Epaper kpkpos 301 edisi senin 5 mei 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

EDISI 301/ THN VI 5 - 11 MEI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

K R I M I N A L

PILEG DI NISEL BAGAIKAN “SERIGALA DEMOKRASI”

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 7

Pungli di Disdik Binjai Marak

TERKAIT PELANTIKAN 16 PEJABAT ESELON II PEMPROVSU

MEDAN - Pelantikan dan perombakan kabinet yang dilaksanakan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi barubaru ini menimbulkan tandatanya, disebabkan beberapa pejabat yang menduduki jabatan kabarnya banyak yang bermasalah. Namun walau pejabat tersebut bermasalah dan mempunyai track record negatif serta diketahui publik, tidak menyurutkan langkah Gubsu untuk mengangkat mereka, ada apa dengan Gatot.

Seperti salahsatunya pengangkatan Drs Masri MSi sebagai

Kepala Dinas Pendidikan Provsu, padahal masih segar diingatan terkait beredarnya foto mesum Masri saat menjabat Kadis UKM Sumut beberapa waktu lalu.

Walau Masri juga sempat menampik kebenaran foto dirinya bersama seorang perempuan di dalam kamar dan mengaku kalau foto-foto itu adalah rekayasa dan bagian dari fitnah yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk merusak karir dan nama baiknya.

Namun Masri tidak menampik • LANJUT KE HAL. 2

Foto-foto mesum yang diduga melibatkan salah satu pejabat yang baru dilantik oleh Gubsu Gatot Pujonugroho.

Ditegur Hakim, Mantan Menteri Keuangan Minta Maaf JAKARTA - Dengan tanpa beban, tiba-tiba mantan Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengambil botol kemasan air minuman dari dalam tasnya dan langsung diteguknya karena kehausan. Ketua Majelis Hakim Afiantara mengetahui itu, langsung menegur Sri Mulyani yang duduk di kursi saksi Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (2/5).

"Anda minum ya, harus izin jaksa dulu," tegur Afiantara kepada Sri Mulyani, yang hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan

Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik untuk terdakwa Budi Mulya, mantan Gubernur Bank Indonesia.

"Mohon maaf pak hakim, saya belum pernah masuk pengadilan sebelumnya," jawabnya dengan nada santai. Sri Mulyani yang mengenakan batik cokelat langsung meminta ijin. "Saya minta izin untuk minum Pak jaksa. Maaf Pak hakim," jawabnya.

Ketua Majelis Hakim Afiantara tidak mengizinkan untuk minum di ruang sidang. Hakim meminta agar Sri Mulyani melepas dahaga

PEJABAT BERMASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Walau Bermasalah Gatot Tetap Beri Jabatan

BINJAI - Setiap Tahun Bangsa Indonesia Memperingati Hari Pendidikan Nasional.

Tepatnya di bulan Mei di tanggal 2 setiap tahun seluruh bangsa Indonesia dengan mengadakan Upacara secara serimonial menyambut hari Pendidikan Nasional. Namun di kota Binjai dalam memajukan pendidikan masih saja terjadi punggutan-pungutan liar yang dilakukan oknum di Dinas Pendidikan Kota Binjai, dalam permohonan untuk menjadi peserta Guru yang akan mendapat Sertifikasi Guru melalui Pemerintah yang sudah di lokasikan Anggaran dari Anggaran APBN setiap tahunnya.

Peserta sertifikasi Guru PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) dari mulai tingkat Pengajar sekolah SD, SMP dan SMA untuk tahun 2014 ini berjumlah lebih kurang 206 • LANJUT KE HAL. 2

KISRUH PENOLAKAN PASIEN

Wabup Zainal Minta Latihan Senyum

Baharuddin Siagian

Baharuddin Siagian | Kadispora

Terendus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 senilai Rp17 miliar.

Tidak itu saja mantan Bupati Hidayat Batubara juga mengaku ‘diperas’ Baharuddin terkait proyek RSUD Penyabungan yang bersumber dari BDB Pemprov Sumut.

Drs Masri MSi | Kadis Pendidikan

Kasus foto mesum saat menjabat Kadis UKM Sumut beberapa waktu lalu.

Erwin, mantan staf PNS Diskop dan UKM Sumut yang disebut-sebut Masri sebagai biang keladi beredarnya foto itu. “Itu foto asli! Foto Masri tiga tahun lalu,” ujar Erwin ketika itu.

Drs H Ahmad Fuad MSi | Kabiro Keuangan

Kabarnya menjadi tersangka pemalsu tanah dan dalam pemeriksaan penyidik Poldasu. Fuad sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus diduga menerbitkan surat tanah.

• LANJUT KE HAL. 2

Badan Jalan yang dibangun PT.SDS tahun 2006 di kiri kanan jalan lintas Lubuk Gaung belum ada bangunan.

Lurah Lubuk Gaung Diduga Terbitkan SKRPT Diatas Tanah Bermasalah DUMAI - Adanya dugaan penerbitan Surat Tanah diatas tanah bermasalah dibantah Lurah Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Junaidi ketika di konfirmasi diruang Sekretaris Camat Sungai Sembilan Senin pekan lalu.

Namun Junaidi tidak menafikkan telah menerbitkan Surat

Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) atas nama Jamaluddin 50 tahun warga RT-06 Kel. Lubuk Gaung dengan nomor surat 003/ SKRPT-LG/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dengan luas tanah • LANJUT KE HAL. 2

DIHADIAHKAN PAKAIAN DALAM WANITA

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Jabatan & Moral

daklanjuti berbagai kasus dugaan korupsi di wilayah hukumnya di Kepulauan Nias.

Pengunjuk rasa juga menyesalkan kinerja Kajari Gunungsitoli yang tidak menuntaskan berbagai korupsi didaerah ini sehingga kepercayaan masyarakat dalam penerapan dan pene-

KASUS arisan seks di kalangan pelajar SMA Sumatera Barat (Sumbar) yang terjadi baru-baru ini membuat masyarakat Indonesia terhenyak, belum lagi hilang atas keterkejutan kasus pelecehan siswa di Jakarta Internasional School (JIS) Jakarta Selatan mencuat pula kasus yang merusak moral anak bangsa, tentu saja ini menandakan krisis moral sudah sangat rendah.

Kasus rendahnya moral dikalangan dunia pendidikan juga terjadi di Sumatera Utara ditahun 2014 ini, seperti KSH berusia 15 tahun dari Kabupaten Tapanuli Tengah, sudahlah tuna rungu (bisu), ia malah digilir 3 siswa SMA yang masih berstatus teman dekatnya. K (15), D (15) dan S (15). Korban diperkosa di belakang rumah D, Rabu (23/4/2014) sekira pukul 19.30 WIB. Begitu juga kasus sodomi yang dialami enam

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

PMKRI Minta Kajari Gunungsitoli Mundur GUNUNG SITOLI - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) kepulauan Nias melakukan unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli,Jumat (25/4) dengan mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Edy Sumarno segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena tidak mampu mengusut dan menin-

KERINCI - Kisruh penolakan pasien oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mayjend HA Thalib, akhirnya sampai ke Wakil Bupati (Wabup) Kerinci, Zainal Abidin. Wabup pun menyatakan tampaknya petugas kesehatan di Kabupaten Kerinci, harus menjalani diklat ataupun pelatihan senyum, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa terlihat lebih ramah.

Pernyataan yang disampaikan oleh Wabup ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Zainal Abidin, mengaku selama ini sering mendengar langsung keluhan masyarakat, yang menyampaikan pelayanan oleh petugas kesehatan sering kali menyakiti pasien.

"Di India, manajemen pelayanan kesehatan sangat baik. Bahkan, petugas medis harus

TERKAIT PROYEK TA 2014 DI TANJUNGBALAI Aktivis LSM Sikapi Penjualan Aset Pemkab Ka SKPD Diduga Menjadi ‘Herder’ Wakil Walikota TANJUNGBALAI - Diawal memasuki tahun Bengkalis 2014, kalangan Kepala Satuan Kerja Per-

DUMAI - Aktivis LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Riau, Chairuddin sikapi dugaan penjualan Asset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berupa sebidang tanah terletak di jalan Lintas Lubuk Gaung seluas 1 ha lebih yang merupakan tanah milik Dinas Perikanan Bengkalis kala itu, yang letaknya percis berbatasan dengan Parit Kritang menuju laut Lubuk Gaung Sei Sembila Dumai yang dilakukan oleh oknum inisial N warga Lubuk Gaung Dumai. Diinformasikan tanah yang merupakan peninggalan Pemkab Bengkalis

tersebut di jual dengan harga Rp.28 miliar.

Diakui Chairuddin setelah Dumai berdiri sendiri pada tahun 1999 pisah dari Kabupaten Induk Bengkalis banyak asset peninggalan Pemkab Bengkalis berupa tanah dan gedung yang berada di Kota Dumai kabarnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Dumai namun tidaklah pula asset tersebut di miliki oleh oknum pribadi kemudian dijual kepada investor.

Jika penjualan asset tersebut • LANJUT KE HAL. 2

angkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai sempat memimpikan bahwa untuk Tahun Anggaran (TA) 2014 Walikota Tanjungbalai, DR H Thamrin Munthe,M.Hum bersikap tegas terhadap peran Wakil Walikota Tanjungbalai, Rolel Harahap dalam percaturan kegiatan (proyek) yang mengakibatkan tidak adanya lagi wibawa Ka. SKPD terhadap bawahannya terutama terhadap kalangan rekanan (kontraktor).

NAMUN mimpi ini tak terealisasi karena pada TA 2014 Wakil Walikota sepertinya tetap bermain dalam arahan proyek untuk setiap SKPD dilingkungan Pemko Tanjungbalai.Sebagaimana yang kini dialami Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, Ir.H Ramadhani Purba kabarnya terpaksa menunggu arahan Wakil Walikota terkait pemberian proyek melalui Tender/ Pelelangan tidak terkecuali Penghunjukan Langsung (PL).

Dikalangan rekanan yang telah mendapatkan paket PL dari Wakil Walikota didapat kabar dengan

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai.

• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

DITEGUR HAKIM, MANTAN MENTERI KEUANGAN MINTA MAAF........................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 di luar ruang sidang.

Kecewa Dalam kesaksiannya, Sri Mulyani mengaku kecewa dengan Bank Indonesia (BI). Mengingat, BI tidak memberikan informasi dan data yang valid sebelum diputuskannya penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak

sistemik. "Waktu itu saya kecewa dengan kualitas data BI. Dan saya merasa ditipu oleh BI terkait dengan data Bank Century. Tapi sebagai Menteri Keuangan saya mempertaruhkan, bertanggung jawab untuk perekonomian Indonesia," tandasnya.

Dijelaskan, pada 24 November 2008 pukul 22.30 WIB dilakukan rapat di Gedung Kementerian Keuangan yang dihadiri Sri Mul-

PUNGLI DI DISDIK BINJAI MARAK..........

• DARI HALAMAN. 1 Guru dari Kota Binjai yang mengikuti sertifikasi, namun proses itu sepertinya dimanfaatkan oleh oknum Dinas Pendidikan kota binjai yang menjabat salah satu Kepala Seksi di Dinas pendidikan berinisial FP yang mengumpulkan Data-data guru yang akan di ajukan untuk sertifikasi di tahun 2014.

Kabarnya dalam pengumpulan berkas seluruh guru yang ikut sertifikasi yang akan dikirim ke Universitas Medan (UNIMED) tempat para guru yang akan menjalani ujian sertifikasi di kenakan biaya Rp150 ribu dan diduga biaya tersebut diberikan kepada salah satu oknum di Dinas Pendidikan.

Ketika KPKPos, Rabu pekan lalu mencari informasi atas kebenaran adanya pungutan liar biaya sertifikasi guru tersebut didapat

dari beberapa guru di sekolah SD dan SMP yang tak mau di sebutkan namanya membenarkan bahwa mereka memberikan uang sejumlah Rp150 ribu untuk mengirim berkas ke Universitas Unimed PLPG. Kabid Sarana Prasarana pendidikan LG yang dikonfirmasi atas informasi tersebut, langsung merespon dengan meminta supaya berita adanya pungutan liar tidak diberitakan.

Di tempat terpisah Sopyan salah satu LSM Opas yang ada di kota Binjai angkat bicara, dengan menyebutkan agar Kadis Pendidikan kota Binjai Drs Dwi Anang Wibowo agar segera memberikan teguran keras kepada anggotanya karena setiap tahun di Dinas Pendidikan sepertinya selalu terjadi pungli dalam sertifikasi guru PLPG dan itu tidak lagi rahasia umum, ujar Sopyan. (SBR)

WABUP ZAINAL MINTA LATIHAN SENYUM...................................................

• DARI HALAMAN. 1 mendapatkan pelatihan senyum.

Sedangkan di Kerinci, meski sudah dibayar oleh pemerintah, masih ada saja pasien yang tidak dilayani dengan baik," kata Wabup, Selasa (29/4).

Zainal menyatakan banyak keluhan yang disampaikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. "Bupati juga sudah turun langsung, dan memang kondisinya masih memprihatinkan.

Apalagi pak Bupati punya pengalaman mendirikan rumah sakit di padang panjang, yang bekerjasama dengan Jerman," terangnya.

Menanggapi adanya penolakan rawat inap, Zainal mengatakan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk dimintai keterangan. "Kami sangat menyesalkan adanya peristiwa ini. Nanti

akan kami telusuri, karena masalah ini sangat vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak," tambah Zainal, yang baru dua bulan menjabat sebagai Wakil Bupati.

Diakui Zainal, selama dua bulan ini, dia bersama Bupati Kerinci, memang belum bisa membenahi semua lini. "Nanti akan diketahui berapa jumlah pegawai disana, dokter apa saja yang ada, dan masalahnya apa. Selain itu, calon kepala SKPD nanti, juga diharapkan mampu mencari solusi dan inovasi ke depan," tegasnya.

Pihaknya juga memberikan seleksi ketat kepada pihak-pihak yang akan menempati pimpinan SKPD. "Kalau ternyata tidak sanggup, maka akan kita minta mengundurkan diri. Kadang saya terpaksa bersikap keras, jika kinerja SKPD tidak sesuai dengan yang diharapkan," tambahnya.(BOY)

AKTIVIS LSM SIKAPI PENJUALAN ASET PEMKAB BENGKALIS.............

• DARI HALAMAN. 1 benar adanya pihak KPK, Kejaksaan dan Kepolisian harus menyelidiki, kasus ini, kemana saja aliran uang hasil penjualan asset tersebut digunakan N, karena bagaimanapun juga N tidaklah bekerja sendiri. Instansi diatasnya diduga ikut bersekongkol untuk memuluskan penjualan asset milik Dinas perikanan Bengkalis itu.

BPN Dumai yang mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat atas tanah yang telah dijual N itu, patut dipertanyakan katanya.

Lurah Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan ketika disinggung soal asset Pemkab. Bengkalis yang dijual kepada investor, mengaku tidak tau menahu soal penjualan asset Dinas Perikanan tersebut “Saya tidak tau soal itu” ujar Junaidi ketika di temui di Kantor Camat

belum lama ini.

Hasil Invetigasi yang dihimpun KPK Pos di Kecamatan Sei Sembilan belum lama ini menyebutkan asset pemerintah yang dijual kepada pihak lain ternyata tidak hanya asset Dinas Perikanan Bengkalis saja, masih ada yang lain yaitu kantor Kepala Desa Lubuk Gaung.

Dikabarkan tanah Dinas Perikanan Kab. Bengkalis yang di jual N telah di sediakan lahan pengganti, namun atas nama siapa pengganti tanah ex Dinas Perikanan Bengkalis tersebut hingga saat ini, belum jelas lokasinya.

Prosedur penjualan asset pemerintah dan penggantian asset, prosesnya panjang tidaklah seperti membalikkan telapak tangan.

Masyarakat berharap agar pihak KPK. Kejaksaan dan Kepolisian menelusuri terkait penjualan asset pemerintah tersebut.(PUR)

JABATAN & MORAL.............................

• DARI HALAMAN. 1 bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kec. Pulau Rakyat, Asahan pada 29 April 2014 lalu. Berdasarkan keterangan yang disampaikan enam bocah mereka mendapat pelecehan seksual oleh gurunya sendiri, selain mendapat perlakuan tidak senonoh, mereka juga mendapat penganiayaan serta ancaman jika tidak mau menuruti kemauan gurunya.

Kasus rendahnya moral ini seharusnya menjadi pemerhati para pemangku negeri terutama bagi para pendidik dan pemangku kebijakan di dunia pendidikan. Namun anehnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengangkat pula pejabat yang terkena kasus asusila berupa beredarnya foto mesum mirip Drs Masri MSi sebelum menjabat Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Berpulang benar atau adanya rekayasa foto tersebut yang pasti record negative sudah terbentuk dikalangan masyarakat Sumatera Utara, padahal masih banyak pejabat eselon II yang pantas menduduki jabatan tersebut, tetapi Gatot seperti tidak memperdulikan, ironinya lagi Ianya memangku jabatan didinas pendidikan pula.

Pengangkatan ini tentu saja mengundang keheranan. Padahal dalam pidatonya Gatot menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Yakni jabatan yang diterima adalah amanah yang harus diisi dengan karya nyata dan hindari hal-hal yang membuat kehilangan kepercayaan.

Selain itu pemerintahan harus diisi oleh aparatur yang memiliki integritas profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Apakah pernyataan Gatot tersebut hanya sebagai ungkapan seremony saja saat pelantikan sehingga diyakini ungkapan tersebut akan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, akan lupa kemudian. Sungguh ironi.

Jabatan itu adalah amanah bukan anugrah sehingga pemangku amanah perlu dihunjuk orang-orang terpilih yang benar-benar bersih jauh dari maksiat.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

yani selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK, pihak BI lainnya, serta pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk membahas perkembangan penanganan Bank Century setelah dinyatakan bank gagal berdampak sistemik.

Dalam rapat Sri Mulyani kaget ketika terjadi peningkatan biaya penanganan Bank Century sebab LPS melaporkan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century turun drastis dari negatif 3,53 persen menjadi 35,92 persen. Semula,

angka penyelamatan Rp 632 miliar meningkat menjadi Rp 4,6 triliun.

"Kalau melihat perubahan itu, saya bisa mati berdiri saat itu," ucapnya.

Menurutnya, keputusan penyelamatan Century dilakukan untuk mencegah krisis ekonomi dan agar sistem keuangan tidak alami permasalahan. Adapun penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan dalam rapat KSSK pada 21 November 2008 pagi hari.

Setelah itu, Bank Century diambil alih oleh LPS. Sebelum keputusan itu, pada rapat praKSSK tanggal 20 November 2008,

Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito telah menyampaikan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak dikategorikan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sri Mulyani mengaku sempat meminta waktu untuk menentukan langkah keputusan. Namun pihak BI hanya memberi waktu 4,5 jam untuk mengambil keputusan.

"Betul (saya tanyakan kenapa tidak bisa ditunda sampai senin dan hanya diberi waktu 4,5 jam).

Namun, BI katakan mereka tidak bisa lagi beri FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, Red)

maka tanggal 21 November 2008, itu harus ditentukan apakah ini ditutup atau tidak, atau ditetapkan berdampak sistemik," kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan jaksa Ahmad Burhanudin.

Di tengah situasi yang mendesak tersebut, lanjut Sri Mulyani, akhirnya diputuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diambil alih LPS. Dengan nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar agar capital adequacy ratio (CAR) menjadi positif 8 persen.

Keputusan menyelamatkan, menurut Sri Mulyani diambil

dengan pertimbangan mencegah krisis ekonomi dan sistem keuangan tidak mengalami permasalahan. "Malam hari itu dibutuhkan Rp 632 miliar dengan pertimbangan mencegah sistem keuangan rusak yang nilainya Rp 1.700 triliun.

Sebagai pembuat kebijakan saya pertimbangkan keluarkan Rp 632 miliar dengan sistem keuangan masyarakat tidak resah, seperti yang terjadi tahun 1997/1998. Jadi, perbandingannya antara menutup Bank Century dengan biaya lebih besar lagi, yaitu kepercayaan masyarakat yang mungkin akan runtuh," ungkap Sri Mulyani.(ENDY)

LURAH LUBUK GAUNG DIDUGA TERBITKAN SKRPT DIATAS TANAH BERMASALAH..........

• DARI HALAMAN. 1 5.516 M2, Ali Usman 51 tahun warga RT-06 Kel. Lubuk Gaung No. Surat 004/SKRPT-LG/2011 tanggal 20 Oktober 2011 luas tanah 7.643 M2, Abu Samah 62 Tahun warga RT-07 Kel. Lubuk Gaung No.Surat 005/SKRPT-LG/2011 tanggal (kosong) luas tanah 2.666 M2, Nurida 38 tahun warga Lubuk Gaung No. Surat 007/SKRPT-LG/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011 Luas tanah 4.206 M2, Aminah 45 tahun warga Lubuk Gaung No. Surat 008/SKRPT-LG/2011 tanggal 20 Oktober 2011 luas tanah 3.199 M2, Afsah 42 tahun warga RT-06 Lubuk Gaung No. Surat 008/ SKRPT-LG/2011 tanggal 20 Oktobr 2011 Luas tanah 5.006 M2, SKRPT atas nama Ali Usman CS (ahli waris alm. Manas) memang saya yang menerbitkan ujar Junaidi.

Ditanya dasar surat Penerbitan SKRPT, menurut Junaidi berdasarkan Surat Keterangan memakai/mengusahakan tanah sesuai surat No.15/1963 tanggal 22 April 1963 yang ditanda tangani Penghulu Lubuk Gaung Abdoellah dan diketahui Ass. Wedana/Kepala Kecamatan Dumai T.Masdoelhak atas nama Aban dan surat No.7/1963 tanggal 10 Maret 1963 atas nama Manas ujarnya.

SKRPT yang diterbitkan Kelurahan Lubuk Gaung Sah berasal dari Pembagian Warisan Alm. Manas dan Almh. Norimah. Tanah tersebut dikuasai ahli waris 30 tahun yang lalu dan mereka telah membangun rumah diatas tanah tersebut, kenapa justru sekarang Evison dan Jamaluddin mengakui,

bahwa tanah tersebut miliknya, selama ini tidak ada yang keberatan mereka membangun rumah di atas tanah tersebut. Tanah yang di permasalahkan telah terbit sertifikat diterbitkan BPN Dumai.

Junaidi ketika di tanya atas nama siapa sertifikat tersebut enggan menyebutkan, setahu saya sudah ada 1 sertifikat diterbitkan BPN Dumai dilokasi tanah yang bermasalah itu katanya.

Camat Sungai Sembilan Kota Dumai Zulkarnain ketika di upayakan untuk kofirmasi terkait penerbitan SKRPT Lubuk Gaung di duga di atas tanah bermasalah tidak ada di tempat menurut Junaidi Camat lagi ada rapat di Kantor Walikota Dumai.

Evison Mars dan Jamaluddin mengklaim tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan AJB (Akte Jual Beli) yang di terbitkan PPAT Kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Bengkalis (sebelum pemekaran wilayah) AJB No.146/AJB. BK/1981 tanggal 18 Mei 1981 Lubuk Gaung atas nama Rahmi di beli Evison Mars pada 17 Desember 1985 lalu dan Jamaluddin (79) warga Simpang Murini Bukit Kapur memiliki tanah di Lubuk Gaung berdasarkan AJB No.149/ AJB. BK/1981 Lubuk Gaung diperoleh Jual Beli dari Parno.

Menurut Evison tanah Rahmi juga berasal dari jual beli dari Parno pada Evison mantan karyawan Pertamina Dumai karena kesehariannya disibukkan dengan profesinya sebagai karyawan di perusahaan semi plat merah tersebut. Asset yang di perolehnya dari jual beli tersebut diserobot,

luput dari pantauan ujar Evison saat bincang-bincang dikediamannya Rabu pekan lalu.

Diketahui tanah tersebut bermasalah, saat Evison bermaksud mengurus SK HAK ke BPN Dumai dan harus ada surat pengatar dari Kelurahan Lubuk Gaung, namun terganjal, karena diatas tanah yang di mohon Evison telah diduduki Ali Usman CS. Padahal lanjut Evison sebelum penerbitan SKRPT Evison mengaku telah menyurati Lurah Lubuk Gaung agar tidak menerbitkan Surat tanah atas tanah miliknya tersebut, tapi tidak digubris Lurah katanya.

Menurut Evison bahwa lokasi tanah tersebut sejak dibeli belum ada pemukiman diatas tanah tersebut. Namun PT.SDS tahun 2006 membeli tanah disekitar tanah miliknya itu untuk mendirikan industri sehingga perusahaan tersebut membuka akses jalan, alhasil harga tanah menjadi “selangit”. Penyerobotan pun terjadi.

Tanah tersebut di miliki 3 orang atas nama Rahman T, Rahmi dan Jamaluddin yang luasnya masingmasing 20.000 M2 sehingga total luas tanah berjumlah 60.000 M2 namun karena adanya pembangunan jalan lintas Lubuk Gaung tanah milik Rahman terpotong.

Yang mengherankan lanjut Evison dasar surat penerbitan SKRPT tersebut berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan pada tahun 1963 yang tidak ada sama sekali berhubungan dengan tanah milik Rahmi dan Jamaluddin dan Rahman terkait batas-batas tanah juga tidak jelas, dalam surat

dasar SKRPT tersebut juga terdapat kejanggalan yang sangat mencolok dalam surat tersebut terkait penggunaan stempel/cap oleh Penghulu Lubuk Gaung huruf stempel yang melingkar dalam bingkai stempel menggunakan huruf kecil, hanya pangkal kalimat terdapat huruf besar, huruf dalam bingkai lingkaran stempel di duga menggunakan huruf cetakan computer, percis stempel digital.

“Mana ada stempel digital tahun 1963” pada umumnya stempel pada masa itu 1963 huruf congkelan tangan menggunakan pisau.

Selain itu stempel Camat dalam surat dasar yang diterbitkan tahun 1963 menggunakan 2 jenis stempel. Dalam tahun yang sama hanya berbeda bulan, dimana pertama stempel/cap Camat yang digunakan atas nama Kepala Kecamatan Dumai, ditanda tangani T.Masdoelhak tanggal 11 Mei 1963 Kemudian stempel yang kedua Asisten Wedana Dumai ditanda tangani T.Masdoelhak tanggal 20 Maret 1963 hanya beda 2 bulan Camat menggunakan 2 jenis stempel.

Begitu juga Surat Keterangan Memakai/Menggunakan Tanah yang diterbitkan Penghulu Kampung ditanda tangani Abdoellah patut di duga adanya rekayasa atas penerbitan surat tersebut ujar Evison.

Kepala Kantor BPN Kota Dumai Ir, Achmat Taufik Hidayat, M.Si yang belum seumur “bayam” menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Dumai ketika dikonfirmasi KPK Pos diruang kerjanya terkait dugaan penerbitan sertifikat di atas tanah bermasalah yang di klaim

Evison Mars dan Jamaluddin, mengatakan saya masih baru di Dumai namun jika penerbitan sertifikat tersebut di lakukan di karenakan kesalahan prosedural BPN Dumai akan mengajukan Pembatalan ke BPN RI atas sertifikat tersebut, ujarnya Achmad Taufik disinggung soal tidak adanya tindak lanjut dari penyelesaian permohonan Jamaluddin terkait pengajuan SK HAK atas nama Jamaluddin yang hingga kini tak kunjung selesai. Permohonan diajukan Jamaluddin Juli 2013 akan disampaikan kepada Dolok Saribu, karena beliau yang menangani kasus tersebut, kalau memang bermasalah berkas Jamaluddin di kembalikan ujarnya.

S.Dolok Saribu juru ukur BPN Dumai yang menangani permohonan SK Hak atas nama Jamaluddin terkait pencabutan berkas dan diminta untuk mengembalikan berkas AJB Jamaluddin. S.Dolok Saribu berang, karena surat pencabutan yang ditanda tangani Evison Mars dengan tembusan ke BPN RI, BPN Propinsi Riau, Komisi III DPR RI dan Komisi II DPR RI. Melampirkan foto copy BAP Mediasi yang diterbitkan BPN Dumai ditanda tangani Usman dan S.Dolok Saribu.

Dalam hubungan seluler S.Dolok Saribu mengatakan agar pihak Evison mengembalikan surat asli BAP Mediasi BPN “BAP BPN itu bukan kacang goreng, kalian kan tau peraturan. Kami akan minta BAP Mediasi tersebut yang kalian buat sendiri ujarnya dengan suara lantang menutup hubungan seluler tersebut.(PUR)

WALAU BERMASALAH GATOT TETAP BERI JABATAN.....................................................................

• DARI HALAMAN. 1 jika foto-foto itu muncul karena faktor dendam dari seseorang rekannya yang juga PNS di Diskop UKM bernama Erwin. “Saya dengar infonya seperti itu, bahwa teman kita itu, Erwin, tidak senang hati kepada saya karena ada pergeseran posisi. Sekali lagi info yang saya dengar seperti itu, tapi bukan saya yang mengatakan,” katanya kepada wartawan kala itu.

Namun kasus tersebut sempat terus menggelinding bak bola panas, bahkan Erwin, mantan staf PNS Diskop dan UKM Sumut yang disebut-sebut Masri sebagai biang keladi beredarnya foto itu akhirnya buka suara. Erwin membantah pengakuan Masri yang menyebut kalau foto syur itu rekayasa. “Itu foto asli! Foto Masri tiga tahun lalu,” ujar Erwin yang kini bertugas di Dinas Kesejahteraan Sosial (Diskessos) Sumut itu, kepada wartawan, Kamis (10/ 10/2013) lalu.

Kasus ini juga sempat membuat Gatot angkat bicara dengan menyatakan pengusutan itu akan

dilakukan Baperjakat Provinsi Sumut. "Saya sudah perintahkan Baperjakat untuk menginvestigasi yang bersangkutan, mohon beri waktu kepada mereka untuk menginvestigasi, menyelidiki mencari kebenarannya," ujar Gatot.

Gatot menyatakan, dia pernah mendengar selentingan informasi ini dahulu. Hal tersebut juga pernah ditanyakan kepada yang bersangkutan, namun dijelaskan fotofoto itu adalah rekayasa yang dilakukan pihak tertentu akibat pertikaian. Kini, karena persoalan sudah terpampang di publik, maka Gatot memberi waktu sepekan kepada Baperjakat untuk menginvestigasi.

Ironinya saat ini Drs Masri MSi diangkat pula sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provsu yang mempunyai visi mewujudnya sistem pendidikan masyarakat Sumatera Utara yang berdaya saing dan berakhlak mulia, sehingga menimbulkan tandatanya atas pertimbangan apa Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengangkat dirinya di Dinas tersebut.

Tidak saja Drs Masri MSi, pejabat lainnya yang juga terlibat

kasus tetap diangkat untuk memegang jabatan seperti H Baharuddin Siagian SH MSi yang dulunya menjabat Kepala Biro Keuangan Pemprovsu dan kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu.

Seperti diketahui Baharuddin Siagian terendus kabar terkena dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 senilai Rp17 miliar. Tidak itu saja mantan Bupati Hidayat Batubara juga mengaku ‘diperas’ Baharuddin terkait proyek RSUD Penyabungan yang bersumber dari BDB Pemprov Sumut.

Informasi ini terungkap dalam kesaksian mantan Bupati Madina Hidayat Batubara di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan beberapa waktu lalu.

Mantan Bupati Madina yang sudah divonis 5 tahun 6 bulan penjara itu nyanyi dan menyebut Baharuddin meminta uang sebesar Rp2,1 miliar untuk proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, di Kabupaten Madina.

Pertemuan antara Hidayat dan

Baharuddin terjadi saat acara konsolidasi salahsatu partai di Medan beberapa waktu lalu. Di tengah pertemuan, kata Hidayat, Baharuddin Siagian membicarakan proyek RSUD Panyabungan dan fee senilai Rp2,1 Miliar. “Di acara itu juga saudara Bahar (Baharuddin Siagian) tiba-tiba membicarakan soal RSUD dan meminta uang kepada saya,” ungkapnya.

Gilanya lagi Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Pemkab Madina, Murnadi Pasaribu saat menjadi saksi di persidangan Tipikor mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut menetapkan fee tujuh persen untuk setiap pencairan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) kepada kabupaten/kota, dimana komisi 7 persen dari nilai BDB itu disebut biaya asistensi, sehingga dana dapat segera dicairkan.

Begitu juga dengan Drs H Ahmad Fuad MSi yang kini menjabat Kepala Biro Keuangan kabarnya menjadi tersangka pemalsu tanah dan dalam pemeriksaan penyidik Poldasu, Fuad sudah dinyatakan sebagai tersangka

dalam kasus diduga menerbitkan surat tanah.

Bersih dari KKN DALAM melantik dan mengambil sumpah pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula Martabe lantai II Kantor Gubernur, Jumat, (2/5).

Gubsu menjelaskan bahwa pelantikan tersebut dilakukan sebagai proses penyegaran organisasi pemerintahan. Pengisian jabatanjabatan ini juga ditempuh untuk menciptakan perubahan di lingkungan kerja demi mencapai visi misi Provinsi Sumatera Utara.

Di samping itu juga Gatot menyebutkan bahwa pemerintahan harus diisi oleh aparatur yang memiliki integritas profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.Sesuai amanat UU no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.(TIM)

PMKRI MINTA KAJARI GUNUNGSITOLI MUNDUR............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 gakkan hukum secara berkeadilan di bumi Nias gagal total.

Sejumlah orator yang secara bergantian menyampaikan orasinya mengungkapkan bahwa Kajari Gunungsitoli bacul, bencong dan seperti perempuan yang tidak bernyali serta tidak berkemampuan menindaklanjuti berbagai kasus dugaan Korupsi yang selama ini di laporkan masyarakat.

Pada unjukrasa kali ini Kajari Gunungsitoli dihadiahkan pakaian berupa celana dalam (CD) dan kutang alias Bra/BH. Menurut

mereka dugaan kasus Korupsi yang selama ini diduga mandegnya penanganannya di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli antara lain, kasus dugaan Korupsi DPPID Kabupaten Nias Utara, kasus dugaan Korupsi pada pengadaan microfon Setwan Nias Utara, dugaan Korupsi pada pembangunan Dermaga di Kecamatan Afulu Nias Utara, dugaan kasus korupsi pada program PNPM-MP di Desa Hiligodu Hoya Kecamatan Lahewa, dugaan Korupsi dana hibah KPU Nias Utara.

Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, dugaan korupsi

dana hibah Propsu Pilkada Kota Gunungsitoli, dugaan Korupsi dana Hibah Kabupaten Nias pada Pilkada Kota Gunungsitoli, dugaan Korupsi pda pengadaan Kendaraan Dinas roda empat di Kota Gunungsitoli.

Kemudian, dugaan korupsi dana BOS dan DAK Kabupaten Nias Barat, kasus korupsi di Dinas PU Nias Barat, dugaan korupsi di Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Barat, dan masih banyak lagi dugaan korupsi lainnya yang diduga telah dipetieskan,ujar pengunjuk rasa.

Bahkan selain dalam penanganan dugaan korupsi, masya-

rakat Nias juga merasa sangat kecewa dalam penaganan kasus lainnya berupa tindak pidana umum yang mana penerapan hukumnya tidak berkeadilan dan tebang pilih.

Umpamanya kasus laka yang menewaskan seorang anak dibawah umur, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, ternyata saat JPU membacakan tuntutan, hanya menuntut terdakwa satu tahun enam bulan saja, sehingga tidak membuat efek jera kepada para pelaku.Beginilah trik-trik oknum aparat penegak hukum di Kejari Gunungsitoli untuk melindungi para koruptor,ucap sumber.

Konsekuensi dari ketidakmampuan Kajari Gunungsitoli Edi Sumarno SH,MH dalam menindaklanjuti berbagai persoalan hukum di Kepulauan Nias yang meliputi empat Kabupaten/Kota maka PMKRI cabang Nias Santo Thomas Morrus, dengan tegas mendesak Kajari Gunungsitoli segera mengundurkan diri secara jantan dan satria.

Kajari Gunungsitoli Edisumarno SH,MH ketika di hubungi wartawan di kantornya, sejumlah staf mengatakan bahwa sedang berada di luar daerah dan tak satupun yang berani memberi tanggapan. (YAGI)

KA SKPD DIDUGA MENJADI ‘HERDER’ WAKIL WALIKOTA..........................................................

• DARI HALAMAN. 1 setoran 10% uang dimuka dari nilai proyek, cukup mendatangi Kadis PU langsung diperlihatkan paketnya. Rekanan yang enggan disebutkan identitasnya menyebutkan, masih berlaku mekanisme lama soal paket

proyek baik PL maupun Tender .

“Dalam hal ini seluruh Kepala SKPD tidak terkecuali Kadis PU terkesan sebagai 'herder' Wakil Walikota Tanjungbalai. Kita tidak bisa bilang apa-apa, kita mau kerjaan. Dalam hal ini takutnya Walikota terhadap Wakil membuat rekanan di Kota

Tanjungbalai menderita.

Kehadiran Kadis PU yang sengaja didatangkan ke Kota Tanjungbalai tidak ada sama sekali artinya guna perbaikan nasib kontraktor “, tegasnya.

Masih menurut kalangan rekanan, pelaksanaan pengerjaan paket kegiatan (proyek) tidak

mungkin mempedomani Perpres No 50 Tahun 2010 Junto Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karena mulai Jasa Pemborongan, Pengadaan dan Konsultansi setiap rekanan yang ingin medapatkannya diwajibkan membelinya senilai 10 persen dari pagu, bila

tidak jangan harap dapat paket kegiatan. Dampak negative lainnya arogansi Wakil Walikota Tanjungbalai, mayoritas Kepala Bidang pada setiap SKPD merasa resah bahkan muncul istilah; “Inilah sulitnya bila pemerintahan dicampuri pejabat publik“ (HER)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

NASIONAL

Istri Nazaruddin Diperiksa KPK, Anas Kecewa

JAKARTA - Babak baru kasus pencucian uang milik Anas Urbaningrum kini mulai dibuka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Langkah awal penyidik KPK memeriksa Neneng Sri Wahyuni.

Terpidana korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjalani pemeriksaan pertama kalinya sebagai saksi dalam kasus pencucian uang ini.

Istri Nazaruddin tiba di gedung KPK pukul 08.40 WIB, dengan menumpang mobil tahanan dengan dikawal oleh petugas Brimob bersenjata.

Neneng yang memakai kemeja putih dan kerudung ungu itu tidak memberikan komentar apapun mengenai pemeriksaannya tersebut.

"Selain Neneng, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, antara lain Riyadi (Supir Pribadi), Fitriaty K. (Swasta), Surya Handani (Karyawan Bank Indonesia) dan Inda Rita Aritonang (Swasta). Mereka diperiksa sebagai saksi untuk kasus pencucian uang dengan tersangka Anas Urbaningrum," papar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Jumat (2/5).

Menurut Priharsa, pemeriksaan Neneng diduga kuat mengetahui Anas yang bermain dalam proyek bernilai Rp2,5 triliun itu. Mengingat, Neneng pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Permai Grup, perusahaan milik suaminya.

Neneng diduga mengetahui kucuran dana dari perusahaan tersebut. Sebelumnya, Nazar mengungkapkan adanya aliran dana dari Permai Group untuk biaya pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 2010.

Bersamaan dengan pemeriksaan Neneng, Anas Urbaningrum juga menjalani pemeriksaan. Sekitar pukul 10.00. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat datang dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

"Saya nggak tahu, mungkin diaraharahkan atau dipaksa untuk tahu," komentar Anas.

Anas enggan berkomentar lebih lanjut soal Neneng malah lebih memilih membicarakan Susilo Bambang Yudhoyono yang tak kunjung diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasusnya. (ENDY)

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis terkait kasus suap dan melakukan pencucian uang SKK Migas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/4). Rudi Rubiandini divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara, atas kasus suap pengurusan tender proyek di SKK Migas.

DIVONIS 7 TAHUN PENJARA

Rudi Berucap Innalillahi wa Inailaihi Rajiun JAKARTA - Divonis selama 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini, tak kuasa menahan air matanya. Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) berulang kali mengusap air mata di balik kacamatanya.

Rudi dengan nada terbata-bata mengucap kalimat singkat saat diminta Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto menanggapi vonisnya. "Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya terima putusan ini dengan tegar dan ikhlas," ucap Rudi dengan nada lirih di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/4).

Rudi tak akan mengajukan banding.

Rudi kemudian bangkit dari kursi terdakwa dan menyalami kelima majelis hakim tipikor dan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya terima ikhlas sebagai manusia," katanya seusai sidang vonis.

Menurut Rudi, kendati menerima vonis hakim, dia mengaku tak puas. Rudi berkukuh merasa tak pernah menerima suap atau melakukan pencucian uang.

Putusan hakim disebutnya hanya salinan dari tuntutan jaksa yang berdasar dakwaan. "Siapa yang puas dengan keputusan ini, tidak ada. Saya pun tidak.

Tapi saya terima karena hidup masih panjang. Beri saya ketenangan untuk istirahat dulu," paparnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai, Rudi terbukti menerima suap terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas. Rudi dinilai terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 12 huruf a, dakwaan kedua, Pasal 11 UU Tipikor, dan dakwaan ketiga, Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, Rudi dianggap tidak mendukung program

pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Adapun hal yang meringankan ialah Rudi berlaku sopan selama sidang, belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, majelis menganggap Rudi terbukti menerima hadiah secara langsung maupun melalui Deviardi. Rudi menerima uang AS$900 ribu dan Sing$200 ribu dari pemilik Kernel Oil Pte Ltd, Widodo Ratanachaitong untuk kepentingan sejumlah perusahan Widodo dalam lelang di SKK Migas.

Setelah Deviardi menyerahkan pemberian AS$300 ribu dari Widodo kepada Rudi di Gedung Plaza Mandiri, Rudi memberikan AS$200 ribu kepada Ketua Komisi VII DPR Suthan Batoegana melalui Tri Yulianto. Uang AS$200 ribu itu, menurut majelis, diberikan Rudi kepada Tri di Toko Buah All Fresh, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan.

Rudi juga terbukti menerima AS$ 522,5 ribu dari Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon. "Pemberian uang dari Artha dimaksudkan gar Rudi merekomendasikan penurunan formula harga gas PT KPI kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM)," papar majelis hakim.

Selain itu, Rudi terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas, yaitu Sing$600 ribu dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Wijanarko, AS$200 ribu dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser, dan AS$150 ribu dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman.

Hakim Anggota Anwar menguraikan, Deviardi dihubungi Iwan Ratman untuk datang ke rumahnya di Kemang pada Januari 2013. Iwan memberikan uang tanda terima kasih untuk Rudi sebesar AS$50 ribu. Deviardi menyerahkan uang kepada Rudi. Namun, Rudi meminta

Deviardi menyimpan uang tersebut.

Februari 2013, Rudi meminta Deviardi bertemu Johanes Widjanarko di ruang kerjanya. Johanes memberikan amplop berisi uang Sing$600 ribu kepada Deviardi. Saat perjalanan pulang, Rudi membuka amplop pemberian Johanes.

Rudi mendapati enam buah amplop putih berisi uang masing-masing Sing$100 ribu.

Rudi kembali meminta Deviardi bertemu Gerhard Rumesser. Dari Gerhard, Deviardi menerima amplop berisi uang AS$200 ribu untuk Rudi. Atas permintaan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, Rudi memberikan AS$150 ribu dari Gerhard untuk kebutuhan Kemen ESDM dalam rangka rapat APBN-P 2013.

"Deviardi selalu melaporkan pemberian-pemberian itu kepada Rudi.

Setelah Deviardi melapor, Rudi meminta Deviardi untuk menyimpan uang pemberian tersebut. Atas arahan Rudi, Deviardi menyimpan di safe deposit box miliknya di CIMB Niaga. Majelis menyimpulkan semua pemberian atas sepengetahuan Rudi," kata hakim Anwar.

Rudi selaku penyelenggara negara dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rudi tahu pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kepala SKK Migas.

“Dari rangkaian fakta hukum, perbuatan terdakwa yang memerintahkan Deviardi, melaporkan pemberian dan memerintahkan Deviardi menyimpan dulu, perbuatan Rudi dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang memenuhi dakwaan kesatu primair pertama dan kedua,” ujarnya.

Terkait dakwaan ketiga, hakim anggota Ugo menyatakan perbuatan Rudi memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Rudi terbukti menempatkan, menrasfer, menitipkan, membelanjakan, menukarkan dengan

mata uang, harta kekayaan yang berasal dari korupsi.

Uang yang digunakan Rudi, diantaranya untuk belanja mobil, rumah, jam tangan rolex, dan membiayai pernikahan anak Rudi. Walau dalam nota pembelaan, Rudi menyangkal pernah memerintahkan Deviardi menerima, menukarkan, membayarkan, menempatkan, dan membelanjakan uang, majelis tetap berpendapat dakwaan TPPU terbukti.

“Semua unsur terpenuhi, majelis hakim berpendapat dakwaan ketiga juga dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hal itu dipandang majelis hakim sebagai bentuk ketidaksependapatan terhadap pendapatpendapat yang dikemukakan terdakwa dan penasihat hukumnya,” tutur Ugo. Namun, putusan majelis tidak diambil secara bulat. Hakim Anggota Matheus Samiadji menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion dari empat hakim lainnya. Matheus menerangkan, penuntut umum tidak tepat menerapkan Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua.

Matheus beralasan, unsur pemberian hadiah atau janji dalam Pasal 11 UU Tipikor bukan dititikberatkan kepada jabatan si penerima, melainkan dititikberatkan pada ada atau tidaknya kepentingan dari pemberi, atau sesuatu yang diharapkan si pemberi harus dipenuhi oleh pejabat yang diberi hadiah atau janji dimaksud.

Dicontohkan, peserta lelang yang memberikan sesuatu kepada panitia lelang. Peserta lelang memiliki kepentingan agar perusahaannya dimenangkan dalam lelang. Terlepas dari pejabat tersebut memenuhi harapan si pemberi atau tidak, penerimaan itu tetap dapat dikategorikan sebagai penerimaan dalam Pasal 11 UU Tipikor.

Berbeda halnya dengan pemilik toko kain yang memberikan uang kepada Kepala SKK Migas. Si pemberi tidak

memiliki kepentingan yang terkait dengan kewenangan pejabat yang menerima. Dalam hal ini, penerimaan uang tidak dapat dikategorikan sebagai penerimaan sebagaimana Pasal 11 UU Tipikor. “Jadi, penerimaan dalam dakwaan kedua berbeda dengan dakwaan pertama. Pemberian dalam Pasal 11 UU Tipikor harus ada kepentingan, sehingga jika tidak ada maksud atau kepentingan dari si pemberi, Pasal 11 UU Tipikor tidak dapat diterapkan. Melainkan ada pasal lain dalam UU Tipikor yang lebih tepat,” katanya.

Dakwaan kedua adalah penerimaan hadiah atau janji dari Johanes, Gerhard, dan Iwan melalui Deviardi. Dengan demikian, Matheus menyatakan dakwaan kedua tidak terbukti. Oleh karena tidak terbukti, Rudi sudah seharusnya dibebaskan dari dakwaan kedua. Sementara, untuk dakwaan kesatu primair dan ketiga, Matheus sependapat.

Menanggapi putusan majelis, penuntut umum masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Berbeda dengan Rudi. Mantan Kepala SKK Migas ini langsung menerima putusan majelis. Usai sidang, Rudi menegaskan, walau menerima sejumlah uang, ia tidak tidak pernah korupsi dan tidak pernah menggunakan uang negara. “Mengenai TPPU, saya juga tidak penah melakukan apapun. Yang melakukan Deviardi. Hakim tidak memasukan keterangan 37 saksi lain.

Namun, saya terima ikhlas. Siapa yang puas dengan keputusan ini? Tidak ada.

Saya pun tidak. Jadi, saya terima karena hidup masih panjang. Beri saya ketenangan untuk istirahat dulu,” tandasnya.

Usai sidang, Elin Herliana, Istri mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku ikhlas atas vonis 7 tahun penjara. "Saya hanya minta doa atas vonis atas Rudi Rubiandini," katanya pelan sambil menambahkan suaminya memang tidak akan mengajukan banding. "Insya Allah enggak," kata Elin.

ANAS URBANINGRUM:

SBY Tahu Kasus Bank Century dan Hambalang JAKARTA - Nyanyian bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrium terhadap mantan bosnya di Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terus bergema dan bebas tanpa ada sensor. Suaranya kian nyaring bahkan kian memanaskan telinga.

Dengan lagu yang sama, Anas kembali menuding presiden SBY maupun Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, anak SBY sekaligus Sekjen Partai Demokrat juga mengetahui banyak hal ihwal kasus dugaan korupsi Hambalang. Selain itu, perkara dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, yang menyebabkan kerugian negara Rp6,7 triliun.

"Tudingan ini, didasarkan pada sekumpulan informasi dari sumber yang mengetahui detail kasus Century. Jadi, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank Century. Memang Pak SBY pernah bilang, 'Saya tidak tahu, saya tidak dilapori,' dan seterusnya.

Tetapi, yang saya tahu, Pak SBY tahu betul tentang itu dan dilapori," ungkap Anas tersangka kasus korupsi Hambalang kepada wartawan di gedung KPK Jakarta, Jumat (2/5).

Anas bersikukuh Presiden SBY merupakan saksi kunci baik kasus Hambalang maupun Kasus Bank Century. Apalagi, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai

Demokrat juga mendapat laporan soal Bank Century.

Selayaknya, KPK meminta keterangan SBY sebagai saksi kasus-kasus itu. "Anehnya, hingga kini pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian, padahal menurut saya, pak SBY itu saksi fakta yang penting," lontarnya tanpa beban.

Selain itu, lanjut Anas, Ibas adalah Ketua Steering Committee Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Sehingga tahu banyak soal itu.

Dan Ibas harus dimintai keterangan agar kasus ini dipahami dan diketahui masyarakat.

Diakuinya, sudah berulang kali memberi pernyataan agar KPK

segera memeriksa SBY dan Ibas.

Baik secara langsung maupun melalui tim pengacaranya.

Namun hal itu belum dilakukan.

"Saya nggak tahu kenapa tidak dilakukan, ya tanya KPK dong," tambahnya sambil menambahkan kecewa terhadap penyidik KPK yang belum memeriksa SBY dan anaknya Ibas.

Anas pertanyakan ulang sikap lembaga pimpinan Abraham Samad. "Keterangan SBY dan Ibas penting untuk menjelaskan kasus gratifikasi pemberian hadiah mobil Toyota Harrier dari SBY sebagai tanda terima kasih karena Partai Demokrat menjadi nomor satu dalam Pemilu Legeslatif dan Presiden tahun 2009," timpalnya.

Adnan Buyung Nasution, kuasa hukum Anas Urbaningrim menilai penyidik KPK, mengabaikan data ihwal dugaan pelanggaran dana siluman pada pemilihan presiden 2009. KPK hanya mencari-cari alasan dan bersikap tidak adil karena enggan menindaklanjuti adanya laporan itu.

"Mestinya penyidik KPK tidak usah segan dan menutup

mata atas laporan yang akan disampaikan oleh kliennya. KPK harusnya memeriksa, kalau fair ya. Kalau pemeriksaan itu semua fakta dan kita tersangka mesti diperiksa, tidak boleh pilih kasih,"papar Adnan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, (Senin 28/4).

Menurut Adnan, saran KPK yang menyatakan supaya Anas melaporkan data itu ke bagian pengaduan masyarakat berteletele.

Sebab, penyidik mestinya bisa meminta data itu dalam proses penyidikan dan sewaktu kliennya diperiksa. "Kenapa mesti diserahkan ke Humas? Bisa saja periksa langsung, enggak perlu cari-cari lewat orang lain," ujar Adnan.

Adnan menekankan pentingnya penyidik KPK segera memeriksa laporan dana kampanye siluman itu langsung melalui Anas. Jika hal itu tak kunjung dilakukan, KPK jelas berlaku tidak adil.

"Mereka harus periksa itu.

Wajib itu. memeriksa data-data dari semua pihak. Jadi enggak objektif dan enggak fair, dong

yang dilakukan lembaga KPK," ucap Adnan.

Kuasa hukum keluarga SBY, Palmer Situmorang, sebelumnya menyebut serangkaian pernyataan Anas sebagai upaya serangan. Menurut dia, tudingan tersebut disusun untuk menghancurkan Partai Demokrat. “Ini sudah cerita lama diperbarui sebagai character assasination untuk menghancurkan Partai Demokrat," ujarnya.

Anas Urbaningrim dijebloskan ke dalam tahanan KPK sejak 10 Januari 2014. Ia menjadi tersangka dalam tiga kasus gratifikasi, yakni proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaan laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga. Belakangan, ia juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.

KPK menyita sejumlah aset Anas, antara lain tiga bidang tanah di Kabupaten Bantul dan dua lainnya di Kelurahan Matirejo, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta tanah dan bangunan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

Digugat Wartawan ke KI Sumut, PDAM Tirtanadi Menyerah MEDAN- Setelah digugat ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi akhirnya menyerah.

Informasi yang sebelumnya tidak diberikan kepada pemohon Khairuddin Tanjung, akhirnya disepakati untuk diserahkan setelah melewati mediasi di Ruang Sidang KIP Sumut, Jln Bilal No: 105 Medan, Selasa (29/4).

Pada sidang lanjutan kemarin, Majelis Komisoner Komisi Informasi Provinsi Sumut yang diketuai Drs. Robinson Simbolon dengan anggota H.M Zaki Abdullah dan H.M Syahyan menyarankan ke para pihak memilih jalur mediasi.

Alasannya, menurut Majelis Komisioner, informasi yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi publik.

Setelah di mediasi oleh Mediator M Syahyan dan Co. Mediator Ramdeswati Pohan, sikap PDAM yang semula menyatakan informasi dimohonkan sebagai informasi rahasia yang tidak boleh dipublikasikan, akhirnya melunak. Termohon akhirnya memahami hak dan kewajibannya selaku Badan publik, terutama dalam menyediakan informasi publik sebagaimana diwajibkan UU KIP No. 14 Tahun 2008.

Pada sidang lanjutan kemarin, kuasa hukum Termohon, DR. Abdul Hakim Siagian SH. M.Hum mengakui jika PDAM Tirtanadi merupakan badan publik. Pernyataan itu tidak terungkap pada sidang sebelumnya, Senin (21/4). Pada sidang tersebut, pihak PDAM Tirtanadi bersikukuh kalau PDAM Tirtanadi tidak termasuk badan publik dan penerima serta pengguna APBD Sumut. Mereka juga bertahan pada pendapatnya, jika gaji jajaran direksi PDAM Tirtanadi merupakan informasi yang dirahasiakan, sehingga tidak berhak memberikan informasinya ke pemohon informasi.

Sidang Mediasi yang berlangsung sekitar 1,5 jam kemarin, menghasilkan sejumlah kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Diantara butir yang disepakati kedua belah pihak seperti dituangkan dalam surat Kesepakatan Perdamaian kasus Sengketa Informasi Nomor: 09/KIP-SU/ S/IV/2014 yang dibacakan Ketua Majelis Komisioner Drs. Robinson Simbolon, Termohon dalam hal ini PDAM Tirtanadi bersedia memberikan informasi yang dimintakan Pemohon dalam kurun waktu seminggu sejak ditandatangani kesepakatan perdamaian tersebut. Diantara permohonan informasi yang disepakati untuk diberikan ke Pemohon, yakni daftar rincian gaji/honor dan rincian penggunaan dana perjalanan dinas di luar provinsi para Direksi PDAM Tirtanadi Tahun Anggaran 2010.

Sidang ajudikasi non-litigasi kasus sengketa informasi antara Khairuddin Tanjung melawan PDAM Tirtanadi yang digelar di Kantor KIP Sumut kemarin, bermula dari adanya laporan pemohonan informasi Khairuddin Tanjung yang tidak mendapat tanggapan pihak PDAM Tirtanadi. Informasi yang diminta Pemohon selain daftar rincian gaji/honor dan rincian penggunaan dana perjalanan dinas luar provinsi para Direksi PDAM Tirtanadi Tahun Anggaran 2010 juga informasi jumlah pelanggan dan perolehan dana retribusi pelanggan PDAM Tirtanadi Medan 2010.

Pada sidang perdana, Pihak PDAM Tirtanadi tidak memenuhi panggilan Komisi Informasi, berikutnya pada sidang kedua, Senin (21/4), pihak Termohon berpendapat, PDAM Tirtanadi bukan badan public dan menyatakan, sebagian informasi yang diminta pemohon termasuk informasi yang dirahasiakan, seperti gaji jajaran direksi PDAM Tirtanadi.

Adapun alasan permohonan informasi yang diajukan Khairuddin Tanjung untuk kepentingan melengkapi informasi dan data penulisan berita investigasi di media tempat Pemohon bekerja. Selain itu, untuk menghindari kesalahan penulisan data dan informasi dalam pemberitaan.(DNA)

SUMUT

Gebyar Pendidikan Kota T.Balai TA.2014 Dijadikan Ajang Korupsi TANJUNGBALAI- Kegiatan Gebyar Pendidikan tahun 2014 yang dipusatkan dilapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah (Lapangan Pasir), Jumat (25/4) dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) disinyalir dijadikan ajang korupsi yang diduda dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Anggaran kegiatan yang bersumber dari dana APBD TA.2014 sebesar Rp1,3 miliar ini ternyata belum memiliki Perda.Bahkan dari informasi yang didapat, pihak sekolah pengisi stand pameran harus mengeluarkan anggaran sendiri.

Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai Rahmat Hidayat mengatakan, bukan tahun ini

saja, penyimpangan anggaran untuk kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 2012.

Rahmat menilai, kegiatan ini dijadikan ajang politik bagi para pejabat Pemkot Tanjungbalai menjelang menjelang Pilkada tahun 2016.

Dalam hal ini, Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe,M.Hum ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kadis Pendidikan Drs H Hamlet,M.Pd mampu melaksanakan kegiatan berskala nasional kendati anggaran belum turun.

Padahal menurut Wakil Bendahara DPD Partai Golkar ini selama Drs. H.Hamlet menjabat sebagai Kepala Dinas, institusi pemerintah itu sudah menjadi sarang koruptor. Bahkan, pada

TA. 2011, H.Hamlet diduga melakukan penjualan paket proyek. Mulai dari proyek jasa pemborongan, proyek Pengadaan dan Konsultansi. Pihak rekanan yang ingin mendapatkan proyek di Dinas itu harus menyetor sebesar 10 persen dari pagu.

Hamlet juga mengangkat orang kepercayaannya sebagai pengatur dan pemberi arahan dilapangan yaitu Sekretaris Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) yang juga menjabat Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Tety Julianty Siregar.

ST.MT. Selain kasus ini, kasus pengadaan barang untuk tingkat SD, SMP,SMA dan SMK juga bermasalah dalam hal pendistribusian.

Dalam pendistribusian barang, Hamlet diduga memanipulasi spesifikasi teknik serta volume barang sehingga merugikan negara. Bahkan dokumen pelengkap pencairan dana (SPMU) yang diajukan ke Dinas PPKA oleh Kadis Pendidikan diduga direkayasa, ungkapnya.

Dalam hal ini, kata Hidayat, Kepala Dinas Pendidikan Drs H Hamlet ,MPd telah melanggar serta tidak menjalankan Perpres No 50 Tahun 2010 Junto Perpres 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Besarnya anggaran belanja langsung setiap tahunnya untuk Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai membuka peluang indikasi korupsi, bebernya.(HER)

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN- Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Tapanuli Tengah masa bakti 2011-2015, Rudolf Situmeang dituntut 5 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balige menilai Rudolf Situmeang bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah untuk kegiatan Koni Pemkab Tapteng senilai Rp180 juta yang bersumber dari APBD Tapteng tahun 2012.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Lebanus Sinurat, jaksa penuntut Umum dalam tuntutannya memberikan pidana tambahan kepada terdakwa agar membayar denda sebesar Rp 60 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menganggap terdakwa Rudolf Situmeang bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana di dalam pasal 2 (1) jo pasal 18 (1,2 dan3 ) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mendengar tuntutan ini, terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya ini menyatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) dalam sidang mendatang.Majelis hakim pun menunda persidangan hingga pekan mendatang.

Dalam kasus ini, Rudolf Situmeang didakwa melakukan korupsi dana hibah KONI Tapteng sebesar Rp400 juta dari APBD Tapteng tahun anggaran 2012.

Dugaan korupsi itu dilakukan dengan markup dan fiktif dokumen pertanggungjawaban realisasi anggaran yang diperoleh dari hasil audit BPKP Provinsi yang menyatakan bahwa dari total dana Rp400 juta, ada sekitar Rp180 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersangka sebagai kuasa pengguna anggaran.

Dugaan mark-up dan fiktif realisasi anggaran itu dikuatkan dengan sejumlah kuitansi yang dibubuhi tanda tangan palsu.(DNA)

Polisi Segera Periksa Tersangka Baru Korupsi Jampersal Pegiat anti korupsi mengenakan topeng Mantan Dirjen Pajak yang menjadi tersangka korupsi, Hadi Poernomo dan terpidana korupsi pajak, Gayus Tambunan dalam aksinya di Solo, Jateng, baru-baru ini. Dalam aksinya mereka mendukung langkah KPK untuk mengungkap tuntas kasus mafia pajak yang merugikan negara miliaran rupiah.

Kejari Medan Tahan Oknum PT Mapna Indonesia Terkait Korupsi PLTGU Belawan MEDAN- Kejaksaan Negeri Medan kembali menahan seorang lagi rekanan BHL dari PT Mapna Indonesia, dugaan korupsi senilai Rp527 miliar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012.

Kasi Pidsus Kejari Medan Jufri Nasution mengatakan penahanan terhadap tersangka tersebut, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan BHl kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di institusi hukum di daerah itu.

Sebelum dilakukan penahanan terhadap rekanan PT Mapna Indonesia, menurut dia, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh penyidik

Kejari Medan.

"Kemudian tersangka BHL dibawa dengan menggunakan mobil dan dititipkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan," ucap Jufri, Selasa pekan lalu.

Dia menyebutkan, setelah ditahannya tersangka BHL, maka jumlah pelaku dugaan penyimpangan pembangunan PLTGU Blok 2 Belawan menjadi enam orang dan lima diantaranya lebih dahulu ditahan di Rutan Medan.

Ke-5 tersangka itu, yakni RC, selaku Karyawan PT PLN Pembangkit Sumbagut, dan MA, karyawan PT PLN Pembangkit Sumbagut, Kemudian CLM, mantan General Manajer KITSBU, SDH selaku Mana-

jer Sektor Labuan Angin, dan SD, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia dan Mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi.

"Kelima tersangka tersebut sudah ditahan di Rutan Medan sejak Kamis (20/3) sore," kata Jufri.

Bahkan, jelasnya, JPU dari Kejari Medan saat ini masih terus bekerja keras membuat dakwaan tersangka tersebut, dan jika sudah rampung, segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan untuk disidangkan.

"Kita akan secepatnya melimpahkan berkas berkara tersebut," kata Kasipidsus.

Kelima tersangka korupsi tersebut

dibawa Kejagung dari Jakarta dan diserahkan ke Kejari Medan.

"Kejari Medan menitipkan kelima tersangka itu ke Rutan Medan," kata Jufri.

Sebelumnya, Kejagung menemukan dugaan korupsi dalam kasus PLTGU Belawan, karena dalam pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dimana output mesin yang seharusnya 132 MW ternyata hanya 123 MW. Kemudian pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tidak dikerjakan Harga kemahalan, kontrak yang diaddendum menjadi Rp 554 miliar telah melampaui harga perkiraan sendiri yaitu Rp 527 miliar.(ANT)

Penyimpangan Dana BOS, Kejari TBA Periksa 3 Orang Kasek SDN T.Balai TANJUNGBALAI- KEPALA Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri TanjungbalaiAsahan (Kejari TBA), Yarnes,SH,MH, Selasa pekanlalu, periksa Kepala SD Negeri Kota Tanjungbalai terkait dugaan penyimpangan dana Bantuan Opersaional Sekolah (BOS) Tahun 2012 dan Tahun 2013.

Sejak,Rabu (30/4), diruang seksi pidsus, Kepala sekolah SDN 133889 Nurbaiti,S.Pd dan Kepala sekolah SDN 130001 Hj Mariana,S.Pd, menjalani pemeriksaan yang ditangani langsung oleh Kasi Pidsus, Yarnes,SH.MH. Dan pemeriksaan ini bersifat tertutup.

Terkait permasalahan itu, sebelumnya LSM Merdeka telah

Mantan Ketua KONI Tapteng Dituntut 5 Tahun Penjara

menyurati Kejari melalui suratnya, No.142/LSM-MERDEKA/TB/III/ 2014 disusul dengan surat No.143 / LSM-MERDEKA/TB/III/2014 .

Dalam surat itu, Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin,SE menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2012 dan TA.2013 di SDN 132406, SDN 1338899 dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai.

Dan Yarnes telah berjanji akan segera menindaklanjuti laporan dari Nursyahruddin dan akan memanggil pihak yang terlibat dalam penyimpangan dana BOS dan dana (DOP) Pemko Tanjungbalai.Sebelumnya,kata

Nursyahruddin laporan ini sempat lama mengendap di seksi intel Kejari TBA yang kala itu dijabat oleh Hendra Busrian,SH. Nursyahruddin memaparkan, dugaan penyimpangan TA.2012 untuk ke 3 SDN tersebut berupa program fiktif dimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I-IV disebutkan, namun realisasinya tidak ada. Ini membuktikan telah terjadi manipulasi LPJ dengan cara memalsukan permintaan, faktur dan kwitansi. Dan dalam pelaksanaannya melibatkan Bendahara BOS dan ini bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS TA.2012.

Pada TA.2013 juga terjadi demikian dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Opersional Sekolah Tahun 2013.

Tahun 2013, SDN 132406 memiliki 805 peserta didik (21 rombel) ddengan rincian dana BOS yang diterima 805xRp. 580 ribu sehingga totalnya Rp466.900.000 per tahun atau Rp. 116.725.000 per triwulan.

Untuk bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemerintah Kota Tanjungbalai 21 X Rp. 875 ribu sehingga total Rp.18.375.000 per tahun atau Rp4.583.750 per triwulan.

SDN 133889 memiliki 350

peserta didik (11 rombel). Dana BOS yang diterima 350xRp. 580 ribu sehingga total Rp203.000.000 per tahun atau Rp50.750.000 per triwulan. Untuk bantuan Dana DOP dari Pemko Tanjungbalai 11xRp875.000.000 totalnya Rp9.625.000 per tahun atau Rp2.406.250 per triwulan.

SDN 130001 memiliki 437 peserta didik (12 rombel). Untuk dana BOS diterima 437 X Rp580 ribu dengan total Rp253.460.000 per tahun atau Rp63.365.000 per triwulan.

Untuk bantuan Dana DOP dari Pemko Tanjungbalai 12 X Rp. 875 ribu dengan total Rp10.500.000 per tahun atau Rp2.625.000 per triwulan.(HER)

LANGKAT- Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akan segera melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka baru dugaan korupsi dana jaminan persalinan yang terjadi di Dinas Kesehatan setempat.

“Kita akan segera periksa tiga tersangka baru dugaan korupsi dana jaminan persalinan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto, di Stabat, Jumat (2/5).

Penegasan itu disampaikannya menjawab keraguan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat yang hingga sekarang pemeriksaan terhadap tiga tersangka baru dugaan korupsi dana jaminan persalinan belum juga dilakukan.

“Kita akan minta keterangan beberapa saksi lainnya untuk melengkapi berkas ketiganya,” tegas Rosyid.

Kasus ini akan tetap jalan terus tidak kita diamkan karena memang sudah menjadi perhatian pimpinan untuk segera dituntaskan.

Usai pengajuan tiga tersangka terdahulu yaitu SAF, SOF dan PON, barulah ketiga tersangka baru ini yaitu dr GUN, SUN, SEL, akan segera kita periksa.

Seperti diketahui dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di bulan Desember 2013 yang lalu, aparat penegak hukum itu berhasil mengamankan tiga tersangka dugaan korupsi dana jaminan persalinan yaitu SAF, SOF dan PON. Selain mengamankan tiga tersangka juga diamankan barang bukti uang kontan sebesar Rp1,625 miliar.

Setelah melakukan berbagai pemeriksaan saksi yang mencapai 146 orang itu, maka tiga tersangka diserahkan penyidik polisi ke Kejaksaan Negeri Stabat, selanjutnya jaksa juga melakukan penahanan terhadap ketiganya di rumah tahanan negara Tanjungpura.

Pada kesempatan itu juga diserahkan tiga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian kepada kejaksaan terhadap tiga tersangka baru yaitu dr GUN yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Langkat.

Juga tersangka Kepala Sub Bahagian Keuangan berinitial SUN, dan bendahara berinitial SEL, yang ikut secara bersama-sama dalam dugaan korupsi tersebut.

Berdasarkan SPDP itu ketiganya dijerat pasal 12 undang-undang korupsi nomor 31/1999 jo undang-undang korupsi nomor 20/2001, huruf e dan hurud f juncto pasal 55 KUHP.(ANT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

KPK Panggil 3 PNS Ditjen Pajak KPK memanggil tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jendral Pajak untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi pajak yang diduga melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo yang diajukan oleh wajib pajak Bank Central Asia (BCA), "Hari ini ada beberapa orang yang akan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (29/4).

Tiga saksi yang akan diperiksa yakni PNS Direktorat Pajak Ridwan, Dwi Sugeng Riyatna dan Peter Umar. Mereka bertiga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hadi Purnomo. "Akan diperiksa untuk HP," kata Priharsa. Seperti diketahui, Hadi sebagai mantan Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2002-2004 ditetapkan sebagai tersangka pada hari Senin 21 April 2014, karena kasus pajak yang diajukan wajib pajak Bank Central Asia (BCA).

Rizal Djalil Enggan Berkomentar TERKAIT masalah kasus Hadi Purnomo yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masalah dugaan suap permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA pada saat menjabat sebagai Dirjen pajak periode 2002-2004, Ketua BPK yang baru dilantik hari ini Rizal Djalil tidak ingin memberikan tanggapan.

"Masalah BCA, saya no comment lah ya.

Tidak mau berkomentar terlalu banyak, karena saya tidak berani mengomentari sesuatu masalah yang sudah melaju ke proses hukum. Enggak boleh itu," ungkapnya selepas dirinya mengucap sumpah jabatan ketua BPK yang baru di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Senin pekan lalu.

Rizal juga mengatakan, penentuan kerugian negara dari kasus ini dari BPK ini masih menunggu surat dari KPK. "Ya, kita masih menunggu surat dari KPK, kalau sudah ada suratnya baru kita proses, baru kita jalankan," ungkapnya.

Perlu diketahui, hari ini, Rizal Djalil dilantik secara resmi sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rizal adalah ketua terpilih menggantikan Hadi Purnomo yang beberapa waktu telah memasuki masa pensiun.

Rizal datang didampingi dengan istri tercinta ke Gedung Mahkamah Agung Cempaka Putih. Wakil Presiden Boediono juga turut hadir dalam acara ini. Selain itu, tampak beberapa menteri dan tokoh juga hadir di dalamnya.

Masa jabatan Rizal sebagai Ketua BPK hanya berjalan hingga 19 Oktober 2014 saja.

Alasannya, Rizal telah menjabat sebagai Anggota BPK sejak 19 Oktober 2009 lalu.

Upacara pengucapan sumpahnya sendiri berlangsung 30 menit tadi pagi.(NET)

Kasus Pajak BCA Korupsi Kelas Kakap Kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) Bank Central Asia (BCA) tahun pajak 1999 yang melibatkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo ternyata pernah muncul dalam hasil temuan audit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) pada sekitar 2007 -2008.

HAL tersebut terungkap dari penelusuran dan informasi. Tetapi sumber internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau mendetilkan bagaimana hasil temuan Itjen Kemenkeu tersebut.

Yang jelas kasus tersebut pernah tertuang dalam temuan sekitar 20072008 itu. Artinya kasus ini sebenarnya sudah diketahui lama jajaran Kemenkeu. "Ini (kasus pajak BCA Hadi Purnomo) pernah jadi temuan Inspektorat Jenderal Kemenkeu tahun antara 2007-2008," kata sumber di internal KPK, belum lama ini.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP membantah laporan kasus Hadi Purnomo ini datang dari Kemenkeu.

Menurut informasi yang diterima Johan, ada laporan yang masuk dari kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kelompok masyarakat itu, kata dia, tidak selalu LSM. Tetapi Johan tidak mengetahui secara detail siapa unsur masyarakat dan LSM apa yang melaporkan.

Serta bagaimana detail laporannya. "Laporan ini bukan dari lembaga (Kemenkeu)," ucap Johan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu 23 April 2014 sore.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi permohonan keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak nihil (SKPN) pajak penghasilan (PPh) BCA tahun pajak 1999 pada Senin 21 April 2014.

Dalam kasus ini, Hadi selaku dirjen pajak diduga mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. Surat keberatan pajak penghasilan 1999–2003 itu diajukan BCA pada 17 Juli 2003 terkait non-performance loan (NPL/ kredit bermasalah) senilai Rp5,7 triliun kepada direktur PPH Ditjen Pajak.

Namun satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final BCA, yaitu pada 18 Juli 2004, Hadi Purnomo selaku dirjen pajak memerintahkan direktur PPH agar mengubah kesimpulan, yaitu dari semula menyatakan menolak diganti menjadi menerima seluruh keberatan.

Hadi kemudian mengeluarkan surat keputusan Dirjen Pajak yang menetapkanmenerima seluruh keberatan wajib pajak sehingga tidak ada cukup waktu bagi direktur PPH untuk memberikan tanggapan atas kesimpulan yang berbeda itu. Akibatnya, negara dirugikan sekira Rp375 miliar.

Tidak hanya kasus itu, KPK sedang membongkar kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaaan korupsi pengajuan keberatan dari wajib pajak Bank Central Asia (BCA) yang diduga melibatkan mantan Direktur Pajak Hadi Purnomo.

Namun, setelah KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka, penyidik masih melakukan pemeriksaan saksisaksi, belum ada penyitaan terkait kasus tersebut.

"Sampai hari ini belum ada penyitaan," kata Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi SP melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (1/5/).

Penyidik memang masih memanggil saksi-saksi yang dianggap mengetahui kasus tersebut. Bahkan, beberapa hari terahir KPK memeriksa lebih dari lima PNS Direktoral Jendral Pajak.

Sebagai contoh saksi yang dipanggil KPK pada Rabu 29 April 2014 yakni, Andi Dwinanto, Azis Nur Adji PS dan Sahapon Hutasoit.

Mereka semua tercatat sebagai PNS

FORUM Pajak Berkeadilan berharap pengusutan kasus dugaan korupsi terkait penanganan pajak PT Bank Central Asia Tbk (BCA), tidak berhenti pada mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya berhenti pada HP (Hadi Purnomo) karena tidak menutup kemungkinan ada pejabat di Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang terlibat dalam kasus ini," kata koordinator Forum Pajak Berkeadilan, Maftuchan saat jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/4).

Hadi ditetapkan sebagai tersangka saat dirinya menjabat Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan periode 2002-2004. Dia di dakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Pasal 2 Ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maftuchan menambahkan, jika terbukti ada korupsi dalam penangan pajak BCA maka bisa dikatakan sebagai kejahatan korporasi. "Dalam kasus ini selain menguntungkan HP secara pribadi, juga menguntungkan BCA sebagai wajib pajak badan atau koorporasi," ujarnya.(NET)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA).

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu memberikan tanggapan atas kasus yang menimpa Hadi Purnomo tersebut.

Menurut Julian, kapasitas Hadi saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah mantan Ketua BPK. "Jadi tidak perlu ada komentar dari Presiden, sebab beliau tidak dalam posisi sebagai Ketua BPK," ujar Julian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/4).

Oleh karena itu, dirinya menjelaskan, sejauh ini Presiden SBY belum memberikan komentar atau tanggapan atas peristiwa hukum yang menyeret Hadi Purnomo tersebut.

Mengenai jabatan Dirjen Pajak yang pernah dipegang Hadi, menurut dia, Presiden SBY pun tidak relevan memberikan tanggapan. "Pak SBY kan menjabat sejak tahun 2004," katanya.(NET)

Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzammil Yusuf menganggap kedua kasus itu sangat penting untuk dibongkar karena kerugian negarannya diduga besar. "Itu kasus korupsi kelas kakap," katanyanya, Dia mendukung KPK untuk membongkar secara tuntas kasus tersebut.

Apalagi yang ditangani adalah korupsi besar. "Apapun untuk penegakan hukum, kami mendukung," ujarnya.

KPK pada Senin 21 April lalu mengumumkan sedang menyidik

kasus dugaan korupsi terkait penanganan pajak PT BCA. Hadi yang pada 2002-2004 menjabat Dirjen Pajak disangka telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyetujui permohonan keberatan pajak BCA. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp375 miliar.

Sementara itu, KPK saat ini juga sedang membongkar kasus korupsi anggaran proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012.

Total nilai proyek itu mencapai Rp6

triliun. KPK menduga adanya penggelembungan harga atau mark-up dalam proyek tersebut. Ditaksir kerugian negara akibat kasus ini sekira Rp1 triliun.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka. Di Kemendagri, dia menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri.(OKZ/BBS)

KPK Belum Lakukan Penyitaan Terkait Kasus BCA

Jangan Berhenti Sampai Hadi

SBY Tak Perlu Komentar

LIPSUS

di Ditjen Pajak. "Baru pemeriksaan saksi-saksi, tentu materi yang ditanya berkisar dengan (kasus) itu," tukas Johan.

Seperti diketahui, Hadi sebagai Mantan Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2002-2004 ditetapkan sebagai tersangka pada hari Senin 21 April 2014 kasus pajak yang diajukan oleh wajib pajak BCA. Hadi yang juga mantan Ketua BPK itu disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Abraham Tegaskan Bisa Jerat Pihak BCA Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, tidak akan berhenti di mantan Direktur Pajak Hadi Purnomo, tersangka kasus korupsi pengajuan keberatan pajak oleh Bank Central Asia (BCA).

"Oh enggak," tegas Abraham Samad di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/4).

Abraham tak menampik bisa menjerat pihak swasta yakni BCA, jika didukung dengan alat bukti. "Pihak swasta, pihak swasta (BCA)," tegas Samad.

Untuk menjelaskan duduk perkara yang menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi, KPK memastikan akan memeriksa pihak BCA. "Iya pasti, pasti. Pasti kita periksalah (pihak BCA)," kata Samad.

Diketahui, KPK sudah menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA. BCA mengajukan permohonan keberatan selaku wajib pajak pada 1999.

Hadi disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(NET)

Kediaman Hadi Poernomo Dipenuhi Mobil Mewah Kendati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pajak, tak berarti koleganya menjauh.

Di hari keempat terhadap mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Hadi Poernomo ramai di kunjungi para tamunya. Diduga ada belasan tamu yang mengunjungi mantan Dirjen Pajak ini sejak pagi.

Pantauan wartawan di kediaman Hadi Poernomo yang terletak di Jalan Iskandarsyah No 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat lalu lalang mobil yang keluar masuk ke dalam rumahnya. Sekira empat mobil yang datang ke dalam kediaman Hadi.

Mobil mewah tersebut diantaranya adalah Nisan Serena, Sedan Toyota Crown, Toyota Innova.

"Bapak ada di dalam, lagi istirahat di dalam," ucap salah satu petugas keamanan dengan mengenakan pakaian Safari, Kamis (24/4).

Hadi Poernomo ditetapkan

sebagai tersangka kasus keberatan pajak BCA tepat pada hari dia pensiun sebagai Ketua BPK. Dia disangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang saat menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004.

Sebagai Dirjen Pajak, dia menerbitkan surat keberatan pajak nihil (SKPN) PT Bank BCA Tbk pada 2004 yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp375 miliar.

PT Bank BCA mengajukan surat keberatan pajak kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 17 Juli 2003 karena memiliki nilai kredit bermasalah atau non-performing loan sebesar Rp5,7 triliun.

Pada 13 Maret 2004, Direktur Pajak Penghasilan (PPH) mengirim surat kepada Dirjen Pajak Hadi Poernomo tentang hasil telaah terhadap surat keberatan pajak PT Bank BCA dengan kesimpulan menolak permohonan keberatan

wajib pajak BCA. Namun, satu hari sebelum jatuh tempo untuk memberikan keputusan final terhadap surat keberatan pajak BCA, yaitu pada 18 Juli 2004, Hadi memerintahkan Direktur PPH melalui nota dinas untuk mengubah kesimpulan telaah. Nota dinas dari Hadi mengubah hasil telaah terhadap surat keberatan pajak PT BCA menjadi menerima surat keberatan itu.

Dugaan Pencucian Uang Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK menelusuri adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo, setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus keberatan pajak BCA. "Kita berharap KPK juga akan menelusuri apakah ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan HP. Apalagi, selama kekayaannya dinilai tidak wajar," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.

Firdaus mengatakan dalam publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Hadi Poernomo relatif mencengangkan. Karena itu, KPK harus menelusuri dari mana harta kekayaan itu diperoleh. "Sebelumnya disebutkan harta itu dari hibah dan sebagainya. Harus ditelusuri apakah hal itu benar atau diperoleh karena memainkan pajak saat menjabat sebagai dirjen," tuturnya.

Dia menilai penetapan tersangka Hadi Poernomo yang bertepatan dengan hari pensiunnya sebagai Ketua BPK tidak ada unsur politis melainkan kehati-hatian KPK dalam mengusut kasus tersebut.

Menurut Firdaus, kasus tersebut terjadi pada 2004, dilaporkan pada 2012 dan baru mulai dimulai proses penyidikan pada 2014. Kata dia, KPK harus berhati-hati dalam pengusutan kasus itu supaya unsur tindak pidana korupsi terpenuhi, yaitu dilakukan oleh pejabat negara, adanya penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri dan orang lain.

"Tentu sangat disayangkan kalau KPK terburu-buru, kemudian pelanggaran yang ditetapkan kemudian hanya pelanggaran administrasi perpajakan. Jadi menurut saya tidak ada unsur politis, hari pensiun, ulang tahun atau tahun politik," katanya.

Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka kasus keberatan pajak BCA tepat pada hari dia pensiun sebagai Ketua BPK. Dia disangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang saat menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2002-2004.

Sebagai Dirjen Pajak, dia menerbitkan surat keberatan pajak nihil (SKPN) PT Bank BCA Tbk pada 2004 yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp375 miliar.

PT Bank BCA mengajukan surat keberatan pajak kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 17 Juli 2003 karena memiliki nilai kredit bermasalah atau non-performing loan sebesar Rp5,7 triliun.(NET)

KPK POS

6

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

NAD

POLITIK

TERKAIT KUNJUNGAN KE KANTOR PANWASLU

Panwaslu Aceh Tamiang Nilai Tindakan DPRK tak Etis

ACEH TAMIANG - Terkait hasil Pansus DPRK Aceh Tamiang yang dalam hal ini dilakukan Komisi A, Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang menanggapi dingin pemberitaan di media masa beberapa waktu lalu. Panwaslu menanggapi dingin maraknya "money politic" di Kabupaten Aceh Tamiang saat menjelang Pemilu Legislatif 2014, yang diduga dilakukan oknum caleg di beberapa daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Paswalu Kabupaten Aceh Tamiang Saiful Alam SE yang kebetulan pada saat pansus dilakukan, dirinya sedang berada di Banda Aceh. “Kebetulan pada saat kunjungan Pansus DPRK Aceh Tamiang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang, saya sedang berada di Banda Aceh menghadiri pelaksanaan rapat pleno Provinsi di Gedung DPRA. Tapi saya mendapat kabar dari rekan-rekan di Panwaslu hari itu,” tandas Saiful Alam.

Saiful sangat menyesalkan pernyataan anggota Pansus DPRK Aceh Tamiang, yang menganggap selama ini telah terjadi semacam pembiaran terkait dugaan praktek politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya pada hari tenang sampai dengan jelang pelaksanaan pileg. “Saya dan rekan-rekan komisioner sangat kecewa dengan statemen yang muncul ke permukaan, pasalnya kami selaku lembaga pengawasan pelaksanaan pemilu hanya bisa menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan apa yang diamanahkan undang-undang, termasuk menerima laporan terkait dugaan adanya pelanggaran pemilu,” imbuh Saiful.

Selanjutnya Saiful mengungkapkan, mereka merasa apa yang sudah dilakukan sudah melalui prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pemilu.

Saiful sangat menyayangkan kunjungan Pansus DPRK Atam ke Panwaslu Kabupaten Atam terkait laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Pileg 2014 lalu. Saiful menilai pihak pansus seperti hanya mendiskreditkan apa yang telah menjadi kewenangan Panwaslu Aceh Tamiang. “Seharusnya hak dan kewenangan DPRK Aceh Tamiang tidak lebih dari sekedar koordinasi saja, kurang etis rasanya jika pihak pansus datang hanya mengobokobok dokumen kami terkait laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dari berbagai pihak. Yang mempunyai kewenangan dan berhak dalam pemeriksaan pada kami adalah Bawaslu,” pungkas Saiful Alam yang juga mantan Datok Penghulu Tanjung Seumantoh ini.

Dia pun mempertanyakan, dari mana Pansus DPRK Atam tahu Panwaslu Aceh Tamiang tidak menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah diterima. "Semua laporan sudah kami tanggapi sekaligus tindaklanjuti, hanya saja ketika kami menindaklanjuti laporan tersebut masih banyak kendala-kendala dan benturan di lapangan,” jelasnya.

Saiful mencontohkan, jika terdapat laporan dari berbagai pihak maupun masyarakat, pihaknya langsung menindaklanjuti, mulai dari melayangkan surat kepada pihak yang bersangkutan, pemeriksaan saksi-saksi bahkan pemanggilan terlapor untuk dimin-

tai keterangan terkait laporan dimaksud. “Sering kali jika pihak kami melayangkan surat pada salah seorang caleg terlapor, tetapi itu tidak mendapat tanggapan oleh caleg dimaksud, malah jika kami mendatangi langsung alamat caleg dimaksud itu tidak pernah berjumpa,” tambah Saiful.

“Jadi kalau mekanisme yang kami lakukan seperti saat ini juga masih dianggap oleh Pansus DPRK Aceh Tamiang tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu, itu adalah bohong besar.

Tolong supaya lebih menggunakan nalar yang nyambung dalam menafsirkan peraturan perundangundangan, jangan menggunakan IQ jongkok yang hanya terkesan mencari-cari celah untuk dijadikan kesalahan pihak Panwaslu saja,” tandas Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Tamiang tersebut.

Selanjutnya, Saiful juga mengungkapkan jika pelanggaran pemilu seperti "money politic" itu sebenarnya bukan lagi menjadi rahasia publik di mana pun, tetapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika disertakan dengan bukti-bukti yang kuat untuk disangkakan. “Kami sebagai lembaga pengawasan pemilu di Kabupaten Aceh Tamiang saat ini juga telah banyak mendengar isu-isu miris di luar sana, bahkan ada caleg-caleg yang melakukan cara tak terpuji yang dapat merusak tatanan demokrasi berupa berbagai macam pelanggaran. Tapi itu tidak dapat diproses sebagaimana mestinya kalau tidak ada bukti yang cukup kuat kami terima. Yang jelas 'money politic' dalam penyelenggaraan pemilu itu bukan merupakan budaya tetapiituadalahpenyakit,” tutup Saiful Alam.(BSO)

Bupati Aceh Timur Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib secara mendadak melakukan evaluasi terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Aceh Timur. Rapat evaluasi yang dipimpin langsung orang nomor satu di Aceh Timur ini berlangsung sejak pukul 09.00 - 12.30 WIB di Aula Bappeda Aceh Timur di Idi, pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, bupati didampingi Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat SSTP MAP, Kadis PUD Mahyeddin, Kadiskoperindag dan UKM Yusri, Kepala Bappeda Husni Thamrin, Kadistan H Anas Johan, Kadisnak Jamal, Kadis Kesehatan Kamarullah, Kepala Inspektorat Muhammad, Kaban Satpol PP&WH

Zulbahri, Kadishub Zahri, Kadis DPKKD Munzar, Direktur RSUD Idi, Direktur RS Rehab Medik Peureulak dan sejumlah kepala SKPK lainnya.

Dalam sambutannya, bupati meminta para kepala SKPK untuk bekerja disiplin dan harus membina bawahannya serta memfungsikan para pejabat struktural di jajarannya masing-masing. “Dan yang paling penting adalah menghargai jasa dan kinerja bawahan,” katanya seraya mengharapkan, dalam realisasi anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang ada.

Selain itu juga, dalam bekerja para kepala SKPK harus terbuka dalam berbagai kegiatan di lapangan. Sehingga, realisasi kegiatan dan program di lapangan tidak

terbebani. “Jika dalam realisasi program mendapat hambatan di dalam masyarakat, maka segera lakukan koordinasi dengan pimpinan secara berjenjang, sehingga semuanya berjalan lancar,” kata bupati yang akrab disapa Rocky itu.

Sekda Ikhsan Ahyat menambahkan, pihaknya mengapresiasi terhadap kepala SKPK yang sudah bekerja maksimal dalam menjalan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur Periode 2012-2017.

“Namun dalam evaluasi ini kita masih mendapatkan kepala SKPK yang belum mencapai target dalam bekerja. Sehingga perlu digenjot untuk lebih cepat lagi dalam bekerja dan menjalan fungsinya sesuai dengan tugas dan tangungjawab masing,” tandasnya.(BSO)

KIP Subulussalam Abaikan Rekomendasi Panwaslu SUBULUSSALAM - Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Subulussalam mengabaikan rekomendasi Panwaslu Subulussalam tentang pemilihan ulang di dua TPS Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Komisionaris KIP Subulussalam Sumardi Pasaribu mengaku telah membalas surat rekomendasi Panwaslu pada tanggal 26 April di mana pihaknya tidak bisa melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang pada dua TPS sebagaimana diajukan, karena telah melewati waktu atau disebut kadaluarsa, sebagaimana diatur dalam Pera-

turan KPU No 26/2013 pasal 61 ayat 2 huruf a. "Saat rapat pleno telah sepakat agar tidak melakukan pemilihan ulang sebagaimana rekomendasi Panwaslu," terang Sumardi Pasaribu kepada media ini, Rabu (30/4), melalui seluler.

Sementara anggota Panwaslu Subulussalam Amansyah Padang SP didampingi Ketua M Husein Saraan SH mengatakan pihaknya hanya sebatas merekomendasi.

"Kalau pihak KIP tidak melaksanakannya itu hak mereka," ujarnya.

"Karena adanya pengaduan para caleg atau warga, maka kami terpaksa menelusuri dan mem-

bahas apakah layak direkomendasi atau tidak. Maka setelah ditemukan pelanggaran yang sah untuk diulang maka kami berani merekomendasikan untuk melakukan pemilihan ulang.

Tetapi pihak KIP tidak melakukannya. Itu hak mereka karena pihak kami tidak bisa mengeksekusi," sambungnya.

Tetapi, katanya, apabila pihak pelapor tidak merasa puas karena rekomendasi Panwas tidak dapat dilakukan KIP, lalu kemungkinan pelapor melakukan upaya hukum ke jengjang lebih tinggi, itu di luar kapasitas mereka.(KARTOLIN)

Walikota dan Wakil Dilantik Gubernur SUBULUSSALAM - Teka-teki terkait pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam terjawab setelah hampir tiga bulan terkatung-katung pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang lalu.

Kabag Humas DPRK Subulussalam Bronson Boang Manalu SSos, di ruang kerjanya, Rabu (30/4), mengatakan kepada media ini, pelantikan Pasangan Sakti - Salmaza yang disebut

SAZA telah dijadwalkan pada Hari Senin, 5 Mei 2014 nanti, karena telah terpenuhi semua apa yang diperlukan tentang persyaratan menjadi walikota dan wakil walikota.

Mereka akan dilantik Gubernur Aceh atas nama Mendagri di Gedung DPRK setempat. Untuk itu pihaknya akan segera mempersiap segala kebutuhan acara pelantikan tersebut.

Sementara salah seorang

Pejabat Divonis 1 Bulan Penjara BANDA ACEH–Masih ingat Mustafa? Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh dihadapkan ke meja hijau atas kasus pemukulan mahasiswa yang tengah berdemo di kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Dalam persidangan yang digelar Jumat (2/5/2014) pagi, Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa Mustafa terbukti memukul mahasiswa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pengadilan memvonis Mustafa dengan hukuman satu bulan penjara dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.

Persidangan terhadap Mustafa dipimpin seorang hakim tunggal. Mustafa dijerat dengan pasal 352 KUHP terkait penganiayaan ringan. Selain korban, Hakim memeriksa tujuh saksi, yang terdiri atas tiga mahasiswa dan dua petugas pengamanan Kantor Gubernur.

Maulana Ridha, saksi dari pihak korban, dalam persidangan mengaku melihat langsung terdakwa memukul Ahmad Irawan yang saat itu tengah digiring aparat kepolisian. “Terdakwa memukul korban dari belakang dengan cara meninju,” kata Maulana Ridha, Jumat.

Di persidangan, Mustafa mengakui perbuatannya. Ia pun menyesalinya dan meminta maaf kepada Ahmad Irawan. “Saya minta maaf karena telah memukul Anda,” ujar Mustafa. Ahmad mengaku memaafkan Mustafa.

Namun, “Saya meminta keadilan,” kata dia.(NET)

diputuskan MK bahwa kemenangan SAZA sah. Tetapi entah karena apa pelantikannya tertunda-tunda," katanya.

"Terlambatnya pelantikan itu mengakibatkan pembangunan di Daerah Sada Kata itu terlambat.

Maka karena telah diputuskannya rencana pelantikan, kami pun memberikan apresiasi kepada kepada pemerintah pusat atas pelantikan ini," sambung tokoh itu.(KARTOLIN)

tokoh masyarakat Marga Tumangger mengaku kecewa karena pelantikan walikota dan wakil walikota sempat tertunda sampai tiga bulan setelah putusan MK, di mana tuntutan para penuntut telah dikabulkan MK untuk melakukan pemilihan ulang di Desa Namo Buaya.

"Dan setelah pelaksanaan pemilihan ulang di desa itu dukungan kepada Pasangan SAZA makin menguat dan

Tiga Kepala SKPK Lantik 16 Pejabat Eselon IV ACEH TIMUR - Tiga kepala SKPK yakni Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Keuangan Daerah (DPKKD), Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudan dan Olahraga Aceh Timur melantik 16 pejabat eselon IV dalam lingkunganya, Rabu (23/4), di Aula SKPK masing-masing di Aceh Timur.

Kepala DPKKD Aceh Timur T Munzar SE melantik tiga pejabat yakni Subki SE (Ka UPT DPKKD), Adliwijaya SP (Pj Kasub Bagian Keuangan), Erwin Ardiyanto SE (Pj Kasi Penilian dan Pengadaan).

Kemudian, Kepala Bappeda Aceh Timur Ir Husni Thamrin melantik enam pejabat strukturalnya yakni Nurmwati ST (Pj Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup), Salman Darajat SP MM (Kasubbid Pertanian), Yuli Rahmadhani SE (Kasubbid Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan), Jamaluddin ST (Kasubbid Data dan Pengendalian Pengendalian Pembngunan), Irmayanto SE (Pj

Kasubbid Penelitian dan Pengembangan), dan Ramli ST (Kasubbid Pengembangan Infrastruktur Iptek dan Perhubungan).

Selanjutnya, Kepala Disbudparpora Aceh Timur Asyari melantik tujuh pejabat eselon IV yakni Syafruddin SH (Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), Nazaruddin SSos (Pj Kasubbag Umum), Rini Rifani SE (Pj Kasubbag Keuangan), Zairi SSos I (Kasi Sejarah Pelestarian Adat dan Seni Budaya), Sri Mulyani SP (Pj Kasi Kerjasama dan Promosi Kebudayaan), dan Junaidil Asna SE (Pj Kasi Pengembangan Potensi, Objek dan Kawasan Wisata).

Dalam sambutannya, T Munzar SE mengatakan, pejabat yang sudah dilantik senantiasa melanksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, sehingga apa yang akan diprogramkan benar-benar terealisasi dengan maksimal. “Untuk keberhasilan sebuah organiasai ataupun lembaga, dibutuhkan kerjasama antara pimpinan dengan bawahan,” ujarnya.(BSO)

Empat Parpol di Tamiang tak Laporkan Dana Kampanye ACEH TAMIANG - Dari 15 partai politik peserta pemilu di Aceh Tamiang, empat di antarnya tidak melaporkan dana kampanye ke Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Sedangkan 11 parpol lainnya sudah menyampaikan laporan dana kampanye dan saat ini laporan tersebut sudah diserahkan kepada akuntan publik independen untuk diaudit.

Sementara di Pidie Jaya (Pijay) dilaporkan ada tiga parpol tak melaporkan dana kampanye.

Anggota KIP Aceh Tamiang Izuddin kepada wartawan pekan lalu mengatakan, empat partai

tidak menyampaikan laporan dana kampanye pada KIP karena tidak memperoleh kursi di DPRK Aceh Tamiang. Keempat partai tersebut, PKB, PDA, PNA, dan PBB. Sedangkan PKPI walaupun tidak mendapatkan kursi namun tetap melaporkan dana kampanyenya.

Kata Izuddin, pelaporan dana kampanye sangat penting bagi parpol yang mendapat kursi di dewan karena sanksinya berupa pembatalan calon terpilih. ”Dalam laporan tidak ada pengecualian baik terpilih maupun tidak terpilih harus menyampaikan laporan dana kampanye,” ujarnya.

Parpol yang menyampaikan

dana kampanye, Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, dan PKPI. “Saat ini laporan kampanye mereka sudah kita serahkan kepada akuntan publik untuk diaudit,” ujar Izuddin.

Hingga batas akhir waktu penyerahan laporan dana kampanye pada 24 April, di Pijay masih ada tiga parpol yang belum menyerahkan laporan dana kampanye ke KIP, yaitu PDIP, Hanura, dan PKPI. Ketua KIP Pidie Jaya Musman didapampingi Ketua Pokja Sosialisasi Firmansyah SSos kepada

wartawan mengatakan, dari 15 parpol peserta yang mengikuti pesta demokrasi, ternyata tiga belum menyerahkan laporan dana kampanye.

“Jika ada parpol yang meraih kursi, tapi tak melaporkan dana kampanye bisa-bisa dibatalkan,” ujar Musman.

Sementara 12 parpol yang telah menyerahkan laporan dana kampanye yaitu, PA, PDA, PPP, PAN, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PBB, PNA, Gerindra, dan PKB. Kata Musman, laporan dana kampanye parpol itu telah diserahkan pada ke KPU, KIP Aceh, Panwaslu dan akuntan publik.(BSO)

GUNA MELAHIRKAN GURU PROFESIONAL

Guru Agama SMP/MTs Ikuti Diklat Kurikulum 2013 LANGSA - Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah IV Langsa mengadakan Diklat Kurikulum 2013 bagi guru SMP/MTs mata pelajaran Pendidilkan Agama Islam guna melahirkan guru profesional dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Nasional, Senin (28/4).

Ketua Panitia Pelaksana Muzakir dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan selama enam hari bertempat di aula Kkantor tersebut. Ada pun peserta terdiri dari guru Pendidilkan Agama Islam yang berasal dari tiga kabupaten/kota yakni Aceh

Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Sedangkan pemateri terdiri dari Drs Abd Rahman Hanafiah MPd dan Drs Mardin MA, Kepala Seksi PAI pada SMA/ SMALB/SMK Bidang PAIS, Dr Buhori Muslim MAg dan Dr M Duskri MKes, dosen FITK UIN Ar Raniry Banda Aceh, serta Asnawi SAg MPd, pengawas PAI Kota banda Aceh dan Juhaimi SAg, Kepala Seksi Sistem Informasi PAI pada Bidang PAIS. Kepala UPTD PPMG Wilayah IV Langsa Zulkifli SPd MPd dalam sambutannya mengatakan ada empat pilar pendidikan Aceh yang harus dikembangkan. Pertama

perluasan akses pendidikan.

“Tidak ada alasan anak tidak bisa sekolah, tidak ada alasan tiada tempat untuk belajar,” ujar Zulkifli.

Lanjutnya, pemerintah terus membangun gedung-gedung sekolah dan menyediakan fasilitas pendidikan lainnya agar semua anak-anak Aceh bisa belajar dan menuntut ilmu. “Ini menjadi tanggung jawab kita mendorong mereka agar mau bersekolah, karena dengan pendidikan, mereka bisa menjawab tantangan di era global ini,” jelas Zulkifli.

Kedua, mutu dan relevansi.

Yakni suatu kemampuan guru dalam mengajar agar bagaimana muridnya menjadi cerdas dan

berdaya saing. “Jangan sebaliknya, bagaimana murid mau cerdas kalau gurunya tidak berkualitas. Jadi kami terus berupaya meningkatkan kualitas guru yakni melalui pelatihanpelatihan dan diklat dengan memberikan metode-metode belajar yang baik," kata Zulkifli.

Ketiga, tata kelola pendidikan dan pelayanan publik dan keempat penyelenggaraan pendidilan yang Islami. Yakni bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pelajaran sekolah dan juga bagaimana kemampuan guru menyiapkan peserta didiknya secara total tentang keislaman terutama pemahaman yang mendalam

tentang akidah. "Meyakini benar bahwa ajaran Islam sesuai dengan kehidupan kita. Guru juga harus bisa menyadarkan anak-anak tentang pentingnya agama dalam membangun generasi yang baik.

Agama bukan hanya sekedar ritual, tetapi harus dijadikan pedoman dalam hidup,” jelas Zulkifli.

Sementara itu Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan, selama ini semangat dan tanggung jawab masyarakat terutama orangtua dan guru masih dirasa kurang terhadap perilaku anak-anak saat ini. “Kita tidak lagi melihat ada orangtua

atau yang dituakan menegur anak-anak yang berkeliaran pada saat jam-jam waktu shalat misalnya.

Ini seharusnya menjadi kepedulian kita bersama bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap anak-anak berkaitan dengan perilaku yang terjadi sehari-hari,” jelas Marzuki.

Lanjutnya, semangat pengorbanan dan pengabdian pada guru-guru terdahulu perlu ditiru dan dijadikan contoh serta tauladan guna memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa ini serta bagi generasi penerus di masa depan.

“Jangan seorang guru hanya

berorientasi pada materi semata, tapi semangat pengorbanan dan pengabdiannyalah yang harus diutamakan,” pinta Marzuki.

Di akhir sambutannya, Marzuki Hamid juga berharap bagi para guru khususnya guru Agama Islam harus menjadi contoh dan tauladan di tempat tinggal mereka.

“Jangan sampai guru agama sendiri tidak pernah datang ke mesjid untuk shalat berjamaah,” ungkap Marzuki.

Hadir dalam acara pembukaan diklat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa Drs Saifuddin Razali MM MPd, para kepala sekolah se-Kota Langsa dan undangan lainnya.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

SUMUT NAD

PENGUASA DAN PELAKSANA PEMILU DARI KELUARGA YANG SAMA

Pileg di Nisel Bagaikan “Serigala Demokrasi”

NISEL - Hasil Pemilihan Umum 9 April 2014 lalu di Kabupaten Nias Selatan menuai banyak laporan keberatan dari setiap partai politik, akibat tidak ada kejujuran dari pihak penyelenggara, mulai dari tingkat KPPS, PPK dan KPUD, yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan caleg sesuai keinginan penguasa di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Tokoh masyarakat Kabupaten Nias Selatan Hurejame Sarumaha alias Ama Elsis (67) di rumahnya Jalan Saonigeho KM 1 TelukDalam menjelaskan kepada wartawan, pelaksanaan pemilihan umum didasarkan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Katanya, akar permasalahan rusaknya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan sudah dimulai dari tim seleksi anggota KPUD Nisel yang menentukan 10 besar dan KPUD Sumut yang menentukan lima besar.

"Sumber permasalahan berawal penyimpangan, ketidakjujuran, ketidaktaatan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya melahirkan pemilu 'demokrasi serigala' di Kabupaten Nias Selatan dan ini tak lepas dari tanggung jawab moral KPUD Sumut," katanya.

Temuan Bawaslu RI dan KPU RI menunjukkan kacau balaunya kinerja KPUD Nias Selatan, terbukti telah berkali-kali mereka turun ke daerah Nias Selatan namun hasilnya tetap tidak dapat memberi jawaban yang memuaskan terhadap para calon legislatif yang telah dirugikan.

Hurejame Sarumaha, mantan anggota DPRD Periode 1982-1987 dan mantan Tim Seleksi Calon KPUD Nias Selatan 2004 sangat menyayangkan kinerja KPUD Nias Selatan tidak bekerja secara adil

Surat Suara Pilkada Nisel 2010 Dilelang Terburu-buru Sumber permasalahan berawal penyimpangan, ketidakjujuran, ketidaktaatan pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku yang akhirnya melahirkan pemilu 'demokrasi serigala' di Kabupaten Nias Selatan dan ini tak lepas dari tanggung jawab moral KPUD Sumut.

”

Hurejame Sarumaha dan transparan yang hanya mementingkan pribadi, keluarga dan kroni-kroninya. "Kinerja dari Ketua KPUD Nias Selatan Fansolidarman Dachi tercermin dari pemilihan kantor dan gudang Llogistik KPUD Nias Selatan yang tidak layak, memaksakan menyewa kantor di tempat penghunian masyarakat di pinggir jalan yang tidak memiliki halaman parkir, kamar di sekat-sekat dan teras rumah menggunakan tendatenda," katanya.

"Demikian juga gudang logistik yang menyimpan dokumen asli negara hanya terbuat dari papan dengan lapangan terbuka. Padahal masih banyak gedung/rumah dan gudang warga yang layak jadi kantor dan gudang logistik untuk menyimpan dokumen negara itu," sambung Sarumaha.

”

Sumber yang dapat dipercaya menjelaskan bahwa Kantor KPUD Nias Selatan adalah milik Aris Agustus Dachi, abang Fansolidarma. Sedangkan gudang logistik milik Ketua KPUD Nias Selatan yang dibangun sekitar Bulan Februari 2014. Artinya uang sewa gedung dan gudang logistik hanya dinikmati oleh keluarga Ketua KPUD Nias Selatan.

"Sebaiknya pihak KPU RI Segera memberhentikan seluruh jajaran Komisioner KPUD Nias Selataan demi terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta tidak mencederai hati nurani seluruh masyarakat Nias Selatan. Ini adalah panggilan moral dan beban tanggung jawab moral bersama. Jangan khianati suara rakyat," ujar Hurejame Sarumaha.(TIM)

PKS, PAN, PBB, dan PKPI tak Dapat Kursi di DPRD Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Selesainya rekapitulasi perhitungan perolehan suara caleg pada Pileg 2004 di Kantor KPU Kota Tanjungbalai, Selasa (22/4), memperjelas perolehan kursi parpol di DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014-2019.

Dapil 1, tujuh kursi (Kecamatan TB Selatan dan TB Utara) antara lain, Bambang Hariyanto SE alias Bambang Lobo caleg Partai Golkar nomor urut 2, H Syafril Simargolang alias Cakpin caleg Partai Golkar nomor urut 5, Herna Veva AMd caleg PDIP nomor urut 7, Zulkifli Siahaan SSos caleg PPP nomor urut 1, HM Syarifuddin Harahap caleg Partai Gerindra nomor urut 6, H Hamdayani caleg Partai Hanura nomor urut 6, dan Andika Prana BB caleg PKB nomor urut 1.

Dapil 2, sembilan kursi (Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur) antara lain, H Syahrial SH MH caleg Partai Golkar nomor urut 2, M Nur Harahap caleg Partai Golkar no-

Gudang KPUD Nisel di Jalan Saonigeho KM 2 Kecamatan Teluk Dalam dan nomor polisi yang mengangkut surat suara bekas.

mor urut 5, Leiden Butarbutar SE caleg PDIP nomor urut 4, Anton Darwin Nasution alias Anton King caleg Partai Gerindra nomor urut 3, Hj Shofya Zahara PSi caleg Partai Demokrat nomor urut 3, Ir Rusnaldi Dharma caleg Partai Hanura nomor urut 5, Muhammad Tahir caleg PPP nomor urut 5, Nariadi alias Nanang caleg PKB nomor urut 2, dan Arjun Arif Lubis caleg Partai Nasdem nomor urut 2.

Dapil 3, sembilan kursi (Kecamatan Sei T Raso dan Teluk Nibung) antara lain, H Abdul Jamil alias H Badol caleg Partai Golkar nomor urut 8, Said Budi Syafril SH caleg Partai Golkar nomor urut 2, Faisal Fahmi SP caleg Partai Golkar nomor urut 1, Nessy Ariani caleg Partai Hanura nomor urut 6, Surya Darma AR caleg PDIP nomor urut 2, H Ridwan AMd caleg Partai Demokrat nomor urut 1, Syahrial Bakti SH caleg PKB nomor urut 1, Suhhibon Sinaga caleg Paartai Gerindra nomor urut

6, dan Muhammad Yusuf SH caleg PPP nomor urut 1.

Untuk setiap dapil persaingan perebutan kursi terakhir hanya berbeda sedikit suara, untuk dapil 1 perebutan kursi ke 7 Andika Prana BB caleg PKB nomor urut 1 dengan perolehan suara sah 1.090 mengungguli Kamiluddin caleg Partai Demokrat nomor urut 2 dengan perolehan suara sah 1.080 (selisih 10 suara).

Dapil 2 perebutan kursi ke 9 Arjun Arief Lubis caleg Partai Nasdem nomor urut 2 dengan perolehan suara sah 1.813 mengungguli Zainuddin SE caleg PAN nomor urut 1 dengan perolehan suara sah 1.808 (selisih suara 5).

Sedangkan dapil 3 perebutan kursi ke 9 Muhammad Yusuf SH caleg PPP nomor urut 1 bermodalkan perolehan suara sah 1.840 berhasil mengalahkan Hj Risnawati SE caleg Partai Nasdem nomor urut 4 dengan perolehan suara sah 1.825 (selisih suara 15).(HER)

NISEL - Surat suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebanyak 28 ribu kilogram telah raib, ditampung salah seorang pengusaha dari luar Kepulauan Nias, disebut-sebut pengusaha dari Medan, dengan menggunakan dua unit mobil ekspedisi BK 8770 YI dan BK 8771 YI. Pengurus mobil ekspedisi Kartika di Teluk Dalam, Syafran Tanjung, Sabtu (26/ 4), membenarkan bahwa pihaknya yang memuat surat suara KPUD Nias Selatan yang digudangkan di Jalan Saonigeho KM 2, atas perintah salah seorang pengusaha dari Medan yang tidak mau disebutkan namanya.

Surat suara yang dijual tersebut sebelumnya telah menjadi kasus pada Bulan Januari 2014 dan telah ditangani oleh Polsek Teluk

Dalam, namun hingga kini tidak jelas status perkara tersebut.

Pada Bulan Januari 2014 salah seorang dari Sekretariat KPUD Nisel, Predikat Wau (PNS), menjual surat suara kepada pengusaha botot berinisial ARZ di Jalan Diponegoro sebanyak 28 ribu kilogram, diambil di Jalan DI Panjaitan Teluk dalam selama empat hari.

Ketika ARZ mengirim surat suara tersebut ke Sibolga dengan menggunakan truk ekspedisi, tiba tiba petugas Polsek Teluk Dalam melakukan penggerebekan. Akhirnya bekas surat suara diturunkan. Pada saat itu Kanit Reserse Polsek Teluk Dalam Ipda N Manurung menjelaskan kepada wartawan, kasus surat suara KPUD Nisel telah diambil alih Kapolres Nias Sela-

tan AKBP Jhon CE Nababan.

"Untuk lebih jelasnya tanyakan langsung ke beliau," katanya saat itu.

Saat dikonfirmasi tentang adanya surat suara telah dijual kembali, Sabtu (26/4), Ipda N Manurung menjelaskan pihaknya telah mendengar informasi, namun untuk lebih jelasnya tanyakan saja kepada KPUD Nisel apakah bekas surat suara ada dilakukan pelelangan atau tidak.

ARZ yang sebelumnya telah menampung bekas surat suara tersebut menjelaskan kepada wartawan, pihaknya sangat menyayangkan kinerja KPUD Nisel.

Kepadanya telah ditawarkan agar ikut pada pelelangan pada Hari Kamis (24/4) dengan memberikan uang jaminan Rp1,5 juta.

Saat penawaran, dirinya yang paling tertinggi dengan penawaran Rp1.000,-/kilogram. Namun sangat disayangkan rupanya telah terjadi sebelumnya kongkalikong dengan pengusaha dari Medan. Terbukti pengusaha dari Medan yang dimenangkan dengan penawaran yang rendah.

Pantauan di lapangan, pihak pengurus angkutan ekspedisi Kartika di Teluk Dalam terkesan menyembunyikan identitas pengirim dan tujuan bekas surat suara yang diambil dari gudang KPUD Nisel Jalan Saonigeho KM 2 Teluk Dalam. Ketika hal ini ditanyakan kepada sopir BK 8770 YI, Marihot Siagian, dirinya mengaku tak ada memegang surat jalan bekas surat suara. Kata pengurus ekspedisi, pemilik barang langsung yang memegang.(AM)

Persentase Peningkatan Kursi DPRD Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Dengan berakhirnya rekapitulasi perhitungan perolehan suara, Selasa (22/ 4), di Kantor KPUD Kota Tanjungbalai semakin jelas siapa-siapa caleg yang duduk di DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014-2019.

Sebagaimana dikemukakan Amrizal SE, Ketua KPUD Kota Tanjungbalai, Senin (23/4), melalui telepon selulernya karena berada di Medan, bahwa proses rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Dapil 1,2 and 3 Kota Tanjungbalai telah selesai.

Mencermati perolehan kursi masing-masing parpol dihubungkan dengan persentase peningkatan perolehan kursi untuk DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2014 - 2019, Partai Gerindra

teratas dengan nilai 12 persen , PPP 8 persen, Partai Golkar 4 persen, Partai Hanura 4 persen, PKB 4 persen, Partai Nasdem 4, PDIP 0 persen, dan Partai Demokrat minus 8 persen.

Untuk Pileg Tahun 2009 dikaitkan dengan perolehan kursi Pileg 2014, Partai Golkar 6 kursi naik 1 kursi menjadi 7 kursi, Partai Gerindra Pileg 2009 tidak dapat kursi pada Pileg 2014 dapat 3 kursi, PPP dari 2 kursi menjadi 3 kursi, Partai Hanira dari 2 kursi menjadi 3 kursi, PKB dari 2 kursi menjadai 3 kursi, PDIP dari 3 kursi tidak bertambah tetap 3 kursi, Partai Demokrat dari 4 kursi menjadi 2 kursi, dan Partai Nasdem yang baru ikut pada pileg 2014 mendapat 1 kursi.

Partai Golkar Pileg 2009 6 kursi, Pileg 2014 mendapat 7 kursi artinya persentase peningkatan perolehan kursi hanya 1 yakni 4 persen. Partai Gerindra yang pada Pileg 2009 tidak mendapatkan kursi kini mendapatkan 3 kursi atau 12 persen. PDIP pada pileg 2009 mendapatkan 3 kursi pada pileg 2014 tetap 3 kursi dengan peningkatan kursi 0 persen. Lain lagi Partai Demokrat pada Pileg 2009 mendapatkan 4 kursi (16 persen), Pileg 2014 hanya 2 kursi atau minus 8 persen. Partai Hanura dari 2 kursi pada Pileg 2014 mendapatkan 3 kursi persentase peningkatan perolehan kursi 4 persen. PPP dari 1 kursi menjadi 3 kursi meningkat 8 persen.

Sedangkan perolehan suara parpol untuk 3 dapil di Kota Tanjungbalai pada pileg 2014 teratas Partai Golkar dengan 23.275 suara, PDIP dengan 10.036 suara, Partai Hanura dengan 7.304 suara, Partai Gerindra 7.089 suara, PPP 6.954 suara, PKB 5.223 suara, Partai Demokrat walaupun hanya mendapatkan 2 kursi namun mendapatkan 5.222 suara di akhir Partai Nasdem 1.813 suara.

Sementara parpol yang mendapatkan 3 kursi setiap dapil, PPP, PKB. Partai Gerindra, Partai Hanura, PDIP sedangkan Partai Demokrat 2 kursi dan Partai Nasdem hanya 1 kursi. Parpol yang tidak mendapatkan kursi pada pileg 2014, PKS, PAN, PBB, dan PKPI.(HER)

Nasib Ketua dan Sekretaris Parpol pada Pileg 2014 TANJUNGBALAI - Beberapa ketua dan sekretaris partai politik (parpol) ada yang kalah dan ada yang menang pada Pileg 2014 Kota Tanjungbalai. Sesuai hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara, Selasa (22/4), di Kantor KPU Kota Tanjungbalai, terdapat beberapa ketua dan sekretaris parpol yang kalah.

Ketua PDIP Muslim Sitompul SH dari dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 305 dikalahkan oleh Surya Darma AR caleg nomor urut 2 dengan perolehan suara 1.057 dengan suara sah partai 2.988. Khairul Amri Sitorus (Sekretaris) dapil 2 caleg nomor urut 1 perolehan suara 443 dikalahkan oleh Leiden Butarbutar SE caleg nomor urut 4 dengan perolehan suara 1.131 dengan suara sah partai 3.832.

Ketua PAN Zainuddin SE dapil 2 caleg nomor urut 1 perolehan suara 1.375 suara sah partai 1.808 dikalahkan Arjun Arief Lubis caleg Partai Nasdem nomor urut 2 perolehan suara 846 dengan suara sah partai 1.813.

Abdurrahman SE (sekretaris) dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 1.156 suara sah partai 1.462.

Sekretaris Partai Gerindra Khaled Manurung dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 122 dikalahkan Suhhibon Sinaga caleg nomor urut 6 perolehan suara 826 dengan suara sah partai 2.011.

Sekretaris Partai Hanura Dedi Sanatra ST dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 354 dikalahkan Nessy Ariani caleg nomor urut 6 perolehan suara 1.140 dengan suara sah partai

3.179.

Ketua Partai Nasdem H Zainul Fuad dapil 1 perolehan suara 265 suara sah partai 965. Sekretaris PKB Muhammad Amal Taqwa dapil 2 caleg nomor urut 1 perolehan suara 303 dikalahkan Nariadi caleg nomor urut 2 perolehan suara 1.057 dengan suara sah partai 2.014. Ketua PBB Umar Ali Dalimunthe dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 136 dan Dedy Iswanda (sekretaris) caleg nomor urut 2 perolehan suara 13 suara sah partai 668.

Sekretaris Partai Demokrat H Ucok Roufdy dapil 1 caleg nomor urut 1 perolehan suara 138 suara sah partai 1.080. Sekteraris PKPI Abdul Cholik Lubis dapil 2 caleg nomor urut 9 perolehan suara 9 suara sah partai 469.

Yang Menang

Sekretaris Partai Golkar Faisal Fahmi SP dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 1.878 dengan suara sah partai 9.502.

Ketua PPP dapil 3 Muhammad Yusuf SH caleg nomor urut 1 perolehan suara 842 dengan suara sah partai 1.840, Zulkifli Nasution SSos (sekretaris) dapil 1 caleg nomor urut 1 perolehan suara 1.144 dengan suara sah partai 2.085. Ketua Partai Demokrat H Ridwan AMd dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 1.086 dengan suara sah partai 2.626.

Ketua Partai Hanura Ir Rusnaldi Dharma dapil 2 caleg nomor urut 5 perolehan suara 1.363 dengan suara sah partai 2564. Ketua PKB Syahria Bakti SH dapil 3 caleg nomor urut 1 perolehan suara 1.002 dengan suara sah partai 2.029.(HER)

DIDUGA TERJADI PELANGGARAN

Aliansi Parpol Tolak Hasil Pemilu di Nias Selatan NISEL - Pimpinan 11 partai politik menyampaikan pernyataan yang menolak hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu karena pelanggaran diduga terorganisir. Penolakan ini mereka sampaikan di teras Kantor KPUD Nias Selatan, Minggu (27/4) malam.

Para pimpinan yang tergabung dari 11 aliansi partai politik yang ada di Nias Selatan menolak hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang hingga sekarang rekapitulasi penghitungan suara maupun pileg ulang yang dilaksanakan di 35 TPS dan perhitungan ulang surat suara di 17 TPS masih bermasalah. Di mana pada pileg ulang Hari Sabtu tanggal 26 April 2014 di Desa Hilimondregeraya dan Desa Hilinamozau terjadi kecurangan pencoblosan dilakukan seseorang yang bisa mencoblos lebih 30 kali surat suara.

"Ini dilakukan di depan aparat kepolisian dan penyelenggara di tingkat desa, tanpa menghiraukan perbuatannya karena tidak adanya respon dari keamanan

yang lagi bertugas menjaga berlangsungnya pileg ulang," kata saah seorang pimpinan parpol sambil memperlihatkan video yang telah direkam serta akan menyerahkan dokumen kepada Bawaslu dan Komisioner KPU RI. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Nisel Petrus Wau menyampaikan pernyataan sikap itu didampingi beberapa pimpinan partai politik serta pendukung partai. Mereka menyampaikan pertanyaan sikap yang sebelumnya sudah ditandatangani 11 perwakilan partai politik yang tergabung dalam Aliansi Partai Politik Kabupaten Nias Selatan.

Dalam pernyataan sikap itu disebutkan, setelah mereka ikuti proses dan tahapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Nias Selatan terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu secara terorganisir, massif dan sistimatis. Hal ini dilakukan penyelenggara untuk kepentingan keluarga yang ada di parpol tertentu mulai sebelum, pada saat, maupun setelah pemungu-

tan suara.

Berdasarkan hal tersebut, parpol menyatakan sikap menolak hasil Pemilu 2014 yang berlangsung di Kabupaten Nias

Selatan dengan meminta pemilu ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C1 plano. Para penyelenggara yang terlibat

dalam pelanggaran pemilu harus diusut dan ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam pernyataan

sikap itu, mereka meminta parpol dan calon legislatif (caleg) yang terlibat kecuragan tersebut harus didiskualifikasi dari peserta pemilu. ”Konsekuensinya pembatalan penetapan caleg,” tegas Petrus Wau. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa semua bukti kecurangan akan mereka berikan malam itu juga.

Pengurus dari Partai Gerindra Sidil Adil Harita yang merupakan caleg meminta di dapil V dihitung ulang surat suara, berdasarkan temuan mereka, karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi. Diduga ada penggelembungan suara kepada salah satu caleg yang mempunyai kerabat dekat dengan penyelenggara pemilu.

Sidil Adil Harita mengatakan dugaan pelanggaran dilakukan penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga KPUD kabupaten.

Di tingkat KPPS, misalnya mereka tak memberikan hasil

rekapitulasi suara tingkat TPS kepada saksi partai. “Sedangkan di tingkat PPK dan KPUD kabupaten, dugaan pelanggaran dalam bentuk penggelebungan rekapitulasi suara untuk partai atau caleg tertentu. Di sisi lain partai dan caleg lainnya dikurangi suara. Karena itu terjadi perbedaan suara antara yang dipegang para saksi parpol dengan yang dibacakan penyelenggara pemilu,” ujar Harita.

Menurut anggota Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro bahwa, apabila telah memiliki bukti kuat dugaan kecurangan ini supaya dapat disampaikan. Jika penyelenggara dari tingkat desa sampai kabupaten akan ditindak. "Sesuai dengan yang telah saya sampaikan bahwa hasil ini nanti akan saya bawa ke Jakarta sebagai bahan bagi kami untuk dapat menentukan sikap. Apabila ada kendala hasil kami sampaikan tidak dapat diterima dapat mengajukan Ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena sebagai lembaga peradilan penyelenggara pemilu tertinggi," katanya.(DUHA)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

KPK Isyaratkan Bidik Bendahara Golkar

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Pemerintah Jangan Cari Gampang Pungut PNBP JAKARTA- Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Margarito Kamis mengatakan, segala hal yang membebankan rakyat, termasuk pajak dan pungutan, harus diatur lewat Undangundang (UU), dan tidak bisa didelegasikan ke Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).

Hal ini ditegaskannya dalam menanggapi gugatan uji materi UU Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurutnya, perintah konstitusi sudah jelas menyebut, segala bentuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, diatur dengan UU. “Tidak ada alasan untuk tidak mentaati pasal 23A UUD 1945 tersebut,” kata Margarito saat dihubungi wartawan, Jumat (2/5).

Salah satu pasal yang disoroti dalam uji materi UU 20/1997 tentang PNBP adalah pasal 3 ayat (2) bahwa tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam UU atau Permen yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan.

untuk Sri Mulyani, tergantung pengajuan yang bersangkutan.

"Saksi yang dihadirkan mempunyai hak untuk mendapatkan biaya transportasi bila hendak diklaim," ujarnya.

Bahkan, katanya, ketentuan pembiayaan bagi setiap saksi bakal dipersiapkan jika memang dibutuhkan. "Sesuai ketentuan bila memang diklaim," tambah Bambang.

Diketahui, Jaksa KPK hari ini menghadirkan mantan kepala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani. Sri dihadirkan dari Washigton DC, Amerika Serikat, tempat ia bertugas sebagai World Bank Managing Director. Sementara, Wapres Boediono rencananya bakal dihadirkan sebagai saksi pada 9 Mei 2014 mendatang.(INT)

BPK Diminta Audit Dana Desa JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai perlu masuk desa untuk melakukan audit atas realisasi penggunaan dana desa.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan BPK harus dilibatkan dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa.

"Bukan hanya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, tapi BPK perlu dilibatkan," katanya di Jakarta, Kamis 1 Mei 2014.

Robert mengatakan pelibatan BPK untuk mengaudit penggunaan dana desa merupakan implikasi dari undang-undang (UU). Berdasarkan UU Nomor 17/

gara sebesar Rp 1,1 triliun. Bambang mengatakan lembaganya berprinsip menindaklanjuti keterlibatan orang lain kalau ada alat bukti.

"KPK memiliki fundamental prinsipal, bila proses penyelidikan dan penyidikan menemukan indikasi kuat keterlibatan seseorang berdasarkan minimal dua alat bukti

yang kuat, maka kasus tersebut akan ditindaklanjuti," kata Bambang Senin, (28/4). Hanya, Bambang enggan menyebut secara gamblang bila KPK membidik Setya. Namun, menurut dia, siapa pun bisa dibidik, tergantung alat bukti tersebut.

(Baca juga: KPK Cegah ke Luar Negeri Tersangka Kasus E-KTP).

Saat ditanya soal KPK yang

menanyakan Setya Novanto pada tahap penyelidikan kasus e-KTP, Bambang enggan menjawab lantaran informasi tersebut dianggap sebagai rahasia. Pada Senin, 28 April 2014, KPK memeriksa anak buah Setya, yaitu Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Sugiharto,

tersangka kasus e-KTP. Saat ditanyakan soal keterlibatan Setya melalui Quadra, Anang tak menjawab. Dicecar pertanyaan sambil berjalan kaki menuju kantornya, Anang tetap tak menjawab. "Saya tak mau komentar," kata Anang di depan kantornya di Menara Duta, Rasuna Said, Jakarta Selatan.(TEMPO.COM)

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu 30 April 2014, pemerintah menyatakan, besaran dan jenis tarif dalam semua PNBP bersifat dinamis dan selalu berubah setiap waktu mengikuti perkembangan.

Pemerintah mempermasalahkan kerumitan dan panjangnya jalur yang harus dilakukan untuk mengubah Undang-undang jika penetapan PNBP harus lewat UU. Menanggapi hal tersebut, Margarito Kamis mengatakan, hal itu bukan alasan yang bisa ditolerir, karena persoalannya bukan di situ, melainkan pada perintah Konstitusi.

“Kalau pemerintah bersikukuh dengan pendapatnya, itu sama saja pemerintah hanya mencari gampangnya saja dalam membebankan pungutan ke rakyat," tuturnya.

Sebagaimana telah diberitakan, gugatan uji materi terhadap UU Nomor 20/1997 tentang PNBP telah memasuki persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon uji materi ini adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Front Pembela Internet (FPI).(INT)

Biaya Untuk Menghadirkan Sri Mulyani dan Boediono JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mendapatkan informasi soal biaya untuk menghadirkan World Bank Managing Director Sri Mulyani dan rencana menghadirkan Wakil Presiden Boediono sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya di Pengadilan Tipikor.

"Sejauh ini saya belum dapat penjelasan soal biaya persidangan," ucap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (2/5).

Ia mengklaim, pihak KPK baru akan mengeluarkan biaya jika yang bersangkutan meminta. Menurutnya, untuk biaya menghadirkan Boediono, hal itu sudah masuk pada kegiatan pengamanan protokoler kepresidenan. Sementara

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengisyaratkan lembaganya membidik Bendahara Umum Partai Golongan Karya, Setya Novanto, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik alias e-KTP. Akibat korupsi itu diduga merugikan keuangan ne-

2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan.

"Dana desa ini kan secara langsung berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ini wajib diaudit," katanya.

Dia mengatakan pemerintah saat ini belum melibatkan BPK untuk turun langsung ke desa.

Pemerintah dalam rumusan peraturan pemerintah (PP) hanya melibatkan BPK hingga level kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena dana untuk desa ditransfer kepada kabupaten/kota baru dibagikan ke desa-desa.(OKZ)

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono (kedua kanan) memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus pencucian uang dengan tersangka Anas Urbaningrum, Jakarta, Selasa (29/4). Terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka Anas Urbaningrum, KPK juga memeriksa sejumlah saksi antara lain Nurachmad Rusdam (swasta), Hulman Aritonang (pemilik awal PT Arina Kotajaya), Nursito (swasta), Rika Mustikawati (swasta), Firly Sandi (Kepala Seksi Konservasi, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur), Syarifah (swasta) serta Angelina Sondakh.

Rosnita dan Naksabandi Tersangka Kasus Pengadaan Sapi Rp600 Juta JAMBI - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, telah mengeluarkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam kasus pengadaan 300 ekor sapi ternak tahun 2013 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

Sprindik yang dikeluarkan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi langsung ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Syaifudin Kasim, dua Sprindik yang dikeluarkan yakni No 270/ N.5/Fd.1/2014 untuk tersangka Rosnita, dan Sprindik dengan nomor 271/N.5/Fd.1/2014 untuk tersangka Naksabandi dan kawankawan (DKK).

Dua tersangka dalam Sprindik yang dikeluarkan penyidik adalah Direktur CV Rosnita dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) Disnak Prov Jambi, Naksabandi, yang telah ditandatangani Kepala Kejati Jambi, Syaifuddin Kasim, tertanggal 30 April 2014.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Masyroby mengatakan bahwa setelah menaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, penyidik akan segera memeriksa saksi untuk dimintai keterangan. ”Kita akan secepatnya memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan," Ujar Asisten Pidana

Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Masyroby kepada sejumlah wartawan, saat ditemui di gedung Kejati Jambi, Rabu (30/4).

Namun terkait kasus pengadaan 300 ekor sapi ternak tahun 2013 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, Sepdinal selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi, pada saat ini sebagai terdakwa dalam kasus Kwarda Pramuka Jambi periode 2009-2011, juga akan dimintai tanggungjawabnya karena merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kasus ini. ”Dua orang lagi, salah satunya

Sepdinal, tapi sprindiknya belum dikeluarkan, kita masih mendalami lagi,”kata Masyroby.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Syaifuddin Kasim, juga mengatakan, bahwa pada waktu itu Sepdinal selaku Kepala Dinas harus bertanggungjawab dalam kasus ini. "Sepdinal harus bertanggung jawab, karena dia selaku Kadis nya,"ujar Syaifuddin Kasim.

Modus dalam kasus korupsi ini adalah dalam pengadaan sapit ternak itu dianggarkan melalui Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Prov Jambi senilai Rp 2,1 miliar. Pada awal, rekanan meminta pencairan uang muka 30

persen senilai Rp 600 juta dengan jaminan sebidang tanah dan sebagai penjamin adalah Asuransi Pidi, tapi tidak diadakan alias fiktif.

"Begitu menerima uang 30 persen, pengadaannya tidak ada, dengan alasan susah mencari bibit dan jauh di NTB. Uang yang diterima tidak dikembalikan sampai sekarang," terang Masyroby.

Sementara itu terkait kasus ini, penyidik sudah memeriksa Enam orang dalam penyelidikan. "Nanti kita akan memanggil beberapa saksi lagi untuk dimintai keterangan. Sepdinal nanti akan diperiksa lagi," tandas Aspidsus Kejati Jambi, Masyroby.(INT)

Sudah Divonis Terbukti Korupsi, Masih Jabat Kadis PU JAKARTA- Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek mengaku ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa hingga saat ini Faisal dimungkinkan belum juga diberhentikan secara tetap atau diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Deliserdang, Sumatera Utara.

Padahal pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara, yang bersangkutan divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

"Misalnya kalau kita melihat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Disebutkan, PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/4).

Artinya, jika mengacu pada undang-undang tersebut, Faisal kata pria yang akrab disapa Donny ini, baru dapat diberhentikan sementara jika telah ditahan.

Sementara jika telah divonis namun belum berkekuatan hukum

tetap, apalagi belum dilakukan penahanan, maka yang bersangkutan dimungkinkan belum dinonaktifkan dari jabatannya. "Manakala ditahan, itu akan langsung diberhentikan sementara sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain itu yang bersangkutan juga berhak memeroleh gaji sebanyak 75 persen dari yang selama ini diterima," katanya.

Selain diatur dalam UU ASN, pemberhentian bagi PNS menurut Donny, juga diatur dalam UndangUndang Nomor 43 tahun 1999.

Namun pada pasal 24 disebutkan, PNS dikenakan penahan oleh pejabat yang berwajib karena

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

"Jadi memang ada beberapa kondisi yang memungkinkan hal tersebut. Karena itu sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah terhadap yang bersangkutan telah dilakukan penahanan. Kalau memang sudah ditahan, maka dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara," katanya.

Sebagaimana diketahui Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memperberat hukuman Faisal

menjadi 12 tahun penjara, setelah sebelumnya Pengadilan Tipikor Medan, memvonis hukuman 18 bulan penjara.

Faisal divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deliserdang, dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola dari tahun 2007-2010.

Atas putusan pengadilan, Faisal disebut telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun sampai saat ini MA diketahui belum menjatuhkan putusan. (INT)

Tahun 2014, 11 Tersangka Tewas di Kantor Polisi JAKARTA - Tersangka yang terjerat berbagai kasus lantas ditahan dan meninggal di kantor polisi, jumlahnya terus berkembang. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat setidaknya sudah ada 11 kasus tersangka tewas di kantor kepolisian sejak Januari 2014 hingga awal Mei 2014.

Kasus terakhir menimpa AZ, salah satu tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Internasional School (JIS), di toilet tahanan Polda Metro Jaya.

Meninggalnya AZ memang masih misterius. Polisi memberi pertanyaan AZ meninggal karena bunuh diri, namun keluarga korban menemukan adanya tanda-tanda penganiyaan, muka lebam dan bibirnya pecah.

Direktur ICJR Supriyadi W. Eddyono mengatakan kasus bunuh diri AZ, tersangka kasus JIS, meninggalkan problem klasik yang selalu melekat

dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Padahal, tersangka memiliki hak yang sudah dijamin berdasarkan Undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kasus bunuh diri seperti ini harusnya dapat dihindari agar proses hukum yang harus dijalani tersangka dapat selesai.

“Ada beberapa hak dari tersangka yang tidak dipenuhi oleh negara, dan hal ini turut serta mendorong buruknya kondisi tahanan di Kepolisian yang ujungnya adalah keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti kasus bunuh diri tahanan,” sebutnya dalam siaran persnya, Rabu (30/4).

Supriyadi menyebutkan misalnya absennya kehadiran penasihat hukum, kurangnya pembinaan dan perhatian petugas pada tahanan bisa jadi mengakibatkan tahanan merasa tertekan, hal ini bertolak belakang pada asas praduga tak bersalah dimana tahanan harusnya diberlakukan

berbeda dengan narapidana atau warga binaan di Lapas.

Kurangnya perhatian petugas pada kondisi tahanan dalam kasus AZ misalnya terlihat dari informasi yang menyebutkan keluarga AZ justru mengetahui AZ meninggal dari pemberitaan di media. Supriyadi menekankan bahwa kondisi ini apabila terus berlanjut akan menambah problem buruk tahanan di Kepolisian.

Menurutnya, meninggalnya tahanan adalah sebuah kelalaian dari penanganan tahanan oleh kepolisian, dan kepolisian harus bertanggungjawab.

Inilah 11 kasus tersangka yang tewas di kantor Polisi di seluruh Indonesia, yang berhasil dicatat ICJR. Pertama, kasus bunuh diri Mahyudin –tersangka kasus narkotikadi Mapolsek Beritang, Sumatera Utara, 29 Januari lalu. Warga Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ini ditemukan tewas tergantung di dalam

tahanan Mapolsek Besitang. Mahyudin berstatus tersangka kurir sabu-sabu ketika meninggal.

Kedua, tersangka kasus pencurian di Bengkulu, Santo bin Yuhan (18) ditemukan tewas tergantung di dalam sel tahanan Mapolsek Muara Bangkahulu pada 1 Februari 2014. Ia diduga bunuh diri menggunakan tali celana dalam yang dijalin dan dalam keadaan tanpa busana.

Ketiga, kasus bunuh diri dilakukan Songko Slamet (61) yang menjadi tersangka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ia bunuh diri dengan cara melilikan kabel telepon ke lehernya saat sendirian di dalam ruang Kanit Reskrim Polsek Tambaksari, Surabaya pada 13 Februari 2014.

Keempat, tersangka narkotika Sardi (23) ditemukan tewas dengan kondisi mulut berbusa di dalam kamar tahanannya, di Rumah Tahanan Makassar, pada 26 Februari lalu.

Hingga kini, belum diketahui alasan meninggalnya tersangka.

Kelima, seorang tahanan wanita, Nurlia (21) ditemukan tewas di Mapolsek Baras, Mamuju Utara, Sulawesi Barat pada 2 Maret 2014.

Tersangka kasus perkelahian ini diduga menanggak racun di dalam sel tempatnya ditahan.

Keenam, pada 6 Maret 2014, tersangka narkotika Erick (30) juga diduga bunuh diri. Ia ditemukan gantung diri dalam tahanan Polres Metropolitan Tangerang, Banten.

Ketujuh, tersangka kasus pencurian, Slamet alias Bodong (46) ditemukan tergantung di jeruji ventilasi kamar mandi Mapolsek Prambanan, Yogyakarta. Ia tewas ditemukan tanpa baju pada 24 Maret lalu.

Kedelapan, tersangka pembunuhan, Supendi (46) tewas tergantung di kamar mandi Polsek Pedurungan,

Semarang. Ia tewas pada 31 Maret 2014.

Kesembilan, tersangka kasus pelecehanan seksual di JIS, AZ yang terkapar di lantai kamar mandi Polda Metro Jaya. Dari mulut pelaku, masih tersiasa cairan pembersih dan pewangi kamar mandi. Botol ditemukan dalam keadaan tutupnya terbuka dan cairannya berceceran.

Kesepuluh, tersangka kasus perjudian, Sulaiman Umar (64) yang ditemukan tewas di dalam sumur Mapolsek Peukan Baro, Aceh. Ia ditemukan tewas pada 28 April 2014.

Kesebelas, Setyo Riyadi, tersangka pembunuh sopir taksi Express, ditemukan meregang nyawa akibat gantung diri menggunakan kaos, di kamar mandi ruang tahanan Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (2/ 5). Korban tergantung dengan gunakan kaos tangan pendek yang dililitkan pada kabel listrik. (ENDY)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

13 Caleg Incumbent Kalah di Pileg 2014 Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Sebanyak 11 caleg incumbent perolehan suaranya dalam Pileg Tahun 2014 di Kota Tanjungbakai tidak mencukupi untuk duduk sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 20142019.

Caleg incumbent tersebut dari Partai Golkar, H Maralelo Siregar SH, Artati SE, Wahyu Junaidi SP, dari Partai Demokrat Hj Zainab Hadi Lc, Selamat Simangunsong, Kamiliuddin, dari PAN, Zainuddin SE, Hj Roslina Dewi Sirait, dari PDIP Hakim Tjoa Kien Lie, dari PKS Afrizal Zulkarnaen, SAg, dari Partai Gerindra, Encen Sitorus SH. Sedangkan caleg incumbet yang kalah untuk DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Romay Noor SE

Banyak Kejanggalan

dan Eka Hadi Sucipto keduanya dari Partai Golkar. Sementara empat anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2009-20014 tidak ikut Pileg 2014 antara ain dari PKPB, Dra Hj Ainul Fuad dan Yuslin Hasibuan, dari Partai Hanura Ir Daniel Karokkaro, dan dari PKB Drs H Hariono.

Sementara incumbent yang masih bertahan menduduki kursi legislatif pada Pemilu 2014 ini antara lain Said Budi Syafril SH (Partai Gokar), Leiden Butarbutar SE dan Surya Darma AR (PDI Perjuangan), Muhammad Yusuf SH (PPP), H Handayani dan Hj Nessy Ariyani (Partai Hanura), Syahrial Bhakti SH (PKB), dan H Ridwan AMd (Partai Demokrat).

(HER)

Masyarakat Harus Tahu Kelemahan DPRD Kerinci KERINCI - DPR dibentuk baik di provinsi maupun di daerah di kabupaten dan kota pada umumnya. Lembaga perwakilan rakyat ini dipahami sebagai lembaga legislatif.

Namun sebenarnya haruslah dicatat bahwa fungsi legislatf di daerah tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD, seperti fungsi DPR dalam hubungan dengan presiden. Kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota tetap berada di tangan gubernur dan bupati/wali kota dengan persetuan DPRD. Dengan demikian fungsi utama DPRD adalah fungsi kontrol, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sehingga menurut setiap anggota DPRD untuk meningkatkan perannya sebagai Wakil rakyat yang secara aktif mengwaasi jalannya pemerintahan di daerah masing masing dengan sebaik–baiknya.

Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Berdasarkan penelitian Koordinator Lapangan (Kor-

SUMUT

lap) LSM Pemuda Anti Korupsi Rinel Husdi, dalam era reformasi ini, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci masih mempunyai kelemahan-kelemahan di antara sebagian besar peraturan daerah datang dari eksekutif.

Lalu kualitas perda masih belum optimal karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial, dan politis secara mendalam. "Kemudian kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah, belum memahami sepenuhnya sistim anggaran kinerja, belum cukup mengali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, dan kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal," katanya. dalam fungsi pengawasan, kelemahan itu antara lain belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif, karena daerah sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas. "Hal tersebut mengakibatkan penilaian yang sujektif terhadap pengawasan berlebihan dan/ atau KN dengan eksikutif," katanya. (BOY)

DKPP Diminta Periksa Ketua Panwaslu Tanjung Morawa TANJUNG MORAWA Rusaknya kredibelitas Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa (Tamora) Deli Serdang, telah menjadi perhatian publik dalam tiga pekan terakhir.

Hal itu karena banyaknya tugas-tugas Panwaslu yang dijalankan dengan tidak wajar, di antaranya dugaan keterlibatan Zulkarnain Hamonangan Daulay SH selaku Ketua Panwaslu Tanjung Morawa pada sebuah kasus pembongkaran kotak suara pasca Pileg 9 April lalu.

"Demi menjaga kepercaya masyarakat, kita minta DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum) maupun Bawaslu dan KPU Pusat untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Panwaslu Tanjung Morawa yang diduga kuat terlibat secara langsung atau tak langsung dalam sejumlah kecurangan Pemilu di Tanjung Morawa," tegas Ketua Umum LSM LMPH-RI (Lembaga Monitoring Penegakan Hukum) Mhd Bahran Parinduri didampingi rekannya Jimmy kepada KPK Pos di Warkop Lubis Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa, Deli Serdang, Kamis (1/5).

Lanjutnya, dugaan kuat keterlibatan Ketua Panwaslu Tanjung Morawa Zulkarnain HD SH berda-

Mhd Bahran Parinduri didampingi rekannya Jimmy sarkan pengakuan dan keterangan Panwaslu yang lain pada saat itu tertulis di atas materai dari salah sedang berada di lokasi temuan, seorang anggota PPL Panwaslu namun mereka tidak mengambil Tanjung Morawa bernama Febri- tindakan apa pun bahkan malah yandi dan dalam keterangan itu membiarkan kotak suara dalam Febri menyatakan bahwa Ketua keadaan tidak bersegel dan juga Panwaslu Zulkarnain tidak meng- membiarkan beberapa kotak suara gubris saat Febri melaporkan ke- bebas dibuka oleh sejumlah oknum padanya tentang ditemukannya ko- yang ada di lokasi pelanggaran tak suara yang tidak bersegel. saat itu.

"Hal yang juga patut menjadi Bahkan saat itu Febri malah diperintahkan oleh Zulkarnain agar segera perhatian DKPP Pusat, KPU dan meninggalkan lokasi temuan. "Ber- Bawaslu Pusat saat ini adalah, arti memang ada dugaan skenario bahwa laporan masyarakat ke yang telah terjadi," tandas Bahran. Panwaslu Tanjung Morawa terkait Selain itu, dalam keterangan temuan kecurangan tersebut, tertersebut, Febri dan saksi lainnya nyata oleh Ketua Panwaslu Tanjuga membeberkan adanya bukti jung Morawa secara diam-diam bahwa sejumlah anggota PPL mengeluarkan putusan lewat su-

Langkat Peringati Hari Otonomi Daerah ke-18 Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH serahkan plakat kecamatan terbaik kepada Faizal Rizal Matondang, Camat Babalan sebagai terbaik 2 pada acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 18 Tahun 2014 di halaman Kantor Bupati, Senin.

Jadikan Hardiknas 2014 Momen Peningkatan Prestasi MEDAN - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) harus dijadikan para siswa sebagai momentum untuk meningkatkan prestasi di bidang pendidikan. Begitu juga dengan tenaga pendidik, mereka harus meningkatkan kapasitasnya dalam rangka bagaimana caranya mendidik para siswa dengan baik sehingga tercipta sinergitas yang cukup baik antara guru dan siswa.

Demikian disampaikan PLT Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi ketika menghadiri acara Peringatan Hardiknas Tahun 2014 di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (2/5).

“Dengan adanya sinergitas yang baik antara guru dengan siswa akan terbentuk kerjasama guna meningkat mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi pada masa mendatang,” kata Eldin.

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru, Eldin menjelaskan Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan Kota Medan memiliki program yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para guru. Melalui program ini diharapkan para guru kapasitas para guru dalam mengajar semakin lebih baik. Selain itu para guru juga didorong untuk meneruskan pendidikannya di bidang S2 maupun S3.

Selanjutnya menyikapi pelaksanaan UN untuk tingkat SLTP yang tinggal dalam hitungan hari ini, mantan Sekda Kota Medan ini berpesan agar seluruh siswa tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar terkait adanya bocoran soalsoal. Isu itu dinilainya dapat merusak persiapan yang telah dilakukan para siswa untuk menghadapi UN tersebut.

Untuk itulah Eldin menghimbau kepada seluruh siswa yang akan menghadapi UN, agar fokus belajar. Yakinkan

diri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dengan jalan yang baik, bukan melalui cara instan dengan mencari-cari bocoran soal. “Yakinlah jika melakukan tindakan yang tidak baik akan merusak kita sendiri,” pesannya.

Dalam kesempatan itu Eldin juga mengungkapkan program pemerataan guru telah selesai dilakukan, tinggal pelaksanaan atau pendistribusiannya saja. Dengan dilakukannya pemerataan guru ini, tidak ada lagi sekolah yang kekurangan tenaga pengajar sehingga mutu maupun kualitas masing-masing sekolah sama. “Pelaksnaannya (pemerataan guru) dalam waktu dekat ini, kita tinggal melakukan sosialisasi saja,” jelasnya.

Upacara turut dihadiri Dandim 0201/BS Letkol Kav Setiawan Aris Munandar, Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Kadis Pendidikan Kota Medan Drs H Marasutan, pimpinan SKPD, pejabat eselon III dan IV Pemko Medan, camat dan lurah se-Kota Medan serta para siswa mulai tingkat SD, SMP dan SMA berikut para guru.

Di penghujung upacara, Plt Wali Kota menyerahkan bantuan alat peraga untuk membuat produk hemat energi kepada 30 SMK negeri maupun swasta kerjasama dengan PT Telkom yang terdiri dari 30 set alat membuat lampu hemat energi, 30 set alat membuat kompor masak bahan bakar sampah dan 30 set alat konversi bahan bakar sepeda motor dari BBM menjadi bahan bakar gas.

Selain itu Eldin juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 29 sekolah baik SD, SMP maupun SMA/SMK atas partisipasi dalam mengisi tampilan seni maupun budaya di Paviliun Pemko Medan pada PRSU 2014. (VIN)

STABAT - Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masayarakat.

Demikian disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH saat membacakan pidato tertulis Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 18 Tahun 2014 di halaman Kantor Bupati, Senin.

Dijelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, disisi lain otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah sehingga se-

luruh entitas pemerintahan harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Lebih lanjut dikatakan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan daerah tentunya perlu dilakukan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, praktek kepemerintahan yang baik mensyarakatkan bahwa pengelolaan dan keputusan management publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan membuka ruang partisipasi masyarakat sebesar-besarnya sehingga setiap keputusan yang diambil mempunyai tingkat kepemilikan publik yang tinggi khususnya keputusan yang mengikat publik.

Dalam acara itu Bupati Ngogesa juga menyerahkan "tunggul" bagi kecamatan terbaik tingkat kabupaten disertai biaya pembinaan kepada tiga terbaik yakni Kecamatan Hinai sebagai terbaik 1, Babalan terbaik 2, dan

Gebang terbaik 3, sesuai SK Bupati Nomor 138.5-28/K/ 2013.

Penghargaan juga diberikan kepada enam Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai baik dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (LPPD) tahun 2013 berdasar SK Bupati Nomor 130.2-10/K/2014 yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Kecamatan Padang Tualang, Bagian Kesejahteraan Sosial. ”Penghargaan jadi motivasi jajaran Kepala SKPD yang lain untuk terus melakukan tugas fungsinya secara maksimal dan baik,” singkat Bupati Ngogesa pada apel yang juga dihadiri Wabub H Sulistianto, para asisten, staf ahli, kepala SKPD dan jajaran PNS di lingkungan Pemkab Langkat.

(JUL)

ratnya tertanggal 16 April 2014 perihal status laporan. Di dalam surat itu dinyatakannya laporan masyarakat itu tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti materil. Padahal Panwaslu Tanjung Morawa belum pernah mengambil berita acara klarifikasi dari pelapor dan juga belum pernah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Akan tetapi putusan penghentian kasus tersebut berani dikeluarkan sesuka hatinya dan itu berarti jelas pelanggaran kode etik berat," katanya.

"Ironisnya lagi, pemberitahuan status laporan mengenai penghentian kasus tersebut baru diberitahukannya kepada pelapor pada tanggal 28 April lalu, sehingga pelapor apa bila ingin melanjutkan kasus itu ke Bawaslu Sumut menjadi kadaluarsa," sambung Bahran Parinduri.

Senada disampaikan Kabag Hukum & Litbang Kaderisasi LSM Bintang (Badan Investigasi Bangsa) RI Jimmy. "Kami turut tekankan, terkait masalah ini, Ketua Panwaslu Tanjung Morawa agar segera diperiksa oleh pihak terkait. Apabila itu dibiarkan sama artinya membiarkan lembaga Panwaslu di tanah air ini untuk bertindak sesuka hati. Jika memang dibiarkan begitu, lebih baik lembaga Panwaslu kita usulkan ke Presiden untuk segera dibubarkan," tegas Jimmy yang juga berasal dari Tebu Ireng ini dengan nada geram.

(DIZ)

DPRD Magelang Belajar Konsep RTRW di T Tinggi TEBINGTINGGI - Sembilan anggota DPRD plus sejumlah staf Bappeda dan Bagian Hukum Kota Magelang Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tebingtinggi, Kamis lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka mempelajari tentang konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebingtinggi.

Ketua Pansus A DPRD Kota Magelang Drs H Ali Imron BA mengatakan, saat ini Pansus A DPRD Kota Magelang telah membahas dua Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun belum mencapai kesepakatan. "Untuk itulah kami merasa perlu berkunjung dan mempelajari bagaimana Kota Tebingtinggi dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW," ujarnya.

Menanggapi maksud kunjungan kerja tersebut, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM diwakili Sekdako Tebingtinggi Johan Samose Harahap yang menerima kunjungan rombongan dari Kota Magelang di Ruang Data I Pemko Tebingtinggi mengatakan, saat ini Kota Tebingtinggi telah memiliki Perda No 4 Tahun 2013 tentang RTRW. Namun Perda tersebut hanya mengatur tentang pembagian kawasan dan belum mencapai detail.

"Dalam Perda No 4 Tahun 2013 itu Kota Tebingtinggi dibagi dalam lima wilayah. Namun dalam satu wilayah kecamatan bisa terdapat dua kawasan. Untuk detailnya sendiri masih dalam proses penganggaran pendanaan penyusunan detail," jelas Johan Samose.

Menurut dia, Kota Tebingtinggi merupakan kota tua yang penduduknya telah ada sebelum berdirinya Kota Tebingtinggi. "Makanya terdapat kesulitan ketika menyusun RTRW. Untuk pembayaran ganti rugi pelebaran jalan saja kita kesulitan, apalagi untuk melakukan okupasi, semuanya harus serba hati-hati," tandasnya.

Selain dari masyarakat, lanjutnya, kalau dilakukan pembagian kawasan secara tegas akan terkendala peraturan tentang tidak bolehnya alih fungsi lahan pertanian. "Untuk kawasan pertanian di kelurahan Pinang Mancung dan Bulian, khusus untuk bangunan yang telah ada tidak dipindahkan, tetapi untuk izin pembangunan tidak kami berikan lagi," jelasnya. (RS)

Masyarakat Kota Tanjungbalai Kecewa

Hakim Tjoa Kien Lie tak Terpilih pada Pileg 2014 TANJUNGBALAI - Masyarakat Kota Tanjungbalai merasa kecewa dengan tidak terpilhnya kembali Hakim Tjoa Kien Lie (PDIP) dalam Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014.

Kekecewaan masyarakat mengingat ketika duduk sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2009 – 2014, yang bersangkutan termasuk anggota dewan yang berwawasan dan cukup vokal mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko)

Tanjungbalai sehingga pihak eksekutif dalam rapat dengar pendapat (RDP) maupun pembahasan APBD, R APBD selalu mempertimbangkan pendapatnya. Dengan tidak duduknya lagi yang bersangkutan diyakini sebagai penyeimbang sulit digantikan posisinya.

Hal ini dibenarkan Nursyahruddin SE, Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai ketika dimintai pendapatnya oleh Wartawan, Rabu (30/4) di Jalan Gaharu. Bah-

kan ditegaskannya, mencari sosok sevokal Hakim Tjoa Kien Lie memiliki wawasan yang luas, komitmen dan integritas dari anggota dewan 2014-2019 nantinya cukup sulit. “Tidak mengecilkan anggota dewan lainnya, namun harus diakui banyak pendapat beliau yang menjadi referensi pihak eksekutif dalam menjalankan kebijakannya. Hal itu diakui juga oleh perangkat dari eksekutif.

Dalam menyampaikan pendapatnya cukup santun dan acuannya

jelas serta tidak memaksakan pendapatnya. Bahkan banyak perangkat eksekutif yang merasa kehilangan dengan tidak duduknya lagi yang bersangkutan sebagai anggota dewan,“ tegas Nursyahruddin.

Dalam Pileg 2014 yang baru lalu, pada dapil 1, caleg PDIP Hakim Tjoa Kien Lie dikalahkan oleh Herna Veva AMd, sementara caleg PDIP untuk Dapil 2 dan 3 tetap bertahan yakni Leiden Butarbutar SE dan Surya Darma AR. (HER)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

SUMUT

Martabat Bawaslu Sumut Tercoreng MEDAN - Salah-satu fungsi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Sumut di antaranya adalah mengawasi kinerja jajaran yang ada di bawahnya seperti setingkat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Ternyata fungsi itu tidak berpengaruh bagi seorang Ketua Panwaslu yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa, bahkan oknum ketua Panwaslu tersebut berani mengangkangi himbauan jajaran di atasnya.

Bawaslu Sumut melalui Joko selaku staf divisi bidang hukum/ Gakumdu lewat telepon selulernya, Sabtu (26/4) memberi himbauan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa Zulkarnain Hamonangan Daulay SH untuk segera menindaklanjuti dan memberi hasil status sebuah laporan masyarakat kepada masyarakat pelapor dan ternyata himbauan tersebut diabaikan.

Himbauan Joko turut diperdengarkan langsung di hadapan wartawan di ruang kerjanya di Kantor Gakumdu Bawaslu Sumut di Jalan Sei Bahorok Medan, bahwasanya laporan masyarakat yang dimaksud adalah tentang

kasus pembongkaran kotak suara dan ditemukannya puluhan kotak suara tidak bersegel di kantor Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang yang terjadi pada 10 April 2014 lalu.

Sementara itu, pelapor atas nama Dedy Irawan Ziliwu, Senin (28/4) menerangkan kepada wartawan, sejak dirinya membuat laporan, beluma da tanggapan apa pun. "Hingga jam siang Hari Senin, 28 April sekira pukul 15.00 WIB, saya belum ada mendapat telepon dari Panwaslu Tanjung Morawa dan juga belum mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Panwaslu Kecamatan Tan-

Sergai Peringati Hari Otda XVIII Mendagri: Pemda Perlu Perkenalkan Keunggulan Daerah

Bupati Sergai Ir H Soekirman sedang menerima laporan kesiapan Perwira Upacara Asisten Pemum Drs Ramses Tambunan MSi pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XVIII di halaman kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (25/4).

SEI RAMPAH - Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XVIII yang dilaksanakan di halaman kantor bupati di Sei Rampah, Jumat.

Peringatan Hari Otda turut dihadiri Wabup Sergai Syahrianto SH, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, para asisten dan staf ahli bupati, para Kepala SKPD dan camat seSergai dan ratusan PNS di lingkungan Pemkab Sergai.

Lebih lanjut Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa Otda juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah. Di mana seluruh

entitas pemerintahan harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

"Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya perlu dilakukan melalui pengelolaan tata pemerintahan yang baik. Praktek kepemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan membuka ruang partisipasi masyarakat sebesar-sebesarnya sehingga setiap keputusan yang diambil mempunyai tingkat kepemilikan publik yang tinggi khususnya keputusan yang mengikat publik," ungkap Gamawan Fauzi.

"Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif diperlukan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel disertai dengan kemanfaatan yang semakin nyata," jelas Mendagri Dikemukakan Gamawan Fauzi dalam hal meningkatkan perekonomian daerah agar pemerintah daerah terus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat skala

kecil dan mikro agar masyarakat dapat mandiri dan berdaya. Selain itu pemerintah daerah (pemda) perlu memperkenalkan keunggulan-keunggulan lokalnya yang menjadi daya tarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif termasuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam memberikan perizinan.

"Untuk itu kebijakan penyelesaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu ditingkatkan dan dipercepat termasuk penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), terlebih dalam menyambut pasar bebas ASEAN 2015," katanya.

Mengakhiri sambutannya, Mendagri berpesan pasca Pemilu Legislatif 9 April 2014 kepada pemda dan masyarakat harus senantiasa menjaga suasana kondusif di masyarakat terutama dalam menghadapi Pemilu Presiden (PilPres) pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Selain itu pemda agar terus menjaga terselenggaranya pelayanan publik dan aktivitas pemerintah sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2014 dapat berjalan dengan baik, aman dan terkendali serta jauh dari suasana anarkhis.

(ARM)

jung Morawa tentang status laporan saya tersebut. Menurut saya himbauan Bawaslu itu dianggap enteng oleh Ketua Panwaslu Tanjung Morawa," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM LMPH-RI (Lembaga Monitoring Penegakan Hukum) Mhd Bahran Parinduri kepada wartawan, Senin (28/4) mengatakan, mengenai adanya pembongkaran kotak suara dan ditemukannya kotak suara tidak bersegel yang telah dilaporkan masyarakat ke Panwaslu setempat. "Dan ternyata laporan tersebut tidak ditindaklanjuti pihak Panwaslu kecamatan dan kabupaten. Maka hal itu merupakan pukulan keras

buat Bawaslu Sumut, apalagi himbauan Bawaslu Sumut sempat tidak ditanggapi jajaran yang ada di bawahnya. Itu suatu tanda bahwa nama Bawaslu Sumut telah tercoreng," tegas Bahran.

Ketua Panwaslu Dibohongi Sementara itu, ketua Panwaslu Deli Serdang Erdiaman Purba ketika dihubungi wartawan, Senin (28/4) mengatakan, dirinya sudah langsung menghubungi Ketua Panwaslu Tanjung Morawa Zulkarnain HD SH. "Katanya pelapor telah diteleponnya untuk memberikan surat pemberitahuan status laporan, namun pelapor tidak menjawab teleponnya dan dia juga mengaku kesulitan mencari

alamat pelapor sehingga surat pemberitahuan itu sulit disampaikan," jelas Erdiaman.

Sementara itu, berdasarkan keterangan pelapor, bahwa sejak dibuatnya laporan tanggal 12 April 2014 lalu, pelapor telah melampirkan SIM/KTP untuk identitas lengkap, namun hingga hari ini Panwaslu Tanjung Morawa tidak pernah menelepon atau menyurati pelapor.

"Dengan begitu berarti Ketua Panwaslu Deli Serdang telah dibohongi mentah-mentah oleh Ketua Panwaslu Tanjung Morawa.

Itu luar biasa," sebut Dedy Irawan Z selaku pelapor.

(DIZ)

Bupati Hadiri Pleno Rekapitulasi Pemilu Legislatif KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tingkat Kabupaten Asahan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu, di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran.

Bupati Asahan berharap perhitungan suara yang digelar oleh KPUD Asahan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan cepat, sehingga hasil Pemilu di Asahan dapat segera dilaporkan ke KPUD provinsi. Selain Bupati Asahan, turut hadir Kapolres Asahan AKBP Budi Suherman, Dandim 0208/AS Letkol Inf Ayub Akbar.

Rapat pleno KPU tersebut dikawal

ketat oleh puluhan aparat kepolisian dan Polisi Pamong Praja yang terus berjaga-jaga.

Dengan cara berganti komisoner KPUD Asahan membacakan hasil perolehan suara para caleg yang disaksikan oleh seluruh PPK dan para saksi partai. Dan akhirnya perhitungan suara selesai pada Hari Senin dini hari, pukul 02.00 WIB. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Asahan tercatat Partai Golkar mendulang suara terbanyak yakni 174.605 suara, diposisi kedua PDI Perjuangan sebanyak 137.309 suara dan disusul Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara sebanyak 121.749 suara.

Hadiri Musrenbang Nasional 2015 Bupati Langkat Berharap Rencana Pembangunan Pro Rakyat JAKARTA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2015 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia DR H Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri oleh pejabat pemerintahan serta para kepala daerah baik gubernur dan bupati/ walikota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, (30/4).

Musrenbang sendiri merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.

Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran daerah dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down.

Senada dengan penyampaian SBY, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH yang juga hadir bersama dengan bupati dan walikota se-Indonesia lainnya menyampaikan bahwa tugas pemerintah kabupaten adalah membangun dan mensejahterakan rakyat.

"Maka bagi Kabupaten Langkat sangat membutuhkan pembangunan yang terencana dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan dukungan dari berbagai unsur seperti regulasi/kebijakan/aturan, anggaran dan program-program pembangunan yang lebih terukur serta yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan tersebut guna mencapai tujuan yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tema Musrenbangnas 2015, 'Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan'," paparnya.

"Kegiatan ini sangat penting artinya bagi pembangunan yang akan dilaksanakan agar lebih dapat menyentuh sendi-sendi kepentingan masyarakat sekaligus dapat mempercepat pembangunan dan ekonomi yang pro rakyat,” harap Bupati Langkat tersebut lebih lanjut.

Hasil Musrembangnas nantinya akan digunakan untuk melengkapi RKP Tahun 2015, yang kembali akan dilaporkan kepada presiden.

Bersamaan dengan acara ini dilaksanakan pula Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional.

(JUL)

Selanjutnya Partai Gerindra memperoleh 96.468 suara, Partai Demokrat 92.684 suara, Partai Hanura 91.970 suara, PKS 78.697 suara, PPP 76463 suara, Partai Nasdem 49.501, PKB 30.118 suara, PBB 23.573 suara dan diurutan terakhir PKPI mendapat 20.530 suara. Perolehan suara tersebut merupakan jumlah keseluruhan perolehan suara sah partai dan suara calon DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Sementara itu, Ketua KPUD Asahan Darwis Sianipar SAg mengatakan bahwa pihaknya bersama aparat kepolisian akan membawa langsung hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu di Asahan ke KPUD provinsi.

(IN)

Eldin Ingatkan Jajaran Fokus Tingkatkan Kualitas MEDAN - Seluruh jajaran di Pemko Medan harus lebih fokus meningkatkan kualitas kerja. Artinya jangan cepat puas dengan hasil kerja yang telah dicapai selama ini. Sebab, tantangan kerja yang dihadapi ke depannya akan semakin berat. Untuk itu tentunya perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan. Dengan demikian masyarakat akan memiliki sense of belonging atas Kota Medan.

Demikian disampaikan PLT Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi usai menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Tahun 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (30/4).

Menurut Eldin, Presiden ketika membuka Musrenbangnas mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir agar lebih memfokuskan peningkatan kualitas kerja yang telah dicapai selama ini. Sebab Presiden ingin pembangunan dipercepat dan diperkuat. “Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden dalam pembukaan Musrenbangnas 2014, kita harus lebih fokus meningkatkan kualitas-kualitas apa yang telah dicapai selama ini. Kita tidak boleh puas dengan apa yang telah dicapai hari ini. Untuk itu bersama dengan masyarakat, kita beserta seluruh SKPD dan perangkat yang ada harus bisa menyikapi apa yang disampaikan Bapak Presiden tersebut,” kata Eldin.

Mantan Sekda Kota Medan ini pun selanjutnya mengungkapkan, Musrenbangnas yang diikuti ini diharapkan banyak memberikan manfaat, terutama dalam upaya membangun dan memajukan Kota Medan ke depannya. Melalui Musrenbangnas ini, banyak diagendakan berbagai program kerja, khususnya pembangunan infrastruktur guna mendukung pembangunan di Kota Medan pada masa mendatang. (VIN)

Eldin Terima Anugerah Pangripta Nusantara Pratama 2014 JAKARTA - PLT Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dianugerahi penghargaan Pangripta Nusantara Pratama Tahun 2014 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Dr Armida Salsiah Alisjahbana SE MA di Hotel Bidakara Jalan Jend Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa (29/4). Penghargaan ini diberikan karena Pemko Medan dinilai sebagai daerah yang berhasil meraih prestasi dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Penganugerahan ini untuk Kelompok A yang di dalamnya mencakup daerah dengan kriteria sumber daya yang cukup besar untuk menyusun perencanaan pembangunan berkualitas. Medan berhasil menempati peringkat kedua untuk tingkat kabupaten/ kota terbaik sesudah Kota Bintan dan Kota Cilegon.

Eldin merasa bangga dan terharu atas penghargaan yang diterimanya tersebut, sebab ini kali

pertamanya Kota Medan berhasil meraih penghargaan dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Apalagi tujuan pemberian Anugerah Pangripa Nusantara ini dilakukan untuk mendorong setiap daerah guna menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Serta sekaligus menciptakan intensif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.

Mantan Sekda Kota Medan ini selanjutnya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh staf dan stake holder yang selama ini telah bersama-sama dengan Pemko Medan menjalankan Musrenbang dengan sangat baik. Terbukti, keberhasilan menerima penghargaan ini tidak terlepas dari wujud kebersamaan dalam rangka merencanakan pembangunan yang lebih baik di Kota Medan. Dia berharap kebersamaan ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga menghasilkan pe-

rencanaan yang lebih baik dan bermutu lagi.

“Kita jangan cepat puas dengan penghargaan yang diterima ini. Kita harus terus kerja keras dan melakukan perbaikan secara terus menerus agar hasilnya bisa lebih baik lagi. Masih banyak tugas yang harus dilakukan dan tentunya membutuhkan dukungan penuh seluruh elemen masyarakat dan stake holder di Kota Medan. Mari kita jadikan penghargaan ini sebagai spirit dan momentum untuk terus membangun dan memajukan kota yang kita cintai ini,” harapnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Medan Drs Zulkarnain MSi mengatakan, penghargaan yang diterima ini tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh stake holder maupun para pemangku kepentingan di Kota Medan dalam manajemen pembangunan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. Zulkarnain menjelaskan, penghargaan yang diterima ini setelah melalui berbagai aspek penilaian diantaranya aspek fisik

tata ruang, ekonomi daerah maupun sosial budaya.

“Artinya, penghargaan yang diberikan ini merupakan apresiai atas seluruh apek pembangunan kota. Ini tentunya berkat kerja keras dari team work dan seluruh jajaran Pemko Medan yang dipimpin Plt Wali Kota Medan,” jelas Zulkarnain.

Ungkapan senada juga disampaikan Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Ir Syampurno Pohan. Menurutnya, keberhasilan ini berkat dukungan seluruh SKPD dengan memberikan data dan masukan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Di samping itu adanya partisipasi semua stake holder kota. “Untuk pembangunan kota ke depan, kita harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah diperdakan. Salah satu upaya akan kita lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat berjalan kaki.

Untuk itu semua billboard yang berada di trotoar akan ditertibkan, terutama di zona-zona terlarang!” tegas Sampurno. (VIN)

PENGHARGAAN - PLT Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi saat menerima penghargaan Pangripta Nusantara Pratama Tahun 2014 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Dr Armida Salsiah Alisjahbana SE MA di Jakarta.

10

KPK POS E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

KRIMINAL

Kepsek MAS Koto Rendah Didemo Warga KERINCI - Tidak terima pemberhentian delapan orang guru oleh yayasan Islamiah bersama kepala sekolah Madrasah Aliyah (MAS) Koto Rendah masyarakatpun melepaskan kesalahannya kepada Ketua yayasan Drs.Amran Karim MSi dan Darul Udin SAg MPdI sebagai sekretaris merangkap kepala sekolah MAS Koto Rendah.

Pertengahan April lalu, masyarakat Koto Rendah menemui Ketua Yayasan dan mempertanyakan prihal pemberhentian para guru Madrasah tersebut. Pihak yayasan menyatakan para guru yang diberhentikan itu karena malas dan tidak disiplin mengajar.

Sebaliknya, pata guru yang diberhentikan dan masyarakat membantah tudingan dengan yang dilontarkan Ketua Yayasan. "Tidak benar guru-guru

itu malas dan tidak disiplin," ujar masyarakat, seraya menambahkan, sebelum diberhentikan seharusnya diberi peringatakan terlebih dahulu. Tapi hal ini tidak diindahkan pihak yayasan.

Dalam aksi demo yang dilakukan masyarakat dengan mendatangi sekolah, terlihat aksi coret di tembok sekolah.

Aksi coret itu bertuliskan; "Bubarkan Yayasan. Berhentikan Darul Sebagai Kepala Sekolah MAS Koto Rendah. Sekolah Ini Sarang Korupsi".

Para guru yang ditemui mengakui, peraturan di sekolah ini sudah tidak ada.

LSM Pemuda anti korupsi ketika mengkonfirmasi seorang guru mengatakan, semasa kepemimpinan Darul Udin, tidak ada Komite sekolah, dan uang UN dikutip Rp1 juta tiap murid. (BOY)

Terkait Pengusutan Penipuan Rp1,5 M

WAHAPI Tidak Percayai Penyidik Polres T Balai TANJUNGBALAI - Terkait pengusutan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukian Faisal Fahmi SP (Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai) terhadap warga kota Kisaran,Yusni Ali, Wahana Anak Pinggirian Indonesia (WAHAPI) Kota Tanjungbalai tidak mempercayai komitmen penyidik Polres Tanjungbalai. Untuk itu, melalui surat Nomor 78/B/SEK/IV/ 2014 tertanggal 28 April 2014 WAHAPI menyampaikan laporan ke Kapolri di Jakara.

Dalam laporan tersebut WAHAPI meminta Kapolri mengambil alih kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Faisal Fahmi SP terhadap Yusni Ali warga Kota Kisaran, dari Polres Tanjungbalai. Dengan alasan Polres Tanjungbalai dinilai tidak maksimal dalam penanganan kasus penipuan dan penggelapan tersebut, dengan indikasi selaku tersangka

Faisal Fahmi, masih bebas berkeliaran sebagaimana layaknya warga yang tidak terkena permasalahan hukum.

Sebagaimana diketahui, Faisal Fahmi telah lama ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tanjungbalai dalam kasus tindak pidana penipuan/ penggelapan Rp 1.575. 000.

000, sebagaimana laporan / pengaduan Yusni Ali (52), warga Jalan Ikan Lele, Lingkungan III No. 7, Kelurahan Sidomukti, Kec. Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ke Kapolres Tanjungbalai tertanggal 2 Desember 2013.

Terkait laporan ini penyidik Polres Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan saksi Husni Rusli dan S Sinurat dan menetapkan Faisal Fahmi, sebagai tersangka.

Namun penyidik Polres Tanjungbalai terhambat menangani kasus ini, karena terlapor tidak pernah hadir memenuhi panggilan. (HER)

Dua Rumah Janda Musnah Terbakar LHOKSUKON - Dua rumah janda berkonstruksi kayu milik Nilawati (39) dan ibunya Badriah (65) serta satu kios di Desa Tanjong Drien, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Minggu sekitar pukul 20.00 WIB terbakar.

Api berasal dari dapur rumah Nilawati yang sedang memasak yang diduga akibat bocor tabung elpiji.

Informasi yang diperoleh, saat itu Nilawati sedang memasak di rumahnya. Namun, karena kios yang berada di depan rumahnya tidak ada yang mejaga, lalu ia keluar sebentar dari dalam rumah ke kios. Tak lama kemudian, Nilawati melihat api sudah mulai membesar dari dapurnya.

Lalu, ia berusaha menyelamatkan anaknya dan pakaian yang ada dalam rumah.

Dalam waktu yang tak lama, api segera menjalar ke rumah ibunya, Badriah yang letaknya dekat dengan rumah tersebut. Api juga ikut menghanguskan kios Mahdi Irwanda (21), anak Nilawati.

“Mereka tak sempat menyelamatkan perabotan, karena api begitu cepat merambat ke seluruh bagian rumah.

Hanya beberapa baju yang sempat diselamatkan dan anaknya. Sedangkan barang lain ludes terbakar,” jelas

Keuchik Tanjong Drien, Azhari, Senin lalu.

Dikatakan, Nilawati tak tahu persis penyebab rumahnya terbakar. Saat rumah itu terbakar, listrik ke kawasan tersebut sedang padam. Warga sudah berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, tapi tak berhasil.

Belakangan baru tiba mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api pada puing-puing rumah tersebut.

“Kini keluarga korban mengungsi ke rumah keluarganya di desa itu. Saya sudah mendata korban kebakaran untuk saya sampaikan ke Pemkab Aceh Utara. Kita berharap, mereka nanti bisa mendapatkan bantuan dari dinas terkait,” harap Azhari.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Utara, Jailani kepada koran ini, menyebutkan, dirinya mendapat laporan dari Muspika setempat bahwa dua rumah di Desa Tanjong Drien terbakar. Ia juga sudah meminta petugas untuk menyalurkan bantuan masa panik kepada keluarga korban. “Saya juga minta petugas mendata kembali rumah tersebut, karena jika memungkinkan akan diberikan bantuan lain,” jelasnya.

(ROM)

SUMUT/ACEH

K-2 Bodong, Istri Hasamake Bakal Gagal Jadi CPNS NIAS SELATAN - Walau Pemerintah Kab. Nias Selatan telah melakukan pengumuman CPNS Honorer Kategori - 2 awal Maret 2014, akan tetapi jika dikemudian hari ada laporan yang diterima BKN-RI ada dugaan Honorer K-2 yang diduga kuat Bodong, maka Honorer K-2 ditinjau ulang.

diduga ada permainan antara Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dengan BKD Nisel.

“Yang jelas Kepala Sekolah sempat mengeluarkan SK Honor BOS/Komite mulai tahun 2014 hingga 2012,” demikian ditegaskan Uba Nauli Hasibuan SH Sekretaris Umum NGO LIPPAN SU. Permasalahan seperti ini banyak dijumpai di Pemerintahan Kab. Nias Selatan. Padahal oknum guru honorer dimaksud, tidak pernah mengabdi dan atau mengajar sebagai guru honorer di sekolah. Namun karena suami dari Honorer K-2 Marisa Laila tersebut menjabat sebagai kepala SMP Negeri 5 Lolowao sejak 2004 hingga 2012 yang sekarang berubah nama SMP Negeri 1 OOU, Kec. OOU, Kab. Nias Selatan, maka jabatan itu disempatkan untuk membuat SK Honor Komite atas nama . Marisa Laila.

Usaha siluman suami-istri ini terbongkar. Dan Marisa Laila lolos menjadi CPNS dengan No-

Demikian halnya yang terjadi atas nama Marisa Laila. Dia ini terancam gagal menjadi CPNS, pasalnya Guru Honorer dimaksud sama sekali tidak pernah mengabdi sesuai dengan hasil investigasi LSM Lembaga Independen Pengawasan Pejabat & Aparatur Negara Sumut (LIPPAN SU). Terindikasi, Marisa laia lolos K-2,

mor Peserta Ujian Honor K-2 : 5214-12-00581-4. Namun yang masih menjadi kejanggalan asal sekolah tempat tugas adalah di SMA Negeri 1 Lolowau, sementara SK Honor Komite-nya dibuat oleh suaminya.

Koordinator Tim Independen Pencari Fakta KKN Pejabat dan Mantan Pejabat Sumatera Utara Wilayah-III Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Nias dan Nias Selatan menegaskan : bahwa permasalahan SK Honorer Kategori -2 yang diduga kuat ada unsur Pemalsuan dan/atau Rekayasa, telah banyak ditemui. Akibatnya peserta honorer K-2 yang benarbenar mengabdi mulai tahun 2003 hingga sekarang tidak diloloskan.

“Permasalahan CPNS Honorer K-2 di Kab. Nias Selatan harus dipending untuk pemberkasan menunggu petugas dari Kementerian PAN-RI memperivikasi ulang di Kab. Nias Selatan,” tegas U. Nauli, SH dalam jumpa Pers di Sibolga.

Namun yang jelas beberapa te-

Melanggar Disiplin, Oknum Polisi Polres Sergai Dipecat SERGAI - Seorang oknum anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai secara resmi diberhentikan atau dipecat dengan tidak hormat dari kesatuannya, karena melakukan pelanggaran disiplin. Briptu Johan Ismail Marpaung/82100675, BA SAT SHABARA / Polres Serdang Bedagai dikenakan PTDH, karena lebih dari 30 hari berturut turut tidak masuk dinas tanpa izin pimpinan. Berdasarkan sidang KKEP Polres Serdang Bedagai, ia tidak dapat dipertahankan lagi menjadi Anggota Polri sesuai pasal 14 Ayat (1) hurup a PP RI No. 1 tahun 2004.

Upacara pemberhentian digelar Rabu (30/4) pukul 08.00 WIB di Lapangan Apel Polres Serdang Bedagai yang dipimpin oleh Waka Polres Serdang Bedagai, Kompol Drs.Soepriatmono, PSH, MH, M.Psi sebagai Irup dan diikuti oleh para Kabag, Kasat, Kasubbag, Kasi dan seluruh bintara Polres Serdang Bedagai.

"Kami memang menggelar upacara pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) seorang anggota kami, Johan Ismail Marpaung terakhir Briptu. Sejak Rabu ini pula, mereka bukan lagi bagian dari Polri," ujar Wakapolres Kompol Drs.Soeri-

atmono, PSH,MH, M.Psi. Semoga saja upacara PTDH pada Senin ini menjadi pelajaran berharga bagi anggota lainnya supaya tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana," ucapnya, berharap.

Upacara tersebut dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Briptu Johan Ismail Marpaung dan tetap berlangsung dengan pembacaan Skep Kapolda Sumut Nomor: Kep / 220 / III / 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. "Secara pribadi maupun kelembagaan, kami sama sekali tidak menginginkan ada lagi anggota yang dipecat," katanya, memungkasi. (ARM)

Truk Bermuatan Kayu Ilegal Terbalik, Supir Melarikan Diri LANGSA - Truk colt Mitsubisi Nopol BK 8237 SG bermuatan kayu gelondongan yang diduga illegal, tidak memiliki dokumen resmi terbalik di Jalan A. Yani, tepatnya di depan MIN Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Senin subuh.

Pantauan di lapangan, truk colt tak bertuan tersebut terbalik menubruk median jalan dan terhenti karena menghantam tiang listrik. Sementara muatan kayu gelondongan dari berbagai jenis kayu seperti, damar, sengon, krueng dan jabon berserakan di jalanan.

Akibatnya, Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) menjadi macet karena arus kendaraan pagi hari yang mulai ramai.

Sementara, aparat kepolisian dari Satuan Lalulintas Polres Langsa mengetahui kejadian dengan memblokir jalan tersebut dan mengarahkan ke sisi jalan lain agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Kapolres Langsa AKBP H hariadi melalui Kanit Laka, Ipda Kun Hidayat yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan, terjungkalnya truk colt Mitsubisi Nopol BK 8327 SG yang bermuatan kayu gelondongan yang diduga illegal dan tidak memiliki dokumen resmi terjungkal sekitar pukul 05.00.

TERBALIK - Truk bermuatan kayu ilegal yang terbalik. (KPK POS/YAN) Sementara saat kejadian diduga supir sudah melarikan diri.

Mobil barang tersebut datang dari arah Banda Aceh menuju Medan, Sumatera Utara diduga karena terburu-buru takut aksinya ketahuan aparat sehingga menghantam median dan tersangkut tiang listrik.

Sementara muatan kayu ge-

londongan tersebut yang ditutupi terpal berserakan di jalan.

“Dari hasil olah TKP, ditemukan STNK atas nama Ariston Tarigan, Kec. Mardingding, Karo. Sementara 26 batang kayu gelondongan dari berbagai jenis tersebut menjadi barang bukti dan diamankan di Polres Langsa,”katanya. (YAN)

muan Honorer K-2 yang terindikasi “Bodong dan Siluman”segera kita laporkan ke Menpan-RI dan Instansi terkait di Jakarta.

Hasamake Warae selaku mantan Kasek SMP Neg 1 OOU mengatakan bahwa selama ia menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 OOU, Kec. OOU Kab. Nias Selatan, membenarkan bahwa Hasamake Warae yang membuat SK Honor Komite atau Honor BOS kepada Istrinya Marisa Laila. Sementara Marisa Laia merupakan istri sah dari Hasamake Warae.

Namun ketika ditanya kepada para guru yang megajar di SMP N.1 OOU tersebut tak seorang pun yang membenarkan bahwa Marisa pernah bertugas sebagai Guru Honor di sekolah tersebut. Demikian juga dengan anggota Komite Sekolah SMP N.1 OOU, sehingga ada indikasi karena istri Kasek, maka dengan mudah Oknum mantan Kasek mengeluarkan SK Honor Palsu.

(TIM)

Polisi Tangkap Seorang Pengeroyok Teungku LANGSA - Aparat berwajib Polsek Manyak Payed Polres Langsa, menangkap seorang tersangka pelaku pengeroyokan Teungku, yaitu pemuda MM (23), warga Gampong Masjid, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang. Pria itu tercatat sebagai mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi di Langsa. Pelaku ditangkap di tempat persembuyiannya di wilayah Langsa, Minggu pekan lalu.

Sementara enam tersangka pelaku pengeroyokan lainnya, saat ini sedang dalam pengejaran aparat berwajib dan telah masuk DPO. Kasus pengeroyokan itu dialami Tgk Hamdani (45) warga Gampong Masjid, Tgk Rasyidin (42) warga Gampong Meurandeh, dan Teungku Nasruddin, warga Jeunib, Bireuen, Minggu pekan lalu.

Saat itu Tgk Nasruddin, diundang untuk berceramah di Dayah Darul Huda Gampong Masjid. Kegiatan dakwah itu berbuntut pengeroyokan oleh para tersangka, dengan dalih isi ceramah telah menghina salah seorang Teungku pimpinan Dayah Mustaqim Gampong Masjid.

Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK, melalui Kapolsek Manyak Payed, Iptu Suparwanto SH, kepada wartawan, Selasa (29/4) mengatakan, satu dari delapan pelaku kasus dugaan pengeroyokan itu berinisial MM (23), ditangkap di tempat persembuyiannya, di rumah temannya, di Kota Langsa.

Menurut Kapolsek, sebelumnya antara pelaku dan korban, dimediasi oleh Muspika Manyak Payed, serta ikut melibatkan pihak Keuchik Gampong Masjid dan Gampong Meurandeh, Kecamatan Manyak Payed, sudah ada titik temu, untuk menyelesaikan kasus dimaksud dengan jalan damai.

Namun kenyataannya, keenam pelaku pengeroyokan melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama disaksikan para saksi pihak Muspika setempat. Sehingga kasus pengeroyokan terhadap tiga teungku tersebut, tetap dilanjutkan ke ranah hukum.

Saat ini pihaknya sedang mengejar enam tersangka pelaku pengeroyokan lainnya, yang sudah melarikan diri.

Polisi mengimbau kepada ketujuh pelaku segera menyerahkan diri.

Keenam pelaku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Langsa itu adalah, SL, AH, YS, IB, MF, TZ, semuanya beralamat di Gampong Masjid, Kecamatan Manyak Payed.

Pelaku diancam Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman penjara lima tahun.

(BSO)

Ibu dan Anak Pesta Mesum LANGSA - Janda Herlina (43) dan anak gadisnya Siti Aisyah (26). Anak beranak itu digerebek warga karena memasok lelaki ‘buaya garong import’ ke kediaman mereka di Gampong Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, Jumat (25/4) malam.

Warga Pondok Kelapa yang memantau gerak gerik ibu dan anak yang dinilai mengotori gampong itu, menggerebek

rumah janda Herlina, Jumat tengah malam. Warga mendapati Herlina bermesum dengan Fresly Aprizal Tambunan (35), warga Berandan, Kabupaten Langkat, Sumut.

Sementara sang anak Siti Aisyah berasyik masyuk di kamar lain dengan Ardin Sahputra (28), yang juga tercatat sebagai warga Berandan, Sumut. Warga akhirnya menggelandang kedua

pasangan mesum itu ke luar rumah.

Belakangan terungkap jika, janda Herlina dan Siti Aisyah sang anak, sering melakukan mesum dengan pasangan masing-masing.

Kepala Dinas Syariat Islam Langsa, Drs H Ibrahim Latif MM, kepada Koran ini, Sabtu lalu mengatakan, selama ini pihaknya mendapat laporan masyarakat, bahwa di rumah

janda tersebut sering dijadikan lapak mesum.

Ditambahkannya, mereka mengaku telah melakukan hubungan terlarang. Bahkan janda Herliani dan Fresly Aprizal Tambunan, sudah ‘tarek trep’ hingga ke Berandan.

Tingkah polah anak beranak itu membuat masyarakat setempat resah, karena dinilai telah mengotori gampong.

Untuk menghindari amuk

massa, malam itu juga, kedua pasangan yang tertangkap mesum itu diserahkan kepada pihak berwajib Polsek Langsa Barat. Beberapa jam kemudian, dua pasangan tersebut dijemput oleh petugas WH, selanjutnya diamankan di Kantor Dinas Syariat Islam setempat.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pasangan itu kini dalam proses dan pengawasan DSI Kota

Langsa. Pihak DSI kini sedang memproses serta melakukan pembinaan terhadap para pelaku.

“Kita akan usut dengan tuntas, termasuk kita selidiki apa misi laki-laki itu datang ke Aceh dan melakukan perzinaan dengan warga Aceh. Ini akan kita pelajari dan kita tindak lanjuti sesuai ketentuan syariat Islam,” jelasnya.

(ROM)

11

KPK POS E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

KRIMINAL

Mobil Dinas Dipakai Untuk Dagang

BERDAGANG - Mobil Dinas milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang digunakan untuk berdagang. (KPK POS/YAN) LANGSA - Tim gabungan penertiban pasar Langsa yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Kebersihan, Diskoperindag, Polmas Polres Langsa serta pihak kecamatan Langsa Kota melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam penertiban tersebut tim gabungan turut mengamankan satu unit mobil dinas jenis pick-up dengan Nopol BL 8206 DC milik Pemkab Aceh Timur yang digunakan untuk berjualan kelapa di depan Masjid Raya Darul Falah Langsa.

Kasatpol PP Langsa, Mukhtarmidi, menjelaskan, penertiban pedagang kaki lima dimulai sekitar pukul 05.30. Dalam penertiban tersebut tim gabungan mengamankan sejumlah pedagang rempahrempah diantaranya cabai, bawang merah dan sebagainya yang bernilai sekitar Rp6 juta, karena berjualan di depan Masjid Darul Falah yang merupakan salah satu tempat dilarang untuk berjualan.

“Kita sangat menyesal-

kan kejadian ini, karena mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk keperluan dinas, tapi malah digunakan untuk komersil,” ucapnya.

Lanjutnya, untuk barangbarang yang telah disita oleh tim akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya, tapi sebelumnya mereka kita berikan peringatan agar tidak berjualan lagi di tempattempat yang dilarang.

Begitu juga, bagi mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, setelah diberikan peringatan kepada supirnya dilepas kembali.

Supir mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Zulkifli (55) Warga Peureulak Barat, mengakui bahwa mobil tersebt milik Dinas Kabupaten Aceh Timur, dan telah diberikan izin oleh pemerintah untuk digunakan mencari sewa. Di mana, uang yang didapat tersebut digunakan untuk biaya operasional mobil serperti service mobil dan sebagainya.

(YAN)

Data Tidak Benar Honorer Lulus K2 Aceh Tamiang Terancam Dibatalkan KUALA SIMPANG - Ratusan tenaga honorer pemegang SK “bodong” tahun 2005 di Aceh Tamiang yang sudah dinyatakan lulus testing Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi K2 terancam batal kelulusannya oleh BKN Pusat dan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara, Birokrasi dan Reformasi RI. Pihak Komisi A DPRK Aceh Tamiang tidak ikut hadiri pertemuan dengan MenPAN di Jakarta menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja Komisi A tersebut karena Ketua dan anggota Komisi A masuk dalam Tim Pansus kasus K2 di Aceh Tamiang.

Informasi tersebut diperoleh dari Tim Pansus Kasus Honorer K2 yang telah berkonsultasi menjumpai langsung BKN Pusat dan MenPAN Reformasi dan Birokrasi, Azwar Abu Bakar di Jakarta, baru-baru ini.

Tim Pansus yang berangkat ke Jakarta itu terdiri dari Elpian Raden, T. Insyafuddin (Komisi D), Mustafa Tiba, MY, M Syafi’ei (Komisi C), Hermanto (Komisi B) dan turut juga hadir menjumpai MenPAN yaitu Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati, Kepala BKPP Aceh Tamiang, Ahmad As’adi bersama stafnya.

“Walaupun nanti sudah diangkat jadi PNS, ternyata ada datanya yang tidak benar, maka masih bisa dibatalkan kelulusannya dan bisa dipidanakan pihak yang mengirim data tidak benar,” terang Elpian Raden, Minggu.

Sementara salah seorang anggota Komisi A DPRK Aceh Tamiang, Juanda menyatakan akibat Komisi A DPRK Aceh Tamiang tidak ikut menjumpai BKN dan MenPAN di Jakarta sudah menimbulkan image dan opini sangat buruk bagi kinerja Komisi A. (YAN)

Brankas SPBU Kuta Binjei Dibobol IDI - Uang kontan ratusan juta rupiah yang tersimpan dalam brankas milik SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuta Binjei di Jalinsum Banda Aceh – Medan, Desa Julok Tunong, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur dibobol, Senin lalu.

Informasi yang dihimpun koran ini, kasus itu awalnya diketahui salah seorang pengawas SPBU bernama Safrizal saat melakukan pengecekan di dalam kantor. Dia melihat pintu kamar tempat brankas di lantai dua kantor dalam keadaan terbuka. Padahal dia memastikan pintu tersebut dalam keadaan terkunci.

Untuk memastikannya, Safrizal masuk ke kamar dan melihat pintu brankas telah terbuka. Safrizal mengaku, kunci brankas dipegangnya.

Brankas tersebut memiliki password dan yang menge-

tahuinya hanya T Saiful Bahri yang selama ini mengelola SPBU tersebut.

Setelah turun ke lantai pertama dan memberitahukan ke sejumlah karyawan SPBU, Safrizal memberitahukan ke T Saiful Bahri.

Selanjutnya, dilaporkan ke Polres Aceh untuk penyelidikan.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir melalui Kapolsek Julok, AKP Dedi Kusrianto membenarkan adanya kasus tersebut.

“Pelaku diperkirakan sudah profesional, karena selain mengambil uang tunai sebanyak Rp290. 723.000 di dalam brankas, pelaku yang diperkirakan lebih satu orang juga mengambil hardisk CCTV dengan tujuan menghilangkan jejak.” katanya.

Sementara, Safrizal dan T Saiful Bahri sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, ujar AKP Dedi. (YAN)

SUMUT/ACEH

Puluhan Warga Datangi Kantor Camat

PT ISP Rampas Lahan Masyarakat SUBULUSSALAM - Puluhan Warga Sultan Daulat, Jumat, mendatangi kantor Camat Sultan Daulat kota Subulussalam terkait kasus lahan masyarakat yang diduga dirampas oleh PT Indo Sawit Perkasa (ISP).

Menurut pemilik lahan semua yang ada dipeta HGU ISP itu sebagian besar belum diberi ganti rugi.

Namun ketika dikonfirmasi kepada manejar lapangan PT.ISP Budi Dharma Abadi ST, Kamis (24/ 4) di kantornya Desa Sigrun mengaku telah membayar ganti rugi terhadap lahan yang masuk dalam inti (70 persen) HGU PT.Indo Sawit Perkasa. “Sudah dibayarkan 100 persen kepada Ketua Kelompok dan Kepala Desa Pasir Belo,” ujar Budi, seraya menambahkan seluruhnya sudah diserahkan dan disaksikan oleh pihak Muspika Kec.Sultan Daulat.

Ditambahkan, adapun jumlah ganti rugi yang dikeluarkan Rp5 juta per Ha. “Tetapi kalau ada masyarakat yang menerima tiga juta itu urusan mereka, karena pihaknya menyerahkan pembayarannya kepada Ketua Kelompok masingmasing,” terangnya.

Terkait masih ada beberapa warga yang memilki lahan di areal HGU tersebut belum diganti rugi, jangan tanya kepada kami. “Seluruhnya telah diserahkan kepada ketua kelompok dan kepala Desa Pasir Belo,” jelas manajer lapangan PT ISP tersebut.

Dikatakan, lahan HGU PT ISP seluas 1.200 ha berada pada dua desa yaitu Pasir Belo dan Lae Raso. “Lahan kami tidak ada sedikitpun masuk dalam desa Bawan,” terangnya.

Kalau ada isu tersebut itu merupakan permasalahan antar desa kalau pihaknya telah menyelesaikan karena itu menyangkut tapal batas yang penting kami telah menggantirugikan dari 1200 Ha. Warga pemilik lahan itu antara lain Prato (42) dan Okan (40) petani

KETERANGAN Camat Sultan Daulat Kamaruddin (baju dinas) sedang memberikan keterangan kepada awak Media dan beberapa warga terkait dengan lahan warga.(KPK POS/KAR) dari desa Jabi-jabi yang mempunyai lahan masing-masing + 15 Ha di areal HGU PT.ISP mengatakan kepada KPK Pos, mereka sama sekali belum ada menerima ganti rugi kalaupun sudah dibayar melalui kepala desa belum sampai sama mereka.

Menurut Okan salah seorang pemilik lahan yang berada dalam HGU ISP dirinya mendapat semacam pinjaman uang dari kepala kampong Pasir Belo sebesar Rp8,5 juta. Sebelum dibayar penuh ganti rugi lahan miliknya (Okan), ternyata ketika dikeluarkan peta oleh kepala kampong Pasir Belo lahan milik Okan berubah jadi 5 ha. “Tentu saja saya tidak mau. Langsung saya ke lapangan dan saya dapati orangorang kepala kampong Pasir Belo sedang mengukur lahan,” pungkas Okan.

Ketika ditanya kenapa lahannya diukur, salah seorang anggota suruhan Kepala Kampong mengatakan, jika bukan penduduk desa Pasir Belo tidak bisa memilki lahan di sini. “Sebelum konflik Aceh kami telah menggarap lahan tersebut,” ujar Okan.

“Maka sampai saat ini saya tidak pernah menandatangani Surat Jual Beli atau Surat Keterangan apapun terkait lahan saya

tersebut, tetapi kenapa diterbitkan peta lahan saya oleh kepala kampong Pasir Belo seluas 5 ha,” ujar Okan, seraya menambahkan, ini namanya penipuan.

Prato menambahkan, dirinya mengetahui orang-orang yang memiliki lahan garapan di daerah Pasir Belo tersebut. H.Rusli (60) seorang tokoh masyarakat di desa Pulo Kedep mengatakan, ia memilki lahan seluas 70 ha terpencar pada tiga tempat terpisah. “Sampai sekarang juga saya tidak mendapat ganti rugi,” ujarnya.

“Masih banyak lagi warga yang belum mendapat ganti rugi,” ujar H.Rusli.

Adapula warga yang tidak mau menjual lahannya seperti Salamudin alias Edy (39) yang memilki lahan pribadi 9 ha. Lain lagi lahan orang tuanya seluas 12 ha. Sebagian besar kebunnya dibuldozer oleh perusahaan, padahal ia tidak ada menerima ganti rugi.

“Sekarang kami sekeluarga siap mati untuk mempertahankan hak kami,” ujar Edy. Ngateman saudara Edi juga tidak bersedia menjual lahannya seluas 8 ha yang ditanami pohon jengkol, pinang. Namun tragisnya, sekarang ini lahannya menjadi dataran kosong akibat diratakan alat berat perusahaan.

Enam Tower di Aceh Tamiang Tak Miliki Izin ACEH TAMIANG - Sedikitnya enam tower atau menara komunikasi pembangunanya belum memiliki izin. Keenamnya berada diempat kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Walau belum juga izin, pihak pengusaha terus melakukan pekerjaan pembangunan.

Menurut informasi yang diperoleh, tahun sebelumnya dari 74 bangunan tower yang berdiri di kawasan Aceh Tamiang, baru 22 yang memiliki izin, sedangkan 52 lain belum memiliki izin hingga saat ini.

Terkait hal itu belum ada tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Tamiang, terbukti tower tersebut masih terus berdiri dan beroperasi seperti terkesan tanpa ada masalah.

Saat ini para pengusaha pengembang tower melakukan hal serupa, mereka melakukan aktivitas pembangunan di empat kecamatan yakni Karang Baru tepatnya di Desa Medang Ara dan

Kampung Dalam, di Kecamatan Seruway tepatnya di Desa Binjai, Kecamatan Banda Mulia tepatnya di Desa Telaga Meukeu Dua, dan Kecamatan Rantau tepatnya di Desa Rantau Pauh dan Landuh.

Menanggapi informasi itu, Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) kabupaten Aceh Tamiang Zulpiqar, Sabtu pekan lalu menyatakan, memang enam bangunan tower yang pengerjaannya dilakukan PT Tower Bersama dan PT Daya Mitratel belum memiliki izin dari pemerintah daerah setempat melalui KP2TSP. "Teguran sudah kami lakukan kepada yang bersangkutan beberapa waktu lalu," akunya.

Menurut Zulpiqar, pihaknya juga telah menyampaikan kepada para pengembang, sebelum izin mendirikan bangunan selesai dan dimiliki untuk tidak melakukan aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut, karena bertentangan dengan peraturan. "Meski pengajuan

sudah masuk, tapi kurang kelengkapan dokumen sehingga IMB dan HO belum dapat ditindaklanjuti," ungkapnya.

Kemudian, jelas Zulpiqar, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mengharapkan penertiban terhadap tower di enam titik tersebut.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Tamiang Oki Kurnia mengatakan, walaupun pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi, namun penghentian aktivitas di lapangan belum dapat dilakukan karena belum ada perintah resmi dari yang berwenang yakni bupati.

Untuk tindak lanjutnya, sambung Oki, terlebih dahulu mereka akan melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi guna membahas kelengkapan dokumen.

"Kita liat dulu keseriusan pihak pengembang dalam pengurusan perizinan dan hal lain yang ada kaitannya," papar Oki. (BSO)

Dikatakan, warga mempunyai kekuatan hukum karena kami memiliki surat tanah yang sah.

“Jadi apapun ceritanya kami akan tetap mempertahankan hak kami,” ujar Edy. Begitu pula Sudirman warga Pulo Kedep yang memiliki lahan di desa Pasir Belo ini seluas 10 ha di HGU PT.ISP juga belum mendapat ganti rugi.

Camat Sultan Daulat Kamaruddin yang dikonfirmasi awak Media, Jumat (25/4) di ruang kerjanya mengatakan, dirinya tidak pernah menanda tangani satu suratpun terkait pemberian ganti rugi kepada masyarakat. Ditegaskannya sesuai peraturan Menteri Pertanian pemberian ganti rugi harus mendapat persetujuan dari camat.

Menyangkut informasi bahwa dirinya telah menerima uang ucapan terima kasih, Sultan Daulat menegaskan; “sepeserpun tidak pernah saya menerima uang dari PT ISP. Itu tidak benar”.

“Kalau terbukti saya ada menerima hadiah atau apapun namanya dari PT.ISP untuk memuluskan usaha mereka maka saya siap diproses secara hukum dan saya mengingatkan jangan menjual tanah kepada orang luar,” ujar Walikota Subulussalam setiap ada pertemuan. (KAR)

Tabrak Mobil, Doni Tewas di TKP ACEH TIMUR - Warga Desa Alue Bate, Kecamatan Ranto Peurelak, Aceh Timur, Doni Arlian, dilaporkan tewas setelah sepeda motor Nopol BK 6594 KP yang ia kendarai menabrak mobil sedan BMW warna silver Nopol BK 8 DD di Jalan Medan-Banda Aceh di Desa Beusa Sebrang, Kecamatan Peureulak Barat, Aceh Timur sekitar pukul 20.45 WIB, Senin (28/4) malam.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIK MH melalui Kasat Lantas, AKP Edy Bagus Sumantri, mengatakan, korban Doni Arlian mengendarai sepeda motor (sepmor) jenis Supra X yang melaju dari arah Medan.

Korban terlihat menyalip mobil di depannya. Tiba-tiba saja, sepmornya oleng sehingga menabrak mobil sedan BMW warna silver BK 8 DD yang tengah melaju dari arah Banda Aceh.

“Sepmor terseret dan terbakar yang menyebabkan korban meninggal di TKP. Pemilik sedan BMW lantas kabur setelah tahu korban meninggal,” katanya. (ROMI)

Oknum Centeng PTPN I Bakar Areal Sawit LANGSA - Rukimang alias Mamang seorang karyawan Afdeling 7 PTPN I kebun Baru, Jum’at pekan lalu, ditangkap Satpam ketika sedang melakuan aksinya membakar areal tanaman kelapa sawit milik Afdeling 7 PTPN I Kebun Baru.

Informasi yang diterima koran ini di Afdeling itu bahwa Rukiman yang bertugas sehariharinya sebagai tenaga keamanan alias centeng, sebelumnya telah dicurigai sebagai pelaku pembakaran areal sawit, karena akhir-akhir ini kerap terjadi kebakaran di Afdeling Kebun Baru. Walaupun api sempat dipadamkan dan tidak sempat melebar ke tanaman lain, namun Rukiman

selalu berada di TKP dan berpura ikut membantu memadamkan api.

Alibi yang diakukan Rukiman rupanya tercium oleh papam PTPN I Kebun Baru Bripka Suarno dan setelah itu anggota satpam di kebun itu mulai memantau gerak gerik Rukiman di areal Afdeling 7, tepatnya pada Jum’at sora pekan lalu naas bagi Rukiman. Ia ditangkap oleh satpam kebun setempat ketika sedang membakar areal. Ketika ditangkap dan diproses awal di kantor papam PTPN I kebun Baru, dihadapan manager dan askep serta papam kebun setempat.

Rukiman mengakui terus terang atas kesalahannya dengan

sengaja membakar areal itu dengan motif tidak senang pimpinan Afdeling 7, karena asisten afdeling selalu memarahinya saat bekerja.

Berdasarkan barang bukti yang ada serta diperkuat dengan para saksi dan pengakuannya, sore itu juga Rukiman diserahkan ke Polsek Langsa Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Demikian ungkap Suarno selaku papam PTPN I Kebun Baru kepada koran ini Rabu. Sementara itu Suherman asisten tanaman Afdeling 7 Kebun baru ketika dikonfirmasi koran ini mengatakan bahwa motif pembakaran lahan lebih kurang 1 Ha yang diduga dilakukan Rukiman motifnya

kerena pimpinan selalu memarahinya adalah tidak benar.

“Kalaupun saya marah dengan bawahan hanya sebatas mendidik dan saya tidak pernah marah yang berlebihan terhadap karyawan saya,” demikian ungkap Suherman.

Namun salah seorang mandor yang enggan disebut jati dirinya di afdeling tersebut mengatakan kepada koran ini bahwa kalau alasan Rukiman membakar areal itu karena sering dimarahi pimpinan, itu merupakan modus saja. Karena setahu saya pimpinan Afdeling Suherman bicara pun payah apalagi marah dan Suherman termasuk sosok yang pendiam.

(YAN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

LIPSUS

IPDN Sangat Tertutup

DIMAS Dikita Handoko kini telah tiada. Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) ini tewas akibat korban pembantaian seniornya.Persoalannya, dipicu hal sepele. Dari adegan pra-reka ulang yang dilakukan Polres Jakarta Utara di kampus STIP, mahasiswa senior mengamuk karena sejumlah mahasiswa junior tidak mengenal mereka.

Kebiadaban di perguruan tinggi kedinasan milik Kementrian Perhubungan ini membuat khawatir sejumlah orang tua mahasiswa. Mereka pun mendatangi petinggi STIP dan meminta jaminan agar anak-anak mereka tidak menjadi korban kebiadaban berikutnya.

SETELAH dilakukan penyidikan, kasus penganiayaan junior oleh senior di STIP Marunda, Cilincing, kini menemukan fakta baru. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap 7 tersangka dan dikonfrontir langsung dengan salah satu dari 6 korban, diketahui bahwa “prosesi” penyiksaan itu sudah direncanakan sejak pagi harinya di kantin sekolah.

Saat itu salah satu korban dipanggil seniornya untuk membawa serta 14 rekannya ke rumah kost salah satu senior. Namun siswa junior itu tak bisa mengumpulkan 14 orang, hanya 7 orang saja. Ketujuh orang itu tidak datang bersamaan, awalnya datang 3 orang, lalu disusul 3 orang lagi. Dimas Dikita Handoko adalah siswa yang datang terakhir, sendirian.

Meski perbuatan penyiksaan itu dilakukan di rumah kost, diluar lingkup sekolah, namun perencanaannya dilakukan sejak di sekolah.

Bahkan saat ibunda Dimas Handoko mendatangi Polda Metro untuk memberikan bukti baru berupa kicauan twitter antara akun @andiafri00 (diduga milik tersangka Angga) dengan akun @Gizord (diduga milik tersangka Gabriel Hutahaean) yang dilakukan pada Jumat, 25 April 2014 jam 20.40 WIB. Diduga tersangka berencana menghabisi juniornya, dimana ada kata “eksekusi” dan “main tangan”.

Kini polisi tengah mendalaminya.

Dari sini terlihat betapa digdayanya senior sehingga bisa memerintahkan junior untuk datang ke tempat kost senior diluar jam sekolah.

Begitu pula betapa tak berdayanya junior menolak, bahkan di waktu yang seharusnya menjadi

jam bebas mereka di akhir pekan. Dominasi dan superioritas senior sedemikian besar dan punya daya paksa. Padahal semestinya junior sudah bisa menduga maksud perintah seniornya itu untuk melakukan “pembinaan”, yang konotasinya identik dengan tindak kekerasan. Para senior pun sudah mempersiapkan sedemikian rupa, termasuk memutar musik dengan volume tinggi, sehingga suara teriakan dan rintihan tak bisa didengar warga sekitar tempat kost yang dijadikan ajang penyiksaan.

Kekerasan baru terhenti ketika Dimas – yang sudah beberapa kali merintih – terjatuh untuk kedua kalinya dengan posisi kepala membentur lantai. Dimas pingsan, para senior berusaha membuat Dimas siuman dengan memercikkan air dan mengolesi minyak angin.

Namun setelah 20 menit upaya itu gagal, terpaksa mereka melarikan Dimas ke RS Pelabuhan, Koja, dengan keterangan Dimas jatuh di kamar mandi. Namun pihak RS yang curiga melihat lebam di tubuh Dimas, segera menghubungi polisi dan ketujuh senior itupun akhirnya mengaku bahwa mereka telah melakukan pemukulan terhadap Dimas dan 6 orang rekannya yang turut dirawat di RS Pelabuhan.

Menurut keluarganya, tubuh Dimas mulai dari dada ke bawah penuh lebam membiru dan ulu hatinya hancur di dalam. Sebenarnya lebam-lebam yang ada di tubuh Dimas bukan sekali ini saja dilihat keluarga.

Salah satu Tante Dimas yang diwawancara Metro TV menceritakan bahwa 2 bulan lalu Dimas sempat pulang ke Medan. Saat Dimas

menanggalkan pakaian hendak mandi, tantenya melihat punggung Dimas penuh dengan bekas memar yang lebam membiru. Tantenya menanyakan kenapa sampai begitu. Dimas hanya menjawab “ah…, biasa itu, tattoo dari senior”.

Dimas menyebut apa yang membekas di tubuhnya sebagai tattoo dari senior dan itu sudah biasa. Artinya : kekerasan senior terhadap junior sebenarnya sudah jadi kebiasaan. Kalau selama ini tak pernah terungkap, karena tak sampai ada korban jiwa atau korban luka serius yang perlu dibawa ke rumah sakit. Mei 2008, taruna tingkat I STIP Agung Bastian Gultom tewas dianiaya seniornya di lorong STIP. Ada 9 orang teman Agung lainnya yang mengalami luka-luka. Tersangka pelakunya adalah 10 taruna tingkat II STIP. Kasus yang menghebohkan itu kemudian disusul dengan beredarnya video kekerasan senior terhadap junior STIP di dunia maya.

Namun pihak STIP membantah video itu terkait dengan kematian Agung dan mengatakan itu kejadian tahun 2006. Sebenarnya, tahun berapa pun kekerasan itu terjadi, tetap tak mengubah fakta bahwa kekerasan senior terhadap junior di STIP memang ada. Bahkan dengan pengakuan itu, menunjukkan bahwa kematian Agung hanyalah puncak gunung es, dimana kekerasan sudah terjadi bertahun sebelumnya. Kalau tak ada yang nekad mengunggah video di internet atau tak sampai ada korban jiwa, maka kekerasan itu akan selamanya tertutupi.

APA yang terjadi di STIP sama dengan yang telah beberapa kali terjadi di IPDN/STPDN. Yang sempat mencuat ke media dan ramai diberitakan adalah meninggalnya praja Wahyu Hidayat pada tahun 2003 dan praja Cliff Muntu pada tahun 2007. Dalam kasus Cliff Muntu, pihak IPDN bahkan diduga ikut menutupi kasusnya dengan memerintahkan jenazah Cliff disuntik formalin untuk menutupi bekas penyiksaan.

Cliff kemudian dinyatakan meninggal akibat sakit liver.

Pemberitaan atas kasus ini terus menggelinding hingga akhirnya pihak yang menyuntikkan formalin ikut dijadikan tersangka. Bahkan Rektor pun dinon-aktifkan.

Berkat keberanian Inu Kencana Syafei, salah seorang staf pengajar IPDN, terkuaklah banyak kasus kekerasan di IPDN. Sejak kasus kematian tak wajar Wahyu Hidayat pada 2003, Inu sudah bersuara keras. Bahkan pada 2006, menjelang wisuda, Inu menemukan 10 pembunuh Wahyu Hidayat masuk dalam daftar yang akan diwisuda oleh Presiden SBY. Ini artinya praja yang melakukan penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian, tetap bisa melanjutkan sekolah.

Inu Kencana kemudian menghubungi jubir Presiden saat itu, Andi Mallarangeng, yang berakibat dicabutnya gelar akademik 10 orang tersebut. Bahkan menurut pengakuan Inu, setelah kematian Wahyu Hidayat, ada 2 praja lagi yang meninggal, namun kasusnya tak sampai mencuat keluar.

Inu kembali mengungkap rekayasa di balik kematian Cliff Muntu, yang berakibat Inu dimusuhi sesama pengajar IPDN. Belakangan, Inu menulis buku yang mengungkap +/- 17 kematian tak wajar praja IPDN dalam kurun 1990 – 2007. Sanksi berat hingga pemecatan baru diberlakukan sejak 2007, ketika kasus kematian Cliff Muntu mencuat ke publik.

Sejak itu, sudah 45 praja yang

diberhentikan. Kini, tak terdengar lagi kasus kekerasan di IPDN. Memang sempat beredar kabar kematian praja Yudhi Wardhana Siregar pada Mei 2012 dan Jonoly Untajana pada Januari 2013, namun keduanya dianggap penyebab kematiannya wajar.

Namun, 2 hari belakangan tersiar kabar ada 5 praja wanita IPDN yang dibawa ke RS Mata Cicendo, Bandung, karena mata mereka terkena cipratan pembersih lantai. Pihak RS Mata Cicendo mengatakan cairan yang mengenai mata kelima praja putri tersebut mengandung cairan asam. Kelimanya tak sampai dirawat inap, hanya menjalani pembersihan. Kemudian beredar kabar bahwa pada Minggu 27 April lalu terjadi perselisihan berujung keributan antara praja putri tingkat III dan tingkat II, yang menyebabkan 5 praja terkena cipratan cairan pembersih lantai.

Namun demikian pihak IPDN membantah keras dugaan adanya penganiayaan dan mengatakan bahwa kelima praja itu terkena cipratan lumpur saat hujan deras mengguyur kampus mereka pada Minggu sore lau.

Agak naif rasanya jika ada 5 orang gadis yang sudah cukup dewasa, kecipratan lumpur.

Apakah kelimanya bermain hujan-hujanan dan saling mencipratkan air hujan? Begitupun kalau misalnya mereka kerja bakti membersihkan asrama, terlalu ceroboh kalau sampai 5 orang terkena cipratan pembersih lantai bersamaan. Sebab pekerjaan mengepel lantai dengan cairan pembersih bukan pekerjaan sulit, anak lulusan SD pun bisa melakukannya tanpa harus kecipratan matanya. Namun mengingat kasus ini sedang didalami pihak kepolisian, ada baiknya kita tunggu saja. Sejauh ini Kepolisian merasa IPDN sangat tertutup atas kasus ini dan tak mau memberikan data 5 praja putri yang menjalani pengobatan mata itu.

(TIM)

(TIM)

Potong Satu Generasi UMUMNYA, sekolah yang memiliki tradisi kekerasan senior terhadap junior adalah sekolah kedinasan. Dimana ada interaksi yang sangat intens antara siswa-siswanya. Jadwal sekolah yang rutin dan durasinya panjang, belum lagi kalau siswa-siswa itu tinggal di asrama, membuat mereka selalu bertemu.

Ditambah lagi dengan penanaman pemahaman bahwa junior harus hormat dan tunduk pada senior.

Hormat di sini lebih diartikan “takut”, sehingga mereka yang dianggap kurang hormat perlu dihajar secara fisik. Kekerasan berlangsung kapan saja, meski yang mencuat hanya yang berujung kematian. Tradisi ini seolah mata rantai dendam yang terus dikobarkan. Kelak, tahun depan, jika junior sudah naik tingkat II, mereka “boleh” berlaku serupa ke juniornya yang baru masuk. Kalau mereka sudah tingkat III, mereka punya kuasa untuk menegur siswa tingkat II dan menyiksa siswa tingkat I. Begitu seterusnya, selalu ada junior baru yang akan jadi sansak hidup bagi para senior dan selalu ada senior yang merasa perlu melampiaskan dendamnya pada junior (karena tak mungkin melampiaskannya pada senior).

Lalu bagaimana memutus mata rantai itu?

Satu-satunya jalan adalah merombak total sistem pendidikan dan hubungan senior-junior, setelah sebelumnya melakukan “potong 1 generasi”. Satu generasi adalah selama 3 tahun.

Sampai tak tersisa lagi junior yang pernah mengalami penyiksaan senior. Sebab, bagaimanapun juga, mereka yang pernah mengalami penyiksaan, apalagi berlangsung selama kurun waktu lama terus menerus, mustahil tak menyimpan dendam. Mereka tentu tak akan membiarkan siswa baru enak-enakan tanpa “dibina”, sebab mereka dulu harus menderita menghadapi “pembinaan” para senior.

Maka, jika Kementrian terkait yang mengelola sekolah tersebut serius ingin menghentikan kekerasan, harus berani menutup sementara sekolah kedinasan di bawah Kementriannya.

Dengan tidak menerima siswa baru sampai siswa terakhir lulus dari sekolah itu. Tiga tahun itu adalah saat siswa angkatan terakhir naik ke tingkat II, lalu tingkat III dan terakhir tingkat IV hingga diwisuda. Dengan kata lain hanya menyelesaikan jenjang pendidikan siswa angkatan terakhir. Dengan begitu, saat

penerimaan siswa baru nanti, tak ada lagi senior. Siswa baru hanya berhadapan dengan pihak manajemen sekolah dan para guru pengajar.

Namun, mindset pengelola sekolah dan para guru pengajar pun harus dirombak total. Jangan sampai tradisi kekerasan justru dilanjutkan oleh para pengajar danpengasuh, yang masih memiliki paradigma berpikir bahwa mendisiplinkan siswa hanya bisa dilakukan dengan memberinya tindak kekerasan. Kalaupun dirasa perlu adanya penanaman sikap mental yang tangguh, tertib dan disiplin serta teruji kekuatan fisiknya, maka serahkan penggemblengan itu pada ahlinya. Bukan dilakukan oleh senior yang buta aturan pembinaan fisik dan mental, tindakannya tak terpola dan ngawur, semata mengedepankan arogansi senioritas.

Jika sekolah kedinasan merasa perlu menempa siswanya dengan disiplin ala militer, sekalian saja bekerjasama dengan lembaga pendidikan militer. Susun kurikulumnya, tetapkan tujuannya dan tentukan durasinya.

Misalnya, siswa yang baru diterima, sebelum mengikuti perkuliahan, wajib lulus latihan pembinaan sikap mental dan disiplin selama 2-3 bulan. Serahkan siswa ke tangan pelatih yang punya kompetensi, dimana kondisi fisik siswa juga dipantau. Siswa yang pada suatu ketika sedang tidak fit untuk mengikuti latihan fisik, bisa diganti dengan latihan bentuk lain atau diberikan porsi latihan yang lebih ringan. Sebab orang sehat secara medis, belum tentu bugar untuk mengikuti latihan fisik dengan porsi yang sama dan seragam. Orang hendak latihan olah raga saja harus diukur dulu berapa denyut nadi istirahat, denyut nadi pemanasan dan denyut nadi latihan, agar tak terjadi over trained yang menyebabkan jantung bekerja ekstra keras.

Menyerahkan pembinaan sikap mental pada senior, sama saja dengan menyilakan dilakukan tendangan bebas, pukulan dan hantaman bertubi-tubi tanpa memperhatikan area yang disasar. Kaki lengkap dengan sepatu dipakai menendang dada tanpa pelindung. Kepalan tangan dipakai untuk membogem wajah termasuk dagu. “Pembina(sa)an” bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, tak peduli korban sudah kelelahan dan kesakitan. Hasilnya?! Tidak ada! Bukan sikap mental disiplin

tinggi, namun dendam kesumat dan sakit hati.

Jika pembinaan itu dilakukan oleh instruktur yang punya kompetensi, tentu akan ada hasilnya. Kalau kurun waktu 2-3 bulan di awal masa pendidikan dirasa tak cukup untuk menanamkan sikap mental disiplin, bisa saja dilakukan penyegaran (refreshing) dan peningkatan (upgrading) terhadap siswa setiap kali mereka naik ke jenjang lebih tinggi.

Misalnya untuk siswa tingkat II dan III, setiap mulai tahun ajaran baru diwajibkan mengikuti latihan serupa namun dengan porsi yang berbeda dan tingkat kesulitan yang berbeda, dengan durasi cukup 1 bulan saja. Dengan demikian, semua siswa ditangani oleh instruktur yang memang diberi otoritas untuk mendidik mereka. Tidak ada interaksi senior dengan junior, sehingga tak ada dendam.

Kalaupun ada siswa yang dihukum karena lalai, bentuk dan intensi hukuman terukur.

Diluar masa pembinaan mental dan disiplin, semua siswa kembali ke proses belajar mengajar tanpa kekerasan. Siswa tak perlu dipisahkan berdasarkan daerah asalnya, justru harus diupayakan pembauran antar siswa dari berbagai daerah dalam satu kelas. Sebab, ketika memasuki dunia kerja, bukan tidak mungkin nanti senior dan junior dari manapun beraal, berada dalam satu teamwork yang justru mengharuskan mereka kompak. Bagaimana kerjasama akan terjalin baik kalau ada benih-benih dendam antar angkatan? Bagaimana junior bisa ikhlas bekerja dengan senior penyiksanya?

Selama Kementrian yang terkait dengan sekolah kedinasan tak punya tekad kuat untuk menghapuskan tradisi kekerasan di lembaga pendidikannya, selama itu pula tragedi Wahyu, Cliff, Dimas akan terus terulang. Pelaku dipecat dan dihukum, terbukti tak membuat jera, sebab dendam sudah membara. Junior yang dulu jadi korban, suatu saat akan jadi senior sekaligus pelaku. Karena hanya dengan cara meniru seniornya, dendam mereka terbalaskan. Tradisi ini menimbulkan dendam, karena itu mau tak mau harus diberantas sampai ke akarnya. Potong dulu satu generasi, lalu lahirkan generasi baru yang bebas dendam, pembinaan mental pun ada hasilnya.

Semoga tak ada lagi kasus kekerasan di IPDN dan STIP atau sekolah manapun. (TIM)

Mohammad Nuh

Mendikbud Klaim Kasus Kekerasan Menurun SEJUMLAH kasus kekerasan sudah terjadi beberapa kali di sekolah kedinasan semi militer milik pemerintah. Terakhir kasus kekerasan berujung kematian terhadap siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Dimas Handoko yang dilakukan para seniornya.

Meski melihat kenyataan itu, Mendikbud Mohammad Nuh menyatakan belum ada larangan khusus dari kementeriannya terkait sekolah kedinasan semi militer.

"Sampai saat ini sekolah kedinasan di bawah kementerian masih dimungkinkan.

Tetapi saya minta dengan tegas tetap mengacu pada prinsipprinsip nilai akademis," kata Nuh di Jakarta, Selasa.

Menurutnya sistem semi militer juga bagus ditegakkan di sekolah kedinasan. Hanya saja, tegasnya, tidak boleh sampai melampaui batas kewajaran.

Nuh menegaskan, tidak ada toleran terhadap aksi-aksi kekerasan dalam dunia pendidikan. Nuh pun mengklaim tren kekerasan di sekolah kedinasan mulai berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Semi militer gitu juga bagus kan? Yang tidak boleh itu

kan yang tidak terukurnya itu.

Tapi kalau mengarah pada kekerasan saya kira bukan zamannya lagi. Bukan berarti ini harus kita biarkan. Ini harus tetap diberikan sanksi setegastegasnya," kata Nuh. Nuh juga meminta Kemenhub mengusut tuntas dan mengawasi proses hukum yang berjalan dalam kasus kekerasan terhadap Dimas. Ia menuntut STIP secepatnya memperbaiki sistem pembinaan di sekolah.

"Harus diusut tuntas kasus ini, apalagi sampai ada korban meninggal dunia. Kekerasan itu udah enggak zamannya.

Zamannya sudah berubah. Kalau masih seperti itu, dia (sekolah) ndak bisa beresin, ya kita ambil alih," tandas Nuh. Dia menambahkan, kementerian yang menyelenggarakan sekolah kedinasan untuk tetap mengacu pada prinsip akademis dalam pendidikannya dan menghindari tindakan kekerasan.

"Jadi sampai saat ini sekolah di bawah kementerian masih dimungkinkan, adanya pendidikan kedinasan, yang dikelola kementerian-kementerian di luar Kemendikbud," kata Mendikbud.

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

Warga Panik Saat Gempa Berkekuatan 5,7 SR SUBULUSSALAM - Gempa berkekuatan 5,7 skala richter (SR) yang terjadi sekitar pukul 21.45 wib, Kamis malam yang berpusat 67 km barat daya kabupaten Aceh singkil sempat membuat warga Subulussalam Panik.

Saat gempa terjadi banyak warga sedang beristirahat tiba tiba berhamburan keluar rumah karena gempa tersebut mencapai puluhan menit, sementara anak anak dan jompo hanya bertahan dirumah dan kebingungan seperti kemasukan akibat goncangan gempa itu karena hanya bisa menyebutkan gempa..gempa..., sambil minta tolong untuk dipandu keluar dari rumah. Dikuatirkan gempa susulan akan datang kembali maka warga memapah orang tua jompo itu keluar.

Sampai berita ini diturunklan korban jiwa maupun rumah yang rusak belum ada, namun kekagetan warga selalu menyelimuti dan masih merasa ketakutan apabila ada gempa susulan. Salah seorang Warga jontor mengatakan sangat terkejut saat gempa mengguncang Subulussalam yang mencapai 5,7 SR. Bagi yang dirumah semuanya keluar karena takut hal hal yang tidak diinginkan.(KARTOLIN)

S U M U T /ACEH

SPA Peringati Hari Buruh Internasional Secara Sederhana SUBULUSSALAM Serikat Pekerja Buruh (SPA) kota Subulussalam memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014 ditandai dengan melakukan aksi konvoi di jalan protokol Subulussalam dikawal dengan sejumlah personel Polres setempat dan berakhir dilapangan Beringin, Kamis (1/5).

Ketua DPW SPA kota Subulussalam Amran Berutu menga-

takan sangat mengapresiasi jajaran pihak kepolisian yang proaktif untuk melakukan aksi SPA dalam memperingati Hari Buruh Internasional, namun Amran menyesalkan sikap sejumlah pihak perusahaan yang tidak menghadiri acara ini, padahal pihaknya telah mengundang seluruh perusahaan yang ada di kota Subulussalam namun yang menghadiri antara lain hanya PT.GGS, Hermes dan PT LB. Wajar pihaknya mempertayakan apakah mereka tidak menganggap keberadaan SPA sedangkan SPA telah dituangkan dalam Qanun Aceh/alias resmi tetapi kenapa mereka ti-

dak menghadiri.

Sementara itu salah seorang Anggota SPA membacakan aspirasi buruh dan menyerahkan kepada Asisten II setdako dimana Poin yang diberikan Itu agar pemerintah membentuk Dewan Pengupahan, alokasi anggaran SPA dan tinjau kembali Triparti.

Yang paling utama diharapkan agar mengutamakan putra daerah untuk dikerjakan di setiap perusahaan dan berkordinasi dengan SPA setiap merekrut tenaga kerja juga kepada pemilik toko yang akan membongkar barangnya untuk me-

ngarahkan kendaraan kepangkalan SPA agar bisa mengatur anggota bongkar muatnya sehingga barang-barang terjamin aman.

Humas PT.Laot Bangko Rijal mewakili perusahaan memberikan apresiasi kepada SPA dalam memperingati Hari Buruh Internasional dengan melakukan konvoi yang teratur, selain mendukung semua program SPA dan memberikan semua hak hak Buruh tegasnya.

Kapolres Aceh singkil yang diwakili Wakapolres, Kompol Jufrison Nasution sangat mendukung SPA yang berada dikota Subulussalam karena setiap

Bupati Asahan Buka Kegiatan Karya Bhakti TNI 2014

Bupati Soekirman : Jadilah Generasi Berprestasi

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka Karya Bhakti TNI tahun 2014 di Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Senin lalu.

Dalam sambutanya, Bupati Asahan menyambut baik kegiatan Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan di Kabupaten Asahan, bahkan diharapkan kemanunggalan TNI dan rakyat tersebut dilakukan setiap tahun di Asahan.

Karya Bhakti ini diharapkan agar percepatan pembangunan di Kabupaten Asahan dapat terwujud dengan cepat, pasalnya masih banyak sasaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat terutama infrastruktur jalan. “ Kita berikan apresiasi kepada TNI yang telah bersedia memfasilitasi pelaksanaan karya bhakti 2014 ini," kata Bupati Asahan. (IN)

Untuk Cegah Malaria

Puskesmas Plus Bagikan Kelambu Gratis Massal TELUK DALAM - Kabupaten Nias Selatan merupakan wilayah endemik malaria. Bahkan endemik malaria ini mengakibatkan angka kematian yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadi catatan penting Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, terutama dalam penetapan program pencegahan penularan malaria, yang tujuannya untuk meminimalisasi angka kematian akibat malaria.

Dikatakan Kepala Puskesmas Plus Telukdalam Agus Berliana Dachi,SKM dengan wajah senyum dan bersahabat menjelaskan bahwa ada 4 macam plasmodium penyebab penyakit malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae dan Plasmodium ovale yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Gejala klinis malaria adalah panas, menggigil, kadang-kadang sakit kepala, pucat, mual, muntah, nafsu makan berkurang, dan lemah.

Pada keadaan menahun (kronis) gejala disertai pembesaran limpa.

Pada malaria berat dapat disertai gejala kejang-kejang dan penurunan kesadaran sampai koma yang sering berakhir dengan kematian demikian diungkap Agus diruang kerjanya, Kamis (24/04).

Mengacu pada Keputusan Menkes RI No.293/MENKES/SK1V/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia; Keputusan Menkes RI No. 131 /MENKES/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria; SK Menteri Dalam Negeri No.434.

41/465/SJ tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia, maka untuk mensukseskan kegiatan tersebut Puskesmas Plus Telukdalam yang dipimpin langsung Kepala Puskesmas Plus Telukdalam Agus Berliana Dachi,SKM dan dampingi stafnya melakukan kegiatan pembagian kelambu massal bagi masyarakat Kecamatan Telukdalam yang ada diareal kerjanya.

Kelambu yang diberikan adalah kelambu berinsektisida. Dengan tujuan, pertama, membatasi populasi vector penularan. Kedua, membatasi gigitan nyamuk. Ketiga, memperpendek umur hidup dari nyamuk, dan keempat memutuskan rantai penularan.

“Kelambu berinsektisida merupakan program Departemen Kesehatan RI sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan melalui Puskesmas Plus Telukdalam yang mendistribusikan kepada masyarakat di Kecamatan Telukdalam,” tutur Agus.

Pemberian kelambu telah didistribusikan sebanyak 1200 kelambu dibagikan secara massal kepada masyarakat melalui Puskesmas yang tersebar di wilayah Kecamatan Telukdalam. Diharapkan dengan adanya pembagian kelambu massal ini Kecamatan Telukdalam bebas malaria di tahun 2030 dengan data API (Annual parasit Insident) lebih kecil dari 1 dan tidak ada kasus indigenus.

Titik tolak pencegahan malaria di Kecamatan Telukdalam ini dilakukan melalui sinergitas dengan target RENSTRA Puskesmas Plus Telukdalam.

Yakni, pertama, pada tahun 2015 seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita malaria klinis diperiksa sediaan darahnya/ konfirmasi laboratorium). Kedua, pada tahun 2025 seluruh Kecamatan Telukdalam sudah memasuki tahap preeliminasi (API < 1 per 1000 penduduk).

Ketiga, pada tahun 2030 seluruh Kecamatan Telukdalam sudah mencapai eliminasi malaria. (DUHA)

melakukan aksi tetap berkordinasi dengan pihak kepolisian.

Dan keberadaan perusahan yang berada dikota Subulussalam agar melakukan kordinasi dengan pihak SPA agar diharapkan dapat berjalan dengan baik karena pihak perusahaan tanpa berkordinasi dengan pekerja mustahil berjalan dengan mulus.

Sebelumnya Plh Walikota Subulussalam Dhamhuri yang disampaikan Asisten II Jalaluddin menyatakan telah mengagendakan semua laporan dari SPA dan akan dipelajari terlebih dahulu karena pihaknya tidak secepat itu melakukan permintaan dari setiap usulan (KARTOLIN)

TARI MAR TUMBA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Syahrianto SH dan 2000 siswa SMA/SMK se-Sergai melakukan Tari Marumba pada Gebyar MARTUMBA Generasi Berencana (GenRe) "Ikrar Menunda Usia Perkawinan" Tahun 2014 di lapangan eks MTQ kompleks Replika Istana Sultan Serdang Desa Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Sabtu. Photo :ARM PEGAJAHAN - Tidak kurang dari 2000 siswa SMA/SMK se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melakukan aksi pertunjukkan tari Martumba dalam rangka Kegiatan Gebyar Generasi Berencana (GenRe) "Ikrar Menunda Usia Perkawinan" Tahun 2014. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan eks MTQ kompleks Replika Istana Sultan Serdang Desa Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Sabtu (26/4).

Turut hadir pada gebyar GenRe Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Wabup Syahrianto SH, Dandim 0204/DS Letkol Arh. Syaeful Mukti Ginanjar, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny. Sri S. Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, mewakili FKPD Sergai, mewakili BKKBN Provsu, para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai, Ketua TP PKK Kecamatan, Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Sei Rampah, UPT Kecamatan, ibu-ibu PKK, para Kepala Sekolah serta remaja berprestasi yakni Dedi Swandi (Deswa) salah satu finalis Dangdut Akademi dan Reza Pahlevi Maldini Sitorus (anggota tim nasional sepakbola Tim U-19).

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya mengatakan bahwa dewasa ini permasalahan yang menonjol dikalangan remaja yakni perkawinan usia muda, kehamilan yang tidak diinginkan, seksualitas pra nikah, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif

(napza) yang dapat menimbulkan penyakit AIDS dari virus HIV serta rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja.

Oleh karenanya Bupati H. Soekirman menyambut baik kegiatan Gebyar GenRe ini karena sebagai sarana sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku positif khususnya remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Lebih lanjut disampaikan Soekirman bahwa dimasa era globalisasi dengan kecanggihan teknologi tentunya akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengatasi dampak yang negatif tentunya para remaja sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menangkis segala macam hal-hal yang dapat merusak moral serta dituntut mempunyai bakat dan keahlian yang nantinya akan menciptakan generasi yang berwawasan dan berdaya saing.

Untuk itu Bupati H. Soekirman menghimbau kepada para remaja Sergai agar dapat mengasah bakat dan kemampuan sehingga melahirkan prestasi yang dapat menciptakan dan mengukir sejarah bagi daerah ini, salah satunya seperti Deswa dan Reza Pahlevi.

Diuraikan oleh Bupati Sergai bahwa satu kebanggaan bagi Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumut yang dipercayakan melaksanakan Gebyar GenRe bersama 7 kabupaten/ kota lainnya. Diantaranya Kabupaten

Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Tengah, Kota Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai dan Kota Medan.

Sebelumnya Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa kegiatan Gebyar Genre ini bertujuan mendukung peringatan Hari Ulang Tahun Provsu ke 66 yang jatuh pada tanggal 15 April lalu serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran, sikap dan perilaku positif masyarakat khususnya remaja tentang pendewasaan usia perkawinan melalui program GenRe. Selain itu untuk mensosialisasikan dan mempromosikan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja, meningkatkan kesadaran, tekad dan tanggung jawab remaja dalam rangka mewujudkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) serta membentuk keluarga yang berdaya saing pada era global dimasa yang ajan datang, jelas Ny. Hj. Marliah.

Lebih lanjut Marliah Soekirman mengharapkan kepada para remaja di Kabupaten Sergai melalui kegiatan yang mengusung tema "Katakan tidak untuk menikah muda" ini dapat memberikan keyakinan bahwa menikah muda tidak lebih baik dari menikah pada usia 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki serta memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan pemahaman dan perilaku dalam upaya penundaan usia perkawinan. (ARM)

Bupati Ajak Petani Tingkatkan Gairah Gerakan Tanam Padi KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengajak seluruh petani untuk bersamasama meningkatkan gairah gerakan pertanaman padi, hal ini dilakukan agar Asahan dapat mewujudkan swasembada beras.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati dihadapan petani Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga dalam acara turun semai tahun 2014, Selasa lalu. “Mari kita bersamasama untuk menyukseskan turun semai.

Dan mari kita bersama-sama turun benih, karena dengan cara bersamasama melakukan turun benih maka dapat mengantisipasi persoalan pertanian, “ kata Bupati Asahan.

Acara turun semai atau turun bibit merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun untuk memberikan penghormatan kepada alam yang menjadi media serta harapan berisikan doa, agar bibit nantinya akan tumbuh subur terhindar dari serangan hama, penyakit dan terhindar dari persoalan lainya.

Untuk mendukung upaca turun semai tersebut, Bupati Asahan meminta penyuluh pertanian lapangan (PPL) harus lebih meningkatkan kinerja didalam membina petani serta memberi dukungan dan perhatiannya kepada petani, agar produktifitas dan pendapatan petani meningkat. (IN)

SDN 105335 Kebun Sayur Dapat Kunjungan Tim USAID T MORAWA - SEKOLAH Dasar (SD) Negeri Inti 105335 Kebun Sayur Tanjung Morawa, Selasa (29/04) menjadi salah-satu sekolah di Kabupaten Deli Serdang yang dikunjungi Tim Konsultan USAID Prioritas yang dipimpin langsung oleh Robert A. Cannon selaku Education Development Specialist/Spesialis Pengembangan Pendidikan.

Dalam kunjungan tersebut, Robert beserta rekannya Rina Arlianti selaku Education and Training Consultant/Pendidikan dan Pelatihan Konsultan melakukan peninjauan terhadap sekolah dasar yang dikepalai Gustina Siregar, M.Pd dengan tujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana realisasi program PAKEM (Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan) kepada guru dan murid yang telah dilaksanakan selama ini.

Tim Konsultan USAID Prioritas ini melakukan wawancara

TINJAU - Tim USAID yang dipimpin Robert A. Cannon (kiri) saat berjalan meninjau lingkungan SDN Kebun Sayur bersama Kepala Sekolah Gustina Siregar M.Pd (kanan).

(FOTO:KPKPos/Ist) langsung kepada, Kepala SDN Kebun Sayur, Gustina Siregar,

M.Pd, ketua komite sekolah, sejumlah orang tua murid dan

guru pengajar, selain itu Tim USAID juga meninjau langsung keadaan lingkungan sekolah dan praktik siswa di dalam kelas.

"Kami mendapat kunjungan dari Tim Konsultan USAID Prioritas, mereka ingin mengetahui realisasi Pakem yang kami jalankan selama ini, dan kami telah terangkan itu, dan juga telah menunjukkan sejumlah realisasi yang telah terlaksana", ungkap Gustina Siregar, M.Pd kepada wartawan.

Sebagai acuan penilaian, Tim Konsultan ini meminta nilai dan soal ujian siswa tahun lalu dan tahun sekarang kepada pihak sekolah, sekaligus turut mengabadikan lingkungan sekolah untuk bahan pertimbangan dan penilaian bagi Tim Konsultan USAID. Dalam kesempatan itu, Gustina Siregar, M.Pd didampingi ketua komite sekolah menerangkan sejumlah point atas

pertanyaan dari Tim Konsultan USAID Prioritas, bahwa dijelaskannya, SDN Kebun Sayur ini baru sekitar 9 bulan mengikuti pelatihan PAKEM, dan hingga saat ini perubahan terhadap para guru dalam menyampaikan materi sudah banyak terlihat, "Kendati demikian, perubahan itu akan terus ditingkatkan, dan bila ada kendala, kami selalu menghadirkan pengawas sekolah ataupun fasilitator agar dapat membantu", terangnya.

Gustina juga menyebutkan, siswa-siswi SDN Kebun Sayur ini, sejak sekitar 8 tahun dipimpin olehnya, tidak ada siswasiswi yang sampai putus sekolah, sebab, upaya pendekatan pihak sekolah kepada orang tua murid selalu dilakukan dan selain itu pihak sekolah memperdayakan sumber dana BOS yang memang telah disediakan untuk menyelamatkan siswa yang terancam putus sekolah. (DIZ)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

Wabup Lakukan Pertemuan dengan Ratusan PPL se-Kabupaten Asahan KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc melakukan pertemuan dengan ratusan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh di Kabupaten Asahan.

Selain itu pertemuan juga bertujuan untuk menyerap persoalan yang timbul dilapangan dan sekaligus mencari solusi dari persoalan yang dihadapi para PPL. Tentunya hal ini dilakukan agar pembangunan pertanian di Kabupaten Asahan dapat meningkat serta dapat mensejahterakan masyarakat petani.

Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati Asa-

han mengatakan bahwa penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian dan juga sebagai pembawa teknologi yang tinggal diwilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) serta menjadi mitra petani.

Penyuluh juga merupakan tumpuan program pembangunan pertanian di pedesaan dan memiliki peran yang sangat strategis. â&#x20AC;&#x153;Maka itu kami berharap penyuluh untuk terus meningkatkan kinerjanya" ungkap Wakil Bupati dihadapan para penyuluh, Kamis lalu dalam acara pertemuan dengan penyuluh se-Kabupaten Asahan di Kecamatan Air Batu. (IN)

Wakil Bupati Asahan Sampaikan LKPJ Tahun 2013 KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2013 dalam sidang rapat paripurna DPRD Asahan, Kamis lalu, di gedung DPRD Asahan.

Dihadapan puluhan anggota dewan yang menghadiri rapat tersebut, Wakil Bupati dalam keterangannya, mengungkapkan realisasi pendapatan daerah serta seluruh program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian hingga infrastruktur dan program pembangunan lainnya. Dan akhirnya LKPj tersebut diserahkan kepada DPRD Asahan untuk dapat dievaluasi dan disahkan.

Untuk mengevaluasi LKPj Bupati Asahan tahun anggaran 2013, DPRD Asahan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Dan masing-masing fraksi di DPRD Asahan mengajukan masing-masing nama untuk duduk di Pansus tersebut. Dan akhirnya pansus dipercayai kepada Syamsul Qodri Marpaung Lc. Tugas pansus nantinya akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap muatan laporan LKPj tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah selama tahun anggaran 2013.

Serta menilai sejauh mana realisasi rencana pembangunan Kabupaten Asahan yang telah dijalankan. (IN)

Bupati Asahan Resmikan Kantor Camat Silo Laut KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meresmikan kantor Camat Silo Laut. Dengan kantor baru, Bupati Asahan berharap pelayanan di Kecmatan dapat ditingkatkan dan diproritaskan.

Bupati Asahan yang juga didampingi Wakil Bupati Asahan, H surya Bsc meminta seluruh staf Kecamatan meningkatkan kinerja sebagai abdi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Bupati Asahan juga meminta kepada masyarakat untuk dapat memelihara dan menjaga kantor public di Kecamatan tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ber-

jalan dengan baik. Sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan dapat diwujudkan ditengah masyarakat.

Atas terbangunnya kantor Camat ini, Bupati Asahan mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu berdirinya kantor Camat tersebut, dan tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan para anggota dewan dan kepala desa. â&#x20AC;&#x153;Melalui Kecamatan ini, kami berharap program Pemkab Asahan ke depan dapat terwujud dengan baik," kata Bupati dihadapan masyarakat dan tokoh di Kecamatan setempat saat meresmikan kantor Camat Silo Laut, Jumat. (IN)

Panwas Kota Langsa tak Kooperatif LANGSA - Pengawas pemilu satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu, untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi maka pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka pengawas pemilu meneruskannya kepada penyidik kepolisian.

Di lain pihak undang-undang juga membatasi waktu laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu disampaikan paling lama tiga hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu (lihat Pasal 247 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2008). Pembatasan waktu tersebut memang baik untuk memberi kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu Dari gambaran sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa panwas pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya peranan pengawas pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu pengawas pemilu.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan pengawas pemilu

dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.

Dilepasnya unsur kepolisian dan kejaksaan dari pengawas pemilu tidak berarti pengawas pemilu menjadi lemah tetapi haruslah lebih menunjukkan profesionalismenya dalam mengawal pelaksanaan peraturan perundangundangan pemilu.

Namun yang terjadi di lapangan justeru tidak demikian.

Surat Acheh Legal Consult yang merupakan kuasa hukum dari Zulkiran seakan tidak mendapat respon dari Panwas Kota Langsa. Padahal dua hari pasca-dilayangkan surat tersebut, pihak Acheh Legal Consult melalui salah satu kuasa hukumnya Dian Yuliani SH datang ke Kantor Panwas Langsa untuk menanyakan jawaban surat yang dimaksud dan kedatangan tim ALC dan Zulkiran disambut oleh Dedek dan Husaini selaku Ketua Panwas kota Langsa dan Wahyu.

Bahkan Dedek telah menyampaikan hasil pembicaraan mereka sebelumnya bahwa Wahyu memastikan surat pengunduran Saifullah dari Koordinator BKM Timbang Langsa Sejahtera telah ada dan Wahyu menjanjikan kepada kuasa Hukum Zulkiran saat itu bahwa pukul 16.00 WIB hari itu juga surat balasan sudah akan dikirimkan ke ALC. (BSO)

S U M U T /ACEH

Pemanfaatan Lahan Tidur, Pemkab Sergai Bangun Irigasi Pertanian SERBA JADI - Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian khususnya persawahan, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab) melalui Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) membangun irigasi untuk pengairan persawahan khususnya tanaman padi.

Irigasi persawahan tersebut berasal dari pemanfaatan lahan tidur.

Pemanfaatan lahan tidur ini dengan melakukan pengorekan parit buangan agar areal persawahan mendapat cukup pengairan serta agar persawahan tidak terendam lagi apabila curah hujan tinggi.

Pembangunan irigasi ini berasal dari lahan tidur yang sudah tertutup pohon kayu dan pohon rumbia. Pembangunan irigasi sepanjang 3.500 m ini dilakukan melewati Desa Tambak Cekur, Pulau Gambar dan Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi.

Hal ini diungkapkan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya saat melakukan Diskusi Masalah Pengairan/Irigasi di Dusun III Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi, Senin (28/ 4). Turut hadir Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kadis PSDA Ir. Hj. Prihatinah MSi, Kadis Pertanian dan Peternakan (Tanak) H. Ir. Syafaruddin, Kepala BP2KP Setiyarno SP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Tokoh Masyarakat al-Ustadz Drs. H. Amiruddin MS dan H. Sonyo, ibu PPK Desa se-Kecamatan Serba Jadi dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut disampaikan Bu-

TINJA U - Bupati H. Ir. Soekirman saar meninjau pemaretan normalisasi Desa Pulau Tagor Dusun III Kec. Serba Jadi beserta rombongan dan TINJAU tokoh masyarakat, Sekcam, Kades beserta Dinas terkait PSDA, Pertanian. pati H. Soekirman bahwa dengan dilaksanakannya proyek pembangunan irigasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat petani dalam peningkatan produksi padi.

Untuk itu Soekirman berpesan agar masyarakat di tiga Desa ini dapat menjaga dan merawat irigasi ini nantinya serta ikut berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan dengan mendukung program baik program pemerintahan, pembangunan dan kemas-

yarakatan.

Pada kesempatan yang sama tokoh masyarakat H. Sonyo mengucapkan terimakasih kepada Pemkab sergai atas pengorekan sungai buangan ini untuk irigasi, dan kami masyarakat Kecamatan serba Jadi khususnya Pulau Tagor mendukung semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Mewakili Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Amrun Ritonga

Serdang Bedagai Gelar Pelatihan Ketua Dasawisma PERBAUNGAN - Desa dan kelurahan merupakan sumber dari segala sumber data dan informasi yang dapat diakses oleh Pemerintah, sebagai arah kebijakan program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di desa atau kelurahan itu sendiri.

Mitra Pemerintah khususnya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dalam merencanakan program kerja yang menyangkut pada data dasar keluarga memerlukan informasi yang akurat dan terbaru. Data yang dilakukan oleh Kader Dasawisma merupakan data dasar dan informasi yang sangat akurat.

Hal ini diungkapkan Ketua TP PKK Serdang Bedagai (Sergai) Hj. Marliah Soekirman dalam sambutan dan arahannya saat membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Dasawisma seKabupaten Sergai yang digelar di Wisma Amerta PTPN IV Kebun Adolina Kecamatan Perbaungan, Selasa (29/4).

Turut hadir Wakil Ketua TP PKK Ny. Sri S. Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para Kepala SKPD, Ketua TP PKK Kecamatan, Narasumber dari BP2KB dan BPMPD pengurus anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, pengurus DWP Kabupaten serta para peserta pelatihan.

Lebih lanjut Hj. Marliah Soekirman mengatakan data dari pengurus dasawisma sangat akurat karena data diperoleh dari catatan warga

seperti data ibu hamil, kelahiran dan kematian bayi, kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas. Oleh karena itu peran kader dasawisma merupakan kader terdepan yang sangat memberikan informasi tentang data-data tersebut.

Peran yang cukup besar ini hendaknya diimbangi dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui bermacam-macam kegiatan yang dapat menambah wawasan dan informasi yang cukup berkembang, jelas Ketua TP. PKK Sergai.

Diakhir sambutannya Hj. Marliah Soekirman mengharapkan kepada semua peserta pelatihan agar bersungguh-sungguh melaksanakannya agar dapat meningkkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pendataan untuk menciptakan data keluarga yang akurat dalam upaya pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di masyarakat.

Serta dapat meningkatnya peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pendataan keluarga.

Ketua Panitia Ny. Hj. Imas Haris Fadillah melaporkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi kelompok dasawisama, memperluas pendataan dasawisma pada masyarakat perdesaan, meningkatkan kemitraan pengembangan dan pelaporan kelompok dasawisma serta peran masyarakat dalam memba-

ngun dan mengelola data Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) PKK. Pelatihan sehari penuh ini diikuti oleh 114 Ketua Dasawisma dari 5 Kategori Desa Percontohan PKK di 17 Kecamatan se-Sergai dengan materi Peranan kader dasawisma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta peranan kader dasawisma dalam upaya memberhasilkan dasa wisma serta Teknik pendataan dasawisma oleh Narasumber Kepala BP2AKB Sergai Hj. Irwani Jamilah SH dan Sekretaris BPMPD Denny R. Suganda.

Pelatihan Posyandu Sebelumnya, Senin (28/4) Pemkab Sergai juga melaksanakan Pelatikan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang turut dihadiri Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Wakil Ketua TP PKK Ny. Sri S. Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para Kepala SKPD, Ketua TP PKK Kecamatan dan peserta Kader posyandu holistik dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Sergai. Pelatihan dilaksanakan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah.

Dalam sambutannya Hj. Marliah Soekirman menghimbau kepada para kader Posyandu agar selalu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya para ibu yang mempunyai anak balita agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dalam keluarga dan di lingkungannya.(ARM)

mengatakan bahwa pengorekan sungai buangan sepanjang 3500 m ini dibangun untuk pemanfaatan lahan tidur.

Sementara itu Sekcam Serba Jadi Hotbin Sinurat mengucapkan terimakasih kepada Bupati Sergai Soekirman serta Pemkab Sergai yang telah membangun irigasi ini dan dihimbau agar masyarakat petani Serba Jadi ikut berpartisipasi dalam perawatan irigasi.

(ARM/SP)

Perayaan Paskah Gemende Koor Sauhur Meriah

PASKAH Keluarga besar Tim Koor Gemende Koor Sauhur GKPS Jalan SM Raja Tebingtinggi mengisi perayaan Paskah dengan mengikuti lomba makan kerupuk.

TEBINGTINGGI - Perayaan Paskah yang diselenggarakan Gemende Koor Sauhur Jemaat GKPS Jalan SM Raja Tebingtinggi diwarnai dengan sejumlah kegiatan serta berlangsung meriah, Minggu (27/4). Bahkan acara penuh suka cita itu berlangsung hingga pukul 23.00 WIB. Kemeriahan perayaan Paskah diawali dengan lomba makan kerupuk yang diikuti oleh seluruh anak-anak dari tim koor, begitu juga para orang tua dari kaum ibu, sedangkan kaum bapak juga aktif mengikuti pertandingan memasak makanan khas Simalungun.

Ketua Gemende Koor Sauhur, St Arwin HP Silangit dalam siaran pers-nya kepada wartawan, Senin (28/4) mengatakan, kegiatan itu dilandasi oleh kasih seluruh anggota.

"Selain ikut aktif dalam koor di setiap kebaktian, tim koor juga berusaha melayani dalam setiap acara suka cita, maupun duka cita bagi seluruh keluarga besar tim koor", kata Silangit.

Sedangkan Pimpinan Harian Jemaat GKPS Tebingtinggi, St Edison Saragih didampingi Pdt GW Purba Sth mengatakan, rasa bangga atas kreatif seluruh tim koor dalam melayani setiap kegiatan.

"Hal ini harus ditingkatkan, bukan mengandalkan diri sendiri, tapi atas adanya kebersamaan terkhusus minta campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan," imbuhnya. (RS)

Lomba Bercerita Tingkat SD/MI di Kab Aceh Timur ACEH TIMUR - Dalam realitas masyarakat kita saat ini, masyarakat mengalami lompatan budaya atau lompatan tahapan dari masyarakat tradisional ke tahap yang modern. Di mana seharusnya manusia harus melewatkan tahapan literasi yang justru tahapan ini terlewatkan dewasa ini. Sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk membaca dan lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk menonton televisi.

Untuk mencegah hal tersebut menjadi lebih buruk lagi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur mengadakan

perlombaan Bercerita (Sinopsis) bagi anak-anak SD/MI dengan harapan anak-anak generasi muda bisa lebih mencintai.

Atau lebih cenderung gemar membaca, sehingga bisa melahirkan generasi muda penerus bangsa yang cinta baca.Tujuan pelaksanaan lomba bercerita untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam bidang pengetahuan tentang bercerita.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur dalam laporannya menyampaikan, jumlah peserta yang mengikuti perlombaan bercerita tingkat SD/MI ini berjumlah 70

peserta yang terdiri dari 35 orang putra dan 35 orang putri.

Sementara dewan juri berjumlah 6 orang yang sudah berpengalaman dari Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Fasilitas yang disediakan panitia untuk peserta yaitu: transportasi, uang saku, konsumsi dan sertifikat untuk peserta dan guru pendamping.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemenang juara 1 ditingkat kabupaten akan diperlombakan ke tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di Kutacane dan juara 1 tingkat provinsi akan diperlombakan pada tingkat Nasional di

Jakarta pada bulan Agustus 2014 mendatang.

Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan bahwa belum semua sekolah bisa diundang dan insya Allah apabila dana yang dibutuhkan pada tahun depan tersedia dengan cukup, maka kegiatan yang serupa ini akan diikuti oleh seluruh SD/MI se Aceh Timur. Meskipun demikian, pada kesempatan itu, ia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Sehingga, kegiatan perlombaan bercerita ini bisa terselenggara dengan baik seperti yang diharapkan.

(BSO)

E D I S I 301 5 - 11 MEI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Sambut Mesin Tiongkok PLN Waswas MEDAN - Kinerja PLTU Labuhanangin, pembangkit listrik pertama di Sumut dari Tiongkok, yang digelari si Raja Rusak, membuat jajaran PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, waswas.

Maklum PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, akan mengoperasikan beberapa pembangkit lain yang juga dibangun kontraktor asal Tiongkok.

Yakni PLTU Naganraya, Meulaboh, berkapasitas 2x110 MW yang dibangun konsorsium Synohydro dan PLTU Pangkalansusu Unit 1 dan Unit 2, berkapasitas 2x220 MW, yang dibangun konsorsium Guangdong.

"Semoga tidak bernasib sama dengan PLTU Labuhanangin," ujar GM Pembangkitan PLN Sumbagut, Bernadus Sudarmanto, Jumat (2/5).

"Mesin pembangkit Tiongkok pertama ada di Labuhanangin. Selanjutnya ada di PLTU Pangkalansusu dan PLTU Naganraya. Kedua-

nya masuk dalam Program Fast Track tahap pertama."

Sebenarnya nyaris semua pembangkit baru di Indonesia akan berasal dari Tiongkok, terutama yang masuk Proyek Percepatan (Fast Track) 10.000 MW Tahap Pertama dan Proyek Percepatan (Fast Track) 10.000 MW Tahap Kedua yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Sumbagut. Yang masuk Fast Track Tahap Kedua di Sumut adalah PLTU Pangkalansusu Unit 3 dan Unit 4 yang dibangun Synohydro.

Bernadus menyebut selain masalah politis, pemilihan mesin dari negara Tiongkok karena biaya investasi yang murah dan masih dianggap baik.

Meski kinerja PLTU Labuhanangin jauh dari target awal, Bernadus mengatakan bila dikalkukasikan dengan penggunaan bahan bakar minyak, PLN masih mendapat keuntungan.

(NET)

Ribuan Pelajar Tebing Tinggi Ikrarkan Tunda Usia Kawin

Galian SS.Kasim Tempang Prenang (Foto Purba KPK Pos)

TEBINGTINGGI - Sebanyak 2.000 pelajar SMP, SMA dan SMK Negeri/ Swasta se Kota Tebingtinggi membacakan ikrar menunda usia perkawinan pada kegiatan Gebyar Generasi Berencana (GenRe) yang digelar Pemko Tebingtinggi di Lapangan Merdeka Sri Mersing Jalan Sutomo, Sabtu lalu.

Kegiatan berthema "Katakan Tidak Untuk Menikah Muda" yang digelar secara serentak di delapan kabupaten/kota itu dilanjutkan dengan pembubuhan tandatangan di atas bentangan kain putih oleh ribuan pelajar disaksikan Walikota Tebingtinggi diwakili Asisten Ir H Zainul Halim, Kepala Dinas Pendidikan diwakili Sekretaris Suriadi M.Pd, Kepala Kantor Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) drg Dina Kamarina, para kepala sekolah dan pimpinan SKPD di Kota Tebingtinggi.

Ketua panitia Gebyar Genre 2014

Kota Tebingtinggi, Hj Aisyah Hafiz Hasibuan menyampaikan, kegiatan ikrar menunda usia perkawinan dalam rangka peringatan HUT Pemprovsu ke 66 pada tanggal 15 April 2014.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran, sikap dan prilaku positif masyarakat khususnya remaja soal pendewasaan usia perkawinan (PUP) melalui Program GenRe", jelasnya.

Menurutnya, melalui moment tersebut para remaja akan lebih mengetahui informasi tentang kesehatan reproduksi serta pemahaman dan prilaku remaja dalam upaya penundaan usia perkawinan.

"Kegiatan GenRe akan memberikan keyakinan bagi siswa-siswi SMA/SLTA bahwa menikah muda tidak lebih baik dari menikah pada usia minimal 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki," imbuhnya. (RS)

DUMAI - Besaran alokasi biaya terkait proyek Galian Parit Jl.SS.Kasim dan Jl. Sukajadi Dumai tahun anggaran 2013 sebesar Rp.26 miliar lebih diduga terjadi penggelembungan, besaran biaya tersebut patut dipertanyakan.

KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus membidik proyek galian parit tersebut.

Soalnya beberapa kalangan elemen masyarakat Dumai yang peduli dengan Pembangunan Kota Dumai gerah terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dumai yang di amini Walikota Dumai Khairul Anwar dan DPRD Kota Dumai terkait pekerjaan galian parit Jl.SS. Kasim dan Suka Jadi yang amburadul itu.

Soalnya proyek galian parit Jl.SS.Kasim dan Sukajadi yang di biayai melalui APBD Dumai tahun anggaran 2013 tersebut yang di Poskan di Dinas PU Kota Dumai sebesar Rp.26 miliar lebih dengan volume 3.500 meter lebar 2 meter dengan kedalaman 2 meter, terlalu mahal.

Galian parit tersebut dengan biaya Rp.26 miliar hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat, namun oleh Dinas PU Dumai

Kondisi parit tersebut di biarkan. Mestinya Walikota Dumai Khairul Anwar belusukan memantau kinerja Dinas PU Dumai dengan memanggil Kepala dinas PU Dumai dan Kontraktor pemenang tender, Walikota Dumai sepertinya malah ikut membiarkan dengan kondisi galian parit seperti itu, ada apa dibalik pembiaran tersebut ujar Aktifis GPKD (Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah) Riau Syaiful Aula Kamis pekan lalu.

Menurut Syaiful DPRD Dumai yang mempunyai fungsi control, mestinya memanggil Dinas PU dan Walikota Dumai untuk hearing mempertanyakan kondisi galian parit yang tempang prenang tersebut, bukan malah ikut-ikutan latah melakukan pembiaran. Jika pembiaran itu terjadi, DPRD sebagai wakil rakyat dan Walikota Dumai selaku pemegang kebijakan diduga berkolaborasi membiarkan kinerja PU Dumai terhadap pembangunan Kota Dumai. Oleh karena itu sudah saatnya LSM yang peduli terhadap pembangunan Kota Dumai melakukan gugatan terhadap Walikota Dumai dan DPRD Kota Dumai meminta pertanggungjawapan terhadap penggunaan dana APBD terkait proyek galian parit tersebut yang nota bene adalah uang rakyat yang diperoleh dari pembayaran pajak tegas Syaipul Dugaan ketakutan adanya kritikan

datang dari elemen masyarakat terhadap proyek galian parit Jl.Sukajadi dan SS.Kasim terbukti papan plang proyek sejak di mulainya galian parit pada September 2013 hingga selesai Maret 2014 papan plang proyek di sepanjang Jalan Suka Jadi, dan SS.Kasim tidak kelihatan.

Diinformasikan papan plang ada, tapi tidak dipasang. Ironisnya galian parit dengan kondisi tempang prenang tersebut oleh Dinas PU Dumai dinilai selesai dengan persentase 100 %. Sementara dengan kondisi parit tersebut, merusak pandangan mata para pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut, pasalnya bentuk parit dan penutup parit pada bahagian atas juga di kerjakan asal jadi yang hasilnya amburadul. Katanya Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26 miliar lebih untuk folume 2000 meter galian parit Jl. SS.Kasim kemudian untuk galian parit Jl.Sukajadi 1500 meter, artinya per 1000 meter besaran biaya galian parit tersebut sekitar Rp.7,5 miliar, biaya yang sangat mahal, sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kejaksaan dan Kepolisian â&#x20AC;&#x153;harus jemput bolaâ&#x20AC;? membidik proyek tersebut dengan melakukan penyelidikan terkait besaran biaya yang di anggarkan oleh Walikota Dumai, katanya.

(PUR)

Bupati Sergai Narasumber Diskusi Publik UU No 6 Thn 2014

UU Desa Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa PERBAUNGAN - Pengesahan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak sejarah yang penting bagi pemerintahan desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pengesahan UU Desa patut disambut perasaan bangga dan gembira dan hal ini patut diapresiasi karena mencantumkan kebijakan-kebijakan yang strategis bagi kemajuan serta perkembangan desa.

"Selain itu UU tersebut menghargai eksistensi desa dan peran aparatur desa, mengingat kedudukan dan peran desa dalam sistem ketatanegaraan kita sangat penting.

Ketentuan dalam UU Desa tersebut selain mencantumkan dan mengatur kebijakan strategis dalam membangun pemerintahan desa jika diterapkan sungguh-sungguh sesuai tujuan oleh semua pihak akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa," kata Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman.

Hal ini disampaikannya ketika menjadi narasumber pada acara Diskusi Publik mengenai Pengesahan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan keterkaitannya dalam dalam pengupayaan kesejahteraan nelayan di desa pesisir.

Acara yang dilaksanakan di Aula wisata Manggrove Kampung Nipah Dusun III Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan, Selasa (29/4) itu difasilitasi BPMD bekerjasama dengan LSM Serikat Rakyat Sumut. Juga turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang SDM Drs Herlan Panggabean, Kaban PMPD Ramles Simanjuntak SE, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, Camat Perbaungan Drs Akmal dan Kades Nagalawan, Sekjen KIARA Abdul Halim, Ketua Serikat Rakyat Sumut Tris Damansyah serta berbagai LSM Serikat Nelayan dari Kabupaten Sergai, Batubara dan Simalungun.

Menurut Bupati Soekirman, kajian UU Desa melalui diskusi publik ini diorientasikan guna memberikan pema-

haman secara luas bagi kepada semua komponen masyarakat khususnya Sergai tentang sistem pengelolaan dan isuisu penting yang tertuang dalam UU Desa tersebut. "Oleh sebab itu Bupati Sergai memberikan apresiasi kepada semua pihak terkait dengan terlaksananya acara ini yang tidak hanya menjadi pertemuan tatap muka saja tapi juga media komunikasi mensosialisasikan UU tentang Desa kepada masyarakat," jelas Soekirman.

Lahirnya UU ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri, sebab regulasi UU mengamanatkan desa diberi kedudukan dan kewenangan luas untuk bangkit dan mampu menjadi desa yang berdikari.

Di samping itu regulasi UU memuat ketentuan bahwa jajaran pemerintahan desa harus bekerja keras mengeksplorasi sumber daya atau potensi lokal sehingga mampu menggerakkan partispasi masyarakat secara nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. (ARM)

TINJAU - Bupati Sergai Ir H Soekirman meninjau salah satu stand produk di sela-sela acara Diskusi Publik mengenai Pengesahan UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan keterkaitannya dalam dalam pengupayaan kesejahteraan nelayan di desa pesisir bertempat di Aula wisata Manggrove Kampung Nipah Dusun III Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan, Selasa (29/4).

Dor.., Polisi Tembak Tersangka KERINCI - Setelah hampir tiga bulan dilakukan penyelidikan, akhirnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kerinci berhasil mengungkap kasus perampokan dan pembunuhan sadis yang terjadi di RT 01 Desa Telaga Biru, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci yang menewaskan seorang warga bernama Mawardi. Satu tersangka terpaksa ditembak pada bagian kaki, karena berusaha melawan saat akan ditangkap.

Dua tersangka lain masih dalam pengejaran.

Informasi yang berhasil dirangkum, satu tersangka yang berhasil dibekuk berinisial Y, pria asal Pekan Baru yang telah menikah di Sulak.

Polisi mencium keberadaan Y dan kemudian langsung mengejar hingga Pekanbaru.

Kapolres Kerinci, AKBP A Mun'im, melalui Kasat Reskrim, AKP Agus Saleh, Rabu

lalu menyatakan tersangka perampokan dan pembunuhan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas. Saat akan ditangkap, tersangka justru mengeluarkan pisau. Tembakan peringatan yang dilepaskan petugas tak diindahkan. Tak ingin menanggung resiko dan agar buruan tak lari, akhirnya petugas satreskrim melumpuhkan tersangka dengan menembak kaki sebelah kiri.

Dor, dan perlawanan tersangka Y pun terhenti.

"Penangkapan ini dilakukan di Pekanbaru, pada Minggu (27/4) sekitar pukul 14.00 WIB siang. Korban terpaksa dihadiahi timah panas di kaki kirinya, karena berusaha mengeluarkan pisau saat akan ditangkap petugas," katanya Agus.

Dijelaskannya, saat ini tersangka sudah dibawa ke Mapolres Kerinci, untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

"Sekarang tersangka mendekam diruang tahanan Mapolres," jelas Kasat Reskrim Polres Kerinci.

Sementara itu, Kapolsek Tampan, Pekanbaru, Kompol Suparman membenarkan adanya penangkapan tersangka perampokan dan pembunuhan di wilayah hukumnya.

Saat ini tersangka telah dibawa ke Kerinci, Jambi karena lokasi kejadian berada di wilayah Polres Kerinci.

Dari hasil pengembangan yang dilakukan petugas, pelaku perampokan yang berhasil membawa kabur sepeda motor beat warna merah, serta emas senilai Rp 200 juta lebih, dan sejumlah uang tunai, ternyata tak dilakukan oleh satu tersangka saja. Pelaku diperkirakan berjumlah tiga orang.

"Kedua pelaku yang belum

berhasil ditangkap, sedang dalam pengejaran. Identitasnya sudah berhasil kita kantongi," tambahnya. Agus Saleh enggan mengungkapkan identitas kedua buronan itu.

Informasi lain yang diperoleh, satu tersangka yang belum berhasil ditangkap, diduga warga Sungaipenuh.

Kasus pembunuhan ini sempat menghebohkan warga.

Apalagi kejadian tersebut hampir bersamaan dengan maraknya pembakaran rumah dan gedung pemerintah, pasca keluarnya hasil keputusan MK tentang pemilukada Kabupaten Kerinci.

Sebagian warga sempat menduga, jika kasus perampokan dan pembunuhan tersebut ada hubungannya dengan konflik Pemilukada, lantaran korban merupakan keluarga dekat satu calon bupati. Isu tersebut langsung dibantah oleh Polisi.

Pada saat kejadian, isteri korban Adriani, memang sempat melihat pelaku, hanya saja kurang jelas. Pasalnya, begitu kembali dari pasar, dia langsung disekap dan kepalanya ditutup kain, sehingga wajah pelaku tidak jelas.

Perampokan terjadi pada Senin 10 Februari 2014 sekitar pukul 9.30 WIB, saat korban sedang berada dirumahnya.

Pelaku yang diduga lebih dari satu orang, masuk kedalam rumah dan langsung mengikat tangan dan kaki Mawardi.

Tidak hanya mengikat tangan dan kaki, korban Mawardi sempat disiksa oleh pelaku. Hal ini terbukti dengan banyaknya luka akibat benda tumpul di tubuh korban, bahkan batu penggiling cabe yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korbannya, masih terletak di lokasi korban ditemukan.

Tidak hanya Marwardin

saja yang menjadi sasaran pelaku, namun isterinya Adriani (56), yang baru saja pulang dari pasar, juga tidak luput dari kekerasan pelaku.

Adriani juga ikut dipukul, dan mulutnya di ikat dengan menggunakan kain.

Ketika ditemukan warga, Adriani sedang dalam kondisi lemas. Selain itu, cucunya yang masih berusia tiga tahun, kepalanya juga ikut bengkak akibat dianiaya pelaku perampokan. Meski sempat melihat pelaku, namun Adriani tidak mengenali penyerangnya itu.

Dari hasil di TKP, saat ditemukan posisi korban dalam keadaan tertelungkup, dengan kaki dililit kain.

Sementara sebilah golok juga berada disekitar mayat korban.

Ada kemungkinan korban sempat melakukan perlawanan. Sedangkan diruangan tersebut penuh dengan bercak darah. (BOY)