Epaper kpkpos 304 edisi senin 26 mei 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KPK BUKA NAMA-NAMA PENERIMA DANA HAJI

EDISI 304/ THN VI 26 MEI - 1 JUNI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 4

Kasus Korupsi di Nisel Dilaporkan ke KPK NISEL - Kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sepertinya mulai terkuak seperti kasus dugaan korupsi Balai Benih Induk (BBI) senilai Rp.11,3

Program Bantuan Seribu Kapal Inkamina Terindikasi Menyimpang BATUBARA - Program seribu kapal Inkamina dari Kementerian Kelautan Tahun Anggaran 2013 kabarnya terindikasi menyimpang. Anggaran bantuan kapal untuk kelompok nelayan yang bersumber dari dana APBN TA.2013 sebesar Rp.6 milliar ini menimbulkan pertanyaan masyarakat di Kabupaten Batubara.

Kapal dan alat tangkap yang diberikan kepada 4 kelompok nelayan di Batubara ini sebanyak 4 unit. Ke empat kelom-

• LANJUT KE HAL. 2

Jangan Pilih Capres Yang Menghalalkan Segala Cara JAKARTA - Masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih pada Pemilu Presiden 2014 diharapkan dapat jeli dalam menentukan pilihannya. Jangan sampai masyarakat justru memilih pasangan capres dan cawapres yang menghalalkan segala cara untuk dapat menduduki kursi RI 1 dan RI 2.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti • LANJUT KE HAL. 2

kelompok Bagan Area Kecamatan Tanjung Tiram.

Menurut, Ketua DPD LSM Penyalahgunaan Peraturan Pemerintah dan Aset Negara (P4AN), M.Amin, bantuan kapal untuk nelayan yang berukuran 5x22 meter terbuat dari

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Tanah Ex SP-BUN PTPN 5 Jadi Kawasan Industri

Kajatisu Diganti MEDAN - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Bambang Setyo Wahyudi akan digantikan oleh M Yusni yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur II (sospol) pada jamintel Kejagung.

Sementara Bambang mendapat tugas baru sebagai sekretaris jaksa agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan Wakil Kejaksaan Tinggi Sumut (wakajatisu) Fadil Zumhana digantikan oleh Amir Yanto dari Koordinasi. Dan Fadil dipindahkan menjadi Kajati NTB di Mataram.

pok nelayan itu masing-masing mendapatkan 1 unit kapal dan alat tangkap, dimana per unitnya berbiaya Rp1,5 milliar.

Kelompok nelayan yang menerima bantuan itu yaitu, kelompok Duta Nelayan Kecamatan Tanjung Tiram, kelompok Fajar Sentosa Kecamatan Limapuluh, kelompok Rezki Nelayan Kecamatan Medang Deras dan

PEKAN BARU - Kawasaan Perumnas Karyawan PTPN 5 yang dibeli Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PTPN 5 Pekanbaru melalui pinjaman BANK Agro Jakarta sebesar Rp.4 miliar berlokasi di Kelurahan Sidomulyo Jl.Sukarno - Hata (Ujung) Pekanbaru kini menjadi kawasan Industri dan Pergudangan.

Pembelian tanah Perumnas Karyawan tersebut tertuang dalam kesepakatan yang ditanda tangani Direksi PTPN 5 dengan SPBUN untuk kesejahteraan para staf PTPN 5, bilamana pensiun para karyawan yang mampu mengangsur selama bekerja akan memiliki rumah, ternyata hanya dianganangan. Kebijakan Direksi PTPN 5 bekerjasama dengan SPBUN, dengan mengatas namakan karyawan, ujung-ujungnya di bisniskan dengan mengambil keuntungan

Pintu Gerbang Kawasan Industri dan Pergudangan Edi Johan. yang dilakukan Direksi PTPN 5 dan diduga bekerjasama dengan oknum pengurus SP-BUN. Konon

katanya hanya untuk menyelamatkan aset PTPN 5 begitu kata T. Bangun Ketua SPBUN belum

• LANJUT KE HAL. 2 lama ini. Anehnya para karyawan • LANJUT KE HAL. 2

Ka. SDN Kecewa, Manager BOS Lepas Tangan dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai kepala SDN Hj Mariana,S.Pd. Disusul Selasa (13 Mei 2014) beberapa kepala SDN dimintai keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA, diantaranya kepala SDN 130010, kepala SDN 134633, kepala SDN 135911, kepala SDN 139458, kepala SDN 136541, kepala SDN 138429, kepala SDN 138434, kepala SDN 136467 dan

kepala SDN133890.

Beberapa Kepala SDN merasa kecewa atas tidak adanya tanggungjawab Manager BOS, A,S.Pd yang juga Kabid Program pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, padahal setiap triwulannya yang bersangkutan menerima kontribusi dari setiap kepala SDN sebagai uang terima kasih. Kekecewaan para kepala SDN me-

ngemuka disaat beberapa kepala SDN diambil keterangannya oleh perangkat Pidsus Kejari TBA secara marathon di Kejari TBA Jalan Jend. Sudirman.

Kronologis pengeluaran diluar 13 item BOS, setelah selesai pembuatan SPJ Triwulan 1 ( Januari – Maret ) perangkat Inspek-

TANJUNGBALAI–Walikota Tanjungbalai mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah, dan jajarannya untuk tidak meminta uang kepada para pelajar yang mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). Penegasan itu disampaikan Thamrin Munthe hari Kamis (22/5).

“Saya ingatkan, jangan melakukan pemungutan ketika mengambil SKHU,” tegasnya.

Thamrin mengatakan, seandainya pun ada kepala sekolah (Kepsek) memungut biaya kepada pelajar, atas kesepakatan yang telah terlebih dahulu dirundingkan dengan orangtua siswa, agar membatalkan kesepakatan tersebut. “Jika sampai ada yang • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Korupsi Mengatasnamakan Pendidikan Gratis di Nisel

Sekda Kab. Nisel, Faduhusi Daeli SPd didampingi Pengelola USBM, Sozisokhi Sihura, SE saat menerima Mahasiswa USBM yang melakukan demo.

Walikota Larang Kepsek Kutip Uang SKHU

• LANJUT KE HAL. 2

MENCUAT KEPERMUKAAN

NISEL - Terkait dugaan korupsi APBD Nias Selatan dengan modus biaya gratis pendidikan perlahan-lahan mulai mencuat ke permukaan setelah ratusan mahasiswa Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) turun ke jalan melakukan Demo menanyakan status nasib mereka kepada Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, sambil membawa spanduk bertuliskan “Selamat datang rekan-rekan USBM dari Medan yang diterlantarkan Pemerintah Daerah atau Bupati”.

Pemprov Riau Bentuk Tim Buru Penjual Aset PEKAN BARU - Dugaan raibnya aset berupa tanah seluas 50.150 M2, milik Dinas Perikanan Provinsi Riau yang belakangan ini mencuat kepermukaan bakal terungkap. Perusahaan yang membeli tanah serta BPN sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat tanah bakalan berhadapan dengan hukum.

Tanah seluas 50.150 M2 tersebut dibeli Dinas Perikanan Provinsi Riau ditanda tangani Gafour Sandry yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau selaku Pimpinan Proyek dan bertindak untuk serta atas nama

PENGUSUTAN DUGAAN PENYIMPANGAN DANA BOS

TANJUNGBALAI - Setelah dilakukan pengambilan keterangan oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungbalai-Asahan (Kejari TBA) terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Kartini Nasution, S.Pd, SDN 1338899 Kota Tanjungbalai kepala SDN Nurbaiti,S.Pd

Milyar TA.2012 yang diduga merugikan negara hingga Rp.9,91 Milyar kini ditangani pihak Poldasu serta dugaan korupsi penggelembungan harga RSUD yang kabarnya juga merugikan Negara sebesar Rp.7,5 Milyar saat ini ditangani Kejatisu.

Lambat tapi pasti penanganan dugaan kasus korupsi yang dilakukan beberapa pejabat teras Pemkab Nisel satu persatu mulai

DUA tahun sudah, mahasiswa melakukan kegiatan kuliah namun sampai saat ini belum terbit nomor induk mahasiswa (NIM) dari perguruan tersebut, sayangnya dalam aksi demo mahasiswa USBM tersebut Bupati Nias Selatan tidak berada di tempat, beliau sedang berada diluar kota sehingga mahasiswa hanya diterima oleh Sekda Kabupaten Nias Selatan Faduhusi Daeli, Spd, di dampingi Pengelolaan USBM Sozisokhi Sihura,SE,M,ec,dev.

Karena hanya diterima Sekda, ratusan mahasiswa merasa kurang puas ditambah lagi

jawaban Sekda yang mereka rasa belum pas, sebab tujuan mereka berdemo ingin bertemu dan meminta pertanggung jawaban Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi atas diri mereka yang terkesan selama dua tahun dirasa telah dijual oleh pemerintah daerah hingga diduga uang APBD raib 2,4 miliar rupiah, padahal kejelasan status perkuliahan mereka tak jelas.

Ratusan mahasiswa akhirnya membubarkan diri dan akan menunggu Bupati sampai kembali dari luar kota bahkan • LANJUT KE HAL. 2

Dana Haji Dana Sexy Untuk Dikorupsi IBARAT kanker, korupsi begitu mengganas menggerogoti seluruh sisi kehidupan Republik ini. Pelaku korupsi silih berganti diberangus, tapi tak pernah habis. Terakhir, KPK membongkar kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana ibadah haji di Kementerian Agama pada 2012-2013.

Dana haji memang paling sexy untuk di korupsi, para jemaah umumnya tidak berani membantah jika ternyata dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang didapat.

Beralasan sedang melakukan ibadah, hal ini adalah ujian, demikian dalam pemikiran mereka. Alhasil pelaku korupsi aman dan tertawa puas menikmati hasil kotor yang didapatnya. Apalagi setiap tahunnya jemaah terus bertambah.

Kasus korupsi dana ibadah Haji sebenarnya sudah lama sekali tergaung namun sepertinya tidak ada upaya pihak penegak hukum dinegeri ini untuk membongkarnya. Ba• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 303 26 MEI - 1 JUNI 2014

2 Dusun Minta Kejelasan Batas Gampong Chandra Purnama

KAJATISU DIGANTI............................

• DARI HALAMAN. 1 Hal itu diungkapkan Chandra Purnama selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sabtu (24/5).

Dikatakannya, pelantikan dan serah terima jabatan mutasi dan promosi di kejaksaan itu akan digelar pada Rabu 28 Mei 2014 mendatang, sedangkan pisah sambut direncanakan pada Jumat (30/5).

"Untuk jabatan eselon III di wilayah Kejatisu yang dimutasi dan di promosi diantaranya, Fachruddin dari aspidum Kejati Sumut mendapat promosi ke eselon II sebagai koordinator pidsus kejagung, penggantinya di aspidum Kejati Sumut M Dofir dari Kajari Surabaya. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Khairil Aswan menjadi Irmud di Kejagung, penggantinya Panjaitan Manihuruk dari aswan Kejati Babel.

JANGAN PILIH CAPRES YANG MENGHALALKAN SEGALA CARA...

• DARI HALAMAN. 1 Zuhro, dalam diskusi polemik bertajuk 45 Hari Mengejar Suara Rakyat di Jakarta, Sabtu (24/5).

Menurut dia, pasangan yang menghalalkan segala cara untuk menang cenderung akan melakukan praktik transaksional. Secara tidak langsung, hal itu dapat menggambarkan praktik pemerintahan yang akan dijalankan seandainya mereka menang nantinya.

"Aktivitas kita pelototi, kawal mana yang paling lurus tahapannya.

Kalau halalkan semua cara untuk

menang, kita tidak pilih," kata Siti.

Ia mengatakan, pelaksanaan pemilu seharusnya dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk menyelenggarakan politik yang bersih. Pasalnya, nasib pertumbuhan negara lima tahun ke depan akan ditentukan di tangan pemenang pemilu nantinya.

"Ketika dalam tahapan pilpres mereka sudah melakukan aktivitas kepada kita yang sarat politik transaksional, politik uang, kita pastikan cara seperti itu akan terjadi pada masa pemerintah ke depan, korupsi lagi," ujar dia.(NET)

WALIKOTA LARANG KEPSEK KUTIP UANG SKHU.............................

• DARI HALAMAN. 1 saya tahu mengutip uang, akan saya tindak. Biarpun katanya sudah kesepakatan bersama, saya tegaskan, tidak boleh ada pengutipan,” tegasnya.

Terpisah, Drs.H.Hamlet Si-

nambela, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai juga menegaskan hal yang sama. “Jika nanti ada sekolah yang memungut biaya saat pengambilanSKHU,sayaakanusulkan kepada Walikota agar kepala sekolahnya dicopot dari jabatannya,” kata Hamlet mengancam.(HER)

TANAH EX SP-BUN PTPN 5 JADI KAWASAN INDUSTRI................

• DARI HALAMAN. 1 yang tergabung di SP-BUN terkesan membiarkan tanah perumnas karyawan PTPN 5 tersebut beralih kepada pihak lain.

Belakangan ini kawasan Perumnas Karyawan PTPN 5 tersebut telah berubah dijadikan kawasan Industri dan Pergudangan oleh Pengusaha asal Medan. Tanah ex SP.BUN PTPN 5 tersebut diperkirakan seluas 14 hektar di atas namakan 8 orang karyawan PTPN 5 terdiri dari 8 sertifikat, tanah tersebut dijual kepada pengusaha asal Medan Edi Johan. Pembebasan tanah Perumnas Karyawan PTPN 5 atas persetujuan Direksi PTPN 5 dengan harga tanah seluas 14 hektar sebesar Rp.15 miliar.

Edi Johan pengusaha asal Medan Sumatera Utara ketika di konfirmasi melalui hubungan seluler, Rabu pekan lalu terkait pembelian tanah Perumnas Karyawan PTPN 5 membenarkan bahwa tanah Perumnas Karyawan PTPN 5 seluas lebih kurang 14 hektar tersebut telah dibelinya dari PTPN 5 dengan harga Rp.15 miliar. Uang pembayaran tanah tersebut disetor melalui rekening PTPN 5, terangnya

Menurut Edi Johan proses pembelian tanah ex SP BUN tersebut sejak tahun 2006 pembelian tanah tersebut atas persetujuan Direksi PTPN 5 diketahui Ketua SP-BUN, T. Bangun dan Bendahara SP-BUN Renta Purba.

Diakui Edi Johan pula bahwa tanah tersebut dibelinya telah bersertifikat atas nama delapan orang.

Edi Johan juga menyatakan bahwa tanah ex SP-BUN yang dibelinya itu, untuk dijadikan Kawasan Pergudangan dan Industri.

Ditanya tentang izin Amdal kawasan Industri dan pergudangan yang dikelolanya tersebut menurut Edi pihaknya telah mengantongi izin. Semua persyaratan untuk pembukaan kawasan industry dan pergudangan secara administrasi yang berkaitan dengan perijinan sudah lengkap. Disinggung soal adanya pihak yang complain terkait atas tanah yang dibelinya itu. Diakui Edi Johan ada 17 orang warga yang mengaku memiliki tanah di areal ex tanah SPBUN tersebut namun tidak memiliki sertifikat. Oleh Edi Johan mempersilahkan warga yang keberatan melalui jalur hukum, ada Polisi ada Pengadilan, karena tanah tersebut dibelinya telah bersertifikat. paparnya. (PUR)

DANA HAJI DANA SEXY UNTUK DIKORUPSI.............................................

• DARI HALAMAN. 1 gaikan bisul yang tumbuh dibadan.

Mau dipecah takut sakit dan bertambah parah namun jika dibiarkan sangat mengganggu.

Terbongkarnya kasus korupsi dana ibadah Haji oleh KPK tak tanggung-tanggung, terjadi patgulipat yang diisyaratkan merugikan negara sekitar Rp100 miliar dan diduga melibatkan Menteri Agama Suryadharma Ali. Ketua Umum PPP itu telah pula ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah bepergian ke mancanegara selama enam bulan ke depan.

Tidak cukup berhenti di Suryadharma, KPK juga terus mengembangkan penyidikan dan bukan tidak mungkin tersangka-tersangka lain akan bermunculan. Sebelumnya penyidik KPK menggeledah ruangan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu.

KPK sebelumnya juga telah

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

memeriksa Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, serta dua anggota Komisi VIII DPR, yakni Hasrul Azwar dari Fraksi PPP dan Jazuli Juwaini dari PKS. Apakah mereka akan berlabelkan tersangka, semua bergantung pada hasil pengembangan penyidikan.

Keberhasilan KPK ini suatu prestasi yang perlu diapresiasi, namun sayangnya banyak yang melontarkan pernyataan sinis dengan menyatakan bahwa ada niat lain dibalik maksud KPK mengungkapkan tabir korupsi ini, karena mereka yang terlibat adalah pentolan-pentolan partai yang mendukung salah satu calon presiden saat ini.

Alangkah naifnya pernyataan tersebut, janganlah langkah KPK membongkar kasus korupsi terhenti sementara dikarenakan saat ini pemilihan Capres dan Cawapres sedang berlangsung. Mari kita dukung KPK untuk menjadikan Indonesia hebat, lepas dari korupsi serta kehausan para koruptor.

LANGSA - Warga Dusun Mulia dan Setia meminta Pemerintah Kota (Pemko) Langsa memperjelas tapal batas antara Gampong Sidorejo dengan Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota.

Pasalnya selama ini status dua dusun itu tidak ada kejelasannya, apakah masuk Gampong Teungoh atau Sidorejo.

Warga dusun setempat, Ponidi (44) kepada Wartawan menjelaskan secara administrasi warga yang

tinggal di dua dusun itu, masuk ke Gampong Sidorejo. Hal itu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mereka kantongi, serta daftar nama mereka pada daftar Pemilihan Umum Calon Legislatif (Caleg) 2014.

Dia menambahkan, sebenarnya mereka tidak mempersoalkan hal itu. Namun hal ini harus jelas, karena selama ini bila terjadi banjir, pihak pemerintahan Gampong Teungoh tidak peduli. “Karena

mungkin menganggap warga Sidorejo, dan mereka terkesan lepas tanggung jawab. Namun ketika ada jual beli tanah di dua dusun itu, maka harus berurusan dengan Gampong Teungoh,” kata Ponidi.

Menurutnya, persoalan ini sudah pernah disampaikan kepada Pemko Langsa, agar dapat diselesaikan. Namun, hingga kini belum ada penjelasan yang konkrit tentang status dua Dusun Mulia dan Dusun Setia.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Pemko Langsa, Rinaldi Aulia SSTP ketika diminta tanggapannya mengatakan sebelumnya hal ini sudah pernah dimusyawarahkan antara kedua belah pihak di Kantor Camat Langsa Kota. Namun masih belum ada kesepakatan. Kemudian pihaknya kembali mengundang mereka, dengan mengadakan pertemuan di Kantor Camat Langsa Lama.

Tapi waktu itu pihak Pemerintahan Gampong Teungoh tidak

hadir, sehingga belum bisa diambil kesimpulan dan penyelesaikan persoalan tapal batas kedua gampong dan kedudukan dua dusun itu.

Oleh karenanya, persoalan itu selanjutnya akan diselesaikan di tingkat kecamatan. “Bila nantinya musywarah antara kedua belah pihak tidak ada titik temu penyelesaianya. Maka Wali Kota Langsa berhak menentukan tapal batas atau batas-batas kedua gampong tersebut.” imbuhnya.(BSO)

PEMPROV RIAU BENTUK TIM BURU PENJUAL ASET........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pemerintah Daerah Tkt-I Riau.

Rencananya tanah itu akan dijadikan budi daya tambak ikan.

Adapun anggaran pembelian tanah menggunakan dana APBD Provinsi Riau pada tahun anggaran 1986 yang dibeli dari Ali warga Kepenghuluan Lubuk Gaung dengan harga Rp.3.000.000 sesuai akta jual beli (AJB) No.52/AJB/BK/ 1986 tanggal 19 Februari 1986 dan ditanda tangani Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Bukit Kapur Drs. Nurdin Bakar dan Kepala

Desa Lubuk Gaung Nurzaman.

Letak tanah sebelum pemekaran wilayah terletak di Desa Lubuk Gaung Kecamatan Bukit Kapur. Dengan batas-batas Utara berbatasan dengan laut 170 meter, Timur berbatasan dengan Sungai Mahang 295 meter, Selatan dengan Jalan 170 meter, sebelah Barat berbatasan dengan Asuari 295 meter. Setelah Pemekaran Wilayah tahun 1999 lalu. Lokasi tanah terletak di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Kasubag Pengusahaan Tanah

Biro Perlengkapan Pemprov Riau Zulkifli ketika dikonfirmasi KPK Pos Rabu pekan lalu diruang kerjanya mengatakan dugaan pengalihan tanah yang merupakan aset Pemprov Riau setelah membaca pemberitaan KPK Pos terkait dugaan tanah Dinas Perikanan Propinsi Riau yang beralih kepada pihak lain. Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Riau akan membentuk Tim memburu aset Pemprov Riau tersebut di perkirakan paling lambat Selasa (27/5) Tim akan turun kelapangan dari Pengawasan Biro Perlengkapan Provinsi Riau

untuk melakukan investigasi terangnya.

Menurut Zulkifli Biro Perlengkapan Provinsi Riau belum lama ini pernah mengkonfirmasi terkait keberadaan tanah Dinas Perikanan Provinsi di Lubuk Gaung kepada mantan Kepala Desa Lubuk Gaung Nurzaman dan mengatakan bahwa Tanah Dinas Perikanan Riau tersebut dinyatakan hilang akibat terkikis air laut.

Namun setelah menerima masukan dari pemberitaan KPK Pos. Pihaknya meyakini bahwa tanah Dinas Perikanan Provinsi

Riau keberadaannya akan dapat diketahui.

Tanah Dinas Perikanan Provinsi Riau yang merupakan aset Pemprov Riau tidak akan hilang begitu saja dikarenakan abrasi alasan yang disampaikan Nurzaman tersebut tidak bisa diterima begitu saja, akan kita telusuri, dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui lokasi tanah Dinas Perikanan Provinsi Riau tersebut karena administrasi terkait pembelian tanah Dinas Perikanan Propinsi Riau lengkap ada di Biro Perlengkapan ujarnya.(PUR)

KA. SDN KECEWA, MANAGER BOS LEPAS TANGAN............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 torat Kota Tanjungalai melakukan pemeriksaan dan untuk ini juga dikeluarkan biaya Rp.300.000, menyusul pengusulan pencairan dana Triwulan II ( April - Juni ) harus diberikan uang terima kasih kepada Manager BOS Rp. 500.000 dan berlaku seterusnya. Artinya untuk 4 SPJ setiap tahunnya dikeluarkan biaya Rp.1.200.000 untuk perangkat Inspektorat Kota dan Rp. 2 Juta untuk uang terima kasih kepada Manager BOS, belum lagi untuk perangkat BPKP.

Pengambilan keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA langsung dipimpin Kasi Pidsus Yarnes,SH,MH berlangsung tertutup namun dari sumber yang layak dipercaya diperoleh informasi bahwa pengambilan keterangan ini akan berlaku kepada 64 Ka. SDN yang ada di Kota Tanjungbalai sementara 3 Ka. SDN telah terlebih dahulu diambil keterangannya .

Oleh karenanya selaku penganggungjawab pengelolaan dana BOS, kepala SDN harus melakukan berbagai upaya ketika membuat Laporan Pertanggungjawaban

setiap triwulannya.

Hal ini menurut sumber tersebut ketika dilakukan pengambilan keterangan 3 Ka. SDN didapatkan informasi bahwa untuk pembuatan SPJ setiap Triwulan dipergunakan stempel palsu atau stempel yang diperbuat sendiri oleh sekolah dan disimpan di SDN tampa melakukan hubungan dengan pihak ketiga cukup beli blanko bon faktur lalu disisi dan distempel sendiri.

Setelah terungkapnya penggunaan stempel sendiri ini dari sumber diperoleh informasi ada

upaya pihak Dinas Pendidikan menghimpun dana Rp. 5.000/siswa dari dana BOS mulai dari SDN, SMPN, SMKAn dan SMAN untuk dipergunakan sebagai uang pengamanan agar proses hukum yang kini sedang berjalan di Kejari TBA dapat dihentikan.

Ali Edison,S.Pd Ka. SMPN 1 maupun Murman ,S.Pd,MM Ka. SMPN 10 ketika dikonfirmasi, membantahnya. Sebab, dikemukakan mereka tidak ada intruksi demikian dari kepala Disdik Kota Tanjungbalai.

Sebelumnya LSM Merdeka

Kota Tanjungbalai melalui suratnya nomor : 142 / LSM-MERDEKA / TB/III/2014 disusul dengan surat nomor : 143 /LSM-MERDEKA / TB/III/2014 menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Kartini Nasution,S.Pd , SDN 1338899 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Nurbaiti, S.Pd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Hj Mariana,S.Pd.(HER)

KASUS KORUPSI DI NISEL DILAPORKAN KE KPK............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 terungkap dengan ditahannya Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Selatan (Non Aktif) Asa’aro Laia dan Asisten I Nias Selatan (Non Aktif) Feriaman Sarumaha dan Firman Adil Dachi adik Kandung Bupati Nisel serta Ketua penaksir harga Tanah Yoeki Duha.

Hasil pantauan di lapangan, kasus pembebasaan lahan istana rakyat sampai sekarang belum jelas ditambah lagi proyek penanaman bunga dengan pagu anggaran sebesar Rp.200 juta yang dilaksanakan Dinas Kebersihan kabarnya tanpa mekanisme pengesahan dari DPRD serta pembangunan

jembatan dan lanjutan pembangunan jembatan dilokasi Istana rakyat tanpa jelas dari mana anggarannya yang dilaksanakan Dinas PU. Begitu juga penganggaran Rp. 37 Millyar untuk proyek pembangunan lokasi terpadu di lahan Istana rakyat yang sudah mulai ditenderkan kepada rekanan, ungkap salah satu PNS di lingkungan Pemkab Nisel.

Anggaran yang tidak jelas itu akan memicu terjadinya dugaan korupsi di kabupaten Nias Selatan, jangan sampai ada korban lanjutan seperti contoh ditahannya beberapa oknum pejabat dalam kasus korupsi.

Masyarakat Nias Selatan meng-

ancungkan jempol dan apresiasi atas bergulirnya kasus BBI yang melibatkan beberapa oknum PNS. Penegak hukum diminta agar mampu mengusut aktor-aktor lain yang terlibat dalam korupsi pengadaan tanah pembangunan BBI. "Padahal diduga kuat aktor dalam korupsi ini adalah orang nomor satu di Kabupaten Nias Selatan."

Selain itu disebut masyarakat Nias Selatan, bahwa kebijakan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi sangat merugikan masyarakat dan terlebih-lebih merugikan keuangan Negara yang diduga mencapai Ratusan milyar.

Adapun Kasus yang yang telah dilaporkan kepada penegak hukum

dan kembali dilaporkan ke KPK RI tentang beberapa dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Bupati dan SKPD di Kabupaten Nias Selatan, antara lain ; penggelembungan harga tanah untuk keperluan pembebasan lahan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso Kecamatan Telukdalam sebesar Rp.11, 3 milyar. Penyalahgunaan pemakaian Dana Bencana Alam Mazo Rp.5 milyar. Penggelembungan harga tanah untuk pembangunan kantor pemerintah (Istana Rakyat Nias Selatan) Rp.22 milyar. Pembangunan pondasi tiang pancang istana rakyat Rp.7, 8 milyar. Pembangunan Ruko Amerika Rp.7 milyar dan penghancuran

SD 1 dan SD 2 Negeri di Teluk dalam yang merupakan bantuan bangunan NGO Tentara Amerika.

Kasus dugaan korupsi dana BDB Rp.158 milyar. Kasus Korupsi Pengadaan Bantuan Bibit Kelapa Sawit dari KPDT TA. 2011 sebesar Rp.5 milyar. Kasus USBM Telukdalam dengan anggaran Rp. 6,2 Millyar. Kasus BUMD Nisel TA. 2012 – 2013 dengan Anggaran Rp. 30 Millyar.

Atas laporan tersebut diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, agar segera memproses Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi, yang diduga kuat sebagai aktor dalam kasus ini. (TIM)

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN SALING BUANG BADAN.......................................................

• DARI HALAMAN. 1 kayu berkualitas rendah. Masyarakat juga tau karena proses pembuatan kapal dikerjakan di Tanjung Tiram. Selain masalah kayu kapal,di duga ketua kelompok yang menerima bantuan itu bukanlah seorang nelayan melainkan seorang pengusaha.

Terkait adanya laporan penyimpangan anggaran pengadaan kapal dan alat tangkap untuk kelompok nelayan di Kabupaten Batubara itu, Kepala Dinas Perika-

nan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Batubara, Rinaldi sulit ditemui karena jarang masuk kantor. Karena ingin mendapat jawaban atas dugaan penyimpangan di dinas itu, akhirnya hanya Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Fuad Muid yang bersedia untuk dikonfirmasi.

Dia mengatakan, masalah pendataan kelompok nelayan itu bukan wewenang kami. "Kami hanya memanggil dan mengumpulkan kelompok nelayan itu di kantor.

Dan untuk verifikasi pendataan

kelompok nelayan itu dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Sumatera Utara", ucapnya.

Saat ditanya siapa tim verifikasi Diskanla Provinsi yang datang ke Batubara, Fuad Muid sejenak berfikir seakan ragu untuk menyebutkan sebuah nama. Namun akhirnya, Sekretaris Dinas itu menyebutkan bahwa pejabat yang datang untuk melakukan pendataan yaitu Ismet Pulungan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penangkapan Diskanla Provinsi

sekaligus sebagai PPTK dalam pelaksaan pengadaan kapal dan alat tangkap di Kabupaten Batubara.

Mendapat jawaban dari Fuad Muid, KPK Pos menyambangi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi di Jalan Sei Batugingging Medan. Saat ditemui diuang kerjanya, Ismet Pulungan enggan berkomentar.

Dia hanya mengatakan bahwa pengadaan kapal dan alat tangkap untuk kelompok nelayan itu sudah sesuai dengan spek. "Kalau ada indikasi penyimpangannya, pe-

nyimpangannya dimana", tanyanya.

"Saya tidak berhak menjawab pertanyaan ini sebaiknya langsung saja menemui Kadis atau Kabid", katanya mengelak.

"Mengenai verifikasi kelompok nelayan itu dilakukan pihak dinas kabupaten, karena mereka yang tau dan mengenal kelompok nelayannya, bukan kami", paparnya.

"Tolong saya tidak bisa menjawab pertanyaan lebih dari itu. Jika ingin tau lebih detail sebaiknya langsung menemui kadis", elaknya.

(RUD/VIN)

KORUPSI MENGATASNAMAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI NISEL................................................

• DARI HALAMAN. 1 mahasiswa berencana menginap dengan membuat tenda dihalaman kantor Bupati Nias Selatan sampai ada kejelasan dari Pemerintah daerah soal nasib mereka, namun setelah dilakukan negosiasi antara Sekda dan pihak pengelola, akhirnya mahasiswa membubarkan diri dan mengancam jika dalam waktu yang sudah dijanjikan tidak ada titik terang penyelesaian, mahasiswa akan turun kembali dalam jumlah lebih banyak lagi.

Menurut mereka diduga ada upaya menutupi aib yang terselubung dibalik USBM, pemerintah daerah melalui kepala Dinas pendidikan saat itu Dra. Mardaglena Bago, MM, MBA, berusaha memindahkan sejumlah mahasiswa belajar di USBM Medan, celakanya bukannya menemukan solusi malah mahasiswa yang dipindahkan tersebut terlantar terancam makan, akhirnya di jemput kembali dibawa pulang ke Nias Selatan, ungkap mahasiswa yang ditemui wartawan dihalamn kantor

Bupati Nias Selatan kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua GMNISEL Nias Selatan Edi Zebua, saat dimintai tanggapanya terkait nasib mahasiswa USBM dikatakannya, sangat disayangkan dana miliaran rupiah yang di ambil pemerintah daerah dari APBD Nias Selatan untuk membiayai mahasiswa USBM tampaknya nyaris tak jelas entah kemana rimbanya, anehnya lagi pihak pengelola Perguruan USBM yang ditunjuk Bupati Nias Selatan Sozisokhi Sihura, SE, M,ec,dev, saat didesak ratusan mahasiswa soal dana yang sudah dicairkan Pemerintah sebesar 2,4 miliar rupiah untuk biaya mahasiswa.

Sozi menepis bahwa dirinya dikorbankan tanpa menyebutkan siapa yang mengorbankan dia, karena uang yang diterimanya hanya 1,3 miliar dari 2,4 miliar yang sudah dicairkan dari APBD Nisel sejak tahun 2012, dengan rincian bulan Nopember 2012 diterima panjar sebesar 300 juta rupiah dari bendahara pengeluaran dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, YM, ST, nomor

SPM, 900/209/TUP-III-Disdik/X/ 2012 tgl 24 oktober 2012.

Penerimaan kedua sebesar satu miliar rupiah yang diterima pada bulan Desember 2012, keseluruhan jumlah yang diterima Sozi Rp1,3 miliar sementara Rp.1,1 miliar Sozi tak mengenal kemana dana tersebut.

Persoalanya, siapa yang bertanggung jawab atas uang daerah sebesar itu dan bagaiman nasib anak masyarakat Nias Selatan terlantar begitu saja, sebab sekarang tampaknya saling tuding antara pengelolah dan pemda terkait pertanggung jawaban nasib mahasiswa dan uang daerah, kata Edi. Seharusnya hal tersebut tidak tejadi karena anggaran sudah cukup besar diambil dari APBD oleh Pemerintah, seandainya USBM tersebut gagal patut diduga APBD Nisel sudah dikorupsi oleh Pemerintah daerah, dan pantas kalau dikatakan, biaya gratis pendidikan yang dibiayai APBD Nias Selatan sama dengan korupsi gaya baru, dimana anak masyarakat dijual

kepada masyarakat untuk meraup uang masyarakat dalam APBD, atau dengan kata lain, mahasiswa jadi tameng korupsi APBD, tambah Edi. Ketua Dewan GMNISEL itu berharap agar penegak hukum Kajari Telukdalam, segera menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi APBD Nisel yang berdalih biaya gratis pendidikan yang merupakan realisasi dari visi misi Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dan terutama adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Mardaglena Bago, meskipun Kuasa Pengguna anggara (KPA) ditunjuknya Kabidigmen, Yuniar Batee, SPd, kita berharap supaya dugaan korupsi APBD Nisel itu dan sedang di tangani Kajari Telukdalam secepat mungkin ditahan tersangkanya dan diungkap otak dibalik kasus tersebut, kalau tidak pejabat di Nias selatan semakin merajalela melakukan korup Di Nias selatan, ketus Edi. Terpisah anggota DPRD Nias Selatan Yurisman Laia, SH, menanggapi kasus USBM

dikatakanya yang paling bertanggung jawab adalah mantan Kepala Dinas Pendidkan Mardaglena Bago, sebab dalam pengelolaan keuanga biaya gratis pendidikan di Nias Selatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Dinas Pendidikan, jelasnya melalui seluler. Ditanya soal keterkaitan DPRD dalam pengesahan anggaran gratis biaya pendidikan, Yuris menjelaskan, bahwa DPRD hanya mengesahkan biaya gratis pendidikan soal peruntukannya di Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) DPRD tidak mengetahui hal tersebut, ungkap Yuris.

Selain mahasiswa USBM terganjal karena biaya kuliah dari pemerintah daerah, isu juga mulai merebak yang meresahkan ribuan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Telukdalam yang sudah menjalankan kegiatan kuliah 4 tahun biaya gratis akan di hentikan dan Mahasisawa kembali membayar uang kuliah seperti biasanya, ujar salah seorang Mahasiswa yang sudah semester VI dan tak mau ditulis namanya dikoran.(TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 303 26 MEI - 1 JUNI 2014

Dua Menteri SBY Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - Dua menteri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang.

Kedua, Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali jadi tersangka korupsi penye-

lenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama.

Penetapan Menteri Agama sebagai tersangka memang sangat mengejutkan. Karena penetapan itu setelah Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung cawapres Prabowo.

KPK membantah nuansa politik terkait penetapan Suryadharma Ali sebagai

tersangka. "Penersangkaan Suryadharma sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan.

Itu sudah ada kajian KPK yang lalu cuma di perbaiki saja. Tentu tidak ada kaitannya dengan politik," papar Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, Kamis (22/5).

Johan Budi menambahkan bahwa penetapan Suryadharma sebagai tersangka sudah berdasarkan pengumpulan informasi dan bahan keterangan sampai ke Arab Saudi. Serta, berdasarkan penyelidikan sejak tahun 2013. "Informasi? dan data terkait proses ini (pengumpulan bahan keterangan) juga kita

lakukan di Arab Saudi," ujar Johan.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengaku tidak melihat ada keterkaitan Menteri Agama Suryadharma Ali dengan masalah politik. Kasus ini murni korupsi dan jangan dikait-kaitkan dengan masalah politik. "Saya kira KPK sudah lama mengusut kasus korupsi penyelanggaran haji. Dan saat ini waktu yang tepat untuk menetapkan status tersangka bagi Menteri Agama," kata Firdaus dalam keterangannya di kantor ICW Jakarta, Jumat (23/5).

Selain itu, lanjut Firdaus,

NASIONAL

penetapan tersangka Suryadharma Ali merupakan momentum perbaikan penyelenggaraan haji.

"Penetapan SDA sebagai tersangka ini buat kami merupakan momentum perbaikan ibadah haji," lanjuta Firdaus.

Juga perbaikan mengenai kewenangan atau otorisasi penyelenggaraan haji. Terutama, terkait, perundang-undangannya.

"Jelas menurut kami, ini (SDA tersangka) kabar yang menyejukan jamaah haji karena sejak 2004 kita sudah bicara dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan ibadah haji," sambungnya.

Di tempat terpisah, Rektor UIN Jakarta Komaruddin Hidayat mengatakan permasalahan dalam penyelenggaraan haji cukup banyak, sehingga bila tidak ada pembenahan radikal institusi akan menyulitkan menteri agama. "Kalau tidak ada pembenahan radikal institusi yang mengurus haji, siapa pun yang menjadi menteri agama akan selalu menghadapi permasalahan rumit," kata Prof Dr Komaruddin Hidayat di Jakarta, Jumat (23/5).

Menurutnya, yang terlibat dalam penyelenggaraan haji begitu banyak. Banyaknya yang

terlibat dalam penyelenggaraan haji, merupakan salah satu persoalan sendiri. "Juga ada faktor Arab Saudi yang sangat berbeda kultur dan aturan main dengan pemerintah Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, menurut Komaruddin, para jamaah haji juga seringkali ikhlas dengan berbagai pungutan liar untuk mempermudah kepengurusan ibadah mereka. Hal itu membuka peluang untuk eksploitasi dan manipulasi dalam penyelenggaraan haji. "Lebih banyak faktor nonibadahnya. Jadi pendekatannya mesti profesional dan transparan," ujarnya. (ENDY)

KPK Buka Nama-nama Penerima Dana Haji JAKARTA–Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengatakan, jumlah kuota haji yang disalahgunakan Menteri Agama Suryadharma Ali cukup banyak. Kuota haji itu diberikan Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada keluarga, kolega, dan sejumlah anggota DPR. Busyro memang belum bisa menyebutkan nama-nama penerima kuota haji itu, namun saat ini di kalangan wartawan yang meliput di KPK beredar 35 nama yang diduga sebagai penerima kuota haji dari sang Menteri.

Berikut nama penerima dana haji yang sudah diinisial, SDA, WA (anggota DPR), RDH (keluarga), DSM (keluarga), EAS (keluarga), MIBS (keluarga), AMR (keluarga), NLS (keluarga), JP (ketua ormas) DAL (istri JP).

NHR (keluarga JP), RLS (istri NHR), RLF (sahabat menteri), IAT (istri RLF), MM (pimpinan partai di Banten), ETK, (istri MM), EMH (staf di Kementerian Agama), ESW (sahabat EMH), GKD (staf).

TM (istri GKD), SAS (pejabat di Kemag), AWKA (pejabat di Kemag), MMT, (staf), IA (staf), HAMS (staf), ARP (staf), KK (staf), SK (staf), SQ (staf), RM (anggota DPR), MA (suami RM). Juga ICM (anggota DPR), WNS (istri ICM), NMI (sahabat menteri), dan NAM (istri NMI). (ENDY)

Korupsi Haji Libatkan Warga Asing JAKARTA - Menteri Agama Suryadhama Ali ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus korupsi ini hangga tuntas. Selain orang nomer satu di Kementrian Agama, KPK juga bakal menyeret orang asing. Mengingat, kasus ini terjadi di luar negeri.

“Locusnya sebagian tidak di Indonesia dan menyangkut orang bukan Indonesia, kita butuh satu dua langkah untuk menyentuh,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto di Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Forum ekspose telah memberikan masukan soal langkah yang akan diambil. Salah satunya mengkaji soal hukum yang ada di Saudi Arabia. Ini harus dikaji lagi, karena tidak terjadi di Indonesia. Apakah ini secara hukum bisa dilgunakan hukum Indonesia, dan bagaiamana hukum di Negara lain soal ini,” sebut dia.

Bambang pun menyebut, penangan kasus ini seperti kasus yang menjerat Emir Moeis. Sebab, KPK diketahui melakukan pemeriksaan di Amerika Serikat dan Jepang untuk mengurai kasus. “Itu tergantung DoJ (Departemet of Justice) di sana. Sejauh ini, memang ada kekhasan tertentu. Dan di sana belum ada atase hukum, karena selama ini urusannya TKI,” sambungnya.

Bambang enggan menjelaskan soal siapa yang akan terseret. Ia berkilah jika KPK masih harus melakukan beberapa touch dalam penyelidikan tersebut. Dia pun menjamin, setelah dilakukan ‘sentuhan-sentuhan’, maka kasus ini akan jelas. “Casenya dulu diekspose, paling banyak satu atau dua tahap yang akan mengetahui potensial suspect,” tambah dia.(ENDY)

Menteri Agama Suryadharma Ali memberi salam kepada jurnalis di rumahnya, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (23/5). Menag yang juga Ketua Umum PPP tersebut menyatakan belum menerima surat dari elite PPP terkait rencana pemanggilan dirinya untuk menjelaskan masalah penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag Tahun 2012-2013 oleh KPK.

PASCA DUKUNG CAWAPRES PRABOWO

Menteri Agama Jadi Tersangka Korupsi Haji JAKARTA - Empat hari pasca mendeklarasikan secara resmi dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, sang Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama.

Penetapan sebagai tersangka disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (22/5) malam. "Sudah naik penyidikan dengan SDA (Suryadharma Ali) sebagai tersangka," papar Busyro. Busyro enggan mengungkap lebih detail soal rincian kasusnya, hingga pasal yang dikenakan kepada Menteri Agama yang dua kali periode menjabat sebagai Menteri Agama di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan Menteri Agama menyalahgunakan sisa kuota haji untuk kepentingan pribadi, juga ada dana yang dipakai anggota DPR, keluarga maupun

kolega Suryadharma.

Bambang juga tidak mau membocorkan lebih lanjut soal siapa saja yang menikmati sisa kuota haji tersebut. "Karena masalah itu sudah masuk dalam materi perkara," lontarnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP menjelaskan roses penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, bukan hanya mendalaminya di Kementerian Agama namun juga dinegara lain, seperti Arab Saudi. “Ya, permintaan ketarangan dilakukan di Arab Saudi. Locus delicti-nya (tempat terjadinya suatu tindak pidana) bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Arab Saudi,” kata Johan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jumat (23/5).

Johan membantah ada warga negara Arab Saudi atau orang asing yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini. “Tidak ada yang disebutkan begitu. Tetapi penyidik dan penyelidik KPK ke sana hanya untuk mencari bukti atau fakta,” imbuhnya.

Kasus ini, lanjut Johan, masih terus dikembangkan. Bukan tidak mungkin ada pejabat lain baik dari Kementerian Agama maupun instansi terkait akan ditetapkan

sebagai tersangka. “Kami akan telusuri pihak terkait yang diduga terlibat. Sejauh mana penyidik menemukan dua alat bukti cukup untuk menyeret pihak terkait sebagai tersangka,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku belum memahaminya terhadap penetapan sebagai tersangka."Saya belum memahami apa yang menyebabkan KPK menetapkannya sebagai tersangka. Saya berdoa penetapan sebagai tersangka hanya kesalapahaman belaka," katanya dalam jumpa pers di kantornya, Jumat(23/5).

Dalam kasus ini terjadi beberapa hal penyalahgunaan, yakni penyelenggaraan haji, pemondokan, katering, pengadaan transportasi. juga dugaan penggelembungan dana (mark up). “Umumnya proses pengadaan barang dan jasa itu ada dugaan juga penggelembungan. Misalnya seharusnya negara membayar pemondokan itu tak sesuai dengan spec atau yang ada dalam kontrak. Mungkin juga bisa masuk ke pihak-pihak lain yang menjadi rekanan,” Dari penelahaan yang dilakukan, anggaran dipakai di atas Rp1 triliun.

Dana itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

setoran masyarakat. “Jadi dua dana itu yang digunakan. Sementara kerugian negara hingga kini masih dalam tahap penghitungan,” sambung Johan. Penetapan tersangka sang Menteri, setelah KPK mendapatkan laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal kejanggalan dalam pengelolaan dana haji di Kementerian Agama periode 2004-2012.

PPATK mendapati adanya transaksi mencurigakan Rp230 miliar.

Disebut transaksi mencurigakan karena dana tersebut tidak jelas penggunaannya.

Atas laporan PPATK itu, KPK lantas membuka penyelidikan.

Direktorat Pencegahan KPK juga sudah melakukan kajian terkait dana haji. KPK bahkan pada 2013 lalu, mengirimkan tim ke Mekkah untuk memantau langsung pelaksanaan haji.

Motif Menteri Agama Suryadharma Ali, menyalahgunakan kewenangan sehingga menguntungkan orang lain atau diri sendiri dan berakibat merugikan keuangan negara. Jika dilihat dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki KPK, memang terlihat ada peningkatan harta yang dimiliki Sur-

yadharma mencapai Rp 7 miliar.

Berdasarkan laporan harta per tanggal 4 September 2012, total harta Suryadharma sebesar Rp 24.052.965.686. Sedangkan, dari pelaporan sebelumnya tertanggal 17 Desember 2009 harta SDA sebesar Rp 17.021.105.198.

Dengan perincian, alumnus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, memiliki 37 item harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar mulai dari Bekasi, Bogor, Purwakarta hingga Jakarta. Dengan nilai mencapai Rp 19.809.628.941.

Tanah yang paling luas, yakni 18.100 meter persegi terletak di Kabupaten Purwakarta dengan perolehan 2005 dari hasil sendiri dengan nilai Rp 129.415.000.

Sedangkan, tanah dan bangun paling mahal yakni, seluas 150 meter persegi dan 500 meter persegi di Jakarta Selatan perolehan 2004 dari hasil sendiri dengan nilai Rp 4.774.125.000.

Suryadharma juga tercatat memiliki dua lahan perkebunan.

Pertama, perkebunan berupa 2.000 pohon buah-buahan berasal dari hasil sendiri tanpa tahun perolehan dengan nilai Rp 20 juta.

Kedua, perkebunan dengan 15.000

pohon jati dari hasil sendiri tanpa tahun perolehan dengan nilai Rp 150 juta.

Berbeda dengan tanah dan bangunan, dalam data tersebut, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini hanya melaporkan memiliki mobil merk Honda Jazz yang diperoleh dari hasil sendiri tanpa tahun perolehan dengan nilai Rp 190 juta. Suryadharma tercatat memiliki aset sebesar Rp 3.677.836.745, berupa giro dan rekening.

Suryadharma dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UndangUndang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Adapun pasal 3 yang disangkakan kepada Suryadharma menyebutkan Ketua Partai Persatuan Pembangunan itu telah menyalahgunakan kewenangan unyuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Baik pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa Suryadharma terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.(ENDY)

miliar. Dalam E-KTP, PT QS menangani soft ware proyek nasional E KTP. Di luar dugaan petugas KPK menemukan dokumen proyek pengadaan IT di Mabes Polri.

Dalam dokumen itu terdapat data aliran dana dari pemenang proyek, pengusaha S ke sejumlah anggota DPR, yakni AS, BS, HH, NS, dan lain-lain, ungkapnya.

Selain itu, dalam persidangan kasus korupsi Simulator SIM, Pane mengungkap terungkap sejumlah anggota DPR, yakni MN, BS, AS, HH, DJM, dll menerima empat dus yang berisi uang Rp 4 miliar. Sayangnya hingga kini KPK belum menindak lanjutinya. Padahal dalam persidangan maupun putusan majelis hakim keterliba-

tan wakil rakyat itu sangat jelas.

IPW mendesak KPK bekerja cepat agar oknum DPR yang terlibat menerima aliran dana, dalam kasus Simulator SIM maupun proyek IT Polri diperiksa dan ditahan. "Tujuannya agar mereka tak menghilangkan barang bukti, juga mengulangi perbuatannya lagi juga tidak kabur ke luar negeri," paparnya. (ENDY)

TERLIBAT KORUPSI PROYEK POLRI

Oknum Anggota DPR Bebas Berkeliaran JAKARTA - Korupsi berbagai proyek pengadaan di Polri yang dilakukan oknum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga kini belum tersentuh hukum. Pelakunya bebas berkeliaran pasca merampok dana negara. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dan menetapkan

status tersangka terhadap wakil rakyat yang merampok uang negara. "Akibat ulah oknum DPR, seperti MN AS, BS, HH, NS, DJM dan lain-lainnya, maka proyek pengadaan di Polri selalu bermasalah. Sementara anggaran yang dihabiskan cukup besar," papar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Senin pekanlalu.

Pane mengungkapkan pada 22

April 2014, saat melakukan penggeledaan kantor PT QS di gedung Menara Duta, Kuningan, Jakarta, KPK menemukan sejumlah dokumen proyek pengadaan di Polri. Semula KPK hendak mencari dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi proyek E-KTP di PT QS. PT QS lewat pengusaha S memenangkan Proyek

Pengadaan Peralatan Sistem Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PID) Pusat Dan Kewilayahan tahun anggaran 2013 di Divhumas Polri senilai Rp 9,6 miliar. Pada tahun 2012, PT QS juga memenangkan proyek di Divhumas Polri untuk Pengadaan Jasa Lainnya, berupa peralatan dan penggembangan sistem PID sebesar Rp 14,8

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 303 26 MEI - 1 JUNI 2014

Warga Minta Proyek Multi Years “Lumbanpea” Dituntaskan BALIGE– Ratusan warga yang tergabung dalam gerakan muda Toba Bersatu melakukan aksi damai meminta pihak kejaksaan dan instansi terkait megusut tuntas proyek multi years di kawasan Lumbanpea, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara karena diduga terindikasi praktik korupsi. “Pembangunan kawasan proyek terpadu Lumbanpea senilai Rp119.700.

000.000 bersumber dari APBN hingga kini masih terus terbengkalai dan perlu diusut tuntas,” kata Koordinator gerakan muda Toba, Ricardo Hutapea, saat berorasi di Kantor DPRD Tobasa, Balige, Kamis (22/5).

Proyek yang dikerjakan dalam waktu tiga tahun sejak 2008 hingga 2010 itu, kata dia, tidak menunjukkan perkembangan dan kemajuan sesuai yang diprogramkan menjadi kawasan terpadu pembangunan perkantoran dan terminal di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Dikatakannya, dari data yang berhasil mereka himpun dalam investigasi selama ini, mereka mencurigai adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah dengan kontraktor yang menangani pekerjaan dimaksud.

Pembangunan kawasan terpadu Lumbanpea yang merupakan proyek multi years dimulai sejak 22 Desember 2008 diberhentikan pada tahun 2010, dan hingga kini tidak berkelanjutan sama sekali. Untuk itu, kata Ricardo, pihaknya menyampaikan tujuh butir tuntutan, agar anggota DPRD Tobasa dapat menanggapi aspirasi mereka, untuk percepatan pengusutan kasus Lumbanpea.

“Sebagai generasi muda yang peduli kemajuan pembangunan, kami menginginkan kasus proyek berbiaya miliaran rupiah itu dituntaskan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelum melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD dan Bupati Tobasa di komplek perkantoran Pagarbatu Balige, iring-iringan massa yang menggunakan sejumlah kenderaan bermotor itu menyampaikan tuntutan serupa di Kantor Kejaksaan Balige, Tobasa.

Menyahuti aspirasi gerakan muda Toba yang mendatangi gedung DPRD Tobasa, anggota DPRD Jojor Mangapul Siahaan menyampaikan kesiapan mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Jojor menyebutkan, pada 20 April 2010 telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan sejumlah instansi terkait di antaranya Dinas Tarukim, Perhubungan serta beberapa Pimpinan Satuan kerja perangkat daerah lainnya. Menurutnya, dalam pertemuan itu terungkap realisasi pekerjaan fisik pada pengerjaan proyek multi years Lumbanpea tersebut baru sebesar 7.8 persen dengan penggunaan dana sekitar Rp56 miliar untuk 32 kegiatan proyek.

Diakuinya, proyek multi years Lumbanpea itu sangat lemah dalam penanganan pengerjaannya. Terbukti dengan proses penimbunan yang dilakukan tanpa membuang lapisan tanah bagian atas (topsoil) terlebih dulu, sehingga tanah timbun selalu merosot dan tersedot saat dilakukan penimbunan. “Sejak memasuki anggaran 2011 hingga sekarang, dana untuk proyek tersebut sudah tidak pernah lagi digelontorkan baik dari APBN maupun APBD, karena proyek itu dianggap bermasalah,” katanya.(ANT)

SUMUT

TERKAIT PENGANGKATAN PLT DR MULYANI BANGUN

Walikota dan Sekdako Binjai Kangkangi Surat Peringatan BKN BINJAI- Direktur Pengadilan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), I Gede Putra Suastika.SH.M.Si telah mengeluarkan surat peringatan kepada Walikota terkait penetapan kebijakan dan pengelolaan SDM aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemko Binjai.

Melalui suratnya No.FI.26-30/ V.124-3/40 tertanggal 13 Agustus 2013 lalu, I Gede Putra memperingatkan Walikota dan Sekdako Binjai dan sampai saat ini kedua pejabat itu mengabaikannya.

Keluarnya surat teguran itu juga terkait dengan laporan No.006/BCWpOKB/Lap-Jbtn/VI/2013, tanggal 04 Juni 2013 dari lembaga masyarakat Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai.

Surat ini merupakan surat lanjutan yang

telah dikirim BCW kepada Ketua Baperjakat Binjai dan BKD Provinsi Sumatera Utara terkait penempatan jabatan struktural yang diduga menyimpang dari Peraturan Pemerintah RI No.13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.

Ketua BCW,Gito Affandi melaporkan persolan itu terkait pengangkatan dr.Melyani Bangun putri kandung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Melyani yang masih golongan Ruang Penata Tk.I (III/d) junir itu kemudian dilantik menjadi Plt.Kepala Dinas Kesehatah Kota Binjai dengan SK No.800-484/K/2002,tanggal 18 Juli 2012.

Dan sampai saat ini sudah hampir dua tahun dia menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan defenitif di Dinas Kesehatan dengan pangkat

eselon III.b.

Kenaikan pangkat dr.Melyani Bangun dari Golongan Ruang TMT Penata (III/c) tertanggal 01 April 2009 kemudian pada 1 Oktober 2011 naik Golongan Ruang Penata Tk.I (III/d) yang tertera pada SK Walikota Binjai Nomor:823-478/ K/2011, tanggal 01 November 2011.

Peristiwa kenaikan golongan putri Ketua DPRDSU ini menimbulkan permasalahan bagi pejabat di dinas itu, kata Gito.

Bahkan, salah seorang pejabat di Dinas Kesehatan yang tidak mau disebut namanya itu merasa kecewa dengan kepemimpinan Melyani. Alasannya, uangkap pejabat itu, dr.Melyani terlalu otoriter bahkan tidak pernah meminta masukan dari bawahannya dan hanya mengutamakan pembangunan fisik dalam mata anggaran. Padahal masih

banyak yang harus dibenahi di Kota Binjai untuk bidang kesehatan khususnya masalah gizi buruk dan buruknya pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas,ungkap pejabat itu.

Gito menyesalkan sikap Sekdako Binjai H.Elyuzar.SH yang juga menjabat sebagai Ketua Baperjakat yang tidak mempertimbangkan kenaikan pangkat putri Ketua DPRDSU itu sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan pejabat dan pegawai di Dinas tersebut.Dengan kebijakan yang diambil Walikota dan Sekdako Binjai dengan melantik dr.Melyani Bangun sebagai Plt. Kadis Kesehatan Binjai berarti kedua pejabat itu telah menganggakangi surat peringatan Direktur Pengadilan Kepegawaian BKN I Gede Putra Suastika, tukasnya.(SBR)

Seorang supir angkutan kota (Angkot) berada di atas kendaraan ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, di Medan, Senin (19/5).

Mereka menolak pengoperasian Trans Mebidang tujuan Medan, Deli Serdang dan Binjai karena dianggap dapat menggurangi jumlah penumpang mereka.

Polda Sumut Akan Periksa Anggota DPRDSU MEDAN–Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu akan memanggil kembali para wakil ketua Badan anggaran (Banggar) DPRDSU untuk dimintai keterangannya dalam kasus penyaluran dana alat-alat kesehatan (alkes) di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, AKBP Yuda Nusa, dikonfirmasi wartawan, mengatakan, pemeriksaan terhadap anggota Banggar DPRDSU akan dilakukan. Namun, untuk sementara, penyidik masih memfokuskan penyidikan kasus korupsi PLTA Asahan III, korupsi BBI Nisel dan lainnya.

"Intinya, penyidikan kasus alkes masih berlanjut dan para anggota Banggar DPRD Sumut periode 2009-

2014 akan diperiksa. Namun, untuk sementara, kita masih memfokuskan penyidikan beberapa kasus korupsi seperti PLTA Asahan III, BBI dan lainnya," kata Yudha.

Sampai saat ini, tambah Yudha, pihaknya belum ada menetapkan anggota Banggar DPRDSU sebagai tersangka, masih sebagai saksi dan akan terus melakukan penyelidikan.

Disebutkannya, anggtota Banggar DPRDSU itu diperiksa karena mereka yang tahu soal pengesahan dan pengajuan dana untuk proyek Alkes di delapan kabupaten/kota di Sumut, seperti Pemkab Tobasa, Samosir, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga dan

lainnya.

Sebagaimana diketahui, terkait proyek Alkes di sejumlah kab/kota di Sumut, penyidik subdit III/Tipikor Poldasu telah menggeledah kantor DPD Hanura Sumut dan memeriksa ruangan para anggota Banggar DPRDSU, seperti Zulkifli Efendi Siregar (Hanura), Sigit Pramono Asri (PKS), HM Affan (PDIP), Chaidir Ritonga (Golkar), Saleh Bangun Ketua DPRDSU sebagai Ketua Banggar dari Partai Demokrat dan Kamaludin Harahap (PAN).

Bahkan, penyidik juga telah menggeledah ruang kerja Sekretaris dewan (Sekwan) DPRDSU, Randiman Tarigan. Dari kantor partai dan ruangan anggota Banggar itu, penyidik telah

menyita dokumen-dokumen berkaitan dengan proyek Alkes TA 2012 dimaksud.

Dalam kasus dugaan proyek Alkes, Poldasu sudah menahan mantan Kadis Kesehatan Tobasa, dr Haposan Siahaan, Direktur RS FL Tobing Sibolga,dr Tunggul Sitanggang, direktur RS Pandan, Ricardo Situmeang, Dirut RS Gunung Tua Padang Lawas Utara, dr Naga Bhakti Harahap dan lainnya.

Dari proyek Alkes Tobasa, negara dirugian Rp.4,5 milyar, RSUD FL Tobing kerugian negara Rp,5 milyar, RSUD Pandan kerugian negara Rp.5,6 milyar dan RSUD Gunung Tua kerugian negara sesuai hasil audit BPKP sebesar Rp.9,1 milyar.(NET)

Dugaan Korupsi di Dinas PU Padangsidimpuan Rp2 9 M MEDAN- Masih banyak kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara yang membutuhkan perhatian khusus penegak hukum. Penuntasannya juga membutuhkan pengawasan ketat dari elemen masyarakat.

Terkait Dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Padangsidimpuan, LSM Sentral Monitoring Informasi Sumut menggelar aksi mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumut menuntut penuntasan dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Padangsidimpuan.

Kordiantor Aksi, Asril Siregar, Kamis (22/5), rakyat Sumatera Utara mengharapkan adanya kepastian hukum

tentang dugaan korupsi Dinas PU Sidimpuan.Sebab, kata Asril, dugaan korupsi di Dinas PU Sidimpuan yang diduga melibatkan Kepala Dinas PU Sidimpuan Ir Ardan Nur sudah berulangkali disorot. “Kami mendesak penuntasan kasus itu. Kami minta agar Polda Sumut menangkap Ir Ardan Nur dan PPK-nya Zalman,” kata Asril Siregar.

Dia juga membeberkan item-item proyek di Dinas PU Sidimpuan yang diduga menyalah. Di antaranya proyek pemeliharaan jalan kota dengan nilai anggaran Rp1.500.000.000 bersumber dana PPID tahun 2012 dengan pemenang tender CV Prima Karya.

Kemudian, proyek pengaman areal

Balai Benih Desa Hutalimbong Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun Anggaran 2012 senilai Rp750.

000.000 yang dikerjakan pemenang tender CV. Manyabi Group.

Asril Siregar menduga, pekerjaan tersebut tidak sesuai bestek. “Kami juga menduga volume kegiatan dikerjakan 300 m3 yang mana seharusnya 600 m3,” tegas Asril Siregar.

Lalu ada juga proyek pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Angkola untuk pengaman areal balai benih Desa Hanopan Sibatu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp750.000.000 pemenang tender CV. Manyabi Group.

Diduga pekerjaan tidak sesuai bestek

sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pengerjaan. “Dengan dugaan itu, kami juga meminta Polda Sumut memeriksa Direktur CV Manyabi Group Gunawan Simbolon,” kata Asril.

Asril juga meminta Kapolda Sumut segera mendesak Polres Sidimpuan agar lebih serius dalam mengusut dugaan korupsi pada Dinas PU Kota Padangsidimpuan.

Menyikapi hal itu, Petugas SPK Polda Sumut H Situmeang mengatakan informasi tersebut menjadi masukan bagi Polda Sumut untuk menindaklanjutinya. “Ini akan kami teruskan ke Polres Sidimpuan untuk segera ditindaklanjuti,” tukas Situmeang.(INT)

SEMINAR HIMPUNAN MAHASISWA MESIN ITM

Anggaran Biaya Penelitian Dan Pengembangan Mahasiswa Minim MEDAN- Tahun 2013, posisi daya saing Indonesia berada pada peringkat 50 di dunia. Posisi tersebut berdasarkan tahapan pembangunan efficiency driven stage dan Gross Domestic Product (GDP).Sedangkan untuk inovasi, Indonesia berada di peringkat 39 atau masih berada di bawah Singapura dan Malaysia.Asisten Deputi Investasi Iptek Kementerian Riset dan Teknologi RI,Wisnu S Soenarso mengungkapkan hal itu pada Seminar Nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) ITM,

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Selasa (20/5) di kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan.

Seminar yang dibuka Rektor Institut Teknologi Medan (ITM), Prof Dr Ilmi Abdullah MSc itu merupakan rangkaian dari acara Demotech ITM 2014.Lebih lanjut, Wisnu mengemukakan lemahnya daya siang Indonesia dibandingkan dengan negara negara di dunia tak terlepas dari penentu daya saing itu sendiri, seperti perekonomian Indonesia, sistem keterbukaan,dan keuangan negara, infrastruktur serta pemanfaat sumber daya alam (SDA)

dan kebijakan pemerintah.

Padahal untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) selain penguasaan teknologi, mutlak diperlukan peningkatan daya saing dan percepatan proses industrialisasi.

Jumlah SDM Indonesia dengan pendidikan tinggi dan menengah hanya mencapai kurang dari 30 persen. Rinciannya 22,40 persen pendidikan menengah dan 7,20 persen pendidikan tinggi, Sedangkan inovasi, ungkap Wisnu tidak terlepas dari pembiayaan penelitian dan pengembangan (Litbang) baik itu dari

pemerintah maupun swasta (industri). Kendala dalam melakukan inovasu berdasarkan survei industri manufaktur LIPI pada tahun 2009, terungkap kendala tersebut adalah persoalan dan internal,biaya kegiatan inovasi,tenaga ahli,resiko,dana pihak luar, informasi tentang teknologi dan persoalan mitra kerja dan alokasi tenaga kerja dalam melakukan inovasi. “Jika dilihat dari kondisi biaya Litbang di setiap daerah di Indonesia, pengeluaran pembiayaan penelitian dan pengembangan masih sangat rendah di bawah 0,01 persen PDRB), jelas Wisnu.

Rektor ITM, Prof Dr Ilmi Abdullah saat pembukaan seminar nasional tersebut mengapresiasi kinerja HMM ITM, karena mampu menghadirkan dua kementerian baik Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi.

“Ini prestasi yang membanggakan, karena panitia mampu menghadirkan dua kementerian.Kegiatan seminar dan Demotech ITM 2014 patut kita dukung penuh,” ujar Prof Ilmi yang berharap mahasiswa ITM terus mengembangkan inovasi khususnya di bidang teknologi industri.(FER)

Kejatisu Periksa Dirut RS Tanjungbalai Kasus Alkes MEDAN- Setelah beberapa kali mangkir, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tengku Mansur Tanjungbalai, dr DR, akhirnya menjalani pemeriksaan tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejati Sumut), Senin lalu. Dia menjalani pemeriksaan dalam dugaan korupsi pengadaan alat keehatan (Alkes) yang diperuntukkan bagi tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara senilai ratusan miliar.

Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Sumut, LM Nusrim SH di gedung kejaksaan, Jalan AH.Nasution, Medan,membenarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tengku Mansur.

Dia menuturkan, selain Dirut RSUD Tanjungbalai, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Panitia Lelang As, Panitia Pemeriksa Barang SM, serta Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dr H Su. Keempatnya lanjut Nusrim, diperiksa masih sekaitan dengan pengadaan Alkes di rumahsakit tersebut. “Masih seputar pengadaan Alkes, karena mereka itu sebagai panitia lelangnya,” jelasnya.

Sementara itu, pihaknya juga masih akan memanggil pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir yang masih belum hadir.

“Untuk Dinkes Samosir masih ada beberapa pejabat lagi yang belum selesai dimintai keterangannya. Sedangkan lima kabupaten-kota lainnya sudah clear semua,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, muncul kasus dugaan korupsi bermodus pemahalan harga Alkes di tujuh kabupaten/kota Sumut yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan (lid-red) dengan nilai anggaran Rp116 miliar.

Di antaranya Kabupaten Gunung Sitoli, Nias Utara, Mandailing Natal (Madina), Serdangbedagai (Sergai), Dairi, Tanjungbalai, dan Samosir.

Untuk masing-masing kabupaten, dana Alkes yang diduga mark-up itu berbeda-beda alokasinya. Misalnya, Gunung Sitoli memperoleh bantuan Rp10 miliar yang diperuntukkan di Dinas Kesehatan, begitu juga Nias Utara, serta Kabupaten Samosir masing-masing memperoleh Rp3 miliar dan Rp10 miliar. Sementara untuk Madina, dana yang diberikan Kementrian Kesehatan dengan angka tertinggi, yakni Rp17 miliar. Sedangkan untuk Sergai, Dairi, Tanjungbalai, dan Samosir mendapatkan masing-masing Rp5 miliar. Mencuatnya kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang disampaikan ke penyidik Kejati Sumut.(NET)

Bongkar Pungli Rp20 M per Bulan Dishub Sumut MEDAN- Jejak dugaan kerja haram disebut pungutan liar (Pungli) di Dinas Perhubungan Sumut kembali didesak untuk dibongkar.Setelah kasusnya sempat lama dingin, mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Sumatera Utara (GP3SU) kembali mendemo Kantor Dinas Perhubungan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa lalu. Masa dalam orasinya berteriak mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) membongkar yang mereka sebut ‘harta karun Pungli di Dinas Perhubungan Sumut.

“Bayangkan saja, perbulan Rp20 miliar didapatkan. Diduga dari hasil pungli yang dilakukan sejumlah oknum di Dishub Sumut,” kata Kordinator Aksi, Aspan Aritonang.

Menurut Aspan, jumlah per bulan itu diperoleh dari indikasi pungli di jembatan timbang di seluruh Sumatera Utara. Namun anehnya, tambah Aspan, Kejati Sumut terkesan tak bertaji menuntaskan kasus yang sudah pernah ditelusuri Kejati Sumut itu.

“Kita melihat, ada kesan pembiaran aksi pungli ini. Kenapa pula Kejati Sumut tak tuntas menangani kasus ini,” kata Aspan.

Aspan juga mensinyalir Kepala Dishub Sumut Anthony Siahaan mengetahui indikasi pungli tersebut. Untuk itu, dia mendesak Kejati Sumut memanggil dan memeriksa Anthony Siahaan. “Kadishub Sumut Anthony Siahaan harus bertanggungjawab atas indikasi pungli di jembatan timbang tersebut,” kata Aspan.

Dipanggil Silih Berganti Menyikapi aksi itu, Sekretaris Dishub Sumut Aliamas Hasibuan menantang Kejati Sumut mengungkap indikasi pungli tersebut. “Kalau benar, harus dibuktikan dengan data. Kami persilakan Kejati Sumut mengusut pungli itu kalau memang ada,” kata Aliamas.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Kejati Sumut pernah memanggil dan meminta keterangan beberapa pejabat dan staf di Dishub Sumut terkait pungli di jembatan timbang. Dari praktik pungli ini, uang yang terkumpul diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Para pejabat tersebut dipanggil silih berganti oleh tim penyidik Kejatisu. Termasuk Plt Sekretaris Dishub saat itu, Aliamas. “Biasalah itu, namanya kita hidup di negara Pancasila.

Sebagai warga negara yang baik, ya kita harus datang memenuhi panggilan, jadi tidak ada masalah,” ucap Aliamas beberapa waktu lalu.

Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama ketika dikonfirmasi ke telepon selulernya tidak dalam kondisi aktif. Menurut informasi di gedung kejaksaan, Chandra sedang melaksanakan umrah sejak pekan lalu.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 303 26 MEI - 1 JUNI 2014

Dugaan Penyimpangan Anggaran Masa Reses SALAH satu tugas anggota parlemen adalah menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan. Masa reses adalah masa panjang bagi anggota Dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Koalisi Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menilai selama ini masa reses anggota dewan di DPR, DPD dan DPRD belum dilaksanakan secara optimal.

Menurut anggota Koalisi dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, ada banyak persoalan yang ditemui dalam masa reses anggota Dewan.

Misalnya, anggaran reses DPR naik tidak wajar di tahun Pemilu. Ia menghitung total anggaran reses tahun 2014 mencapai Rp994,9 miliar, naik 47 persen ketimbang 2013 dan meningkat empat kali lipat dibanding angaran tahun 2010. Dari jumlah itu jatah dana reses setiap anggota DPR tahun ini sebesar Rp1,7 miliar. Dana itu digunakan untuk 11 kali kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil). Sehingga satu kali kunjungan ke Dapil sebesar RP160,9 juta per anggota DPR. Kenaikan anggaran reses seharusnya mampu mendorong kualitas dan manfaat reses. Sayang, Roy melihat ekspektasi belum sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Reses terkesan seremonial. Selain itu, pertanggungjawaban reses belum membudaya di DPR. Secara kelembagaan, mestinya DPR membuat pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Praktiknya, laporan pertanggungjawaban DPR yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan DPR belum memunculkan informasi laporan reses.

"Belum banyak anggota DPR yang berinisiatif dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana reses ke publik," kata Roy. Kondisi serupa terjadi dalam masa reses DPRD. Menurut anggota Koalisi dari Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID), Elizabeth Koesrini, dana reses DPRD di setiap daerah berbeda-beda.

Perbedaan bukan diukur dari produktivitas, melainkan dari tata tertib dan berapa alokasi anggaran dari APBD. Akibatnya, fungsi representasi dan advokasi kebijakan oleh anggota DPRD kepada konstituen tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Mestinya ketika menyambangi daerah pemilihan (dapil), Ibeth –panggilan Elizabeth- menyebut anggota DPRD wajib mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, seperti peraturan daerah (Perda). Ibeth belum melihat ada inisiatif anggota dewan untuk membuat panduan reses. Ia mengusulkan agar DPRD berinisiatif membuat panduan dan format reses yang menunjukan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat daerah.

Guna mendorong pembentukan panduan reses itu Ibeth mengatakan Koalisi telah membuat panduan reses bagi anggota Dewan. Sampai saat ini prosesnya baru pada tahap pembicaraan kepada anggota Dewan.

Ke depan Koalisi akan mendorong pembicaraan itu sampai tingkat fraksi.

Anggota Koalisi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan masa reses DPD selama ini luput dari sorotan publik. Tapi pelaksanaan reses di DPD tak jauh berbeda seperti DPR seperti menaikan anggaran reses di tahun Pemilu dan ketidakjelasan laporan. "Sehingga tidak ada pihak yang mengontrol," ujarnya.

Saat reses, Lucius melihat koordinasi yang dijalin antar anggota DPD tak berjalan baik. Meskipun berasal dari satu dapil yang sama, anggota DPD punya agenda sendirisendiri sehingga penyerapan aspirasi yang dilakukan tidak maksimal.

Hal serupa juga terjadi terhadap tim pendukung anggota DPD yang ada di pusat dan daerah.

Walau setiap anggota punya 4 staf pendukung, tapi mereka hanya bekerja saat anggota bertandang ke dapil.

"Para staf itu belum memiliki garis koordinasi yang jelas untuk melakukan cross check aspirasi yang dihasilkan," ungkapnya.

Ketiadaan panduan reses menurut Lucius menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota dewan. Padahal, panduan itu diperlukan agar angggota dewan punya perencanaan dan dokumentasi yang matang saat melaksanakan reses. Absennya panduan itu membuat anggota dewan kesulitan menyusun laporan atas hasil dan pertanggungjawaban reses ke dapil.(NET)

LIPSUS

MK Pangkas Kewenangan Badan Anggaran DPR Pencantuman tanda bintang pada mata anggaran tertentu menyebabkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali ‘mempreteli’ kewenangan besar DPR yang selama ini dipraktekkan. Setelah menghapus wewenang menyelenggarakan fit and proper test dalam proses seleksi hakim agung, kali ini MK memangkas kewenangan Badan Anggaran DPR. MK akhirnya membatalkan kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah melalui uji materi sejumlah pasal UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang dimohonkan koalisi LSM. Majelis MK beralasan, kewenangan Banggar DPR membahas kegiatan dan jenis belanja masing kementerian/lembaga pemerintah dinilai melampaui kewenangan. Sebab, secara teknis hal itu merupakan kewenangan pemerintah. Meski begitu, Banggar DPR masih tetap diberi kewenangan membahas dan menyetujui Rancangan UU APBN menjadi UU APBN bersama pemerintah.

Dalam putusannya, MK menghapus frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara; “dan kegiatan”

dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c UU MD3; “antarkegiatan dan antarjenis belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) UU MD3; “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c UU MD3; “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5) UU MD3; MK pun memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 71 huruf g UU MD3 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN. Selain itu, Pasal 156 huruf a UU MD3 dinyatakan bertentangan UUD 1945 sepanjang dimaknai “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN.” Permohonan pengujian UU MD3 dan UU Keuangan Negara ini diajukan Tim Advokasi Penyelamat Keuangan Negara, beranggotakan ICW, YLBHI, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Budget Center (IBC), PUSAKO Universitas Andalas, dan PUKAT UGM. Mereka meminta Mahkamah menguji Pasal

DPR Fokus Penyusunan RAPBN 2015 MEMASUKI masa persidangan IV, DPR akan fokus melakukan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Priortas DPR itu dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat membacakan pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014, di Gedung DPR, Senin (12/5) lalu. ”Dalam melaksanakan fungsi anggaran, prioritas DPR pada masa persidangan IV adalah pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2015,” ujarnya.

Menurutnya, pembicaraan dimulai dengan penyampaian pokok-pokok kebijajkan fiskal dan ekonomi makro pada rapat paripurna 20 Mei mendatang, sebagaimana yang telah diagendakan Badan Musyawarah. Selain itu, juga akan melakukan pembahasan besaran asumsi ekonomi makro, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan defisit. “Dewan akan membahas rencana kerja pemerintah 2015 sebagai pedoman menyusun APBN,” katanya.

Dikatakan Pramono, pembicaraan pendahuluan memiliki peran yang sangat strategis karena berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal. Menurutnya, DPR bersama dengan pemerintah akan membahas dan menyepakati kebijakan umum, dan prioritas anggaran sebagai acuan bagi setiap kementerian dan lembaga dalam menyusuan usulan anggarannya.

Sebagaimana diketahui, RAPBN 2015 merupakan APBN transisi atau APBN tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga periode 2015-2019. Sekaligus, pelaksanaan tahun pertama pemerintahan baru. Nah, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pembangunan dan menghindarkan adanya kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang menjalankan pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode rezim pemerintahan selanjutnya.

“Sementara itu, presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNPerubahan),” ujarnya. Atas dasar itulah, kata politisi Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, APBN yang akan diajukan oleh pemerintah bersifat base line. Yakni, hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. “Tetapi belum memperhitungkan inisiatif-inisiatif baru,” pungkasnya.(NET)

104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf e, Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (5), Pasal 71 huruf g, Pasal 156 huruf a, b, dan c angka 2, Pasal 161 ayat (4), (5) UU MD3 dan Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara terhadap UUD 1945.

Para pemohon menilai pasal-pasal itu membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi setiap kali pembahasan anggaran oleh DPR. Pemohon meminta MK mengoreksi pasal-pasal itu, terutama pada bagianbagian yang memiliki potensi korupsi tinggi. Sebab, banyak kasus korupsi yang dilakukan anggota Banggar atau politisi di DPR sebagai pembahas masing-masing mata anggaran dengan pemerintah.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan putusan menilai pembahasan terinci sampai tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) kementerian/lembaga dapat menimbulkan persoalan konstitusional apabila dilihat kewenangan konstitusional DPR. Persoalan ini bersumber dari keikutsertaan DPR membahas RAPBN yang terperinci sampai

dengan kegiatan dan jenis belanja “Ini tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja. Sebab, hal ini urusan presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN,” kata Fadlil.

Tanda bintang Mahkamah juga memberikan pendapat atas praktek pembuatan tanda bintang pada mata anggaran tertentu. Tanda bintang oleh DPR mengandung arti anggarannya tak boleh dicairkan sampai masalah yang menimbulkan tanda bintang itu diselesaikan.

Menurut Mahkamah, praktik pemblokiran atau pemberian tanda bintang terhadap mata anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L) menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Mahkamah praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) mata anggaran oleh DPR yang sudah masuk pelaksanaan APBN bukan termasuk fungsi pengawasan DPR. Sebab, kewenangan DPR terbatas hanya pada persetujuan RAPBN dan

pengawasan anggaran.

“Atas dasar itu, perlu kejelasan dan ketegasan kewenangan DPR dalam penyusunan dan penetapan APBN dengan cara menyetujui atau tidak menyetujui mata anggaran tertentu tanpa melakukan penundaan pencairan. Sebab, jika ada persyaratan pencairan APBN sangat potensial menimbulkan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Usai persidangan, kuasa hukum para pemohon Erwin Natosmal Oemar menyambut baik putusan itu karena “akar” ketentuan praktik satuan tiga atau pembintangan anggaran dibatalkan MK. Meski secara kelembagaan Banggar DPR tidak turut dibatalkan. Menurutnya, jika pasal “akarnya” bermasalah otomatis lembaga (Banggar) juga bermasalah, sehingga layak untuk dibatalkan (dibubarkan). “Kami sebenarnya apresiasi juga, meski agak kecewa juga karena putusan ini lebih terkesan adanya kompromi.

Paling tidak kita bersyukur dengan ‘akarnya’ dipotong itu, praktik transaksional (korupsi) bisa diminimalisasi,” kata Erwin.(HOL/BBS)

Hibah ke Mesir, Menkeu Izin ke Banggar PEMERINTAH Indonesia berencana memberikan hibah AS$5,9 juta untuk pembangunan gedung asrama mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar di Kairo Mesir dan pembangunan masjid di Washington DC, Amerika Serikat.

Pemberian hibah ini dilakukan memperoleh persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Dengan ini kita sepakati usulan pemerintah perihal pemberian hibah sebesar AS$5,9 juta tersebut," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit.

Ahmadi mengatakan, pengajuan permohonan persetujuan pemberian hibah dari pemerintah ke DPR, lantaran hal ini belum termasuk dalam APBN 2014 yang pernah dibahas dewan dan pemerintah.

Selain itu, pengajuan pemberian hibah ini perlu dilihat lagi aspek governance-nya agar ke depan tak ada persoalan.

"Biasanya setiap anggaran yang disepakati harus melalui proses pengajuan nota keuangan. Oleh karena itu, karena tidak termasuk dalam APBN 2014, makanya pemerintah mengajukan ini," katanya.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pengajuan persetujuan dana hibah ke DPR merupakan amanat dari Pasal 23 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 102 PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. "Makanya kami datang ke Banggar, untuk disetujui oleh DPR tentang hibah ini," katanya.

Dasar hukum lain adalah Keppres No. 8 Tahun 2014 dan Keppres No. 9 Tahun 2014 yang intinya mengenai pemberian bantuan kepada pemerintah atau lembaga asing. Untuk pembangunan gedung asrama mahasiswa Indonesia di Universitas AL Azhar sebesar AS$2,9 juta. Rencananya, akan dibangun enam gedung beserta satu dapur umum.

Sedangkan pembangunan masjid di Indonesian Muslim Association in America (IMAAM) di Washington DC, sebesar AS$3 juta.

Anggota Banggar Dolfie OF Pailit mempertanyakan latar belakang pemberian hibah di kedua tempat tersebut. Menurutnya, mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri bukan hanya berada di Kairo saja, tapi di sejumlah negara lain juga banyak seperti Jerman, Cina hingga Australia.

Pertanyaan yang sama juga terkait pembangunan masjid. Menurutnya, di sejumlah negara lain juga banyak penduduk Indonesia yang beragam Islam

yang bisa menerima bantuan dalam pembangunan masjid. “Apa nilai strategisnya, kenapa tidak di negara lain,” tanyanya. Selain itu, Dolfie juga mempertanyakan anggaran hibah tersebut akan diambil dari alokasi yang mana.

Menurutnya, tiap pos di APBN 2014 sudah ada peruntukannya masing-masing.

“Seingat saya sudah ada peruntukannya, belanja lain-lain sudah ada peruntukannya.

Apa tidak bisa di APBN perubahan?” tanyanya kembali.

Terkait pos anggaran, Chatib mengatakan, akan diambil dari pos anggaran kebutuhan mendesak. “Kalau disetujui, alokasinya akan diambil dari kebutuhan mendesak, hal ini sudah dibicarakan internal kami,” jawabnya.

Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Nurfaizi Suhadi mengatakan, dipilihnya Universitas Al Azhar Kairo lantaran kampus tersebut sudah banyak mencetak lulusan mahasiswa Indonesia. Bahkan, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Universitas Al azhar sejak puluhan tahun lalu sering memperoleh bantuan dari pemerintahan Mesir.

Bukan hanya itu, Mesir juga menjadi negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. “Indonesia banyak menerima manfaat dari Al Azhar, tapi tahun sekitar Rp23,5 miliar bantuan dari Mesir diberikan kepada mahasiswa Indonesia, seperti sekolah gratis.

Indonesia perlu berikan balas jasa,” ujar Nurfaizi.

Menurutnya, pemberian hibah ini juga bertujuan untuk meminimalisir munculnya mahasiswa Indonesia yang pahamnya berubah menjadi radikal.

Alasannya karena Mesir merupakan negara yang moderat dan 1001 paham, sehingga jika mahasiswa Indonesia dibiarkan berada di luar asrama kampus, maka dikhawatirkan dapat menjadi teroris.

Bahkan, lanjut Nurfaizi, pengalaman dari terjadinya kerusuhan politik di negara Mesir beberapa waktu lalu, asrama menjadi jalan keluar untuk memudahkan evakuasi mahasiswa Indonesi yang berada di Mesir. Terlebih lagi, biaya evakuasi dalam kerusuhan tersebut sangat besar.

“Kalau di dalam asrama aman dan mudah dievakuasi jika ada apa-apa. Sekali evakuasi biayanya Rp40 miliar,” katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nur Syam menambahkan, pengeboman World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada tahun 2011 lalu memicu anggapan bahwa Islam identik dengan teorisme. Atas adanya anggapan ini, pembangunan masjid di Wshington DC dapat membangun image di masyarakat dunia bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang moderat.

“Beri penjelasan ke dunia bahwa Islam Indonesia tidak dipandang seperti yang selama ini. Kita akan memiliki nilai strategis, nilai luar biasa yang berpandangan Islam keras, tapi ternyata Islam Indonesia itu baik,” tutupnya.(NJET)

KPK POS

6 NAD

POLITIK

E D I S I 303 26 MEI - 1 JUNI 2014

KASUS PENGGELEMBUNGAN SUARA:

Anggota PPK Mutiara Timur Dimejahijaukan, 3 DPO SIGLI – Pengadilan Negeri Sigli, Senin (19/5) kemarin, menggelar sidang perdana perkara tindak pidana pemilu DPRK Pidie dengan terdakwa Bakhtiar M Risyad (43), anggota PPK Mutiara Timur.

Sidang yang dimulai pukul 09.30 WIB ini mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darma Mustika SH didampingi Usman Affan SH serta mendengarkan keterangan sepuluh saksi.

Sidang dipimpin oleh majelis hakim Nurmiati SH sebagai hakim ketua, serta M Yusuf dan Maimun masing-masing hakim anggota.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU antara lain, menyebutkan telah terjadi penggelembungan surat suara terhadap caleg Partai Nasdem, Nursaadah SAg. Di mana penggelembungan terjadi pada form DA.1 berjumlah 258 suara.

Form DA 1 tersebut merupakan hasil pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Mutiara Timur. Rekapitulasi tersebut telah ditandatangani lima PPK Kecamatan Timur. Yakni, Basri (DPO), Zaka-

ria (DPO), Yusuf (DPO) dan Bakhtiar M Risyad.

Sedangkan dalam Form C 1, kata Mustika, suara caleg Nursaadah tertera 117 suara. Sehingga terjadi penambahan 141 suara.

Dalam amar dakwaan tersebut juga disebutkan bahwa tindakan penggelembungan suara itu dibidik dengan pasal 321 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRK. Setelah membacakan surat dakwaan, JPU meminta kepada majelis hakim untuk dihadirkan saksi dari 15 orang, namun hanya sepuluh orang hadir.

Keterangan saksi sebagai penyelenggara pemilu, bahwa hasil rekap suara di desa yang dituangkan dalam C1 yang dimasukkan dalam kotak suara dikirimkan ke kecamatan. Surat suara tersebut justru berbeda setelah dilakukan pleno di kecamatan yang dituangkan di dalam DA 1. Pihak penyelenggara pemilu mengatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan penggelembungan suara tersebut.

Sementara Ketua KIP Pidie Ridwan, mengatakan tidak mengetahui jika adanya penggelembungan suara caleg Nasdem. KIP Pidie melakukan hasil pleno suara caleg berdasarkan hasil perhitungkan di tingkat kecamatan. Jika adanya komplain, KIP memberikan kesempatan pada saksi saat dilakukan perhitungan suara di Kantor DPRK Pidie satu bulan lalu.

“Kami tidak mengetahui Pak Hakim jika terjadi penambahan suara caleg,” katanya dalam sidang tersebut.

Saksi lain yang memberikan keterangan, Reza sebagai saksi Partai Nasdem, Ros Fitri PPL Mugit, Kamaruzzaman PPL Kumba, Abdus Salam PPL Rambong, Fauzi Jamil caleg Nasdem nomor urut 1 sebagai pelapor dan caleg Nasdem nomor urut 3 sebagai terlapor. Setelah Hakim mendengarkan keterangan saksi, lalu majelis menutup sidang dan akan dilanjutkan hari selanjutnya dengan agenda pemeriksaan terdakwa.(YAN)

300 Hektar Tanah Gampong Gajah Mentah Dibebaskan ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib atau Rocky akhirnya membebaskan 300 hektar tanah Gampong Gajah Mentah, Kecamatan Sungai Raya yang selama ini masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Patria Kamoe.

"Kita membebaskan 300 hektar tanah ini dari HGU PT Patria Kamoe. Ini semua kebijakan yang kita ambil mengingat Gampong Gajah Mentah tidak memiliki tanah sehektar pun sejak 1963," kata

Bupati Rocky ketika meninjau Gampong Gajah Mentah didampingi Wabup Syahrul Syamaun, Senin (19/5).

Aparatur desa dan kecamatan diminta untuk tidak mengizinkan masyarakat luar masuk ke Gam-

pong Gajah Mentah. "Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menurunkan tim ke lapangan untuk mengukur 300 hektar Gampong Gajah Mentah, di luar dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan PDAM," jelas Rocky.(ROM)

DPRK Hamburkan Uang Rakyat Dengan Alasan Sudi Banding SUBULUSSALAM - Keberangkatan para wakil rakyat didampingi puluhan pejabat dari dinas yang menjadi mitra kerja untuk studi banding, dituding hanya ingin menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Sedangkan masyarakat tetap diterpa masalah karena kunker itu manfaatnya kurang dirasakan langsung.

Hal ini disampaikan salah seorang aktifis pemuda Marga Tumangger di Subulussalam. Disampaikannya, berdasarkan informasi dari beberapa sumber, sejumlah anggota DPRK Subulussalam yang akan habis masa jabatannya Agustus mendatang, telah berangkat ke Sumatera Utara dan Provinsi Banten, untuk melakukan kunker.

"Hal ini dinilai sejumlah pihak sebagai menghambur-hamburkan uang rakyat yang dikuras dari APBK Subulussalam," katanya.

“Keberangkatan para wakil

rakyat ini didampingi oleh puluhan pejabat dari dinas yang menjadi mitra kerjanya. Studi banding ini tak lebih dari sekedar plesir untuk menghabiskan anggaran daerah saja karena manfaat nya kurang dirasakan langsung oleh masyarakat," sambungnya.

Sekwan DPRK Subulussalam, Senin (19/5), di ruang kerjanya mengatakan kepada Wartawan koran ini, rombongan pertama berangkat 10 orang dari komisi C dan B ke daerah Tangerang Banten, sedangkan Komisi A dan D sejumlah 10 orang berangkat ke Deli Serdang Sumut. Sejumlah anggota DPRK itu yang dibagi dalam dua kelompok berangkat sejak Senin (12/5). Kelompok dari komisi B dan C kembali ke Subulussalam, Jumat (16/5). Sedangkan dari komisi A dan D yang berangkat Selasa (13/5), kembali Sabtu (17/5).

Menyangkut dana yang

digunakan untuk studi banding 20 anggota DPRK itu, Irsal merahasiakannya. Dia mengaku belum mengetahui, meski sekwan itu adalah sebagai pengguna anggaran.

Ir Netap Ginting dari Komisi D membantah tuduhan elemen masyarakat yang mengatakan bahwa studi banding atau kunker itu menghambur-hamburkan uang karena itu telah diatur dalam UU 27 dan PP 16 tentang tugas DPRK. Dirinya mengaku bahwa kunker itu untuk menambah kemajuan daerah juga menambah PAD karena menurutnya semasa masih anggota DPRK Subulussalam akan menambah dua Qanun. "Di daerah ini masih banyak pabrik atau bangunan tanpa IMB maka PAD berkurang inilah yang akan diperjuangkan agar PAD dapat bertambah dan juga seperti Biaya Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)," katanya.(KARTOLIN)

DIANGGAP LECEHKAN UU:

Wartawan dan Mahasiswa Minta Kajari Idi Dicopot ACEH TIMUR - Puluhan wartawan serta mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Mahasiswa Aceh Timur (IPMAT) melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Idi, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (20/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Demo tersebut terkait tindakan dan sikap PLH Kejari Idi Wahyu Kauso, yang juga Kasi Pidum di Kejaksaan setempat yang telah menghambat, melecehkan, dan meremehkan UU No 40 Tahun 1999 tenteng pers, serta melarang masuk ke halaman Kantor Kejaksaan terhadap sejumlah wartawan, senin lalu, yang hendak melakukan konfirmasi terkait adanya dugaan pemerasan oknum jaksa terhadap masyarakat Aceh Timur.

Dalam aksi itu, puluhan warta-

wan Aceh Timur bersama IPMAT, menilai kejaksaan tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai jaksa dan tidak bisa menyeret pelaku korupsi, juga berbagai kasus lainnya, yang selama ini ada di Kabupaten Aceh Timur.

Amatan KPKPOS di halaman Kantor Kejari Idi, massa meminta Kajati Aceh untuk mencopot Kajari Wahyu Kauso dari jabatannya karena dinilai sebagai oknum kejaksaan yang diduga sering melakukan pemerasan, serta tidak memahami Undangundang Pokok Pers.

Namun, ketika massa tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Idi, tidak ada satu pun pegawai kejaksaan yang berada di luar kantor, bahkan pintu pagar dan pintu masuk kantor kejaksaan

dikunci. Karena tidak ada pihak kejaksaan yang menyambut para massa dan pintu pagar yang terkunci, membuat mereka marah dan mencoba menerobos pagar untuk masuk ke dalam gedung Kejaksaan. Lalu mereka melakukan orasi secara bergantian di halaman depan kantor tersebut.

Aksi demo tersebut mendapat pengamanan ekstra ketat dari aparat Kepolisian Polres Aceh Timur yang dipimpin Kabag Ops Kompol Warosidi dan Kasat Shabara AKP Didik S dan hadir juga Waka Polres Kompol Tirta Nur Alam.

Bahkan ratusan masyarakat kota Idi ikut menyaksikan aksi tersebut yang dilakukan para pendemo. Dalam orasinya, para pendemo juga mendesak Pem-

kab Aceh Timur untuk tidak menganggarkan bantuan dana APBK kepada Kejaksaan Idi, karena itu merupakan pemborosan anggaran dan masih banyak dana APBK yang harus direalisasikan bagi masyarakat Aceh Timur seperti bidang pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat lainnya.

Sementara itu, salah satu poster yang dibawa para mahasiswa bertuliskan "Copot Kepala Kejaksaan Idi", selain itu Kejaksaan Idi dianggap tidak mampu mengusut tuntas indikasi kasus korupsi di Aceh Timur. Karena tidak ada tanggapan dari pihak Kejari Idi yang ditengarai telah mengosongkan kantornya itu, akhirnya para pendemo sekira pukul 14.00 WIB membubarkan diri secara tertib dari kantor Kejari.(ROM/BSO)

PLH Kajari Idi Langgar UU Pers No 40/1999 ACEH TIMUR - Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Idi Wahyu Kauso ditengarai telah melanggar UndangUdang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 2 dan 3 tentang kebebasan pers.

Tindakan melawan hukum ini dilakukan Wahyu Kauso saat sejumlah wartawan datang ke kantor penegak hukum tersebut untuk konfirmasi dengan seorang oknum jaksa yang diduga meminta sejumlah uang terhadap terpidana kasus ganja sebesar Rp20 juta.

Hal itu disampaikan, Sanusi, wartawan RRI kepada wartawan, Senin, (19/5).

Menurut Sanusi, awalnya ia bersama sejumlah wartawan elektronik dan media cetak lainnya datang ke kantor kejaksaan dan menemui petugas piket untuk mem-

beritahukan maksud dan tujuan.

"Petugas piket kemudian menemui oknum jaksa tersebut dan menyampaikan sejumlah wartawan hendak menjumpainya. Petugas piket kembali dan mengatakan bahwa oknum jaksa sedang berada di luar kantor, namun ketika didesak bahwa oknum jaksa ada dan baru saja berbicara dengannya, petugas piket lalu mengantarkan sejumlah wartawan ke rumah dinas oknum jaksa itu persis di belakang kantor Kejari," papar Sanusi.

Ternyata oknum jaksa tersebut hanya mengurung diri dalam rumah dan tidak peduli dengan panggilan petugas piket yang memanggilnya. "Beberapa saat kemudian sejumlah wartawan dipanggil oleh PLH Kajari Idi Wahyu Kauso untuk

menghadapnya," sambungnya.

Kepada sejumlah wartawan Wahyu Kauso mengatakan tidak boleh melintas melalui jalan samping Kantor Kajari karena bukan jalan umum. "Kalau mau konfirmasi lewat pintu depan asrama sana, jangan lewat sini, ini bukan jalan umum," ujar Sanusi meniru ucapan PLH Kajari Idi Wahyu Kauso.

Ketua Persatuan Wartawan Aceh Timur Ismail abda sangat menyesalkan tindakan seorang aparat hukum yang mengatasnamakan dirinya kajari yang seharusnya melayani masyarakat. "Tindakan Saudara Wahyu telah melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yakni telah menghambat pekerjaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)," terang Ismail Abda.(ROM)

PARLEMENTARIA:

Kunker Komisi B dan Komisi D DPRK Aceh Tamiang ke Kab Buleleng Provinsi Bali ACEH TAMIANG Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang No 02 Tahun 2011 Pasal 129 untuk melakukan tugas, wewenang hak dan kewajiban DPRK, pimpinan dan anggota DPRK dapat melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah dan dalam pasal 129 ayat 3 anggota DPRK yang melakukan kunjungan kerja wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan DPRK dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK. Hasil kunjungan kerja akan disampaikan dalam rapat paripurna.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 02 Tahun 2014 Tanggal 12 Februari 2014 tentang Penetapan Kunjungan Kerja Komisi B dan Komisi D DPRK Aceh Tamiang. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sebagai Ketua Rombongan Nora Idah Nita SE (Wakil Ketua DPRK), dari Komisi B sebanyak enam orang dan Komisi D sebanyak enam orang.

Dalam kunjungan kerja ini DPRK Aceh Tamiang mengikutisertakan SKPK terkait yaitu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian dari Dinas

Anggota Komisi B dan Komisi D DPRK Aceh Tamiang ketika kunker ke Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang, BAPPEDA Aceh Tamiang dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam kunjunga kerja Komisi B dan Komisi D ke Kabupaten Buleleng diterima oleh Asisten II Kabupaten Buleleng dan

didampingi oleh SKPK terkait dari Kabupaten setempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng. Dalam pertemuan tersebut dilakukan tanya jawab dan "sharing" informasi dari kedua daerah. Ada pun yang menjadi fokus atau tujuan dari kunjungan kerja dari Kabupaten ini sesuai dengan tupoksi Komisi B dan Komisi D. Misalnya pada sektor pertanian tanaman pangan, di

Kabupaten Buleleng pada dasarnya merupakan basis pertanian. Hal ini tercermin dari kontribusinya yang sangat besar dalam pembentukan PDRB. Pada Tahun 2011 kontribusunya terhadap PDRB harga berlaku mencapai sebesar Rp2.292.545,(dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Komoditas tanaman pangan, khususnya hortikultura seperti

Mangga Harumanis telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan Buleleng yang kualitasnya sangat baik dan telah masuk pasaran nasional dan internasional. Pada Tahun 2011 populasi tanaman Mangga Harumanis mencapai 731.066 pohon dengan produksi mencapai 22.854 ton.

Sementara untuk sektor peternakan, perkembangan dan peningkatan produksi peternakan terus dipacu melalui berbagai program dan kegiatan, baik berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, pengadaan bibit unggul, inseminasi buatan, peningkatan ketrampilan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pembinaan hijauan makanan ternak dan kesehatan hewan.

Penerapan program kegiatan sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam pembangunan di bidang peternakan, baik dari segi populasi maupun produksi daging, susu maupun telur di Kabupaten Buleleng.

Potensi peternakan di Kabupaten Buleleng didukung oleh adanya sumber daya alam berupa lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan sebagai sumber hijauan makanan ternak (HMT). Populasi ternak baik hewan besar maupun kecil yang

telah berkembang di Buleleng meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing kacang, kambing PE, domba, ayam buras, ayam ras, itik, dan aneka ragam ternak lainnya.

Dalam hal kondisi keuangan daerah, upaya Pemkab Buleleng dalam rangka menunjang pelaksanaan belanja pembangunannya adalah dengan jalan mengusahakan untuk tetap meningkatkan pendapatan daerah, baik dari hasil pajak, retribusi, penerimaan lain-lain, maupun bantuan yang diterima dari pihak atasan. PAD kabupaten ini setiap tahun terus meningkat.

Ini dapat dilihat, Tahun 2012 target PAD sebesar Rp116.118.162.898,- (seratus enam belas miliar seratus delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), realisasinya Rp129.003.994.687,(seratus dua puluh sembilan miliar tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), atau meningkat 111,10 persen.

Tahun 2013 target PAD sebesar Rp144.637.112.330,(seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), realisasinya Rp160.340.633.571,(seratus enam puluh miliar tiga ratus empat puluh juta enam

ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), atau meningkat 110,68 persen.

Sedangkan target PAD di Tahun 2014 ditingkatkan menjadi Rp176.133.800.000 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Di sektor perhubungan, salah satu segi penting yang dikembangkan dalam pengembangan ekonomi guna pemerataan pembangunan pemerintah sejak Tahun 2000 telah mengambil inisiatif untuk membangun fasilitas perhubungan udara.

Pembangunan lapangan terbang perintis diberinama Lapangan Air Strip Letkol Wisnu dengan luas kurang lebih 14 hektar. Selain lapangan terbang didirikan Sekolah Penerbangan BIFA (Bali International Fligth Academy) dengan jumlah pesawat latih 16 buah. Sekolah ini melahirkan pilot-pilot yang handal.

Hasil kunjungan kerja Komisi B dan Komisi D DPRK Aceh Tamiang ke Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dengan harapan menjadi masukan yang amat berharga bagi kabupaten kita ini.

Dan kita harapkan juga kepada SKPK terkait yang ikut serta dalam kunjungan kerja ini dapat menerapkan langsung apa yang didapat di Kabupaten Buleleng tersebut.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 303 26 MEI - 1 JUNI 2014

SUMUT NAD

Kepemimpinan Walikota Gunungsitoli Mulai Diprotes GUNUNGSITOLI - Kepemimpinan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSp selama beberapa tahun ini ternyata kacau balau.

Mengingat hal demikian maka DPRD Kota Gunungsitoli membentuk pansus berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepala daerah, ILPPD kepada masyarakat.

Pansus LKPJ Walikota Gunungsitoli TA 2013 memberikan berupa catatan yang bersifat strategis untuk dipedomani oleh Walikota Gunungsitoli dalam pelaksanaan tugasnya atas LKPJ TA 2013.

Rekomendasi yang berupa catatan khusus kepada Walikota Gunungsitoli di antaranya Walikota Gunungsitoli harus dapat menempatkan personil PNS sesuai dengan tingkat kemampuan dan keahlian pada jabatan yang akan diberikan (the right man on the right place), sebab kelemahan pada pencapaian target kinerja pada program RPJMD terletak pada keluhan ketersediaan sumber daya manusia sementara jumlah rasio personil pegawai telah melebihi target. Maka dengan demikian Walikota Gunungsitoli harus mengevaluasi beberapa personil jabatan eselon II dan eselon III. Mengingat rendahnya pencapaian persentase kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target peraturan daerah RPJMD maka walikota dapat memerintahkan seluruh SKPD dalam membuat RKPD, KUA dan PPAS wajib yang didasarkan pada nomenklatur program kegiatan yang tercantum dalam RKPD. Walikota Gunungsitoli perlu meninjau ulang pengadaan tanah pemerintah TA 2013 terkait peruntukannya dan harga beli sehingga sesuai dengan NJOP kondisi sebenarnya.

Selanjutnya Walikota Gunungsitoli harus segera menuntaskan pembangunan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang telah terbengkalai serta

bangunan-bangunan pemerintah yang telah selesai agar segera diserahterimakan dan difungsikan terlebihlebih Terminal Faekhu, Terminal Gomo. Walikota diminta agar penempatan pegawai pada seluruh puskesmas se-Kota Gunungsitoli serta manajemen pelayanan dasar dan kelayakan kebersihan lingkungan puskesmas dan pemanfaatan alat-alat kesehatan yang telah ada. Walikota harus dapat meningkatkankedisplinan paraPNSdanmembatasiperjalanandinas luar para pejabat kepala daerah.

Kemudian dari sisi aset daerah maka harus ditandai dengan nomor registrasi aset sesuai tahun anggaran yang berkenaan, serta segera melakukan langkah-langkah atas penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Nias. Terkait dengan aset berupa kendaraan dinas yang lagi bermasalah maka walikota harus bertanggungjawab untuk menyerahkannya dalam waktu cepat dalam rangka kepatuhan penegakkan hukum.

Walikota juga harus bisa memberikan perhatian khusus dalam menangani kesemrautan lalu lintas serta terminal-terminal ilegal dan termasuk dalam penertiban, penataan keindahan kota dengan membongkar seluruh bangunan teras atau kios, lapak yang berdiri di atas badan jalan sepanjang ruas jalan menyisir pantai, Jalan Kelapa, terusan Jalan Ahmad Yani - Lagundri, Jalan Gomo di simpang Jalan Sudirman sampai perempatan Jalan Ahmad Yani, Jalan Lagundri belakang deretan lapak pedagang ikan dan membongkar seluruh plank merk kedai yang menompang dan berdiri menggandeng promosi produk-produk rokok dan produk lainnya serta menertibkan seluruh bahan bangunan yang diletakkan di badan jalan sepanjang Jalan Diponegoro dan ruas jalan lainnya.

Rekomendasi yang telah disampaikan Pansus LKPJ tersebut, harus dan wajib disempurnakan serta dilaksanakan Walikota Gunungsitoli

selambat-lambatnya 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 16 Mei 2014.

Terkait dengan rekomendasi tersebut, sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli menyampikan kepada wartawan bahwa pembentukan pansus hingga diterbitkannya rekomendasi tersebut mengingat kepemimpinan Martinus Lase sebagai Walikota Gunungsitoli gagal dan benar-benar bobrok sehingga berada pada ambang kehancuran.

Di antara sejumlah anggota DPRD tersebut, Yanto lebih lanjut mengharapkan agar Walikota Gunungsitoli serius dalam mengambil langkah-langkah menjalani isi rekomendasi tersebut sebab waktu yang telah diberikan hanya selama dua bulan. "Jadi inilah akibatnya jika membangkang dan mengkangkangi segala aturan,akhirnyakejepit,"tegasYanto.

Menyikapi hal ini Walikota Gunungsitoli saat ditemui di ruangannya untuk dimintai tanggapannya terkait rekomendasi DPRD ternyata tidak dapat ditemui karena berada di luar daerah.DemikianpulaWakilWalikota Gunungsitoli Drs Aroni Zendrato dan Sekda Kota Gunungsitoli Edison Ziliwu juga tidak berhasil ditemui karena tidak berada di kantor walikota. Sementara saat ditanya keberadaan para pejabat tersebut kepada staf pegawai yang berada di ruang tunggu jawabannya tidak tahu pada ke mana.

Namun sebelum dikeluarkannya rekomendasi tersebut, Wakil Walikota Gunungsitoli Drs Aroni Zendrato kepada wartawan menyampaikan, segala kegiatan kerja Pemko Gunungsitoli dari setiap SKPD, baik dalam hal kegiatan pengadaan fisik maupun non-fisik sama sekali dia tidak tahu. "Namanya saja wakil walikota, begitu juga dalam pelaporan pencapaian kerjanya SKPD tersebut kepada pemerintah kota mungkin sudah dilaporkan kepada walikota dan tidak pernah dilaporkan kepada saya sebagai wakil walikota," tutur Aroni.(YAGI)

Bupati Langkat Kembali Terima Penghargaan K3 STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH kembali akan menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi RI. Penghargaan tersebut rencananya diserahkan oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar kepada Bupati

Ngogesa dan beberapa kepala daerah lainnya termasuk Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho yang memperoleh penghargaan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, pada Senin (26/5) mendatang.

Hal tersebut terungkap ketika Kadis Nakertrans Langkat H Syaiful Abdi ditemui wartawan

di ruang kerjanya Kantor Disnakertrans di Stabat, Kamis (22/5). “Kami telah menerima surat undangan untuk menghadiri acara penganugrahan penghargaan itu bersama 26 bupati dan walikota se-Indonesia lainnya yang turut dilampirkan,� jelas Syaiful.

"Yang pasti lagi-lagi ini meru-

pakan kebanggaan bagi kita untuk kesekian kalinya. Karena bupati memang berkomitmen untuk terus membina dan berusaha memberikan yang terbaik bagi para tenaga kerja sehingga tak pernah lepas dari penilaian dan penghargaan yang dianugrahkan pemerintah pusat," katanya lagi.(JUL)

Pejabat Eselon II Dilantik Walikota Gunungsitoli GUUNGSITOLI - Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural merupakan hal yang biasa dan lumrah dalam organisasi mana pun, termasuk organisasi pemerintah daerah. Dan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ini selain bertujuan untuk mengisi beberapa kekosongan jabatan juga sebagai upaya penyegaran dalam rangka pemantapan organisasi dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga dalam rangka pembinaan karir pegawai negeri sipil itu sendiri.

Hal ini dikatakan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP saat melantik pejabat eselon II lingkup Pemko Gunungsitoli, minggu lalu. Pelantikan ini dihadiri pejabat teras Pemkot Gunungsitoli.

Menurutnya, penetapan pejabat struktural eselon II baik yang baru dipromosikan maupun PNS yang baru dipromosikan maupun PNS yang selama ini telah dihunjuk sebagai pelaksana tugas dinilai memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut dan telah melalui

tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan didasarkan pada kompetensi yang dimilikidankebutuhanorganisasimelalui proses yangdiawalidenganpenyampaian permintaan pertimbangan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Dan kepada pejabat yang telah dilantik pada hari ini kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara harus benar-benar dijaga dan dijalankan dengan baik, penuh pengabdian, komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini perlu dipahami dan dijiwai karena konsekuensi dari mengemban jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara dan masyarakat semata, akan tetapi lebih dari itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta harus disadari bahwa kepercayaan dan amanah itu sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan digantikan oleh yang lain.

Selain itu, sebagai pemimpin dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah dan masyarakat Kota Gunungsitoli, mengedepankan etika

birokrasi, bersikap rendah hati, inovatif, kreatif, santun dalam melayani kepentingan masyarakat dan bertindak sebagai panutan, motivator dan proaktif dalam melaksanakan tugas, yang didasarkan pada pengalaman dan profesionalisme yang dimiliki sehingga dapat menyelesaikan semua tantangan dalam tugas dengan sebaik-baiknya, juga harus mampu menempatkan diri dalam interaksi sosial kemasyarakatan sesuai keberadaan masingmasing sehingga tampil menjadi teladan, baik di tempat kerja maupun di tengah-tengah masyarakat.

"Diminta kepada pejabat yang dilantik agar menguasai tugas pokok dan fungsi masing-masing, berikanlah pelayanan terbaik kepada masyarakat, ciptakanlah situasi dan kondisi lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, laksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan hindarilah hal-hal yang dapat membawa permasalahan hukum, tegakkan disiplin PNS di lingkungan kerja masing-masing, ciptakan koordinasi yang baik antar SKPD dan antar unit kerja dalam SKPD, kuasailah teknologi dan sumber daya manusia,"

katanya.

Pejabat yang dilantik masingmasing, Dr Bula Simanungkalit (Pj Kadis Kesehatan), Drs Ferdinand Bu’ulolo (Pj Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Gunungsitoli), Talizokhi Halawa (Inspektur Kota Gunungsitoli), Folata Mondrofa (Pj Kaban Kepegawaian Kota Gunungsitoli), Abdul Majid Caniago (Staf Ahli Walikota Gunungsitoli Bidang Ekonomi dan Keuangan), dan Drs Faudu’asa Hulu (Staf Ahli Walikota Gunungsitoli Bidang Pemerintahan).

Selanjutnya, Theodore hulu SPd (Staf Ahli Walikota Gunungsitoli Bidang Kemasyarakatan dan SDM), Bernardine Telaumbanua (Staf Ahli Walikota Gunungsitoli Bidang Hukum dan Politik), Genius Larosa (Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli), Drs Basrah Zebua (Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Gunungsitoli), dan Dra Anna Dewi Sitorus (Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli).(YAGI)

Bangsa Maju Menganut Sistem Demokrasi Sejumlah relawan yang tergabung dalam Gotong Royong Semesta Indonesia membagikan bunga dalam Gerakan Seribu Bunga kepada pengguna jalan di kawasan Bundaran Mayestik Medan, Sumut, Jumat (23/5). Mereka mendukung Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai Capres dan Cawapres, dalam memenangkan pasangan tersebut dalam Pilpres 2014.

Wakil Walikota Hadiri Pelepasan Santri Jontor SUBULUSSALAM - Wakil Walikota Subulussalam Drs Salmaza menghadiri acara pelepasan (khataman) santri-santri Madrasah Tsanawiyah (MTS) Angkatan ke18 dan Madrasah Aliyah (MA) Angkatan ke-15 Dayah Modern Terpadu (DMT) Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Subulussalam, Sabtu (17/5), di halaman pesantern setempat.

Direktur Pelaksana Pendidikan DMT jontor Bambang Chairuddin mengatakan, sekitar 260-an santri TPA hingga MA. "Sekarang menurun karena alumni tahun hanya 24 santri MTs dan MA," katanya.

Tetapi dikatakan, jika kuantitas sangat dikedepankan di dayah yang didirikan oleh Moch Din Ilyas

(alm) pada Tahun 1989 ini maka untuk ke depan akan semakin meningkat karena tidak hanya meningkan kualitas pendidikan saja tetapi ingin menciptakan Generasi Pemuda Islami penuh kreasi, inovasi, dan berprestasi.

Dalam kesempatan itu wakil walikota memberikan apresiasi kepada santri-santri DMT Jontor karena menyaksikan kemampuan para santri-santri itu dan berharap agar dapat meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki, juga agar menambah semangat belajar dan tidak pernah lelah untuk mencapai cita-cita.

"Kepada yang telah lulus MA dari Pesantern DMT Jontor ini agar dapat melanjutkan sekolahnya

ke perguruan tinggi dan jangan melupakan pesantern ini," katanya.

Acara tersebut ditandai dengan pengalungan tanda kelulusan kepada para santri oleh wakil walikota didampingi Mirsal, Usman, Kepala MTs dan MA dan Bambang Chairuddin sebagai Direktur DMT Jontor.

Acara tersebut dirangkai dengan panggung gembira santri dari bermacam tarian daerah Toba, Aceh, Padang, Jawa, India dan lagu Islami dan juga pidato tiga bahasa, Aceh, Pakpak, dan Jawa.

Hadir juga pada acara itu, Kepala UPPKB Jembatan Timbang Jontor Syafril Bintang dan seluruh orangtua santri dan undangan lainnya.(KARTOLIN)

TEBINGTINGGI - Plh Walikota Tebingtinggi Drs H Agussalim mengatakan, sejarah menunjukan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dan sistem politik yang dianut. Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Di sisi lain, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan demokrasi adalah seluruh komponen bangsa, pemerintah dan

masyarakat.

Hal itu dikatakan Drs H Agussalim pada acara pendidikan politik masyarakat Kota Tebingtinggi yang diselenggarakan pemerintah kota melalui Kesbang Pol Linmas di Gedung Hj Sawiyah Nasution, Selasa (13/5).

Disebutkan, pendidikan politik perlu terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian Bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepa-

haman bersama terhadap nilainilai kebangsaan yang hadiri dan tumbuh dalam kehidupan bangsa.

"Berkaitan dengan rangkaian kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden, saya mengharapkan kiranya masyarakat Kota Tebingtinggi tetap menjaga kondusifitas Kota Tebingtinggi, menjaga persatuan, kekompakan dan tanpa pertikaian, pilihan boleh berbeda namun kita tetap bersatu," pesan walikota.

Sebelumnya Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kota Tebingtinggi Amas Muda SH dalam laporannya menyampaikan, tujuan pendidikan politik ini untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan sebagai warga negara, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Tebingtinggi tentang kebijakan politik dan demokrasi.(RS)

Jelang Pilpres, Polisi Gelar Operasi Simpatik TEBINGTINGGI - Menyambut pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), jajaran Polres Tebingtinggi bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar operasi simpatik berlalu lintas (lalin) dimulai 19 Mei hingga 8 Juni 2014 mendatang, ditandai dengan gelar pasukan, Senin (19/5), di halaman Mapolres Tebingtinggi.

Upacara dipimpin Kapolres

AKBP H Enggar Pareanom SIk dihadiri Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, Kajari Tebingtinggi Fajar Rudi Manurung SH, Danramil 013 Kapten Inf Budiono serta Ketua PN diwakili Dody Setyo SH. Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom membacakan amanah tertulis Kapolri Jendral Pol Sutarman, mengajak seluruh personel melakukan operasi

simpatik terhadap pengguna kendaraan dalam berlalu lintas yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan, menjaga kamtibmas jelang Pilpres di mana posisi sebagai polisi berjiwa penolong memberikan simpatik dengan citra terbaik sebagai pengayom di tengah masyarakat.

Sementara Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Edy Sudrajad meminta kepada seluruh

masyarakat Kota Tebingtinggi selalu mematuhi peraturan berlalu lintas khususnya bagi kendaraan bermotor roda dua yang merupakan mayoritas pengguna kenderaan dan selalu terjadinya tabrakan. "Diharapkan pengemudi dapat melengkapi surat-surat kenderaan, menggunakan helm baik pengemudi maupun yang dibonceng serta tidak ugal-ugalan di jalanan," imbuh kasat lantas.(RS)

TOKOH PEMUDA MENGKRITIK KINERJA PEMKO

Rekomendasi DPRD Gunungsitoli Jangan Sebatas Wacana GUNUNGSITOOLI - Tokoh Pemuda Kota Gunungsitoli Tema L, yang dikenal sangat vokal mengkritik kinerja Pemko Gunungsitoli, kepada Wartawan menyampaikan dengan tegas, agar rekomendasi DPRD kepada Walikota Gunungsitoli jangan hanya sebatas wacana, tetapi harus benar-benar diterapkan.

"Yang perlu kita pertanyakan kepada wakil rakyat sebagaiman isi dari rekomendasi mereka.

Apa ia? Apa benar? Dan apakah sanggup walikota melaksanakan hal itu dalam waktu 60 hari kerja? Lalu tindakan apakah yang akan dilakukan DPRD jika walikota mengabaikannya? Jadi hal ini ada perlu anggota DPRD Kota Gunungsitoli memperhatikan dan menimbangnya," jelas Tema.

Ia menambahkan, selain masalah kinerja Pemko Gunungsitoli, ada lagi beberapa

hal yang dibutuhkan kajian khusus dari DPRD Kota Gunungsitoli dan harus segera ditanggapi dan kalau bisa dibentuk pansus, hal ini termasuk sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Walikota Gunungsitoli dan Sekda Kota Gunungsitoli. "Dalam hal ini kasus korupsi pada pengadaan alat kesehatan, kasus dugaan korupsi dana hibah DOB dan juga kasus dugaan korupsi pada

pembangunan Kantor Walikota Gunungsitoli Dinas Tarukim serta kasus dugaan SPPD fiktif Kadis Tarukim Kota Gunungsitoli," tegasnya.

Kata dia, jika dilihat dari isi rekomendasi DPRD Kota Gunungsitoli yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli sepertinya antara para pejabat di Pemko Gunungsitoli tidak searah dan sejalan sehingga ada kepincangan. "Hal ini bisa kita

dibuktikan dengan memperhatikan kinerja setiap SKPD yang tidak bisa memaksimalkan kinerjanya.

Keharmonisan di tubuh para pejabat di lingkungan Pemko Gunungsitoli sudah mulai jelas adanya perbedaan pendapat baik para pimpinan maupun para kepala SKPD, maka dengan demikian sangatlah kita butuhkan perhatian khusus dari para wakil rakyat dalam menyelaraskan hal

ini, sehingga apa yang diharapkan dalam pencapaian kinerja Pemko Gunungsitoli dapat terwujud sebagaimana dambaan kita bersama," imbuh Tema mengakhiri.

Dari pantauan wartawan, Walikota Gunungsitoli dan Sekda Kota Gunungsitoli alergi terhadap wartawan yang sering menyorot kinerja Pemko Gunungsitoli, sehingga saat ditemui untuk dimintai

tanggapannya tetap tidak dapat ditemui. Ada pernah wartawan selama tiga hari berturut-turut mencoba menemui walikota Gunungsitoli dari pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB menunggu, namun dengan banyak alasan disampaikan hingga tidak bisa ditemui. Apalagi keberadaan para pejabat tersebut di kantornya bisa dihitung berapa hari dalam seminggu sebab kebanyakan di luar daerah.(YAGI)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 303 26 MEI - 1 JUNI 2014

KPK Periksa Mantan Staf Sutan Bhatoegana

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Sita Mobil Airin Terkait TPPU Wawan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita satu unit mobil terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Mobil Honda CRHV hitam yang disita KPK atas nama Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Diany Rachmi yang juga istri Wawan.

"Tadi sore terkait TPPU TCW penyidik melakukan penyitaan mobil CRV hitam B 1983 SJF atas nama Airin," kata Jubir KPK Johan Budi SP di kantornya, Jakarta

Selatan, Kamis (22/5).

Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan satu unit motor Honda Vario atas nama Tubagus Chaeri Wardana. Dua kendaraan itu sudah diparkir di samping kantor KPK. "Kedua kendaraan tersebut sudah di kantor KPK," tukas Johan.

Sebelumnya, KPK sudah menyita mobil CRV B 1981 SJF dan B 1982 SJF. Informasi yang diperoleh wartawan, masih ada dua mobil yang belum disita oleh KPK. Dua mobil itu berplat B 1984 SJF dan B 1985 SJF.(NET)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan staf ahli Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Irianto Muhyi sebagai saksi kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) di Komisi VII DPR.

Irianto diperiksa sebagai saksi atas Sutan yang sudah menjadi tersangka kasus ini. \"Diperiksa sebagai saksi", kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (23/5).

Untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat itu. KPK juga me-

meriksa Agus Sumarta dari pihak swasta."Dia juga diperiksa sebagai saksi SB", katanya.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energsi Sumber Daya Mineral (ESDM), Didi Dwi Sutrisno Hadi menyatakan ada dana

sebesar USD140 ribu yang diserahkan kepada Komisi VII DPR. Uang itu berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Didi kemudian diminta Waryono Karno yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM menyampaikan uang itu ke Komisi VII

DPR. Namun dia tidak berani mengantarkannya. Lalu Didi menelepon Irianto.

Didi mengatakan, Irianto datang ke ESDM. Kemudian Didi menyerahkan tas yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang.

Setelah penyerahan dibuat tanda terima yang ditandatangani oleh Irianto.(NET)

Tersangka Bansos Sulbar Mangkir Dari Panggilan MAKASSAR– Tim penyidik bidang pidana khusus Kejati Sulsel, Jumat (23/5) menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Sulbar tahun anggaran 2007 lalu.

Kedua tersangka tersebut yakni mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulbar yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Sulbar Samiran dan mantan Bendahara Pengeluaran Pemprov Sulbar Taufik.

Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Gery Yasid

mengatakan, bahwa tersangka tersebut mangkir dari panggilan tim penyidik Kejati tanpa ada surat pemberitahuan atau keterangan tidak hadirnya.

"Keduanya dinilai tak kooperatif. Penyidik akan melakukan pemanggilan lagi, sampai keduanya datang memenuhi panggilan kami," ujar Gery.

Jika nantinya kedua tersangka tidak kooperatif dan dinilai mempersulit proses penyidikan, makan akan dijemput secara paksa, dan kemungkinan besar akan langsung dilakukan penahanan.

(KOMPAS.COM)

Bupati Sragen Terancam Dijerat UU Tipikor SEMARANG- Bupati Sragen Agus Fachturrahman terancam dijerat dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan penipuan yang disidik Polda Jawa Tengah.

"Ada kemungkinan mengubah undang-undang yang dikenakan," kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ali Mukartono di Semarang, Jumat (23/5).

Menurut dia, jeratan undangundang korupsi tersebut sangat tergantung temuan penyidik dalam kasus tersebut.

Ia menyebut contoh posisi Agus pada saat menerima uang Rp 800 juta dari pelapor Agus Bambang Haryanto yang terkait dengan janji untuk memberikan jabatan tertentu di Pemerintah Kabupaten Sragen. "Apakah saat itu sudah

menjabat sebagai bupati atau tidak," katanya.

Meski demikian, ia belum bisa memastikan peralihan pasal yang akan dikenakan tersebut.

Menurut dia, Kejaksaan Tinggi telah memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Jawa Tengah.

"Semua tergantung dari penyidik," katanya.

Sebelumnya, laporan penipuan terkait dengan jabatan tersebut dilaporkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo Agus Bambang Haryanto.

Bambang yang sudah mengeluarkan uang sekitar Rp 800 juta saat Agus Faturrachman maju dalam pemilihan kepala daerah kecewa karena batal menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan janji tersangka.(ANT)

Penyidik Kejagung Periksa Mantan Tim Sukses Jokowi JAKARTA- Michael Bimo Putranto, pengusaha yang disebutsebut sebagai mantan tim sukses Joko Widodo saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Jumat (23/5), diperiksa penyidik Kejagung terkait dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta untuk tahun anggaran 2013.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Jumat, menyatakan yang bersangkutan diperiksa mengenai ada tidaknya keberadaan saksi dan perusahaan milik saksi, PT Sapta Guna Daya Prima, dalam kegiatan pengadaan armada busway.

"Saksi memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan," katanya.

Sampai sekarang, kejaksaan

sudah menetapkan empat tersangka, yakni, DA (pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta).

Kemudian, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dan P, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/ BPPT).

Sementara itu, Kejagung menilai saat ini belum perlu memeriksa Gubernur DKI Jakarta yang juga maju sebagai Calon Presiden, Jokowi untuk diperiksa.(NET)

Masa laskar anti korupsi pejuang 45 menggelar aksi kasus korupsi Kemenag terkait dana haji dan dana abadi umat (DAU) senilai 80 triliun di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/5). Dalam aksi tersebut mereka menuntut kepada KPK agar kasus tersebut segera di usut dan diproses secara hukum. Sebelumnya di tahun 2004 kasus serupa juga terjadi dengan pelaku menteri agama Said Agil Husin Al-Munawar senilai 275 miliar disusul kasus korupsi pengadaan al-qur'an di tahun 2012 senilai 150 miliar.

Berkas Anas Urbaningrum Setinggi 1 Meter JAKARTA - Firman Wijaya, Kuasa Hukum Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pihaknya sudah menerima berkas kliennya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi hari ini kita menerima pelimpahan dan penerimaan suarat dakwaan serta berita acara," kata Firman di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/5).

Berkas Anas memang terlibat tebal, jika diukur mencapai sekitar satu meter. Bahkan, butuh dua orang untuk mengangkat dan memasukkan ke dalam mobil Innova Hitam bernopol B 1384 BE. Dari berkas itu, kemudian KPK menyusun menjadi surat dakwaan sebanyak lima puluh halaman. "Ini

Penasihat hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya (kiri) menunjukkan surat dakwaan kliennya tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan Tindak Pidana Pencucian Uang Anas Urbaningrum di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (22/5).

sebuah dakwaan yang bersejarah dalam sejarah penegakan hukum Indonesia," kata Firman.

Maka, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini akan segera menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Menurutnya, Anas sudah tahu tentang dakwaan tersebut. "Sudah tahu. Dia bilang ini sangat imajiner," ucapnya.

Dana Untuk Nyapres Ditempat terpisah kuasa hukum Anas, Firman Wijaya menyebut kliennya dituding tengah mengumpulkan dana untuk disiapkan maju sebagai calon presiden waktu itu.

"Intinya dakwaan terhadap Mas Anas Urbaningrum adalah, Mas Anas dituduh menjadi presiden Indonesia dengan cara

mengumpulkan dana di dalam persiapan-persiapannya," kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/5).

Menurut Firman, berkas Anas meliputi dari beberapa proyek yang dituduhkan. Namun, dia tidak merinci proyek-proyek apa saja.

Firman tidak membantah, saat dikonfirmasi salah satunya proyek alkes (alat kesehatan).

"Dakwaan akumulasi. Ya semua yang menurut saya ini dakwaan imajinatif, tapi intinya untuk Mas Anas jadi calon presiden total," imbuhnya.

Dia pun berharap, Anas segera menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Agar kasus ini bisa segera tuntas.

"Ya mudah-mudahan secepatnya," tegasnya.(SINDO.COM)

Babak Baru Kasus Proyek Islamic Center Kabupaten Bekasi BEKASI- Kini memasuki babak baru dalam pembangunan Islamic Center yang berada di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Sejumlah pejabat yang terkait dengan proyek ini, mulai diperiksa satu per satu oleh kejaksaan.

Proyek yang dimulai sejak tahun 2009 silam hingga kini belum juga rampung.

Masalah yang dipersoalkan antara lain, penambahan anggaran dari Rp 29 miliar menjadi Rp 36 miliar yang dianggarkan pada

APBD 2010. Dan kabar yang beredar, penambahan anggaran tersebut tanpa melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Evan Satria, mengakui ada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi yang dipanggil oleh kejaksaan.

"Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat," kata Evan, Rabu (21/5).

Menurut dia, kasus Islamic Center tidak ditangani oleh Kejari Cikarang sehingga pihaknya tidak

bisa terlalu jauh mengomentari proyek ini. "Sudah ada yang diperiksa terkait kasus Islamic Center. Bahkan, saya juga sempat bertemu mereka di Kejati Jawa Barat," katanya.

Kejari Cikarang hanya melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Terpisah, Koordinator Lembaga Kajian Kebijakan Daerah, Usman, mengatakan kasus ini menjadi temuan pihak Kejati Jawa Barat, yang mempertanyakan kenaikan anggaran sebesar Rp 7

miliar. "Sudah semestinya, penambahan anggaran itu melalui mekanisme Paripurna di DPRD Kabupaten Bekasi. Nyatanya, penambahan anggaran tersebut hanya ditunjuk oleh pimpinan dewan saja," katanya.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 20092014, Mustakim, mengatakan kesiapan dirinya apabila nanti diperiksa oleh Kejati Jawa Barat.

Kapasitasnya untuk mempertanggungjawabkan penambahan alokasi dana pembangunan Islamic Center pada APBD 2010. ”Sebagai

warga negara, saya selalu siap,” ungkap Mustakim.

Dirinya mengklaim, penambahan anggaran tersebut dilakukan secara terbuka oleh anggota dewan, termasuk mengadakan rapat paripurna. ”Masih lengkap semua dokumennya, dan ada juga berita acara penambahan anggaran tersebut,” imbuhnya.

Saat disinggung pembangunan Islamic Center yang hingga sekarang belum juga rampung, dirinya mengatakan hal tersebut merupakan ranah eksekutif bukan ranah legislatif.(NET)

PEMERINTAH PUSAT MENYESALKAN

Daerah Abaikan Hasil Pemetaan Ujian Nasional JAKARTA - Pemerintah pusat menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak memperhatikan hasil pemetaan Ujian Nasional (UN).

Dampaknya mutu pendidikan di daerah pun masih rendah.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, pemetaan hasil UN diberikan ke semua provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk CD. Data yang disajkan per sekolah mulai dari nilai UN hingga jumlah siswanya.

Pemberian CD pemetaan itu diberikan supaya pemerintah daerah memahami seperti apa indeks kompetensi daerahnya. Sayangnya

pemerintah daerah mengabaikan hasil tersebut.

“Tidak dipelajari. Bahkan tidak dibuka (hasil pemetaan itu),” katanya pada penandatangan Percepatan Pembangunan Melalui Pendidikan yang digelar Putera Sampoerna Foundation dan Gerakan Indonesia Berkibar di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (22/5).

Musliar melanjutkan, padahal dari data konkret yang diberikan Kemendikbud itu maka pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan intervensi. Data ini diberikan, ujarnya, karena pemerintah pusat tidak akan sanggup melakukan pembenahan sendirian.

Kemendikbud menekankan,

masalah pendidikan di masing-masing daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri. Meski demikian dari hasil pemetaan itu Kemendikbud memberikan bantuan berupa rehabilitasi sekolah dan diklat guru. Musliar menyebutkan, block grant peningkatan UN ke sekolahsekolah dikucurkan Rp50 juta per sekolah.

Berdasarkan data, Aceh menempati posisi pertama dengan jumlah ketidaklulusan UN mencapai 785 siswa, Sumatera Utara (514), Sulawesi Tenggara (490), NTB (460), NTT (448), Sulawesi Tengah (433), Sulawesi Selatan (394), Sumatera Selatan (384), Kalimantan Tengah

(342), Maluku (299), Papua (284), Kalimantan Barat (264), Kalimantan Selatan (258) dan Jambi (239).

Ketua Gerakan Indonesia Berkibar M Farhan menjelaskan, Indeks Pendidikan Untuk Semua yang dilansir United Nations Development Program (UNDP) pada maret 2013 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 120 negara yang disurvei. Memang ada kenaikan dari 2011 dimana Indonesia ketika itu berada di peringkat 69 dari 127 negara.

Meski demikian akses serta mutu pendidikan yang rendah menjadi penyebab indeks pendidikan di Indonesia masih tertinggal. “Untuk membangun bangsa yang unggul dan

mampu bersaing di era globalisasi peningkatan kualitas pendidikan mutlak diperlukan. Hal ini tentu butuh kerja sama pemerintah pusat, daerah, swasta dan komunitas,” tuturnya.

Oleh karena itu, jelasnya, pihaknya memfasilitasi 12 pemerintah daerah dan 11 korporasi dan BUMN untuk sepakat mempercepat pembangunan melalui pendidikan.

12 pemerintah daerah yang ikut mendukung gerakan percepatan pembangunan ini ialah Pemprov Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, Pemkab Bangka Tengah, Muara Enim, Kotawaringin Timur, Bontang

dan Bogor. Sedangkan 11 korporasi yang ikut menandatangani salah satunya Alfamart dan Alfamidi.

Dia menjelaskan, sejak diresmikan 28 Oktober 2012 lalu ada 11 pemerintah daerah yang mendukung gerakan ini. 39 institusi telah bergabung sebagai mitra yang menyediakan dana CSR guna membantu perbaikan kualitas pendidikan.

Ada tujuh institusi yang tergabung sebagai fasilitator yang menawarkan program perbaikan kualitas pendidikan dan pemberi pengaruh yang berperan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan melalui penyebaran informasi di berbagai medium komunikasi.(OKZ)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

SUMUT/ACEH

Wawako Tanjungbalai Apresiasi Pengawasan UAS dengan CCTV TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjung Balai Rolel Harahap mengapresiasi pengawasan pengerjaan soal ujian akhir sekolah dengan menggunakan perangkat “closed circuit television (CCTV), seperti yang diterapkan di SD Yayasan Perguruan Sisingamangaraja kota itu.

Rolel didampingi para pimpinan SKPD ketika mengunjungi Yayasan Perguruan Sisingamangaraja Tanjung Balai, Senin (19/5) pagi menyempatkan diri memantau dari CCTV sebanyak 106 siswa mengerjakan soal ujian akhir sekolah. Diakuinya, pemasangan fasilitas CCTV dalam penyelenggaraan ujian nasional maupun ujian akhir sekolah

merupakan sebuah kemajuan dalam dunia pendidikan.

Setelah beberapa saat mengunjungi SD Yayasan Sisingamangaja, Wawako Tanjung Balai melanjutkan peninjauan ke Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) 3 dan berakhir di SD Negeri 133888 Sei Tualang Raso. Ia berharap seluruh peserta ujian akhir SD tahun 2014 lulus 100 persen, seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kita doakan semoga 3.591 peserta ujian akhir SD tahun ini lulus seratus persen dengan nilai yang memuaskan,” ujarnya.

Optimisme mempertahankan seratus persen kelulusan itu, lanjut dia, cukup realistis karena beberapa bulan menjelang ujian akhir SD pihak Dinas Pendidi-

Toppan RI T Balai Minta Aparat Tegakkan Supremasi Hukum TANJUNGBALAI - Direktur Eksekutif LSM Toppan RI Kota Tanjungbalai Irwanto meminta aparat hukum segera menuntaskan kasus dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan Faisal Fahmi SP yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai terhadap pelapor Yusni Ali, warga Kota Kisaran yang kini permasalahannya menjadi pergunjingan di masyarakat.

Serta dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kota Tanjungbalai yang kasusnya sedang ditangani oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai – Asahan (Kejari TBA).

Demikian disampaikan Irwanto, Rabu (22/5), di Jalan Gaharu Kota Tanjungbalai, menanggapi proses hukum terhadap penuntasan kasus tersebut. "Jika dicermati dengan teliti, memang terlihat jelas adanya dugaan permainan hukum dalam penuntasan proses hukum kasus ini. Pasalnya, buktibukti awal yang mengarah pada adanya tindak pidana penipuan/ penggelapan oleh Faisal Fahmi SP terhadap Yusni Ali. Namun

hingga kini Faisal Fahmi SP yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjungbalai bahkan kini berstatus DPO tetap terkesan kesulitan menangkap yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan dalam Pileg 2014 yang baru lalu berhasail lolos sebagai ang gota DPRD Kota Tanjungbalai 2014-2019 dari Partai Golkar pada Dapil Tanjungbalai 3," ujarnya.

Dilanjutkannya, terkait dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS 2013 dan 2013 selama delapan triwulan oleh SDN di Kota Tanjungbalai yang kini permasalahannya sedang ditangani Pidsus Kejari TBA diharapkan mampu memunculkan tersangka dugaan korupsi dari kalangan Kepala SDN. Dia juga meminta kepada Kejari TBA di bawah pimpinan Ester TP Sibuea SH MH dengan Kasi Pidsus Yarnes SH MH agar jeli dan bekerja profesional, sebab diyakini tidak terlalu sulit menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS di SDN Kota Tanjungbalai. (HER)

Siti Masita Dewi SH Dicopot Sebagai Kasi Perbendaharaan III TANJUNGBALAI - Kalangan Bendahara Pengeluaran (BP) SMPN, SMKN dan SMAN merasa bersyukur atas pencopotan Siti Masita Dewi SH sebagai Kasi Perbendahraan III pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 820/60/ K/2014 tentang mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dilantik pada tanggal 13 Me1 2014 oleh Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap.

Rasa syukur ini mengemuka dari para BP di atas dan enggan disebutkan identitasnya.

Menurut mereka dalam menjalankan tupoksinya yang bersangkutan selalu "over acting" dan terkesan mempersulit yang pada akhirnya setelah "disalamkan" baru persoalan yang dipermasalahkan dianggap hilang.

Sebagaimana diketahui dalam proses SPM untuk penerbitan SP2D pada Dinas PPKA

melalui tiga seksi perbendaharaan, salah satunya Seksi Perbendaharaan III yang lingkup kerjanya meliputi, SMPN 1 - SMPN 12 + SMPN Satu Atap, SMKN 1 - SMKN 6, SMAN 1 - SMAN 7 ditambah Kantor Perpustaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pasar dan Dinas Pendidikan.

Karena kegagalannya sebagai Kasi Perbendahraan III, Walikota Tanjungbalai memposisikan Siti Masita Dewin SH sebagai Kasi Analisa Kebutuhan pada Dinas PPKA Kota Tanjungbalai. Posisinya oleh Walikota Tanjungbalai dipercayakan kepada Dian Nugraha SE yang sebelumnya sebagai Kasubbid Dunia Usaha pada Bappeda Kota Tanjungbalai. Bagi kalangan BP yang masuk dalam lingkup Seksi Perbedaharaan III, sosok Dian Nugraha diyakini mampu melakukan perubahan suasana kerja di seksi perbendaharaan III yang sempat menakutkan bagi BP ketika menyampaikan SPM. (HER)

kan setempat giat melakukan bimbingan belajar dan pelajaran tambahan. “Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan, sebelum ujian para siswa telah mengikuti pelajaran tambahan dan bimbingan.

Tujuannya agar siswa tidak kewalahan saat mengikuti ujian akhir ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Hamlet Sinambela menjelaskan, ujian akhir SD sederajat tahun 2014 di kota itu diikuti sebanyak 3.591 siswa sekolah negeri dan swasta.Penyelenggaraan ujian akhir SD berlangsung selama tiga hari, sedangkan mata pelajaran yang diujikan yakni, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. (HER)

CCTV - Wakil Wali Kota Tanjung Balai Rolel Harahap (tengah) didampingi Kadis Pendidikan Hamlet Sinambela (kanan) menyaksikan perangkat CCTV yang digunakan untuk memantau pelaksanaan UAS, di SD Swasta Yayasan Perguruan Sisingamangaraja Tanjung Balai, Senin (19/5).

Usulkan NIP, Ratusan CPNS di Tanjung Balai Kena Pungli TANJUNGBALAI Ratusan orang tenaga honorer K-2 yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 di Kota Tanjungbalai diduga dikenakan pungutan liar (pungli) ketika mengajukan pemberkasan pengusulan NIP (nomor induk pegawai).

Keterangan yang berhasil dihimpun, Selasa (20/5), terungkapnya dugaan pungli itu dikarenakan ada beberapa CPNS yang merasa tertindas mengadukan nasib mereka kepada pengurus KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia), disebabkan tidak mampu memenuhi permintaan uang yang awalnya mencapai Rp10 juta, dan belakangan dikabarkan turun menjadi sebesar Rp5 juta per orang.

Ironisnya, dalam pemberkasan pengusulan NIP bagi honorer K2 yang lulus seleksi CPNS Tahun 2013

tidak hanya terjadi tawar-menawar dari senilai Rp10 juta turun menjadi Rp5 juta, tetapi juga berkas para CPNS tersebut sempat dikembalikan pihak BKD dan Diklat Kota Tanjungbalai kepada masing-masing CPNS dan meminta mereka yang langsung mengurus berkasnya serta meminta tandatangan dari pejabat terkait termasuk Plt Sekdako Tanjungbalai.

Persoalan itu menimbulkan kegelisahan di kalangan CPNS, mengingat proses pemberkasan mereka terancam disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai waktu yang ditentukan, sementara dalam urusan tersebut merupakan tanggungjawab dan tugas dari pihak BKD dan Diklat.

Melihat situasi itu, sejumlah CPNS mencoba mengadukan nasib mereka kepada Ketua KORPRI Kota Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM mantan Sekretaris Daerah Kota. "Pengaduan itu tentunya meminta dukungan dan petunjuk dari mantan pejabat Pemko Tanjungbalai ini untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam

proses pemberkasan pengusulan NIP," kata seorang pegawai di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Erwin yang dihubungi wartawan merasa terkejut dan menyesalkan tindakan tersebut. Menurut dia, tindakan itu sama bentuknya dengan pemerasan. Erwin merasa prihati terhadap CPNS yang selama ini hanya menerima gaji pas-pasan diminta uang pada awalnya sebesar Rp10 juta, tetapi belakangan turun menjadi Rp5 juta per orang dari 167 honorer K2 yang lulus seleksi CNPS Tahun 2013.

"Saya menyesalkan, dalam kaitan pemberkasan ini, pihak BKD dan Diklat seakan tidak mau tahu, sehingga berkas CPNS sempat dikembalikan kepada SKPD masing-masing serta meminta mereka untuk mengurusnya sendiri. SKPD seakan dilepas bertindak sendiri bahkan dalam perjalanan pemberkasan itu juga dicatut nama Walikota Tanjungbalai," tegasnya.

Erwin berharap, persoalan ini hendaknya dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dan jangan sampai muncul ke permukaan adanya indikasi pemerasan dengan modus meminta uang senilai Rp5 juta. "Begitu juga, terhadap honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada Tahun 2013, hendaknya dapat diusulkan diangkat nantinya sebagai CPNS," harapnya.

Plt Sekdako Tanjungbalai Drs H Abdi Nusa yang dihubungi melalui telepon selularnya membantah bahwa pihaknya ada meminta uang kepada CPNS yang lulus seleksi dalam pemberkasan tersebut. "Itu sama sekali tidak benar. Proses pemberkasan sebelumnya sempat tertunda akibat pihak BKD dan Diklat mengembalikannya kepada masing-masing CPNS untuk mengurus langsung berkasnya dan menghubungi pejabat terkait. Apa kerja BKD? Sedangkan itu merupakan tugas dan tanggungjawab mereka menyelesaikannya. Kendati demikian, kini berkas tersebut sudah ditandatangani, baik Sekdako maupun Walikota, dan kemungkinan akan dikirimkan nantinya kepada pusat," tandasnya.

(HER)

Walikota Akan Utamakan Pembangunan Jalan dan Jembatan SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH mengatakan akan meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan. Hal itu dikatakannya, Selasa (20/5), usai Upacara Hari Kebangkitan Nasional.

Merah sakti juga mengucapkan terimakasih atas dukungan para wartawan dan meminta maaf atas kesalahannya pada periode yang lalu seraya mengatakan, visi dan misi pada periode kedua ini salah satunya melanjutkan program yang termaktub pada APBK 2014.

Seperti bidang kesehatan, pemerintah akan segera meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dan segera membentuk bank darah dan akan segera menghadirkan dokter spesialis mata dan THT. Dirinya mengaku masih ada sedikit persoalan di RSUD terkait pengadaan obat-obatan. Karena selama ini, obat diorder sekarang sebulan kemudian baru datang, membuat RSUD jadi terkesan lamban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Tetapi masalah ini akan kita atasi sebagaimana mestinya," katanya.

Di bidang ekonomi akan secepatnya menyelesaikan pembangunan infrastuktur jalan-jalan kota dan penghubung antara kota dan kabupaten sekitarnya yang memang tinggal sedikit lagi. Seperti pembangunan jalan antar desa Sepadan dan Dah, Jalan Nyak

KONFRENSI PERS - Walikota Merah Sakti SH, Wakil Walikota Drs Salmaza, Asisten I Sazali dan Sekda H Dhamhuri SP MM mengadakan konferensi pers di aula sekda.

Adam Kamil, Malaekul Saleh, dan jalan Desa Subulussalam Timur atau yang lebih dikenal Cepu Indah dan jalur dua akan segera dibangun dari depan Galon Oyon sampai ke depan kantor bulog, jalur dua dari Tugu Penanggalan sampai Simpang SKPC. "Juga Jalan Oboh dan Nantampuk Mas. Selain itu pembangunan Jembatan Lae Kombih Sikelang Pelanja akan segera dimulai dan diprioritaskan," ujar walikota.

"Juga seperti Jalan Trade Zone sepanjang 32 km dengan lebar 26 m untuk jalur perdagangan antar lintas dalam dan luar kota. Begitu juga jalan pembangunan Desa Suka Maju dan Gelombang ke Muara Situlen menuju Aceh Teng-

gara akan dilaksanakan dengan sumber dana dari APBN sebesar Rp50 miliar," sambungnya.

Terminal terpadu di Desa Cepu Indah yang terlantar selama ini akan diaktifkan dan pembangunan jembatan ke Desa Dah dan Sibungke dan Jembatan Desa Blukur ke Desa SP4. Sedangkan program pabrik minyak kelapa sawit (PKS) yang terkendala selama ini karena lahannya tidak tersedia, saat ini sudah tahap uji kelayakan.

"Yang paling penting di bidang pendidikan terus kita tingkatkan dengan membangun pesantren di sekitar komplek Pemakaman Syehk Hamzah Fansuri di Desa Oboh Kecamatan Runding juga memberikan reward kepada siswa-siswi

SLTA dan SLTP sederajatuntuk motivasi agar lebih giat belajar lebih giat lagi. Sepuluh besar di setiap SLTA sederajat akan diberikan hadiah juara I Rp1 juta, juara II Rp750 ribu dan juara III Rp500 ribu, sedangkan juara IV sampai X masing masing Rp350 ribu.

Sedangkan tingkat SLTP sederajat diberi Rp750 ribu sampai Rp250 ribu lain. Juga siswa lima besar untuk UN, juara I Rp3,5 juta, juara II Rp2,5 juta, dan juara III sampai lima Rp1,5 juta," paparnya.

Konferensi pers perdana itu dihadiri Wakil Walikota Drs Salmaza, Sekda Damhuri SP MM, Asisten I Sazali, Asisten II Jalaluddin, dan Kabag Humas/Protokoler Manshuri. (KARTOLIN)

Wakil Walikota Tanjungbalai Tinjau UAS SD TANJUNGBALAI - Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap menijau pelaksanaan ujian akhir sekolah (SD) negeri dan swasta yang berlangsung di hari pertama, Senin (19/5).

Dalam peninjauan itu Wakil Walikota didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Drs H Hamlet MPd,

Kepala Dinas Perhubungan & Kominfo Kota Tanjungbalai Imron SH, Kepala Bagian Humas Setdakot Tanjungbalai Dra Darul Yana Siregar dan pejabat terkait lainnya.

Jumlah peserta yang mengikuti UAS tingkat SD Negeri sederajat di Kota Tanjungbalai tahun ini tercatat sebanyak

3.591 orang siswa/i dan beberapa sekolah yang ditinjau Wakil Walikota Rolel Harahap saat itu antara lain, SD Swasta Yayasan Perguruan Sisingamangraja diikuti sebanyak 106 peserta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) diikuti 332 orang peserta dan SD Negeri 133888 Sungai Tualang Raso sebanyak 76 orang peserta.

Para siswa/i yang mengikuti UAS SD Negeri sederajat tahun ini mengisi lembaran materi soal yang diujikan di antaranya bidang studi Bahasa Indonesia, Metematikan dan IPA. Kepala Disdik Kota Tanjungbalai Drs H Hamlet MPd mengatakan, menjelang UN tahun ini, kesiapan para siswa/i tingkat

SD Negeri dan swasta dinilai cukup baik. Apalagi UAS tersebut berlangsung selama tiga hari, dan setiap harinya hanya satu materi yang diujikan.

"Diharapkan, kelulusan peserta UAS SD negeri/swasta tahun ini dapat meraih hasil yang memuaskan mencapai seratus persen yang merupakan

keinginan semua pihak baik Pemko Tanjungbalai maupun masyarakatnya," ucap Hamlet.

Rolel Harahap mengajak semua pihak ikut mendoakan semoga para siswa/i yang mengikuti UN maupun UAS tahun ini dapat meraih hasil kelulusan seratus persen dengan nilai yang memuaskan. (HER)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

Wabup Atim Lantik 106 Pejabat ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib kembali memutasi para pejabat eselon II, III, dan IV di Aula Serbaguna Idi, Aceh Timur, Selasa (20/5). Pelantikan dan pengukuhan sumpah jabatan diwakili oleh Wakil Bupati Syahrul Syamaun.

Sebanyak 99 pejabat mendapat promosi jabatan dan tujuh orang dinonjobkan Syahrul Syamaun mengatakan, mutasi dan pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi.

“Pejabat yang dipromosikan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah dalam melayani masyarakat,” harap Wakil Bupati.

Sementara itu, tujuh orang yang dinonjobkan atau diperbantukan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Timur, yakni Ir Anas Johan MM (mantan Kadistan Holtikultura), Syaifannur SH MM (mantan staf ahli bupati), Drs Zainal Abidin (mantan Kantor Perpustakaan dan Arsip), Marzaini Ssos MAP (mantan Kabag Administrasi Pertanahan).

Selanjutnya, Asrul Faizal SP (mantan Pj Inspektur Pembantu Wilayah II), Khairul Azwar (mantan Kabid Pengembangan Perkebunan Distan), dan Khairurradi SPd

(mantan Kasi Keistimewaan Aceh Kantor Camat Simpang Jernih).

Posisi Camat Idi Rayeuk kini dipercayakan kepada Iswandi SSos yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Pante Bidari. Sedangkan posisi Camat Pante Bidari dipercayakan kepada M Nasir SP yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Ir Muslim menjabat sebagai Sekretaris DKP, dan SubkiSE sebagai Pj Kepala Kantor Perpusatakaan da Arsip.

Iskandar SH (Kabag Administrasi Pertanahan), MB Bandi Harvirdauus SH (Pj Kabag Hukum), Amiruddin MAP (Sekretaris Dinas SI), A Munir (Pj Kabag Keistimewaan Aceh), Erny Delpiana SHut (Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Atim), Amir Hidayat (Kabid Usaha, Pengelolahan dan Pemasaran Hasil pada Disnak dan Kesehatan Hewan Atim).

Kemudian Bustamam (Kabid Konservasi SDA pada Badan ingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Atim) dan Muliadi SSTP (Pj Sekcam pada Kantor Camat Ranto Selamat) serta puluhan pejabat eselon III dan IV lainnya juga dilantik disejumlah posisi, baik SKPK, Setdakab dan kantor camat. (BSO)

Walikota T Balai Tandatangani SPTJM Honorer K2 TANJUNGBALAI – Setelah sempat menjadi bahan pergunjingan di kalangan pegawai, karena dianggap mempersulit para honorer yang hendak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Walikota akhirnya menandatangani surat tersebut.

Kepastian ini diperoleh dari Plt Sekretaris Daerah Drs H Abdi Nusa, Rabu (21/5).

“Sudah ditandatangani Walikota tadi pagi itu SPTJM seluruh honorer K2 yang lulus CPNS. Dalam minggu ini juga, seluruh berkas yang sudah lulus verifikasi akan dikirimkan ke BKN untuk proses pembuatan Nomor Induk Pegawai. Dan yang pasti, semuanya dilakukan tanpa pungutan biaya,” kata Abdi Nusa, menjawab koran ini.

Drs H Abdi Nusa juga mengakui, ada berkas beberapa orang tenaga honorer K2 yang lulus CPNS tidak dapat diterbitkan SPTJM karena tidak lolos saat dilakukan verifikasi. Sayangnya, Drs H Abdi Nusa menolak menjelaskan lebih rinci tentang jumlah maupun identitas dari tenaga honorer yang terganjal SPTJM-nya itu. Disinggung soal adanya pengutipan biaya untuk mendapatkan SPTJM dari walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Drs H Abdi Nusa menepisnya.

Katanya, Walikota tidak melakukan pengutipan biaya dalam penandatangan SPTJM para CPNS dari tenaga honorer K2 tersebut.

Sementara itu, sejumlah honorer K-2 yang merasa dipersulit memeroleh SPTJM, kemarin mendatangi mantan sekda, yang juga Ketua Korpri Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane di kediamannya, di Jalan Sudirman. Kedatangan mereka, untuk menyampaikan adanya ‘pemaksaan’ menyerahkan uang Rp10 juta untuk memeroleh SPTJM sebagai syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan NIP. Menanggapi cerita para honorer, Erwin mengaku secara pribadi menyayangkan, jika hal tersebut memang benar terjadi. “Tindakan tersebut menurut sama saja dengan dengan memeras. Sayangnya, saya lihat, BKD terkesan tidak mau tahu dengan masalah ini,” kata Erwin, di hadapan para honorer K-2 tersebut.

Disinggung mengenai isu yang menyebutkan kebijakan tersebut adalah kebijakan walikota, Erwin mengaku meragukannya. Dia memprediksi, hal ini adalah ulah oknum pejabat teras di BKD yang mencatut nama Walikota untuk kepentingan pribadi. (HER)

LKPD Pemko Tanjungbalai TA 2013 Masih Diaudit BPK TANJUNGBALAI - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2013 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD dinilai telah kadaluarsa. Karena telah lewat dari satu bulan sejak disampaikan belum juga ada keputusan dari DPRD. Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terancam Tidak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungbalai. Pasalnya, hingga saat ini sudah memasuki minggu ketiga Mei 2014, BPK masih melakukan audit terhadap LKPD Kota Tanjungbalai. Sementara, LKPJ sudah disampaikan ke DPRD pada awal April 2014 tanpa dilengkapi dengan hasil audit BPK. “Hingga saat ini, Pemko Tanjungbalai belum menerima hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK terhadap LKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2013. Soalnya, saat ini BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan pertanggungjawaban pengelo-

laan perbendaraan daerah di Pemko Tanjungbalai,” ujar H Sumiran SH, Kepala Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset (PPKA) Pemko Tanjung Balai kepada wartawan, Senin (19/5).

Sayangnya, H Sumiran SH menolak untuk memberitahukan, kapan Pemko Tanjungbalai menyampaikan LKPD 2013 kepada BPK untuk dilakukan audit. Karena, menurut ketentuan yang berlaku, seharusnya sebelum penyampaian LKPJ ke DPRD, LKPD telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Jika sampai saat ini, BPK belum juga menerbitkan LHP terhadap LKPD Walikota Tanjung Balai Tahun 2013, maka besar kemungkinannya LKPD Kota Tanjung Balai tersebut akan mengalami nasib yang sama dengan LKPD Tahun 2012,” tutup pejabat eselon II tersebut.

(HER)

SUMUT/ACEH

Belasan Jenderal 'Berani Mati' dan Mantan Pejabat Tinggi Dukung Jokowi Bang Yos: Banyak Jenderal TNI Dukung Jokowi-JK JAKARTA - Kalangan purnawirawan jenderal TNI ramai-ramai memberi dukungan kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dan PrabowoHatta. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso 'pede' banyak kalangan pernawirawan TNI yang mendukung Jokowi-JK dibanding ke Prabowo-Hatta.

"Terbagi dua (dukungan eks TNI).

Hitung-hitungan lebih banyak (dukungan ke) kita, ada mantan KSAD, KSAL, KSAU, Kapolri. Tidak satu jumlahnya. Mantan kabin. Sebenarnya kalau dikumpulkan banyakan kita," tutur Sutiyoso usai deklarasi dukungan PKPI ke Jokowi-JK di kantor DPP PKPI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/5).

Namun begitu, Sutiyoso mengatakan penyebaran dukungan eks TNI dan Polri ke Jokowi dan Prabowo tidak menunjukkan permusuhan.

"Kita semua teman enggak ada musuh. Berlomba secara fair," kata Sutiyoso.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso menyebut dukungan PKPI terhadap pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla beriring restu dari sejumlah mantan petinggi pemerintahan dan belasan jenderal Tentara Nasional Indonesia.

Capres PDIP Jokowi yang hadir dalam deklarasi itu mengatakan, dukungan PKPI ke duet Jokowi-JK cukup besar. Menurutnya, ada sekitar TIGA juta anggota PKPI dari daerah hingga pusat yang akan

DUKUNGAN - Mantan Kepala Badan Intelejen Negara AM Hendropriyono didampingi Ketua Umum PKPI Sutiyoso memberikan sambutan dalam deklarasi dukungan PKPI pada Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Kantor PKPI Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. memberikan dukungan kepada Jokowi-JK. Jokowi juga mengungkapkan, mantan kandidat capres konvensi Partai Demokrat Anies Baswedan resmi bergabung mendukung pencapresannya. "Anies Baswedan. Rekam jejak jelas. Nanti akan kita sampaian pada waktunya," tuturnya.

Jenderal 'Berani Mati' Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, dua eks Kepala Polri, yakni Surojo Bimantoro dan Da'i Bachtiar, turut serta memberikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla. Mereka bertekad dan berjuang untuk memenangkan pasangan tersebut pada Pemilu Presiden 2014.

"Ada dari (jenderal) bintang empat dan belasan bintang tiga yang dukung Jokowi-JK," ujarnya saat deklarasi dukungan PKPI kepada pasangan caprescawapres Jokowi-Jusuf Kalla di Kantor Dewan Pimpinan Nasional PKPI. Sutiyoso beserta partainya juga telah resmi memberikan dukungan kepada Jokowi-JK. Dukungan itu diberikan tanpa syarat bagi-bagi kekuasaan.

Dalam sambutannya, Hendropriyono menyebut nama-nama jenderal dan mantan Kapolri yang mendukung Jokowi-JK. Namanama yang disebut, antara lain mantan Wapangab Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Bais Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan Kepala Staf TNI AL Laksa-

Standar Pelayanan Minimal Kepala Sekolah di Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Melihat luasnya beban kerja kepala sekolah mulai dari SD, SMP/ Tsanawiyah, SMP/SMK maupun Aliyah dipertanyakan apakah selama ini terlaksana standar pelayanan minimal kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya.

Apalagi bukan rahasia umum bahwa peran dan fungsi pengawas sekolah hanya sebatas pelengkap struktur, di mana rekomendasi dari pengawas sekolah sering tidak dipergunakan dalam penempatan/ pengangkat kepala sekolah baik di SDN, SMPN, SMKN maupun SMAN. Sebagaimana diketahui standar pengelolaan terdiri dari tiga bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 49 (1) pengelolaan satuan

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pertanyaan ini mengemuka dari Nursyahruddin SE, Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai ketika berbincang-bincang dengan warta-wan di Jalan Gaharu, Rabu (21/5). Disebutkannya, standar pelayanan mencakup kepala sekolah berfungsi manager (pimpinan), administrator dan supervisor (MAS).

Karena peran dan fungsi pengawas sekolah hanya sebatas pelengkap struktur, di mana rekomendasi pengawas sekolah tidak digunakan sebagai salah satu acuan pengangkatan Ka SDN, SMPN, SMKN, SMAN dalam usulan Kepala Dinas kepada Baperjakat maka kinerja pengawas sekolah terkesan tidak dihargai. Bahkan yang paling menentukan justru adanya "fee" dalam pengangkatan kepala sekolah dan bukan rahasia lagi.

“Kepala sekolah selaku manager (pimpinan) mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi

terhadap pelaksana kegiatan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan atau memimpin rapatrapat dan bentuk komunikasi lain, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi kantin, siswa, perlengkapan, keuangan/RAPBS, mengatur organisasi intra sekolah, mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi lain,“ tegas Nursyahruddin.

Sementara Standar Pelayanan Minimal Kepala Sekolah selaku Administrator jelas Nursyahruddin, berfungsi menyelenggarakan administrasi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, kurikulum, kesiswaan, pengawasan, ketatausahaan, ketenagaan kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang kesenian, bimbingan konseling, UKS, OSIS, ruang serba Gguna dan multi media, gudang dan 6K. “Sedangkan Standar Pelayanan Minimal Kepala Sekolah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, kegiatan kerjasama dengan masyarakat, sarana prasarana, kegiatan OSIS maupun kegiatan 6K,“ tutur Nursyahruddin. (HER)

mana (Purn) Soeparno, mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus, mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana (Purn) Tedjo, serta dua mantan Kapolri Surojo Bimantoro dan Da'i Bachtiar. Dalam acara tersebut hadir pula mantan Kepala BP Migas Raden Priyono.

Hendropriyono juga menyiratkan, nama-nama pendukung Jokowi-Jusuf Kalla yang ada sudah teruji integritasnya. Ia mencontohkan, ada di antara nama tersebut yang pernah ditawari posisi Jaksa Agung saat euforia Pilpres sebelumnya, namun ditolak. "Mereka ini berani mati," kata Hendropriyono lalu tersenyum disambut tepuk tangan hadirin. (DET/KOMP)

Sekda imbau Pakaian Pegawai Wanita Harus Islami ACEH TIMUR - Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat S STP MAP menegaskan, meskipun pakaian kedinasan setiap Hari Jumat bebas dan tidak ditentukan, namun diharapkan tetap dalam konteks Islami, terutama kaum hawa atau pegawai wanita.

“Pakaian tiap Hari Jumat itu bebas, tapi harapan kita tetap dalam keadaan Islami. Artinya jangan sampai ada di antara para pegawai yang memakai pakaian ketat,” ujar M Ikhsan Ahyat dalam amanat apel gabungan di Lapangan Pusat Perkantoran Pemkab Aceh Timur di Idi, Jumat (16/5).

Hal tersebut dinilai perlu diingatkan agar pakaian para pegawai menjadi contoh terhadap masyarakat. Begitu juga dengan pegawai laki-laki untuk terus berpakaian rapi dan bersih. ”Usahakan pakaian tiap Hari Jumat bagi pegawai lakilaki itu yang bersih, karena siangnya bagi laki-laki yang sudah aqil-baliqh (berakaldewasa) diwajibkan Sholat Jumat. Jadi sudah sewajarnya pakaian laki-laki tiap Hari Jumat itu pakaian yang bisa menjadi pakaian sholat,” demikian Ikhsan Ahyat.

(BSO)

Peringatan Harkitnas Lancar

Walikota Maafkan PNS yang Menghinanya

MERAH SAKTI SH Walikota Subulussalam

SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH mengungkapkan ada PNS yang menghina dirinya pada saat pilkada lalu. Tetapi pada pelaksanaan Peringatan Hari kebangkitan Nasional di Kota Subulussalam, Selasa (20/5), di kantor walikota setempat, Merah Sakti mengaku sudah memaafkannya.

"Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini saya memaafkan saudara yang menghina saya pada saat pilkada yang lalu. Biarlah berlalu dan mari kita bekerjasama untuk membangun Subulussalam yang lebih maju lagi," katanya.

"Mulai dilantiknya Pasangan Saza oleh Gubernur Aceh pada tanggal 5 Mei yang lalu atas nama presiden,

maka setuju tidak setuju saya mengharapkan agar seluruh pihak yang terkait dapat membantu agar Kota Subulussalam “Sada Kata” ini dapat lebih maju. Karena tanpa dukungan semua pihak, kami tidak bisa bekerja," sambungnya.

Terkait dengan rendahnya kedisiplinan PNS, honorer, juga tenaga bakti karena kurangnya ketegasan atasan sehingga masih banyak duduk-duduk di kedai kopi saat jam kerja, walikota mendesak kepada wakil walikota agar bersikap tegas dengan selalu melakukan sidak ke seluruh SKPK dan kantor, juga badan dan khususnya di lingkungan setdako.

Sistem kerja seperti selama ini

lima hari, kalau memungkinkan akan diubah menjadi enam hari.

Tetapi hal ini perlu kajian-kajian seluruh elemen seperti pihak DPR agar dapat memutuskan mana lebih baik. "Karena setelah Hari Jumat setelah menandatangani absensi ada yang pergi ke Medan dan ke daerah lain," terangnya.

Menyangkut dengan beredarnya narkoba, togel, dan PSK di Subulussalam, walikota engajak memberantasnya bersama-sama. Hadir pada acara itu anggota DPRK, wakil walikota, Pabung Kodim 0109, Ketua MPU, sekda, para SKPK, camat, tokoh masyarakat, dan lainnya.

(KARTOLIN)

10

KPK POS E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Setelah Terjadi Bentrok

Nelayan Jaring Halus - Tapak Kuda Sepakat Berdamai STABAT - Pasca bentrok, Kamis lalu, dua kelompok nelayan antar desa di Kabupaten Langkat akhirnya sepakat untuk berdamai. Kesepakatan itu diambil setelah masingmasing pihak yang berseteru antara Desa Jaring Halus, Kec.Secanggang dengan Desa Tapak Kuda, Kec.Tanjungpura saling bertemu untuk menempuh proses dialog yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian di Mapolres Langkat, Senin.

Selain mempertemukan kedua kelompok nelayan, acara dialog tersebut juga dihadiri oleh beberapa unsur pemerintah terkait seperti Kepala Desa, Kepala Camat, Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Langkat dan Polres Langkat.

Dalam kata sambutannya, Waka Polres Langkat Kompol Beny M Saragih mengharapkan kedepan peristiwa serupa tidak akan ter-

ulang lagi. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada kedua belah pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak melakukan perbuatan anarkis. "Ini peristiwa yang sudah sering kali terjadi dan semoga kedepan tidak akan terulang lagi," kata Beny Saragih.

Dalam dialog yang berlangsung alot itu diketahui dua hari sebelum peristiwa bentrok terjadi ternyata sudah ada perjanjian dalam bentuk kesepakatan, di mana setiap nelayan tidak diperbolehkan untuk menggunakan kapal jenis pukat apapun untuk beroperasi mencari hasil laut. Barang siapa yang melanggar ketentuan itu maka dikenai sanksi kapalnya akan disita untuk dijadikan aset sementara.

"Saya sendiri juga pernah mendapat sanksi seperti itu, tujuh sampan boat saya pernah disita meskipun akhirnya dikembalikan lagi, tapi sampai sekarang kapal pukat saya masih disita sama mereka (kelompok nelayan jaring halus)," kata Syahrizal warga Desa Tapak Kuda.

Peristiwa bentrok antar sesama nelayan memang sudah sering terjadi. Bahkan tidak jarang sampai berujung kepada tindakan

Ketua Kelompok KUB KM Dipolisikan NISEL - Ketua Kelompok Nelayan Kejar Mandiri (KM) Khozamati Satofona menjelaskan perihal yang menimpa dirinya masuk penjara selama dua minggu dan kapal bantuan Nelayan KM Tenggiri GT 30 ditarik secara sepihak oleh Dinas kelauatan dan perikanan Nias Selatan.

Menurutnya, KM Tenggiri diterima dari Dinas Perikanan dan Kelauatan Nias Selatan. Saat diterima peralatan pancing saat itu belum lengkap dan rumah-rumah kapal tidak sesuai dengan kapal pukat. Ketika itu, Plt UPDT Dinas Perikanan Nias Selatan RH bagai pahlawan menyuruh agar KM Tenggiri diberangkatkan ke Sibolga untuk dibenahi rumah-rumah kapal, peralatan kapal seperti jaring, singer katrol, mesin lampu, tali cincin seluruh pembayaran dibayar oleh RH Dinas Kelautan dan Perikanan. Setiba di Teluk Dalam Nias Selatan Juni 2013 KM Tenggiri beroperasi. Biaya operasional untuk melaut dan hasil tangkapan ikan dijual oleh RH. Memasuki Desember 2013 tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba RH menarik barangnya secara paksa dibantuan Nelayan kapal KM.Tenggiri antara lain sekoci kapal, singel katrol, alat masak elpiji. Atas perbuatan RH, Ketua Kelompok KUB Kejar Mandiri melaporkan ke Polres Nisel. Pihak polres Nisel tidak menerima laporan Sokhi Zamati dengan alasan seharusnya Dinas Perikanan dan Kelautan yang melaporkan.

Ketika hal ini disampaiakan kepada Kadis Perikanan dan Kelautan alangkah terkejutnya Khozamati Satofona jawaban yang diterima kelompok nelayan Kejar Mandiri segera membayar uang pengganti RH sebesar Rp400 juta. Padahal sepengetahuan nelayan KUB Kejar Mandiri KM.Tenggiri adalah kapal bantuan.

Kelompok Nelayan KUB Kejar Mandiri menjelaskan selama beroperasi, KM Teggiri mulai Juni s/d Desember 2013 hasil tangkapan ikan mencapai 200 ton ikan segar dengan harga jual 12.000/kg sekitar Rp2.4 miliar dan telah diterima oleh RH. Dari hasil KM.Tenggiri kelompok hanya menerima jasa sebesar Rp100.000 sekali jalan sebanyak 10 orang anak buah kapal (ABK).

Pada Desember 2013 tali alat pukat mulai rapuh dan hancur. Untuk menyelamatkan, ketua kelompok KUB Kejar Mandiri Khozamati Satofona berusaha mengganti peralatan yang rusak dengan meminjam uang dari berbagai pihak sebesar Rp106, 9 juta. Dengan pinjaman ini, kapal kembali beroperasi.

Anehnya Januari 2014 saat sedang beroperasi KM.Tenggiri ditarik secara sepihak oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan alasan kapal KM.Tenggiri tidak mencapai target dan memiliki utang yang banyak. Karena KM.Tenggiri telah ditarik secara kekerasan, pihak-pihak yang uangnya telah dipinjam mendesak ketua KUB Kejar Mandiri untuk segera bayar utang. Karena tidak sanggup membayar utang, CV Parsogi melaporkan ke Polres Nias Selatan tentang utang piutang.

Kemudian keluar surat perintah penahanan No.SP-Han/ 03/ III/ 2014 / Reskrim tanggal 20 Maret 2014. Hasilnya ketua kelompok Khozamati Sarofona ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam tirai besi. Selama dua minggu mendekam di tahanan Polres Nisel Ketua KUB dikelurkan.

Sepengetahuan Khozamati Satofona, Kadis Perikanan yang mengurus untuk keluar dari penjara dengan alasan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi telah melunaskan utang kepada CV.Parsogi sebesar Rp60 Juta, sementara utang kepada yang lain masih belum dibayar.

Hingga kini Khozamati tetap diberlakukan wajib lapor ke Polres satu kali seminggu. (AM)

DAMAI - Kedua kelompok nelayan yang bentrok, saat dilakukan perdamaian. semua rangkaian peristiwa tersebut. Sampai saat ini pemerintah memang diketahui baru mengeluarkan peraturan yang melarang Pukat Gerandong dan Trawl untuk

anarkis seperti pembakaran kapal dan penyanderaan. Lemahnya fungsi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan diduga sebagai salah satu faktor penting dibalik

beroperasi di zona satu atau berjarak dua mil dari bibir pantai.

Sedangkan, khusus penggunaan pukat langgai masih belum ada peraturan yang jelas.

Warga Empat Kampong Larang PT Rapala Panen Sawit ACEH TAMIANG - Warga empat desa, yaitu Tengku Tinggi, Paya Rehat, Tanjung Lipat dan Senebok Aceh kembali berdemo untuk melarang pihak PT Rapala memanen sawit di lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang diklaimnya hak mereka, Senin.

Untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, PT Rapala meminta bantuan aparat Polres Aceh Tamiang dan dua pleton Brimob 2B Polda Aceh, Aramiah guna mengamankan ke lokasi itu.

Namun, petinggi Polres Aceh Tamiang masih bernegosiasi agar warga mengizinkan PT Rapala memanen sawit di kebun itu karena secara hukum lahan yang dipermasalahkan itu masuk dalam HGU perusahaan tersebut.

Tokoh masyarakat mewakili pendemo, Zainuddin mengatakan warga melarang perusahaan memanen sawit karena hingga kini belum ada kejelasan penyelesaian

lahan yang mereka minta dikeluarkan dari HGU itu.

Ia meminta Pemkab harus bertanggung jawab mengembalikan lahan untuk warga, karena perwakilan warga sudah berbicara dengan Bupati sekitar Februari lalu dan ketika itu Bupati menjawab PT Parasawita dan PT Rapala sama sekali belum memperpanjang HGU. “Masyarakat juga khawatir terbalik fakta, bahasa pergantian lahan Rp5.000 ketika itu. Mereka tidak pikir bagaimana masyarakat rugi dan kami minta dikeluarkan lahan dari HGU ketika HGU mau habis. Alasan lain, sampai kini Pemkab belum membentuk tim hasil dari kesepakatan di Polres Aceh Tamiang baru-baru ini,” Zainuddin.

Di lapangan, warga sudah mulai berkumpul sejak pukul 07.00 Wib di beberapa tenda yang dibangun warga sebagai titik kosentrasi pendemo di lahan kebun yang mereka

namakan tanah garapan.

Sebagian dari pendemo kaum ibu-ibu, anak-anak.

Mereka membawa perbekalan makan siang dan sebagian nginap ditenda.

Pantauan di lokasi kebun, para pemanen sawit dari perusahaan itu sejak pagi pukul 07.00 WIB sudah kumpul di blok 10 PT Rapala. Mereka tidak langsung ke lokasi lahan yang dipermasalahkan warga karena warga melarang mereka memanen sawit itu.

Manajer Kebun PT Rapala, Syafrul mengatakan langkah penyelesaian masalah ini sudah dibantu pihak Pemkab dan Polres.

“Kita menyerahkan penyelesaiannya ke Pemkab, kita menunggu penyelesaian itu,” kata Syafrul menjawab kepada wartawan.

Sementara itu, Asisten kebun PT Rapala, Sukirman mengatakan sawit di lahan 144 hektare ini seharusnya sudah empat hari lalu bisa dipanen,

"Kami hanya ingin minta ketegasan dari pemerintah apakah penggunaan pukat langgai boleh digunakan atau tidak, jadi biar jelas seperti apa, jangan seperti sekarang ini, ada yang bilang diperbolehkan dan ada pula yang melarang, kita juga tidak mau berbuat anarkis kalau tidak ada garagaranya," ucap seorang warga Desa Jaring Halus.

Menyikapi persoalan itu, semua pihak akhirnya sepakat untuk sementara waktu dapat melegalkan pemakaian pukat langgai dan pukat layang dalam mencari hasil laut, menunggu ada aturan yang jelas dari pihak pemerintah terkait pemakaian pukat langgai dan sejenisnya tersebut. Terkait tindakan anarkis yang mewarnai bentrokan beberapa waktu yang lalu, pihak kepolisian menjelaskan akan tetap melakukan proses penyelidikan sesuai aturan hukum berlaku.

"Kita akan tetap proses masalah ini sesuai aturan hukum yang berlaku, karena mengingat sudah sering kali terjadi peristiwa serupa yang berujung kepada aksi pembakaran kapal," ucap Beny Saragih. (JUL)

Bawa Sabu Warga Singapura Diadili namun karena warga melarang sehingga belum dilakukan. Hasil sawit di lahan itu mencapai 15 ton sekali panen setiap seminggu sekali.

Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati mengatakan Pemkab akan membentuk tim pencari fakta terkait sengketa ini. Ia menceritakan dulu ada dua kali pembayaran oleh PT Parasawita tahun 1998 kepada warga empat desa itu. Lahan dikeluarkan dari HGU, sah jika untuk fasilitas umum.

Bupati juga menegaskan sejauh ini tak mengeluarkan rekomendasi agar hal ini juga menjadi bahan untuk tim pencari fakta.

“Kita juga sudah buat surat permohonan ke BPN, minta lahan 144 dikeluarkan, karena waktu itu kita tidak tahu SK HGU belum ke luar,” timpal Wabup Iskandar Zulkarnain yang mendampingi bupati usai rapat paripurna di DPRK Tamiang.

(BSO)

MEDAN - Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura, James Royston Woodworth (38), nekat membawa sabu-sabu dan ekstasi dari Malaysia ke Medan melalui Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Hal itu dilakukannya karena ingin berpesta sabu di Medan saat hari ulang tahunnya.

Fakta itu terungkap dari petugas Dit Res Narkoba Poldasu Briptu Roni Adrian (32), yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra IV Pengadilan Negeri Medan, Rabu.

Menurut Roni, terdakwa yang merupakan penduduk Blok 644 Hongang Avenue Singapura itu, datang dari Malaysia dan hendak ke Kota Medan. "Saat diinterogasi, dia (terdakwa) mengaku barang haram itu didapat dari temannya. Karena dia akan ulang tahun pada tanggal 1 Desember 2013. Jadi, narkoba itu mau dipakai di Kota Medan," kata saksi di hadapan ketua Majelis Hakim M Aksir.Roni juga mengatakan pihaknya telah melakukan tes urine dan mendapatkan hasil terdakwa positif menggunakan narkoba.

Setelah mendengar keterangan dari saksi, majelis hakim mempertanyakan kepada terdakwa yang dalam sidang itu didampingi penerjemah karena tidak bisa berbahasa Indonesia."Bagaimana keterangan saksi," tanya majelis hakim. "Benar pak," jawab penerjemah terdakwa setelah terlebih dahulu bertanya kepada pria Singapura itu.

Diketahui, terdakwa James Royston Woodworth tertangkap oleh petugas Bea & Cukai di Terminal Kedatangan International Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) pada 29 November 2013. (SBC)

Korban Penipuan Minta Kasusnya Diproses NIAS - Korban penipuan Notina Zebua, kini menanti dengan penuh harap agar kasus penipuan yang dideritanya segera ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian setempat. Soalnya, sejak pengaduan hingga saat ini, kasus tersebut mengambang.

Tak diketahui apa penyebabnya.

Notina Zebua menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan Sokhiniwao Mendrofa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias saat ini bertugas sebagai Kasie Trantib di kantor Camat Hiliduho. Penanganan tindak pidana penipuan ini oleh Polsek Hiliduho tidak ada realisasinya. Padahal laporan Notina Zebua sudah berjalan kurang lebih lima bulan sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLP/ 26/I/2014/NS tanggal 20 Januari 2014 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik/ 07/I/2014 Reskrim tanggal 25 Januari 2014.

Notina Zebua mengatakan kepada media ini, di Gunungsitoli, dia tidak habis pikir mengapa dan apa alasan pihak Polsek Hiliduho laporan tindak pi-

KORBAN - Notina Zebua (tengah) korban penipuan didampingi keluarga dana penipuan ini statusnya tidak ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Padahal saksi-saksi sudah diperiksa dan ada alat bukti berupa kwitansi yang menjelaskan besarnya uang Rp20 juta sebagai pinjaman pribadi terduga yang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan anaknya yang bernama Anna Meitrinai ke dukun.

Ketika terlapor Sokhiniwao Mendrofa dikonfirmasi melalui ponselnya beberapa waktu yang lalu, tidak mengakui bahwa te-

lah menerima uang sebesar Rp20 juta dari Notina Zebua sebagaimana dilaporkannya di Polres Nias.

Menurut pelapor Notina Zebua, terlapor Sokhinawo telah memberi pengakuan bahwa telah menerima uang sebesar Rp20 juta dari Notina Zebua pada saat pertemuan dengan keluarga Ama Boris calon besan Sokhiniwao Mendrofa dalam acara pemberian sekapur sirih di rumah Sokhiniwao Mendrofa desa Hiliduho 15 Juli 2013.

Pada acara sekapur sirih (fame’e afo-Nias,red) di rumah terlapor turut hadir Pastor Fidelis Mendrofa adik kandung Sokhiniwao Mendrofa, bahkan menanyakan kepada abangnya Sokhiniwao Mendrofa apa benar telah menerima uang sebesar Rp20 jita dari Notina Zebua dan dipergunakan untuk apa uang sebanyak itu ?

Padahal Sokhiniwao Mendrofa mengaku saat itu benar dia telah menerima uang sebesar Rp20 juta dari Notina Zebua dan sudah dipergunakan untuk keperluan keluarga. Pengakuan terlapor Sokhiniwao Mendrofa tersebut disaksikan dan didengarkan langsung oleh Pastor Fidelis dan Suster Klara Duha OSF (Biarawati Katholik), Notina Zebua (Pelapor), Ina Dewi Mendrofa (istri terlapor Sokhiniwao Mendrofa), Ama Andar Ndraha dan Ina Andar Ndraha (adik ipar dan adik perempuan terlapor Sokhiniwao Mendrofa) dan Anna Meitrinai.

Namun dalih apa lagi dari pihak kepolisian sektor Hiliduho yang akan dimunculkan sehingga kasus dugaan tindak pidana penipuan ini tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan serta alasan apa lagi yang akan

dibuat oleh terlapor Sokhiniwao Mendrofa untuk mengelak belum menema uang sebesar Rp20 juta tersebut dari Notina Zebua?

Tindak pidana penipuan ini sebenarnya sudah sangat terang benderang tetapi sepertinya sengaja dibuat gelap samar-samar karena diduga ada faktor X yang menekan kasus ini sehingga seakan-akan kasus tindak pidana penipuan ini kurang ini kurang itu.

Harapan Notina Zebua kepada pihak kepolisian agar bekerja profesional, jujur dan penuhilah rasa keadilan masyarakat. Sebab menurut sumber yang sangat dipercaya di Polres Nias laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan terlapor Sokhiniwao Mendrofa ini penanganannya berjalan ditempat tak ada maju-majunya. Diduga keras ada oknum anggota polisi yang bertugas di Polsek Hiliduho mantu dari terlapor Sokhiniwao Mendrofa dan juga ada di Polres Nias ipar dari terlapor Sokhiniwao Mendrofa. Buktinya sampai saat ini terlapor Sokhiniwao Mendrofa tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Hiliduho.

(TIM)

11

KPK POS E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

KRIMINAL

Kayu Ilegal Milik Koperasi WN Disita ACEH UTARA - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara menyita puluhan ton kayu Ilegal jenis Merante dan Sembarang olahan kualitas kelas satu, milik Koperasi Wareh Nanggroe (WN), di Desa Kunci, Kecamatan Sawang Aceh Utara.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara Kastabuna, menjelaskan terkait penangkapan kayu kualitas tinggi tersebut setelah mendapatkan informasi dari pihak masyarakat setempat, bahwa di Desa Gunci ada satu unit kilang kayu beroperasi tanpa suarat Izin dari pihak Dinas terkait.

Dan Kilang tersebut mengeloh sejumlah kayu Ilegal hasil jarahan Hutan lindung hasil limbah membuka lahan Karet Baru, yang dikelola Koperasi WN. "Kami mengcroscek kelapangan apakah kayu itu betul hasil limbah pembukaan lahan baru, ternyata bukan.

Bahkan ada sebagian Kayu balok milik Koperasi WN, masih ada dibeberapa lokasi akan tetapi sebagiannya sudah hilang," kata Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara Kastabuna, Jumat, di Aceh Utara. Lebih lanjut Kastabuna, menjelaskan pihaknya langsung melaporkan kepada dinas terkait di Banda Aceh,

Kapolda Aceh, Irjen Pol. Husein Hamidi

kemudian Tim gabungan aparat kepolisian dibantu Polisi Kehutanan (Polhut), menggeledah Kilang Kayu di Desa setempat dan mengamankan puluhan ton kayu berkualitas tinggi.

"Setelah kami periksa sejumlah barang bukti, ternyata kayu tersebut milik Koperasi WN dan juga ada beberapa pemilik lain yang ikut terlibat," jelasnya.

Sementara itu Ketua Koperasi WN M. Daudsyah, membantah bahwa hasil penangkapan kayu tersebut bukan milik Koperasi WN, akan tetapi milik orang lain.

"Itu bukan milik Koperasi WN, milik Koperasi WN kayu yang belum diolah, dan kayu itu masih ada ditempat penempukan, di lahan areal pembukaan lahan baru untuk kebun karet, jika kayu sudah diolah itu bukan lagi milik Koperasi WN, dan kayu balok yang belum diolah, yang masih ditumpuk di areal lahan perkebunan karet itu benar," imbuhnya.

M.Dausyah juga merasa dirugikan terkait tundingan kayu yang disita dikilang tersebut dan juga menyebutkan atas nama Koperasi WN. "Kami merasa dirugikan dengan permasalahan seperti ini," tambahnya. (ROM)

Illegal Logging

Dua Ton Bawang Merah Illegal Diamankan ACEH TIMUR - Kepolisian Resort Aceh Timur berhasil mengamankan dua ton bawang merah ilegal yang diduga diselundupkan dari Malaysia, di desa Ule Ateung, kecamatan Madat kabupaten Aceh Timur, Minggu sekitar pukul 05.00 WIB. Berdasarkan informasi yang diperoleh menyebutkan, ada boat yang akan mengangkut bawang merah ke darat dengan mengunakan boat becak. Mendengar hal tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke tempat yang dilaporkan, dan menemukan tumpukan bawang merah dan boat kecil tanpa awak di lokasi tersebut.

Selain itu, polisi turut mengamankan dua unit mobil tanpa supir, satu mobil box jenis isuzu warna putih dengan Nopol Bl 8464 UL dan mobil Grand Max warna putih dengan Nopol B 8218 DD. Saat ini kedua mobil dan

dua ton bawang merah ilegal itu diamankan di Mapolres Aceh Timur.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir Sik mengatakan, bawang merah yang berjumlah dua ton tersebut diamankan karena diduga berasal dari Malaysia yang masuk melalui wilayah perairan hukum Aceh Timur.

"Bawang tersebut diamankan petugas karena tidak memiliki dokumen resmi. Menurut dugaan sementara, bawang merah ini berasal dari Malaysia yang akan dilangsir ke wilayah Aceh Timur," jelas Kapolres Aceh Timur tersebut.

Hingga saat ini tambah Muhajir, gabungan Intel, Resmob, Polsek Madat yang dipimpin Kasat Reskrim masih melakukan pengembangan di perairan kecamatan Madat, dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang membawa bawang merah tersebut ke perairan Aceh. (ROM)

Pemuda Gampong Jawa Baru Tuntut Kelola Parkir RSUD Langsa LANGSA – Puluhan pemuda Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Senin siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa.

Mereka menuntut pengelolaan parkir rumah sakit setempat ditangani. Permintaan itu untuk mengurangi pengangguran dan didasarkan rumah sakit berada di kawasan Gampong Jawa Baru.

“Kami pemuda Gampong Jawa Baru banyak tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Mengapa gampong lain bisa kelola parkir rumah sakit ini dan kami warga yang berada di sekitar rumah sakit tidak bisa mengelolanya,” kata Koordinator Pemuda Gampong Jawa, Ilyas kepada koran ini.

Menurut Ilyas, jika pemuda gampong memiliki kerja, maka otomatis tidak mungkin berbuat kriminal, seperti mencuri dan lainnya.

Untuk itu warga Gampong Jawa Baru berharap pemerintah setempat memberikan

SUMUT/ACEH

Penembakan Kader PNA Tak ada Kaitan Dengan Politik BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi mengatakan, kelompok Tgk. Ahmad Barmawi (44) yang terlibat penembakan kader Partai Nasional Aceh (PNA) dilaporkan tersangkut kasus lain yaitu perampokan Bank BRI Meukek, Aceh Selatan pada 10 Mei 2013.

Pada konferensi pers di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Senin, Kapolda menghadirkan Ahmad Barmawi bersama tujuh pengikutnya (dua di antaranya oknum anggota Polri) selaku tersangka penembak kader PNA bernama Faisal (40) yang terjadi di kawasan Gunong Seumancang, Aceh Selatan, Minggu malam, 2 Maret 2014. Juga diperlihatkan barang bukti berupa dua pucuk AK 101, satu pucuk AK 47, dan ratusan butir peluru.

Menurut Kapolda Aceh, hasil pengembangan kasus lain mulai terungkap yang melibatkan para tersangka, diantaranya perampokan BRI Unit Meukek, Aceh Selatan, pada Jum’at 10 Mei 2013 pukul 13.15 WIB, yang diambil oleh pelaku bukan uang melainkan bundelan kertas slip penyetoran dan penarikan. Pelakunya, menurut Kapolda Aceh adalah Brigadir Husaini (32), Brigadir Alhadi (27), Tgk Kasri (masih DPO), dan Nasrullah (masih DPO).

Kemudian pada 15 Maret 2014, kata Kapolda, tiga dari kelompok pengajian Tgk Barmawi, yaitu Nasrullah, Ali Kasri dan Muhammad Yahya juga terlibat penembakan posko PNA di jalan Guhang, Blang Pidie. “Sedangkan Tgk Barmawi melakukan penistaan agama. Namun, semua tersangka baik yang su-

dah ditangkap maupun DPO adalah santri pesantren yang dipimpin Tgk Barmawi,”jelas Kapolda.

Adapun yang sudah ditangkap dalam operasi tim gabungan Bareskrim, Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Reskrim Umum Polda Aceh, serta Polres Aceh Selatan. Dalam operasi Jumat dan Sabtu, 16-17 Mei 2014, menurut Kapolda berjumlah delapan orang, termasuk Tgk Barmawi. Mereka ditangkap disejumlah lokasi terpisah. Peran masingmasing tersangka adalah, Tgk Barmawi diduga memerintahkan dan merencanakan penembakan Faisal.

Sedangkan Brigadir Husaini yang merupakan anggota Yanma Polda Aceh adalah eksekutor yang melepaskan 47 tembakan ke arah mobil honda Freed milik Faisal. Sebanyak 43 peluru diantaranya mengenai dinding mobil yang sudah berhenti itu dan tembus ke tubuh Faisal. Tersangka Muhammad Yahya alis Lim (38) adalah supir mobil Innova yang digunakan ketika menembak Faisal.

Tersangka Usman (29), pemantau dan mengikuti korban selama perjalanan dari Abdya menuju Sawang. Tersangka Nasir (35), satu mobil bersama eksekutor dan membawa dua senjata AK 47 cadangan.

Tersangka Rikki (34) berperan menyimpan senjata setelah penembakan. Ibnu Sina (22) memantau perkembangan dan situasi di rumah korban setelah penembakan dan Brigadir Alhadi anggota Polres Aceh Selatan ikut merencanakan penembakan.

Ditanya motif penembakan, kata Kapolda, sama sekali tak ada kaitan dengan politik, seperti dugaan banyak pihak sebelumnya. Melainkan hanya karena dendam pribadi oleh para pelaku yang merupakan santri Pesantren Al-Mujahadah terhadap

Pembawa Condensate dan Soft Gun Dibekuk STABAT - M Ali (30) warga Jalan Mandala By Pass, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung ditangkap petugas Reskrim Polres Langkat karena kedapatan membawa bahan bakar minyak mentah (condensate) tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Ali diamankan saat melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan – Aceh, tepatnya di sekitar Jalinsum Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Minggu sekira pukul 05.00 WIB. Selain condensate, polisi juga mengamankan sepucuk senjata soft gun.

Informasi diperoleh menyebutkan, sebelum mengamankan pelaku terlebih dahulu personel ada menerima laporan jika ada seseorang yang diduga kuat membawa condesate

ilegal dengan tujuan Kota Medan.

Saat melintasi jalan seputaran Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mobil pick up Grand Max BK 8353 CS, langsung distop dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan. Ternyata muatan pick up tersebut benar minyak mentah hasil olahan dari sumur minyak yang ada di wilayah Langkat.

Pemeriksaan selanjutnya petugas menemukan sepucuk air soft gun. Melihat hal tersebut, seketika itu juga Ali beserta barang buktinya langsung digelandang ke Mapolres Langkat.

Kasatreskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto Ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, membenarkan penangkapan tersebut. (SBC)

TERSANGKA - Salah seorang tersangka yang ditangkap.

Faisal. Pasalnya, Faisal yang sebelumnya memimpin demo, penggerebekan dan pembubaran tempat pengajian Tgk Barmawi itu setelah dikeluarkan Fatwa MPU Aceh bahwa pengajian tersebut sesat.

“Di samping itu ada masalah jual beli tanah antara tersangka Husaini dengan korban. Husaini membeli tanah berbatas dengan milik korban. Perbuatan ke delapan mereka melanggar Pasal 340

Pencuri 1,5 Kg Emas Ditangkap

Asia Pasar Sabu Terbesar Dunia JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkotik dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime) melaporkan Asia menjadi pasar terbesar untuk narkotik jenis amphetamine-type stimulants (ATS) alias sabu dibandingkan benua lain berlandaskan temuan jumlah sabu yang disita.

"Laporan ini mengungkap bahwa pasokan sabu terus berkembang pesat di Asia," demikian keterangan resmi UNODC yang diterima, Selasa.

Menurut UNODC, jumlah penyitaan sabu di Asia Timur, Asia Tenggara serta Amerika Utara mengalami kenaikan dibanding kawasan lain.

(SBC)

Ratusan Masyarakat Aceh Datangi Kantor Gubernur

hak pengelolaan parkir RSUD itu kepada mereka. Sebaliknya, jika permohonan itu tidak ditanggapi, mereka akan turun lebih ramai lagi guna menuntut hal yang sama.

Pengelolaan Resmi Sementara itu, pengelola parkir RSUD Langsa, M. Jamin menjelaskan bahwa pengelolaan parkir di rumah sakit milik pemerintah itu resmi dan didasarkan atas penunjukan langsung Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Langsa melalui permohonan yang diajukan sebelumnya.

Menurutnya, selama ini sudah sesuai ketentuannya bahwa hasil parkir disetorkan Rp15 Juta/bulan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Langsa melalui Dishub Kominfo setempat. Namun, jika pemuda Gampong Jawa Baru ingin mengelolanya, ia menyatakan tak keberatan, tetapi hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab.

(YAN)

BANDA ACEH - Ratusan masyarakat yang berasal dari seluruh kab/kota yang ada di Aceh kembali mendatangi kantor Gubernur.

Tujuan dari kedatangan mereka adalah untuk mengajukan proposal bantuan dari Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Ratusan masyarakat tersebut sudah berkumpul di depan ruang kerja Wagub Aceh dengan membawa proposal bantuan yang akan diberikan kepada Mualem. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat juga tidur di depan ruang kerja mualem.

Iskandar warga Rukoh Kecamatan Syiah Kuala mengatakan, tujuan mendatangi kantor Gubernur adalah untuk mengajukan proposal bantuan untuk membangun sebuah usaha.

"Saya sudah 1 minggu yang lalu mengajukan proposal, tapi sampai hari ini belum ada kabar, saya hanya mengajukan proposal bantuan sebesar Rp10 juta, ingin membangun sebuah usaha, kami butuh modal dari Pemerintah Aceh, " kata Iskandar.

Iskandar juga menjelaskan masyarakat yang sudah mengajukan mencapai ribuan, karena menurut nomor agenda yang diberikan oleh pegawai kantor Gubernur. "Nomor agenda saya saja 2.086, itu saya masukkan hari

Kamis yang lalu, kalau sekarang sudah mencapai puluhan ribu," jelasnya.

Sementara itu, Ansiah warga yang berasal dari Desa Lamkuta, Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara mengatakan kalau dirinya sudah empat hari berada di Banda Aceh. Selama ini hanya tinggal di Anjungan Aceh Utara yang berada di Arena Pekan Kebudayaan Aceh (PKA).

"Saya butuh kejelasan, karena sudah empat hari saya di Banda Aceh, kami ingin jumpa dengan Mualem, saya mengajukan proposal bantuan untuk membuka usaha kelontong," ujarnya.

Proposal yang diberikan kepada Wagub, jelas Ansiah juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa Lamkuta dan Camat Kuta Makmur.

"Saya sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan Keuchik, Proposal saya sudah diterima, tapi tidak ada kejelasan kapan uang itu akan keluar," imbuhnya.

Fatimah warga Desa Kualang Cut, Langsa, mengatakan sangat kecewa dengan Pemerintah Aceh karena sudah dua kali mengajukan proposal tapi tidak sekalipun pernah diberikan.

"Saya sudah dua kali mengajukan proposal, dua minggu saya di

KUHP dan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Pasal 55 Pasal 56,” jelas Kapolda Aceh.

Selain Kapolda, dalam konferensi pers juga hadir sejumlah pejabat utama Polda Aceh, seperti Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Benny Gunawan, Kabid Humas Kombes Gustav Leo dan Kabid Propam Kombes Pol Tegus. (YANTO)

Banda Aceh, hanya ingin berjumpa dengan Wagub, kami dari Langsa ada sembilan orang yang datang ke Banda Aceh hanya tujuan ingin meminta modal usaha dari Pemerintah Aceh," ujarnya Selain itu, Fatimah juga menambahkan hanya mengajukan permohonan biaya bantuan untuk modal usaha sebesar Rp5 juta, tapi tidak pernah diberikan.

"Saya ingin langsung memberikan kepada Wagub. Pengalaman yang lalu, proposal yang sudah saya berikan tidak ada kabar, makanya jam 8.00 Wib pagi saya sudah ada di kantor Gubernur, tujuan saya hanya ini tunggu Wagub, jam 17.00 wib saya baru pulang, sudah dua minggu saya seperti ini," tambahnya.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin ketika dihubungi mengatakan, bahwa tidak ada bantuan langsung Pemerintah Aceh. Masyarakat diharapkan untuk tidak percaya mengenai isu bantuan modal usaha dari Pemerintah Aceh.

"Masyarakat jangan percaya ada bantuan langsung dari Pemerintah Aceh, tidak mungkin pemerintah memberikan bantuan langsung, itu kabar bohong kalau ada bantuan langsung dari Pemerintah Aceh," harapnya.

(ROM)

PEKAN BARU - Aparat Kepolisian Resor Bengkalis, berhasil menangkap dua dari empat pencuri 1,5 kilogram emas milik Toko London yang berlokasi di Kecamatan Mandau, Bengkalis, beberapa waktu lalu.

"Dua lagi masih dalam pengejaran dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ditangkap," kata Kapolres Bengkalis Ajun Komisaris Besar Andry Wibowo, Selasa (20/5) malam.

Peristiwa perampokan yang diduga dilakukan oleh empat orang pelaku itu terjadi pada awal April 2014. Kawanan penjahat ini menggondol perhiasan emas dengan total mencapai 1,5 kilogram terdiri dari 1 kilogram emas 24 karat, 500 gram emas 22 karat.

Selain mencuri emas, para pelaku juga membawa kabur uang tunai senilai Rp60 juta dan 100 dolar AS. AKBP Andry Wibowo mengatakan, dua pelaku yang diamankan tersebut adalah ED (35) dan BS (30).

"Dari keduanya anggota berhasil menemukan dan menyita barang bukti emas 22 karat sekitar 200 gram diduga kuat hasil kejahatan mereka," kata dia.

Kemudian, kata dia, anggota juga mengamankan satu unit telepon genggam dan sepeda motor Honda Mega Pro BM 5436 ES milik pelaku.

"Barang bukti lainnya yang juga disita adalah satu linggis, gunting besi, palu, pahat, tang serta obeng.

Barang-barang ini diduga alat untuk menjalankan aksi pencurian itu," katanya.

Kepolisian mengungkapkan, kedua tersangka diamankan berkat adanya informasi masyarakat. Ketika itu, menurut informasi dari masyarakat, pelaku sedang berusaha menjual emas tersebut ke sebuah toko di Bengkalis, namun tanpa dilengkapi dengan surat-surat.

"Kami kemudian melakukan pengintaian dan akhirnya ditangkap seorang tersangka berinisial ED. Setelah itu kemudian dari hasil pengembangan tersebut tiga nama lagi. Satu yakni BS berhasil ditangkap, namun dua lagi lolos dan masih terus diburu," katanya. (SBC)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

LIPSUS

PP Aisyiyah: Kekerasan Seksual Anak Capai Level Akut MUNCULNYA kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kini mencuat di media menjadi keprihatinan bagi Pimpinan Pusat Aisyiyah. Pasalnya, menurut mereka, kasus kekerasan terhadap anak sudah mencapai level akut dan darurat.

Menurut ketua umum PP Aisyiyah Dra Siti Noordjanah Djohantini selama ini negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak anak tidak serius mengurusi permasalahan tersebut.

"Setiap kejahatan dalam bentuk apapun terhadap anak sama dengan menghancurkan generasi dan peradaban umat manusia, Negara dalam hal ini pemerintah melalui Presiden harus melakukan tindakan konkrit," katanya di kantor PP Aisyiyah, Yogyakarta, Rabu.Menurutnya Indonesia kini dapat dikatakan berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Karena itu perlu segera ditangani sebelum banyak korban.

"Jika tidak dilakukan langkah politik nasional yang otoritatif dimungkinkan kasus-kasus yang terjadi akan terulang kembali di kemudian hari, dan juga penting melakukan penegakan hukum untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak," tambahnya.

Selain pada aspek tindakan politik dan hukum Noordjanah menegaskan perlu dilakukan tindakan pencegahan.

Di era kemajuan teknologi yang kian sulit dikontrol, dia meminta agar upaya memerangi konten-konten porno dalam internet dan juga media sosial semakin digencarkan. Karena menurutnya hal tersebut salah satu sumber potensial lahirnya perilaku kekerasan seksual dan penyimpangan.

"Kami meminta kementrian komunikasi, teknologi dan informasi untuk semakin gencar memblokir situs-situs porno di dunia maya," tegasnya. (TIM)

KPAI Minta Pelaku Dihukum Maksimal KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, pelaku kekerasan seksual terutama terhadap anak harus mendapat hukuman seberat-beratnya "KPAI mendorong agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus mendapat hukuman seberat-beratnya, hukum maksimal 15 tahun ini masih ringan, minimal 20 tahun," ujar Susanto.

Menurutnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini marak terjadi hampir di setiap wilayah. Mencuatnya berbagai aksi kekerasan seksual, phedopilia atau pencabulan berawal dari terungkap kasus di JIS disusul di sejumlah daerah lainnya seperti kasus Emon di Sukabumi. "Ini karena ada kesadaran, sehingga ada keberanian untuk melaporkan," ujarnya.

Ia mengatakan, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang saat ini maksimal 15 tahun dinilai lemah dan merugikan korban.

"Hukuman 15 tahun dijadikan minimal, hukuman harus ditingkatkan karena dampak psikologis yang ditimbulkan akan terasa seumur hidup korban," ujarnya.

Susanto menambahkan, UndangUndang yang menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak selain sanksi hukuman masih tergolong ringan, juga tidak adanya klausul.

"Di undang-undang disebutkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalimat bagi setiap orang itu termasuk juga anak yang menjadi pelaku. Harusnya ada pengecualian untuk tersangka anak," ujarnya. (TIM)

Ada 102 Pelaku dan 104 Korban Pencabulan Anak di Riau TERNYATA tak hanya Sumut yang darurat kekerasan seksual pada anak.

Buktinya, di Riau juga terjadi hal yang sama. Polda Riau mencatat ada 102 laporan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut, ada 102 pelaku dengan 104 korbannya. Sedangkan perkaranya ada 1 kasus yang diselesaikan dengan pernikahan atas kesepakatan antara korban dan pelaku.

Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo, Rabu (7/5). "Total kasus yang ditangani ada 102 laporan, sedangkan korbannya ada 104 orang, dan tersangka ada 102 orang," kata Guntur.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini, kata Guntur, paling banyak di Kota Pekanbaru. "Di Pekanbaru ada 25 kasus kekerasan seksual anak di bawah umur, sedangkan

korban ada 25 orang dan tersangka 25 orang," terang Guntur. Sedangkan di kabupaten Indragiri Hulu, polisi belum ada menerima laporan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umu Guntur mengimbau, kepada orang tua, agar lebih intensif dalam mengawasi anaknya. "Karena kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini, dapat terjadi kepada setiap orang atau anak kecil," pesan Guntur.

Guntur juga menyarankan, agar setiap perubahan tingkah laku pada anakanak itu juga lebih diperhatikan, dan itu sangat mempengaruhinya. Jika mengalami sakit pada alat vital maupun pada anus sang anak. Guntur berharap para orang tua melapor dan dijamin oleh kepolisian. "Supaya kami bisa melakukan upaya hukum terhadap pelaku, agar ada efek jera," jelasnya. (TIM)

PELECEHAN seksual terhadap anak, kini semakin mengkhawatirkan. Di hampir seluruh penjuru negeri ini, pelecehan seksual terhadap anak semakin kerap terjadi. Di Sukabumi, pelaku mendosomi anak, yang korbannya mendekati 100 orang. Teranyar terjadi di Delitua, kabupaten Deliserdang. Delapan bocah disodomi seorang remaja yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), warga Jalan Besar Delitua Gang Banteng Ujung, Desa Mekar Sari.

B

ENAR adanya dan sungguh me ngagetkan, ternyata provinsi Sumatera Utara masuk dalam katagori darurat pelecehan seksual terhadap anak. Katagori tersebut terbukti berdasarkan catatan fakta dan pengaduan yang diterima Pokja PA Sumut dan Medan yang menunjukkan peningkatan sejak beberapa tahun belakangan.

Kategori Sumut sebagai daerah darurat pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia berdasarkan penilaian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait di kantor Komnas PA Sumut, Jalan Pelajar Medan, Kamis (15/5) menyampaikan bahwa dari hasil kunjungannya di beberapa kabupaten/ kota seperti Simalungun, Siantar dan Tobasa beberapa waktu lalu menyimpulkan, bahwa Sumut termasuk kategori provinsi darurat kejahatan anak.

"Belum lama ini kita mengunjungi beberapa daerah seperti Kabupaten Simalungun, Siantar, dan Tobasa. Dari kunjungan tersebut kita mendapat informasi bahwa banyak adik-adik kita menjadi korban kejahatan seksual. Saya menyimpulkan bahwa Sumut sudah masuk dalam katagori darurat kejahatan seksual," ujarnya.

Berdasarkan data catatan Komnas PA Sumut, sedikitnya terjadi kekerasan seksual terhadap anak hingga

Arist Merdeka Sirait 12.670 kasus. Dari belasan ribu kasus tersebut 52 persen diantaranya berupa kejahatan seksual yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota di Sumut. Sementara kasus lainnya merupakan kasus kekerasan fisik, penelantaran, eksploitasi dan perdagangan anak.

Status darurat terhadap kejahatan seksual di Provinsi Sumut tersebut juga dinilai memenuhi unsur karena sebagian besar para pelaku merupakan orang-orang terdekat korban.

Persoalan tersebut menjadi semakin terabaikan karena proses hukum yang dilakukan tidak memberikan efek jera dan bahkan sama sekali tidak berpihak terhadap para korban.

Fakta tersebut membuat Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas

Darurat Kekerasan Seksual Anak

Dimana Tanggung Jawab Negara ?

H ATI IBU mana yang tidak teriris-iris, perih, melihat anak kesayangannya dicekam trauma : setiap tidur mengigau ketakutan, tidak mau bertemu orang lain, bahkan tidak mau memakai celana dan begitu takut saat buang air kecil sampai ia mengurut kemaluannya agar air seninya segera habis dan ia bisa segera keluar dari toilet?

Hati ibu mana yang tidak ikut marah mendengar kejadian keji ini, anak 6 tahun disodomi oleh sekelompok orang yang seharusnya melindunginya?

Peristiwa pelecehan seksual terhadap anak TK internasional di Jakarta, sungguh mengguncang hati setiap orang yang memiliki nurani. Apalagi berita terakhir, korban ternyata tidak hanya satu.

Sekolah yang katanya berstandar internasional, dengan bayaran Rp20 juta per bulan, memiliki ratusan CCTV, ternyata bukan tempat yang aman bagi anak-anak.

Kasus JIS, seolah menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Medan, seorang ayah tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 bulan. Di Kukar, seorang guru SD menjadi tersangka kasus sodomi terhadap seorang siswanya. Di Cianjur, paedofilia melibatkan seorang oknum guru SD di Yayasan Al-Azhar. Pelaku berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan muridnya.

Sedangkan di Aceh, seorang oknum polisi ditahan setelah mencabuli 5 bocah (Kompas.com, 23/4).

Berita terakhir yang makin membelalakkan mata, di Sukabumi, seorang pemuda 24 tahun, telah menyodomi 57 anak berusia antara 6-13 tahun!. Benar-benar bejat!

Hari ini, tidak ada orangtua yang merasa aman akan keadaan anakanaknya. Anak laki-laki maupun perempuan, semua berpotensi sebagai korban. Menanggapi hal ini, Koalisi Perlindungan Pendidikan Anak (KPPA) berpendapat pemerintah harus mempercepat pembentukan sistem perlindungan anak yang lebih kuat.

Ali Tanjung dari KPPA mengimbau pemerintah agar membuat norma dan aturan yang dapat merangkul keluarga dan masyarakat agar lebih berperan dalam perlindungan anak. Dengan peraturan itu, perubahan sikap anak atau tindakan berbahaya pada anak akan mudah dan cepat terdeteksi. Selain itu, juga harus dibantu dengan pantauan pihak keamanan dan para pendidik di lembaga pendidikan.

Di sisi lain, Ali menyayangkan sikap pemerintah yang kerap bertindak setelah sebuah kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap anak telah terungkap ke publik. Ia berpendapat pemerintah sudah harus menciptakan peraturan-peraturan sebagai tindakan pencegahan, bukan bertindak setelah se-

buah kasus terjadi.

Pendapat Ali Tanjung ini menarik untuk dicermati. Selama ini setiap kali terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, selalu yang diangkat adalah bagaimana orangtua bisa mendidik anak agar bisa membentengi diri. Kalaupun mengangkat peran negara, hanya sebatas bagaimana negara harus merumuskan hukuman yang tepat pada pelaku. Jarang ada pendapat yang mengemuka tentang sejauh mana peran negara untuk mengatasi masalah ini.

Tanggung Jawab Negara Ada beberapa pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Pertama, keluarga. Keluarga dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pendidikan terutama pendidikan seks terhadap anak sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan perbuatan bejatnya.

Kedua, adalah lingkungan. Lingkungan masyarakat yang permisif, tak acuh, membuat pelaku kejahatan bebas melakukan aksinya.

Bagaimana mungkin di toilet TK

bisa terjadi perbuatan keji pada seorang anak tanpa ketahuan?

Apakah guru tidak melihat perubahan sikap anak ketika masuk kembali ke kelas? Lingkungan juga seringkali memberikan pengaruh buruk, yang melahirkan para pelaku kejahatan. Lihatlah bagaimana Emon, pelaku sodomi anak di Sukabumi, ternyata merupakan korban sodomi juga di masa SMP-nya.

Ketiga, adalah negara. Pembahasan peran negara umumnya hanya sebatas sebagai pemberi sanksi.

Sanksi kejahatan seksual terhadap anak yang hanya maksimal 15 tahun penjara dianggap terlalu ringan.

Kalau kita mau menelaah secara mendalam, sebenarnya negara lah yang semestinya menempati posisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak.

Mengapa demikian?

Pada dasarnya, penyebab munculnya kekerasan seksual pada anak ini adalah penyebab yang bersifat sistemik. Apa yang disebut sebagai penyebab selama ini, hakekatnya adalah suatu akibat. Akibat dari penerapan sistem sekulerisme, liberalisme dan demokrasi yang merupakan anak-anak dari kapitalisme.

Lalainya keluarga dari membentengi anak, adalah lalainya keluarga terhadap pendidikan agama.

Anak tidak diajarkan untuk menutup auratnya, menjaganya agar tidak dilihat oleh orang lain dan merasa malu membukanya. Orang tua lalai, karena mereka sendiri juga tidak paham agama atau tidak memiliki kesempatan mengajarkannya akibat kesibukan kerja. Ini adalah dampak dari abainya negara terhadap pendidikan agama serta penerapan ekonomi kapitalis yang memaksa para ibu untuk juga bekerja. Anak men-

PA) meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan penegakan Hukum dengan efek yang terstruktur dan memberikan efek jera bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak seperti halnya dengan cara dikebiri atau suntik kimia.

"Komnas PA merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah untuk merevisi pasal 81, 82 UU RI No. 23 Tahun 20002 tentang Perlidungan Anak. Dimana hukuman yang dijatuhkan dari minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak diubah menjadi minimal 20 tahun. Apabila diperlukan ditambah dengan pemberatan hukum kebiri melalui suntik kimia," ujar Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait.

Lebih lanjut lagi hukuman tersebut dikatakannya bukanlah untuk mencederai hak asasi manusia seseorang untuk tetap bereproduksi namun merupakan upaya implementasi keseriusan menanggapi persoalan kekerasan seksual terhadap anak.

Di saat bersamaan, pasangan suami istri berinisial DP (31) dan LS (31) warga Jalan Angsa, Kecamatan Medan Denai mendatangi Kantor Komnas PA Sumut di Jalan Pelajar Medan untuk melaporkan kasus pencabulan yang dialami anaknya SP yang baru berusia 3 tahun.

jadi korban, tidak dididik dengan benar dan diperhatikan. Anak diserahkan begitu saja ke lembaga-lembaga pendidikan, yang kadang justru menjadi tempat anak mendapatkan pelecehan seksual.

Masyarakat yang rusak juga merupakan akibat negara membiarkan virus kebebasan (liberalisme) merajalela. Kebebasan yang kebablasan dari cara hidup liberal telah menghalalkan berbagai sarana pemuasan nafsu, tanpa memandang lagi akibat yang ditimbulkan. Negara membiarkan masyarakat berhadapan dengan serbuan pornografi dari berbagai media massa, terutama internet. Alasannya negara tidak mampu mengontrol semua situs yang beredar.

Padahal Malaysia, China dan beberapa negara lain bisa menerapkan mekanisme pengontrolan situs porno.

Negara juga lemah dalam menerapkan kontrol terhadap sekolah asing. JIS misalnya, ternyata tidak memiliki izin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (kindergarten). Kurikulumnya juga kurikulum asing yang mengajarkan liberalisme, sampai-sampai berpelukan dan berciuman sudah menjadi pemandangan yang biasa di sana.

Masuknya jaringan pedofilia internasional juga akibat lemahnya sistem jaminan keamanan negara. Negara tidak mengontrol orang asing yang masuk, baik sebagai tenaga kerja, tenaga pengajar, maupun turis. Salah satu mantan guru JIS ternyata seorang pedofil yang telah memangsa 60an anak, mungkin dialah salah satu yang mewariskan budaya pedofilia di JIS. Dari sisi implementasi hukum, negara kita memiliki hukum yang lemah terhadap kejahatan dengan anak sebagai korban. Kejahatan seksual terhadap anak, hanya diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, bisa dipotong remisi, masa percobaan setelah menjalani 2/3 masa hukuman, total mungkin hanya 8 atau 9 tahun yang harus dijalani pelaku.

(TIM)

Hukum merupakan hasil penerapan demokrasi, yang penyusunannya diserahkan kepada pikiran dan akal manusia yang sifatnya terbatas. Rasa iba manusia mem/ buat hukum rajam, hukuman qishash, atau hukuman di hadapan khalayak ditolak. Prinsip HAM lebih dikedepankan daripada hukum Allah. Pelaku kejahatan hanya dihukum penjara sementara waktu. Akibatnya hukum menjadi mandul, tidak memiliki efek pencegahan, bahkan tidak membuat jera pelaku.

Dengan demikian, kasus kekerasan seksual pada anak, pada dasarnya penyebabnya adalah penerapan sistem yang rusak, sistem yang hanya melahirkan kerusakan dan kebobrokan di semua lini kehidupan. Mencoba menyelesaikan masalah ini hanya dari satu sisi, misalnya pendidikan seks pada anak semenjak dini, atau memperberat hukuman terhadap pelaku, tidak akan cukup.

Sekalipun anak memahami ia tidak boleh membuka kemaluannya di hadapan orang asing, namun bagaimana mereka menghadapi paksaan orang dewasa? Kalau mereka menolak atau berteriak, boleh jadi pelaku malah akan menghabisi nyawanya. Atau solusi memperberat hukuman pelaku, tidak akan efektif juga bila arus rangsangan seksual di lingkungannya begitu kuat. Hukuman berat akan terabaikan, bahkan bisa membuat pelaku melakukan tindakan yang lebih ekstrim dalam usahanya menghindari hukuman, misalnya dengan membunuh dan memutilasi korban untuk menghilangkan jejak.

Di beberapa negara bagian AS misalnya, pelaku pedofilia dijatuhi hukuman penjara plus pengebirian, yang membuat pelaku tidak memiliki syahwat lagi. Namun kejadian pedofilia di sana tidak lantas berkurang karenanya.

Dengan demikian, dalam masalah kekerasan seksual terhadap anak, negara adalah satu-satunya pihak yang mampu menyelesaikan secara tuntas.

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

Peringatan HKN Sukses ACEH TIMUR - Pelaksanaan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (HKN) Ke 106 di Kabupaten Aceh Timur berlangsung sukses, Selasa (20/5). Kegiatan seremoni yang diikuti seluruh jajaran PNS di jajaran Pemkab setempat yang dipusatkan di Lapangan Pusat Perkantoran Pemkab Aceh Timur di Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08:30 Wib itu berakhir 09:30 Wib. Bupati Aceh Timur Hasballah HM. Thaib atau Rocky yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengatakan, momentum HKN kali ini diharapkan mampu mengimplementasikan romantisme perjuangan kedalam pola pikir, pola sikap dan perilaku kebangsaan selaras dengan tuntutan zaman.

Barisan upacara tampak para PNS di jajaran Pemkab Aceh Timur, Polisi Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol-PP, personel Pengamanan Hutan (Pamhut) dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Sementara ditribun utama tampak hadir para Kepala SKPK, Camat/Kabag dan tamu undangan unsur muspida, tampak juga Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir,S.Ik,MH. (BSO)

Jembatan Lae Kombih Dibangun Permanen SUBULUSSALAM Jembatan Lae Kombih Sikelang menuju Pelanja akan dibangun secara permanen karena warga sangat membutuhkan pembangunan jembatan tersebut apalagi penghasilan dari perladangan pelanja itu cukup banyak.

Bupati Lepas Kontingen Kab Nias MTQ 2014 NIAS - Ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an merupakan wahana untuk melahirkan generasi muda yang berbudi pekerti, kedua kata tersebut saling bertalian. Budi merupakan penyemangat, pembangkit, membangun dan penyadar yang terdapat pada batin manusia, dimana sifatnya tidak terlihat (abstrak), sedangkan pekerti adalah refleksi, pekerjaan, karya dan laku.

Budi pekerti menggambarkan sikap bathin, yang dalam wawasan keagamaan dikenal dengan sebutan akhlakul karimah (Budi pekerti mulia), dengan mengikuti MTQ ini, diharapkan dapat mencetak generasi muda yang berbudi pekerti luhur dan dapat diaktualisasikan ke dalam sikap, kata-kata dan tingkah laku sesuai dengan amanat isi kandungan Al Qur’an dan kitab suci lainnya.

Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM saat melepas kontingen Kabupaten Nias untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-34 tingkat Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di Kota Binjai. Dikatakan, Musabaquah Tilawatil Qur’an yang akan dihadapi oleh kontingen Kabupaten Nias ini adalah bagian dari program pembangunan nasional dan telah dilaksanakan hampir setiap tahun disemua tingkat dan peringkat. Mengikuti kegiatan ini, hakekatnya jangan dilihat sebagai kegiatan tahunan yang tidak hanya bersifat serimonial, melainkan suatu bagian program pembangunan bangsa dibidang keagamaan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dalam kehidupan beragama.

Selain itu juga Tilawatil Qur’an merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk membentuk watak serta semangat juang dari para Qori dan Qoriah untuk lebih berkreatif dan berkualitas dalam menyumbangkan pemikiran yan positif demi kelangsungan hidup bermasyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias yang kita cintai ini.

Bupati mengajak semua pihak agar moment ini dapat mengarahkan remaja kepada hal-hal yang positif dan menghindarkan diri dari segala perbuatan tercela sehingga pada gilirannya para remaja dapat menjadi kader pemimpin bangsa pada umumnya dan Kabupaten Nias pada khususnya.

"Dan kepada para peserta yang menjadi utusan Kabupaten Nias yang akan mengikuti kegiatan Muasabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), kami mengucapkan selamat bertanding, berikan dan lakukan yang terbaik, jadikanlah ini menjadi pengalaman berharga yang terus dikembangkan serta untuk selalu menjaga nama baik Kabupaten Nias, kami mengharapkan mendapat kabar baik, bahwa kontingen MTQ Kabupaten mendapat juara di semua perlombaan yang diikuti."

Kepada seluruh Tim pelaksana, kami mengucapkan terimakasih yang mendalam atas partisipasi dan pengorbanannya sehingga kontingen Kabupaten Nias dapat kita berangkatkan menuju MTQ ke34 Provinsi Sumatera Utara. (YAGI)

S U M U T /ACEH

JEMBA JEMBATTAN - Jembatan gantung (Rambingan) membentang di atas sungai kombih (lae Kombih), warga tiga desa Sikelang, Jontor, dan Kampung Baru melintasi jembatan tersebut untuk membawa hasil pertanian untuk di jual ke Kota Subulussalam. (KPK POS/KARTOLIN)

Demikian disampaikan Walikota Subulussalam Merah Sakti SH yang di dampingi Wakilnya Drs.Salmaza dan Sekda saat komprensi pers,selasa(20/5)di ruangan sekda usai Acara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 106 di Subulussalam.

Harapan Warga Tiga Desa kecamatan penanggalan Subulussalam itu telah terwujut karena pemerintah kota Subulussalam telah berjanji akan membangun jembatan itu.

Adapun Warga Tiga Desa yang meminta kepada pemerintah untuk pembangunan jembatan secara permanen itu seperti Jontor, Sikelang dan kampung

Baru yang mana selama ini menggunakan jembatan gantung (rambingen) dan setiap melewatinya dikuatirkan bisa mengakibatkan bahaya apalagi saat membawa hasil perkebunan Warga disana.

Menurut salah seorang tokoh agama desa Jontor Astiar Anak Ampun yang juga pemilik perkebunan di daerah Pelanja itu kepada wartawan koran ini mengatakan sangat mengharapkan segera membangunnya agar hasil masyarakat dapat memasarkan secara mudah ke kota Subulussalam.

Dikatakan jembatan gantung itu sejak tahun 1989 hingga sekarang belum juga di bantu dari pihak pemerintah untuk pembangunan jembatan secara permanen sedangkan pengasilan seperti buah kelapa Sawit setiap dua minggu sekali mencapai hampir ratusan ton.

Begitu juga penghasilan warga lainnya seperti karet dan buah durian, dimana selama ini hanya mengandalkan tenaga memikul atau ada juga warga yang memasarkan dengan sepeda motor tetapi terpaksa hati-hati jika melewati rambingan tersebut kalau tidak bisa terjun bebas kesungai tersebut.

(KARTOLIN)

Ikan Hasil Tangkap Kapal PT Rico Dian Jayatama Dilelang di TPI Teluk Dalam TELUKDALAM - Sebagai investor disektor perikanan PT. Rico Dian Jayatama telah melelang ikan di TPI Teluk Dalam sebanyak 4 ton dari hasil tangkapanya di perairan Kabuapten Nias Selatan. Pelelangan ikan dimaksud merupakan sebagian dari kewajiban PT. RDJ, sekalipun saat ini PT. RDJ masih dalam status ujicoba sampai 3 bulan kedepan. Dan akan berlanjut jika kapal PT. RDJ yang sedang beroperasi mendapat hasil yang memuaskan dan menutupi biaya operasional kapal.

Biaya yang sudah dikeluarkan tidak sedikit namun PT. RDJ tetap akan beroperasi, dan kalau ada hasil akan dilelang di TPI Telukdalam untuk memenuhi kebutuhan ikan di Kabupaten Nias Selatan PT. RDJ sebagai investor dan bukan menjual ikan kepada masyarakat, jika ikan didapat diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk menunjuk siapa pembeli dan berapa harga yang layak sehingga kedua belah pihak sama-sama

diuntungkan.

Orang yang dekat dengan PT. RDJ ama Rosa Harefa, mengatakan PT. RDJ tidak akan melayani pembeli, tapi kalau pedagang ikan ditempat ini ingin membeli ikan kami silahkan hubungi Dinas Kelautan dan Perikanan agar satu sama lain sama-sama enak. Sesuai petunjuk bos PT. RDJ dijakarta, pelelang ikan berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, dan mohon supaya tidak ada pem-

TNI, 3 Polri, 10 pegawai Pemkab Aceh Timur dan 50 masyarakat. “TMMD ini akan berlangsung sejak 21 Mei – 10 Juni 2014,” ujarnya.

Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Budiman dalam sambutan yang dibacakan Danrem 011/LW Kolonel Inf. Hipdizah mengatakan, program, TMMD adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemda serta segenap lapisan masyarakat. Melalui program tersebut diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan. Sebab, proses perencanaan TMMD selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat sebagai pelaku dan pengguna hasil TMMD serta disusun dengan system bottom up planning.

Sebagaimana diketahui, lanjut Letkol Hipdizah, selama ini program TMMD telah membantu tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memant-

(DUHA)

Paguyuban Vihara Buddha Narada Peringati Waisak 2558 BE

Danrem Buka TMMD Imbangan di Pante Bidari ACEH TIMUR - Danrem 011/ LW Kolonel Inf.Hipdizah membuka secara resmi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 92 Tahun 2014 di Desa Buket Bata, Kecamatan Pante Bidari-Lhoknibong, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (21/5). Hadir antara lain, Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun dan Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir,S.Ik,MH serta Ketua DPRK Aceh Timur Tgk. Alauddin SE. Dandim 0104 Aceh Timur Letkol Inf. Mujahidin dalam laporan sebelumnya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan berupa penimbunan dan pengerasan jalan sepanjang 5X5.000 meter, perbaikan jembatan kayu ukuran 4X24 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak tiga titik.

“Kegiatan TMMD kali ini juga diisi dengan penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, penyuluhan bela negara dan penyuluhan hukum,” terang Dandim 0104.

Letkol Inf.Mujahidin mengatakan, selama berlangsungnya TMMD di Aceh Timur pihaknya melibatkan 110 prajurit

untuk menyampaikan tuntutannya. Salah satu permintaan kelompok nelayan tersebut agar ikan hasil tangkapan KM. Citra Maju dan KM Rahayu I tidak dijual di Telukdalam, karena akan menurunkan harga ikan, sehingga ikan hasil tangkapan nelayan lokal tidak laku (menjadi murah) PT. RDJ sudah menerima karyawan nelayan setempat sebanyaknya 4 orang dan sudah mulai bekerja sebagai ABK KM Citra Maju, kapal milik PT. RDJ.

beli naik dikapal sehingga kita tidak repot-repot, dan terkesan tidak aman. Harapan kami ke depan agar penampung ikan yang ditunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan berbenah diri sebaik mungkin sehingga transaksi antara PT. RDJ dengan pembeli dapat berjalan lancar.

Pihak investor meminta kepada DKP Kabupaten Nias Selatan, agar tuntutan nelayan masyarakat Teluk dalam dapat diberikan solusinya. Bahkan para nelayan tersebut pernah naik di atas KM Citra Maju

apkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Melalui program TMMD secara berkesinambungan, diharapkan akan dapat mewujudkan ketahanan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi sebagai bentuk ancaman yang muaranya akan berdaya guna bagi kepentingan pertahanan negara,” kata Hipdizah.

Dalam proses pemikiran TNI, untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara di daerah yang tangguh, TNI bertepatan memilih TMMD sebagai salah satu bentuk pengabdian, disamping sebagai upaya TNI melestarikan nilai sejarah, terutama nilai kemanunggalan TNI-Rakyat. “Tema TMMD Ke 92 kali ini adalah ‘Dengan program TNI Manunggal Membangun Desa, TNI bersama Polri, Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa lain, kita optimalkan pembangunan di pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian ucap Kolonel Hipdizah. (BSO)

TJ.MORAWA - Dalam rangka memperingati hari Trisucci Waisak 2558 BE/ 2014 Masehi, sebuah paguyuban keluarga besar Vihara Buddha Narada Tanjung Morawa, Rabu (14/05) menggelar berbagai macam kegiatan kepada ribuan umat Buddha di Vihara Buddha Narada, yang berlokasi di Jalan Industri, Dusun-II Desa Tanjung Morawa-B, Kec.Tg.Morawa, Deli Serdang.

Sebelumnya, paguyuban ini dari tanggal 02 s/d 08 Mei melalui panitia Waisak 2558 BE yang diketuai Heri juga mengadakan Sepekan Penghayatan Dhamma dengan makna mengajak seluruh umat Buddha mensucikan hati dan pikiran untuk menyambut Trisuci Waisak dengan Siraman Dhamma.

Y.M.Bhikkhu Pannasami Thera ketua Vihara Buddha Narada pada peringatan tersebut turut memimpin berbagai ritual keagamaan Buddha, diantaranya kegiatan Pradaksina berjalan membawa pelita dupa dan bunga dan berakhir di pohon Buddha (pohon pencerahan) yang dikelilingi

Formasi Dhamma Cakka.

Berbagai kalangan umat Buddha yang berasal dari kota Medan, Pantai Labu dan sejumlah daerah lainnya turut hadir sekaligus mengisi sejumlah rangkaian kegiatan lainnya dalam menyambut hari Waisak tersebut, seperti gerakan jalan kaki sepanjang 2 Km yang diikuti sekitar 2000 (dua ribu) umat Buddha.

Pada hari berikutnya, Kamis (15/05) pengurus Vihara Buddha Narada melalui Apo Karim melakukan bakti sosial dengan memberi sembako gratis kepada sejumlah umat Buddha yang kurang mampu, serta mengadakan pengobatan akupuntur gratis seperti yang dilakukan beberapa hari sebelumnya.

"Untuk memaknai hari Waisak, kita mengajak umat Buddha bersama-sama membersihkan hati, sekaligus membangkitkan rasa peduli saling bahu-membahu membantu antar sesama yang mengalami kesusahan." sebut Apo Karim didampingi istrinya disela-sela pemberian sembako gratis.

(DIZ)

Pemkab Langkat Percayakan Pembayaran PBB-P2 Ke Bank Sumut STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat telah mempercayakan Bank Sumut sebagai bank penerima pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang pelaksanaannya sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014.

Pada hari Kamis (23/5) bertempat di PT. Bank Sumut Cab. Stabat, Dinas Pendapatan Langkat bekerja sama dengan PT Bank Sumut melaksanakan pembayaran perdana dengan bertajuk “Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2 ) Kabupaten Langkat” yang secara resmi dibuka Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. SH melalui Wakil Bupati Langkat Drs. H.Sulis-

tianto.MSi yang dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan PT.Bank Sumut, Didi Duharsa, Pemimpin Divisi jaringan dan layanan PT. Bank Sumut TM. Jeffri, beberapa SKPD di jajaran Pemkab. Langkat, dan para wajib pajak.

Bupati Langkat dalam sambutan tertulis yang disampaikan Wabup. H. Sulistianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Bank Sumut Cab. Stabat atas kerja samanya sebagai Bank pelaksanaan penerima pembayaran PBB-P2 semoga keberadaan Bank milik daerah ini dapat memberi manfaat dalam mendukung setiap kegiatan daerah dan menopang ekonomi rakyak kecil menengah.

“Kepada jajaran pejabat Pem-

kab Langkat hingga level Kepling, Kepala Dusun, Kapala Kelurahan/Desa dan seluruh Pegawai Negeri Sipil agar menjadi contoh tauladan untuk taat membayar pajak tepat waktu” demikian himbauan dan instruksi H.Ngogesa Sitepu.

Ditambahkannya bahwa kepada Kadis Pendapatan beserta jajarannya, para Camat, Kades dan Lurah untuk benar-benar bertanggung jawab dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas sebab untuk itu semua amanah jabatan menjadi landasannya.

Direktur Kepatuhan Bank Sumut Yulianto Maris dalam sambutannya mengatakan bahwa un-

tuk sementara ini pembayaran PBB-P2 diKabupaten Langkat masih dilakukan secara Offline dimana wajib pajak bisa melakukan pembayaran PBB-P2 di Kantor Bank Sumut Cabang Stabat dan direncanakan pada tahun 2015 pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Langkat akan dilakukan dengan melakukan penerapan payment online system (system pembayaran online) sehingga pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di semua Unit Kantor Bank Sumut yang ada di Kabupaten langkat.

Pada kesempatan itu Yulianto Maris menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemkab Langkat yang telah memilih Bank Sumut sebagai Bank penerima pembayaran PBB-P2, karena

Bank Sumut kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang terus berkembang pesat dinilai mampu melayani seluruh wajib pajak.

Sebelumnya Kadispenda Langkat Dra. Muliani S menyampaikan bahwa sesuai dengan UUD Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa terhitung mulai 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 telah dikelola oleh Pemkab Langkat dan target penerimaan dari sektor PBB-P2 ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar Rp.7.632. 662.000 menjadi Rp.9.500.000 ditahun 2014 ini, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.1.867. 378.000 atau sebesar 19,66 % dari tahun 2013 yang lalu.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pengelompokan

klasifikasi nilai jual objek pajak bumi dan adanya data baru terhadap objek dan wajib pajak.

Ditambahkan bahwa untuk pelaksanaan pembayaran perdana PBB-P2 saat ini adalah dari wajib pajak Kecamatan Binjai, Stabat, Secanggang, Wampu, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, dan untuk Kecamatan lainnya telah ditetapkan pembayarannya pada PT. Bank Sumut cabang pembantu yang ada maupun berdekatan dengan Kecamatan masing-masing.

Diakhir acara Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto melakukan pembayaran perdana PBBP2 dilanjutkan dengan Kadispenda dan sejumlah SKPD di Jajaran Pemkab. Langkat. (JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

3.103 Siswa SD/MI Tebingtinggi Ikuti UAS T.TINGGI - Sebanyak 3.103 siswa sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) se kota Tebingtinggi mengikuti ujian akhir sekolah (UAS) TP 2013-104 yang digelar serentak se Indonesia, Senin (19/5). Pelakasaan hari pertama UAS dimulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Kadisdik Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP didampingi Kabid Dikdasmen Drs Joner Sitinjak mengatakan kepada wartawan di kantor Dinas Pedidikan jalan KL Yos Sudarso Tebingtinggi, Sabtu (17/5).

Secara rinci dijelaskan, jumlah siswa SD yang mengikuti UAS sebanyak 2.996 orang dan MI 107 orang.

S U M U T /ACEH

Bupati Sergai Pimpin Apel Gelar Pasukan Simpatik Toba

Sedangkan mata pelajaran yang akan diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matametika dan IPA. Sedangkan bagi peserta yang berhalangan hadir dikarenakan sakit dan lainnya, akan mengikuti ujian susulan yang digelar pada tanggal 2 hingga 4 Juni 2014.

Ditambahkannya, penetapan hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS) akan diumumkan pada Minggu ke IV Juni 2014. Sedangkan penetapan hasil UN untuk tingkat SMP/MTs diumumkan 14 Juni dan SMA/MA/SMK pada 20 Mei 2014, "Kita berharap pelaksaan UAS di kota Tebingtinggi dapat berjalan aman dan lancar", Pardamean Siregar. (RS)

Keturunan Toga Aritonang Dirikan Tugu Kebersamaan

SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman memimpin apel Gelar Pasukan Simpatik Toba tahun 2014 yang diikuti jajaran personil Polres Sergai, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Gelar apel pasukan Simpatik Toba dilaksanakan di Lapangan Mapolres Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Senin (19/5).

Turut mendampingi Bupati Soekirman pada gelar apel yakni Kapolres Sergai AKBP. Anies B. Purnawan S.Ik, M.Si, Wakapolres Kompol Drs Supriatmono SH, PSi, Kakan Kesbanglinmaspol Drs. Purba Siregar, Kakan Satpol PP Drs. Amir Panggabean dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman dalam pidatonya dibacakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengatakan tahun 2014 yang merupakan tahun politik, sebagaimana yang telah diketahui bahwa tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pi-

SEMA TK AN PIT SEMATK TKAN PITAA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menyematkan tanda pita Operasi Simpatik Toba 2014 secara simbolis kepada masing-masing perwakilan personel pengamanan pada apel Gelar Pasukan Pasukan Simpatik Toba di Lapangan Mapolres Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Senin (19/5). Photo :ARM leg) sudah berjalan dengan aman dan tertib. Pesta demokrasi bangsa Indonesia masih akan terus berlanjut dengan Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres), dimana sebelumnya akan dilaksanakan kampanye terbuka sehingga akan terjadi mobilitas massa dan kendaraan dalam

jumlah besar oleh pendukung maupun simpatisan Capres dan Cawapres.

Menghadapi situasi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman menghimbau seluruh jajaran Korlantas di Indonesia untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi secara taktis maupun

teknis, karena jumlah kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa tingkat keselamatan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan lalu lintas masih sangat memprihatinkan, ujar Kapolri.

Jika tidak dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka kejadian Lakalantas dan korban yang ditimbulkan akan terus meningkat. Operasi Simpatik tahun 2014 dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran Polda di tanah air selama dua puluh satu hari mulai tanggal 19 Mei hingga 8 Juni 2014.

Pelaksanaan operasi ini mengutamakan kegiatan preemtif, preventif dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara edukatif, jelas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman.

(ARM)

Warga Empat Desa Sei Suka Blokir Jalan BATUBARA - Puluhan warga dusun 3 dan 4 desa Kuala Tanjung kecamatan Sei Suka Batubara melakukan aksi blokir jalan di depan gerbang menuju PT.Multimas Nabati Asahan Selasa (20/ 5) pagi.

BA TU PER BATU PERTTAMA - Ketua Umum Toga Aritonang, Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang, meletakkan batu pertama (Foto Parlindungan Rajagukguk) TAPUT - Untuk mewujudkan seluruh keturunan Toga Aritonang, serta guna melestarikan budaya leluhur nenek moyang dan mempererat persatuan antara sesama keturunan Toga Aritonang, Ompusunggu, Rajagukguk, Tuan Simare. Pembangunan tugu tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dipusatkan di puncak Ambar Bolak Desa Aritonang Kecamatan Muara-Tapanuli Utara, Sabtu (17/05).

Dihadiri ratusan utusan dari Toga Aritonang dari berbagai wilayah Indonesia dan dari keturunan Si Raja Lontung dan Hula-hula Tamba tua, Muspika Kecamatan Muara serta tokoh agama.

Senada dengan itu, Ketua Umum Toga Aritonang Seluruh Indonesia, Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang didampingi Mayjen (Purn) Hasudungan Aritonang, Ir. Jhon Kennedy Aritonang dan Ketua Panitia Bona Pasogit Benget Ompusunggu, mengatakan kepada wartawan, momentum pem-

bangunan Toga Aritonang sebagai simbol persatuan dan kesatuan generasi keturunan Toga Aritonang agar semakin solit dari setiap pergerakan pembangunan, serta mampu bersaing dengan marga-marga lainnya.

Secara khusus Irjen Pol (Purn) Edward Aritonang meminta, dengan adanya persatuan dan kesatuan di keturunan Toga Aritonang akan melahirkan bergaining power, untuk menyikapi pembangunan ke Muara agar memiliki daya saing sehingga Muara menjadi pintu gerbang wisata dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dan fasilitas pendukung lainnya.

Direncanakan tahun depan pembangunan Tugu Aritonang akan rampung supaya tugu Aritonang termasuk aset objek wisata yang menjadi icon Taput ke depan. Selesai acara peletakan batu pertama, ditandai makan bersama seluruh keturunan Toga Aritonang dan undangan.

(PR)

Warga meminta konpensasi sebesar Rp500 ribu kepada pihak perusahaan Multimas Nabati Asahan karena rumah mereka selalu terendam air hujan diakibatkan adanya proyek pembuatan rel kereta api mp3i menuju pelabuhan Kuala Tanjung apalagi rel kerta api mp3i lebih tinggi dari pada rumah mereka.

"Namun jika PT Multi sebelumnya membuatkan pembuangan air, tidak akan jadi begini," demikian diungkap ibu-ibu pendemo.

"Sebelum ada PT.Multi rumah kami tidak pernah banjir, namun sekarang ini lengkap sudah, selain banjir, bisingnya suara dan getaran mesin telah membuat rumah kami jadi retak." ucap mereka lagi. Akibat demo tersebut aktivitas keluar masuk truk pengangkat cpo dan buah kelapa sawit menuju perusahaan macet total.

Demo dimulai jam delapan pagi, warga meminta kepada perusahaan agar dapat memenuhi tuntutan mereka dengan dikawal ratusan personil polres batubara dan TNI untuk mengamankan pendemo.

Utusan pendemo pun akhirnya di temui manejer PT Multi Nabati Asahan, Nur Said Muslim dalam pertemuan yang di wakili pendemo Ismail Bangun, Daniel Nainggolan, M.Nasir, Carles Saragih, Salmah.

Dihadiri dari pemkab batubara. M. Nasir asisten aministrasi & umum Radiansah, Kasat pol pp, kapolsek Indrapura dan kapolsek medang deras serta Darwin kades Kuala Tanjung dimana mereka mengajukan dua tuntutan yaitu (1).Meminta biaya konpensasi berupa uang 500rb/ kepala keluarga/bulan. (2).Biaya renovasi rumah warga yang retak diakibatkan banjir/getaran pabrik dan di tentukan tanggal penetapan konpensasi di berikan kepada warga.

Menanggapi hal ini Nursaid Muslim mengatakan "Permintaan ini akan diajukan keperusahaan." ujarnya. Dan akhirnya jam 2 siang masa pun membubarkan diri. (RUDI)

Program IPA Raih Peringkat I Sumut Tingkat Kelulusan UN SMA Tebingtinggi 100% T.TINGGI - Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahUN 2014 SMA/MA/SMK dan paket C di Kota Tebingtinggi mencapai 100 persen. Sedangkan UN SMA meraih peringkat terbaik II se Sumut dengan nilai 8,15 dan SMK peringkat III se Sumut dengan nilai 33,37.

"Untuk program IPA, Kota Tebingtinggi meraih peringkat I dengan rata-rata nilai UN 8,26 dan program IPS mendapat peringkat II dengan ratarata nilai UN 8,07", kata Kadisdik Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP saat pengumuman hasil Ujian Nasional, di Aula Kantor Dinas Pendidikan jalan KL Yos Sudarso Tebingtinggi, Selasa (20/5).

Pardamean Siregar didampingi Kabid Dikdasmen Drs Joner Sitinjak menjelaskannya, jumlah peserta SMA terdaftar 1.987 orang dan yang mengikuti ujian nasional (UN) 1.975 orang dan yang tidak mengikuti 12 orang dengan persentase kelulusan seratus persen.

Untuk peserta Madrasah Aliyah (MA) terdaftar 309 orang, peserta yang mengikuti ujian 305 dan tidak mengikuti 4 orang dengan persentase ke-

lulusan juga seratus persen.

Sedangkan jumlah peserta SMK terdaftar 1.835 orang, yang mengikuti ujian 1.819 orang dan tidak mengikuti 16 orang dengan persentase kelulusan 100 persen. Untuk kesetaraan paket C jumlah peserta 248 orang, yang mengikuti ujian 170 orang dan tidak mengikuti 78 orang dengan persenatase kelulusannya 100 persen.

Pada kesempatan itu, kadis pendidikan Tebingtinggi juga mengingatkan para kepala sekolah dalam pengambilan ijazah tidak boleh dikutip bayaran, "Kalau orangtua ada memberikan semacam tanda ucapan terimakasih, itu namanya rezeki, tapi tidak boleh ada pengutipan uang ijazah oleh kepala sekolah. (RS)

Pangdam I/BB, Buka TNI Manunggal Membangun Desa ke-92 DELI SERDANG - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari, S. S.E, M.M buka Upacara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-92 Ta. 2014 di lapangan SMP Negeri I Dusun IX Lau Beringin Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Medan, Rabu (21/5).

Kepala Staf Angakatan Darat Jenderal TNI Budiman dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari, S. S.E, M.M mengatakan Program TMMD ke 92 adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat.

Program ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan, karena proses perencanaan TMMD selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat sebagai pelaku dan pengguna hasil TMMD, serta disusun dengan system “bottom up planning” maka peran dan kerjasama yang erat dari semua stakeholder baik Kementrian, Pemerintah non Kementrian, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta yang mendukung partisipasi aktif masyrakat merupakan keberha-

silan TMMD. Dengan Program TMMD telah mampu membantu tugas pemerintah daerah dan akselerasi pembangunan di daerah dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan program TMMD secara berkesinambungan dapat mewujudkan ketahanan masyarakat yang tanguh dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang muaranya akan berdaya guna bagi kepentingan pertahanan negara.

Untuk mendukung terwujudnya pertahanan Negara di daerah yang tangguh, TNI memilih TMMD sebagai salah satu bentuk pengabdian disamping sebagai upaya TNI melestarikan nilai sejarah, terutama nilai kemanunggalan TNI-Rakyat.

Dengan demikian TMMD dapat dipandang dari dua segi yaitu, Pertama secara substansial TMMD merupakan tesis keterlibatan TNI dalam pembangunan desa.

Kedua dari sisi perakitan atau formulanya, merupakan lompatan metodologi pembangunan, yang mengacu kepada kesederhanaan, kebersamaan dan koordinasi lintas sektor fungsi dari beberapa instasi/lembaga untuk mewujud-

kan pencapaian tujuan dan sasaran TMMD yang diterapkan dalam sasaran fisik dan non fisik.

Sasaran fisik yang dilakukan adalah Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasiltas umum lainnya yang menjadi kebu-

tuhan masyarakat didaerah diantaranya pelebaran/perluasan jalan, pembuatan jembatan, pembukaan jalan, pembuatan MCK umum 1 unit, penampungan air bersih dan rehab 1 unit jambur di Dusun IX Lau Beringin Desa Suka Makmur

Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian dilaksanakan juga pengerasan jalan. Sedangkan sasaran non fisik diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas masyarakat desa guna meningkatkan kwalitas hidup dalam membangun daerahnya sendiri, diantaranya penyuluhan narkoba, penyuluhan kamtibmas, penyuluhan pertanian, penyuluhan lingkungan hidup, penyuluhan keluarga berencana, pelayanan pengobatan gratis, penyuluhan bela negara dan cinta tanah air.

Lebih lanjut Pangdam menyampaikan kegiatan ini sangat sejalan dengan tema TMMD Ke 92 yaitu “Dengan Program TNI Manunggal Membangun Desa, TNI bersama-sama Polri, Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Daerah dan seluruh Komponen Bangsa lainya, Kita Optimalkan Pembangunan di Pedesaan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” sebagai motivasi agar lebih memaksimalkan pencapaian sasaran TMMD Ke 92 Ta. 2014.

Selesai upacara pembukaan dilanjutkan dengan pemberian pohon secara simbolis oleh Pangdam I/BB kepada perwakilan masyarakat dan dilanjutkan dengan

penanaman pohon di lapangan SMP Neg I Kutalimbaru. Upacara Pembukaan TMMD Ke 92 TA 2014 dipusatkan di Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Wilayah binaan Kodim 0817/ Gresik Korem 084/Bhaskara Jaya Kodam V/Brawijaya secara serentak diikuti 61 wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman.

Hadir dalam kegiatan tersebut, FKPD Provsu, Bupati Deli Serdang, Ketua DPRD Kab Deli Serdang, Danrem 022/PT, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Para Dandim sejajaran Korem 022/PT, Dandim 0201/BS, Para Danyon BS, Ketua Persit KCK PD I/BB dan pengurus, Camat, OKP, Orrmas dan masyarakat sekitar Kecamatan Kutalimbaru.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari, S. S.E, M.M menyerahkan perlengkapan TMMD secara simbolis kepada perwakilan pada saat Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke92 Ta. 2014 di lapangan SMP Negeri I Dusun IX Lau Beringin Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Medan, Rabu (21/5). (TIM)

E D I S I 304 26 MEI - 1 JUNI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Siswa SMA Methodist-1 dan SMAN 4 Medan Raih Prestasi di UN 2014 JAKARTA - Sutan Bhatoegana konsisten dengan aturan di internal partainya. Salah satu deklarator Partai Demokrat itu telah mengundurkan diri dari jabatannya, baik sebagai Ketua DPP Demokrat, Komisi VII DPR, dan Plt Ketua DPC Demokrat Kota Medan.

Sikap Sutan itu diambil lantaran dirinya sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Juru Bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, yang mengabarkan mengenai pengunduran diri rekannya itu.“Dia sudah mengajukan pengunduran diri. Saya kira itu sikap terhormat,” ujar Ruhut di Jakarta.

Untuk pengganti yang akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Sutan, Ruhut mengatakan, DPP belum mengeluarkan keputusan. DPC Demokrat Medan misalnya, untuk sementara waktu bisa ditangani para wakil ketua dan sekretaris. Ruhut mengatakan, dalam waktu tidak terlalu lama, DPP akan menunjuk salah satu pengurus DPP untuk memimpin Demokrat Medan.

Ruhut sendiri mengaku sudah diminta sejumlah rekannya untuk menggantikan Sutan, memimpin Demokrat Medan. Bahkan, kata Ruhut, Ketum DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, juga sudah memintanya.

“Pak SBY juga meminta, tapi saya belum beri jawaban. Saya ini sudah sibuk sebagai juru bicara Demokrat,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Sutan sendiri belum bisa dikonfirmasi mengenai pengunduran dirinya itu. Dihubungi, ponselnya aktif tapi tidak diangkat. Terkait dengan kasus yang membelit Sutan, kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan peme-

riksaan sejumlah saksi.

Sejumlah saksi yang dimintai keterangan untuk tersangka Sutan, antara lain mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno,Kepala Bagian Kerjasama Biro Perencanaan Sekjen ESDM Atena, Kasubbag TU Sekjen ESDM Asep Permana, mantan Kabiro Keuangan Sekjen ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama ESDM Ego Syahrial, pegawai SKK Migas Elisabet Erika, Tenaga Ahli Bidang Pengendalian Operasi SKK Migas Gerhard Marten Rumeser. Juga dipanggil untuk kasus yang sama, yakni Staf Asiparis SKK Migas Abu Rohim, Security SKK Migas Said Abu Bakar Ali,Tenaga Ahli SKK Migas Hardiono, Sekretaris Divisi SDM SKK Migas Tri Kusuma Lydia, dan Sekretaris VPMR/mantan Bagian Sekretaris Kepala SKK Migas Hermawan.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad memastikan, Sutan nantinya bakal ditahan. Hanya saja, penahanannya akan dila-

kukan saat proses penyidikan hampir kelar. Dalam waktu dekat, Sutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Sutan Bathoegana sudah dipastikan bakal meringkuk di tahanan, menyusul statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hanya saja, penahanan terhadap pria yang terkenal dengan ucapan “ngeri-ngeri sedap” itu baru akan dilakukan di ujung kelarnya proses penyidikan perkara tersebut.

“Penahanannya nanti bisa dilakukan kalau proses penyidikannya sudah hampir rampung,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan. Samad juga memastikan, dalam waktu dekat ini, pria kelahiran Pematang Siantar, 13 September 1957 itu, akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pertama kali, sejak ditetapkan sebagai tersangka. “Pemeriksaannya dalam waktu dekat direncanakan,” ujar Samad. (NET)

MEDAN - Siswa-siswi SMA Methodist-1 Medan lulus Ujian Nasional (UN) 100 persen dengan hasil yang memuaskan. Sebanyak 362 siswa disekolah itu lulus dengan rincian IPA sebanyak 184 siswa dan IPS sebanyak 178 siswa. Hal ini dikatakan Kepala Sekolah Binsar Sitorus.M.Pd diruang kerjanya, Selasa (21/5).

Binsar mengatakan, UN tahun 2014 ini siswanya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan.

Bahkan katanya salah seorang siswanya mendapatkan nilai rata-rata 9,25 dan berada di urutan ke 48 ujian nasional. Sedangkan untuk tingkat provinsi Sumatera Utara siswanya itu berada di urutan ke 26 dengan jumlah nilai rata-rata murni 25.

Binsar Sitorus yang baru 2 bulan menduduki jabatan sebagai kepala sekolah ini merasa puas dengan prestasi yang diperoleh siswanya. Kendati demikian dia masih berharap tahun ini sis-

wanya bisa mendapatkan prestasi lebih lagi saat mengikuti seleksi ke tingkat perguruan negeri (PTN) untuk jalur undangan yang akan diumumkan tanggal 27 Mei 2014.

"Tahun lalu sekitar 20 persen siswa kami lulus seleksi PTN melalui jalur undangan. Mudahmudahan tahun ini akan lebih banyak lagi", ucapnya.

Kepala sekolah ini berharap UN bisa lebih baik lagi dan pemerintah bisa memberikan soalsoal UN yang telah dipelajari siswa sehingga bisa dimengerti dan dipahami. Dan untuk mendukung hasil nilai UN, dia juga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan alat peraga untuk membantu siswa memahami setiap pelajaran.

Prestasi yang sama juga diraih SMAN 4 Medan, dimana 392 siswa yang mengikuti UN lulus 100 persen dengan rincian IPA sebanyak 307 siswa dan IPS se-

banyak 87 siswa. Demikian diungkapkan Humas SMAN 4, Wakasek A. Sinaga saat ditemui diruang kerjanya, Senin (20/5).

Langkah yang diambil pihak sekolah untuk memberangkatkan siswanya menghadapi UN dengan memberikan pelajaran tambahan pada semester genap."Kami tidak membiarkan siswa lengah dan terus memberikan semangat untuk belajar dan tidak takut menghadapi UN", kata Sinaga.

Hal itu terbukti, dimana pada tahun 2013 sekitar 70 persen siswa SMAN 4 lulus seleksi masuk PTN untuk jalur undangan. Dan tahun ini salah seorang siswanya mendapatkan nilai 10 dalam satu mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Walaupun mendapatkan prestasi yang memuaskan, Sinaga berharap pengawasan UN perlu ditingkatkan lagi.

JAKARTA - Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lidya Freyani Hawadi mengatakan, Kepala Sekolah Jakarta Internasional School (JIS) Timothy Carr terindikasi paedofil.

"Timothy Carr atau Tim Carr harus diperiksa, karena terindikasi paedofil. Begitu juga dengan wali kelasnya," ujar Lidya, se-

perti dilansir kantor berita Antara, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/5).

Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya melalui pihak kepolisian, tetapi juga dilakukan secara menyeluruh.

Menurut Lidya, tudingannya ini didasarkan pada kasus mantan wakil kepala sekolah tersebut yakni William Vahey, yang merupakan buronan FBI terkait

pelecehan seksual pada anak.

Sebelumnya, kasus kekerasan seksual menimpa AK, murid TK JIS. Selain AK, kekerasan seksual juga menimpa dua korban lainnya.

"Kasus ini akan mulai disidangkan pada Senin (27/5/2014).

Kemdikbud menjadi tersangka kedua, karena dianggap lalai.

Kami siap menghadapi persidangan itu," jelas dia.

(FER)

(NET)

Rp 1 M dari JK yang Sanggup Buktikan Dirinya Korupsi JAKARTA - Cawapres Jusuf Kalla (JK) membuat sayembara senilai Rp 1 miliar. JK menantang siapa saja yang bisa membuktikan tuduhan kalau dia bermain proyek dan menyalahgunakan kekuasaan selama menjabat.

"Kalau ada satu orang yang bisa membuktikan bahwa saya, Jusuf Kalla, selama aktif di pemerintahan sejak dari Memperindag sampai ke Wapres, ada mengambil kebijakan yang menguntungkan perusahaan, teman saya dan keluarga saya, yang melanggar UU, saya akan kasih Rp 1 miliar. Saya bayar cash!" kata JK di depan puluhan rela-

wan Jokowi-JK di Rumah Jenggala, Jalan Jenggala, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (23/5).

Pasangan capres Jokowi itu membuat sayembara tersebut karena merasa jengah dengan adanya fitnah yang menuduhnya bermain proyek. Tapi, lanjutnya, jika penyebar isu negatif itu tidak bisa membuktikan tuduhannya, ia pun bakal meminta ganti rugi.

"Kalau tidak bisa buktikan, bayar saya 10 persennya saja. Ini serius, media boleh liput," lanjutnya yang disambut tawa dan tepuk tangan dari relawan.

(NET)

Perlombaan Metra pada PIN Tahun 2014 H.RAHMATSAH,SH Badan Lingkungan Hidup KPPK

ZULKIFLI,S.STP.M.SI BAPPEDA

SURAJI,SP Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan KASMAN S.SOS Badan Penanggulangan Bencana

H.AZWIR,S.SOS Badan Pemberdayaan Masyarakat

LIDIN SH Badan Pemberdayaan Perempuan PA dan KB

ADRI.SKM.M,KES Kadis Kesehatan

ASMIAL S,PD.M.PD Kadis Sosial

DRS.USNI Kadis Syariat Islam

ANASRI ST Kadis Pekerjaan Umum

DARUSMI SPD PLH Kadis Pendidikan dan KP dan Olahraga

SYAFRIANDA,S.HUT MM Kadis Perkebunan dan Kehutanan

MASRI,SP Kadis Pertanian Tanaman Pangan

IR FAISAL Kadis Peternakan dan Perikanan

ANHARUDDIN SH Kadis Perhubungan Telematika dan Parawisata

NURHAYAT S.PD Kadis Perindakop dan UKM

DRS.HASANUDDIN Kadis Pertambangan

KABBUN BANCIN Kadis Kepencapil

IR.TAUFIT HIDAYAT,MM Kadis Ketenagakerjaan

DRS.H.SALBUNIS,MAP Kadis PPKAD

HAMDANSYAH SE Kantor Arsip dan Perpustakaan

HASBI,SKM Kepala Kesbanglinmas

BAGINDA SH Kepala Kantor Satpol PP

DR.ASMAN Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak

T.RIADI HASMI,SE Ka.Inspektorat

MUSTOLIG,S.PDI Camat Simpang Kiri

HOTMA CAPAH Camat Penanggalan

SYAHPUDIN,S.PDI Camat Longkip

ABDUL MALIK,S.PDI Plt. Camat Runding

KAMARUDDIN Plt. Camat Sultan Daulat

Cermin Theater Sergai Terpilih Wakili Sumut di Pentas Nasional SEI RAMPAH - Setelah menyandang predikat sebagai Juara Terbaik I pada Lomba Pementasan Media Tradisional (Metra) Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2014.

Cermin Theater Serdang Bedagai (Sergai) kembali mendapat kesempatan menunjukkan penampilan terbaiknya mewakili Propinsi Sumut pada Perlombaan Metra Pekan Informasi Nasional (PIN) yang dijadwalkan digelar 23-27 Mei 2014 di Kota Padang Sumatera Barat.

Penghargaan ini diberikan setelah Cermin Theater mampu merebut gelar Juara Terbaik I di tingkat Regional Sumatera pada tanggal 14-15 April 2014 lalu di Hotel Treva Jakarta. Penyeleksian Pertunjukan Metra dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari praktisi seni, akademi dan praktisi komunikasi (Komnifo) berlangsung dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Juri Nomor 316/Tim.Seleksi/IV/2014, dari 18 Provinsi yang diseleksi yang masuk sembilan besar finalis yakni

CERMIN THEA TER THEATER Bupati Sergai Ir H Soekirman photo bersama dengan Group Cermin Theater usai lomba pementasandi Hotel Inna Dharma Deli.

Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua.

Terkait hal itu, Kabag Humas Setdakab Sergai Dra. Indah Dwi Kumala (inzert) disela-sela waktu kerjanya mengatakan bahwa Group Cermin Teater harus mempersiapkan timnya dengan sebaikbaiknya agar dapat tampil maksimal di final nanti, Selasa (20/5).

PIN dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dibidang pengelolaan tekno-

logi informasi dan komunikasi.

Acara PIN ini merupakan puncak peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 106 tahun 2014, yang kegiatannya berupa diskusi, edukasi dan sosialisasi.

Event yang telah diselenggarakan sejak tahun 2009 diisi dengan kegiatan utama Festival Petra Tingkat Nasional, Sarasehan Metra dan Kelompok Informasi Masyarakst (KIM), Temu Wicara, Aneka Lomba serta pameran Produk Informasi dan Produk KIM. (ARM)