Epaper kpkpos 303 edisi senin 19 mei 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KORUPSI DANA HAJI LIBATKAN PETINGGI NEGERI • DI HALAMAN

Pengalihan Aset Non Prosedural Harus Dipolisikan PEKAN BARU - Aktifis Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah (GPKD) Riau Syauful Aula, Kamis (16/5), mendesak aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK untuk mengusut sampai tuntas dan penjarakan oknum yang terlibat, terkait dugaan Pengalihan Aset Pemprov Riau dan aset Dinas Perikanan Bengkalis yang ada di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Hal ini ditegaskan Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah, menyikai dugaan adanya pengalihan beberapa bidang tanah yang merupakan aset Provinsi Riau kepada pihak ketiga.

Adanya pemberitaan terkait dugaan pengalihan tanah milik Pemprov Riau kepada pihak perusahaan swasta, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam • LANJUT KE HAL. 2

EDISI 303/ THN VI 19 - 25 MEI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

5

PASCA DILANTIKNYA MASRI

MEDAN - Terkait diangkatnya Drs.Masri.MSi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pempropsu oleh Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pujo Nugroho, A.Md,S.T,M.Si mengundang kekecewaan masyarakat dan berbagai kalangan di Sumatera Utara. Dikarenakan sebelumnya tersebar, foto mesum Masri beberapa waktu lalu saat dia masih menjabat Kadis UKM Sumut.

Kasus mesum yang diduga di lakukan Drs. Masri.MSi seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Gubernur Sumatera Utara Gatot • LANJUT KE HAL. 2

Diduga Lokasi Tanah Ex Aset Dinas Perikanan Bengkalis Di Lubuk Gaung .

PEKAN BARU - Biro Perlengkapan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau sepertinya kecolongan terkait dugaan pengalihan aset Pemprov Riau berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5 hektar yang terletak di Kelurahah Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Dumai.

Pengalihan aset Pemprov Riau tersebut menjadi tanda tanya besar

dikalangan elemen masyarakat Dumai. Soalnya lokasi tanah yang merupakan aset Pemprov Riau dan tanah ex Dinas Perikanan Bengkalis tersebut, telah berdiri perusahaan industri swasta.

Kasubag Penata Usahaan Biro Perlengkapan Pemprov Riau Zulkifli saat ditemui KPK Pos diruang kerjanya Rabu pekan lalu membenarkan adanya aset Pemprov

Riau berupa tanah seluas 5 hektar lebih berada di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Zulkifli mengakui hingga saat ini, tanah tersebut belum diketahui keberadaannya.

“Kita akan telusuri aset Pemprov yang ada di Lubuk Gaung, namun sebelum kelapangan Biro Perlengkapan harus melengkapi datadata aset Pemprov Riau tersebut

katanya.

Menurut Zulkifli pihaknya pernah melakukan investigasi terkait aset-aset Pemprov Riau yang ada di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan, sebelum pemekaran wilayah. Aset Pemprov Riau tersebut berada di Kepenghuluan Lubuk Gaung Kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Bengkalis setelah pemekaran,

Dumai berdiri sendiri menjadi Kota.

Lubuk Gaung sebelumnya Kepenghuluan, menjadi Kelurahan. Tanah yang merupakan aset Pemprov Riau tersebut batasbatasnya sebelah Utara berbatasan dengan Laut, Timur berbatasan dengan Sungai Mahang, Selatan • LANJUT KE HAL. 2

TERKAIT DENDA LISTRIK PRABAYAR

PT.PLN Ranting Helvetia Medan Akan Digugat MEDAN - BT.Simorangkir (76) warga Perumnas Helvetia berencana akan menggugat PT.PLN (Persero) Ranting Helvetia. Pasalnya, pada Senin (12/5) saat Simorangkir hendak membeli pulsa listrik prabayar, sesampainya di loket penjualan pulsa di kantor PLN itu kaget karena listriknya dinyatakan di blokir oleh pihak PLN. Saat ditanya kenapa bisa diblokir, pegawai PLN tersebut menyatakan bahwa dia belum membayar denda, tentu saja BT Simorangkir heran karena selama ini dia tidak pernah

Kantor PLN Ranting Helvetia.

bermasalah apalagi sudah setahun dia mempergunakan listrik prabayar dirumahnya, dan ketika ditanya berapa dendanya, petugas PLN tersebut meminta bayaran sebesar Rp.5000 untuk biaya membuka file.

Karena hanya membawa uang pas-pasan untuk membeli pulsa akhirnya ibu 3 orang anak itu pulang kerumah dan menyuruhnya ke kantor PLN untuk mempertanyakan tentang denda itu. Demikian diungkap Tendi Sinaga salah seorang anak • LANJUT KE HAL. 2

Dugaan Korupsi PLN Segera Disidangkan MEDAN - Perkara dugaan korupsi pada proyek di pembangkit PLN di Belawan, segera disidangkan. Pengadilan Tipikor Medan sudah menerima berkas enam terdakwa.

Keenam orang yang akan didakwa dalam perkara ini masing-masing Chris Leo Manggala, mantan General Manager PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Kitsbu); Surya Dharma Sinaga, Manager Sektor Labuan Angin; dan Supra Dekanto,

Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia/mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi; M Bahalwan, Direktur Operasional PT Mapna Indonesia, serta Rodi Cahyawan dan Muhammad Ali, pegawai PT PLN Kitsbu.

"Sidang perdana akan dimulai pada Selasa (20/5) pekan depan," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Medan Nelson Japasar Marbun kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat

(16/5).

Nelson menambahkan, akan ada dua sidang terpisah dalam perkara ini.

Persidangan pertama dengan terdakwa Rodi cahyawan, Supra Dekanto dan M Bahalwan. Sementara Chris Leo, Surya Darma dan Muhammad Ali diadili dalam satu sidang lainnya.

"Ada 5 hakim dalam tiap majelis,

Rahudman Dipecat JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Mendagri mengenai pemberhentian tetap Rahudman Harahap sebagai walikota Medan, kepada Asisten I Pemprov Sumut Hasiholan Silaen, di gedung Kemendagri, Rabu lalu.

Djohermansyah sudah meminta kepada Silaen agar menyerahkan SK dimaksud kepada Rahudman, yang saat ini berada di Lapas Tanjung Gusta, Medan.

"Kemarin SK sudah diserahkan ke Asisten I Pak Silaen, dengan amanah agar supaya menyerahkan ke Pak Rahudman.

Mudah-mudahan beliau (Rahudman, red) ikhlas," ujar Djohermansyah Djohan.

Pesan kedua yang disampaikan pria bergelar profesor itu kepada Silaen, agar Pemprov Sumut segera memfasilitasi

TANJUNGBALAI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Asahan dituding mengendapkan perkara dugaan korupsi ambruknya kanopi gedung DPRD yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp900 juta.

Tudingan tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia Rudi Rinaldi, “Ambruknya kanopi gedung DPRD pada 1 April 2011 tersebut sudah sempat ditangani pihak Kejaksaan.Bahkan, jaksa sudah menurunkan tim ahli dan menetapkan tersangkanya Tapi, hingga saat ini penanganan kasus itu tidak jelas. Ada kesan, sengaja diendapkan,” kata Rudi.

Menurutnya, karena kasus tersebut sudah menjadi perhatian masyarakat banyak, serta sudah masuk dalam tahap penyidikan, seharusnya pihak penyidik dapat memberikan kepastian hukum.

Misalnya, pihak penyidik menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau melimpahan kasusnya ke pengadilan.

Kajari Tanjungbalai Asahan Ester Sibuea,SH,MH, hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi, begitu juga saat dihubungi melalui ponsel tidak dijawab.

Sekadar mengingatkan, pada • LANJUT KE HAL. 2

Mafia Inti Sawit Dapat Lampu Hijau PEKAN BARU - Mafia penampungan Inti Sawit illegal di wilayah hukum Polda Riau disebut sebut mendapat “lampu hijau”, soalnya belum hilang dari ingatan masyarakat terkait gebrakan Jajaran Polda Riau dalam melakukan penertiban terhadap sejumlah penampung Inti Sawit dan CPO (Crude Palm Oil) illegal, dimana sejumlah mafia penampung barang haram tersebut berurusan dengan pihak penegak hukum namun kenyataannya tidak memberikan efek jera dan ini tentu menimbulkan tandatanya, ujar Bastian Srg mengaku warga Kandis Jumat pekan lalu.

Menurut Bastian para mafia penampung Inti sawit haram tersebut belakangan ini, semakin menggila tanpa rasa takut pada petugas, ini terlihat dengan gagah beraninya para mafia inti sawit tersebut melakukan penyetopan terhadap truk-truk yang bermuatan inti sawit yang melintas dan kemudian menggiring truk bermuatan inti tersebut kedalam gudang yang terbuat dari dinding seng.

Di dalam gudang tersebut inti sawit dipangkas, terang • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

TERKAIT DUGAAN PENYIMPANGAN DANA BOS TANJUNGBALAI - Setelah dilakukan pengambilan keterangan oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungbalai-Asahan (Kejari TBA) terhadap Nurbaiti SPd Ka. SDN 133889 dan Hj Mariana SPd Ka. SDN 130001 Kota Tanjungbalai terkait dugaan adanya penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 dan tahun 2013. Selasa (13/5), serta beberapa Ka. SDN lain oleh perangkat Pidsus Kejari TBA, diantaranya Ka. SDN 130010, Ka. SDN 134633,Ka. SDN 135911,Ka.SDN 139458, Ka. SDN 136541, Ka.SDN 138429,Ka. SDN 138434,Ka.SDN 136467,Ka. SDN 133890 diakui oleh Wakil Walikota Rolel Harahap maupun Plt. Setdako Tanjungbalai Drs H Abdi Nusa ketka dihubungi melalui telepon selulernya.

Penyidikan Kasus Ambruknya Kanopi Gedung DPRD Tanjungbalai ‘Mengendap’

Kolom Redaksi

Terungkap Adanya Penggunaan Stempel Palsu pada Setiap SDN PENGAMBILAN keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA berlangsung tertutup namun dari sumber yang layak dipercaya diperoleh informasi bahwa pengambilan keterangan ini akan berlaku kepada 67 Ka. SDN yang ada di Kota Tanjungbalai. Hal ini menurut sumber tersebut ketika dilakukan pengambilan keterangan 3 Ka. SDN didapatkan keterangan bahwa untuk pembuatan SPJ setiap Triwulan dipergunakan stempel palsu atau stempel yang diperbuat sendiri oleh sekolah dan disimpan di SDN tanpa melakukan hubungan dengan pihak ketiga cukup beli blanko bon faktur lalu disisi dan distempel sendiri.

Perihal stempel palsu ini berulangkali kadis Pedidikan Kota Tanjungbalai, Drs.H.H,MPd kabarnya berpesan

kepada para Ka. SDN jangan sampai terungkap. Namun dari salah satu Ka. SDN yang diperiksa pertama mengaku telah menggunakan stempel yang diperbuat sendiri dan hal ini juga berlangsung SDN lainnya.

Setelah terungkapnya penggunaan stempel sendiri ini ada upaya pihak Dinas Pendidikan menghimpun dana Rp. 5.000,-/siswa dari dana BOS untuk dipergunakan sebagai uang pengamanan agar proses hukum yang kini sedang berjalan di Kejari TBA dapat dihentikan.

Sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui • LANJUT KE HAL. 2

Perang di Udara Menuju RI 1 PEMILIHAN Legislatif baru saja usai, kini dimulainya babak baru dalam pemilihan presiden RI. Dalam Pemilihan Presiden kali ini peran media sosial (Netizen) melalui internet sepertinya mendominasi, ini terlihat para kandidat capres berlomba-lomba membeberkan visi dan misinya melalui jaring sosial, tak ketinggalan para tim sukses dari masing-masing kubu dipersiapkan untuk mengudara.

Saat ini sepertinya yang sudah bakal dipastikan untuk maju menjadi calon presiden ada dua kubu yaitu Jokowidodo dari PDI-Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Gerin-

dra dan kemungkinan ada satu lagi capres melalui poros tengah yaitu ARB dari Golkar yang maju bersama calon dari Demokrat.

Para masing-masing kubu terlihat telah menyiapkan Cyber Army untuk membentuk opini masyarakat dari dunia maya. Peperangan di Pilpres layaknya perang di udara, Indonesia terlalu luas untuk ditaklukkan hanya dengan strategi perang darat, maka dari itu setiap capres berjuang keras untuk memenangkan peperangan udara.

Melalui udara mereka dengan • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 303 19 - 25 MEI 2014

Demokrat Tak Punya Posisi Tawar untuk Pilih Capres JAKARTA–Meskipun memenangi Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan takkan diajukan sebagai bakal calon presiden.

Mustahil bagi Demokrat mengusung Dahlan sebagai bakal capres, sekalipun terbentuk poros ketiga yang merupakan hasil koalisi Demokrat dengan Partai Golkar.

"Posisi Partai Demokrat itu hanya 10,19 persen, sehingga dengan itu kami tidak memiliki posisi tawar soal itu untuk memilih capres. Sementara di sisi lain, konvensi ini untuk mencari capres bukan cawapres, nah dengan demikian kami harus tahu diri," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Sabtu (17/5).

Dengan demikian, menurut Syarief, Partai Demokrat hanya bisa menawarkan 11 peserta konvensi sebagai calon wakil presiden bagi

partai lain yang perolehan suaranya lebih besar yang ingin berkoalisi dengan Demokrat.

Dia juga menyatakan bahwa Demokrat tidak pernah menentukan siapa peserta konvensi yang diusung sebagai cawapres jika kelak terbentuk koalisi poros ketiga.

Demokrat, menurutnya, mempersilahkan capres yang ada untuk memilih sendiri peserta konvensi yang dianggapnya cocok sebagai cawapres.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik membantah partainya mengajukan nama Pramono Edhie sebagai pendamping capres Partai Golkar Aburizal Bakrie. Jero mengatakan bahwa partainya tidak pernah menawarkan Pramono.

Menurutnya, Golkarlah yang menginginkan Pramono sebagai pendamping Aburizal.(NET)

GATOT TAK DUKUNG PEMBERANTASAN KASUS ASUSILA.................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pujonugroho. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Ahmad Fadhly Roza.SH, kepada KPKPos, Jumat (16/5).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas kasus asusila, kok malah Gatot melantik anggotanya yang tersangkut kasus asusila. Apalagi menjabat sebagai Kadis Pendidikan yang mendidik anak bangsa agar bermoral dan bermartabat.

"Dengan dilantiknya Masri sebagai Kadis Pendidikan berarti Gatot tidak mendukung program

pemerintah dalam memberantas kasus asusila," imbuhnya.

Kendati demikian, walaupun sudah dilantik, sambungya, Gubsu masih punya hak untuk mencabut SK Kadis yang bersangkutan walaupun secara etika hal ini sudah menyalahi. Namun secara hukum sah apalagi dengan pengajuan bukti-bukti, sebutnya.

Selain itu, kata Roza, seharusnya informasi dari media sudah cukup kuat bagi Gatot untuk tidak melantik Masri sebagai Kadis karena kasusnya terjadi saat Masri menjabat sebagai Kadis Koperasi Provsu.(TIM)

DUGAAN KORUPSI PLN SEGERA DISIDANGKAN.......................................

• DARI HALAMAN. 1 karena dugaan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun," jelasnya.

Majelis hakim yang akan mengadili terdakwa M Bahalwan dkk akan dipimpin SB Hutagalung.

Sementara itu, Jonner Manik akan menjadi ketua majelis hakim dalam persidangan dengan terdakwa Chris Leo dkk.

Keenam orang yang akan disidangkan sebelumnya disangka melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan flame turbine pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sektor Belawan.

Kerugian fisiknya berkisar Rp 337,4 miliar.

Negara juga dinilai telah dirugikan dalam bentuk energi. Sebab, seharusnya pekerjaan LTE itu menghasilkan output listrik 132

MW, namun kenyataannya yang diproduksi hanya 123 MW. Dari hasil audit yang telah dikonversi ke uang, kerugian negara akibat kekurangan energi ini sekitar Rp 2,007 triliun lebih. Total kerugian negara menjadi Rp 2,3 triliun.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Medan Jufri Nasution mengatakan, perkara korupsi PLTGU Belawan akan ditanganitigaorangJaksaPenuntutUmum (JPU). Ingen Malem akan menjadi ketua tim dibantu jaksa Rehulina Purba dan Oki Yudhatama.

Dalam perkara ini, jaksa menjerat para tersangka dengan Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain itu, mereka juga akan dikenakan Pasal 5 UU Nomor 8/ 2009 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (NET)

PERANG DI UDARA MENUJU RI 1.........................................

• DARI HALAMAN. 1 leluasa menampilkan apa yang menjadi jargonnya agar terpilih menjadi orang nomor satu di negara ini, tidak itu saja selain anggaran yang relative murah, secara tidak langsung para fanatik-fanatik masing-masing sosok ikut latah menampilkan kesuksesan mereka bahkan menjatuhkan lawan dengan berbagai isu di jejaring tersebut.

Melalui udara juga berbagai cara dilakukan oleh Tim Digital Campaign dari masing-masing capres tersebut mulai dari memaparkan visi misi, menceritakan keberhasilan sang kandidat, saling sindir menyindir, gosip politik sampai negative campaign juga dilakukan.

Khusus negative campaign semua Tim Capres sepertinya melakukannya di Twitter. Teori Agenda Setting yang dikemukakan oleh McComb saat ini menjadikan Social

Media sebagai titik awalnya.

Isu-isu yang dianggap penting oleh Social Media maka akan dianggap penting oleh media-media lainnya seperti media online dan media cetak sehingga akhirnya menjadi penting bagi publik. Di sinilah arti penting perang udara bagi para capres. Public opinion harus dapat dimenangkan untuk dapat melenggang mulus pada 9 Juli nanti.

Namun diharapkan dengan perang udara ini tidak menjadikan rakyat Indonesia berpecah belah dan melupakan politik santun, karena negara kita masih dikenal oleh negara lain sebagai masyarakat yang mempunyai sifat sopan santunnya. Berperang melalui jejaring sosial boleh-boleh saja tetapi bukan membuat isu yang menyesatkan, tampilkan pendapat dengan logika yang berpendidikan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

RAHUDMAN DIPECAT...............

• DARI HALAMAN. 1

Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) bersama Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (tengah) serta Dir.PPLHKN Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluya (kanan) memaparkan persyaratan pendaftaran Capres kepada perwakilan parpol di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (16/5). Partai politik atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah parpol yang memperoleh setidaknya 112 kursi (20 persen) dari 560 kursi DPR, atau memperoleh suara sah paling sedikit 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif Anggota DPR, pendaftaran akan diadakan mulai 18-20 Mei 2014.

MAFIA INTI SAWIT DAPAT LAMPU HIJAU.............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Sabastian. Sedikitnya 1000 kg hingga 1500 kg inti sawit di bongkar dan diturunkan dari truk.

Inti sawit yang dipangkas tersebut, dimuat kedalam truk untuk dijual kesalah satu perusahaan di Muara

• DARI HALAMAN. 1 tahun 2010 lalu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai

kemudian menyiramnya dengan air, tujuannya agar muatan truk tersebut tidak menyusut, papar Bastian.

Penampungan jenis produk berasal dari turunan kelapa sawit tersebut kembali beraksi, seperti penampungan inti sawit illegal di

daerah Kandis Kabupaten Siak, lokasi tidak jauh dari jalan lintas Duri menuju Pekanbaru, truk-truk bermuatan inti sawit tersebut kebanyakan berasal dari Pasir Pengaraian Rokan Hulu dan Tandun Kabupaten Kampar.

Kambuhnya penampungan Inti

sawit illegal tersebut terkesan adanya pembiaran dari aparat.

Para mafia penampung inti sawit tersebut dikabarkan berasal dari Batam Inisial RH, M Hrp, RS dari Siantar. S,Psrb dari Medan. Bos besar penampungan Inti Sawit tersebut G berasal dari Medan (PUR)

telah melakukan revitalisasi gedung DPRD tahap kedua. Namun, pada1April2011,kanopiyangdibangun lewat proyek APBD tersebut ambruk,

sementara kantor belum dipergunakan dan belum diserahterimakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai

Asahan telah melakukan pengusutan atas kasus tersebut dan menetapkan dua orang tersangka yakni Ir Husaini Sinaga selaku kontraktor dan

Mulkan,ST selaku PPTK. Namun, pasca penetapan tersangka, kasus ini justru jalan di tempat dan terkesan dipeti-eskan.(HER)

PT.PLN RANTING HELVETIA MEDAN AKAN DIGUGAT....................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dari BT Simorangkir Kepada KPKPos dikantor PLN Jalan Kemuning Raya Blok V Helvetia Medan.

Lebih lanjut Tendi menceritakan, sesampainya dikantor PLN ranting Helvetia salah seorang staf menyuruhnya untuk membayar biaya buka file agar dia bisa menjelaskan secara rinci berapa dendanya. Dengan rasa penasaran dan sedikit kesal, Ia pun mengikuti anjuran staf itu.Setelah biaya membuka file sebesar Rp5.000 dibayarkan, dengan No.Registrasi 1201170000016 ternyata denda yang harus dibayarkan pelanggan atas nama Perumnas sebesar Rp76.743.

Tidak puas dengan jawaban staf yang tidak mau menyebutkan namanya itu, Sinaga menghubungi

adiknya untuk mengajukan keberatan atas denda sebesar Rp76.743, ditambah lagi nama pelanggan bukan nama ibunya langsung, Kemudian kedua kakak adik itu meminta kepada staf pegawai agar dihadapkan pada pimpinan dan setelah menunggu hampir 15 menit, Sinaga dan adiknya di persilahkan masuk ke ruangan pimpinan PLN cabang Helvetia.

Setelah saling berjabat tangan, pimpinan cabang PLN itu mempertanyakan maksud dan tujuan Sinaga dan adiknya. "Maaf, pak.

Saya mau mempertanyakan masalah denda listrik ini. Kenapa tibatiba denda padahal pemasangan listrik prabayar dirumah saya sudah berjalan setahun"? tanya mereka sambil menunjukkan secarik kertas yang bertuliskan denda Rp76.734 dan biaya buka file sebesar Rp5000 yang ditulis staf

tadi.

Dengan entengnya pimpinan tersebut hanya mengucapkan "Ooo...kecilnya, saya kira besar kali biaya denda yang harus di bayar", mendengar hal ini kedua kakak beradik tersebut kesal dan mengatakan "Bagi bapak biaya ini kecil tapi bagi kami biaya ini sudah besar. Dan coba bapak hitung jika semua pelanggan PLN di kenakan biaya denda sebesar itu," ucap mereka ketus.

"Ini bukan denda tapi ini biaya peralihan dari listrik pasca bayar ke prabayar. Semua pelanggan sudah dikenakan dan sudah membayar pada saat pemasangan listrik prabayar", katanya berdalih.

"Oo, begitu ya pak...Berarti pegawai PLN tidak profesional dalam bekerja karena setelah setahun biaya peralihan itu baru kami ketahui. Selama ini sewaktu

PLN bekerja sama dengan Indomaret dan Alfamart dalam penjualan pulsa listrik kenapa tidak pernah bermasalah. Kenapa setelah penjualan pulsa listrik diambil alih oleh PLN jadi timbul masalah denda..? tanya kedua kakak beradik itu.

"Justru PLN mengambil alih untuk menghindari masalah dan sebagai bentuk tanggungjawab kami pihak pengelola listrik di Indonesia", ujarnya sedikit angkuh.

"Suka atau tidak denda ini harus dibayarkan", katanya lagi.

"Baik pak, sebagai warga negara yang baik kami akan bayarkan denda ini tapi kami akan memperpanjang masalah ini karena PLN semena-mena memberlakukan denda tanpa pemberitahuan kepada pelanggan," ucap Sinaga.

"Silahkan kalau anda ingin memperpanjangnya karena anda

akan berhadapan dengan PLN milik negara", ucap pimpinan itu dengan arogan.

Setelah selesai berbicara, pada saat kedua kakak beradik itu mempertanyakan nama si pejabat PLN cabang Helvetia itu dia hanya menjawab," silahkan anda lihat di papan itu", jawabnya ketus.

Karena merasa tidak puas dengan jawaban dari pimpinan PLN Cabang, kedua kakak beradik itu akan menggugat PT.PLN ranting Helvetia, apalagi sejak bulan April 2014, pembelian pulsa telah diambil alih PT.PLN. Selama ini mereka membeli pulsa listrik sebesar Rp50.000 di Indomart dan bisa digunakan sampai 10 hari tapi setelah memasuki bulan April 2014 pembelian pulsa harus dikantor PLN dan pulsa Rp50.000 hanya bertahan sampai 1 minggu. (FER)

PEMPROV RIAU KECOLONGAN..................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 berbatasan dengan Jalan, Barat berbatasan dengan Asuari sesuai Akte Jual Beli No.52/AJB/BK/1986.

Masih kata Zulkifli setelah pemekaran wilayah dan Dumai pisah dengan Kabupaten Induk Bengkalis. Iabersama Badrizal pernah mempertanyakan aset Pemprov Riau sesuai AJB tersebut kepada mantan Kepala Desa (Kades) Lubuk Gaung Nurzaman namun oleh sang mantan Kades menunjukkan lokasi tanah Pem-

prov Riau tersebut berada 30 KM dari Desa Lubuk Gaung. Oleh tim memutuskan untuk menunda menelusuri lokasi aset Pemprov tersebut, urainya.

Zulkifli mengucapkan terima kasih atas pemberitaan KPK Pos mengangkat dugaan pengalihan aset Pemprov Riau tersebut “Berita ini saya laporkan kepada pimpinan, aset Pemprov Riau adalah aset Negara siapapun orangnya yang berani mengalihkan aset Negara kepada pihak lain, tanpa melalui prosedur, baik sipenjual maupun pembeli,

bakal berurusan dengan pihak yang berwajib, tegasnya.

Investigasi yang dilakukan Biro Perlengkapan terkait aset Pemprov Riau secara menyeluruh kepada Kabupaten/kota termasuk Bantam ketika masih bergabung, seluruh data mengenai aset Pemprov Riau terdata di Biro Perlengkapan. "Untuk Kelurahan Lubuk Gaung akan kita telusuri secara khusus. Yang namanya tanah tidak akan hilang, pasti ada. Kita akan lengkapi data aset Pemprov Riau tersebut," ujarnya.

Terkait dugaan Pengalihan aset Dinas Perikanan Bengkalis, Senin pekan lalu KPK Pos berupaya menemui Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kota Dumai namun tidak ada ditempat "Lagi keluar," ujar Suhardiman pegawai di Dinas Perikanan Kelautan Kota Dumai dan saat ditanya kepadanya soal aset berupa tanah milik Dinas Perikanan Bengkalis yang telah dialihkan kepada pihak lain, Ia mengatakan tidak tau dan malah mengarahkan ke bagian aset Pemprov Riau "Tanyakan saja ke

Biro Perlengkapan Propinsi Riau datanya ada disana." ujarnya.

Secara terpisah Rabu pekan lalu, Badrizal mantan Kasubag Penataan Biro Perlengkapan Pemprov Riau saat dihubungi melalui hubungan seluler terkait aset berupa tanah milik Dinas Perikanan Bengkalis yang telah beralih kepada pihak lain mengatakan bahwa aset Dinas Perikanan Bengkalis tersebut ada pada bidang Inventarisasi Tanah di Biro Perlengkapan Pemprov Riau, tanyakan kepada Karo Perlengkapan, imbuhnya(PUR)

PENGALIHAN ASET NON PROSEDURAL HARUS DIPOLISIKAN...................................................

• DARI HALAMAN. 1 pemberitaan yang telah menjadi opini masyarakat, mestinya Biro Perlengkapan Pemprov Riau proaktif menjelaskan kepada publik, dan melakukan penelusuran atas pemberitaan tersebut, "Jika tidak dilakukan penelusuran oleh Biro Perlengkapan Pemprov Riau maka akan terjadi spekulasi yang tidak sehat terhadap Biro Perlengkapan Pemprov Riau terkait pengalihan aset Pemprov Riau tersebut," ujarnya.

Secara terpisah Lurah Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sem-

bilan Junaidi ketika dikonfirmasi diruang kerja Sekretaris Camat Sungai Sembilan belum lama ini terkait dugaan pengalihan tanah ex Dinas Perikanan Bengkalis kepada Perusahaan swasta yang berada di Lubuk Gaung mengatakan tidak tau menahu soal pengalihan tanah ex Dinas Perikanan Bengkalis yang terletak di Parit Kritang Kelurahan Lubuk Gaung “Saya tidak tau soal pengalihan tanah tersebut” ujarnya.

Sementara itu Kepala Biro (Karo) Perlengkapan Provinsi Riau Abdi Haro saat di upayakan untuk konfirmasi Selasa dan Rabu pekan

lalu menurut sumber di Kantor Biro Perlengkapan, Karo tidak ada ditempat sedang keluar.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Dumai menyebutkan tanah ex Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis disebutsebut berada di Kelurahan Lubuk Gaung/bersempadan dengan Parit Kritang seluas lebih kurang 2 ha, belakangan ini dimiliki secara pribadi, diduga tanah ex Dinas Perikanan Bengkalis tersebut telah dialihkan kepada pihak perusahaan swasta dengan harga Rp.26 miliar.

Untuk pensertifikatan diduga

melakukan rekayasa surat dasar kepemilikan.

Sementara itu aset berupa tanah milik Pemprov Riau di kelurahan Lubuk Gaung seluas lebih kurang 5 hektar terletak di Sungai Mahang diduga juga telah di jual kepada investor dengan harga Rp.70 miliar.

Kawasan Lubuk Gaung Dumai sejak 2006 lalu memang menjadi inceran para investor maka tidak pula berlebihan jika Lubuk Gaung dan Bangsal Aceh di “sulap” menjadi kawasan Industri setelah kawasan Industri PT.Wilmar Pelin-

tung. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di kawasan Lubuk Gaung – Bangsal Aceh tersebut bergerak di bidang pabrik pengolahan kelapa sawit, dan Pergudangan, dan Tangki Timbun CPO berlokasi di sepanjang pantai Kelurahan Bangsal Aceh dan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Dumai.

Sementara itu lokasi Aset Pemprov Riau berupa sebidang tanah seluas 5 hektar terletak di Sungai Mahang, didapat informasi untuk menghilangkan nama, sungai Mahang ditimbun dengan tanah hingga rata ujar sumber. (PUR)

TERUNGKAP ADANYA PENGGUNAAN STEMPEL PALSU PADA SETIAP SDN ............................. suratnya nomor : 142/LSMMERDEKA /TB/III/2014 disusul dengan surat nomor : 143/LSMMERDEKA /TB/III/2014 menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Kartini Nasution,S.Pd , SDN 1338899 Kota Tanjungbalai Ka. SDN

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Basung Kecamatan Pinggir.

Sementara itu untuk menutupi penyusutan inti sawit yang di pangkas, para mafia mencampur dengan cangkang (tempurung sawit) istilah yang digunakan para mafia dikolak dengan tempurung sawit diatas truk, hingga rata

PENYIDIKAN KASUS AMBRUKNYA KANOPI GEDUNG DPRD TANJUNGBALAI ‘MENGENDAP’...................

• DARI HALAMAN. 1

KPK POS

digelarnya Rapat Paripurna DPRD Medan untuk mengusulkan plt Wako Medan Dzulmi Eldin sebagai walikota Medan definitif.

Djohermansyah berharap, dengan keluarnya SK pemberhentian ini, semua pihak, baik kalangan birokrat di Pemko Medan, dan juga masyarakat, bisa menerimanya.

Pasalnya, menurut mantan Deputi Bidang Politik Kantor Setwapres era Wapres Jusuf Kalla itu, dengan adanya wako definitif, nantinya proses pembangunan Kota Medan akan bisa berjalan normal. "Nantinya, Pak Dzulmi Eldin ini memimpin Medan hingga Juli 2015. Sendirian, tak ada pengisian wakil karena sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan," ulas Prof Djo, panggilan akrab mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu.

Seperti diketahui, Rahudman sudah berstatus terpidana kasus korupsi Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Tapsel 2005. Putusan kasasi MA keluar 26 Maret 2014, memvonis Rahudman lima tahun penjara.(NET)

Nurbaiti,S.Pd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Hj Mariana,S.Pd Dugaan penyimpangan Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 untuk ke 3 SDN tersebut berupa program fiktif dimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Triwulan I s/ d IV disebutkan namun realisasinya tidak ada. Dalam hal ini terjadi manipulasi LPJ dengan cara memalsukan permintaan, faktur dan kwitansi, dalam pelaksanaannya melibatkan Bendahara BOS dan bertenta-

ngan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Untuk Tahun 2013 juga berlangsung demikian dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013.

Untuk tahun 2013, SDN 132406 memiliki 805 peserta

didik (21 rombel), dana BOS yang diterima 805XRp.580 = Rp,466.900.000/tahun atau Rp.116.725.000/triwulan.

Bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai 21XRp.875.000= Rp18.375.000/tahun atau Rp.4.583.750/triwulan.

Sedangkan SDN 133889 memiliki 350 peserta didik (11 rombel), dana BOS diterima 350XRp.580.000=Rp203.000.000/ tahun atau Rp50.750.000/ triwulan. Bantuan Dana

Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemko Tanjungbalai 11X Rp.875.000.000=Rp9.625.000/ tahun, Rp.2.406.250/triwulan.

Begitu juga dengan SDN 130001 memiliki 437 peserta didik (12 rombel), dana BOS diterima Rp437XRp.580.000.000=Rp. 253.460.000/tahun, Rp63.365.000/triwulan. Bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) dari Pemko Tanjungbalai 12XRp875.000=Rp10.500.000/ tahun, Rp.2.625.000/ triwulan.(HER)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 303 19 - 25 MEI 2014

Laporan Kekayaan Capres-Cawapres Ditunggu KPK JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pilpres 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk segera melaporkan harta kekayaannya.

"Pelaporan harta kekayaan ke KPK itu sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d, UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," tandas Juru Bicara KPK Johan Budi dakam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).

KPK, lanjut Johan, telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam surat itu, KPK meminta KPU untuk menetapkan agar seluruh bakal capres dan cawapres melaporkan harta kekayaannya yang terkini (per Mei 2014 dalam kapasitas sebagai calon presiden atau calon wakil presiden) dengan menggunakan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menyampaikannya kepada KPK. Terhadap laporan kekayaan yang telah diterima, KPK akan menerbitkan tanda terima khusus yang menyatakan telah menerima laporan kekayaan para pelapor dalam kapasitas sebagai capres dan cawapres.

“Untuk itu, KPK berharap agar KPU hanya menerima tanda terima tersebut sebagai dokumen persyaratan pencalonan,” lontarnya.

Selain itu, KPK akan melakukan verifikasi dan klarifikasi atas LHKPN yang telah disampaikan. KPK juga meminta para bakal capres dan cawapres untuk mengumumkannya kepada publik. Langkah ini diambil KPK sebagai salah satu upaya untuk menjaga terciptanya pemilu presiden dan wakil presiden yang bersih dan bebas dari korupsi, sambungnya. (ENDY)

NASIONAL

Anak Menteri Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - Mumpung bapaknya masih menjabat Menteri, sang anak pun mengambil kesempatan mengeruk uang negara alias korupsi. Itulah yang dilakukan Riefan Afrian, anak kandung Syarief Hasan, Menteri Koperasi dan UKM sekaligus petinggi Partai Demokrat.

Lantaran merampok uang negara, Riefan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun anggaran 2012.

"Benar. RA (Riefan Afrian), yang menjabat Direktur PT Rifuel, kami tetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi sejak tanggal 16 Mei 2014. Penetapan ini berdasarkan dua alat bukti yang cukup," papar Kepala Kejati DKI Jakarta, M Adi Toegarisman dalam di gedung Kejati DKI Jakarta, Jumat (16/5).

Tersangka Riefan, lanjut dia, juga sudah diminta dicekal oleh pihak imigrasi dan akan diperiksa sebagai tersangka Senin (19/5) depan. "Surat panggilan sudah dikirim kepada tersangka," tambahnya.

Dalam kasus korupsi ini, Kejaksaan sudah menyeret tiga orang ke depan persidangan,

salah satunya Hendra Saputra.

"Proses penyidikan perkara videotron pada saat ini masih terus berjalan pengembangannya," lontarnya.

Berdasarkan fakta dipersidangan, Kejaksaan menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dirumuskan dan disimpulkan keterlibatan pihak lain yaitu Riefan. Setelah dikompilasikan dengan hasil persidangan sementara, Riefan telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Adi menolak membeberkan peran putra Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan ini dalam proyek Videotron.

Sebab status tersangka Riefan diperoleh dari fakta-fakta persidangan. "Peran, harus melihat secara utuh. Selaku Direktur PT Rifuel yang mendirikan PT Imaji Media," papar Adi sambil menambahkan pihaknya sudah menjerat Riefan dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undangundang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Di persidangan, dalam surat dakwaan Hendra Saputra, seorang office boy menyebutkan terdakwa Hendra disebut bersama-sama Riefan melakukan korupsi proyek videotron sehingga telah memperkaya diri sendiri dan Riefan.

Hendra yang hanya mengenyam pendidikan kelas 3 Sekolah Dasar (SD) diangkat oleh Riefan sebagai Direktur Utama PT Imaji Media.

Perusahaan ini sengaja didirikan untuk mendapatkan proyek videotron di Kementerian

Koperasi dan UKM. Hendra mengaku dipaksa oleh Riefan dan ia sebagai direktur tak pernah menyiapkan persyaratan untuk mengikuti proses lelang proyek ini.

Hendra pun sadar, ia tak memiliki kompetensi menjadi direktur sebuah perusahaan.

Untuk itu, selama proses lelang hingga pengerjaan proyek diambil alih oleh Riefan. PT Imaji sebagai perusahaan yang baru berdiri dapat memenangkan proyek Videotron.

Pembayaran proyek videotron kemudian masuk ke rekening Hendra selaku Dirut PT Imaji Media. Namun, rekening ini juga dikuasai oleh Riefan. Dari Riefan, Hendra kemudian mendapat bagian Rp 19 juta.

Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan pada Februari-Mei 2013. BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp 2,695 miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.780.298.943. (ENDY)

KPK Tetapkan Sutan Bhatoegana Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - Harimaumu mulutmu. Terus membantah melakukan korupsi, ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah menetapkan Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dengan pembahasan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2013 di Kementerian Energi Sumber Daya Mindral (ESDM).

"Kasus yang menjarat SB (Sutan Bhatoegana) Tekait pengembangan kasus di SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas, Red) ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBN-P tahun anggaran 2013 di Kementerian ESDM, KPK menetapkan SB sebagai tersangka," kata Johan Budi SP di kantor KPK Jakarta, Rabu (14/5).

Johan menjelaskan Sutan dijadikan tersangka dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi VII atau komisi energi DPR periode 19992004. KPK menyangkakan pelanggaran terhadap Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP. Ditambahkan, pihaknya belum mendapatkan informasi secara detail dari penyidik KPK terkait ihwal uang yang diterima oleh politisi Partai Demokrat dari mitra kerjanya di DPR RI. Namun dalam vonis mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini terdapat nama Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana. Sutan diduga telah menerima uang US$ 200.000 dari Rudi. Uang tersebut, merupakan bagian yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong, sebesar US$ 300.000.

Selain Sutan, KPK juga menetapkan Presdir PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon, sebagai tersangka. Keduanya diduga terkait dengan kasus yang membelit mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Sutan menerima gratifikasi, Artha Meris menyuap Rudi.

Diyakini, masih ada sejumlah

politisi selain Sutan selaku Ketua Komisi VII DPR yang terlibat salah satunya, Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali. KPK telah menggunakan langkah hukum berupa penggeledahan ruang kerja dan kediaman dua politisi tersebut.

Terkait dengan hal itu, dalam rangkaian kasus tersebut maka dapat dilihat terdapat empat unsur yang terlibat yakni, SKK Migas, swasta, DPR, dan Kementerian ESDM. Dalam pengembangan kasus suap SKK Migas, setelah KPK menjerat mantan Sekjen ESDM Waryono Karno, Sutan, dan Artha Meris sebagai tersangka.

Dugaan keterlibatan Waryono Karno berhembus ketika penyidik KPK menemukan dan menyita uang senilai USD 200.000 di ruang kerja yang bersangkutan dalam penyidikan kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Uang yang ditemukan itu nomor serinya serupa dengan yang diterima Rudi Rubiandini. Artinya, pemberi uang adalah orang yang menyuap Rudi yakni, pihak Kernel Oil. Terkait hal itu, Menteri Jero Wacik pernah membela bawahannya yang mengatakan, uang yang disita KPK dari ruang kerja Waryono merupakan uang operasional kementerian. Berhembus dugaan kalau Waryono merupakan perantara pihak Kernel dan SKK Migas ke Jero Wacik.

Menjadi menarik melihat perkembangan penanganan kasus ini ke depan oleh KPK, apakah pihak dari Kementerian ESDM hanya berhenti di Waryono yang telah dijerat dalam dua perkara korupsi yang berbeda, atau setelah Sutan, apakah Menteri ESDM Jero Wacik yang juga politisi Demokrat itu bakal menyusul anak buahnya yaitu, Waryono Karno?

Nama Sutan Disebut-sebut di Persidangan Dalam sidang juga terungkap ada pemberian uang kepada Sutan melalui rekannya di Komisi VII DPR RI, Tri Yulianto sebesar USD 200.000. Ditambah lagi, Rudi telah mengakui memberikan uang sebesar USD 200.000 kepada Tri Yulianto untuk Sutan Bhatoegana, yang diserahkan di toko buah All Fresh di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada tanggal 26

Sejumlah kendaraan terparkir di rumah Sutan Bhatoegana, Perumahan Villa Duta, jalan Sipatahunan RT 07/14, Kota Bogor, Jabar, Kamis (15/5). Pasca penetapan status tersangka oleh KPK terkait kasus gratifikasi SKK Migas, rumah Waketum Partai Demokrat dan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mulai didatangi keluarga dan kerabat. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/ed/mes/14 Juni 2013.

Diakui Rudi, uang tersebut adalah permintaan THR dari Sutan Bhatoegana. Sebagaimana, kesepakatan ketika bertemu dalam acara yang diadakan Komisi VII DPR di Hotel Crown, Jakarta, pada tanggal 25 Juli 2013.

Ditambah lagi, ada bukti permintaan THR dari Sutan ke Rudi berupa pesan singkat melalui aplikasi Blackberry Messanger (BBM). Serta, rekaman pembicaraan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 12 Juli 2013.

Penerimaan sejumlah uang oleh Sutan juga diungkapkan oleh saksi Didi Dwi Sutrisno Hadi selaku mantan Kabiro Keuangan Kementerian ESDM mengaku pernah diperintahkan menyetorkan uang ke Komisi VII DPR RI. "Tanggal 28 Mei 2013, kami diundang rapat ke ruangan Sekjen ESDM, Waryono Karno untuk persiapan rapat di DPR. Kami diminta ada di dalam ruang rapat Sekjen. Lalu saya terus diminta untuk menyediakan dana. Tetapi, saya tidak ikut rapat," kata Didi ketika bersaksi untuk terdakwa

Rudi Rubiandini dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (25/2) lalu.

Kemudian, lanjut Didi, uang tersebut rencananya akan disampaikan ke Komisi VII DPR RI. Namun, uang tersebut rencananya diambil dari SKK Migas. Sehingga, diminta menghubungi pegawai dari lembaga yang dulu bernama BP Migas tersebut, yang bernama Hardiyono. Tak berapa lama, ungkap Didi, Hardiyono datang ke kantornya untuk menyampaikan dana sebesar USD 140.000.

Atas perintah Waryono, lanjut

Didi, uang tersebut dihitung dan dibagi, yaitu untuk empat Pimpinan Komisi VII masing-masing USD 7.500, 43 anggota Komisi VII masing-masing sebesar USD 2.500, sekretariat Komisi VII sebesar USD 2.500 dan biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

"Ada 3 bungkus yang diserahkan.

Untuk pimpinan empat amplop kode P. Anggota kode A dan yang kode S satu amplop untuk anggota sekretariat komisi," ungkap Didi.

Selanjutnya, bungkusan tersebut dimasukan dalam tas dan diserahkan ke staf khusus Ketua

Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang bernama Irianto. "Pemberian tersebut bukan satu-satunya. Sebab, pernah ada pemberian tahap kedua ke Komisi VII DPR sebesar USD 50.000.

Namun uang dari terdakwa Rudi Rubiandini tersebut batal diserahkan ke Komisi VII DPR karena dianggap kurang oleh Waryono. Sehingga, uang tersebut disimpan olehnya yang kemudian diserahkan ke KPK ketika perkara Rudi mencuat.

Nampaknya bukti persidangan menjadi landasan dasar KPK untuk menjerat Sutan. Bahkan kini Sutan sudah dicekal keluar negeri.(ENDY)

internalnya saat mau dilantik jadi kapolri tahun lalu,” lontar Emerson lagi.

Karenanya, ICW mendesak KPK harus berani mengambil alih kasus tersebut sehingga akan memberikan efek jera kepada dirlantas yang bersangkutan.

KPK harus mau ambil alih kasus itu, karena Kapolri sudah terbukti tak bisa diharapkan lagi melakukan pembersihan internalnya.

"Sanksi administrasi yang diberikan akan membuat semakin berani para direktur

lalulintas di puluhan polda lain dalam menjalankan praktek pungli dan suap itu. KPK harus menjerat kedua dirlantas itu dengan UU TPPU," sambungnya.

ICW juga menyarankan kepada Polri untuk menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang Nurhadi dan Rahmat. "Itu bisa dilakukan kalau memang Kapolri (Jenderal Sutarman) mau bersihbersih sepenuh hati,” tegas Emerson. (ENDY)

AKSI BERSIH-BERSIH INTERNAL POLRI HANYA SEPERTIGA HATI

Kapolri Dituding Tak Serius Benahi Polri dari Korupsi JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding Kapolri Jenderal Sutarman tidak serius membenahi internal yang terjerat kasus korupsi.

Terbukti, dua Direktur Lalu Lintas yakni Kombes Pol Nurhadi Yuwono yang berdinas di Polda Metro Jaya dan Kombes Pol Rahmat Hidayat bertugas di Polda Jawa Timur, yang diduga menerima suap hanya dimutasi.

"Aksi bersih-bersih internal Polri hanya sepertiga hati. Jika

bersih-bersih setengah hati saja setidaknya dua perwira itu diproses di Propam dan disidang kode etik profesi.

Kalau mau bersih-bersihnya sepenuh hati, kedua Dirlantas itu diproses hukum tindak pidana korupsi, karena jelas ada barang bukti uang gratifikasi,” tegas Emerson Yuntho, anggota badan pekerja ICW di Jakarta, Senin (12/5).

Emerson melanjutkan penangkapan dua Polwan anak buah Kombes Nurhadi, yang sedang menerima uang suap Rp

350 juta dari pengusaha biro jasa pada Senin (14/4) lalu di depan ruang kerja Nurhadi, maupun penangkapan dua anak buah Kombes Rahmat Hidayat pada Sabtu (26/4) yakni petugas Samsat Manyar Surabaya Aiptu B dan Kasie STNK Ditlantas Polda Jatim Kompol AS yang hendak menyetorkan uang milyaran rupiah kepada atasannya itu jelas adalah pelanggaran pidana korupsi.

Artinya kalau Kapolri serius, kata Emerson, maka dari pemeriksaan keempat polisi itu

bisa ditelusuri kemana saja uang suap itu mengalir. UndangUndang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) serta menggandeng PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bisa dilakukan untuk penelusuran aliran uang. "Itu bisa dilakukan kalau memang Kapolrinya mau bersih-bersih sepenuh hati, bersih sampai mengkilat," tutur Emerson yang juga sebagai Koordinator Bidang Hukum ICW ini.

Dicontohkan, dalam kasus Gayus Tambunan yang mana

terungkap adanya pelanggaran kode etik profesi Polri yang melibatkan Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Raja Erizman kemudian dilakukan proses hukum hingga disidangkan komisi kode etik profesi Polri.

“Masih lumayan kedua brigjen polisi yang melanggar itu sampai disidangkan, tapi yang kedua dirlantas yang hanya kombes itu hanya dimutasi saja, terus apanya yang mau diharapkan dari janji Kapolri Sutarman mau membenahi

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 303 19 - 25 MEI 2014

Gubernur Dan Kejati Aceh Jalin Kerjasama Berantas Korupsi BANDA ACEH- Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengatakan saat ini pihaknya sedang mengambil langkah untuk memberantas korupsi didaerahnya. Ini juga merupakan salah satu program reformasi dan tata kelola pemerintah yang telah disosialisasikan tentang pemahaman zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sesuai Peraturan Menteri PANRB No.20 Tahun 2012.

Hal ini disampaikannya, Rabu (14/5) saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Pemerintah Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh sekaligus sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di provinsi itu.

Pada kesempatan itu, Zaini menyebutkan ada tiga hal utama yang perlu ditingkatkan. Pertama menguatkan visi dan pemahaman terhadap semangat anti korupsi.

Kedua mensosialisasikan langkahlangkah pencegahan. Ketiga meningkatkan upaya penindakan.

Pemaparan ke tiga hal itu diharapkan mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Aceh serta masyarakat.

"Jika kedua elemen ini solid maka langkah pemberantasan korupsi di Aceh bukan hanya sekedar retorika," ujarnya.

Selain itu, sambungnya, sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum juga lembaga hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga menimbulkan efek jera bagi para koruptor.(ROM)

Mantan Istri Eks Bupati Aceh Utara Diperiksa ACEH- Mantan Ketua Sanggar Meuligoe Cut Meutia Aceh Utara, Khatijah Abdullah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Lhoksukon, Jumat (16/5). Ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah sanggar Rp 1,9 Miliar dari APBK Aceh Utara tahun 2009.

Khatijah merupakan mantan istri Ilyas A Hamid atau Ilyas Pase yang dulunya menjabat sebagai Bupati Aceh Utara. Ia hadir didampingi pengacaranya, Safwani SH. Ia mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB. Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon, T Rahmatsyah melalui Kasi Pidana Khusus, Oktalian kepada ATJEHPOST.com membenarkan, hari ini (red-Jumat) Khatijah diperiksa lagi sebagai tersangka. Setelah sebelumnya juga pernah diperiksa sebagai saksi dan tersangka pada tahun 2010 lalu.

Dikatakan, tersangka menjalani pemeriksaan terkait mark-up harga tiket pesawat dalam kegiatan marching band ke Surabaya yang mencapai Rp 200 juta. “Dalam pemeriksaan tersangka mengaku ikut menandatangani laporan tersebut. Namun menurut tersangka, yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah bendahara,� ujar Oktalian.(INT)

SUMUT

Warga Protes, Jalan Desa Bawodesolo Dikerjakan Asal Jadi GUNUNGSITOLI- Pengerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang sedang dikerjakan CV.Oni menuai protes dari warga setempat, Alasannya, penkerjaannya diduga asal jadi.

Kepala Dusun I Desa Bawodesolo, Faowolo’o Zendrato, Jumat pekanlalu, mengatakan proyek pembangunan jalan tersebut mengecewakan masyarakat.

Pemasangan batu tidak mamakai as jalan demikian juga pinggir jalan tidak ditanam tetapi disusun saja lalu ditempel dengan tanah hasil galian parit.

Ditambah lagi, pihak kontraktor tidak melibatkan warga setempat sebagai pekerja melainkan melibatkan pekerja dari warga desa lain pada proyek itu, sehingga menimbulkan kecemburuan social masyarakat, tukasnya.

Sebelumnya, kata Zendrato, pemerintah daerah menjanjikan akan menghibahkan pembangunan jalan itu dan akan dikerjakan oleh warga setempat. Bahkan, katanya,warga pernah menawarkan kepada kontraktor agar melibatkan mereka dalam pekerjaan itu namun pihak kontraktor tidak perduli. Justru

pihak rekanan mempekerjakan warga dari desa lain dengan upah sebesar Rp18 juta.

Ternyata janji yang pernah diucapkan pemerintah daerah itu hanya omong kosong.

Kepala Dusun I Desa Bawodesolo ini mengatakan, pembangunan jalan yang dikerjakan oleh CV.Oni ini tidak memuaskan karena asal jadi sehingga masyarakat merasa kecewa. Dan bukan

itu saja,pekerjaan pembangunan drainase tahun anggaran 2013 di Desa Bawodesolo juga bermasalah. Aliran air tidak lancar alias tergenang.Hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan dari dinas PU Kota Gunungsitoli sehingga rekanan bekerja semaunya, bebernya.

Ditempat terpisah, saat diknfirmasi

pengawas proyek bermarga Telaumbanua mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan jalan di Desa Bawodesolo sudah sesuai dengan spek yang tertera dalam kontrak. Kalaupun timbul permasalahan itu disebabkan karena warga tidak dilibatkan dalam pekerjaan itu.

Masalah itu bukan urusan kami tapi urusan pihak rekanan, ketusnya.(TIM)

Warga Tuding Pemkab Aceh Utara Berbohong LHOKSEUMAWE- Masyarakat Desa Cot U Sibak, Kecamatan Lhoksukon menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara pembohong. Hal ini terkait terkait percetakan areal lahan sawah baru untuk warga Setempat.

Sebelumnya pihak Pemkab telah berjanji bahwa pada tahun anggaran 2013 areal tersebut siap untuk difungsikan.

Geusyik Gampong Cot U Sibak Mahmuddin mengatakan kepada wartawan, sebelumnya pihak Pemkab Aceh Utara melalui dinas terkait telah meninjau lahan tersebut. Bahkan mereka menjanjikan areal tanah itu rencananya

akan dibuka untuk mencetak sawah baru untuk warga setempat. Namun hingga saat ini pihak Pemda belum juga mengerjakannya, bebernya.

"Kami akan menuntut janji itu, janji harus ditepati. Jika tidak ditepati maka Pemda Aceh Utara telah berbohong kepada warga," katanya sedikit emosi.

Kebohongan yang dibuat Pemkab Aceh Utara suatu tindakan yang tidak memperdulikan nasib rakyat. Padahal saat ini rakyat sangat membutuhkan perhatian. Sesuai dengan visi dan misi Bupati Muhammad Thaib alias Cek Mad akan meningkatkan kesejahteraan rakyat

dengan pembangunan sarana pendidikan dan sarana lainnya.

"Kalau begini Pemkab Aceh Utara tidak peduli terhadap nasib rakyat.

Buktinya lahan telah tersedia seluas 1000 hektar. Kapan lahan dibuka sehingga kami dapat memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam..? tanyanya.

Jumlah areal 1000 hektar. 400 hektar telah dibuka oleh warga setempat. Dan tahun 2013 Pemkab berencana akan membuka sisa 600 hektar lagi. Dan setelah dibuka akan diserahkan kepada masyarakat setempat, ungkapnya.

Kami menagih janji pihak Pemkab

apalagi areal sawah 400 hektar yang telah difungsikan oleh masyarakat setampat tidak sempurna disebabkan saluran air untuk mengairi areal persawahan sudah rusak.

Akibatnya air yang mengalir ke persawahan tidak merata, ucapnya.

"Mewakili masyarakat yang telah dibohongi, Mahmuddin berharap Pemkab Aceh Utara segara meninjau kembali Program pencetakan areal sawah baru.

Sehingga dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Utara khususnya di Kecamatan Lhoksukon.(ROM)

Pembangunan Pendataan PKL Pasar Siulak Terindikasi Korupsi KERINCI- Dana hibah untuk pembangunan pendataan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Siulak, Kabupaten Kerinci sebesar Rp375.000.000 diduga terindikasi korupsi. Pasalnya, dana bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2013 ini terindikasi menyimpang.

Hal ini dikatakan Kordinator LSM Pemuda Anti Korupsi Rinel Husdi, Kamis (15/5) terkait adanya penyimpangan proposal yang diduga dilakukan Ketua Koperasi Tigo Luhah, Tanah Sekudung H.Zamsami untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Dalam proposal disebutkan anggota koperasi sebanyak 50 orang padahal anggota koperasi itu belum mencapai 50 orang.

Indikasinya lainnya, sebut Rinel, dana sudah dicairkan namun belum dilakukan penyerahan pekerjaan (PHO) dari Dinas Koperasi Kabupaten kepada pihak koperasi. Dan pekerjaan penggalian pondasi ini juga tidak sesuai dengan RAB. Bahkan pengadan alat telah di SPJ kan oleh Ketua Koperasi H.Zamsami kepada anggota PKL yang berjualan dikawasan pasar Siulak sebesar Rp7,5 juta.

Anehnya, kata Rinel lagi, walaupun bantuan alat telah disalurkan namun para pedgang masih menggunakan peralatan yang lama. Dan hasil pantauan dilapangan pemasangan lampu di pasar Siulak itu juga belum selesai. Belum selesainya

disebabkan tidak adanya amper lampu.

Selain itu pada pemasangan rangka baja juga ditemukan adanya berbagai merek.

Salah satunya merek TASO.

Banyaknya indikasi penyimpangan dana hibah sebesar Rp375.000.000 TA.2013 di Pasar Siulak ini memaksa Rinel untuk melaporkan penyimpangan

ini ke Kejari Sungai Penuh. Rinel meminta Kejari Sungai Penuh untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi di Pasar Siulak, Kabupaten Kerinci.(BOY)

Biaya Pendaftaran SBMPTN 2014 Menurun

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Bank Mandiri. Setelah melakukan pembayaran, peserta tersebut harus login kembali dengan menggunakan KAP dan PIN untuk mencetak Kartu Ujian. Jadi KAP dan PIN jangan sampai hilang. Perubahan lainnya yakni pada pemilihan kelompok ujian (pada saat proses pendaftaran), dimana kelompok ujian ditentukan berdasarkan program studi yang dipilih.

Demikian dikatakan Ketua dan Sekretaris Panitia Lokal (Panlok) 15 Medan-USU Prof.Ir Zulkifli Nasution. MSc.PhD dan Ir Saipul Bahri Daulay MSi saat memberikan keterangan kepada pers terkait Pembukaan Pendaftaran SBMPTN 2014 di kampus USU kemarin Zulkifli didampingi Humas Bisru Hafi mengatakan, seleksi tahun ini

PIDIE- Tahun 2014, Kajati Aceh sedang menangani 6 perkara tipikor dan 8 perkara yang masih dalam tahap proses penyidikan. sementara di Tahun 2013 ada 17 perkara yang masih dalam tahap penyilidikan, 37 tahap penyidikan dan 3 perkara tahap eksekusi yang masih tertunggak.

Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Tarmizi Amin.SH pada saat pertemuan dengan Muspida dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie, Selasa pekan lalu.

Kajati juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti instruksi Presiden No.2 Tahun 2014, tentang aksi pencegahan dan tindak pidana korupsi, dengan menerapkan sistim pelayanan satu atap pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta perizinan.

Inpres tersebut juga dilaksanakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Pusat, dan Provinsi. Sedangkan khusus Kejaksaan lebih difokuskan pada Pidana Khusus.Dan khusus pemerintahan daerah lebih diutamakan pada proses pelelangan satu atap serta perizinan, paparnya.(ROM)

Anggaran Belanja Langsung Diskop UKM T.Balai Diduga Menyimpang TANJUNGBALAI - Direktur LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai Irwanto mengatakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2013 di Dinas Koperasi dan UKM Tanjungbalai diduga sarat penyimpangan. Selain itu manajemen kinerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas itu dinilai buruk.

Irwanto, Rabu (14/5), memaparkan dalam surat laporannya Dinas Koperasi dan UKM dengan No.050/1295/Kop.UKM/XI/2013, tertanggal 8 November 2013 dijelaskan bahwa belanja pos kegiatan untuk program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal sebesar Rp30 juta.

Sedangkan biaya untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan untuk peyusunan laporan dan ikhtisar realisai kinerja SKPD sebesar Rp5 juta.

Dan biaya untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebesar Rp15 juta.

Hal senada juga dikatakan Ketua LSM Merdeka Nursyahruddin tentang kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, pengadaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi penerangan, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan, penyediaan makanan dan minuman, operasional dan pemeliharaan rutin berkala kenderaan dan lainnya juga terindikasi menyimpang.

Dia menilai TA.2013 untuk anggaran belanja rutin atau belanja tidak langsung di Dinas Koperasi dan UKM disinyalir terindikai korupsi.

Dan untuk TA.2014 ini, Nursyahruddin juga menilai akan terjadi banyak penyimpangan. Hal ini terlihat dalam kurun waktu dua minggu banyak program kerja di dinas itu yang sudah terealisasi. Dan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan sebagai pemantau pengelola anggaran negara, Nursyahruddin akan melaporkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum.(HER)

Dugaan Korupsi Kompensasi BBM TA.2001-2002

TERKAIT PENYIMPANGAN DANA BOS DAN DOP

MEDAN- Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2014 yang diikuti oleh 64 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia telah dimulai sejak Senin (12/5). Seperti tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online melalui laman www.sbmptn.or.id, atau http:// pendaftaran.sbmptn.or.id.

Tata cara pendaftaran pada SBMPTN Tahun 2014 ini mengalami perubahan. Peserta terlebih dahulu registrasi untuk mendapatkan KAP (Kode Akses Pendaftaran) dan PIN (Personal Indentification Number).

KAP dan PIN tersebut digunakan untuk login, yang kemudian mengisi form pendaftaran.Setelah mendaftar peserta diminta mencetak Bukti Pendaftaran untuk dibayarkan ke

Kajati Aceh Tangani 8 Kasus Tipikor

USU akan menerima sebanyak 30 persen dari daya tampung atau setara dengan 2.302 calon mahasiswa baru yang akan menempati kursi pada 47 program studi S-1 reguler.

SBMPTN dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan persyaratan pendaftaran lulus dari satuan pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2012, 2013, dan 2014.

Juga memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak menganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. Selanjutnya untuk Panduan Pendaftaran SBMPTN Tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat pada laman http://download.sbmptn.or.id, terangnya.

Ujian tertulis dijadwalkan akan

dilaksanakan Selasa (17/6) dengan kelompok Ujian terdiri dari Saintek, Soshum, dan Campuran. Peserta dapat memilih program studi sesuai dengan kelompok ujian yang diikuti dengan jumlah pilihan program studi sebanyak-banyak 3 (tiga) pada masing-masing kelompok ujian tersebut. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.

Bagi peserta ujian yang hanya memilih 1 (satu) program studi saja dapat memilih program studi di PTN manapun, sedangkan peserta yang memilih 2 (dua) program studi atau lebih, salah satu pilihan program studinya harus berada pada PTN di tempat peserta tersebut mengikuti ujian. Untuk calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu

mempelajari prosedur pendaftaran program Bidikmisi melalui laman http://bidikmisi.dikti.go.id.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya biaya seleksi SBMPTN 2014 ini mengalami penurunan. Pada 2013 besaran biaya pendaftaran sebesar Rp175 ribu - Rp200 ribu.

Tahun ini hanya Rp100 ribu untuk semua kelompok ujian tersebut.

Biaya ini juga sudah termasuk biaya ujian keterampilan yang dibayarkan ke Bank Mandiri dan kantor pos.

Hasil ujian akan diumumkan pada hari Rabu (16/7) pukul 17.00 WIB melalui laman http:// www.sbmptn.or.id. Sedangkan untuk hasil SNMPTN akan diumumkan pada tanggal 27 Mei 2014 melalui laman www.snmptn.ac.id, tutupnya.(FeR)

Aparat Penegak Hukum T.Balai Peti Es kan Kasus BBM TANJUNGBALAI- Bantuan dana bergulir melalui program kompensasai subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) Kota Tanjungbalai tahun Anggaran 2001-2002 sebesar Rp1,50 miliar diduga raib. Kasus itu sudah ditangani aparat hukum dengan menjemput paksa salah seorang oknum pejabat dari kediamannya beberapa tahun lalu. Namun kasus itu mengendap dan seakan dipeti es kan.

Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai, Nursyahruddin,SE kepada Wartawan, Rabu (14/ 5) mengatakan bantuan dana bergulir yang dikucurkan pemerintah pusat melalui pos kegiatan kompensasi subsidi BBM TA.20012002 sebesar Rp1,50 miliar itu diberikan kepada 10 koperasi dan 2 LKM ( Lembaga Keuangan Mikro) di daerah Kota Tanjungbalai.

Setelah beberapa bulan sejak dana itu dikucurkan, beberapa koperasi dan LKM yang menerima bantuan tersebut menunggak. Dan akhirnya persoalan itu sampai ke ranah hukum.

Melihat sikap dan ketegasan aparat hukum dengan memproses langsung laporan itu membuat masyarakat berdecak kagum. Apalagi saat Kepala Departemn Koperasi (Depkop) Tanjungbalai Karel Damanik.SH dijemput secara paksa oleh tim penyidik.

Namun tindakan aparat penegak hukum hanyalah tindakan main mata buktinya sampai saat ini kasus itu mengendap begitu saja, tukasnya.(SBH)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 303 19 - 25 MEI 2014

Menag Berhaji Gunakan Dana Setoran Haji

Irjen Kemenag Serahkan Ke KPK INSPEKTUR Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) M Jasin menyerahkan sepenuhnya penetapan tersangka 'petinggi negeri' sebagai tersangka dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana dan penyelenggaraan haji di Kemenag Tahun Anggaran (TA) 2012-2013.

M Jasin mengaku saat ini sedang berada di Arab Saudi. Dia menuturkan, pernyataan Ketua KPK Abraham Samad bahwa tersangka hasil penyelidikan penyelenggaraan dan penggunaan dana haji adalah 'petinggi negeri' sudah menjadi domain KPK. Kemenag tentu akan mengikuti prosedur hukum. Menurutnya apa yang dilakukan KPK adalah bagian dari kewenangannya. "Kalau proses hukum KPK yang lebih tahu, biar saja KPK bekerja sesuai dengan kewenangannya," kata Jasin, Jumat (16/5).

Mantan Wakil Ketua KPK ini membenarkan Itjen sudah melakukan audit internal terkait haji setiap tahunnya, termasuk 2012 dan 2013. Kalau di internal Itjen hasil audit kinerja ditujukan untuk pengendalian internal. Karena lingkupnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Hasil rekomendasi perbaikan atas penyimpangan yang berupa tidak tercapainya target kinerja suatu satker.

Sedangkan untuk audit tujuan tertentu, bila hasil ada audit yang berindikasi pidana maka diteruskan kepada Pembina Kepegawaian untuk pertimbangan dijatuhkan sanksi.

Dan/atau diteruskan ke penegak hukum sesuai Diktum 8 Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dikonfirmasi apakah sudah ada rekomendasi Itjen terkait siapa pihak yang terindikasi pidana, Jasin mengelak.

"Itjen beda dengan KPK. Yang bisa merekomendasi pidana itu penegak hukum yakni kejaksaan, kepolisian dan KPK," bebernya.

Dia menolak menyampaikan apakah audit internal Itjen sama dengan penyelidikan yang dilakukan KPK. Kalau sekarang lanjutnya, belum bisa disampaikan secara vulgar. Karena apa yang disampaikan KPK sendiri masih berupa statemen.

Artinya KPK masih dalam proses dan belum menemukan siapa yang terindikasi pidana. Jasin memaparkan kalau pemantauan operasional pelaksanaan ibadah haji itu setiap tahun dilakukan. Tapi tujuannya untuk peningkatan kualitas layanan haji agar rakyat terlayani dengan baik dan puas.

Tahan Diri Sementara itu, Direktur Advokasi Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan, Samad seyogyanya bisa menahan diri untuk tidak menggulirkan isu liar sebelum adanya pengumuman resmi.

"Sebaiknya kalau memang sudah ditetapkan baru langsung diomongkan.

Jangan dulu diekspose sebelum itu (pengumuman resmi). Akan lebih baik (Samad) menahan diri," kata Oce, Jumat (16/ 5).

Menurut Oce KPK sejatinya langsung mengumumkan secara resmi siapa tersangka kasus tersebut agar menjadi terang ke publik sebagaimana yang diterapkan pada penanganan kasus korupsi lainnya.

"Setelah jadi tersangka baru diumumkan, si X tersangka kasusnya apa. Siapa pejabat itu, apa statusnya, terlibat apa, KPK tidak perlu merilis sesuatu yang belum pasti. Satu atau dua minggu itu menjadi kurang patut.

Lihat kasus Sutan (Bhatoegana), tidak terjadi hal seperti ini," ulasnya.(NET)

DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menyatakan Menteri Agama, Suryadharma Ali, berhak menggunakan dana setoran haji untuk menjalankan ibadah haji. Menurut Anggito, Suryadharma Ali dalam penyelenggaraan haji bertindak sebagai Amirul Hajj.

"Saya sudah sampaikan, dana setoran haji itu penyelenggaran ibadah haji. Menteri Agama itu berfungsi sebagai Amirul Hajj," kata Anggito usai diperiksa KPK,beberapa waktu lalu.

Namun, Anggito enggan menjawab soal apakah Suryadharma Ali berhak mengajak keluarga atau pejabatpejabat lain melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan dana setoran haji. Yang jelas, kata Anggito, KPK mencecarnya soal prosedur pelayanan ibadah haji.

"Klarifikasi konfirmasi mengenai prosedur pelayanan itu bagaimana, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pelayanan di Arab Saudi. Saya sudah sampaikan 2012, saya tidak ikut, saya dilantik pada tanggal 26 Juni 2012," ujar Anggito menambahkan. (NET)

Korupsi Dana Haji Libatkan Petinggi Negeri KPK tengah melakukan penyelidikan pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013.

Penyelenggaraan haji itu diperkirakan bernilai di atas Rp 100 miliar.Dalam kasus ini, KPK telah mengumpulkan keterangan dari dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu anggota Komisi Agama dari Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar, dan mantan anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, yang kini di Komisi Pemerintahan.

KPK menemukan setidaknya tiga item biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2009 yang tak memiliki standar. Temuan Komisi itu berdasarkan kajian yang dilakukan sejak Januari 2009 hingga April 2010 terhadap penyelenggaraan ibadah haji musim 2009.

Temuan Komisi pernah disampaikan Wakil Ketua KPK kala itu, Mochammad Jasin, dalam rapat Komisi Agama di DPR, pada 18 Mei 2010. Kini Jasin menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Berdasarkan laporan itu, KPK mendesak Menteri Agama Suryadharma Ali untuk mengidentifikasi komponen biaya tak langsung yang bisa dibiayai dari ongkos haji dalam jangka waktu tiga bulan sejak temuan diserahkan pada April 2010. KPK juga merekomendasikan Kementerian untuk membuat standar komponen dalam sebuah aturan untuk menjadi acuan.

Salah satu item dengan temuan terbanyak adalah pengeluaran biaya tidak langsung untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelayanan jemaah. KPK menemukan pembiayaan akomodasi rombongan Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat dan keluarga di Hotel AL Medina Palace, Jeddah, pada tanggal 18 November 2009 sebesar 8.675 real atau setara Rp 21,7 juta (kurs November 2009 adalah 1 real = Rp 2.500).

Kemudian, pembayaran gaji ke-13 tenaga bulanan teknis urusan haji dan lembur sebesar SR 310.000 atau Rp 775 juta. Pembelian kantor teknis usaha haji dan wisma haji di Jeddah sebesar SR 25 juta atau Rp 62,5 miliar. Pemeliharaan kantor dan wisma haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah sebesar SR 415 ribu atau Rp 1,03 miliar. Ditambah biaya petugas non-kloter yang ziarah ke Madinah, besarnya SR 9 per orang atau Rp 22.500 per orang.

Tak hanya itu, anggaran ibadah

Menag Sebut Fitnah Temuan PPATK MENTERI Agama Suryadharma Ali (SDA) membantah jika bunga dana setoran ibadah haji mengalir ke sejumlah rekening pada periode 2004-2012. Sebelumnya, hal itu diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Fitnah, fitnah, fitnah," kata SDA usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa lalu.

Kendati demikian, pria yang menjabat sebagai Menteri Agama ini tidak berani berspekulasi mengenai dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji. "Itu saya serahkan semuanya kepada pihak KPK, yang pada saat ini melakukan penyelidikan," tegasnya.

SDA menegaskan, tak ada bunga yang dinikmati seperti laporan PPATK. Menurutnya, semuanya dikembalikan kepada jemaah haji dalam bentuk perbaikan pelayanan dan fasilitas. "Jadi kira-kira sampai dengan hari ini Rp70 triliun. Bunga atau manfaat, karena di bank syariah itu disebut manfaat.

Manfaat atau bunga itu dipergunakan atau dikembalikan ke jamaah dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan," jelasnya.

Seperti diketahui, PPATK telah mengaudit pengelolaan dana haji periode 2004-2012. PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per tahun.

Dugaan Bisnis DPR di Fasilitas Haji SDA mengaku dicecar penyidik KPK terkait penyelenggaraan haji tahun 20122013. Khususnya terkait pengadaan catering dan pengadaan perumahan di Saudi Arabia.

Ia tidak menampik penyidik banyak mengkonfirmasi terkait adanya dugaan anggota DPR yang ikut bisnis di pengadaan tersebut. "Itu juga yang dipertanyakan kepada saya. Saya tidak tahu persis apakah

LIPSUS

ada permainan semacam itu yang dilakukan oleh Komisi VIII. Kalau isu, itu ada, tetapi isu tidak bisa dijadikan fakta atas sebuah kejadian," kata SDA di Gedung KPK, Jakarta, Selasa pekanlalu. Namun, SDA mengaku tidak tahu jika ada mitra kerjanya di parlemen berbisnis di pengadaan pemondokan untuk jemaah haji. "Jadi saya memberikan keterangan, saya tidak tahu apakah ada anggota Komisi VIII yang melakukan bisnisbisnis itu," tukasnya.

Pemondokan jemaah haji SDA mengaku tidak tahu jika ada oknum bermain di balik pengadaan pemondokan untuk jemaah haji. Namun, dia mengakui penyidik mempertanyakan hal itu kepadanya.

"Itu juga dipertanyakan tetapi saya jawab saya tidak tahu apakah ada permainan di balik itu," katanya. Mantan Menteri Koperasi ini mengungkapkan penyidik juga melempar pertanyaan adanya pemondokan jemaah haji yang tidak layak dan jelek. Dia mengaku, mengetahui ada pemondokan yang jelek setelah melakukan evaluasi pasca penyelenggaraan ibadah haji.

"Saya lakukan evaluasi, meminta laporan dari tim perumahan, tim catering, dari komisi pengawas haji Indonesia, dari irjen, dari tim kesehatan, termasuk dari tim keamanan yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Tim bagian perumahan jemaah haji dalam posisi terdesak. Lantaran keterbatasan waktu dan harus berebut dengan negara lain yang juga membutuhkan rumah.(NET)

haji juga dikeluarkan untuk bengkel kendaraan di Jeddah sebesar SR 50.000 atau Rp 125 juta.

Pemeliharaan kendaraan operasional SR 721.300 atau Rp 1,8 miliar, KPK mencatat ada tiga kali anggaran.

Kemudian, pembelian mobil untuk pelayanan pejabat tinggi negara dan delegasi yakni, 15 unit mobil Suzuki APV @SR 60 ribu atau Rp 150 juta dengan total SR. 900 ribu atau Rp 2,25 miliar. Ditambah 1 unit Mercedes benz type S.350 senilai SR. 360.000 atau Rp 900 juta.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochamad Jasin menyebutkan dana haji diduga dikorupsi oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama. Dana yang dikorupsi diduga dipakai membeli mobil. Jasin mengungkapkan itu berdasarkan informasi yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan penyelewengan dana yang dilakukan pejabat kuasa pengguna anggaran haji Kementerian Agama 2004-2012. Penilapan uang milik calon jemaah haji itu terlacak melalui aliran dana ke rekening sejumlah pejabat di Kementerian itu.

Seperti apa modus penyelewengan dana umat itu?

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengungkapkan dana haji berpindah dari rekening resmi ke rekening tak resmi. Setelah diusut, kata dia, rekening tak resmi itu milik pejabat Kementerian Keuangan. PPATK sendiri tak berwenang menyimpulkan apakah terjadi pidana korupsi dalam kasus ini. "Itu domain Komisi Pemberantasan Korupsi," kata dia di kantornya, Senin, (10/2).

Yusuf melanjutkan, jumlah dana yang dialihkan ke rekening pribadi itu mencapai miliaran rupiah. Selama penelusurannya, KPK melacak 97 rekening yang ditempatkan di 14 provinsi. PPATK memeriksa

transaksi dana haji yang dilakukan selang 2004-2012 atau sebelum Anggito Abimanyu menjadi Direktur Jenderal Haji Kementerian Agama.

Dari dana Rp 80 triliun itu, PPATK menemukan dana bagi hasil atau untung atau bunga sebesar Rp 2,3 triliun. Dana itu juga terlacak dikelola dengan cara yang tak benar.

Yusuf mencontohkan, uang setoran calon jemaah haji disimpan di rekening Kementerian Agama yang diletakkan di bank-bank tertentu dalam bentuk deposito. Namun, kata dia, tak ada parameter yang jelas untuk memilih bank penyimpanan dana haji. "Kenapa harus di bank ini, kok bukan bank itu," katanya.

Sebelumnya, KPK memeriksa dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Hasrul Azwar dan Jazuli Zuwaini. Keduanya diminta membeberkan pengelolaan dana haji yang dilakukan Kementerian Agama.

Kasus dugaan penyelewengan dan haji kini berada di tingkat penyelidikan komisi antirasuah.(TEMPO/BBS)

Ketar-ketir Ditetapkan Tersangka Oleh KPK GARA-gara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan akan menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan dana haji tahun 2012-2013, membuat Menteri Agama Surya Darma Ali mengaku khawatir bahkan ketar-ketir dirinya ikut terjerat.

"Sejujurnya, khawatir ada. Tapi kita tunggu saja, kita belum tahu arahnya KPK, ya kita tunggu saja nanti. Jangan berspekulasi terlalu jauh," saran politisi senior PPP usai deklarasi memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2014 di kantor DPP PPP di Jl Diponegoro, Jakarta, Jumat (16/5).

Ketika didesak, orang nomor satu di tubuh parpol berlambang Ka'bah ini meminta media jangan mengandaiandai yang menyeramkan. "Media hendaknya tidak berspekulasi yang menyeramkan bahwa dirinya terlibat. Apalagi saat ini KPK masih bekerja untuk mengusut kasus penyelewengan dana haji tersebut.

Ditanya siapa pejabat tinggi lainnya di Kemenag yang terlibat dalam penyelewengan dana haji.

"Hingga saat ini, saya belum tahu siapa saja yang terlibat," ujarnya singkat sambil naik mobil.

Sebelumnya KPK terus bergerak menemukan bukti pelengkap untuk menaikkan status kasus dugaan penyelewengan

dalam pengelolaan dana haji tahun 20122013. Untuk mengungkap dugaan penyelewengan pengolaan dana haji, KPK juga telah memanggil Menteri Agama (Menag) Surya Darma Ali untuk diperiksa.

Saat dipanggil KPK, Menteri Agama juga diperiksa terkait adanya dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa penyelenggaran haji di Kementrian Agama (Kemenag).

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Dirjen Haji Anggito Abimanyu dan sejumlah anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementrian Agama (Kemenag), Sementara, Sekretaris Jenderal PPP, M. Romahurmuziy (Romi), berharap ketua umumnya itu tetap mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugasnya.

"Kita berdoa, sejauh penjelasan Pak Menag selama ini yang juga Ketum PPP, seluruh pemimpin partai berada dalam lindungan Allah SWT," kata Romi.

Sebelumnya, Samad mengatakan, pengumuman tersangka itu akan dilakukan dalam waktu satu atau dua minggu kedepan.

Namun dia tak ingin membuka secara detail pejabat yang dimaksud itu. "Saya enggak boleh jelasin secara transparan, kalau saya jelasin itu berarti saya sudah membuka," ucapnya.

Samad kembali menambahkan jika kasus ini merupakan kasus pada tahun 2012-2013 yang berhubungan dengan penyelenggaran haji.

"Silakan itu diterjemahkan sendiri siapa orang yang paling berkompeten disektor ibadah haji, " ucapnya.(ENDY)

KPK POS

6 NAD

POLITIK

E D I S I 303 19 - 25 MEI 2014

Dianggap Menghina Media, Puluhan Wartawan Serbu Sekwan

Puluhan wartawan media cetak dan elektronik saat konfirmasi kepada Kabag Humas Sekdako Subulussalam, Kamis (8/ 5), didampingi Kasubag Protokoler dan Hubungan Lembaga Abdurrahman SE di ruang kehumasan, terkait ucapan salah seorang stafnya yang menghina puluhan media yang ada di Subulussalam.

MENGUTAMAKAN MEDIA TERTENTU

Humas Sedako Dianggap Mendukung Diskriminasi Media

SUBULUSASLAM - Akhirnya Kabag Humas Sekdako Subulussalam Manshuri meminta maaf kepada wartawan terkait keteledoran stafnya yang mengatakan hanya tiga media yang terakreditas. Demikian dikatakan Manshuri di hadapan puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik, Kamis (7/5), di ruangan humas, didampingi Abdurrahman SE sebagai kasubag protokoler dan hubungan lembaga.

Memang pihaknya sedang mempelajari hak-hak para wartawan lokal dan diakuinya bahwa wartawan yang bersertifikasi hanya tiga orang antara lain, wartawan Serambi(Khalidin), Waspada (Khairul), dan Analisa (Sudirman). "Sedangkan yang

lainnya belum mempunyai sertifikasi," ujar Manshuri, tidak bisa menunjukkan bukti sertifikasi itu kepada puluhan wartawan.

Tetapi menurut kabag, bagi yang belum bersertifikasi tidak dipermasalahkan karena semua koran tetap diterima di sekdako.

"Tapi kita mengutamakan yang ada sertifikasinya," katanya lagi seraya menambahkan agar hal ini jangan dibesar-besarkan karena ada target orang-orang tertentu ingin memecahkan hubungan wartawan dengan Pemerintahan Kota Subulussalam/humas.

Dikatakannya lagi, pihaknya mengutamakan anggota PWI yang ada di Kota Subulussalam karena PWI skopnya sudah nasional sedangkan organisasi wartawan lokal

masih dipelajari keabsahannya.

Kartolin dari KPKPOS menyesalkan sikap Humas Sekdako Subulussalam karena sangat membeda-bedakan antara anggota PWI dan lembaga wartawan yang sudah terakreditasi, artinya telah terdaftar di kesbang linmas dan pengadilan. "Tetapi kenapa organisasi wartawan lokal dianaktirikan. Ini namanya humas mendukung diskriminasi media," sesalnya.

Dikatakan Manshuri, terkait dengan iklan tentang pelantikan walikota dan wakil walikota yang baru dilantik, hanya yang diberikan kepada delapan media cetak. "Dan yang lainnya belum bisa mebuat iklan itu karena terbatasnya anggaran untuk iklan," terangnya.(KARTOLIN)

BPK ACEH

Media Miliki Peran Mengontrol Keuangan Daerah BANDA ACEH - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh Maman Abdulrachman mengatakan, bahwa media mempunyai peran penting dalam mengontrol keuangan negara atau daerah.

"Media tugasnya itu sebagai kontrol sosial, jadi media harus ikut mengontol keuangan negara ataupun daerah," kata Ketua BPK RI Maman Abdulrachman dalam sambutannya pada acara Media Workshop dengan tema sinergi BPK dan insan media dalam rangka mendorong peningkatan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, Rabu (14/5) di Kantor BPK Aceh Banda Aceh.

Selain itu, kata Maman Abdulrachman, setelah keluarnya Undang-undang 14 tahun 2008 tentang informasi publik, sehingga

media sudah dengan mudah untuk mencari informasi publik yang penting dan menyampaikan ke publik. "Publik juga bisa melihat jumlah keuangan negara ataupun informasi yang tersembunyi, makanya media itu sangat penting dalam kontrol sosial," jelasanya BPK RI juga sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan informasi publik dan dikelola oleh BPK RI dan BPK perwakilan di seluruh Indonesia. "BPK juga sudah punya web, jadi masyarakat bisa melihat bagaimana keuangan negara dan keuangan daerah masing-masing, jadi terbuka tentang informasi publik.

Kalau masyarakat ingin data tentang BPK bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada sekretaris atau kepala perwakilan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Persa-

tuan Wartawan Indonesi (PWI) Aceh Tarmili Usman menjelaskan, pers juga merupakan salah satu pilar dalam sebuah negara. "Kalau negara punya pilar, pers salah satu dalam pilar tersebut, walau tidak diakui," jelasnya Media, kata Tarmili merupakan jembatan antara instansi dengan publik atau masyarakat karena media juga mempunyai fungsi pengawasan. "Melalui media masyarakat akan mengetahui seluruh informasi yang ada di instansi ataupun dipemerintahan," ujarnya.

Untuk itu, media dalam membuat berita harus bisa diperanggungjawabkan kebenarannya, aktual, dan informatif. "Jadi media bisa menjadi mitra yang baik untuk BPK dalam melakukan pengawasan keuangan negara," tambahnya.(ROM)

SUBULUSSALAM - Puluhan wartawan dari media cetak dan beberapa orang jurnalis dari media elektronik mendatangi Sekretaris Dewan DPRK Kota Subulusalam Drs H Irsal Idries di ruang kerjanya di gedung DPRK Jalan Lae Oram Simpang Kiri Subulussalam, Rabu (7/5).

Para kuli tinta menyerbu sekwan itu terkait ucapannya, sebagaimana menurut salah seorang anggota Humas Sekdako berinisial A, bahwa hanya tiga media cetak saja yang terakreditas di Pemko Subulussalam sehingga pihaknya hanya mendaftarkan tiga media itu. Dan sekwan pu hanya menerbitkan iklan terkait pelantikan walikota kepada tiga media tersebut, sebagaimana disampaikannya pihak humas setdako, karena yang mengetahui tentang kewartawan di daerah itu adalah pihak humas.

Akhirnya hal ini membuat wartawan lainnya di Pemko Subulussalam merasa dilecehkan

KIP Langsa Umumkan Nama 25 Anggota DPRK LANGSA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Selasa (13/5), menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa Periode 20142019.

Rapat pleno dipimpin Ketua KIP Langsa Agusni AH, didampingi empat komisioner, Ngatiman, Marida Fitriani, Kasrun, dan Sukri. Pleno ikut dihadiri Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid, muspida plus, calon terpilih, ketua partai politik dan lainnya.

Kemudian, 25 calon tetap angggota DPRK Langsa langsung diumumkan sekaligus ditetapkan oleh Ketua KIP Langsa. Untuk Dapil Langsa I, Zulfahmi dari PKS, T Hidayat dari Golkar, Ilham Pangestu dari Partai Gerindra, Johny dari Partai Demokrat, Pangian Widodo Siregar dari Hanura, Zulkifli Latif dari Partai Aceh.

Kemudian Dapil Langsa II, Samsuri dari Partai Nasdem, Muklis dari PDIP, Widoyo dari Partai Golkar, Zulfikar dari Demokrat, Amirullah dari Hanura, Samsul Bahri dan Zulfian dari Partai Aceh.

Dapil Langsa III, Sri Kemala Wati dari Partai Nasdem, Noma Khairil dari PKS, Syahrial Salim dari PDIP, Rubian Harja dan Syaifullah dari Partai Golkar, Irwanto dari Partai Gerindra, Srikandi Ratna dari Demokrat, Dedi Harianto dari PAN, Faisal dari Hanura, Burhansyah dan Maimul Mahdi serta Panut Alksiah dari Partai Aceh.(BSO)

dan mengakui semua surat kabar yang ada di Subulussalam.

"Buktinya saya mengizinkan berlangganan semua koran di sini," ujarnya lagi.

Namun akibat ucapan sekwan bahwa masalah ini masalah kecil, spontan para wartawan langsung emosi mendesak sekwan bertanggungjawab atas perkataannya yang mengatakan bahwa hanya tiga media saja yang terakreditasi.

Langsung ucapan tersebut dipotong oleh rekan-rekan pers dan suasana makin memanas.

Karena tidak puas dengan jawaban sekwan tersebut, dari gedung DPRK, puluhan wartawan menjumpai humas sekdako di kantornya, namun didapati kantor sekdako hari itu kosong, padahal masih pukul 15.30 WIB. "Ada acara syukuran walikota di pendopo," ujar satpol PP honorer yang menjaga kantor saat itu.

Karena kesal para insan pers tersebut langsung menuju pendopo tapi juga tak ada, sehingga hal ini membuat puluhan warta-

dan meminta klarifikasi yang sebenarnya.

Kepada wartawan, sekwan di ruang kerjanya mengaku bahwa hal itu disampaikan pihak humas Setdako pada saat rapat panitia bagian seksi tamu acara pelantikan Walikota Subulussalam.

Ditambahkannya menirukan humas Sekdako, bahwa Serambi, Waspada dan Analisa saja yang mendapat pendahuluan terkait iklan pelantikan walikota tersebut karena hanya tiga media cetak itu yang terakreditasi di Subulussalam.

"Saya lupa, apakah dikatakan bersertifikasi atau terakreditasi," ujar Irsal Idries.

Dikatakan kepada insan pers agar menjumpai langsung Abdul selaku staf di humas sekdako atau Ketua Panitia Acara Pelantikan Asisten I Drh Jalaludin dan Sazali selaku kordinator acara pelantikan. "Karena saya lupa, soalnya saya hanya mendengar ucapan mereka," ujarnya seraya melanjutkan bahwa dirinya menerima

wan media dan elektronik itu menyesalkan sikap Pemerintah Kota Subulussalam yang membeda-bedakan media yang ada di daerah “Sada Kata” itu.

Ketua LKWK Subulussalam Kartolin Tumangger merasa heran dengan ulah Pemerintahan Kota subulussalam itu karena berani mengatakan bahwa hanya tiga media saja yang terakreditasi.

Sedangkan setiap koran yang sudah tercetak itu sudah terakreditasi," katanya seraya mengharapkan walikota agar menempatkan orang di humas itu yang mengerti tentang hak-hak wartawan dan mengetahui tentang jurnalistik, agar ke depan jangan terulang lagi hal tersebut.

Ia juga mengharapkan kepada dewan pers agar dapat melakukan upaya hukum atas penghinaan yang dilakukan oleh pihak humas dan Sekwan Kota Subulussalam.

"Masalah penghinaan ini harus dibawa ke jalur hukum sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku," katanya.(KARTOLIN)

KIP Tetapkan Anggota DPRK Aceh Timur ACEH TIMUR - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur menetapakan 40 nama yang akan mengisi kursi DPRK Aceh Timur, dalam rapat pleno terbuka di Aula Media Centre Dinas Perhubungan di Peureulak.

Rapat pleno tersebut sempat diwarnai aksi protes oleh seorang caleg Gerindra, Abdul Aziz dari Dapil 4. Saat Ketua KIP Aceh Timur Ismail SAg tengah membacakan rekapitulasi jumlah

perolehan suara sah partai politik Pileg 2014, Abdul Aziz langsung mengacungkan tangan. Dalam keberatannya, di hadapan para saksi dan unsur Muspida, Abdul Aziz mengaku, seluruh rekapitulasi di Form Model C1 Plano, ia memperoleh suara terbanyak, namun dia mempertanyakan kenapa KIP menetapkan Hamdani A Gani.

“Saya minta Panwaslu tidak tinggal diam, karena ini sengaja

dikondisikan. Panwas harus menegakkan keadilan,” tegas Abdul Aziz.

Menanggapi protes Abdul Aziz, Ismail yang memimpin sidang mengatakan, aksi protes sah-sah saja dilakukan para peserta Pemilu yang keberatan, termasuk para saksi dengan mengisi Form Model ED2 DPRD Kab/ Kota. Namun, hasil penetapan tersebut sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi.(BSO)

PLS Dianggap tak Adil Menyalurkan Dana Bantuan Guru ACEH TAMIANG - Guru tidak tetap (GTT) atau nonPNS di Kabupaten Aceh Tamiang menuding Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten tersebut tidak adil dalam menyalurkan dana bantuan bagi guru pemilik SK Tugas Tahun 2007.

Pasalnya, GTT yang SKnya Tahun 2007, sebagian ada yang mendapat dana bantuan, namun lainnya hanya jadi penonton. Sehingga GTT barisan kecewa ini menilai penyaluran dana itu terkesan tebang pilih, bahkan disinyalir hanya yang memiliki hubungan emosional dengan oknum pejabat dinaslah yang bisa mendapatkan dana tersebut.

Hal tersebut dibeberkan seorang guru TK Negeri Pembina Karang Baru berinisial TY kepada wartawan, pekan lalu. Dia mengatakan, tahun ini ia dan sejumlah rekan seprofesinya tidak lagi mendapat bantuan dana GTT yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Aceh Tamiang yang biasanya langsung dikirim ke rekening pribadi mereka. Padahal tahun sebelumnya TY mendapat

dana itu.

"Tahun 2012 saya mendapat dana GTT sebanyak Rp3,4 juta yang dibayar dua tahap. Tapi pada tahun ini saya tidak dapat lagi," ungkapnya.

Pihak dinas, menurutnya, sudah mengeluarkan informasi bahwa yang mendapatkan dana GTT Tahun 2014 yakni guru yang memiliki SK tugas mengajar formasi Tahun 2005.

Sementara dia sendiri pemilik SK tugas Tahun 2007.

"Awalnya saya beranggapan, jika itu memang aturannya tidak jadi soal. Namun anehnya, teman sejawat yang mengajar di sekolah lain justru memperoleh dana GTT, padahal sama-sama memiliki SK Tahun 2007," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang PLS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Aceh Tamiang Jamaludin menjelaskan, yang menentukan siapa yang mendapatkan dana GTT itu adalah Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kemendikbu, sementara pihaknya sebatas mengusulkan.

Dinas, tambah Jalaluddin, tidak memiliki kewenangan

untuk menentukan siapa nama yang mendapatkan dana tersebut. Kemudian pun, jika dananya keluar maka disetorkan langsung ke rekening masing-masing guru yang mendapatkan.

Menurutnya, pada Tahun 2013 disyaratkan yang mendapatkan dana GTT adalah guru yang memiliki SK Tahun 2005. Sementara pada Tahun 2014 dengan pertimbangan keadilan, mereka juga mengusulkan guru yang memiliki SK Tahun 2006/2007. "Tapi tetap Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang menentukan," jelas Jalal.

Dikatakan, pada tahun sebelumnya kuota penerima dana GTT sebanyak 111 orang dan mereka terus berusaha agar ada penambahan kuota, sehingga akhirnya bertambah menjadi 164 orang.

"Namun di Tahun 2014 kuota makin berkurang, hanya 67 orang, itu pun untuk guruguru yang namanya belum pernah diusulkan," ujarnya, sembari berjanji untuk Tahun 2015 mereka akan mengusulkan kembali guruguru yang belum pernah mendapatkan bantuan dana GTT.(BSO)

PELANTIKAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

Gubernur Harapkan Sakti dan Wakilnya Bisa Jalin Kerjasama SUBULUSSALAM - Setelah sempat tertunda beberpa bulan, akhirnya Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah melantik Merah Sakti SH dan Drs Salmaza sebagai Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2014-2019, Senin (5/5) kemarin, dalam Paripurna DPRK Subulussalam di gedung DPRK setempat, yang berjalan lancar dengan pengamanan super ketat.

Pada kesempatan itu Zaini mengharapkan kepada Sakti dan Salmaza agar dapat menjalin hubungan sebaik-baiknya kepada seluruh komponen. Ditegaskan agar jangan mengingat masa pilkada yang telah lalu, karena setelah mereka dilantik maka seluruh masyarakat dan komponen lain harus diajak membangun Kota Subulussalam yang baru seusia jagung itu.

"Namun meski berusia muda tetapi di bidang pendidikan telah dapat mencapai rangking dan hal ini perlu ditingkatkan," katanya.

Gubernur Zaini juga meminta orang nomor satu dan dua di kota itu bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa kekompakan yang mereka bangun tidak hanya

Gubernur Aceh Zaini Abdullah sedang membacakan sumpah jabatan kepada Merah Sakti dan Salmaza yang dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Periode 2014-2019 dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRK setempat. pada masa kampanye, melainkan tetap berlanjut selama memimpin. "Sebab kalau pemimpin tidak dapat kompak itu berarti tidak pemimpin," katanya.

Dalam pelantikan itu gubernur menitip delapan poin

penting yang diharapkan bisa dijalankan Sakti dan Salmaza selaku kepala daerah dan pengemban amanah rakyat di daerah itu. Pertama, kedua pejabat yang baru dilantik harus mampu membangun komunikasi

dengan semua pihak di kota hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil itu. Kedua, semua kemelut yang terjadi selama Pilkada 2013 hendaknya bisa dilupakan.

Ketiga, mengajak seluruh

masyarakat Kota Subulussala untuk kembali bersatu demi mendukung program pembangunan di daerah itu di bawah pimpinan Merah Sakti-Salmaza.

"Ingat, saudara berdua bukan lagi milik partai pengusung, melainkan sudah menjadi milik seluruh rakyat Kota Subulussalam. Maka saudara berdua harus mampu menyatukan semangat dan kebersamaan demi terlaksananya amanah rakyat dan pembangunan didaerah ini," imbuh Gubernur Zaini.

Keempat, berkreativitaslah guna meningkatkan pembangunan yang pro-pertumbuhan, prolapangan kerja dan pro-penurunan angka kemiskinan. Gubernur bahkan membuat deadline agar enam bulan kedepan, Merah Sakti segera menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang hendaknya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kelima, jadikan gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan agro industri berkelanjutan. Keenam, kembangkan citra positif organisasi pemerintah, sehingga

masyarakat percaya dan mau berperan aktif membangun Kota Subulussalam yang lebih maju dan mandiri. Ketujuh, perkokoh jalinan kerja yang solid dan sinergis dalam mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik seperti keterbukaan bebas dari praktik korupsi, akuntabel dan tertib administrasi dalam segala hal. Kedelapan, jaga komunikasi politik dan hubungan baik antara eksekutif dengan legislatif, sehingga pembahasan dan pengesahan APBK dapat dilaksanakan tepat waktu dan dimulai lebih awal," papar gubernur.

Pada bagian lain, Gubernur Aceh menyinggung tantangan pembangunan yang semakin kompleks sehingga, menurutnya, sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas aparaturaparatur di Subulussalam.

Gubernur mengingatkan agar tidak sampai ada pengangkatan pejabat di lingkungan SKPK Subulussalam atas dasar hubungan personal alias kekeluargaan semata.

"Tapi angkatlah mereka yang memiliki kapabilitas dan

kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbau Gubernur Zaini.

Pelaksanaan pelantikan itu berlangsung khidmat karena kedatangan rombongan Gubernur Zaini datang ke Subulussalam didampingi istrinya, Niazah A Hamid serta Ketua DPR Aceh Drs Hasbi abdullah dan sejumlah pejabat Sekda Aceh. Prosesi pelantikan dimulai sekira pukul 11.45 WIB. Turut hadir wakil Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, Danrem Teuku Umar Kolonel Inf Bambang Ismawan SE, Kapolres Aceh Singkil AKPB Anang Tri Arsono, Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol Inf Puguh Binawanto, dan undangan lainnya.

Usai acara pelantikan walikota dan Wakilnya, langsung dilaksanakan pelantikan Ketua PKK dan Dekranas Kota Subulussalam Sartina Merah Sakti oleh Ketua PKK dan Dekranas Aceh Niazah A Hamid di Pendopo Walikota Subulussalam. Selanjutnya maka rombongan gubernur langsung menuju Singkil untuk berangkat ke Banda Aceh melalui udara.(KARTOLIN)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 303 19 - 25 MEI 2014

Di Nisel ada Anggaran untuk Karaoke Bupati dan Senjata Api Pagar Kantor Kejari Rp500 Juta dan Rumah Dinas Kajari Rp1,2 miliar NIAS SELATAN - Gubernur Sumatera Utara mempertanyakan anggaran yang diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah dinas Kapolres Nias Selatan (Rp200 juta), rehabilitasi rumah dinas Kajari Telukdalam (Rp200 juta), pembangunan tembok pagar Polres Nias (Rp200 juta), dan pembangunan pagar Kantor Kejari Telukdalam (Rp500 juta).

Demikian juga dengan anggaran pembangunan rumah dinas Kajari Telukdalam sebesar Rp1,2 miliar, belanja sewa rumah dinas Kajari Telukdalam sebesar Rp70 juta, termasuk pembelian perabot rumah (lemari, AC, meja kerja, meja makan, kursi, sofa, kulkas, perkakas dapur, gorden, kasur, TV/parabola) untuk rumah dinas Kajari dan Kapolres dengan total Rp515 juta.

Gubernur meminta agar pengganggaran itu memedomani Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Anggaran Senjata Api Gubsu juga meminta agar anggaran pengadaan ruang karaoke

di rumah dinas bupati (Rp150 juta), pemeliharaan rumah dinas bupati sebesar Rp850 juta dengan rincian pembuatan mini bar (Rp100 juta) dan ruang KTV (Rp200 juta), serta pengadaan senjata api sebesar Rp40 juta pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, untuk dihapus karena pengganggarannya tidak jelas keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Pembulatan standar harga barang Rp56 juta juga dianggap tidak jelas dan diharapkan diformulasikan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Penghapusan mata anggaran juga dilakukan pada iuran asuransi sebesar Rp1.155.960,- dan belanja premi asuransi kesehatan bupati dan wakil bupati sebesar Rp280 juta karena dianggap memberikan asumsi duplikasi penganggaran.

Ada salah pengetikan pada RAPBD yakni anggaran petunjuk teknis kegiatan pembangunan TA 2013 sebesar Rp24,230 juta, pengendalian administrasi dan monitoring pembangunan TA 2013 sebesar Rp107,025 juta, dan kegiatan pemrosesan gaji 13 PNS TA 2013 sebesar Rp22 juta.

Anggaran sebesar Rp1,731

miliar untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk sekda, kepala badan, sekretaris badan, kepala bidang, kepala subbagian, staf golongan III, staf golongan II dinilai duplikasi mata anggaran penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp23,817 miliar. Untuk itu, salah satu anggaran itu harus dihapus.

Begitu juga dengan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp 806,28 juta untuk insentif pengelola pendapatan daerah dinilai duplikasi dengan biaya pemungutan PBB sebesar Rp50 juta untuk instentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp500 juta.

Anggaran tidak Jelas Anggaran dengan nama belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp3 miliar pada kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan juga diminta dirinci lokasi kegiatan.

Penghapusan mata anggaran belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp10,69 miliar karena dinilai tidak termasuk sebagai kegiatan yang prioritas daerah dan dananya dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas.(AM)

Mendagri Minta DPRD dan Bupati Karo Tetap Bahas RAPBD MEDAN –Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi berharap dinamika politik di Tanah Karo jangan sampai merugikan masyarakat. Pembangunan harus tetap berjalan dan pembahasan RAPBD 2014 Tanah Karo yang belum rampung bisa segera dituntaskan. Setelah langsung berkonsultasi dengan Mendagri via ponsel, Gubsu meminta DPRD dan Bupati Tanah Karo melanjutkan pembahasan RAPBD agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.

Gubsu menegaskan hal tersebut saat menerima delegasi DPRD Kabupaten Karo, di ruang kerjanya Lantai X, kantor Gubsu, Jl Diponegoro, Medan, Selasa (13/5).

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPRD kabupaten Karo Ferianta Purba, didampingi anggota DPRD Karo Sarijon Bako, Remita br Sembiring dan Chairani Br Karo. Sementara dari Pemprovsu turut mendampingi Gubsu, Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, Asisten Pemerintahan Provsu Hasiholan Silaen, Kepala Kesbanglinmaspol Eddy Syofian dan Kepala

Biro Otda Provsu Jimmy Pasaribu.

"Saya berharap dinamika politik yang saat ini terjadi di Tanah Karo tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Legislatif dan Eksekutif harus tetap berkomunikasi, utamakan kepentingan masyarakat," kata Gubsu.

Kepada Gubsu, Wakil Ketua DPRD Karo Ferianta Purba melaporkan mereka terkendala dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (RAPBD) 2014 Kabupaten Karo. Bahkan ada kemungkinan tidak akan dibahas sebelum ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA) RI. Ferianta Purba menambahkan, pihaknya sesuai hasil rapat Paripurna DPRD Karo secara aklamasi telah menyampaikan hak angket.

Dimana secara bulat mengusulkan pemberhentian DR Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dari jabatannya sebagai Bupati Karo. Karena itu, DPRD Tanah Karo menanyakan kepada Gubsu apakah mereka bisa melanjutkan pembahasan RAPBD cukup dengan Wakil Bupati."Kami membahas RAPBD Karo terkendala oleh karena itu apa

bisa kami bersama Wakil Bupati meneruskan pembahasan RAPBD tersebut?," kata Wakil Ketua DPRD Karo.

Atas pertanyaan ini Gubsu kemudian menghubungi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi via ponsel. Lewat speaker ponsel Gamawan meminta DPRD dan Bupati Karo tetap berkomunikasi.

"Sebelum turun Keppres, Pak Bupati DR Kena Ukur Karo Jambi Surbakti masih sah sebagai Bupati Karo. Karena itu teman-teman dewan harus tetap mengajak Pak Bupati untuk membahas RAPBD 2014," kata Mendagri.

Untuk mengatasi kebuntuan komunikasi, Mendagri meminta DPRD Karo menugaskan Sekretaris DPRD Karo sebagai penengah. Hubungan legislatif dan eksekutif di daerah itu tidak boleh merugikan pembangunan yang menyebabkan masyarakat jadi tidak terlayani dengan baik. "Jadi mohon urusan politik dikesampingkan dululah. Jadi teman-teman dewan komunikasilah dengan Pak Bupati, kan ada Sekwan yang bisa berkomunikasi dan menjadi penengah,” tegas Gamawan.(NET)

Wabup Lantik Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Asahan

KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc melantik dan mengambil sumpah 38 pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Jumat (9/5), di aula Melati Pemkab Asahan.

Wakil Bupati Asahan yang membacakan amanat Bupati Asahan mengatakan pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan merupakan dinamika organisasi

dan pelantikan juga merupakan promosi serta pembinaan karier.

Dari sejumlah pejabat yang dilantik, Wakil Bupati berharap membawa perubahan positif yang lebih terarah dan sistimatis terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dalam mencapai visi dan misi yakni terwujudnya Asahan yang religius, sehat, cedas dan mandiri sehigga memberikan yang terbaik kepada

masyarakat di Asahan.

Wakil Bupati juga meminta kepada pejabat yang dilantik untuk meningkatkan serta mengedepankan unsur-unsur loyalitas, dedikasi dan kreatifitas dalam melaksanakan amanah tugas di Asahan.

“Mari kita terus meningkatkan kualitas tugas pelayanan kepada masyarakat serta terus perbaikan diri,“ kata Wakil Bupati.(IN)

SUMUT NAD

Pelanggar Pidana Pemilu di Hilinamozau Divonis 6 Bulan Penjara NIAS SELATAN - Kemelut Pemilu di Desa Hilinamozau mulai berakhir dengan ditetapkannya 11 terdakwa yang terlibat dalam kasus pelanggaran pemilu Desa Hilinamozau Kabupaten Nias Selatan. Terdakwa pelanggar pidana pemilu disidangkan akhirnya mendapat vonis pidana enam bulan penjara serta diberikan hukuman berupa denda uang sebesar Rp6 juta dan apabila tidak mampu membayarnya maka diberi penambahan hukuman tiga bulan penjara.

Putusan ini diberikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negri

DPRD Asahan Beri Nilai Baik LKPJ 2013 KISARAN - Dalam pembacaan rekomendasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013, DPRD Kabupaten Asahan memberikan penilaian terhadap kinerja Pemkab Asahan dengan kalimat "BAIK".

Penilaian tersebut dibacakan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahsan LKPj Bupati Asahan, Syamsul Qodri Marpaung Lc dalam sidang paripurna yang menyatakan kinerja Pemkab Asahan di Tahun 2013, baik, Senin (12/5), di Gedung DPRD Asahan.

Selain mendapat nilai baik, Pemkab Asahan juga mendapat beberapa persoalan yang harus diperbaiki dari pihak legislatif.

Di antaranya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, tenaga kerja, tentang kepegawaian, PDAM dan hal lainya.

Dari permasalahan yang direkomendasi tersebut, DPRD Asahan juga memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di Tahun 2013 pada masa mendatang.

Sementara itu, Bupati Asahan Drs Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Wakil Bupati Asahan mengucapkan terimakasih kepada pihak legislatif yang telah memberikan penilai "BAIK" kepada laporan kerja pertanggungjawab Pemkab Asahan. ”Alhamdulilah, kerja kita dinilai dengan baik. Terkait masih ditemukan persoalan, ke depan Pemkab Asahan akan memperbaikinya,“ kata Bupati Asahan.(IN)

denda uang sebesar Rp2 juta.

"Terkait putusan vonis ini, kita diberi waktu selama tiga hari oleh ketua majelis sidang untuk menyatakan sikap atas putusan vonis tersebut,” ungkap Kasi Intel Kejari Teluk Dalam Nias Selatan.

Ke-11 terdakwa tersebut yang semuanya merupakan petugas KPPS di Desa Hilinamozaua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yakni Elius Laia (25), Sahakhododo Gaho (28), Felius Laia (30), Fabezisokhi Zamili (39), Sportif Telaumbanua (28), Yakub Laia (23), Fo'olo Zamili (47), Inspeksi Gaho (26), Takdir

(PN) Gunungsitoli Lukas sahabat Duha, Senin (12/5).

Menanggapi vonis tersebut, 11 terdakwa merasa keberatan dengan menempuh proses banding di pengadilan tinggi dan hal itu dikabulkan oleh ketua majelis sidang dengan pemberian tenggat waktu selama tujuh hari ke depan.

Sedangkan Kasi Intel Kejari Teluk Dalam selaku Jaksa Penuntut Umum di sidang vonis tersebut mengatakan, bahwa sebelumnya terhadap ke-11 terdakwa, pihaknya hanya memberi tuntutan pidana dua bulan penjara dan

Harefa (28), Robert Lature (33) dan Saradodo Dachi (40).

Sebelumnya dalam sidang terungkap bahwa KPPS yang melakukan pleno di tingkat desa pada saat Pemilu, 9 April 2014, tidak menyerahkan formulir berita acara (C1) kepada para saksi peserta pemilu legislatif dan petugas pengawas lapangan (PPL).

Ke-11 terdakwa yang melakukan tindak pidana Pemilu merupakan Ketua KPPS dari Desa Hili Namöza’ua, Hilinamözaua Raya, serta Desa Hili Alitö Sau’a, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan.(DUHA)

Lima RUU Pemekaran di Sumut Ditarget Kelar Agustus PEMBAHASAN seluruh Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru yang menjadi inisiatif DPR akan dilanjutkan lagi. Di dalamnya termasuk lima RUU pemekaran di wilayah Sumut, yang ditargetkan sudah bisa disahkan menjadi UU sebelum masa tugas DPR periode 2009-2014 berakhir, yakni pertengahan Agustus 2014.

Kelima RUU pemekaran di wilayah Sumut itu adalah tiga RUU pembentukan provinsi, yakni Provinsi Tapanuli (Protap), Provinsi Kepulauan Nias, dan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng).

Dua lagi adalah pembentukan kabupaten baru, yakni Kabupaten Simalungun Hataran yang ingin pisah dari induknya Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua Panja Pemekaran Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, mengatakan, khusus Provinsi Sumteng, berada dalam satu paket dengan 22 RUU pemekaran yang menjadi inisiatif DPR dan pemerintah sudah setuju untuk dilakukan pembahasan.

Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) yang menunjuk menteri terkait untuk memulai pembahasan ke-22 RUU dimaksud, bersama dengan DPR. “Presiden sudah mengeluarkan Surpres untuk 22 RUU

pemekaran, sudah diterima DPR dan segera dimulai pembahasannya di Komisi II,” ujar Hakam, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR itu, kepada koran ini, kemarin.

Khusus 22 RUU itu sudah ada Panja tersendiri. Sementara, untuk 4 RUU yang lain dari Sumut, yakni Simalungun Hataran, Pantai Barat Mandailing, Protap, dan Sumteng, masuk dalam paket 65 RUU, yang juga ditangani Panja tersendiri.

Hakam menjelaskan, untuk yang masuk dalam paket 65 RUU itu, pembahasannya sudah lebih maju, yakni sudah masuk pembahasan tingkat I di Komisi II DPR. Diyakini, meski jumlahnya cukup banyak, DPR tidak akan keteteran karena sudah dibagibagi dalam tiga Panja. Satu Panja lagi menangani 4 RUU pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar menyatakan Panja Pemekaran sudah komit untuk merampungkan tugasnya membahas seluruh RUU itu sebelum masa jabatan DPR periode 2009-2014 berakhir.

Terkait usulan DPRD Smatera Utara terhadap bantuan hibah dari Pemprovsu (provinsi induk) kepada 3 calon provinsi daerah otonomi baru yakni Propinsi Tapanuli, Propinsi Sumteng dan Kepulauan Nias

masing-masing Rp50 miliar selama dua tahun berturut-turut, Pemprovsu masih menunggu persetujuan DPR-RI dan ketiga provinsi baru itu disahkan oleh Mendagri.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis kepada wartawan Kamis (15/5) kemarin.

Sekdaprovsu mengatakan, bahwa hibah anggaran untuk pemekaran 3 provinsi baru itu bisa dikucurkan jika sudah ada persetujuan dari DPR-RI dan pengesahan dari Mendagri, terhadap terbentuknya tiga provinsi baru di wilayah Sumut (provinsi induk).

“Jadi kalau ketiga provinsi baru itu sudah disetujui dan disahkan Mendagri, maka otomatis anggaran untuk ketiga provinsi baru itu juga akan diajukan ke DPR-RI dan Mendagri agar disetujui penggunaannya,” ucapnya.

Menurut Nurdin Lubis, mengenai tahapan penggunaan anggaran untuk provinsi baru ada prosesnya. “Kalau pun nanti tahun ini Mendagri menyetujui ketiga provinsi baru itu, maka anggaran untuk ketiga provinsi itu bisa mendahului dikucurkan oleh Pemprovsu sebagai provinsi induk. Bisa juga dianggarkan di PAPBD dulu, karena anggaran provinsi Sumut untuk 2014 ini sudah disahkan,” jelasnya.(NET)

KIP Aceh Singkil Plenokan 25 Caleg Terpilih SINGKIL - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil, Senin (12/5) pekan lalu, menggelar rapat pleno penetapan bagi 25 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang bertarung pada Pemilu Legislatif 9 April lalu. Proses rapat pleno yang mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan tersebut digelar di Gedung Serbaguna, Desa Pulo Sarok, Singkil.

Selain Ketua KIP dan anggota komisioner, rapat pleno tersebut juga ikut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Singkil Dulmursid beserta unsur dari seluruh perwakilan partai peserta pemilu.

Amatan KPKPOS,jadwal acara rapat pleno penetapan 25 anggota calon legislatif (caleg) tersebut sempat molor hingga pukul 10.15 WIB. Padahal dalam undangan yang disebar oleh pihak

KIP, rapat pleno tersebut seharusnya digelar pukul 08.30 WIB. Namun demikian, hingga pukul 12.30 WIB rapat pleno berakhir, tidak ada satu pun protes yang muncul dari perwakilan partai politik (parpo) yang ikut hadir dalam acara tersebut.

"Semua berjalan lancar dan itu sebagaimana yang kita harapkan," kata Sahrial Raf, anggota komisioner KIP setempat.(AZT)

Partai Aceh Raih Enam Kursi ACEH TAMIANG - Hasil rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi DPRK Aceh Tamiang yang dilakukan KIP, Senin (12/5), di aula setdakab setempat, Partai Aceh (PA) muncul sebagai partai peraih kursi terbanyak yang mencapai enam kursi.

Sementara Partai Demokrat kehilangan satu kursi di dapil I meliputi Kuala Simpang, Rantau

dan Sekrak. Rapat yang dipimpin Ketua KIP Aceh Tamiang M Alhamda SH, sebelum dimulai penetapan suara, para saksi Parpol diminta menyerahkan mandat untuk dilakukan kroscek.

Untuk dapil 1 yang meliputi Kecamatan Rantau, Kuala Simpang, dan Sekrak jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 11 kursi. Partai Nasdem H Mawardinur, PKS Dedi Suriansyah MA,

PDIP Zulkifli, Golkar Syaiful Bahri SH, Gerindra Salbiah SPd, PD Nora Idah Nita SE, PAN Juanda SIP, PPP Ismail, Hanura Sumiyem, PA Ir Rusman dan Fadlon.

Untuk dapil 2 meliputi Kecamatan Manya Payed, Bendahara, dan Seruway, Partai Nasdem Irma Suryani SST Mkes, PDIP Edi Susanto, Golkar Erawati Is, Gerindra Sugiono Sukandar, PD H Syaiful Sofyan SE, PAN Mu-

hammad Nuh, PPP Tgk Irsyadul Afkar SSos I, PA Mustaqim, Juniati SFarm, dan Ngatiyem SPd. Untuk dapil 3 yang meliputi Kecamatan Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, Tenggulun, dan Bandar Pusaka, Partai Nasdem Fitri AR SPd, PKS Mat Pasya, PDIP Ir H Tengku Rusli, Golkar Suherman, Gerindra Suhardi, PD Haris, PAN Desi Amelia, PPP Siti Zaleha ST, dan PA Miswanto.(BSO)

SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bupati Soekirman: PNS Harus Tingkatkan Disiplin dan Prestasi Kerja PANTAI CERMIN - Ratusan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Segai) mengikuti Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kegiatan yang dilaksanakan sehari penuh ini dipusatkan di objek wisata Pantai Wong Rame Kecamatan Pantai Cermin, Sabtu lalu.

Dalam sambutannya Bupati Sergai Ir H Soekirman saat membuka secara resmi sosialisasi ini menyampaikan bahwa kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yakni PNS karena bertugas sebagai abdi masyarakat. Oleh karenanya PNS dituntut harus dapat menyelenggarakan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil

Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi dan Kepala Dinas Pendidikan Drs Joni Walker Manik MM sedang memberikan sertifikat secara simbolis kepada peseta Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS bertempat di objek wisata Pantai Wong Rame Kecamatan Pantai Cermin, Sabtu lalu. dan merata.

Turut hadir Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, Kadis

Pendidikan Drs Joni Walker Manik MM dan jajarannya, Muspika Pantai Cermin, seluruh

kepala sekolah SD, SMP, SMA/ SMK, SLB, SKB dan KCD serta pengawas/penilik se-Kabupaten Sergai.

Lebih lanjut Bupati Soekirman menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya para PNS dituntut untuk profesional dalam menegakkan disiplin dengan sungguh-sungguh. Disiplin merupakan sebuah aturan yang harus ditaati seorang PNS atas kesadaran diri. "Karena keberhasilan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuannya selain ditentukan mutu profesionalitas juga disiplin para pegawainya," ungkap bupati.

H Soekirman menjelaskan ketentuan mengenai disiplin PNS itu telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Penilaian

Prestasi Kerja PNS yang berlaku sejak Januari 2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS. "Dengan adanya penilaian prestasi kerja PNS yang dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan akan dapat meningkatkan kinerja para PNS. Ada pun unsur yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai," ujar Bupati Sergai.

Sedangkan untuk pembinaan pegawai ada dua sistem penilaian yang diberikan oleh pimpinan yaitu sistem karir dan sistem

prestasi kerja.

Oleh karena itu Bupati Soekirman berharap penilaian prestasi kerja harus dilakukan secara objektif dan benar, bukan berdasarkan kepentingan, sehingga dapat memacu kinerja pegawai.

Di akhir sambutannya Bupati Sergai memberikan apresiasi kepada dinas pendidikan dan jajarannya atas terselenggaranya kegiatan ini, yang telah pro-aktif mensosialisasikan tentang prestasi kerja PNS dan ASN. Sebelumnya Kadis Pendidikan Drs Joni Walker Manik MM melaporkan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja serta cara menyusun SKP bagi PNS.

"Sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan kegiatan urung rembug yang akan menjadi sarana menampung sumbang saran, pendapat dari insan pendidikan tentang permasalahan pendidikan dari arus bawah sehingga dapat merumuskan aturan regulasi dan kebijakan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," pungkas kadis pendidikan ini.

Pada kesempatan yang sama, Miswan SPd sebagai perwakilan dari salah satu kepala sekolah menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Sergai Soekirman yang dapat hadir untuk membuka kegiatan ini dan kepada dinas pendidikan karena dengan diselenggarakannya kegiatan ini peserta bukan hanya mendapat ilmu tapi sebagai sarana silaturahmi bagi tenaga pendidik khususnya kepala sekolah.(ARM)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 303 19 - 25 MEI 2014

Korupsi Pajak, KPK Belum Sentuh Bekas Ketua BPK

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Bappebti JAKARTA- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan rekontruksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) berupa gratifikasi menyangkut penanganan perkara investasi CV Gold Aset dengan tersangka, mantan Kepala Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya.

"Terkait kasus penerimaan hadiah atau janji dalam penanganan perkara di CV gold aset/PT AXO capital future dan atau terkait jabatan Kepala Bappebti, penyidik melakukan rekonstruksi di tiga lokasi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (14/5).

Johan menjelaskan, tiga lokasi

yang menjadi tempat rekonstruksi yakni, restoran Jepang Kemang Arcade, Kantor BBJ/JFX, Jalan MH Thamrin dan Kantor Bappebti Jalan Matraman, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, kasus ini hasil pengembangan dari kasus suap pengurusan izin lokasi Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK sudah menjerat bekas Kepala Bappebti Syahrul Raja Sempurnajaya sebagai salah seorang tersangka. Bahkan KPK telah menyita uang US$200 ribu dari penggeledahan kantor PT Bursa Berjangka, di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada Kamis 27 Februari 2014. Belakangan, KPK juga telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(OKZ)

JAKARTA - Bekas Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK), Hadi Poernomo sudah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga kini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyentuh Hadi untuk diperiksa.

“Sampai hari ini, saya belum dapat informasi mengenai jadwal pemeriksaan Pak HP (Hadi Poernomo), ya tunggu saja. kan pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih terus berlangsung,” kata Juru

Bicara KPK, Johan Budi SP, di Jakarta, Senin (12/5).

Johan menegaskan, KPK masih intens menyidik kasus itu. Hadi terjerat dalam kasus dugaan korupsi permohonan pajak PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

“Kami masih memeriksa saksisaksi,” tuturnya.

Sedikitnya, menurut dia, sudah enam saksi yang diperiksa. Mereka adalah para pegawai pajak yang diduga mengetahui, melihat atau mendengar dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Hadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad mengumumkan penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank BCA. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini dijerat dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Pajak 2002-2004.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan HP (Hadi) sebagai tersangka. HP selaku Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI periode 2002-2004 diduga telah melakukan

perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam menerima seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT BCA, Tbk tahun pajak 1999.

Penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka ini terjadi tepat di hari ulang tahun Hadi yang ke67. Tepat di hari itu pula, Hadi melepas jabatannya sebagai Ketua BPK. Namun, Abraham mem-

Kejagung Belum Rencana Panggil Jokowi Terkait Bus Transjakarta

KPK Panggil Bawahan Gamawan Fauzi

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Bagian perencanaan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Wisnu Wibowo Siswojo, Jumat (16/5). Langkah KPK ini guna melengkapi berkas penyidikan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Wisnu diperiksa penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan Sugiharto, tersangka yang merupakan pejabat Kemendagri.

"Yang bersangkutan dipanggil untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dihubungi wartawan.

Wisnu dianggap memiliki ba-

nyak informasi seputar dugaan keterlibatan Sugiharto. Terlebih, Sugiharto yang merupakan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan atasan Wisnu.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan pejabat Kemendagri bernama Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan eKTP tahun anggaran 2011-2012.

Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam proyek pengadaan eKTP tahun anggaran 2011 - 2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp 6 triliun Sugiharto merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).(INT)

Saksi Ahli Pastikan Ada Perbuatan Melawan Hukum di Kasus Century JAKARTA- Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi ahli hukum dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Bank Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/5). Saksi ahli ini dihadirkan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Saksi ahli hukum pidana dari Universitas Sebelas Maret, Supanto mengatakan, perbuatan melawan hukum itu dapat dilihat dari tindakan tidak rasional dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. "Seorang pejabat bank sentral beri kemudahan padahal sejak lahir sudah tidak punya modal, malah diperpanjang lagi. Menurut ahli gimana?" tanya Jaksa KMS Roni.

"Itu jadi indikator tidak rasional.

Perbuatan itu melanggar hukum," jawab Supanto.

Selain itu, Supanto juga menilai ada tindakan untuk menutupnutupi kondisi perekonomian yang sebenarnya. Sebab, kondisi ekonomi di Indonesia saat itu

dinyatakan stabil.

"Itu menututp-nutupi. Kalau terjadi semacam itu melawan hukum," katanya.

Seperti diketahui, Bank Century sebenarnya tidak memenuhi persyaratan mendapat FPJP. Salah satunya yaitu rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Century saat itu hanya 2,35 persen. Sementara, dalam peraturan BI (PBI), bank harus memiliki minimun CAR 8 persen. Pejabat BI pun akhirnya mengubah PBI yaitu menjadi CAR positif agar Bank Century memenuhi persyaratan.

Adapun, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 21 November 2008 pagi hari. Setelah itu, Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kemudian, penyetoran dana penyertaan modal sementara (PMS) atau dikenal dengan bailout dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 24 November 2008.

Hingga tanggal 24 Juli 2009, PMS yang diberikan seluruhnya mencapai Rp 6,762 triliun. Jumlah PMS yang diberikan pun meningkat tajam dari yang semula hanya Rp 632 miliar.(NET)

bantah sengaja menetapkan Hadi sebagai tersangka tepat di awal masa pensiunnya.

Atas perbuatannya, Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ENDY)

Wakil Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (16/5). Pertemuan dengan pimpinan KPK tersebut terkait koordinasi penambahan jumlah penyidik di KPK.

Mendikbud: UN Ibarat Lompat Galah JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengibaratkan UN layaknya pertandingan lompat galah. Hal itu ia sampaikan untuk menjelaskan kelogisan rata-rata UN selama dua tahun ini yang tak jauh berbeda.

"Rata-rata UN selama dua tahun ini memang 6, tapi tingkat kesulitan soal bertambah. Ibaratnya lompat galah. Tinggi galahnya sama, tapi medan menuju galahnya itu yang kita persulit," kata Nuh di Kemendikbud, Jumat (16/5).

Tahun ini, rata-rata nilai UN SMA/SMK/MA/MAK secara nasional adalah 6,12, sedangkan rata-rata tahun 2013 adalah 6,35.

Sementara itu, rata-rata nilai sekolah (nilai rapor) tahun 2014 secara nasional adalah 8,39. Hal itu tak jauh berbeda dengan rata-rata nilai sekolah tahun 2013, yaitu 8.40.

Adanya perbedaan yang begitu jauh itulah yang membuat Nuh yakin UN diperlukan dalam proses SNMPTN. "Kalau kita cuma pakai nilai rapor (nilai sekolah), nilai 8

itu banyak sekali. Bagaimana kita bisa menyeleksinya? UN diperlukan sebagai distinctive function.

Mana yang juara bener-bener, mana yang cuma juara di satu titik," katanya.

Nuh menambahkan, UN itu ibarat pertandingan nasional, sedangkan rapor bak pertandingan domestik. "Pertandingan domestik nilainya 8. Begitu kita pertandingkan nasional, enam nilainya.

Jadi itu yang menjadi landasan (UN diperjuangkan sebagai syarat

penilaian SNMPTN). Rata-rata 8 itu apa ndak curang? Susah kita (menyelidikinya) karena itu urusan domestik rumah tangga," ujarnya.

Menurut Nuh, nilai rapor mencerminkan apa yang diajarkan, sedangkan nilai UN menunjukkan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar nasional. Keduanya digabungkan bersama dengan prestasi akademik dan nonakademik menjadi satu kesatuan sehingga penilaian SNMPTN berdasarkan pencapaian anak.(KOMPAS.COM)

Pasokan Kurang, Indonesia Terancam Krisis Listrik JAKARTA- Beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan mengalami pemadaman listrik setiap hari.Indonesia dapat mengalami krisis listrik dua tahun lagi bila pemerintah tidak segera menangani masalah ini secepatnya, ungkap Lembaga Konsuman Indonesia.

Pekan ini masalah di gardu listrik Muara Karang, Jakarta, menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan telah memperbaiki gardu listrik Muara Karang yang rusak.Namun, Tulus Abadi, anggota harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI) mengatakan jika pemerintah tidak segera mengatasi masalah listrik, Indonesia dapat mengalami krisis listrik pada tahun 2016.

"Jadi yang ada saat ini pertumbuhan listrik di pulau Jawa itu memerlukan 2500 megawatt dalam satu tahun. Tapi ironisnya PLN tidak dapat membangun pembangkit baru sehingga dua tahun ke depan cadangan yang ada itu akan dimakan dengan pertumbuhan yang ada sehingga praktis kalau ada gangguan sedikit, kita tidak akan punya cadangan," jelas Tulus.

Krisis listrik sudah dialami warga di Sumatera dan Kalimantan setiap hari dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir.

Salah seorang yang mengalami hal tersebut adalah Tetty Batubara, warga Medan, Sumatera Utara.

"Itu durasinya (pemadaman listrik) bisa empat sampai lima jam dalam sehari. Mulai dari pagi mati lampu, hidup, kemudian siang mati, hidup lagi dan sering juga terjadi malam hari sehingga kita sulit melakukan aktivitas," kata Tetty.

Kendala Infrastruktur Pemadaman listrik di Indonesia, khususnya Sumatera Utara menurut Bambang Dwianto, manajer komunikasi PLN, terjadi karena kurangnya pasokan listrik.

Upaya solusi Klik dari PLN pun terkendala infrastruktur.

"Pembangkit yang sudah siap,

yaitu PLTU Susu. Tapi jaringan transmisi yang akan menghubungkan pengirim listrik dari pusat pembangkit itu ke pusat beban itu ternyata terkendala pembangunannya ada hambatan dari sisi masyarakat. Satu tower itu pembangunannya dihalanghalangi begitu," ujar Bambang.

Jika masyarakat Indonesia merasa rugi akibat pemadaman listrik, Tulus Abadi, anggota pengurus harian YLKI mengatakan konsumen bisa menggugat PLN atau pemerintah atas buruknya pelayanan yang mereka terima.

Menurut data YLKI, masih ada 20% atau sekitar 40 juta rakyat Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik.(INT)

JAKARTA - Jaksa Agung Basrie Arief menegaskan tak menutup kemungkinan jaksa penyidik akan membidik keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi mark-up anggaran proyek pengadaan bus Trans Jakarta senilai Rp 1,5 triliun.

Tersangka tak hanya berhenti pada 4 tersangka saja, yakni mantan Kadishub Udar Pristono dan 2 anak buahnya Drajat Adyaksa dan Setyo Tuhu serta Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto.

"Itu kan nanti penyidik yang melakukan evaluasi hasil pemeriksaan penyidik, setelah evaluasi nanti baru ketahuan arah kemana.

Ada nggak keterlibatan orang lain di situ," kata Basrief di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (16/5).

Saat ditanya apakah jaksa penyidik akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo? Basrief menyatakan pihaknya masih belum sampai ke arah itu.

"Sampai dengan saat ini belum sampai ke situ ya (pemangilan Jokowi-Ahok).

Itu saya kira secara detail Jampidsus nanti yang jelaskan, tapi sejauh ini belum sampai ke sana," tukas Basrief.

Kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta menyeret 4 tersangka. 3 Di antaranya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dari Dinas Perhubngan DKI Jakarta.

Mereka adalah mantan Kadishub DKI Udar Pristono, Drajat Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus TransJakarta dan Setyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Kini tersangka Drajat dan Setyo sudah dijebloskan ke Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan. Sedangkan tersangka Udar Pristono hingga kini masih belum ditahan.

Tersangka lain yang masih belum ditahan adalah Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto.(ANT)

PEMOHON SENGKETA PEMILU DIMINTA TAK PENGARUHI MK

Jumlah Perkara Sengketa Pemilu 2014 Meningkat JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, meminta semua pemohon sengketa pemilu tidak berusaha menghubungi siapapun tujuan untuk mempengaruhi putusan MK. Sebab, MK menjamin akan memutus semua perkara sengketa pemilu secara profesional, cermat, independen, imparsial tanpa bisa dipengaruhi oleh siapapun, kecuali berdasarkan bukti-bukti persidangan.

“Saya menghimbau seluruh pihak berperkara untuk tidak menghubungi siapapun yang menjanjikan dapat memenangkan perkara di MK. Jadi percayakan sepenuhnya penyelesaian perkara ini kepada MK,” kata Hamdan kepada pers di gedung MK, Jum’at (16/5).

Dia pun menghimbau agar tidak percaya dengan siapapun yang menawarkan jasa dapat memenangkan perkara berdalih dekat dengan hakim, panitera, dan pegawai MK. “Siapapun yang merasa dekat dengan ketua MK,

hakim konstitusi, saya harap tidak terpengaruh dan mempercayakan putusan seperti itu,” pintanya.

Ditegaskan Hamdan pemeriksaan perkara dengan diawali dengan sidang pendahuluan dan dengan sidang pleno.

Dalam sidang kedua dibagi dalam 3 majelis panel didasarkandapil-dapil (provinsi) tertentu dengan pemohon (parpol/caleg) yang berbeda. Setiap majelis panel tidak mengadili provinsi asalnya untuk menghindari konflik kepentingan atau meminimalisir kecurigaan. Kalaupun tanpa itu, Hamdan menjamin para hakim konstitusi tetap akan imparsial (tidak berpihak).

“Kami akan bekerja keras dan bertanggung jawab dengan seluruh pengabdian pada bangsa dan negara untuk memenuhi target penyelesaian perkara selama 30 hari kerja secara cermat, teliti dan profesional.”

Hamdan melanjutkan dalam beberapa hari terakhir seluruh satuan

tugas sampai menjelang sidang pertama pada 23 Mei 2014 mempelajari perkara secara mendalam dan mengelompokkannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nanti akan terlihat perkara yang hanya “ngomong” saja tanpa bukti apapun.

Bahkan, tidak memasukkan selisih suara (menurut versi pemohon).

“Perkara mana yang akan memenuhi kualifikasi akan kelihatan saat sidangsidang di MK,” lanjutnya.

Karena itu, ia yakin dengan metode dan mekanisme yang ada didukung seluruh elemen MK termasuk para hakim kontitusi yang bekerja terusmenerus, MK dapat memeriksa dan memutus semua perkara yang jumlahnya 767 perkara maksimal pada 30 Juni. “Maksudnya, 767 dapil yg dipermasalahkan parpol dan calon anggota DPD. MK sendiri belum meneliti lebih dalam apakah terdapat dapil yang sama dipersoalkan parpol.

Kalau dapilnya sama tentu jumlah

dapilnya yang bermasalah lebih sedikit,” katanya.

Sebelumnya, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar mengatakan mekanisme persidangan sengketa Pemilu 2014 berbeda pemilu sebelumnya yang berbasis parpol. Kini, mekanisme pemeriksaan perkara berdasarkan provinsi. “Sekarang berbasis provinsi.

Misalnya Jawa Tengah, dipersoalkan 6 partai. Ini kita sidangkan (dalam satu panel). Sebab, kepentingan mereka berhimpit di dapil (yang sama dalam satu provinsi yang sama),” kata Janedjri.

Dia berharap dengan pembagian berbasis provinsi dan dapil ini, berkas permohonan ini dari sejumlah partai terkait perolehan suara akan langsung bisa saling mengkoreksi. Sebab, penambahan perolehan suara satu calon tentu akan langsung berimbas pada pengurangan suara calon lainnya di dapil yang sama. Majelis hakim juga bisa memutuskan beberapa perkara

dalam satu kali persidangan.

Masing-masing panel hakim akan menangani sengketa Pileg 2014 baik gugatan yang berasal dari calon legislator, gugatan partai, maupun gugatan dari calon DPD di provinsi yang sama. Untuk diketahui, Panel 1 terdiri dari hakim konstitusi Hamdan Zoelva (ketua panel) Muhammad Alim dan Wahiduddin Adams. Panel 2 terdiri dari Arief Hidayat (ketua panel), Patrialis Akbar, dan Anwar Usman.

Panel 3 terdiri dari Ahmad Fadlil Sumadi (ketua panel), Maria Farida, dan Aswanto.

Panel 1 akan memeriksa 10 Provinsi, Panel 2 akan memeriksa 11 provinsi, dan panel 3 akan memeriksa 12 provinsi. Meski begitu, dalam mengambil putusan sidang akan tetap dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang melibatkan 9 hakim konstitusi.

Alami peningkatan Dalam kesempatan itu, Hamdan

juga melansir data jumlah perkara sengketa yang keseluruhannya berjumlah 767 perkara yang diajukan 12 partai nasional, 2 partai lokal, dan perseorangan calon anggota DPD. Rinciannya, 735 perkara diajukan 12 parpol nasional dan parpol lokal, serta 32 perkara diajukan perseorangan calon anggota DPD. “Setelah melakukan penelitian mendalam dengan memperhatikan posita dan petitum jumlahnya ternyata 767 perkara.

Terdapat perubahan angka dibanding yang disampaikan MK beberapa hari lalu saat penerimaan berkas yaitu 702 perkara, sehingga mengalami peningkatan,” kata Hamdan.

Tak hanya itu, jumlah 767 perkara sengketa Pemilu 2014 ini lebih besar daripada sengketa pemilu sebelumnya.

“Jumlah perkara sengketa pemilu 2013 ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 yang jumlahnya hanya 628 perkara,” katanya.(HOL)