Epaper kpkpos 302 edisi senin 12 mei 2014

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PENEMBAK POSKO NASDEM MANTAN PANGLIMA SAGOE • DI HALAMAN

EDISI 302/ THN VI 12 - 18 MEI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

6

Ajudan Walikota T.Balai Diduga Terlibat Jual Rumah Warisan

PEKAN BARU - Pola Kepemimpinan Gubernur Riau (Gubri) H. Annas Maamun, beberapa kalangan menilai ada kesamaan semasa Ia menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir (Rohil). Bongkar pasang pejabat esolon 2,3,4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil kala itu, bukan halangan, baginya merupakan hobby.

Belum lama ini, bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Riau terjadi. Sejum-

lah pejabat dimutasi, dengan alasan penyegaran. Meski baru menjabat 20 hari seperti yang di alami Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Oleh karenanya para pejabat dilingkungan Propinsin Riau yang baru saja di lantik jangan heran, bakalan senasib seperti di alami Kepala Dinas Kehutanan tersebut yang tiba-tiba dicopot dari jabatan, sebut sumber KPK Pos Kamis pekan lalu.

Chairuddin Aktifis LSM PAD Riau saat di mintai komentarnya terkait

pola kepemimpinan Annas Maamun Selasa pekan lalu mengatakan, Pola belum berubah, soalnya baru “seumur jagung” menjabat Gubernur Riau Annas Maamun telah menunjukkan “taringnya”. Sumpah Jabatan Gubernur Riau pada saat dilantik juga bukan halangan.

Nepotisme pun berlangsung, beradar kabar 2 putri Gubri Annas Maamun adalah Fitriana dilantik menjadi Kepala Seksi Mutasi dan Non Mutasi (BKD) Propinsi Riau dan

TANJUNG BALAI - Selain Aiptu Pol Rudian SP (45) yang bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Tanjung Balai penduduk jalan Anwar Idris Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, ajudan Walikota Tanjung Balai Drs H. Thamrin Munthe M.Hum yang bernama Surif juga diduga kuat turut terlibat dalam menjual rumah peninggalan almahrum Panut Sugito.

Rumah peninggalan yang terletak dilokasi Jalan Let Jend. Suprapto Wilayah PPA.8.Kisaran Lintas Medan – Tanjung Balai Lingkungan V Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai tersebut kepada Asmar (40) sekira tanggal 14 Februari 2013 dengan ukuran 3 meter

Winda Desrina menjabat Kepala Seksi Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Riau. Selain itu Ipar Annas Maamun yaitu Syaifuddin juga mendapat jatah jabatan, sebagai Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Riau, paparnya.

Menurut Chairud-

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

WALIKOTA TANJUNGBALAI DAN WAKIL DIMINTA :

Tidak Terapkan Kebijakan yang Membuat Kepala SKPD Korupsi TANJUNGBALAI - Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai, Rahmat Hidayat meminta Walikota Tanjungbalai, DR H Thamrin Munthe,M.Hum dan Wakil Walikota, Roleh Harahap untuk tidak menerapkan kebijakan yang membuat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) korupsi dalam kedudukannya. Harapan ini menurut Hidayat perlu disampaikan mengingat akhir- akhir ini masyarakat sudah mulai apatis menyikapi kebijakan yang diterapkan yang membuat Ka. SKPD terpaksa melakukan korupsi dilingkungannya.

Masih menurut Hidayat, Walikota Tanjungbalai menggunakan kapasitasnya dalam pemutasian jabatan

struktural kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap menjadi perbincangan masyarakat terkait adanya dana siluman khususnya kalangan PNS, walaupun mekanismenya ditangani Baperjakat.

Sehingga jangan heran bila ketika yang bersangkutan mendapatkan posisinya akan berupaya mengembalikan pengeluarannya ketika mendapatkan posisi tersebut. Demikian halnya kebijakan Wakil Walikota Tanjungbalai terkait arahan yang menerapkan dana dimuka 10 persen.

Karena dalam perencanaannya telah diatur pengeluaran Pajak, Overvead untuk rekanan maksimal 15 persen.

Maka pembebanan biaya 10 persen tersebut akan memaksa rekanan

Membidik Proyek K21 Jalan PelintangSepahat

melakukan manipulasi pekerjaan yang berakibat kepada kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak Kerja dan Syarat Syarat Tehnis .

Pelaksanaan pengerjaan paket kegiatan (proyek) tidak mungkin mempedomani Perpres No 50 Tahun 2010 Junto Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," tegas Hidayat. Karena mulai Jasa Pemborongan, Pengadaan dan Konsultansi setiap rekanan yang ingin medapatkannya diwajibkan membelinya senilai 10 persen dari pagu, bila tidak jangan harap dapat paket kegiatan (HER)

FOTO SYUR KADISDIK SUMUT DRS.MASRI

MEDAN - Kebenaran retaknya hubungan antara Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dengan Wakilnya Tengku Erry Nuradi perlahan-lahan mulai terkuak. Ini terlihat saat Tengku Erry Nuradi selaku wagubsu mengungkapkan kekecewaannya kepada wartawan karena tidak ikut sertakan dalam penggodokan pejabat eselon II yang baru dilantik di jajaran Pemprovsu, bahkan dalam pelantikan tersebut Ia tidak tampak.

"Undangan resmi tidak ada diberikan hanya diberitahukan saja. Bahkan dalam penggodokan eselon II pun saya tidak dilibatkan (diabaikan).

Sama halnya dengan Sekdaprovsu Nurdin Lubis," ungkap mantan Bupati Serdang Bedagai itu kepada wartawan Rabu lalu.

Keretakan Adik kandung Tengku Rizal Nurdin (Alm) mantan Gubsu ini sebenarnya sempat mencuat sejak lama, dimana mereka dalam setiap kegiatan jarang bersama, namun isu tersebut akhirnya

Wagubsu Hanya Tertawa

dibantah. Kini isu tersebut seperti terbukti.

"Saya tidak bisa hadir saat pelantikan eselon II karena saat itu saya sedang memperingati satu tahun wafatnya ibunda mertua tercinta. Jadi ada pengajian di rumah sehingga tidak dapat menghadiri acara pelantikan eselon II itu," demikian terang Wagubsu.

Meskipun begitu, Tengku Erry berharap para esselon II yang dilantik bisa bekerja lebih baik lagi. "Lihat saja nanti kalau bagus dan semoga lebih baik, kalau tidak kita berharap bisa lebih baik," ujar Wagubsu seraya mengaku tidak mengurusi proyek, jabatan. ‘’Jadi, saya memang tidak mau mengurusi tupoksi yang lain, saya bekerja sesuai dengan tugas dan bidang saya,’’ imbuh Tengku Erry.

Tengku Erry juga mengungkapkan Kabag Humas Pimpinan, Protokol dan Telekomunikasi, Hendra Dermawan Siregar SSTP dinilainya

DIANGKATNYA Drs Masri MSi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provsu oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho ditanggapi dengan tertawa oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara T.Erry Nuradi, "Enak ini dan menarik juga ini," ujarnya dengan wajah tanpa ekspresi saat ditanya wartawan soal banyaknya pihak yang tidak menyetujui eselon II, Masri yang dilantik sebagai Kadisdik Sumut.

Dari segi jabatan, sambung Tengku Erry, Masri pernah menjabat 4 tahun sebagai Kadis Pendidikan di Pemkab Simalungun. "Itu yang saya tahu sebagai pertimbangan diangkat sebagai Kadisdik Sumut. "Dulu, pernah sewaktu Masri menjabat sebagai Kadis Koperasi Sumut saya pernah menanyakan mengenai foto pornonya lagi mesum yang sempat menggemparkan Pemprovsu," jelasnya.

Masri bilang, kata Tengku Erry itu adalah rekayasa komputer. "Mana mungkin saya mau difoto seperti itu sama orang, mana mungkin pak. Rekayasa komputer itu pak," ucap Erry menuturkan apa yang disampaikan Masri beberapa waktu kepadanya.

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

DUMAI - Peningkatan Jalan Pelintung-Sepahat KM 221-222 yang di biayai melalui APBD Murni Propinsi Riau tahun anggaran 2013 di laksanakan Dinas PU (Pekerjaan Umum) Propinsi Riau dengan konstruksi beton, alokasi dana melalui APBD murni tahun 2013 sebesar Rp.21 miliar ternyata masih menggantung, menyisakan pekerjaan sekitar 500 meter.

Badan jalan yang menggantung tersebut kini kondisinya memprihatinkan, karena mengalami kerusakan cukup parah, dikiri kanan badan jalan berlubang. Para pengguna jalan yang melintas harus hati-hati ujar Sofian aktis LSM yang bergabung dalam Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah (GPKD) Riau belum lama ini.

Sofian menuturkan bahwa Pembangunan Jalan Pelintung – Sepahat - Sungai Pakning berawal dari kebijakan Gubernur Riau Rusli Zainal (sekarang terpidana) menelorkan Program K2i dalam rangka • LANJUT KE HAL. 2

Lima Anggota DPRD Kerinci Dicekal KERINCI - Untuk menghindari para tersangka kabur, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengajukan surat permohonan cegah dan tangkal (Cekal) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci. Ini terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2008.

"Sejak 29 April 2014, Kejati Jambi sudah mengajukan surat pencekalan ke Kejaksaan Agung.

Isinya permohonan pencegahan ke luar negeri, ada lima orang tersangka," kata Idianto Asisten Intelijen Kejati Jambi melalui Kasi II Intelijen Kamin, Rabu (7/5) siang.

Lima nama yang masuk daftar cekal antara lain Said Abdullah status anggota DPRD Kerinci, Mursimin anggota DPRD Kerinci periode 20042009 dan 2009-2014, Nopantri anggota DPRD Kerinci, Ade Utama anggota DPRD Kerinci periode 2008-2009 dan 2010-2014, Irmanto, anggota DPRD Kerinci.

Dalam surat permohonan dengan nomor R33/N.5/Dsp.1/04/2014 disampaikan beberapa pertimbangan diajukannya cekal, namun secara garis • LANJUT KE HAL. 2

BOEDIONO DITAWARI, MULYANI DISEMPROT

Kolom Redaksi

Boediono Minta Dewan Pengawasan Bank untuk Kompak Wakil Presiden Boediono (kanan) menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5). Boediono memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika pengucuran dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

JAKARTA - Perlakuan Majelis Hakim dalam sidang skandal Century terhadap Wapres Boediono dan Sri Mulyani sangat berbeda.

Tidak biasanya majelis hakim menawarkan saksi untuk minum dalam sidang.

Bedanya Sebuah Perlakuan

KETUA Majelis Hakim dalam sidang itu, Afiantara, menawar Boediono untuk minum setelah dicecar berbagai pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara terdakwa kasus Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik.

Hakim melihat Boediono terlihat lelah sehingga tawaran itu dilontarkan. “Saksi Bapak Boediono sudah terlihat capek, dari pagi hingga jam segini. Apa mau minum dulu?” tanya Hakim Afiantara kepada Boediono dalam sidang pada Jumat (9/5).

Tak ingin menolak kesempatan itu, Boediono pun meminta izin untuk minum.

BERSAKSINYA seorang wakil presiden aktif dalam sebuah kasus baru kali ini terjadi di Indonesia, tidak pernah ada cerita wakil presiden aktif dihadirkan di meja hijau kendati hanya sebagai saksi pada waktu sebelumnya, apalagi di pengadilan Tipikor yang belum lama terbentuk.

Kejadian ini tentu saja membuat banyak mata tertuju kepada proses pengadilan tersebut.

Bahkan dalam penyambutan orang nomor dua ini, ruang pengadilanpun dipercantik, mesin pendingin (AC) ditingkatkan, tidak itu saja untuk sebuah pintu masukpun tak luput dipoles.

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

AJUDAN WALIKOTA T.BALAI DIDUGA TERLIBAT JUAL RUMAH WARISAN......................

• DARI HALAMAN. 1 X 9 meter serta dilantai dua juga ukuran nya 3 meter X 9 meter seharga Rp 25 juta, kemudian sebagian lagi berukuran 3 meter X 9 meter serta dilantai dua juga ukurannya 3 meter x 9 meter.

Aiptu Pol Rudian juga menjualkan rumah tersebut kepada Mak Paska Alias Cengli istri dari saudara Tambunan seharga 35 juta sekira tanggal 27 Februari 2013, tanpa didasari surat menyurat jual beli, hanya saja disaksikan bebeapa orang saksi – saksi.

Dugaan tersebut muncul dikarenakan dalam ikut serta nya Surif bersama Aiptu Pol Rudian SP sekitar setahun yang lalu pernah datang ke Kota Medan, kerumah anak almahrum Panut Sugito bernama Sugiono, mereka datang dengan sengaja telah membawa dan sudah mempersiapkan surat kuasa untuk menguruskan perpanjangan kontrak tanah atas nama Panut Sugito berukuran 6 meter X 9 meter yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah peninggalan almahrum Panut Sugito yang terletak dilokasi Jalan Let Jend.

Suprapto Wilayah PPA.8.Kisaran Lintas Medan – Tanjung Balai Lingkungan V Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara

Kota Tanjung Balai.

Di tempat terpisah ahli waris Almahrum Panut Sugito bernama Isu (Lk 40) penduduk Belawan, Syamsidah (Pr 38) penduduk Binjei melalui Sugiono mengatakan bahwa akan menuntut secara hukum serta akan mengadukan permasalahan ini baik itu di Propam Polres Tanjung Balai maupun di Propam Poldasu atas perbuatan Aiptu Pol Rudian Sp yang tega menjualkan rumah peninggalan orang tuanya tanpa sepengetahuan ahli waris yang ada, ia juga menegaskan bahwa Aiptu Pol Rudian bukanlah anak kandung dari Almahrum Panut Sugito melainkan hanya anak angkatnya saja, katanya ketika dihubungi wartawan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13 wib, saat menuju Propam Polres Tanjung Balai.

Beliau pada saat dibujuk rayu oleh Aiptu Pol Rudian SP supaya mau menanda tangani surat kuasa tersebut, Surif juga mengatakan bahwa ini cuma surat kuasa mengurus rumah saja, tidak apa - apa lo Mas, kata Surif yang disampaikan oleh Sugiono kepada wartawan. Sementara itu Ajudan Walikota Tanjung Balai Surif ketika dihubungi wartawan tidak berhasil ditemui, menurut imformasi disana beliau sedang pergi ke Kota Medan. (HER).

MEMBIDIK PROYEK K21 JALAN PELINTANG-SEPAHAT........................

• DARI HALAMAN. 1 pengentasan (Kemiskinan, Kebodohan dan Peningkatan Infrastruktur) Pelaksanaan program K2i tersebut berdasarkan Perda Provinsi Riau No.2 tahun 2006 dana yang digunakan untuk pelaksanaan program K2i tersebut bersumber dari APBD Propinsi Riau dilaksanakan dengan sistim tahun jamak tahun 2004-2010 paparnya.

Menurut Sofian, alokasi dana proyek K2i untuk pembangunan infrastruktur Jalan di wilayah Propinsi Riau. menyedot dana sebesar Rp.1,5 trilyun lebih. Khusus proyek peningkatan jalan Pelintung – Sepahat – Sungai Pakning menghabiskan dana sebesar Rp.225 miliar dengan volume panjang jalan 70 KM. Proyek peningkatan jalan Pelintung - Sepahat sempat terhenti, diinformasikan karena adanya perubahan/reviu design disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan terjadinya bencana alam banjir dilokasi pekerjaan, sehingga diperlukan perpanjangan waktu katanya.

Proyek peningkatan jalan Pelintung – Sepahat. Yang merupakan program K2i, tersebut pada tahun 2012 kembali dikerjakan sebagai pelaksana Dinas PU Propinsi Riau sumber dana APBD murni Propinsi Riau menelan biaya sebesar Rp. 9 miliar. Dengan konstruksi baja beton.

Tahun 2013 proyek tersebut dilanjutkan dana yang di alokasikan di perkirakan sebesar Rp.21 miliar.

Peningkatan jalan Pelintung – Sepahat tahun anggaran 2012 - 2013 berlokasi di RT-09 Kelurahan Pelintung menyedot anggaran mencapai Rp.30 miliar, ternyata menggantung masih menyisakan pekerjaan. Kondisi jalan diperkirakan sepanjang 500 meter masih setingkat pengerasan, paparnya.

Terkait penggunaan dana APBD Propinsi Riau untuk kegiatan program K2i yang dilaksanakan dengan sistim tahun Jamak tersebut KPK Pos mengendus adanya dugaan penggelembungan biaya, karena semula proyek K2i tersebut dianggarkan sebesar Rp.1,7 trilyun

meningkat menjadi Rp.2,3 trilyun artinya ada penambahan anggaran sebesar Rp.600 miliar.

Penambahan dana proyek program K2i tersebut dikabarkan tanpa adanya persetujuan DPRD Propinsi.

Berpatokan pada kebijakan Gubernur Riau Rusli Zainal. Terkait adanya penambahan anggaran dalam pelaksanaan program K2i tersebut Oleh KPK Pos melayangkan konfirmasi tertulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Propinsi Riau Jl.Sudirman Pekanbaru konfirmasi tertulis diterima, dan ditanda tangani Doni Maradova namun hingga saat ini tidak ada jawaban.

Keterangann yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, terkait penggunaan dana APBD yang dialokasikan pada program K2i tersebut tahun 2006 lalu sejumlah pejabat teras Pemprov Riau diinformasikan telah menjadi terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pemeriksaan terhadap pejabat teras Pemprov Riau yang ikut membidani besaran anggaran program K2i tersebut, salah satu diantara pejabat yang terperiksa tersebut menjadi terpidana LA, karena tersandung dengan Tindak Pidana Korupsi dana PON. Namun hasil pemeriksaan terkait pembengkakan biaya program K2i tersebut diinformasikan tidak ditemukan adanya penggelembungan biaya.

Dana anggaran program K2i yang dilaksanakan dengan sistim tahun jamak tersebut bersumber dari APBD Provinsi Riau secara keseluruhan sebesar Rp.2.330.545.967.

726.64 dengan rincian 1. Pengembangan Usaha Perkebunan sebesar Rp.217.348.071.221,- 2. Program Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara Rp.203.334.568.893,- 3. Program Pembinaan Pendidikan non formal dan Luar Biasa sebesar Rp.155.783.

536.343,- 4. Program Pembangunan sarana jalan Rp.1.562.906.536.343,5. Program Pembangunan Gedung Kantor/Dinas di lingkungan Pemprov Riau 9 lantai sebesar Rp.191.173.

541.253,- (PUR)

BEDANYA SEBUAH PERLAKUAN....

• DARI HALAMAN. 1 Saat Boediono hadir di pengadilan sekitar pukul 08.00 WIB pagi, suasana di dalam ruangan pun menjadi ramai. Pasalnya, sejumlah personel Paspampres turut mengawal Boediono. Hal ini berlaku sesuai protap, mengingat Boediono saat ini masih menjabat sebagai wakil presiden.

Perlakuan berbedapun nampak terjadi, dimana Boediono ditawari dan dipersilahkan untuk minum, sementara Sri Mulyani yang sebelumnya juga dihadirkan dalam persidangan disemprot oleh Afiantara.

“Anda minum, harus izin jaksa dulu,” demikian ucap Afiantara kepada Sri. Yang pasti bukan karena Boediono memanggil Para Hakim "Yang Mulia" sehingga dipersilahkan minum.

Begitu juga diakhir sidang, selama setengah jam lebih Boediono berdiri di depan majelis hakim.

Pasalnya, jaksa tengah menggelar sejumlah alat bukti yang jumlahnya

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

sangat banyak itu.

Setelah itu, majelis hakim pun mempersilahkan Boediono meninggalkan ruang sidang. Kesempatan ini pun digunakan Boediono untuk menyampaikan pernyataan yang tampaknya memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kertas dua lembar dia pegang. Boediono pun berdiri memegang mic sambil membacakan isi kertas tersebut.

Bersaksinya Boediono selaku wakil presiden aktif, membuat banyak masyarakat terkesima karena hal ini membuktikan bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Namun sayangnya perlakuan dalam persidangan yang sedikit beda alhasil senyum miris kembali menghias wajah.

Banyak orang berharap agar kasus century ini bisa terungkap, apalagi Boediono telah bersaksi sehingga keindahan ruang sidang bisa menjadi indah pada akhirnya walau Boediono dalam kesaksiannya sering mengucapkan kata-kata "saya lupa."

SAMBUNGAN Presiden SBY Tolak Panggilan KPK JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama anak bungsunya, Edhie Baskora Yudhoyono alias Ibas secara tegas menolak rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya untuk menjalanipemeriksaansebagaisaksimeringankandalam kasusdugaanpenerimaanhadiahdengantersangka AnasUrbaningrum."Itubukanpemanggilan,tetapi permintaan menjadi saksi meringankan atau a de charge atas permintaan tersangka Anas

Urbaningrum. Kan sudah dijawab pada tanggal 28 April," kata Palmer Situmorang, pengacara keluarga SBY di Jakarta, Senin (5/5).

Pertimbangannya, lanjut Palmer, bahwa substansi perkara yang disidik tidak ada relevansinya dengan SBY dan Ibas, sehingga ditolak. "Klien kami merasa tidak memiliki pengetahuan apapun terkait substansi perkara atas nama Anas Urbaningrum, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan dari Anas

Urbaningrum," lontarnya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat mengajukan permintaan secara tertulis kepada penyidik KPK agar memanggil SBY dan Ibas. Permintaan itu ditindaklanjuti KPK. Pada 28 April 2014, KPK mengirimkan surat kepada SBY dan Ibas untuk menjadi saksi menguntungkan. "Benar, penyidik KPK telah mengirimkan surat kepada SBY dan Edhie Baskoro, terkait permintaan menjadi saksi meringankan atas

permintaan tersangka AU (Anas Urbaningrum) pada tanggal 28 April lalu," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP. Di tempat terpisah, Anas Urbaningum mengakui meminta KPK untuk memanggil SBY dan Ibas agar dimintai keterangan sebagai saksi di tahap penyidikan. Keterangan keduanya dianggap penting. Khususnya terkait dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010.(INT/BBS)

POLA KEPEMIMPINAN ANNAS MAAMUN DIPERTANYAKAN.........................................................

• DARI HALAMAN. 1 din Gubri Annas Maamun yang juga Ketua DPD I Partai berlambang pohon beringin, yang juga Gubernur Riau dengan kekuatannya melalui DPD II Partai Golkar Rohil Anak Gubri Annas Maamun. Erianda SE alias Ade di informasikan calon kuat menduduki jabatan orang no.2 Rohil.

Yang menjadi pertanyaan apakah Rokan Hilir tidak memiliki kader kepemimpinan selain Erianda SE. Pencalonan Erianda SE alias Ade disampaikan melalui sidang paripurna (28/4) lalu yang di pimpin langsung Ketua DPRD Rohil Nasruddin yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Rokan Hilir (menggantikan Annas Maamun) mengumumkan dua nama calon Wakil Bupati Rohil yang bakal mendampingi Bupati Rokan Hilir Suyatno setelah terpilihnya Annas Maamun sebagai

Gubernur Riau periode 2014-2019 dua nama calon Wabup Rohil tersebut Erianda SE alias Ade dari Birokrat, dan Karmila Sari Ketua Fraksi Partai Golkar. katanya.

Pengumuman dua nama calon melalui rapat Paripurna DPRD Rohil tersebut mengejutkan banyak pihak, salah seorang anggota DPRD Rohil melakukan intrupsi dengan mengatakan tidak mengenal calon wakil Bupati. Soalnya belakangan ini, dua nama yang dicalonkan tersebut salah satu nama, menjadi buah bibir di sudut belahan Kabupaten Rokan Hilir adalah Erianda alias Ade dikarenakan “Jam terbang” Erianda SE dalam ilmu pemerintahan masih dipertanyakan.

Erianda yang masih menjabat sebagai Kasi Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil diselimuti berbagai masalah.

Oleh DPRD Rohil mencalonkan

Erianda alias Ade sebagai orang no.2 di Kabupaten yang kaya sumber daya alam tersebut, mampukan dia memenej semua persoalan kedalam lingkungan Pemkab Rohil, ujar Chairuddin kelahiran Bagansiapiapi 60 tahun lalu.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Bagansiapiapi menyebutkan.

Karmila Sari kabarnya dalam waktu dekat akan bergeser ke Pekanbaru, karena terpilih menjadi anggota DPRD Propinsi Riau dari Dapil Rokan Hilir disebut-sebut sebagai pendamping untuk mendampingi Ade. Dua nama calon yang diusung Partai Golkar dan Gabungan Partai Politik di DPRD Rohil tersebut untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.Dalam sidang paripurna DPRD Rohil Nasruddin menyampaikan berdasarkan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008,

dan perubahan kedua, UndangUndang No.32 tahun 2004, tentang Pemerintahan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, sebagaimana di maksud pada ayat 3, yang berasal dari partai politik, dan masa jabatan masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang nama calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik, atau gabungan partai politik, yang pasangannya calon terpilih dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna.

Erianda kelahiran 19 Agustus 1976 sebelum menjabat Kasi Pemeliharaan Jalan, menjabat sebagai PPTK Dinas Bina Marga dan Pengairan menangani bangunan Jembatan Sinaboi menuju Dumai pekerjaan tersebut membuahkan masalah.

Jembatan yang dibiayai miliaran

rupiah pada APBD Rohil tahun 2009 lalu belum di gunakan terjadi kemiringan.

Selain itu muncul proyek sebanyak 26 paket diduga fiktif disinyalir diprakarsai Erlanda alias Ade. Proyek sebanyak 26 paket, kabarnya sebagai balas jasa atas pemenangan Annas Maamun untuk yang kedua kalinya menjabat Bupati Rohil periode 20112016 ternyata proyek tersebut tidak masuk dalam mata anggaran dilinkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Rohil yang hingga saat ini 26 paket proyek tersebut tidak dibayar oleh Pemkab Rokan Hilir.

Ade panggilan akrab di lingkungan Dinas Bina Marga mengecewakan para kontraktor, artinya Ade menjabat sebagai PPTK saja belum mampu, oleh Partai Politik yang ada di DPRD Rohil mencalonkan Erianda menjadi Wakil Bupati mendampingi Suyatno. Apa kata dunia (PUR)

GATOT-ERRY RETAK....................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 lebih berpihak kepada Gatot. Sementara setiap ada kegiatan Wagubsu atas nama Pemprovsu atau menghadiri acara selalu membawa tim media sendiri. Artinya, sangat jarang

terlihat Humas Pimpinan Pemprovsu berada ditengah-tengah kegiatannya, atas sikap Hendra Dermawan Siregar ini, T. Erry mengungkapkan hanya bisa pasrah dan menerima apa adanya.

Dikatakan Erry, tugas dan tang-

gung jawabnya sebagai Wagubsu adalah membidangi Biro Pemberdayaan Perempuan, bidang pengawasan, bidang olah raga, lingkungan.

Namun demikian Tengku Erry mengaku sangat kecewa dengan sikap Kabiro Pemberdayaan Perem-

puan, Anak dan KB Drg Iis Faizah Hanum M Kes yang tidak punya itikad baik karena tidak ada berkoordinasi dengan Wagubsu yang bertanggung jawab membidangi hal itu.

"Sewaktu 6 bulan saya menjabat, saya pernah menyampaikan kepada

Kabiro Pemberdayaan Perempuan, kenapa beliau (Drg Iis Faizah Hanum M Kes) baru sekali menghadap. Jadi saya kecewa sekali, berarti mereka tidak ingin diberdayakan. Mudahmudahan ke depan tidak seperti ini lagi," harap Wagubsu. (TIM)

WAGUBSU HANYA TERTAWA......................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Perlu diketahui terkait beredarnya foto mesum Masri saat menjabat Kadis UKM Sumut beberapa waktu lalu, membuat beberapa kalangan terkejut, bahkan Gubsu pun angkat bicara dengan mengatakan memberi waktu sepekan kepada Baperjakat untuk menginvestigasi.Anehnya kini Masri diangkat pula oleh Gatot sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemprovsu.

Walau Masri juga sempat

menampik kebenaran foto dirinya bersama seorang perempuan di dalam kamar dan mengaku kalau foto-foto itu adalah rekayasa dan bagian dari fitnah yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk merusak karir dan nama baiknya.

Namun kasus tersebut terus menggelinding bak bola panas, bahkan Erwin, mantan staf PNS Diskop dan UKM Sumut yang disebut-sebut Masri sebagai biang keladi beredarnya foto itu akhirnya buka suara dengan menyatakan bahwa foto itu asli.dan membantah kalau foto

syur itu rekayasa.

Sementara itu salah seorang anggota Dewan Pendidikan Sumut, Dedi Iskandar Batubara kepada salahsatu Harian Medan Selasa (6/5) menyatakan dugaan cacat moral Kadisdik Sumut Masri segera diusut.

Karena kata Dedi, idealnya para pemangku pendidikan itu harus bisa menjadi penjaga moral.

“Jika foto syur mirip dirinya itu terbukti secara hukum, tentu Masri tidak layak dipertahankan. Dan jikapun ada rekayasa dalam foto itu, masyarakat wajib mengetahui siapa

perekayasanya karena kabarnya ada perdamaian antara Masri dengan pelaku rekayasa,”kata Dedi Iskandar.

Dedi mengatakan, dengan ditempatkannya orang-orang seperti Masri yang terlanjur dikenal buruk perilakunya, tentu membuat dunia pendidikan akan tercoreng kembali.

“Bagaimana dia memimpin Dinas Pendidikan yang bertugas membawa pendidikan ini ke arah yang lebih baik sementara yang bersangkutan dikenal cacat secara moral setelah beredarnya foto tersebut,” papar Dedi.

“Kalau memang Masri sudah ada indikasi pelanggaran moral seharusnya menjadi pertimbangan bagi Gubernur dalam mengangkat seseorang yang akan mengisi jabatan Kepala Dinas Pendidikan,” katanya.

Beberapa masyarakat yang ditemui KPKPos mengatakan sangat terpukul atas pengangkatan Masri oleh Gubsu menjadi Kadisdik Sumut mengingat saat ini pendidikan kita lagi bermasalah. "Kalau benar foto itu hasil rekayasa, Masri harus bisa membuktikannya bukan dengan ucapan saja." ujar mereka.(TIM)

LIMA ANGGOTA DPRD KERINCI DICEKAL..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 besar, bertujuan mencegah anggota dewan yang tengah terlilit kasus dugaan korupsi tersebut berpergian ke luar negeri. Ini juga sesuai dengan surat perintah penyidikan yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Kerinci, agar proses penyidikan menjadi mudah dan tak terhambat.

"Pertimbangan pencekalan, sprindik Kepala Kejari Kerinci.

Selain itu pencekalan mengingat Undang-undang RI Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian, yakni Pasal 1 ayat (18), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 91 ayat (2) huruf b, dan Pasal 94," lanjutnya.

Dijelaskan pihak Kejaksaan Tinggi Jambi telah mengirim surat pengajuan pencekalan tersebut ke Kejak-

saan Agung yang nantinya akan disampaikan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian ditembuskan ke Imigrasi. "Tinggal nunggu surat. Dari kejagung kirim ke Dephum HAM, ditembuskan ke imigrasi. Setelah selesai dikirim ke Kejati Jambi, baru kemudian dikirim ke tersangka," terang Kamin.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana bansos senilai Rp 2,5 miliar lebih melibatkan beberapa anggota dewan, yang kemudian oleh Kejaksaan Negeri Kerinci beberapa diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Desakan supaya dilakukan pencekalan atas tersangka muncul dari sejumlah kalangan. Permintaan itu cukup beralasan, mengingat dalam kasus lain yang melibatkan

anggota dewan sebagai tersangka, ternyata kabur ke luar negeri dan sampai saat ini tidak tertangkap.

Sementara itu, satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci, yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sungaipenuh, Nopantri mengaku tidak risih dengan adanya pencekalan oleh Kejaksaan.

Dikonfirmasi Rabu (7/5) kemarin, Nopantri mengatakan dirinya tidak akan melarikan diri hanya karena dianggap terlibat dalam kasus ini.

"Saya juga tidak akan keluar negeri, jadi tidak masalah kalau di cekal," katanya.

Dari awal jelasnya, dia tidak mengetahui soal kasus Bansos ini, karena pada 2008 lalu, dirinya tidak termasuk dalam panitia anggaran di

DPRD Kerinci. "Kami tidak tahu apaapa. Ada yang lebih tahu, itu yang seharusnya memberikan penjelasan," tegasnya.

Selain itu, ketua DPC PKS Kerinci ini juga mengharapkan Kejaksaan Negeri Sungaipenuh, tidak tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan. "Saya minta 28 anggota DPRD Kerinci yang dilaporkan, diperiksa," harapnya.

Namun demikian, dia menyerahkan soal pemanggilan tersebut kepada pihak terkait.

"Apakah nanti akan dipanggil saya tidak tahu. Hanya saja, sejak awal saya mengatakan tidak tahu soal kasus ini," bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci, Irman-

to, yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korusi dana Bansos, menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan Negeri Sungaipenuh.

Setelah diperiksa selama lima jam, Irmanto yang juga merupakan Caleg terpilih pada Pileg 9 April lalu dari Demokrat untuk DPRD Provinsi Jambi, langsung keluar ruangan tanpa mau menandatangani BAP. "Saya merasa tidak bersalah," katanya sambil berlalu pergi, dengan mengendarai mobil plat merah.

Sedangkan tiga tersangka lainnya, yakni Mursimin, Ade Utama, dan H Said, hingga saat berita ini diturunkan belum berhasil dimintai keterangan.

Kabarnya, Mursimin dalam kondisi sakit, dan sudah menyarahkan surat sakit tersebut ke kejaksaan. (BOY)

BOEDIONO MINTA DEWAN PENGAWASAN BANK UNTUK KOMPAK..........................................

• DARI HALAMAN. 1 “Kalau diizinkan yang mulia,” jawab mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. Setelah diizinkan, Boediono lalu minum air mineral yang sudah disediakan oleh bawahannya.

Perlakuan hakim terhadap saksi itu berbanding terbalik saat mantan Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuanga (KSSK), Sri Mulyani, menjadi saksi, pada Jumat 2 Mei 2014, pekan lalu.

Sri Mulyani sempat minum air mineral tanpa seizin Hakim. Dia pun disemprot oleh Afiantara.

“Anda minum, harus izin jaksa dulu,” kata Afiantara kepada Sri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kesaksian Boediono Dalam sidang Jumat lalu di pengadilan Tipikor tersebut, Boediono kembali menegaskan ancaman krisis yang siap menerkam Indonesia pada tahun 2008. Sebagai ahli ekonom, dia tahu betul ancaman krisis itu nyata.

Dalam persidangan terungkap, Boediono memiliki peran penting dalam pemberian dana talangan ke Bank Century. Hal itu terungkap rekaman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diputar di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Rekaman yang

memperdengarkan pembicaraan saat RDG tanggal 5, 13, 14, 16 dan 21 November 2008 itu menjelaskan rencana penyelamatan Bank Century menggunakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

“Saya kira kita dibuat saja ceritanya landasannya Perppu (Peraturan Pengganti UndangUndang). Nanti saya kira pak Fuad kita bisa andalkan beliau. Dibuat yang lengkap. Jangan tidak nyambung,” jelas Boediono dalam rekaman RDG yang diputar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5).

Boediono juga meminta rincian perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang ketentuan pemberian FPJP, yang intinya agar Bank Century mendapat bantuan.

“Saya pikir kalau 4 persen (Capital Adequacy Ratio) dalam keadaan ini terlalu berat untuk bank apapun nanti. Sekarang bisa diklopkan (disesuaikan) tidak syarat-syarat ini yang mungkin masuk akal. Ini satusatunya kalau tidak ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) lebih ini lagi dampak sistemiknya,” paparnya.

Dalam rekaman yang diputar tersebut, Boediono meminta Dewan Pengawasan Bank 1 untuk kompak terkait keputusan pemberian FPJP ke Bank Century.

“Mulai dari laporan pengawas dan itu sebagai titik tolak.

Kemudian dari pada termasuk dokumen yang kita bahas dengan Menkeu (Menteri Keuangan), dampak-dampak masuk dalam dokumen yang lengkap malammalam itu. Dari pengawas kita harus nyambung ini. Jangan terpotong-potong karena akhirnya kita ambil kesimpulan untuk ambil FPJP,” urai Boediono.

Bahkan, Boediono mengatakan dalam RDG telah bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar untuk berkoordinasi masalah hukum.

Kasus Bank Century memang bermuara pada kesalahan BI yang ketika pemberian FPJP dan meminta penetapan bank gagal berdampak sistemik dipimpin oleh Boediono. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan sesuai dakwaan jaksa, yaitu Bank Century memang bermasalah dan sesungguhnya tidak layak mendapatkan FPJP atau diselamatkan.

Saksi, Zainal Abidin misalnya.

Mantan Direktur Pengawasan Bank 1 BI mengaku bahwa berdasarkan on site supervision tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2008, Bank Century sudah bermasalah dan tidak layak diselamatkan. Bahkan, pengawasan merekomendasikan untuk ditutup.

Tetapi, menurutnya, Rapat

Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan hal yang berbeda, yaitu terus membahas upaya penyelamatan terhadap Bank Century.

Fakta persidangan kala itu mengungkapkan adanya upaya Dewan Gubernur (DG) BI untuk memaksakan pemberian bantuan kepada Bank Century, dengan mengubah peraturan.

Saksi lain, Hakim Alamsyah selaku mantan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI dalam kesaksiannya mengakui adanya permintaan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/26/PBI/ 2008 tentang FPJP yang mengatur untuk memperoleh FPJP bank harus memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8 persen dan aset kredit yang dijadikan agunan lancar selama 12 bulan.

Tetapi, permintaan tersebut kerap ditolaknya. Walaupun akhirnya, secara tiba-tiba, pada tanggal 14 Nopember 2008, DG memutuskan perubahan PBI. Sehingga, ketentuan mengenai CAR menjadi hanya positif dan tidak ada syarat agunan lancar selama 12 bulan.

Sedangkan, Boediono selaku Gubernur BI ketika itu disebut menyetujui pemberian FPJP ke Bank Century yang jumlahnya mencapai Rp689 miliar. Terkait

permohonan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Boediono dalam dakwaan disebut mendesak KSSK menetapkan Century ditetapkan bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diambil alih oleh LPS dan diselamatkan.

Boediono juga meminta agar memasukan kajian psikologis pasar untuk diserahkan ke KSSK. Sehingga, Bank Century ditetapkan berdampak sistemik.

Anggota tim pengawas Bank Century, Hendrawan Supratikno, menilai kesaksian mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (9/ 5), bisa membawa nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini utamanya terkait dengan situasi perekonomian saat itu yang menjadi dasar penetapan bank berdampak sistemik dan pembengkakan dana bail out Bank Century menjadi Rp 6,7 triliun.

“SBY bilang jangan over react pas tanggal 8 Oktober menghadapi krisis saat itu. Tapi ternyata ada pengucuran dana bail out. Ini sebabnya, penting Pak SBY menjelaskan karena, kalau hanya berkutat pada Boediono, JK (Jusuf Kalla), dan Sri Mulyani, akan lempar-lemparan, tidak ada yang menengahi soal krisistidaknya kondisi saat itu,” ujar Hendrawan. (NET)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

KORUPSI

NASIONAL

Diteriaki Maling, Sidang Perdana Ratu Atut Berakhir Ricuh JAKARTA – Sidang perdana Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK), berakhir ricuh. Seorang mahasiswa pengunjuk rasa menjadi bulan-bulanan, dihajar hingga pingsan oleh aparat serta massa pro Atut.

Insiden itu terjadi, saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Foros (Front Revolusioner Selamatkan) Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/5). Mereka membawa spanduk, poster dan orasi berisi kritikan terhadap pemerintahan Ratu Atut di Banten.

Mereka juga menuntut agar gubernur wanita yang juga politisi Partai Golkar itu, dihukum seberat-beratnya, hartanya disita negara dan menghukum kroni-kroninya.

Sidang berlangsung sejak sekitar pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 11.00 WIB. Usai menjalani sidang, Ratu Atut dimasukkan dalam mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mengetahui Ratu Atut masuk mobil tahanan, mahasiswa kian aktif melakukan aksinya. Bahkan, terdengar teriakan Maling. Maling Uang Rakyat Lewat. Bahkan ada yang melempar beberapa botor air mineral kemasan plastik.

Kejadian itu, memancing kemarahan massa pro Atut yang dikenal dengan sebutan jawara Banten. Tak pelak, para jawara yang berada di dalam Gedung Tipikor berlari ke luar, mengamuk dan mengejar para mahasiswa yang lari ketakutan.

Malah, para jawara dibantu beberapa intel dari kepolisian, mengamankan seorang mahasiwa yang diduga pelempar botol itu. Alifudin

Deni, sang mahasiswa itu menjadi bulan-bulanan. Diseret, dipukuli, dihajar, dibekap, hingga pingsan.

Teman-teman Deni,tak berani membantu. Mereka hanya diam membisu, ketakutan dengan sikap Jawara Banten yang kesetanan.

Untungnya, polisi segera melerai. Deni diselamatkan. Teman-temannya langsung memberi pertolongan. Jojon Suhendar Andari, Juru Bicara Foros Banten menyayangkan insiden pemukulan rekannya.

“Saat kami berteriak maling (untuk Atut), tiba-tiba ada serangan, jawara main pukul polisi juga ikutan mukul.

Kami akan mengusut dan menuntutnya hingga tuntas,” katanya.

Jojon menjelaskan tujuan berunjuk rasa untuk mengawal sidang Atut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor menghukum Atut seberat-beratnya.

"Mengingat, kroninya menyengsarakan rakyat Banten. Berbagai masalah yang ada di Banten, justru dilakukan dinasti Banten dan hari ini Ratu Atut mulai diadili, hukum berat dinasti korup,” lontarnya.

Salah seorang jawara Banten tampak berteriak mengusir para mahasiswa berkaos merah bertuliskan Poros Banten untuk meninggalkan lokasi sekitar Gedung Pengadilan Tipikor.

Pengusiran dimaksudkan agar tidak ada keributan yang semakin parah.

“Enak saja kalian melempari botol ke arah ibu (Atut), padahal ibu (Atut) tidak punya salah kepada kalian.

Sebaiknya kalian pergi dari sini secepatnya. Sebelum saya bertambah emosi,” teriak pria tua mengenakan peci hijau itu, sambil mengeluarkan beberapa jurus silatnya. Mahasiswa yang berunjuk rasa langsung numpang bus dan meninggalkan halaman gedung pengadilan Tipikor. (ENDY)

Terdakwa kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi, Ratu Atut Chosiyah (ketiga kiri) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/5). Ratu Atut terancam hukuman 15 tahun penjara karena diduga menyuap hakim dalam kasus tersebut.

Usai Diadili, Ratu Atut Diberhentikan Jadi Gubernur Banten JAKARTA - Sudah jatuh tertimpa tangga. Nasib itu dialami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Usai menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/ 5), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah.

Presiden menandatangani surat itu pada Kamis (8/5). Setelah pertimbangan, usulan yang diajukan Menteri Dalam Negeri, diputuskan untuk pemberhentian sementara hingga kasus hukum Ratu Atut tuntas, jelas Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Ratu Atut Chosiyah, didakwa Jaksa Penuntut Umum pada KPK dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. Politikus Partai Golkar itu dijerat dua pasal penyuapan.

"Terdakwa bersama-sama Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan memberi uang Rp 1 miliar Akil Mochtar, selaku hakim konstitusi, melalui Susi Tur Andayani, supaya Akil mengabulkan permohonan gugatan pasangan Amir Hamzah-Kasmin bin Saelan terhadap Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi," kata Jaksa Edi Hartoyo saat membacakan berkas dakwaan Atut.

Jaksa menjelaskan awalnya mula perkara ini terjadi saat kemenangan pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi digugat oleh duet Amir Hamzah-Kasmin bin Saelan melalui

penasihat hukum Rudi Alfonso pada 8 September 2013.

Buat mengurus hal itu, lanjut Jaksa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, sempat meminta imbalan Rp 3 miliar buat mengurus sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten. Duit itu diminta supaya MK menganulir kemenangan duet Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi dan menetapkan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Lebak, supaya terbuka peluang bagi pasangan Amir HamzahKasmin memenangkan pilkada itu.

Selang empat hari selepas gugatan masuk, Akil yang sudah menjabat Ketua MK membentuk Hakim Panel sengketa pilkada Lebak dengan komposisi Akil sebagai Ketua merangkap anggota, dan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota.

Pada 16 September 2013, advokat Susi Tur Andayani menghubungi Akil melalui pesan singkat setelah bertemu dengan tim sukses AmirKasmin. Susi meminta bantuan supaya Akil membantu mengurus perkara itu. Ratu Atut mengutus adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, buat menemui Akil dan membahas soal sengketa pilkada Lebak. Pertemuan Wawan dan Akil terjadi di rumah dinas Ketua MK di Jalan Widya Chandra III nomor VII, Jakarta Selatan, pada 25 September 2013.

Pada 26 September 2013, sekitar pukul 17.30 WIB, advokat Susi Tur Andayani mengikuti pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Banten.

Dalam pertemuan itu hadir Atut, serta calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah-Kasmin. Dalam pertemuan itu,Amir Hamzah melaporkan kepada Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

"Atut memerintahkan supaya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak harus dimenangkan, dan meminta supaya pemungutan suara ulang dilakukan pada Desember. Dengan tujuan supaya pemerintahan dapat dikendalikan.

Untuk itu, Atut meminta supaya menyelesaikan urusan uang untuk

diberikan kepada Akil Mochtar," kata Jaksa Edi.Selang dua hari, Susi melapor ke Akil melalui telepon genggam soal hasil pembicaraan dengan Atut dan lainnya. Akil lantas menjawab permintaan Susi. "Akil mengatakan, 'Suruh Dia siapkan tiga M-lah biar saya ulang'," kata Jaksa Wiraksajaya.

Pada 30 September 2013, Wawan bertemu Susi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan. Mereka membahas soal permintaan uang Rp 3 miliar dari Akil, jika pasangan Amir HamzahKasmin ingin menang sengketa pilkada. "Wawan juga menerima telepon dari Atut supaya mau membantu menyediakan uang suap.

Wawan lalu menyampaikan kepada Susi hanya siap memberikan Rp 1 miliar kepada Akil," ujar Jaksa.

Pada 1 Oktober 2013, Wawan memberikan duit Rp 1 miliar buat Akil melalui anak buahnya, Ahmad Farid Asyari. Uang itu disimpan di dalam tas perjalanan warna biru dan diberikan oleh Farid kepada Susi di Hotel Allson, Jakarta Pusat.

Di hari sama, MK memutuskan supaya pilkada Lebak dilakukan pemungutan suara ulang. Setelah putusan terbit, Susi lantas menghubungi Amir Hamzah memberitahukan kabar itu. Amir langsung menghubungi Atut menyampaikan hal itu. "Isi laporan SMS Amir Hamzah kepada Atut adalah, 'Laporan bu. MK putusan PSU. Kalau kita buat PSU di Desember atau mundur lagi itu lebih baik.

Kalau kondisi politiknya terus memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya'," lanjutnya.

Akil hari itu belum bersedia menerima duit sogok sengketa pilkada Lebak. Akhirnya Susi membawa uang itu ke rumah orangtuanya di Jalan Tebet Barat nomor 30, Jakarta Selatan. Kemudian pada 2 Oktober 2013, Susi menghubungi Wawan menyampaikan kabar putusan MK. Lantas, pada pukul 22.30 WIB, Susi ditangkap tim KPK di rumah pribadi Amir Hamzah di Jalan Kampung Kapugeran, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Sementara uang Rp 1 miliar di

dalam tas warna biru merek Croftec disita di rumah orang tua Susi di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara Wawan ditangkap pukul 01.00 malam di rumahnya, di Jalan Denpasar IV nomor 35, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan Atut dalam bentuk subsideritas. Dakwaan primer, Atut dijerat Pasal 6 Ayat 1 huruf a UndangUndang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dakwaan subsider, Atut dijerat Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atas dakwaan itu, Atut mengaku mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan.

"Saya tidak akan mengajukan keberatan," kata Ratu Atut kepada majelis hakim.

Bukan hanya Atut, tim penasihat hukum yang diwakili Andi Simangunsong juga tidak mengajukan nota keberatan. Mereka hanya menegaskan bahwa ada ketidaksetujuan terhadap dakwaan jaksa, terlebih ihwal penerapan Pasal 13 di dalam dakwaan. "Tapi kami tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi)," kata Andi. Sidang ditunda sepekan untuk pemeriksaan saksi.

(ENDY)

KORUPSI SISTEM KOMUNIKASI RADIO TERPADU

Hakim Tolak Eksepsi Anggoro Widjojo JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak semua keberatan (eksepsi) Anggoro Widjojo terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan tahun 2008.

"Keberatan tim penasehat hukum terdakwa harus ditolak seluruhnya. Menyatakan sah dakwaan penuntut umum dan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi atas nama Anggoro Widjojo," kata Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati saat membacakan putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/5).

Hakim Nani menilai materi eksepsi diajukan mantan Direktur PT Masaro Radiokom

itu, tidak tepat. Sehingga sidang tetap dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan saksi yang kembali digelar.

Usai mendengar pembacaan putusan sela, terdakwa Anggoro melalui anggota tim kuasa hukumnya, Tito Hananta Kusuma mengajukan surat permohonan izin rawat inap dan izin tambahan besuk.

Hakim Nani cuma mengabulkan permohonan tambahan pembesuk buat Angggoro, dan menolak penanggaguhan penahanan karena dikhawatirkan terdakwa Anggoro kabur lagi. "Kita tahu terdakwa Anggoro pernah tidak di Indonesia sekian tahun lamanya. Mohon diperhatikan," ujar hakim Nani.

Dalam surat dakwaa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riyono, terdakwa Anggoro memberikan sejumlah uang kepada Komisi IV DPR periode 2004-2009 dan

menteri kehutanan (Menhut) ketika itu, MS Kaban. Terbukti, setelah mengetahui rancangan pagu anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dikirim ke Departemen Keuangan (Depkeu), memerintahkan anaknya David Angkawijaya memberi uang ke Yusuf Erwin Faizal selaku ketua Komisi IV DPR tahun 2007.

Bos PT Masaro Radiocom ini menyuap beberapa pihak untuk menggolkan anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Departemen Kehutanan tahun 2007.

"Terdakwa memberi uang tunai sejumlah Rp 210 juta, Sing$ 92.000, US$ 20.000, dan uang tunai Rp 925.900 juta, serta barang berupa dua unit lift kepada pegawai negeri yaitu kepada HM Yusuf Erwin Faisal selaku Ketua Komisi IV DPR

periode 2004-2009, MS Kaban selaku Menteri Kehutanan tahun 2004-2009, Boen Purnama Sekjen Departemen Kehutanan (Dephut) tahun 2005-2007," kata Jaksa .

Kasus ini bermula pada Januari 2007, ketika Dephut mengajukan pagu anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan senilai Rp 4,2 triliun yang didalamnya termasuk anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) sebesar Rp 180 miliar. Proyek SKRT tersebut pada tahun 2005 dan 2006, dikerjakan oleh PT Masaro milik terdakwa sebagai penyedia barang.

Terdakwa Anggoro disebut berkepentingan terhadap anggaran proyek tersebut.

Sehingga, meminta Komisi IV DPR melalui ketuanya Yusuf Erwin Faisal membuat rekomendasi atau menyetujui

rekomendasi anggaran proyek SKRT. Atas permintaan tersebut, Yusuf Erwin meminta Muhtar untuk bertemu dengan terdakwa dan pertemuan terjadi di Kudus Bar di Hotel Sultan, Jakarta, untuk membahasa anggaran SKRT yang sedang dibahas di Komisi IV DPR. "Terdakwa minta bantu anggaran karena program SKRT sudah berlangsung bertahun-tahun dan terdakwa menjanjikan akan berikan sejumlah uang ke Komisi IV DPR," kata Riyono.

Hingga akhirnya, terdakwa pada 26 Juli 2007, memerintahkan anaknya David Angka Widjaja untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Yusuf Erwin Faizal karena dokumen anggaran 69 program rehabilitasi hutan dan lahan sudah dikirim ke Kementerian Keuangan. Oleh David, uang diserahkan ke Tri

Budi Utami di ruang Sekretariat Komisi IV DPR, atas perintah Yusus Erwin Faisal.

Kemudian, uang tersebut dibagikan Yusuf ke beberapa anggota Komisi IV DPR, di antaranya Suswono Rp 50 juta, Muhtarudin Rp 50 juta dan Nurhadi Rp 5 juta. Namun untuk memuluskan persetujuan anggaran proyek tersebut, terdakwa tidak hanya memberikan sejumlah uang ke Komisi IV DPR. Melainkan juga ke Menhut, MS Kaban beberapa kali, atas permintaan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Di antaranya, pada tanggal 6 Agustus 2007 sebesar US$ 15.000. Kemudian, pada 16 Agustus 2007 sebesar US$ 10.000 dan pada tanggal 13 Februari 2008 sebesar US$ 20.000 melalui supir Kaban yang bernama M Yusuf.

Tidak berhenti sampai di situ,

Kaban ternyata terus meminta sejumlah uang kepada terdakwa.

Sehingga, pada 22 Februari 2008, terdakwa kembali memberikan travel cheque kepada MS Kaban sebesar Rp 50 juta. Serta, uang sebesar Sing$ 40.000. Namun, nampaknya pemberian masih berlanjut, terbukti Riyono mengatakan pada tanggal 28 Maret 2008, terdakwa membeli dua unit lift berkapasitas 800 kg untuk digunakan di Menara Dakwah milik PBB atas permintaan MS Kaban. "Harga lift sebesar USD 58,58. Dengan ongkos pemasangan Rp 40 juta," ungkap Jaksa.

Kemudian, lanjut Riyono, masih pada bulan Maret 2008, terdakwa kembali memberikan uang kepada Yusuf Erwin yang dibagikan kepada anggota Komisi IV DPR. Di antaranya Fahri USD 30.000, Azwar USD 50.000, Muhtarudin USD 30.000 dan Sujud Rp 20 juta. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

KORUPSI

RPP Ajang Bisnis Dinas Pendidikan Tanjungbalai TANJUNGBALAI- Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Kota Tanjungbalai resah dengan adanya pembayaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebesar Rp2 juta yang diduga dilakukan pihak ketiga dengan menjual nama petinggi Dinas Pendidikan.

Salah seorang kepala sekolah yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan hal ini kepada media.

Menurut kepala sekolah itu, penjualan RPP itu sangat mengganggu kepala sekolah dalam upaya memberdayakan potensi guru untuk persiapan kegiatan belajar mengajar (KBM) dikelas."Walaupun RPP disebut mengacu pada Kurikulum Tahun 2013 dan akan diterapkan pada bulan Juli Tahun 2014 namun belum tentu materinya sesuai secara keseluruhan", ucapnya.

Dia mengatakan, RPP aadalah sebuah perangkat pembelajaran untuk mendukung seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar dikelas.Pengertian RPP yang berlandaskan UU No.19 Tahun 2005 disebutkan, seperangkat rencana yang menggambarkan proses serta prosedur pengorganisasian kegiatan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensidasar (KD) yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, terangnya.

Artinya, sambungnya, penyiapan RPP merupakan tugas guru yang harus dipersiapkan dalam proses KBM. "Dengan membeli RPP berarti tidak ada lagi tugas guru", cetusnya.

Kalangan Kepala SD Negeri di Kota Tanjungbalai diresahkan adanya pembayaran Rencana Pelaklsanaan Pembelajaran (RPP) seharga Rp. 2 Juta oleh pihak ketiga membawa-bawa nama petinggio Disdik Kota Tanjungbalai. Keresahkan ini sampai kepada Wartawan darai Ka. SDN yang enggan disebutkan identitasnya.

Disebutkan sumber tersebut, “ Adanya penjualan RPP ini sangat menggangu Ka. SDN dalam upaya memberdayakan potensi Guru untuk persiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas. Walaupun RPP tersebut mengacuh kepada Kurikulum Tahun 2013 yang akan diterapkan pada bulan Juli 2014 ini, namun belum tentu materinya sesuai secara keseluruhan “ Masih menurut sumber tersebut , RPP adalah sebuah perangkat pembelajaran yang mendukung seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. “ Dimana pengertian RPP yang berlandaskau UU No.19 tahun 2005 yaitu : Seperangkat Rencana yang menggambarkan proses dan Prosedur pengorganisasian kegiatan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar (KD) yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus “ jelasnya.

Artinya penyiapan RPP merupakan tugas Guru yang harus dipersiapkan dalam proses KBM, dengan membeli RPP tersebut maka tidak ada lagi tugas Guru.(HER)

SUMUT

Jual Raskin, Warga Minta Copot Kepling Edison Manalu MEDAN- Kepala Lingkungan VII, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Edison Manalu sudah lama memperjualbelikan beras raskin kepada warga. Dan sikap arogansi kerap kerap diperlihatkan Kepling ini kepada warganya. Sejak menjabat sebagai kepling, Manalu tidak pernah bersikap ramah dan terkesan anggar jabatan.

Warga sudah lama mengeluhkan hal ini namun baru sekarang mereka berani mengungkapkannya. Hal ini terungkap, Kamis (8/5) dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya yang mengatakan pendataan beras raskin

disinyalir sarat unsur KKN. Beras raskin yang diberikan kepada warga 25.000 x 15 kg setiap bulannya diberikan kepada warga yang seharusnya tidak layak menerima bantuan dari pemerintah itu.

Di Lingkungan VII gang Horas banyak warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan raskin. Hal ini menimbulkan amarah warga ,walaupun warga telah mempertanyakan kepada Manalu tapi sang Kepling tidak mau ta, bebernya.

Manalu sudah 7 tahun menjabat sebagai kepling, ucap warga itu, namun sejak menjabat belum ada perubahan yang dibuatnya. Bahkan, banyak warga

mengeluh karena setiap mengurus surat Manalu meminta biaya pengurusan.

Dan bila warga mempertanyakan mengapa warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan jatah raskin? Dengan entengnya Manalu menjawab bahwa yang mendata pihak dari Jakarta bukan dari kelurahan. Kalau ingin tau tanya saja langsung ke Jakarta, begitu jawab Manalu kepada warga.

Karena sikap Manalu yang tidak koperatif akhirnya setiap mengurus surat tidak pernah langsung kepadanya.

Warga lebih senang mengurus langsung ke pihak kelurahan atau meminta tolong

kepada kepling lain.

Warga juga menuturkan, banyak warga di lingkungan VII yang tidak senang dengan sikap arogansi sang Kepling bahkan warga juga pernah bermufakat untuk melaporkan masalah ini kepada lurah dan meminta lurah untuk mencopot Manalu sebagai Kepling namun sampai saat ini keinginan itu belum terpenuhi.

Dan melalui media ini, warga meminta kepada bapak Walikota untuk segera mencopot Kepling Lingkungan VII, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Edison Manalu karena tidak layak menjabat sebagai Kepling.(FER)

Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Pemuda (KAMP) Sumatera Utara terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian ketika berunjuk rasa di depan gedung PTPN IV, Medan, Sumut, Kamis (8/5). Aksi tersebut untuk mempertanyakan HGU perkebunan di Panai Jaya Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut.

Gagal Jadi Caleg, Amaran Karim Pecat 8 Guru MA KERINCI- Gagal terpilih menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPRD Jambi, Ketua Pembina Yayasan Islamiah Koto Rendah Drs.H.Amaran Karim.M.Si pecat 8 orang guru honor dan guru defenitif. Hal ini dilakukannya karena kesal tidak lolos sehingga mempengaruhi Kepala Sekolah Darul Udin.

S.ag.M.Pdi untuk mengeluarkan surat pemberhentian kepada 8 orang guru tanpa alasan yang jelas.

Mendapat laporan dari kedelapan orang guru tersebut, LSM Pemuda Anti Korupsi Boy Bunyamin menkonfirmasi langsung kepada Ketua Pembina dan

Kepala Sekolah. Amaran Karim dan Darul Udin mengatakan, mereka memecat ke 8 orang guru bukan tanpa alasan.

Mereka kurang disiplin dan sering terlambat masuk sekolah. Jam masuk sekolah pukul 07.30 wib tapi mereka masuk pukul 08.00 wib, kata Udin.

Hal yang diungkapkan Amaran Karim dan Darul Udin sangat berbeda dengan pendapat masyarakat dan tokoh adat Koto Rendah. Menurut mereka, Karim dan Udin salah mengambil keputusan karena guru yang dipecat itu penduduk asli Koto Rendah.

Karena kesalnya akibat tindakan

sewenang-wenang Karim dan Udin, beberapa minggu yang lalu melakukan aksi dengan mencoret tembok sekolah.

Sebenarnya, sudah lama kami tidak menyukai Ketua Pembina dan Kepala Sekolah adrasah Aliyah, kata tokoh masyarakat itu.

Selama mereka memimpin sekolah itu, tidak pernah dibentuk komite sekolah. Dana BOS pun tidak pernah ada. Adapun bantuan dana dari pemerintah yaitu dana BLSM tapidipotong Rp100.000, begitu juga dana sertifikasi guru juga dipotong.

Dan yang lebih membuat kami kesal,

siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN) dipungut biaya sebesar Rp1 juta persiswa. Dan saat ini jumlah siswa kelas III disekolah itu 24 orang. Sangat tidak masuk akal jika siswa dibebankan biaya UN. Berarti Pihak yayasan tahun ini mendapat untung sebesar Rp24 juta untuk Ujian Nasional.

Masyrakat Koto Rendah berharap Kementerian Agama Kerinci mengevaluasi kembali pengangkatan Darul Udin sebagai kepala sekolah apalagi Darul Udin memiliki istri dua. "Ini membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi", bebernya.(BOY BUNYAMIN)

BANGUNAN SUDAH SELESAI, IMB DALAM PENGURUSAN

Dinas Tarukim Binjai Diduga Langgar Perda IMB BINJAI- Dinas Tarukim Kota Binjai harusnya bijak untuk meneliti setiap permohonan masyarakat Binjai dan Developer.Untuk mendirikan suatu bangunan harus jelas alas haknya atau surat riwayat tanah kepemilikan. Pasalnya, salah seorang warga Binjai, Amri (57), yang hendak membeli KPR di Perumaan Perdana Hijau Asri batal membeli karena takut bermasalah di belakang hari. Diduga bangunan itu belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk type 77.

Karena ingin mendapat kejelasan

tentang rumah yang akan dibelinya, Kamis pekan lalu, Amri mempertanyahkan kepada Luter, Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tarukim Kota Binjai.

Luter berbelit-belit saat memberikan keterangan. Dia mengatakan IMB nya sedang dalam pengurusan.

Sementara bangunan Perumahan Perdana Hijau Asri yang terletak dijalan KH.Karim, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan itu sudah selesai dibangun 4 unit type 77. Dengan harga jualnya Rp320 juta dan masyarakat yang ingin membeli bangunan itu harus

menyetor KPRnya sebesar 40 persen.

Dari pembicaraan itu, Luter telihat tidak terbuka, apalagi saat ditanyakan tentang alas hak tanah dan IMB bangunan itu dengan entengnya Luter menjawab sedang dalam proses pengurusan.

Begitu juga saat dikonfirmasi melalui telepon,Pemilik Perumahan yang bernama Indah terdengar ragu-ragu menjawab setiap dilontarkan pertanyaan terkait riwayat tanah bangunan miliknya itu.

"Tanah itu milik uak saya. Kalau ingin jelasnya biar suami saya yang me-

nerangkan sepulang dari kantor", ucapnya gugup.

Tidak puas mendapatkan jawaban dari Luter dan Indah, ditempat terpisah, Jumat pekan lalu, Keponakan Walikota Binjai HM.Idaham AR terlihat kasak kusuk terkait pemberitaan tentang bangunan itu.

Sementara, Ketua LSM Opas Sopyan Pardede meminta kepada Walikota Binjai untuk menindak tegas pejabat di Dinas Tarukim yang tidak mejalankan Perda Ijin Mendirikan Bangunan.(SBR)

Kejari TBA Diduga Terima Suap Dari Kasek SDN Tanjungbalai TANJUNGBALAI- Terkait dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Kota Tanjungbalai Tahun anggaran 2012 dan 2013, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari TanungbalaiAsahan (Kejari TBA) telah memeriksa Nurbaiti.S.Pd Kepala Sekolah SDN.133889 dan Hj Mariana.S.Pd Kepala Sekolah SDN. 130001 pada Rabu (30/4) lalu.

Pemeriksaan ke dua orang kepala sekolah itu membuat beberapa kepala sekolah lainnya yang diduga juga ikut terlibat kebingungan. Ada rumor yang beredar, kegelisahan kepala sekolah yang diduga ikut terlibat penyimpangan anggaran dana BOS itu dikarenakan mereka telah memberikan upeti alias suap kepada Kasi Intel Kejari TBA Hendra

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

KERINCI- Warga Bandar Sedap, minggu lalu datangi kantor Camat Siulak. Mereka meminta Camat Aimisuntuk memberhentikan Mat Rofi sebagai kepala desa.Mat Rofi Diduga korupsi anggaran alokai dana desa (ADD) dan raskin.

Kepada Ketua LSM Pemuda Anti Korupsi Aprisal warga menceritakan, selama ini Kepala Desa Bandar Sedap diduga telah menggelapkan dana ADD sebesar Rp580 juta. Mat Rofi sengaja mengangkat anaknya menjadi bendahara desa.

Bahkan, kata mereka lagi, pemberhentian dan pengangkatan badan permusyawaratan desa (BPD) dilakukan sendiri oleh Kepala Desa tanpa ada pemberitahuan kepada warga.

Selama ini pun, beras raskin hanya 50 persen yang disalurkan dan penggunaan dana ADD tidak diketahui sasarannya. Begitu juga dengan honor staf/kaur di desa Bandar Sedap terjadi pemotongan sebesar Rp300 ribu per orang.

Tindakan semena-menayang dilakukan Mat Rofi sebagai Kepala Desa akhirnya menimbulkan amarah warga. Bahkan warga telah melaporkan masalah dugaan penyimpangan anggaran ADD yang dilakukan Mat Rofi kepihak kepolisian dengan No Laporan.012/05/pak/2014 tentang penggelapan Bab.XXIV Pasal 372 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Warga juga berharap Bupati dan Kabid Pemdes segera menindaklanjuti kasus ini bila perlu memcet Mat Rofi sebagai Kepala Desa Bandar Sedap.(BOY)

Penyegelan 30 Kios di Mahkamah Berakhir Ricuh

TERKAIT PENYIMPANGAN DANA BOS DAN DOP

K P K POS

Warga Laporkan Kades Bandar Sedap Dugaan Korupsi Dana ADD

Busrian.SH sebesar Rp25 juta untuk menutup kasus penyimpangan tersebut. Bahkan, diduga upeti itu diberikan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan.

Dengan diperiksanya kedua orang kepala sekolah itu menimbulkan ocehan dari kepala sekolah lainnya tentang biaya penutupan perkara.

Bahkan sejak diperiksanya kedua kepala sekolah itu, Kasi Intel KejariTBA, Hendra Busrian.SH tidak pernah bisa ditemui untuk dikonfirmasi.

Ketua LSM Merdeka, Nursyahruddin.SE yang telah melaporkan dugaan penyimpangan dana BOS itu mengakui bahwa Kejari TBA diduga menerima suap dari kepala sekolah melalui pejabat Dinas Pendidikan untuk menghentikan penyelidikan perkara.

Sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui suratnya No.142 / LSM-MERDEKA /TB/III/ 2014 disusul dengan surat No.143 / LSM-MERDEKA /TB/III/2014 menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 di SDN 132406, SDN 1338899, SDN 130001.

Dugaan penyimpangan TA.2012 dan TA.2013 di ke tiga SDN tersebut berupa program fiktif. Dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I-IV disebutkan, namun realisasinya tidak ada. Dalam hal ini terjadi manipulasi LPJ dengan cara memalsukan permintaan, faktur dan kwitansi. Pada kasus ini juga melibatkan Bendahara BOS dan ini

bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 Untuk Tahun 2013 juga berlangsung demikian dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Opersional Sekolah.

Dalam pemeberitaan sebelumnya disebutkan dugaan penyimpangan yeng terjadi di sekolah dasar itu yaitu, TA.2013 , SDN 132406 memiliki 805 peserta didik (21 rombel), dana BOS yang diterima 805 X Rp. 580 = Rp466.900.000 per tahun atau Rp116.725.000 per triwulan. Bantuan Dana Opersional Pendidikan (DOP) dari Pemerintah

Kota (Pemko) Tanjungbalai 21 X Rp875.000 = Rp18.375.000 per tahun atau Rp4.583.750 per triwulan.

SDN 133889 memiliki 350 peserta didik ( 11 rombel ), dana BOS yang diterima 350 X Rp. 580.000 = Rp203.000.000 per tahun atau Rp50.750.000 pertriwulan.

Bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemko Tanjungbalai 11 X Rp875.000.000= Rp9.625.000 per tahun atau Rp2.406.250 per triwulan.

SDN 130001 memiliki 437 peserta didik (12 rombel) , dana BOS yang diterima 437 X Rp580.000.000 = Rp253.460.000 per tahun atau Rp63.365.000 per triwulan. Bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemko Tanjungbalai 12 X Rp875.000 = Rp10.500.000 per tahun atau Rp. 2.625.000 per triwulan.(HER)

MEDAN- Penyegelan 30 kios dengan menggunakan gembok besar yang berada diatas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Mahkama, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Jumat (9/5) petang sekitar pukul 18.30 WIB berakhir ricuh antara petugas PT KAI Regional I Sumut dan NAD sebagai tim eksekutor penyegelan dengan puluhan warga.

Dimana, puluhan warga sebagai pemilik toko yang menjajakan usahanya disepanjang jalur kereta api itu menolak penyegelan yang dinilai dilakukan dengan sepihak dan merugikan warga.

Pasalnya, setiap bangunan yang berdiri diatas tanah milik PT KAI dipungut biaya kontrak tanah Rp.2,6 juta pertahun oleh PT.KAI Regional I Sumut dan NAD. "Kami setuju dengan kontrak itu. Tapi, ada butir-butir dikontrak itu. Tidak sesuai. Dimana, kami harus cabut tiba-tiba tanah itu diperlukan oleh PT.KAI. Kemudian, kontrak itu harus dilakukan legal.

Jangan disuruh teken. Tapi, tidak jelas dengan legalitasnya atas kontrak itu,"sebut Erdi Tanjung seorang pengusaha toko las besi yang tokonya disegel oleh petugas PT KAI. Atas hal itu, ada sebagian masyarakat setuju dan ada juga tidak dengan kontrak yang ditawarkan pihak PT.KAI."Pertama dilakukan negosiasi dari kontrak pertahunnya Rp.8 juta, ditolak. Kemudian, Rp.6 juta ditolak.

Terakhir, disetujui Rp.2,6 juta. Tapi, ada yang tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan kami. Termasuk tidak ada legilitasnya. Kami pun, tetap membayar PBB setiap tahunnya,"ujar pria tua itu, yang mengaku sudah berusaha dilokasi tersebut, selama 30 tahun lamanya.

Dari pantauan dilokasi terlihat masyarakat menolak seluruh aksi penyegelan tersebut.

Seorang pun, berteriak. Pasalnya, tempat usaha yang juga dijadikan tempat tinggal masih terdapat anaknya didalam toko yang digembok itu.

"Jangan asal gembok kalien (petugas). Anak aku itu masih didalam. Jangan seperti itu kalian,"teriak seorang wanita.

Dalam penyegelan itu, petugas PT.KAI didampingi sejumlah personil TNI dan Brimob Polda Sumut untuk melakukan esksekusi penyegelan tersebut. Kericuhan kembali terjadi hingga petugas eksekutor pergi dan masuk kedalam kantor lurah Mesjid Kecamatan Medan Kota.

"Dimana otak kalien. Itu bukan tempat usaha saja. Tempat tinggal kami, mau dimana kami tinggal malam ini. Kalau toko kami digembok,"teriak ibu-ibu diikuti warga yang lain.

Mendapat teriakan dan sorak warga, petugas PT KAI dan Personil TNI serta Brimob Polda Sumut meninggalkan lokasi tersebut.

"Sudah lah, kepusat saja lah. Kalau mau konfirmasi, pening lah,"sebut seorang petugas PT KAI sembari berlalu meninggalkan lokasi penyegelan itu.

Sementara itu, Lurah Mesjid, Al-kausar Deaysa mengatakan pihak kelurahan akan mediasikan antara warga dan PT KAI untuk mencari jalan keluarnya."

Emang warga puluhan tahun tinggal disini.

Tapi, harus diperjelas dulu. Ini aset PT.KAI, dari 146 toko. Hanya, 30 orang yang tidak menyetujui pembayaran itu. Jadi, aset PT.KAI tidak ditanggapi warga.

Makanya, dibuat seperti ini. Tidak semuanya yang tidak setuju hanya 30 orang saja,"ungkap Lurah sembari menenangkan emosi warga didepan kantor lurah Mesjid.(FER)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

KORUPSI

Hutan Lindung "Ditukar" Suap PENANGKAPAN yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Bogor Rachmat Yasin diduga terkait proses konversi hutan lindung seluas 2.754 hektar menjadi lahan untuk perumahan milik pengembang PT Bukit Jonggol Asri. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, untuk memuluskan konversi hutan itu, Fransiscus Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Jonggol Asri

diduga menyuap Rachmat Rp 4,5 miliar. Suap itu demi surat rekomendasi alih fungsi hutan menjadi lahan perumahan komersial dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku tak habis pikir, kawasan hutan dengan luas 2.754 hektar hanya ditukar uang suap Rp 4,5 miliar. "Kasusnya berkaitan dengan pemberian rekomendasi tukar-menukar

kawasan hutan di Bogor. Dengan uang suap yang tadi disebutkan, penyuapnya meminta rekomendasi atas luas kawasan hutan sebesar 2.754 hektar. Jadi, ini dahsyat sekali kezalimannya," kata Bambang, Kamis (8/5).

PT Bukit Jonggol Asri diduga ingin mendapatkan kawasan bagi pengembangan lahan perumahan.

Kawasan yang diincar, hutan lindung seluas 2.754 hektar. Agar hutan lindung ini bisa dikonversi,

perusahaan membutuhkan rekomendasi alih fungsi hutan lindung dari pemerintah daerah setempat. Surat rekomendasi inilah yang diduga diperoleh dengan menyuap Rachmat selaku Bupati Bogor.

Tiga tersangka KPK menetapkan tiga tersangka seusai operasi tangkap tangan di sejumlah tempat di Bogor, Rabu sore hingga malam.

Selain Rachmat dan Yohan, KPK menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin

LIPSUS

sebagai tersangka. "Yang ditangkap kurang lebih 10 orang dan karena sudah selesai (proses pemeriksaan seusai operasi), 3 orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Bambang.

Dari pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan KPK, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, diduga Rachmat yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat itu menerima uang suap lebih dari sekali.

Saat penangkapan, KPK menyita uang Rp 1,5 miliar yang

menurut Abraham merupakan pemberian ketiga kali kepada Rachmat. "Ini pemberian tahap terakhir, sebelumnya sudah pernah. Pertama Rp 1 miliar, kedua Rp 2 miliar. Kemudian saat operasi tangkap tangan, barang bukti yang ditemukan Rp 1,5 miliar. Jadi, total (uang suap) sebesar Rp 4,5 miliar," tuturnya.

Di Bogor, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti meminta pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor tetap melayani warga secara maksimal dan profesional.

Ernan Rustiandi, peneliti senior Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB, berpendapat, pengungkapan kasus Rachmat bisa jadi terobosan untuk membongkar korupsi di balik pelanggaran rencana tata ruang wilayah (RTRW). "Korupsi adalah akar persoalan RTRW yang nyaris tidak pernah tersentuh," kata Ernan, Dekan Fakultas Pertanian IPB. Motif korupsi pelanggaran RTRW bisa ditelusuri saat penyusunan, penetapan, bahkan revisi RTRW. (KOMPAS.COM)

Penggeledahan Kantor Bupati Bogor Berlangsung 12 Jam PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bupati Bogor, Rachmat Yasin, selama kira-kira 12 jam, Jumat (9/5). Penggeledahan itu dimulai pukul 03.00 dini hari dan rampung kira-kira pukul 14.30 WIB. Usai melakukan penggeledahan, belasan petugas KPK yang sebagian menggunakan rompi bertuliskan KPK dan menutup wajahnya dengan masker keluar dari pintu utama ruangan kantor Bupati.

Seorang petugas KPK membawa tas travel warna ungu dan langsung masuk ke mobil Kijang Innova yang diparkir di depan kantor tersebut. Sementara petugas lainnya membawa kardus dari ruang Bupati Rachmat Yasin.

Tak ada pernyataan yang disampaikan petugas KPK ini. Dia langsung bergeges masuk ke mobil Kijang Inova warna silver.

Sebanyak 9 mobil, terdiri dari 7 mobil Innova dan 2 mobil Toyota Avanza berjejer di depan kantor Bupati Bogor. Satu persatu angggota KPK termasuk puluhan anggota Brimob Polda Metro Jaya bersenjata laras panjang masuk ke mobil yang sudah disiapkan.

Sekitar pukul 15.00, seluruh kendaraan yang mengangkut petugas KPK dan anggota Brimob meninggalkan lokasi Pemkab Bogor.

"Penggeledahan hari ini sudah selesai. Saya tidak tahu apakah akan ada penggeledahan lanjutan atau tidak. Yang pasti, segel di ruangan Bupati sudah dibuka," ujar Erwin Suryana, Kabid Komunikasi Informasi Publik, Dikominfo Kabupaten Bogor yang ikut mendampingi proses penggeledahan KPK.(KOMPAS.COM)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dokumen usai melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Bogor, Jabar, Jumat (9/5). Penggeledahan tersebut terkait kasus suap tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar di kawasan Sentul Bogor dimana KPK menangkap Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan dari pihak PT Bukit Jonggol Asri Franciskus Xaverius Yohan Yhap.

PPP: KPK Harus Transparan WAKIL Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi transparan dalam memproses kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bogor Rachmat Yasin. Yasin merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjabat Ketua DPW PPP Jawa Barat.

Ia mengatakan, dalam situasi tahun politik seperti saat ini, kasus Yasin bisa saja dikaitkan dengan konspirasi politik.

"Saya harap KPK sudi untuk lebih transparan, akuntabel dan profesional dalam menyelesaikan kasus ini. Pokoknya jangan sampai jadi konspirasi politiklah," kata Yani saat dijumpai di Kantor KPU Pusat di Jakarta, Jumat (9/5).

Status Yasin yang telah resmi sebagai tersangka, lanjut Yani, secara otomatis telah membuatnya lengser dari jabatan struktural di PPP. Meski demikian, PPP tetap akan memberikan bantuan hukum kepada Yasin selama kasusnya diproses.

"Bantuan hukum itu sudah kewajiban.

Siapa pun kan memang berhak atas bantuan hukum," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Rabu (7/5/2014) malam, KPK menangkap tangan Yasin. Yasin diduga terlibat kongkalikong transaksi serah terima uang berkaitan dengan izin rancangan umum tata ruang (RURT) di kawasan BogorPuncak-Cianjur.

KPK menetapkan Yasin sebagai tersangka pada Kamis (8/5/2014). Ia disangka melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(KOMPAS.COM)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan pejabat korupsi. Kini giliran Bupati Bogor Rachmat Yasin ditangkap KPK di rumahnya Perumahan Yasmin, Bogor, Rabu (7/5) malam. KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp1,5 miliar. KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian Bogor, Muhammad Zairin, pengusaha swasta bernama Francis Xaverius Johan Yap dan wanita yang merupakan karyawan di perusahaan tempat Francis bekerja "Yasin ditangkap karena diduga terlibat suap izin pembebasan lahan di Puncak dan perluasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang berkaitan dengan izin rancangan umum tata ruang (RUTR) di lokasi Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur),’’ ungkap jurus bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (8/5).

Johan melanjutkan Bupati Bogor sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan.

Penahanan ini demi kelancaran pemeriksaan, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak kabur ke luar negeri.

KPK juga menetapkan Muhammad Zairin dan pengusaha, Yohan Yap juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. dan ditahan di Rutan KPK, Guntur, dan Cipinang.

Zairin dan Francis ditangkap di sebuah restoran di Sentul, tak jauh dari lokasi KPK menemukan uang.

Yasin yang juga kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diciduk di kediamannya di , Perumahan Yasmin, Sektor 2, Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 103, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sekitar pukul 19.00 WIB. Tak lama kemudian, tim KPK

menggeledah sebuah kantor yang sudah disegel lalu mengamankan uang miliaran rupiah. Ruang kerja Yasin di kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor juga ikut disegel.

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, pasca operasi tangkap tangan, KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap sepuluh orang yang diamankan Rabu lalu. Berdasarkan keterangan sepuluh orang tersebut beserta barang bukti uang Rp1,5 miliar, KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyuapan.

“Yasin dan Zairin sebagai tersangka penerima suap, diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan YY tersangka pemberi suap, diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” katanya, Kamis (8/ 5).

Samad mengimbau bagi seluruh kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, supaya tidak melakukan tindakan penyimpangan dan korupsi yang merugikan rakyat secara luas. “Kalau ini terus dilakukan, pasti KPK tidak akan membiarkan dan memburu

sampai dimanapun juga,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan, dugaan penyuapan itu terkait rekomendasi tukar-menukar atau konversi hutan seluas 2754 hektar di Bogor. Selaku perwakilan PT BJA (Bukit Jonggol Asri), YY diduga memberikan Rp1,5 miliar kepada RY dan MZ. Namun, uang Rp1,5 miliar merupakan pemberian tahap akhir.

Sebelumnya, pihak PT BJA telah memberikan uang sejumlah Rp3 miliar dalam dua tahap. Pertama, Rp1 miliar dan kedua, Rp2 miliar.

Apabila diakumulasikan, jumlah keseluruhan uang menjadi Rp4,5 miliar. Bambang menyatakan, tidak tertutup kemungkinan adanya pihakpihak lain yang akan dijadikan sebagai tersangka.

“Di situ disebut RY dan kawankawan (dkk). Kami menduga ada pihak lain yang terlibat. Tapi, itu semua bergantung pada proses pemeriksaan selanjutnya. Kami melakukan hal ini karena kami ingin mengusut tuntas. Yang menjadi concern KPK adalah luas tanah yang akan dikonversi itu luar biasa dahsyat,” tuturnya.

Bambang bersyukur sebagian besar saksi bersikap kooperatif. Sikap kooperatif itulah yang membuat KPK

mengetahui adanya rangkaian peristiwa penyuapan. Mengenai aktif atau tidaknya penyuapan tersebut, nanti akan dibuktikan lebih lanjut. Ia memastikan, ada intensi dari pihak pemberi supaya mendapat rekomendasi lebih cepat.

Bambang belum mengetahui apakah area hutan yang akan dikonversi termasuk hutan lindung atau hutan produksi. Namun, ada kecurigaan bahwa hutan itu adalah hutan lindung. Mengingat potensi kerugian lingkungan yang bisa ditimbulkan, tidak tertutup muncul tindak pidana lain, seperti tindak pidana lingkungan.

Bambang mengaku, KPK sedang mencoba melakukan pembahasan dengan pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengenai kemungkinan ini. “Kalau dikombinasi, pasti bukan hanya KPK, karena kewenangan KPK terbatas di tipikor dan TPPU. Kalau kewenangan itu dimungkinan, bisa saja di-exercise.

KPK sedang berkomunikasi dengan teman-teman di Kemenhut. Tapi, belum jatuh putusan bahwa kami akan mengkombinasi dengan UU lain di luar Tipikor dan TPPU,” lontarnya.

Di lain pihak, fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Irgan

Chairul Mahfiz menyatakan prihatin atas penangkapan Yasin juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat. Seluruh peserta rapat DPP PPP mendoakan Rachmat agar tabah menjalani proses hukum.

Walau begitu, Irgan menegaskan, pemeriksaan hukum yang dilakukan KPK terhadap Rachmat adalah pemeriksaan dalam kapasitas Rachmat sebagai Bupati Bogor, bukan sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat. Namun, jika diperlukan, DPP PPP juga akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi Yasin.

Sementara di Gedung KPK, Bupati Bogor Rachmat Yasin membantah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan KPK. “Ada hal yang terindikasi gratifikasi atau suap yang itu dilakukan oleh staf saya, tapi karena saya pimpinannya, katanya (KPK), itu untuk saya,” tandasnya usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (9/5).

Meski begitu, Yasin siap menghadapi proses hukum lantaran statusnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Ya apapun hasil penyelidikan dan penyidikan kita hormati hukum,” katanya yang sudang mengenakan rompi tahanan KPK. (ENDY)

PPATK Tunggu Laporan KPK JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mendalami indikasi adanya aliran dana mencurigakan ke rekening milik Rahmat Yasin. Bupati Bogor itu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dengan total Rp 1,5 miliar yang berasal dari YY yang merupakan perwakilan PT Bukit Jonggol Asri (BJA).

Saat ini PPATK masih menunggu KPK terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait kasus suap itu.

Sebab hingga kini aliran dana yang mencurigakan juga masih diselidiki oleh KPK sebelum sampai ke PPATK. "Informasi itu (aliran dana) masih sedang didalami," kata Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso saat dihubungi, Jumat (9/5).

Untuk itu, kata Agus, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait modus yang mungkin digunakan oleh Ketua DPP PPP Jawa Barat itu dalam transaksi suap izin rencana umum tata ruang di kawasan Bogor-PuncakCianjur. "Intinya, kita selalu mendukung kepentingan KPK dalam penelusuran terkait kasus tersangka suap itu," katanya.

KPK menangkap tangan Bupati Bogor Rahmat Yasin, Kepala Dinas

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kedua kanan) menyaksikan petugas KPK membawa uang saat gelar barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana suap di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/ 5). Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1,5 miliar dari Rp. 4,5 miliar hasil OTT yang disita KPK tersebut sebagai suap kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin untuk memberikan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar di Bogor.

Pertanian dan Kehutanan Muhammad Zairin, dan pihak swasta, Franciskus Xaverius Yohan pada Rabu (7/5). Zairin dan Yohan

diamankan dari sebuah restoran di kawasan Sentul, Bogor. Setelah meringkus keduanya, tim penyidik KPK menangkap Yasin di Perumahan

Yasmin, Bogor.

Dalam penangkapan ini, KPK menyita uang tunai senilai Rp 1,5 miliar di sebuah kantor PT Bukit

Jonggol Asri yang tak jauh dari lokasi penangkapan Zairin dan Yohan. KPK juga menduga ada pemberian uang Rp 3 miliar dalam dua tahap kepada Yasin.

Kekayaan Rahmat Yasin Dalam laporan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bogor Rahmat Yasin memiliki kekayaan hampir Rp 6,41 miliar. Tercatat Rahmat memiliki 13 petak tanah yang tersebar di Kabupaten Bogor. Tanah tersebut termasuk berupa bangunan yang nilainya Rp 4,82 miliar.

Rahmat juga memiliki sederet mobil mewah yakni Mercedes Benz R, Mercedes Benz G, Nissan Serena dan Toyota Vellfire. Keempat mobil tersebut senilai Rp 1,3 miliar.

Untuk kepemilikan harta bergerak lainnya seperti logam mulia dan harta warisan, Ketua DPW PPP Jawa Barat itu memilikinya dengan total Rp 92 juta. Kemudian, Rahmat juga memiliki giro dan setara kas lainnya dengan total Rp 575 juta.

Dalam pelaporan yang tercatat 15 September 2011 itu, Rahmat memiliki utang sebesar Rp 426 juta.

Dengan demikian, total hartanya setelah dikurangi utang sebesar Rp 6,41 miliar. Jumlah ini naik dari tahun 2008, senilai Rp 5,09 miliar.(INT/ KOMPAS.COM)

KPK POS

6

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

NAD

POLITIK Bachtiar Akob Lantik Wakil Rektor Unsam LANGSA - Bachtiar Akob selaku Rektor Universitas Samudera (Unsam) Langsa senin pekan lalu melantik dua wakil rektor dan sejumlah pejabat struktural lainnya di aula kampus setempat.

Dalam sambutannya Rektor Unsam Langsa mengharapkan kepada pejabat yang dilantik untuk meningkatkan pelayanan publik terutama kepada mahasiswa. “Berikan pelayanan yang terbaik kepada para mahasiswa agar tidak terbuang waktu siasia,” papar Bachtiar Akob.

Bachtiar Akob juga berharap kepada wakil Rektor Bidan Kemahasiswaan untuk menjalin kerja sama dengan mahasiswa.

Sidang Praka Heri Shafitri, anggota Batalyon 111 Raider yang meminjamkan senjata untuk pelaku penembakan posko Partai Nasional Demokrat, kembali dilanjutkan di Pengadilan Militer Banda Aceh, Selasa (6/5).

Penembak Posko NasDem Mantan Panglima Sagoe BANDA ACEH - Persidangan terhadap Praka Heri Shafitri, anggota Batalyon 111 Raider yang meminjamkan senjata untuk pelaku penembakan posko Partai Nasional Demokrat, kembali dilanjutkan di Pengadilan Militer Banda Aceh, Selasa (6/5). Dalam persidangan yang menghadirkan saksi utama Rasyidin dan Umar terungkap bahwa pemberondongan itu diotaki oleh mantan Panglima Sagoe Komite Peralihan Aceh.

Pemeriksaan saksi mahkota ini dipimpin Hakim Ketua Letkol CHK Budi Purnomo. Rasyidin alias Mario diperiksa karena terbukti menggunakan senjata yang dipinjam pada Praka Heri untuk memberondong posko Partai NasDem di Matangkuli, 17 Februari lalu.

Dari pengakuan Rasyidin alias Mario terungkap bahwa Umar alias Memble merupakan aktor utama penembakan posko tersebut.

Umar merupakan panglima sagoe Komite Peralihan Aceh (KPA) Paya Bakong, Aceh Utara.

Menurut Rasyidin, ia diperintahkan oleh Umar untuk menembak posko Partai Nasdem. “Tapi saya bilang saya tidak punya senjata.

Umar minta saya untuk meminjamkan senjata milik Praka Heri,” kata Rasyidin dalam persidangan.

Rasyidin bilang bahwa penembakan itu diatur di rumah Umar.

“Menurut Umar, penembakan itu karena mereka telah menurunkan bendera PA,” jelasnya. PA merupakan Partai Aceh, partai bentukan pentolan Gerakan Aceh Merdeka.

Setelah mematangkan aksinya

di rumah Umar, keduanya beraksi.

Mereka memberondong sejumlah tembakan ke posko Partai Nasional Demokrat itu. Usai dihujani tembakan, Umar masuk ke posko dan memukuli tiga kader partai tersebut. “Jumlah pelurunya sekitar 18 butir,” kata Rasyidin. Bahkan, kata Rasyidin, mereka pernah mengajak Heri untuk ikut serta dalam aksi penembakan tersebut.

Usai melancarkan aksinya, Umar menyerahkan kembali senjata laras panjang itu kepada Praka Heri dan memberinya uang senilai Rp400 ribu. Namun, Praka Heri membantah keterangan Mario.

Heri mengaku tak mengetahui senjatanya digunakan untuk menembak posko Partai Nasdem.

“Saat ia pinjam katanya mau buru babi,” ujar Heri.(AK)

Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Daffa BANDA ACEH - Wakil Direktur Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh dr Fakhrul Jamal menyebutkan, biaya pengobatan Daffa Delfira akan ditanggung oleh pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional. “Semua biaya akan ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional,” ujar dr Fakhrul di RSUZA Banda Aceh, Rabu siang.

Menurut Fakhrul, pengobatan Daffa akan dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. “Itu kasus spesial gak mungkin dikerjakan di sini, karena nggak cukup fasilitas dan tenaga, jadi harus dikirim ke Jakarta (RSCM –red.),” sebut Fakhrul Jamal.

Daffa Delfira menderita "Atresia Bilier" atau gangguan empedu.

Kondisi ini menyebabkan Daffa harus menjalani cangkok hati yang membutuhkan biaya besar. dr Fakhrul Jamal menyebutkan, sebelum menjalani operasi di RSCM, Daffa harus terlebih dahulu dirawat untuk peningkatan berat badan. Untuk umurnya yang sembilan bulan, berat badan ideal adalah tujuh sampai delapan kilogram. Saat ini, berat badan Daffa masih 4 kilogram.

“Sebelum kita kirim ke Jakarta, kondisi umumnya harus dikoreksi dulu. Kalaupun dikirim sekarang, masih belum bisa dioperasi,” ujar Fakhrul.

Penyakit yang diderita Daffa menimbulkan gelombang solidaritas di kalangan pengguna internet, mahasiswa, dan unsur pemerintah. Komunitas @iloveaceh

tengah menggalang dana untuk pengobatan Daffa. Mahasiswa di Banda Aceh dan Lhokseumawe juga turun ke jalan untuk menggalang dana bagi Daffa.

Marlina Usman, istri Wakil Gubernur Aceh, ikut mengunjungi Daffa di ruang Seruni I Kamar 3 RSUZA, Rabu siang. Marlina menyatakan, pemerintah akan membantu biaya pengobatan Daffa.

“Pemerintah akan membantu,” sebut Marlina Dalam kunjungan itu Marlina menyerahkan bantuan sebesar Rp5 juta.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin menyatakan, Pemerintah Aceh akan membantu biaya hidup keluarga selama masa perawatan Daffa, sedangkan biaya pengobatan ditanggung BPJS.(AK)

Ketua MPD Aceh Tamiang Tinjau Pelaksanaan UN ACEH TAMIANG - Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Tamiang Mukhlis SPdI didampingi tiga orang anggota yakni Drs M Nuh Nafi, Ridwan Ma'ruf dan Junaidi memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMPN 2 Karang Baru, pekan lalu. UN tingkat SMP Tahun Ajaran 2013/2014 yang diselenggarakan secara nasional ini berlangsung lancar dan kondusif.

Kepala SMPN 2 Karang Baru Mursida SPd mengatakan, pihak-

nya sangat senang ada perhatian dari MPD yang khusus datang memantau pelaksanaan UN. Jumlah siswa SMPN 2 Karang Baru yang mengikuti UN sebanyak 197 orang, namun satu orang tidak hadir tanpa alasan, diduga yang bersangkutan telah pindah sekolah tanpa pemberitahuan.

Ditemui terpisah Ketua MPD Aceh Tamiang Mukhlis menyatakan, meski MPD dirasa belum berjalan maksimal, karena baru dilantik beberapa bulan lalu, namun dengan segala keterbatasanya

mereka coba menunjukan kepedulian khususnya di dunia pendidikan.

Sementara itu pelaksanaan UN di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) diikuti 2.562 pelajar, berjalan lancar. Dari jumlah itu, sebanyak 22 peserta tidak hadir dan satu orang telah menikah. "Pelaksanaan UN kali ini terdapat kendala kecil, namun dapat dipastikan berjalan secara baik dan lancar," ucap Kepala Dinas Pendidikan Abdya Drs Yusnaidi MPd melalui Ketua Pelaksana UN Sabihismiruddin SPd.(BSO)

telah mengirimkan 41 orang dosen S1 mengikuti studi S2 di beberapa perguruan tinggi di Sumatera dan Pulau Jawa, dan juga 25 orang sedang mengambil S2 biaya Dikti. Sementara 9 orang sudah kembali dan mengajar di kampus itu dan juga 17 orang sedang S3.

Ada pun dua wakil rektor yang dilantik yakni Dr Saiman, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Nurlina, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Selanjutnya, Bukhari sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teuku Hasan Basri sebagai Kepala Unit

Sementara kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk berkoordinasi dengan fakultas guna membentuk senat fakultas dan pada akhirnya dapat dibentuk senat universitas atau perguruan tinggi.

Rektor berharap semua proses dapat berjalan lancar dan dalam waktu enam bulan semua tata kelola organisasi sudah tuntas.

“Ini sesuai dengan peraturan menteri tentang susunan organisasi Unsam untuk diisi dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar rektor.

Bachtiar Akob juga menjelaskan, hingga saat ini Unsam

Pelaksana Teknik Laboraturium Dasar, Makhroji segai Kepala Unit Pelaksanan Teknik Laborat Bahasa, Rachmansyah Kepala Unit Pelaksana Teknik Perpustakaan dan Teuku Kusnafizal sebagai Koordinator Pusat Pengabdian Masyarakat.

Aidil Banta, Kasubbag Umum dan Keuangan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jahiyar sebagai Kepala Sub bagian Kemahasiswaan, Tuti Israyani sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Mursida sebagai Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.(YAN)

Dishub Langsa Tertibkan Pengendara di Lampu Merah LANGSA - Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informasi Kota Langsa selama sepekan ini akan melakukan penertiban pengguna kenderaan di setiap persimpangan lampu merah yang ada di daerah itu. Penertiban ini dilakukan untuk menanamkan rasa disiplin pengguna kenderaan di setip lampu merah dan juga menjaga keselamatan pengguna mobil dan sepeda motor.

HMI Demo Kajari Kota Langsa LANGSA - Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, Rabu (7/5) pekan lalu menggelar aksi demo ke Kantor Kejaksaan Negeri setempat. Mereka menuntut dituntaskannya kasus korupsi pembangunan aula DPRK Langsa Tahun 2010, di Gampong Matang Seulimeng, Langsa Barat.

Menurut mahasiswa, kasus tersebut sudah cukup lama, namun belum tuntas dan belum juga ditindaklanjuti.

Mahasiswa menuding pihak Kejari sengaja melambatlambatkan kasus yang sudah empat tahun berlarut-larut itu.

Mahasiswa dalam tuntutannya meminta Kepala Kejari Langsa dicopot, dan kasus pembangunan aula Kantor DPRK diserahkan ke Tipikor Aceh. Kejari Langsa juga diminta bertanggung jawab atas terendapnya kasus itu, dan tindak tegas pihakpihak yang terlibat korupsi.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.45 WIB, dikawal ketat belasan anggota Polres Langsa. Sementara itu Kajari Langsa R Miftahol Arifin, saat ini sedang berada di Banda Aceh, bersama Kasi Pidsus dan Kasi Intel. Mahasiswa bertahan hingga ada perwakilan yang menerima kedatangan mereka.(BSO)

masih kurang disiplin di setiap persimpangan lampu merah," jelas Jauhari Amin.

Selain itu juga, pertiban ini akan berlangsung selama satu minggu. "Ini penertiban tahap pertama. Nanti kita akan buat lanjutnya," kata dia seraya menambahkan ini juga dilakukan demi untuk kemajuan dan penertiban pengguna kendaraan di setiap persimpangan lampu me-

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Langsa H Jauhari Amin kepada wartawan di sela-sela kegiatannya, Senin (5/5).

"Kami akan ke sekolah-sekolah memberikan penjelesan tentang kedisiplinan pengemudi kendaraan baik itu, mobil maupun sepeda motor. Kalau kita lihat masyarakat Langsa khususnya pengguna mobil dan sepeda motor

rah dan menghindari kecelakaan.

Pada kegiatan ini juga imbuh Jauhari Amin, menurunkan sebanyak 20 anggota Dinas Perhubungan, Komukasi dan Informasi mulai dari Pajak Ikan dalam penertiban lalulintas. Ke depan dalam penertiban ini juga akan bekerjasama dengan lalu lintas.

Dia juga mengharapkan dukungan masyarakat dalam pertiban lalulintas.(BSO)

Ayah Lima Kali Hamili Putrinya BANDA ACEH - Sai (55), warga Gampong Cot Meukaso, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya (Pijay), sudah lebih sebulan bersembunyi di hutan desa itu setelah lolos dari sergapan warga desanya pada hari Minggu, 2 Maret lalu. Saat itu belasan warga berupaya menangkapnya karena diduga tega menghamili putri sulungnya sebanyak lima kali dalam 15 tahun terakhir, sejak anak itu berumur 15 tahun hingga kini 30 tahun.

Istri dan empat anaknya tak kuasa menghalangi perbuatan bejat Sai, sehingga warga sepakat untuk meringkusnya. Namun, tersangka inses (hubungan sedarah) yang berprofesi sebagai dukun dan ke mana-mana membawa parang tajam itu berhasil kabur melalui halaman belakang rumahnya. Kini ia diperkirakan ngumpet di dalam hutan yang tak jauh dari rumahnya.

Sejak Sai lari dari rumahnya yang berdinding tepas, anak sulungnya itu, sebut saja bernama Hesti, langsung dievakuasi oleh

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh (BP2A) Pijay agar si anak tak lagi menjadi korban perkosaan ayah kandungnya. “Lagi pula anak itu kini sedang hamil enam bulan. Ini kehamilannya yang kelima karena ulah ayahnya,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak Pijay, Dra Rosmiati, menjawab Serambi di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Kamis (8/5) siang.

Sehari sebelumnya, informasi yang menggugah nurani itu dibeberkan Rosmiati di depan sekitar 300 peserta Seminar Inovasi Pelayanan Publik di Aceh yang digelar Logica 2 Australian Aid di Hermes.

Salah satu lembaga dampingan Local Governance Innovation for Communities in Aceh (Logica) Fase II itu di Aceh adalah BP2A Pijay. Drama pembebasan Hesti dari budak seks ayahnya adalah bagian dari success story BP2A Pijay yang dibeberkan dalam seminar tersebut oleh Rosmiati dengan subbahasan Memerdeka-

kan Korban Kekerasan: Lika-liku Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pijay.

Menurut Rosmiati, tak cuma melarikan Hesti dari kungkungan ayahnya, BP2A Pijay pun telah menyerahkan korban ke Mapolsek Trienggadeng untuk diproteksi. Tapi kemudian karena ada pendapat bahwa kasus inses itu masuk ke ranah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP dan WH Pijay, akhirnya Hesti diserahkan ke lembaga tersebut.

Meski Hesti sudah lima kali hamil, tapi empat janinnya terdahulu berhasil digugurkan ayahnya yang berprofesi dukun.

Selama dalam pengawasan P2TP2A Pijay, kata Rosmiati, pihaknya tetap memberikan pembekalan kepada Hesti untuk penguatan mental serta pendampingan untuk dirujuk ke tempat yang jauh dari ayahnya saat melahirkan nanti. Bisa di Aceh Utara atau dirujuk ke Shelter KP2A Provinsi Aceh yang berada di Banda Aceh.(NET)

Anggota PPK DPO Polisi SIGLI - Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pidie memasukkan nama empat petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mutiara Timur dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penetapan DPO berlaku sejak tanggal 25 April 2014 setelah keempat PPK mangkir dari panggilan polisi, terkait kasus penggelembungan suara caleg Partai NasDem. “Kami telah dua kali memanggil keempat petugas PPK, untuk dimintai keterangan seba-

gai saksi dalam kasus penggelembungan suara caleg NasDem kepada caleg partai yang sama.

Namun, keempat mereka itu mangkir,” kata Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Ibrahim SH, Kamis (8/5).

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, bahwa jika seeorang dipanggil polisi untuk pemeriksaan penyilidikan sampai lebih tiga kali. Maka yang bersangkutan telah memenuhi ditetapkan

sebagai DPO. Bahkan, yang bersangkutan langsung bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Diberitakan sebelumnya, Polres Pidie saat ini juga sedang mengusut kasus dugaan penggelembungan surat suara antarsesama caleg Partai NasDem di Kecamatan Mutiara Timur. Kasus tersebut dilaporkan caleg NasDem Fauzi Jamil karena adanya indikasi PPK Mutiara Timur melakukan penggelembungan surat suaranya kepada caleg partai Nasdem lain Nursaadah SAg.(NET)

Dinas Pora Aceh Timur Evaluasi Kinerja ACEH TIMUR - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui dinas terkait sedang membenahi berbagai hal untuk persiapan Pekan Olah Raga Aceh (PORA) XII Tahun 2014, yang dipusatkan sebagai tuan rumah di Kabupaten Aceh Timur yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 21 Juni 2014 mendatang.

Untuk itulah butuh kerja keras dari berbagai kalang yang terkait dalam mensukseskan PORA 2014 itu butuh kerja sama, yang seiring dan sejalan sebagaimana yang kita inginkan dalam mela-

kukan pengawasan atau pelaksanaan sarana atau prasarana yang akan disiapkan pada waktunya tibanya nanti.

Sementara tempat yang diakomodasi mulai daerah Idi Cut sampai kewilayah Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Tempat yang dipergunakan yaitu sekolah yang telah memenuhi standar wisma yang kini dalam pemasangan ACE dan tempat ranjang penginapan. Serta kebutuhan lain seperti MCK dan atribut lainnya.

Kalau menyangkut dengan

kendala selama ini, memang ada sedikit kekhawatiran terhadap beberapa atlet yang belum menyerahkan atau pengiriman data atlet dari sebagian cabor hasil prapora.

Namun sudah ada kesepakatan dalam rapat evaluasi bahwa cabor itu dalam waktu dekat ini segera menyerahkan berkasnya guna dapat mengikuti Pora 2014.

Karena selama ini pihak KONI Aceh Propinsi, sangat mendukung panitia Kabupaten Aceh Timur, untuk menyelesaikan segala kebutuhan dan berkoordinasi

dengan pihak-pihak terkait lainnya guna PORA 2014 ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Walau dari Pemerintah Aceh tidak mengabulkan sepenuhnya anggaran yang telah diusulkan olah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang mencapai Rp40 miliar, hanya disetujui oleh pemerintah Aceh Rp20 miliar.

Dengan anggaran sejumlah itu, panitian tuan rumah akan memaksimalkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh pihak terkait.(BSO)

ALUMNI FMIPA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Putra Aceh Raih Penghargaan Lingkungan dari Amerika BANDA ACEH - Rudi Putra, alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Jurusan Biologi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dianugerahi penghargaan paling prestisius dunia untuk aktivis lingkungan, Goldman Environmental Prize.

Rudi Putra mendapatkan penghargaan untuk kategori penggiat yang bergerak di negara kepulauan.

Penghargaan ini mulai diberikan sejak Tahun 1990.

Penghargaan ini sering disebut sebagai hadiah Nobel di bidang keadilan lingkungan

(environmental justice).

Penganugerahan penghargaan ini berlangsung dalam acara The Goldman Prize Ceremony di Ronald Reagen Building and International Trade Center, Washington, DC, Amerika Serikat, Rabu, 30 April 2014.

Rudi berhak mendapatkan hadiah uang sebesar 175 ribu dolar AS (sekitar Rp1,75 miliar).

Dana ini akan diperuntukkan untuk mendukung kegiatan yang dilakukannya. Selain Rudi Putra, pemenang Goldman Prize tahun ini berasal dari Afrika Selatan (Desmon D’Sa), Amerika Serikat (Helen Slotje), Peru

(Ruth Buendea), Rusia (Suzen Gazaryan), dan India (Ramesh Agrawal).

Rudi dinilai layak untuk menerima penghargaan tersebut karena dua alasan. Pertama adalah karena upaya melindungi Badak Sumatera dari kepunahan.

Upaya ini cukup sukses dilakukan Rudi di Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh sejak 14 tahun lalu. Rudi dan kawan-kawan melakukan patroli tanpa henti di wilayah-wilayah habitat Badak Sumatera, dengan atau tanpa dana.

Pada saat Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKL) dibubarkan, Rudi

bersama teman-teman segera menginisiasikan pembentukan Forum Konservasi Leuser untuk melanjutkan patroli terhadap badak Sumatera di Leuser. Saat ini populasi Badak di Leuser meningkat, tetapi masih dalam populasi yang kecil. Di dunia, populasi binatang langka tersebut saat ini kurang dari 200 individu, dan di Leuser diperkirakan merupakan populasi terbesar.

Penilaian kedua adalah upaya restorasi kelapa sawit menjadi hutan kembali di Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Tamiang. Hal ini dilakukakan untuk mengembalikan fungsi

hutan yang telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Total terdapat 26 kepemilikan perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan yang berhasil ditutup oleh Rudi dan kawan-kawan. Luasnya lebih kurang 3.000 hektar. Upaya ini dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat, LSM, pemda dan kepolisian.

Dari 3.000 hektar lahan ini, sekitar 700-800 hektar telah direstorasi dengan cara menebang kelapa sawit yang ada dan hutan kembali tumbuh dengan sangat cepat tanpa perlu biaya menamam kembali.

“Pemerintah Aceh seharusnya sadar bahwa saat ini bukan masanya lagi untuk menebang hutan atau mengkonversinya menjadi kawasan bukan hutan. Dunia sudah berubah. Hutan perlu dilindungi untuk kehidupan saat ini dan masa depan. Di atas kertas kita memang masih memiliki 3,5 juta hektar hutan, tapi coba lihat kondisinya. Saat ini hampir di seluruh hutan Aceh porak-poranda oleh tambang, illegal logging, perambahan, perkebunan kelapa sawit,” ungkap Rudi.

“Kita harus selamatkan hutan karena sangat penting bagi masa depan Aceh. Tanpa hutan kita akan

kehilangan air, tanpa air kita akan mati. Di banyak daerah di Aceh orang sudah kesulitan mendapatkan air bersih, sungai tercemar.

Bencana alam sangat dekat dan sangat besar,” sambungnya.

Data menunjukkan bahwa hutan yang tersisa saat ini di Aceh sebenarnya bukan hutan yang baik karena berada di ketinggian lebih dari 1.500 meter dan dengan kondisi kemiringan yang curam. Pada lokasi tersebut umumnya tidak banyak kayu dan keragaman hayati lainnya, hanya berupa pohon-pohon kecil yang kemampuan menangkap airnya kecil dan rawan longsor.(AK)

KPK POS

7

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

POLITIK

SUMUT NAD

Indikasi Kecurangan Pemilu Makin Menguat

Saksi dari partai politik merasa kecewa dengan kinerja KPUD Nisel mereka dianggap sebagai panjangan atau objek pelengkap penderita.

Saksi parpol Hanya Dianggap Sebagai Penonton NIAS SELATAN - KPUD Nias Selatan bersama KPU Propinsi Sumatera Utara dinilai mengangkangi Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan yang mengamanatkan bahwa KPUD Nias Selatan Segera melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang secara berjenjang di seluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan termasuk hasil pemungumutan suara ulang di beberapa TPS. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dilakukan di ibukota Kabupaten Nias Selatan dan tetap mengundang saksi peserta Pemilu dan Panwas Kabupaten Nias Selatan. Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam rekapitulasi suara ulang adalah Model C1 Plano DPR, C1 Plano DPRD Provinsi Sumut, C1 Plano DPRD Kabupaten Nias Selatan.

"Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut tetap dituangkan ke dalam Model D dan D-1, Model DA dan DA-1 serta Model DB dan DB-1 untuk seluruh lembaga perwakilan dan pengesahannya tetap ditangani oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Nias Selatan serta saksi peserta Pemilu yang hadir," ungkap Dani Garamba yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.

KPUD Nisel bekerjasama dengan KPU Provinsi Sumut, menurutnya, memaksakan kehendak, di mana para saksi tidak diberi ruang untuk mempertanyakan hal sebenarnya. "Seorang anggota KPU Provinsi Sumut dengan gaya arogansinya mengatakan KPU

hanya melaksanakan sebagian perhitungan suara, kalau ada yang keberatan nanti buat pengaduan di MK. KPU hanya mengejar waktu penetapan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014," tuturnya.

"Artinya KPU Provinsi Sumut dan KPUD Nisel tidak peduli dengan berbagai kecurangan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu baik ditingkat PPK, PPS dan KPPS. Artinya KPU bekerja asal jadi. Masalah kecurangan dan kejahatan Pemilu di Nisel tidak mau tahu yang penting hasil Pemilu di Nisel sampai di KPU RI sebelum tanggal 9 Mei 2014," sambung Dani sebagai saksi Partai Hanura.

Dani Garamba mengharapkan KPU RI, KPU Sumatera Utara dan KPUD Nias Selatan untuk menjadi penyelenggara yang memiliki hati nurani. "Ingat kebenaran dan bukan pembenaran, ingat Tuhan sehingga bisa bekerja baik sesuai UU dan peraturan yang berlaku. Uang gampang didapat tapi hak rakyat harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara Pemilu di NKRI," katanya.

Menurut dia, sebelum adanya keputusan MK maka alangkah lebih baik ketika KPU menindaklajuti rekomendasi Bawaslu RI tanggal 25 April 2014 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang seluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan. “Pemilu di Nias Selatan merupakan yang paling buruk. Seluruh saksi parpol di Dapil 6 Nias Selatan merasa keberatan dengan perilaku KPU Provinsi Sumut dan KPUD Nisel yang mengarahkan pihak kea-

manan untuk merongrong hak saksi parpol, seakan Nias Selatan dalam keadaan darurat sehingga siapa pun yang menyampaikan aspirasi dihadang oleh oknum keamanan yang telah dipersiapkan KPUD Nisel,” cetus Ketua Bappilu DPC Partai Hanura Nisel ini.

Dani Garamba yang didampingi sejumlah saksi parpol peserta Pemilu daerah pemilihan 6 Nias Selatan membeberkan bahwa di Dapil 6 Nias Selatan terdiri dari 157 TPS dan tujuh kecamatan yakni Simuk (10 TPS), Pulau-Pulau Batu (44 TPS), Hibala (29 TPS), Pulau-Pulau Batu Timur (15 TPS), Pulau-Pulau Batu Utara (24 TPS), Pulau-Pulau Batu Barat (17 TPS), dan Tanah Masa (18 TPS).

"Semuanya wajib menggelar pemungutan suara ulang karena kecurangan dan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan dengan mencoblos dan menyesuaikan data sesuai petunjuk KPUD Nisel," katanya.

Ditambahkannya penghitungan ulang di Dapil 6 Nisel tak ada gunanya. Tak seorang pun PPK hadir menyaksikan penghitungan ulang di Dapil 6 Nias Selatan di mana dari tujuh kecamatan tak seorang PPK dan PPS hadir melaksanakan tugas sesuai surat KPU pada tanggal 2 Mei 2014. "Oknum KPU Provinsi Sumut dan KPUD Nisel dengan bahasa arogannya mengatakan bahwa semua tugas PPK dan PPS dapil 6 Nisel akan diambil alih oleh KPU Sumut dan KPUD Nisel.

Para saksi partai politik peserta pemilu hanya dianggap sebagai dagelan politik atau penonton," tandasnya.(TIM)

Pejabat yang Dilantik Wajib Mencintai Pekerjaannya BATUBARA - Mutasi ataupun promosi sudah pasti ada pegawai yang merasa senang, susah, gembira ataupun sedih yang kesemuanya merupakan dinamika dalam suatu pekerjaan. Pejabat yang dilantik harus senantiasa mencintai pekerjaannya. Hal ini dikatakan wakil Bupati Batubara H RM Harry Nugroho SE di Lima Puluh, Jumat (2/5).

"Jalinlah komunikasi dan silaturohmi (reliationship) serta dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang akan membuat anda merasa nyaman di mana pun berada dan dapat menikmati dalam menjalankan tugas. Di mana pun kita berada sesungguhnya teman kita adalah lingkungan kita

oleh karenanya harus dapat menjalin silaturohmi dengan baik," katanya.

Menurutnya, ada filosofi yang dapat dijadikan renungan bersama yaitu betapa pentingnya mengetahui "blind spot" (titik hitam) yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh diri kita sendiri. "Dalam hidup kita butuh seseorang untuk mengawal kehidupan kita sekaligus untuk mengingatkan dan menegur jika kita melakukan hal yang keliru mungkin tidak disadari. Hal seperti ini mungkin bisa saja terjadi dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Dengan adanya orang lain yang mengingatkan dan keikhlasan dalam menerima kritikan/masukan dari orang lain tersebut, maka

jabatan ataupun karier dapat diselamatkan. Apa pun jabatan yang diberikan harus diterima karena sesungguhnya jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan," paparnya.

Pejabat yang dilantik yaitu Drs Anwardi MPd menjabat kepala perpustakaan dan arsip, Amran SH, Abdi Rasoki Pulungan menjabat kepala bidang di dinas catatan sipil, Hotman Silitongah SE, Drs Syamsir Tuling kabid di dinas pendapatan, Zainal Harahap kabid di dinas pertanian, Suherman SKM MSi kabid dinas kesehatan, dr Andi Wibowo Kepala Puskesmas Laut tador, Meilinda Suryanti SSTP MAP kasie pengembangan dan penetapan dispenda.(RIL)

NIAS SELATAN - Mencuatnya kekisruhan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan diduga karena permainan penyeleggara Pemilu yang mementingkan kepentingan kelompok atau individu dalam memenangkan pertarungan untuk memperebutkan kursi dengan cara menghalalkan segala cara. Ditambah lagi karena tidak tegasnya aparat keamanan dalam mengambil tindakan biarpun kecurangan pileg yang dilakukan pemilih berulangkali mencoblos disaksikan aparat keamanan yang menjaga TPS. Sinyalemen kecurangan pemilu legislatif makin menguat.

Dalam proses rekapitulasi ulang terhadap 1.086 TPS di Kabupaten Nias Selatan, sejak Jumat malam, ditemukan berbagai bentuk kecurangan yang selama gencar diprotes aliansi lintas partai politik (parpol).

Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Nias Selatan Memoris Fau menanggapi perhitungan ulang surat suara ulang dari setiap TPS dengan cara mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara berdasarkan tindak lanjut surat KPUD Kabupaten Nias Selatan Nomor 214/ KPU Kab-002434832/V/2014, tanggal 3 Mei 2014 perihal jadwal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan ulang hasil perolehan suara serta mempedomani surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014 tgl 2 Mei 2014.

KPUD Nisel segera melaksanakan rekapitulasi hasil hitungan suara ulang di seluruh TPS sekabupaten Nias Selatan termasuk hasil pemungutan suara ulang di beberapa TPS sesuai surat KPU RI pada diktum 1 (satu) buka rekapitulasi penghitungan ulang

Ketua DPD PAN Kabupaten Nias Selatan Memoris Fau hasil perolehan suara di beberapa kecamatan.

"Meminta pelaksaan perhitungan suara ulang di TPS seKabupaten Nias Selatan dengan cara mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara dengan menghitung surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah sesuai petunjuk surat KPU RI perihal diktum 4 (empat) demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur dan adil serta bermartabat, karena model C1 Plano yang ada tidak dapat diyakini hasilnya, diduga telah direkayasa yang dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya C1 Plano oleh saksi partai politik yang menunjukkan keabsahan hasilnya," ungkap Ketua DPD PAN Nisel Memoris Fau di ruang kerjanya, Senin (5/5).

"Apabila KPUD Nisel tidak dapa melaksanakan sebagaimana surat yang telah dilayangkan Partai Amanat Nasional Nisel

menolak semua hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan KPUD Nisel dan jajarannya," tandas Memoris Fau Memoris Fau menambahkan, jika terjadi selisih suara, rekap ulang harus dihentikan dan ditindaklanjuti dengan perhitungan ulang. Selisih hasil rekap C-1 Plano dan lampiran C-1 berhologram ditemukan di banyak TPS. Untuk menguji selisih ini, Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang surat suara.

Ini bukti telah terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilu.

"Namun karena ketidaksiapan KPU, selain proses rekap ulang yang amburadul dan tidak mengindahkan azas pemilu yang luber jujur dan adil, proses hitung ulang ini hanya sebagai dagelan politik,” katanya.

Hasil pantauan, ketatnya penjagaan aparat keamanan dengan melibatkan Brimob, TNI AD dan

TNI AL dengan senjata lengkap justru dimanfaatkan penyelenggara pemilu. Pemasangan tali plastik yang mengelilingi ruang rekap ulang di halaman Gudang KPU, dianggap sebagai bentuk arogansi aparat keamanan. Karena wartawan tidak boleh memasuki area tersebut hanya satu saksi dari setiap kecamatan yang boleh masuk dengan memakai tanda pengenal dari KPU. Namun protes perwakilan parpol maupun wartawan tidak diindahkan.

Ketua KPUD Nisel Fansolidarman Dachi bahan terlibat perdebatan dengan Komisioner KPU Sumut Evi Novida Ginting tentang mekanisme rekap ulang surat suara dengan membuka kotak surat suara berdasarkan petunjuk surat KPU RI, tapi komisioner KPU Nisel Fansolidarman Dachi bertahan. Evi meminta agar kotak suara dibuka sesuai dengan keputusan surat KPU RI apabila ditemukan kejanggalan ketidakcocokan formulir C1 dengan formulir plano.

Sementara itu, sejumlah saksi dari partai politik, mengatakan memang ada banyak ditemukan selisih angka antara C1 plano dan C1 berhologram. Untuk mencocokkan selisih tersebut, harus dilakukan perhitungan ulang surat suara.

"Tetapi yang menjadi persoalan apakah kotak suara tersebut dapat dibuka tergantung dari penyelenggara yakni KPU itu sendiri. Selisih rekap tersebut harus dilakukan perhitungan ulang," kata para saksi.

Seusai rekomendasi Bawaslu, hitung ulang ini harus dilakukan apabila terjadi selisih C-1 plano dan C-1 berhologram dengan cara membuka kotak suara.(DUHA)

Dr Tigor: Terapkan S3 di Puskesmas Kota Kecamatan Rantau Utara RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD mengintruksikan kepada Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat beserta jajarannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat supaya menerapkan S3 yaitu "Senyum, Sapa dan Sentuh".

Hal itu dikatakannya pada acara peresmian Puskesmas Kota Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, Selasa (6/5), yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, pembukaan selubung, dan pengguntingan pita yang dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu, unsur muspida dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila SpTHT. "Kalau di Labuhanbatu ada istilah S4 (Senang Melihat orang Susah, Susah melihat orang Senang) dan yang saya tawarkan kepada Kepala Puskesmas adalah S3, senyum, sapa dan sentuh, jadi kepada pasien itu tiga hal yang bisa kita selesaikan atau lakukan yaitu senyum, sapa dan sentuh. Jangan pula pasien datang ke puskesmas tak pernah dipegang, walaupun disapa dan senyum, kalau tak dipegang, itu namanya dukun di kampung dengan pengobatan dari jarak jauh, tidak pernah dipegang atau disentuh pasiennya maka dianggap bisa sembuh,” terang Tigor.

Tigor mengungkapkan, bahwa dirinya merasa gembira melihat bangunan Puskesmas Kota Rantauprapat yang tidak pernah terbayangkan begitu megah seperti itu. "Karena 32 tahun yang lalu waktu berkerja di puskesmas

pedalaman Sumatera Selatan, puskesmasnya sangat sederhana dan jauh terpencil. Bagi saya ini adalah kenangan tersendiri yang mengingatkan pekerjaan saya waktu 32 tahun yang lalu sebagai dokter puskesmas," ungkapnya.

Katanya, banyak yang sudah dikerjakan untuk dinas kesehatan di semua Kabupaten Labuhanbatu ini. "Visi saya pada Tahun 2010, masyarakat Labuhanbatu jangan sakit, jangan sakit ini salah satu saya siapkan sebagai bupati adalah sarana kesehatan yang salah satunya adalah Puskesmas Kota ini. Tahun lalu ada dua puskesmas yang diresmikan yaitu Puskesmas Gunung Selamat dan Puskesmas Sei Pegantungan, dan semua ini adalah permintaan masyarakat yang realistis dan datang kepada saya untuk dibangun," katanya.

Puskesmas ini adalah untuk menggantikan puskesmas yang berada di Jalan Tennis Rantauprapat yang sudah tidak layak lagi.

"Dan sebagai puskesmas mereka sudah melakukan yang maksimal dengan mendapat predikat ISO 9001, dari segi managerial mereka sudah bagus tetapi gedungnya sudah tidak layak untuk dipakai, karena itu gedung itu dibangun pada tahun 70 an, untuk itulah dibangun gedung yang baru, sehingga semua pelayanan yang ada didalamnya nanti akan memberikan harapan dari tokoh masyarakat yaitu pelayanan prima," jelas Tigor.

Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar SPd dalam sambutannya mengharapkan kepada kepala puskesmas agar dapat merawat gedung yang megah itu sekaligus dapat meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Rantau Utara. "Marilah kita lihat bersama bagaimana Bupati Labuhanbatu sangat respon untuk mendirikan Puskesmas Kota ini untuk memberikan dan menambah pelayanan kepada masyarakat khusunya dibidang kesehatan agar lebih baik lagi ke depan sesuai visinya, 'jangan sakit'. Karena kalau kita sakit tak bisa lagi kita membangun Kabupaten Labuhanbatu ini," sebutnya.

Sedangkan H Harmen Dalimunthe atas nama tokoh masyarakat Lingkungan Cut Nyak Dien mengucapkan terimakasih kepada Bupati Labuhanbatu yang telah berhasil menyulap puskesmas menjadi gedung yang begitu megah. “Dengan adanya gedung puskesmas yang baru ini, marilah kita tanamkan dalam jiwa kita turut memiliki, karena kita telah mempunyai rasa memiliki tentu kewajiban kita untuk menjaga dan merawatnya,” harapnya.

"Atas nama masyarakat kami sangat bangga dengan gedung yang megah ini, tapi alangkah baiknya para petugas dapat melaksanakan pelayanan prima, contohnya, kalau kami sakit ingin berobat ke puskesmas ini, tiba di halamannya dan melihat ibu-ibu tersenyum menyambut kami, itu sudah merupakan obat bagi kami," sambung Harmen.

Kedis Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Hj Helifenida SKM MKes dalam laporannya menjelaskan, puskesmas baru itu merupakan relokasi Puskesmas Kota Rantauprapat yang bertujuan untuk lebih meningkatkan akses dan

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Rantauprapat, dengan tatanan pengembangan, selanjutnya puskesmas ini akan ditingkatkan nantinya menjadui Puskesmas Mampu Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).

"Puskesmas ini berdiri di atas tanah lebih kurang seluas 38 x 70 meter persegi, dibangun dari sumber dana bantuan keuangan provinsi, dilaksanakan PT Rizqi Tunggal Pratama. Di Kecamatan Rantau Utara saat ini ada dua puskesmas yaitu Puskesmas Kota Rantauprapat dan Puskesmas Perlayuan. Puskesmas Kota Kecamatan Rantau Utara ini memiliki wilayah kerja sebanyak tujuh kelurahan dengan tiga puskesmas pembantu, tujuh poskesdes dan 64 posyandu, melayani penduduk lebih kurang 57.506 jiwa," jelas Helifenida.

Dalam rangkaian Peresmian Puskesmas Kota tersebut Bupati Labuhanbatu menyerahkan bantuan UKS KIT untuk Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, dan Bilah Barat dan menyerahkan Posyandu KIT kepada 10 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rantau Utara. Selanjutnya meninjau setiap ruangan puskesmas dan meninjau pelaksanaan sunat massal serta pelayanan dan pengobatan gratis. Sedangkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila SpTHT dalam rangkaian acara peresmian Puskesmas Kota itu melakukan pemotongan nasi tumpeng yang diserahkan kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar SPd.(HAH)

TAKUT DIPIDANAKAN

Ketua KPUD Nias Selatan Paksakan Pleno NIAS SELATAN - Sebelas pimpinan parpol peserta Pemilu keberatan dan menolak hasil Pleno KPUD Nisel Tanggal 5 Mei 2014. Ketua dan anggota PPK Kecamatan Hibala dan Kecamatan Tanah Masa (Dapil 6 Nisel) melarikan diri, sedangkan PPK Kecamatan Simuk, PP Batu Timur, PP Batu Barat, dan PP Batu dianggap aman oleh KPUD Nias Selatan.

Demikian dituturkan Dani Garamba di Kantor Panwaslu Kabupaten Nias Selatan saat melaporkan kecurangan Pileg, Rabu (7/5). Dani menjelaskan, Ketua KPUD Nias Selatan paksakan pleno karena takut dipidanakan.

"Ketua bersama anggota KPUD Nisel nekat melaksanakan pleno di 16 kecamatan, dilaksanakan di tempat hiburan Howu-Howu Telukdalam pada tanggal 5 Mei 2014 yang dijaga ketat oleh pihak keamanan.

Sebelum melaksanakan pleno asal-asalan oleh KPUD Nias Selatan dihujani interupsi dari saksi Partai Hanura, PAN, PBB, PKS, PKB, Nasdem, Demokrat, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan dan PPP, namun Ketua KPUD Nisel Fansolidarman Dachi tidak menghiraukannya. Bahkan para saksi ditantang untuk membuat pengaduan ke Mahkamah Kontitusi (MK)," katanya.

Dani mengatakan, sebelum

» Dani Garamba pelaksanaan pleno, sebelas pimpinan parpol peserta Pemilu di Nisel masing-masing

membuat surat kepada KPUD Nisel tentang keberatan serta penolakan atas rapat pleno terbuka lanjutan tanggal 5 Mei 2014. Tapi Ketua KPUD Nisel membandel. Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 mengamanatkan kepada KPU Provinsi dan KPUD Nias Selatan sesegera melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang secara berjenjang diseluruh TPS se-Kabupaten Nias Selatan, tidak diindahkan.

"KPUD Nisel mengangkangi surat KPU RI dengan memaksakan kehendaknya melakukan pleno dengan panduan DA-1 setiap tingkatan. Namun isi

DA-1 yang dibacakan oleh KPUD Nisel sangat berbeda dengan DA-1 yang dimiliki oleh panwas kecamatan, sehingga terjadinya penggelembungan suara untuk Wantri Hondro STh (caleg PKPI), Yulinar Bidaya (caleg Partai Gerindra), Sapotianus Manao (caleg PBB), dan terjadi pengurangan untuk Partai Hanura, Golkar, PAN, PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, PPP di berbagai tingkatan," paparnya.

"Berbagai macam ragam C-1 dan DA-1, ada C-1 dan DA-1 palsu, ada aspal, yang mana asli?

Kebiadaban ketua bersama anggota PPK Kecamatan Hibala Yakobo Fanaetu (ketua), Arifin

Duha STh, Hendrikus Bazikho, Atalisi Zamili, Gesi Laia yang tega menjual ribuan suara para caleg dari beberapa parpol peserta Pemilu kepada orangorang yang tidak memiliki hati nurani. Manusia berkepala dua dan manusia pembeli suara masyarakat adalah Wantri Hondro STh, Yulinar Bidaya, dan Japotianus Manao," ungkapnya dengan nada kesal Menurutnya, para pengkhianat Kepulauan Batu semakin mengganas ketika mulai dekat dengan penguasa di Nias Selatan, sehingga tanpa pikir panjang, yang terburuk pun siap dilaksanakan demi uang dan jabatan. "Seperti dilakukan oleh

PPK Hibala dan PPK Kecamatan Tanah Masa Heryanto Gowasa, Isolasi Bago, Jonawa Bago, Suarman Hondro, Budi Zebua tutur beberapa tokoh Hulo Batu.

PPK Hibala dan Tanah Masa adalah manusia buaya yang siap mati untuk memenuhi isi perutnya, mereka adalah manusia Singa sehingga proses dan hasil demokrasi semakin amburadul.

Untuk itu saya usulkan tiga syarat buat penyelenggara kotor yakni dipecat tanpa hormat dan segera dipidanakan, batalkan hasil Pileg di Kabupaten Nias Selatan dan segera lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seluruh TPS di wilayah Kabupaten Nias Selatan," tandasnya.(AM)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

Kapolres Ajak Masyarakat Pagaran Tingkatkan Kamtimbas PAGARAN - Kapolres Taput Verdy H. Kalele SIk menghimbau masyarakat Kecamatan Pagaran untuk meningkatkan stabilitas keamanan demi kelancaran pembangunan disegala bidang yang berkaitan dengan aktivitas keseharian masyarakat Pagaran, pada Rabu (7/5) di aula Kantor Camat Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara.

Hal ini sangat perlu dukungan dari masyarakat, karena mengingat antisipasi Kamtibmas, Kapolres melalui Wakapolres T Sitohang juga mengatakan, yang penting musuh besar kita yang sangat perlu kita jaga bersama yaitu narkoba dan penyakit sosial dan lain sebagainya. Maka dengan itu mari kita saling bergandeng tangan, hindari perselisihan di antara kita sesama masyarakat agar terwujud keamanan dan kedamaian dan

kesejahteraan menuju pembangunan yang adil, makmur dan merata.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Taput, Muspika dan Kepala Desa, tokoh adat tokoh agama, Kapolsek Siborongborong R Samosir AKP, dan Kepala Sekolah SD , SMP, SMA, SMK dan pengetua se Kecamatan Pagaran.

Sambutan dari berbagai elemen maupun instansi terkait dan perlu ditanggapi serius seperti yang disampaikan oleh tokoh agama Pdt. A. Hutasoit, bahwa belakangan ini sering terjadi perampokan, pembunuhan, pencurian juga kenakalan remaja. Dalam hal ini Kapolres Taput diminta proaktif untuk mengungkap tabir tersebut dan mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kinerja Kamtibmas.

(SLBT)

Bupati Sergai Sampaikan LKPJ dan Nota Keuangan 2013

SUMUT

KPUD Labuhanbatu Dianggap Penghianat Pemilu RANTAU PRAPAT Proses pelaksanaan pemilu di Labuhanbatu betulbetul tercederai oleh penyelenggara Pemilu, mulai dari pengadaan logistik, penatapan caleg, penghitungan suara, dan pleno rekapitulasi penetapan perhitungan perolehan suara pemilih Pileg 2014.

"Semua proses di Labuhanbatu menjadi tidak jelas dan tidak netral.

Mereka betul-betul maju tak gentar membela yang bayar," ungkap Hasan Hasibuan, Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) Kabupaten Labuhanbatu, Senin 4/5 di Rumah Makan Pagaruyung Rantauprapat.

Menurutnya, sejumlah persoalan membelit penyelenggara Pemilu, KPUD, Panwaslu, PPK, PPS dan KPPS, dan adanya permainan sistematis yang sudah diatur. Hal itu tampak dengan adanya dugaan penggelembungan suara, pemindahan suara, dibuktikan dengan tidak bersedianya mereka membuka C1 Plano, walau ditemukan kecurangan antara C1 yang dimiliki saksi-saksi partai. "Mereka hanya ada membuka C1 plano TPS 6 Afdeling 1 Kecamatan Bilah hulu itu pun bertangguh satu malam,

Hasanuddin Hasibuan yaitu suara salah satu caleg dari 0 Suara menjadi 49 dan tidak bersedia menyesuaikan jumlah pemilih atau hasil suara partai dan caleg lainnya," katanya.

"Perdebatan dalam rapat rekapitulasi pleno tak pernah digubris dengan alasan tidak cukup bukti bak mereka penuntut dan pemutus (jaksa dan hakim yang berperkara) bukan sebagai penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil dan kalau masih keberatan dengan entengnya mereka mengatakan silahkan menuntut ke Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Dia mencontohkan kasus beda penafsiran tentang pencoblosan ganda di kertas surat suara di TPS 4, Desa Lingga Tiga, Bilah Hulu.

"Pencoblosan lambang partai dan nama caleg di kertas surat suara yang ditetapkan pihak KPPS setempat sebagai suara partai menuai kritikan dan hal itu juga diabaikan. Juga protes tidak adanya blanko nota keberatan di PPK, ketika disampaikan oleh sang caleg kepada Ketua KPUD Labuhanbatu Ira Wirtati melalui telepon selulernya mengatakan, blanko lagi habis," katanya.

Pada Jumat (2/5) pukul 14.00 WIB, KPUD Labuhanbatu mengundang saksi partai politik terkait rekapitulasi ulang di TPS 6 dan TPS 10 Desa Negeri Baru, Bilah Hilir, serta TPS 13 Tanjung Haloban, atas usulan Panwaslu yang akhirnya batal akibat semua partai politik menolak penghitungan ulang khusus TPS itu. "Tetapi kalau semua dihitung berdasarkan C1 Plano seluruh Labuhanbatu mereka bersedia," kata saksi dari PKB dan PKS. "Akhirnya deadlock dan kalau keberatan dipersilahkan gugat di MK. Perlakuan ini tampak pesanan betul, sehingga KPUD dan Panwaslu ngotot untuk melakukan penghitungan di TPS tersebut yang katanya tidak masuk rekapitulasi pleno beberapa waktu yang lalu, akan tetapi entah berapakali diba-

has waktu itu," katanya.

Hasanuddin Hasibuan, caleg Partai Gerindra yang mengaku dikibuli Ketua KPUD Labuhanbatu, terkait blanko nota keberatan suaranya yang hilang di beberapa TPS di dapil 2 Labuhanbatu, juga melakukan protes di KPUD tapi, tak diindahkan. Bahkan terjadi keributan antara Hasanuddin Hasibuan dengan salah satu oknum aparat kepolisian ketika selalu meneriakkan, "Buka C1 Plano kalau memang Pemilu mau jujur dan adil!" Hal itu malah dianggap mengganggu jalannya rekapitulasi dan terjadinya pemukulan oleh oknum polisi yang hampir memantik kerusuhan.

Hasanuddin Hasibuan menjelaskan bahwa dianya sudah menyurati berbagai pihak mulai dari pusat sampai daerah terkait perlakuan penyelenggara pemilu ini dan adanya pelaporan dan tertangkapnya "money politic" pada pemilu ulang di TPS 8, 18 dan 19, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan. "Pihak Panwas sudah mengirim ke Gakumdu tapi tak ditindaklanjuti sampai sekarang dan ini juga diduga para aparat yang terlibat telah menerima suap," kata Hasan yang berjanji akan berdemonstrasi dan melaporkan hal ini keberbagai pihak apabila tidak ada tindak lanjut dalam minggu ini.

Bupati Sergai Sampaikan Usulan Delapan Ranperda

NO NOTTA LKPJ - Bupati Sergai Ir H Soekirman sedang menyerahkan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2013 dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2013 kepada Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH MSP pada Rapat Paripurna di ruang paripurna Gedung DPRD di Sei Rampah, Senin (5/5).

SEI RAMBAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2013 dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2013 pada Rapat Paripurna di ruang paripurna Gedung DPRD di Sei Rampah, Senin (5/5).

Rapat yang dibuka Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH MSP tersebut turut dihadiri Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Wakil Ketua DPRD MY Basrun, Drs H Sayuti Nur MPD, Drs H Abdul Rahim, para anggota DPRD Sergai, para asisten dan staf ahli bupati, para kepala SKPD dan camat se-Sergai serta insan pers.

Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam nota pengantarnya menjelaskan, pencapaian target indikator makro Kabupaten Sergai tahun 2013, di antaranya Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp12.313,15 miliar dengan penyumbang terbesar usaha pertanian industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Rp5.112,21 miliar, sementara PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Rp20.

385,14 juta dan PDRB Perkapita atas dasar konstan Rp8.463,56 juta.

"Indikator sosial menggambarkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, pada bidang kesehatan menunjukkan bahwa cakupan angka kematian bayi 24/1000 kelahiran, angka kematian balita 30/1000 balita, sedangkan indikator pembangunan manusia meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,09 persen, umur harapan hidup 70,7 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,67 tahun," terang Bupati H Soekirman.

Lebih lanjut Bupati Sergai menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan urusan desentralisasi pada Tahun 2014 dirinci berdasarkan 23 urusan wajib dan tujuh urusan pilihan. Untuk urusan wajib bidang pendidikan dengan sasaran meningkatnya APK dan angka kelulusan da-

lam rangka peningkatan sumber daya manusia.

"Kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan program pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI 105,26 persen, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs 93,50 persen dan jenjang pendidikan SMU/MA 101,90 persen dan terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mencapai 83,93 persen, program pendidikan menengah sebesar 98,59 persen serta program pendidikan non formal mencapai 99,92 persen," ungkap bupati.

Sementara itu untuk urusan wajib kesehatan Tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp37.269.

157.419,- dan terealisasi Rp33.

182.382.079,50 yang digunakan untuk membiayai 22 program dan 79 kegiatan, antara lain cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 122 persen dan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100 persen.

Sedangkan capaian kinerja urusan wajib pekerjaan umum dengan capaian indikator kinerja antara lain panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 659,59 km, panjang irigasi dalam kondisi baik 94, 717 meter dan rumah tangga yang memiliki sanitasi sebanyak 66,28 persen. "Capaian kinerja urusan pertanian antara lain produksi padi 392.493 ton, beras 246.250 ton, swasembada beras 163.589 ton, jagung 14.

740 ton, ubi kayu 429.936 ton dan daging 2.866,8 ton," tambah Soekirman.

Di akhir laporannya, bupati mengatakan bahwa pada intinya, pada Tahun 2013 pembangunan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat telah berjalan dengan baik. Hal ini tergambar dari perkembangan indikator-indikator makro yang positif dan meningkatnya beberapa sektor lainnya.

Rapat paripurna berakhir dengan ditandainya penyerahan Nota Pengantar Bupati mengenai LKPJ Tahun 2013 dari Bupati Ir H Soekirman kepada Ketua DPRD Sergai H AzmiYuli Sitorus SH MSP. (ARM)

SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman yang diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi menyampaikan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kabupaten Sergai untuk dibahas bersama dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) di ruang sidang paripurna gedung DPRD di Sei Rampah, Jumat lalu.

Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD H Azmi Yuli Sitorus SH MSP setelah dinyatakan telah memenuhi kuorum.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Drs Sayuti Nur MPd, MY Basrun dan Drs H Abdul Rahim SP, para Asisten dan staf ahli Bbupati, kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sergai serta Sekwan Drs Suprin.

Delapan ranperda yang dibahas di antaranya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, ranperda tentang Perubahan APBD TA 2014, ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bamban dan Kecamatan Dolok Masihul.

TANDA ANDATTANGANI Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi bersama Ketua DPRD H Azmi Yuli Sitorus SH MSP menandatangai Berita Acara Usulan Ranperda pada Rapat Paripurna Pengesahan Program Legislasi Daerah di ruang sidang paripurna Gedung DPRD di Sei Rampah, Jumat.

Kemudian ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pembangunan Sergai, ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang APBD Tahun 2015.

Dari delapan pembahasan, tujuh ranperda telah disetujui Badan Legislasi DPRD KabUpaten Sergai, sementara satu rancangan lagi yaitu Ranperda Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Serdang

Bedagai akan menyusul untuk dibahas pada rapat selanjutnya.

Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi mengatakan bahwa perda adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-unda-

ngan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Soekirman menjelaskan bahwa daftar program legislasi daerah yang merupakan usulan pemerintah dilakukan pembahasan secara intensif bersama dengan badan legislasi yakni DPRD. "Pemkab Sergai memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD atas kerjasama dan sinergitasnya khususnya kepada badan legislasi yang telah melakukan pembahasan terhadap program-program daerah," pungkas Soekirman. (ARM)

Sergai Tandatangani MoU dengan Unimed SEI RAMPAH - Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 mendatang yang juga berarti dimulainya pasar bebas/perdagangan bebas area di negara ASEAN, tentunya akan membawa dampak bagi masyarakat untuk semakin konsumtif.

Hal ini mengakibatkan banyaknya barang yang beredar luas.

Ketergantungan terhadap produk impor dan jumlah pengangguran secara langsung akan meningkat karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) lokal.

"Untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan sistem perdagangan," ungkap Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman pada acara penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Sergai dengan Universitas Negeri Medan (Unimed) yang disampaikan melalui Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala kepada insan pers melalui telepon selularnya, Sabtu pekan lalu.

Dilanjutkan oleh Kabag Indah Dwi Kumala bahwa MoU tersebut berisi tentang program penelitian kepada masyarakat. "Untuk ke depannya nanti mahasiswa dari Unimed dipersilahkan melakukan observasi lapangan maupun pengabdiannya di kabupaten ini," katanya.

TANDA ANDATTANGANI - Bupati Sergai Ir H Soekirman bersama Rektor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar MSi sedang menandatangani nota kesepahaman tentang program penelitian kepada masyarakat di Gedung Auditorium Biro Rektor Jalan Wiliem Iskandar Medan.

Acara ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Biro Rektor Jalan Wiliem Iskandar Medan, Jumat (2/ 5) dihadiri Rektor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar MSi, para pembantu rektor dan jajarannya, para dekan fakultas, Kadisdik Drs Joni Walker Manik MM, Kepala BPMPD Aguslan Simanjuntak SE, Kepala Bapeda Ir HM Taufik Batubara MSi, dan Inspektur Sefrinal SH. Lebih lanjut disampaikan Kabag Humas Sergai bahwa sebagai bagian dari negara Asean, Indo-

nesia harus mempunyai SDM berkualitas yang mempunyai inovasi dan kreativitas sehingga dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Indah Dwi Kumala menambahkan untuk itu melalui kerjasama ini diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan melalui kegiatan pendidikan dan penelitian kepada masyarakat yang mendukung program pembangunan dibi-

dang sosial, ekonomi dan pendidikan, sain dan teknologi, seni budaya dan kerajinan serta pengembangan pariwisata.

"Bupati Soekirman juga memberikan apresiasi kepada pihak Unimed untuk terus menjalin hubungan kerjasama kekeluargaan sehingga semakin banyak lulusan anak didik dari Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat dapat diterima sebagai mahasiswa Unimed di masa yang akan datang," pungkas Kabag Indah.(ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

SUMUT

PDIP dan NasDem Bentuk Tim Pemenangan JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem membentuk Tim Pemenangan Pemilihan Presiden.

Tim tersebut akan fokus mengupayakan pemenangan bakal calon presiden yang diusung, yakni Joko Widodo (Jokowi).

CENDERAMA CENDERAMATTA - Bupati Sergai Ir H Soekirman sedang menyerahkan cenderamata kepada Dansat Menwa Andi Kusuma Sidabutar usai memberikan materi pada Pra Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa (Pradiksar Menwa) di Markas Menwa Rayon A Kampus USU Medan.

Bupati Sergai Didaulat Jadi Narasumber di Pradiksar Menwa SEI RAMPAH - Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan wawasan sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan siap bersaing.

Di samping itu juga harus dapat menciptakan inovasi dan kreativitas agar dapat berperan serta di segala bidang pembangunan.

Hal ini diungkapkan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman didampingi Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala saat didaulat menjadi narasumber dalam Pra Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa (Pradiksar Menwa). Kegiatan ini dilaksanakan di Markas Menwa Rayon A Kampus USU Medan, Jumat lalu.

Turut hadir Dewan Ikatan Alumni Menwa Syamsul Rizal Damanik, Dansat Andi Kusuma Sidabutar dan para calon menwa.

Dalam paparan materi yang berjudul "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Keutuhan NKRI", Bupati H Soekirman yang

juga mantan komandan kompi markas mengemukakan bahwa sebagai generasi penerus harus bisa menciptakan sesuatu yang lebih berkualitas, berdedikasi tinggi serta berdisiplin sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) tempat mahasiswa berdomisili.

"Banyak hal yang dapat dilakukan dalam mengukir prestasi di antaranya dengan cara menekuni berbagai bidang seperti olah raga, seni budaya, pariwisata maupun lainnya," ungkap Soekirman.

Soekirman menjelaskan bahwa pada zaman sekarang ini banyak penyakit masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang di antaranya kriminalitas, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta seks di luar nikah (free sex). Untuk itu dihimbau kepada calon menwa agar menjauhinya dengan melakukan aktivitas yang berguna, salah satunya menjadi anggota menwa.

Sedangkan peranan pem-

da sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan wilayahnya. Oleh karena itu pemda mengajak semua elemen masyarakat haruslah bersatu padu berperan serta mewujudkan pembangunan daerah serta memerangi penyakit masyarakat tersebut.

Pada kesempatan yang sama Dewan Alumni Menwa Syamsul Rizal mengatakan bahwa menwa merupakan salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menwa ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan sikap disiplin, fisik dan mental serta berwawasan kebangsaan serta menanamkan dasar-dasar kepemimpinan serta jiwa korsa.

Sebelumnya Dansat Andi melaporkan Pradiksar Menwa yang berlangsung mulai 24 Mei 2014 diikuti 30 mahasiswa dari berbagai fakultas di USU. (ARM)

Eldin: Periksa Kesehatan Sebelum & Sesudah Umrah MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menghimbau kepada seluruh travel selaku penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memeriksakan kesehatan warga yang akan melaksanakan ibadah umrah 2 minggu sebelum keberangkatannya.

Selain itu diharapkan juga bisa memberikan vaksinisasi anti magnitis agar memiliki kekebalan tubuh yang kuat sehingga tahan terhadap berbagai virus penyakit.

Himbauan ini disampaikan Eldin untuk menyikapi berita ada dua warga yang dikabarkan telah suspect Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERSCoV) kepada wartawan di Balai Kota Medan, Selasa (6/ 5). Apalagi satu dari dua warga yang terserang virus mematikan tersebut, dinyatakan telah meninggal dunia meski sempat dirujuk ke RSU

H Adam Malik Medan.

Menurut Eldin, setelah warga pulang usai melaksanakan ibadah umrah, travel yang memberangkatkannya juga diharapkan untuk memeriksan kembali melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal itu penting dilakukan guna mencegah virus MERS-CoV masuk Kota Medan. Pasalnya, virus MERSCoV ini dikabarkan muncul pertama kali di Arab.

“Selain kepada pihak travel, kita juga minta kesadaran masyarakat yang baru pulang dari Arab maupun melaksanakan ibadah umrah untuk memeriksakan kesehatan. Apalagi jika mengalami gejala seperti flu, demam, maupun batuk segera periksakan kesehatan kepada petugas kesehatan terdekat,” kata Eldin.

Guna mengantisipasi virus MERS-CoV masuk Kota Medan, Eldin mengatakan

pihak travel, pemerintah, masyarakat yang berangkat ke Arab maupun hendak umrah harus serta petugas kesehatan harus terus bersinergi. Sebab, virus yang dapat ditularkan melalui udara ini sangat berbahaya dan harus dicegah penularannya.

Eldin selanjutnya mengatakan, warga yang ingin melaksanakan ibadah umrah harus benar-benar menjaga kondisi kesehatannya. Untuk melaksanakan ibadah umrah dengan baik diperlukan kondisi tubuh yang fit dan benarbenar sehat. Virus MERSCoV bisa menyerang jika kondisi tubuh kurang fit dan memiliki kekebalan tubuh yang rendah.

“Jadi benar-benar periksakan dulu kesehatan dengan baik sebelum melaksanakan ibadah umrah, begitu setelah pulang nanti juga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. (VIN)

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Faisal Reza Yoenoes mengatakan, beberapa petinggi kedua partai menjadi anggota dalam tim pemenangan itu, di antaranya adalah Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem.

"Dari PDIP ada Pak Sekjen dan Ketua Bappilunya," kata Faisal, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/5) malam.

Faisal mengatakan, tim pemenangan partai ini berbeda dengan tim pemenangan yang dibentuk oleh sejumlah relawan. Meski demikian, strateginya akan diselaraskan untuk

Bakal calon presiden dari PDIP Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo (kanan) menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4). memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

"Partai punya tim, dan relawan berkoalisi dengan rakyat membentuk elemen pendukung untuk memberi pemahaman tentang siapa Jokowi dan meluruskan penilaian yang keliru," ujarnya.

Sementara itu, di internal PDIP, tim pemenangan pemilu dikomandoi oleh Puan Maharani yang juga bertugas menjadi ambassador partai bersama Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo. Di luar itu, Jokowi juga memiliki tugas

untuk menjajaki kerja sama politik dengan sejumlah partai.

Partai Nasdem adalah satu-satunya partai yang telah memastikan berkoalisi dengan PDIP pada pilpres tahun ini. Selain Nasdem, PDIP juga mendapat sinyal kuat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta masih mengharapkan partai lainnya untuk segera bergabung memenangkan Jokowi sebagai presiden. KOMP

Di 64 Kelurahan

Panwaslu Medan Rekomendasikan Hitung Suara Ulang MEDAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan mengancam akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila tidak menyikapi rekomendasi Panwaslu Medan ke KPUD Medan terkait penghitungan ulang di sejumlah tempat.

Kepada wartawan, Rabu (7/5), Ketua Panwaslu Medan Teguh mengatakan secara undang-undang, KPU Medan harus melaksanakan rekomendasi penghitungan ulang itu tujuh hari setelah rekomendasi diberikan. Sehingga jika dihitung maka tenggat waktu pelaksanaan rekomendasi itu adalah tanggal 10 Mei. Lebih lanjut menurut Teguh, penghitungan ulang itu tidak akan terkendala dengan anggaran karena menurutnya untuk anggaran, KPU bisa mengajukannya kembali. Menurut Teguh yang terpenting adalah rekomendasi ini harus dilaksanakan.

Sebelumnya, Panwaslu Kota Medan sudah memberikan rekomendasi

berkaitan dengan perhitungan ulang atau rekapitulasi ulang karena berdasarkan temuan/laporan yang diterima panwas kota Medan banyak terjadi penggelembungan suara dan pencurian sehingga mereka merekomendasikan kepada KPU Kota Medan melakukan rekapitulasi ulang di puluhan TPS yang ada di 18 kecamatan yang ada di 64 kelurahan di Kota Medan.

Ada pun ke-64 kelurahan yang direkomendasikan dilakukan hitung suara ulang itu berada di Kecamatan Medan Kota, Medan Perjuangan, Medan Barat, Medan Baru, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Amplas, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Area, Medan Marelan, Medan Denai, Medan Petisah, Medan Belawan, Medan Selayang, Medan Johor, dan Medan Sunggal.

Ada pun dugaan pelanggaran administrasi itu terkait adanya perbedaan data suara sah partai maupun perolehan suara sah untuk caleg pada berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (model C) dan

model C-1 lampiran dengan data yang terdapat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan (model D) dan model D-1 lampiran.

Panwaslu Medan sudah mengundang penyelenggara Pemilu, mulai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga KPU Medan untuk klarifikasi perbedaan data tersebut.

Panwaslu Medan juga menindaklanjuti laporan yang menyebutkan adanya berbagai dugaan pelanggaran administrasi, di antaranya banyaknya ditemukan dokumen model C-1 tanpa dilengkapi model C halaman 3 yang berisi daftar hadir saksi.

Diduga terdapat unsur kesengajaan tidak melengkapi halaman 3 dengan tujuan untuk mengaburkan (tidak jelas) mengenai keaslian tanda tangan saksi. Ditemukan juga banyaknya pencatatan yang tidak jelas dan dihapus (tipe-x) pada Formulir Model C-1. (MH)

BI & Pemko Medan Tandatangani Nota Kesepahaman Sektor Pertanian MEDAN - Pemko Medan dan Bank Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama sektor pertanian di wilayah Kota Medan, Senin (5/5).

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan guna menetapkan satu wilayah menjadi sentra holtikultura di Kota Medan. Diharapkan melalui langkah ini dapat meningkatkan produksi sayuran dan buah, khususnya komoditas holtikultura bawang merah.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut- Aceh Difi A Djohansyah di ruang Kuala Deli Kantor Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut Aceh Jalan Balai Kota Medan.

Dijelaskan Eldin, penandatanganan nota kesepaha-

man kerjasama sektor pertanian, terutama peningkatan produksi bawang merah ini dilakukan karena perkembangan kondisi makro ekonomi Kota Medan saat ini tercatat menunjukkan tingkat inflasi yang cukup tinggi di awal tahun. Malah mencatatkan bawang merah sebagai salah satu komoditi penyumbang inflasi yang cukup signifikan.

“Untuk itulah nota kesepahaman ini dilakukan agar kiranya masyarakat petani dapat kita fasilitasi dalam berbagai bentuk pelatihan, pendanaan dan pendampingan serta pengembangan kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan produktifitas bawang merah. Insya Allah kerjasama ini akan memberikan manfaat yang semakin luas kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu ,” kata Eldin.

(VIN)

Eldin Apresiasi Film Luntang Lantung MEDAN - Film Luntang Lantung diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan jumlah wisatawan yang datang mengunjungi Kota Medan. Sebab, film drama bergenre komedi ini mengambil syuting di sejumlah lokasi di ibukota Provinsi Sumatera Utara. Karenanya, melalui film besutan sutradara Fajar Nugros ini bisa membuat Kota Medan lebih dikenal lagi diseantero nusantara dengan sejumlah destinasi wisata maupun kuliner yang dimilikinya.

Harapan ini disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin usai nonton bareng Film Luntang Lantung di Hermes XXI Jalan Mongonsidi Medan, Senin (5/5) malam. Selain Eldin, nonton bareng juga dihadiri Wagubsu Ir H T Erry Nuradi, Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, sejumlah pimpinan SKPD dan insan pers.

“Untuk itu atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada produser dan sutradara film atas dipilihnya Kota Medan sebagai salah satu lokasi syuting film Luntang Lantung,” kata Eldin. (VIN)

aktu’ Wagubsu: Kasus Tanah di Sumut Bisa Jadi ‘Bom W Waktu’ MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Erry Nuradi mengatakan persoalan tanah atau agraria bisa menjadi "bom waktu" yang dapat meledak dan menimbulkan konflik serius. Oleh karena itu, harus ada progress yang jelas terkait langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah di Sumut.

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berwenang harus segera menuntaskan persoalan agraria di Sumut. Jika tidak akan menimbulkan dampak yang sangat luas.

Penegasan ini disampaikan Wagub Sumut Erry Nuradi saat menerima audiensi Kanwil BPN Sumut di Ruang Kerja Wagub Su-

mut Lantai IX Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu kemarin.

Diungkapkan Erry, sebagian besar kasus sengketa tanah di Sumut terjadi antara masyarakat dengan PTPN II, PTPN II dan PTPN IV. Sedang sisanya sengketa dengan perusahaan perkebunan asing dan swasta. Dan berdasarkan data yang dimiliki Pemprovsu sengketa pertanahan di Sumut mencapai 714 kasus. Sedang hasil investigasi Tim B Plus DPRD Sumut tercatat lebih dari 853 kasus. Belum lagi kasus yang tercatat di Polda Sumut mencapai 120 kasus.

“Dari kasus yang ada, hampir sebagian besar belum mendapat

penyelesaian secara tuntas. Di antaranya ada di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai, Asahan, Labuhanbatu dan beberapa kabupaten lainnya,” ujar Erry.

Justru itu Erry berharap, Kanwil BPN Sumut melakukan progress dalam upaya penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat, agar tidak menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Salah satu langkahnya adalah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak terkait, baik PTPN, perusahaan perkebunan asing, swasta dan masyarakat, termasuk melibatkan Tim Rekonstruksi Tanah Pemprov Sumut.

“Ajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi yang

baik untuk kedua belah pihak.

Jangan sampai kita melakukan pembiaran soal sengketa tanah.

Masalah tanah sebaiknya diselesaikan segera sesuai hukum yang mengaturnya,” harap Erry.

Erry juga berharap, instasi terkait juga perlu bersikap tegas, namun tetap mengedepankan rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, terutama kepada masyarakat kecil tanpa menyampingkan pertumbuhan perusahaan negara, asing dan swasta lainnya.

Instansi yang ada kaitannya dengan tanah, juga diharapkan tidak menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) di atas tanah bermasalah, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di bagian lain Kanwil BPN Sumut Raden Muhammad Adi Darmawan mengatakan, sengketa lahan di Sumut lebih didominasi klaim masyarakat atas eks HGU PTPN dengan luas lebih dari 56.000 hektar. “Sebagian masyarakat mengklaim tanah adat, tanah ulayat, tanah kelompok tani dan tanah perorangan masuk ke dalam eks HGU. BPN sedang menunggu data dari Menterian BUMN dalam menyelesaikan sejumlah konflik lahan PTPN di Sumut,” papar Adi. Juga dijelaskan, tidak semua persoalan tanah di Sumut menjadi wewenang Kanwil BPN Sumut. Beberapa kasus diantaranya berkaitan dengan aset instansi tertentu,

seperti konflik tanah di Sari Rejo di bawah Kementerian Pertahanan.

Hadir dalam audiensi, Kepala Kanwil BPN Sumut Raden Muhammad Adi Darmawan, Kepala Bidang I Survey Pengukuran dan Pemetaan Embun Sari, Kabid II Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Boedi Djadmiko, Kabid V Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Darmagalih Widihasta serta Kepala Seksi Perkara Pertanahan Mukhlis.

Sementara Wagub Sumut didampingi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Hasiholan Silaen, Kepala Biro Pemerintahan Noval Mahyar, perwakilan Dinas Kominfo Sumut Eli Suhaeriyah. (MH)

10

KPK POS E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

KRIMINAL

Pengendara Motor Tewas Dilindas Truk SEI RAMPAH - Pengendara Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan no Polisi BK 5363 NAF, Dean Syahputra (18) Warga Desa Cepedak Lobang Dusun II Kecamatan Sei Rampah Sergai, tewas mengenaskan setelah dirinya dilindas Truk Cold Diesel bermuatan kayu BK 8969 DV. Kejadian lakalantas tersebut tepatnya jalan lintas Sumatera, Desa Firdaus Estate Dusun I Kecamatan Sei Rampah Sergai, Jum’at sekira pukul 12:10 Wib. Menurut warga sekitar, siang itu Dean yang mengendarai sepeda motor hendak menuju kota Rampah. Setibanya di TKP dirinya ingin mendahului truk cold diesel yang ada di depanya. Namun naas sepeda motornya mengalami oleng dan terpeleset hingga menyebabkan dirinya jatuh persis di ban truk sebelah ka-

Kasus Penyerangan Terhadap Anggota TNI

Jimbo Akhirnya Ditangkap Polisi

nan dan langsung terlindas.

Supir truk setelah kejadian langsung melarikan diri diduga takut akan di amuk warga. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung menghubungi pihak kepolisan Satlantas Polres Sergai.

Pihak Satlantas yang mendapat laporan langsung turun ke TKP untuk mengamankan kejadian dan langsung membawa korban ke RSU Sultan Sulaiman, dan membawa barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Supra X dan Truck Cold Diesel yang bermuatan kayu.

Kasat Lantas Polres Sergai AKP Soya membenarkan kejadian lakalantas yang menewaskan korban dan sudah kita amankan barang bukti. “Supir truk yang diduga melarikan diri masih kita selidiki keberadaanya,” ungkap kasat. (ARM)

Enam Unit Bangunan Toko di Ismaliyah Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongar enam unit bangunan toko berlantai tiga di Jalan Ismaliyah, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kamis (8/5).

Selain menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah diterbitkan, pembongkaran juga dilakukan karena bangunan ini juga terbukti melanggar roilen. Untuk itu pemilik bangunan diminta segera merevisi izin.

Menurut Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi, penyimpangan SIMB

yang dilakukan dengan melakukan penambahan jumlah unit bangunan yang dibangun. Berdasarkan SIMB No. 648.1/1785 tanggal 5 Desember 2012, jumlah toko yang dibangun hanya satu unit.

“Tapi di lapangan kita temukan pemilik bangunan justru membangunnya menjadi 6 unit. Artinya, 5 unit bangunan yang dibangun tanpa SIMB. Tindakan pemilik bangunan jelas melanggar Perda No.5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu bangunan toko ini juga melanggar roilen Jalan Ismaliyah lebih kurang 8 meter,” kata Ali Tohar.

(JUL)

Terkait Jenis dan Volume Barang Impor

Ka. KPPBC Teluk Nibung Diminta Transparan TANJUNGBALAI - Kepala KPPBC Teluk Nibung maupun Kasi P2 BC dalam menjalankan tugasnya diminta transparan. Harapan ini mengemuka karena masih belum optimal terlaksakannya Fakta Integritas pada Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Nibung, sebagaimana diamanahkan Peraturan Dirjen Nomor P-44/ BC/2010 tertanggal 190 November 2010.

Dalam Fakta Integritas sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Nomor P44/BC/2010 tertanggal 19 November 2010, sebagai pernyataan sikap yang bertanggung jawab dalam melak-

sanakan tugasnya. Dalam hal ini harus transparan kepada publik perihal namanama perusahaan importir yang beroperasi dipelabuhan Teluk Nibung .

Penilaian dan harapan ini dikemukakan Irwanto, Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai, Kamis (8/5), terkait tidak transparannya perangkat Ka. KPPBC Teluk Nibung menyangkut jenis dan volume impor yang masuk melalui pelabuhan Teluk Nibung, sehingga memunculkan kecurigaan adanya permainan manipulasi Jenis dan Volume barang untuk memperkecil pengenaan Bea Masuk (BM) dan menguntungkan importir. (HER)

Ditodong Pistol, Dua OTK Gasak Uang Laci SPBU LANGKAT - Aksi pencurian disertai dengan kekerasan kembali mengusik wilayah Hukum Polres Langkat. Dua orang yang tak dikenal (OTK) melancarkan aksinya di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi disekitar Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sabtu.

Karyawan SPBU, Saleh (30) warga Dusun III Desa Paluh Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tak dapat berkutik ketika salah seorang pelaku menodongkan senjata api kearahnya.

Karyawan SPBU tersebut awalnya tidak mengira jika konsumen yang berboncengan dengan sepeda motor RX King tersebut akan merampok SPBU di tempat ia bekerja.

Berdasarkan informasi yang diterima, menyebutkan, mulanya SPBU tersebut didatangi oleh dua lelaki yang tak dikenali dan berpura-

SUMUT/ACEH

pura mengisi bahan bakar sepeda motor yang mereka kendarai, ketika itu keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam tanpa plat.

Setelah pengisian bahan bakar selesai dilakukan, salah seorang dari pelaku membayar kepada karyawan SPBU tersebut. Nah disaat itulah pelaku langsung mendorong korban sekuat tenaga hingga korban terjatuh. Secara bersamaan pelaku selanjutnya menodongkan sepucuk senjata api warna hitam kearah korban, melihat hal tersebut korban hanya berdiam diri dan pasrah dibawah todongan senjata api tersebut.

Kapolsek Gebang AKP Rasoki Harahap ketika dikonfirmasi, melalui seluler menjelaskan, pelaku saat menjalankan aksinya sebanyak dua orang dengan mengendarai satu unit sepeda motor RX King hitam tanpa plat. (JUL)

LANGKAT - Setahun lebih diburon, Kasdi alias Jimbo (53) warga Simpang Wonosari, Kel.Perdamaian, Kec.Stabat, Kab.Langkat, akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Langkat.

Preman tua yang masih cukup disegani itu ditangkap petugas karena telah melakukan tindak pidana kekerasan serta penganiayaan terhadap Sertu Joko Perwira (29) seorang anggota TNI dan Muhammad Heru (38) warga Jalan Sudirman, Kel.Perdamaian, Kec. Stabat, Langkat. Jimbo diciduk pihak kepolisian tanpa mampu memberikan perlawanan di rumah kediamanya, Selasa (6/5) pagi.

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan Sik MSi, menjelaskan bahwa Kasdi alias Jimbo memang sudah berhasil diamankan setelah pihaknya menerima informasi bahwa yang bersangkutan sudah pulang kembali ke kampung halamannya di Stabat.

Jimbo ditangkap petugas karena telah melanggar tindak pidana penganiayaan serta kekerasan yang dilakukannya terhadap Joko seorang anggota TNI dan Heru warga Stabat yang terjadi pada tanggal 27 April Tahun 2013 sekira pukul 18.10 Wib di Simpang Bantenan Wonosari, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Kedua korban terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka cukup serius. Bahkan keduanya sempat disiram oleh Jimbo pakai air keras hingga mengenai wajah dan tangan Joko Perwira, seorang anggota TNI. Tak puas sampai disitu, Jimbo bahkan nekat menusuk perut Joko pakai sebilah pisau yang selalu diselip-

Jimbo yang sudah ubanan adalah pelaku penyerangan terhadap anggota TNI kan dipinggangnya.

Melihat kedua korban yang sudah tidak berdaya, Jimbo yang dikenal warga sekitar sebagai preman tua yang masih cukup disegani di kawasan tersebut langsung pasang kaki seribu dan berhasil kabur melarikan. Setelah sempat diburon selama setahun, kini Jimbo tak berkutik saat diciduk oleh petugas di rumah kediamannya. Apabila memang terbukti bersalah, maka Jimbo dapat dijerat Pasal 351 (2) KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara selama 5 tahun.

Sekedar mengingatkan kembali, peristiwa itu terjadi, Sabtu (27/4) sekira pukul 18.00 Wib sore diseputaran kawasan Simpang Wonosari,

Kel.Perdamaian, Kec.Stabat, Langkat. Kejadiannya berawal saat Khairunisa (29) tunangan Sertu Joko sedang melintas naik kreta dikawasan tersebut. Entah bagaimana, tiba-tiba Jimbo yang tengah duduk-duduk bersama teman-temannya langsung memaki-maki Nisa yang sedang melintas.

Diduga Jimbo marah, karena merasa dicueki saat merayu cewek cantik tersebut. Tak terima, Nisa lantas melaporkan kejadian itu kepada pacarnya yaitu Sertu Joko.

Lalu, Sertu Joko langsung pergi mendatangi Jimbo seorang diri.

Kedatangannya ke sana mungkin mau minta penjelasan dari Jimbo mengapa sampai berbuat seperti itu. Namun karena tidak ada keje-

lasan, akhirnya Sertu Joko memanggil Heru abang kandungnya untuk minta bantuan. Singkat cerita, akhirnya mereka saling terlibat cek cok mulut. Saking emosinya melihat tingkah Jimbo, Heru langsung mendorongnya hingga terjatuh.

Tak terima dengan perlakukan itu, Jimbo langsung menyiramkan soda api ke wajah Heru hingga menggelepar-gelepar karena kesakitan. Air keras itu juga melukai tangan Sertu Joko. Disaat tengah meringis menahan sakit, Jimbo langsung mengeluarkan pisau dipinggangnya dan lalu menusukannya satu kali ke arah perut sebelah kanan Sertu Joko.

(JUL)

Korban Pelecehan Seksual

Kepsek Dilaporkan ke Polsek Parmonangan TAPUT - Geram, malu, dan tertekan tampak di wajah MP (35), warga desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan. Semua itu terjadi akibat rangkaian kasus yang menimpa dirinya pekan lalu.

MS mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolah (Kepsek) berinisial SM sebanyak dua kali selama periode Maret-April 2014. Akibat kasus ini, korban melapor ke Polsek Parmonangan Tapanuli Utara bersama dengan saudara kandung korban.

Hanya karena keinginan kuat un-

tuk mempertahankan hidup tanpa didampingi sang suami dan memikirkan masa depan yang sudah ditinggal suami dua tahun lalu. Korban yang masih dalam keadaan tertekan menceritakan kejadian pertama dialami korban pada bulan Maret lalu 2014. Selanjutnya perbuatan pelaku terulang kembali tanggal 10 April 2014 di kamar mandi umum desa Manalu Dolok kecamatan Parmonangan.

Saat itu MS, korban pelecehan seksual oleh oknum kepala sekolah SM berada di kamar mandi umum sedang mandi ,lalu SM masuk menyelonong ke kamar mandi tempat korban sedang mandi. ”Padahal waktu itu warga sekitar sedang melakukan pesta ke

luar desa membuat pelaku leluasa melakukan perbuatan bejadnya,” jelas MS melalui handphone milik saudaranya, Kamis (28/4) malam.

Kecurigaan semakin bertambah ketika mendapati pelaku mengajak korban bertemu di tempat yang ternyata jauh dari lokasi sekolah ”Di tempat itu dia meminta saya melakukan tindakan,” lanjutnya.

Selanjutnya korban pulang dan diancam agar tidak menceritakan kepada orang lain. Pelaku kemudian mengulangi kelakuan yang sama hingga dua kali dengan sejumlah alasan berbeda-beda. Korban kemudian melaporkan kasus ini .

Akhirnya pihak keluarga sepakat untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum dan melapor-

Penerbitan SPB Tanpa Pemeriksaan Fisik TANJUNGBALAI - Permasalahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance ) oleh Syahbandar Teluk Nibung tanpa melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal, bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010. Menjalankan amanah Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan; “Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub tersebut disebutkan; "Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Port Clearance yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. "Dalam ayat (2) dilanjutkan "Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar dilaut, kecuali kapal perang dan kapal negara/kapal pemerintah " Penilaian dikemukakan Said

Budi Syafril SH Ketua Fraksi Patai Golkar (F-PG) , DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis (8/5) di kantor DPRD, menyahuti masih berlangsungnya penerbitan SPB tanpa pemeriksaan fisik diatas kapal oleh perangkat Syahbandar Teluk Nibung.

"Artinya untuk Kapal Penangkap Ikan jenis Pukat Langgar maupun Pukat Apung dalam pemenuhan SPB/Port Clearance pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal harus melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi administrasi dan fisik di atas kapal di mana pemeriksaan

kannya ke Polsek Parmonangan pada 28 April lalu. Namun hal ini justru membuat korban semakin merasa terintimidasi. Korban mengaku sempat beberapa kali diteror melalui telepon oleh pelaku.

Bahkan dengan tidak sungkan pelaku sempat melakukan pengancaman terhadap korban.

“MS mengintimidasi dan meminta saya menutup kasus ini dan mengancam korban agar tidak memberi informasi terhadap siapapun,” ujarnya.

Sementara saat korban bercerita dan memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya pada tetangganya dan membuat suasana jadi heboh di desa Manalu Dolok kecamatan Parmonangan. (LIBERS) fisik kapal meliputi kondisi nautisteknis dan radio kapal, pemuatan dan stabilitas kapal sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda. Kemudian ditindaklanjuti penerbitan SPB oleh Syahbandar berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kelaiklautan kapal," jelas Budi.

Selama ini terhadap untuk Kapal Penangkap Ikan (Pukat Langgar, Pukat Apung) penerbitan SPB nya tanpa melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal. Bahkan SPB adakalanya ditanda-tangani bukan di kantor namun di rumah oknum pegawai Syahbandar. (HER)

Istri Geuchik Korban Jambret LANGSA - Iriani SPd istri dari Zulkarnain seorang geuchik (Kepala Desa) Gampong Meurandeh Dayah Kec. Langsa Lama Kota Langsa, Selasa lalu, dijambret oleh seorang pemuda dengan mengendarai sepeda motor beat berwarna putih.

Penjambretan tersebut terjadi pada pukul 13.00 WIB persis di depan rumahnya di Dusun Kawatan Desa Setempat. Iriani dijambret pada saat hendak masuk pintu pagar rumahnya setelah turun dari boncengan yang pada waktu kejadian ia dibonceng oleh suaminya

Zulkarnain. Akibat kejadian itu sebuah tas milik korban raib dibawa kabur pelaku, namun sore harinya tas yang dijambret tadi ditemukan kembali oleh masyarakat di jalan raya Banda Aceh – Medan persisnya di depan SPBU Sungai Lueng. Ketika dikembalikan tas tersebut ternyata uang sejumlah Rp3 juta sudah raib dari dalam tas, sementara surat dan dokumen lain masih utuh di dalam tas.

Disinyalir korban memang sudah dikuntit oleh pelaku sejak dijemput suaminya Zulkarnain dari SMA Negeri 2 tempat Iriani mengajar

sebagai guru PNS di sekolah tersebut. Menurut cerita geuchik Zulkarnain pada koran ini, pada hari kejadian sebagaimana biasa ia selalu antar jemput istrinya bekerja. Namun pada hari itu memang naas, tandas Zulkarnain. Sekitar pukul 13.30 pasangan suami istri ini hendak pulang dari SMA Negeri 2 sebelum pulang mereka menuju kantor FIF, setelah selesai berurusan di kantor FIF, pasutri ini langsung pulang ke rumah. Namun sesampai di pintu pagar rumah Zulkarnain langsung memasukkan sepeda motornya ke dalam halaman sementara Iriani di

depan pintu pagar turun dari boncengan dan begitu turun dari boncengan langsung saja tas yang dipegangnya dijambret oleh seorang pemuda dengan mengendari sepmor matic beat warna putih.

Kemudian pelaku langsung kabur membawa tas hasil rampasan dari tangan Iriani spontan saja suaminya Zulkarnain mengejar pelaku dengan sepmornya sembari teriak minta tolong dan si pelaku pun langsung tancap gas dan menghilang di jalan menuju arah desa Asam Peutik.

(YAN)

11

KPK POS E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

KRIMINAL

Pamhut Masih Tahan 41 Kayu Balok ACEH TIMUR - Pengamanan hutan (Pamhut) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur, hingga kini masih menahan (mengamankan) 41 batang kayu balok jenis kayu kelompok rimba campuran yang ditangkap, Kamis pekan lalu.

Karena pemilik kayu itu diharuskan melengekapi dokumen SK SKB kayu balok tersebut.

Komandan Operasi Polhut Aceh Timur, Tahrirudin SE, mengatakan, berdasarkan pengecekan ke lokasi tempat dipotongnya kayu atau lacak balak, di lokasi Hutan Hak, Desa Alue Tui, Kecamatan Rantau Seulamat, Aceh Timur. Ternyata sebanyak 41 batang kayu balok jenis rimba campuran milik MI itu tumbuh secara alami.

“Setelah kita lakukan lacak balak di Hutan Hak di Desa Alue Tui, kayu itu kita akui memang kayu yang yang tumbuh secara alami. Oleh karenanya, pemilik kayu harus melengkapi dokumen yang diwajibkan,” katanya.

Tahrirudin menambahkan, dokumen yang harus dilengkapi pemilik kayu balok tersebut adalah Surat Kete-

rangan Sahnya Hasil Hutan (SK-SKB). Sedangkan dokumen yang semula digunakan untuk mengangkut kayu itu adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Sementara SKAU atau nota angkutan hanya dapat digunakan untuk pengangkutan kayu tanaman atau kayu budidaya. “Jadi sambil menunggu pemilik kayu tersebut melengkapi dokumen SK SKB. Maka untuk sementara 41 batang kayu balok jenis kelompok rimba campuran itu tetap di tahan,” ujarnya.

Sedangkan tiga truk pengangkut kayu tersebut, katanya, karena objek kita hanya kayu, sudah dilepas.

Sebelumnya diberitakan Pengamanan Hutan (Pamhut) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur, mengamankan tiga unit truk yang mengangkut 41 batang kayu balok jenis kayu kelompok rimba campuran. Ketiga truk itu ditangkap petugas ketika melintas di Pos Retribusi Dishub Aceh Timur, di Jalan Nasional persisnya diperbatasan Aceh Timur, Gampong Birem Bayeun, dengan Kota Langsa. (BSO)

Warga Tolak Perpanjang Izin HGU PT Parasawita ACEH TAMIANG - Warga dari empat desa yang tergabung dalam Gerakan rakyat tertindas PT Parasawita (Granat), dari Desa Paya Rehat, Kecamatan Banda Mulia, Desa Seuneubok Aceh, Desa Tanjong Lipat dan Desa Tuku Tinggi, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, Senin (5/5) lalu, demo ke Kantor Bupati Aceh Tamiang.

Masyarakat meminta agar Pemkab tidak memperpanjang izin HGU PT Parasawita seluas 144 Ha yang diklaim adalah milik masyarakat.

Ratusan warga berkumpul di Desa Paya Rehat berangkat menggunakan kenderaan roda empat

menuju Kantor Bupati pukul 10.00 WIB. Sesampai di depan pintu masuk kantor, di bawah pengawalan polisi warga langsung berorasi sambil mengusung spanduk dan poster yang bertuliskan, “Kembalikan yang menjadi hak masyarakat lahan 144 Ha, Kami rakyat belum merasakan kemerdekaan apabila belum dikembalikan tanah kami, Jika hari ini tidak mendapatkan solusi maka kami akan pagar betis area tersebut.”

Ketua Granat, OK Sanusi dalam orasinya mengatakan, lahan tersebut merupakan milik orang tua kami, lahan tersebut dibuka oleh orang nenek moyang kami bersama tentara Jepang dan bersebelahan dengan kebun Belanda. Pada tahun 1980 an, lahan sawah warga diserobot oleh PT Parasawita dengan sertai intimidasi terhadap masyarakat.

“Kedatangan kami hanya untuk

Melihat kondisi tersebut, GeRAK mendesak Pemerintah Aceh untuk menambah jumlah pengawas di Aceh sesuai dengan jumlah tambang yang ada.

"Pemerintah harus menyiapkan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk disekolahkan keluar agar mampu menjadi pengawas yang akan mengawasi tambang di Aceh, "harapnya.

Tentang pengawasan tambang, tambah fernan, Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 55 tahun 2010 pasal 35 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sudah mengeluarkan Peraturan menteri (Permen) nomor 2 tahun 2013 tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

(ROM)

Pembayaran luran Jaminan Tambang di Aceh Tidak Transparan BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai pembayaran iuaran jaminan reklamasi pasca tambang di beberapa kabupaten/kota di Aceh yakni Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan disinyalir belum transparan.

Hak itu dikarenakan saat ini pemerintah belum bisa menunjukkan bentuk fisik iuaran jaminan reklamasi yang diberikan oleh perusahaan tambang.

"Uang jaminan reklamasi ini ditempatkan dalam rekening bank yang disepakati.

Menariknya adalah, apakah uang yang diberikan itu benar atau hanya sebatas perjanjian para pihak, pertanyaan kami di mana anggaran di tempatkan kalau didepositokan tentu banyak keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah maupun perusahaan setiap bulannya," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani saat menggelar diskusi bersama Komisi Informasi Aceh (KIA) Senin, (5/5) di Banda Aceh.

Askhal mencontohkan, seperti halnya Aceh Besar, di

mana setiap perusahaan yang sudah mengantongi izin diwajibkan memberi uang jaminan reklamasi kepada pemerintah daerah sebesar Rp 1.2 miliar.

Sampat saat ini, menurut Askhal, pemerintah belum dapat menunjukkan bukti fisik di mana penempatan anggaran ini.

"Uang jaminan reklamasi itu akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kerusakan wilayah tambang yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan tersebut," jelasnya.

Atas temuan ini, Askhal menambahkan, GeRAK akan menguji persoalan tersebut melalui uji akses, untuk mendorong pemerintah dalam keterbukaan informasi publik di sektor pertambangan.

"Nantinya, kami akan melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengetahui apakah pemerintah sudah melaksanakan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik atau tidak," jelasnya. (ROM)

minta lahan pertanian warga tersebut dikembalikan dan dikeluarkan dari HGU. Jangan salahkan warga apabila melakukan pagar betis terhadap lahan tersebut,” tegas OK Sanusi. Sanusi juga menegaskan, Pemkab jangan tutup mata terhadap perampasan hak oleh perusahaan.

Setelah berorasi, Asisten Pemerintahan, Helmi SE menjumpai warga meminta perwakilan masuk ke ruangan untuk berdialog dengan Wakil Bupati Drs Iskandar Zulkarnain. Namun warga bersorak-sorak meminta bupati yang hadir. Selanjutnya, perwakilam warga, Ok Sanusi, M Nasir, Darwis, Jafar, Tukirim, Muhazir, Rusli, Zainuddin, Syarif masuk ruangan dan berdialog di ruangan Wabup Aceh Tamiang.

Dalam pertemuan itu, Wabup Aceh Tamiang, Iskandar Zulkarnain didampingi Asisten I, Helmi,

dan Wakapolres Kompol Fadli.

Asisten Pemerintahan Helmi menyarankan warga menuntut ke pengadilan agar lahan milik warga mempunyai ketetapan hukum.

Solusi tersebut didebad oleh perwakilan warga. “Kalau semuanya proses hukum maka tak perlu ada pemerintah ini,” ujar seorang warga.

Warga hanya minta lahan seluas 144 Ha tidak diperpanjang lagi dalam HGU perusahaan mengingat HGU perusahaan mati tahun 2015.

Sesaat Wabup keluar ruangan sambil menelpon, setelah masuk lagi, Iskandar Zulkarnain langsung memerintahkan Asisten I Helmi untuk membuat surat rekomendasi untuk tidak memperpanjang lahan seluas 144 Ha yang masuk dalam HGU perusahaan itu. Surat tersebut ditujukan kepada BPN pusat, DPRK dan Gubernur Aceh. (BSO)

Petani Tanam 30 Batang Pohon Ganja, Gol

Aceh Kekurangan Tenaga Pengawas Tambang BANDA ACEH - Kepala Divisi Kebijakan dan Anggaran Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Fernan, mengatakan Aceh saat ini masih kekurangan inspektorat tambang. Dengan jumlah tambang yang banyak, Aceh hanya memiliki 13 orang pengawas tambang "Aceh kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya tambang, sedangkan pengawasnya hanya 13 orang," kata Kepala Divisi Kebijakan dan Anggaran Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Fernan kepada wartawan koran ini, Jum’at lalu, di Banda Aceh.

Dengan jumlah pengawas yang sedikit, kata Fernan, tidak menutup kemungkinan tambang di Aceh akan mudah diambil oleh perusahaan tambang tanpa adanya pengawasan dari pihak inspektorat.

"Bagaimana bisa melakukan pengawasan kalau pengawasnya saja 13 orang, sedangkan jumlah tambang di Aceh sangat banyak, jumlah pengawas tambang di Aceh tidak sebanding dengan jumlah tambang yang ada," jelas Fernan.

SUMUT/ACEH

POHON GANJA - Polisi bersama tersangka penanam ganja asal Geureudong Pase dengan barang bukti ganja, saat di Mapolres Lhokseumawe. (KPK POS/YAN)

LHOKSEUMAWE - Aparat Polres Lhokseumawe menangkap SR (32), di rumahnya di Gampong Rayeuk Jawa, Kec. Geuredong Pase, Aceh Utara, Senin (5/5) sekitar pukul 06.00, dan menyita barang bukti 1 bungkus biji ganja.

Dalam pengembangan kasus, polisi yang membawa SR ke ladangnya menemukan sebanyak 30 batang ganja siap panen di dalam kebun cabai.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Joko Surachmanto melalui Kasat Narkoba Iptu Sofyan mengatakan, pihaknya menangkap dan menggerebek ladang ganja di Gampong Rayeuk Jawa atas laporan

Usut Kasus Sengketa Lahan di Krueng Simpo BIREUEN - Wahana Lingkungan Hidup provinsi Aceh mendesak pemerintah kabupaten Bireuen untuk membuka kembali kasus sengketa lahan di Krueng Simpo, kecamatan Juli kabupaten Bireuen.

Hal ini berdasarkan pengaduan masyarakat yang diterima oleh WALHI Aceh diduga sebuah perusahaan perkebunan di sana telah menyerobot lahan masyarakat setempat.

"Berdasarkan surat gampong Krueng Simpo pada tanggal 12 Februari 2014 tentang Permohonan Penyelesaian Masalah Sengketa Lahan dengan melampirkan hasil rapat dan peta indikatif dalam surat permohonan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan ke DPRK Bireuen, namun hingga saat ini belum ada respon dari mereka," kata M. Nur Direktur Walhi Aceh, kepada Koran ini Jum’at lalu di Banda Aceh.

M. Nur juga mengutip pernyataan warga saat memberikan laporan, pihak

kepolisian telah meminta masyarakat untuk menghentikan aktivitas di areal lahan yang sedang bersengketa, sementara perusahaan sendiri jelas M. Nur tidak diminta oleh aparat kepolisian untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan karena masih bersengketa.

"Masyarakat sudah menunjukan itikad baik dengan mengirimkan hasil musyawarah gampong pada tanggal 12 Februari 2014 yang lalu untuk meminta pihak perusahaan menghentikan seluruh kegiatan di areal lahan yang bersengketa dan meminta perusahaan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah terhadap lahan yang dikuasainya.

Namun perusahaan hanya menunjukkan lokasi berdasarkan izin prinsip bukan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah.," jelasnya.

Untuk itu, tambah Direktur Walhi tersebut, mendesak lembaga penegak hukum serta

instansi terkait dan pihak perusahaan untuk membuka kembali komunikasi penyelesaian kasus ini sesuai dengan perintah hukum yang berlaku.

"Karena menurut Undang Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan pasal 21 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha perusakan kebun, dan/ atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan orang lain," ujarnya.

Oleh sebab itu, tambah M. Nur setiap perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari pemerintah kabupaten/ kota sebagai dasar bahwa perusahaan berhak mendapatkan usaha perkebunannya.

"Kalau pihak perusahaan terbukti tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar," imbuhnya.

(ROM)

masyarakat. Satuan Narkoba Polres Lhokseumawe saat melakukan operasi dipimpin Kapospol Geureudong Pase dan dibantu aparat Koramil.

Atas penggerebekan tersebut, polisi menangkap SR, yang sehari-harinya sebagai petani di desa itu. Dia membudidayakan ganja tersebut di dalam kebun cabai miliknya. Jumlah ganja ditemukan sebanyak 30 batang, dengan usia siap panen.

Sementara sebanyak 20 batang dibakar di TKP dan disaksikan aparat desa serta tersangka. Sisanya dibawa ke Polres sebagai barang bukti.

(YAN)

Siswa SMPN 2 Langsa, UN di Lapas

UJIAN - Seorang Siswa SMP Negeri 2 Langsa, saat mengikuti Ujian Nasional di Lapas Langsa, didampingi pengawas. (KPK POS/YAN) LANGSA - Akibat tersandung kasus pencurian dan harus menjalani proses hukum, seorang siswa kelas III SMP Negeri 2 Langsa, berinisial DW, harus mengikuti Ujian Nasional (UN) SMP di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas II B Langsa, Senin pekan lalu.

Kepala SMP Negeri 2 Langsa, Yusniar mengatakan, peserta Ujian Nasional SMP Negeri 2 Langsa sebanyak 282 orang dengan rincian 132 laki dan 150 perempuan.

“Dari jumlah peserta laki-laki 132 orang, satu orang di antaranya terpaksa mengikuti UN di Lapas Langsa, dan Pengawas dari sekolah kita datang ke Lapas untuk mengawasinya,” katanya (YAN)

Keadilan Bagi Keluarga Korban Simpang KKA BANDA ACEH - Lembaga Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa para pelaku peristiwa Simpang KKA, 15 tahun lalu, yang meninggalkan korban jiwa puluhan orang, dimintai pertanggungjawaban.

"Pihak berwenang Aceh harus segera membentuk sebuah komisi kebenaran lokal agar para korban dan keluarga mereka dari konflik Aceh termasuk peristiwa Simpang KKA dapat mencari kebenaran dan reparasi penuh," kata Amnesty International Secretariat Campaigner - Indonesia & Timor-Leste Josef Roy Benedict dalam release yang diterima wartawan Koran ini, Sabtu, di Banda Aceh.

Pihak berwenang di Aceh, kata Josey Roy Benedict untuk mulai mengimplementasikan qanun komisi kebenaran, yang disahkan pada Desember 2013, pada kesempatan

secepatnya, dan bahwa komisi kebenaran ini bekerja sesuai dengan hukum dan standard internasional.

"Segala keterlambatan dalam membentuk komisi kebenaran akan memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka dan meniadakan hak mereka atas kebenaran dan reparasi," jelasnya Pembentukan komisi kebenaran, jelas Josey Roy Benedict adalah langkah maju ke depan menuju pemahaman akan situasi yang membawa pelanggara HAM masa lalu, belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi, dan menjamin bahwa pengalaman bersama tersebut diakui dan dirawat.

"Konflik Aceh antara gerakan pro-kemerdekaan bersenjata, GAM, dan pemerintah Indonesia yang berlangsung sejak 1976, dan memuncak selama operasi militer antara 1989

hingga 2005. Konflik ini menghasilkan jumlah korban masyarakat sipil secara brutal di sana, meninggalkan antara 10.000 dan 30.000 korban jiwa, banyak di antaranya adalah masyarakat sipil," ujarnya "Sangat banyak pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konteks konflik bersenjata noninternasional yang bisa merupakan kejahatan perang," tegasnya Selain itu, jelas Josef Roy Benedict banyak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pembantu mereka terhadap warga sipil merupakan bagian dari kebijakan untuk memberangus gerakan kemerdekaan nampaknya membentuk sebuah serangan yang sistemik atau meluas dan bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Josef Roy Benedict juga menekankan agar pihak berwenang Aceh harus segera membentuk sebuah ko-

misi kebenaran lokal agar para korban dan keluarga mereka dari konflik Aceh "termasuk peristiwa Simpang KKA " dapat mencari kebenaran dan reparasi penuh. "Segera ini dilakukan, karena keluarga korban simpang KKA membutuhkan keadilan dan kebenaran," tambahnya.

Menurut Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU), 21 orang tewas dibunuh sementara 156 orang lainnya terluka selama serangan tersebut. Meskipun peristiwa tersebut direkomendasikan untuk penuntutan oleh Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh pada 1999 yang dibentuk oleh mantan Presiden Habibie, tidak ada satu orang pun yang didakwa terkait kejahatan ini. Lebih lanjut, penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh Komnas HAM atas apa yang terjadi di Aceh, belum dipublikasikan secara umum. (ROM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

Gubsu Dukung Poldasu MARAKNYA aksi kejahatan perampokan di jalan raya akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST MSi, dan mendukung kebijakan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara dalam menumpas kejahatan. Gubsu, mendukung Polda Sumut dan Polresta Medan untuk melakukan tindakan tegas terukur bagi para pelaku kriminal.

Tindakan tegas perlu dilakukan karena menurutnya aksi para kriminal ini tidak saja mengganggu serta meresahkan tapi juga sudah mengancam nyawa orang lain.

“Akhir-akhir ini peristiwa perampokan yang menimpa warga masyarakat di jalan, perlu disikapi dengan serius, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Kapolda Sumut, kebijakan yang didukung itu yakni tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan sesuai dengan standar operasi prosedur yang ditetapkan. ” tegas Gubsu di Medan. Gatot mengingatkan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan akan bahaya kejahatan.

“Ini bukan hanya tugas kepolisian, namun juga tanggungjawab bersama. Akan lebih baik apabila semua pihak melakukan pencegahan dengan meningkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati,” kata Gubsu.

Tak jarang aksi kejahatan ini dibarengi aksi kekerasan dan diwarnai jatuhnya korban tewas.

Korban kriminal jalanan ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai warga biasa, keluarga bahkan sudah merembet ke turis asing.

Di sisi lain, menurut Gubsu, dari analisis yang dilakukan Komunitas Intelijen Daerah, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan.

Diantaranya adalah faktor kebutuhan ekonomi, maraknya pencandu narkoba dan jaringan pelaku kejahatan curanmor yang semakin kuat dan menyebar.

Gubsu selaku ketua Kominda Sumut ini mengungkapkan, khusus kasus kejahatan pencurian kendaraan motor semakin sulit karena jaringan pelaku hingga penadah sudah berjangkauan lintas daerah.

Gubsu percaya dan yakin sikap tegas Kapolda akan didukung seluruh jajaran aparat terkait, juga tokoh masyarakat dan tokoh agama akan ikut membantu ciptakan rasa aman.

Menurut Gubsu kasus kejahatan yang semakin meningkat perlu disikapi dengan pencegahan narkoba, karena oleh pelaku kejahatan kebanyakan juga pencandu narkoba untuk penuhi ketergantungan. (TIM)

LIPSUS

LBH Medan Minta Mantan Kapolri Sutanto Turunkan Ilmunya MARAKNYA aksi perampokan dan berbagai aksi kejahatan lainnya membuat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata, SH, M.Kn angkat bicara, menurutnya Kapoldasu saat ini harus belajar dengan mantan Kapoldasu lama Sutanto "LBH Medan meminta agar mantan Kapolri/Kapoldasu Sutanto

Surya Adinata, SH, M.Kn

untuk menurunkan ilmunya kepada Kapoldasu saat ini" ujarnya kepada KPKPos, Jumat lalu.

Ditambahkannya, tindak kejahatan perampokan sudah tidak dapat ditolerir lagi, seakan aparat kepolisian daerah Sumatera Utara tidak berdaya dibuat para perampok.

Korban harta dan jiwa

AKSI kejahatan jalanan di Sumatera Utara akhirakhir ini kembali marak. Pantauan Koran ini, selama tiga bulan terakhir dibeberapa wilayah, terutama di Kota Medan, aksi kejahatan jalanan cenderung meningkat. Jelas, kejahatan jalanan ini sangat mengganggu ketentraman dan keamanan warga.

DI KOTA Medan, kejahatan jalanan yang banyak terjadi dan terungkap saat ini dikenal dengan istilah 3C. Yakni, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Berdasarkan hasil evaluasi, tiga kejahatan tersebut mempunyai angka kejadian yang cukup tinggi.

Modus operandi yang dijalankan oleh pelaku kejahatan jalanan

diantaranya adalah dengan merampas dari tangan pemilik dengan menggunakan senjata tajam. Atau, untuk curat, dengan menarik tas pengendara, menarik kalung, dan lain sebagainya.

Kewaspadaan akan kejahatan jalanan juga harus mulai ditingkatkan kembali oleh warga Kota Medan.

Pasalnya, perampasan sepeda motor kambuh lagi. Bahkan, aksi ini terindikasi dilancarkan oleh sindikat khusus

sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, namun polisi seakan kalah strategi dengan penjahat.

Daftar tindak kejahatan perampokan seperti perampokan toko mas, beberapa toko Indomaret, perusahaan, perampokan anak sekolah yang akan ikut ujian nasional, bahkan hilangnya mobil dipelataran parkir Kejatisu dan yang paling akhir Polisi sendiri menjadi korban perampokan ditambah korban dari masyarakat sangat banyak. ucapnya geram.

Kondisi saat ini berbanding terbalik

curanmor.

Selain di Kota Medan, aksi kejahatan jalanan juga terjadi di beberapa daerah di sekitar Kota Medan. Dengan keadaan demikian, Kapolres di beberapa wilayah langsung menginstrusikan jajarannya untuk bertindak tegas dengan menembak mati para penjahat yang secara yuridis terbukti dan melawan petugas serta membahayakan kepentingan umum.

Tembak di Tempat Pernyataan tegas Kapolresta Medan layak untuk diapresiasi. Pasalnya, kejahatan jalanan telah membuat ketentraman dan keamanan warga menjadi terganggu.Tak berlebihan jika Kapolresta Medan menegaskan demikian kepada setiap anggotanya.

Sebenarnya, perintah tembak di tempat untuk para penjahat jalanan

ketika Kapoldasu dipimpin oleh Pak Sutanto, ujarnya. Dimana saat itu masyarakat aman dari segala bentuk kejahatan apalagi premanisme.

Kredibilitas dan citra Polisi sangat baik dan dipuji oleh masyarakat saat itu.

Oleh karenanya LBH Medan meminta kepada Pak Sutanto agar menurunkan ilmunya kepada Kapoldasu saat ini agar masyarakat Sumut merasa tentram dan nyaman tinggal di sumatera utara seperti masa kepemimpinan beliau.

(BEY)

sudah lama menjadi kebijakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Melalui Prosedur Tetap (Protap) Kapolri nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, aparat kepolisian dapat menggunakan senjata api untuk melumpuhkan para penjahat pembuat onar.

Dalam Protap itu disebutkan, bahwa penggunaan senjata api oleh petugas diperlukan jika pelaku kejahatan membahayakan nyawa orang lain atau petugas. Atau, jika tindakan pelaku dikhawatirkan mengakibatkan kejadian yang lebih besar.

Namun demikian, tindakan tembak di tempat itu pun harus melalui prosedur yang benar, seperti harus diawali dengan himbauan dan tembakan peringatan. Bila pun terjadi

Penjahat di Medan Kian Ganas, Polisi Ancam Tembak Mati AKSI kejahatan jalanan di Kota Medan yang semakin marak dan tak jarang menimbulkan korban jiwa, membuat polisi bertambah gerah. Jajaran kepolisian setempat pun mengancam akan menembak mati para pelaku kejahatan tersebut.

Ancaman ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Polresta Medan AKBP Yusuf Hondawantri Naibaho. “Kita sudah mencoba langkah persuasif terhadap pelaku, tetapi

kejahatan ini masih juga marak, maka kita berlakukan tindakan tembak di tempat, jika perlu ditembak mati. Ini perintah langsung dari Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro,” kata Hondawantri di Mapolresta Medan.

Tindakan tegas ini dinilai sangat perlu, karena aksi kejahatan jalanan ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Selama periode Januari-Maret 2014 telah terjadi 354

kasus 3C, yaitu curas (pencurian dengan kekerasan), curat (pencurian dengan pemberatan) dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) di wilayah hukum Polresta Medan. Dari kasus itu, 466 tersangka berhasil ditangkap.

Lebih rinci lagi, terjadi 63 kasus curas dengan jumlah tersangka 96 orang. Lalu, terjadi 186 kasus curat dengan 260 tersangka, dan 105 kasus curanmor dengan tersangka 110

orang.

“Selain yang sudah terungkap, masih ada beberapa kasus lain yang masih kita kejar berdasarkan pengembangan dari para pelaku yang sudah ditangkap. Kami tidak akan bosan-bosan melakukan penangkapan dan bertindak tegas serta terukur,” sebut Hondawan.

(TIM)

penembakan, maka tembakan harus terarah kepada sasaran yang tidak mematikan. Hal ini harus dikedepankan agar penyidik bisa mengembangkan kasus tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.

Melanggar HAM ?

Secara yuridis, kewenangan aparat kepolisian untuk menembak pelaku kejahatan jalanan telah tertuang dalam Protap yang dikeluarkan oleh Kapolri pada 8 Oktober yang lalu. Dengan demikian, landasan hukum bagi aparat kepolisian telah terpenuhi untuk menumpas kejahatan jalanan. Tentu, prosedur untuk menghimbau dan meletupkan tembakan peringatan harus dilakukan terlebih dahulu.

Dalam perspektif HAM, kehadiran Protap ini pada awalnya menjadi perdebatan tersendiri.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakiem pernah berujar bahwa ia menolak adanya Protap tersebut dengan alasan Polisi akan semakin berbuat seenaknya kepada rakyat. Sehingga ditakutkan pelanggaran akan HAM oleh aparat kepolisian tak terhindarkan.

Dalam Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials pada bagian special provisions ditegaskan, bahwa penggunaan senjata api oleh penegak hukum dapat dibenarkan apabila berada dalam keadaan terancam baik terhadap nyawa orang lain maupun diri sendiri. Namun demikian, penggunaan senjata api harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak mengurangi penghormatan terhadap nyawa seseorang (HAM). Selain itu, polisi juga harus menjunjung tinggi prinsip presumption of innocence dan due process of law.

HAM itu tidak hanya dilihat dari sudut kepentingan pelaku kejahatan jalanan, namun lebih menitikberatkan pada kepentingan si korban, para anggota keluarganya, ataupun kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, kebijakan tembak di tempat untuk pelaku kejahatan jalanan tak melanggar HAM, selama prosedur yang telah tertuang dalam Protap dilaksanakan sesuai dengan aturan.

Selama ini, kebijakan tembak di tempat memang telah terealisasikan, namun efektivitasnya belum begitu maksimal. Buktinya, masih saja terjadi aksi yang meresahkan warga. Apalagi sekarang, bahanbahan kebutuhan sehari-hari terus merangkak naik disebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang harganya kian melambung. Jika ada yang gelap mata dan aparat kepolisian tak “beraksi”, tidak mungkin kejahatan jalanan akan lebih menggila. (TIM)

Anton Medan: Penjahat Itu Semua Pintar NAMA aslinya Tak Hok Liang.

Teman-teman kecilnya memanggilnya Kok Lien. Tapi publik lebih mengenalnya sebagai Anton Medan.

Lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Anton Medan sudah mengalami kerasnya hidup sejak usia kanak-kanak. Ketika anak-anak sebayanya sibuk belajar, orangtuanya tak lagi sanggup membiayai sekolahnya. Anton kecil harus drop-out pada usia sangat dini dari bangku sekolah dasar.

Kok Lien lebih banyak menghabiskan hari-harinya di jalanan.

Antara lain menjadi calo penumpang bus. Kerasnya hidup membuat ia tak takut apa pun, termasuk menghajar sopir bus dengan balok kayu lantaran ia tak diberi upah ketika berhasil mendapatkan penumpang. Padahal saat itu usianya baru menginjak 12 tahun.

Sejak itu ia malang melintang di dunia preman. Pada usia 13 tahun, ia sudah masuk penjara karena membunuh. Usai menjalani hukuman selama 4 tahun, ia pulang ke rumah. Tapi ternyata keluarganya sudah kadung malu.

Anton ditolak.

Ia lantas merantau ke Jakarta.

Di ibukota ini, bakat premannya makin menjadi. Ia merajai dunia hitam, mulai dari jambret, rampok, hingga judi. Namanya melambung dengan sebutan Anton

Medan. Hidupnya dilalui dari penjara ke penjara.

Tapi justru penjara yang mengubah Anton Medan dari penjahat besar menjadi seorang pembimbing rohani bagi para napi dan bekas napi. Anton Medan membagi pengalamannya dalam program Agama dan Masyarakat KBR68H dan TempoTV, beberapa waktu lalu.

Berikut Tanya-Jawab dengan Anton Medan Tanya: Soal pelayanan keagamaan. Napi ini diandaikan orangnya bengal-bengal, apakah gampang sebetulnya memberikan pelayanan keagamaan kepada mereka?

Jawab: Saya ingin garisbawahi.

Pertama bahwa narapidana, penjahat, preman itu semua pintar, tidak ada yang tolol. Mereka pintar, mereka cerdas cuma mereka tidak benar, masuk penjara karena sial.

Saya lihat pendampingan agama sangat penting, tapi selama ini yang saya lihat dari MUI, lembagalembaga Islam materi dakwah sangat normatif. Contoh ada ustad bilang kalian jangan mabuk, nanti kalau mabuk begini-begini. Pertanyaan mereka: memang ustad pernah mabuk? Kadang tingkatkan iman, ustad tingkatkan iman sih iya, tapi perut lapar bagaimana? Artinya mereka ingin motivasi.

Saya bersyukur, setiap saya ke LP berdakwah itu tidak mesti menyampaikan agama dengan bahasa Arab. Kebetulan saja agama Islam lahir di Arab. Di situ lintas agama ada Budha, Kristen, mereka kalau dengar saya datang saya disebut lintas agama. Kenapa saya lintas agama, saya sebagai juru dakwah amar makruf nahi munkar, saya berusaha bagaimana menyatukan mereka dengan nasib yang sama. Saya ingin ada kedamaian, kalau bicara tentang keyakinan Islam yang paling baik, boleh jadi orang dengar kok begini. Jadi saya memotivasi mereka, bahwa kita ini saudara di dalam, siapa yang mau masuk ke penjara?

Tidak. Orang ke penjara status sosialnya hilang, kecuali koruptor, memang tidak malu mereka. Saya katakan, materi yang saya sampaikan mengkritiki LP juga dengan cara yang elegan. Kebetulan saya belajarnya dua tahun di Muhammadiyah, delapan tahun di Persis, empat tahun di NU. Kalau saya memotivasi membawa materi cara Persis dia agak sulit, saya pilah lebih banyak bicara ibadah muamalah, hablumminannas. Karena jaga kebersamaan, yang Kristen saya tanya berapa orang, kalian Kristen tolong jangan khianati Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong kalian. Tapi Tuhan juga

tidak mengubah nasib kita kalau kita tidak mau ubah. Saya katakan misalnya orang masuk penjara itu ada tiga tahapan yaitu polisi, P21, kejaksaan terus masuk rutan.

Tanya: Wawasan lintas agama yang anda punya itu penting juga ya?

Jawab: Iya. Saya selalu katakan tentang empat pilar kebangsaan, pondasi itu agama dan saya sudah masuk kesana.

Tanya: Berarti ini bisa dikatakan juga termasuk program deradikalisasi dalam penjara ya?

Jawab: Iya. Jadi ini satu masyarakat di luar dipindah ke dalam, lingkungannya punya batasan, lembaga pemasyarakatan tempat pembinaan orang. Kita lihat petugas LP sangat terbatas, rekrutmen juga bermasalah. Lalu kita lihat Kalapas sendiri satu tahun, hanya 65 orang. Mereka berusaha tapi persoalannya dana yang turun itu sangat tidak memungkinkan. Anda bayangkan misalnya ada 1,500 yang jaga itu petugas tidak lebih dari 8 orang melayani napi. Saya paham betul dan saya mungkin satu-satunya yang ceramah ke dalam itu tidak perlu didampingi petugas.

Saya pernah pengalaman ketika Imlek Cap Gomeh, dari jam 8 keluar semua sampai jam 10 napi tidak ngomong ke petugas, waktu itu minta tambah 1 jam, oke saya

ngomong. Ini ada faktor figur juga.

Sisi lain saya katakan mereka keluar dapat rokok, bisa komunikasi, dia melihat ustad yang bicara siapa. Jadi saya melihat bahwa materi yang kita sampaikan siapa orangnya. Jadi banyak sekali dari MUI, lembaga-lembaga Islam mereka bicara normatif. Saya katakan napi itu pintar, tapi bagaimana kita memotivasi. Misal sekarang ini kalian narapidana, yang kita harapkan bisa cepat pulang.

Tanya: Artinya anda beri falsafah hidup ya?

Jawab: Betul. Saya tulis buku 460 halaman. Apa adanya semua di bukunya Anton Medan, Aku Bukan Penjahat. Orang selalu melihat akibat tapi penyebabnya tidak.

Saya katakan saya korban kondisi.

Saya lahir 1 Oktober tahun 1957, tahun 1965 peristiwa G 30 S, pembantaian orang-orang Tionghoa. Saya dagang kue dirampas, lalu cuci mobil, saya dua minggu sekali Medan-Tebing Tinggi harus beli beras, kecap, ikan asin untuk adik-adik saya dan orang tua saya.

Sekali waktu uang saya dicolong, saya tanya malah saya ditendang, ditabok, diludahi dikatain Cina, saya marah saya bacok dia.

Kedua, setelah saya bacok dihukum 4 tahun, terus bebas, tetangga saya pada ngomong tukang bunuh orang. Saya malu,

Anton Medan hijrah ke Jakarta, ketemu paman juga diusir. Saya terinspirasi dari teman gelandangan, kok nodong dapat begitu banyak duit, dihukum cuma 3 bulan, saya jadi gelandangan. Akhirnya pertama kali saya masuk kok orang murah-murah hukumannya. Ternyata upeti itu dari proses BAP, kejaksaan, pengadilan ini semua butuh uang. Sampai di LP itu ternyata enak punya uang. Akhirnya saya pikir, ah, udah tanggung sekalian dan saya yakin tobat begini karena saya Islam dan kalau mau tobat pasti Allah menerima tobatmu. Cuma teman-teman saya bilang, tobat jangan karena Anton Medan, Islam itu tidak ada dosa warisan. (TIM)

KPK POS

13

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Politisi PPP Tuding Singapura Memudahkan Koruptor Simpan Uang JAKARTA- Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan presiden mendatang.

Sebab, selama ini banyak koruptor yang bersembunyi di Singapura tetapi tak bisa diekstradisi.

Menurut dia, perjanjian ekstradisi dengan Singapura sudah dibahas sejak 2007, namun belum rampung. Hal ini dikarenakan Singapura ingin persoalan ekstradisi digabungkan dalam kerja sama pertahanan (Defence Coorporation Agreement/DCA) kedua negara. Hal tersebut dinilai merugikan Indonesia.

"Singapura selama ini tidak serius. Tidak proaktif sehingga pembicaraan (ekstradisi) itu tidak tercapai. Kita meminta agar perjanjian itu tanpa syarat, termasuk syarat latihan perang di perairan laut di Indonesia. Sebab

jika itu disepakati akan melanggar kedaulatan Indonesia. Kita jadi sulit memprediksi ancaman Singapura.

Apalagi negara kita ini, negara kepulauan," jelas Syaifullah dalam keterangan pers, Jumat (9/5).

Syaifullah mengatakan, pihaknya juga sudah membicarakan hal itu di Asean Summit di Brunei Darussalam namun belum membuahkan hasil. Perjanjian ekstradisi, kata dia, diharapkan bisa memperlancar kerja sama antara negara-negara Asean.

"Tapi itu terhambat karena tidak ada niat baik dari Singapura," tegas Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Selama ini, kata dia, banyak koruptor yang sulit diburu dan menyembunyikan hartanya di Singapura. Hal itu diperparah dengan Singapura yang terkesan sengaja memberi keleluasaan koruptor untuk bebas menyimpan uangnya di sana.(INT)

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/5). Berkas Pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu dinyatakan lengkap (P21) dan segera dilimpahkan ke pengadilan.

KPK Siap Usut Kasus Dinasti Politik Gubernur Riau JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap untuk menelusuri dugaan nepotisme Gubernur Riau Annas Maamun yang mendirikan dinasti politik dengan menempatkan anak, keponakan dan menantu di sejumlah jabatan strategis.

"Itu kalau nepotismenya dilandasi dengan suap. Karena KPK hanya menangani dugaan korupsinya saja. Kalau nepotisme dilandasi dengan suap kan sudah masuk korupsi," kata juru bicara KPK Johan Budi di Pekanbaru, Jumat (9/ 5).

Mantan Sekjen ESDM jadi Tersangka JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Waryono Karno dalam kasus korupsi baru. Meski begitu, perkara rasuah yang melibatkannya tidak jauh-jauh, yakni dugaan korupsi penggunaan dana pada Kesekjenan Kementerian ESDM. "Ditemukan dua alat bukti cukup dan menetapkan WK selaku Sekjen di Kementerian ESDM sebagai tersangka," kata Johan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/5).

Menurut Johan, dugaan korupsi dilakukan Waryono adalah menggelembungkan dan menyelewengkan penggunaan anggaran dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal ESDM pada 2012. Total penggunaan anggaran pada saat itu adalah Rp 25 miliar.

"Menurut perhitungan sementara, negara dirugikan Rp 9,8 miliar," ujar Johan.

KPK menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK juga membidik pihak lain yang ditengarai turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana itu. Hal itu terbukti dari pengenaan pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Waryono Karyo (WK) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lembaga antikorupsi itu menyatakan penyidik menemukan bukti kuat anak buah Menteri ESDM Jero Wacik itu melakukan korupsi berdasarkan pengembangan dari kasus suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Sprindik Waryono diteken sejak 9 Januari. Waryono dijerat dengan pasal 12 B dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam berkas perkara Rudi Rubiandini disebutkan dia pernah memberikan uang sebesar USD 150 ribu ke Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karyo.

Duit itu diterima Rudi secara bertahap dari Deputi Pengendalian Bisnis SKK Migas, Gerhard Marten Rumeser pada awal Juni 2013. Selanjutnya uang itu diserahkan Rudi ke pejabat Kementerian ESDM, Waryono Karyo.

Waryono diketahui sudah pensiun sejak Desember 2013, setelah mengabdi selama 41 tahun di Kementerian ESDM.(INT)

Sebelumnya diinformasikan aktivis anti korupsi telah membuat pengaduan atas indikasi KKN berupa pembangunan dinasti politik oleh Gubernur Riau Annas Maamun.

Terkait itu, Johan mengakui masih harus memeriksa kebenarannya baru akan memberikan komentar bagaimana langkah selanjutnya. "Nanti coba saya cek apakah memang ada laporan terkait kasus tersebut," kata dia.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau sebelumnya sempat mengung-

kapkan adanya dugaan KKN tersebut.

Annas yang tadinya merupakan Bupati Rokan Hilir memboyong anak, menantu, maupun kerabat dekatnya dari kampung halamannya itu dan menempatkan mereka menduduki jabatan-jabatan strategis.

Misalnya Noor Charis Putra yang merupakan anak kandung Annas Maamun, dia baru akan genap berusia 27 tahun (sarjana ekonomi) itu sekarang sudah menjadi Kepala Seksi (Kasi) Jalan dan Jembatan bidang Bina Marga

pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau.

Begitu juga dengan menantunya, Dwi Agus Sumarno yang sebelumnya Kepala Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Rokan Hilir saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Riau.

Kemudian kerabatnya yakni Wan Amir Firdaus, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir dan kini sudah menduduki kursi Asisten II Setdaprov Riau.

Selanjutnya adalah Dr Anwar

yang sebelumnya Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hilir oleh Annas Maamun dipercaya lagi menjabat Direktur Utama (Dirut) RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Menantu Gubernur Riau, Maman Supriyadi saat ini diangkat menjadi Manajer Klub Sepak Bola Riau, PSPS Pekanbaru.

Menyikapi hal tersebut Fitra Riau memastikan bahwa Gubernur Riau Annas Maamun kini sudah mulai membangun dinasti politik dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis.(ANT)

Jaksa Agung: Ada Tersangka Baru Korupsi Transjakarta JAKARTA- Penyidik Kejaksaan Agung menganalisa hasil pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta Pemprov DKI tahun anggaran 2013 lalu. Tak tutup kemungkinan, tersangka akan

bertambah. "Tunggu penyidik saja, dalam waktu dekat. Insya Allah," kata Jaksa Agung Basrief Arief kepada wartawan, Jakarta, Jumat (9/5).

Terkait status Udar Pristono, Basrief menunggu hasil analisa para penyidik. "Setelah dianalisis baru ditetapkan penyidik statusnya," tutur Basrief.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut Basrief, status Pristono akan dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. "Kemungkinan ya ada saja (jadi tersangka). Tapi, kita tunggu penyidiklah," ucapnya.

Sebelumnya, Pristono telah menjalani pemeriksaan di Kejagung (7/4). Pristono menjadi saksi

dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) di wilayah kerjanya, dengan nilai kedua proyek sebesar Rp 1,5 triliun.

Penyidik sudah menetapkan dua tersangka, Setyo Tohu selaku Ketua Panitia pengadaan Barang atau Jasa Bidang Pekerjaan Kons-

truksi 1 di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan Drajat Adhyaksa (DA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta. Keduanya belum dijebloskan ke dalam penjara.(INT)

Divonis 4 Tahun Penjara, Hotasi Nababan Kebingungan JAKARTA- Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan mengaku heran sekaligus bingung dengan vonis Mahkamah Agung (MA) yang menghukumnya 4 tahun penjara plus denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Dia menilai, majelis hakim MA yang diketuai Artidjo Alkostar mengabaikan fakta persidangan.

"Sebagai warga negara saya bingung, heran, sudah melalui proses pengadilan cukup lama, 9 bulan, majelis hakim (pengadilan Tipikor) melihat tidak ada niat jahat, ini kasus perdata, tapi kemudian kok dalam waktu singkat bisa berubah. Ini diperiksa singkat sekali," kata Hotasi dengan intonasi tenang, Jumat (9/5).

Hotasi pun heran bahkan putusan yang dibuat Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkostar dan dua hakim anggota MS Lumme dan Moh Askin pada Rabu (7/5) belum tercatat di website MA. Dia juga belum menerima salinan putusan resmi.

"Kok bisa-bisanya dalam waktu sesingkat-singkatnya memvonis ini?" tanya Hotasi heran.

Dari pemberitaan pers, alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menduga apa yang diputuskan Artidjo dkk berdasarkan dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bukan tuntutan.

"Kalau seluruh fakta persi-

dangan diabaikan, sebagai warga negara saya malah bingung, apa manfaatnya pengadilan kalau begitu?" ujar Hotasi.

Melihat putusan ini, Hotasi segera berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk melakukan upaya

hukum berikutnya. Upaya hukum satu-satunya atas putusan inkracht MA adalah Peninjauan Kembali (PK) Namun saat ditanya bukti baru (novum) apa yang hendak disiapkan sebagai syarat PK, Hotasi juga masih bingung.

"Kalau pengadilan Tipikor bilang tak ada pidana, BPK bilang tidak ada pidana, Kejaksaan bilang perdata, lalu pengadilan perlu bukti apa lagi?" ujar Hotasi.

Seperti diberitakan, Putusan Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Artidjo Alkostar kembali mengejutkan. Bersama hakim anggota MS Lumme dan Moh Askin, pada Rabu (7/5) Artidjo menganulir vonis bebas pertama yang diputus Pengadilan Tipikor Jakarta.

Artidjo dkk menjatuhkan hukuman kepada mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Hotasi Nababan dengan 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait penyewaan pesawat Boeing 737400 dan Boeing 737-500.

Hotasi yang sebelumnya divonis bebas di Pengadilan Tipikor Jakarta juga didenda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

General Manager Pengadaan Pesawat PT MNA saat itu, Tony Sudjiarto, yang sebelumnya juga divonis bebas, dijatuhi hukuman yang sama oleh MA.(INT)

Korupsi Pertanian, 2 Pejabat & 1 Kontraktor Divonis 2,5 Tahun RIAU- Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distannakkan) Pemerintahan Kabupaten Siak Riau, Ir Syahrin Rasbi, beserta tiga rekannya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang pada kegiatan pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, belanja Bahan Kimia Herbisida, harus menelan pil pahit.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis pidana kurungan lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

Di mana sebelumnya Ir Syahrin Rasbi dan terdakwa Lismar, Kabid Pertanian, serta Desra Muchlis, Direktur CV Aidilindo Nusa Abadi (ANA), yang sebelumnya dituntut jaksa selama 2 tahun kurungan penjara.

Dijatuhi majelis hakim dengan vonis hukuman selama 2,5 tahun penjara.

Sedangkan Dedi Armen, selaku sub

kontraktor dijatuhi vonis hukuman sama dengan tuntutan jaksa.

"Terdakwa Ir Syahrin Rasbi, Lismar dan Desra Muchlis yang terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, tentang turut serta secara bersama sama melakukan tindak pidana.

Dijatuhi pidana kurungan selama 2 tahun dan 6 bulan (2,5 tahun) penjara, serta denda Rp 50 juta atau subsider 2 bulan," tegas Masrul SH, selaku ketua majelis hakim, pada sidang yang digelar Selasa (6/5).

Sedangkan bagi terdakwa Dedi Armen dijatuhi vonis hukuman selama 3 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan. Selain itu, Dedi Armen juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 116 juta

atau subsider 1 tahun," jelas Masrul.

Atas putusan majelis hakim tersebut, baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, Emri Kurniawan SH dan Iwan Roy SH, dan Ayatul Khomaini SH. Menuntut terdakwa Ir Syahrin Rasbi, Lismar, serta Desra Muchlis, dengan hukuman selama 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta atau subsider selama 3 bulan. Sedangkan Dedi Armen, dituntut hukuman selama 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) penjara, serta denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 112 juta atau subsider selama 1,5 tahun. Atas pelanggaran Pasal 3 jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,

tentang turut serta secara bersamasama melakukan tindak pidana.

Seperti diketahui, Syahrin Rasbi beserta Lismar, Desra Muchlis, dan Dedi Armen.

Dihadirkan jaksa ke persidangan, atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang pada kegiatan pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, belanja Bahan Kimia Herbisida.

Perbuatan para terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri orang lain dengan cara berkorporasi itu, mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 236.774.000.

Dimana perbuatan tersebut berawal, saat terdakwa Syahrin Rasbi (terdakwa I), selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengangkat Lismar (terdakwa II) sebagai Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pada 2011 lalu, ia mengadakan kegiatan berdasarkan SKPD di Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak.

Kegiatan tersebut merupakan pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Belanja Bahan Kimia Herbisida sebanyak 8000 liter, dengan pagu anggaran sebesar Rp 800 juta.

Selanjutnya, pada Mei 2011, terdakwa I bertemu dengan Desra Muchlis, Direktur CV ANA (terdakwa III) dan Dedi Armen (terdakwa IV) di Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan, Siak. Mereka membahas kegiatan pengadaan herbisida melalui proses lelang.

Setelah proses lelang selesai, ternyata dimenangkan oleh perusahaan milik terdakwa III dan terdakwa IV. Kemudian terdakwa III dan IV diarahkan terdakwa I untuk menemui

Lismar (terdakwa II) membahas pembelian spesifikasi barang berupa herbisida merk SEE TOP. Pada tanggal 31 Mei 2011, Lismar, terdakwa II selaku PPTK, menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) Belanja Bahan Kimia Herbisida dengan nilai harga Rp 54.950/liter, beserta biaya ongkos angkut 8000 liter herbisida dengan total biaya keseluruhan Rp 573.452.000, yang seolah-olah telah dilakukan survei harga herbisida tersebut ke sejumlah toko, seperti UD Sumber Tani dan CV Tumbuh Subur.

Selain itu, penetapan harga sendiri (HPS) oleh terdakwa I dan II, tidaklah berpedoman kepada Keputusan Bupati Siak Nomor 55.b/HK/KPTS/2011.

Perbuatan para terdakwa ini, ditemukan banyak kejanggalan dan penggelembungan harga, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 236.774.000.(INT)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 302 12- 18 MEI 2014

Rayakan Paskah, GAMKI T Tinggi Gelar Lomba Mewarnai TEBINGTINGGI - Ratusan anak sekolah minggu se Kota Tebingtinggi mengikuti lomba mewarnai yang digelar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Tebingtinggi, Sabtu (3/5) di Gor Marah Halim jalan Thamrin. Selain lomba melukis, kegiatan dalam rangka Perayaan Paskah itu juga disemarakkan dengan berbagai perlombaan olahraga antar pemuda-pemudi gereja.

Ketua DPC GAMKI Tebingtinggi Ogamota Hulu SH MH mengatakan, tujuan GAMKI menyelengarakan lomba melukis untuk anak sekolah minggu, untuk mengenalkan GAMKI dari sejak dini kepada anak-anak gereja, "Mulai 20 tahun mendatang, merekalah generasi muda penerus kita, untuk itu kita harus berbaur dari sejak dini dengan mereka", ujarnya.

Ditambahkanya, melihat antusias anak-anak sekolah minggu, mulai yang duduk di PAUD, TK dan SD mengikuti acara itu dirinya cukup bangga, "Saya berjanji akan membuat program ini menjadi program tahunan GAMKI dengan memperebutkan piala bergilir", jelas Ogamota.

Menurutnya, kegiatan ini selain sebagai ajang menumbukan kreasi bagi anak-anak sekolah minggu, momen ini juga bisa sebagai ajang pertemuan antar guru sekolah minggu se Kota Tebingtinggi, hal itu terkait dengan rencana BKAG untuk membentuk Forum Guru Sekolah Minggu dalam waktu dekat.

"Sesuai Visi Walikota Tebingtinggi, mewujudkan masyarakat kota Tebingtinggi yang beriman, bertaqwa, maju, sejahtera, mandiri, berkeadilan dalam kebhinekaan, saya yakin jika forum ini sudah terbentuk, Pemko akan memperhatikan kesejahteraan para guru sekolah minggu dan menampung anggarannya di dalam APBD," jelas Ogamota.

Ketua BKAG Tebingtinggi Pdt Rittar Nababan STh mengatakan, perlombaan yang diselenggarakan GAMKI tujuannya sangat positif, sebab anak sekolah minggu sebagai embrio untuk melanjutkan estapet gereja tentulah sangat fositif jika diperkenalkan sejak dini. (RS)

Camat Kotarih Mendonorkan Darah

DONORKAN DARAH - Paling depan camat kotarih Drs Zulkan, Kades Sei Kari dan Sekcam Kotarih dalam kegiatan bakti sosial donor darah dan pengobatan gratis, (ARM/SP) KOTARIH - Drs Zulkan Camat Kotarih bersama Sekcam,dan Kepala Desa Sei Kari Sumisman, Rabu (7/5) di Balai Umum Kotarih mendonorkan darahnya dalam kegiatan bakti sosial kerjasama antara Muspika Kotarih dengan PT Sri Rahayu Agung dan Persatuan Donor Darah Indonesia (PDDI).

Zulkan kepada KPK Pos mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kerjasama dengan beberapa pihak yang memang peduli dengan kondisi donor darah yang saat ini sangat minim. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat kepada orang yang sangat membutuhkan darah. Dirinya juga berharap masyarakat juga berperan aktif dengan cara terlibat langsung untuk mendonorkan darahnya.

Selain unsur Muspika dam PT SRA, hampir 50 orang yang turut dalam acara donor darah tersebut. Selain kegiatan donor darah, juga diadakan pengobatan gratis yang dipusatkan di Puskesmas Kotarih, ungkap Zulkan.

Masyarakat sangat terbantu dengan kegiatan pengobatan gratis ini apalagi ditengah kondisi perekonomian yang sedikit lemah, imbuh Drs Zulkan mengakhiri.(ARM/SP)

S U M U T /ACEH

UN SMP/Mts dan Paket B di Tebingtinggi Tertib TEBINGTINGGI - Naskah soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs dan Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014 tiba dikantor Dinas Pendidikan Jalan KL Yos Sudarso Tebingtinggi dengan pengawalan ketat pihak pengamanan dari Poldasu, Rabu (30/4).

Naskah soal itu langsung diterima Kepala Dinas Pendidikan Drs H Paredamean Siregar MAP didampingi Kabid Dikdasmen Drs Jonner Sitinjak, disaksikan Kasat Intel Polres Tebingtinggi AKP Drs Anthony Rajagukguk dan anggota DPRD Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM. "Soal UN SMP/MTs dan Paket B dari Dinas Pendidikan Provinsi dibawah pengawalan petugas dari Poldasu dipimpin AKP Zul Efendi, untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, naskah soal UN akan kita simpan di ruangan khusus di Dinas Pendidikan yang dijaga ketat oleh petugas dari Polres Tebingtinggi," ujar Pardamean.

Ditambahkannya, pelaksanaan UN secara serentak dilaksanakan pada hari Senin-Kamis (5-8/5), adapun bidang study yang di UN-kan adalah pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu

SOAL UN - Kepala Dinas Pendidikan Drs H Pardamean Siregar MAP didampingi Kabid Dikdasmen Drs Jonner Sitinjak dan disaksikan Kasat Intel Polres Tebingtinggi AKP Drs Anthony Rajagukguk dan Anggota DPRD Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM secara simbolis menerima soal UN dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut. (KPK POS/RS) Pengetahuan Alam (IPA).

Jumlah peserta yang ikut UN di Tebingtinggi, SMP Negeri 2.297 orang, SMP Swasta 713 orang, MTs Negeri 111 orang, MTs Swasta 284 orang dan Paket B 43 orang, total keseluruhan peserta UN SMP/MTs dan Paket B berjumlah 3.448 orang, adapun jumlah ruangan yang dipakai ada sebanyak 185 ruangan de-

ngan 370 orang pengawas.

"Kita harapkan pelaksanaan UN SMP/MTs dan Paket B di kota Tebingtinggi berjalan aman dan lancar serta tingkat kelulusan seratus persen," harap Pardamean, sembari menambahkan bahwa untuk mencapai harapan tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa uji coba untuk melihat dan mengukur sejauh

mana tingkat penguasaan anakanak terhadap materi yang di UN kan.

Ditambahkannya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, usai pelaksanaan UN di hari terakhir, Dinas Pendidikan Tebingtinggi telah menyurati seluruh kepala sekolah, ketua komite dan ketua Yayasan Perguruan Swasta agar di hari terakhir UN meng-

undang orang tua atau wali peserta ujian dan komite dengan alternatif acara yaitu, mengadakan penyerahan peserta UN kepada orang tua atau wali masing-masing, kedua mengadakan serah terima pakaian seragan sekolah atau pakaian olah raga secara sukarela kepada sekolah, kemudian mengadakan tanda tangan bersama di kain putih, selanjutnya makan siang dan doa bersama sebagai wujud terimakasih kepada Tuhan.

"Inilah salah satu langkah kita agar di hari terakhir tidak terjadi aksi coret-coret pakaian seragam yang bisa mengganggu ketertiban umum dan kebut-kebutan di jalan", ujar Pardamean.

Anggota DPRD Ir Pahala Sitorus MM yang hadir menyaksikan kedatangan soal UN di Dinas Pendidikan mengatakan, melihat persiapan UN yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Tebingtinggi, dia berharap anakanak SMP sederjat di Tebingtinggi bisa memperoleh hasil yang memuaskan dan lulus 100 persen. "Dari persiapan menghadapi UN yang dilakukan Disdik, harapan kita kelulusan di Tebingtinggi bisa 100 persen, setelah lulus mereka kita harapkan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi", harap Pahala Sitorus. (RS)

Pencaker dan Anjal Tebingtinggi, Diklat Ketrampilan TEBING TINGGI - Sebanyak 100 orang pencari kerja (pencaker) dan anak jalanan (anjal) di Kota Tebingtinggi diberi pelatihan ketrampilan membuat bola kaki, tata boga dan otomotif selama 30 hari di Balai Pelatihan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Selasa (6/5).

Para peserta pelatihan terdiri dari ketrampilan tata boga sebanyak 20 orang, otomotif 10 orang, pangkas pria 10 orang dan pembuatan bola kaki sebanyak 60 orang. "Lamanya kegiatan bervariasi mulai dari 6 hari untuk diklat pembuatan bola kaki hingga 30 hari untuk diklat

tata boga dan otomatif," terang Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Tebingtinggi Syaiful Fahri SP MSi disela-sela kegiatan.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM saat membuka acara berharap para peserta diklat memiliki semangat untuk mengubah nasib men-

jadi lebih baik ke depan. "Banyak tokoh nasional yang waktu kecil hidup susah menjual koran tetapi berkat semangat dan kegigihannya bisa menjadi orang sukses memiliki ratusan perusahan dan penghasilan miliaran", kataya.

Menurut Umar Zunaidi, untuk menjadi wirausahawan muda yang sukses bisa dimulai dari langkah kecil, asalkan bergiat dan berusaha dengan semaksimal mungkin, pasti akan berhasil dan hal tersebut sudah dibuktikan banyak orang.

"Kota Tebingtinggi merupakan kota perlintasan, setiap hari 42. 189

kendaraan melintas di kota ini.

Selain itu, tahun depan juga akan dibangun jalan tol yang ujung jalannya berada di Tebingtinggi, juga akan dibangun pelabuhan di Kuala Tanjung yang akan menggantikan Pelabuhan Belawan.

Potensi-potensi inilah yang harus kita manfaatkan," tukasnya.

Dia juga berharap dari pelatihan tersebut muncul produk lokal yang nantinya dapat menjadi kebanggaan Kota Tebingtinggi. Untuk itu diminta agar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membuat kelompok usaha setelah pelatihan tersebut.

Kadis Sosnaker Syaiful Fahri menambahkan, dengan pelatihan ini diharapkan para pencari kerja dan anak putus sekolah/ anak jalanan memiliki ketrampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja, memotivasi dan memfasilitasi pencari kerja dan anak putus sekolah/anak jalanan agar memiiki jiwa kewirausahaan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan terakhir mempercepat pembangunan sosial dan tenaga kerja, terutama dalam mengatasi masalah pengangguran dan kenakalan remaja. (RS)

Pemkab Asahan Terima Program BSPS dari Kemenpera RI

Peringati Hardiknas PAUD Cut Mutya Juara-I Lomba Tari Tradisional

KISARAN - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Republik Indonesia (RI) akan menyerahkan program Bantuan Stimulan Perumahanan Swadaya (BSPS) untuk 420 unit rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Misli M Noor didampingi Kabag Humas Setdakab Asahan, M Ajim menyebutkan bahwa program BSPS dari Kemenpera tersebut nantinya akan disalurkan di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Sei Kepayang dan Kecamatan Tinggi Raja. Artinya jumlah RTLH untuk kedua Kecamatan tersebut dibagi dua.

TG.MORAWA - PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Cut Mutya Dusun-I Desa Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang memperoleh juara 1 tari tradisional pada acara Gebyar Kreativitas Anak-anak PAUD yang diadakan Cabang Dinas Pendidikan setempat belum lama ini di wisma Tanjung Indah Jl. Dahlan Tanjung, Tanjung Morawa.

Acara yang diselenggarakan itu dalam rangka peringatan Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional) dengan tema 'Kita Tingkatkan Kreativitas dan Inovatif Anak Agar Menjadi Mandiri dan Berakhlak Mulia', dan menggelar berbagai macam perlombaan seperti lomba mewarnai, tari tradisional, cerdas cermat, bercerita, fashion show dan cepat tepat balita.

Pada acara tersebut PAUD Cut Mutya memperoleh juara-I perlombaan tari tradisional tingkat Kecamatan Tanjung Morawa dengan mengalahkan peserta tari dari PAUD lainnya yang ada di Tanjung Morawa.

Terkait data RTLH di dua Kecamatan, Kadis Sosial mengatakan bahwa pihaknya sudah mendata dengan baik sesuai dengan aturan penerimaan bantuan.

Dan setiap unit rumah yang akan di bantu diberikan biaya senilai Rp 7.500.000 yang nantinya diberikan berbentuk barang. “Semakin cepat program ini diserahkan, maka semakin cepat kita membantu masyarakat Asahan terhadap rumah yang tidak layak huni, “ kata Kadis Sosial, seraya mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan kenyaman dan kesehatan bagi penghuninya.

Dan rumah yang telah dibedah diminta harus tetap dirawat dengan baik.

(IN)

JU ARA - Kepala PAUD Cut Mutya, Umi Salmah dan sejumlah guru pengajar foto bersama JUARA Widia Khairani dengan teman-temannya. (Foto:KPKPos/Ist) Peserta tari tradisional PAUD Cut Mutya berjumlah 6 orang itu telah memberi penampilan menggugah penonton dan para juri, salah satu peserta yang ditemui wartawan bernama Widya Khairani (5) mengungkapkan kegembiraannya dengan sedikit bercerita, "Kami sering dilatih tok, makanya kami juara" sebut anak imut pasangan Sujono dan Susi Lawati

Ziliwu sambil tertawa kecil.

Sementara itu, Kepala PAUD Cut Mutya, Umi Salmah ketika diwawancara wartawan mengatakan, "Perlombaan ini sangat mengasah kreatifitas anak-anak didik, dan kami sangat bersyukur dan bangga dapat juara-I pada lomba tari tradisional�, sebut Umi Salmah.

(DIZ)

LSM PHP DS Apresiasi Sidak Bupati Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars TG.MORAWA - Menyikapi kebijakan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan yang rutin melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) & kantorkantor Camat, patut kiranya diberi apresiasi, dan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat menilai, kebijakan yang rutin seperti itu suatu gambaran bentuk keseriusan seorang pemimpin dalam berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik terhadap kinerja seluruh aparatur pemerintahan dibawahnya.

"Apa yang dilakukan Ashari Tambunan menyidak kantorkantor SKPD hingga ke Keca-

matan telah menjadi pukulan keras bagi aparatur pemerintahan di jajaran Pemkab Deli Serdang yang selama ini tidak benar-benar dalam menjalankan tugas, dan kebijakan itu kita dukung sebagai langkah positif dalam mengawali perubahan di Deli Serdang".

Demikian dikatakan ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) PHP (Perjuangan Hukum & Politik) Kabupaten Deli Serdang, Dedy Irawan Ziliwu, SH didampingi Bendahara, Hamdani, kepada sejumlah wartawan di Warkop Lubis Simpang Kayu Besar, Tanjung Morawa, Kamis (08/05).

Dikatakannya, Ashari Tambunan sebagai wajah pemimpin baru di Deli Serdang yang dilantik tanggal 14 April 2014 lalu bersamaan dengan wakilnya Zainuddin Mars yang merupakan mantan wakil Bupati periode sebelumnya, telah memperlihatkan perubahan atas sidak yang telah dilakukan, diantaranya banyak staf/pegawai terlihat lebih membenahi kinerja masing-masing karena takut adanya sidak sang Bupati.

"Hal ini jelas akan berdampak baik, dengan adanya pembenahan kinerja aparattur pemerintahan maka pelayanan terhadap publik di Deli Serdang dapat

dilakukan lebih maksimal dan profesional", jelas Dedy.

"Sikap Ashari Tambunan dan juga dibantu wakilnya Zainuddin Mars yang rutin melakukan sidak tanpa dikawal anggotanya, hampir mirip seperti kebijakan mantan pemimpin umat Islam terdahulu yaitu Khalifah Umar Bin Khattab yang ingin sekali melihat kondisi keadaan di lapangan secara langsung karena tidak mau percaya begitu saja dengan laporan bawahannya, disamping itu, sikap tegas dan adil Umar membuat rakyat sejahtera, hingga beliau digelar dengan sebutan Amirulmukminin ", lanjut Dedy lulusan

UISU (Universitas Islam Sumatera Utara) Medan ini.

"Kedepan, kita berharap semoga Bupati Ashari Tambunan bersama wakilnya Zainuddin Mars kelak mampu menjadi pemimpin yang dikatakan amirulmukminin lebih benar-benar menjalankan tugas atas amanah rakyat, dan dapat bersikap lebih adil dan tegas, dan kami dari LSM PHP insyaAllah mendukung sepenuhnya untuk segala kebaikan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang", tandas Dedy Irawan Ziliwu yang juga dikenal aktif membuat tulisan disebuah surat kabar ini mengakhiri. (DIZ)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

S U M U T /ACEH

Pemerintah Aceh Alokasikan Rp84,5 M Untuk Jalan di Gayo Lues BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp84,5 miliar untuk pembangunan enam ruas jalan dan satu abutmen jembatan di Gayo Lues. Empat jalur berhubungan dengan Kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) III Gayo Lues di Blang Nangka, Kecamatan Blang Pegayon.

Anggaran sebesar itu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2014. Rinciannya, Rp83,5 miliar dana dari provinsi, sisanya Rp1 miliar dari bagi hasil minyak dan gas (Migas) kabupaten/kota.

Pembangunan lima ruas jalan dan satu abutmen jembatan itu terintegrasi

dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah seribu bukit tersebut. Pasalnya, empat dari enam jalur jalan yang dibangun itu berhubungan dengan lokasi kampus III Universitas Syiah Kuala di Blang Nangka.

Plt Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin merincikan, keenam ruas jalan yang dibangun dengan dana APBA 2014 itu adalah: pembangunan jalan dari Blang Kejeren ke Pinding hingga Lokob, pembangunan jalan Blang Kejeren ke Trangon hingga perbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Di tambahnya, Sementara empat

jalur lain menuju ke kampus Unsyiah III di Blang Nangka, yaitu pembangunan jalan Leme ke Blang Lopah sampai ke kampus Unsyiah, dari Blang Nangka ke kampus Unsyiah, dari kampus Unsyiah ke Remukut. Satu lagi adalah proyek pembangunan abutmen jembatan Kuta Ujung Jerata.

"Melihat alokasi anggaran yang begitu besar dan sebagian besarnya terfokus ke jalan menuju Kampus Unsyiah, jelas bahwa ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sana, sesuai dengan visi misi Gubernur Zaini Abdullah," jelas Murthala. Jum’at lalu. (ROM)

SD Negeri No.138433 T Balai Peringati Hardiknas

LEP AS BAL ON - Wabup Sergai Syahrianto SH didampingi yakni Ketua Forum PAUD Ny. Hj. Marliah LEPAS BALON Soekirman, Ketua DPC GOPTKI Ny. Sri S. Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kepala BP2AKB Hj. Irwani Jamilah SH dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala melepas balon sebagai tanda telah di wisudanya anak-anak didik KBPT pada acara Pelepasan Anak PAUD dan Lomba Kreativitas Anak dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kabupaten Sergai tahun 2014 di open stage Wisata Theme Park Pantai Cermin, Rabu (7/5). Photo :ARM

Peranan Pengawasan Orang Tua Antisipasi Kasus Kekerasan Anak P.CERMIN - Munculnya kasus pelecehan anak terutama terhadap kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini marak terungkap menjadi bukti lemahnya peranan orang tua untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak, terutama orang tua yang banyak memiliki kegiatan diluar.

Oleh karenanya bukan berarti orang tua memiliki sikap yang keras dalam mendidik dan mengawasi anaknya (diktator ataupun over protective), namun maraknya kriminalitas di negeri ini membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.

Maka untuk mengantisipasi atas bentuk penyimpangan tersebut, pembekalan pendidikan akhlak serta moral harus ditanamkan sejak dini pada anak. Himbauan ini disampaikan Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Syahrianto SH dalam sambutannya pada acara Pelepasan Anak PAUD dan Lomba Kreativitas Anak dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kabupaten Sergai tahun 2014.

Semarak acara ini dilaksanakan di open stage Objek Wisata Theme Park Pantai Cermin, Rabu (7/5). Turut mendampingi Wabup Syahrianto yakni Ketua Forum PAUD Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DPC GOPTKI Ny. Sri S. Syahrianto, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kadis Pendidikan Drs. Joni Walker Manik MM., Kadis Dikduk Capil Drs. Ahmad Zaki M.AP, Kepala BP2AKB Hj. Irwani Jamilah SH, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat dan Ketua TP Kecamatan se-Sergai, para tutor PAUD dan ribuan orang tua wisudawan PAUD. Acara pelepasan siswa ini diramaikan dengan berbagai pertunjukan tarian daerah dari PAUD Sri Ulina Kecamatan Bintang Bayu dan penampilan senam otak dari siswa PAUD Nirwana Kecamatan Perbaungan. Acara

memang dikemas dengan sederhana, tetapi terkesan sangat meriah dan ceria.

Menurut Wabup Syahrianto pelaksanaan pelepasan siswa PAUD ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemkab Sergai terhadap anak-anak didik di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Saya berharap kepada semua tenaga pendidik PAUD tetap dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak didik.

Oleh karenanya Wabup Syahrianto memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan sumbangsih para guru memberikan pelayanan pendidikan sehingga anak-anak di Kabupaten Sergai menjadi cerdas.

Pada kesempatan yang sama Ketua Forum PAUD Ny. Hj. Marliah Soekirman menyampaikan bahwa program Forum PAUD yang telah berjalan di daerah ini melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Kartu Kembang Anak (KKA), Pelayanan Kesehatan di Posyandu Holistik, semua program kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan bantuan penuh dari jajaran Pemkab Sergai.

Lebih lanjut dikatakan Ny. Hj. Marliah Soekirman perkembangan Kelompok Bermain PAUD Terpadu (KBPT) mengalami peningkatan, hingga tahun ini jumlah anak didik PAUD sebanyak 2.800 orang dalam 78 kelompok berada di 78 Desa di seluruh wilayah Kecamatan Sergai.

Ketua Panitia Penyelenggara Ny. Sri S. Syahrianto dalam laporannya mengemukakan bahwa acara pelepasan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa kebanggaan dan penghargaan serta motivasi kepada anak didik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan di KBPT se- Sergai. Disamping itu pada tahun ajaran tahun 2014/ 2015 mendatang anak didik akan melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya. (ARM)

TANJUNG BALAI - Dalam rangka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada hari Jum’at tanggal 2 Mei 2014, Sekolah Dasar (SD) Negri Nomor 138433 yang beralamat Jalan Al – Wathan Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih.

Dalam upacara pengibaran Bendera tersebut dipimpin langsung oleh Nurbibi S.Pd, dan sebagai pembina upacara Hj Nazmi, petugas menaikkan bendera P. Sinaga S.Pd.K, Ade Amarul Yasir S.Pd, dan Liliana S.Pd, Teks Undang – Undang Dasar 1945 oleg Sahara Ama Pd, Pemimpin Lagu Indonesia Raya Tambani Singa S.Pd.K, serta pembacaan do’a oleh Wardiana Ama.Pd. Pelaksanaan peringatan HARDIKNAS yang digelar di SD Negri Nomor 138433 tersebut juga diwarnai dengan berbagai kegiatan siswasiswi dimulai dari menampilkan beberapa buah tarian yang dibawakan oleh Ananda Luk-Luk, Anggi Sal Sabila, Aliya Khairunnisa, Riyanti Ulfa dan Sindi Juwita siswi kelas V, dan dilanjutkan dengan memainkan musik tradisional Angklung oleh 20 orang siswa-siswi kelas V juga, membaca puisi oleh Nurjannah Batu-bara kelas V, Balqis Al Ramaiza kelas I, untuk menyanyikan lagu Ipqah dibawakan oleh Andi Tara siswa kelas V, Sakinah Siswi Kelas V dan Safrilda Dwi Cahyati dari siswi kelas IV yang juga membawakan lagu-lagu melayu.

Selain membawakan lagu - lagu melayu dan lagu Ipqah, kuis tentang Hari Pendiddikan Nasional juga turut diperlomabakan yang dimenangkan oleh Safrilda Dwi Cahyati siswi klelas VI, Khairi Sayamsinah kelas VI, Linda Marpaung kelas VI, Afriani Tarigan kelas VI. Sementara itu Ka. SD Neg. Nomor 138433 Kota Tanjung Balai Hj Juliani S.Pd M.Si ketika dihubungi wartawan diruang kerjanya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan mereka adalah guna untuk meningkatkan minat belajar bagi siswa-siswi dalam menuntut ilmu di sekolah ini khususnya dan umum nya apabila nantinya melanjutkan kejenjang berikutnya, dan semoga dengan kegiatan yang dilaksanakan ini nanti nya akan menjadi motivasi bagi para siswa-siswi, serta janganlah dipandang dari segi material nya saja namun jadikanlah kegiatan ini sebagai motivasi mereka guna untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu di bangku sekolah, supaya citacita mu akan tercapai, serta jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang guna untuk lebih giat lagi mengejar prestasi, mudah-mudahan dengan demikian beliau di tahun ajaran yang akan datang bisa meraih prestasi yang baik lagi, dan semoga bingkisan yang diberikan sebagai motivasi guna untuk lebih baik lagi dalam menuntut ilmu, kata Kasek. (HER)

RSUD AMS Kisaran Miliki CT Scan dan Haemodialisa KISARAN - Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang (RSUD-AMS) Kisaran, Kabupaten Asahan kini telah memiliki alat untuk mengetahui detail anatomi dan kelainan organ tubuh atau disebut CT Scan dan alat pencuci darah atau disebut Haemodialisa.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim

bersama Direktur RSUD AMS, dr Nilwan Arif mengatakan bahwa rumah sakit daerah pada tahun 2014 ini telah memiliki alat medis CT Scan dan alat pencuci darah yang bersumber dari dana APBN. Namun alat kesehatan ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya untuk pasien.

Pasalnya alat medis

tersebut belum dapat beroperasi dikarenakan belum adanya peraturan daerah (Perda) untuk tariff pelayanan.

Sedangkan alat haemodialisa disebabkan masih perlu tenaga yang terlatih untuk mengoperasikan alat tersebut.

Tapi kendala itu kini sudah diatasi, sejumlah tenaga kesehatan sudah

dilatih dan terkait Perda kini juga sedang dibahas di DPRD Asahan. “Kita berharap alat ini dapat beroperasi dalam tahun ini, agar masyarakat tidak perlu lagi susah ke luar kota untuk berhubungan dengan alat medis tersebut,“ kata M Ajim, sembari mengatakan alat tersebut merupakan pengadaan tahun 2013.

(IN)

TINJA U - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si pada hari yang sama secara TINJAU terpisah meninjau tempat pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional (UN) SMP/MTs tahun 2014 masing-masing di Kecamatan Dolok Masihul dan Kecamatan Perbaungan, Senin (5/5). (ARM)

Bupati Sergai Pantau Pelaksanaan UN SMP/MTs di Beberapa Sekolah Hari pertama UN berjalan lancar dan tertib DOLOK MASIHUL - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman dan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si secara terpisah melakukan peninjauan secara langsung hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2013/2014 siswa tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diikuti sebanyak 10.298 orang peserta serta program paket B berjumlah 91 orang di Kabupaten Sergai.

Jumlah siswa SMP dan MTs yang terdaftar untuk mengikuti UN tahun 2013/ 2014 berasal dari 161 sekolah terdiri dari SMP Negeri 38 sekolah dengan peserta 5.668 siswa, SMP Swasta 43 sekolah jumlah peserta UN 1.827 orang. Sedangkan MTs Negeri dan Swasta sebanyak 2.803 orang dengan satu MTs Negeri sebanyak 116 siswa dan MTs swasta sebanyak 79 sekolah dengan peserta 2.687 orang.

UN SMP/MTs tahun 2014 ini akan berlangsung selama empat hari pelaksanaan UN dan diujikan satu mata pelajaran yakni Senin (5/5) mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, hari kedua Selasa (6/5) mata pelajaran B. Inggris. Untuk hari ketiga Rabu (7/5) mata pelajaran Matematika dan pada hari terakhir UN yakni Kamis (8/5) adalah mata pelajaran IPA. Dalam peninjauan UN tersebut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kadis Pendidikan Sergai Drs. Joni Walker Manik, MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Dolok Masihul Drs. Dimas Kurnianto, Muspika Dolok Masihul serta jajaran Disdik Sergai mengawali di SMP Negeri 1 kemudian SMP Negeri 2 di Kecamatan Dolok Masihul, Senin (5/5). Pada saat mengunjungi kedua sekolah tersebut, pelaksanaan hari

pertama UN di kedua sekolah itu berjalan lancar dan tertib.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kepala SMPN1 Dolok Masihul Drs. Rahman Efendi MM kepada Bupati H. Soekirman bahwa jumlah siswa mengikuti UN hari pertama di SMP ini sebanyak 202 orang dan satu orang tidak hadir.

Sementara itu ditempat terpisah Kepsek SMPN 2 Suriadi I, S.Pd melaporkan sebanyak 194 siswa jumlah peserta yang mengikuti UN seluruhnya hadir.

Meskipun ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena beberapa alasan, kami berharap hal ini tidak mempengaruhi jalannnya pelaksanaan ujian. Oleh karenanya diharapkan bagi seluruh para peserta UN dapat menjawab soal dalam ujian ini dengan teliti dan baik.

Semoga target hasil kelulusan siswa pada UN tahun bisa mencapai target kelulusan 100 persen, kata Bupati Soekirman.

Disela-sela meninjau UN di kedua SMPN Dolok Masihul itu, H. Soekirman memberikan apresiasi pada jajaran Disdik dan pengelola sekolah yang telah melaksanakan UN bagi siswanya. Dari keseluruhan sekolah yang dikunjungi pelaksanaan UN semua lancar, begitu juga dengan kelengkapan tenaga pengawas dengan sistem silang beserta naskah ujian juga didistribusikan dengan baik.

Sehingga persiapan pelaksanaan UN tahun ini berjalan sesuai harapan.

Sementara itu pada hari yang sama, Senin (5/5), Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si didampingi Camat Perbaungan Drs. Akmal M.Si dan Kabid PLS Drs. Suriadi meninjau pelaksanaan UN di SMPN 1 Perbaungan.

(ARM)

Peringatan Hardiknas di Tobasa, Dirangkai Pemberian Satyalencana Karya Satya TOBASA - Pendidikan pada hakikatnya berupaya memanusiakan manusia untuk membangun peradaban yang unggul.

Untuk itu, perlu diperhatikan 2 (dua) hal mendasar, yakni akses untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kualitas pendidikan. Akses layanan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan, sedangkan kualitas pendidikan dipengaruhi kualitas guru, kurikulum dan sarana prasarana.

Hal ini disebutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam amanatnya yang dibacakan Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Jumat (2/5), yang sekaligus menegaskan momentum perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2014 agar menjadi tonggak memajukan dunia pendidikan yang semakin terjangkau, semakin berkualitas di seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut dalam memenuhi hal mendasar dalam memajukan dunia pendidikan tersebut, dikatakan telah dilakukan beberapa kebijakan dan program seperti BOS, Bantuan Siswa Miskin, Bidik Misi, Pengiriman Guru untuk daerah terpencil, terdepan dan tertinggal melalui SM3T, serta program lainnya yang telah membuahkan hasil yang ditandai dengan meningkatnya APK yang cukup tinggi.

Sedangkan dalam menunjang kualitas pendidikan, disebutkan lagi, telah dilakukan pendidikan dan pelatihan guru berkelanjutan, penerapan kurikulum 2013, dan rehabilitasi sekolah yang rusak.

Melalui program 2013 ini, merupakan momentum untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Sesuai tema pada peringatan kali ini, “Pendidikan untuk peradaban Indonesia yang unggul”, menteri mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya untuk menyelesaikan atau menjawab persoalanpersoalan yang sifatnya sangat teknis dan bersifat kekinian semata, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia untuk pembangunan peradaban yang unggul.

Dalam rangkaian peringatan Hardiknas yang di gelar Pemkab Tobasa di Lapangan Sisingamangaraja, Balige tersebut, sebanyak 348 PNS (Pegawai Negeri Sipil) menerima Satyalencana Karya Satya dari Presiden RI. Para PNS yang menerima penghargaan tersebut terdiri dari 283 tenaga guru, 7 fungsional kehutanan, 2 polisi kehutanan, 7 penyuluh pertanian dan 49 pejabat struktural.

Secara simbolis, Satyalencana tersebut diserahkan Bupati Kasmin Simanjuntak, kepada Sukardi GT Pardede (Karya Satya XXX tahun), Marangkup Sinurat (Karya Satya XX tahun) dan Rison Sirait (Karya Satya X tahun).

Sedangkan, secara keseluruhan jumlah penerima Satyalencana Karya Satya pengabdian XXX tahun sebanyak 106 orang, pengabdian XX tahun sebanyak 164 orang dan Karya Satya pengabdian X tahun sebanyak 78 orang. (LIBERS)

E D I S I 302 12 - 18 MEI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Suhu Kota Medan Capai 34 Celcius MEDAN - Kepala Bidang Pelayanan Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, Hendra Suwarta, mengatakan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya harus waspada dengan angin kencang yang akan terjadi dibarengi hujan lebat.

"Sekarang sedang musim hujan tetapi suhu udara mencapai 34 derajat celcius.

Maka dari itu, setiap terjadi hujan deras akan dibarengin dengan angin kencang. Kondisi ini harus diwaspadai lantaran angin yang terjadi berada di sekitar kita mempunyai kecepatan yang cukup tinggi 48 km/jam," ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (8/5).

Dia mengimbau masyarakat untuk waspada dengan kondisi cuaca dengan memperbaiki kondisi atap rumah yang telah rusak dan memo-

tong ranting pohon yang bercabang. Sehingga tidak dapat menimbulkan suatu peristiwa yang tak di inginkan. Selain itu, masyarakat harus memperhatikan kondisi kesehatan karena perubahan cuaca dinamis. (NET)

Tanggul Penahan Banjir Rob Segera Dibangun di Bagan Deli JA TUH - Warga masyarakat Pagaran Marlin Silaban Pengendara Sepeda Motor jatuh akibat jalan rusak parah.

JATUH

TAPUT - Masyarakat desa Lumban Pea Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan pengguna jalan mengharapkan kepedulian Pemkab Taput memperbaiki jalan dari desa Lumban Pea menuju Kecamatan Pagaran yang kini kondisi jalan sudah rusak parah.

Jalan lintas Kecamatan itu sangat meresahkan dan sulit dilalui khususnya para pengendara sepeda motor dan mobil yang hendak melintas harus mengantri terlebih di jalan desa Lumban Pea, menunggu perbaikan.

Warga mengungkap, bahwa jalan ini mirip kubangan kerbau, selain sulit dilalui kendaraan sepanjang 3 km jalan rusak

tersebut sudah banyak jatuh korban para pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor, sering jatuh seperti Marlin Silaban ditemukan KPK Pos, ketika ditanya, dia menyebut akibat jalan berlobang-lobang.

Menurut S Hutasoit (26) salah satu warga desa yang berprofesi petani mengaku pesimis terhadap Pemkab untuk perbaikan jalan tersebut, pasalnya kondisi jalan itu rusak sudah puluhan tahun tidak ada pembenahan.

Ditambahkannya lagi Pemkab Taput terkesan menganaktirikan kebutuhan masyarakat desa Lumban Pea Lintas Kecamatan Pagaran, dan itu sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat khususnya di desa Lumban Pea, infra struktur di daerah itu selalu tertinggal di-

banding dengan jalan daerah Kecamatan lain. Pada hal kondisi hasil pertanian tetap tidak sepadan dengan infra strukturnya.

Pengamatan jalan yang rusak di desa Lumban Pea menuju Kecamatan Pagaran, kerusakannya memang cukup parah, bahkan di sisi kiri dan kanan badan jalan terlihat tidak ada drainagenya yang menjadi pemicu kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan terlihat dari desa Lumban Pea sampai Kecamatan Pagaran.

Para penduduk mengharapkan dengan kehadiran Bupati Terpilih Nikson Nababan/Mauliate Simorangkir (NIKMAT) memberi perhatian dan sesegera mungkin dapat mengatasi kerusakan tersebut, ungkap salah seorang warga yang mengaku pendukung Nikmat Pra Pilkada putaran ulang beberapa waktu lalu. (SLBT)

Pemkab Langkat Akan Gelar Festival Nasyid ke-43 STABAT - Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Langkat akan menggelar pelaksanaan Festival Nasyid ke-43 yang merupakan ajang unjuk kebolehan dan prestasi dari group nasyid kecamatan se-Kabupaten Langkat. “Saat ini persiapan sudah 70 % untuk melaksanakan kegiatan festival ” kata Sekdakab Langkat Indra Salahudin melalui Kabag Kessos Syahrizal yang juga sebagai Ketua Panitia diruang kerjanya, Selasa (6/5).

Masih menurut Syahrizal, pelaksanaan Festival Nasyid akan digelar selama 3 hari mulai tanggal 21 s/d 23 Mei 2014 dari pagi hingga sore hari berpusat di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat. Adapun peserta yang tampil sebanyak 33 group terdiri dari 10 group putra dan 23 group putri yang merupakan utusan dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Langkat.

Sebagai Dewan Juri selain lokal juga menghadirkan dari Medan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sementara masing-masing group diberikan waktu tampil maksimal 20 menit diatas panggung.

Sementara itu di tempat yang sama Kabag Humas Langkat Rizal Gultom selaku Sie Publikasi juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dapat disaksikan oleh khalayak umum. “Kita berharap masyarakat menyaksikan para peserta nantinya selama festival digelar, sebagai bagian pembinaan generasi muda", ujarnya. Untuk pelaksanaan tekhnical meeting sendiri akan dilaksanakan pekan depan Selasa 13 Mei 2014 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. (JUL)

Festival Nasyid Asahan Resmi Ditutup KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menutup secara resmi kegiatan festival nasyid tingkat Kabupaten Asahan tahun 2014 di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Senin malam lalu.

Wakil Bupati Asahan yang membacakan sambutan Bupati Asahan mengatakan bahwa kegiatan festival nasyid merupakan sebuah wahana dalam rangka memelihara sekaligus sarana untuk mengimbangi masuknya budaya asing. Upaya yang dilakukan tidak boleh berhenti sampai disini. Maka itu kegiatan religius dan sarat dengan kesenian Islam ini akan menjadi sia-sia dan percuma apabila tidak meninggalkan bekas dan pengaruh di tengah masyarakat.

Untuk itu, diperlukan perhatian, keterlibatan dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan jajaran Pemerintah, agar Festival Nasyid dapat memberikan bekas dan pengaruh positif dalam perkembangan masyarakat pada masa mendatang.

Terkait juara nasyid, Wakil Bupati Asahan menegaskan bahwa tim nasyid yang keluar sebagai juara tidak mutlak menjadi duta Kabupaten Asahan untuk mengikuti festival nasyid tingkat Provinsi.

Nantinya akan diadakan seleksi dan pemusatan latihan untuk mencari personel yang lebih baik sehingga menghasilkan tim nasyid yang tangguh atas nama Asahan.

Adapun juara Festival Nasyid tingkat Kabupaten Asahan tahun 2014 untuk nasyid putra juara I diraih Kecamatan Tinggi Raja, juara II Sei Kepayang Barat, juara III Kisaran Timur. (IN)

MEDAN - Guna mengatasi banjir rob yang selalu melanda kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan akan dibangun tanggul sepanjang lebih kurang 7 km.

Kehadiran tanggul ini diharapkan mampu menahan banjir rob yang datang dari laut sehingga tidak menggenangi rumah warga lagi. Rencananya, pembangunan tanggul tersebut akan mulai dilakukan tahun depan.

Demikian terungkap dalam peninjauan yang dilakukan Gubsu H Gatot Pujonugroho ST bersama Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi ketika meninjau TPI Bagan Deli, Senin (5/5). Peninjauan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan warga yang selama ini kediamannya digenangi air saat banjir rob terjadi.

Kehadiran Gubsu dan Plt Wali Kota bersama sejumlah pimpinan SKPD terkait di lingkungan Pemko Medan mendapar apresiasi warga setempat. Mereka berharap masalah banjir rob yang selalu mereka alami bisa diatasi. Pasalnya setiap kali banjir rob terjadi, aktifitas warga lumpuh total karena ketinggian air bisa mencapai pinggang orang dewasa.

Seluruh keluhan warga langsung ditampung Gubsu dan Plt Wali Kota. Mereka selanjutnya berjanji akan segera mengatasinya. Menurut Gubsu, peninjauan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan para nelayan yang bermukim di kawasan tersebut. Berhubung Bagan Deli masuk otorisasi Pemko Medan, Gatot kemudian mengajak Plt Wali Kota melakukan peninjauan.

Dijelaskan Gatot, berdasarkan keluhan para nelayan kepadanya, setiap kali banjir rob terjadi, kawasan tersebut selalu digenangi air, termasuk pemukiman warga. Ternyata dari penjelasan Plt Wali Kota, telah ada progres untuk penanganan banjir rob tersebut. Sebaliknya usulan dari para nelayan, permukaan jalan yang ada saat ini harus ditinggikan.

“Yang ditawarkan para nelayan itu merupakan solusi praktis. Hanya saja yang teratasi hanya di bagian jalan, sedangkan rumah tetap saja digenangi air. Untuk itu ada solusi strategis dan permanen ke depan yaitu dengan pembuatan tanggul sepanjang lebih kurang 7 km guna menahan banjir rob dari laut, khususnya pada waktu pasang,” kata Gatot. (VIN)

Penyaluran Bibit Padi di Kabupaten Asahan Diminta Serentak KISARAN - Penyaluran bibit padi di Kabupaten Asahan diminta dilakukan serentak, hal ini dilakukan agar para petani di Asahan dapat menanam benih padi secara bersamaan.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim mengatakan permintaan tersebut disampaikan Bupati Asahan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Asahan dalam acara tutun bibit di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dihadapan para petani.

Bupati telah meminta secara tegas Dinas Pertanian untuk menyalurkan bibit secara serentak kepada petani, “ kata Kabag Humas, Rabu lalu.

Selain itu, kata Kabag Humas diminta para petani untuk tidak menerima bibit padi yang telah kadaluarsa, sebab kualitas benih padi tersebut pasti mengalami penurunan. Artinya para petani diminta menolak benih padi yang sudah lewat waktu.

(IN)

MERS Bisa Sembuh Sendiri Walau Tanpa Obat JAKARTA - Middle East Respiratory Syndrome MERSCoV, virus yang diduga tertular dari unta saat ini menjadi topik hangat di berbagai media dan masyarakat, apalagi pemerintah Indonesia setiap tahunnya mengirim 700 ribu jamaah haji dan umroh.

Selain itu 1,2 juta warga negara Indonesia bekerja di Timur Tengah, 858 ribu di antaranya bekerja di Arab Saudi, hal ini menjadi ketakutan sendiri bagi masyarakat Indonesia.

Namun Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi hari Kamis (8/5) menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada penderita Sindrom pernafasan Timur Tengah (MERS CoV) di Indonesia.

Menurutnya pihaknya telah memeriksa 31 orang yang diduga terkena Sindrom Pernafasan Timur Tengah ini.

Hasilnya lanjut Nafsiah

semuanya negatif termasuk kasus yang terjadi di Medan dan juga Bali. Pemerintah lanjutnya sudah meningkatkan kewaspadaan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien yang diduga terkena MERS. Kasus ini bermula saat Pemerintah Arab Saudi kembali menemukan 32 kasus baru terkait dengan penyebaran penyakit MERS. Selain penyebaran yang semakin meluas, pemerintah juga mencatat sembilan kematian dalam 48 jam terakhir. Dengan bertambahnya temuan itu, kini Arab Saudi telah menemukan total 463 kasus dan 126 kematian sejak pertama kali terlacak pada awal 2012.

Meskipun berpotensi mematikan, namun tahukah anda bahwa Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) tidak membutuhkan obat

untuk mengatasi penyakitnya.

Perawatan bagi pasien MERS hanya bersifat suportif untuk menunjang kondisi fisik pasien hingga penyakit sembuh dengan sendirinya.

Dokter spesialis paru Ceva W Pitoyo mengatakan, pada dasarnya penyakit yang disebabkan oleh virus bisa sembuh sendiri. Ini karena sifat virus yang memiliki limitasi waktu menginfeksi dan jika sudah melewati waktu tersebut, virus akan mati dan hilang.

"Virus merupakan salah satu organisme yang bersifat self limiting, jadi jika sudah melewati batasnya, infeksinya akan menghilang juga," jelasnya dalam konferensi pers terkait MERS di Jakarta, Jumat (9/5).

Sejauh ini memang belum ada obat atau pun vaksinasi untuk mencegah penularan MERS. Penyakit ini menjadi

mematikan karena daya tahan tubuh pasien yang tidak kuat menahan infeksi hingga waktu limitasi itu tiba. Ini umumnya disebabkan oleh komplikasi beberapa faktor, misalnya pasien sudah memiliki penyakit penyerta yang menurunkan daya tahan tubuhnya.

Penyakit-penyakit yang memperburuk kondisi daya tahan tubuh, khususnya yang berhubungan dengan penyakit pernapasan, antara lain memiliki penyakit paru-paru obstruksi kronis, atau tuberkulosis. Bahkan kebiasaan merokok pun bisa menurunkan

daya tahan tubuh.

Ada pula penyakit-penyakit yang secara umum tingkat risiko kematiannya lebih tinggi saat seseorang terserang MERS, seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan ginjal kronis.

Menurut Ceva, perawatan pasien MERS ditujukan untuk menjaga kondisi pasien tetap kuat hingga waktu limitasi virus tiba. Dengan upaya seperti pemberian infus, menjaga makanan, hidrasi yang baik, kondisi pasien akan tetap bertahan.

"Perawatan pasien yang tidak menjaga kondisi pasien lah yang akhirnya berujung pada kematian pasien," kata dokter dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI/RSCM) ini.

(NET)