Epaper kpkpos 305 edisi senin 2 juni 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 305/ THN VI 2 - 8 JUNI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

TEGURAN MENPAN DIABAIKAN, TERPIDANA JADI KABAG DI PEMKO BINJAI • DI HALAMAN

7

BUPATI TIDAK TEPATI JANJI

Aliansi Mahasiswa USBM Kembali Demo NISEL - Ratusan Mahasiswa USBM tergabung dalam aliansi Mahasiswa Pemerhati Nias Selatan kembali melakukan aksi demo karena janji Bupati Idealisman Dachi saat pertemuan dirumah dinas beberapa waktu lalu kepada mereka tidak dilaksanakan sang bupati.

• LANJUT KE HAL. 2

Mafia Inti Sawit Tak Bergeming, Terus Melakukan Aksi NISEL - Ribuan mahasiswa Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan walau telah dua tahun melakukan kegiatan perkuliahan hingga kini belum memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang diterbitkan oleh perguruan tersebut.

Disadari merasa dibohongi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selama dua tahun karena selama proses perkuliahan menggunakan dana AP-

BD Nias selatan sebesar Rp.3.6 miliar dan disinyalir tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola USBM di Teluk Dalam, mahasiswa USBM di Teluk Dalam pun melakukan berbagai aksi demo hingga melakukan aksi tidur dilapangan orurusa depan rumah dinas Bupati Nias Selatan, menuntut pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas nasib masa depan mereka.

Akhirnya setelah sekian kali turun

kejalan, Selasa (20/5) usai acara Hari Kebangkitan Nasional, Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi bersedia menerima Mahasiswa USBM dengan syarat pertemuannya dilakukan dirumah Dinas Bupati Nias Selatan.

Awalnya mahasiswa USBM di Teluk Dalam menolak tawaran tersebut namun karena beberapa hal dan pertimbangan akhirnya mereka berse• LANJUT KE HAL. 2

DESAK - Aliansi Mahasiswa USBM Telukdalam yang mendesak Kajari untuk memproses kasus USBM dan Bupati Nias Selatan serta menyelesaikan kasus USBM yang kini tidak jelas statusnya.

KANDIS - Kendati mafia Inti Sawit menjadi sorotan berbagai pihak terkait lokasi penampungan inti sawit yang diperoleh setengah memaksa dari sejumlah sopir truk bermuatan inti sawit. Berlokasi di KM 85 Desa Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Lokasi penampungan tersebut terbuat dari dinding seng, setinggi 3 meter dinding seng berbentuk “U” percisnya bongkar muat

inti sawit yang didapat secara illegal tersebut berada di tengah-tengah kebun kelapa sawit warga.

Para mafia inti sawit tersebut dalam aksinya terkesan kebal hukum, Maraknya aksi haram saat ini disinyalir karena lebaran tinggal menghitung hari sehingga para sopir sedikitpun tidak merasa takut terhadap • LANJUT KE HAL. 2

Jadi Honorer di PDAM Tirta Kualo Kabarnya Membayar Rp.20 Juta TANJUNGBALAI – Tenaga honorer di PDAM Tirtakualo Tanjungbalai yang kabarnya masuk melalui ‘pintu belakang’ diharuskan membayar antara Rp20 juta hingga Rp30 juta per orang agar diterima di perusahaan daerah tersebut.

Pernyataan ini dilontarkan Ketua Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar (KIM PG) Syafrizal Manurung dan Ketua Komite Peduli Pemuda Kota (Kompak) Ramadhansyah, Selasa (27/5). Mereka mengatakan, sedang mengumpulkan bukti dimana setiap pengangkatan honorer di PDAM Tirta Kualo dipungut biaya puluhan juta rupiah. Syafrizal dan • LANJUT KE HAL. 2

3 TAHUN TANPA KEJELASAN

Kebijakan Bupati Nias Bongkar 2 SD Negeri Pelanggaran Besar ADANYA DUGAAN PENGALIHAN ASSET

Pemprov Riau Bentuk Tim Pencari Fakta DUMAI – Mengenai adanya dugaan pengalihan asset, saat ini Pemprov Riau sudah mempersiapkan tim pencari fakta aset, begitu juga Surat Perintah Jalan sudah dipersiapkan dan saat ini berada dimeja Sekdaprov Riau dan tinggal menunggu persetujuan.

Demikian disampaikan Kasubag Pengawasan Biro Perlengkapan Pemprov Riau Kalsum saat dihubungi KPK Pos melalui hubungan seluler Selasa pekan lalu saat ditanya tentang tindak lanjut adanya dugaan pengalihan asset tersebut.

Sebelumnya Kasubag Penata Usahaan Biro Perlengkapan Pemprov Riau Zulkifli menyebutkan, Rabu (27/5). Biro Perlengkapan Pemprov Riau akan turun ke Dumai, namun karena SPJ belum turun dari Sekdaprov makanya ditunda dan kalau

tidak ada halangan, Kamis (5/6) Tim akan turun ke Dumai serta kemungkinan Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Riau Abdi Haro akan ikut serta ke Dumai, ujar Kalsum seraya memberikan apresiasi dengan mengatakan ucapan terima kasih kepada KPK Pos yang telah berupaya membongkar kasus dugaan pengalihan lahan non procedural milik Pemprov Riau tersebut.

Aset Pemprov Riau berupa tanah seluas 5 hektar lebih tersebut dibeli Dinas Perikanan Provinsi Riau untuk dijadikan Budi Daya Tambak Ikan dengan harga Rp.3.000.000 menggunakan dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 1986, berdasarkan AJB No.52/AJB/BK/1986 • LANJUT KE HAL. 2

NISEL – Tiga tahun sudah siswa-siswi SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 menumpang belajar di gedung SMPN1 Teluk Dalam, sehingga membuat para pelajar tidak nyaman akibat keputusan yang dikeluarkan Bupati Nisel Idealisman Dachi untuk membongkar bangunan gedung sekolah mereka di Jalan Diponogero Teluk Dalam Nias Selatan.

Padahal gedung sekolah SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 tersebut merupakan bantuan yang dibangun tentara Amerika pasca gempa dan tsunami tahun 2005

lengkap dengan peralatan belajarnya seperti kursi, lemari dan papan tulis yang menelan biaya puluhan miliyar rupiah serta di perkirakan bangunan kokoh tersebut baru bisa hancur 100 tahun kedepan. Dengan tujuan agar anak-anak di Nias Selatan tetap bisa melanjutkan pendidikannya.

Dengan dihancurkannya gedung tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang lama Dra.Magdalena Bago untuk tahun ajaran 2011 menge-

PANYABUNGAN - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tipikor Indonesia Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Asli Parlaungan, meminta kepada Plt Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution agar segera selesaikan Lahan Usaha Dua (LU2) Tranbangdep Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal dikarenakan

hampir sudah 22 tahun diterlantarkan.

“Sudah 22 tahun warga Transbangdep Desa Patiluban Mudik asal Kediri diterlantarkan, jadi kita berharap besar kepada plt Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution agar segera menyelesaikan dan memperhatikan nasib war• LANJUT KE HAL. 2

Jalan Rusak Buat Warga Medan Tak Nyaman

Tokoh pemuda Bawolowalani Falalini Sarumaha (kiri) dan Gedung SD N1 dan 2 Telukdalam disulap menjadi Pasar Amerika tetap terbengkalai karena kebijakan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi (atas).

Penyerahan Lahan ke PT. ALN Diduga Illegal dan Melawan Hukum Demikian disampaikan Subur Siregar, SH, Praktisi Hukum kepada Wartawan di Panyabungan, Kamis (29/5). Lebih lanjut, Subur Siregar, SH mengatakan bahwa berdasarkan data yang diperolehnya, lahan yang diserahkan oknum-oknum Kepala Desa dan oknum-oknum Ketua BPD di atas merupakan lahan yang diperuntukkan kepada KP. USU berdasarkan izin prinsip dari Menteri Kehutanan No. 1368/ Menhutbun-IX/1998 tanggal 11 Desember 1998 dan telah dikuasai dan diusahai KP. USU. Lahan tersebut berasal dari areal HPH PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI) dan KP. USU juga sudah mendapatkan persetujuan dari pihak PT. KNDI untuk melepaskan lahan HPH-nya

Bupati Madina Harus Selesaikan Lahan Usaha Dua Transbandep Desa Patiluban Mudik

• LANJUT KE HAL. 2

KP. USU HARUSNYA POLISIKAN KADES DAN BPD EMPAT DESA DI MBG

PANYABUNGAN - Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP. USU) harusnya mempolisikan oknumoknum Kepala Desa dan oknum Ketua BPD Desa Tabuyung, Singkuang II, Suka Makmur dan Manuncang terkait penyerahan lahan kepada PT. Agro Lintas Nusantara di Kecamatan Muara Batang Gadis. Sebab penyerahan lahan yang telah dikuasai dan diusahai KP. USU itu diduga suatu tindak kejahatan yang terang benderang dan bertentangan dengan hukum serta mengakibatkan kerugian besar terhadap KP. USU.

SUDAH 22 TAHUN DITERLANTARKAN

seluas 10.000 Ha untuk budidaya perkebunan KP. USU yakni berdasarkan surat Direktur PT. KNDI Nomor:031/ KNDI/MDN/V/2006, artinya lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang dibebaskan, apalagi jarak desa-desa yang mengklaim bahwa itu tanah ulayatnya sangatlah jauh yakni Desa Singkuang II ke lokasi berkisar 60 km, Tabuyung ke lokasi berkisar 45 km, Manuncang 20 km dan Suka Makmur 6 km, seandainya di Madina ini ada tanah ulayat pastilah lahan dimaksud tidak termasuk tanah ulayat keempat desa tersebut ” jelas Subur Siregar Jadi jelaslah, kata Subur Siregar, SH bahwa perbuatan oknum-oknum Kepala Desa dan BPD empat desa di Kecamatan

Muara Batang Gadis menyerahkan lahan yang telah dikuasai dan diusahai KP. USU patut diduga merupakan tindakan kejahatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di republik ini, kuat dugaan oknum-oknum Kepala Desa dan BPD diatas tidak bekerja sendiri tapi ada aktor intelektual yang bermain dibalik penyerahan lahan itu, berdasarkan informasi yang kami terima saat itu mantan Kadishutbun Madina, Drs. Mara Ondak Harahap sangat proaktif ke desa Tabuyung dan singkuang terkait kehadiran PT. ALN. Hal senada juga disampaikan Edi Sipayung, SH, Praktisi Hukum di Medan • LANJUT KE HAL. 2

MEDAN - Saat ini masyarakat kota Medan dikecewakan dengan banyaknya jalan yang kupak-kapik baik itu dikarenakan tidak adanya perbaikan yang sudah seharusnya, ditambah lagi saat ini ditelantarkannya bekas penggalian pembangunan air limbah, saluran air hujan di tengah-tengah ruas jalan dikota Medan, sehingga penderitaan tersebut semakin lengkap, bahkan adapula sebahagian warga yang akan melakukan demo akibat rusaknya jalan.

Jalan sebagai salah satu infrastruktur lalu lintas senantiasa menghadapi persoalan ketika ada perusahaan tertentu memerlukan jaringan. Masalah datang tatkala perusahaaan harus menambah kapasitas jaringan atau membuka jaringan baru.

Pastinya yang jadi korban, trotoar bahkan ruas jalan, yang dengan mudahnya oleh perusahaan digunakan untuk memenuhi • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Perang Cyber Ala Capres 2014 PESTA rakyat dalam pemilihan presiden 2014 tinggal beberapa minggu lagi, penggalangan kekuatan untuk menarik massa, semakin panas dan salahsatu yang paling mudah adalah melalui dunia maya.

Boleh dikatakan jejaring social seperti facebook dan twiter di Indonesia adalah pengguna paling besar, terdata pengguna facebook Indonesia sebagai masyarakat yang paling banyak menggunakannya di dunia sedangkan untuk twiter Indonesia terbanyak ketiga didunia, sehingga pengenalan dan penyampaian sosok serta misi dan visi para calon presiden RI sebagai salah satu alat yang paling akurat, cepat dan tepat sasaran.

• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

MAFIA INTI SAWIT TAK BERGEMING, TERUS MELAKUKAN AKSI.......................

• DARI HALAMAN. 1 pemilik barang walau berujung dengan pemutusan hubungan kerja, bahkan bisa jadi berurusan dengan pihak yang berwajib. “bobok di hotel prodeo” apabila tertangkap oleh pemilik barang.

Diduga mulusnya aksi pencurian inti sawit didapat informasi, para mafia dikenakan upeti oleh oknum aparat Kemanan di daerah tersebut, sehingga aktifitas para mafia pencuri inti sawit berjalan mulus tanpa hambatan, padahal aktifitas pemangkasan inti sawit telah dipublikasikan awak media koran ini pada edisi Senin pekan lalu, namun sepertinya tidak digubris.

Para mafia yang menggeluti pekerjaan haram itu kabarnya sebagai penanggungjawab adalah RI Sarumpaet warga Batam, Kepala Lokasi S.Pasaribu warga Medan dan humas yang melayani para tamu yang datang kelokasi bernama M. Harahap warga Pematang Siantar. Sedangkan pemodal penampung Inti sawit tersebut disebut-sebut bernama Guntur warga Medan, ujar sumber ber-

nama Bastian.

Ditempat terpisah Zainal Skm. warga Pasar Minggu Kandis juga menyoroti keberadaan penampungan inti sawit illegal tersebut, Zainal menyesalkan sikap para mafia dimana untuk mendapatkan inti sawit para mafia disinyalir melakukan pemaksaan terhadap para supir angkutan inti sawit yang datang dari arah Pekanbaru, Tandun, Pasir Pengaraian Rokan Hulu menuju Dumai. Inti sawit yang didapatkan secara haram tersebut disinyalir dari sejumlah perusahaan industry Kelapa Sawit.

Selain itu Truk-truk yang bermuatan Inti Sawit dilokasi KM 85 tersebut membahayakan para pengguna jalan lintas Propisi karena para supir pada saat memasuki gudang penampungan, truk berkecepatan tinggi meski ada yang memandu truk-truk tersebut untuk memasuki gudang penampungan, apalagi jika pada malam hari, untuk itu pihak Kepolisian diharapkan juga bertindak tegas sebelum ada kejadian kecelakaan di jalan Raya Duri-Pekanbaru, ujarnya. (PUR)

BUPATI MADINA HARUS SELESAIKAN LAHAN USAHA DUA TRANSBANDEP DESA PATILUBAN MUDIK.....................................................

• DARI HALAMAN. 1 ga Transbangdep yang telah melaksakannya sebagai warga transmigrasi yang baik”, pungkas Asli Parlaungan ketua DPC LSM Tipikor Indonesia Kab Madina Di Kantor Cabang Simpang Gambir pada Wartawan, Rabu (28/05).

Parlindungan Panggabean sebagai kordinator lapangan LSM Tipikor Indonesia, juga angkat bicara tentang persoalan Lahan Usaha Dua (LU2) dan kekurangan Sertifikat pekarangan 47 persil warga Transabandep Desa Patiluban Mudik asal kediri yang selama ini hak-hak warga belum terpenuhi.

Masyarakat percaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Madailing Natal dalam hal ini instansi yang terkait yaitu Badan

Pertanahan Nasional serta Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Transmigrasi agar segera menyelesaikan permasalahan Lahan Usaha dua Transbangdep, yang sampai sekarang belum bisa di garap di karenakan belum adanya kejelasan Sertifikat yang diterima oleh warga.

Warga tetap percaya dan optimis bahwa Drs Dahlan Hasan Nasution sangat peduli terhadap warganya , di karenakan pengaduan ini sudah sampai ke Komnas HAM RI supaya nantinya pemekaran Pantai Barat tidak ada lagi masalah yang ditinggalkan seperti pemekaran Mandailing Natal dari Tapanuli Selatan, kita sangat berharap Pemkab Madina agar segera menyelesaikan persoalan yang sudah lama berlarut-larut, papar Parlidungan Panggabean.(TH)

JALAN RUSAK BUAT WARGA MEDAN TAK NYAMAN.........................

• DARI HALAMAN. 1 keperluannya itu.

Untuk itu, trotoar dan jalanan digali, ditutup, digali, ditutup, dan seterusnya seperti tidak pernah selesai. Akibatnya fisik jalan dan trotoar rusak, bahkan ketika dilakukan perbaikan sekalipun kondisinya tidak sempurna seperti semula.

Itu pulalah yang terjadi sejak lebih kurang enam bulan lalu di Kota Medan. Bekas penggalian pipa di badan jalan pada pelbagai ruas jalan di Kota Medan sampai kini masih dibiarkan kupak-kapik. Pemborong dan instansi berwenang dalam proyek pembangunan saluran air limbah belum melakukan perbaikan bekas galian sebagaimana mestinya.

Cukup mengherankan, mengapa proyek untuk umum itu sama sekali

tidak ada pertanggungjawabannya kepada pemakai jalan, padahal kondisi itu sangat mengganggu dan meresahkan, perlu diketahui setiap tahunnya masyarakat pengguna kendaraan terus mengeluarkan uang dalam membayar pajak kendaraan namun Pemko Medan seperti tidak perduli.

Akibat hal tersebut tentu saja merusak keindahan kota dan menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas.

“Kondisi seperti ini sangat mengganggu aktivitas di Kota Medan,” kata Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi di Medan, Rabu (21/5).

Selain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, keberadaan sisa material tersebut juga menimbulkan potensi kecelakaan bagi pengguna jalan.(BEY)

PERANG CYBER ALA CAPRES 2014...........

• DARI HALAMAN. 1 Dengan dunia maya tidak susah bagi para pendukung dan tim sukses (TS) untuk memperkenalkan misi dan visi para calon presiden yang didukungnya, namun sayangnya kampanye hitam atau lebih dikenal dengan black campaign juga ikut mewarnai dan tentu saja ini pembelajaran buruk bagi anak bangsa.

Perang cyber didunia maya tak terelakkan. Hal itu bisa dilihat pada terorganisirnya dengan baik dukungan dunia maya di media sosial terhadap calon presiden (Capres) tertentu dan kabarnya tidak sedikit uang disalurkan untuk para TS yang memang disiapkan khusus untuk yang satu ini.

Kabarnya ada beberapa divisi yang khusus disiapkan dalam perang cyber ala capres 2014 ini, divisi pertama adalah memperkenalkan calon presiden yang diusung dengan menampilkan visi dan misi serta ketokohan dari sang capres, divisi kedua dipersiapkan untuk menangkis adanya hujatan dan serangan dari kubu lawan maupun simpatisannya, divisi lain dipersiapkan untuk menyerang lawan dengan menampilkan kejelekan dan keburukan dari sang capres lawan, adapula divisi yang dipersiapkan khusus untuk menyebarkan apa yang telah diterbitkan para divisi lainnya serta mengomentari

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

setiap status yang muncul tentang perbincangan capres 2014.

Bahkan tidak sedikit yang melakukan fitnah dikarenakan terkadang terbawa dengan arus emosi, ironinya lagi masyarakat pengguna jejering social yang memang simpati berat kepada salahsatu calon ikutikutan mengomentari bahkan menyebarkan berita bohong kepada para pengguna jejaring lain, padahal kemenangan capres yang diusungnya belum tentu membuat dia memegang jabatan nantinya.

Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto mengatakan wajar kalau Capres peserta Pilpres menggunakan sarana cyber termasuk cyber troops (serdadu dunia maya) sebab kita tengah memasuki era itu.

Menurut dia Indonesia memasuki generasi ketiga politik dimana cyber jadi ajang propaganda calon Presiden.

Diharapkan kepada para pengguna dunia maya tidak terjebak dalam isu fitnah dan SARA karena merupakan pelajaran buruk untuk anak bangsa karena bisa menimbulkan sifat dendam dan nantinya apa yang dilakukan oleh capres terpilih yang bukan diusungnya jika kenyataannya membawa perubahan kearah lebih baik bagi nasib bangsa tetap saja selalu dinilai salah dan keburukannya akan terus ditampilkannya akibat kekecewaan yang tanpa alasan.

BUPATI NIAS SELATAN IDEALISMAN DACHI PEMBOHONG BESAR.............................................

• DARI HALAMAN. 1 dia dan hanya puluhan utusan yang masuk ke rumah Dinas Bupati Nias Selatan. Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi tanpa ditemani oleh jajarannya SKPD berdialog dengan puluhan utusan mahasiswa USBM tersebut.

Demikian diungkap Ketua Kordinator Lapangan USBM di Teluk Dalam Titus Dakhi, didampingi Reflit Duha, Pembabtis Yohanes Duha saat mendatangi sejumlah wartawan yang meliput di kabupaten Nias Selatan, Rabu (21/05) perihal pertemuan mereka dengan Bupati Idealisman Dachi di rumah Dinasnya.

Tujuan mereka hanya satu meminta pertanggung jawaban Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi yang telah berjanji akan menyampaikannya didepan umum dan mahasiswa USBM Teluk Dalam perihal kepastian status USBM Teluk Dalam yang dikelola

oleh Pemkab Nias Selatan dilapangan terbuka di SMA N 1 Teluk Dalam tempat kampus USBM yang digunakan selama ini.

Dalam pertemuan tersebut juga Mahasiswa menanyakan tentang nasib teman teman mereka yang dikirim ke Medan sebanyak 207 orang untuk studi banding, dimana sampai saat ini hanya 53 orang yang kembali yang dijemput oleh pengelola USBM di Teluk Dalam, sedangkan sisanya 154 orang lagi tak jelas?

Sementara itu Ketua Yayasan USBM Medan Arnold Hutasoit telah menjelaskan kepada Titus Dakhi dimana pihaknya akan menuntut Pemkab Nias atas etika tidak baik yang menarik mahasiswa USBM sebanyak 207 orang secara diam diam tanpa sepengetahuan Yayasan USBM Medan, waktu datang diserahkan secara resmi waktu pulang tidak ada pemberitahuan.

Selama mahasiswa USBM Teluk Dalam studi banding ke

Medan mereka di asramakan dimana untuk putra berada dijalan Sram Medan dan Putri dijalan Abdul Haris Nasution Medan sehingga sampai sekarang Pemda Nias Selatan punya utang kepada yayasan USBM Medan karena selama 4 bulan studi banding baru Rp 40 juta yang dibayarkan.

Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dalam pertemuan dengan dengan utusan USBM Teluk Dalam itu juga menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di USBM Teluk Dalam Nias Selatan bukanlah tanggung jawab Bupati, “Ini adalah tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan Pengelola USBM Teluk Dalam Sozi Sokhi Sihura SE, M.ec.dev.

Untuk itu kalian bersabar anggap saja beberapa bulan ini kalian cuti kuliah, apa kalian tidak bisa berkorban untuk pemkab Nias Selatan?” Ucap mereka meniru perkataan Bupati.

Lebih lanjut kata mereka, bupati menyebutkan “Saya selaku Bupati

Nias Selatan akan bijaksana dalam melakukan berbagai cara agar USBM Medan di pindahkan ke Kabupaten Nias Selatan dan dijadikan Kampus Utama USBM. Saya juga berharap kepada adik adik USBM di Teluk Dalam jangan lakukan demo, itu bukanlah suatu solusi, bila kalian tetap demo selaku bupati Nias Selatan, saya malu.

Apakah kalian tidak kasihan terhadap Idealisman Dakhi bila Masuk Penjara?”.

Atas janji Bupati tersebut, menurut Ketua Kordinator lapangan USBM Titus Dakhi menuturkan bahwa Bupati Idealisman Dachi pembohong besar, ribuan mahasiswa USBM telah di bohongi.

“Kami mahasiswa USBM Teluk Dalam akan tetap menuntut hak kami sebagai korban gratis dunia pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan menuntut ganti rugi selama 2 tahun kuliah di USBM Teluk Dalam,” ujar Titus Dakhi

serta memohon bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, DPRD Nias Selatan, pemerhati pendidikan khususnya Kabupaten Nias Selatan untuk tetap mendukung aksi aksi mereka. “Kedepan kami akan melakukan aksi besar besaran meminta pertanggung jawaban Bupati Nias Selatan yang telah meresahkan.” Tambahnya.

Tokoh Masyarakat Nias Selatan Ama Faebolododo Waoma ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa ucapan Bupati Nias Selatan itu sebuah kebohongan dan hanya sebagai alasan untuk meraup keuntungan uang APBD Nias Selatan.

Untuk itu Ia menyarankan agar mahasiswa USBM Teluk Dalam tetap melakukan aksi demontrasi besar besaran dandiharapkan kepada Kajari Teluk Dalam I Made Suwajana,SH segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi USBM Teluk Dalam dalam penyelewengan APBD TA 2012/2013 yang telah ditangani sejak Pebruari 2014 (TIM)

KEBIJAKAN BUPATI NIAS BONGKAR 2 SD NEGERI SEBUAH PELANGGARAN BESAR..........

• DARI HALAMAN. 1 luarkan titah SDN -1 dan SDN-2 di gabungkan dengan SMPN-1 Teluk Dalam sebagai tempat proses belajar mengajar, dimana pagi hari digunakan siswa SD 1 dan siswa SD N 2 dan siang hari digunakan untuk siswa SMPN-1 Teluk Dalam.

Padahal sebelumnya Bupati Idealisman Dachi memberi garansi jaminan kepada masyarakat Nias Selatan tentang Pendidikan mulai dari usia dini hingga Perguruan tinggi adalah menjadi tanggungjawab sepenuh Pemkab Nisel.

Itulah garansi yang selalu dilontarkan Bupati Idealisman Dachi pada setiap pidatonya.

Namun jaminan Bupati tersebut rupanya bertolak belakang dengan kenyataan dilapangan, dimana kini murid SDN-1 dan SDN-2 terkatung-katung tidak memiliki gedung tetap. Tidak sesuai dengan ucapan dan tindakan hingga membuat masyarakat Nias Selatan geram, namun yang menjadi pertanyaan kenapa pihak Pendidik dan tenaga pendidik seperti Kepala sekolah, guru, komite hanya diam seribu bahasa, konsistensi mereka ini perlu dipertanyakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan mengacu pada PP N0.65 Tahun 2005 bahwa SPM menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagagalan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyangkut sarana prasana, ketenagaan, kurikulum, penjaminan mutu pendidikan dan perencanaan pendidikan. Atas dasar tersebut pemerintah Kabupaten Nias Selatan dinilai gagal dalam pencapaian 27 indikator yang harus dicapai dalam rangka pemenuhan layanan dasar bidang pendidikan dasar.

Dengan satu atapnya SDN-1, SDN-2 dan SMP N-1 Telukdalam tentu saja merupakan kerugian bagi siswa/i disekolah tersebut, terutama dalam segi kultur kriteria peningkatan mutu pendidikan, dipastikan pelajaran ektrakuler tidak pernah dilakukan . Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk belajar berkurang karena saat murid SDN-1, SDN-2 belajar ketika jam 11 wib murid SMP sudah menunggu untuk memasuki ruangan kelas mereka. Selain itu dipastikan pihak sekolah dan siswa/i tidak memiliki keratifitas dan inovatif.

Hasil Pantauan dilapangan

didapat kabar bahwa untuk tahun ajaran baru 2014/2015 SMPN-1 akan melarang SDN-1 dan SDN2 menempati bangunan gedung sekolah, tiga tahun telah habis kesabaran memberi tumpangan kepada SDN-1 dan SDN-2 yang nota bene sama-sama mengalami kerugian pada mata pelajaran. Belum lagiseringkehilanganfasilitasanakdidik serta fasilitas WC yang begitu bau aromanya karena tidak pernah dibersihkan, mereka saling menuding tentang membersihkan WC sekolah yang mereka tempati.

Kabarnya juga Dana Bos yang dikelola masing-masing sekolah dimana ada tiga Kepala sekolah nggak jelas. Apalagi dana Bos yang dikelola Kepala SMP Negeri 1 Telukdalam RG Telaumbanua tidak jelas entah kemana, justru RG Telaumbanua sudah pindah digantikan dengan Kepala Sekolah yang baru. Program Dana BOS yang diterima untuk ketiga kepala sekolah sepertinya tidak tepat sasaran dan disinyalir sebagai ajang korupsi.

Salah seorang tokoh pemuda Falalini Sarumaha yang merupakan pemuda vokal berkepala plontos kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa bekas pertapakan

gedung sekolah SDN-1 dan SDN2 di jalan Diponegoro Teluk Dalam merupakan tanah hibah desa Bawolowalani, sebaiknya Pemkab Nisel segera mengembalikan kembali anak anak tersebut ketempat asalnya. Bila tidak difungsikan lagi lahan bekas pertapakan gedung sekolah tersebut, maka masyarakat Desa Bawolowalani akan bertindak tegas mengambil alih lahan tersebut.

Dimana hibah tanah diberikan tahun 1950 untuk pertapakan sekolah dan bertujuan mencerdaskan generasi muda masyarakat kota Teluk Dalam yang sekarang Ibukota Nias Selatan.

Sarumaha juga menambahkan sesuai UU Mendikbud No.1293 tahun 1993 tentang pengangkatan Komite Sekolah. Sebaiknya Komite sekolah mendesak dan mempertanyakan permasalahan yang dialami anak-anak siswa ini kepada Bupati Nias Selatan, Komite sekolah turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami anak-anak masa depan masyarakat kota Telukdalam, Sesuai UU No 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional mangamanatkan bahwa setiap warga Negara

yang berusia 7-15 tahun Wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Atas dasar tersebut menurut Sarumaha Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi bertanggung jawab atas tergusurnya Sekolah SDN-1 dan SDN-2, yang hingga hari ini siswanya masih menumpang di rumah orang. “Kalau numpang seminggu tak masalah tapi kalau numpangnya tahunan namanya keterlaluan. Makanya sebelum bertindak berpikir dulu, jangan hanya nafsu kuda tapi tenaga cacing karena kemampuan tidak ada, ini menyangkut masa depan anak anak sebagai generasi penerus.” Ujar Sarumaha.

Lebih lanjut Ia menyebutkan bahwa, pembongkaran bangunan kedua SD negeri sebagai asset Pemda seharusnya melalui prosedur yaitu dengan persetujuan DPRD. Untuk itu bupati telah menabrak rambu rambu hukum dan ini sebuah pelanggaran besar yang dilakukan Idealisman Dachi sehingga wajib mempertanggung jawabkannya di depan Hukum, tegasnya. (TIM)

PEMPROV RIAU BENTUK TIM PENCARI FAKTA.................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tanggal 22 Februari 1986 tanah tersebut dari Ali warga Lubuk Gaung dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Laut 170 meter, Timur berbatasan dengan Sungai Mahang 295 meter, Selatan berbatasan dengan Jalan 170 meter, dan Barat berbatasan dengan tanah Asuari 295 meter, terletak di Kelurahan Lubuk Gaung. AJB tersebut ditanda tangani

oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Bakar, dan Kepala Desa Lubuk Gaung Nurzaman.

Kamis (28/5) lalu, KPK Pos bersama masyarakat Lubuk Gaung dan aktifis LSM GPKDR (Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah) Riau melakukan investigasi dengan menggunakan Kapal Motor dari TPI menuju Nerbit menelusuri Laut Dumai untuk menyaksikan langsung aktifitas sejumlah pabrik kelapa sawit

(PKS) dan Pengantongan Semen di Kawasan Industi Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Dumai.

Dalam penelusuran, diduga tanah yang dibeli Dinas Perikanan Provinsi Riau seluas 50.150 M2 tersebut masuk dalam kawasan salah satu Perusahaan Industri di Kawasan Industri Lubuk Gaung.

Industri di kawasan Industri Lubuk Gaung Dumai diperkirakan ada 8 Perusahaan yang telah bero-

perasi, adalah PT. Semen Padang, PT. Inti Benua Plantation, PT. Indo Palma, PT. Sinar Mas, PT. Meridan, PT. Duta Palma, PT. Sari Dumai Sejati (SDA) dan PT.Oldikimia Sejahterta Mas yang sedang melakukan kegiatan pembangunan dermaga dan pabrik.

KPK Pos sebelum melakukan penelusuran melalui Laut, bersama masyarakat menelusuri keberadaan Perusahaan Industri yang beraktifitas di kawasan Industri Lubuk Gaung

melalui darat, sejumlah kalangan menginformasikan akibat lonjakan harga tanah yang menggiurkan di Kelurahan Lubuk Gaung, Bangsal Aceh hingga ke Nerbit membuat mafia tanah di daerah tersebut kabarnya menghalalkan segala cara untuk dapat memilikinya dan diduga bekerjasama dengan aparat Kelurahan, sehingga tanah warga yang terbiarkan menjadi sasaran empuk untuk dikuasai dan dialihkan.(PUR)

ALIANSI MAHASISWA USBM KEMBALI DEMO .....................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Kali ini Mahasiswa Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) melakukan aksi demo ke Gedung DPRD dan Kajari Teluk dalam sekaligus mempertanyakan kepastian hukum atas dugaan korupsi APBD Nisel yang diperuntukan Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai biaya gratis pendidikan, Rabu (28/5).

Mahasiswa USBM sebelum mendatangi kantor Kajari berkumpul terlebih dahulu di Simpang lima kota Telukdalam sambil melakukan aksi, namun aksi tersebut tidak lama dilakukan karena sejumlah keamanan dari Polres Nisel segera membubarkan mereka diakibatkan kemacetan mengganggu lalu lintas sehingga mahasiswa langsung menuju kantor Kajari Telukdalam Jalan Diponegoro.

Di depan kantor Kajari Telukdalam ratusan mahasiswa melakukan orasinya, dengan menyebutkan “Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi telah menelantarkan kami (Mahasiswa USBM) dan disuruhnya kami bertani sawit”, selain itu mahasiswa juga mendesak Kajari Telukdalam Imade suarjana, SH,MH agar kasus dugaan korupsi uang daerah bertopeng biaya gratis pendidikan segera di tuntaskan.

Ditengah-tengah gencarnya orasi mahasiswa yang berada dihalaman kantornya, Kajari Telukdalam Imade Suarjana, SH,MH datang menjumpai mereka dan menjelaskan bahwa pihaknya sedang memproses kasus USBM Telukdalam. Imade juga menyebutkan bahwa sebanyak 15 orang saksi sudah diperiksa termasuk yang berada di kota Medan, “Tidak seperti yang adek-adek mahasiswa

katakan bahwa penegak hukum lamban menangani kasus USBM Nisel, saat ini kita sedang mengumpulkan bukti-bukti,” tambah Imade.

Setelah mendengar penjelasan Kajari, ratusan mahasiswapun kemudian membubarkan diri dari halaman kantor Kejari sambil berteriak, “Oo...bupati yatedou hogou, kenapa lama-lama kau suruh kami berkebun sawit, oo...bupati...mana tanggung jawab mu sama mahasiswa”.(AM)

JADI HONORER DI PDAM TIRTA KUALO KABARNYA MEMBAYAR RP.20 JUTA........................

• DARI HALAMAN. 1 Ramadhansyah mengklaim telah menemukan dua orang honorer yang mengaku dimintai uang dalam jumlah belasan juta saat akan bekerja di perusahaan yang diketahui belum mampu menyumbangkan PAD tersebut.

Masih menurut Syafrizal dan Ramadhansyah, mereka mengaku sudah lama mendapat informasi tersebut, namun untuk mengumpulkan bukti-bukti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari 3

bulan penelusuran mereka, baru dua orang saja yang mengaku kalau mereka memberikan setoran saat diangkat menjadi pegawai honorer di PDAM. Sementara itu, sumber di internal PDAM Tirta Kualao yang mengaku memberikan setoran saat diangkat sebagai pegawai honorer yakni AR dan IS. Keduanya mengaku, uang tersebut untuk biaya administrasi agar bisa diterima. “Ya wajarlah bang harus bayar.

Sekarangkan semuanya serba membayar. Yang penting sekarang

kami sudah jadi pegawai honorer dan berharap beberapa tahun ke depan diangkat sebagai pegawai tetap di PDAM,” kata keduanya.

Sayangnya, ketika akan dikonfirmasi kepada Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai Zaharuddin, menurut beberapa pegawai, Zaharuddin sedang keluar. “Pak direktur sedang keluar, nggak tahu kemana dan kapan. Nanti sajalah datang lagi,” kata seorang pegawai sambil meninggalkan wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat kondisi keuangannya

yang tidak sehat membuat PDAM tidak pernah bisa menyuplai PAD ke Pemko Tanjungbalai. Namun anehnya, tiap bulan PDAM melakukan penerimaan karyawan baru.

Akan tetapi, penerimaan karyawan baru tersebut tidak dilakukan secara terbuka melainkan dilakukan secara diam-diam sehingga hanya kalangan tertentu saja yang mengetahuinya.

“Kami sebagai orang lamapun tidak mengerti bagaimana sistem pengelolaan keuangan di PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai ini.

Walaupun keuangannya setiap tahun masih tergantung kepada dana hibah dari Pemko Tanjungbalai akan tetapi nyaris setiap bulan selalu menerima karyawan baru.

Itulah hebatnya PDAM Tirta Kualo ini, pada saat menerima karyawan baru tidak pernah di lakukan secara terbuka. Tiba-tiba saja, sudah ada karyawan baru dan kami kenal setelah masuk kantor,” ujar seorang pegawai senior diPDAM Tirta Kualo berinisial NP, Senin (26/5) yang ditemui disebuah kedai kopi saat jam kerja tersebut.(HER)

PENYERAHAN LAHAN KE PT. ALN DIDUGA ILLEGAL DAN MELAWAN HUKUM....................

• DARI HALAMAN. 1 yang mengatakan bahwa pengambilalihan lahan KP. USU oleh PT. ALN di Kecamatan Muara Batang Gadis patut diduga sebagai perbuatan illegal dan melawan hukum sebab prosedur penerbitan izin lokasinya sarat dugaan rekayasa, izin lokasi yang diberikan oleh Pemkab Madina kepada PT. ALN sudah terdapat penguasaan pihak lain.

Berdasarkan informasi yang diterima dari lapangan, kata Edi Sipayung, SH yang juga pengacara PT. Magna Mintara Jaya (MMJ) bahwa kuat dugaan

penerbitan SK. Izin Lokasi PT. ALN yang kedua yakni No. 525/ 412/K/2013 Tanggal 05 Juli 2013 seluas 2.020 Ha berada diatas lokasi lahan PT. MMJ yang juga sudah kadastral, dalam hal ini, PT. MMJ akan melakukan chek dan ricek ke lokasi sehingga didapatkan kebenaran dan buktibukti lapangan.

“Jika fakta dilapangan membuktikan bahwa PT. ALN telah menyerobot dan mengambilalih lahan PT. MMJ maka, pihak PT. MMJ akan melaporkannya kepada instansi terkait yang berwenang dan aparat penegak hukum serta

melayangkan gugatan baik secara perdata maupun pidana sebab PT. MMJ telah dirugikan,” tegas Edi Sipayung, SH Indonesia ini Negara hukum bukan Negara kekuasan lanjut Edi Sipayung, SH, semua harus sama dihadapan hukum, tidak boleh ada warga Negara kelas satu, inilah yang membuat hancur republik ini, “Saya meminta kepada Pemkab Madina agar tidak plin plan dan gagap dalam menghadapi masalah ini, jalankan perintah hukum dan peraturanperundang-undangan jika ternyata PT. ALN salah, Pemkab Madina harus berani menindak-

nya bahkan bila perlu memintanya hengkang dari bumi Mandailing Natal” jelas Edi Sipayung Sementara, Ali Hanapiah, Komisi II DPRD Madina yang dijumpai wartawan diruangan kerjanya mengatakan tindakan Pemkab Madina yang seolah-olah melakukan pembiaran terhadap operasional PT. ALN yang diduga tanpa izin merupakan sikap yang kurang elok dan akan berakibat terhadap runtuhnya kewibawaan Pemkab Madina. Harusnya, pemkab Madina mengambil posisi netral dan menegakkan peraturan terkait perkebunan, “Pemkab Madina itu kan

pelaksana peraturan tapi mengapa seolah-olah ada pembiaran” ujar Ali Hanapiah Lebih lanjut Ali Hanapiah mengatakan, DPRD Madina akan bertindak proaktif untuk menyelesaikan masalah ini jika memang ada laporan dari pihak KP. USU maupun PT. MMJ, kami akan membentuk pansus sehingga mendapatkan titik terang dan solusi dari permasalahan ini, sebab jika tidak diselesaikan secepatnya hal ini juga dapat menjadi bibit konflik di tengah-tengah masyarakat yang ada disekitar lokasi lahan yang dipersengketakan.(TH)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Suap Politikus Golkar Dituntut 10 Tahun JAKARTA - Gara-gara menyuap eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar Rp 1 miliar, melalui Susi Tur Andayani terkait penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Lebak, Banten, terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Terdakwa Wawan terbukti bersama-sama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyuap Akil Mochtar. Tujuannya, agar mengabulkan permohonan perkara sengketa pilkada yang diajukan oleh Amir Hamzah-Kasmin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak periode 2013-2018," papar Jaksa Tri Mulyono saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/5).

Selain itu, adik kandung Atut ini juga dinyatakan terbukti berniat menyuap Akil Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Gubernur/Wagub Banten Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno terkait gugatan yang diajukan Wahidin-Irna, Jazuli-Makmun dan Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata ke MK. Dalam amar tuntutan kasus ini bermula dari keputusan KPU Lebak, pada 8 September 2013 yang menetapkan pasangan nomor urut 3, Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Atas putusan tersebut, pasangan Amir Hamzah-Kasmin mengajukan permohonan agar MK membatalkan keputusan KPU tanggal 8 September 2013 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten dan meminta agar KPU Lebak melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Menindaklanjuti pengajuan permohonan tersebut, pada 9 September 2013 dilakukan pertemuan yang dihadiri Ratu Atut Chosiyah, Rudi Alfonso, Amir Hamzah dan Kasmin. Tidak berhenti di situ, dikatakan Edy, pada 22 September 2013 dilakukan pertemuan di lobi Hotel JW Marriot Singapura yang diikuti oleh Wawan, Ratu Atut dan Akil Mochar. Dalam pertemuan tersebut, Atut meminta Akil membantu memenangkan Amir Hamzah dan Kasmin dalam perkara terkait Pilkada Lebak dengan janji memberikan sejumlah uang.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Akil yang juga politikus senior Partai Golkar kembali meminta bertemu dengan Wawan untuk membahas pengurusan gugatan pada 25 September 2013.

Selanjutnya, pada 26 September 2013 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di kantor Gubernur Banten dilakukan pertemuan antara Ratu Atut Chosiyah, Amir Hamzah-Kasmin dan Susi Tur Andayani.

Dalam pertemuan tersebut Amir Hamzah melaporkan kepada Ratu Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara Lebak dengan dilakukan pemungutan suara ulang. "Atas laporan tersebut Ratu Atut menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui Akil Mochtar yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri," kata Edy. Menindaklanjuti instruksi Atut, Susi Tur Andayani selaku kuasa hukum Amir Hamzah, pada 28 September 2013 memberitahu Akil Mochtar melalui telepon mengenai pertemuan dengan Ratu Atut.

Selanjutnya, Akil meminta Susi Tur menyampaikan ke Ratu Atut untuk menyiapkan uang Rp 3 miliar agar perkara bisa diputus Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Atut setuju memberi bantuan uang dan terdakwa memberi tahu Susi siap membantu Rp 1 miliar untuk diberikan ke Akil.

"Pada 30 September 2013, Amir Hamzah melalui telepon memberitahu Susi Tur bahwa Wawan sudah menyetujui untuk membantu menyediakan dana untuk diberikan kepada Akil Mochtar," kata Edy. Pada 1 Oktober, Susi sampaikan ke Akil bahwa uang sudah siap.

Tetapi, Akil sempat menolak karena tidak sesuai dengan permintaan awal, yaitu sebesar Rp 3 miliar. Namun, Susi Tur Andayani berhasil meyakinkan Akil bahwa uang Rp 1 miliar hanyalah pemberian awal dan akan mengusahakan yang sisanya.

Akil akhirnya setuju. Untuk penyerahannya, Susi mendatangi sidang putusan kasus pilkada Lebak bersama uang Rp 1 miliar dalam tas travel berwarna biru yang diberikan Wawan melalui stafnya di lobi Apartemen Aston, Jakarta Pusat.

Hingga akhirnya, Susi ditangkap petugas KPK di rumah Amir Hamzah sedangkan tas warna berisi uang Rp 1 miliar disita petugas KPK dari rumah orang tua Susi Tur di Jalan Tebet Barat Nomor 30 Jaksel. "Dengan terbuktinya pemberian uang oleh terdakwa kepada Susi maka perbuatan memberi telah terbukti. Terlebih lagi terdakwa dalam sidang telah mengakui pemberian uang Rp 1 miliar kepada Susi untuk memenuhi permintaan Akil," ungkapnya.

Terhadap Wawan juga dinyatakan terbukti menyuap Akil Mochtar Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Gubernur/Wagub Banten Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno. Jaksa Afni Carolina menerangkan, Wawan selaku ketua tim pemenangan Ratu Atut-Rano Karno telah mengenal Akil Mochtar memperoleh nomor telepon Andi M Arsun mantan asisten hakim dan staf ahli pada MK. Kemudian, sekitar Oktober 2011, Wawan menemui Andi di Hotel Ritz Carlton. Dalam pertemuan tersebut Wawan meminta Andi M Asrun menjadi salah satu kuasa hukum pasangan Ratu AtutRano Karno untuk menghadapi gugatan perkara di MK. Kemudian, Wawan memerintahkan Ahmad Farid Ansyari, Mochammad Armansyah, Fredi Prawiradiredja, Asep Bardan, Yayah Rodiyah dan Agah Mochammad Noor mengirim uang ke Akil dengan cara transfer ke rekening pada Bank Mandiri Cabang Pontianank atas nama CV Ratu Samagat milik istri Akil, Ratu Rita secara bertahap yang totalnya Rp 7,5 miliar.

Dengan maksud, seolah-olah terdapat hubungan usaha antara PT BPP dengan CV Ratu Samagat.

Terbukti, pada 31 Oktober 2011 Ahmad Farid Ansyari mengirim uang Rp 250 juta dan dituliskan "biaya transportasi dan alat berat.

Pada 31 Oktober 2011, Ahmad Farid mengirim uang Rp 500 juta ditulis "biaya transportasi dan sewa alat berat".

Pada 1 November 2011, Mochmmad Armansyah mengirim uang secara RTGS dari rekening PT BPP sebesar Rp 150 juta yang ditulis "biaya transportasi dan alat berat". Kemudian pada 1 November 2011, Ahmad Farid mengirim uang melalui Bank Mandiri Rp 100 juta yang juga ditulis sebagai biaya transporatasi dan alat berat.

Demikian, pada 17 November 2011, Yayah Rodiah mengirim uang Rp 2 miliar ditulis untuk pembayaran bibit kelapa sawit.

Tanggal 18 November 2011, Agah Mochamad Noor mengirim uang Rp 3 miliar yang ditulis denagn keterangan "untuk order sawit". Pada 18 November 2011, Yayah Rodiah kembali mengirim uang dari rekening PT BPPP Rp 1,5 miliar yang disebut untuk pembelian alat berat. "Maka delik memberi telah terbukti walaupun melalui CV Ratu Samagat," ujar Afni.(ENDY)

NASIONAL

YLBHI Desak KPK Periksa Menteri Agama Suryadharma Ali JAKARTA - Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menyusul penetapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementrian Agama (Kemenag) tahun 2012-2013.

"Menurut saya ya harus segera diperiksa, jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena bisa jadi akan menghilangkan barang bukti, melakukan perbuatan lagi juga melarikan diri ke luar negeri," tandas Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, di Jakarta, Rabu (28/5).

Selain itu, lanjut dia, penting bagi KPK untuk segera memeriksa polistisi senior PPP itu, agar penetapannya sebagai tersangka tidak dituduh sebagai upaya pengalihan isu terhadap kasus-kasus besar yang ditangani KPK seperti, kasus Hadi Poernomo - mantan Ketua BPK, Rahmat Yasin, Sutan Bhatoegana (Politisi Partai Demokrat), juga koruptor lainnya.

Pengamat hukum Margarito memandang, pemeriksaan terhadap Suryadharma Ali bakal memberi kredit tersendiri bagi KPK, mengingat badan antikorupsi telah memeriksa banyak pihak dalam penyelidikan kasus korupsi uang

negara. "Sehingga dapat dipastikan KPK telah memiliki peta pengembangan dan pendalaman kasus ini," ujarnya.

Margarito juga meminta KPK melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di DPR yang diduga menikmati kelebihan kuota ibadah haji, juga terhadap kroni-kroni dan keluarga Suryadharma Ali sebanyak 35 orang yang menikmati uang korupsi untuk naik haji secara gratis. "Pemeriksaan terhadap tokoh PPP dan pihak-pihak terkait yang menikmati uang korupsi haji jelas bakal membuat terang kasus yang memalukan dalam penyelenggaraan haji di republik Indonesia," katanya, Juga sekaligus memastikan siapa saja yang pantas dikualifikasi sebagai pelaku dan atau calon tersangka dalam kasus ini. Mengingat korupsi pelaksanaan haji ini jelas bukan hanya dilakukan Menteri Agama sendiri, namun juga terhadap pelaku lainnya yang saling terkait, sambungnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menegaskan kemungkinan terjeratnya penyelenggara negara lain dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013, sangat besar. Meski jajarannya masih fokus memperkuat bukti terhadap Suryadharma Ali yang telah dijerat sebagai tersangka.

"Saat ini KPK fokus mem-

perkuat alat bukti untuk SDA. Untuk sangkaan tersebut memang terbuka juga untuk peran serta pelaku lainnya secara bersamasama," ungkap Zulkarnain ketika dikonfirmasi, Rabu (28/5).

Selain itu, menurut Zulkarnain, jajarannya memang tengah mendalami indikasi kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa penelenggaraan haji tahun 2012-2013. Termasuk, dugaan (coi) konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, seperti pemondokan, katering dan transportasi.

Mengundurkan Diri Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Kementerian Agama (Kemag) Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran ini setelah KPK menyita ponsel miliknya dalam penggeledah di Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan umroh, beberapa waktu lalu.

Walaupun, KPK belum mengungkap keterkaitan penyitaan ponsel dengan keterlibatan Anggito dalam korupsi penyelenggaraan haji. Namun, harta Anggito Abimanyu memang tercatat melonjak cukup signifikan dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK,

Anggito tercatat mempunyai harta Rp 15,3 miliar dari laporan tertanggal 3 Januari 2013. Jumlah harta tersebut jauh lebih banyak sampai Rp 11,1 miliar dibandingkan jumlah harta yang dilaporkan pada 30 Juni 2007, yaitu hanya sebesar Rp 4,2 miliar.

Terhadap Anggito juga telah dimintai keterangan oleh KPK ketika kasus masih dalam penyelidikan. Juga anggota DPR RI juga pernah dimintai keterangan KPK, yaitu Hazrul Azwar, Jazuli Juwaini. Serta, beberapa pihak lain dari Kementerian Agama dan kerabat Suryadharma Ali. Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, selaku Menteri Agama ad interim, mengaku menerima surat pengunduran diri Setjen Kemenag Anggito Abimanyu pada Jumat (30/5). "Tadi malam, Pak Anggito sudah bertemu saya. Namun, setelah diterima suratnya, baru dinyatakan secara formal," katanya di Istana Cipanas, Jumat (30/5).

Alasan mundur Anggito, jelasnya, adalah untuk berkonsentrasi menghadapi permasalahan hukum yang kemungkinan melibatkannya.

"Saya sudah menyampaikan pengunduran diri Anggito kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden menginstruksikan pengunduran diri tersebut diterima agar pelaksanaan haji bisa dikelola dengan optimal," jelasnya.(ENDY)

Terdakwa Anas Urbaningrum berbincang dengan penasehat hukumnya usai menjalani sidang perdana dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan proyek lainnya dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (30/5). JPU mendakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menerima hadiah berupa Toyota Harrier dengan nopol B 15 AUD senilai Rp. 670 juta, satu unit Toyota Vellfire nopol B 6 AUD senilai Rp. 735 juta, kegiatan survei Rp. 478 juta serta uang sebesar Rp. 116,5 miliar dan 5,2 juta dolar AS yang diduga berasal dari proyek Hambalang dan proyek lainya.

Anas: Presiden SBY Wajib Jadi Saksi Fakta JAKARTA - Usai persidangan, Anas Urbaningrum agak jengkel dengan surat dakwaan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tidak terima dengan dakwaan jaksa yang dianggap penuh rekayasa, dan disusuk dengan data yang spekulatif serta imajiner.

"Kalimat pertama sudah kalimat yang sangat spekulatif, kalimat yang imajiner. Tahun 2005, Anas akan mencalonkan diri sebagai presiden, itu saya kira bukan kenyataan tapi pernyataan

imajiner, kalau demikian halnya maka sekali lagi dalam persidangan nanti saya berharap pemeriksaan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan betul-betul sangat dipertimbangkan jaksa penuntut umum di dalam menyusun tuntutan," ungkap Anas di ruang tahanan Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (30/5).

Selain itu, Anas juga berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan anak bungsu SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono

menjadi saksi fakta. "Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas amat sangat layak menjadi saksi fakta.

Waktu itu saya usulkan jadi saksi meringankan ternyata tidak dipanggil menjadi saksi fakta, nanti di pengadilan kita lihat kalau ada kesempatan diajukan menjadi saksi meringankan," tambah Anas.

Menurutnya, dakwaan Jaksa terkait sumber penerimaan uang sangat tidak konsistenan. "Tadi katanya saya adalah bagian dari Permai Grup, dari Nazaruddin.

Kalau saya di situ, uang saya sendiri dong, misalnya contoh yang sangat elementer betapa sangat tidak konsisten," jelas Anas.

Handika Honggo Wongso, anggota kuasa hukum Anas menilai materi isi surat dakwaan Jaksa, banyak memuat hal yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

"Materi dakwaan sangat ambisius dan spektakuler. Banyak bagiannya yang berisi hal yang fiktif dan fitnah," kata Handika.

Bahkan Handika menuding

dengan nada sinis, materi dalam surat dakwaan dibuat hanya untuk menyenangkan kubu Cikeas atau kubu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kroninya di Partai Demokrat agar masalah korupsi Hambalang maupun korupsi lainnya dibebankan ke pundak Anas.

"Kami jelas tidak akan tinggal diam dan akan mempersiapkan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang sangat tendensius tersebut," paparnya. (ENDY)

PEMBERANTASAN KORUPSI

Visi Misi Capres Jokowi-JK Lebih Komprehensif Ketimbang Prabowo-Hatta JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai secara umum visi-misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-JK jauh lebih komprehensif dibandingkan Prabowo-Hatta dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik.

"Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan kualitas layanan publik. Secara umum temanteman sudah menyebutkan usulan visi-misi Jokowi-JK lebih kompreshensif daripada Prabowo-Hatta," kata Koordinator Badan Pekerja ICW,Ade Irawan di Jakarta, kemarin.

Ade melanjutkan visi misi kedua pasangan capres dan

cawapres hampir sama menyangkut pencegahan dan penindakan korupsi. Keduanya menyakan akan melakukan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terkait KPK, Jokowi-JK lebih mengedepankan independesi KPK, sedangkan Prabowo-Hatta menitikberatkan penambahan personel penyidik dan penguatan tambahan termasuk para politisi yang berupaya mengurangi wewenang KPK. "Jokowi-JK menuliskan soal korupsi politik. Korupsi di mana aktornya merupakan politisi baik di parlemen atau eksekutif, salah satunya pendanaan parpol.

Jokowi-JK mengusulkan ada perubahan pendanaan partai politik karena faktor yang menyebabkan partai politik melakukan korupsi adalah besarnya ongkos politik," ujarnya.

Selain itu, Jokowi-JK mengusulkan ide bahwa pemilihan Kepala Polri dan Jaksa Agung akan didasarkan oleh kualitas dan integritas serta menguatkan fungsi koordinasi dan supervisi KPK, polisi dan jaksa.

Terkait layanan publik, Prabowo-Hatta mengusulkan tabungan haji Indonesia. Ini ide menarik karena sejak dulu masyarakat sipil sudah sering mengusulkan hal ini."Ini menarik karena banyak didorong civil

society soal korupsi haji. Tapi teknis pelaksanaan tabungan haji ini dipertanyakan," pungkasnya.

Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya menilai visi misi tertulis dalam bidang pemberantasan korupsi yang telah diserahkan ke KPU oleh masing-masing calon presiden, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, visi-misi pemberantasan korupsi yang diusung kedua pasangan tak mampu melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara optimal.

Hal itu disebabkan karena visi misi para capres baik PrabowoHatta maupun Jokowi-JK sangat standar dan tak ada terobosan baru yang menarik yang ditawarkan kepada pemilih, papar

Windu di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, visi misi para capres dalam pemberantasan korupsi terlihat sangat menggantungkan nasib bangsa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi dengan menekankan ingin memperkuat lembaga KPK dan seolah-olah mengkerdilkan lembaga hukum lainnya. “Jangan pernah bermimpi bangsa ini bebas dari prilaku koruptif hanya dengan berharap pada kinerja KPK,” ujar Windu.

Hal yang perlu disadari, kata Windu, koruptor ada di seluruh wilayah Indonesia, dari sabang sampai merauke, sementara KPK hanya ada di Kuningan, Jakarta. Ini berbeda dengan

kepolisian dan kejaksaan yang aparatur penegak hukumnya sudah menyebar di seluruh Indonesia dan lembaga ini adalah lembaga yang secara tegas dibentuk oleh konstitusi.

“Karena itu, seharusnya yang menjadi pemikiran hukum para capres adalah bagaimana mendorong agar kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja secara professional, kredibel, transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi seperti yang selama ini telah ditunjukan oleh KPK,” katanya.

Windu bependapat, yang harus diperkuat sesungguhnya adalah kepolisian dan kejaksaan agung, bukan KPK yang memang sudah kuat. Untuk

mewujudkan hal tersebut maka pemenang pilpres nanti harus dapat mentransfer seluruh kekuatan KPK menjadi kekuatan serupa di tubuh kepolisian dan kejaksaan agung.

Kekuatan yang harus ditransfer tersebut dengan cara mengalokasikan anggaran penyidikan perkara dan kesejahteran penyidik di kepolisian dan kejaksaan yang harus sama dengan anggaran yang diberikan kepada KPK. Juga meningkatkan sumber daya manusia ditubuh kepolisian dan kejaksaan, melakukan proses pemilihan pimpinan kepolisian dan kejaksaan agung dengan cara transparan dan melibatkan publik selayaknya pemilihan pimpinan KPK.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Pimpinan Dewan Tolak Tandatangan Rekomendasi Komisi A DPRD Sumut MEDAN- Kasus megakorupsi di Sumut menjadi ‘bola panas’ di DPRD Sumut. Jika Komisi A merekomendasikan agar dilapor ke KPK, namun pimpinan DPRD Sumut tak mau menandatangani rekom tersebut.

Indikasinya pimpinan DPRD Sumut ogah mendukung pemberantasan korupsi itu, dilihat dari penolakan hasil rapat Internal Komisi A. Rapat internal Komisi A DPRD Sumut itu merekomendasikan agar melaporkan kasus megakorupsi di Sumut, termasuk Pemkab Langkat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Drs Raudin Purba kepada Harian Orbit, Senin (26/5). “Pimpinan DPRD Sumut tidak menyetujui dan tak mau menadatangani hasil rapat internal Komisi A dan rencana rapat Bamus terkait melaporkan kasus megakorupsi di Sumut ke KPK. Termasuk kasus korupsi Pemkab Langkat,” kata Raudin.

Raudin menyampaikan, Komisi A DPRD Sumut sudah menduga pasti pimpinan DPRD Sumut tidak menyetujuinya. “Ya, mungkin diduga ada keterlibatan orang tertentu, sehingga tidak disetujui,” sebut anggota DPRD Sumut Dapil Langkat-Binjai tersebut.

Hasil rapat internal Komisi A DPRD Sumut pada Senin (19/5) lalu, agar Badan Musyawarah (Bamus) menggelar rapat pada Senin (26/5). Hasil rapat internal juga merekomendasikan agar megakorupsi Sumut dilapor ke KPK. Namun rapat Bamus gagal dilaksanakan.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Ir Washington Pane MSi. “Pada saat Komisi A DPRD Sumut menyampaikan hasil Rapat Internal itu, Pimpinan DPRD Sumut tidak mau menandatanganinya,” ujar Washington datar.

Menyikapi ini, Pengamat Hukum Julheri Sinaga SH menilai, seharusnya pimpinan DPRD Sumut mendukung hasil Rapat Internal Komisi A untuk merekomendasikan semua dugaan korupsi di Sumut, termasuk korupsi Bupati Langkat dilapor ke KPK. “Berdasarkan kacamata hukum, sikap pimpinan DPRD Sumut itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan perbuatan melawan hukum.

Ini berdasarkan pasal 21 UU Ri No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Julheri.

Ungkap Julheri, berdasarkan mekanisme setiap orang yang diduga melindungi perbuatan tindak pidana korupsi dapat diproses hukum.

“Penegak hukum, Polri, Kejaksaan dan KPK diminta mencari ahli pidana untuk mengungkap dugaan melindungi oleh pimpinan DPRD Sumut tersebut.

Apa alasan, tidak bersedia menandatangani rekomendasi Komisi A tersebut,” pintanya sembari menyatakan tindakan pimpinan DPRD Sumut itu menjadi tandatanya besar.(INT)

SUMUT

TERBITKAN SP2D

Kadis PPKA Kota Tanjungbalai Terindikasi Penipuan TANJUNGBALAI- Kepala Dinas PPKA Sumiran.SH selaku BUD diduga melakukan penipuan SP2D Tahun Anggaran (TA) 2012 yang diterbitkan setelah tahun anggaran berakhir.Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan (audit) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2012.

BPK mengungkap adanya dugaan penipuan pada LPKD SP2D Pemkot Tanjungbalai sebesar Rp1.184.047.924.

Hal ini berdasarkan pemeriksaan buku ekspedisi yang mana penyampaian SP2D TA.2012 ke Bank Sumut diterbitkan setelah tanggal 31 Desember 2012. Ternyata penyampaian SP2D sebanyak 30 lembar itu baru di sampaikan tanggal 3 Januari 2013 ke Bank Sumut.

Dalam hal ini, Kadis PPKA telah melakukan penipuan serta tidak mematuhi "prinsip cut off" dan perioditas.

Penipuan data SP2D TA.2012 yang diterbitkan setelah TA.212 berakhir, sementara tanggal yang tertera di SP2D masih menggunakan tanggal pada bulan Desember 2012.Hal ini juga bertentangan dengan PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 19 yang menyatakan bahwa tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sam 31 Desember.

Selain itu, BPK juga mengungkap beberapa kelemahan atas LKPD Pemerintah Kota Tanjungbalai. Kelemahan sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah oleh BUD yang belum menerapkan "Treasury Single Account" dalam pengelolaan kas daerah.

BPK juga menemukan adanya SP2D TA.2011 yang diterbitkan setelah TA.2011 berakhir sebesar Rp4.846.985.

308, namun tanggal yang tercantum di

SP2D masih menggunakan tanggal pada bulan Desember 2011.

Terkait belum dilaksanakannya penerapan "Treasury Single Account" oleh BUD. Pada TA.2012, BUD Kota Tanjungbalai mengelola delapan rekening pada 7 bank untuk menyimpan kas daerah. Daftar rekening yang difungsikan sebagai Rekening Kas Daerah untuk TA 2010, Bank Sumut dengan No. Rekening 001 dan 041, Bank Mandiri dengan No. Rekening 0408325-1, BNI dengan No.Rekening 597111321, BSM dengan No. Rekening 0930001331, BRI dengan No. Rekening 000091-30.7.

TA.2011 Bank Sumut dengan No

Rekening 001 dan 041, Bank Mandiri dengan No. Rekening 0408325-1, BNI dengan No. Rekening 597111321, BSM dengan No. Rekening 0930001331, BRI dengan No.Rekening 000091-30.7, Bank Muamalat dengan No. Rekening 0001002641, BNI Syariah dengan No. Rekening 0222814407.

TA 2012 Bank Sumut dengan No.Rekening 001 dan 041, Bank Mandiri dengan No. Rekening 04083251, BNI dengan No. Rekening 597111321, BSM dengan No. Rekening 093000133, BRI dengan No Rekening 000091-30.7, Bank Muamalat dengan No Rekening 0001002641, BNI Syariah dengan No.

Rekening 0222814407.

Temuan BPK atas pengelolaan kas daerah oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2010 dqn 2011 yang terindikasi menyimpang ini jelas sudah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan ayat (1) antara lain menyatakan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. (HER)

Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, di Medan, Senin (26/5).

Mereka menolak sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianggap tidak maksimal disosialisasikan kepada para buruh.

TERKAIT DUGAAN KORUPSI DANA BOS TA.2012-2013 SDN T.BALAI

HiMTA Minta Kejaksaan TBA Serius Mengusutnya TANJUNGBALAI -Ketua Himpunan Mahasiswa Tanjungbalai- Asahan ( HiMTA) Ade Agustami Lubis,SH, Kamis (29/5), meminta Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan ( Kejari TBA) serius mengusut dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri di Kota Tanjungbalai Tahun 2012 dan 2013.

Sebelumnya,melalui suratnya No. 142/LSM-MERDEKA/TB/III/2014 disusul dengan surat No.143/LSMMERDEKA/TB/III/2014, LSM Merdeka melaporkan adanya dugaan penyimpangan pengguna anggaran dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang di duga dilakukan kepala sekolah SDN 132406

Kartini Nasution,S.Pd, kepala sekolah SDN 1338899 Nurbaiti,S.Pd dan kepala sekolah SDN 130001 Hj. Mariana,S.Pd. Setelah ketiganya diperiksa, pada Selasa (13/5) beberapa orang kepala sekolah lainnya yaitu kepala sekolah SDN 130010,SDN 134633, SDN 135911,SDN 139458, SDN 136541, SDN 138429,SDN 138434,SDN 136467 dan SDN 133890 juga telah diperiksa.

Pemeriksaan kepala sekolah tersebut dilakukan secara tertutup yang dipimpin langsung Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari TBA Yarnes.SH.MH. Dan kabarnya Kejari juga akan memeriksa 64 orang lagi kepala sekolah SDN Tanjungbalai yang juga diduga terlibat penyimpangan dana BOS tersebut.

Dengan telah diperiksanya beberapa

orang kepala sekolah SDN Tanjungbalai, beberapa kepala sekolah SDN yang diduga terlibat merasa kecewa. Kekecewaan kepala sekolah ini disebabkan karena tidak adanya tanggungjawab Kabid Program Dinas Pendidikan A.SPd selaku manager BOS. Padahal setiap triwulannya manager BOS ini menerima kontribusi (uang terima kasih) dari mereka.

Seperti diketahui, penyimpangan yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah SDN di kota Tanjungbalai itu yaitu pengeluaran diluar 13 item BOS. Setelah selesai pembuatan SPJ Triwulan 1 ( Januari – Maret ) tim Inspektorat Tanjungalai melakukan pemeriksaan dan untuk ini juga dikeluarkan biaya sebesar Rp300.000. Kemudian pengusulan

pencairan dana Triwulan II (April-Juni) sekolah harus memberikan uang terima kasih kepada Manager BOS sebesar Rp500.000. Dan hal ini berlangsung terus.

Dalam hal ini untuk 4 SPJ setiap tahunnya pihak sekolah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.200.000.

Dan biaya untuk tim Inspektorat Kota sebesar Rp2 juta ditambah lagi uang terima kasih untuk Manager BOS dan tim dari BPKP. Karena begitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan pihak sekolah sebagai penanggungjawab dana BOS akhirnya kepala sekolah melakukan berbagai upaya ketika membuat laporan pertanggungjawaban setiap triwulannya.(HER)

Gemas dan Permata Desak DPRD T Balai Panggil Kadis PU TANJUNGBALAI-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gemas dan Permata desak DPRD Kota Tanjungbalai agar memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan rumah susun sederhana dan (rusunawa) V sebesar Rp17 milliar yang dinilai tanpa pengawasan,Rabu pekan lalu.

Dalam orasinya di gedung DPRD Tanjungbalai, Ketua Gemasta M.Azri dan Ketua Permata Raja Erwinsyah mengatakan pembangunan rusunawa

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi bestek. Disamping itu, para pekerja tidak menggunakan alat pelindung seperti helm, sepatu safety, sarung tangan dan sfety belt saat bekerja.

Seharusnya alat pelindung pekerja disediakan pihak perusahaan.

Gemasta dan Permata juga mendesak Walikota Tanjungbalai untuk segera mencopot Kepala Dinas PU karena dinilai tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Mereka juga

mendesak DPRD segera memanggil rekanan dan konsultan Rusunawa V dan Kepala Dinas Tenaga Kerja karena tidak bertanggungjawab atas keselamatan para pekerja.

Azri dan Raja juga mendesak anggota dewan tersebut untuk segera meninjau langsung kelokasi pembangunan membuktikan kebenaran dari pernyataan sikap Gemasta dan Permata yang menduga adanya indiasi penyimpangan anggaran pada pembagunan rusunawa V tersebut.

Akhirnya, setelah memaparkan beberapa hal tentang penyimpangan dalam orasinya, para mahasiswa diterima langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai H.Maralelo Siregar.SH serta Sekretaris dan anggota masingmasing Hakim Tjoa Kien Lie, Hj Nessy Ariyani dan Ir Dtm Dahnil Karo-Karo.

Dalam pertemuan itu, para wakil rakyat tersebut berjanji akan memanggil Kadis PU serta rekanan dan Kadisnaker terkait dengan tuntutan mahasiswa. (HER)

WALIKOTA BINJAI ABAIKAN SK MENDAGRI

Yantini Terpidana Kasus Korupsi Menjabat Kabag Pemko Binjai BINJAI- Penunjukan Yantini Syafriani menjadi Kabag Umum di Pemerintahan Kota Binjai menuai kecaman dari masyarakat Binjai.

Alasanya, Yantini merupakan terpidana kasus korupsi keuangan Sekda Langkat Tahun 2008 sebesar Rp499 juta.

Penunjukan Yantini diduga karena memiliki faktor kedekatan dengan Walikota Binjai padahal mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Pemkab Langkat itu memiliki kredibilitas yang buruk.

Setelah beberapa bulan menduduki jabatan eselon III/b Yantini di percayakan menjadi kabag Umum mengantikan Irwansyah yang di lantik sebagai kepala Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP).

Mengingat status hukum Yantini sebagai terpidana kasus korupsi pada

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Februari 2013. Ketua Majelis Hakim Tipikor Medan,Sehartanto memvonis Yantini dengan hukuman 1 penjara dan denda Rp50juta subsidair satu bulan kurungan. Karena terbukti bersalah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah merugikan negara.

Yantini selaku bendahara tidak bisa mempertanggungjawabkan dana dua kegiatan sebesar Rp499 juta dari total anggaran untuk 11 kegiatan yang mencapai Rp1,5 miliar.Dana tersebut adalah anggaran untuk penyusunan neraca awal sebesar Rp124 juta dan bimbingan teknis(Bintek) implementasi Permendagri No.59

Tahun 2007.

Cek tunai sebesar Rp.1,5 milliar untuk 11 kegiatan di bagian keuanggan Sekda Langkat di tandatangani sekda langkat, Surya Jahisa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Yantini Syafriani selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Cek tersebut kemudian dicairkan Yantini dan Junaidi di Bank Sumut Cabang Stabat. Dari dana sebesar Rp1,5 milliar itu, Junaidi mengaku menerima Rp1 milliar sedangkan Yantini menerima sebesar Rp500 juta.

Melalui kuasa hukumnya Yantini mengajukan banding atas putusan hakim, kendati demikian Yantini masih berstatus terpidana. Dan yang mengherankan, Yantini tidak di tahan dan tetap menjalankan aktivitasnya sebagai PNS dijajaran Pemko Binjai.

Hal ini disebabkan adanya upaya penangguhan penahanan yang di ajukan oleh kuasa hukumya.

Dan yang sangat disesalkan Ketua Baperjakat ,H.Elyuzar Siregar dinilai tidak tegas dan selalu menerima apa yang dikatakan Idaham Walikota Binjai sehingga terpidana korupsi mendapat jabatan empuk.

Jelas, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauji yang melarang pengangkatan narapidana dan mantan narapidana. Bahkan Surat No.800/ 4329/SJ tanggal 29 oktober 2012 tersebut telah di tujukan kepada semua Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Mendagri juga mengingatkan kepada kepala daerah sebelum mengambil keputusan mengangkat PNS ke dalam jabatan struktural para

kepala daerah harus merujuk dan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian,PP No.4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawai negeri,PP No.44 Tahun 2011 tentang pemberhentian PNS,PP No.13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Menanggapi kasus penunjukkan Yantini, Ketua LSM Opas Sopyan menilai Walikota Binjai Idaham hanya melihat kepentingan pribadi sehingga berani mengangkangi PP dan UU yang sudah di terbitkan sehingga dalam kepemimpinannya Walikota Binjai HM.Idaham dinilai tidak layak lagi untuk menjabat sebagai Walikota pada tahun 2015.(SBR)

Kejatisu Panggil 12 Saksi Korupsi DAK MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), akan memanggil 12 orang saksi, terkait lanjutan penyidikan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan tahun anggaran 2012 senilai Rp40,4 miliar. “Lanjutan penyidikan dugaan korupsi ini. 12 saksi dipanggil pada awalawal Juni nanti, diantaranya rekanan, KUPT, Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP,”kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Chandra Purnama SH, kepada wartawan, Selasa pekan lalu.

Adapun saksi-saksi yang dipanggil kata Chandra, yakni Ngatiman, Kepsek SDN 0666562, Drs. Rudolf Manurung, Kepsek SDN 0649933. Hj Rosida Wati Kepsek SDN 06085, Suryanto S.Pd. KUPT Medan Barat. Hj Nurbasyama Kepsek SDN 0609316, Amir Bendahara Pembantu Disdik Medan.

Kemudian, J Manullang, Sekretaris Panitia, Edi, Staf Program, Nanang Staf Bagian Keuangan Dinas, Alfian Perkasa Lubis Pelaksana Pekerja rehab, Felix Ronald Andrew Hutabarat, Pelaksana Rehab Sekolah SD Swasta Muhammadiyah 11 Medan dan Termin Aritonang pelaksana pekerjaan rehabilitasi sekolah SMPN 5 dan SMPN 4.

“Nantinya ke-12 orang ini akan dimintai keterangan seputar, kegiatan rehabilitasi sekolah di Medan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 itu,”terangnya. Namun Chandra belum memastikan kapan ke-12 saksi itu akan diperiksa, karena masih sedang dilakukan pemanggilan.

Sedangkan untuk pemeriksaan ketiga tersangka yakni mantan Kepala Disdik Kota Medan Rajab Lubis, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Zakaria Harahap, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Eva Yunismin, telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan saling silang. “Pemeriksaan tersangka sudah untuk jadi saksi. Jadi pemeriksaan saling silang,” tandasnya.

Dalam kasus ini, ketiga tersangka telah mengembalikan uang sebanyak Rp135 juta ke penyidik Kejati Sumut. Pertama kali menyerahkan uang Rp60 juta dan kemudian Rp75 juta.

Sehingga total yang diterima ada Rp135 juta.

Namun itu masih kurang dari total hasil temuan suap yang diterima ketiga tersangka dari puluhan Kepala SD dan SMP yang ada di Kota Medan, hingga berjumlah Rp600 juta.

Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Sumut, LM.Nusrim SH mengatakan, pihaknya tidak dapat memastikan apakah para tersangka akan mengembalikan lagi sisa hasil suap yang diterima para tersangka. Dia mengaku masih fokus untuk melakukan evaluasi atas pemeriksaan puluhan kepala sekolah yang sudah diperiksa beberapa waktu lalu.(INT)

Surya Hanya Jalankan Perintah Direksi PLN MEDAN- Ketua Panitia Barang dan Jasa, Surya Darma Sinaga menegaskan, dalam proses lelang/ tender proyek pekerjaan Life Time Extention (LTE) GT 21 dan 22 PLTGU Blok II Belawan atas perintah Direksi PT PLN (Persero).

Ini disampaikan terdakwa Surya Darma Sinaga dalam surat eksepsinya (keberataan atas surat dakwaan Jaksa) yang dibacakan penasihat hukumnya, Hamdani Harahap SH dipersidangan, Rabu (28/5) di Pengadilan Tipikor Medan.

Disebutkan Hamdani, terdakwa Surya Darma Sinaga memperoleh kewenangan sebagai panitia pengadaan barang dan jasa LTE GT 21 dan GT 22 Belawan dari General Manager (GM) PLN Kitsbu sesuai SK No:015.K/GM-KITSBU/2012 tertanggal 3 Januari 2012. Dan SK Direksi PT PLN (persero) No 305.K/DIR/2010.

“Atas dua SK itu, terdakwa Surya bersama panitia lainnya melakukan langkah-langkah proses pengadaan barang dan jasa LTE GT21 dan GT 22 Belawan. Jadi semua proses dilakukan terdakwa dan panitia lainnya atas perintah Direksi PLN,” kata Hamdani dihadapan majelis hakim diketuai, Jonner Manik SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ingen Malen Purba SH. Diungkapkan Hamdani, kliennya (Surya Darma Sinaga) setiap langkah panitia harus terlebih dahulu mendapat restu dan pengesahan Plt GM KITSBU Sumbagut, Chris Leo Manggala. Mulai dari penyusunan, pengesahan RKS, HPS, mengundang tender dan lain-lain.

Mengenai penggunaan spare part Non Original Equifment Manufacturer (Non OEM) mesin pembangkit. Direksi mengeluarkan Keputusan No:994.K/DIR/2011 tertanggal 31 Mei 2011 tentang kebijakan penggunaan spare part Non OEM. “Yang menjadi acuan terdakwa Surya Darma setiap mengambil langkah proses pengadaan barang dan jasa atas perintah Direksi PLN, karena itu kewenangan mereka (Direksi). Adi kesalahan yang dilakukan terdakwa adalah atministratif, bukan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh JPU,” tegas Hamdani.

Masalah Mapna Co perusahaan dari Iran dimenangkan dalam tender oleh terdakwa Surya Darma, mengapa bukan Pt Siemens. Hamdani menjelaskan, terdakwa Surya Darma hanya menjalankan keputusan Direksi PLN dan GM PLN KITSBU Sumbagut.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Advokat Rentan Dijerat Suap LAWYER asal Hongkong Richard Tollen menuturkan bahwa profesi advokat atau konsultan hukum sangat rentan terkena tindak pidana penyuapan. Alasannya, karena advokat –non litigasiyang menghubungkan antara klien (investor) dengan pejabat pemerintah.

“Pengacara sangat rentan bertindak sebagai penyuap,” tuturnya.

Kerentanan ini tentu bukan hanya terhadap advokat non litigasi, melainkan juga advokat litigasi yang kerap berurusan dengan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. “Karenanya, advokat harus memahami aturan korupsi yang berlaku secara nasional maupun internasional,” jelas pria yang menjadi Partner pada Mayer Brown JSM ini.

Richard mencontohkan undang-undang anti korupsi yang berlaku di Amerika Serikat, US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dan Inggris, UK Bribery Act. “Dua undangundang ini bisa menjerat meski pun anda berasal dari luar negera ini sepanjang anda menjadi lawyer dari klien yang berasal dari AS dan Inggris,” jelasnya.

Karenanya, meski advokat Indonesia sudah terbiasa dengan kebiasaan suap ‘kecil-kecilan’ yang terjadi di sini, bukan berarti mereka tidak bisa terjerat hukum. “Mereka bisa tetap dinilai melakukan tindak pidana berdasarkan hukum di luar negeri atau hukum yang mengikat kliennya,” tuturnya. Artinya, risiko advokat terhadap suap sama dengan risiko kliennya itu.

Kode Etik Advokat Senior Melli Darsa mengakui bahwa masukan dari para advokat asing cukup berharga.

Pasalnya, selama ini, banyak advokat di Indonesia kerap memandang biasa perilaku suap ‘kecil-kecilan’.

“Ternyata advokat juga bisa dikenakan tanggung jawab secara hukum menurut hukum AS dan Inggris. Kita tak bisa berlindung di belakang klien,” tuturnya.

Melli mengusulkan agar kode etik advokat Indonesia yang ada selama ini berlaku diperbaiki lagi. Soalnya, ia menilai kode etik yang ada saat ini masih bersifat umum. “Seharusnya anti korupsi menjadi prinsip dasar dalam kode etik advokat,” ujar wanita yang pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK ini.

Ketua Tekad Indonesia (Working Committee of Indonesian Advocates) Juniver Girsang menyadari dengan adanya hukum luar negeri yang bisa menjerat advokat, maka advokat Indonesia tidak bisa lagi berlindung di balik hak imunitas dalam UU Advokat.

“Bila menangani klien asing, kita tentu harus hatihati. Karena kita bisa dijerat dengan hukum yang berlaku di negaranya. Kita bisa diekstradisi, tentunya bila negara itu memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia,” pungkasnya.

LIPSUS

Advokat-advokat Nakal di Pusaran Korupsi Profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) kerap ternodai oleh ulah segelintir oknum. Keberadaan advokat nakal menjadi sesuatu hal yang tidak terbantahkan dalam praktik peradilan. Sejak KPK berdiri hingga 2014, KPK telah menangani sejumlah perkara korupsi yang melibatkan advokat.

KASUS teranyar, advokat Susi Tur Andayani yang tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Susi diduga menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa Pilkada.

Susi dituntut tujuh tahun penjara karena dianggap terbukti turut serta melakukan suap.

Selain Susi, masih ada sejumlah advokat yang terjerat kasus korupsi. Sebut saja, Mario Cornelio Bernardo. Advokat yang juga anak buah Hotma Sitompoel ini divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta karena terbukti menyuap pegawai Mahkamah Agung (MA), Djodi Supratman.

Advokat lainnya yang pernah masuk dalam bidikan KPK adalah Adner Sirait, Harini Wijoso, dan Tengku Syaifuddin Popon. Adner ditangkap KPK usai menyuap Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Ibrahim untuk memuluskan perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2010 lalu.

Sementara, Harini ditangkap KPK karena berupaya menyuap pegawai MA dan hakim agung terkait kasus yang melibatkan Probosutedjo pada 2005. Kemudian, Tengku yang juga pengacara mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh ditangkap KPK saat memberikan suap kepada dua oknum panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Bukan hanya di KPK. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga pernah menjerat para advokatadvokat nakal di pusaran kasus korupsi ini. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan dua advokat, Haposan Hutagalung dan Lambertus Palang Ama. Keduanya dianggap terbukti menghalang-halangi proses hukum Gayus Halomoan Tambunan dengan merekayasa penanganan perkara Gayus.

Semua kasus tersebut menjadi potret begitu rentannya profesi advokat. Salah-salah, advokat malah terperosok dalam pusaran korupsi.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan ada satu modus yang sering dilakukan oleh para advokat nakal ini. “Jadi, dia ikut terlibat menjadi bagian dalam penyuapan,” katanya, Selasa (20/5).

Johan melanjutkan, advokat-

advokat nakal itu bukan sekedar menjadi perantara suap, tapi menjadi pelaku penyuapan. Apabila dilihat dari semua kasus yang melibatkan advokat di KPK, seluruhnya terkategori tindak pidana suap. KPK belum pernah menjadikan advokat sebagai tersangka karena menghalang-halangi penyidikan.

Walau begitu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sempat menyatakan, perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum juga merupakan bagian dari modus operandi korupsi. Obstruction of justice tidak hanya bisa dilakukan oleh koruptor, melainkan dilakukan pihak-pihak lain, seperti advokat.

Bambang mencontohkan, dalam suatu kasus korupsi yang ditangani KPK. Lembaga anti rasuah itu menemukan indikasi perbuatan mengarahkan saksi dan meminta saksi bersembunyi agar tidak memenuhi panggilan KPK. Ia menganggap upaya demikian sebagai salah satu indikasi perbuatan obstruction of justice.

“Tidak boleh saksi disuruh bersembunyi. KPK mulai serius menangani dugaan perbuatan obstruction of justice. Beberapa waktu lalu, KPK telah menetapkan tersangka kepada seseorang yang diduga berbohong di persidangan.

Karena kalau tidak begitu, kita tidak bisa bongkar secara lebih luas dan lebih tuntas,” ujarnya.

Menurut Bambang, kalangan profesional yang membantu koruptor tersebut adalah gatekeeper.

KPK tidak akan pandang bulu dalam menangani perbuatan obstruction of justice. Setidaknya, KPK memiliki instrument dalam UU Tipikor, yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 untuk menjerat pelaku obstruction of justice.

Meski KPK belum menerapkan pasal itu terhadap advokat yang diduga menghalang-halangi proses penegakan hukum, KPK mulai bertindak tegas. Dalam kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah misalnya. KPK mencium adanya upaya menghalang-halangi penyidikan dengan mengarahkan saksi dan menyuruh saksi bersembunyi.

KPK bahkan harus menjemput paksa seorang saksi bernama Siti Halimah dari sebuah hotel di Bandung karena bersembunyi dari

pemeriksaan KPK. Untuk mengetahui siapa pihak di balik perbuatan obstruction of justice itu, KPK telah memeriksa sejumlah pengacara Atut, Andi F Simangunsong, Nasrullah, dan TB Sukatma.

Namun, KPK masih mempelajari sejauh mana keterlibatan para pengacara Atut. KPK menyarankan agar para advokat menjalankan fungsinya sebagai penasihat hukum dengan baik. Jangan sampai para pengacara malah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice.

Selain pengacara Atut, KPK juga pernah menemukan indikasi mengarahkan saksi yang diduga dilakukan pengacara Djoko Susilo, Juniver Girsang. Saat bersaksi di persidangan Djoko, penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan pihaknya memiliki rekaman CCTV hotel, dimana pengacara Djoko berupaya mengumpulkan sejumlah saksi.

Walau Juniver membantah pertemuan di hotel untuk mengarahkan saksi, nyatanya sejumlah saksi mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memberatkan Djoko. Akan tetapi, KPK tidak memperpanjang dugaan tersebut. KPK hanya menyatakan siap memberikan rekaman CCTV jika diminta Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Kemudian, dalam perkara suap pengurusan izin kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah, penuntut umum KPK pernah meminta pengacara Fathanah, Ahmad Rozi untuk tidak turut mendampingi Fathanah.

Pasalnya, Rozi merupakan salah seorang saksi yang sempat dimintai bantuan oleh Luthfi Hasan Ishaaq.

Masih ada beberapa advokat yang disebut-sebut turut terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Seperti, Arbab Paproeka, Wa Ode Nur Zainab, dan Sahrin Hamid.

Arbab bersama Wa Ode Nur Zainab disebut pernah menerima aliran dana dari Wa Ode Nurhayati yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Nama Arbab kembali mengemuka dalam sidang perkara Akil.

Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun mengaku pernah dimintai Rp6 miliar oleh Arbab yang mengatasnamakan dirinya sebagai utusan Akil. Sementara, Sahrin selaku

kuasa hukum Bupati Morotai pernah meminta seorang saksi mengupayakan dana Rp3 miliar untuk MK. Modus Advokat Nakal Sekretaris Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sugeng Teguh Santoso mengakui modus penyuapan sering dilakukan advokat-advokat nakal. Ia sangat setuju dengan penangkapanpenangkapan yang dilakukan terhadap para advokat yang “menghalalkan” penyuapan dalam menjalankan profesinya.

Pada intinya, penyuapan itu dilakukan advokat nakal untuk mempengaruhi PNS, penyelenggara negara, atau penegak hukum agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Sugeng berpendapat, praktik seperti itu kerap membawa keuntungan tersendiri bagi para advokat nakal.

“Si advokat nakal itu bisa bermain dengan nilainya. Katakanlah dari hasil pembicaraan, baik hakim yang meminta atau advokat yang menawarkan, memberikan sesuatu. Ada kesepakatan Rp1. Nah, dia bisa menaikkan jadi Rp3 atau Rp5.

Itu kan wilayah-wilayah yang tidak diketahui, kecuali mereka tertangkap tangan,” bebernya.

Namun, Sugeng membantah jika semua advokat dianggap melakukan praktik kotor. Ada advokat yang memang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi karena menangani perkara-perkara orang miskin. Ada juga advokat yang menjaga integritas dan takut dengan ketanya pemantauan aparat penegak hukum.

Terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum, Sugeng memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, makna menghalang-halangi harus dibicarakan secara komperhensif dan mendalam. Ada ketidaksepahaman mengenai tindakan mana saja yang dikategorikan sebagai obstruction of justice.

Apabila seorang advokat merahasiakan keberadaan kliennya yang sedang bersembunyi, tentu tidak dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi. Sugeng berpendapat, tindakan penegak hukum yang mengkategorikan itu sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor sebagai upaya kriminalisasi.

“Kewajiban advokat kan merahasiakan rahasia kliennya. Kewajiban penegak hukum mengungkap kasus korupsi. Seharusnya, mereka melakukan upaya-upaya yang lebih cerdas dalam suatu proses pembuktian. Jangan mendiskreditkan atau mengkriminalisasi advokat. Itu yang saya akan tentang,” tuturnya.

Pencabutan Lisensi Pencabutan lisensi beracara atas advokat yang terjerat tindak pidana korupsi menjadi kewenangan PERADI. KPK pernah mencoba memasukan pencabutan hak praktik beracara dalam tuntutan perkara Mario Cornelio Bernardo. Namun, tuntutan itu tidak dikabulkan majelis karena pencabutan lisensi beracara merupakan kewenangan PERADI. Sugeng mengatakan, dalam catatan PERADI, belum ada advokat yang diberhentikan karena melakukan korupsi. Padahal, berdasarkan Pasal 9 UU Advokat, PERADI dapat memberhentikan atau mencabut lisensi advokat yang telah divonis bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana minimal empat tahun.

Dengan belum adanya tindakan tegas dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Sugeng sangat menyayangkan. Ia menyatakan, keputusan pemberhentian untuk advokat-advokat yang terkena pidana bukan di Dewan Kehormatan, melainkan di DPN PERADI. Domain Dewan Kehormatan sebatas pada pelanggaran kode etik profesi.

Walau begitu, Sugeng menjelaskan, tidak tertutup kemungkinan proses kode etik berjalan bersamaan dengan proses pidana. Namun, proses di Dewan Kehormatan dilakukan berdasarkan laporan pelanggaran kode etik. Sugeng mencontohkan, dalam kasus Probosutedjo, ada seorang advokat yang hampir diproses di Dewan Kehormatan.

Advokat itu akhirnya mengundurkan sebelum disidangkan di Dewan Kehormatan. Contoh lain, ada advokat yang dilaporkan kliennya ke Dewan Kehormatan, tapi dilaporkan pula ke Kepolisian karena diduga melakukan penipuan.

Setelah menempuh proses sidang kode etik, Dewan Kehormatan mengeluarkan putusan pemberhentian.

Permasalahannya, keputusan

pemberhentian itu tidak otomatis dilaksanakan dengan pencabutan lisensi beracara. Pelaksanaan putusan ada di DPN PERADI. Sama halnya pemberhentian untuk advokatadvokat yang terjerat korupsi.

Keputusan pemberhentian dan pencabutan lisensi ada di tangan DPN PERADI. “Ini sebetulnya satu kritik bagi kami, PERADI. Saya setuju segera dilaksanakan. Supaya keputusan itu bewibawa, harus ada pelimpahan kewenangan ke Dewan Kehormatan, sehingga kami akan laksanakan eksekusinya. Tapi, pelimpahan kewenangan itu bisa saja digugat, karena dalam UU Advokat pelaksanaan putusan oleh DPN,” katanya.

Selaku advokat yang aktif di Dewan Kehormatan, Sugeng merasa hal itu menjadi masukan penting bagi DPN PERADI. Sugeng juga mendorong agar DPN PERADI segera menindak advokat-advokat yang terkena tindak pidana. Ia khawatir advokat-advokat yang telah terkena pidana tersebut bisa kembali beracara setelah bebas dari penjara.

Sebenarnya, Pasal 11 UU Advokat telah mengatur bahwa terhadap advokat yang dijatuhi pidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan kepada organisasi advokat.

Namun, bukan berarti jika tidak diberikan salinan putusan, DPN PERADI tidak dapat mengeluarkan pemberhentian.

Tata Cara Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan membenarkan PERADI belum pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian atau pencabutan lisensi terhadap para advokat terpidana kasus korupsi. Namun, pembahasan mengenai itu sudah dibicarakan dalam rapat PERADI, mengingat banyak advokat yang terkena korupsi.

Otto menjelaskan, sesuai UU Advokat, pemberhentian dan pencabutan lisensi merupakan kewenangan PERADI. Ia beralasan, selama ini, PERADI belum pernah memberhentikan advokat-advokat yang terkena kasus korupsi karena terbentur dengan mekanisme.

PERADI juga baru membentuk Komisi Pengawas selaku eksekutor putusan.(HOL/NET)

Terlibat Suap, Advokat Terancam Dipecat NAMA Susi terseret dalam kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar. Keterlibatan Susi menambah daftar advokat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di luar proses hukum di KPK, organisasi tempat Susi bernaung sebagai advokat juga mempersiapkan tindakan.

“Kami telah menunjuk tim investigasi. Jumlahnya tiga orang.

Hasilnya akan kami laporkan ke Majelis Dewan Kehormatan Peradi (pusat). Tim akan segera bekerja,” kata Ketua DPC Peradi Bandar Lampung, Abi Hasan Mu’an.

Abi menjelaskan hasil dari investigasi ini akan ditindaklanjuti oleh Majelis Dewan Kehormatan

PERADI untuk memutuskan pelanggaran kode etik apa yang dilanggar dalam kasus suap terkait sengketa Pemilukada Lebak ini. “Kasus ini kan bukan laporan, tetapi sudah tertangkap tangan, bisa saja proses sidang etiknya tidak memerlukan pembelaan dari Susi untuk memanggilnya dalam sidang kode etik advokat,” kata Abi. Dia tegaskan kapan keputusan sanksi yang akan dijatuhkan untuk Susi merupakan kewenangan penuh dari Majelis Dewan Kehormatan PERADI. Pihaknya, hanya sebatas merekomendasikan sanksi apa yang tepat dijatuhkan berdasarkan hasil investigasi.

“Nantinya, apakah akan diputuskan dalam waktu dekat ini

atau menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu terserah Majelis Dewan Kehormatan,” katanya.

Menurutnya, dalam kasus ini Susi bisa dijatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan sebagai advokat termasuk dicabut surat izin beracaranya oleh Dewan Kehormatan Peradi.

Sebab, jika melihat kasusnya yang melibatkan orang besar (ketua MK). “Kalau fakta hukumnya tidak berbeda dengan persidangan, kemungkinan Susi bisa dipecat karena diduga menemui hakim MK terkait kasus yang ditanganinya, kecuali dalam persidangan,” tegasnya.

Meski begitu, Abi mengingat-

kan semua pihak agar menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Susi terbukti menerima atau memberikan suap. Karena itu, DPC PERADI Bandar Lampung akan mendampinginya terkait dugaan suap dalam sengketa Pemilukada Lebak Banten.

Abi mengaku belum mengetahui peran Susi dalam kasus ini. Namun, yang dia ketahui, Susi pernah memiliki hubungan kerja dengan Akil Mochtar karena pernah magang di kantor advokat milik Akil. “Ini menurut pengakuan Susi, dia magang sekitar awal 1990-an.

Soal keterlibatan Susi dalam

kasus ini biar KPK yang mengungkap ini semua,” katanya.

Berkaitan dengan kasus ini LBH Keadilan menyampaikan keprihatinannya atas semakin banyaknya advokat nakal.

Karenanya, dia mendesak agar PERADI memecat Susi karena dirinya tercatat sebagai anggota PERADI. “Data LBH Keadilan seperti dikutip ICW menyebut ada 8 ‘advokat hitam’ yaitu Haposan Hutagalung, Lambertus Palang Ama, Ramlan Comel, Tengku Syaifuddin Popon, Harini Wijoso, Adner Sirait, Mario C Bernardo, terakhir Susi Tur Handayani,” sebut Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie dalam siaran persnya.

Menurut LBH Keadilan, ditangkapnya Susi bersama Tubagus Chaery Wardana terkait suap sengketa Pemilukada Lebak kepada Akil Mochtar semakin menambah deretan panjang daftar “advokat hitam” yang pernah menyuap penegak hukum.

Karena itu, LBH Keadilan meminta PERADI melalui Dewan Kehormatan Advokat memberikan sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan sesuai Pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia.

Saat mengkonfirmasi Ketua Komisi Etik Pengawas Advokat PERADI Denny Kailimang ataupun Ketua DPN PERADI Otto Hasibuan, keduanya tak merespon.

KPK POS

6

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

NAD

POLITIK

BPJS: Pelayanan Pasien JKN dan JKRA Sama BANDA ACEH - Pelayanan berobat gratis yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kepada pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) sama atau tak ada perbedaan.

“Pemerintah Aceh telah menanggung pembayaran uang premi asuransi kesehatan pasien JKRA kepada BPJS Kesehatan, yang nilainya sama dengan pasien JKN,” kata Kepala Kantor Cabang BPJS Kota Banda Aceh, Zulpaddin, Rabu (28/5).

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi pemberitaan, “Rumah Sakit Adam Malik Hanya Menanggung Infus Pasien JKA".

Menurut Zulpaddin, dalam berita itu menyebutkan Ny Yusnaini, ibunda Taufan Diantara Putra (22) penderita lumpuh layu, yang

pada Rabu (14/5) lalu, di rujuk ke Rumah Sakit Adam Malik di Medan, merasa kebingungan, karena pihak rumah sakit hanya menanggung biaya dokter, inap, dan infus, selebihnya ditanggung oleh ibu pasien. Sedangkan obat harus dibeli sendiri, yang nilainya menurut orang tua pasien, sudah mencapai Rp3 juta.

Atas informasi itu, kata Zulpaddin, pihaknya telah menurunkan tim penanganan pengaduan peserta BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit Adam Malik di Medan dan bertemu kedua orang tua Taufan Diantara Putra.

Dalam pertemuan tim dengan orang tua pasien lumpuh itu tidak ditemukan adanya pembelian obat senilai Rp3 juta. Obat yang dibeli cuma Rp17.000. Obat itu dibeli, karena resep obat yang dibeli itu tidak masuk dalam daftar forma-

lorium obat nasional yang ditanggung untuk pasien JKN, JKA/JKRA. Pihak BPJS Kesehatan telah meminta pihak manajemen RS Adam Malik Medan, untuk mengusut pembuatan resep obat untuk pasien atas nama Zulfan, di luar daftar formalorium obat nasional untuk pasien JKA/JKRA. Kedua orang tua pasien Taufan juga telah membuat surat pernyataan kepada pihak BPJS Kesehatan dan RS Adam Malik di Medan tertanggal 20 Mei 2014, yang isinya mengaku tidak pernah memberikan penjelasan wartawan mengenai dirinya telah membeli obat mencapai Rp3 juta.

Kedua orang tua Taupan juga mengatakan dalam surat pernyataannya, tidak berniat membawa pulang anaknya ke rumah dan sampai kini, masih di rawat di rumah Sakit Adam Malik di Medan.(SI)

Tahun ini Aceh Utara Defisit Anggaran Rp241 M LHOKSEUMAWE - Aceh Utara tahun ini mengalami defisit (kekurangan) anggaran Rp241 miliar lebih dari total APBK sebesar Rp1,7 triliun yang disahkan pada 29 Januari 2014. Kekurangan itu terjadi karena Menteri Keuangan RI memangkas dana migas kabupaten tersebut sebesar Rp191 miliar dari total dana Rp204 miliar.

Karena itu Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib memastikan anggaran untuk sejumlah proyek dibatalkan. Salah satunya, bantuan untuk pembangunan masjid di kabupaten itu.

“Sedangkan item pekerjaan yang akan ditunda sejauh ini belum kita simpulkan secara pasti. Tapi, sesuai rencana awal yang akan

ditunda yaitu sejumlah paket jalan, bantuan modal usaha, bantuan untuk pembangunan sejumlah masjid, dan beberapa item lain,” jelas Bupati kepada wartawan, Senin (26/5).

Namun, Muhammad Thaib memastikan pembangunan irigasi tidak akan ditunda. Karena, menurutnya, proyek itu sangat penting untuk meningkatkan penghasilan petani. “Jadi, proyek irigasi tetap lanjut. Sedangkan proyek jalan bisa kita tunda karena masih ada peluang untuk dibangun tahun depan,” ungkapnya.

Ditanya apakah ada kemungkinan proyek yang sudah selesai ditender dihentikan akibat defisit, bupati menegaskan, peluang itu

tetap ada. Sebab, menurut Muhammad Thaib, penghapusan paket yang sudah ditender takkan menjadi perkara hukum karenakan belum dilakukan penekenan kontrak.

“Jelasnya, apa saja yang pasti kita hapus akan kami rampungkan pada 15 Juni ini,” pungkasnya.

Secara terpisah, Sekdakab Aceh Utara Drs Isa Anshari, Jumat lalu, menjelaskan, selain akibat pengurangan dana dari pusat, defisit itu terjadi juga akibat gaji honorer kategori satu dan dua tidak dimasukkan dalam APBK 2014.

Ditambahkan, pihaknya sekarang sedang mencari solusi dan akan menyampaikan kepada Menteri Keuangan agar anggaran yang dipangkas tidak terlalu besar.(ROM)

KSAL Laksamana TNI Marsetio (kedua kiri) memeriksa personel TNI AL yang tergabung dalam satgas latihan bersama Multilateral Rim Of Pasific (Latma RIMPAC) 2014 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Jumat (30/5). Latma RIMPAC 2014, itu TNI AL melibatkan kapal perang jenis Landing Platform Deck (LPD) KRI Banda Aceh-593, satu kompi Korps Marinir, satu unit helikopter Bolcow BO-105, dua unit tank LVT-7 Korps Marinir, serta satu unit Rhip-Impac Kopaska yang nantinya akan bergabung dengan 23 negara di Pearl Harbour Training Area dan perairan Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Juni-1 Agustus 2014.

Sikapi Permintaan Warga, Pemkab Aceh Tamiang Bentuk Tim ACEH TAMIANG - Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnain MAP menegaskan, pemkab sudah membentuk tim terpadu untuk merespon tuntutan masyarakat empat desa, yaitu Desa Tengku Tinggi, Paya Rehat, Tanjung Lipat dan Desa Seuneubok Aceh, yang meminta agar 144 hektar lahan yang telah masuk HGU PT Rapala dibagikan untuk masyarakat. Untuk itu masyarakat dari empat desa itu juga telah 18 hari menduduki areal perkebunan tersebut.

Kepada Wartawan Minggu (25/ 5) pekan lalu, Iskandar Zulkarnain mengaku sangat respek terhadap tuntutan masyarakat tersebut.

Bahkan Iskandar berjanji akan turun ke lokasi untuk menjumpai masyarakat empat desa tersebut.

Sedangkan tim yang telah dibentuk itu, kata Iskandar, terdir dari unsur BPN, kepolisian, Kodim 0104 Atim, DPRK Tamiang, Kejaksaan Kualasimpang, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Kesbang Linmas serta Muspika Banda Mulia dan bendahara. “Tim

ini akan turun ke lokasi mencari fakta-fakta dan mengkaji permintaan warga tersebut,” ujarnya.

Sementara warga dari empat desa itu, hingga Minggu (25/6), masih menduduki areal kebun kelapa sawit milik PT Rapala.

Warga sangat mengharapkan agar Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati datang ke lokasi untuk menjumpai warga.

Kordinator Gerakan Aliansasi Masyarakat (Granat) OK Sanusi kepada Wartawan, Minggu (25/5) mengatakan, warga bertekad tidak akan beranjak dari lokasi itu sampai ada kejelasan bahwa lahan seluas 144 hektar dikeluarkan dari HGU PT Rapala. Dijelaskan, OK Sanusi, permintaan warga itu punya alasan yang kuat, karena lahan itu sebelumnya milik masyarakat yang diambil paksa PT Parasawita, yakni perusahaan perkebunan yang menguasai HGU tersebut sebelum dijual pada PT Rapala.

Legal Hukum PT Rapala, Faisal SH kepada Wartawan, Minggu (25/ 5) mengatakan, pihaknya perlu memberitahukan kepada warga

atas masalah lahan tersebut.

Katanya, PT Rapala rugi besar ketika masyarakat melarang petugas untuk memanen sawit. "Perlu kami jelaskan, secara legalitas hukum, HGU yang diterbitkan Nomor 00168 dan 00169 Tahun 2014 oleh BPN faktanya sudah diperpanjang dan berakhir sampai Tahun 2040 dan sudah melalui proses dan prosedur undangundang yang berlaku. Yaitu sesuai dengan pasal 31 dan pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UU pokok agraria," paparnya.

"Selain itu, di dalam proses perpanjangan HGU juga melibatkan Pemkab Aceh Tamiang, di mana salah satu pejabat Pemkab Tamiang merupakan salah satu panitia B dan pemkab sudah menandatangani risalah hasil pemeriksaan panitia B. Dengan adanya sertifikat HGU, salah satu bukti yang kuat di mana PT Rapala sebagai pemegang hak atas tanah seluas 1108,6 Ha pada dua sertifikat," sabung faisal SH.(BSO)

KPU subulussalam saat membuka kotak suara tanpa dihadiri Panwaslu dan Partai Politik kota subulussalam hanya disaksikan puluhan Media dan beberapa warga setempat,jumat(23/5)di gedung KPU setempat.

KPU Subulussalam Buka Kotak Suara Tanpa Perintah MK SUBULUSSALAM - KIP Subulussalam, Jumat (23/5) pukul 10.00 WIB membuka 22 kotak suara dan 1 kotak PPK di kantor KIP setempat tanpa perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak KPU subulussalam membuka hanya berdasar Surat KPU no 1129/KPU/V/2014 tentang persiapan menghadapi sengketa PHPU Legislatif 2014 di MK. "Para pimpinan parpol maupun saksi yang mewakili kami undang untuk menyaksikan saja proses pengambilan Model c1 plano berhologram dan D1 tidak lebih dari itu,” ujar Drs syarkawi, Ketua KIP Subulussalam.

Menurutnya, apa yang dilakukan pihaknya telah sesuai dengan Surat KPU yang menyatakan bahwa KPU Subulussalam harus membuat berita acara berkenaan hal ini yang ditandatangani KPU

Sejumlah Honorer K2 Temui Wabup Aceh Timur ACEH TIMUR - Sejumlah honorer K2 Pemkab Aceh Timur yang sudah mengikuti ujian namun tidak lulus mengadu ke Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur syahrul Syama'un di ruang kerja, Jumat (23/5).

Para honorer sempat mempertanyakan ketidaklulusan mereka pada Wakil Bupati Aceh Timur.

Karena selama ini mereka sudah mengabdikan diri pada pemerintah serta sudah melengkapi berkas dan juga sudah mengikuti ujian namun tetap juga tidak lulus sebagai mana yang mereka harapkan.

Wakil Bupati hanya memberikan arahan-arahan serta menyampaikan kepada honorer agar bersabar.

Salah seorang Honorer K2 yang tidak mau dipublikasikan namanya mengatakan, mereka sudah lama berbakti sejak Tahun 2004 dan di tempat konflik di Aceh, malah pengajar PNS tidak hadir untuk mengajar karena situasi sangat mencekam. "Kamilah para guru bakti yang mengajar di sana (daerah pedalaman Aceh timur) dengan gaji yang minim, tapi tidak juga kami para guru bakti (honorer K2) diluluskan," keluhnya di depan Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul syama'un.(BSO)

setempat. Tetapi Panwaslu Subulussalam dan saksi parpol atau saksi DPD pada acara itu tidak ada satu pun yang hadir dan semua pimpinan serta saksi parpol tidak ada yang mau menandatangani berita acara. Bahkan mereka walk out sebelum acara dimulai.

Ketua PAN Subulussalam Syahril Tinambunan mempertanyakan dasar hukum KPU RI memerintahkan KIP Subulussalam melaksanakan pembukaan kotak surat suara dan mengambil model C1 berhologram di dalamnya. "Padahal sudah ada di KPU pusat data tersebut," ujarnya.

Begitu pula Ketua Bappilu PDIP Subulussalam Irwan Husein mengatakan, setelah tahapan pileg selesai maka yang bisa memerintahkan untuk melakukan pembukaan kotak surat suara adalah MK. "Kami minta

pada berita acara kegiatan ini PDIP dituliskan menolak hal ini,” ujar Iwan Husein.

Hal senada juga diucapkan Jonson Siregar dari Partai Golkar yang minta KIP Subulussalam menyebutkan pasal mana dari UU KPU yang punya wewenang untuk membuka kotak surat suara. Ketua KIP Subulussalam menjawab dasar hukumnya Surat KPU dan kegiatan ini bukan hanya dilakukan di Subulussalam tapi seluruh Indonesia. "Dan kita sudah telat. Kami hanya menjalankan perintah KPU pusat sebagai atasan kami,” ujar Syarkawi.

Kotak surat suara yang dibuka dan diambil C1 berhologramnya adalah TPS 1 Desa Tualang, Belukur, Binanga, Harapan Baru, Siperkas, Suak, Jampak, Geruguh, Tanah Tumbuh, Pasar Runding, dan Teladan Baru dan

TPS 2 Desa Pasar Rundeng yang kesemuanya di Kecamatan Rundeng. Kemudian TPS 1 Desa Panji, Sikerabang, Bangun Sari, Lae Sanga, Bukit Alim. TPS 2 Desa Panji dan Sikerabang kesemuanya berada di Kecamatan Longkip Dapil Subulussalam III, atas gugatan Partai Demokrat.

Kemudian gugatan Partai Hanura adalah TPS 1 Desa Namobuaya dan Desa Lae Langge. Sedangkan gugatan Partai Damai Aceh, TPS 2 dan 3 Desa Subulussalam.

Ketua KIP Subulussalam yang dijumpai di ruangannya usai acara mengatakan, ketidakhadiran Panwaslu dan tidak maunya saksi parpol menandatangani, tidak menjadi masalah. ”Kami tetap melaksanakan pengambilan C1 berhologram dan mengantarnya ke Jakarta hari ini," katanya.(KARTOLIN)

Pemko Langsa Serahkan Kendaraan Dinas Baru LANGSA - Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid meminta kepada SKPK agar menjaga dan merawat mobil dinas. Hal ini disampaikan di sela sela penyerahan kendaraan dinas roda empat kepadaBappeda,BaitulMaldanDharma Wanita, di halaman Kantor Pemerintah Kota Langsa. Senin (26/5).

Penyerahan kendaraan dinas tersebut dihadiri Sekda Kota Langsa Muhammad Syahril, Kepala Bappeda Sayed Fadli, Ketua Baitul Mal Alamsyah Abubakardin, Kepala DPKA Amril dan sejumlah SKPK lainnya.

Wakil Wali Kota Langsa menyampaikan, kendaraan dinas itu untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kinerja SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Langsa di masa yang akan datang.

"Diharapkan kendaraan dinas dapat dipergunakan sebaik-

baiknya, jangan sampai baru beberapa tahun dipergunakan sudah rusak. Karena, pemberian kendaraan dinas ini tidak bisa setiap tahun dilakukan makanya diperlukan perawatan," katanya.

Selain itu, diharapkan kepada semua SKPK agar dapat mendukung program-program kerja pemerintah karena wali kota dan wakil wali kota tidak dapat berjalan sendiri dalam merealisasikan program kerjanya baik bidang insfrastruktur maupun dalam penegakan Syariat Islam. Selain itu juga, kendaraan dinas yang diberikan agar dipergunakan dinas, jangan dipergunakan untuk keperluan pribadi atau keperluan lain yang bukan tugas dari kedinasan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Langsa juga berencana akan memberikan kendaraan dinas kepada SKPK atau camat yang

belum memiliki kendaraan dinas.

"Bagi yang belum mendapatkan kendaraan dinas ini, agar bersabar karena tidak mungkin semua akan dibagi dengan waktu yang sama.

Semua pasti dapat hanya waktunya saja yang berbeda, karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa Amri, menyampaikan, dana pembelian kendaraan dinas dari APBK Tahun 2014. Di mana kendaraan dinas yang diberikan kepada Bappeda yakni jenis Inova Type G dengan harga sebesar Rp 269.760.000,-, Baitul Mal yakni Hilux Diesel Standar dengan harga sebesar Rp188.760.000,-, dan untuk Dharma Wanita yakni Avanza Velos dengan harga sebesar Rp192.400.000,-.(BSO)

Kemampuan Kinerja SDM Pemko Langsa Rendah LANGSA - Sumber Daya Manusia (SDM) rendah menjadi salah satu penyebab lemahnya kinerja di pemerintahan. Karena SDM dari segi kedisiplinan, kemampuan, kapasitas dan kompetensi pegawai, seharusnya dimiliki seorang PNS di pemerintah daerah untuk pelayanan yang baik.

Demikian ditegaskan Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM pada acara penutupan diklat prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan I dan II lingkungan Pemko Langsa di Aula SMKN 3 Langsa, Senin (26/5).

Dijelaskannya, kalau kehadiran

PNS hanya menjadi virus dan beban pemerintah, maka lebih baik tidak diangkat. Jika pun diangkat tentunya menjadi pemborosan dan mengangkangi amanah rakyat, karena dinilai telah menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Dengan SDM disiplin, loyalitas, beretika, sopan santun dan mempunyai kompetensi serta kemampuan baik, terutama untuk menjalankan fungsi sebagai publik service sesuai undang-undang yang berlaku, maka seorang PNS dapat mengubah image negatif tersebut.

Semua itu dilakukan untuk mewujudkan konsep pemerintahan yang

baik (good government), karenanya pegawai harus meningkatkan SDM," sebut Marzuki.

Lanjutnya, apalagi 77 persen APBK Langsa sudah tersedot untuk biaya belanja pegawai, kondisi ini membuat Kota Langsa menduduki peringkat pertama di Indonesia yang dana APBKnya habis terpakai untuk biaya belanja pegawainya.

Maka dari itu, PNS yang dinyatakan lulus prajabatan, harus mampu berkontribusi bagi pemerintah dan memiliki kinerja yang baik. Sehingga semua program pemerintah dapat berjalan baik sesuai yang diharapkan.(BSO)

TERKAIT PEMBAGUNAN RSUD IDI

PT Medco Duduk Bersama dengan Pemkab Aceh Timur ACEH TIMUR – Sekian lama terjadi deadlock (kebuntuan-red) antara Pemerintah Aceh Timur dengan PT Medco E&P Malaka terkait pembangunan RSUD Idi. Namun PT Medco E&P Malaka kembali sungkem atau duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencari masukan soal pembangunan rumah sakit tersebut, Jumat (23/5), di Aula Kantor Setdakab Aceh Timur di

Pusat Perkantoran di Idi. Rapat yang dimulai pukul 10.30 dan selesai pukul 11.30 Wib itu hadir dari Pemkab Aceh Timur antara lain Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat S STP MAP, Direktur RSUD dr Munawwir SpB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Ir Mahyeddin, Kepala Diskoperindag Koperasi Ir Yusri, Kepala Bappeda Husni Tamrin, Kabag Hukum Setdakab Aceh

Timur dan Ahmad Emda SH MH (Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur) serta Tgk M Yunus (Wakil Ketua Komisi E DPRK Aceh Timur). Sementara pihak PT Medco E&P Malaka hadir Samin Tanjung dan Ainsyah serta sejumlah staf kehumasan PT Medco.

Sekda Aceh Timur dalam kesempatan itu meminta pihak PT Medco segera memfinalisasikan gambar

rencana pembangunan RSUD Idi, sehingga pembangunannya bisa segera dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Aceh Timur. “Kita harapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pembangunannya dapat direalisasikan segera, karena Aceh Timur butuh RSUD yang lebih baik,” sebut M Ikhsan Ahyat.

Alumni Pamong ini juga

menambahkan, dalam tahapan pembangunan diminta juga diperhatikan ketersediaan air bersih yang merupakan sarana yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pembangunan gedung, terutama fasilitas RSUD. “Kita harapkan pembangunan RSUD Idi yang akan menggunakan anggaran dari CD sebesar Rp70 miliar ini tidak sia-sia, apalagi dalam perjalanannya telah mengalami perubahan gambar

dari dua lantai kini menjadi satu lantai dengan pertimbangan meringankan biaya operasional RSUD Idi yang nantinya dikelola oleh Pemkab Aceh Timur dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK),” imbuh sekda.

Wakil Ketua Komisi E DPRK Aceh Timur Tgk Muhammad Yunus dalam kesempatan yang sama meminta pihak PT Medco E&P Malaka juga

memperhatikan mushalla yang lokasinya tidak terlalu berdekatan dengan kamar jenazah di bagian belakang, tapi berada di tengah-tengah.

“Keberadaan mushalla di sebuah RSUD Idi sangat dibutuhkan, karena RSUD Idi kita ini dibangun di Aceh yang mayoritas penganut Agama Islam dan daerah yang sedang menggalakkan Syariat Islam (SI),” katanya.(ROM)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

SUMUT NAD

TERJADI DI PEMKO BINJAI

Teguran Menpan Diabaikan, Terpidana Jadi Kabag BINJAI - Sistem birokrasi era kepemimpinan Idaham-Timbas soal penempatan jabatan strategis di lingkungan Pemko Binjai dinilai banyak kalangan sarat dengan kepentingan dan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan Analisis Jabatan dan Kepangkatan (Anjap) dengan menjadikan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) identik dengan formalitas.

Hal ini bisa dilihat dari penetapan Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Melyani Bangun yang memiliki pangkat/Golongan III/d jabatan eselon II.b yang sudah hampir dua tahun memimpin dinas kesehatan disusul jabatan Kabag Umum Pemko Binjai berstatus terpidana dalam kasus korupsi yang terus dipertahankan dua kali jabatan eselon III.a.

Teguran Menpan Terkait dengan penetapan dr Melyani Boru Bangun (putri Ketua DPRDSU), Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat melalui suratnya No FI.26-30/V.124-3/ 40.Jakarta 13 Agustus 2013 telah memperingatkan Walikota Binjai bahwa dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan SDM Aparatur Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.

Namun sudah hampir setahun peringatan tersebut tetap diabaikan oleh Walikota dan Sekdako Binjai.

Sebagai pihak yang melaporkan ke Menpan, Ketua BCW Binjai Binjai mengatakan, penetapan dr Melyani Bangun sebagai Plt Kepala Dinas yang dinilai janggal karena banyak membawahi pejabat senior pangkat/gol IV/a dan IV/b. Parahnya lagi, dr Melyani Bangun tidak mampu menekan angka bayi gizi buruk/gizi kurang serta semakin parahnya masalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Puluhan milliar anggaran dinkes lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosialisasi yang implementasinya jarang dirasakan masyarakat secara langsung.

Dikatakan Gito, menang bukan merupakan pelanggaran menetapkan siapa pun sebagai Plt sebab

bukan jabatan. "Tetapi setidaknya, walau etika birokrasi tidak merupakan pelanggaran, lantas apakah hak preogratif walikota digunakan untuk penempatan jabatan yang rawan dengan kesenjangan sosial sesama PNS birokrat? Memangnya dr Melyani satu-satunya PNS yang handal di Dinkes? Setidanya harus adalah etika di benak pemimpin. Jangan mentang-mentang DPRD tidak bisa berkutik, lantas suka-suka. Tempatkanlah pejabat itu sesuai dengan pangkat dan kemampuannya," terang Gito.

Terpidana Sorotan serupa terus mengalir pada jabatan Kabag umum Pemko Binjai yang dipercayakan Idaham kepada oknum pejabat asal Langkat yang diduga sejak awal masuk ke Pemko Binjai sudah menyandang predikat terpidana kasus korupsi dengan status banding/kasasi dalam perkara dugaan korupsi di Langkat.

Kabag Umum Yantini Syafriani yang saat masuk ke Binjai mendapat jabatan eselon III/b di Badan Pengelola Keuangan Daerah kerap mangkir karena berurusan dengan kejaksaan dan pengadilan tipikor di Medan. Malah pernah diamankan saat menjalankan Diklat PIP III sehingga diklat tersebut putus di tengah jalan.

Herannya, seiring waktu, Walikota Binjai HM Idaham masih memberi kepercayaan menduduki jabatan Kabag Umum Pemko Binjai menggantikan posisi Irwansyah yang dilantik sebagai Kepala Dinas kebersihan Pertamanan (DKP) yang ditinggalkan H Wahyudi SH yang menolak jabatan Kadis DKP karena diduga saratnya KKN di SKPD tersebut.

Berbagai kalangan sosial kontrol baik wartawan dan LSM kerap melakukan konfirmasi kepada Yantini Syafriani namun tidak memperoleh keterangan yang substansi dan mengarahkan kepada kuasa hukumnya yang sulit untuk dikonfirmasi. Sementara Sekdako Binjai H Elyuzar Siregar yang juga Ketua Baperjakat setiap kali akan dikonfirmasi, melalui stafnya selalu menolak untuk dikonfirmasi. Menurut pejabat di kalangan sekretariat Pemko Binjai, Sekdako

Binjai kurang senang dengan konfirmasi yang keras mengkritik kecuali untuk yang bagus-bagus, kapan saja siap.

DPRD Tidur?

Lembaga BCW Kota Binjai yang aktif menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur pada Bab III pasal (3 s/d 9) serta Peraturan Daerah Kota Binjai No 1 tahun 2009 tentang hal yang sama, menurut ketuanya Gito Affandy, pihaknya sudah menjalankan kontrol di tubuh Pemko Binjai sejak di awal Kepemimpinan HM Ali Umri hingga era Idaham Timbas sekarang ini.

"Dalam segala hal yang patut dikritik sudah kita lakukan baik soal anggaran yang sarat dengan penyimpangan bahkan sudah ada yang harus menebusnya dengan pidana kurungan, dan soal birokrasi penempatan jabatan adalah salah satu fokus. Namun sayang, apa yang kami lakukan, yang seyogianya menjadi bahan bahasan bersama dengan wakil rakyat, malah menjadi ajang pertentangan. Kami malah dianggap lawan dan jika kita ajukan usul Rapat Dengar Pendapat (hearing) malah dibilang mengatur DPRD," paparnya.

Menurutnya, banyak persoalan yang dilimpahkan ke DPRD Binjai tetapi tidak satu pun bisa tuntas.

"Kita juga tahu bahwa peran DPRD bukan lembaga teknis, tetapi tidak satu pun hasil masukan dari kita direkomendasikan ke walikota.

Kita tidak tahu apa yang melatarbelakangi DPRD Binjai takut menyuarakan kritikan yang datang dari kita. Tidak saja soal jabatan yang banyak tidak sesuai dengan pangkat dan keahliannya serta latar belakang pendidikan formal, lihat banyak pembangunan fisik yang secara kasat mata jelas terlihat, tetapi wakil rakyat lebih memilih 'tidur' dengan penghasilan yang luar biasa, sehingga forsi kedudukan sebagai DPRD menjadi ajang mencari penghasilan dengan kos politik pileg yang sarat dengan 'money politic'," tegas Gito.(SBR)

Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi pengurus daerah partai pengusung, menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pemenangan Pilpres 2014, di Medan, Sumut, Jumat (30/5). Rapat koordinasi yang dihadiri pengurus partai pengusung dan relawan pemenangan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk memantapkan pemenangan pasangan tersebut dalam Pilpres 2014.

Tenaga Honorer K2 Asahan Diminta Siap Bertugas di Mana Saja KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meminta kepada ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) yang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan di mana saja. Hal tersebut sebagaimana sumpah janji seorang PNS saat diangkat menjadi PNS. Bupati Asahan juga meminta dalam kurun waktu 10 tahun tenaga honorer K2 diharapkan tidak meminta pindah ke luar daerah. Hal ini dilakukan agar para PNS yang melalui jalur K2 ini dapat meningkatkan prestasi dan kreatifitasnya sebagai abdi negara kepada masyarakat.

“Saya minta jangan ada surat

ataupun permohonan pindah dari K2. Kecuali bila mengikuti suami bertugas di luar daerah. Artinya ide dan gagasan para K2 masih banyak diperlukan untuk membangun Asahan ke depan,“ kata Bupati Asahan saat bertemu dengan ratusan K2 di Aula Melati Pemkab Asahan, Senin.

Terkait mutasi, Bupati Asahan menjelaskan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa bagi PNS. Karena itu, dengan adanya mutasi tersebut, diminta kalangan PNS tidak begitu resah dan takut.

Mutasi di kalangan PNS merupakan salah satu cara untuk melakukan pencerahan dan promosi jabatan serta peningkatan karier.

“Tingkatkan prestasi selama bekerja dan jangan takut ditempatkan di mana saja. PNS harus siap bertugas di mana pun,” kata Bupati Asahan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asahan Zainal Abidin mengatakan bahwa honorer K2 Asahan yang dinyatakan lulus menjadi PNS sebanyak 376, namun dua tidak menyiapkan berkas sehingga dinyatakan gugur. Maka ada 374 orang yang telah menyiapkan berkasnya dan dinyatakan masuk sebagai PNS. Dari ratusan K2 tersebut terdiri 226 guru, 1 penyuluhan, 78 dari bidang adiministrasi dan 69 dari Kesehatan.(IN)

Bupati Asahan sedang menabur benih, sebagai pertanda turun semai.

Pemkab Asahan Tetap Proritaskan Sektor Pertanian KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyatakan bahwa Pemkab Asahan tetap memproritaskan bantuan pada sektor pertanian. Karena dari sektor pertanian tersebut masyarakat Asahan dapat menikmati beras yang bermutu.

Hal ini disampikan Bupati Asahan dalam acara turun semai di Dusun I Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang yang dihadiri oleh ratusan petani di sekitar Kecamatan, Rabu sore (21/5).

Keseriusan Pemkab Asahan terhadap sektor pertanian terbukti bahwa pada Tahun 2014 sejumlah bantuan akan diserahkan kepada kelompok tani.

Mulai pengadaan bibit unggul, handtracktor, jalan usaha tani pengembangan irigasi hingga bantuan dana pengembangan usaha argobisnis pedesaan. “Da-

lam kepemimpinan saya, sektor pertanian tetap akan diproritaskan. Tentunya kebutuhan petani yang ada di daerah pertanian, khususnya daerah lumbung padi Asahan akan saya sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,“ kata Bupati Asahan.

Pertemuan dengan petani yang dirangkai dengan dialog interaktif tersebut, Bupati Asahan juga mengajak masyarakat petani untuk terus meningkatkan gerakan pertanaman padi, agar Kabupaten Asahan yang saat ini menuju swasembada pangan. Tentunya hal harus ditopang dengan keseriusan pemerintah serta kerjasama yang kuat dengan para petani.

Terkait acara turun semai, Bupati Asahan menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud penghargaan dan penghormatan terhadap alam yang menjadi media, agar bibit

yang disemaikan nantinya akan tumbuh subur terhindar dari serngan hama, penyakit dan terhindar dari dampak fenomena iklim sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang diharapkan.

Selain itu, Bupati Asahan juga meminta penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk meningkatkan kinerjanya didalam membina petani dan kelompok tani serta harus lebih dekat dengan petani. Hal ini dilakukan agar produktifitas dan pendapatan petani meningkat dan swasembada beras dapat terwujud.

Begitu juga dengan dinas terkait supaya terus melaksanakan pembinaan lanjutan untuk keberhasilan program.

Sementara itu, laporan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Ir Oktoni Eryanto MMA menyebutkan bahwa turun semai dilakukan untuk memberikan

motivasi dan mempercepat pembangunan pertanian serta produktifitas pencapaian swasembada beras Tahun 2014.

Pada tahun ini target tanam di Sei Kepayang seluas 5472 hektar.

Maka itu diharapkan kepada kelompok tani agar mengejar target tanam tersebut.

Kepala Dinas Pertanian ini juga meminta kepada para petani untuk tidak menunggu benih subsidi, karena jumlah benih subsidi sangat terbatas. Maka itu petani diharapka dapat menggunakan benih yang bersumber dari benih lainya.

Dari acara tersebut, Bupati Asahan juga banyak menerima aspirasi masyarakat Sei Kepayang terkait pertanian. Aspirasi tersebut semuanya bermuara untuk peningkatan pembangunan pertanian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.(IN)

Walikota Tanjungbalai Didesak Copot Kadisdik Drs HH MPd TANJUNGBALAI - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Toppan RI Kota Tanjungbalai, DPP LSM Penjara Indonesia, LSM Merdeka Kota Tanjungbalai meminta Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe MHum mencopot Drs HH MPd dari jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai karena telah jenuh dan lelah juga masalah kesehatan.

Mencermati semakin kompleksnya permasalahan dunia pendidikan kini, sudah sewajarnya walikota mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan apalagi masih banyak figur yang mampuh menakhodai dinas pendidikan. Penilaian ini dikemukakan

Irwanto (Direktur Eksekutif LSM Toppan RI Tanjungbalai), Rahmat Hidayat (Ketua DPP LSM Penjara Indonesia), dan Nursyahruddin SE (Ketua LSM Merdeka), di Jalan Pahlawan, Kamis (29/5), menyahuti semakin menurunnya kondisi kesehatan Drs HH MPd akhir-akhir ini dan terkesan dipaksakan dalam menjalaankan tugasnya.

“Dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan, tetapnya bertahan sebagai kadisdik, mencerminkan seolah-olah tidak ada lagi orang yang mampu sebagai kadisdik. Padahal tantangan dunia kependidikan semakin hari semakin kompleks, sementara Beliau kesehatannya cende-

rung menurun. Hal ini merugikan dunia kependidikan,“ tegas Irwanto.

Sedangkan Nursyahruddin maupun Rahmat Hidayat menyayangkan tidak tanggapnya Walikota Tanjungbalai dalam percepatan pergantian kadisdik. Di samping faktor kesehatan, banyak kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran yang tidak sedikit namun manfaatnya bagi kemajuan dunia pendidikan di Kota Tanjungbalai masih menjadi pertanyaan.

“Indikasinya tidak ada kualitas pendidikan bila pengawas sekolah tidak berfungsi maksimal mengingat peran dan fungsi pengawas Sekolah yang melakukan supervisi kinerja kepala sekolah maupun

guru di Sekolah. Sementara bukan rahasia umum, posisi pengawas sekolah sebatas pelengkap struktur,“ tegas Hidayat.

Perihal pemborosan anggaran kegiatan, menurut Nursyahruddin, merupakan rekor di disdik, perkembangan peningkatan metode pembelajaran dalam rangka KBM baik pakem maupun konstektual masih sebatas retorika. “Bahkan adanya upaya hukum yang menerpa Ka SDN Kota Tanjungbalai dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS, mencerminkan demikian carut marutnya dunia pendidikan di bawah pimpinan Drs HH MPd,“ tegas Nursyahruddin.(HER)

Pengembalian Uang Sertifikasi Diskriminatif BINJAI - Perintah pengembalian dana sertifikasi bagi sejumlah guru yang menunaikan ibadah haji Tahun 2013 disinyalir terjadi diskriminasi. Terdapat beberapa pengawas Dinas Pendidikan seperti H Bun dan H Syaf bahkan ada guru SMP dikabarkan tidak ditagih padahal cuti keberangkatan menunaikan ibadah haji sama.

Kondisi ini setidaknya menyakiti para Guru SD yang kerap menjadi sasaran.

Dikabarkan, Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Kota Medan belum memberlakukan peraturan/juknis yang mengatur pengembalian dana sertifikasi akibat meninggalkan tugas dalam cuti resmi seperti menunaikan

ibadah haji. Dan belum diketahui pasti kemungkinan belum menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan rutin tahunannya.

Seperti penegasan Kadis Pendidikan Drs Dwi Anang Wibowo terhadap belasan guru untuk menandatangani pernyataan pengembalian dana sertifikasi Senin dua pekan lalu di ruang rapat kepala dinas dihadiri dua pejabat Inspektorat Binjai, tidak disertai lampiran surat edaran walikota atas temuan BPK sesuai peraturan maupun juknis yang mengatur pengembalian uang tersebut.

Perintah pengembalian secara lisan bahkan tidak memberlakukan kepada pengawas dan guru SMP ini membuktikan adanya

diskriminasi.

Dilaporkan, pejabat pada Bidang Ketenagaan Dinas Dikjar Rajing Ginting terus mendesak guru untuk menanda tangani surat pernyataan pengembalian yang sudah disiapkan. Bahkan, mendesak agar membayar berapa saja mulai dari Rp1 juta atau Rp500 ribu pun jadi. Rajin Ginting terus mengubrek-ngubrek dan sikap itu patut menjadi pertanyaan.

Komitment pada pertemuan Senin dua pekan lalu pengembalian uang langsung ke rekening Pemko Binjai, namun belakangan Rajin memerintahkan agar disetor melalui dirinya (Rajin) dengan nada tak sabar dan para guru cuma bisa pasrah.

Ditanya pendapatnya tentang sistem pengembalian dana sertifikasi yang disinyalir terjadi diskriminasi, salah satu suami guru kepada koran ini mengaku prihatin dan pihaknya dewasa ini tengah melakukan investigasi di sejumlah daerah lain tentang pemberlakuan peraturan yang mengatur pengembalian dana sertifikasi.

Menurutnya, untuk Kabupaten Langkat, walau belum diperoleh keterangan resmi, sebuah sumber kompeten di Langkat mengaku pihaknya belum melakukan proses pengembalian dana itu karena belum ada perintah dari atasan.

"Kemungkinan tahun ini baru akan diberlakukan," ujar Simarmata.(SBR)

MENGHORMATI HAK ASASI PARA GURU

Kadisdik Tebingtinggi Minta Sekolah tidak Larang Guru Berhijab TEBINGTINGGI - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP meminta kepada seluruh sekolah negeri maupun swasta di kota itu untuk tidak melarang guru khususnya beragama Islam menggunakan hijab atau jilbab, baik saat di sekolah maupun sedang mengajar.

"Semua sekolah sudah seharusnya dapat menghormati hak asasi para guru terkait dengan keyakinan masingmasing," kata Pardamean Siregar kepada wartawan, Kamis (22/5), terkait beredarnya kabar sejumlah sekolah di kota itu melarang guru-gurunya menggunakan hijab saat berada di sekolah maupun mengajar.

Jika ada sekolah yang melakukan tindakan seperti, kata Kadisdik, hal itu jelas pelanggaran terhadap UU Sisdiknas. "Bahkan, tidak hanya melanggar UU Sisdiknas, tapi melanggar UUD 1945 yang memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Juga melanggar UU No 39/1999

tentang HAM," tegasnya.

Menyikapi hal itu, Pardamean Siregar mengaku instansinya akan segera mengirimkan surat instruksi ke seluruh sekolah agar tidak melarang guru-guru mereka menggunakan hijab saat di sekolah maupun mengajar.

"Kita akan segera surati seluruh sekolah agar tidak melakukan hal itu," tandasnya.

Saat diinformasikan sejumlah sekolah yang diduga melakukan praktek pelarangan, Pardamean Siregar mengeluh dan menyebut beberapa sekolah yang dikelola etnis tertentu itu selalu bertindak aneh-aneh. "Sekolah ini memang suka bertindak anehaneh," ujar dia.

Beberapa hari terakhir, beredar kabar sejumlah sekolah

swasta di Kota Tebingtinggi sejak lama melakukan berbagai strategi untuk melarang guruguru Muslim yang mengajar di sekolah mereka agar tidak berhijab.

Sumber di dinas pendidikan mengatakan, salah satu sekolah menetapkan, jika guru-guru Muslim berjilbab, maka sesampai di sekolah harus membuka jilbab

mereka hingga usai jam belajar.

Ada juga sekolah lain yang sejak awal menetapkan jika ingin mengajar di sekolah mereka, maka guru-guru muslim harus tidak memakai jilbab. "Mereka menawarkan untuk mengajar di sekolah mereka, tapi syaratnya harus buka jilbab, jika tidak pasti yayasan menolaknya," ujar sumber.(RS)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK: Sumbangan ke CapresCawapres Bukan Gratifikasi JAKARTA— Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono menyatakan, pemberian sumbangan kepada calon presiden dan wakil presiden tidak termasuk gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, capres dan cawapres boleh menerima sumbangan dari masyarakat.

"Sepanjang sumbangan tersebut dilakukan dalam kerangka pilpres berdasarkan aturan UU 42/ 2008 dan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), hal itu tunduk ke sana," kata Giri, Jumat (30/5).

Dia mengomentari laporan sekelompok orang yang mengatasnamakan Progress 98 kepada KPK pagi tadi. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima gratifikasi dengan menerima sumbangan dari masyarakat. Menurut Progress 98, Jokowi dilarang menerima sumbangan dari masyarakat meskipun statusnya cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Giri, jika mem-

peroleh izin cuti dan disahkan menjadi capres, maka sebagian tanggung jawab Jokowi sebagai penyelenggara negara telah lepas.

Dengan demikian, aturan yang menjadi lex spesialis (diutamakan) terkait dengan status Jokowi adalah UU Pilpres yang memperbolehkan dia menerima sumbangan dari masyarakat.

"Aturan yang menjadi lex specialis dalam status capres tersebut adalah UU Pilpres sehingga dia dapat menerima bantuan dari masyarakat yang sesuai ketentuan undang-undang tersebut sampai dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan," ujarnya.

Kondisi ini berbeda dari calon legislatif petahana (incumbent) yang prosedurnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut undang-undang tersebut, sumber dana kampanye berasal dari partai dan kekayaan pribadi. "Tidak diatur dari sumbangan masyarakat karena yang dapat menerima sumbangan adalah parpol dan calon anggota DPD," kata Giri.(NET)

Denny JA LSI Bantah Gratifikasi Survei untuk Anas JAKARTA— Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, membantah memberi gratifikasi berupa fasilitas survei kepada Anas Urbaningrum, yang saat itu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Denny mengaku kaget saat membaca berita di media bahwa Anas didakwa menerima gratifikasi dari LSI senilai Rp 478,632 juta.

"Ini murni bisnis yang dibayar belakangan berdasarkan komitmen tak ada gratifikasi di sana," kata Denny melalui akun Twitter @DennyJA_WORLD, Jumat (30/5).

Denny mengatakan, survei yang dilakukan untuk Kongres Partai Demokrat 2010 itu hanyalah survei telepon kepada pemilik suara kongres atau bukan survei populasi nasional. Dengan demikian, survei tersebut menjadi jauh lebih murah.

Ia mengatakan, total Rp 478 juta itu meliputi biaya memasang iklan dan membuat atribut untuk membantu kemenangan Anas.

"Bantuan survei, iklan, atribut itu bukan gratifikasi. Tapi, deal bisnis biasa. Saya melakukan investasi," tulisnya.

Menurut dia, Anas tidak pernah menjanjikan imbalan kepadanya.

JAKARTA - Motif berbuat korupsi, dijalankan dengan berbagai kepentingan. Ada yang ingin kaya, ada yang dirupakan dalam bentuk tanah, ada yang bagi-bagi uang agar dicintai wanita, juga ada yang berambisi ingin jadi Presiden. Anas Urbaningrum, contohnya. Eks Ketua Umum Partai Demokrat nekad melakukan korupsi dan pencucian uang demi untuk menjadi Presiden RI. Niat korupsi dengan menghimpun dana demi persiapan Capres pada Pemilu Presiden 2014, disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK, Yudi Kristiana saat membacakan surat dakwaan kepada Anas, dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (30/5).

Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam dan sepatu kets hitam merek Cross, politisi muda duduk di kursi pesakitan di depan majelis hakim yang dipimpin Haswandi.

Sementara di kursi pengunjung, nampak para loyalis Anas yang berseragam Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), organisasi massa (Ormas) bentukan Anas.

Jaksa Yudi saat membaca surat dakwaan mengungkapkan Anas selaku anggota DPR RI masa jabatan 2009-2014, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil Toyota Harrier B 15 AUD senilai Rp 650 juta, 1 unit mobil Toyota Vellfire Rp 750 juta dari PT Atrindo Internasional.

Juga menerima fasilitas survei senilai Rp 487 juta dari Lingkaran Survei Indonesia, terkait peme-

nangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, serta menerima uang sejumlah Rp 116 miliar dan US$ 5,2. Sehingga totalnya terkumpul hampir Rp 200 miliar.

Padahal patut diduga semua itu adalah hadiah atau janji yang diberikan, agar Anas selaku anggota DPR melancarkan proyek Hambalang dan proyek lain di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek-proyek di Dirjen Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN yang didapat Permai Grup. "Uniknya, penerimaan uang atau hadiah sebanyak itu sebagai modal untuk maju sebagai Presiden RI," ungkap Jaksa.

Sekitar tahun 2005, lanjut Jaksa, Anas keluar dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan ingin tampil jadi pemimpin nasional, yaitu Presiden RI sehingga Anas sadar butuh kendaraan politik. Untuk memenuhi impiannya itu, Anas menggunakan Partai Demokrat, dengan duduk sebagai Ketua Bidang Politik sehingga memudahkannya untuk mengatur proyek-proyek.

Anas mentargetkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Bintang Mercy lebih dulu sekaligus menghimpun dana untuk mempersiapkan logistik.

Apalagi pengaruh Anas kian besar dan mulai menyalahgunakan posisinya dengan mengatur sejumlah proyek bernilai besar yang didanai APBN. Juga proyek Hambalang di Kemenpora dan proyek di Ditjen

Pendidikan Tinggi Kemendikbud digarap oleh Anas beserta orangorangnya melalui sejumlah perusahaan yang dibentuk bersama eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yangbergabung dalam Anugrah Grup dan berubah nama menjadi Permai Grup. "Terdakwa Anas mendapat fee 7 persen sampai 22 persen dari Permai Grup, yang disimpan dalam brangkas Permai Grup," urai Jaksa Yudi.

Dilanjutkan, selain gabung dengan Permai Grup, Anas juga membentuk kantong-kantong dana dan dikelola Yulianis dan Mindo Rosalina Manullang untuk proyek di Kemendiknas dan Kempora.

Bahkan Machfud Suroso untuk proyek universitas, gedung pajak dan Hambalang. Namun terdakwa Anas keluar dari Permai Grup setelah terpilih menjadi anggota DPR RI dan menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Dalam surat dakwaan lainnya, sambung Jaksa Anas juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan menyembunyikan harta kekayaannya yang patut diduga dari korupsi. Pada 16 November 2010 sampai 13 Maret 2013, Anas membelanjakan uang Rp 20 miliar untuk pembelian tanah dan bangunan seluas 690 m2 di Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit dan di Jalan Selat Makassar No.22.

Juga dua bidang tanah seluas 200 m2 di Jalan DI Pandjaitan, Yogyakarta dan tanah seluas 7.870 m2 di Jalan DI Pandjaitan, Yogyakarta serta, dua bidang tanah di Panggung Harjo, Sewon, Yogyakarta seluas

280 m2 dan 389 m2. "Pembelian tanah diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan. Dengan melakukan pembayaran melalui orang lain atau diatasnamakan pihak lain," kata jaksa.

Padahal selaku anggota DPR periode 2009-2014, penghasilan Anas hanya Rp 194 juta dan tunjangan sebesar Rp 399 juta serta tidak memiliki penghasilan formal lainnya, tambahnya.

Kemudian, sumber pembelian sejumlah tanah itu dari dana sisa pemenangan kongres Partai Demokrat, sebesar US$ 1 juta dan Rp 700 juta yang disimpan di Permai Grup. Selain itu, pembelian tanah dari fee-fee proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( APBN) yang dihimpun dari Permai Grup dan kantongkantong dana lainnya.

Atas perbuatannya, Anas didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a subsider pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 64 KUHP tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp 200-Rp1 miliar.

Sedangkan untuk TPPU, ANas disangkakan dari pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002

sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dakwaan Jaksa Spekulatif Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan selama hampir satu jam, Anas mengaku tidak mengerti substansi surat dakwaan setebal 54 halaman. "Saya mendengarkan penuh seksama surat dakwaan yang disusun tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang dipimpin pak Dr Yudi Kristiana. Saya bisa mengerti bahasanya, tetapi saya tidak mengerti substansinya," komentar Anas kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Haswandi.

Anas melanjutkan isi surat dakwaan itu sangat spekulatif dan imajiner. "Masak tahun 2005, katanya saya sudah kumpulkan uang untuk nyapres (menjadi calon presiden). Hanya satu kata, imaginer. Sudah itu saja, jadi nggak betul surat dakwaan Jaksa itu," tandas Anas sambil menambahkan mohon berkenan agar diberikan kesempatan untuk berikan nota keberatan.

Tim penasehat hukum Anas menyatakan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. "Kami dari penasehat hukum akan ajukan eksepsi," kata salah satu penasehat hukum, Adnan Buyung Nasution.

Ketua Majelis Hakim, Haswandi menyatakan sidang ditunda sampai Jumat (6/6) pekan depan.

Dengan agenda, pembacaan eksepsi terdakwa dan penasehat hukumnya. (ENDY)

Selain itu, LSI tidak pernah berurusan dengan kepala daerah yang menggunakan APBD untuk pemilihan kepala daerah.

"Semua partai besar melakukan survei untuk menyeleksi calon kepala daerahnya. Mereka membayar dengan dana partai, bukan APBD," ujar Denny.

Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Anas mendapat fasilitas survei gratis dari PT Lingkaran Survei Indonesia senilai Rp 478,632 juta. Survei itu terkait pencalonan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Jaksa mengatakan, fasilitas gratis itu diberikan karena jika Anas terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat, LSI dijanjikan mendapat pekerjaan survei untuk pemilihan bupati maupun wali kota dari Partai Demokrat. Anas menerima gratifikasi survei tersebut saat ia menjabat sebagai anggota DPR RI. Terkait hal ini, Denny juga pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya saat kasus ini dalam tahap penyidikan.(KOMPAS.COM)

Korupsi di Proyek Sudin Pertanian dan Kehutanan JAKARTA— Setelah kasus korupsi pembangunan hutan kota Ujung Menteng di kawasan Cakung, Kejaksaan Negeri, Jakarta Timur, kembali mengungkap kasus korupsi pembangunan "sawah abadi" dalam proyek dari Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Jakarta Timur.

"Kami kembali menetapkan tersangka tetapi untuk proyek yang berbeda. Kalau kemarin untuk proyek hutan kota, saat ini untuk proyek sawah abadi," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Silvia Desty Rosalina, kepada wartawan, di kantor Kejari Jaktim, Jumat (30/5).

Tersangka yang ditetapkan, lanjut Silvia, berjumlah dua orang.

"Dari sawah abadi ini kami tetapkan dua tersangka sementara ini,

Ingin Jadi Presiden RI, Eks Ketua Umum Partai Demokrat Korupsi

inisial pertama J dan kedua ASA," ujar Silvia.

Mereka merupakan pelaksana proyek dari dua kegiatan pembangunan sawah abadi yang berlokasi di kawasan Cakung tersebut.

"Ini ada untuk dua proyek. Kalau proyek pertama untuk pembukaan lahannya. Kemudian kedua, untuk pembangunan fasilitas atau sarana dan prasarananya," ujar Silvia.

Pada kegiatan pertama, dari nilai proyek Rp 3,15 miliar, negara dirugikan Rp 900 juta. Kemudian pada kegiatan kedua, dari nilai proyek Rp 3,6 miliar, negara dirugikan Rp 500 juta. Lebih lanjut, dirinya menyatakan, modus operandinya yakni kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan perjanjian kontraknya.(KOMPAS)

Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono (kiri) bersama penasehat hukumnya saat mengikuti sidang pengajuan Peninjauan Kembali kasus korupsi APBD Kabupaten Sragen senilai Rp11,2 miliar, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (28/5). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum mementahkan seluruh bukti baru atau novum yang diajukan oleh Untung Wiyono yang dalam perkara ini telah menjadi terpidana dan harus menjalani hukuman tujuh tahun penjara serta berkewajiban mengembalikan kerugian negara Rp10,5 miliar.

REGULASI TAK JELAS,

Pengadaan Buku Referensi SMK Tertunda Setahun SEMARANG– Pengadaan buku referensi SMK di Kabupaten Semarang yang seharusnya dilaksanakan tahun 2013 tertunda karena regulasi yang ada dianggap menyulitkan oleh pejabat Dinas Pendidikan setempat. Pengadaan buku dengan alokasi anggaran Rp 780 juta tersebut baru akan dilaksanakan tahun ini.

Kabid SMA/SMK Dinas P dan K Kabupaten Semarang, Taufiqur Rahman mengungkapkan didalam Permendiknas No 40 Tahun 2008 disebutkan jenis bukunya sementara dalam petunjuk pelaksana

(Juklak) tidak dirinci mengenai jenis bukunya.

"Di Permendiknas No 40 Tahun 2008 isinya buku kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, ensiklopedi, kitab suci, dan perundang-undangan. Sementara dalam juklak hanya muncul buku referensi produktif SMK, tidak ada judul bukunya," ungkap Taufiq, Jumat (30/5).

Menurut Taufiq, Dinas P dan K harus hati-hati menyusul adanya perbedaan antara Permendiknas No 40 Tahun 2008 dengan petunjuk pelaksananya tersebut. Se-

hingga pengadaan buku referensi SMK tahun 2013 tidak bisa dilakasanakan.

"Ini bentuk kehati-hatian kita.

Jangan sampai terpeleset yang bisa berdampak menjadi permasalahan hukum," katanya.

Permasalahan tersebut, kata Taufiq, pernah dikonsultasikan ke pusat. Namun dari pusat tidak ada data yang pasti.

"Kalau di SD ada judul bukunya, tapi di SMK tidak ada judulnya.

Mekanismenya kita menggelar rapat bersama sekolah ada usulan buku yang sesuai juklak," ujarnya.

Terkait pengadaan buku referensi, kata Taufiq, Dinas P dan K memiliki tim teknis terdiri ketua MGPM untuk menyusun buku apa saja yang sesuai Juklak.

"Pengadaan sesuai Permendiknas atau Juklak sebenarnya boleh, tapi buku yang kita adakan harus sesuai Juklak.

Buku itu nantinya untuk kelengkapan perpustakaan di sekolah," jelasnya.

Taufiq menyebutkan, satu paket dalam pengadaan buku tersebut senilai Rp 10 juta. Untuk sekolah kategori besar paling banyak

mendapatkan 8 paket senilai Rp 80 juta.

"Pelaksanaan anggaran pengadaan buku referensi ini sudah disetujui DPRD Kabupaten Semarang untuk mendahukui perubahan APBD 2014. Rencananya pertengahan Agustus 2014 sudah dilelang," ujarnya.

Dia menambahkan, tahun 2014 tidak ada lagi pengadaan buku referensi.

"Yang ada pengadaan buku kurikulum 2013. Tapi dilelangkan LKPP dan kementerian, kalau ini kita tinggal beli," imbuhnya.(NET)

ADA YANG DITARIK, ADA YANG TAK MEMENUHI SYARAT

MK Hentikan Pemeriksaan Sejumlah Sengketa JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan sejumlah permohonan sengketa pemilu dihentikan pemeriksaannya. Dengan kata lain, pemeriksaan pokok permohonan penyelesaian sengketa tidak dilanjutkan. Penyebabnya, sebagian karena pemohon menarik permohonan, dan sebagian lagi karena tidak memenuhi syarat.

Pemohon yang menarik permohonan, misalnya, Amri Mustafa dan H.A Maksum untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Calon anggota DPD untuk Sulawesi Tenggara, La Ode Sabri, dan untuk Maluku, Nono Sampono, dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Karena ada permohonan yang ditarik kembali dan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang

berlaku,” kata Ketua MK, Hamdan Zoelva.

Penetapan majelis MK itu sudah sejalan dengan Pasal 35 dan Pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014.

Putusan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD dibacakan berdasarkan permohonan yang diajukan setiap parpol peserta Pemilu. Partai Nasdem, tujuh perkara ditarik kembali (DPR Kabupaten dapil Langsa III dan DPR

Jawa Barat VIII, DPRD Provinsi Papua I, Papua V dan Papua VI, DPRD Kabupaten Mimika II dan Intan Jaya II).

Sebanyak 12 permohonan PHPU yang diajukan PKB tidak memenuhi syarat (DPRD Kabupaten/Kota dapil Batu Bara I, Sidoarjo IV, Luwu III, Luwu IV, Kapuas I dan Lombok Tengah VI, DPRD Provinsi Banten I, NTT VII, Papua III dan Sulawesi Tengah I). Untuk DPR yakni dapil Sumatera Selatan 1 dan Bengkulu 1).

Sedangkan PKS hanya satu permohonan yang tidak memenuhi syarat (dapil Kalimantan 5).

Mahkamah juga menyatakan ada 20 PHPU Partai Golkar tidak memenuhi syarat, yaitu DPRD Kabupaten/Kota Mesuji IV, Buru Selatan II, Puncak II, Jayapura III, Jayapura I, Mimika I,

Mimika III dan V, Pegunungan Bintang I dan II, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta X, Kalimantan Timur IV, Sulawesi Selatan XI dan IV, serta Papua VII, I, dan II. Partai Gerindra menarik kembali satu permohonan yaitu DPRD Kabupaten/Kota Siak I. Mahkamah menyatakan 22 perkara PHPU Gerindra tidak memenuhi syarat.

Perkara dimaksud adalah DPRD Kabupaten/Kota Pidie IV, Aceh Utara II, IV, dan V, Tapanuli Utara I, Bandar Lampung VI, Metro IV dan Mimika I; DPRD Provinsi Aceh V, Kepulauan Riau I, Lampung VIII, NTT IV dan Papua II sampai VI; DPR untuk dapil Aceh I, Sumatera Utara II, Jawa Barat V, Jawa Timur II dan Papua I. Permohonan lain yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Partai

Demokrat (14), PPP (18), PBB (52), PKPI (6), PDIP (1), PAN (15), dan Hanura (32).

Anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat, Hutomo Karim, menegaskan ketetapan MK tersebut belum menyentuh pada substansi perkara.

Tapi hanya menilai apakah persyaratan administratif para pemohon memenuhi syarat atau tidak.

Untuk daftar caleg partai Demokrat yang permohonannya tidak dilanjutkan MK Hutomo mengaku tidak sempat mencatat jumlahnya karena majelis membacakan putusan sangat cepat.

Tapi Hutomo mengingat dalam putusan itu paling banyak menyasar caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Untuk caleg DPR jumlahnya sangat kecil. Dari putusan itu ia

berpendapat majelis tidak melanjutkan permohonan caleg yang tidak memenuhi persyaratan administratif.

Misalnya, caleg tersebut tidak mendapat rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal parpol atau permohonan yang diajukan ke MK lewat batas waktu.

Walau putusan itu memberatkan Partai Demokrat sebagai salah satu peserta Pileg yang sebagian calegnya tidak dilanjutkan perkaranya di MK tapi Hutomo mengakui regulasi yang ada sudah sangat jelas aturannya.

Kebanyakan permohonan dari caleg Partai Demokrat yang dihentikan MK itu tidak memenuhi syarat administratif.

“Kebanyakan mereka telat mengajukan permohonan ke MK,”

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Kasdam I/BB Dijabat Brigjen TNI Cucu Semantri

Pengaruh Capres-Cawapres Terhadap Perekonomian Indonesia

SEMA TK AN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM menyematkan tanda SEMATK TKAN jabatan kepada Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Sumantri.

MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf Kodam I/ BB dari Brigjen TNI Andogo Wiradi Kepada Brigjen TNI Cucu Sumantri di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto KM 7,5 Medan, Rabu (28/5).

Dalam amanatnya Pangdam I/BB mengatakan pelaksanaan alih tugas dan jabatan di jajaran TNI AD merupakan bagian dari sistem pembinaan personel TNI AD yang dinamis, sehingga diharapkan kinerja organisasi dan kaderisasi serta regenerasi selalu dapat berjalan dengan baik sesuai tuntutan kebutuhan organisasi. Serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan Kasdam I/BB, hendaknya dapat dipahami sebagai upaya untuk memelihara dan mengoptimalkan kinerja organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD, khususnya Kodam I/BB. "Serah terima jabatan merupakan tuntutan kebutuhan organisasi untuk berkiprah secara optimal kepada negara dan bangsa, sekaligus mengembangkan kemampuan kepemimpinan perwira melalui berbagai penugasan sehingga dapat menghasil-

SUMUT/ACEH

kan karya pengabdian yang terbaik bagi kemajuan organisasi," katanya.

Lebih lanjut Pangdam I/BB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Brigjen TNI Andogo Wiradi beserta istri, atas dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini dalam membantu pelaksanaan tugas Pangdam I/BB dengan baik, semoga sukses dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada jabatan yang lebih tinggi dan sukses pada jabatan baru sebagai Pengkaji Bidang Geografi Lemhannas RI. "Kami Keluarga Besar Kodam I/BB akan tetap menjalin tali silaturahmi. Selamat datang di Kodam I/BB kepada Brigjen TNI Cucu Sumantri beserta isteri yang menjabat sebagai Kasdam I/BB selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk mengemban tugas baru, kembangkan hasil yang telah dicapai oleh pejabat lama serta ciptakan kreatifitas baru agar kinerja satuan terus meningkat. Kiranya jabatan yang diemban ini selain sebagai jenjang karier juga dapat dijadikan sebagai media pengabdian yang tulus untuk bangsa dan negara," papar Pangdam. (REL)

Pangdam I/BB Pecat Prajurit yang Melanggar Hukum

JAKARTA - Kepada pers di Jakarta, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan kalangan usaha menanggapi positif capres dan cawapres yang sudah resmi akan maju dalam Pilpres 2014.

Menurutnya, Jokowi dan Jusuf Kalla serta Prabowo dan Hatta Rajasa merupakan capres dan cawapres yang berpengalaman di bidang bisnis.

“Nggak perlu risau, karena ke empat-empatnya, capres dan cawapres punya latar belakang bisnis semua. Jadi menurut hemat saya, pasti mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap menjaminya iklim usaha yang baik,

Agus Martowardoyo yang kondusif untuk menjamin bahwa arus investasi ini harus tetap kita jaga, menjamin untuk meningkatkan lapangan kerja,” kata Suryo Bambang Sulisto.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menilai, resminya pasangan capres dan capwapres yang akan maju dalam Pilpres

2014 pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian, terutama bursa saham dan minat investor berinvestasi di Indonesia.

Gubernur BI, Agus Marto mengingatkan, meski kemungkinan bersifat sementara, pengaruh capres dan cawapres terhadap perekonomian bisa menjadi jangka panjang sesuai perkembangan situasi politik.

“Kalau seandainya ada penguatan yang sifatnya karena ada pengumuman-pengumuman secara politik baik, menurut persepsi daripada investor itu tentu sifatnya sementara. Kita harapkan langkahlangkah ke depan sampai dengan kampanye, sampai kemudian nanti pemilihan presiden semua menghasilkan sesuatu yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi daripada pemilik dana. Ya pasti ini menjadi lebih permanen,” jelas Gubernur BI, Agus Marto.

Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji akan fokus pada

pembangunan ekonomi mandiri.

Pasangan tersebut akan membangun Indonesia dari pinggiran, artinya mulai dari daerah dan desa. Untuk mendukung program tersebut Jokowi-JK akan membangun dan memperbaiki jalan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua. Selain itu pelabuhan-pelabuhan juga akan direnovasi serta menciptakan pelayanan investasi dan perizinan satu pintu.

Sementara pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa berjanji akan fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Pasangan tersebut akan memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan serta koperasi. Untuk mendukung program tersebut, minimal Rp 1 miliar dari APBN akan dialokasikan ke sekitar 75 ribu desa di Indonesia per tahun yang akan dimulai dalam APBN 2015 hingga APBN 2019. VOA

Gempala Dukung Pemekaran Kabupaten Bandar Pulau MEDAN – Perjuangan generasi muda yang tergabung dalam Laskar Gerakan Pemekaran Kabupaten Bandar Pulau (Gempala) ke depan akan semakin mudah dan kuat. Karena mahasiswa dan generasi muda dari enam kecamatan sudah ikut bergabung dan berkomitmen untuk mewujudkan pemekaran tersebut. Penyataan itu disampaikan Ketua Laskar Gempala M Alwi Hasbi Silalahi, kepada wartawan baru-baru ini, usai pelantikan pengurus Laskar Gempala di Asahan.

"Pelantikan itu merupakan momentum penting dalam rangkah menguatkan barisan untuk mewujudkan cita-cita suci, yakni pemekaran Kabupaten Bandar Pulau. Kita berharap ini akan menjadi kekuatan baru, sehingga ke depan semangat mewujudkan Kabupaten Bandar Pulau tetap terjaga. Tentu juga kami sangat berharap dukungan dari seluruh pihak,” ucap Hasbi sembari mengungkapkan kecamatan yang akan masuk dalam Kabupaten Bandar Pulau adalah Kecamatan Bandar Pulau, Aek Songsongan, Rahuning, Pulau Rakyat, Aek Kuasan dan Aek Leidong.

Sementari itu Sekretaris Umum Laskar Gempala Ir Haris A Nasution pada kesempatan itu mengaku sangat sangat terharu atas pelak-

SERAHK AN - Tampak Ketua Laskar Gempala M Alwi Hasbi Silalahi menyerahkan berkas SERAHKAN pengurus Laskar Gempala kepada tokoh Gerakan Pemekaran Kabupaten Bandar Pulau. sanaan pelantikan tersebut. Menurutnya pelantikan tersebut membuat semangat lebih baik lagi. Ia juga menyakinkan seluruh pengurus Laskar Gempala dan elemen yang tergabung di dalamnya, bahwa cita-cita dan perjuangan yang didukung pemuda dan mahasiswa, pasti akan berhasil.

Hal senada disampaikan sesepuh Gempala Hairum Hanapi Silalahi. Ia mengatakan semoga semua bisa bersama-sama menjaga komitmen dan konsisten dengan

gerakan pemekaran Kabupaten Bandar Pulau. “Kita memiliki semboyan tidak ada dusta di antara kita dan saling besar membesarkan,” imbuhnya.

Di bagian lain, Dewan Pembina Laskar Gempala Sidik Suyatno ST menyebutkan, semakin banyak yang mendukung gerakan, akan semakin baik dan semakin cepat hasil perjuangan terealisasi. “Mari kita maksimalkan seluruh kemampuan yang kita miliki guna mewujudkan Kabupaten Bandar Pulau

yang Barokah. Enam Kecamatan telah tergabung membentuk Gempala, yakni Kecamatan Bandar Pulau (Induk), Aek Songsongan, Rahuning, Pulau Rakyat, Aek Kuasan, Aek Leidong,” kata Siddik.

Dijelaskannya, Laskar Gempala terdiri dari barisan pemuda, mahasiswa dan pelajar. Kekuatan ini akan terus bersosialisasi ke tengah masyarakat, termasuk melakukan lobi kepada Dirjen Otonomi Daerah Pusat.“Deklarasi ini kita gelar secara besar-besaran di Sekretariat Gempala, menghadirkan pakar dan tokoh masyarakat,” terang Siddik.

Siddik juga mengatakan, Gempala tidak saja mengakar di masyarakat tapi juga memiliki lagalitas hukum dengan adanya akte notaris. “Memang pasti ada kelompok yang tidak setuju, tapi kita akan tetap solid, sebab ini murni gerakan rakyat dan untuk kepentingan rakyat,” kata Siddik.

Kepada Bupati Asahan Taufan Gama Simatung, Gempala berharap menyambut baik perjuangan pemekaran Kabupaten Bandar Pulau. “Kita membutuhkan partisipasi masyarakat, media, para tokoh serta pemerintahan Kabupaten Asahan,” kata ketua Laskar Gempala M Alwi Hasbi Silalahi.

(MH/REL)

Rahudman Dicopot

Dewan Resmi Usulkan Eldin Walikota Defenitif DIBERHENTIKAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM saat memakaikan pakaian sipil kepada Sudikdo pada upacara pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan TNI AD. MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM menjadi irup pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan TNI AD kepada Serka Sudikdo BaBaminvetcaddam I/BB di Lapangan Upacara Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto KM 7,5 Medan, Rabu (28/5).

Dalam amanatnya Pangdam I/BB mengatakan Keluarga Besar Kodam I/BB sesungguhnya tidak menghendaki acara pemecatan terjadi.

Demi tegaknya hukum maka harus dilaksanakan karena pemecatan merupakan wujud keseriusan Kodam I/BB dalam menegakkan hukum secara tegas, konsekuen dan tanpa pandang bulu, yang dilakukan Sudikdo dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, illegal logging, perambahan dan pembalakan liar serta pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah perbuatan yang merusak citra prajurit.

Hukuman ini diberikan agar dapat memberi dampak efek jera kepada bersangkutan dan menjadi pelajaran bagi seluruh prajurit dan PNS Kodam I/BB, sehingga akan berpikir panjang apabila hendak melakukan pelanggaran. Pemecatan ini merupakan hukuman yang layak diberikan demi tegaknya supremasi hukum dan pembinaan organisasi serta nama baik sa-

tuan. Harus diingat bahwa tidak ada satu orang pun prajurit dan PNS yang kebal terhadap hukum.

Selanjutnya kepada seluruh prajurit dan PNS untuk tidak melakukan berbagai pelanggaran. Pangdam I/BB berharap, kasus Sudikdo kasus yang terakhir dan tidak terulang lagi kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam I/BB. Untuk itu seluruh prajurit dan PNS Kodam I/BB, agar mempedomani Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit serta memahami 10 Atensi yang sudah diberikan, salah satunya yaitu tekan angka “pelanggaran”, wujudkan tercapainya zero pelanggaran, hindarkan dari pelanggaran illegal logging/fishing, susila, narkoba, lalu lintas dan pelanggaran lainnya, hindari konflik dengan rakyat, sesama anggota TNI/Polri serta jaga netralitas TNI pada Pilpres 2014.

Lebih lanjut Pangdam I/BB menyampaikan kepada para komandan satuan, agar meningkatkan pengawasan dan kepeduliannya terhadap para anggota beserta keluarganya.

Berikan pengawasan, pengarahan dan pemahaman tentang aturan dan norma yang berlaku secara terus menerus untuk menciptakan komunikasi dua arah antara pimpinan dengan bawahan.

(REL)

MEDAN – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 1313.12-1652 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Walikota Medan Rahudman Harahap, DPRD Kota Medan resmi mengusulkan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan Dzulmi Eldin menjadi Walikota Medan definitif untuk sisa masa jabatan 2010-2015.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (28/

5), yang langsung dipimpin Ketua DPRD Medan Amiruddin didampingi Wakil Ketua Ikrimah Hamidy Lubis, Sabar Syamsurya Sitepu, Augus Napitupulu dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri Lubis di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis Medan.

Sementara FPPP DPRD Medan menyikapi SK Mendagri tersebut, mengatakan bahwa itu bagian dari amanah dan ketentuan perundang-undangan yang ber-

laku. Oleh karena, maka FPPP mengusulkan Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin menjadi Walikota defenitif untuk masa sisa jabatan 2010-2015. Selain FPPP, juga secara bergantian masing-masing juru bicara fraksi di DPRD Medan menyampaikan persetujuannya tentang pengusulan pengangkatan Dzulmi Eldin menjadi Walikota Medan definitif. Setelah semua fraksi setuju, pimpinan DPRD Medan selanjutnya menandatangani pengusulan untuk kemu-

dian diteruskan kepada Presiden RI melalui Mendagri.

Sementara itu, sebagaimana diketahui mantan Walikota Medan Rahudman Harahap, saat ini masih mendekam di Rutan Tanjung Gusta Medan, setelah divonis lima tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Rahudman menjadi terdakwa terkait kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005 silam. (MH)

Dansatgas SAR Aceh Tamiang Kecewa Pelayanan RSU Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang Bobrok ACEH TAMIANG - Tak tahan dengan bobroknya pelayanan di puskesmas dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Tamiang, akhirnya Komandan Satgas SAR Aceh Tamiang Syaiful Syahputra tak bisa mengendalikan emosi dan menendang pintu mobil ambulans yang parkir di samping IGD. Insiden itu terjadi sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Selasa (27/5).

Insiden yang membuat Syaiful emosi berawal dari musibah kecelakaan yang menimpa seorang anggotanya bernama Irfan (23), ketika pulang membezuk temannya di RSUD Tamiang sekitar pukul 23.00 WIB, Senin (26/5).

Waktu itu Irfan bersama rekannya melaju dengan sepeda motor dari arah Kuala Simpang ke Sungai Yu, Kecamatan Bendahara.

Sekitar 15 meter lagi mau berbelok ke arah Sungai Yu, mendadak

sepeda motor di depannya ngerem.

Menghindari tabrakan, Irfan juga ngerem mendadak sehingga ia terpental ke depan dan tubuhnya menghantam aspal jalan.

Irfan yang dalam kondisi kritis dilarikan rekannya yang hanya luka-luka lecet ke Pukesmas Upak yang berstatus pukesmas rawat inap di Aceh Tamiang.

Namun sesampai di sana, jangankan pertolongan, pagar pukesmas pun digembok. Rekan Irfan sudah berupaya memanggil medis sambil berteriak namun tak ada respons. Padahal di dalam kompleks puskesmas itu terdapat perumahan dokter.

Melihat kondisi Irfan semakin kritis, korban segera dilarikan ke IGD RSU Tamiang. Setelah mendapat penanganan medis, dokter jaga akhirnya memutuskan merujuk korban ke RSU Adam Malik,

Medan. Ternyata persoalan baru muncul lagi. Ambulans tak ada sopir.

Dalam keadaan panik, Dansatgas SAR Tamiang menanyakan kepada petugas IGD kemana sopir ambulans. Seorang petugas menjawab ambulans bersama sopirnya sedang mengantar pasien ke Langsa. “Saya berusaha sabar meski kondisi anggota saya semakin memprihatinkan. Dia mengorok,” kata Syaiful.

Setelah sekitar setengah jam, Syaiful bertanya lagi mengapa lama sekali ambulansnya kembali. Seorang petugas yang lain menjawab ambulans sedang ke Sungai Liput. “Mendengar jawaban yang mencla-mencle seperti itu, emosi saya semakin tak terkendali. Spontan saya menendang pintu mobil ambulans yang parkir di samping IGD. Tak lama kemudian baru muncul sopir ambulans

yang terlihat seperti baru bangun tidur,” ujar Syaiful.

Direktur RSUD Aceh Tamiang dr Fajri membenarkan ada insiden kecil di IGD sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Selasa (27/5).

Menurut Fajri, pada malam itu sopir piket sedang mengantar pasien ke RSU Adam Malik Medan, sedangkan yang satunya lagi juga sedang di Medan. “Kita harus panggil sopir cadangan. Cuma keluarga pasien saja yang tidak sabar,” kata Fajri.

Menurut Fajri, RSUD Tamiang memiliki enam ambulans sedangkan sopirnya hanya empat orang.

“Sebenarnya nggak masalah karena sebelumnya pasien juga sudah ditangani, bahkan untuk dokter yang akan menangani di Adam Malik juga sudah kita urus,” papar Fajri.

(BSO)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Plt Walikota Medan Buka Bimtek Percepatan Kualitas Pelayanan MEDAN - Menuju "good governance and clean government" tentunya banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya pelayanan publik yang memang menjadi tugas pokok pemerintah dan sangat berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diejawaantahkan melalui program-program kerja serta langkah kebijakan yang juga pro terhadap rakyat.

Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi saat membuka bimbingan teknis (bimtek) tentang program percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemko Medan, serta penandatanganan komitmen percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik empat SKPD jajaran Pemko Medan, yakni Dinas Pendapatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TRTB dan Camat Medan Kota, dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan Plt Walikota Medan, Senin (26/ 5) di Balai Kota Medan.

Dikatakannya, Pemko Medan memang sedang mengadakan perubahan-perubahan mendasar untuk mewujudkan hal tersebut dan perlu diingatkan yang harus diubah adalah "mindset". Pada hakikatnya apabila semua aparatur Pemko Medan melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka itulah bentuk pembangunan yang seutuhnya.

“Saya minta kepada selu-

ruh pimpinan SKPD agar senantiasa memaksimalkan pelayanan publik sesuai tupoksi masing-masing. Pencapaian selama ini yang kita lakukanm harus terus ditingkatkan, perencanaan yang matang serta bekerja sesuai timeline tentu akan mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi masing-masing,“ ujar Eldin.

Dalam kesempatan itu Eldin mengajak seluruh SKPD agar memanfaatkan bimtek dengan maksimal, karena melalui bimbingan teknis mengenai pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut, para aparatur akan semakin bersemangat dan termotivasi menghadirkan pemerintah yang bukan hanya secara fisik, namun memperbaiki pelayanan hingga pada urusan-urusan terkecil.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar SSos dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Plt Walikota Medan yang telah mengumpulkan pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan, karena pelaksanaan bimbingan teknin ini sangat penting. Berdasarkan hasil survei, kinerja pelayanan publik di pemerintahan belum maksimal. Masih tetap saja ada SKPD yang masih memiliki merah dan kuning walaupun sedikit yang memiliki zona hijau. (VIN)

Pameran Pendidikan Kota Medan Ditutup MEDAN - Pameran pendidikan merupakan agenda tahunan pendidikan Kota Medan bertujuan memfasilitasi masyarakat Kota Medan akan informasi dalam bidang pendidikan. Lebih dari itu pameran juga dijadikan sebagai wadah untuk berkompetisi antar anak didik di Kota medan. Oleh karena itu diharapkan pameran ini nantinya dapat meningkatkan citra dunia pendidikan.

Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri MSi pasa acara penutupan Pameran Pendidikan Kota Medan Tahun 2014, Senin (26/5), di Lapangan Merdeka Medan.

Hadir para kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dewan pendidikan dan tokoh pendidikan, Dandim 0201/ BS Kol Inf Setyawan Arismunandar, Kapolresta diwakili Kasatlantas Kompol Budi.

Dalam kesempatan itu sekda mengatakan kepada seluruh guru dan stakeholder pendidikan untuk bersamasama mensukseskan implementasi Kurikulum 2013, karena melalui kurikulum ini diharapkan anak-anak didik akan memiliki kompetensi secara utuh yang merliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga akan menciptakan anak-anak dengan karakter yang cukup matang.

Dikatakannya, pameran ini telah dilaksanakan selama beberapa hari dan menghasilkan juara-juara dalam bidang pendidikan.

"Kepada juara diucapkan selamat dan jangan cepat berpuas diri yang berlebihan tetapi jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi, dan kepada yang belum berhasil jangan berputus asa, teruslah berpacu jadikan hal ini sebagai pengalaman untuk menciptakan prestasi lebih baik, karena kesungguhan dan ketekunan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik," kata Syaiful.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Marasutan Siregar dalam laporannya mengatakan, Pameran Pendidikan Kota Medan 2014 telah dilaksanakan selama empat hari dari 23 sampai 26 Mei 2014, serta merupakan ajang kreatifitas siswa Kota Medan, diikuti seluruh jenjang satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Jumlah stan sebanyak 41 dengan empat jenis perlombaan.

“Kami menyadari bahwa kegiatan ini belumlah sempurna, mudah-mudahan ke depan pelaksanaan pameran ini terus ditingkatkan,“ ujar Marasutan.

(VIN)

SUMUT/ACEH

Jokowi Kontrak Politik dengan Korban Lumpur Lapindo SURABAYA - Calon Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hari Kamis (29/5), berjanji menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo serta persoalan kemiskinan lainnya.

Ribuan orang dari berbagai elemen seperti Korban Lumpur Menggugat serta Serikat Rakyat Miskin Indonesia, melakukan kontrak politik dengan Calon Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan peringatan 8 tahun luapan lumpur Lapindo di atas tanggul kolam penampungan di bekas Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dikatakan oleh Leni, dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Kontrak Politik ini ingin meminta kepastian komitmen Jokowi bila nanti terpilih sebagai Presiden, agar segera menyelesaikan berbagai persoalan kerakyatan dan kemiskinan, termasuk menyelesaikan persoalan korban lumpur Lapindo.

“Jika nanti Bapak Calon Presiden kita, Jokowi terpilih, harapan kami itu dia bisa menyelesaikan semua permasalahan rakyat miskin khususnya, dan seperti kesehatan, pendidikan itu yang layak, dan juga permukiman rakyat miskin jangan digusur tetapi digeser dan ditata. Begitu pun dengan penyediaan lapangan kerja, dan terkhususnya penyelesaian kasus lumpur Lapindo, dan segera menuntut, dengan cara baik itu hukum, sosial dan lingkungan.

Dan terlebih lagi meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan dana talangan ganti rugi kepada para korban Lapindo,” kata Leni.

Calon Presiden Joko Widodo menyempatkan melihat langsung kondisi kolam penampungan lumpur, serta melihat patung manusia lum-

KORBAN LUMPUR - Capres Joko Widodo saat bertemu ratusan warga korban lumpur Lapindo bersama Serikat Rakyat Miskin Indonesi, di Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 29/5. pur karya seniman Dadang Christanto yang dibantu para korban lumpur Lapindo. Selain itu Jokowi juga melayani jabat tangan warga yang memadati bibir tanggul, sambil mendengarkan keluhan yang diserukan warga hingga kesediaannya untuk menandatangani kontrak politik yang diajukan warga.

Joko Widodo mengatakan, dirinya telah memahami tuntutan serta harapan warga, terutama korban lumpur Lapindo, yang seharusnya mendapat pembelaan serta campur tangan dari pemerintah dan negara selaku pemegang kedaulatan rakyat.

Jokowi mengatakan, “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau negara absen, artinya negara melupakan rakyat.”

Usai penandatanganan kontrak politik, Jokowi juga menerima deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta beberapa kelompok dari partai politik diluar 5 partai yang mengusung dan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Diungkapkan oleh korban lumpur Lapindo, Abdul Fattah, momentum Pemilihan Presiden ini diharapkan dapat menjadi sarana agar para pemimpin bangsa dan pemerintah mau memperhatikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya, terutama korban lumpur Lapindo.

“Mudah-mudahan sebelumnya Pilpres ini, pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mendengarkan, dan segera membayar (ganti rugi) sebelum Pemilihan Presiden digelar.

Didukung pak Jokowi, Calon Presiden RI, mudah-mudahan,” kata Abdul.

Capres Prabowo Deklarasikan Tim Pemenangan di Solo SOLO - Yel-yel Prabowo Presiden menggema di sebuah ruangan ballroom di Hotel Sunan Solo, Kamis sore (29/5). Sekitar dua ribu pendukung Capres Prabowo dari berbagai partai politik koalisi pengusungnya memadati ruangan tersebut.

Dalam pidatonya, Capres Prabowo Subianto menyakini akan mampu meraup suara di Jawa Tengah, termasuk Solo, yang selama ini menjadi basis PDI-P dan wilayah yang mempopulerkan capres Jokowi, saingannya dalam Pilpres mendatang.

“Berarti yang saya hadapi di ruangan ini dalah para kader partai yang semangat dan penuh aura kemenangan.

Para caleg terplih dalam pileg kemarin.

Di hadapan saya ini adalah wakil rakyat dari kader partai koalisi yang memberi amanah kepada saya untuk maju dalam pilpres. Saudara-saudara, di Solo, Jawa tengah, yang selalu dikatakan sebagai jantungnya Republik Indonesia, tim pemenangan Prabowo-Hatta diresmikan,”sambut Capres Prabowo Subianto.

Dalam deklarasi peresmian tim pemenangan Prabowo-Hatta tingkat Jawa Tengah di Solo tersebut, tampak tokoh Partai politik pendukung pasangan tersebut. Mereka antara lain Amien Rais dari PAN, Akbar Tandjung dari Golkar, Mahfud MD ketua tim nasional pemenangan Prabowo-

Dukungan warga korban lumpur Lapindo kepada Jokowi, menurut Supari, didasari atas rekam jejak Jokowi yang mau turun kebawah mendengarkan rakyat, serta bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawabnya. Dukungan kepada Jokowi nampak dari banyaknya spanduk bertuliskan Presidenku Joko Widodo, Jujur, Merakyat, Sederhana, yang dipasang di hampir seluruh badan tanggul lumpur maupun di pinggirpinggir jalan raya.

“Kami kenapa kok ke Pak Jokowi, dengan harapan nanti pak Jokowi mamang benar-benar bisa menyelesaikan dan menuntaskan penderitaan dari korban lumpur yang 8 tahun terkatung-katung ini, Kami kalau dengan Pak Jokowi insya Allah saya optimis,”ujar Supari. VOA

Eldin Terima Penghargaan Pembina K3 Tahun 2014 JAKARTA - Plt Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan diterima dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Republik Indonesia. Mantan Sekda Kota Medan ini dinilai telah berhasil dalam melakukan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap para pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Medan.

Atas keberhasilan itu Menakertrans Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menganugerahkan penghargaan Pembina K3 Tahun 2014 kepada Plt Wali Kota Medan di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (26/5).

Dengan penghargaan ini diharapkan dapat menjadi momentum dalam upaya meminimalisir sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merugikan semua pihak.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan K3 kepada seluruh stake holder, termasuk keterlibatan unsur manajemen, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh serta pimpinan pemerintah daerah. Karenanya,

Hatta, Presiden PKS Anis Matta, dan sebagainya. Selain itu, ada juga para seniman antara lain Dalang Wayang Kulit, Ki Manteb Sudarsono.

Kondisi berbeda tampak dilakukan para pendukung Capres Joko Widodo (Jokowi). Sekitar 20 orang pendukung capres Jokowi menggelar kampanye penggalangan dana melalui rekening resmi tim kampanye Jokowi-Jusuf Kalla.

Sambil membawa poster bergambar capres Jokowi, mereka membentangkan poster bertuliskan nama bank dan rekening penggalangan dana masyarakat untuk tim kampanye capres Jokowi-Jusuf Kalla. Juru bicara aksi tersebut, Hendro Atmojo, mengatakan kampanye penggalangan dana untuk kampanye capres Jokowi-JK sebagai bentuk dukungan masyarakat.

“Aksi kami mensosialisasikan rekening Pak Jokowi dan Jusuf Kalla di Bank, ini nomornya tertulis dengan jelas. Jadi kita menggugah masyarakat untuk ikut berbondong-bondong membantu perjuangan Pak Jokowi-Jusuf Kalla maju dalam Pilpres mendatang. Entah itu dengan menggalang dana melalui rekening ini, entah dua ribu, sepuluh ribu, kita bisa menyumbangkan melalui rekening bank yang dimiliki secara resmi tim kampanye Jokowi-JK ini. Ini ruang untuk memberi dan membantu perjuangan pak Jokowi-JK,” kata Hendro Atmojo. VOA

pemerintah sangat mengapresiasi kepada gubernur, wali kota/bupati, para pengusaha, pekerja dan masyarakat yang telah melaksanakan K3 dalam setiap kegiatan sehingga meningkatkan aspek perlindungan kerja, mutu kerja dan produktifitas kerja.

Sementara itu Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengatakan, keberhasilan ini berkat upaya dan kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan yang terus memberikan perhatian terhadap dunia tenaga kerja di Kota Medan. Selain itu tidak terlepas dari kerjasama yang selama ini telah dibangun dengan semua pihak terkait dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja.

“Dengan kerja keras dan kerjasama yang kita bangun selama ini, Kota Medan layak menerima penghargaan yang sangat membanggakan ini.

Namun kita tidak boleh cepat puas, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi sehingga kehidupan para pekerja ke depannya menjadi lebih baik lagi,” ungkap Eldin.

(VIN)

Capres Joko Widodo Sambangi Markas Slank JAKARTA - Mencoba meraih dukungan sebanyak-banyaknya, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko "Jokowi" Widodo bertemu para anggota grup rock populer Slank di markas mereka di Jakarta Selatan, Selasa (27/5).

Jokowi mengatakan ia mendapatkan masukan dari Slank, yang disebut tujuh ide moral Indonesia, diantaranya mencakup pengadilan pelanggar hak asasi manusia.

"Tadi saya mendapatkan masukan. Misalnya di sini disebutkan sistem birokrasi online dan terbuka, ini sudah kita lakukan. Lalu adili semua (pelaku) pelanggar hukum dan HAM. Lalu pendidikan moral adab dan kesopanan. Ini lewat revolusi mental (dan) lewat pendidikan karakter juga sudah masuk dalam rencana kita," ujarnya.

"Kemudian korupsi dan teroris

menjadi kejahatan yang luar biasa.

Saya kira sama. Lalu semua lalu lintas keuangan lewat bank. Ini di DKI juga sudah kita lakukan.

Kemudian hormati adat istiadat dengan mengangkat hukum adat setempat. Setuju. Lalu perbuatan (kejahatan) SARA (suku, agama, ras, antar golongan) adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diberikan hukuman yang maksimal."

Jokowi menambahkan, Slank juga memberikan puluhan namanama tokoh yang direkomendasikan untuk masuk dalam pemerintahan jika dirinya memenangi pertarungan pemilihan presiden 2014. Usulan nama-nama ini, menurut Jokowi, disebut Slank sebagai revolusi cinta.

"Nah, ini ada Revolusi Cinta.

Jadi Slank ini memberikan 46 nama yang direkomendasikan untuk bisa masuk di pemerintahan. Nama-

Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, bertemu grup rock Indonesia Slank, di markas mereka di Jakarta Selatan (27/5). nama itu adalah .. tidak usah saya ujarnya.

Terkait kedatangannya yang unsebutkan. Karena sampai detik ini kita belum urusan masalah nama tuk ke sekian kalinya ke markas dan masalah menteri. Karena me- Slank di Jl. Potlot ini, Jokowi memang kerjasama partai politik kita ngatakan karena Slank gencar meadalah kerjasama tanpa syarat. ngampanyekan gerakan anti-golTidak usah urusan menteri dulu," put (tidak memilih) dan konsisten

mendorong gerakan anti-korupsi.

Alasan lainnya adalah Slank merupakan contoh revolusi mental dari anak-anak muda yang produktif, ujarnya.

Meski tidak secara jelas menyebutkan dukungan Slank kepada Joko Widodo sebagai calon presiden, namun beberapa personel Slank mengakui ada kesamaan pandangan dalam melihat Indonesia ke depan. "Kalau saya pribadi dukungan pastinya ke seseorang yang baru dan punya rasa sayang kepada rakyat Indonesia dan alamnya," ujar vokalis Slank, Kaka.

Gitaris Slank Abdee Negara melihat ada harapan atas sosok Joko yang dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan cara damai.

"Saya melihat sosok capres ini bahwa ada harapan ke depan. Harapan dengan cara-cara damai. Itu yang menyenangkan hati. Bukan dengan

cara-cara agresif yang bisa memancing konflik," ujarnya.

Terkait bantuan untuk kampanye presiden, Bimbim sang penabuh drum mengatakan, "Kalau nanti dah mau kalah baru kita bantuin.. Kalau (situasinya) menang menang aja, (kita) cuekin aja.. Pasti menang lah."

Menurut Bimbim, Slank melihat Bangsa Indonesia membutuhkan calon presiden muda yang lebih segar.

Slank adalah salah satu band beraliran rock yang sangat populer di Indonesia dan memiliki basis massa yang cukup besar.

Dibentuk pada 1983, kelompok ini sering menyuarakan pesan-pesan perdamaian, dan lirik-lirik Slank juga sarat dengan kritik sosial dan dukungan terhadap hak asasi manusia, lingkungan hidup dan perang terhadap korupsi. VOA

10

KPK POS E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

KRIMINAL

Polsek Lawe Sigala-gala Gagalkan Penyeludupan 200 Kg Ganja KUTACANE - Kepolisian Resort (Polsek) Lawe Sigala-gala membuahkan prestasi yang membanggakan dengan menggagalkan pengiriman paket ganja sebanyak 200 kg siap edar dan mengamankan 3 tersangka, Sabtu sekitar pukul 17.20.

Penangkapan tersebut ketika tiga tersangka membawa barang haram itu ke Medan, menggunakan mobil L300 warna putih dengan Nomor Polisi BK 9562 LO yang mengangkut pisang dari arah Blangkejeren Gayo Lues.

Dalam penangkapan itu terungkap saat kecurigaan petugas terhadap mobil yang membawa pisang. Kapolsek Lawe Sigalagala Aceh Tenggara langsung membongkar mobil L300. Setelah diperiksa oleh petugas ternyata ditemukan ganja kering yang telah tersusun rapi dan ditutupan dengan muatan pisang.

Kapolsek Lawe Sigala-gala Iptu Samsudin Purba mengatakan, informasi tersebut berawal dari hasil kerja keras tim Polsek yang sudah lama mengintip pelaku membawa barang haram itu. Dalam kesempatan itu kita melakukan pemeriksaan disetiap mobil, dan kita melihat mobil L300 warna putih tersebut.

"Tim kita langsung melakukan pengedelahan dan ditemukan ganja dan mengamankan supir. Kamidin (42) Warga Simpur Jaya, Kecamatan Ketambe, Bahri (34) Warga Desa Gunung Males, Kecamatan Ketambe, Sudarmin (42) warga Desa Gunung Males, Kecamatan Ketambe. Ketiga tersangka kini diamankan di Polsek Lawe Sigala-gala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (DIN)

Kades Bandar Sedap Dipolisikan KERINCI - Menyusul pengaduan tokoh masyarakat tentang penggelapan beras miskin (raskin), oknum Kepala Desa Bandar Sedap, Muktar Luphi (ML) kini harus berurusan dengan pihak Kepolisian setempat.

Warga dalam penmgaduannya menyatakan sang Kades ML diduga menggelapkan raskin dan dana alokasi desa (ADD) tahun 2013 lalu. Untuk melengkapi berkas pemeriksaan, sejumlah saksi diantaranya anggota BPD Desa Bandar Sedap dimintai keterangan mereka.

Selanjutanya, selain di-Polisikan, kades ML juga akan menjalani pemeriksaan di Kecamatan. Camat Siulak Aimis memanggil sang Kades untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak hanya Camat, terduga M L juga harus berhadapan dengan Kabid Pemdes Kabupaten Kerinci. (BOY)

Kejaksaan Terima Berkas Tersangka Pemukulan Wartawan PANYABUNGAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Panyabungan, kembali menerima berkas pemukulan yang dialami Wartawan media cetak terbitan Medan, Jeffry Barata Lubis. Sebelumnya Kajari memulangkan berkas ke penyidik Polres Mandailing Natal untuk dilengkapi.

"Berkas tahap ke II ini kita terima setelah kita menilai bahwa berkas ini sudah lengkap, untuk diajukan ke Pengadilan,” sebut Kajari Panyabungan Satimin SH melalui Kasi Intel M. Yusuf, Rabu (28/ 5) di ruangan kerjanya.

Dalam pelimpahan berkas ini ditetapkan lima orang tersangka dan beberapa barang bukti di antaranya dua unit mobil L300 dan mobil pick up L300, HP, kaos oblong warna merah dan singlet.

Kelima tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakat Panyabungan, dengan status tahanan Kejaksaan Panyabungan.

Berkas ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Negri Panyabungan agar cepat disidangkan.

"Selain itu, kita juga akan mendalami kasus ini, dan kemungkinan tersangka lain akan bertambah. Dan mudah-mudahan di persidangan nanti bisa terungkap,“ paparnya. (TH)

SUMUT/ACEH

Akibat Pencemaran, Puluhan Nelayan Dumai Mengeluh DUMAI - Diperkirakan 60 nelayan Dumai yang berprofesi sebagai nelayan, mencari nafkah di perairan laut Dumai sekitar Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Nerbit, Mampu, dan Basilam Baru mengeluh.

Keluhan para nelayan tersebut, akibat punahnya segala jenis ikan dan udang di perairan tersebut. Punahnya habitat di perairan itu, akibat pencemaran air laut, diduga ulah pengusaha Industri yang ada di kawasan Industri Lubuk Gaung.

Pencemaran Air laut tersebut merugikan para nelayan Dumai sejak beroperasinya sejumlah Industri Pengolahan Kelapa Sawit tahun 2007 lalu sejak itu pula para nelayan kehilangan mata pencaharian di sekitar laut Dumai. Sementara itu, kontribusi perusahaan terhadap para nelayan hingga saat ini tidak ada.

Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kota Dumai yang berkompeten menangani masalah kelautan khususnya di perairan laut Dumai ketika diupayakan konfirmasi terkait keluhan para nelayan, Selasa pekan lalu, menurut salah seorang PNS di institusi tersebut mengatakan, Kepala Dinas lagi rapat di Pendopo Walikota Dumai. Ironisnya meski Dinas Perikanan Kelautan Dumai mengetahui kondisi Laut Dumai terkesan tidak peduli dengan keluhan para nelayan.

Ely Rachman (39) warga Lubuk Gaung berprofesi sebagai nelayan yang sehari-harinya melaut, ketika ditemui di pelabuhan TPI Dumai, Rabu pekan

Motor Boat nelayan sedang tambat di TPI Dumai. lalu, membenarkan para nelayan yang biasanya melalut di sekitar Laut Lubuk Gaung sekitarnya belakangan ini mengeluh akibat pencemaran air laut diduga dilakukan oleh perusahaan industri yang ada disepanjang pantai, laut Dumai Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Nerbit, Mampu sekitarnya Urainya Menurut Ely Rachman, ikan dan udang di perairan tersebut sudah punah, makanya para nelayan untuk mencari nafkah terpaksa melaut keluar dari

Laut Dumai diperkirakan perjalanan 6 hingga 7 jam disekitar Laut Sinaboi Rokan Hilir. Sebelum adanya industri disepanjang pantai Lubuk Gaung dan sekitarnya para nelayan dengan mudah mendapatkan, ikan dan udang pencaharian 1 hari bisa menghidupi sekeluarga selama 2 hingga 1 minggu.

"Ikan dan udang dengan mudah didapat seperti ikan kakap, tenggiri dan udang, sekarang melaut memakan waktu selama 1 Minggu, itupun hasilnya

tidak seberapa bila dibandingkan 7 tahun yang lalu disekitar laut Lubuk Gaung belum tercemar," katanya.

"Pencemaran disekitar Laut di kawasan Industri Lubuk gaung kerap terjadi seperti kejadian belum lama ini, ikan kakap seberat 25 Kg terapung mati pada saat air pasang, sebagai bukti bahwa adanya pencemaran air laut akibat limbah diduga B3 tersebut," urainya.

(PUR)

IPW: Kapoldasu Harus Dicopot

Pemasangan Tower di Meurandeh Dayah Bermasalah LANGSA - Pekerja bangunan pemasangan tower milik PT. Telkomsel di Desa Meurandeh Dayah Langsa Lama Kota Langsa yang dikerjakan pihak pemborong PT. Yusuf & Son, disinyalir menyalahi aturan. Bahkan terindikasi pihak pemborong mengelak dari kewajiban memberikan konpensasi kepada warga yang terkena imbas dari tower tersebut.

Dikabarkan bahwa warga desa setempat tidak disosialisasi ketika PT. Yusuf & Son hendak membangun tower setinggi 42 meter. Bahkan pihak memborong pinjam tangan sipemilik tanah, di mana tempat tower itu dibangun untuk membagikan uang konpensasi kepada warga yang terkena imbas akibat pemasangan tower tersebut. Pemasangan tower itu dikabarkan menyalahi aturan- aturan, karena dibangun dekat dengan bangunan kepentingan umum, hanya berjarang tidak sampai 10 meter dari sekolah SD Negeri Meurandeh 1 dan hanya 5 meter dari sungai mati. Tower itu didiri-

kan yang dikala banjir sungai tersebut sangat deras airnya yang dapat menimbulkan abrasi tanah bangunan tower itu yang sewaktu- waktu bisa saja tumbang dan menjadi musibah terhadap warga yang menerima uang terima kasih sebesar Rp300.000 per KK. Namun ironisnya pihak perizinan Kota Langsa mengeluarkan surat izin terhadap pembangunan tower bermasalah tersebut. Sungguh sangat disesalkan warga, padahal di lokasi lain yang tidak jauh dari tempat tower itu didirikan masih banyak tanah kosong yang dapat dibangun tower yang lokasinya tidak berdampak membahayakan warga.

Pantauan koran ini, beberapa warga dusun bagian desa Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa tempat lokasi tower dibangun, tidak menerima didirikannya tower itu dan beberapa warga, Kamis pekan lalu, sempat menyetop pekerjaan pembangunannya karena dianggap pihak pemborong sebelum-

nya tidak mensosialisasikan kepada warga tentang dampak dari pembangunan tower tersebut.

Kepada koran ini, Mustafa mengatakan bahwa apa yang dilakukan PT. Yusuf & Son telah memenuhi kewajaran sembari mengatakan bahwa ia juga adalah seorang wartawan. Namun disangsikan atas keabsahannya surat tugas dari sebuah media cetak yang ditunjukan pada wartawan koran ini.

Musyawarah yang belum ada titik temu antara warga dengan pihak pemborong yang dihadiri geuchik (kepala desa) setempat Zulkarnain yang juga tidak bisa berbuat banyak sehingga musyawarah itu buyar akibat penjelasan dari Mustafa tidak nyambung ke warga yang mendengarkannya.

Salah seorang warga ketika dikonfirmasi tentang hal ini mengatakan bahwa pihak pemborong PT. Yusuf & Son seperti PT. Siluman, karena membangun tower tidak ada sosialisasi dengan warga.

(YAN)

MEDAN - Kasus perampokan di Wilayah Sumatera Utara (Sumut) makin menunjukkan tren memprihatinkan. Sudah enam bulan kasus perampokan, terutama bersenjata api, seperti terbiarkan.

Rabu malam (28/5) misalnya, Dicky yang sedang jalan dengan pacarnya, Khairunnisa alias Icha (19) dirampok dan diperkosa, serta sepeda motornya dibawa kabur enam pelaku.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku prihatin dengan kasus-kasus perampokan yang terus berulang di Sumut dan tidak satu pun terungkap.

Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Kepala Kepolisian Daerah Sumut (Kapoldasu) Irjen Pol Syarief Gunawan dalam menjaga keamanan masyarakat Sumut.

Untuk itu, masyarakat dan DPRD Sumut harus menyampaikan protes ke Mabes Polri bahwa daerahnya semakin rawan dan darurat perampokan, sementara Poldasu tidak mampu mengendalikannya. "Jika Kapoldasu bersikap profesional tentu dia bisa membuat strategi untuk mengatasi aksi-aksi perampokan tersebut atau memerintahkan agar dirserse maupun para kapolres untuk segera menangkap para pelaku," tegas Neta dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (29/5).

Penangkapan para pelaku perlu dilakukan sesegera mungkin agar ada efek jera sehingga para pelaku lain tidak "mendapat angin" untuk melakukan kejahatan yang sama. Selain itu kapoldasu bisa memerintahkan bawahannya agar meningkatkan patroli di daerah-daerah rawan dan kawasan strategi. Tapi semua itu tidak maksimal dilakukan sehingga kasus perampokan terus berulang.

"Peristiwa Rabu malam kemarin, korban perampokan diperkosa para pelaku, ini jelas makin menakutkan warga Sumut, apalagi terjadi di kota Medan," ungkapnya. (SBC)

Truk Terjun Kedalam Parit Jalan Sukajadi DUMAI - Truk barang berpelat BA 8308 QU, Kamis (29/5) malam terjun ke dalam parit Jl. Sukajadi persis depan toko Galaxy Jl.Sukajadi Dumai. Truk tersebut bermuatan barang asal Sumbar tujuan Dumai ketika mau parkir mengambil ancang – ancang, namun roda bagian depan kebablasan, dan melindas tutup galian parit yang baru saja selesai dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dumai.

Akibatnya, sebanyak 6 batang tutup galian tersebut karena tak tahan menahan

beban patah sepanjang 3 meter.

Patahnya tutup galian parit tersebut diduga kuat karena ketahanan tutup parit tersebut diragukan kekuatannya.

Tutup galian parit yang terbuat dari konstruksi beton tersebut sebanyak 6 batang sepanjang 3 meter dalam kondisi “patah tebu”, tutup parit dengan ketebalan 15 CM lebar 60 Cm panjang 2 meter tersebut kedalaman parit 2,5 meter diduga dibuat tidak sesuai bestek, karena tutup galian parit tersebut terindikasi bukan

terbuat dari beton bertulang ujar Amir Nasution pengunjung yang menyaksikan tersuruknya truk BA 8308 QJ tersebut.

Insiden terjunnya truk BA 8308 QJ ke parit Jl.Sukajadi Dumai menjadi tontonan gratis bagi pengguna jalan di Jl.Sukajadi. Kemacetan jalan di Jl.Sukajadi tak terhindari.

Sayangnya sejak insiden terjadi hingga truk tersebut dievakuasi Polresta Dumai tidak ada yang nongol. Akibat benturan dengan dinding parit, pada bagian depan truk mengalami kerusakan,

bamper depan pecah copot, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Menurut Amir peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8.30 Wib. Truk BA 8308 QJ dapat dievakuasi dengan menggunakan 2 unit mobil Derek diperkirakan memakan waktu sekitar 1 Jam. Masih kata Amir, belum lama ini, kejadian serupa juga pernah terjadi di Jl.Sukajadi Pasar Pulau Payung Dumai akibat terlindas truk tutup galian tersebut patah, nasip serupa juga dialami truk tersebut, terpuruk

dalam parit, katanya.

Amir juga mengkritisi bentuk pembangunan parit Jl.Sukajadi dan Jl. Syarif Kasim dikerjakan asal jadi. Soalnya lanjut Amir, bentuk parit lebih tinggi dinding parit dari pada badan jalan, mestinya dengan bentuk parit seperti itu, Walikota Dumai Khairul Anwar harus menolak pekerjaan yang tidak beres tersebut, karena dana yang dialoaksikan untuk proyek pembangunan parit yang dibiayai melalui dana APBD Dumai tahun 2013 tersebut

sangat mahal sebesar Rp26 miliar dengan volume sekitar 3.500 meter. Sudah seharusnya dilakukan audit ulang oleh BPK. Terkait dugaan penggelembungan biaya proyek galian parit disepanjang Jl.Sukajadi dan SS.Kasim tersebut Kejaksaan dan Polresta Dumai saatnya menelisik dana yang dialokasikan Pemko Dumai tersebut. Pengalokasian dana sebesar Rp.26 miliar diduga adanya penggelembungan harga ujarnya.

(PUR)

11

KPK POS E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

KRIMINAL

Polres Pidie Perpanjang Masa Tahanan KPK Gadungan MEUREUDU - Polres Pidie kembali memperpanjang masa penahanan 14 hari ke depan terhadap tersangka pemeras dan penipuan, Zulkarnain Budiman (57) yang diduga telah memeras sejumlah guru di Pidie Jaya.

Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Ibrahim SH Selasa lalu mengatakan, sejak Sabtu (24/5) pihaknya telah memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka KPK gadungan Zulkarnain Budiman.

“Tersangka masih ditahan, malah masa penahanannya telah diperpanjang kembali 14 hari ke depan,” kata AKP Ibrahim.

Ia mengatakan, selama masa ini tim penyelidik telah memintai keterangan dari pelaku serta dari para korban yang menjadi saksi. Bahkan berkas perkara permerasaan dan penipuan itu juga telah diserahkan ke Kejaksaan Ne-

geri (Kejari) Sigli untuk diperiksa kelengkapannya. Diperkirakan Ibrahim, dalam dua hari ke depan berkas itu telah dikembalikan oleh jaksa dan segera dilengkapi.

Sebelumnya, pihak keluarga tersangka Zulkarnain melalui istrinya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Polres Pidie. Namun dengan berbagai pertimbangan penyidik justru telah memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka yang mengaku bekerja di sebuah media cetak.

Zulkarnain Budiman ditangkap oleh personel Polsek Jangka Buya pada Jum’at (2/ 5) lalu. Penangkapan warga Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar itu dilakukan setelah menerima pengaduan dari lima kepala sekolah di Pidie Jaya, yang menjadi korban pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh pelaku.

(YAN)

Warga Gampong Jalan Temukan Bayi ACEH TIMUR - Bayi malang seberat tiga kilogram dibuang orang tuanya di Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di satu rumah warga, Selasa (27/5) sekitar pukul 11.30 WIB, membuat geger warga.

Bayi yang terbalut dengan kain putih itu ditemukan Siti Hawa di atas kursi depan rumahnya. "Saya tahu bayi itu saat saya mendengar suara tangisannya. Bayi itu dibalut dengan kain putih. Rambut dan tali pusarnya juga sudah di potong," ujar Siti Hawa, Rabu (28/5).

Sebelum adanya penemu-

an itu, juga tidak adanya tanda-tanda yang mencurigakan terjadi. Dan sekitar pukul 10.

00 WIB kursi di depan rumah juga masih kosong.

Setelah adanya temuan itu, Siti Hawa langsung melapor ke Mapolsek setempat dan kemudian dibawa ke RSUD Idi Rayeuk.

Dari hasil pemeriksaan, bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu, diperkirakan sudah berumur sekitar 40 hari dengan berat tiga kilogram serta kondisi sehat tanpa adanya luka-luka, terang Nuraini, dokter rumah sakit setempat.

(ROM)

Melebihi Kapasitas, 323 Pasien Jiwa Dipulangkan BANDA ACEH – Sebanyak 323 pasien yang mengalami gangguan jiwa dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh akan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Hal ini dilakukan karena fasilitas rumah sakit tidak dapat menampung jumlah pasien yang melebihi kapasitas.

Kabag Humas RSJ Aceh, Azizurrahman, Senin lalu, mengatakan saat ini jumlah pasien yang dirawat di RSJ mencapai 700 orang. Sedangkan rumah sakit hanya memiliki kapasitas untuk menampung dan merawat 350 pasien. Sebab itu, pihaknya memulangkan pasien yang sudah sembuh secara klinis seperti kondisi pasien yang tenang, mandiri dan tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya dilakukan pembinaan dalam keluarga dan mengontrol obat serta rawat jalan.

“Pasien akan dipulangkan mulai awal Juni secara bertahap dan diantar langsung oleh

perawat RSJ. Pasien ini juga dibekali dengan obat yang dapat dikonsumsinya untuk beberapa hari ke depan, serta dilengkapi dengan surat rujukan ke rumah sakit maupun puskesmas setempat untuk perawatan jalan,” kata Aziz.

Ia menambahkan sebelumnya pihak rumah sakit juga sudah memulangkan pasienpasien yang sudah sembuh secara klinis. Namun tidak dalam jumlah yang banyak, hanya dua puluh pasien dipulangkan dalam seminggu.

Aziz menyebutkan dari jumlah pasien yang akan dipulangkan itu terdapat 23 antaranya merupakan gelandangan. “Kita yakin mereka mempunyai keluarga, untuk itu kita sedang mendatanya agar dapat dipulangkan juga,” ujarnya.

Keluarga dan masyarakat dihimbau untuk dapat menerima keberadaan pasien yang dipulangkan tersebut ditengah-tengah masyarakat. (YAN)

SUMUT/ACEH

Anggota Polisi Aceh Banyak Terlibat Narkoba PIJAY - Di hadapan para pejabat dan tokoh masyarakat di Pendapa Pidie Jaya (Pijay), Minggu (25/5) malam, Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Husein Hamidi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, ratusan anggota polisi di wilayahnya terlibat narkoba.

Sebagian mereka yang memang tak bisa dipertahankan lagi karena setelah dibina tapi ternyata kembali kecanduan dengan barang haram, selain dihukum penjara sesuai keputusan pengadilan, oknum polisi juga terpaksa dipecat.

“Kita tidak main-main dan tak ada polisi yang kebal hukum,” kata Husein Hamidi. Karena itu kepada masyarakat, Kapolda berharap supaya generasi muda termasuk pelajar di Pijay jangan terlibat dan orangtua/wali, wajib mengawasi anaknya. Sulit dibayangkan bagaimana jadinya negeri ini nanti, jika generasi sekarang bahkan mulai dari anak-anak sekolah dasar (SD) sudah mengkonsumsi narkoba.

Wabup Pijay, H Said Mulyadi SE

Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Husein Hamidi MSi dalam sambutannya antara lain menyebutkan, kehadiran Kapolda bersama istri serta sejumlah petinggi kepolisian di jajaran Ma-

polda Aceh, merupakan sebuah kebanggaan dan penghormatan tersendiri bagi rakyat Pijay. Apalagi, dengan berbagai kesibukan

Usut Kasus Ketua KPUD Paluta

Pikul 148 Kilo Ganja, Pria Asal Jambi Ditangkap Polisi STABAT - Sat Narkoba Polres Langkat berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ganja seberat 148 Kilo dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) tujuan Jambi melalui jalur lintas sumatera (Jalinsum).

Selain barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan Irwandi (30) warga asal Pal V, Jambi yang bertugas sebagai kurir barang haram tersebut, Minggu lalu. Sedangkan, kedua tersangka lainnya yang ikut dalam aksi penyeludupan tersebut, Amir (34) dan Gudang (31) berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran petugas.

Informasi diperoleh, aksi penyeludupan ganja dalam jumlah banyak itu berhasil digagalkan dalam suatu razia yang digelar petugas gabungan dari Sat Narkoba Polres Langkat bersama Polsek Pangkalan Berandan di depan Pos Lantas Tangkahan Lagan, Pangkalan Berandan, Langkat. Saat itu, melintas sebuah mobil pribadi Xenia BH 1785 LX warna silver yang dikemudikan oleh Irwandi datang dari arah Aceh menuju Medan. Seperti biasa petugas yang tengah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang mendapat perlawanan dari pelaku. Setelah memberi sebuah surat tilang, pelaku langsung tancap gas

kabur melarikan diri.

"Mereka ini awalnya sudah sempat ditilang oleh petugas Satlantas saat melintas dari Jambi menuju Aceh, sepulangnya dari Aceh mereka kembali distop dan memperlihatkan surat tilang itu kepada petugas lalu tancap gas melarikan diri," jelas Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Lukmin Siregar.

Melihat itu, petugas langsung melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku yang mengendarai mobil tersebut.

Seluruh jajaran Polres Langkat yang berada di kawasan Jalinsum langsung ikut terlibat dalam pengejaran tersebut guna mempersempit ruang pelarian.

Melihat situasi dimana ramai petugas polisi yang menggelar razia, mereka akhirnya memutuskan balik arah kembali ke Pangkalan Berandan. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pelaku dengan petugas yang akhirnya terhenti di Kecamatan Gebang.

"Kita terus kejar mereka sampai ke Tanjung Pura dan sesampainya di tekongan Gebang kami kehilangan jejak mereka," ujar Lukmin.

Petugas terus melakukan pencarian sampai ke kawasan perkebunan sawit PT.Rapala di Kec.Gebang, Langkat. Hasilnya, petugas menemukan mobil pelaku terparkir didalam perkebunan tersebut. Sehabis sara-

dan tugas yang diembannya, ternyata menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pijay dalam rangka saweu gampong. (YAN)

pan pagi di warung, Irwandi salah seorang pelaku yang ikut dalam aksi penyeludupan tersebut akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian. Sedangkan, kedua rekannya yang lain sudah keburu lolos dari sergapan petugas.

"Sebelumnya kami mendapat informasi dari warga setempat kalau ada orang asing yang terlihat mencurigakan sedang sarapan di warung, lalu kami gerebek mereka disana, sayangnya hanya satu yang berhasil diamankan, sedangkan dua lainnya masih dalam pengejaran," kata Lukmin.

Proses selanjutnya, petugas kembali berusaha menyisir kawasan itu untuk menemukan barang bukti. Hasilnya tak siasia, petugas akhirnya berhasil menemukan barang bukti ganja seberat 148 kilo yang berada dibawah pohon sawit dan sudah ditutupi pelastik hitam.

Kepada petugas, Irwandi salah seorang pelaku mengaku kalau dirinya hanya ditugaskan sebagai kurir dan sopir yang mengendarai mobil tersebut.

Pagi itu juga pelaku bersama barang bukti langsung digelandang petugas ke komando. " Rencananya ganja ini mereka beli dari Aceh untuk dibawa ke Jambi dan selanjutnya akan diedarkan disana," singkat Lukmin.

(SAL)

PALUTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Padang Lawas Utara menuai protes, khususnya di kalangan mahasiswa. Sebelumnya Rabu (21/5) sejumlah elemen mahasiswa yang diantaranya Gema Paluta, IPMI Paluta dan Kompaspol Paluta melakukan aksi demonstrasi di Mapolres Tapsel menuntut agar ketua KPUD Paluta ditangkap karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang anggota komisioner KPUD Paluta.

Ketua Umum Gema Paluta Anwarsyah Siregar menilai perbuatan tidak terpuji yang dilakukan Ketua KPUD Paluta sangat disesalkan. Karena seorang pimpinan di lembaga yang notabene bekerja sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum baik di legislatif maupun eksekutif ternyata tidak memiliki moral. Apalagi saat ini Ketua KPUD Paluta sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun masih menjabat sebagai ketua komisioner di KPU. "Kasus seperti ini tidak bisa didiamkan, kita meminta kepada DKPP, KPU Provinsi Sumatera Utara agar mencopot Safri Siregar dari ketua KPUD Paluta ataupun mudur dari jabatannya dan meminta Polres Tapsel agar mengusut tuntas kasus tersangka SS, karena sudah jelas melanggar kode etik. Kita sangat mengkhawatirkan jika kasus ini tidak segera ditindak tegas akan merajalela baik di pimpinan-pimpinan lembaga lain maupun dikalangan umum," tegas Anwar.

Terpisah, Alwi Pohan yang juga kader HMI cabang Padang Sidimpuan mengecam keras perbuatan yang dilakukan oleh ketua KPUD Padang Lawas Utara Safri Siregar karena telah menurunkan derajat kaum perempuan dan mendesak agar Polres Tapsel sesegera mungkin mengusut tuntas kasus Syafri Siregar yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. (TIM)

Pdt Adolf B Laowo: Tangkap Bandar Togel PULAU TELLO - Judi togel semakin marak diperjual belikan di Kepulauan Batu. Baik tua dan muda serta para pelajar ikut meramaikan bursa pembelian togel untuk mendapat rezeki tanpa keringat. Mimpi disiang bolong, dengan modal sedikit bisa untung banyak. Tak sedikit anggota masyarakat ekonomi kelas bawah merana karena membeli togel.

Saking cintanya sama togel dan mimpi mendapatkan uang

Pdt. Adolf B Laowo

banyak, lupa sama anak istri yang belum makan di rumah.

Tidak sedikit rumah tangga yang kacau balau, cecok dan berantakan dalam rumah tangga hanya karena judi togel.

Suami yang ditunggu dengan setia oleh istri tersayang di rumah untuk memberikan uang belanja setelah pulang bekerja, sirna sudah, uang belanja tersebut sudah disetor untuk beli togel, yang terjadi perang mulut dan piring beterbangan.

"Jika judi togel tidak segera diberantas, tingkat kriminalitas dan kehancuran rumah tangga

di daerah ini akan meningkat," keluhan seorang ibu muda.

Katanya, lebih baik aku pilih cerai sama suami kalau togel di Pulau Tello ini tidak distop.

Untuk apa punya suami kalau gajinya hanya untuk beli togel, lalu saya masak pasir untuk makan anak-anak.

Kenyataan, bahwa judi togel marak di Pulau Tello. Kamis (22/ 5) beberapa anggota masyarakat yang didampingi Pdt Adolf B Laowo, yang peduli dan prihatin dengan maraknya togel di Pulau Tello, datang dan meminta agar kasus togel ini diberitakan serta mereka memberikan rekaman pembicaraan dengan agen penjual togel.

Menurut salah seorang Tokoh Agama di Pulau Tello Pdt Adolf B Laowo, bahwa yang menjadi agen togel di Pulau Tello berinisial Msl dan bosnya Lk. Keduanya beralamat di Kelurahan Pasar Pulau Tello. Sedangkan 'big bos' togel itu namanya sudah kita kantongi dan masih dalam penelusuran tim sejauh mana kebenaranya.

Judi togel diputar setiap hari,

dan khusus hari Senin dan Jumat diputar pada malam hari. Omset judi togel di daerah ini mencapai puluhan juta sekali putar, dan sudah sekian tahun berjalan.

Judi togel di Pulau Tello tidak lagi sembunyi-bunyi, hampir semua warga masyarakat mengetahui tempat-tempat penjualan togel. Pemasang togel pada umumnya buruh, nelayan, petani, pedagang, penggalas, tukang, abk kapal termasuk ibuibu rumah tangga. Pemasang bukan hanya orang daratan Pulau Tello saja, orang-orang desapun ikut memasang, karena disetiap desa ada kaki agen.

Kami sudah menjumpai salah seorang agen, beralamat di Kelurahan Pasar Pulau Tello, berisial Msl, dan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan menjual Togel, salah satu anggota masyarakat yang sangat marah adanya togel di Pulau Tello bernama Fanande Bawaulu, berperan pura-pura membeli togel, memang dilayani dan terjadi transaksi. Agen, yang juga berprofesi tukang jahit itu di ruang kerja bertabur buku-

buku mimpi dan buku-buku togel. Saat ditanya kenapa jual togel, jawabnya ini sudah lama serta terucap dibibir manis yang berkumis itu.

Pdt Adlf B Laowo serta masyarakat setempat mendesak agar aparat penegak hukum dan Kapolres Nias Selatan bertindak tegas menyetop penjual togel di Pulau Tello, dan big bosnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Tak ada komproni masalah ini (judi), baik menurut agama, hukum dan social, judi tetap tidak dibenarkan. Makanya aparat penegak hukum dan muspika PP. Batu bersatu untuk menertibkan tempat-tempat penjual togel, dan lebih lebih lurah Pasar Pulau Tello sebagai ujung tombak muspika PP. Batu supaya lebih aktif menertibkan togel yang ada diwilayah kerjanya. Jika penegak hukum tidak peduli dan bertindak atas seruan masyarakat ini, kami akan bertindak lebihk jauh untuk menstop judi togel, dan jika hal itu terjadi jangan menyalahkan masyarakat, kata mereka mengakhiri. (DUHA)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

LIPSUS

Situs Judi Togel Banjiri Dunia Maya SEIRING dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, dimanfaatkan setiap orang untuk berbuat apa saja termasuk mencari keuntungan melalui perjudian di internet.

Tidak tanggung-tanggung di internet setiap orang tinggal memilih perjudian jenis apa yang ingin dilakukannya, seperti yang tengah marak, ribuan orang Indonesia terlibat dalam perjudian togel.

Bahkan, ada situs perkumpulan para penggemar judi togel tersebut dengan nama Indo Togel Club.

Dalam situs tersebut, setiap orang yang meng-klik nantinya akan mendapatkan penawaran bermain togel baik dalam maupun luar negeri bukan hanya satu tapi terdapat puluhan penawaran.

Indo Togel Club sendiri ternyata mempunyai akun di jejaring sosial Facebook dan ada sekitar 30 ribu orang yang menyukai akun tersebut. Hal ini tentunya semakin menunjukkan, permainan judi togel saat ini berkembang sangat pesat, bila dahulu kala hanya berbentuk manual, namun kini semuanya bisa diakses melalui jaringan internet.

Padahal, seperti dilansir merdeka.com, di Indonesia sendiri segala tindakan yang berhubungan dengan perjudian online sudah diatur sebagai tindakan ilegal menurut UU ITE nomor 11 tahun 2008. Undang-undang KUHP sendiri juga dengan tegas melarang segala tindak perjudian dalam bentuk apapun.

Kecanggihan teknologi menuntut aparat kepolisian harus bekerja lebih keras membongkar peredaran judi togel. Kini, para pemain tak perlu repot-repot mencari bandar atau agen untuk memasang. Perkembangan teknologi membuat penjudi bisa bermain via online.

Di salah satu situs misalnya, diberikan petunjuk jelas bagi pemasang untuk mendaftarkan diri, lengkap dengan nomor rekening dan tak ketinggalan deposit Rp50.000. Minimal pemasangan Rp1.000.

Tak hanya situs online, ternyata jejaring sosial semiliar umat, facebook juga dimanfaatkan untuk menjajakan informasi seputar nomor togel. Pemilik akun mengiming-imingi petunjuk nomor yang akan keluar.

Untuk lebih menarik pengunjung, akun Facebook ini menggunakan foto perempuan cantik dengan pakaian minim. Tujuannya, agar banyak pengunjung datang dan klik situs bandar judi online yang ditawarkan akun tersebut. "sg 29-Des-2013, angka main xxxx-xxxxx, kepala x-x-x, ekor x-x-X, angka acak 4d xxxxx xxxxx, semoga sukses dan tetap U.P.S," tulis akun Facebook tersebut, seperti dilansir merdeka.com.

Sekarang permainan judi togel sudah lebih terbuka. Banyak yang mencari informasi melalui Google. Pada 23 Januari 2014 pencarian orang Indonesia dengan kata kunci togel tercatat sekitar lebih dari sepuluh ribu. Ini mengalahkan kata kunci Manchester United. (TIM)

Berulang Kali Lakukan Penipuan PENIPUAN lewat judi togel internet tidak hanya terjadi satu atau dua kali, namun berkali-kali, akan tetapi kenapa pemerintah belum pula bertindak? Hal ini mungkin bisa dijawab dengan sangat mudah jika melihat hukum perjudian yang masih dianggap ilegal di buku hukum Indonesia.

Melaporkan penipuan perjudian togel internet artinya sama saja dengan melaporkan diri sendiri ke hadapan yang berwajib, dan hal ini bisa membawa para penjudi malang tersebut ke meja hijau.

Jika sudah begini tentu saja rasanya seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hal ini mungkin pula menjadi salah satu alasan penipuan togel internet masih marak: sebab jarang sekali ada korban yang mau melapor.

Lagi-lagi kalau sudah begini para penipu itulah yang diuntungkan. Cara dasar untuk tetap melakukan praktek judi togel internet secara lebih aman tentu saja adalah dengan memilih website yang telah cukup dipercaya. Saat melakukan judi togel sbobet, misalnya, memilih website seperti winning365.com bisa menjadi pilihan.

Pastikan juga bahwa kita tidak banyak mengeluarkan terlalu banyak data pribadi di website perjudian. Memasang antivirus dan spyware yang mumpuni juga perlu dilakukan, ini untuk melindungi komputer atau notebook kita dari virus yang mungkin bersembunyi di web tak bertanggung jawab seperti itu.

Tapi perlu diingat tentu saja bahwa ini masih belum bisa melindungi kita dari kejaran hukum.

Melakukan perjudian togel internet memang cukup menyenangkan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan hingga menghancurkan diri sendiri.

Jangan lupa untuk membatasi diri saat melakukan pembelian agar tidak kaget saat selanjutnya melihat jumlah kredit di bank. Pastikan agar judi togel internet tidak merugikan diri anda sendiri. (TIM)

MAKIN merakyatnya internet di tengah masyarakat Indonesia nampaknya menjadi bibit munculnya banyak togel internet. Singapura dan Malaysia memang menjadi dua Negara tetangga yang banyak memainkan perjudian togel di negaranya. Singapura bahkan secara umum telah melegalkan praktek perjudian di negaranya.

Tak main-main, Singapura sekarang bahkan telah menjabat sebagai salah satu lokasi perjudian paling besar di dunia selain Las Vegas. Ini merupakan salah satu cara Singapura untuk menambah devisa negara selain dari bidang industri. Kini, judi melalui dunia maya sudah masuk ke Indonesia. Kondisinya makin memprihatinkan, karena internet dapat di akses hingga ke pelosok desa.

I

NDONESIA sudah sejak lama mengenal togel (toto gelap).

Dan penjudi yang gemar menggunakan uangnya untuk berjudi togel tak lagi dibatasi oleh kalangan tertentu saja. Nyaris semua kalangan mengenal adanya judi togel dan bahkan telah berpartisipasi di dalamnya. Mulai dari tukang becak, tukang sayur, hingga kalangan menengah ke atas pasti mengenal togel dengan baik.

Togel ini umumnya punya harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan perjudian yang lain, yakni hanya sekitar Rp500 hingga Rp1.000. Hal ini membuat penyebaran togel makin cepat diterima oleh banyak masyarakat Indonesia hingga ke kalangan bawah. Togel Singapura dan togel Hongkong adalah dua jenis togel yang paling popular di kalangan masyarakat Indonesia.

Kini dengan adanya internet, masyarakat Indonesia bahkan bisa dengan mudah memasang nomor judi mereka secara online di togel internet. Ada banyak sekali lokasi perjudian togel online di dunia maya, misalnya indotogel.net dan

winning365.com.

Setiap harinya bisa ada ratusan masyarakat Indonesia yang mengikuti perjudian online ini. Harga yang ditawarkan untuk tiap tiket biasanya berkisar sekitar Rp1.000 hingga Rp25.000 per tiket. Harga yang relatif murah ini tentu saja membuat makin marak masyarakat Indonesia yang mulai mengikuti togel internet. Sifat Internet yang semakin lebih mudah diakses ini juga membuat makin banyak orang yang ikut judi togel internet ini. Sekalipun lebih mudah diakses, internet tidak banyak menyediakan fitur tatap muka yang mumpuni. Walaupun kini telah ada fasilitas webcam dan segala macamnya, namun tetap saja masih dapat digunakan untuk melakukan penipuan.

Orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini kini juga merambat ke tengah penjudi togel internet secara online. Mereka umumnya menawarkan website yang telah didesain dengan rapi. Website tersebut menawarkan judi togel online yang dapat diikuti dengan mengirimkan sejumlah uang ke rekening tertentu

sebagai pembayaran dari tiket togel internet. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, keberadaan uang tersebut tidak lagi terdengar kabarnya.

Selain itu, kadang para penjudi itu tidak pernah memenangkan uang sepeserpun dari perjudian togel internet. Hal ini tentu saja wajar di dunia judi, namun mengingat semua dilakukan secara online, mereka tidak akan pernah tahu ada atau tidaknya kecurangan yang dilakukan pada saat penarikan nomor togel.

Terkadang ada pula kasus dimana mereka telah memenangkan sejumlah uang untuk togel internet, namun ternyata hadiah uang tunai yang dijanjikan tersebut tidak pula cair dan muncul di rekening mereka. Halhal seperti ini tentu saja tidak menguntungkan bagi para penjudi togel internet. Akan tetapi karena hukum perjudian masih dinyatakan illegal di tanah air mungkin menyurutkan niat mereka untuk melaporkan tindak pidana ini ke pihak yang berwajib.

Berhati-hati Sebaiknya, (kalau bisa jangan),

A

(TIM)

Sulit Dikontrol, Polisi Wajib Awasi Perjudian Online KEPOLISIAN dinilai masih lemah dalam menangani kasus perjudian, khususnya melalui situs-situs internet alias judi online. Kasus-kasus judi online semakin marak namun pihak kepolisian baru bisa mengungkap 1-2 kasus saja dari ribuan perjudian online terselubung.

Kriminolog Universitas Indonesia Ferdinand Andi Lolo mengatakan, keberadaan judi online patut menjadi perhatian dari pihak kepolisian.

Pasalnya judi ini berbeda dengan judi yang lazim dilakukan di tengah masyarakat. "Judi ini muncul seiring dengan makin berkembangnya teknologi," kata Andi, seperti dikutip Gresnews.com, Selasa.

Judi online, kata Andi akan terus bertumbuh. Sebab pemain dalam judi merasa lebih aman karena kontrol yang masih lemah. Kejahatan maya jenis sering luput dari pengawasan masyarakat. "Apalagi hingga saat ini, SDM dari aparat Kepolisian masih belum cukup baik dari personil maupun kemampuan," kataya.

Selain itu kejahatan cyber seperti biasanya dilakukan oleh sindikat internasional. Menurut Ferdinand, pelaku dalam kasus lihai mencari celah kelemahan hukum khususnya di Indonesia. Itu bisa dilihat dalam kasus judi online yang diungkap Mabes Polri ternyata pemilik situs tersebut berkedudukan di Filipina.

"Mereka memanfatkan yurisdiksi

TERSANGKA - Jajaran Polsek Andir Kota Bandung berhasil membongkar praktek judi toto gelap (togel) online yang digawangi oleh dua orang karena sistem hukum Indonesia beda dengan Filipina," kata Andi.

Seperti diketahui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) baru-baru ini berhasil mengungkap jaringan internasional pengelola situs judi online bernilai ratusan miliar. Perjudian itu digelar lewat situs www.m88.com.

Pengungkapan dilakukan dalam dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu, setelah petugas melakukan penyelidikan sejak Januari hingga April 2014.

"Kami melakukan penggeledahan di berbagai tempat, antara lain

di Batu Tulis yang diduga sebagai pengendali judi online, gedung Cyber dan melakukan penyitaan sehingga ada bukti permulaan yg cukup untuk dilakukan penyidikan," kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Kamil Razak di Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/5).

Kamil menyebutkan dalam kasus ini polisi telah menangkap dan menetapkan delapan tersangka berikut sejumlah barang bukti yang didapat dari masing lokasi penggeledahan.

Dalam operasionalnya mereka menggunakan sistem sel terputus. Sebab

Kepopuleran Togel Internet di Indonesia NDA gemar melakukan togel internet? Ada ba nyak sekali jenis perjudian yang belakangan ini marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan makin merakyatnya Internet di kalangan rakyat Indonesia, maka bisnis togel pun kini makin bergeser dan ikut mengikuti arus perkembangan jaman.

Jika dulu mungkin judi togel hanya bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi di warung atau di rumah teman anda, kini judi togel tersebut bisa dilakukan lewat rumah sendiri melalui fasilitas internet.

pilihlah agen togel internet yang memang sudah punya nama cukup baik. Akan tetapi hal ini juga sebenarnya agak sulit dilakukan, sebab pada hakikatnya, lagi-lagi, perjudian itu masih termasuk dalam tindak pidana di Indonesia.

Hal ini menjadi alasan para penyelenggara judi togel online untuk tetap melakukan perjudiannya dalam persembunyian dan menolak untuk melakukan komunikasi secara langsung. Salah satu penyelenggara perjudian togel online bahkan menyatakan dalam butir-butir peraturannya bahwa pihak mereka tidak melakukan komunikasi lewat email, telpon, sms, maupun Yahoo Messenger, padahal empat cara berkomunikasi ini adalah cara yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini untuk berkomunikasi.

Jika ingin memulai untuk pasang togel, sebaiknya tidak mengeluarkan uang yang terlalu. Setidaknya jika website togel internet yang diikuti ternyata palsu, maka kita tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar.

Internet memang selalu menjanjikan sesuatu yang serba praktis dan mudah untuk diakses.

Umumnya jika para penjudi masuk ke web togel seperti winning365.com misalnya, maka mereka hanya perlu melakukan sedikit proses registrasi yang dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Selanjutnya para penjudi tersebut hanya perlu untuk mulai memasang taruhan mereka. Jika mereka melakukan togel 4D, misalnya, mereka hanya perlu mulai memasang nomornomor pilihan mereka, kemudian mulai membeli tiket tersebut secara online. Kedengarannya mu-

dah sekali, bukan? Akan tetapi, dibalik setiap kemudahan itu, internet secara umum juga memiliki banyak sisi negatif yang membayangi para penjudi.

Jeli Memilih Seperti sebelumnya telah disebutkan, Internet punya segudang kemudahan yang dapat menguntungkan banyak pihak. Lewat Internet setiap orang bisa mejadi orang lain tanpa harus membongkar identitas aslinya. Lewat Internet setiap orang punya kesempatan untuk mencari peruntungan mereka sendiri. Bagi para penjudi, dua keuntungan Internet ini tentu menawarkan kesempatan yang

rasanya sayang untuk dilewatkan: mereka bisa terus melakukan perjudian tanpa khawatir mendapat pandangan negative dari masyarakat sekitar. Akan tetapi sayangnya, banyak orang tidak bertanggung jawab yang turut menumpang keuntungan Internet tersebut untuk melakukan tindakan kriminal dengan lebih sedikit kemungkinan tertangkap oleh pihak berwajib.

Sudah cukup banyak ditemukan kejadian dimana para penjudi yang telah membayar uang judi togel internet mereka di depan dalam jumlah yang cukup besar tidak mendapatkan uang mereka

diketahui antara satu tersangka dengan tersangka lain tidak saling mengenal yang di atasnya.

Sejumlah barang bukti yang berhasil disita dari beberapa tempat antara lain berupa 13 laptop, 3 unit CPU komputer, 88 rekening Bank Indonesia, 76 token IB Bank Indonesia, 15 telepon seluler, 38 KTP, 486 token bank China. "Saat ini tersangka diperiksa intensif," kata Kamil.

Modus operandi dalam judi bola online tersebut setiap pemain harus mendaftar terlebih dahulu agar mendapat username login dan password. Setelah masuk, mereka yang bermain harus memiliki sejumlah koin virtual yang didapat melalui transaksi perbankan secara online melalui rekening yang telah disiapkan.? "Kalau menang uang bertambah otomatis ke rekening pemain (judi)," kata Kamil.?

Untuk menarik minat masyarakat ikut judi online, situs yang mulai beroperasi sejak 2012 tersebut banyak melakukan promosi dan memasang iklan. Bahkan menjadi sponsor beberapa kegiatan nonton bareng beberapa cabang olahraga, khususnya sepakbola, basket, dan futsal.

Kedelapan tersangka yang kini dilakukan pemeriksaan intensif akan dikenakan pasal berlapis, mulai Pasal 303 KUHP tentang Perjudian, Pasal 27 UU ITE dan Pasal 3 dan 5 UU TPPU. (TIM)

kembali. Sebagian mungkin berpendapat bahwa hal ini sah saja, mengingat sifat judi yang memang cukup banyak mengandalkan faktor keuntungan. Inilah salah satu perbedaan yang membedakan berjudi togel secara langsung di lokasi dan melalui togel internet.

Jika berjudi secara langsung, kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana nomornomor tersebut muncul menampilkan angka keberuntungan para penjudi. Lain halnya jika berjudi togel internet. Kita tidak tahu bagaimana angka tersebut telah dialterasi hingga menampilkan angka yang tak pernah sesuai dengan harapan. Jika sudah begini bukan faktor ketidak beruntungan lagi yang bermain; ini sudah masuk

ke dalam kategori penipuan dunia maya.

Modus penipuan lain yang kerap terjadi adalah ketika para penjudi telah memenangkan sejumlah uang dari hasil berjudi togel internet, kemudian mereka memutuskan untuk memutar kembali uang hasil berjudi togel tersebut dengan kembali melakukan praktik judi togel internet, maka entah kenapa uang tersebut tidak dapat lagi digunakan. Uang tersebut tiba-tiba saja lenyap, sementara pembelian tiket judi mereka dianggap invalid. Bahkan dalam beberapa kasus juga ditemukan beberapa kejadian ketika mereka tidak dapat mencairkan uang yang mereka menangkan dari perjudian tersebut. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Bupati Sergai Hadiri PIN 2014 di Padang Sumbar SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) menghadiri acara Pekan Informasi Nasional (PIN) 2014 di kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Acara yang dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring sebagai rangkaian puncak peringatan Hari Kebangkitan Nasional digelar di GOR H. Agus Salim Padang Sumatera Barat, Sabtu (24/5).

Penyelenggaraan PIN ini merupakan yang keenam kalinya sejak tahun 2009 dan akan berlangsung hingga 27 Mei 2014. Kegiatan ini diikuti oleh instansi pemerintah daerah seluruh Indonesia.

PIN ini diisi dengan berbagai kegiatan yakni Bimbingan Teknis Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bimtek Bakohumas) tentang “Teknik Penulisan, advertorial dan Penerbitan Internal”, dialog interaktif melalui teleconfrence, pameran pembangunan dan Festival Media Pertunjukan Tradisional.

Disela-sela tinjauannya ke stand pameran, Bupati Soekirman mengatakan bahwa melalui teknologi informasi, bangsa Indonesia harus terkoneksi tidak hanya fisik atau infrastrukturnya saja tetapi juga lewat hati yang akan menimbulkan rasa memiliki dan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya sehingga mengikat seluruh masyarakat dalam NKRI. Selain itu menurut Soekirman, IT harus sampai ke desa dan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk hal yang positif sehingga memberikan kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan, memperkenalkan hasil karya daerah sehingga dapat dikenal dunia dan mempertahankan nilai-nilai budaya agar tidak tergilas oleh kemajuan teknologi. Indonesia kedepan harus lebih produktif, inovatif, kreatif, berpikir cerdas, memiliki keunggulan dan masyarakatnya bisa memiliki pendapatan yang mandiri sehingga hidup sejahtera, pungkasnya. (ARM)

Siswa SMAN 1 B.Bayu Lulus SNMPTN 100 % SERGAI - Untuk tahun ini kita bergembira atas pencapaian sekolah lewat siswa yang mengikuti jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) karena dinyatakan lulus sebanyak 10 orang oleh pihak Panitia SNMPTN sehingga dibanding tahun lalu ada peningkatan fantastis 100%.

Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMAN 1 Bintang Bayu Abdul Malik, S.Pd kepada KPK Pos diruang kerjanya Jum'at (30/ 5) pagi pekan lalu.

Lebih lanjut kepsek menyatakan, ke10 siswa kita yang lulus ini memang orang yang pintar dan terbaik dan diantara salah satu dari mereka adalah anak Kepala Desa Pergajahan Kahan Sri Dewi Mahyana yang lulus masuk Universitas Sumatera Utara program studi peternakan. Tentu kita berharap tahun depan situasi ini dapat kita pertahankan dari segi persentase dan berharap secara jumlah bertambah, ujar Malik.

(ARM)

10 Siswa Lulus SNMPTN dari SMAN 1 Bintang Bayu di PTN Unimed 1.

2.

3.

4.

Amalia Pratiwi (IPA/XII.IPA) - Biologi Cici Rizki (IPA/XII.IPA) - PGSD Dewi Wulansari (IPA/XII.IPA) - Matematika Egi Syahputri Sipayung (IPA/XII.IPA) - Bimbingan Konseling 5. Indah Nur Cahaya (IPS/XII.IPS) - Akuntansi 6. Lisa Rahmayani Purba (IPA/XII.IPA) - Fisika 7. Nelly Veronika Vanbora Sipayung (IPA/XII.IPA) - Indonesia 8. Romaida Sagala Sagala (IPA/XII.IPA)- Biologi MASUK USU 9. Dewi Safitri (IPA/XII.IPA) - Sastra Inggris 10. Sri Dewi Mahyana (IPA/XII.IPA) - Peternakan

SUMUT

Bupati Asahan Serahkan Kelambu di Kecamatan Sei Kepayang Timur

SERAHK AN KEL AMBU - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP serahkan SERAHKAN KELAMBU dua ribu lebih kelambu secara simbolis di Desa Sei Pasir.

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyerahkan 2 ribu lebih kelambu secara simbolis di Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur.

Penyerahan kelambu tersebut bertujuan untuk mencegah malaria, Rabu (21/5).

Bupati Asahan dalam arahannya mengajak masyarakat untuk tetap mengutamakan kebersihan lingkungan serta meningkatkan prilaku hidup bersih serta konsumsi makanan yang bergizi, agar terhidar dari penyakit, khususnya malaria.

“Mari kita jaga kebersihan, apalagi dalam agama sudah dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan," demikian kata Bupati Asahan dalam acara

penyerahan kelambu di Desa Sei Pasir tersebut.

Kepada tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan dan dipuskesman Sei Kepayang Barat, Bupati Asahan meminta petugas mengantarkan langsung kelambu malaria tersebut kepada masyarakat, hal ini dilakukan sekaligus untuk mengetahui kondisi masyarakat terkait persoalan malaria atau penyakitnya, sehingga tenaga kesehatan yang bertugas dapat langsung menanganinya.

Kelambu yang diserahkan tersebut, kata Bupati Asahan adalah gratis, tidak ada bayaran. Maka itu Bupati Asahan berharap masyarakat dapat memanfaatkannya dan menjaganya dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Asahan, dr Herwanto mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan penyemprotan dan pemberian obat-obatan oleh pihak puskesmas untuk mencegah malaria.

“Untuk daerah endemis malaria, kita sudah melakukan pencegahan. Dan hari ini Bupati Asahan menyerahakan kelambu yang merupakan salah satu pencegahan malaria. Hal ini dilakukan agar angka kesakitan malaria dapat menurun,“ kata Kepala Dinas Kesehatan, seraya mengatakan Pemkab Asahan juga akan mendistribusikan ribuan kelambu didaerah endemis lainya.

(IN)

Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap :

Alur Pelayaran Sungai Asahan Butuh Dana Rp 200 M TANJUNG BALAI Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap mengatakan, untuk melanjutkan kegiatan pengerukan di sekitar alur pelayaran sungai Asahan hingga ke lokasi kolam pelabuhan Teluk Nibung dibutuhkan dana mencapai sekitar Rp 200 miliar.

Hal itu dikatakan Rolel Harahap ketika menerima kuliah kerja siswa Seskoal angkatan ke52 di Pendopo Rumah Dinas Walikota Tanjungbalai jalan Jen-

deral Sudirman Selasa (20/5).

Rolel menjelaskan, dana sebesar Rp 200 miliar itupun hanya mampu dipergunakan membiayai kegiatan pengerukan alur pelayaran sekitar 5 juta kubik dari 35 juta kubik sadimentasi pasir yang terdapat di kawasan alur tersebut.

Dikatakannya, tahun anggaran 2012 lalu sudah dilakukan pengerukan dengan dana mencapai Rp 30 miliar dan mengeruk sekitar 1 juta kubik pasir.

Tetapi hasil kegiatan itu tidak bertahan lama, dan kini kembali terjadi pendangkalan di wilayah alur tersebut, sehingga berdampak terhadap kelancaran arus mudik angkutan tran-

sportasi air, seperti kapal kargo antar negara dan pulau, fery maupun kapal-kapal nelayan.

Meski pemerintah pusat mengatakan masalah alur pelayaran tersebut masih perlu dilakukan kajian dan analisis sebelum dilakukan pengerukan, namun Pemko Tanjungbalai terus mengusulkan kepada pemerintah pusat baik melalui Pemprovsu maupun para anggota DPRI, khususnya dapil-III Sumut menyampaikan persoalan kedangkalan alur pelayaran sungai Asahan kepada pemerintah pusat.

Salah satu upaya, melakukan kerjasama dengan pihak BPPT (Badan Pengkajian dan Pene-

litian tehnologi) dan kedangkalan di sekitar alur pelayaran harus dilakukan pengerukan sekitar 5 juta kubik. Jika terealisasi diyakini jalur tansportasi air terutama dalam hubungan perdagangan antar pulau maupun antar negara dapat berjalan lancar seperti beberapa abad silam.

Disebutkan, tingginya sadimentasi pasir alur pelayaran sungai Asahan mengakibatkan tutupnya beberapa usaha industri seperti PT Timur Jaya Coldstrogag, karena beberapa kapal angkutan milik perusahaan tersebut tidak dapat masuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, dan belaka-

ngan diketahui perusahaan itu mengalihkan angkutannya ke Belawan.

Padahal, jarak tempuh pelayaran dari Belawan ke Port Klang Malaysia cukup jauh mencapai 186 mil, sedangkan melalui Tanjungbalai sangat dekat dan diperkirakan sekitar 95 mil.

Disamping itu, kedangkalan alur pelayaran ini juga mengakibatkan menurunnya aktivitas kunjungan kapal di pelabuhan Teluk Nibung, meski sampai saat ini masih ada yang beroperasi setiap harinya, tetapi dalam bilangan yang sangat kecil," jelasnya.

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Bantuan Hukum

Plt Bupati Madina Lepas Kontingen Porwilsu

TANJUNGBALAI – Setelah pada Senin lalu gagal karena tidak quorumnya anggota dewan yang hadir dalam paripurna, Ranperda Bantuan Hukum untuk warga miskin dan Ranperda tata cara usaha jasa pangan di bulan Ramadhan akhirnya disahkan menjadi perda, Rabu (28/5) kemarin.

Kedua ranperda tersebut disahkan menjadi perda, dalam paripurna yang tidak dihadiri walikota, DR H Thamrin Munthe. Ketidak hadiran walikota dalam paripurna itu pun, sempat membuat beberapa anggota DPRD melayangkan interupsi kepada H Romaynoor SE, yang menjadi pimpinan dalam persidangan tersebut.

Adalah Hakim Tjoa Kien Lie, salah seorang anggota DPRD yang melakukan interupsi usai penyampaian laporan dari Komisi A dan Komisi B selaku kelengkapan DPRD yang menangani pembahasan kedua Ranperda. Hakim melakukan interupsi, dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, terkait dengan penyampaian pendapat akhir dalam rapat paripurna peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah harus disampaikan oleh kepala daerah, dalam hal ini adalah Walikota.

Namun dengan alasan, walaupun yang hadir saat itu adalah Wakil Walikota, namun kehadirannya adalah sebagai Walikota, Ketua DPRD

PANYABUNGAN - Plt.Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution melalui Sekdakab Madina Drs.H.M Yusuf MSi melepas kontingen Pekan Olah Raga wilayah Sumatera Utara (Porwilsu) di lapangan parkir kantor Bupati Madina untuk mengikuti even yang akan dipertandingkan, Senin ( 26/05).

Laporan Pimpinan Kontingen Kab Mandailing Natal Rahmad Dalimunthe SPd, mengatakan dari sebelas cabang oleh raga yang dipertandingkan dalam Porwil ini Kab.Madina mengikuti sepuluh cabang oleh raga hanya cabang olah Raga Karate yang tidak diikuti karena belum adanya pengurus cabang Karate di Kab Madina.

Kontingen yang berangkat untuk megikuti pertandingan pada Porwil ini sebanyak 192 orang, diantaranya 146 orang atlet dan 46 orang terdiri dari oficial dan perlu kami sampaikan bahwa kontingen dari cabang oleh raga catur telah meraih prestasi dan siap untuk mengikuti even selanjutnya.

Ketua Koni Kab.Madina faslah Siregar mengatakan dengan adanya Porwil ini semoga utusan dari Kab Madina sukses baik itu sukses meraih prestasi dan sukses membawa nama baik. kab Madina dan kami selaku koni Kab Madina berterima kasih kepada Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution yang telah membantu para kontingen yang diberangkatkan

H Romaynor,SE tetap melanjutkan rapat paripurna. Akibatnya, Hakim Tjoa Kien Lie, praktisi hukum dari PDI Perjuangan ini langsung meninggalkan ruang rapat paripurna. ”Dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 pada Pasal 1, jelas dikatakan, yang dimaksud dengan kepala daerah adalah gubernur, Bupati, atau Walikota, dan wakil kepala daerah adalah wakil gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota. Sementara, dalam Pasal 85 terkait dengan rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah, maka pendapat akhir disampaikan oleh kepala daerah, bukan oleh wakil kepala daerah atau yang mewakili. Bisa-bisanya pimpinan Rapat Paripurna mengklaim, bahwa wakil kepala daerah yang hadir dalam rapat paripurna itu adalah sebagai kepala daerah. Sementara dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 itu sudah jelas dikatakan, yang mana kepala daerah dan yang mana wakil kepala daerah,” protes Hakim Tjoa.

Sekadar informasi, sebelum disahkan menjadi Perda, kedua ranperda ini telah 2 tahun ‘parkir’ di kantor DPRD tanpa kejelasan. Bahkan, paripurna yang diagendakan DPRD untuk mengesahkan kedua peraturan ini berulang kali molor dengan berbagai alasan. Antara lain, kehadiran anggota DPRD tidak mencapai quorum dan sebagainya.

(HER)

(HER)

untuk mengikuti Porwilsu ini.

Lebih lanjut disebutkan, kemudian Koni Provinsi Sumut mempercayakan kab.Madina menjadi tuan rumah empat cabang olah raga yang dipertandingkan yakni cabang Sepak Bola, Tinju,Volly Ball dan angkat Berat dan ini sebuah prestasi bagi kita yang menjadi tuan rumah meskipun hanya empat cabang olah raga.

Plt.Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution yang disampaikan Sekdakab Madina H.M.Yusuf Msi mengatakan kepada peserta yang mengikuti Porwilsu ini agar menjaga nama baik kab. Madina dan menjaga kesehatan masing-masing peserta agar tetap fit nantinya saat mengikuti pertandingan.

Karena rekan kita telah meraih prestasi dicabang catur dan itu menjadi motifasi bagi kita semua agar meraih prestasi yang membanggakan, karena Plt.Bupati Madina telah berjanji memberikan uang pembinaan bagi peserta yang berprestasi dan akan diatur nantinya dalam Peraturan daerah (Perda).

Dan kepada peserta Porwilsu saya ucapkan selamat bertanding semoga dapat nantinya membawa prestasi dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Madina dan sekali lagi saya berharap kiranya para peserta dapat menjaga kesehatanya dan saya ucapkan selamat bertanding. (TH)

Kodam I/BB Gelar Operasi Katarak Gratis di Nisel NISEL - Dalam rangka HUT TNI ke-68 Kodam I/BB di Kabupaten Nias Selatan Koramil 12 Telukdalam mengadakan bakti sosial, mulai 26 s/d 28 Mei 2014. Rangkaian kegiatan meliputi pemeriksaan dan operasi katarak gratis di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Sebelumnya telah dilaksanakan di RSUD Gunung Sitoli dan RS Suster Klara (Laverna) dari Tanggal 23 s/d 24 Mei 2014.

Sekitar 194 peserta dari kalangan masyarakat PraSejahtera dan masyarakat umum juga berkesempatan mengikuti pengobatan mata gratis. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kodam I /BB

bekerjasama dengan Yayasan Walubi difasilitasi Pemerintah Daerah Nias Selatan yakni Dinas Kesehatan dan Puskemas Plus Telukdalam, ungkap Kapten Inf. O Zebua di Puskesmas Plus Telukdalam, Rabu (28/05).

Zebua menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan bakti sosial yang telah dilaksanakan di Gunung Sitoli selama 2 Hari dan di Nias Selatan selama 3 hari, bagi pasien yang tidak sempat dilayani dapat berobat mulai tgl 6 Juni 2014 di RS Suster Klara (Laverna) Gunung Sitoli mulai hari Senin,Rabu, Jumat sepanjang Tahun tanpa dipungut biaya. Dia berharap kerja sama ini akan berkelanjutan, dan

dilakukan berkesinambungan.

Dokter spesialis mata didatangkan dari Cina, Nepal, India, dokter dari Kodam I/BB dan dibantu dari seluruh Bintara Pembina Desa (Babinsa) SeKepulauan Nias dibawah komando Kodim 0213/Nias Letkol Inf. Rekso Sukmono.

"Ini merupakan wujud panggilan jiwa kepedulian korps kami, sekaligus bentuk dukungan terhadap program pemerintah," kata Perwira Kepala Koramil 12 Telukdalam Kapten Inf O Zebua.

Puluhan pasien penderita katarak yang menjalani operasi gratis ini ditanggung makan siang dan mendapatkan bantuan sembako beras sebanyak 5 Kg

setiap pasien, kebanyakan berasal dari lapisan masyarakat ekonomi bawah.

Kepala Puskemas Telukdalam Agus Berliana Dachi,SKM mengapesiasi kegiatan ini karena dapat membantu mewujudkan kesehatan masyarakat dan diucapkan terimakasih kepada Kodam I/ BB yang peduli kepada sesama dengan mengadakan pengobatan operasi mata katarak gratis.

Dan kepada pasien mohon maaf kalau ada pelayanan kami yang kurang berkenan disebabkan karena seringnya listrik mati hingga kenyamanan terganggu.

(DUHA)

SERAHK AN SEMBAK SERAHKAN SEMBAKOO - Danramil 12 Telukdalam Kapten Inf. O Zebua menyerahkan sembako kepada pasien dan didampingi dokter spesialis mata serta Kepala Puskesmas Plus Telukdalam Agus Berliana Dachi,SKM. (Foto/Yunarius Duha,SE)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

Bupati Langkat Kembali Terima Penghargaan K3 PENGHARGAAN Menakertrans RI Muhaimin Iskandar menyerahkan penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai peringkat terbaik pertama se-Indonesia kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH. STABAT - Masyarakat Langkat boleh berbangga, pasalnya Bupati pilihan rakyat H. Ngogesa Sitepu, SH yang baru menjabat kurang dari 100 hari pada periode keduanya dengan pasangan Wabup H Sulistianto kembali menuai prestasi untuk ketiga kalinya berturut-turut sebagai terbaik pertama Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) se-Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima langsung Ngogesa dari Menakertrans RI Muhaimin Iskandar pada acara malam penganugrahan K3 di Birawa Convention Hall Hotel Bidakara jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Senin (26/4).

Tercatat hanya 4 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang kali ini memperoleh penghargaan dari 26 daerah se-Indonesia dan menempatkan Langkat sebagai peringkat 1, selain itu penghargaan juga diperoleh Pemprovsu, Pemko Medan, Pemkab Labuhan Batu dan Pemkab Labura.

Kadis Nakertrans Langkat H. Saiful Abdi yang mendampingi Bupati saat terima penghargaan dihubungi via selulernya menjelaskan, Bupati sebelumnya juga telah beberapa kali menerima penghargaan sebagai pembina K3 terbaik karena penilaian kecelakaan nihil (Zero Accident) pada ketenagakerjaan di Langkat sehingga

tahun lalu daerah kelahiran pahlawan Nasional T Amir Hamzah itu dihunjuk jadi tuan rumah Peringatan Hari K3 tingkat Propinsi Sumatera Utara sekaligus dimulainya bulan K3 Nasional yang diselenggarakan serentak secara Nasional.

“Penghargan ini milik masyarakat Langkat khususnya para tenaga kerja, untuk itu jadikan motivasi dan semangat untuk tetap pertahankan budaya K3” ujar Saiful sampaikan pesan Bupati Ngogesa sesaat setelah menerima penghargaan Nasional itu.

Tahun ini, lanjut Saiful Langkat juga merupakan daerah yang dinilai dengan jumlah perusahaan terbanyak se-Indonesia yakni 43 perusahaan yang lolos terhadap penilaian kecelakaan nihil (Zero Accident).

Sementara Kabag Humas Rizal Gultom katakan pencapaian tersebut merupakan komitmen, kepedulian dan kerja nyata Bupati terhadap pembinaan K3 selama ini.

“Pak Bupati juga sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak, masyarakat, khususnya perusahaan-perusahaan dan para pekerja karena disadari penghargaan sebagai Pembina terbaik K3 se-Indonesia itu takkan dapat diraih tanpa dukungan masyarakat,” ucap Gultom akhiri percakapan via seluler. (JUL)

IUWASH dan SKEMA Wujudkan Program Air Bersih Tanjungbalai TANJUNGBALAI -. Lembaga Indonesian Urban Water and Sanitation Hygiene (IUWASH) bekerjasama dengan Lembaga Studi Kebijakan dan Edukasi Masyarakat (SKEMA) Indonesia mendorong dan terus berupaya mewujudkan adanya pengelolaan komunikasi dua arah antara Pemerintah dan Masyarakat lewat program Mekanisme Partisipasi Masyarakat (MPM) terkait air bersih dan sanitasi di Kota Tanjung Balai.

Program MPM yang dimaksud mencakup pengelolaan atau kelembagaan pelaksana program dan kegiatan, standar Operasional Prosedur (SOP), Regulasi, advokasi anggaran dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pimpinan IUWASH Sumatera Utara Ahmad Budiman didampingi Project Manajer Kholilul Kholik, mengataka pada acara lokakarya dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan (stake holder) yang berlangsung di aula gedung Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai, tanggal 21 s/d 22 Mei 2014.

Azizul mengatakan, program MPM yang dilaksanakan oleh IUWASH dan Skema Indonesia harus mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai sampai terbitnya regulasi seperti peraturan walikota agar program MPM dapat berjalan secara

berkesinambungan.

Sementara itu Kholilul Kholik, selaku Project Manager Skema Indonesia mengatakankan, kelompok masyarakat dan media berkomitmen melaksanakan MPM di Kota Tanjungbalai, Skema dan Pengelola program yaitu dinas perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungbalai telah membentuk tim kelompok kerja (pokja) yang akan mempersiapkan seluruh tahapan program dan kegiatan MPM di Kota Tanjungbalai, menyusun rencana kerja dan tindak lanjut pencapaian MPM dengan batas akhir terwujudnya MPM sampai bulan Agustus tahun 2014, dan mendorong terbitnya peraturan walikota yang mengatur MPM di Kota Tanjungbalai.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Azizul Kholis SE MSi peneliti Kebijakan Sektor Publik dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang juga Dewan pakar Skema Indonesia, Suhardi ST, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Tanjung Balai, Martin Sipahutar, SE Kepala Bagian Hubungan langganan PDAM Tirta Kualo, Drs. Firmansyah, Praktisi Komunikasi masyarakat dan Yusron SH, Praktisi Media pimpinan Radio Suara Asahan, Kisaran.

(HER)

Kabupaten Asahan Juara III MTQ ke-34 Tingkat Provinsi Sumut KISARAN - Kabupaten Asahan berhasil keluar sebagai Juara III Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 ASAHAN - Tingkat Provinsi Sumatera tahun 2014. Sedangkan juara Umum diraih oleh Kota Medan dan posisi kedua diraih Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Dari MTQ yang digelar di Kota Binjai tersebut, Qori dan Qoriah Asahan berhasil memboyong 12 kategori juara. Yakni juara II Putri Hifzh Al Qur’an 30 juz, juara harapan III putra 20 juz, juara I putrid 20 juz, juara I putra 10 juz , juara III putra 5 juz , juara harapan II putri 5 juz, juara III putrid 1 juz, juara III Tilawah Dewasa Putra.

Juara harapan I Putri tafsir bahasa Indonesia, Juara II Putri Tafsir Bahasa Inggris, juara II putrid M2Q dan juara harapan II Putra M2Q. Dari sejumlah golongan yang diraih Asahan, akhirnya Asahan mendapat posisi juara ketiga. “Alhamdulilah kita mendapat juara III dalam MTQ tahun 2014 ini, “ demikian kata Kepala Bagian Sosial

Setdakab Asahan, Minggu, 25 Mei 2014, di Kisaran.

Kabag Sosial yang didampingi Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim menyebutkan sangat senang dan bangga atas keberhasilan yang diraih para qori dan qoriah Asahan yang telah berhasil meraih juara. Keberhasilan tersebut dinilai merupakan keberhasilan masyarakat Asahan, apalagi program MTQ ini sangat didukung oleh Pemkab Asahan yang selama ini terus dilakukan pembinaan, bahkan para qori-dan qoriah selalu diberikan motivasi, diantaranya pemberian tiket haji bagi juara MTQ tingkat Kabupaten Asahan.

Kabag Sosial juga mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih pada MTQ tahun ini jangan membuat cepat puas. Justru keberhasilan ini harus dijadikan sebagai semangat dan motivasi untuk terus meningkatkan prestasi MTQ, apalagi dalam waktu dekat ini para qori dan qoriah akan menghadapi tantangan MTQ tingkat Nasional di Batam. (IN)

S U M U T /ACEH

Goa Jepang, Andalan Pariwisata Lhokseumawe LHOKSEUMAWE - Objek lokasi bangunan Goa Jepang, menjadi salah satu andalan pariwisata Kota Lhokseumawe untuk tahun kunjungan wisata 2015 Kota Lhokseumawe.

perbukitan Cot Panggoi itu, juga memiliki panorama alam yang bagus. Bahkan, jika berada di tempat tersebut, maka akan tersuguhkan empat dimensi panorama yang bisa disaksikan.

Menghadap ke Utara, akan terlihat perairan Selat Malaka, sebelah Selatan perbukitan, sebelah Timur akan terlihat daratan Kota Lhokseumawe dengan jelas sedangkan menghadap ke Barat akan terlihat bangunan industri raksasa pengolahan gas alam PT.Arun dan perusahaan pupuk PT.PIM. "Goa Jepang ini, selain memiliki nilai historis juga memiliki panorama alam yang bagus serta bisa melihat ke empat arah yang berbeda pemandangannya.

Sehingga sangat layak untuk dijadikan salah satu lokasi andalan pariwisata di Kota Lhokseumawe," ujar Wali Kota.

Untuk mendukung lokasi tersebut sebagai salah satu objek wisata pilihan, Pemko Lhokseumawe melalui dinas terkait terus melakukan pembenahan. Baik sarana maupun sarana yang dapat men-

Dijadikannya objek peninggalan sejarah tersebut sebagai salah satu objek wisata andalan Kota Lhokseumawe, selain memiliki nilai historis juga memiliki panorama alam yang bagus.

Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang didampingi oleh Kadis Perhubungan Budaya dan Pariwisata Kota Lhokseumawe Ishaq Rizal, Rabu (28/5) mengatakan, lokasi Goa Jepang yang terletak di Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe, merupakan salah satu bangunan peninggalan masa penjajahan Jepang yang digunakan sebagai tempat persembunyian tentara Dai Nippon dimasa lalu.

Lokasi Goa yang terdapat di kawasan

dukung lokasi tersebut.

Diantaranya, dengan pembangunan sarana jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat, juga ada bangunan lain yang dianggap penting serta kesiapan masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata.

Bahkan, direncanakan akhir tahun 2014, untuk lebih mengairahkan lagi kunjungan wisata ke tempat tersebut, pihak dinas terkait akan menggelar pentas seni dan juga lomba melukis dan mewarnai.

Lanjut walikota, dilokasi yang selain memiliki nilai historis dan panorama alam yang bagus juga berpotensi untuk dijadikan kegiatan olah raga ekstrim, seperti panjat bukit dan lain sebagainya.

Di Kota Lhokseumawe sendiri, selain objek Goa Jepang yang dijadikan lokasi andalan, juga ada objek wisata lainnya yang layak dikunjungi. Antara lain, kawasan Waduk Pusong, Pantai Pulau Seumadu, Pantai Ujong Blang, kawasan KP3 dan juga Masjid Agung Islamic Centre. (ROM)

Pemkab Asahan Terima Kunjungan Pasis Direg Seskoal Angkatan ke-52 KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima kunjungan forum strategi II perwira siswa (pasis) pendidikan regular (direg) sekolah staf dan komando angkatan laut (seskoal) angkatan ke 52, Kamis, 22 Mei 2014 diaula Melati Pemkab Asahan.

Kedatangan perwira laut tersebut langsung diterima Wakil Bupati Asahan, Surya Bsc bersama forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) Asahan serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kunjungan pasis dirangkai dengan diskusi tentang potensi laut yang nantinya dijadikan sebagai pertahanan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Asahan memaparkan sejumlah item peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Pemkab Asahan sendiri memiliki isu proritas tentang pertahanan dan keamanan daerah. Karena Asahan memiliki letak geografis yang menghadap langsung ke Selat Malaka sehingga kemungkinan dijadikan tempat transit, penyusupan sistemik jaringan teroris serta penyusupan barang illegal dan berbahaya seperti Narkoba.

Selain itu, Wakil Bupati Asahan juga memaparkan pembangunan diwilayah pesisir Kabupaten Asahan serta persoalannya.

“Kita berharap dari pertemuan ini akan dapat bahan untuk mendukung ketahanan diwilayah pesisir serta kebijakan-kebijakan yang membantu perkembangan perekonomian," kata Wakil Bupati Asahan.

Disamping itu, Wakil Bupati menambahkan, dalam kerjasama lintas sektoral dalam rangka peningkatan kualitas pertahanan dan keamanan serta penguatan wilayah pesisir, Pemkab Asahan telah memberikan bantuan pembangunan prasarana Perkantoran Makolanal, Polres dan Kodim 0208/AS. Selain itu, kerjasama TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan TMMD dan Karya Bhakti.

Pimpinan rombongan Pasis Dikreg Angkatan ke-52, Kolonel Laut Mukminin Wibayu dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas pertemuan yang dite-

rima Wakil Bupati Asahan, termasuk pemberian informasi yang diberikan kepada para pasis selama menjalani Kuliah Kerja Forum Strategi II. Dijelaskannya, bahwa kuliah kerja pasis Seskoal ini merupakan salah satu dari rangkaian empat forum strategi yang bertujuan menyiapkan para perwira siswa untuk menjadi perencana, pelaksana dan pemikir strategi bidang pertahanan Negara dilaut.

“Disamping itu, sekaligus sebagai calon pemimpin TNI di masa mendatang yang mampu mengambil keputusan terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan lebih khusus lagi dalam konteks strategi pertahanan Negara dilaut yang memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh bangsa dan Negara ini,” kata Kolonel Laut Mukminin.

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-52 berjumlah 170 orang. Mereka selanjutnya ditempatkan di 6 lokasi diantaranya 26 orang di Medan, 24 orang di Tanjung Balai Asahan, 30 orang di Pekanbaru, 30 orang di Tanjung Balai Karimun, 30 orang di Batam dan 30 orang di Tanjung Pinang.

Mukminin menjelaskan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Kuliah Kerja Forum Strategi I dimana selurus Pasis telah melaksanakan analisa perkembangan lingkungan strategi dalam menentukan prioritas ancaman dan menentukan strategis pertahanan Negara dilaut dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Selesai menjalani pendidikan ini, kami akan kembali ke Jakarta dan melanjutkan Kuliah Kerja Forum Strategi III untuk pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Jadi kami ingin menggali pemanfaatan sumber daya nasional di bidang maritime dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan di laut dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI,” kata Kolonel Mukminin. Usai dari pertemuan, pihak Pemkab Asahan dan rombongan Pasis Direg Seskoal Angkatan ke 52 melakukan pertukaran cendramata berupa plakat dari masing-masing pihak.

(IN)

Kelulusan UN SMA di T balai 98,36 Persen

TANJUNGBALAI - Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/MA/SMK Negeri dan swasta tahun 2014 di Kota Tanjungbalai mencapai 98,36% dari total jumlah peserta keseluruhannya yang mengikuti UN sebanyak 2.296 orang atau sekitar 36 orang yang tidak lulus tahun ini.

Peserta UN tingkat SMA/ MA/SMK negeri sedejarat ini ditetapkan berdasarkan perolehan nilai akhir (NA), dan nilai itu merupakan gabungan dari 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai ujian sekolah atau madrasah.

"Peserta didik tersebut dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata NA paling rendah 5,5 dan nilai mata pelajaran paling rendah 4,0," kata Kepala Dinas Pendidikan Tanjungbalai Drs H Hamlet, MPd kepada Wartawan, Rabu (21/5).

Menurut Hamlet, jumlah peserta UN SMA yang tidak lulus tahun ini tampaknya masih kecil jika dibandingkan dengan yang ada dibeberapa daerah lain yang jumlahnya mencapai ratusan siswa. "Kendati demikian, kita tidak berputus asa, sebaliknya terus berpacu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Tanjungbalai, dengan harapan ditahun-tahun mendatang tingkat kelulusan dapat diraih seratus persen," ujarnya (HER)

PS Setdakab Juarai Piala Kapolres Aceh Timur Cup ACEH TIMUR - PS Setdakab Aceh Timur akhirnya berhasil menjuarai Piala Kapolres Atim Cup 2014 dalam Turnamen Sepak Bola memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke 68. Penyerahan hadiah kepada seluruh pemenang dilakukan pihak Panitia Pelaksana (Panpel) setelah pertandingan merebut juara III berlangsung antara PS Polres Atim Vs PS Disdik Atim di Lapangan Gampong Beusa, Kecamatan Peureulak Barat, Senin (26/5/2014) petang.

PS Setdakab berhasil berada dipuncak setelah mengumpulkan 7 poin dalam tiga kali pertandingan. Sedangkan Juara II diraih PS Media dengan 5 poin, masingmasing 1 poin ketika menghadapi Polres Atim (1-1), tiga poin ketika berhadapan dengan PS Disdik (2-0) dan satu poin setelah seri dari PS Setdakab (1-1). Dan Juara III akhirnya diraih PS Disdik setelah mengumpulkan tiga poin berkat kemenangan 2-0 atas PS Polres Atim, Senin (26/5), kemarin.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, S.Ik, MH didampingi Waka Polres Aceh Timur Kompol Tirta Nur Alam usai penyerahan hadiah mengatakan, pihak-

TROPI - Wakapolres Aceh Timur Kompol Trta Nur Alam menyerahkan Tropi dan uang pembinaan untuk Juara I PS Setdakab setelah sukses menjuarai Turnamen Sepak Bola Kapolres Atim Cup 2014 . nya mensyukuri dan berterimakasih kepada semua pihak atas partisipasi dan dukungannya menyukseskan even itu.

“Pertandingan ini tidak hanya menjadi momentum dalam menjalin silaturrahmi antar tim, tetapi juga dapat menyehatkan

tubuh bagi para atlet seluruh tim yang ikut memeriahkan turnamen ini, baik itu PS Polres, PS Media, PS Setdakab ataupun PS Disdik Atim,” demikian AKBP Muhajir.

(BSO)

E D I S I 305 2 - 8 JUNI 2014

KPKPOS

FKPPI Sumut Siap Menangkan Prabowo-Hatta MEDAN - PD II FKPPI Sumut menyatakan dukungan sepenuhnya dan akan bekerja keras untuk memenangkan Letjen (Purn) Prabowo Subianto menjadi Presiden ke 7 Republik Indonesia pada Pemilu Presiden, 9 Juli mendatang.

Keputusan ini diambil pada rapat pleno Pengurus Daerah II Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri Sumut di Kantor Sekretariat PD II FKPPI Sumut, Sabtu (24/5) lalu. Pada rapat pleno tersebut, disampaikan instruksi Pengurus Pusat FKPPI tentang dukungan kepada Capres Prabowo Subianto yang merupakan satu-satunya Keluarga Besar FKPPI yang menjadi calon presiden.

Ketua PD II FKPPI Sumut, Ir AR Krisman Purba didampingi Sekretaris Ir A Norman Sianturi mengintruksikan kepada seluruh anggota, kader dan pengurus FK-

Ir AR Krisman Purba PPI Sumut harus menghormati dan mematuhi apa yang telah menjadi keputusan organisasi.

"Kepada seluruh pengurus cabang dan pengurus rayon FKPPI se-Sumut, agar melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan organisasi untuk mendukung

dan memenangkan Capres Prabowo Subianto," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Krisman Purba juga memerintahkan Ketua Cabang 0201 FKPPI Kota Medan, Darwinsyah, agar lebih bekerja keras lagi untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden. Mengingat, Kota Medan adalah barometer di Sumut.

Capres Prabowo-Hatta didukung koalisi 6 partai, Gerindra, PKS, Golkar, PAN, PPP dan PBB. Turut hadir pada rapat pleno tersebut, Ketua PD II FKPPI Sumut, Ir AR Krisman Purba, Sekretaris Ir A Norman Sianturi, Wakil Ketua Edi Arihta Ketaren, Haryani, H Bambang Heryantho, H TM Syahril, Hendra Sembiring, Wakil Sekretaris Edo Binsar, M Fuad Lubis, Jacky Junianto dan Wakil Bendahara Ikrar Ronny Marpaung.

HALAMAN 16

JK Lantik Tim Kampanye Untuk Sumut

Pengabdian Terakhir Untuk Bangsa dan Negara

(FER)

3.747 Orang Diterima di USU Melalui Jalur SNMPTN MEDAN - Jumlah Calon Mahasiswa Baru Universitas Sumatera Utara (USU) yang telah lulus atau diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2014 yang telah diumumkan Selasa lalu melalui website Panitia Pusat : www.snmptn.ac.id. Sebanyak 3.747 orang terdiri dari 2.094 IPA, dan 1.653 IPS, dan termasuk didalamnya 584 orang peserta Bidikmisi.

Demikian dikatakan Pembantu Rektor Bidang Akademik USU Prof.

Zulkifli Nasution.

Dijelaskannya, total jumlah pendaftar SNMPTN Tahun 2014 sebanyak 59. 339 orang dengan rincian USU sebagai

PTN I 35.383 dan sebagai PTN II 23.955. Namun, katanya, yang diterima sebanyak 3.747 sesuai daya tampung USU. Selanjutnya, kata dia, bagi peserta yang telah lulus tersebut, diwajibkan untuk melakukan pelaporan, untuk kelompok Eksakta Tanggal 17 Juni 2014 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB bertempat di Pendopo USU, sedangkan bagi kelompok NonEksakta juga pada tanggal yang sama yaitu 17 Juni 2014 pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Gelanggang Mahasiswa USU, dengan membawa kelengkapan Kartu Peserta SNMPTN 2014 Asli,

Ijazah Asli dan SKHUN, atau Surat Keterangan Lulus yang dilengkapi Pas Photo 3x4 bagi siswa lulusan 2014 yang belum keluar Ijazahnya. "Untuk informasi kelengkapan pelaporan lainnya dapat dilihat pada laman website USU : www.usu.ac.id", jelasnya.

Sementara, sambungnya, untuk jumlah pendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2014 hingga hari ini, jumlah Peserta yang telah melakukan pembayaran sebanyak 7.297 orang dengan rincian 3.119 orang kelompok Saintek, 2.319 Soshum dan 1.859 Campuran.Sedangkan jumlah peserta yang telah mencetak Kartu 6.085 orang dengan rincian Saintek 2.608, Soshum 1.940 dan Campuran 1.537, paparnya. (FER)

MEDAN - Calon wakil presiden Jusuf Kalla meminta tim kampanye dan tim relawan di Sumut memaksimalkan penggunaan waktu sebelum Pemilu Presiden yang tinggal 40 hari.

JK mengatakan, tim kampanye dan tim relawan adalah perpanjangan tangan atau wakil mereka berdua untuk memenangkan hati rakyat. Karena itu, ia berharap dalam 40 hari ke depan, tim kampanye dan tim relawan dapat meyakinkan masyarakat untuk memilih Jokowi-JK. “Anda cukup kerja 40 hari, setelah itu kami akan bekerja 5 tahun untuk Anda. Anda kerja dengan ribuan orang, setelah itu kami kami berdua akan bekerja untuk anda,” katanya saat Rapat

dan Konsolidasi Pemenangan Pilpres 2014 Partai Pengusung Bersama Jokowi-Jusuf Kalla di Hermes Place, Jumat (30/5).

Di depan seribuan kader pengurus partai koalisi dan tim relawan pendukungnya di Sumut, Jusuf Kalla mengatakan, motivasinya untuk maju adalah pengabdian.

“Saya percaya, saat ini tidak perlu lagi untuk populer. Bagi saya ini pengabdian terakhir untuk bangsa dan negara,” katanya di Hermes Place, Medan, Kamis (30/5).

Jusuf Kalla mengatakan, dirinya berjanji akan membantu Jokowi jika nantinya menang dalam Pemilihan Presiden. Menurutnya, dengan pengalamannya

selama ini ia bisa melengkapi Jokowi yang merupakan tokoh muda dan disukai masyarakat.

“Muda memang perlu. Tapi, pengalaman juga perlu. Ini bangsa besar. Kita tidak ingin pemerintahan bangsa ini coba-coba,” katanya.

Jusuf Kalla hadir di Kota Medan untuk melantik Tim Kampanye Jokowi-Jusuf Kalla di Sumut. Tim ini merupakan gabungan dari para tokoh-tokoh partai peserta koalisi pendukung dan tim relawan yang diketuai oleh Budiman Nadapdap.

Jusuf Kalla tidak lama di Medan. Sekitar 18.30 WIB ia meninggalkan Hermes Place dan akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri acara. (NET)

Tengku Erry Nuradi Buka Porwilsu Cabor Tenis Meja di Asahan KISARAN - Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi membuka secara resmi event pekan olahraga wilayah I Sumatera Utara (Porwilsu) cabang olahraga (Cabor) Tenis Meja, Senin, di gedung Olahraga Kisaran, Kabupaten Asahan.

Tengku Erry yang juga wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) meminta kepada seluruh atlet tenis meja yang bertanding untuk dapat bisa memanfaatkan event kejuaraan tingkat provinsi tersebut dengan baik, agar kedepan dapat menghadapi event kejuaran yang lebih tinggi lagi.

Terkait persoalan kalah dan menang, Wagubsu menyebutkan bahwa persoalan tersebut bukan masalah, sebab bagi yang kalah masih ada event lainya, apalagi Porwilsu tetap diagendakan oleh pihak provinsi.

Dan bagi yang menang untuk tetap terus berlatih. “ Saya ucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportifitas, “ kata Ketua PTMSI Sumut.

Selain itu, Wagubsu juga mengapresiasikan saran olahraga yang ada di Asahan, diantaranya

gedung olahraga, sejumlah cabor telah memiliki kantor, begitu juga dengan kantor KONI Asahan yang baru dibangun.

Maka dengan sarana yang ada diharapkan pengurus cabor dapat meningkatkan perhatiannya kepada cabor yang dibina, agar Asahan dan Sumut dapat jaya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc mengatakan bahwa dengan digelarnya Porwilsu dibeberapa cabang di Asahan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menyambut baik dan positif. Hal ini merupakan langkah awal dan strategis dalam mendorong peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Potensi olahraga dinilai cukup besar, dan bila dikelola dengan baik serta professional maka akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan prestasi yang dapat membanggakan serta mampu mengangkat derajat dan mengharumkan nama daerah masing-masing. ”Kami berharap Porwil ini dapat dilakukan secara periodic dan kesinambungan, apalagi Porwil sebagai media seleksi sehat bagi peserta, ditambah lagi

sebagai media apresiasi dan rekreasi serta prestasi, “ ungkap Surya, sembari meminta panitia untuk dapat bekerja secara professional dalam melaksanakan tugas sesuai seksinya masingmasing, agar seluruh kegiatan terkoordinir dengan baik. Begitu juga dengan peserta lomba untuk tetap menjaga kekompakan dan sportifitas selama kegiatan berlangsung.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Asahan, Nurkarim Nehe melaporkan bahwa peserta tenis meja yang ikut dalam Porwilsu ini sebanyak 48 orang yang terdiri dari putra dan putri.

Dikuti oleh 6 Kabupaten.“ Ada satu Kabupaten yang tidak ikut dalam event ini, yakni Tanah Karo. Kita belum mengetahui alasannya," cetus Nehe.

Acara pembukaan dirangkai dengan pertandingan eksebisi antara Wagubsu, Tengku Erry Nuradi yang berpasangan dengan Ketua KONI Asahan, Nurkarim Nehe melawan Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc dan Sekretaris Daerah (Sekda) Asahan, Drs Sofyan MM. (IN)