DPR, MM, Olly DK, MA. Dari pelaksananya AN, terus AS, termasuk Nazaruddin juga terlibat. Terus GA, EG," kata pengacara Elza Syarief mengutip pernyataan kliennya, Nazaruddin.

Elza mengatakan Nazaruddin sedang diperiksa Tim Penyidik KPK

soal proyek pengadaan e-KTP selain proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah, P3SON, Hambalang, dan pembangunan Gedung MK dan Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi.

"Semua bukti-bukti sudah rapi, tapi kasusnya masih dalam penyelidikan.

Jadi memang cukup besar penggelembungannya dari proyek e-KTP. Kan proyeknya 2,5 tahun yang 45 persen nilai penggelembungannya," kata Elza.

"Ya proyeknya kan seluruhnya ada sekitar 20 proyek. Dua belas proyek ini yang masih diproses, yang delapan proyek nanti, kalau sudah pergantian pemerintahan, dekat-dekat 2014," kata Elza tentang data dugaan korupsi dalam 12 proyek di DPR yang disampaikan Nazaruddin.

Dalam dokumen yang dibawa Elza saat keluar dari Gedung KPK, tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza yaitu Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul "Pelaksana" dengan anak panah ke kotak berjudul "Boss Proyek e-KTP" yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum.(NET)

Peran Menteri Dalam Negeri dalam Proyek e-KTP MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku hanya terlibat dalam penandatanganan pemenang proyek KTP elektronik (e-KTP) yang menghabiskan anggaran negara sekira Rp6 triliun.

"Saya Pengguna Anggaran (PA), bukan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Saya kuasakan anggaran karena itu ada KPA. Kemudian dibawahnya ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini saya luruskan biar tidak kacau," ungkap Gamawan.

Gamawan megatakan, usai memberikan kuasa anggaran sudah tidak ada lagi keterlibatan dirinya dalam proyek tersebut. Kecuali, menandatangani pemenang tender proyek tersebut, yakni PT Quadra Solution.

"Karena perintah undang-undang (UU). Tapi pemenang tender ini diselenggarakan oleh ketua panitia lelang namanya dengan sistem elektronik," tegasnya.

Namun, karena tidak mengikuti mekanisme lelang, Gamawan menegaskan telah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga itu memastikan tidak ada

yang salah dari pemenang tender. “Karena itulah saya tandatangani," paparnya.

"Kalau tidak ditandatangani saya menyalahkan UU, seperti yang dilakukan Andi Mallarangen yang tidak menandatangani, karena itu disalahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saya taat UU makanya saya tanda tangani," lanjutnya.

Gamawan menegaskan, proyek E-KTP sudah seuai dengan prosedur.

Dia juga mengaku tidak mengetahui adanya penggelembungan anggaran sekira Rp1,1 triliun.

Sudah Ikuti Saran KPK Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku, sudah mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan proyek e-KTP. Tujuannya, agar tak ada penyimpangan dalam proyek senilai Rp6 triliun tersebut.

"Saya sebelum tender datang ke KPK untuk presentasi. Tolong ini (proyek e-KTP) dikawal dan beri kami masukan terkait HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan sebagainya.

Apakah penawaran harga sudah betul atau belum?," jelas Gamawan.

Kemudian, kata Gamawan, KPK mengajukan dua syarat agar proyek e-KTP berjalan tanpa adanya penyimpangan. Pertama, melakukan tender secara elektronik. "Kita percepat, karena permintaan KPK yang harusnya 2012 kita majukan menjadi 2011. Ini karena ketaatan saya," tegasnya.

Saran KPK yang kedua adalah dampingi tender ini dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Kemudian, kita masukan LKPP sebagai pendamping.

Jadi kita ikuti saran KPK, karena saya minta mereka mengawal proyek ini," sambung Gamawan.

Dia menambahkan, soal HPS yang ditentukan oleh pemenang tender sudah lebih awal dikonsultasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Soal HPS, karena tidak ada bentuk yang spesifik kita minta audit oleh BPKP dan dinyatakan sudah tidak ada masalah," paparnya.

Gamawan pun mengaku siap diperiksa oleh penyidik KPK terkait adanya mark-up anggaran dalam proyek e-KTP yang sudah menyeret Direktur Pengelola Informasi

Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Dicegah ke Luar Negeri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat cegah bagi tersangka dan empat saksi kasus proyek pengadaan e-KTP. Mereka dilarang mengadakan perjalanan ke luar negeri hingga enam bulan ke depan demi kepentingan penyidikan.

"Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pengadaan eKTP dengan tersangka S, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi, Sejak 24 April 2014 sampai enam bulan ke depan," kata juru bicara KPK, Johan Budi, Jumat (25/4).

Mereka yang dicegah adalah Sugiharto pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditetapkan sebagai tersangka, Irman selaku PNS Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku mantan Direktur Perum Percetakan Negara, Anang Sugiana S

selaku Direktur Quadra Solution dan Andi Agustinus dari swasta.)

Penuhi Panggilan KPK Direktur Produksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Yuniarto, memenuhi jadwal pemeriksaan terkait penyidikan kasus proyek pengadaan e-KTP. Dia enggan berkomentar soal proyek yang merugikan keuangan negara senilai Rp1 triliun lebih tersebut.

"Jadi saksi," kata dia di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta selatan, Jumat (25/4).

Yuniarto datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan jas hitam. Dia tiba pukul 10.00 WIB. Selain Yuniarto, saksi Willy Nusantra Najoan selaku Direktur Keuangan PT Quadra Solution juga memenuhi panggil.

PNRI dan PT Quadra Solution merupakan perusahaan yang menjadi konsorsium pengadaan proyek eKTP. Dalam catatan KPK, proyek itu tidak punya kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan dalam kontrak tender dengan yang ada di lapangan.(okz)

KPK POS

6

PA Unggul di Subulussalam SUBULUSSALAM - Meski ada instrupsi dalam Pleno KIP Subulussalam, Minggu (20/4), rekapitulasi tetap dilakukan.

Karena menurut peraturan, rekapitulasi tidak bisa ditunda.

"Apabila ada keberatan silakan melalui jalur hukum," terang Ketua KIP Subulussalam Drs Syarkawinur saat acara dilakukan.

Pantauan KPK POs pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRA, dan DRPK tingkat kota itu mendapat pengawalan ketat dari polisi/ Brimob dan TNI. Setiap yang mau masuk ke ruangan acara, diperiksa dan kalau tidak dilengkapi identitas seperti saksi, tidak diperbolehkan masuk. Masyarakat pun banyak kecewa karena tidak dapat menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara tersebut. "Padahal biasanya warga bisa menyaksikan," cetus warga yang ingin menyaksikan acara tersebut.

Hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota di antaranya untuk DPR, Muslim

NAD

POLITIK

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

Ayub dari PAN meraih suara 8.239 disusul Ermawan dari PKB 1.326. Sedangkan T Rifki dari Demokrat 1.548 dan Muhlis Muhtar dari Hanura 977 suara.

Tingkat DPD, Anharuddin meraih suara 5.685, Rafli 4.283, H Asyari 1.466, dan Sudirman 1.186. Tingkat DPR Aceh, Riduansyah Ahmad dari Partai Golkarmeraihsuara2.353, TH Saripuddin dari PKB 2.628, Sapriadi dari PAN 1.930 dan T Halidi dari PA 1.240. Tingkat DPRK Subulussalam, Partai Aceh meraih Suara 4.163 disusul Partai Hanura 3.886, Partai Golkar 3.852, PKB 3.259, dan Partai Demokrat 3.006. Sedangkan PBB, PPP, dan PAN meraih ribuan suara.

Yang berhasil menduduki "kursi panas" itu dari Dapil I, Hj Mariani Harahap dari Partai Hanura meraih suara 1.925, Salihati dari Partai Aceh 1.568, Pazri Munthe dari Golkar 1.824, Dedi Bancin dari PKB 1.451, Syahrijal dari PAN 1.323, Nasir dari Demokrat 1.381, Sukariani dari PBB 1.050, dan H Ansari Idrus Sambo SH MH dari PPP 1.016.(KAR)

Rumah Ketua PPK Sungai Raya Aceh Timur Dilempar Granat ACEH TIMUR - Rumah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Raya Zainal Abidin (35), di Gampong Labuhan Keude, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur, dini hari pekan lalu, dilempar granat jenis nanas oleh pelaku yang belum terindentifikasi. Akibatnya, meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun satu unit mobil Toyota Corolla milik korban rusak.

Berdasarkan informasi didapat wartawan, saat pelemparan granat itu terjadi, korban bersama keluarganya masih tertidur lelap. Korban terjaga dari tidurnya saat mendengar suara ledakan keras bom diduga jenis granat nanas tersebut.

Begitu juga warga, terutama yang rumahnya berdekatan dengan

rumah korban, sempat ketakutan mendengar suara ledakan itu.

Sementara itu, Ketua PPK Sungai Raya Zainal Abidin, yang dihubungi via telepon, kepada wartawan mengaku selama ini tidak pernah ada masalah baik di gampong, maupun di lembaga tempat dia bekerja sebagai penyelenggara Pemilu 2014. “Bahkan selama ini HP saya 24 jam hidup, tidak pernah mendapat telepon nomor gelap berbau ancaman,” katanya.

Menurut Zainal, saat suara ledakan bom itu ia tak mendengarnya. Tapi istrinya yang sempat mendengar seperti suara ledakan ban mobil pecah. “Saat itu saya terbangun dan keluar rumah. Saat itulah saya lihat ada asap di bagian

depan mobil saya itu,” ujarnya.

Diduga pelaku pelemparan bom yang kini masih buron dan belum terinditifikasi itu, setelah melempari granat ke rumah korban langsung kabur dengan mobil.

Karena setelah suara ledakan itu muncul, terdengar suara mobil menjauh dari rumah korban.

Tidak lama setelah kejadian tersebut, aparat Polres Langsa dan Tim Jihandak Brimob Subden 2 B Pelopor Polda Aceh tiba. Proses olah TKP, pagi itu dipimpin langsung Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK dan dampingi Kasat Brimob Subden 2 B Pelopor Polda Aceh - Aramiah Iptu Iswahyudi SH, serta Kapolsek Sungai Raya.

AKBP H Hariadi SH SIK yang

dihubungi wartawan menjelaskan pihaknya kini sedang melakukan penyelidikan kasus dimaksud. Tim penyidik terus mengumpulkan bukti-bukti termasuk keterangan saksi, untuk mengungkap pelakunya. Menurutnya, saat ini sejumlah BB sisa serpihan granat termasuk mobil korban, sudah diamankan sementara ke Mapolres Langsa. Diduga jenisbomyangdigunakanpelakuadalah granat nanas, karena di TKP pihaknya juga menemukan pengunci (gamet) jenis granat tersebut.

Dari keterangan saksi korban (Zainal Abidin) kepada penyidik, selama ini diakuinya tidak pernah mendapat teror atau ancaman apapun dari orang lain. Bahkan selama proses penghitungan suara dan pleno, tidak terjadi masalah

Setelah Pemberkasan, Nasib Honorer K1 Akan Jelas ACEH TAMIANG - Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Aceh Tamiang Drs Ahmad As'adi mengemukakan, sebanyak 60 tenaga honorer daerah yang mengikuti ujian CPNS dari jalur kategori satu (K1) di Kabupaten Aceh Tamiang nasibnya akan jelas setelah pemberkasanya dikirimkan kembali ke BKN Regional Medan.

"Setelah pemberkasan dari K1 masuk, pihak BKPP hanya meneruskan saja untuk dioper ke BKN Medan dan selanjutnya baru menunggu hasil pengumuman resminya," tegas Ahmad As'adi kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Dijelaskannya, saat ini masih ada sisa 60 tenaga hohorer di kabupaten itu yang masih dalam tahap pemberkasan dari instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat pasti akan keluar SK-nya. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak dijamin kelulusanya sampai yang ber-

sangkutan bisa melengkapi kriteria syarat dimaksud.

"Saat ini BKPP sedang menunggu pemberkasan secara lengkap dari sisa K1 yang ada dan akan segerah dikirim ke BKN Medan," paparnya.

Sebelumnya Badan Kepegawaian Nasional Regional Medan telah mengembalikan berkas ke-60 CPNS asal Aceh Tamiang yang dinilai masih belum lengkap persyaratannya, seperti surat keputusan otorisasi (SKO) atau sering disebut surat perintah wewenang dari bupati yang belum ikut dilampirkan. "Kalau pemberkasan SKO-nya sudah selesai maka berkas akan dikirim kembali," ujar Ahmad.

Ke-60 CPNS K1, kata Ahmad, adalah sisa dari formasi yang ada akibat dokumenya belum lengkap.

Setelah dilengkapi maka akan diverifikasi dan validasi kembali oleh pihak BKN. Sementara bagi yang belum melengkapi berkas jangan cemas, semua tetap diproses.(BSO)

KIP Aceh Timur Pleno Hasil Rekap ACEH TIMUR - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur melaksanakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi penghitungan suara pemilu DPR, DPD, DPRA, dan DPRK Tahun 2014, pekan lalu, yang digelar di Gedung Media Center Peureulak Kota Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Rekapitulasi yang pertama dibacakan untuk DPR RI, selanjutnya DPD, dan DPRA, lalu istirahat karena sampai waktu zuhur tiba. Setelah jam istirahat dilanjutkan dengan dibacakan hasil rekapitulasi suara untuk DPRK. Hasil tertinggi suara DPD RI Kabupaten Aceh Timur yaitu Fachrul Razi MIP dengan jumlah suara 33.448, disusul Sudirman sebanyak 17.345 suara, kemudian Drs H Ghazali Abbas Addan dengan 15.218 suara, H Asy'ari SPd I sebanyak 8.326 suara dan Tgk H Abdurrahman BTM memperoleh 7.210 suara.

Selanjutnya dibacakan untuk enam besar tingkat DPRA Dapil VI Kabupaten Aceh Timur, yaitu untuk peringkat terbanyak memperoleh suara badan yang dipredisi akan meraih kursi

parlemen di Provinsi Aceh.

Ridwan Abubakar yang sering disapa Nektu dari Partai Aceh, dengan jumlah suara badan 19.849, keseluruhan suara Partai Aceh itu 33.808 untuk digabungkan suara caleg dengan suara Partai Aceh ditotal 98.284.

Yang kedua, Usman dari Partai Aceh, dengan jumlah suara badan 11.802. Ketiga, Jainuddin SE Partai Aceh, dengan suara badan 11.359. Keempat Iskandar SHI Partai Aceh dengan suara 11.306. Kelima dari Partai Nasdem Ir Hj Fatimah dengan suara 3.004, ditambah suara partai tersebut 4.830 ditotal semua suara gabungan caleg dan partai tersebut mencapai 15.930.

Dilanjutkan suara dari PPP diperoleh Darmawan dengan suara badan 3.262, suara partai 2.222 dengan total keseluran suara sejumlah caleg dan suara partai yang tergabung mencapai 9.609 suara.

Hadir dalam acara rapat pleno tersebut Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir Sik MH dan dijaga ketat oleh Tim Polres Aceh Timur beserta anggota TNI Kodim 0104 dan beberapa ketua partai.(BSO)

PA Langsa Diprediksi Raih 6 Kursi DPRK LANGSA - Partai Aceh (PA) Kota Langsa diprediksi meraih enam dari jumlah total 25 kursi Dewan Perwakailan Rakyat Kota (DPRK) Langsa pada Pemilu 2014. Enam kursi diperoleh masing-masing di Dapil III tiga kursi, Dapil II dua kursi, dan Dapil I satu kursi. Data tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah diplenokan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa.

Sementara Partai Golkar memperoleh empat kursi, dirincikan di Dapil III dua kursi, Dapil II dan I masing-masing satu kursi. Partai Hanura memperoleh tiga kursi yakni di Dapil III, II, dan I masing-masing satu kursi. Selanjutnya Partai Demokrat juga memperoleh tiga kursi yaitu di Dapil III, II, dan I masing-masing satu kursi.

Sedangkan empat partai

yaitu Partai Nasdem, PDIP, PKS, dan Gerindra memperoleh masing-masing dua kursi DPRK. Untuk Nasdem dua kursi masing-masing satu di Dapil III dan Dapil II. PDIP masing-masing satu di Dapil III dan II. PKS masing-masing satu di dapil I dan III. Partai Gerindra masing-masing satu kursi di Dapil III dan I. PAN hanya memperoleh satu kursi di Dapil III. Dirincikan bahwa dari jumlah total 25 kursi DPRK Langsa, yakni untuk Dapil I enam kursi, Dapil II tujuh kursi, Dan dapil III 12 kursi. Dari 25 calon anggota DPRK yang duduk di DPRK Langsa Periode 20142019 mendatang, delapan di antaranya adalah wajah lama (incumbent). Dengan demikian hanya 17 calon anggota parlemen yang merupakan wajah atau pendatang baru.(BSO)

Ketua PDA Kota Subulussalam Sobirin Hutabarat sedang menyampaikan pelanggaran yang ditemukan di beberapa TPS di depan Kantor Panwaslu Jalan Teuku Umar, Sabtu (19/4).

Warga Pro Demokrasi dan Keadilan Tuding Panwaslu Impoten SUBULUSSALAM - Warga Pro Demokrasi dan keadilan (WPDK) tuding Panwaslu Kota subulussalam impoten karena banyak pengaduan warga maupun partai politik tentang pelanggaran di beberapa PPS yang terbukti dan data akurat, tetapi direkomendasi hanyasebagianuntukditindaklanjutikepolisian.

Sedangkan sesuai aturan, Panwaslu seharusnya merekomendasikan kepada KIP Kota Subulussalam membuat pemilihan ulang di beberapa PPS yang diduga pelanggarannya sangat fatal.

Massa WPDK Kota Subulussalam, Sabtu (19/4) mendatangi Kantor Panwaslu di Jalan Teuku Umar, menyampaikan pernyataan sikap dan mengajukan tiga tuntutan serta membacakan 13 item dugaan pelanggaran Pileg 2014 di "Kota Hamzah Fansyuri itu.

Hadir di tengah rombongan MPDK antara lain Wakil Ketua DPRK Subulussalam Karlinus SE, anggota DPRK H Mukmin SE, anggota DPRK merangkap Ketua PAN Subulussalam Syahril Tinambunan SE dan ketua/caleg PDA Subulussalam Sobirin Hutabarat SH. Dalam penyampaian pernyataan sikap itu disebutkan, pelanggaran-pelanggaran itu antara lain banyak TPS melakukan pemungutan suara hingga pukul 15.00 WIB dan melakukan penghitungan suara hingga pukul 05.00 WIB tanpa penerangan yang layak.

Jumlah surat suara tidak mencukupi sesuai jumlah DPT maupun pengguna KTP. Terdapat pemilih ganda dan menggunakan suara orang lain di beberapa TPS, seperti TPS 2dan 3 Desa Subulussalam dan di 2 TPs di Kecamatan Sultan Daulat.

Formulir model C1 dan lampirannya yang diterima masing-masing saksi parpol berbeda dengan perolehan hasil suara yang dihitung di

TPS. Maka diduga sebelum selesai penghitungan suara, formulir model C1 sudah ditandatangani oleh KPPS dan hasil perolehan rekapitulasi suara pada formulir Model D Plano berhologram tidak sama dengan formulir C1 yang diterima saksi parpol.

Di TPS 17 Desa Subulussalam, proses penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan tidak pada TPS pemungutan suara. Saat pada penghitungan suara tingkat PPS/desa, formulir C1 dan lampiran plano berhologram tidak ada pada kotak suara. Dan ada pemilih yang telah meninggal masuk dalam DPT, hak pilihnya digunakan atas nama orang lain maka formulir model C2 dan C1 plano berhologram banyak ditemukan dilakukan pencoretan penyelenggara.

Di TPS Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri, formulir model C1 plano berhologram asli diberikan/dipinjamkan KKPS kepada saksi PPP selama tiga hari, namun saat dikembalikan hasil perolehan suaranya berubah dari formulir model C1 yang dimiliki saksi parpol lainnya.

Saat pemanggilan pemilih baik yang menggunakan formulir model C6 maupun menggunakan KTP tidak dilakukan sesuai dengan antrian, sehingga diduga KPPS dan penyelenggara berpihak pada pemenangan salah satu parpol tertentu. Karena ditemukannya KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos caleg dari parpol tertentu dan banyaknya pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak suaranya mencoblos di TPS tertentu.

"Untuk itu kami minta Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KIP Kota Subulussalam agar dilaksanakannya pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Kiri, meliputi TPS 2, 3 dan 17 Desa

Subulussalam, TPS 1 dan 2 Sesa Suka Makmur, Kecamatan Sultan Daulat meliputi TPS 1 Jambi Baru, TPS 2 Namo Buaya, TPS 4 Gunung Bakti, TPS 1 Pasir Belo dan TPS 1 dan 2 Desa Pulo Kedep," papar Sobirin.

"Sedangkan Kecamatan Penanggalan meliputi TPS 1 dan 2 Desa Lae Moteng. Maka kami minta KIP mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan perhitungan suara ulang di TPSTPS bermasalah dan menindak tegas penyelenggara pemilu yang telah melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku," sambungnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil AKP Haryono mengatakan, Kepolisian Aceh Singkil telah menerima laporan dari Panwaslu terkait dugaan dua tindak pidana di TPS Pasir Belo dan TPS Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat.

Ketua Panwaslu Huseim Saran SH yang menerima aksi massa MPDK tersebut menjawab, setiap laporan yang disampaikan masyarkat ke Panwaslu, mereka berkewajiban menindaklanjutinya. "Tapi laporan dimaksud harus sesuai mekanisme yang ditetapkan perundang-undangan. Kalau Panwaslu tidak bisa menindaklanjuti karena hal-hal yang sifatnya lebih dalam lagi masih ada jalur PTUN dan MK," ujar Husein Saran.

Lebih lanjut diungkapnya, dari 10 item pengaduan masyarakat ke Panwaslu, semuanya sudah diproses dan dua di antaranya sudah ditindaklanjuti ke Polres Aceh Singkil.

"Keputusan Panwaslu bukan keinginan kami dan bukan pula keinginan bapak-bapak, melain kan keputusan undang-undang," jelas Husein.

Terkait tuntutan massa kapan kepastian hasil proses Panwaslu bisa diterima, Husein mengatakan, lima hari setelah laporan masyarakat masuk.(KARTOLIN)

atau komplain apapun di tingkat PPK Sungai Raya. “Motif penggranatan rumah Ketua PPK Sungai Raya ini, masih dalam penyelidikan.

Belum ada kesimpulan yang dapat kita uraikan sekarang ini, apalagi selama ini Zainal Abidin, tidak pernah mendapat teror atau terjadi masalah di tingkat PPK,” imbuhnya.

Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian jutaan rupiah.

Mobil milik Ketua PPK Sungai Raya tersebut mengalami kerusakan, kaca depan pecah, lampu sen sebelah kanan pecah, dan bagian blok mesin mobil juga pecah.

Barang bukti (BB) serpihan granat dan mobil Toyota Corolla warna biru nopol BK 1826 DA milik korban, sudah diamankan ke Mapolres Langsa.(BSO)

Hasil Perolehan Suara untuk DPR Kabupaten Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Hasil akhir rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif untuk DPR Kabupaten Aceh Tamiang telah diplenokan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang di Aula Gedung Utama DPRK Aceh Tamiang Karang Baru Aceh Tamiang, Senin (21/4). Partai Aceh diperkirakan memperoleh enam kursi, disusul PAN tiga, dan Partai Demokrat tiga kursi, diikuti oleh partai lain.

“Rekapitulasi perolehan suara hasil pleno itu sudah kita kirim ke KIP Aceh.

Sesuai jadwal, rapat pleno penetapan kursi DPRK Aceh Tamiang akan digelar pada 11 - 13 Mei 2014. Kemungkinan kita gelar tanggal 11 Mei nanti,” ujar Komisioner KIP Aceh Tamiang Ir Izuddin.

Lebih Lanjut Izuddin mengatakan, diharapkan setiap partai politik agar dapat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaraan dana kampanye paling telat, Kamis (24/4), pukul 18.00 WIB. Berikut rekapitulasi perolehan suara untuk DPRK Aceh Tamiang: Dapil I meliputi kecamatan Kota Kuala Simpang, Sekrak, Karang Baru dan Kecamatan Rantau: 1. Nasdem 3.586, 2. PKB 1.236, 3. PKS 3.317, 4. PDIP 2.215, 5. Golkar 5.130, 6. Gerindra 3.863, 7. Demokrat 4.424, 8. PAN 5.609, 9. PPP 3.869, 10. Hanura 2.284, 11. PDA 1.331, 12. PNA 1.278, 13. PA 6.754, 14. PBB 351, dan 15. PKPI 1.976. Jumlah suara sah 47.242 dan jumlah suara tidak sah 2.127, total 52.316 suara.

Dapil II meliputi Kecamatan Seruway, Banda Mulia, Bendahara dan Kecamatan Manyak Panyed: 1. Nasdem 4.170, 2. PKB 623, 3. PKS 1.503, 4. PDIP 2.568, 5. Golkar 2.732, 6. Gerindra 2.337, 7. Demokrat 4.940, 8. PAN 4.813, 9. PPP 4.019, 10.

Hanura 1.175, 11. PDA 801, 12. PNA 1.194, 13. PA 10.852, 14. PBB 525, dan 15. PKPI 1.180. Jumlah suara sah 43.499 dan jumlah suara tidak sah 3.137, total 46.569.

Dapil III meliputi Kecamatan Kejuruan Muda, Tenggulun, Tamiang Hulu, dan Kecamatan Bandar Pusaka: 1. Nasdem 2.888, 2. PKB 1.778, 3. PKS 2.811, 4. PDIP 2.540, 5. Golkar 3.392, 6. Gerindra 3.449, 7. Demokrat 5.843, 8. PAN 5.964, 9. PPP 3.391, 10. Hanura 1.373, 11. PDA 47, 12.

PNA 375, 13. PA 3.372, 14. PBB 1.209, dan 15. PKPI 113. Jumlah suara sah 38.545 dan jumlah suara tidak sah 3.523, total 42.068.(BSO).

DIUSIR KARENA TAK MEMILIH CALEG TERTENTU

Warga Bongkar Rumah Bantuan Caleg SUBULUSSALAM - Warga Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam membongkar rumah bantuan akibat diusir oleh pemilik tanah H Ismail Aso Bancin karena tidak memilih caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu 2014.

Hamdan salah seorang pemilik rumah mengatakan kepada KPK POS, Jumat (18/4), dirinya diusir pemilik tanah akibat tidak memilih caleg tertentu yang disebut Aso Bancin selaku Mukim Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam. Dikatakan sebanyak enam kepala keluarga (KK) atau 29 jiwa warga terusir karena persoalan Pemilu yang tidak mau memilih caleg tertentu, di antaranya Hamdan (26), Rateni Bancin (58), Rusdi (30), Mardiansyah (27), dan Sahrul (32), serta Bentol(34), semuanya pekerjaan tidak menentu.

Rateni Bancin mengaku tidak memilih caleg yang disuruh tokoh masyarakat itu akibat telah lebih dulu dirangkul oleh partai lain. Akhirnya pemilik tanah tersebut mengundang ke rumahnya agar mereka membayar uang ganti rugi tanah Rp10

Enam KK WARGA yang diusir pemilik tanah membongkar rumah bantuan Pemda Aceh Singkil. juta/5X30 meter persegi. Karena warga yang menempati rumah itu tidak sanggup membayar akhirnya membongkar untuk dipindahkan ke tempat lain dari pada terjadi permasalahan.

Warga di sana menyaksikan pembongkaran rumah tersebut terkejut dan merasa sedih karena selama ini mereka bertetangga baik dan merasa terpukul karena kejadian dimaksud. KPK POs

sendiri turut menyaksikan prosesi pembongkaran rumah yang berkonstrusi dari kayu dan papan tersebut. Setelah dibongkar mereka langsung menaikkan bahan-bahannya ke "dump truck" untuk dipindahkan dan harta benda mereka seperti lemari, pakaian dan alat dapur yang terbungkus dengan goni langsung dimasukkan ke mobil.

Hamdan mengaku merasa

sedih karena diusir sedangkan mereka telah tinggal selama 10 tahun menempati rumah bantuan Pemkab Aceh Singkil itu sejak Tahun 2004.

Kepala Desa Sikalondang Amiruddin secara terpisah mengatakan kepada KPK POs, memang dirinya tidak tahumenahu masalah dan juga merasa terkejut melihat pembongkaran rumah itu. Dikatakannya, memang rumah itu bantuan dari Pemkab Aceh singkil pada Tahun 2004 semasa Asa Bancin menjadi kepala desa pada saat itu dan sepengetahuannya memang tanah tempat enam rumah itu adalah milik Asa Bancin.

"Tetapi bangunannya bantuan dari Pemkab Aceh singkil melalui Dinas Sosial," pungkasnya.

Dibenarkan warga, yang menempati rumah itu adalah pindahan dari Lentong Aceh Singkil. Tetapi sebelum pelaksanaan Pemilu 9 April 2014, Asa Bancin selaku Kepala Mukim itu mengundang mereka ke rumahnya agar mendukung caleg tertentu, lantas mereka pun setuju. Tetapi setelah selesai Pemilu akhirnya satu pun tidak memilih yang disuruhnya,

akhirnya Asa Bancin pun meminta agar tanah dimasud dibayar.

H Ismail Aso Bancin sendiri selaku Kepala Mukim Sikalondang itu merasa terkejut ketika melihat pembongkaran rumah itu dan membantah adanya informasi, itu terjadi karena tidak memilih caleg dari Partai Gerindra. "Kenapa saya mengusir karena caleg sedangkan anak saya pun caleg bukan di Dapil Simpangkiri. Kenapa dikaitkan masalah Pemilu? Ini benar rekayasa dan ada mempolitisir agar saya menjadi sorotan publik," tegasnya.

Menurutnya, mereka membongkar rumah itu karena dia meminta ganti rugi tanah secara cicilan. Karena permintaan itu dilakukan sebelum Pemilu, maka tidak ada kaitannya dengan masalah Pemilu. "Yang disayangkan kenapa warga membongkarnya, sedangkan rumah yang dihuni itu adalah bantuan pemerintah. Saya tidak bertanggungjawab apabila nantinya terjadi pengusutan oleh pihak tertentu karena itu milik pemerintah yang diserahkan kepada warga," terangnya.(KARTOLIN)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

SUMUT NAD

Kisruh Pemilu Nisel Karena KPU tak Serius Tangani Persoalan

Sisa bekas kotak surat Suara yang terbakar diperlihatkan salah seorang wartawan Nisel, selesai dibersihkan dari Kantor PPK Fanayama yang terbakar ditumpuk di belakang kantor.

DIDUGA ADA INTERVENSI PENGUASA

Seluruh TPS di Nias Selatan Harus Pemungutan Ulang Kantor PPK Fanayama Nisel Dibakar OTK JAKARTA - Kecurangan masif terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Semula hanya beberapa TPS yang diketahui ada kecurangan. Namun setelah ditinjau Bawaslu, seluruh TPS direkomendasikan harus gelar pemungutan suara ulang.

"Nias Selatan kita rekomendasikan seluruhnya (pemungutan suara ulang) ada di 31 kecamatan," kata komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

Rekomendasikan ini cukup mengejutkan karena laporan terakhir hanya 35 TPS di Nias Selatan yang akan pemungutan suara ulang.

Total jumlah TPS di sana sebanyak 1.085, tersebar di 31 kecamatan dan 461 desa. Jumlah pemilih 256.455 orang.

"Kemarin saya ke Nias Selatan.

Pertama, secara personal Ketua KPU Nias Selatan tidak dipercaya masyarakat Nias karena kakak kandung bupati, kemudian ada sejumlah saudara mereka jadi caleg di kota dan provinsi," paparnya.

Nelson menyebut ketidaknetralan KPU itu menjadi penyebab utama yang berimplikasi pada kecurangan di tingkat bawahnya hingga tingkat TPS. "Saya kira itu (indepedensi ketua KPU Nias Selatan), dan 11 parpol minta pemungutan suara ulang," ujarnya.

Menurutnya, rekomendasi pemungutan suara ulang itu akan

diserahkan malam ini kepada KPU RI untuk segera ditindaklanjuti dengan menggelar pemungutan ulang. Mengingat saat ini tahapan pemilu sudah sampai rekapitulasi KPU Provinsi.

"Hak pilih rakyat harus dikembalikan, karena itu harus dilakukan (pemungutan suara ulang) dan tidak mungkin menunggu MK memutuskan itu. Jadi kita selesaikan oleh penyelenggara," ucap Nelson.

Kantor PPK Dibakar Menyusul terbakarnya Kantor PPK Lolomatua yang masih dalam penyelidikan, kembali kehebohan terjadi saat Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang juga Kantor Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan (Nisel) dibakar orang tak dikenal (OTK).

Sekitar 25 kotak suara di salah satu ruangan di Kantor Camat Fanayama terbakar, di mana enam kotak surat suara hangus, namun 19 kotak lainnya dapat diselamatkan.

Ketua Panwaskab Nisel Titoni Manao SPd saat meninjau lokasi kejadian, Sabtu (19/4), membenarkan adanya kebakaran. “Terjadi Sabtu dini hari selesai rapat pleno di PPK Telukdalam saat suasana sepi dan lengang. Kita sudah meninjau TKP dan masalah ini telah ditangani Polres Nisel dan kini sedang diidentifikasi,” terang Titoni.

Dalam keterangannya, kotak suara di kantor tersebut sebanyak 25 kotak, disusun sejajar dengan rapi usai rapat pleno perhitungan

suara DPRD kabupaten. Pada kebakaran yang diduga dilakukan orang tidak dikenal, kotak yang berada di pinggir terlebih dahulu terbakar dan kotak lainnya berhasil diselamatkan.

Ditambahkan, sehari sebelumnya, PPK melakukan rekapitulasi hingga pukul 11.00 WIB. Kemudian petugas PPK pulang dan kotak suara dijaga tiga anggota Polres Nisel. “Ada petugas polisi di lapangan, entah bagaimana ketika lengah pelaku menjalankan aksinya,” katanya.

Ini merupakan teror yang dilakukan orang yang tak bertanggung jawab untuk mencederai pesta demokrasi. Polisi masih mengusut agar secepatnya dapat mengungkap dalang dari semua ini karena ini yang kedua kalinya dimana Kantor PPK Lolomatua dan Kantor PPK Fanayama dibakar oleh Orang Tak Kenal (OTK).

Beberapa hari sebelumnya, Kantor PPK Lolomatua juga dibakar oleh OTK, sejumlah surat suara dan kotaknya hangus. Menyusul kasus-kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan ke Panwaslu membludak dan telah dilimpah ke Polres Nisel sebanyak 12 kasus. "Suhu politik di Nisel agak memanas karena kecurangan penggelembungan suara didominasi dari setiap TPS," ungkap tokoh masyarakat, Ama Fondraru Ndruru dari Kecamatan Gomo.(NET/AM)

Golkar Kuasai Kursi DPRD Binjai BINJAI–Rekapitulasi dan penetapan perolehan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Binjai di Glora Kardopa, Jalan Sultan Hasanuddin, Kec. Binjai Kota sudah berakhir, Minggu pekan lalu sekitar pukul 19.30 WIB. Berdasarkan perhitungan dan penetapan perolehan suara tersebut, Partai Golkar unggul di Kota Binjai mengalahkan PDI Perjuangan dan Gerindra serta partai politik (Parpol) peserta pemilu lainnya. Dengan keunggulan tersebut, diperkirakan Golkar akan kembali menguasi kursi di DPRD Binjai.

Berikut data rekapitulasi suara Kabupaten/Kota yang dilakukan untuk dapil Binjai 1 Binjai Kota dan Barat. Partai NasDen meraih 5.452 suara, PKB 1.254 suara, PKS 2382 suara, PDI perjuangan 2068 suara, Golkar 6119, Gerindra 2484 suara, Demokrat 8990 suara, Pan 3326 suara, PPP 2765 suara,

Hanura 3301, PBB 508 suara, PKPI 273.

Untuk Dapil Binjai II, Kec Binjai Utara, Partai Nasdem memperoleh 4671 suara, PKB 1853, PKS 2431, PDI Perjuangan 3216, Golkar 5817 suara, Gerindra 5413, Demokrat 4493, Pan 2179, PPP 3503, Hanura 2523, PBB 1615, PKPI 618 suara.

Selanjutnya Dapil III, Binjai Timur NasDem 1183 suara, PKB 365 Suara, PKS, 1498, PDI Perjuangan 3582, Golkar 7484, Gerindra 1981, Demokrat 6192, Pan 1744, PPP 1073, Hanura 3573, PBB 762, PKPI 177.

Dapil IV, Kec Binjai Selatan Nasdem 5973, PKB 203, PKS 927, PDI Perjuangan 2211, Golkar 4932, Gerindra 2246, Demokrat 1712, PAN 2053, PPP 3540, Hanura 1564, PBB 432, PKPI 1911 suara.

Lebih jelas perolehan suara untuk sejumlah partai peserta pemilu itu yakni, Golkar meraih

24.352 suara, Partai Demokrat meraih 22.387, Pasrtai NasDem meraih 17.279 suara, Gerindra meraih 12.124 suara, PDI perjuangan 11.077 suara, Hanura 10.961 suara, PPP 10.881 suara, PAN 9.302, PKS 7.328 dan PKB, PBB serta PKPI mendapat suara di bawah dari 4 ribu.

Ketua KPU Binjai Herry Dani mengatakan, suara partai untuk Kabupaten/Kota sudah dikantongi.

Namun suara itu belum bisa dipastikan siapa-siapa saja yang akan menguasi kursi di DPRD. “Untuk ke arah sana, belum bisa kita pastikan, karena masih akan dilakukan pembagian,” ucapnya.

“Di mana pembagian suara untuk meraih kursi akan di rengking. Misalnya total suara sah dibagi dengan kuota kursi disetiap dapil dan setelah itu akan dilakukan perengkingan,” ucapnya saat istirahat dalam rekapitulasi tersebut.(SBR)

NIAS SELATAN - Kisruh proses Pemilu di Kabupaten Nias Selatan diduga karena Komisi Pemilihan Umum Nisel melakukan pembiaran masalah. Demikian disampaikan Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan Petrus Wau di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan, Jalan Saonigeho KM 1 Kecamatan Telukdalam, Selasa (22/4).

"Kalau memaknai aspek pemilu, ketika terjadi pelanggaran pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaskab Nias Selatan maka KPU Nias Selatan harus memberikan signal untuk menanggapi setiap terjadinya pelanggaran Pemilu yang terjadi hingga efeknya kasus tidak membias dan merebak ke mana-mana di mana sejak awal harusnya menguak kecurangan pileg," ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam menerima penanganan kasus pelanggaran pemilu harus ditindaklanjuti, di mana Panwaskab telah merekomendasikan beberapa

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias Selatan Petrus Wau di ruang kerjanya. pelanggaran pemilu yang terjadi.

"Namun KPU hanya merespon satu kasus yakni diulangnya pileg di Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino dan belum lagi yang terjadi di beberapa desa seperti Desa Hilisondrekha, Desa Hilimondregeraya, Desa Hilina-

Terpidana Masih Dapat Jabatan BINJAI - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Binjai yang masih menjalani proses hukum kasus korupsi di pemerintaan kabupaten Langkat beberapa tahun lalu, sekarang mendapat jabatan empuk di Pemko Binjai.

Selama kepemimpinan Idaham sebagai walikota Binjai masih saja menerima tenaga impor dari luar kota Binjai, seakan-akan masyarakat Binjai yang sudah lama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil tak mampu bekerja.

Demikian Ketua LSM Opas, Sopyan Pardede kepada koran ini, Kamis pekan lalu, di ruang kerjanya.

Sekitar Februari lalu,Yantini S yang juga diimpor dari Langkat dilantik sebagai Kabag Umum menggantikan Irwansyah SSos yang dilantik sebagai Kadis DKP. Saat dilantik, Yantini S tengah menyandang predikat terpidana kasus korupsi dengan status Banding Kasasi dalam perkara dugaan korupsi di Langkat. Negara dirugikan ratusan juta rupiah. Dalam putusan sidang, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman satu tahun dari tuntutan Jaksa 3 tahun penjara.

Dua tahun sebelumnya Yantini S dilantik sebagai kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Kota Binjai dan tahun kedepannya Yantini saat itu tengah menjalani proses Hukum. Bahkan saat dirinya mengikuti Diklat PIM III, disebut-sebut dijemput Penyidik Tipikor dan terus tidak kelihatan selama beberapa bulan.

Diduga Yantini tengah menjalani tahanan badan di Tanjung Gusta.

Sedangkan statusnya sebagai peserta Diklat PIM III dikabarkan dicoret karena tidak bisa melanjutkan. (SBR)

mozau, Desa Hilinamozaua raya, Desa Hilialito Sau yang dengan sengaja melakukan pencoblosan massal bersama dengan caleg tertentu," katanya.

Tambahnya lagi kasus pembakaran yang dilakukan oleh OTK yakni PPK Lolomatua dan PPK

Fanayamaadalah ekses dari seringnya terjadi kekisruhan yang berujung pada gugatan pihakpihak yang tidak puas. "Sebagaimana yang terjadi di Nias Selatan Tahun 2009 dan tahun ini lebih parah lagi di mana pelanggaran pemilu diduga adanya pembiaran karena ikut campurnya penguasa," katanya.

Ditambahkan Petrus, KPU selaku penyelengara pemilu sering bersikap tidak adil dalam rangka melihat adanya hak-hak warga negara yang mestinya dipertahankan. "Kita terjebak dalam wilayah demokrasi prosedural. Negara harus memberi sebuah solusi terhadap hak-hak mereka," jelas Petrus seraya mengharapkan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu legislatif supaya menindak tegas caleg yang terlibat dan terbukti melakukan kecurangan. "Itu adalah tindakan yang merupakan tindak pidana pemilu dan harus didiskualifikasi suapaya ada efek jera kepada yang lainnya," tegasnya.(DUHA)

KPU tak Akui Saksi Rekomendasi Sekretaris PBB Nisel NIAS SELATAN–Partai Bulan Bintang (PBB) dilanda konflik internal berbuntuk pada munculnya dua saksi untuk mengikuti rapat pleno terbuka yang diadakan KPU Nias Selatan di Cafe HowuHowu Jalan Dermaga, Senin (21/4).

Sekretariat KPU pun memutuskan menerima rekomendasi saksi hanya yang pertama diajukan. Sedangkan Sekretaris PBB Nisel Yafeti Halawa ngotot kepada petugas sekretariat bahwa rekomendasi yang diterima KPU Nisel tersebut adalah palsu karena. "Saya tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi atas nama Wisnu Duha," ungkapnya dengan nada emosi saat berdebat dengan sekretariat KPU. Suasana pun memanas karena sekretariat KPU masih tetap ongtot mengakui rekomendasi yang diterima adalah yang pertama.

Menurut petugas sekretariat yang menerima pendaftaran saksi dari partai politik, yang diakui adalah rekomendasi pertama. Soal konflik di internalnya itu urusan partainya.

Konflik yang terjadi di internal Partai Bulan Bintang ini berawal karena Sekretaris Yafeti Halawa merasa tidak pernah menandatangani rekomendasi atas nama Wisnu Duha sebagai saksi PBB di rapat pleno terbuka. Menurutnya rekomendasi yang dikeluarkan itu telah mencatut namanya dan memalsukan tanda tangannya.

Persoalan konflik yang terjadi di depan banyak orang dengan adu urat leher tersebut diselesaikan dengan internal dan diputuskan bahwa saksi adalah yang sebagaimana yang disebutan Yafeti Halawa.

Saat ditemui di tempat rapat pleno, Yafeti Halawa menagakui bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangannya pada rekomendasi yang dibawa Wisnu Duha. Ia mohon agar persoalan ini jangan lagi dibesar-besarkan karena rivalnya tersebut telah mengalah bahwa ia sebenarnya sebagai saksi, karena sebagai pimpinan partai tidak pernah mengeluarkan rekomendasi selain dirinya.(AM)

Intervensi Kekuasaan tak Terjadi di Pileg 2014 Tanjungbalai

Istri Walikota, Istri Setdako, dan Adik Ketua DPRD Kalah TANJUNGBALAI - Walaupun perolehan suara masih sementara, namun muncul fenomena positif pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014 di Kota Tanjungbalai, meski terjadi sedikit pencederaan proses demokrasi oleh KPU selaku penyelenggara pileg sampai memunculkan surat Panwaslu Kota Tanjungbalai ke Polres Tanjungbalai dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Fenomena positif ini diindikasikan dengan tidak lolosnya caleg Partai Hanura Dapil III Nomor Urut 2 Dra Hj Armaini Jannah (istri Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe MHum), caleg PAN Dapil I Hj Roslina Dewin Sirait (istri Setdako Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane), dan caleg Partai Golkar Dapil III Nomor Urut 5 (adik Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Romay Noor SE). Sementara

adik Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap MNur Harahap, caleg Partai Golkar Dapil II Nomor Urut 5 berhasil lolos menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014-2019.

Fenomena ini mencerminkan tidak adanya intervensi kekuasaan dalam peroleh kursi menjadi anggota DPRD. Bahkan Walikota Tanjungbalai dalam menyikapi perolehan suara istrinya maupun Setdako Tanjungbalai tetap legowo dan terkesan menjunjung tinggi proses dan dinamika demokrasi yang semakin mapan dalam Pileg 2014 kali ini.

Pileg 2014 sendiri menghasilkan 17 anggota dewan baru sedangkan caleg incumbent tinggal delapan. Diyakini kehadiran 17 wajah baru anggota DPRD Kota Tanjungbalai ini mampu mewarnai aktifitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.(HER)

Rekapitulasi KIP Subulussalam Diwarnai Aksi "Walk Out" SUBULUSSALAM - Komisi Independen Pemilihan (KIP) subulussalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik mulai dari DPR, DPD, DPRA, dan DPRK, disaksikan saksi partai politik, diawasi Panitia Pengawas Pemilu 2014, Minggu (20/4), di Aula KIP Kota subulussalam.

Rekapitulasi itu sendiri sempat ricuh karena semua kecurangan di beberapa PPS yang dilaporkan beberapa warga dan caleg tidak ditanggapi. Akibatnya saksi PAN, Syahril Tinambunan "walk out" karena beberapa keberatan yang diajukannya tidak ditanggapi KIP. Syahril Tinambunan yang masih duduk di DPRK Subulussalam menyampaikan adanya kecurangan di beberapa PPS Kecamatan Penanggalan, seperti adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali

di TPS 1 dan 2 Desa Lae Motongdan, diindikasi sekitar sembilan orang. Hal itu telah melanggar PKPU No 26 Tahun 2013 Bab V bagian pertama pasal 61 ayat 2 poin d.

Dirinya keberatan dengan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, apalagi sejak dari PPK dan KIP Kota Subulussalam tidak ada yang menanggapi tuntutannya.

Saksi dari Partai Gerindra, Saudi, juga telah membuat keberatannya di model DB2. Dia menuding KIP Subulussalam tidak menanggapi kecurangan yang ada di PPK Simpang Kiri saat melakukan pleno di KIP di Kota Subulusalam. "Karena kecurangan itu sangat fatal dengan bukti-bukti akurat di mana hasil rekapitulasi di PPS/desa model D1 hanya sekitar 60 persen per-desa, karena suara sah bisa bertambah dan

berkurang dan juga suara tidak sah maka hal ini telah kita laporkan ke Panwaslu Kota subulusalam tetapi belum ada direkomendasi," paparnya.

Juga banyaknya penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh pihak PPK dari hasil rekapitulasi di desa (PPS) ke rekapitulasi kecamatan (PPK) seperti hasil suara sah dan tidak sah. "Waktu rekapitulasi/pleno di KIP Subulussalam maka saya sebagai saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan tentang banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh PPK, agar hasil rekapitulasi di kecamatan (model D.A1) harus diperbaiki untuk disesuaikan dengan hasil rekapitulasi di desa (model D1). Tetapi tidak ada tanggapan dari pihak penyelenggara pemilu tahun 2014 ini," terangnya.

Begitu juga saksi dari PDA,

Zager Rudi menuduh pihak KIP tidak menanggapi usulan darinya mengenai penjumlahan suara tidak sah, yang tidak didasari hasil rekapitulasi sebelumnya model D1 di DPRK. "Di mana hasil suara tidak sah yang disepakati hasil rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK yang tertera di model D1 DPRK 95, sedangkan yang dibuat tingkat PPK 54. Ini terjadi di Subulusalam Utara," katanya.

Akhirnya, terkait hasil rekapitulasi suara di KIP Subulussalam ini, lima saksi partai politik tidak menandatangani karena pihak penyelenggara tidak mengindahkan pengaduan kecurangan di beberapa TPS. Saksi yang tidak membubuhi tanda tangan itu antara lain Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Damai Aceh, dan Partai Nasional Aceh.(KARTOLIN)

DI NIAS SELATAN

Wartawan Dilarang Meliput Rapat Pleno Terbuka KPU NIAS SELATAN - Rapat pleno terbuka perhitungan suara pemilu legislatif yang dilaksanakan di Cafe Howu Howu oleh KPU Nias Selatan, Sumatera Utara, Selasa (22/4), tertutup untuk wartawan.

Wartawan yang ingin meliput proses rekap suara dilarang oleh petugas keamanan karena perintah dari Ketua KPU Nisel Fansolidarman Dachi.

Panasnya situasi politik di

Kabupaten Nias Selatan berimbas dengan keberadaan wartawan.

Karena putusan di akhir perhitungan suara sangat menentukan bagi para caleg, wartawan pun dilarang meliput saat perhitungan suara.

Sejak pagi, sekitar pukul 10.00 WIB sejumlah wartawan liputan media cetak sudah stand by di lokasi. Namun apa dikata, waktu molor karena Ketua KPU

dan anggota menemui tamu yang datang dari Bawaslu RI. Lalu saat hendak memasuki ruangan di mana berlangsungnya penghitungan suara caleg tersebut, wartawan tidak diperkenankan masuk, hanya dibatasi wartawan dari luar yang berhak meliput.

Awalnya wartawan yang ingin meliput harus menunjukkan bed nama yang dikeluarkan KPU Nisel. Walaupun sudah menun-

jukkan KTA, wartawan yang bertugas di Kabupaten Nias Selatan tidak diperbolehkan mendekat. "Tidak boleh masuk Bang, ii permintaan dari KPU harus ada izin pengenal, karena katanya mengganggu ketertiban penghitungan suara," ujar salah seorang wartawan yang bertugas di Kabupaten Nisel, menirukan ucapan polisi yang bertugas menjaga pintu.

"Memangnya kita mau

membuat keonaran. Alasan pelarangan ini janggal apalagi pintu masuk dijaga ketat dengan pengawalan dari depan dan samping memakai senjata lengkap bagaikan pengamanan teroris dan tidak boleh mendekat," ujar beberapa wartawan.

Ketua KPU Nisel beralasan selama proses penghitungan berlangsung bakal terganggu bila masuk terlalu ramai karena terbatas kapasitas ruangan.

Salah seorang wartawan, menilai Ketua KPU Nias Selatan Fansolidarman Dachi tidak mengerti tupoksi dengan baik.

"Saya sepuluh tahun jadi jurnalis baru sekarang ada Ketua KPU melarang wartawan meliput. Ini kan aneh, memang kalau ada aturan dilarang untuk meliput tapi kan itu untuk orang awam.

Wartawan tidak terikat dengan peraturan tersebut, kita bekerja sesuai dengan UU Pers,"

katanya.

Kapolres Nias Selatan AKBP Jhon CE Nababan sendiri sebelumnya sudah mengijinkan para wartawan untuk meliput dengan menunjukkan KTA yang masih berlaku.

Tapi anehnya, pada Hari Selasa (22/4), saat masih berlangsung rapat pleno, wartawan dilarang meliput lagi oleh petugas kepolisian yang lagi berjaga-jaga.(DUHA)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

KPK dan Muhammadiyah Luncurkan Becak Anti Korupsi

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Mantan Bupati Semarang Ditangkap JAKARTA- Satuan Tugas Kejaksaan Agung menangkap mantan Bupati Semarang Jawa Tengah Bambang Guritno, Jumat (25/4).

Pelaku selama ini menjadi buron dalam kasus korupsi buku ajar tingkat SD/MI Kabupaten Semarang tahun 2004 senilai Rp 3,5 miliar.

"Penangkapannya pada Jumat (25/4) pukul 17.00 WIB di Kompleks Yadara-PJKA, Babarsari, Catur Tunggal, Sleman, DI Yogyakarta. Ditangkap oleh Kejagung bersama Kejati Jateng dan Kejati DIY," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta.

Ia mengatakan, Guritno masuk daftar pencarian orang (DPO)

Kejari Ambarawa sejak Maret 2011. Mantan bupati itu sudah menjadi terpidana berdasarkan Putusan Kasasi MA RI No.793 K/ Pid.Sus/2009, tanggal 21 April 2010. "MA menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan," katanya.

Kejaksaan telah melaksanakan pengamanan DPO kasus tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana umum baik yang masih berstatus tersangka, terdakwa hingga terpidana. Sejak Juni 2011 sampai 17 April 2014, sebanyak 167 DPO diamankan.

Pada 2011 sebanyak 8 orang, 2012 ada 50 orang, 2013 ada 65 orang, dan 2014 sebanyak 44 orang.(ANT)

Pukat UGM Sayangkan Caleg Tersangka Korupsi Lolos ke Senayan JAKARTA - Calon anggota legislatif, Idham Samawi yang terlibat kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul berhasil lolos ke Senayan dengan perolehan suara yang mengejutkan. Tak tanggung-tanggung Idham menggondol 120 ribuan suara dan menduduki peringkat kedua tertinggi di DIY setelah anak Amin Rais, Hanafi Rais.

Lolosnya calon legislatif yang terlibat kasus korupsi di DIY disayangkan oleh aktivis Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM Oce Madril. Menurutnya korupsi sangat erat kaitannya dengan pejabat publik, sehingga jika ada seorang yang bisa menjadi pejabat publik tapi terganjal kasus korupsi harus dipertanyakan.

"Inikan sangat berkaitan, kalau ada pejabat publik yang menjadi tersangka kasus korupsi, lalu siapa yang bisa menjamin akan bersih?" kata Oce, Jumat (25/04).

Karena itu Oce menyarankan partai agar lebih selektif dan mengusulkan calon anggota legislatif yang bersih.

"Seharusnya kan kasus itu selesai dulu, keputusan hukumnya bagaimana, selama ini partai tidak punya insiatif," terangnya.

Memang diakui oleh Oce tidak ada larangan dalam perundangundangan terkait dengan hal tersebut. Namun ke depan dia menilai perlu ada perundang-undangan yang lebih tegas dan pro pemberantasan korupsi.

"Kalau masalah kita adalah korupsi, bagaimana mau membersihkan korupsi kalau pejabat publiknya tersangka kasus korupsi?" tambahnya.

Sementara itu dalam kemenangan Idham Samawi ke Senayan, Oce melihat sosok Idham memang memiliki kekuatan politik yang besar. Bahkan sampai-sampai masyarakat yang sudah tahu bahwa Idham adalah tersangka kasus korupsi tidak mempermasalahkannya.

"Masyarakat sudah tidak peduli lagi karena calegnya punya kekuatan politik yang kuat," pungkasnya.(int)

Anggota DPRD Pekanbaru Diperiksa RIAU- Dugaan penggelapan dana dukungan Bupati Anambas Kepulauan Riau Tengku Mukhtarudin, yang merupakan mantan bakal calon Gubernur Riau yang diduga dilakukan mantan politisi Partai Damai Sejahtera (PDS), Kudus Kurniawan diperiksa penyidik Polda Riau pada panggilan yang kedua.

Untuk menemukan bukti agar kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, Penyidik Direktorat Kriminal Umum (Dit Reskrimum) memeriksa anggota DPRD Kota Pekanbaru itu sebagai saksi, Jum'at (25/4).

Dalam kasus yang merugikan Tengku Mukhtarudin Rp 500 juta itu, Kudus Kurniawan sebagai terlapor belum ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukannya tengah dicari penyidik.

"Kudus Kurniawan diperiksa sebagai saksi. Kasus penggelapan yang dilaporkan tim sukses Mukhtarudin ini masih penyelidikan.

YOGYAKARTA - Sejumlah 30 becak model anti korupsi, yaitu dengan tulisan pesan anti-korupsi pada bagian slebor hari Rabu (23/ 4) diluncurkan di Yogyakarta oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pusat Pimpinan Muhammadiyah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari 30 becak tersebut, 20 diantaranya merupakan bantuan PP Muhammadiyah, lima becak bantuan mantan walikota Yogyakarta Herry Zudianto, dua dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selebihnya dari perbankan serta LSM. Sejumlah becak yang ikut ambil bagian dalam kampanye anti korupsi di Yogyakarta.Sejumlah becak yang ikut ambil bagian dalam kampanye anti korupsi di Yogyakarta.

“Ketua MPM, Said Tuhulele menjelaskan pihak MPM telah bekerjasama dengan memberikan bimbingan kepada komunitas penarik becak di kawasan Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta atau dikenal dengan paguyuban Pabelan.

Dalam waktu dekat akan dibentuk koperasi dan sekaligus mereka dilibatkan dalam kampanye antikorupsi dari kalangan masyarakat kelas bawah.

“Mengingat korupsi itu menjadi masalah besar kita, usaha sosialisasi usaha anti korupsi memang harus kita lakukan semua. Kami manfaatkan becak ini sebagai wahana untuk sosialisasi sikap anti korupsi itu. Tapi untuk sementara kami masih dengan tukang becak di sepanjang Jalan Ahmad Dahlan (Yogyakarta) itu. Selanjutnya memang kami akan terus meluaskan ini,” kata Said Tuhulele.

Ketua PP Muhammadiyah Syukrianto AR mengharapkan, gerakan anti korupsi dikalangan penaik becak tersebut menular

Tukang becak mengayuh becaknya pada acara Launching Becak Model Anti Korupsi di halaman Asri Medical Center (AMC) di Jl. HOS Cokroaminoto, Yogyakarta, Rabu (23/4). Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan becak model anti korupsi dengan harapan agar alat transportasi ramah lingkungan tersebut dijadikan sarana mencegah terjadinya korupsi di Indonesia. kepada kelompok masyarakat yang lain. ”Gerakan itu dimulai dari yang kecil-kecil dan saya kira kesadaran dari para abang becak bisa kemudian menular. Syukur pak Said bisa kemudian menggerakkan mbokmbok bakul (para pedagang di pasar) atau masyarakat petani atau yang lain sehingga itu jadi sebuah gerakan yang missal luar biasa seluruh Indonesia, gerakan anti korupsi,” kata Syukrianto.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedi A Rachim menyambut gembira peluncuran becak anti korupsi tersebut. Ia mengaku KPK memiliki sumberdaya manusia yang terbatas sehingga perlu dukungan masyarakat luas untuk melakukan kampanye anti korupsi. Menurut Dedi, gerakan para penarik becak tersebut sangat berarti bagi KPK. “Partisipasi masyarakat, kemudian memiliki tujuan meng-

edukasi lalu melakukan kampanye sosialisasi tentang anti-korupsi ini akhirnya memberikan kemudahan bagi KPK untuk menyebar-luaskan semangat anti korupsi kepada masyarakat,” kata Dedi A Rachim.

Wagiman, salah satu penarik becak yang sudah mengayuh becak untuk mencari nafkah selama 10 tahun, merasa senang dengan gerakan anti korupsi yang melibatkannya dan kawan-kawannya.

Apalagi akan dibentuk koperasi

yang bisa membantu para pengemudi becak.

“Saya setuju aja kan itu bagus.

Kalau harapan saya ya kalau bisa harus berhenti itu korupsi. Karena rakyat dengan banyak korupsi kan jadi sengsara juga itu,” ujar Wagiman.

Meskipun mulai terdesak oleh moda transportasi yang lain, becak di Yogyakarta masih relatif popular dikalangan wisatawan yang datang dari luar kota Yogyakarta.(INT)

Robert Tantular Rp 6,7 Triliunnya ke Mana?

JAKARTA - Pemegang saham Bank Century Robert Tantular mempertanyakan aliran dana talangan (bail out) Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Menurut Robert, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran dana itu.

"Rp 6,7 triliunnya ke mana dong? Ini yang enggak pernah dibuka. Kan, harus ada pertanggungjawabannya, penyelesaiannya ke mana Rp 6,7 triliun itu," ujar Robert saat bersaksi di sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya,

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4).

Robert mengaku tak tahu ke mana "perginya" uang sebanyak itu.

Saat pencairan bail out Bank Century, ia telah ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 25 November 2008. Sementara itu, bail out yang disebut untuk penyelamatan Bank Century itu dicairkan 24 November 2009 hingga Juli 2009.

"Tapi celakanya dibilang sayalah perampoknya," kata Robert.

Robert mengaku hanya mengetahui adanya pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP)

kepada Bank Century dari Bank Indonesia sebesar Rp 689,394 miliar.

Dalam kasus ini, Budi didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 1 miliar dari Robert. Ia juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar. Perbuatan Budi juga dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar.

Selain itu, Budi selaku Deputi Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan

Moneter dan Devisa saat itu diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal ber-

Belum ada penetapan tersangka," jelas Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo.

Menurut Guntur, kasus pria yang sekarang aktif di Partai Hanura itu ditangani Subdit I Dit Reskrimum Polda. "Dia ditanyai penyidik seputar laporan penggelapan dana kampanye saat Pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 berlangsung," katanya.

Penanganan kasus Kudus tergolong lama. Sejak dilaporkan, kasus ini terus bergulir hingga tahun 2014 dan belum ada tersangkanya. Penyidik selalu berjanji menyelesaikan kasus ini sampai tuntas.

Pantauan wartawan, Kudus mendatangi Polda Riau sekitar pukul 09.00 WIB. Pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Pekanbaru periode 20142019 ini langsung masuk ke ruangan penyidik. Hingga berita ini diterbitkan, Kudus masih diperiksa.(NET)

dampak sistemik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi, serta Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang 8, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.(KOMPAS.COM)

Terdakwa kasus dugaan korupsi penganggaran proyek Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo (tengah) bersiap menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/4). Mantan Direktur PT Masaro Radiokom yang pernah buron lima tahun itu didakwa melakukan suap kesejumlah penyelenggara negara yakni Mantan Menhut MS Kaban, Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Boen Mukhtar Poernama dan mantan Ketua Komisi IV DPR periode 2004 - 2009, Yusuf Erwin Faisal senilai Rp. 1,135 miliar, 312 ribu dolar Singapura, 20 ribu dolar AS, serta dua buah elevator berkapasitas masing-masing 800 kilogram seharga 50,581 dolar AS terkait proyek program rehabilitasi hutan di Kemenhut dengan ancaman lima tahun penjara.

MS Kaban Disebut Minta Uang dan Lift ke Anggoro JAKARTA - Mantan menteri kehutanan Malam Sambat (MS) Kaban disebut telah meminta uang dan pengadaan lift kepada pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro, untuk meloloskan proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dalam Program Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan (GERHAN) di Departemen Kehutanan tahun 2007.

"Terdakwa juga memberikan uang kepada MS Kaban selaku Menteri Kehutanan karena pada 6 Agustus 2007 Anggoro menerima pesan singkat yang menyatakan: 'skrg merapat saja ke rmh dinas, kalau smpat bgks rapi 15rb'," kata jaksa penuntut umum KPK Andi Suharlis dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Hal ini terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Anggoro Widjojo yang ditangkap di China pada Januari 2013 lalu setelah buron selama 4,5 tahun.

Atas permintaan tersebut Anggoro pada 7 Agustus 2007 membeli valuta asing sejumlah 15 ribu dolar AS dan kemudian diberikan kepada MS Kaban di rumah dinas Menteri Kehutanan Jl Denpasar Raya No 15 Jakarta.

Pada 16 Agustus 2007, Anggoro kembali memberikan sejumlah uang kepada MS Kaban karena ada permintaan dari Kaban yang mengatakan "Ini agak emergency, bisa kirim 10.000? Seperti kemarin bungkus kecil aja, kirim ke rumah sekitar jam 8 gitu". Anggoro kemudian memberikan 20 ribu dolar AS melalui David Angkawidjaya.

"Terdakwa pada 13 Februari 2008 menghubungi Muhamad Yusuf sopir MS Kaban melalui telepon dan mengatakan Hehehe...Pak tadi malam Bapak pesan ee..Suruh ngirim barang sama pak Yusuf, kalau saya gak, Pak...Pak Is yah pak, kemudian terdkawa memerintahkan sopir terdakwa Isdriatmoko untuk mengantarkan uang sejumlah 20 ribu

dolar AS ke rumah dinas Menhut," tambah jaksa.

Setelah uang diserahkan kepada Yusuf, Anggoro memberi tahu MS Kaban melalui telepon untuk menyatakan uang pesanan sudah dititipkan ke Yusuf dan dijawab oleh MS Kaban "Oke". Anggoro pun mengirim SMS kepada M Yusuf berisi "Titipannya jangan lupa laporkan ke Bapak ya pak, kelihatannya mungkin Bapak mau kirim ke seseorang" dan dijawab Yusuf bahwa titipannya sudah diambil.

MS Kaban masih meminta Anggoro untuk menyediakan uang berupa traveller cheque (TC) 50 pada 25 Februari 2008 sejumlah Rp50 juta dan menyuruh Isdriatmoko untuk memberikan TC kepada MS Kaban di Manggala Wahana Bhakti Departemen Kehutaunan.

Permintaan uang masih berlanjut pada 28 Maret 2008 karena menerima SMS dari MS Kaban untuk minta disediakan uang dengan mengatakan

"Apakah jam 19 dpt didrop 40 ribu sin?"

Kemudian dibalas Anggoro "19.00 bisa & ke-Ysf" selanjutnya Anggoro menghubungi sopir Kaban, M Yusuf, "Pak tolong tanyakan mau dikirim sekarang barangnya bisa enggak gitu?

Bapak ada minta kirim barang" dan dijawab Yusuf "iya Denpasar".

"Terdakwa kemudian membeli valuta asing senilai 40 ribu Singapura lalu diberikan kepada MS Kaban di rumah dinasnya Jalan Denpasar Raya No 15 Jakarta," tambah jaksa.

Sedangkan pemberian lift disepakati lewat pertemuan yang dihadiri Anggoro dan Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia Syuhada Bhari untuk memberikan bantuan lift pada Gedung Menara Dakwah sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) maupun ormas pendukung PBB karena MS Kaban adalah Ketua PBB. Anggoro pun memenuhi permintaan MS Kaban pada 28 Maret 2008 dengan membeli 2 unit lift

kapasita 800 kilogram dengan biaya pengadaan dua lift mencapai 58.581 dolar AS, biaya pemasangan sebesar Rp40 juta dan biaya pengadaan sipil untuk pemasangan lift senilai RP160,65 juta.

Selain kepada MS Kaban, Anggoro juga memberikan 20 ribu dolar AS kepada Sekjen Dephut Boen Mochtar Purnama pada September 2007. Uang dari Anggoro juga mengalir ke Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan Wandojo Siswanto sebesar 10 ribu dolar AS pada Oktober 2007.

Anggoro juga memberikan sejumlah uang kepada Yusuf Erwin Faishal yang selanjutnya disalurkan kepada anggota Komisi IV DPR Fachri Andi Leluasa sejumlah 30 ribu dolar Singapura, Azwar Chesputra sebesar 5 ribu dolar Singapura, Hilman Indra sejumlah 20 ribu dolar Singapura, Mukhtarudin sebesar Rp50 juta dan 30 ribu dolar Singapura, Sujud Sirajudin sebesar Rp20 juta dan Nurhadi M

Musawir dari fraksi PAN sebesar Rp5 juta. Atas tindakan tersebut Anggoro didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b subsider Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Pasal itu mengatur tetang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp250 juta.

Terkait perkara ini, sejumlah pihak sudah mendapat hukuman pidana yaitu Yusuf Erwin Faisal dipidana penjara 4 tahun 6 bulan ditambah denda Rp250 juta sedangkan anggota Komisi IV Azwar Chesputra, Hilman Indra dari Partai Bulan Bintang, dan AM Fahri dari Partai Golkar dihukum penjara 4 tahun dan dendra Rp200 juta.(ANT)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 300 28 APRIL- 4 MEI 2014

Dugaan Pelanggaran Komisioner KPU Dilaporkan Ke Polisi TANJUNGBALAI – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungbalai meneruskan laporan warga ke Kapolres Tanjungbalai, terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diperkirakan dilakukan dua oknum komisioner KPU kota itu.

Ketua Panwaslu Tanjungbalai Dedy Hendrawan SH di Tanjungbalai, Senin mengatakan, laporan dugaan pelanggaran pemilu itu disampaikan kepada Polres Tanjung Balai melalui Surat Nomor 88.01/ Panwaslu-TB/IV/2014 tanggal 13 April 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan saksi serta musyawarah yang dilaksanakan Panwaslu Tanjung Balai, pihaknya menyimpulkan sementara bahwa laporan masyarakat Nomor 02/PL/PILEGIV/2012 tanggal 11 April 2014 diduga memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Ada pun oknum komisioner KPU Kota Tanjungbalai yang diduga sengaja membuka kotak surat suara di luar jadwal tersebut, masing-masing Jamin Marudut Damanik SSos dan Dahwani Ftri SAg. Menurut Dedi, tindakan membuka secara sengaja kotak suara di luar jadwal yang telah ditentukan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran pidana pemilu.

“Kalaupun harus dibuka di luar waktu yang telah ditentukan, tentunya harus ada persetujuan dari seluruh partai politik,” ucap dia.

Dedi memperkirakan, untuk sementara tersangka pembuka kota surat suara adalah oknum Ketua Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kecamatan Datuk Bandar. Alasannya, lanjut Dedi, oknum ketua PPS itu adalah orang yang pertama kali membuka gembok dan segel kota surat suara di Kantor Kelurahan Gading. Selain itu, pihaknya mensinyalir tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain-

Pemkab Sergai Terima Aset dari Deli Serdang

nya seperti anggota Panwaslu dan komisioner KPU yang diduga turut menyetujui pembukaan kotak itu.

“Jika dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian, tidak tertutup kemungkinan bakal ada lagi tersangka lain, sebab oknum ketua PPS tersebut pasti tidak mau sendirian menjadi tersangka,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua KPU Tanjungbalai Amrizal SE membantah pihaknya melakukan tindak pidana pemilu. “Tidak benar Komisioner KPU Jamin Marudut Damanik SSos dan Dahwani Fitri SAg membuka kota suara seperti dugaan masyarakat,” sebutnya.

Dijelaskannya, hingga pukul 05.00 WIB pascapemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 11 Kelurahan Gading belum selesai mengisi formulir model C, C-1 dan C-2.

Selanjutnya, KPPS TPS 11 tersebut memasukkan semua berkas ke kotak suara kemudian menggembok dan menyegelnya. Amrizal menilai tindakan KPPS TPS 11 Kelurahan Gading tersebut sebagai suatu langkah keliru.

Menyikapi hal itu, pihaknya pada Kamis (10/4) bersama PPS dan koordinator PPK menggelar rapat kordinasi untuk membuka kotak suara tersebut guna menuntaskan pengisian formulir yang belum selesai diisi petugas KPPS di TPS 11. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Amrizal memerintahkan Komisioner KPU JM Damnik dan Dahwani Fitri untuk mengawasi pembukaan kotak suara itu.

Pembukaan kotak suara itu, menurut dia, turut disaksikan Ketua Panwas Kecamatan Datuk Bandar Tengku Arudi, dua orang personel kepolisian dan saksi dari PDI Perjuangan, PBB, dan Golkar.

“Jadi, tudingan terhadap dua komisioner KPU melakukan kecurangan sangat tidak beralasan,” kata Amrizal. (HER)

Ketua DPRD Tg Balai 2014-2016 Dipastikan dari Partai Golkar Persaingan Ketua DPRD Akan Seru TANJUNGBALAI - Dengan perolehan tujuh kursi dari 25 kursi yang ada di DPRD Kota Tanjungbalai, dipastikan posisi Ketua DPRD Tanjungbalai menjadi milik Partai Golkar.

Sedangkan posisi wakil ketua berasal dari partai memiliki suara terbesar dibawah Partai Golkar.

Perolehan kursi terbesar dibandingkan parpol lainnya justeru menjadi beban kerja Partai Golkar dalam penentuan siapa yang akan didudukkan sebagai Ketua DPRD. Sebagaimana dalam Pileg 2014, tujuh kursi Partai Golkar diisi oleh M Syahrial SH MH, HM Nur Harahap, Bambang Hariyanto SE alias Bambang Lobo, H Syafril Simargolang alias Cakpin, Faisal Fahmi SP, Said Budi Syafril (incumbent), dan H Abbdul Jamil alias H Badol.

Sementara mulai mencuat bahwa untuk mendapatkan posisi mengacu kepada acuan Partai Golka, bahwa ketua DPRD harus memiliki peroleh suara terbanyak, minimal S1, sebagai pengurus harian DPD Partai Golkar dan pernah duduk sebagai anggota DPRD. Bila diikuti parameter ter-

SUMUT

sebut muncul problema, M syahrial SH MH merupakan caleg yang memiliki suara terbanyak, kualifikasi S1, namun belum pernah duduk sebagai anggota DPRD, sedangkan Said Budi Syafril, kualifikasi pendidikan S1, pernah duduk sebagai anggota DPRD namun terganjal karena perolehan suaranya bukan yang terbanyak.

Oleh karenanya bukan tidak mungkin nantinya muncul persyaratan yang baru untuk dapat memenuhi penempatan salah satu anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari Partai Golkar.

Bahkan bukan tidak mungkin nantinya Ketua DPRD Kota Tanjungbalai akan diduduki HM Nur Harahap yang memiliki hubungan emosional dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai Rolel Harahap selaku abang kandung HM Nur Harahap.

Namun diyakini dalam penempatan ketua DPRD ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai Rolel Harahap akan arif dan bijaksana khususnya menyongsong Pilkada Kota Tanjungbalai pada Tahun 2016 akan datang.

(HER)

SEI RAMPAH - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merupakan daerah otonomi pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Semenjak dimekarkan dari kabupaten induk, Sergai terus berupaya melakukan pembenahan baik di bidang pemerintahan maupun pembangunan.

Namun sejak dimekarkan dari kabupaten induk ada beberapa aset yang belum diserahkan ke Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat. Penyerahan aset secara de jure oleh Bupati Deli Serdang yang diwakili Sekdakab Asrin Naim kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman turut disaksikan Ketua DPRD H Yuli Azmy Sitorus SH MSP dan para wakilnya, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, para Kepala SKPD Sergai, Ketua DPRD Deli Serdang Hj Fatmawati Takrim SH dan para wakilnya serta Kepala SKPD Deli Serdang. Acara penyerahan dilaksanakan di ruang kerja ketua DPRD kompleks Kantor Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam, Senin (21/4).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sergai Ir H Soekirman mengatakan peristiwa ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa karena selama pemekaran secara de facto telah diserahkan kepada Pemkab Sergai akan tetapi secara

DILANTIK - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho saat melakukan pengambilan sumpah/janji terhadap Drs Nikson Nababan - Drs Mauliate Simorangkir MSi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Taput Periode 2014-2019 di Sopo Partungkoan Tarutung, Rabu (16/4).

Aset/Barang Inventaris Pemerinde jure baru terlaksana pada hari gai," ujar Bupati Soekirman. tah Kabupaten Deli Serdang Penyerahan aset ini telah sesuai itu. Selama belum tuntasnya masakepada Pemerintah Kabupaten lah pelimpahan aset secara resmi dengan peraturan yang berlaku Serdang Bedagai. ke Kabupaten Sergai menyebab- yakni Peraturan Menteri Dalam Penyerahan aset berupa dokukan belum rampungnya penilaian Negeri Nomor 29 Tahun 2007 men senilai Rp87.824.117.872,-. terhadap aset yang dimiliki se- tentang Batas Daerah Kabupaten Ada pun aset tersebut terdiri dari hingga pencapaian opini Wajar Deli Serdang dan Kabupaten tanah, gedung, kendaraan dinas Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Serdang Bedagai Provinsi Sumaroda empat dan dua, jalan, irigasi audit BPK belum dapat diperoleh. tera Utara serta Surat Keputusan dan jaringannya serta barang "Padahal pengelolaan aset DPRD Kabupaten Deli Serdang inventaris lainnya. berikut pemeliharaannya menjadi Nomor 13/K/DPRD/Tahun 2006 tanggung jawab Kabupaten Ser- tentang Persetujuan Penyerahan (ARM)

Faisal Fahmi SP Layak Jadi Ketua DPRD Kota Tg Balai ?

Warga Tanjungbalai Dukung Penipu?

TANJUNG BALAI - Faisal Fahmi SP, salah satu caleg Partai Golkar yang lolos pada Pileg 2014 Kota Tanjungbalai dinilai layak menjadi Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014 - 2019 karena kepiawaiannya menghindari jeratan hukum sebagai tersangka di Polres Tanjungbalai atas tindak pidana penipuan dan penggelapan Rp1,5 miliar maupun di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan (Kejari TBA) dalam kasus dugaan korupsi kegiatan NUSSP. Sebagaimana diketahui, dalam Pileg Kota Tanjungbalai kali ini Partai Golkar memperoleh kursi terbanyak, tujuh kursi dan dipastikan posisi Ketua DPRD Kota Tanjungbalai menjadi milik Partai Golkar. Sedangan Faisal Fahmi selama ini adalah Sekretaris DPD Partai Goklar Kota Tanjungbalai.

Penilaian ini mencuat dari

perbincangan wartawan dengan Nursyahruddin SE, Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai di Jalan Gaharu, Selasa (22/4), ketika membahas Partai Golkar yang meraih perolehan kursi terbanyak dibandingkan parpol lainnya.

Sebagaimana diketahui, katanya, Faisal Fahmi SP (40), warga Jalan Pasir Raya, Lingkungan V,

Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, caleg Partai Golkar No Urut 1 Daerah Pemilihan Tanjungbalai III (Kecamatan Teluk Nibung dan Kecamatan Sei Tualang Raso) meraih suara besar dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tanggal 9 April 2014.

"Padahal dia berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan Rp1.575.000.000,- oleh Polres Tanjungbalai sebagaimana laporan/ pengaduan Yusni Ali (52), warga Jalan Ikan Lele, Lingkungan III No 7, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ke Kapolres Tanjungbalai tertanggal 2 Desember 2013," katanya.

"Faisal yang tersangka peni-

puan ternyata masih disenangi warga masyarakat, dibuktikan banyaknya perolehan suaranya pada Pileg 2014 dan mengusungnya menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014-2019. Bahkan perolehan suaranya cukup besar,“ sambung Nursyahruddin.

Sebagaimana dalam Pileg 2014, Faisal Fahmi SP, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai yang juga caleg untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai III duduk jadi anggota dewan, di mana Partai Golkar memperoleh tiga kursi dari sembilan kursi yang diperebutkan. H Abdul Jamil alias H Badol memperoleh suara 1.982, Said Budi Syafril SH memperoleh 1.965 suara, sedangan Faisal Fahmi SP memperoleh 1.878.

(HER)

Caleg Tionghoa Gagal Raih Kursi di DPRD Kota Tg Balai TANJUNGBALAI - Enam calon legislatif dari Etnis Tionghoa gagal meraih kursi di DPRD Kota Tanjungbalai pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Keenam caleg itu masing-masing Donny Dharma Putra (Hanura), Hakim Tjoa Kien Lie dan Piter Luis SE (PDIP), Eddy Irwanto alias A Wie 88 (Partai Gerindra), Heryanto Susanto dan Oei Ek Siu (Partai Demokrat).

Sebelumnya, Pemilu 2004, Etnis Tionghoa di DPRD Kota Tanjungalai ada dua kursi, Donny Dharma Putra (PKPI)

dan Hakim Tjo Kien Lie (PDIP), pada Pemilu 2009 memdapat satu kursi, Hakim Tjoa Kien Lie dari PDI Perjuangan.

Gagalnya keterwakilan Etnis Tionghoa di DPRD Kota Tanjungbalai pada pemilu legislatif kali ini kelihatannya kurang mewarnai suasana wakil rakyat dan berbeda dari tahuntahun sebelumnya.

Sekretaris PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) Tanjungbalai Leo Lopulisa kepada Wartawan

mengemukakan, gagalnya kalangan Etnis Tionghoa meraih kursi legilatif pada Pemilu Tahun 2014 merupakan pembelajaran menuju perjalanan politik lima tahun ke depan.

"Hendaknya kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Persoalan ini menjadikan kalangan Etnis

Tionghoa di Kota Tanjungbalai sangat dirugikan,“ kata Leo. Leo Lopulisa berpendapat, banyaknya sampai enam orang yang terdaftar sebagai caleg membuat kompetisi semakin sengit. “Pencalegan Etnis Tionghoa pada Pileg 2014 dengan perolehan suara yang tidak signifikan akan menjadi pelajaran pada pileg lima tahun ke depan,“ tandasnya.

(HER)

Dilaporkan ke Polisi, Kredibilitas KPUD Tanjungbalai Dipertanyakan Ketua KPUD Amrizal SE Sebaiknya Mundur

TANJUNGBALAI - Dengan adanya laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungbalai meneruskan laporan warga ke Polres Tanjungbalai mencerminkan rendahnya kredilitas komisioner KPU Kota Tanjungbalai, Jamin Marudut Damanik SSos dan Dahwani Fitri SAg. Penilaian dikemukaan Irwanto, Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai, menyahuti kinerja KPUD Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Amrizal SE dalam melaksanakan Pileg 2014.

Untuk menjaga nama baik KPUD selaku penyelenggaran pemilu dia menyarankan, sebaiknya Amrizal SE mengundurkan diri dan Polres Tanjungbalai diminta menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Tanjungbalai.

"Komisioner KPUD Kota Tanjungbalai masa bakti 2013-2018 menetapkan Amrizal SE sebagai ketua terpilih, dengan anggota komisioner lainnya masing-masing, Dahwani Fitri SAg, Jamin Marudut Damanik SSos, Irfan Nasution SSos dan Gustan Pasaribu SSos. Karena semua kegiatan harus dirapatkan dalam rapat pleno maka Amrizal SE selaku ketua harus bertanggungjawab, bukan melakukan pembelaan diri dengan melakukan upaya pembenaran,“ tegas Irwanto.

Seharusnya Komisioner KPUD Kota Tanjungbalai, tegas Irwanto, sebagai penyelenggara pemilu, harus taat azas, jujur, punya kredibilitas dan semangat demokrasi.

Tidak mendengar intervensi dari mana pun. “Makanya tugas KPUD

menjadi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan pemilu rakyat diberikan kesempatan yang seluas-seluasnya untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Negara Indonesia sendiri adalah negara dengan sistem demokrasi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat,“ ungkapnya.

Sebagaimana diketahui Panwaslu Kota Tanjungbalai melalui suratnya Nomor 88.01/PanwasluTB/IV/2014 tanggal 13 April 2014, melaporkan tindak pidana pemilu kepada Polres Tanjungbalai, terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diperkirakan dilakukan dua orang oknum komisioner KPU kota itu. Ketua Panwaslu Tanjung Balai Dedy Hendrawan SH di Tanjungbalai kepada warta-

wan mengatakan, laporan dugaan pelanggaran pemilu itu disampaikan kepada Polres Tanjung Balai melalui surat Nomor 88.01/ Panwaslu-TB/IV/2014 tanggal 13 April 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan saksi serta musyawarah yang dilaksanakan Panwaslu Tanjung Balai, pihaknya menyimpulkan sementara bahwa laporan masyarakat Nomor 02/ PL/PILEGIV/2012 tanggal 11 April 2014 diduga memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Ada pun oknum Komisioner KPU Tanjungbalai yang diduga sengaja membuka kotak surat suara di luar jadwal tersebut, masing-masing berinisial JMD SSos dan DF SAg. (HER)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 300 28 APRIL- 4 MEI 2014

Anggota DPRD Medan 20142019 Banyak Wajah Baru MEDAN - Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota legislatif yang digelar KPUD Medan selama dua hari di Tiara Hall and Convention, Jalan Cut Mutia, Medan belum lama ini, menunjukkan anggota DPRD Kota Medan Periode 2014-2019 didominasi wajah baru. Dari 50 jumlah anggota DPRD Kota Medan Periode 20142019, hanya 17 orang yang merupakan wajah lama. Sementara sisanya, sebanyak 33 orang merupakan wajah baru.

Berikut prediksi nama-nama Anggota DPRD Medan 2014-2019 yang merupakan wajah baru: Boydo Haris Kristanto Panjaitan (PDIP), Ihwan Ritonga (Gerindra), Asmui Lubis (PKS), Hendra DS (Hanura), Zulkifli Lubis (PPP) dan Denni Maulana Lubis (Nasdem).

Hendri Jhon Hutagalung (PDIP), Iswanda Ramli (Golkar), Irsal Fikri (PPP), Andi Lumbangaol (PKPI) dan Wagito (Gerindra). Robby Barus (PDIP), Edward Hutabarat (PDIP), Adlin Tambunan (Golkar), Dame Duma Hutagalung (Gerindra), Rajuddin Sagala (PKS) dan Ratna Sitepu (Hanura), dan Abdul Rani SH (PPP).

Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), Wong Chung Sen (PDIP), Anton Panggabean (Demokrat), Modesta Marpaung (Golkar), Sahat

Simbolon (Gerindra), Zulkarnain Nasution (PAN) dan Hj Hamidah (PPP). Ummi Kalsum (PDIP), Mulia Asli Rambe (Golkar), Tengku Aswin (Golkar), Muhammad Natsir (PKS), Abun Chandra (Nasdem), Hendrik Sitompul (Demokrat), Ibnu Ubay Ila (PBB), Beston Sinaga (PKPI), dan M Yusuf SPd I (PPP).

Menyikapi perolehan suara PPP Kota Medan yang diprediksi mampu meraih lima kursi, Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal SAg memberikan apresiasi setinggi-tinggi.

“Tanpa berusaha membedabedakan DPC se-Sumut, saya memberikan apresiasi kepada DPC PPP Kota Medan yang berhasil meraih lima kursi pada pemillu legislatif ini,” ujarnya saat membuka Mukerwil II DPW PPP Sumut, belum lama ini di Medan.

Di bagian lain Ketua DPC PPP Kota Medan Aja Syahri SAg bersama Ketua dan Sekretaris LP2 DPC PPP Kota Medan Hamdan Sukrawi ST dan Mursal Harahap, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada PPP. “Termasuk terima kasih kepada seluruh pengurus, kader dan caleg PPP yang telah bekerja keras, sehingga PPP mampu meraih 5 kursi,” ucapnya.

MEDAN - Pecah kongsi di tubuh PPP berakhir.

Ketum PPP Suryadharma Ali pun menyatakan dirinya tetap dalam posisinya. "Saya masih sebagai Ketua Umum," ucap Suryadharma di Area Mukernas, Hotel Seruni, Cisarua, Jawa Barat, Rabu (23/4).

Sebelumnya Suryadharma sempat diberhentikan sementara berdasarkan keputusan Rapimnas yang dipimpin Waketum PPP Emron Pangkapi. Rapimnas tersebut pun menunjuk Emron sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum.

Pada Mukernas III PPP yang diselenggarakan hari itu pun sebenarnya ada agenda untuk mengukuhkan jabatan

Emron. Namun sebelum Mukernas dilakukan pertemuan tertutup yang dipimpin oleh Ketua Dewan Syariah PPP KH Maimun Zubair.

Pada pertemuan yang menghadapkan kedua belah pihak itu pun dicapai keputusan untuk islah. Waketum PPP Emron Pangkapi pun membenarkan posisi Ketum tetap pada Suryadharma.

"Ketum masih Pak Surya, tapi saya kan Plt menurut keputu-

san Rapimnas dan Mukernas ini kelanjutan dari itu. Maka saya yang nanti akan membuka Mukernas," ujar Emron.

Sebelumnya DPW PPP Sumatera Utara menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II, Selasa (22/4) di Hotel Madani, Medan. Mukerwil ini menurut Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal sengaja dipercepat mengingat terjadinya kisruh yang terjadi internal partai akibat keputusan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden yang dideklarasikan Ketum PPP Suryadharma Ali. "Memang kita sudah jauh hari merencanakan mukerwil ini, namun karena kisruh yang terjadi belakangan ini seolah dadakan padahal tidak," ujarnya kepada wartawan sebelum membuka secara resmi Mukerwil II DPW PPP Sumut.

Fadly menjelaskan, Mukerwil yang mereka gelar hari akan membahas tentang evaluasi raihan suara PPP pada Pemilu Legislatif 2014.

Juga mengenai perolehan sementara kursi mereka berdasarkan asumsi yang sudah ada. Namun menurutnya, perkembangan terakhir yang terjadi yakni kisruh internal PPP tersebut juga dipastikan akan menjadi salah satu pembicaraan penting untuk menentukan sikap dari PPP Sumut terhadap persoalan yang terjadi.

"Nanti teman-teman DPC akan kita minta pandangannya mengenai terjadinya perbedaan pandangan antara DPP dengan DPW. Sehingga masalah ini tidak hanya masalah Fadly Nurzal dan DPW Sumut namun menjadi masalah semuanya," ungkapnya ketika itu. (MH)

DPRD Tanjungbalai Didominasi Wajah Baru Suami Isteri Raih Kursi

ARAHAN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan Pembinaan Jiwa Korsa Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sergai di Hill Hotel and Resort Sibolangit, Rabu sore. (KPK POS/ARM) Ketua Team Trainer Outbond dari Jasmani Militer Barisan Komando Kodam I/BB Suharto.

Dalam arahannya Bupati H. Soekirman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan acara keakraban yang dirangkaikan dengan kegiatan outbond agar anggota KORPRI sebagai PNS memiliki tanggung jawab yang besar serta dapat mengarahkan dirinya sendiri dan anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dimana dalam pelaksanaannya diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berdedikasi agar lebih berdaya guna.

Untuk itu Bupati Sergai menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Diharapkan kepada para PNS anggota KORPRI melalui kegiatan ini dapat memahami makna yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI dan bagaimana arti penting manajemen diri dan profesi PNS serta pengembangan karakter dalam tim, ujar Bupati Soekirman.

(ARM)

Pileg 2014, Partipasi Pemilih 54 % MEDAN - Partisipasi pemilih di Kota Medan, Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif 2014 hanya 54 persen. Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 yang digelar KPU Kota Medan, kemarin.

Ketua KPU Kota Medan Yenni Khairiah Rambe mengatakan, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan untuk Pemilu Legislatif 2014 sebesar 1.711.878 pemilih, partisipasi pemilih yang hadir di TPS hanya 915.903 pemilih. "Jumlah tersebut jika dipersentasekan sebesar 54 persen dari jumlah DPT Kota Medan," kata Yenni Khairiah Rambe di Medan, baru-baru ini.

Namun jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009 lalu, kata Yenni, ada kenaikan partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 ini. Target KPU RI untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada setiap tingkatan hingga 75 persen pada Pemilu Legislatif 2014 sepertinya bakal sulit dicapai. Salah satu indikasinya yakni masih rendahnya partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu 2014, seperti yang terjadi di Kota Medan.

Konflik Internal PPP Berakhir Islah

(MH)

KORPRI Sergai Gelar Pembinaan Jiwa Korsa

RAMPAH - Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sekaligus menyongsong Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 2015 banyak sekali tugas menantang yang harus dihadapi seperti dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu diperlukan kebersamaan dan rasa solidaritas yang kuat menjalin persatuan dan kesatuan serta soliditas dan kohesivitas yang tinggi sebagai modal sosial dalam mencapai pelaksanannya.

Untuk mewujudkan peningkatkan kebersamaan itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Jiwa Korsa yang dipusatkan The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Rabu (23/4) sore.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman turut dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat dan anggota Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (DP KORPRI) Sergai serta

SUMUT

Di bagian lain anggota KPU Kota Medan Divisi Sosialisasi Edi Suhartono mengakui jauhnya angka tersebut dari target KPU RI. Namun menurutnya hal ini juga sudah meningkat jika dibandingkan dari Pemilu Gubernur Sumatera Utara. "Pilgubsu lalu tidak sampai 40 persen, berarti kenaikannya lumayan tinggi meski tidak bisa memenuhi target nasional," ungkapnya.

Disebutkannya, beberapa upaya sudah mereka lakukan untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih.

Namun menurutnya hal tersebut kurang efektif, ditambah lagi banyaknya temuan mereka terhadap banyaknya petugas mereka dan petugas di jajaran PPL yang kurang memahami cara memperlakukan pemilih tambahan dan pemilih khusus yang hanya menggunakan KTP. "Ada juga yang kita temukan seperti itu, panwasnya yang melarang. Akhirnya kita hubungi Panwaslu Medan baru dikasih," ujarnya.

Ke depan, kata Yenni, KPU Kota Medan akan melakukan evaluasi terkait dengan Pemilu Legislatif 2014 ini untuk perbaikan di Pemilu Presiden 2014.

(MH)

TANJUNGBALAI - DPRD Kota Tanjungbalai Periode 20142019 akan didominasi wajahwajah baru. Dari 25 kursi yang ada, tercatat 17 wajah baru dari berbagai partai politik (parpol), sementara delapan lainnya merupakan incumbent.

Keterangan yang dihimpun , Senin (21/4), berdasarkan data perolehan kursi sementara hingga rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Partai Golkar di bawah kepemimpinan Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap masih menempati urutan pertama, meraih tujuh kursi masing-masing, Bambang Hariyanto, SE alias Bambang LLobo SE, H Syafril Margolang alias Cakpin, HM Syahrial SH MH, Muhammad Nur Harahap, H Abdul Jamil alias H Badol, Said Budi Syafril SH, dan Faisal Fahmi SP. Sedangkan parpol yang meraih tiga kursi di legislatif masing-masing, PDI Perjuangan Herna Veva AMd, Leiden Butarbutar SE, dan Surya Darma AR. Kemudian PPP Zulkifli Siahaan SSos, Muhammad Tahir, dan Muhammad Yusuf SH. Untuk Partai Gerindra masingmasing HM Syarifuddin Harahap, Anton Darwin Nasution alias Anton King, dan Suhibbon Sinaga. Partai Hanura yaitu H Handayani, Ir Rusnaldi Dhar-

ma, dan Hj Nessy Ariyani. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Andika Prana BB, Nariadi alias Nanang, dan Syahrial Bhakti SH. Sementara, Partai Demokrat hanya mampu meraih sebanyak dua kursi masing-masing diperoleh caleg H Ridwan AMd dan Hj Shofyah Zahara PSi. Sedangkan Partai Nasdem melalui calegnya Arjun Airef Lubis mendapatkan satu kursi dari Dapil II. Sementara incumbent yang masih bertahan menduduki kursi legislatif pada Pemilu 2014 ini antara lain Said Budi Syafril SH (Partai Gokar), Leiden Butarbutar SE (PDIP) dan Surya Dharma AR (PDI Perjuangan), Muhammad Yusuf SH (PPP), H Handayani dan Hj Nessy Ariyani (Partai Hanura), Syahrial Bhakti SH (PKB), dan H Ridwan AMd (Partai Demokrat).

Dengan banyaknya parpol yang meraih tiga kursi, bakal bertambah jumlah fraksi di DPRD Kota Tanjungbalai menjadi enam dari sebelumnya lima fraksi. Fraksi-fraksi yang bakal muncul itu di antaranya, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKB. Sedangkan Partai Demokrat kemungkinan akan bersama Partai Nasdem yang memperoleh satu kursi membentuk Fraksi Gabungan.

Partai Golkar akan menempati posisi sebagai pimpinan dewan, sementara dua pimpinan lain lainnya yaitu posisi wakil ketua bakal diisi oleh PDIP dan Partai Hanura sesuai urutan perolehan suara terbesar dan diprediksikan menjadi rebutan di internal parpol.

Suami Istri Sementara itu, pasangan suami isteri H Ridwan AMd dan Hj Shofyah Zahara PSi yang diusung Partai Demokrat berhasil meraih kursi di DPRD Kota Tanjungbalai pada pemilu legislatif kemarin. Tampilnya pasangan suami isteri tersebut, merupakan yang pertama terjadi dalam catatan sejarah legislatif di Kota Tanjungbalai.

Keterangan yang berhasil dihimpun, Jumat (18/4), keberhasilan yang diraih pasangan H Ridwan yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai bersama isterinya Shofyah Zahara adalah dari daerah pemilihan Tanjungbalai yang berbeda.

H Ridwan AMd tampil sebagai caleg dari Dapil III (Kecamatan Sungai Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung) dengan perolehan suara sementara sekitar 2.492 suara. Sementara isterinya, Hj Shofyah Zahara PSi berasal dari Dapil II (Kecamatan Datuk Banda dan Kecamatan Datuk Bandar Timur) dengan meraih suara seki-

tar 2.665 suara.

Meskipun kursi Partai Demokrat untuk Kota Tanjungbalai pada Pileg 2014 berkurang dari empat menjadi dua kursi, namun bagi H Ridwan yang juga incumbent itu bukan menjadi sebuah problema, karena penurunan suara bukan hanya terjadi di daerah namun dapat dilihat secara nasional. Buktinya, dengan kesibukan yang melanda pasangan suami isteri ini setiap harinya, ternyata masih mampu menyempatkan diri bersilaturahmi dengan warga masyarakat, baik di daerah Dapil II maupun Dapil III, serta secara menyeluruh kepada warga masyarakat.

Banyak kalangan menduga, pasangan suami isteri itu tidak meraih kursi di legislatif, tetapi ternyata dugaan itu meleset dan di saat perthitungan suara yang berlangsung mulai dari TPS hingga PPS maupun PPK akhirnya H Ridwam bersama istrinya berhasil mendapatkan kursi DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014 - 2019.

Menurut H Ridwan, sebagai pimpinan partai politik harus terus menerus berupaya melakukan kerja keras untuk merebut simpati masyarakat memenangkan calerg dari Partai Demokrat secara menyeluruh, terlebih yang ikut dalam pertarungan itu kebetulan isteri sendiri. (HER)

Pemkab Langkat Buat Pakta Integritas Bupati Ngogesa: Setiap Rupiah Harus Jelas Penggunaannya STABAT - Sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk para asisten dan staf ahli bupati serta Dirut PDAM Tirta Wampu di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan penandatanganan dokumen pakta integritas di Ruang Pola Atas Kantor Bupati, Senin (21/4).

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH sampaikan pedoman dalam pakta integritas yang satu di antaranya bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksankan tugas jadi panutan pelaksanaan tugas kedinasan baik sebagai pejabat maupun selaku PNS. Karena itu, kata dia, seluruh pengguna anggaran maupun pelaksana harus membangun sistem guna mengarahkan dan mengendalikan organisasi mencapai tujuan secara baik dan benar, yang salah satunya melalui Sistem Pengendali Intern Pemerintah yang biasa disebut SPIP, sebagaimana tertuang dalam PP nomor 60 Tahun 2008.

“Setiap rupiah dari APBD itu harus jelas penggunaanya, harus jelas manfaatnya dan terpenting dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati Ngogesa didampingi Wabup H Sulistianto dan Sekda dr H Indra Salahudin.

Diharapkan melalui kegiatan tersebut berimbas pada per-

TANDA ANDATTANGAN - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH saksikan penandatanganan pakta integritas oleh para asisten, staf ahli dan ka SKPD di jajaran Pemkab Langkat, berlangsung di Ruang Pola Atas Kantor Bupati Langkat, Senin (21/4). baikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga ke depan ada peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Inspektur Kabupaten Langkat Sedar Sembiring SH jelaskan bahwa selain atas dasar Instruksi Presiden dan Peraturan Menpan, penandatangan dokumen itu juga dilakukan berdasarkan perintah lisan Bupati Langkat bagi seluruh pimpinan

pengguna anggaran di lingkungan Pemkab Langkat. "Bertujuan menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efesien dan akuntabel agar seluruh pekerjaan berjalan pada koridor serta aturan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya Bupati Langkat dua periode itu juga memimpin apel gabungan dinas instansi di

halaman kantor bupati. Dirinya merasa cukup puas dengan kehadiran PNS yang mencapai 95 persen. Saat ditanyai pers, Ngogesa katakan menjaga kedisiplinan dan kehadiran PNS pada hari dan jam kerja pihaknya melalui instansi berwenang tetap memberlakukan sanksi sesuai kewajiban dan hak PNS berdasarkan peraturan yang berlaku.

(JUL)

10

KPK POS E D I S I 300 28 APRIL- 4 MEI 2014

KRIMINAL

Adirozal Pertanyakan Dana Gempa Kerinci KERINCI - Bupati Kerinci, Adirozal mempertanyakan sisa dana bantuan gempa bumi Kerinci pada 1995 lalu yang kabarnya berjumlah miliaran rupiah, namun sampai saat ini belum ada kejelasan.

Adirozal bersama wakilnya, Zainal Abidin, juga berharap dana bantuan gempa itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki gedung empat jenis yang rusak akibat adanya kericuhan di Kerinci beberapa tahun lalu.

"Gedung empat jenis harus segera direnovasi. Ini menjadi lambang pemersatu antara Kerinci dan Sungaipenuh," kata Kabag Humas dan protokoler Setda Kerinci, Edi Ruslan menirukan ucapan Bupati Kerinci.

Bupati mengatakan, kata Edi, Kerinci dan Sungaipenuh punya adat masing-masing, punya KNPI, cendikiawan, ulama, dan unsur lain. Namun, kantornya tetap satu, yakni di gedung empat jenis.

"Kerinci dan Sungaipenuh hanya terpisah secara administrasi pemerintahan saja.

Secara adat, sosial, serta kebudayaan, kedua daerah ini tetap tidak terpisahkan," ujarnya.

Adirozal berharap ke depan, agar dana gempa tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah daerah.

Baik Kerinci maupun Sungaipenuh, tapi dikelola yayasan. Sehingga penggunaannya tidak terlalu sulit.

"Bupati juga sudah meminta kepada Kepala DPPKA untuk berkoordinasi dengan BPK. Sehingga pengelolaan dana gempa ini tidak menjadi temuan, ataupun menyalahi prosedur yang ada," katanya.

Bahkan, untuk kejelasan soal pengelolaan dan keberadaan dana gempa, Rabu (23/ 4), bupati dan wakil bupati mengumpulkan perwakilan adat, asisten II, cendikiawan, KNPI, BPBD, serta DPPKA di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPBD Kerinci, Darifus mengatakan, dana bantuan gempa hanya bisa digunakan untuk penanganan bencana, termasuk gedung empat jenis.

"Ini sesuai PP nomor 22 tahun 2008, tentang penggunaan dan pengelolaan dana bencana alam. Dalam PP, dijelaskan sumbernya bisa dari APBD, APBN, maupun dari masyarakat. Tapi, harus masuk ke kas daerah dulu," katanya.

Informasi yang didapat, saat ini total dana gempa mencapai Rp 3 Miliar. Jumlah ini sudah termasuk bunga bank, karena dana ini berada di bank sudah bertahuntahun. (BOY)

Mei, Dirlintas Polda Aceh Larang Razia pada Jam Sibuk BANDA ACEH – Direktur Lalu Lintas ( Dirlantas) Polda Aceh, Kombes Pol Drs Syamsul Bahri MM meminta polisi disatuan lalu lintas tidak merazia pada jam sibuk, terutama pagi hari mulai pukul 07.30 sampai 12.00 WIB. Ketentuan itu rencananya akan diberlakukan di seluruh Aceh mulai Mei 2014 mendatang. Pasalnya, pada jamjam tersebut polisi hanya bertugas mengatur dan melancarkan arus lalu lintas di jalan, bukan justru sebaliknya.

Pagi hari waktu dimulainya aktivitas, kata Syamsul Bahri, banyak masyarakat yang buru-buru ingin mengantar anaknya ke sekolah, berangkat ke kantor dan berbagai kesibukan lain.“Di Saat itulah masyarakat membutuhkan kehadiran polisi di jalan untuk mengaturnya, bukan sebaliknya polisi malah menyetop pengendara di perempatan jalan serta traffic light. Ke depan, saya tentu tidak menginginkan ada polisi yang mencari-cari kesalahan pengendara,” tegas Dirlantas didampingi AKBP Adnan di Banda Aceh.

Ia menyebutkan setiap ada razia yang dilaksanakan akan diumumkan terlebih dulu apa yang menjadi fokus razia tersebut. Hal itu selain untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh, pemberitahuan tersebut juga bertujuan menumbuhkan kesadaran pengguna jalan dalam melengkapi semua yang berkenaan dengan kendaraannya, mulai helm, surat izin mengemudi (SIM),

Kombes Pol Drs Syamsul Bahri dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Razia Pelat BL Dirlantas Polda Aceh itu juga menyinggung terkait gencarnya razia kendaraan menggunakan pelat BL yang memasuki wilayah Sumatera Utara.

Ia ungkapkan bahwa permasalahan itu menjadi prioritas untuk segera dituntaskan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, ungkap Dirlantas, dirinya akan menyampaikan hal tersebut ke Kapolda Aceh untuk segera duduk dan membahas permasalahan itu dengan Kapolda Sumatera Utara dan Dirlantas Polda Sumut.

“Saya sedih ketika mendengar ada kendaraan pelat BL memasuki Medan selalu dicari-cari kesalahan oleh oknum, bahkan ada yang menyetopnya dari bantuan polisi (banpol). Padahal, pelat BL dari Aceh ini juga bisa ke Jakarta, Papua, dan belahan negeri lain di Indonesia. Ini yang sedang kami gagas, sebenarnya apa dan dimana kesalahan pelat BL. Padahal, semua sama, mulai SIM, STNK, serta hal lainnya berlaku di seluruh Indonesia,” demikian Dirlantas. (YAN)

SUMUT/ACEH

Soal UN SMPN 3 Alasa Talumuzoi Ajang Bisnis NIAS- Soal dan jawaban Ujian Negara (UN) 2013 diduga diperjualbelikan oleh oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara berinisial MH bersama Guru GTT yang merangkap sebagai Bendahara Ujian, AL (oknum Pendeta Gereja BNKP Distrik 55 Fabaliwa) dan Guru GTT, SH dan AG. Kasus ini telah dilaporkan Ormas FKI-1 ke Mapolres Nias pada Rabu lalu.

Aktivis Ormas FKI-1 Septianus Telaumbanua yang melaporkan kasus ini mengatakan kepada wartawan di Gunungsitoli bahwa dia telah melaporkan kasus ini kepada Polres Nias.

Dikatakan, skenario yang dilakukan oleh para oknum ini yakni dengan menjual jawaban UN seharga Rp475 ribu, di mana uang

SOAL UN - Oknum Kepsek dan guru sedang membahas jawaban UN tersebut dipungut kepada orang tua siswa dengan dalih uang ujian.

Sementara itu saksi yang tidak mau menyebutkan namanya ketika dikonfirmasi melalui telepon

seluler mengatakan, bahwa penggandaan soal UN tahun 2013 dilakukan di rumah kediaman oknum Kepsek MH, bersama Guru GTT merangkap Bendahara Ujian

Cemburu, Antar Pelajar SMAN 1 Stabat Tawuran STABAT - Kasus perkelahian antar pelajar masih saja terjadi.

Kali ini melibatkan antar sesama pelajar di SMAN 1 Stabat.

Awal masalahnya sepele, hanya gara-gara Ahmad Syukri (17) tidak suka melihat Galih Anggara (17) sedang asyik foto bareng dengan dua pelajar putri yang berwajah manis dan imutimut, Intan (17) dan Tami (16) seusai merayakan pesta perpisahan di sekolah mereka. Anggara pun dituding menujukkan sikap sok anggar jago.

Akibatnya, Ahmad langsung menghajar Galih Anggara sampai jatuh pingsan, sehingga terpaksa harus menjalani perawatan secara intensif di Klinik Surya, Stabat, Selasa siang.

Kasus perkalihan itu pun sempat membuat heboh para pelajar lainnya yang sedang merayakan pesta perpisahan di sekolah itu. Yah, saat itu sekali hajar Galih langsung jatuh KO persis di lapangan basket SMAN 1 Stabat.

Dalam keadaan luka memar dan bengkak di pelipis kanan dan perutnya korban pun langsung dilarikan ke Klinik Surya

Stabat. Naas, keluarga korban yang melihat anaknya terbaring lemas langsung mendatangi Mapolres Langkat untuk membuat laporan pengaduan.

Ahmad Syukri sendiri mengaku sangat menyesali perbuatannya tersebut. Dia pun mengaku hanya spontan dan emosi sesaat, karena melihat rekannya itu sedang asyik foto bareng dengan dua pelajar putrid, yang mana salah satu diantaranya adalah teman dekatnya.

"Ya, gara-gara foto bang dan aku sangat menyesal, " katanya singkat sambil menundukkan kepalanya saat ditanya mengenai peristiwa tersebut.

Hingga kini, kasus perkelahian itu masih ditangani secara intensif oleh Polres Langkat.

Bahkan, sehari setelah kejadian itu, Ahmad Syukri pelaku penganiayaan terlihat hadir di ruang periksa Unit PPA Polres Langkat dalam rangka pemeriksaan. Tak ketinggalan, Intan (17) dan Tami (16) juga dipanggil dan hadir untuk memberikan kesaksian."Ya, mereka masih dalam pemeriksaan, " kata Kanit PPA Polres Langkat, Aiptu

Agus Ginting ketika dikonfirmasi si ruang Unit PPA. Ya, kejadian seperti itu tidak perlu ditiru. Jadi, walaupun prilaku kekerasan di tengah- tengah pelajar kerap terjadi, namun hal itu jangan ditiru oleh para pelajar yang lain. Ambil saja hikmah dabn pelajaran dari kejadian tersebut.

Menurut pengamat pendidikan dan informatika, T. Said Syafii, keterbukaan informasi menjadi salah satu penyebabnya.

Ya, hal ini disebabkan karena Pelajar sering menyaksikan tayangan kekerasan, baik di film, televisi, media cetak, online maupun jejaring sosial. “Inilah yang menjadi akses bagi para pelajhar untuk mencoba meniru adegan kekerasan tersebut. Inilah yang kita sesalkan,” ujarnya.

Ya, masih segar dalam ingatan kita bagaimana kasus pembunuhan Ade Sara Angelina Suroto yang mayatnya dibuang di tol Bintara Bekasi. Belakangan diketahui kalau pelaku pembunuhan mahasiswi Universitas Bunda Mulia itu adalah mantan kekasihnya sendiri yang bersekongkol dengan pacar barunya. (SBC)

Tabrak Lari Korban Meningal Dunia BIREUEN - Seorang pengendara sepeda motor metik jenis beat BL 3105 ZQ, Roni Satria Fazil (30) warga Cot Keutapang, Jeumpa Bireuen, menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan medis, di RS Malahayati Bireuen. Roni menjadi korban tabrak lari, sekitar pukul 00.05 WIB, Selasa lalu, di lintas Banda Aceh-Medan, kawasan Meunasah Blang, Kota Juang Bireuen.

Jajaran Satlantas Polres Bireuen masih menyelidiki jenis kendaraan yang menabrak korban. Keterangan diperoleh,

korban dari arah Bireuen hendak pulang ke rumahnya di Desa Cot Keutapang, entah bagaimana dalam perjalanan sekitar 1 KM lagi dengan rumahnya terjadi tabrakan.

Korban tergeletak di badan jalan dan menderita luka berat kemudian dievakuasi ke RS Malahayati yang berjarak 100 meter sebelah timur lokasi tabrakan.

Karena menderita luka berat, akhirnya korban meninggal dalam penanganan di rumah sakit itu. Warga sekitar lokasi kejadian mengaku tidak me-

ngetahui bagaimana kecelakaan menimpa korban.

Kasat Lantas Polres Bireuen, AKP Thomas Nurwanto melalui Kanit Laka Aipda Zulkarnaen mengatakan, dari keterangan diperoleh, korban mengendarai sepeda motor Beat melaju dari arah Bireuen ke Cot Keutapang.

“Belum jelas bagaimana setiba di lokasi itu korban mengalami kecelakaan, kita sedang menyelidiki dan memintai keterangan sejumlah saksi,” jelasnya kepada wartawan.

(ROMI)

AL, SH dan AG, Sabtu 20 April 2013 sekitar pukul 23.00 Wib. Dalam aksinya mereka membuka amplop pembungkus soal UN yang masih disegel tulisan dokumen negara. Lalu menggandakan soal tersebut dengan printer milik Bendahara Ujian AL dan Kespek (milik sekolah). Soal yang telah digandakan kemudian dibawa ke rumah oleh masing – masing Guru GTT untuk membuat jawaban, dan saat UN berlangsung kunci jawaban tersebut dibagi kepada siswa SMP Negeri 3 ATM yang mengikuti UN. Ditambahkan, pada saat kejadian dia sempat mengabadikannya.

Lalu dokumen itu diserahkan kepada Ormas FKI-1 sebagai bahan bukti.

Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Arifieli Zega, SH yang dikonfirmasi melalui telepon seluler, Sabtu (19/4) membenarkan telah menerima laporan tersebut, dan menjelaskan jika kasus tersebut sedang dalam tahap penyelidikan. Ketika ditanya siapa saja oknum yang diduga turut terlibat, kasat mengatakan tidak ada satupun pelaku yang mengakui perbuatannya.(YAGI)

Belanja ke Pasar, Istri Brimob Dirampok TEBINGTINGGI - Kasus jambret di wilayah hukum Polres Tebingtinggi sulit dihentikan dan korbannya pun tak pandang bulu. Bahkan istri anggota Brimob Detasemen B Tebingtinggi menjadi korban, yakni Rahmi Sari Pijiati (32) warga Jalan Kumpulan Pane Lingkungan II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi.

Istri anggota Brimob itu menjadi korban perampokan, Rabu (23/4) ketika melintas di Jalan KF Tandean persis di depan Kantor Pengadaian Bandar Sakti.

Keterangan diperoleh di kepolisian menyebutkan, kejadian itu bermula ketika korban bersama suaminya, Andreansyah (32) anggota Brimob, baru saja pulang berbelanja dari Pasar Gambir membeli kebutuhan rumah tangga.

Sepulang dari Pasar Gambir, pasutri ini berniat melanjutkan pergi ke Pasar Sakti di kawasan Jalan KF Tandean untuk membeli sesuatu karena di Pasar Gambir tidak ada.

Saat melintas di sana, tanpa diduga-pasutri ini ternyata dikuti dua orang pria berboncengan naik sepeda motor. Persis di depan Kantor Ranting Pegadaian Bandar Sakti, tibatiba pelaku yang berboncengan langsung merampas sebuah dompet warna orange milik korban yang berada dalam genggamannya.

Mengetahui istrinya menjadi korban jambret, suami korban Andreansyah langsung mengejar pelaku yang ketika itu tancap gas menuju arah Pamela. Namun sayang, pengejaran tersebut tidak membuah hasil karena sepeda motor korban kalah cepat dengan pelaku.

Akibat aksi penjambretan tersebut, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp3,5 juta berupa uang tunai dalam dompet berisi Rp500 ribu, satu unit HP Blackbarry, dua buah kartu ATM dan satu untai kalung emas.

Selanjutnya korban didampingi suaminya langsung membuat pengaduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolres Tebingtinggi. Kini kasus penjambretan yang terjadi di siang bolong itu telah ditangani pihak Sat Reskrim Mapolres Tebingtinggi dan pelakunya masih dalam lidik. (RS)

Pemadaman Listrik Yang Tidak Beraturan

DPRD KOTA Gunungsitoli Segera Bentuk Pansus GUNUNG SITOLI - Akibat pemadaman listrik yang sudah meresahkan masyarakat, DPRD Kota Gunungsitoli melakukan dengar pendapat dengan PT PLN Area Nias yang turut dihadiri para camat/kepala desa dan tokoh masyarakat di wilayah Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Gunungsitoli, Rabu (16/4).

Pimpinan sidang Hadirat ST Gea (wakil Ketua DPRD) didampingi Ketua Komisi A, Damili R Gea SH dan Ketua Komisi B, Otomosi Harefa dan sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Sedangkan pihak PT PLN Area Nias dihadiri oleh Manejer, Didik Wijaksono, asisten manejer jaringan Ramses Manalu.

Drs FG Martin Zebua selaku tokoh masyarakat menyampai-

kan beberapa keluhan masyarakat/pelanggan yang mana menurutnya, akibat pemadaman listrik ianya sudah mengalami kerugian materi puluhan juta rupiah. Dikatakan, krisis Listrik beberapa bulan terakhir ini telah menghantui warga Kota Gunungsitoli.

FG Martin Zebua minta jaminan kepada PLN agar memberi kepastian kepada masyarakat, termasuk pemadaman listrik seharusnya diinformasikan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Pimpinan sidang, Hadirat ST Gea minta PT PLN Area Nias agar menjelaskan secara teknis terkait kendala – kendala yang selama ini menjadi penyebab padamnya listrik yang tidak beraturan dan meminta ketegasan PLN Cabang Nias untuk menindak oknum – oknum yang

mengaku-ngaku karyawan PLN sehingga masyarakat tidak menjadi korban.

Hadirat juga mengharapkan peran aktif Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mengatasi gangguan listrik diwilayahnya masing-masing dengan memberikan himbauan melalui para camat dan kepala desa. Menurutnya, ada indikasi yang merusak kinerja PLN itu sendiri yakni adanya pihak ketiga (swasta) yang selama ini menjadi mitra PLN,dan ini harus segera ditertibkan, katanya.

Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, juga mengungkapkan terdapat beberapa perusahaan swasta yang mengatasnamakan PLN telah melakukan pengutipan kepada masyarakat hingga puluhan juta rupiah dengan iming-iming janji penam-

bahan daya listrik dan pemasangan khusus instalasi listrik.

Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Orudugo Halawa dalam kesempatan itu menyebutkan berdasarkan undang-undang bahwa PLN mempunyai hak dan kewajiban sehingga tidak sesuka hatinya melakukan pemutusan listrik kepada masyarakat pelanggan. Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A ,Damili R Gea, mengatakan ada banyak kecurangan – kecurangan yang dilakukan PLN salah satunya yakni dalam pemakaian minyak bersubsisi pada mesin listrik. Kemudian peralatan yang seharusnya menggunakan label ORI namun fakta dilapangan menggunakan peralatan berlabel standar rendah yakni KW1 dan KW2 dan hal ini PLN Area Nias telah melakukan pem-

bohongan kepada masyarakat, ujarnya.

Masih menurut Damili R Gea, PLN Area Nias tidak jujur yang mana arus listrik yang dimiliki PLTD Idanoi 15.000 KW sementara yang dilepas kepada masyarakat hanya 7000 KW, dan hendak dikemanakan sisa daya 8000 KW lagi ? PLN harus bertanggung jawab untuk itu, pungkasnya.

Manager PLN Area Nias Didik Wijaksono menyampaikan pendapat berbeda bahwa yang dilepaskan bukan 7.000 KW tapi 10.

000 KW. Kemudian penyebab padamnya lampu yakni adanya pohon tumbang, adanya warga yang main layang-layang dan kurangnya daya. Penjelasan itu disoraki peserta rapat karena penjelasan manejer tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada, sebab bila

daya kurang kenapa masih ada pemasangan jaringan baru dan kemana sisa daya yang belum dilepas di PLTD Idanoi.

Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Yaatoziduhu Laoli SH menilai pegawai teknis PLN kurang sigap dalam merespon tiap – tiap keluhan masyarakat, baik itu dalam merespon Call Center PLN dan Pencatatan meteran listrik di lapangan. Bahkan terkadang ada oknum pegawai PLN yang tidak memiliki etika dan tebang pilih ketika menerima pelanggan yang akan menyampaikan keluhannya di kantor PLN. Sebagai kesimpulan dalam RDP tersebut yakni Pembentukan Pantia Khusus atas krisis Listrik di Kota Gunungsitoli yang dibentuk oleh seluruh Fraksi di DPRD Kota Gunungsitoli. (YAGI)

11

KPK POS E D I S I 300 28 APRIL- 4 MEI 2014

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Cabuli Murid SD, Oknum Polisi Polda Aceh Diringkus BANDA ACEH - Personel Polresta Banda Aceh dibantu Propam Polda Aceh meringkus Brigadir Mu, Selasa (22/4) pagi, tak jauh dari Mapolresta Banda Aceh.

Truk bermuatan pupuk yang diamankan di Mapolres Langkat

Truk Muatan Pupuk Diamankan Polres Langkat STABAT - Polres Langkat mengamankan satu unit truk jenis Hino bernomor polisi BL 8574 LF bermuatan pupuk sekitar 25 ton. Pengamanan tersebut dilakukan pihak Kepolisian atas dugaan beredarnya pupuk bermerek palsu yang berasal dari NAD.Truk tersebut berhasil diamankan ketika melintasi jalinsum (jalan lintas sumatra) daerah Gebang, Sabtu lalu.

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan Sik Msi melalui Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto SH Sik, membenarkan jika pihaknya ada mengamankan satu unit truk bermuatan pupuk.

“Iya benar, kita ada mengamankan satu unit truk muatan pupuk sekitar 25 ton dan kita masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan setatusnya masih taraf diamankan, " ujar Rosyid.

Ketika disinggung dasar atau alasan pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap truk bermuatan pupuk tersebut, Rosyid menjelaskan, truk tersebut diamankan atas laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan merek atas pupuk yang diangkut (pupuk palsu) yang akan beredar dari NAD.

“Awalnya kita (pihak Kepolisian) ada menerima informasi dari warga yang menyebutkan adanya dugaan peredaran pupuk palsu yang diangkut dengan truk asal NAD menuju Medan, " ujar Kasat Reskrim.

Masih keterangan Kasat Reskrim, ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan di Polres terhadap surat atau dokumen terkait muatan/barang ternyata pupuk tersebut memang benar sah memiliki ijin resmi dari pabrik yang bersangkutan. “Setelah kita periksa dan teliti ternyata merek atau cap yang ada pada pupuk memang benar keberadaanya, tidak dijumpai penyalahgunaan merek atau cap, hal tersebut dikuatkan dengan hasil sidang tata niaga yang telah dikeluarkan, " jelas Rosyid.

Lebih lanjut pria berlensa minus tersebut pun mengatakan, pabrik pengelolaan pupuk berdiri di daerah NAD dan rencananya pupuk tersebut akan disalurkan ke daerah Sunggal, saat diamankan truk berpenumpang dua orang (sopir dan kernet). " Terhadap keduanya kita tidak melakukan pengamanan, kita hanya minta keterangan dari mereka saja terkait pupuk tersebut, kita masih terus selidiki dalam hal ini, " kata Rosyid. (JUL)

Puskesmas Nyaris Terbakar Akibat Lahan Gambut Terbakar LANGSA - Lahan gambut dipenuhi tumbuhan semak belukar di Dusun Nelayan, Gampong Birem Buntong, Kecamatan Langsa Barat, Selasa pekan lalu dilalap si jago merah. Akibatnya sejumlah rumah warga termasuk Puskesmas Langsa Barat, yang berada di sekitar lahan kosong itu nyaris ikut terbakar.

Beruntung bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cepat tiba di lokasi, yang langsung memadamkan amukan api.

Api begitu cepat menjalar, karena pada saat itu cuaca sangat panas. Diduga api berasal dari pembakaran sampah warga yang berada di sekitar lahan kosong tersebut.

Informasi yang didapat, api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 13.30 WIB, yang langsung diinformasikan kepada BPBD Kota Langsa. Puluhan anggota Polsek Langsa Barat dan Polres Langsa juga turun ke lokasi, mengamankan lokasi kebakaran. Bahkan saat itu jalan Nasional di sekitar lokasi kebakaran sempat macet.

Sejumlah anggota Polantas terlihat sibuk mengatur arus lalulintas, guna mengatasi kemacetan. Puluhan petugas Damkar bekerja ekstra untuk memadamkan api, yang

begitu cepat menjalar.

Kepala BPBD Langsa, Ir Iskandar Syukri, didampingi Kabag Ops, Ansyari, saat berada di lokasi mengatakan, setelah mendapat informasi kebakaran lahan itu, tiga unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) ditambah satu unit mobil tangki suplai air, dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman api.

Api di lahan tanah ditumbuhi rumputan dan pohon liar itu, diakui pihaknya sulit dipadamkan. Sehingga puluhan petugas BPBD harus bekerja ekstra. Pemadaman dilakukan dua tahap, pertama difokuskan untuk pemadaman terhadap api tampak.

Selanjutnya barulah proses pendinginan, terutama ke areal yang masih mengeluarkan asap, yang sewaktuwaktu akan kembali menimbulkan api.

Menurut Iskandar Syukri, api diduga muncul karena adanya pembakaran sampah oleh warga sekitar. Kemudian karena cuaca sangat terik, maka api dengan cepat merembet ke areal tanah kosong. “Kami mengimbau kepada masyarakat jangan membakar sampah sembarangan,” paparnya.

(BSO)

Oknum polisi yang diduga kuat mencabuli dua murid Sekolah Dasar (SD) di salah satu gampong dalam Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh itu, terancam hukuman 15 tahun penjara. Bahkan Brigadir Mu kemungkinan dipecat bila hasil pemeriksaan nantinya menunjukan ia mengidap kelainan psikis atau penyimpangan orientasi seks.

“Kalau dari hasil pemeriksaan ditemukan ada kelainan psikologis pada diri pelaku, berarti yang bersangkutan memang tidak layak dipertahankan sebagai anggota polisi,” tegas Kapolresta Kombes Moffan MK SH Selasa kemarin.

Menurutnya, pelaku telah ditahan di Mapolresta Banda Aceh dan dibidik pasal berlapis. Meskipun tersangka berprofesi polisi, tapi dalam menengani kasus pencabulan itu, kata Moffan, aparat Polresta Banda Aceh tetap menjunjung tinggi profesionalitas.

“Kami tidak melihat yang bersangkutan itu seorang polisi. Tapi, kami menilai lebih kepada perbua-

Kombes Moffan MK SH tan dan kejahatan kriminal yang telah dia lakukan, sehingga menimbulkan trauma bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Intinya, kasus ini akan ditangani secara profesional dan percayakan sepenuhnya proses itu kepada polisi," ucap Moffan.

Kapolresta Banda Aceh tersebut menjelaskan, meski saat diperiksa oknum Brigadir Mu tak mengakui perbuatannya, tapi dari bukti dan unsur lainnya dinilai telah cukup mengarah untuk menyeret pelaku ke meja hijau.

‘Intinya, kepolisian tak akan

mentelorir bila ada oknum polisi yang terlibat tindak kejahatan, pasti akan diproses dan ditindak tegas sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Oknum ini selain diproses di pengadilan, juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri,” ujar Moffan.

Dua murid SD yang menjadi korban pencabulan oknum polisi yang bertugas di Polda Aceh itu, kata Moffan, telah dimintai keterangan didampingi seorang psikolog. Selain itu, sejumlah anak lain yang menjadi saksi serta orang tua korban juga

Mahasiswa Unsam Tuntut Pungli Diberantas LANGSA - Puluhan mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa ‘mengepung’ kampus tempat mereka menimba ilmu, dalam bentuk aksi demo pada Rabu lalu. Aksi itu berlangsung di halaman gedung Unsam di Kota Langsa. Salah satu tujuannya meminta birokrasi di lembaga itu untuk transparan jangan ada tutup menutup.

Koordinator aksi, Nonil Akbar dalam orasinya menyampaikan, kebijakan birokrasi di lingkungan Universitas sampai Fakultas selama ini dirasa telah menindas mahasiswa serta tidak transparan dalam berbagai kebijakan post anggaran. Untuk itu, para mahasiswa mengajukan sedikitnya dua belas tuntutan kepada Rektor Unsam Langsa, Bachtiar Akop MPd. Tuntutan tersebut antara lain, transparansi dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa, memberantas segala bentuk pungutan liar yang selama ini marak terjadi dengan berbagai kesempatan dalam hal pelayanan kepada mahasiswa di-

antaranya, adanya kutipan uang untuk mendapatkan transkrip nilai dan lain-lain.

Bukan itu saja, para mahasiswa juga menuntut dihapuskan dan ditiadakan pembayaran uang pengembangan institusi dan uang praktek mahasiswa, soalnya Unsam Langsa berstatus negeri.

Disampingi itu, tuntutan lainnya agar perekrutan karyawan harus dilakukan secara terbuka.

Soalnya, selama ini dinilai penerimaan staf atau karyawan dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.

Dalam aksi itu, para mahasiswa wakil dari masing-masing fakultas secara bergantian melontarkan orasi dan tuntutan mereka. Dalam aksi demo itu, para mahasiswa membentangkan sepanduk yang bertuliskan antaranya; “Hapuskan Pungli, turunkan uang kuliah”.

Sementara, Rektor Unsam Langsa, Bachtiar Akop, M Pd menjelaskan berbagai alasan terkait kebijakan birokrasi yang selama ini dilakukan. Untuk be-

berapa tuntutan termasuk pemberantasan pungli yang selama ini terjadi pelaku nya akan segera ditindak.

“Dalam proses ini, unsam dalam negeri ini masih di sebut masa transisi. Masa transisi ini kalau dalam proses perpres lima tahun.

Kenapa lima tahun? Karena untuk merobah wajah swasta ke negeri ini tidak bias atau dua tahun, apa lagi ini baru tujuh bulan.

Ditambahkannya, kami akan memperjuangkan dan mengusul ke mentri pendidikan dan kebudayaan tentang beberapa tuntutan mahasiswa yang tidak bias langsung kami ambil keputusan, jelas rektor unsam Drs. Bachiar Akop, M.pd kepada wartawan kpkpos di ruangannya, rabu 23/04.

Selain itu, para mahasiswa tersebut meminta Rektor menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan, dan setelah itu mereka membubarkan diri dengan damai, dan diakhiri dengan do’a bersama yang dipimpin oleh rector umsam. (ROMI)

Kadis Disdukcapil Binjai Bersihkan Para Calo

Ganja Sitaan Polresta Medan Dimusnahkan

BINJAI - Selama ini pengurusan KTP, KK maupun akte kelahiran tak terlepas dari oknum calo.

Keberadaan calo ini tentu merugikan masyarakat, sebab pengurusan yang dilakukan dengan harga relatif mahal. Menindak lanjuti hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Binjai, Wahyudi SH, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu mengatakan, bahwa dirinya yang masih menjabat sekitar 2 minggu itu segera membersihkan para calo tersebut.

Dikatakan Wahyudi, sejauh ini pemberantasan calo di lingkungan Disdukcapil menjadi salah satu misinya guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain calo, sambungnya, dirinya juga akan melakukan perubahan dibeberapa lini yakni, tertib administrasi, disiplin pegawai, dan ia tidak mau menanda tangani dalam setiap pengurusan jika diketahui dilakukan oleh calo."Kita bisa lihat mana calo dan bukan calo.

Karena pada umumnya, kalau sudah calo yang mengurus kelengkapan penduduk, akan diminta cepat dalam penyelesaiannya," kata Wahyudi yang juga mantan Kadis DKP Binjai. (SBR)

MEDAN - Petugas Reserse Narkoba Polresta Medan memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 37 Kg, Kamis (24/4). Pemusnahan dengan cara dibakar di dalam dua tong itu dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Kompol Dony Alexander SIK dan disaksikan para tersangka. Menurut Kompol Dony Alexander, barang bukti ganja ini merupakan hasil tangkapan dari dua lokasi berbeda. Dimana 30 kg ganja kita amankan dari tersangka berinisial AZ (49) dan NV (43) pada Jumat (21/3) lalu.

Ganja tersebut diselundupkan dengan modus dikemas dalam 3 kotak roti berisi jeruk. Sementara 7 kg ganja lainnya diamankan dari penggerebekan rumah bandar nakoba di Jalan Sentosa Lama, Gang Seringgit II, Link. 22, Sei Kera Hilir, Medan Timur.

"Tujuan pemusnahan barang bukti daun ganja kering itu dilakukan guna menghindari barang bukti tidak rusak dan menghindari penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu," katanya.

Dijelaskannya, Satresrarkoba Polresta Medan akan terus berupaya untuk meminimalisir peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Medan. (FR)

telah dimintai keterangan. Kemudian dari hasil visum, salah seorang murid SD yang telah membuat pengaduan ke Polresta Banda Aceh itu didapati ada memar di bagian alat vitalnya. Sedangkan seorang korban lainnya “dipertahankan” tersangka melakukan perbuatan yang tidak wajar untuk anak seusianya.

Sebagai mana diketahui bahwa, dua keluarga bocah perempuan yang tinggal disalah satu gampong di Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, melaporkan kasus pencabulan yang dialami anak mereka ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh, Senin, 14 April 2014.

Perbuatan asusila yang dialami bocah yang masih SD itu diduga dilakukan seorang oknum polisi.

Kedua bocah malang itu, sebut saja bernama Ita (6) dan Ani (9), dilaporkan sedang menghadapi trauma, karena tak mau lagi bersekolah akibat malu dan trauma.

Bahkan dari informasi dan penelusuran Tim Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Kota Banda Aceh, ada beberapa murid SD lainnya ikut menjadi korban. “Tapi, yang baru resmi melapor ke Unit PPA Polresta Bandaq Aceh baru dua orang,”kata Plh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa’aduddin Djamal yang diwawancarai wartawan, di rumah salah seorang korban, Senin (21/4) siang. (YAN)

KPAI: 87 Persen TK Rentan Kekerasan JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Siswanto, mengatakan berdasarkan hasil survei Indonesia Research Foundation menunjukkan bahwa dari 100 Taman Kanak-Kanak (TK), 87 persen diantaranya rentan kekerasan.

“Bentuk kekerasan sangat variatif.

Membentak, mencubit, menghukum di depan kelas, mencoret anggota badan, mendiskreditkan, memaki, mematahkan semangat, bahkan kekerasan seksual,” ujar Siswanto, Senin, menyikapi kasus kekerasan seksual yang terjadi di TK Jakarta International School (JIS) Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kendati survei memperlihatkan banyak TK rentan kekerasan, kata Siswanto, selama ini orang tua jarang mengetahuinya karena mereka memperoleh informasi terbatas. “Peristiwa kekerasan seksual di TK bukan kasus tunggal,” katanya.

Karenanya, sebut Siswanto, pihaknya meminta Menteri Pendidikan dan Budaya untuk mendesak semua Taman Kanak-kanak memenuhi standar perlindungan anak.

“KPAI mendesak kepada Mendikbud untuk memastikan kurikulum TK berwawasan pengembangan karakter dan ramah anak. Tidak boleh ada unsur-unsur kurikulum yang dapat berpotensi menghambat tumbuh kembang anak, apalagi berpotensi kekerasan, baik dengan alasan hukuman maupun pendisiplinan,” kata Siswanto.

Selain itu, tenaga pendidik juga harus memiliki perspektif perlindungan anak serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang berorientasi ramah anak. “Itu semua untuk memastikan lingkungan TK nyaman dan aman bagi anak, terbuka dengan orangtua dan masyarakat, serta tidak diskriminatif,” ujarnya. (IN)

Pengajian Malam Berbuntut Pengeroyokan LANGSA - Acara pengajian yang berlangsung, Minggu malam pekan lalu, di Dayah Darul Huda, Gampong Masjid, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, berujung rusuh. Tiga orang teungku seumeubuet (guru pengajian) jadi korban pengeroyokan. Belakangan terungkap jika kasus itu hanya berlatar ketersinggungan kubu pengeroyok terhadap ceramah yang disampaikan saat pengajian.

Polisi yang turun ke TKP menemukan indikasi jika pengeroyok adalah dari kubu pesantren Dayah Mustaqim yang juga berada di Gampong Masjid.

Kapolres Langsa, AKBP H Hariadi SH SIK, melalui Kapolsek

Manyak Payed, Iptu Suparwanto, Senin, mengakui insiden penganiyaan yang menimpa tiga teungku itu, yakni Tgk Hamdani (45), alamat Gampong Masjid, Tgk Rasidin (42) alamat Gampong Meurandeh, Kecamatan Manyak Payed. Dan terakhir adalah Tgk Nasruddin alias Tgk Jeunib (45), alamat Jeunib, Bireuen. Malam itu penceramah di Dayah Darul Huda Gampong Masjid, adalah Tgk Nasruddin. Akibat kasus pengeroyokan itu, ketiga teungku dimaksud mengalami luka memar di bagian tubuhnya.

Selain itu kaca depan mobil Kijang Kapsul Tgk Jeunieb, pecah dilempari batu oleh pelaku. Tujuh tersangka pelaku adalah, Azhar,

Malik, Si Mus, Leman, Tazri, Syahrul Asri, dan Ibrahim, semuanya beralamat di Gampong Masjid.

Menurut Kapolsek, pihak polisi mendapat informasi tentang insiden rusuh di balai pengajian itu.

Polisi langsung menuju lokasi dan mengamankan tiga teungku yang menjadi korban pengeroyokan.

Selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas terdekat, mendapatkan perawatan dan dilakukan visum.

Pelaku diduga memukul korban dengan cara menendang korban, sehingga bibir Tgk Rasyidin pecah, serta kepala bagian belakang memar. Kemudian wajah Tgk Hamdani memar, sedangkan Tgk Nasruddin belum diketahui luka-

nya, karena malam itu juga telah kembali ke Jeunib. “Sedangkan terhadap pengrusakan mobil kijang kapsul milik Tgk Nasruddin, berakibat kaca depan mobil itu pecah, dan samping belakang sebelah kanan mobil itu peyot. Kerugian materil sekitar lebih kurang Rp2 juta,” paparnya.

Kapolsek menambahkan, para pelaku melakukan penganiayaan dan pengerusakan dengan dalih kelompoknya tersinggung dengan isi materi dakwah Tgk Nasruddin.

Termasuk dinilai menyinggung pimpinan Dayah Mustaqim yang juga ada di Gampong Masjid.

Polisi malam itu langsung mengambil tindakan, dengan menga-

mankan korban dari pengeroyokan. Selanjutnya mengambil keterangan Tgk Hamdani dan Tgk Rasyidin, dan memvisum korban di Puskesmas. “Di lokasi kejadian kita menyita barang bukti berupa pecahan kaca mobil dan batu koral yang digunakan pelaku. Malam itu kita mengantar Tgk Nasrudin (Tengku Jeunib) ke Langsa, dan selanjutnya yang bersangkutan kembali ke Jeunib,” sebutnya.

Iptu Suparwanto menjelaskan, Muspika, MPU Kecamatan Manyak Payed, pelaku, dan korban, termasuk Datok (kades) Gampong Masjid dan Datok Gampong Meurandeh, sudah dipertemukan dan duduk bersama di Mapolsek Ma-

nyak Payed. Dalam pertemuan itu telah ditemukan titik temu, bahwa kasus pengeroyokan tiga teungku dimaksud akan diselesaikan dengan perdamaian.

“Pada Senin (kemarin-red), antara korban dan pelaku, sepakat menyelesaikan kasus itu dengan perdamaian. Namun itu masih berbentuk secara lisan, dan sesuai yang direncanakan, perdamaian secara tertulis akan dilakukan pada Kamis (24/5) mendatang,” paparnya.

Saat ini ke tujuh pelaku pengeroyokan tidak ditahan, karena pihak gampong (datok-red) menjamin mereka. Namun ke tujuh pelaku dikenakan wajib lapor ke ke Mapolsek setiap harinya. (BSO)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 300 28 APRIL- 4 MEI 2014

LIPSUS

Kasat: Akan Terus Digerebek POLRESTA Medan akan terus menggerebek Kampung Kubur di Jalan Zainul Arifin, sampai daerah tersebut benar-benar bersih dari judi dan narkoba. ”Ini yang kesekian kalinya.

Kita tidak akan berhenti. Penggerebekan akan terus dilakukan hingga lokasi tersebut benarbenar bersih,” tegas Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak. Teranyar, Senin (21/4), petugas Unit Vice Control/Judisila yang melakukan penggerebekan mengamankan belasan pria dan wanita. “Sedikitnya ada 30 unit mesin jackpot yang diamankan.

Berikut belasan orang, beberapa diantaranya pengguna narkoba dan barang buktinya,” kata Calvijn didampingi Kanit Judisila, AKP Jama Purba di lokasi penggerebekan.

Saat petugas merangsek masuk, ratusan orang di tempat itu yang mayoritas keturunan Tamil, tampak sibuk masuk ke rumah masing-masing. “Jangan bergerak. Jongkok kalian,” teriak seorang petugas Judisila.

Dalam penggerebekan kali ini petugas menyisir lima tempat, salah satunya kediaman milik Leny. Petugas tampak mengacak-acak rumah bercat hijau yang dijadikan lokasi judi jackpot. Sayang, si pemilik rumah berhasil kabur. “Pemiliknya bernama Leny. Mungkin sudah kabur,” kata Kepala Lingkungan I, Emmy ikut menyaksikan penggerebekan.

Emmy mengaku sudah berulang kali memperingatkan warga di tempat itu agar tidak berjudi dan mengkonsumsi narkoba. Tapi tidak digubris. “Kita sudah berulang kali peringatkan, tapi tetap membandel. Kita juga tidak bisa setiap saat memantau mereka,” kata Emmy kepada petugas. Hasil penelusuran di lokasi penggerebekan, beberapa nama yang diamankan petugas, yakni Vina, Harry dan Rudy, keduanya sekuriti Thamrin Plazan, Aprizal, Erna, Musa, Nasir Sarah, Edi Johan, Esteria Sihombing, Jack Sibarani, Vijay Frangky, Zahid, Acep dan Rahim.

Dengan posisi jongkok dan kedua tangan diikat kabel jackpot, belasan orang yang diamankan digeledah satu per satu.

Erna yang saat digerebek sedang mengkonsumsi sabu di depan rumah yang dijadikan lokasi judi jackpot, tampak pasrah.

“Ditangkap di depan ru-

mah,” katanya kepada wartawan. Sedangkan Vina menangis sembari coba meyakinkan petugas kalau dirinya tidak ikut bermain judi.

“Saya mau cari pacar saya untuk minta uang buat berobat.

Kaki saya sudah lama nggak sembuh-sembuh,” ujar Vina yang mengaku tulang kaki sebelah kirinya remuk akibat kecelakaan.

Dengan menggunakan tongkat, Vina yang mengenakan celana pendek dan kaos merah, terduduk lesu di pojok ruangan.

“Rumah saya di Kampung Lalang. Waktu masuk ke mari, tibatiba digerebek. Saya nggak ikutikutan,” rengeknya.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn yang tiba di lokasi sempat menegur kepling di tempat itu. “Mana keplingnya, suruh masuk sebentar,” teriak Calvijn.

Tak lama, Emmy yang mengenakan seragam PNS masuk ke rumah milik Leny. “Ini gimana, Bu? Kok masih ada saja judi jackpot? Kan sudah saya bilang, kalau ada mesin baru masuk tolong sampaikan ke saya. Kenapa ibu tidak memberitahu kami,” tanya Calvijn.

Emmy pun membela diri.

“Saya nggak tahu kapan mesin-mesin ini masuk. Setiap warga di lingkungan saya sudah diberitahu. Tapi mau gimana lagi, tetap saja mereka membandal,” ucapnya.

Mendengar penjelasan itu, Calvijn yang mengenakan kemeja putih langsung geleng kepala. “Masa ibu tidak tahu.

Apa ibu tidak pantau wilayah ibu?” Calvijn kembali bertanya.

“Kalau tahu, saya sudah beritahu bapak. Mungkin masuknya malam hari,” jawab Emmy.

Melihat warga bertambah ramai, Calvijn memerintahkan anggotanya untuk memboyong mesin jackpot dan para tersangka. Sebelum meninggalkan lokasi, Calvijn kembali menegaskan pihaknya akan terus menggerebek Kampung Kubur, sepanjang tempat itu masih menjadi lokasi judi dan narkoba.

“Ini sudah menjadi komitmen kami. Sampai kapanpun, Kampung Kubur akan terus dirazia kalau masih menjadi lokasi judi dan narkoba,” tegas Calvijn seraya meminta tokoh agama dan masyarakat di tempat itu berpartisipasi dalam merubah image Kampung Kubur yang selama ini dikenal sarang maksiat. (TIM)

Belasan Penjudi Diamankan KAMPUNG Kubur masih saja menjadi pusat perhatian Satreskrim Polresta Medan. Untuk yang kesekian kalinya wilayah itu digerebek, tapi tetap saja belum bersih dari dunia kejahatan.

Penggerebekan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak ini berhasil mengamankan sekitar 30 unit mesin judi, senjata tajam dan narkoba yang berada di 6 lokasi.

Tak hanya itu, dari lokasi pihaknya juga mengamankan 18 orang diantaranya 3 wanita sebagai pekerja dan 15 orang diantaranya pemilik, pemain

dan 3 orang bandar sabu.

Selanjutnya, ke-18 orang tersebut berikut barang bukti pun diboyong ke Polresta Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan penggerebekan hingga lokasi Kampung kubur tersebut benar-benar besih dari praktek perjudian.

"Ini sudah kesekian kalinya kita lakukan penggerebekan dan kita tidak akan berhenti melakukan penggerebekan hingga lokasi ini benar-benar bersih," ujarnya di lokasi penggerebekan. (TIM)

Ketua OKP Terjaring Razia Judi di Kampung Kubur UNIT Judi Sila Polresta Medan mengamankan sembilan orang yang terdiri dari tiga wanita dan enam pria, saat menggerebek markas judi jackpot di Jalan Erlangga, Kampung Kubur, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jumat.

Ironisnya, dari kesembilan orang tersebut, satu di antaranya merupakan ketua salah satu Organisasi Kepemudaan (OKP) di Medan. Ketua OKP yang diketahui bernama Ch itu, diduga sebagai pemilik lokasi markas judi tersebut.

“Sejauh ini baru 9 yang kita amankan. Satu diantaranya kita deteksi sebagai ketua salah satu OKP. Kita bahkan mensinyalir dia yang menjadi pemilik

dari lokasi perjudian ini,” ujar Kanit Judi Sila Polresta Medan, AKP Jama Kita Purba.

Jama juga mengatakan, selain kesembilan orang tersebut, pihaknya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan dari lokasi perjudian itu. Di antaranya 80 mesin jackpot, puluhan senjata tajam dan 2 pucuk senjata mainan jenis air softgun.

“Seluruh barang bukti dan kesembilan orang yang kita amankan dari lokasi perjudian sudah kita boyong ke Mapolresta Medan, Kita akan lakukan pengembangan untuk menelusuri tersangka-tersangka lain yang mungkin terlibat dalam bisnis judi jackpot ini,” tukasnya.

(TIM)

KAMPUNG Kubur kembali digerebek Polisi. Kampung yang berada di Jalan Erlangga (Zainul Aifin) Medan, Kelurahan Petisah Tengah ini, masih saja seperti dulu. Sudah berulang kali pihak Kepolisian menggerebek lokasi ini. Namun tetap saja menjadi sarang Narkoba dan ajang perjudian. Narkoba dan perjudian tumbuh subur di kawasan ini. Kampung Kubur masih belum terkubur.

SEPERTI dilaporkan, Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan, melakukan penggerebekan di Kampung Kubur, Jalan Erlangga/Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Senin (21/4) petang.

Namun ada yang aneh dari penggerebekan itu. Yakni ekspresi warga yang sangat biasa saat melihat Polisi meringsek masuk ke lingkungan mereka.

Usut punya usut, warga di Kampung Kubur rupanya sudah tidak kaget lagi setiap polisi bersenjata lengkap masuk ke wilayah mereka.

Bahkan menurut mereka, penggerebekan berulang kali yang dilakukan polisi di kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba itu, tidak akan membuat perjudian dan peredaran narkoba hilang dari wilayah tersebut.

“Ah paling tengok sebentar aja. Itu pun

untuk sekadar tahu siapa yang tertangkap.

Enggak heboh lagi kami kalau melihat penggerebekan. Dulu malah pernah sampai seminggu tiga kali penggerebekan. Jadi sudah biasa saja,”ujar Santi salah seorang warga.

“Hari ini digerebek, minggu depan sudah ada lagi judi sama narkoba di sini. Bahkan mungkin besok sudah ada tempat baru lagi.

Jangankan kami, anak-anak saja sudah biasa lihat penggerebekan di sini,” tambahnya lagi.

Hal senada juga disampaikan Dinesh. Menurutnya penggerebekan yang dilakukan di Kampung Kubur menjadi pemandangan lazim bagi warga, jika polisi gagal menangkap pemasok mesin judi dan narkoba ke wilayah tersebut.

“Warga di sini ini korban sebenarnya.

Pemainnya rata-rata orang luar. Mereka mau menampung mesin judi dan menjadikan

rumahnya sebagai lapak judi karena persoalan ekonomi. Makanya selagi polisi enggak bisa menangkap siapa bandar dan pemasoknya, bakal tetap ada penggrebekkan-penggrebekkan selanjutnya,” papar Dinesh.

Dinesh pun mengaku pendekatan yang digunakan polisi untuk memberantas perjudian dan perdagangan narkoba di Kampung Kubur kurang tepat.

“Seperti kubilang tadi, masalahnya kemiskinan. Jadi mereka lebih memilih melanggar hukum dibandingkan harus tidak makan. Itu yang harusnya coba dipikirkan. Jadi hulunya yang diberantas, bukan cuma dampaknya.

Polisi harusnya enggak kerja sendiri. Ini juga tanggung jawab pemerintah daerah,” pungkasnya.

(TIM)

Kampung Kubur Punya 30 Jalan Tikus KAMPUNG Kubur hanya satu lingkungan saja dari 16 lingkungan di Kelurahan Petisah Tengah. Namun tidak mudah bagi orang yang pertama kali masuk ke lokasi ini. Sangat sulit keluar dari kawasan yang digelari sarang narkoba tersebut. Penyebabnya, Kampung Kubur punya 30 jalan tikus berupa gang yang sebagian buntu.

"Kalau Bapak saya bawa ke dalam, lalu saya tinggalkan, belum tentu bisa keluar. Enggak juga (tembus sungai), bisa jumpa tembok rumah warga. Apalagi kalau kondisinya malam. Ada 30-an lebih gang lah di sana," ujar seorang tokoh Kampung Kubur di kantor Camat.

Namun ayah beranak dua yang mewarisi rumah dan bermukim di Kampung Kubur selama 88 tahun tak mau identitas dan pekerjaannya dipublikasikan. ''Sebenarnya pun saya tak mau datang kemari kalau tahu Bapak wartawan. Saya menghargai Pak Camat saja."

Meski merupakan tokoh yang dihargai di Kampung Kubur, dirinya tidak bisa mengusir seorang warga yang ketahuan pengedar. Paling hanya menasihati, tetapi tetap saja seperti itu.

"Mereka memang ada yang penduduk setempat. Orang datang macam wisata kuliner sapsap (mengonsumsi sabu seperti yang ditemukan di rumah L). Jangan libatkan Kampung Kubur dalam semua hal. Jangan semua, yang salah disalahkan, yang benar pun harus dikatakan benar. Media juga harus fair dalam memberitakan. Mari sama-sama kita benahi.

Kita gak mau ngada-ngada. Memang ada, nggak saya rondokkan itu. Pengedar saya gak begitu tahu, tetapi orang datang bertamu tentu disambut. Makanya polisi tidak merazia semua karena sudah tau lokasi di mana saja."

Ia mengaku berkali-kali kena damprat orang-orang yang dinasihatinya. "Capek lah saya. Kalau saya nasihati, dia bilang nggak keluarga kau, bukan kau, dan bukan urusan kau.

Mau cemana kita. Terkadang betul juga kata mereka. Ada batasan kita mengusir. Kita menggedor hati ke hati. Saya bukan takut nama saya disebut, tetapi lebih baik inisial saja. Kita nggak mau dianggap pengkhianat, tetapi saya tetap berkhianat terhadap narkoba. Kita perang terhadap narkoba."

Apakah dirinya tak khawatir dua anaknya terbebas dari narkoba? "Saya selalu bilang, bagus dipijak dan ditikami saja (kalau sudah kecanduan narkoba). Karena kita sudah tengok dampaknya. Anak saya lebih bagus mati daripada hidup, kalau sudah pakek narkoba."Meski tak bisa memastikan, pria paruh baya ini menjelaskan narkoba mulai menjangkiti Kampung Kubur pada era 2005-2006. "Itu mulai

2005-2006, nggak rame tetapi ada. Kalau prostitusi bukan di Kampung Kubur tetapi di bawah titi Jalan Kejaksaan itu. Saya juga sering sampaikan ke pemuda di sana, bahwa itu (narkoba), berbahaya. Tidak semua orang Kampung Kubur senang dengan itu. Tapi polisi kalau razia pun jangan pamer pistol la," katanya sembari berpamitan.

Sebelumnya Sosiolog USU Agus Suryadi, menyebut keberadaan Kampung Kubur diawali dari lokalisasi pertama di Kota Medan.

Camat Yunus mengatakan pria yang diwawancarai merupakan sosok yang dihormati di Kampung Kubur dan sengaja mengundangnya.

"Kalau Kepling di Kampung Kubur namanya Bu Emi. Sedang sakit, tadi apel datang tetapi gak enak badan," ujar Yunus di kantornya.

Menurut Yunus, jumlah warga Kampung Kubur kurang lebih 200 Kepala Keluarga (KK).

Pekerjaannya, bermacam-macam, seperti pegawai swasta dan karyawan toko. Tetapi umumnya, berpenghasilan rendah.

"Kekeluargaan di sana sangat kuat. Itu hanya satu lingkungan kurang lebih 200 KK, karena satu rumah ada yang sampai tinggal tiga KK. Relokasi masa saya belum ada dengar.

Tetapi sudah menjadi masalah Kota Medan.

Mereka (sebagian orang dalam) nggak suka dengan kondisi seperti itu, tetapi jangan (berkomentar) dari mulut mereka."

Bahkan menurut Yunus, ketika ada razia kepolisian, masyarakat lebih tenang jika melihat aparat desa hadir saat penggerebekan. "Justru kalau ada, kami mereka tenang, kalau nggak ada kami mereka ribut. Coba lah masuk ke dalam. Di dalam itu cuek. Daerah paling aman di sana."

Ia mengakui warganya di Kampung Kubur juga bosan melihat kampungnya yang tak selesai-selesai dari masalah itu-itu saja. "Karena nggak tuntas-tuntas, mereka juga terganggu.

Muak lah orang itu, tetapi jangan dari orang itu (ngomongnya). Sosialisasi pun kita lakukan gak akan datang, dikira nanti kibus. Dari yang berwenang (kepolisian) jangan tanggung-tanggung. Bagaimana tekniknya saya mana tau."

Apakah sudah ada pembahasan serius di tingkat Pemko Medan terkait Kampung Kubur? "Sampai sekarang belum ada pembahasan serius di tingkat Pemko Medan. Kalau razia baru ada koordinasi. Kami aparatur ini mengadu pada Polisi. Saya tidak menyalahkan pihak kepolisian, tetapi serius kenapa. Selama (jadi) camat gitu-gitu saja. Setelah ditangkap, tidak gak ada lagi progresnya."

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri mengungkapkan akan meneruskan permasalahan di Kampung Kubur ke

pemerintahan tingkat bawah seperti kecamatan dan kelurahan.

"Itu nanti kita teruskan ke Camat Petisah dan lurah di Kampung Kubur. Kita tetap, ini program pemerintah bagaimana menanggulangi dengan menyusun kelembagaan-kelembagaan dalam rangka penanggulangan narkoba," ujarnya melalui selulernya, Senin.

Apakah ada kemungkinan relokasi? "Itu berkaitan dengan wilayah. Kita lakukan pembinaan di tingkat camat supaya break down.

Sekda hanya sebagai administrasi. Yang bagus menjawab camat. Karena saya administrasi kebijakan di tangan wali kota."

Syaiful mengatakan ketika pejabat negara atau pusat datang ke Medan, tidak pernah menanyakan soal Kampung Kubur. "Itu kita saja di Medan memahami itu. Maksud saya dari sisi pemerintahan wilayah (camat dan lurah) melakukan perubahan prilaku. Masuk dalam bentuk pelatihan dan kesibukan untuk menghindari itu (kegiatan narkoba).''

Sementara Kasat Reserse Narkoba Polresta Medan Kompol Dony Alexander menegaskan optimistis bisa menghentikan peredaran narkoba di Kampung Kubur. "Siapa bilang nggak bisa? Kalau kenapa lama sekali, jangan tanya saya, tanya pejabat lama. Data resmi (titik seperti Kampung Kubur), seperti itu nggak bisa kita menyebut. Ini bukan target kasat narkoba tetapi target kepolisian dan masyarakat," ujarnya, Senin malam.

Dony juga memberikan warning pada bandar-bandar narkotika di Medan untuk segera menghentikan bisnis haram tersebut. "Bandar narkoba kita sampaikan, sudahlah tidak usah merusak generasi muda. Insya Allah, karena masyarakat membantu. Keberhasilan kami keberhasilan masyarakat juga. Ini semua berkat informasi dari masyarakat. Mudahmudahan 2014 atau ke depan kita bisa bersih dari narkoba. Termasuk kamu kalau tau peredaran narkoba informasikan juga."

Menurut Dony, di Kampung Kubur sendiri semua bisa masuk baik itu pemain besar ataupun pemain kecil. Ia juga mengaku, tanggung jawab ini tidak hanya di kepolisian saja.

"Semua bisa masuk. Pemain besar ada, pemain kecil ada, kalau kamu tanya seperti itu. Kami memberikan penyuluhan dan penindakan hukum. Kita semua harus bertanggung jawab bukan hanya kepolisian saja. Polisi tidak mungkin bisa bertindak sendiri. Saya berupaya, tetapi saya tidak pribadi, namun semua kepolisian Polresta Medan mulai tingkat polsek untuk mencari bandar."

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 300 28 APRIL- 4 MEI 2014

Polres Tebing Tinggi Gelar Panggung Prajurit TEBINGTINGGI - Usai melaksanakan tugas dalam pengamanan pesta rakyat Pemilihan Umum Legislatif 2014, Polres Tebingtinggi menggelar hiburan "Panggung Prajurit" di halaman Mapolres jalan Pahlawan Kota Tebingtingg, Selasa lalu.

Hiburan "Panggung Prajurit" tersebut untuk menghilangkan rasa stres para personil kepolisian setelah selama sebulan lebih mengamankan pesta lima tahunan di sejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, mulai dari pengamanan persiapan pemilu, pemungutan suara di TPS hingga rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebingtinggi.

Kapolres Tebingtinggi, AKBP H Enggar P didampingi Wakapolres Kompol Zahri dan Kabag Ops mengatakan, panggung prajurit ternyata sangat ampuh menghilangkan letih dan stres para prajurit yang bertugas hingga dini hari dalam mengamankan kotak suara. Meski hanya dihibur oleh artis lokal, ternyata juga mampu menghidupkan kembali semangat bertugas dan menghilangkan rasa letih menjadi semangat kembali bekerja.

"Meskipun penghitungan suara telah selesai dilaksanakan, namun polisi tetap melaksanakan patroli keliling untuk menciptakan rasa aman dan damai hingga selamanya demi keamanan masyarakat. Dan harapan kami, warga juga tetap menjaga kondusifitas ini," kata Kapolres Tebingtinggi. (RS)

Siswa SD di Aceh Tamiang Terima Dana BSM ACEH TAMIANG - Ratusan siswa sekolah dasar (SD) dari beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang memenuhi halaman Bank Aceh unit Karang Baru dan Kota Kualasimpang, pekan lalu.

Para siswa SD yang didampingi orangtuanya tengah menunggu pencairan dana bantuan siswa miskin (BSM). Pantauan di kedua bank tersebut, para siswa dan orangtuanya datang menggunakan angkutan umum dari daerah tempat tinggal mereka yang jaraknya lumayan jauh.

Keterangan yang diperoleh, dana BSM yang diterima tiap siswa Rp 425.000 langsung disalurkan melalui rekening siswa yang telah terdaftar.

"Sebanyak 75 siswa sedang kami proses dalam tahap ini," ucap seorang tenaga pengajar SDN Alur Sentang, Kecamatan Manyak Payed di sela penanganan pencairan di Bank Aceh unit Karang Baru.

Menurut salah satu orang tua siswa, Ridwan warga Kampung Paya Raja yang anaknya bersekolah di SDN Paya Raja, bantuan tersebut sangat berarti untuk meringankan biaya dan kebutuhan rumah tangga, terutama biaya pendidikan anak.

"Dengan BSM setidaknya telah tertanggulangi kebutuhan anak bersekolah seperti biaya buku, tas, sepatu dan baju seragam," katanya. (BSO)

Pemko Langsa Bangun Kelestarian Kota LANGSA - Islam mengajarkan kita bagaimana keindahan, kebersihan, kebahagiaan dan panorama yang menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri. Jadi, syariat Islam bukan penghalangi bagi jalannya pariwisata. Demikian diungkapkan Kadis Syariat Islam Kota Langsa Drs H Ibrahim Latif MM kepada wartawan di Langsa, (21/4) pekan lalu.

Walaupun demikian kata dia, harus dipahami juga bahwa pariwisata yang dijalankan juga harus pariwisata yang bersyariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Aceh.

Selain itu juga lanjutnya, syariat Islam bukanlah penghalang jalannya pariwisata di Kota Langsa. Karena penegakan syariat yang dilakukan Pemko Langsa itu sendiri adalah upaya untuk menjadikan Langsa sebagai Kota berperadaban islami. Dan tentunya pariwisata yang digalakkan juga berorientasi pada nilai-nilai Islam itu sendiri.

Sejauh ini, pariwisata di Aceh adalah pariwisata syariat dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Dalam kegiatan pariwisata itu sendiri, juga dapat dilakukan penyampaian pesan-pesan dakwah, yang pada akhirnya dakwah dan pariwisata dapat bejalan seiring.

Islam identik dengan kebersihan, keindahan dan segala sesuatu yang ada di alam ini. Karenanya, mustahil bila dikatakan syariat yang terkandung dalam Islam itu dapat menjadi penghalang untuk pariwisata. (BSO)

S U M U T /ACEH

H.RM.Harry Nugroho Serahkan SPPT PBB 2014 BATU BARA - Wakil Bupati Batubara H.RM. Harry Nugroho SE menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) sektor pedesaan/perkotaan 2014 kepada Camat di Lima Puluh, Rabu (23/4) dihadiri pimpinan Bank Sumut Cabang Lima Puluh, BPN, Lurah dan Kepala desa.

PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan pengelolaan PBB sektor pedesaan/ perkotaan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kita menyadari saat ini masih banyak terjadi permasalahan

SERAHK AN - Wakil Bupati Batubara H.RM.Harry Nugroho SE didampingi Kadispenda Lutfi Solihin Sirait SSTP.MAP menyerahkan SERAHKAN SPPT PBB kepada Camat Talawi Drs Basrah MSi.(aril) dilanganan dalam penagihan- kendala dalam pemungutannya, jak. Dengan pemutakhiran data nya seperti adanya kesalahan untuk itu upaya yang kita laku- diharapkan objek pajak PBB nama, luas objek pajak yang kan dengan mengadakan pemu- dapat tergali dengan lebih optitidak sesuai antara yang tertera takhiran data dengan sistem mal sehingga dapat ditingdi SPPT sehingga mengalami manajemen informasi objek pa- katkan agar pembangunan ber-

jalan dengan baik karena sumber pendapatan daerah semakin meningkat, ucap Harry.

Dinas pendapatan daerah beserta jajarannya agar dapat melaksanakan seluruh proses pengelolaan PBB dengan sebaikbaiknya seperti yang dilakukan kantor pelayanan pajak pratama, meningkatnya koordinasi dengan aparatur pemerintah seperti Camat, lurah/ kepala desa guna meningkatlkan potensi PBB agar segera disampaikan kepada wajib pajak, Sebab aspek penting untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak bukan saja bagaimana sistem penagihan tunggakan tapi meningkatkan sistem pelayanan publik dalam pelayanan dasar.

Camat diharapkan mengawasi proses distribusi SPPT PBB serta memberi penjelasan tentang tanggal jatuh tempo yakni 30 September 2014, Salah satu tugas pokok yang menjadi penilaian kinerja disamping tugas lain adalah keberhasilan dalam merealisasikan penerimaan PBB, tandasnya.

(ARIL)

Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu :

Pendidikan Harus Dimulai Dari Buaian Sampai Keliang Lahat RANTAUPRAPAT - Tinggi rendahnya derajat suatu bangsa ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas pendidikan bangsa itu sendiri dan pendidikan itu harus dimulai dari buaian sampai keliang lahat. Untuk itu mari kita tanamkan niat dan tekat yang bulat disertai ketulusan hati untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah ini dikemudian hari, tetapi membentuk generasi penerus yang kuat menghadapi tantangan dimasa depan.

Demikian ditegaskan Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT, pada saat mengukuhkan 117 orang Bunda PAUD Kecamatan, Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (24/4) di Lapangan Posis Sigambal Kecamatan Rantau Selatan, yang ditandai dengan penyelempangan Bunda PAUD dan Penyerahan Surat Keputusan.

Warga Negara Harus Taat Hukum NIAS - Kapolres Nias AKBP Juliat Permadi Wibowo,S.Ik,MH mengatakan sebagai bagian dari masyarakat negara hukum, setiap warga negara untuk taat, patuh dan sadar hukum harusnya untuk tidak terhasut, tidak terprovokasi dan mencegah kita dari setiap perbuatan dan pelanggaran yang melawan hukum serta merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Kapolres Nias pada upacara bendera 17 April yang dilaksanakan dilapangan Merdeka Gunungsitoli Kamis (17/4). Dikatakan, sebagaimana musyawarah Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRI) yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, kesetiaan, ketaatan sekaligus disiplin anggota Korps Pegawai Republik Indonesia maka pelaksanaan upacara kesadaran

Katanya, sebagai garda terdepan, tertumpu pada para pendidik dan pengelola PAUD agar lebih professional dan berkualitas serta dapat memberi kesempatan belajar bagi anak usia dini secara merata di seluruh Desa, Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten. Bagi guru-guru PAUD tingkatkan kemampuan dan profesionalisme mendampingi anak-anak kita bermain sambil belajar di pendidikan usia dini dengan pola asah, asuh dan asih yang berkualitas.

Menurut Fitra Laila, Investasi terbesar pendidikan adalah diusia emas anak 0 - 5 tahun, bukanlah skil yang kita kejar pada usia emas ini, tetapi EQ yang harus kita tanamkan kepada anak-anak PAUD ini dan ini adalah kewajiban serta tanggungjawab kita bersama untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak PAUD di Kabupaten

Labuhanbatu.

Khusus kepada Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Labuhanbatu yang baru dikukuhkan, agar sesegera mungkin menata organisasi dan program kerjanya, serta menetapkan jadwal kegiatan dan senantiasa berkoordinasi dengan semua pihak, semoga amanah ini dapat diemban dalam upaya meningkatkan mutu dan akses untuk pendidikan anak usia dini secara merata di Kabupaten Labuhanbatu, jelas Fitra Laila.

Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dalam arahannya mengatakan, Peningkatan kualitas anak Indonesia melalui pelayanan pendidikan anak usia dini diperlukan upaya bersama dengan melibatkan berbagai unsur, baik itu Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi, Pendidik, Praktisi dan Masyarakat

luas yang berkecimpung dalam program pembinaan PAUD. Keberadaan Bunda PAUD bukan semata-mata sebagai symbol, tetapi dituntut memiliki peran sebagai tokoh sentral dalam mengembangkan program PAUD di wilayahnya masingmasing. Bunda PAUD juga diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan semua kelompok masyarakat di wilayahnya, harus bisa melindungi dan mengayomi penyelenggaraan PAUD serta mengkoordinasikan berbagai program layanan anak usia dini yang sekaligus mensinergikan satu sama lainnya.

Disamping itu, Bunda PAUD harus dapat menjadi panutan dan tauladan bagi anak usia dini dan masyarakat serta membina kelangsungan program PAUD dan harus dapat memperhatikan serta mengembangkan pendidikan, kesehatan, gizi, penga-

suhan, perawatan dan perlindungan anak. Untuk itu saya menghimbau, kepada Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Labuhanbatu, berbuatlah untuk kemajuan program PAUD di wilayahnya masing-masing dan saya ucapkan selamat kepada para ibu-ibu atas penobatan/pengukuhannya menjadi Bunda PAUD, kata Tigor mengakhiri arahannya.

Acara Pengukuhan Bunda PAUD yang dihadiri ribuan orang ini dirangkai dengan kegiatan tarian massal oleh ratusan anakanak PAUD dengan judul“Badinding� dan senam Massal dengan judul “Aku Anak Sehat� yang diikuti oleh Bupati dr.H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dan Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT, serta atraksi drumband oleh anakanak PAUD Marhamah dan PAUD Kartini Rantauprapat. (HAH)

nasional ini tetap dipertahankan dan dilaksanakan setiap bulannya karena selain membangun disiplin, juga dapat berfungsi sebagai wadah silaturahmi antara sesama unsur pimpinan daerah di Kabupaten Nias.

Kapolres Nias berterima kasih atas peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara situasi Kamtibmas selama berlangsungnya Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Nias sehingga berbagai tahapan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

Jadikan kondisi Kamtibnas yang kondusif sebagai modal awal bagi kita bersama dalam membangun wilayah Kabupaten Nias.

Dan,berbagai upaya telah dilakukan oleh kepolisian resor Nias dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Nias. Meskipun demikian peran saudara-saudara sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu komponen terpenting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungannya.

Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk secara bersama-sama mengantisipasi berbagai bentuk kriminalitas terutama kasus-kasus panganiayaan, perjudian, curanmor, dan narkoba yang saat ini cukup

menjadi perhatian diwilayah hukum Polres Nias. Selain itu hindari dan jauhilah tindakan main hakim sendiri dan merugikan orang lain karena sanksi hukumnya sangat berat, katanya.

Menyangkut banyaknya kasus-kasus penganiayaan dan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini,maka hendaknya kita menyadari bahwa setiap tindakan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah bahkan justru menimbulkan masalah baru. Kasus-kasus penganiayaan, perjudian, curanmor dan narkoba, belakangan ini marak terjadi kasus pemerkosaan atau pencabulan, saya mengingatkan bahwa masa-

lah perlindungan dan pengawasan anak sangat bergantung pada peranan orangtua di rumah. Setiap orang tua harus berhati-hati dan mengawasi secara baik perkembangan anaknya mulai dari internal keluarganya. Anak dibawah umur memiliki masa depan yang masih panjang dan sangat rentan dengan berbagai situasi lingkungan dalam dan luar rumah.

Sehingga tanpa bantuan orang tua tentunya akan berdampak buruk. Mewaspadai setiap anak yang berkenalan dengan orang tak dikenal melalui media sosial sampai tingkat antar jemput.

Kasus pencabulan terkadang juga datang dari pelaku internal dalam

keluarga sendiri.

Kapolres mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan kepolisian. Sampaikan berbagai keluhan, kritikan dan saran anda kepada kami guna memperbaiki pelayanan kami ke arah yang lebih baik lagi. Karena yang paling utama dari kemitraan antara polri khususnya polres nias dengan masyarakat kabupaten nias adalah adanya peran aktif saudarasaudara sekalian untuk menginformasikan kepada kami keberadaan jaringan-jaringan pelaku kejahatan pelaku curanmor, jaringan narkoba, ataupun perjudian.

(YAGI)

Kecamatan Rambutan Juara Umum MTQ Kota Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-46 dan Festival Seni Nasyid (FSN) ke-9 Kota Tebingtinggi berakhir, dengan ditutup oleh Sekdako Johan Samose Harahap di Lapangan Merdeka Sri Mersing Kota Tebingtinggi. Tampil sebagai juara umum MTQ Tahun 2014 Kecamatan Rambutan.

Sekdako mewakili Walikota Tebingtinggi Ir H Umar

Zunaidi Hasibuan di hadapan unsur muspida, tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengatakan perhatian dukungan dan keterlibatan seluruh komponen umat Islam dan jajaran pemerintah sangat diharapkan, agar pasca penyelenggaraan MTQ dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi pembinaan kehidupan beragama di masyarakat.

"Harapan itu tertumpu kepada seluruh pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Tebingtinggi agar dapat melakukan langkah-langkah strategis dan program yang benar-benar dibutuhkan dalam melakukan pembinaan secara terencana dan sistematis dalam membina qori qoriah, hafizh hafizah, mufassir mufassirah maupun

cabang musabaqoh lainnya", tandasnya.

Dikatakan, kegiatan MTQ tahun 2014 terlaksana dengan baik mencerminkan bahwa masyarakat masih cinta kepada Alquran.

"Kecintaan terhadap Alquran harus benar-benar tertanam di sanubari dan membentuk karakter yang baik pada kehidupan seharihari yang lebih baik",

sebutnya.

Terkait pencanangan program mengaji di masjid sesudah salat maghrib serta pembinaan kepada imamimam masjid dan guru mengaji yang dicanangkan Walikota Tebingtinggi, Sekdako berharap agar terus ditingkatkan agar kualitas imtaq dan akhlak generasi Islam semakin meningkat.

(RS)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 300 28 APRIL- 4 MEI 2014

Pemkab Nias Rayakan Paskah 2014 NIAS - Sebagai manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan maka sudah sepatutnya perayaan paskah ini mengingatkan kita akan kuasa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia.

Dalam peristiwa paskah ini juga kita rasakan betapa indahnya kehidupan manusia yang penuh dengan kesederhanaan dan persaudaraan tanpa kebencian, egoisme dan keangkuhan. Suasana paskah adalah suasana damai dan persaudaraan, karena Yesus Kristus mati di Kayu Salib di Bukit Golgota dan pada hari yang Ke tiga bangkit dari orang mati.

Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli, MM pada acara perayaan Paskah Pemkab Nias Tahun 2014 yang dilaksanakan di Lasara Kecamatan Gido Kabupaten Nias, Selasa(22/4). Menurut bupati Nias,semuanya ini adalah untuk menciptakan dan menghadirkan suatu keadaan dunia yang baru agar umat manusia hidup saling mencintai, saling menghormati dan bersamasama berbuat kebajikan, serta bebas dari konflik dan kekerasan. Jikalau TuhanYesus Kristus tidak mati dan tidak hidup kembali maka iman orang Kristen menjadi sia-sia tidak berarti.

Dijelaskan, perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten Nias ini dengan mengangkat Tema “Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati”(Filipi 3:11), dan Sub Tema “Mari kita tingkatkan kinerja

yang bersih dan responsif dalam melayani masyarakat”. Bila kita melihat beberapa Tahun ke belakang, maka ada berbagai peristiwa yang telah kita lewati, selain bencana alam, kita juga dihadapkan dengan peristiwaperistiwa yang meliputi segi kehidupan berpolitik tentang hukum, kemanusiaan dan sosial budaya.

Selanjutnya, berbagai persoalan tersebut setidaknya menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebagai manusia, kemampuan kita sangatlah terbatas. Namun Yesus Kristus telah menunjukkan dan mengajarkan kepada kita makna kepedulian, makna kasih, makna kesederhanaan dan kerendahan hati. Bahkan makna pengorbanan sampai mati di kayu salib. Hal ini seharusnya memberi motivasi dan semangat kepada kita umat yang percaya bahwa perjuangan belum selesai, kita harus berbenah diri dan optimis untuk melanjutkan perjuangan yang sudah kita mulai, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dapat kita nikmati perayaan paskah bagi umat kristen khususnya lingkup pemerintah kabupaten nias pada saat ini. Berbagai keberhasilan dan kesuksesan telah kita raih khususnya pelaksanaan pemilihan umum Legislatif yang aman dan kondusif, namun jangan membuat kita terlena dalam hal ini, sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawab serta melupakan tujuan dan cita-cita yang masih jauh kedepan. (YG)

Laksanakan Langkah Sesuai SOP BATUBARA - Aparatur birokrasi. merupakan inisiator, motivator, regulator sekaligus pelaku reformasi dan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sesuai Permenpan RI nomor 38 tahun 2012 tentang reformasi birokrasi dan pedoman penilaian kinerja unit layanan publik. Untuk itu setiap langkah yang dilaksanakan harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), hal ini dikatakan Sekdakab Batubara T.Erwin SE, jumat (19/4) di Lima Puluh.

SOP pada dasarnya merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan langkah atau tindakan berjalan secara efektif, konsisten, standar dan sistematis. Pemkab Batubara telah melaksanakan bim-

tek penyusunan (SOP) yang pesertanya dari semua SKPD. Pemerintah telah mengeluarkan aturan melalui Perpres nomor 31 tahun 2010 tentang grand desain reformasi birokrasi 2010-2015 dan terdapat 8 area perubahan antara lain organisasi yaitu membangun organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), tatalaksana yaitu mengatur sistem, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip govermence, SDM yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, peraturan perundang-undangan yaitu regulasi yang lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif, pengawasan yaitu meningkatnya dan mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN. (RIL)

KPUD Sergai Rapat Pleno Pileg 2014 PANTAI CERMIN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serdang Bedagai menggelar rapat pleno terbuka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Aula Theme Park Resort Pantai Cermin, Minggu (20/4/2014) pukul 10.00 WIB. Ketua KPUD Sergai H Muhammad Sofian ST dalam rapat pleno mengatakan bahwa pelaksanaan rapat pleno dilakukan sebagai tahapan Pileg 2014, setelah sebelumnya dilakukan perekapan suara di masing-masing tingkatan desa maupun kecamatan merupakan hasil dari Pileg pada 9 April beberapa waktu lalu.

“Proses penghitungan suara merupkan tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah berlangsung sembilan april lalu, sidang pleno ini merupakan proses lanjutan rekapitulassi yang telah dilakukan di masing-masing kecamatan untuk mendapatkan hasil dari pileg yang telah berlangsung, selanjutnya kami berharap peran saksi untuk mengamati proses ini bilamana

terjadi kesalahan agar tidak ada yang merasa dirugikan," katanya.

"Bilamana terjadi kendala di dalam proses ini maka kami nanti akan berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Serdang Bedagai. Akhirnya kami berharap supaya kegiatan ini berjalan lancar dan berakhir kondusif," tandasnya lagi.

Selanjutnya ia berharap proses rekapitulasi dari 17 kecamatan se Kabupaten Sergai dapat berjalan lancar mengingat waktu yang dibutuhkan untuk membacakan rakapitulasi di masing-masing Kecamatan cukup lama dan menyita waktu.

Kendati demikian, proses rekapitulasi diharapkan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga semua pihak dapat menerima dengan asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

Sebelumnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD diawali dengan sambutan oleh Kapolres Serdang Bedagai AKBP B Anies Purnawan. (ARM)

S U M U T /ACEH

Ketua TP PKK Langkat Ny Hj Nurraida Ngogesa:

Bina Kebersamaan Dalam Bekerja STABAT - Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nurraida Ngogesa dalam pertemuan bulanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kuala, Rabu (23/4), mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota TPPKK Kecamatan yang hadir dalam kesempatan itu untuk selalu berupaya membina kebersamaan dalam bekerja, karena tidak akan berhasil jika bekerja sendirian tetapi pada hakikatnya kita tetap membutuhkan orang lain agar harapan dan cita-cita dapat tercapai.

Ditambahkannya bahwa dalam waktu dekat Tim Supervisi PKK Provinsi Sumatera Utara akan mengunjungi sejumlah desa percontohan yang telah dihunjuk untuk mewakili Kabupaten Langkat dalam lomba tahun 2014 ini, kepada desa-desa percontohan dalam binaan PKK masing-masing Kecamatan untuk segera menyelesaikan pekerjaan baik dalam hal pembuatan laporan maupun administrasi juga pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga pada saat kehadiran TP Supervisi hasilnya tidak mengecewakan.

“Kemenangan bukanlah tujuan akhir namun setidaknya Kabupaten Langkat melalui tangan-tangan terampil PKK dapat memberikan warna positip bagi martabat masyarakat Langkat” ujar Hj. Nurraida Nogegesa .

Lebih lanjut Hj. Nurraida berharap atas kebersamaannya mudah-

BINGKISAN - Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nurraida Ngogesa mengunjungi memberikan bingkisan kepada murid SD 050600 Kuala dan TK Harapan Bangsa Kuala sebelum pertemuan bulanan PKK yang dilaksanakan di Kecamatan Kuala, Rabu (23/4). mudahan kedepan gerakan PKK Kabupaten Langkat lebih memberikan warna dan arti positif tidak saja kepada kita selaku pelaku namun juga kepada seluruh masyarakat sehingga peran PKK benarbenar dirasakan manfaatnya.

Sebelumnya Ketua TP-PKK Ny.

Hj. Nurraida mengunjungi SD 050600 Kuala dan TK Harapan Bangsa Kuala untuk memberikan bantuan kepada 110 murid SD dan 25 murid TK berupa kesehatan gigi dan memberikan bingkisan kepada 5 murid perempuan dan 5 murid laki-laki berprestasi berupa per-

lengkapan sekolah serta memberikan santunan kepada anak yatim di Kantor Camat Kuala.

Hadir dalam pertemuan tersebut Camat Kuala Romarlan Harahap, Kapolsek Kuala AKP Panji dan undangan lainnya.

(JUL)

Pembeli Menggunakan Jerigen Pengusaha SPBU Terapkan Uang Tambahan ACEH TAMIANG - Meski pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Pertamina Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan secara baik, namun layanan tersebut berujung menggigit terhadap pelanggan yang membeli BBM menggunakan jeregen.

Para pembeli yang menggunakan wadah jeregen rata rata sebagai pedagang eceran BBM jenis Bensin. Sayangnya karena ulah pihak managemen SPBU, yang menerapkan uang tambahan pada pembeli yang menggunakan jeregen, kini harus mengeluarkan uang peca-

han lebih kepada pekerja Pomp bensin.

Praktik seperti ini sudah lama diterapkan pihak managemen perusahaan SPBU setempat. Walhasil, Harga Eceren tertinggi (HET) di SPBU tersebut melebihi dari HET yang telah ditentukan oleh Pertamina dan Pemerintah.

"Setiap membeli satu jerigen bensin dikenakan uang tambahan sebesar Rp 5000. Katanya sih sebagai uang jeregen yang kami juga tidak tau, uang tersebut akan digunakan untuk apa", beber pedagang eceran bensin ketika dikonfirmasi.

Sementara pihak managemen SPBU Tanah Terban baru baru ini menyebutkan, uang Rp 5000 /jeregen dari para pembeli yang telah terkumpul, selain dibagi kepada para pekerja, OB kebersihan, dan mandor SPBU, juga uang dimaksud termasuk untuk kepentingan pem-

berian jatah kepada aparat.

Anehnya, kenapa pihak pengusaha SPBU harus membebankan kepada masyarakat pedagang eceran yang notabene perekonomiannya masih lemah. Seandainya jika pihak manageman SPBU ingin memberikan jatah kepada aparat tertentu kenapa tidak menggunakan uang pribadi perusahaan?.

"Kami tidak pernah meminta uang kepada pelanggan, mereka sendiri yang memberikan secara ikhlas, bahkan kami juga tidak pernah mematokkan uang jeregen sebanyak Rp 5000/jeregen. Walaupun Rp 2000 atau Rp 3000, tetap kami terima", imbuh orang yang mengaku sebagai mandor lapangan SPBU tersebut.

Untuk membuktikan ucapan sang mandor SPBU Tanah Terban, Jumat (18/4) pagi sekira pukul 6.00 wib, dibelilah minyak bensin sebanyak 1 jeregen, selain uang tunai

sesuai HET yang ditentukan, disodorkan juga uang tambahan yang disebut uang jeregen sebanyak Rp 3000 kepada pekerja Pomp SPBU Tanah Terban.

Melihat nominal uang jeregen hanya sebesar Rp 3000, pekerja pomp langsung protes seraya minta tambahan.

"Uang jeregennya 5000 perak Pak, ini masih kurang 2000 perak lagi", ujar pekerja Pomp bensin itu.

Dari bukti yang ada, pernyataan sang mandor SPBU ternyata sangat jauh dari pernyataan jujur.

Diharapkan pihak PT Pertamina harus memberikan teguran kepada pengusaha SPBU Tanah Terban Kecamatan Karang Baru, atau memberikan sanksi tegas adanya pemberlakuan dan penerapan uang jeregen yang secara tidak langsung telah menaikkan harga HET secara tidak resmi. (BSO)

Sergai Raih 2 Penghargaan di Ajang 2nd AITIS 2014 SEI RAMPAH - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) meraih 2 penghargaan sekaligus dalam ajang 2nd Apkasi International Trade & Investment Summit (AITIS) Tahun 2014 yang dipromotori oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dihadiri Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan Wabup Syahrianto SH serta berhasil memboyong 2 penghargaan yakni Terbaik Tiga bidang Lingkungan Hidup dan terbaik tiga Bidang Infrastruktur.

Demikian disampaikan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala kepada awaq media melalui telepon selularnya, baru-baru ini.

Dilanjutkan Kabag Indah Dwi Kumala, kegiatan yang berlangsung sejak Senin s/d Kamis (14-17) di

Jakarta International Expo (JIE) Jalan H. Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta dan ditutup Wakil Ketua Umum APKASI H. Saiful Illahi berlangsung sangat meriah.

Ketika meninjau stand Kabupaten Sergai Bupati H. Soekirman sangat menyambut baik kegiatan ini, karena dapat dijadikan ajang promosi untuk memperkenalkan potensi yang ada di daerah. Disamping itu juga sekaligus menarik investor agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan disetiap daerah. Event ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pengunjung tentang potensi dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, ungkap Kabag Indah.

Dijelaskan Indah adapun materi yang diusung stand Kabupaten Sergai yang berjudul "Potensi Inventasi dan Perdagangan" se-

jalan dengan tema yang diusung AITIS tahun ini yakni Kemitraan Ekonomi Global Berkelanjutan.

Potensi Sergai yang paling diunggulkan yaitu sektor pertanian dan perkebunan. Pada sektor pertanian, dilakukan pengembangan penangkar benih (non hibrida), penyediaan bibit unggul, penyediaan pupuk dan pestisida serta kemitraan agribisnis. Sedangkan sektor perkebunan peluang investasi industri dan hilir perkebunan coklat dan sawit serta pengelolaan dan pengadaan bahan baku, kata Kabag Humas.

Selain itu juga Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini juga memiliki keunggulan disektor lain, diantaranya pada sektor peternakan yang memiliki lahan luas untuk pengembangan peternakan dan memiliki bibit yang

unggul. Untuk sektor Pariwisata memikiki resort hotel, restoran, permainan anak water sport, kolam renang, akses jalan bagus dekat bandara kualanamu, jalan negara dan jaringan listrik.

Dalam hal sektor perikanan berfokus pada pengembangan usaha budidaya, usaha pendederan, usaha pembenihan, pengembangan usaha penangkapan ikan dan pengembangan usaha olahan ikan, pada sektor peternakan memiliki lahan yang luas buat pengembangan peternakan dan memiliki bibit yang unggul serta disektor industri ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, dimana hasil pertanian yang diandalkan adalah ribuan hektar tanaman ubi kayu sebagai bahan baku industri pangan, pungkas Indah Dwi Kumala.

(ARM)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Atim Adakan Lomba Bercerita Tingkat SD/MI ACEH TIMUR - Dalam realitas masyarakat kita saat ini, masyarakat mengalami lompatan budaya atau lompatan tahapan dari masyarakat tradisional ketahap yang modern dimana seharusnya manusia harus melewatkan tahapan literasi yang justru tahapan ini terlewatkan dewasa ini sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk membaca dan lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk menonton televisi.

Untuk mencegah hal tersebut menjadi lebih buruk lagi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur mengadakan perlombaan bercerita (Sinopsis) bagi anak-anak SD/MI dengan harapan anak-anak generasi muda bisa lebih memncintai atau lebih cenderung gemar membaca sehingga bisa

melahirkan generasi muda penerus bangsa yang cinta baca.

Tujuan pelaksanaan lomba bercerita untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam bidang pengetahuan tentang bercerita. Waktu pelaksanaan kegiatan lomba bercerita ini direncanakan 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 23 April 2014 yang akan dimulai pada pukul 08.30 wib sampai dengan selesai.

Drs. Z. Abidin, M. Si, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur, dalam laporannya menyampaikan, jumlah peserta yang mengikuti perlombaan bercerita tingkat SD/MI ini berjumlah 70 peserta yang terdiri dari 35 orang putra dan 35 orang putri. Sementara dewan juri berjumlah 6 orang yang sudah berpengalaman dari Kota Langsa dan Kabupaten

Aceh Timur. Fasilitas yang disediakan panitia untuk peserta yaitu: transportasi, uang saku, konsumsi dan sertifikat untuk peserta dan guru pendamping.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemenang juara 1 ditingkat kabupaten akan diperlombakan ke tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di Kota Cane dan juara 1 tingkat Provinsi akan diperlombakan pada tingkat Nasional di Jakarta pada bulan Agustus 2014.

Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan bahwa belum semua sekolah bisa di undang dan insya Allah apabila dana yang dibutuhkan pada tahun depan tersedia dengan cukup maka kegiatan yang serupa ini akan diikuti oleh seluruh SD/MI se Aceh Timur,

menskipun demikian pada kesempatan ini ia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dunkungan sehingga kegiatan perlombaan bercerita ini bisa terselenggara dengan baik seperti yang diharapkan.

Sementara itu Asisten II Setdakab Aceh Timur Drs. Moch.

Muchtar, M.AP dalam kata sambutannya mengatakan Pemerintah Aceh Timur sangat gembira atas terselenggaranya lomba bercerita synopsis yang tujuannya untuk mencari siswa siswi yang berprestasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur sebagai bentuk motivasi serta menngkatkan minat baca bagi generasi muda dimasa mendatang.

Lebih lanjut ia mengatakan, membaca adalah gerbang pintu

masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan, karena dengan membaca akan mengantarkan manusia untuk memahami berbagai aspek kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat, kebiasaan membaca harus dimulai dari usia dini dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat dan Pemerintah.

Bahkan seorang ibu hamil sudah dapat mengajarkan anaknya dalam kandungan dengan cara mendengarkan bacaan AL- Qur`an maupun music dan hal seperti ini sudah banyak diterapkan di NegaraNegara maju.

Karena itu gemar adalah modal menjadikan bangsa kita berkualitas dan bermartabat, kegemaran membaca merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan yang ber-

manfaat dalam kehidupan seharihari, memperbaiki prilaku, mempertajam perasaan, peka terhadap lingkungan serta mengenal potensi diri” pungkasnya. Oleh karena itu ia juga berharap agar dana kegiatan ini untuk tahun anggaran 2015 mendatang agar dapat diusulkan lebih banyak lagi agar para siswa/siswi dari SD/MI kecamatan yang erada di pedalaman Aceh Timur bisa diikut sertakan agar mereka (murid-murid) juga bisa merasa sejajar dan setaraf dengan murid-murid yang bersekolah di perkotaan.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Kadis Perternakan dan kesehatan hewan, Kasatpol PP, Sekretaris Dinas Perhubungan, Camat Perlak Kota beserta tamu dan undaggan lainnya. (BSO)

E D I S I 300 28 APRIL - 4 MEI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

USU Tampung 7.646 Mahasiswa Dari Jalur SNMPTN dan SBMPTN MEDAN - Universitas Sumatera Utara akan menerima kurang lebih 7.646 orang mahasiswa baru tahun 2014. Dengan rincian 50 persen dari jalur SNMPTN, 30 persen dari jalur SBMPTN dan 20 persen dari jalur Mandiri yang akan diuji pada jalur UMB. Pelaksanaan penerimaan jalur SNMPTN sedang dalam proses seleksi di Jakarta yang akan diumumkan pada 27 Mei 2014.

Untuk seleksi SNMPTN ini penentuan kelulusan adalah berdasarkan nilai raport. Namun jika hasil Ujian Nasionalnya tidak sesuai kriteria yaitu dibawah nilai rata-rata yang diharapkan maka bisa jadi calon mahasiswa tersebut tidak lulus. Demikian dikatakan Pembantu Rektor Bidang Akademik USU Prof. Zulkifli Nasution kepada wartawan, Rabu (23/4) di Biro Pusat Adiministrasi USU. Prestasi siswa sangat menentukan penerimaan SNMPTN ini. Sampai saat ini, dari daya tampung 3.828 kursi yang tersedia di USU untuk jalur SNMPTN,yang sudah mendaftar melalui jalur SNMPTN/SBMPTN 2014-2015 ke USU sebanyak 59.300 orang peserta. Sedangkan yang mengisi bidik misi sebanyak 7.200 orang peserta, paparnya.

Sedangkan untuk penerimaan melalui jalur SBMPTN, kata PR I yang selalu berkata ketus ini, pendaftaran akan dimulai tanggal 12

Mei sampai 6 juni 2014 dan pendaftaran dilakukan secara online dengan biaya Rp.100.000.

Dijelaskannya, SBMPTN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh 64 Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia dalam satu sistem yang terpadu dan dilaksanakan secara serentak melalui ujian tertulis. Sedangkan persyaratan untuk mengikuti jalur SBMPTN ini, katanya, harus lulus dari Satuan Pendidikan dan ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2012, 2013 dan 2014.

Dan untuk lulusan tahun 2012 dan 2013 memiliki ijazah SMA/MA/ SMK/MAK atau yang setara. Lulusan tahun 2014 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.

Selain ujian tertulis, program studi ilmu seni dan keolahragaan juga mempersyaratkan uji ketrampilan.

Sejalan dengan program pemerintah melalui program Bidikmisi, peserta dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik memadai dapat mengikuti SBMPTN tanpa biaya pendaftaran.

Bagi calon mahasiswa yang ikut serta dapat melihatnya di usu.ac.id/penerimaan mahasiswa, paparnya. (FER)

Jaksa Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Mantan Petinggi Bank Aceh LHOKSEUMAWE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe, Selasa (22/4) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas terhadap Effendi Baharuddin, mantan petinggi Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang menjadi terdakwa dalam kasus kredit macet Rp20 miliar pada Bank tersebut.

Kasasi itu disampaikan JPU Edwardo SH melalui Panitera Muda Pidana Pengadilan Negri (PN) Lhokseumawe, M Nasir A Gani SH. Untuk diketahui, hakim PN Lhokseumawe memvonis bebas Effendi dalam sidang pamungkas kasus itu pada 11 Maret 2014. “Kami ajukan

kasasi karena menurut analisis terhadap putusan itu, hakim salah menerapkan hukum. Karena hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli dan saksi pelapor, tapi yang lebih diperhatikan saksi dari Bank Aceh,” kata Edwardo kepada wartawan.

Sementara penasehat hukum terdakwa, T Fakhrial Dani menyatakan, dirinya baru menerima pemberitahuan bahwa jaksa mengajukan kasasi, “Putusan hakim terhadap Effendi dalam kasus itu sudah tepat. Soal jaksa mengajukan kasasi, itu hak mereka dan kami tentu kan menyiapkan kontrak memori kasasi,”katanya (YANTO)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku bahwa jam tangan miliknya yang dibicarakan masyarakat di Indonesia maupun internasional hanya barang tiruan. Ia mengaku membeli jam tangan itu seharga Rp 5 juta.

Jam tangan yang dipakai Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat disorot sejumlah media di Singapura pada awal pekan ini. Konon, jam tangan tersebut langka dan sangat mahal, dengan harga di atas Rp 1 miliar.

Sebenarnya ulasan mengenai jam yang melekat di tangan kiri jenderal bintang empat itu sudah muncul sejak 16 April 2014 di situs www.themillenary.com. Situs dari Singapura itu memang sering membahas apa pun terkait jam tangan.

Namun, sorotan terhadap jam tangan Moeldoko baru ramai sejak awal pekan ini setelah tulisan tersebut dikutip situs lainnya, www.mothership.sq. Cerita jam tangan yang wah itu pun segera beredar di dunia maya dan juga menjadi perbinca-

ngan para pengguna media sosial Facebook dan Twitter di Indonesia.

Situs www.themillenary.com menengarai bahwa jam tangan yang dipakai Jenderal Moeldoko adalah tipe Richard Mille RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph "Black Kite".

Jam tangan tersebut adalah model terbaru dari tipe sejenis Felipe Massa Flyback Chronograph "Red Kite" yang keluar tahun 2011.

Casing-nya berbahan logam titanium berwarna hitam. Titanium terkenal sebagai logam yang sangat kuat dan tahan panas sehingga menjadi pelapis pesawat luar angkasa.

Desain raptor pada jam tangan tersebut dengan bagian dalam yang transparan membuatnya terlihat kental dengan kesan militer dan sporty, khas jam-jam besutan produsen Richard Mille.

Selain fungsi chronograph yang bisa mengukur interval waktu hingga sepersekian detik layaknya stopwatch, jam ini juga dilengkapi fitur kalender.

Yang membuatnya istimewa adalah karena jam tangan ini hanya diproduksi sangat terbatas. Alokasi untuk pasar Amerika Utara dan Amerika Selatan hanya 30 unit.Varian lainnya untuk pasar Asia hanya

diproduksi 45 unit. Entah tipe dari mana yang dimiliki Moeldoko.

"Masa kayak gini orisinal," kata Moeldoko seusai bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Emmanuel T Bautista di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/4). Saat itu, ia menunjukkan jam tangan yang dibicarakan publik itu.

Moeldoko mengatakan, harga jual jam tangan asli di pasaran bisa mencapai lebih dari Rp 1 miliar. "Tapi, saya beli hanya Rp 5 juta," kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, ia memang sengaja membeli jam tersebut karena mengagumi inovasi yang terdapat di dalamnya. "Karena saya begitu melihat, yang ada di pikiran saya adalah inovasi dan inovasi.

Setiap kali lihat jam ini saya ingat inovasi dan inovasi. Jadi, bukan mau pamer," ucapnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengaku mengoleksi jam tangan dari berbagai merek. Namun, ia tak menyebutkan merek jam tangan apa saja yang dimilikinya."(Saya) kolektor spesialis jam. Ada se-ruko (jumlahnya)," katanya.

Ketika disinggung soal hak cipta, sambil tertawa Moeldoko menjawab, "Itu bukan urusan gua." (KCM)