Epaper kpkpos 306 edisi senin 9 juni 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

EDISI 306/ THN VI 9 - 15 JUNI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

K R I M I N A L

www.kpkpos.com

ANGGARAN PERJALANAN DINAS DISNAKERTRANS PROVSU RP8,3 MILIAR DIDUGA FIKTIF

• DI HALAMAN 5

BPN Dumai Biang Kerok Sengketa Lahan Lubuk Gaung DUMAI - Evison Mars warga jalan Semangka Dumai tuding Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Dumai sebagai biang kerok Sengketa lahan di Kelurahan Lubuk Gaung. "Kami Evison Mars dan Jamaluddin warga Bukit Kapur pemilik Lahan Jl.Lubuk Gaung Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Dumai Kecewa atas ulah oknum BPN Dumai yang menghalalkan segala cara untuk menguntungkan sepihak." ujar Evison Mars Rabu pekan lalu Menurut Evison Mars dan Jamaluddin telah 2 kali menyurati BPN dimana yang pertama tahun 2011 diterima Anton pegawai BPN Dumai ke dua 26 Maret 2012 terkait atas 2 bidang tanah sesuai AJB No. 146/ AJB.BK/1983 dan AJB No.149/AJB.BK/ 1983 yang terletak di Jl.Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung dengan luas tanah masing – masing 2 hektar, tanah tersebut bersempadan dengan PT.Sari Dumai Sejati, dalam surat tersebut Evison Mars meminta BPN Dumai untuk tidak menerbitkan Sertifikat kepada siapapun yang berhubungan dengan tanah miliknya tersebut, tapi kenyataannya BPN Dumai tidak mengacuhkan surat permohonnan Evison dan Jama-

PELAKU KAMPANYE HITAM HARUS DIHUKUM PENGAMAT politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) seharusnya melakukan upaya penegakan hukum untuk menangkal maraknya kampanye hitam melalui media sosial.

Dia mengatakan, KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2014 bersikap tegas terhadap Tim Sukses pasangan Calon Presiden (Capres) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

TERKAIT DUGAAN KORUPSI DANA BOS SEMAKIN mudahnya berhubungan hitam sepertinya lebih banyak mendominasi dari pada medimasa sekarang melalui jejanampilkan kelebihan sosok dari ring social (sosial media) interpasangan calon presiden dan net seperti facebook, tweeter Berita dan bloger serta banyaknya para Terkait wakilnya, bahkan beberapa media juga ikut latah memberitakan pengguna media ini sehingga di menjadikannya sebagai alat Hal.12 kampanye hitam (black campaign) tersebut. kampanye yang murah untuk Menurut badan pengawas berpromosi dan berkampanye dalam pilpres saat ini, namun sayangnya pemilu, kampanye hitam melalui sosial kampanye melalui udara ini semakin media dalam pemilu presiden saat ini lama semakin tidak sehat, kampanye terjadi dalam skala yang belum pernah

Tujuan kampanye memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dan bukan menghina orang atau peserta pemilu lainnya. Kampanye itu harus jujur, tidak boleh membawa SARA. Itu semua diatur di dalam PKPU, jangan sampai publik berfikir kalau politik itu jelek dan buruk.

”

BIN PANTAU KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL KEPALA Badan Intelijen Nasional (BIN), Marciano Norman mengatakan BIN ikut memantau pergerakan pesta demokrasi. Tak terkecuali di media sosial.

Menurutnya, kegiatan kampanye di media sosial cukup massif. Tak jarang memuat unsur kampanye hitam. "Pantauan intelijen di media sosial yang sekarang dirasakan masih mengganggu adalah maraknya black campaign," katanya, Kamis (5/ 6).

Menurutnya, perkembangan di media sosial harus dipantau dan • LANJUT KE HAL. 2

”

Hadar Nafis Gumay Komisioner KPU

ada sebelumnya. Mereka mengatakan, sejauh ini telah menerima tujuh pengaduan kecurangan pemilu yang sebagian besar berbentuk kampanye hitam di sosial media.

"Agak lebih parah (kampanye hitam melalui sosial media) sekarang ini," kata anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, kepada wartawan, Jumat (06/06) siang.

Namun demikian, menurutnya, • LANJUT KE HAL. 2

KPU Desak Pendukung Pasangan Capres Stop Kampanye Hitam KOMISIONER KPU Hadar Nafis Gumay menyarankan kepada para pendukung capres dan cawapres bisa lebih bijak dalam memberikan dukungan kepada pasangan caprescawapresnya.

Bijak mendukung dalam artian disini adalah memanfaatkan bentuk dukungan dengan hal-hal yang baik, seperti pemaparan visi-misi.

"Kita harap dan meminta kepada pasangan capres-cawapres dan para pendukungnya tidak melakukan kampanye hitam atau saling ejek terhadap pasangan lain. Tak usahlah kita menjelek jelekan atau mengejek ejek lawan politik kita, lebih baik kita sampaikan program yang sebenarnya, berikan visi misi lakukan debat,

tunjukan bahwa visi misinya lebih baik," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (30/5).

Pemaparan visi-misi, kata Hadar, diharapkan para kandidat bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena menurut dia, berkampanye hitam (black campagine), bukan memberikan pendidikan politik baik kepada masyarakat.

"Tujuan kampanye memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dan bukan menghina orang atau peserta pemilu lainnya. Kampanye itu harus jujur, tidak boleh membawa SARA. Itu semua diatur di dalam • LANJUT KE HAL. 2

Kampanye Hitam Serang Jokowi-JK, Kampanye Negatif Serang Prabowo-Hatta LEMBAGA survei PoliticaWave menemukan praktik kampanye hitam di dunia maya paling banyak menyerang pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Jokowi-JK. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta lebih sering diserang kampanye negatif.

"Pasangan Jokowi-JK paling banyak diserang kampanye hitam. Dari total sentimen negatif, 94,9% merupakan kampanye hitam, seperti isu SARA, pemalsuan surat ke Kejagung, iklan RIP

dan lain-lain. Sementara kampanye negatif hanya berjumlah 5,1% seperti video JK, mobil Esemka dan lain-lain," kata peneliti PoliticaWave Yose Rizal di Jakarta, Jumat (6/6).

Serangan berbeda diterima Prabowo-Hatta. Pasangan itu menerima 86,5% kampanye negatif, seperti diberhentikan dari Militer, menolak panggilan Komnas HAM, dan keluar ke Yordania. "Kampanye hitam hanya berjumlah 13,5% seperti Video pemukulan di KPU, memiliki 2 kewar-

ganegaraan dan lain-lain," ucapnya.

Untuk menjaga jalannya Pilpres 9 Juli secara jujur dan adil, Yose Rizal menerangkan, kampanye hitam harus dihindari karena berpotensi memecah belah bangsa. Walaupun serangan kampanye hitam belum tentu berasal dari tim sukses, lanjut Yose, para capres dan cawapres harus bersikap tegas dan konkret dalam menghentikan kampanye hitam.

• LANJUT KE HAL. 2

SOAL REKLAMASI BAKAU BERUBAH FUNGSI MENJADI KAWASAN INDUSTRI DUMAI - Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan (Distanbunhut) Kota Dumai Surianto 'meradang' setelah menerima tembusan surat yang disampaikan Tim Investigasi Bersama terkait Reklamai (penimbunan) Pantai kawasan bakau di Perairan Selat Rupat yang diduga tanpa izin. Rabu pekan lalu Distanbunhut Dumai pun mengadakan rapat internal di lingkungan Distanbunhut membahas tentang laporan tersebut.

Distanbunhut Dumai ‘Meradang’ KEPADA wartawan, Surianto membenarkan telah menerima tembusan surat laporan Tim Investigasi Bersama Senin 2 Juni 2014 yang ditujukan kepada Walikota Dumai ditembuskan ke Distanbunhut Dumai.

Surianto mengapresiasi laporan Tim Investigasi Bersama tersebut, dia juga tidak menampikkan adanya reklamasi di kawasan bakau di sepanjang pantai perairan Selat Rupat yang telah berubah fungsi menjadi kawasan Industri.

Menurut Surianto bahwa kawasan bakau di sepanjang pantai Kelurahan Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Nerbit, Mampu, Basilambaru Kecamatan Sungai Sembilan yang berada di

Perairan Laut Selat Rupat adalah kawasan bakau yang tidak perbolehkan dialih fungsikan. Hingga saat ini pihak perusahaan yang beroperasi disepanjang pantai Selat Rupat tersebut belum pernah berkoordinasi dan menyurati Distanbunhut Dumai terkait Reklamasi pantai yang dilakukan perusahaan yang ada di kawasan Industri Lubuk Gaung.

Distanbunhut akan memanggil perusahaan yang beroperasi disepanjang Selat Rupat tersebut, papar Surianto.

Di tempat yang sama Kabid Kehutanan Distanbunhut Kota Dumai • LANJUT KE HAL. 2

Pembangunan Pelabuhan Khusus PT.Oldikimia Sejahtera Mas Lubuk Gaung.

Kejari T Balai Harus Junjung Supremasi Hukum Profesional TANJUNGBALAI - Terkait Pengusutan Dugaan Korupsi Dana BOS SDN di Kota Tanjungbalai Tahun 2012 dan 2013, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai – Asahan (Kejari TBA) sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Harapan ini dikemukakan,Irwanto, Direktur Eksekutif, LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai kepada Wartawan di Jalan Gaharu, Kamis (5/6). Disebutkannya lagi, "UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesejahtraan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “ tegas Irwanto.

Sedangkan Nursyahruddin,SE Ketua • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Kampanye Hitam Hanya Membuat Perpecahan PELAKSANAAN pemilihan presiden dan wakil presiden semakin dekat, namun sayangnya kampanye hitam pun semakin marak, upaya menjatuhkan dengan caracara kotor merebak, bahkan isu-isu SARA yang semestinya dikubur dalam-dalam justru dibangkitkan.

Memang diakui, ini untuk kali pertama sejak pemilihan presiden (pilpres) secara langsung digelar, rakyat akan memilih presiden hanya dalam satu putaran apalagi 2 calon yang bertarung sepertinya merupakan putra-putra terbaik bangsa dan idaman rakyat.

Sehingga pada pilpres kali ini begitu besar harapan, bakal menghasilkan pemimpin yang benarbenar dapat membawa perubahan bangsa ke arah lebih baik lewat proses demokrasi yang juga baik.

Namun, di sisi lain, mencuat pula kekhawatiran bahwa perhelatan pilpres bisa memicu perpecahan.

Kekhawatiran ini timbul dengan maraknya kampanye hitam, baik • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 306 9 - 15 JUNI 2014

PELAKU KAMPANYE HITAM HARUS DIHUKUM..............................

• DARI HALAMAN. 1 yang tidak mengikuti ramburambu yang telah ditetapkan.

“Demokrasi harus terukur.

Jangan jadikan media sosial sebagai ladang untuk menabur kampanye hitam. Kita harus lebih dewasa dalam berdemokrasi. Demokrasi itu terukur.

Siapa yang tidak mendukung Pemilu damai pasti berurusan dengan aparat penegak hukum,” kata Siti di Jakarta, Jumat (6/6).

Siti mengatakan, saat ini, para Timses cenderung memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menjelek-jelekkan kompetitornya. Padahal, lanjutnya, kampanye melalui media sosial – Facebook dan

Twitter – sebenarnya tidak terlalu ampuh sebab penggunanya hanya kalangan tertentu.

“Rakyat tidak akan mudah terpengaruh oleh kampanye hitam di media sosial. Pengguna Facebook dan Twitter terbatas jumlahnya. Justru, yang harus diwaspadai penyebaran kampanye hitam melalui SMS,” kata Siti.

Diakuinya bahwa penyebaran kampanye hitam melalui media sosial lebih ‘aman’ bagi pelaku sebab dia dapat menyembunyikan jati dirinya atau anonim.

Sedangkan, melalui SMS identitas pelaku relatif lebih mudah terungkap. “Kampanye hitam sama sekali tidak memberikan edukasi, tidak bertanggung jawab, dan provokatif,” katanya.(BSC)

BIN PANTAU KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL.................................

• DARI HALAMAN. 1 dikelola agar tak menjadi liar. Apalagi jika kampanye hitam semakin massif. Ia khawatir, masyarakat justru hanya akan mendapatkan gambaran buruk terhadap dua calon presiden yang sedang bertarung mendapatkan kursi RI-1.

"Nanti yang ada pencitraan yang buruk terhadap dua calon itu. Masyarakat bisa bingung: kok dua calon presiden buruk semua

dan mau dipilih," katanya.

Marciaono pun menghimbau agar pengguna media sosial bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengemukakan pikirannya.

"Saya himbau seluruh pihak menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, agar masyarakat tidak mendapatkan masukan yang salah. Agar masyarakat mendapatkan capres yang membawa negara ini ke arah yang lebih baik," katanya. (ROL)

KAMPANYE HITAM SERANG JOKOWI-JK, KAMPANYE NEGATIF SERANG PRABOWO-HATTA...............

• DARI HALAMAN. 1 "Beri sanksi kepada akun-akun yang terlibat dalam penyebaran kampanye hitam. Kerukunan dan stabilitas masyarakat terlalu besar untuk dikorbankan," jelas Yose.

Selain itu, Yose mengimbau agar masyarakat bijak dalam menghadapi kampanye hitam. Bersikap bijak dapat dengan cara memeriksa sumber berita penyebaran kampanye hitam tersebut.

"Jangan percaya mentah-mentah informasi yang berasal dari

sumber yang tidak dapat dipercaya, seperti akun anonim dan pseudonim. Selalu lakukan cek ulang terhadap informasi-informasi yang meragukan.

Dan jangan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya," tandas Yose.

PoliticaWave.com melakukan monitoring dan analisa terhadap sentimen negatif terkait pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta dari tanggal 1-31 Mei 2014. Analisa percakapan dilakukan di Twitter, Facebook, Online Forum, Blog, Youtube dan Online News. (TIM)

KPU DESAK PENDUKUNG PASANGAN CAPRES STOP KAMPANYE HITAM..............................

• DARI HALAMAN. 1 PKPU, jangan sampai publik berfikir kalau politik itu jelek dan buruk," pungkas Hadar.

Jangan Terjebak Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Beragam bentuk black campaign begitu marak seiring dengan semakin dekatnya Pilpres. Para kandidat diharapkan untuk tidak terjebak dalam pertarungan antara mereka. “Mereka seperti mulai terjebak di pertarungan antara mereka, antara kandidat,” ujar pengamat politik dari UGM Arie Sudjito, Kamis.

Dia melihat, kampanye hitam mau tak mau memang harus direspon. Namun, bagaimana cara meresponnya adalah hal yang harus diperhatikan. Sekali lagi, agar respon tersebut tidak malah menjadi bumerang karena terjebak di permainan lawan.

Arie menilai sudah seharusnya kandidat capres dan cawapres memiliki kesadaran untuk mengurangi kampanye hitam untuk menjatuhkan

lawannya. “Kalau mau saling kritik, nggak apa-apa. Ada bukti untuk menjelaskannya,” imbuhnya.

Kampanye saling kritik, menurut Arie, akan lebih bermakna bagi masyarakat dibanding serangan-serangan berbentuk kampanye hitam.

Sebab, hal ini akan dapat membantu arah visi misi apa yang dibawa para kandidat.

Sehingga pemilih dapat menentukan pilihan secara rasional berdasar track record, karakter, dan visi misi yang diusungnya. “Sekarang ini kan pertarungan antara tim sukses.

Dibutuhkan kedewasaan dari timses. Menyerang dengan cara fitnah adalah sama sekali tidak mendidik,” ulas Arie.

Seharusnya Pemilu menyajikan panggung-panggung politik sehat dan dewasa. Sebab, pemilu ini disaksikan dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. “Yang penting, ini saatnya (capres dan cawapres) membicarakan Indonesia.

Berpikirlah tentang Papua, NTB, Sulawesi, Sumatera. Bukan hanya sekedar pertarungan antar mereka saja,” jelasnya. (TIM)

KAMPANYE HITAM HANYA MEMBUAT PERPECAHAN..................

• DARI HALAMAN. 1 itu melalui jejaring sosial maupun para pendukung dari masing-masing capres.

Munculnya kampanye hitam ini dimungkinkan akibat sifat keidolaan dan kekaguman yang berlebihan kepada capres/cawapres yang dipilihnya apalagi masingmasing dari capres mempunyai track record yang sedikit mempunyai sisi gelap, sehingga jalan yang ditempuh untuk menjatuhkan secara mudah adalah dengan kampanye hitam.

Kampanye hitam ialah kampanye yang tidak didasarkan pada fakta. Ia mengandung fiksi dan fitnah belaka. Tujuannya tiada lain untuk mendiskreditkan lawan politik. Kampanye hitam hanya memprovokasi syahwat irasional rakyat.

Ia bukan wahana pendidikan politik, melainkan wahana pembodohan politik.

Untuk itu diharapkan kepada

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

para tim sukses dan para pendukung masing-masing capres, agar jangan menggunakan kampanye hitam ini. Mari tawarkan dan proklamirkan visi dan misi dari masingmasing capres dengan santun dan bertanggung jawab, serta menonjolkan kelebihan-kelebihan masingmasing figur, sehingga rakyat dapat mengetahui mana yang pantas untuk dipilihnya.

Selain itu diharapkan dengan tanpa kampanye hitam memberi pelajaran politik yang baik kepada masyarakat Indonesia. Dan bangsa lain yang melihat, tetap mengakui bahwa rakyat kita adalah rakyat yang santun seperti selama ini diakui mereka.

Untuk itu sekali lagi mari stop kampanye hitam menuju pemimpin yang bermartabat, sehingga siapapun yang nanti terpilih memimpin bangsa, masyarakat tetap bersahabat tanpa ada dendam dan mengupat.

Dari Mesjid Ke Mesjid, Tigor Menerima Masukan dan Keluhan Masyarakatnya RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bumi Ikabina En Pabolo ini tidak hanya duduk dibelakang meja untuk mendengarkan informasi dari SKPD maupun Stafnya, akan tetapi langkah yang terbaik dilakukannya adalah mendengar langsung masukan dan keluhan masyarakatnya tentang program pembangunan yang ia lakukan selama hampir empat tahun memimpin Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk itulah, Jum’at (30/5) Tigor didampingi Kadis Pasar dan Kebersihan Labuhanbatu H Kamal Ilham, SKM, MM dan Kabag Humas Infokom Drs. Sugeng bersama-sama melaksanakan sholat Jum’at di Mesjid Baiturrahmah Sidokukuh Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan dan sholat Magrib di Mesjid Al Mukhlisin Dusun Persiluangan I Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu.

Dari kunjungan silaturrahminya ke Mesjid Baiturrahmah Sidokukuh Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan, Tigor banyak menerima masukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat didaerah itu, selain itu Tigor juga menerima keluhan mereka tentang kondisi Mesjid Baiturrahmah yang belum rampung pembangunannya, setelah melihat kondisi dek yang belum terpasang, maka Tigor menyatakan akan membantu pengadaan dan pemasangan

dek tersebut dengan gipsun sebesar Rp.15 Juta dengan rincian Rp. 10 Juta ia bantu dari dana APBD dan Rp.5 Juta lagi adalah infaqnya dengan harapan sebelum Ramadhan dek dengan gipsun itu sudah selesai agar masyarakat dalam melaksanakan ibadah selama bulan puasa dapat lebih nyaman.

Ternyata, tidak itu saja yang ada dalam benak Tigor, ketika dalam perjalanan pulang ke kediamannya, secara spontan ia singgah disalah satu toko perabot dan membeli sebuah mimbar untuk sholat Jum’at, ketika ditanya untuk apa mimbar tersebut bupati mengatakan, "Mimbar ini mau saya infaqkan untuk Mesjid Baiturrahmah, Mesjid tempat kita Sholat Jum’at tadi, nanti udah siap baru diantar kesana” ungkapnya sambil membayar harga mimbar tersebut seharga Rp.2.200.000.

Sementara, di Mesjid Al Mukhlisin Dusun Persiluangan I Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu, usai sholat Magrib puluhan masyarakat yang terdiri dari alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat menggelar silaturrahmi di kediaman Kepala Desa Wiyono, SP, dalam silaturrahmi itu salah seorang tokoh masyarakat Ismail Pohan mengungkapkan rasa syukur dan bangganya kepada dr. Tigor atas kepemimpinannya selama ini sebagai Bupati Labuhanbatu.

“Kami masyarakat Desa Gunung Selamat merasa bangga dan bersyukur karena kepemimpinan bapak sebagai

Bupati telah mengurusi masyarakat Labuhanbatu dari yang lahir sampai yang meninggal”, ungkapnya.

Ismail Pohan dan Wiyono, SP atas nama masyarakat pada kesempatan itu memohon kepada Bupati untuk dapat mengaspal jalan di Dusun Persiluangan I ini sepanjang lebih kurang 1 Km, dengan komitmen masyarakat dan aparat desa siap menjaga jalan tersebut dari kenderaan yang melebihi tonase 8 ton.

Dalam kesempatan itu Tigor menjelaskan, bahwa pengaspalan jalan di Dusun ini pada tahap pertama tahun ini akan di aspal sepanjang 750 meter dan sisanya pada tahun 2015 nanti, “Pengaspalan Jalan 1 Km itu biayanya Rp. 1,2 Millyar bila kondisi jalannya sudah keras dan bila belum ada pengerasan biayanya jauh lebih besar lagi, untuk itulah masyarakat harus sabar menanti untuk pengaspalan kelanjutannya, karena banyak yang harus saya fikirkan dan banyak yang harus kita bangun”, kata Tigor dihadapan puluhan warga masyarakat itu.

Silaturrahmi yang berjalan hampir dua jam itu, Tigor banyak memberikan berbagai informasi program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk kesejahteraan masyarakatnya, selain saling tukar menukar informasi, sesekali muncul tanya jawab antara Tigor dengan warga masyarakat. Sehingga membuat silaturrahmi itu bermanfaat dan penuh kekeluargaan.(HAH)

Ketua UMUM APTISI Puji Kepedulian UMSU Terhadap Masyarakat MEDAN - Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia, Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc, Rabu (4/6) memuji kepedulian Universitas Muhammadiyah Sumut (UMSU) dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Saya memberikan apresiasi kepada UMSU yang peduli pada persoalan-persoalan di masyarakat antara lainpadapananganankorbanbencanaSinabung,baikdalam memberikan bantuan fisik maupun aktifitas-aktifitas pendampingan korban," katanya.

Menurut dia, sudah seharusnya universitas terlibat dan peduli dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini untuk menjawab kritik kepada perguruan tinggi yang terjebak pada hanya masalah pendidikan. "Perguruan tinggi jangan cuma mengurusi pendidikan, borang akreditasi dan pengajaran, tapi harus mau terlibat dalam persoalanpersoalan yang dihadapi masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prof Edy juga mengingatkan UMSU untuk tidak terlena dengan prestasi yang telah dicapai saat ini. UMSU harus sudah memikirkan bagaimana capaian saat ini bisa lebih dikembangkan di masa depan.

Menurut dia, prestasi saat ini bukan jaminan untuk bisa bertahan di masa depan dengan tingkat persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat.

Banyak contoh, perguruan tinggi yang berdiri cukup lama dan besar, tapi saat ini kehilangan eksistensi di masyarakat, bahkan ditutup. Untuk itu, seluruh jajaran pimpinan di tingkat universitas sampai dosen dan pegawai harus memiliki kesamaan pandangan untuk sama-sama memajukan UMSU. Seluruh elemen di UMSU harus bergerak bersama sehingga prestasi yang dicapai saat ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, ucapnya.(FER)

KAMPANYE HITAM KIAN MEREBAK ......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Bawaslu kesulitan menindaklanjutinya karena aturannya lemah dan bukti-buktinya yang dianggap kurang. "Akibat kelemahan Undang undang (Pemilu) ini, kita tidak dapat serta-merta menjerat orang-orang yang melakukan kampanye hitam," kata Nelson.

Pihaknya akhirnya menghimbau agar pasangan capres dan tim kampanye lebih mengedepankan kampanye damai dan bermartabat.

Tidak Berlebihan Sementara itu Majelis Ulama

Indonesia mengajak pendukung capres-cawapres peserta Pilpres 2014 agar tidak berlebihan dalam membela pemimpin idamannya, bahkan saling mengkafirkan.

"Jangan sampai masuk kepada hal seperti itu, kafir-mengkafirkan.

Alhamdulillah dua pasangan calon itu adalah orang Islam," kata Ketua Umum MUI Din Syamsuddin di kantornya, kawasan Monumen Proklamasi, Jakarta, Kamis. Din mengimbau agar setiap pendukung memberikan dukungan secara wajar dan tidak berlebih-lebihan.

"Jangan sampai ada yang terlalu

ekstrim dalam membela salah satu pasangan, bahkan sampai mendeklarasikan diri berani mati untuk capres-cawapres idamannya," kata dia. Lebih lanjut, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengimbau agar masyarakat tidak terjebak kepada fanatisme buta.

"Agar setiap pihak tidak terjebak kepada fanatisme buta. Masyarakat Islam sendiri jangan sampai terpecah belah hanya karena terbelah kepada pilihan nomor satu atau dua.

Silakan pilih sesuai fatwa kalbu masing-masing karena kedua pasangan itu sama-sama Muslim."

"Jangan sampai masyarakat terjebak dalam permusuhan dan pertentangan menuju perpecahan.

Silakan tentukan pilihan masingmasing. Beri dukungan secara wajar tidak berlebihan bahkan fanatik buta dan menjadi ekstrimis dengan berpegangan pada moto 'baik buruk adalah calon pemimpinku'," tukasnya.

Menurut Din, ajang pilpres sangat rentan terhadap terjadinya perselisihan yang parah. "Di ajang kontestasi ini adalah saat yang rentan dengan merajalelanya ghibah (pergunjingan) dan fitnah, merebaknya isu-isu SARA khu-

susnya agama," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, terdapat kampanye hitam yang diduga dilancarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab terhadap masing-masing capres-cawapres.

Kampanye hitam itu sangat bervariasi seperti masalah HAM, nasionalisme, SARA dan tentang kadar ketaatan beragama dari capres atau cawapres. Dari kenyataan yang terjadi di lapangan itu, MUI mengimbau kampanye-kampanye hitam semacam itu untuk tidak dilakukan karena mengancam persatuan dan memicu disintegrasi bangsa.(BEN/NET)

BPN DUMAI BIANG KEROK SENGKETA LAHAN LUBUK GAUNG...................................................

• DARI HALAMAN. 1 luddin.

Tanah yang sedang dalam pengajuan sertifikat oleh Evison Mars dan Jamaluddin jauh sebelum BPN Dumai menerbitkan Sertifikat atas nama Ali Usman CS. Penerbitan Sertifikat atas nama Ali Usman CS diatas tanah Evison Mars dan Jamaluddin diketahui Desember 2013 di peroleh Evison Mars pada saat diperiksa Polda Riau atas laporan salah satu LSM ke Polda Riau bahwa tanah yang disengketakan itu telah terbit sertifikat atas nama Ali Usman CS ditanda tangani Ir. Pepen Supendi, sebut Evison menirukan ucapan Juru Periksa Reserse Polda Riau

Kompol Taufik dan Aipda Erwin Syakbanudin Rabu pekan lalu.

Sementara itu Jamaluddin yang mengajukan permohonan Hak Sertifikat lebih dahulu sesuai Berkas Permohonan No. 3962/ 2013 tanggal 19 Juli 2013 namun hingga saat ini, berkas Jamaluddin belum dikembalikan. Muncul berita acara yang dibuat oleh BPN Dumai Februari 2014 ditanda tangani Usman B.Sc. dan S.Dolok Saribu bahwa tanah tersebut dinyatakan BPN dalam keadaan sengketa. Artinya Sertifikat atas nama Ali Usman diterbitkan BPN Dumai setelah permohonan Jamaluddin masuk ke BPN Dumai, BPN menerima 2 berkas tanah dalam satu objek tanah sementara Jama-

luddin telah membayar administrasi ke BPN sebesar Rp.3.250.

000, ucap Evison Mars.

Berdasarkan keterangan Kepala kantor BPN Dumai Ir. Achmad Taufik belum lama ini, ketika dikonfirmasi terkait kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertifikat mengatakan apabila penerbitan sertifikat sebagai akibat kesalahan prosedur yang dilakukan BPN sertifikat tersebut bisa dibatalkan. Sementara itu ketika di konfirmasi melalui pesan singkat Rabu pekan lalu terkait adanya penerbitan sertifikat diatas tanah bersengketa atas nama Ali Usman CS Taufik tidak menjawab.

Tanah milik Evison Mars tersebut seluas 20.000 M2 terletak di

Lubuk Gaung dibeli dari Rahmi 17 Desember 1985. Sementara tanah Jamaluddin seluas 20.000M2 dibeli dari Parno warga Lubuk Gaung diinformasikan bahwa Ali Usman menguasai tanah tersebut dengan status menumpang, karena tidak ada yang menegur dalam penguasaan tanah tersebut. 2011 tanah milik Evison dan Jamaluddin oleh Lurah Lubuk Gaung Junaidi dan Camat Sungai Sembilan menerbitkan surat Keterangan pengelolaan tanah atas nama Ali Usman CS berdasarkan surat keterangan tahun 1963 yang sarat dengan rekayasa dan oleh BPN Dumai dihalalkan dengan terbitnya Sertifikat tersebut.

General Maneger PT. Sari

Dumai Sejati (SDS) J.Tarigan ketika ditemui di kediamannya di Perumahan SDS Lubuk Gaung belum lama ini, disinggung soal status tanah yang bersempadan dengan PT.SDS mengatakan mantan Kepala Desa Nurzaman pernah mengajukan penawaran kepada PT.SDS atas tanah yang dikuasai Ali Usman CS berbatasan dengan PT.SDS. Tanah yang ditawarkan termasuk Sekolah dengan harga Rp.1.000.000 per meter, namun karena belakangan ini PT.SDS mendapat kabar bahwa tanah yang di tawarkan tersebut bersengketa.

PT.SDS hingga saat ini, belum merealisasikan penawarannya, ungkapnya lagi. (PUR)

KEJARI T BALAI HARUS JUNJUNG SUPREMASI HUKUM PROFESIONAL.................................

• DARI HALAMAN. 1 LSM Merdeka Kota Tanjungbalai ditempat yang sama menyebutkan , Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut setidaknya tercermin dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU Kejaksaan yang baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU tersebut

harus dilaksanakan secara merdeka.

“Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya “ tutur Nursyahruddin.

Masih menurut Nursyahruddin, wajar jika masyarakat mendambakan institusi Kejaksaan

dapat berfungsi secara optimal dalam menegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan civil society yang dicita-citakan. “Karena Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) “ tegas

Nursyahruddin.

Baik Irwanto maupun Nursyahruddin mengemukakan dalam permasalahan ini profesionalisme dan integritas Kajari TBA, Ester Sibuea,SH,MH maupun Kasi Pidsus Yarnes,SH.MH sedang diuji oleh pencari keadilan di Kota Tanjungbalai,.

Sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui suratnya nomor: 142/LSM-MERDEKA / TB/III/2014 disusul dengan surat nomor : 143 /LSM-MERDEKA / TB/III/2014 menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013

pada SDN 132406 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Kartini Nasution, S.Pd, SDN 1338899 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Nurbaiti,S.Pd dan SDN 130001 Kota Tanjungbalai Ka. SDN Hj Mariana,S.Pd Setelah dilakukan pengambilan keterangan oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungbalai- Asahan (Kejari TBA) atas tiga terlapor. Dilanjutkan Selasa (13 Mei 2014) beberapa Ka. SDN dimintai keterangan oleh perangkat Pidsus Kejari TBA, diantaranya Ka. SDN 130010, Ka. SDN 134633, Ka. SDN 135911, Ka. SDN 139458, Ka. SDN 136541, Ka.SDN 138429,Ka. SDN 138434, Ka.SDN 136467,Ka. SDN 133890.( HER)

DISTANBUNHUT DUMAI ‘MERADANG’....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Hadiyono disinggung soal kawasan bakau disepanjang pantai Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Nerbit, Mampu dan Basilam Baru yang berada di Perairan Selat Rupat membenarkan adalah kawasan Bakau yang jaraknya dari bibir pantai bervariasi dari 50 meter hingga 200 meter, karena kawasan bakau yang ada di Selat Rupat berliku-liku, sehingga luas kawasan bakau yang reklamasi tersebut belum bisa dipastikan, “Nanti kita sambung lagi” menyudahi

pembicaraannya.

Sementara itu Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Dumai ketika di upayakan konfirmasi terkait pelanggaran UU No.32 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup diduga dilakukan 8 Perusahaan yang berada di Perairan Selat Rupat tidak ada ditempat menurut staf KLH Kepala kantor bersama Kabid Lingkungan sedang tugas ke Pekanbaru.

Terkait Laporan Tim Investigasi Bersama yang disampaikan melalui LSM Gerakan Penyelamatan

Kekayaan Daerah (GPKD) Riau Syaiful Aula dan Lembaga Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup Indonesia (LPP-LHI) Kharimullah Tambunan dan dua awak media, KPK Pos dan Mimbar Negeri di amini Syaiful Aula serta mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi yang dilakukan Tim Investigasi Bersama diperairan Selat Rupat.

Pantauan dilapangan diduga telah terjadi pengrusakan lingkungan kawasan konservasi bakau dengan mereklamasi (penimbunan) pantai disepanjang

Pantai Selat Rupat, reklamasi tersebut telah dilaporkan ke Walikota Dumai.

Reklamasi pantai, lanjut dia yang dilakukan perusahaan menggunakan pasir laut, patut diduga telah melakukan penyeludupan hukum, terkait Undang-Undang No.32 Thn 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal – 7 “Adalah merupakan kewajiban setiap orang memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah menanggulangi pencemaran” katanya Keterangan yang dihimpun

KPK Pos, Perusahaan yang beroperasi disepanjang Selat Rupat tersebut diduga belum mengantongi izin pelepasan kawasan konservasi dari Kementerian Kehutanan RI. Diperkirakan ada 8 Perusahaan yang beroperasi dikawasan Industri Lubuk Gaung berada di Perairan Selat Rupat membangun Pelabuhan Khusus yaitu, PT. Sari Dumai Sejati, PT. Surya Dumai Sejati, PT. Indo Palma, PT. Semen Padang PT.Duta Palma, PT. Oldi Kimia Sejahtera Mas, PT.Inti Benua Perkasa.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 306 9 - 15 JUNI 2014

KPK Persembahkan Buku Putih Bagi Capres-Cawapres JAKARTA - Pilpres 2014 sebentar lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menerbitkan Buku Putih yang dipersembahkan khusus bagi para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Buku putih ini terpaksa dikeluarkan lantaran korupsi dan kelemahan sistem pemerintahan adalah akar masalah yang melanda bangsa sekarang ini.

“Korupsi adalah simptom dari rendahnya integritas institusi dan individu, serta adanya sistem yang tidak akuntabel.

Tanpa memperbaiki integritas, suplai koruptor baru akan terus terjadi dan berbagai kasus korupsi baru akan terus bermunculan. Tanpa memperbaiki integritas, maka sebaik apa pun sistem yang diterapkan akan tetap muncul kolusi,” demikian tulis KPK dalam keterangan tertulis, kemarin.

KPK berharap para caprescawapres bisa menyusun program kerja dan visi-misi berdasarkan delapan agenda dalam Buku Putih, serta merealisasikannya. Ada delapan agenda KPK dalam bukuh putih itu.

Pertama, agenda reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan. KPK menilai, jalan paling mendasar untuk menata birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi.

Reformasi pengelolaan APBN dan APBD, misalnya, perlu dijadikan fokus program. Reformasi di sektor ini bertujuan memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta meminimalisasi kebocoran anggaran.

Kedua, agenda pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Ada tiga sektor yang harus mendapat perhatian besar presiden mendatang, yakni pertambangan (khususnya mineral dan batubara), kehutanan, perikanan dan kelautan. pertambangan, misalnya, memberikan kontribusi sekitar 9 persen terhadap total pajak dalam negeri. Potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan dapat lebih besar dari 9 persen, termasuk potensi penerimaan pajak yang bisa lebih tinggi dari yang diperoleh sekarang dari pertambangan batubara.

Ketiga, agenda ketahanan dan kedaulatan pangan. Keseriusan pemerintah dalam upaya swasembada pangan tercermin dari besarnya anggaran swasembada pangan, misalnya pada 2014 senilai 8,28 triliun rupiah untuk lima komoditas utama.

Bila tidak dikelola dengan baik, ini dapat memicu kerugian keuangan negara, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

KPK juga melihat bahwa kebijakan importasi komoditas pangan strategis masih sangat lemah dalam melindungi petani lokal.

Kelemahan pada kebijakan tata niaga meliputi arah kebijakan yang tidak tepat yang dapat dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan negara dan kepentingan publik.

Keempat, agenda perbaikan infrastruktur. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indo-

nesia tahun 2009 yang dilakukan oleh KPK, menunjukkan persepsi masyarakat pengguna layanan pada layanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan masih belum memuaskan.

Dicontohkan, skor potensi integritas pada layanan Uji Tipe dan Penerbitan Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat hanya mencapai 5,99 (peringkat 68), di bawah standar minimal KPK (6,0). Hal ini menunjukkan, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelayanan publik pada layanan tersebut yang merupakan celah terjadinya pemerasan atau suap.

Kelima, agenda penguatan aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum harus akuntabel. Ini berarti bahwa proses pelaksanaan penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan berbasiskan pada adanya kemanfaatan hukum dan keadilan bagi publik. Dengan sendirinya, peningkatan citra positif aparat penegak hukum akan meningkat, seiring dengan kapasitas dan kompetensi dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Keenam, agenda dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan. KPK mencermati bahwa akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup. Buktinya adalah kasus tindak pidana korupsi yang semakin banyak dari tahun ke tahun.

Mengingat orientasi kesuksesan hidup yang berdasar hanya pada materi, membuat nilai-nilai moral semakin “sepi” diajarkan di keluarga maupun lembaga formal. Dampaknya, munculnya sikap permisif masyarakat dalam menghadapi kasus korupsi di lingkungannya.

Tentu saja kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Ketujuh, agenda perbaikan kelembagaan partai politik.

Penguatan bisa dilakukan pada sistem rekrutmen, kaderisasi parpol dan sisi pendanaan. Partai politik adalah pengejewantahan aspirasi rakyat.

Karena itu, membangun partai politik yang berintegritas, juga akan menghadirkan kehidupan berpolitik yang demokratis, jujur dan bebas dari korupsi.

Presiden selaku kepala negara mesti melakukan penguatan terhadap sistem pendukung parlemen.

Penguatan menjadi bagian guna meningkatkan prinsip mengawasi dan mengimbangi terhadap berjalannya roda pemerintahan.

Kedelapan, agenda peningkatan kesejahteraan sosial. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pemimpin terpilih, yakni berhati-hati dalam menetapkan kebijakan jaminan pensiun, karena program ini relatif baru, dan berdasarkan pengalaman di negara-negara Eropa, memicu terjadinya krisis ekonomi.

Kedua, membangun tata kelola jaminan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, mengingat jumlah dana kelolaan yang nantinya terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan cukup besar. (ENDY)

NASIONAL

KPK: Capres-Cawapres Jangan Manipulasi Laporan Harta Kekayaan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres ) hendaknya tidak memanipulasi laporan harta kekayaannya. KPK kini mulai mengklarifikasi dan verifikasi laporan harta kekayaan dua pasang capres/cawapres yang sudah diserahkan kepada KPK beberapa waktu lalu.

"Kami akan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika hasil verifikasi memperlihatkan adanya capres atau cawapres yang memanipulasi laporan harta kekayaan. Temuan ini tentu akan kita sampaikan ke KPU. Masak sih belum jadi presiden saja kok berani manipulasi," kata Juru Bicara KPK Johan Budidi Jakarta, Senin (2/6).

Johan melanjutkan KPK juga

berharap KPU bisa mempertimbangkan hasil verifikasi harta kekayaan capres dan cawapres yang disampaikan KPK nantinya.

Mengingat KPK tidak berwenang merekomendasikan agar pencalonan capres/cawapres digugurkan KPU. "Tentu KPK bisa sampaikan itu ke KPU untuk pertimbangan, ini loh capres x punya harta ini, tapi tidak dilaporkan. Kami sampaikan ke KPU, apakah dicoret atau tidak, itu keputusannya KPU," sambung Johan.

Terkait proses verifikasi, KPK juga meminta masyarakat melaporkan langsung kepada KPK jika memiliki informasi terkait harta kekayan capres dan cawapres.

Masyarakat bisa menyampaikan secara langsung informasi yang diketahui mereka terkait harta kekayaan capres/cawapres dengan mendatangi Gedung KPK, Jalan

HR Rasuna Said, Kavling C1, Kuningan, Jakarta. Informasi juga bisa disampaikan melalui surat elektronik ke alamat pengaduan@kpk.go.id atau informasi.lhkpn@kpk.go.id.

Informasi masyarakat ini nantinya akan dijadikan bahan bagi KPK dalam mengecek kebenaran laporan harta kekayaan capres dan cawapres. "Kami gunakan jadi bahan klarifikasi kepada masingmasing capres cawapres informasi yang kami terima sebelum 25 Juni 2014," ucapnya.

Rencananya, lanjut Johan, hasil verifikasi harta kekayaan capres dan cawapres akan diserahkan KPK kepada KPU pada 1 Juli mendatang. Nantinya, laporan harta capres dan cawapres ini akan diumumkan KPK dan KPU kepada masyarakat. Laporan harta ini

menjadi salah satu syarat KPU bagi mereka yang mendaftarkan disi sebagai capres dan cawapres.

Selain meminta pelaporan harta dijadikan salah satu syarat mencalonkan diri, KPK menggodok materi untuk debat capres dan cawapres. Materi debat tersebut akan disampaikan KPK kepada KPU. "Materinya tentu yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Johan.

Menurut Johan, sebelumnya kedua pasangan capres-cawapres, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa telah menyampaikan laporan harta kekayaan terbaru mereka ke KPK akhir Mei lalu. “Dalam konteks ini, laporan harta kekayaan yang disampaikan capres dan cawapres merupakan salah satu pemenuhan syarat yang ditetapkan KPU,”

paparnya.

KPK, lanjut dia, hanya menyampaikan hasil klarifikasi harta kekayaan capres-cawapres ke KPU dan tidak memutuskan keabsahan tiap-tiap pasangan jika terdapat laporan harta kekayaan yang belum dilaporkan ke KPK. “Karena, pertama hal ini sesuai ketentuan undang-undang. Ini juga merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara negara,” urainya.

Selain mengajak masyarakat untuk melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan capres dan cawapres, KPK juga tengah bekerjasama dengan KPU untuk menyusun materi debat capres dan cawapres. “Materinya terkait komitmen pasangan capres dan cawapres terhadap pemberantasan korupsi. Saya kira rakyat akan melihat itu,” sambungnya. (ENDY)

Terdakwa kasus gratifikasi kasus Hambalang Anas Urbaningrum (kanan) menyerahkan dokumen nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/5). Eksepsi fokus tersebut pada gratifikasi yang dituduhkan kepada Anas, serta dugaan aliran dana dari gratifikasi dalam kasus pencucian uang terkait kasus proyek Hambalang.

Mahasiswa Desak KPK Usut Korupsi Cawapres Hatta Rajasa JAKARTA - Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa diguncang isu tak mengenakkan. Dua kelompok mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjukrasa terkait kasus korupsi, mafia pajak yang dilakukan Hatta Rajasa, ketika menjadi Menteri Perhubungan dan Menko Perekonomian. Unjuk rasa mahasiswa itu dilakukan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

Aksi pertama disampaikan Forum Masyarakat antikorupsi Nusantara (Formantara) mendesak KPK untuk segera menyeret Hatta Radjasa, terkait dugaan korupsi hibah Gerbong Kereta Api. Hatta Rajasa secara moral telah cacat, sebab semasih Menteri Perhubungan 2004-2007, terlibat dalam korupsi impor gerbong kereta api bekas dari Jepang.

"Mestinya, KPK sudah membawa kasus korupsi ke Pengadilan

Tipikor untuk melanjutkan penyidikan dengan Hatta Rajasa sebagai tersangka utamanya. Jika KPK memang berani, penyidikan harus dilanjutkan. KPK tidak boleh tebang pilih, segera tetapkan KPK sebagai tersangka utamanya," tegas Direktur Formantara Syafti Hidayat di gedung KPK Jakarta, Senin (2/6).

Hidayat menegaskan korupsi gerbong kereta api bekas hibah dari Jepang merugikan negara Rp 20 Miliar. Pelaku yang sudah dihukum, hanya Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro, divonis pengadilan selama 3 tahun penjara.

"Seharusnya kasus ini tidak berhenti pada tingkat Dirjen saja, tapi harusnya ke tingkat Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa," ungkap dia.

Ditambahkan fakta keterlibatan lainnya terkait dugaan keterlibatan Hatta Rajasa dalam korupsi proyek gerbong kereta api bekas. Adanya

penggelembungan biaya pengiriman KRL dari Jepang ke Indonesia, merugikan negara Rp 11 Miliar. "Gerbongnya sendiri hibah, tetapi ongkos ditanggung penerima hibah, inikan nggak masuk akal.

Karena itu KPK perlu membuka lagi kasus korupsi ini yang sudah dipetiseskan," tutup dia.

Sehari kemudian, Selasa (3/6) Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM-Indonesia) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Puluhan mahasiswa ini menuntut Hatta Rajasa yang kini menjadi cawapres Prabowo ditindak karena menurut mereka Hatta juga diduga bermain di sektor mafia migas PT Pertamina.

Koordinator Aksi, Anyonk Latupono mengatakan Hatta Rajasa juga Politikus PAN harus ditindak mengingat dia juga bermain sebagai mafia minyak. "Permainan Hatta Rajasa di sektor migas juga

sangat besar, dia bekerja sama dengan broker dan mafia minyak," tegasnya.

Selain itu, masih menurut Anyonk, Hatta juga harus diusut soal kasus korupsi biaya pengiriman kereta hibah pada tahun 2006.

"Kami mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi biaya pengiriman kereta hibah tahun 2006 yang terindikasi keterlibatan Hatta Rajasa selaku Menteri Perhubungan saat itu. JAMIndonesia mengajak seluruh elemen untuk menolak capres dan cawapres yang bermental korupsi," tutup Anyonk Aksi lainnya dilakukan Koalisi Mahasiswa Jakarta (KMJ) yang menuding Cawapres Hatta Rajasa sebagai dalang perampokan mafia minyak dan gas (migas). Selasa (3/ 6), mereka berunjuk rasa mendesak KPK mengusut dugaan tersebut.

“BUMN yang mengelola

kekayaan alam minyak dan gas dijadikan lahan perampokan oleh mafia-mafia tikus. Permainan Hatta Rajasa di sektor migas sangat besar. Dia bekerja sama dengan broker dan mafia minyak,” ujar koordinator aksi, Saefullah Muhammad.

Atas perbuatannya itu, menurut Saefullah, negara dirugikan hingga Rp17 triliun. Karenanya, KMJ meminta kasus ini segera diusut.

“Kasus ini tak bisa dibiarkan begitu saja. KPK harus cepat menyelesaikannya. Apalagi, Hatta Rajasa sekarang adalah cawapres RI dalam Pilpres 2014,” katanya.

Bukan hanya itu, KMJ pun menuding Hatta terlibat praktik korupsi kuota impor daging sapi dan kereta hibah dari Jepang.

“Kami tunggu tindak lanjut KPK dalam waktu 7X24 jam. Jika tidak ada reaksi, kami akan turunkan massa lebih besar lagi,” tuntasnya.

(ENDY)

VISI-MISI CAPRES CAWAPRES BERANTAS KORUPSI

Prabowo-Hatta Berantas KKN, Jokowi-JK Jerakan Koruptor JAKARTA - Pilpres 2014 sebentar lagi. Masalah pemberantasan korupsi masih menjadi isu menarik diperbicangkan.

Diperlukan visi misi Capres Cawapres, yang memiliki terobosan dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi.

Visi misi pemberantasan korupsi Capres menjadi penting dalam rangka melanjutkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih jauh dari harapan dalam merajalelanya korupsi di republik ini. Korupsi politik diparlemen kian mengakar sejak banyaknya sejumlah anggota dewan yang terseret dalam kasus korupsi.

Visi misi pemberantasan korupsi yang diusung PrabowoHatta hanya menjelaskan transformasi bangsa menjadi keberlanjutan dalam menyelesaikan agenda reformasi

dan percepatan pembangunan yang selama ini, belum otimal.

Juga ingin menciptakan kepastian dan menegakan hukum tanpa pandang bulu dan adil. Dan, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terkait dukungan terhadap KPK, Prabowo-Hatta tak memiliki program terkait kebijakan mendukung KPK sebagaimana tertuang dalam visi misi Capres-Cawapres. Namun, secara spesifik menyebut program dukungan KPK dengan penambahan personil Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, dan dukungan sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan.

Terhadap dukungan atas keberlanjutan program Strategi Nasional (Stranas) pencegahan pemberantasan korupsi (PPK) 2012-2025, Prabowo-Hatta,

hanya mengaitkan program dengan Stranas dalam implementasi program terhadap tujuh kementerian lembaga dan Pemda.

Sementara visi misi JokowiJK dalam memberantas korupsi menilai merosotnya kewibawaan negara akibat kian merosotnya ketidakpercayaan masyarakat pada instansi publik. Bahkan melemahkan sendi-sendi perekonomian nasional. JokowiJK berjanji membuat koruptor jera. Jokowi-JK berjanji akan bekerja cepat, melayani rakyat, membangun sistem yang transparan, membersihkan aparat, serta menegakkan hukum tanpa diskriminatif.

Selain itu, Jokowi memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber

daya alam. Kemudian mengambil sikap zero toleran tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang.

Lainnya, penyusunan kebijakan pengendalian atasimporpangan melaluipemberantasanterhadapmafia impor.

"Jika melihat visi misi dua pasangan Capres dan Cawapres, Jokowi-Jusuf Kalla lebih detail ketimbang pasangan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa. " papar Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, di Jakarta, Kamis (5/6) Menurutnya, visi misi Jokowi-JK lebih mengelaborasi sejumlah persoalan yang menjadi realitas di masyarakat.

Sebaliknya, visi misi yang diusung Prabowo-Hatta cenderung sederhana. "Memang visi misi Prabowo-Hatta perlu

diperjelas dan paparkan lebih gamblang soal pemberantasan korupsi," lontarnya.

Fahmy melanjutkan, problem utama korupsi jauh lebih banyak dipaparkan secara detil oleh pasangan Jokowi-JK ketimbang Prabowo-Hatta dalam visi misinya.

Koordinator Program Democratic Governance TII, Teguh Setiono, menambahkan kedua pasangan Capres dan Cawapres memang menggalakan pemberantasan korupsi. Meski kedua Capres dalam visi misinya mendukung pemberantasan korupsi, namun capaian target dalam jangka pendek, dan panjang tidak gamblang dijelaskan oleh keduanya.

Dikatakan, dukungan terhadap KPK, pasangan Jokowi-JK memiliki program perubahan

kebijakan. Misalnya, sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan.

Sedangkan Prabowo-Hatta tak memiliki program terkait kebijakan mendukung KPK sebagaimana tertuang dalam visi misi Capres-Cawapres.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyindir visi-misi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu visi misi Prabowo Hatta dalam pemberantasan korupsi adalah menambah jumlah penyidik KPK. "Pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar menambah jumlah personel penyidik KPK. Pemberantasan korupsi bukan sekedar menambah jumlah penyidik KPK saja," kata Bambang di Jakarta, Kamis (5/6).

Bambang menjelaskan,

magnitute tantangan pemberantasan belum sepenuhnya dielaborasi dan dirumuskan secara utuh dan paripurna oleh capres dan cawapres. Antikoruptif, kolusif dan nepotistik harus menjadi sikap, perilaku, perspektif yang terinternalisasi dan dirumuskan secara kongkrit dalam program kerja.

"Mainstreaming antikorupsi dalam bentuk ide, program, sasaran, strategi dan perspektif di seluruh proses dan program pembangunan harus dilakukan agar penerimaan negara makin meningkat, sikap dan perilaku korupsi dapat dikendalikan, sistem perencanaan. Pelaksanan dan pengawasan menjadi kian akuntabel, serta rakyat dilibatkan secara intensif dan sistematik. Ini yang seharusnya menjadi perhatian," sarannya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 306 9 - 15 JUNI 2014

Kasat Reskrim Polresta Medan Lanjutkan Korupsi Alkes RSUPM MEDAN- Sat Reskrim Polresta Medan sedang memperbaiki berkas perkara tersangka dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) RSUP dr Pirngadi Medan, yang merugikan Negara mencapai Rp1,1 miliar.

“Jaksa peneliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan telah mengembalikan berkas tiga tersangka ke penyidik Reskrim Polresta Medan untuk dilengkapi,” kata Kompol Wahyu Bram yang ditunjuk menjabat Kasat Reskrim Polresta Medan menggantikan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak.

Ketiga tersangka dugaan korupsi itu masing-masing yakni Sukartik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Arpen Asnawi selaku rekanan dan Kamsir Aritonang selaku Sub Dealer/Sub Distributor.

Sedangkan berkas atas nama Dirut RSUP dr Pirngadi Medan, dr Amran Lubis masih di proses Kompol Wahyu yang kini masih menjabat Kanit I Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumut menambahkan, setelah diteliti ada materi yang kurang dalam berkas perkara tersangka dugaan korupsi alkes RSUP Pirngadi Medan.

Sehingga, jaksa penliti Kejari Medan mengembalikan berkasnya.

“Sekarang kita sedang bekerja melengkapi kekurangan berkas sesuai petunjuk jaksa peneliti.

Penyidik Polresta Medan kembali periksa sejumlah saksi ahli dari BPK, BPKP, Departemen Kesehatan dan Keuangan, untuk melengkapi materi penyidikan sesuai arahan jaksa,” ujar Wahyu.

Kompol Wahyu berjanji bila sudah dilantik/menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Medan, dirinya segera menuntaskan kasus korupsi alkes RSUP dr Pirngadi Medan yang diduga merugikan negara Rp1,1 miliar.

“Saya akan tuntaskan kasus korupsi ini. Saya akan menyeret Dirut RSUP dr Pirngadi Medan, dr Amran Lubis bersama 7 tersangka lainnya,” terangnya sembari menyatakan, selama 1 minggu ini masih bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumut.

Diketahui, kekurangan dalam berkas tersangka korupsi alkes RSUP Pirngadi Medan disampaikan jaksa peneliti Kejari Medan. Dikarenakan sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 8 November 2013 yang diserahkan ke Kejari Medan terdapat empat tersangka (salahsatunya dr Amran Lubis).

Namun, dalam penyerahan penyidik Reskrim Polresta Medan hanya menyerahkan berkas tiga tersangka atas nama Sukartik, Arpen Asnawi dan Kamsir Aritonang.

Tanpa ada berkas dr Amran Lubis. Atas dasar itu, jaksa peneliti Kejari Medan mengembalikan berkas tersangka.(NET)

SUMUT

LANGGAR PP NO.58 TAHUN 2005

Walikota Diminta Copot Kadis PPKA Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Ketua DPP LSM Penjara Indonesia Kota Tanjungbalai Rahmat Hidayat menuding, Kadis PPKA Kota Tanjungbalai Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Sumiran,SH terindikasi melakukan penipuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran (TA) 2011 sebesar Rp4.846.985.308. Dan penerbitan SP2D TA 2011 yang diterbitkan setelah TA 2011 berakhir sebesar Rp1.184.047.924.

Dan untuk penerbitan SP2D TA 2012, lembaga ini meminta Walikota untuk mencopot Sumiran.SH dari jabatannya.

Kepada KPK Pos, Kamis (5/6) Rahmat mengatakan, kasus ini terungkap dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2012.

Kasus ini terungkap saat SP2D TA.2012 sebesar Rp1.184.047.924 yang diterbitkan setelah tanggal 31 Desember 2012 Dia mengatakan, berdasarkan pemeriksaan buku ekspedisi, penyampaian SP2D ke Bank Sumut diketahui terdapat 30 lembar SP2D TA 2012 sebesar Rp1.184.047.924 yang baru disampaikan ke bank pada tanggal 3 Januari 2012.

Hal ini membuktikan adanya indikai penipuan yang diduga dilakukan Kepala Dinas PPKA selaku BUD. Penerbitan SP2D tersebut, menurutnya bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 19 yang menyatakan bahwa Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sementara hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk TA 2011 terungkap adanya beberapa kelemahan. Yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan daerah oleh

BUD. Dalam hal ini BUD belum menetapkan Treasury Single Account dalam pengelolaan kas daerah.

Selain itu, sambungnya, tidak mematuhi prinsip cut off dan perioditas. Hal ini dibuktikan dengan adanya SP2D TA 2011 yang diterbitkan setelah TA 2011 berakhir namun tanggal yang tercantum di SP2D masih menggunakan tanggal pada Bulan Desember 2011. Kendati sudah ada temuan dari BPK,sampai TA 2012 Pemerintah Kota Tanjungbalai belum menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan ayat (1) antara lain menyatakan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambatlambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Ketua DPP LSM Penjara Indonesia yang juga Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kota Tanjungbalai ini menilai BUD belum menerapkan Treasury Single Account dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal, sebutnya, pada TA 2012 BUD Kota Tanjungbalai mengelola 8 rekening pada 7 bank untuk menyimpan uang daerah.

Daftar rekening yang difungsikan sebagai Rekening Kas Daerah untuk TA 2010, Bank Sumut No. Rekening 001 dan 041, Bank Mandiri No.Rekening 0408325-1, BNI No Rekening 597111321,

BSM No. Rekening 0930001331, BRI No.Rekening 000091-30.7.

Pada TA 2011, Bank Sumut No.Rekening 001 dan 041, Bank Mandiri No.Rekening 04083 25-1, BNI No.Rekening 597111321, BSM No.Rekening 0930001331, BRI No.Rekening 000091-30.7, Bank Muamalat No.Rekening 0001002641, BNI Syariah No.Rekening 0222814407.

Pada TA 2012, Bank Sumut No.Rekening 001 dan 041, Bank Mandiri No. Rekening 0408325-1, BNI No. Rekening 597111321, BSM No. Rekening 0930001331, BRI No.Rekening 000091-30.7, Bank Muamalat No.Rekening 0001002641, BNI Syariah No. Rekening 0222814407).(HER)

Mantan Direktur Pembinaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Ahmad Kartono berada diruang tunggu Gedung KPK Jakarta, Selasa (3/6). Ahmad Kartono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 untuk tersangka mantan Menag Suryadharma Ali.

DUGAAN KORUPSI PLTA ASAHAN III

Bupati Tobasa Mangkir Tanpa Alasan MEDAN- Tanpa memberikan keterangan yang jelas. Bupati Toba Samosir (Tobasa), Pandapotan Kasmin Simanjuntak, dua kali mangkir dipanggil Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (4/6).

Pemanggilan Kasmin Simanjuntak, terkait perkara korupsi pelepasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (base camp) dan access road Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III, yang merugikan negara Rp6 miliar lebih dengan terdakwa Drs Rudolf Manurung selaku Asisten I Pemkab Tobasa.

Kesaksian Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak yang sudah berstatus tersangka di Polda Sumut dalam perkara ini, sangat dibutuhkan JPU dari Kejari Balige.

“Benar, Bupati Tobasa, Kasmin Simanjuntak sudah kita panggil untuk jadi saksi dipersidangan. Seharusnya hari ini (kemarin), dia (Kasmin-red) dimintai keterangannya. Tapi hingga sidang usai, Kasmin belum hadir tanpa alasan yang jelas,”kata JPU Nickson Andreas Lubis

SH usai sidang kepada wartawan, Rabu (4/5).

Disampaikan Nickson, tidak hadirnya orang nomor satu di Pemkab Tobasa itu merupakan kedua kalinya. Sebelumnya, pada Rabu (28/5) lalu, Bupati Tobasa yang berstatus tersangka di Polda Sumut tidak hadir karena sedang rapat kerja di Jakarta.

“Inikan panggilan kali kedua. Panggilan pertama ada keterangan tidak bisa hadir karena sedang rapat kerja di Jakarta. Sedangkan hari ini belum ada keterangannya,”ungkap Jaksa.

Menurut Nickson, keterangan Bupati Tobasasangatdiperlukandalamkasusdugaan korupsi yang dari anggaran Rp17 miliar itu.

Jika pemanggilan ketiga tidak juga hadir, akan dilakukan penjemputan paksa.

“Ya kita sesuai prosedurlah, kan ada panggilan ketiga. Kita tidak usah berandai-andai kalau dia tidak datang.

Kan ada jemput paksa,”tandasnya.

Pada persidangan perkara korupsi tersebut, JPU menghadirkan saksi mantan Plh Kadis Kehutanan Tobasa, Mangapul Hutajulu, Marhot selaku tim penaksir harga proyek PLTA Asahan

III dan Kurniawan Tanjung karyawan PT PLN selaku juru bayar pembelian tanah antara PT PLN dan pemilik tanah.

Kurniawan Tanjung dalam kesaksiannya menjelaskan, anggaran untuk pembebasan lahan berasal dari anggaran PLN (A-PLN). Anggaran itu diperuntukkan menggantirugi lahan dan tanaman yang hidup di atas lahan yang diduduki masyarakat Desa Meranti, Kecamatan Pintu Pohan, Tobasa.

Ditanya hakim bagaimana proses transaksi anggaran itu, Kurniawan menjawab pembayarannya Rp1,9 miliar ditransfer ke rekening Panitia Pengadaan Tanah (P2T), salahsatunya Marole Siagian.

Kenyataannya uang itu masuk ke rekening orang lain, diduga milik Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak.

Kurniawan juga mengatakan pembayaran gantirugi dilakukan secara tunai di Aula Desa Meranti, Kecamatan Pintu Pohan dan dihadiri tim panitia.

Masalah mempertanyakan dokumen seperti surat tanah, saksi menegaskan dirinya tidak bertugas untuk hal itu.

“Bertanya soal dokumen bukan tugas saya pak hakim. Saya hanya

membayar. Ada tim lain yang bertugas untuk itu”, jawab Kurniawan.

Meski belum semua dibayarkan gantirugi pembebasan lahan itu. Saksi menyampaikan, rincian pembayaran yang sudah terealisasi yakni untuk basecamp sebesar Rp6 miliar lebih dan access road sebesar Rp9 miliar lebih.

“Jadi kalau ditotalkan ada sekitar Rp15 miliar ya?”, tanya hakim lagi.

Lalu saksi membenarkan. “Iya pak hakim, yang sudah disalurkan sekitar Rp15 miliar”, jawabnya.

Diketahui, perkara dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan base camp yang menuju akses ke proyek PLTA Asahan III. Lahan yang dibebaskan itu seluas 9 hektar di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa.

Anggaran yang digelontorkan PT PLN untuk proyek itu senilai Rp17 miliar dan bersumber dari dana APBN. Tetapi dalam pelaksanaannya negara dirugikan senilai Rp4,4 miliar. Kerugian negara itu dihitung oleh BPKP yang melakukan audit harga lahan dan tanaman yang diganti rugi.(NET)

SEMINAR KRIMINALISASI PUBLIK USU

Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Bukan Perkara Pidana MEDAN- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Tan Kamelo SH MH mengatakan sangat tidak wajar jika pertanggung jawaban dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dari perdata beralih ke pidana.

“Permasalahan Kontrak PBJ tidak harus dipidana karena mengandung aspek hukum administratif dan perdata,” katanya dalam seminar publik "Kriminalisasi Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa BUMN" yang digelar di ruang IMT GT, gedung Biro Rektor USU, Senin lalu.

Lebih lanjut, Tan Kamelo mengatakan, kontrak PBJ harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

Apalagi Kontrak PBJ BUMN dananya bersumber dari APBN dan APBD. Dalam konteks ini, kontrak PBJ tunduk kepada PP No 54 tahun 2010.

"Sangat tidak wajar jika pertanggung jawaban kontrak PBJ beralih dari perdata ke pidana. Sebab, fenomena yang terjadi adalah kencenderungan mengkriminalisasi permasalahan perdata masuk ke ranah pidana", ujarnya.

Dia tidak membantah, jika permasalahan kontrak PBJ pada

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

akhirnya bisa masuk ke ranah pidana, namun katanya,harus diteliti secara cermat perbuatan yang menyertainya sebelum ada kesepakatan kontrak tersebut dibuat.

Jika tidak hati-hati, dan ceroboh melaksanakan kontrak PBJ, dapat juga terseret ke ranah pidana sesuai pasal 55 UU No. 30 tahun 2009.

“Kalau pun dikenakan sanksi pidana pihak BUMN dan BUMD hanya dikenakan hukuman denda paling tinggi, ditambah sepertiga," jelasnya.

Dia juga mengatakan, tidak sedikit pejabat pemerintah, Polri, TNI, BUMN/BUMD menolak dilibatkan dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Alasannya sederhana, karena takut terlibat kasus korupsi di kemudian hari.

Sementara dalam seminar itu, Prof. Ningrum Natasya Sirait mengatakan, berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah biayanya langsung dari APBN. Sedangkan PERMENEG BUMN No. PER 05/MBU/2008 tentang pengadaan barang/jasa, menyebutkan, pengadaan barang/jasa di lingkungan

BUMN Tidak dibiayai lasung APBN. Dalam kaitan ini, Prof. Ningrum mengingatkan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat,sesuai UU No 5/1999, praktek persengkongkolan tidak dibenarkan.

Dampak dari persengkongkolan itu, kata Ningrum, akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan bisa menimbulkan kerugian negara dalam hal ini tender pemerintah. Rentan penggelembungan anggaran sehingga mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.”Kita harapkan seminar ini melahirkan pemahaman dan kepastian hukum", ujarnya.

Disesi berikutnya, Dr. Faisal Akbar Nasution mengatakan, semua pihak terutama aparat penegak hukum, harus memahami secara utuh tentang anggaran didalam BUMN.Anggaran dari negara yang ditanamkan di dalam BUMN tunduk pada UU No 1 tahun 1995 dan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sesuai pasal 2 huruf g UU No 17/ 2003, saham, milik negara di dalam

BUMN memang merupakan kekayaan negara. Namun, ketika keuangan negara itu ditanamkan ke dalam BUMN seharusnya tidak lagi dipandang sebagai bagian dari keuangan negara karena persyaratan modal dari negara itu sama kedudukannya dengan penyertaan modal dari pihak swasta yang ditanamkan ke dalam BUMN itu.

“Dengan kondisi ini, keuangan BUMN harus dipisahkan dari kekayaan negara. Begitu juga dari persepektif hukumnya, harus ada batasan, apakah masuk ranah pidana, administrasi negara, atau perdata.

"Kurang tepat kalau peramsalahan kontrak PBJ disimpulkan masuk ke ranah pidana“, tukasnya.

Todung Mulya Lubis, Kuasa hukum PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga menyayangkan sejumlah tenaga ahli di PLN dijadikan terdakwa dengan tuduhan merugikan keuangan negara dalam proses pengadaan pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan, Medan (LTE GT 2.1 & GT 2.2).

Todung menilai tidak ada urgensi sama sekali untuk melakukan penahanan terhadap para tenaga ahli PLN. Sebab, selain keahlian para terdakwa dibutuhkan, PLN menjamin bahwa para terdakwa tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. "Untuk itu, saya meminta agar para terdakwa segera dibebaskan atau paling tidak dialihkan menjadi tahanan kota", tegasnya.

Menurut Todung, dalam pekerjaan LTE, PLN justru berhasil melakukan penghematan. Hal ini dibuktikan dengan realisasi nilai kontrak justru jauh lebih kecil dari HPS kontrak awal. Pada HPS kontrak awal dengan pemenang tender Mapna Co, tertulis sebesar Rp 645 miliar, sementara harga yang tertuang dalam kontrak hanya Rp431 miliar.

"Dengan nilai kontrak sebesar Rp431 miliar justru PLN berhasil melakukan saving sebesar Rp214 miliar (RAB Rp645 miliar dibandingkan nilai kontrak Rp431 miliar) sehingga tuduhan kerugian negara tidak terbukti. Karena itulah, Todung menilai penahanan para tenaga ahli PLN tidak berdasar.(FER)

Kemenag Kabupaten Kerinci Diduga Kongkalikong Dengan Kepsek MA KERINCI- Pengaduan guru Madrasah Aliyah (MA) dan masyarakat Koto Rendah ke Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kerinci terkait pengutipan yang diduga dilakukan Kepala Sekolah MA Darul Udin.S.Ag.M.Pdi terhadap siswa di sekolah itu sampai saat ini belum mendapat respon.Hal ini menimbulkan asumsi dan dugaan adanya kongkalikong antara Kemenag Drs.H.Suardin dengan Kepala Sekolah Darul Udin.

Sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Koto Rendah, sejak itu pula komite sekolah tidak memiliki pengurus. Dan anehnya, kendati tidak ada pengurusnya siswa tetap diharuskan membayar uang komite setiap bulannya. Dan ini menimbulkan pertanyaan bagi orang tua siswa tentang kutipan tersebut.

Dan bukan itu saja, Darul Udin juga diduga menggelapkan dana bantuan siswa miskin (BSM). Siswa Madrasah hanya menerima dana BSM sebesar Rp300.000 per siswa padahal seharusnya dana BSM yang diterima sebesar Rp700.000 per siswa. Darul Udin juga mengutip biaya Ujian Nasional untuk kelas III sebesar Rp1 juta.

Mendapat laporan dari masyarakat terkait bobroknya kepemimpinan Darul Udin di Madrasah Aliyah, Ketua Umum LSM Pemuda Anti Korupsi Boy Bunyamin menyebutkan bahwa tindakan Darul Udin yang diduga melangar hukum bukan hanya masalah pengutipan dan penggelapan dana BSM saja. "Darul Udin juga diduga telah melakukan pendataan siswa fiktif", tudingnya.

Tudingan Boy ini bukan sekedar tudingan, tentu saja dengan bukti. Dia menyebutkan, untuk mendapatkan bantuan dana BSM, Darul Udin mengirimkan laporan jumlah siswa ke Kemenag Kabupaten Kerinci sebanyak 159 orang padahal jumlah siswa yang menerima dana tersebut hanya 96 orang.

Bahkan, para guru Madrasah mengeluh dengan sikap Darul Udin yang kerap mencaci dengan bahasa kotor pada saat memberikan pengarahan kepada para guru. Cacian itu diucapkan Darul Udin setiap hari Senin pada pelaksanaan upacara bendera. Ini bukan suatu sikap seorang pemimpin, ujarnya.

Boy Bunyamin meminta kepada Kemenag Kabupaten Kerinci untuk mengevaluasi kinerja Darul Udin yang telah melanggar peraturan dan mencemarkan nama baik Madrasah Aliyah.(BOY)

Rekrutmen Banpol PP Rp3,6 M Ditengarai Salahi Aturan MEDAN- Dugaan kejanggalan rekrutmen Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) memasuki babak baru. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menegaskan, rekrutmen tenaga honor itu melanggar surat edaran Gubsu. Kepala BKD Provsu Pandapotan melalui Kabid Pengadaan Pegawai Kaiman Turnip, Kamis (5/ 6) menyatakan rekrutmen itu sangat dilarang.

Larangan itu sesuai Surat Edaran nomor: 800/ 7191/BKD/II/TAHUN 2012 atas nama Gubernur Sumatera ditandantangani Sekretaris Dasrah (Sekda) 6 Maret 2012.

Dalam surat edaran itu dilarang merekrut dan melakukan pengadaan tenaga honorer, tenaga harian lepas atau sejenisnya di SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Bahkan katanya, rekrutmen 144 Banpol PP di Satpol PP Sumut tersebut melanggar PP 48 Tahun 2005 jo PP no 43 Tahun 2007 dan PP 56 Tahun 2012. “Rekturmen di Satpol PP Sumut tersebut sangat dilarang jika menilik surat edaran Gubsu,” kata Kaiman.

Disinggung apakah Satpol PP berkordinasi dengan BKD soal rekrutmen 144 tenaga honorer itu, Kaiman Turnip menegaskan Satpol PP tidak pernah berkordinasi dengan pihaknya.“Mereka di luar pengadaan kami. Tidak ada pernah kordinasi sesuai dengan isi surat edaran tersebut,” tegasnya.

Titipan Kasatpol PP Sebelumnya, Zulkifli dan Bendahara Satpol PP Benhard Sigalingging sempat mencakmencak saat dikonfirmasi mengenai tuduhan kejanggalan dalam kasus itu.

Bahkan Benhard terkesan mengamuk saat disinggung jumlah anggaran dalam rekrutmen tersebut. Benhard tak mampu menjelaskan apakah gelontoran dana dari APBD itu sudah termasuk honor Banpol PP atau belum.

Informasi di kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diperoleh anggaran untuk penggadaan personil Banpol PP pagunya Rp3.600.678.000 dan pemenang lelang untuk pengadaan ini adalah PT Delta Mitra Masyarakat dengan harga penawaran Rp3.381.291.857.

Dari sumber diperoleh informasi, proses rekrutmen itu diduga menjadi ajang pungutan liar. Untuk bisa menjadi Banpol PP, satu pelamar dikutip biaya Rp3 juta sampai Rp5 juta.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 306 9 - 15 JUNI 2014

LIPSUS

BPK, Masih Menunggu LHP Terkait adanya laporan tentang dugaan penyimpangan dan kegiatan fiktif anggaran belanja perjalanan dinas di Disnakertrans Provsu, Staf humas BPK Pemprovsu Arif Rahman mengatakan, BPK sudah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemprovsu APBD 2013.

"Pemeriksaan laporan keuangan tersebut masih dalam proses tahap penyelesaian hasil laporan", kata Arif.

Terkait temuan dari LSM LP3S-SU tentang belanja perjalanan dinas APBD 2013 yang dipimpin Bukit Tambunan, Arif mengatakan untuk temuan tersebut BPK belum bisa mengambil tindakan. Karena isi LHP belum selesai dan belum diserahkan ke BPK. Jika temuan itu ada dalam LHP maka BPK akan merekomendasi ke Pemda untuk menindak lanjuti LPH tersebut.

“Sampai saat ini LHP belum selesai dan belum diserahkan. Minggu depan baru keluar dan baru dilakukan penyerahan LHP. Untuk itu kita lihat saja minggu depan apakah LHPnya terdapat temuan atau tidak,”paparnya.(VIN)

Anggaran SPPD Pemborosan Dan Patut Dicurigai SEMENTARA itu praktisi hukum Irwandi Lubis SH mengatakan persoalan korupsi atau tidak korupsi dalam temuan tersebut belum bisa disimpulkan karena audit BPK sedang berjalan. Tetapi dalam konteks good goverman atau pemerintahan yang baik.

Temuan ini merupakan pemborosan dengan memakai uang rakyat.

Cost yang digunakan melukai rasa keadilan masyarakat. Mengingat masih banyak sebenarnya pos-pos anggaran yang harus diprioritaskan. Contohnya angaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Tidak hanya itu, menurut Wandi harusnya biaya belanja perjalanan dinas tersebut dialokasikan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Karena perjalanan dinas tersebut tidak ada faedahnya dan tidak terlalu penting Pemprovsu mengeluarkan biaya dinas yang terlalu besar itu.

Menurutya, kalau ada nilai yang fantastis terhadap perjalanan dinas, ini patut dicurigai dan patut diduga adanya manipulasi dan penyelewengan. Tentu kita harapkan penegak hukum untuk segera mendalami temuan itu. Apakah ada aspek potensi penyalahgunaan keuangan negara disitu.

"Kalau ada diharapkan untuk segera memprosesnya", tegasnya.

Praktisi Hukum ini meminta kepada Pemprovsu untuk lebih hemat dan efisien dalam mengunakan anggaran dinas. Karena tidak wajar dan tidak layak Pemprovsu mengeluarkan biaya Dinas yang hanya terkesan seremonial.(VIN)

Anggaran Belanja SPPD Disnakertrans Sarat Kebohongan Praktisi Hukum Ahmad Fadhly Roza.SH mengatakan, penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas ada prosedural dan estetika biaya. Dengan anggaran sebesar Rp8.302.641.000 dalam setahun ini merupakan anggaran yang cukup fantastis.

Mengingat negara sedang mencoba untuk melakukan penghematan dan pemberantasan korupsi.

Jika dilihat dari besarnya biaya perjalanan dinas di Dinas Tenaga Kerja ini merupakan suatu pemborosan dan perlu di evaluasi kembali, ucapnya.

Sebagai pengamat hukum, Roza sering mendapat laporan adanya penyimpangan anggaran perjalanan dinas seharusnya aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan. "Informasi ini patut dicurigai karena ada indikasi merugikan negara", ucapnya.

Dalam hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu harus transparan dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Apalagi, menurut Roza, Disnakertrans tidak mempunyai peran ditengah masyarakat.Contohnya, masalah ketenagakerjaan. Pihak Disnakertrans tidak pernah berpihak kepada buruh bahkan cenderung memihak kepada pelaku usaha yang notabene diketahui membangkang dan tidak mematuhi aturan.

Ditambah lagi kebohongan kadis pada saat di konfirmasi wartawan terkait dugaan penyimpangan anggaran SPPD, ini menunjukkan kredibilitas Bukit Tambunan sebagai Kadis patut dipertanyakan.

"Dalam menyebutkan namanya saja dia (Bukit Tambunan-red) sudah bohong apalagi soal program kerjanya yang dipertanyakan.

Pastilah sarat akan kebohongan", tudingnya.

"Jika seorang Kepala Dinas sudah berani berbohong kepada wartawan dengan tidak berani menyebutkan siapa dirinya berarti Kadis ini patut di curigai", tudingnya lagi.

Melihat sikap Bukit Tambunan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu yang hobby berbohong, Roza mendesak BPK dan Kejaksaan segera melakukan pengusutan.

"Masalah anggaran perjalanan dinas di Disnakertrans ini harus secepatnya di proses.

Dan jangan coba-coba untuk membohongi media. Ditambah lagi, dimata masyarakat belum nampak manfaat dan fungsi Disnakertrans. Bila perlu di bubarkan saja karena program kegiatannya hanya menghamburkan uang negara, tukasnya.(MEI)

Anggaran Perjalanan Dinas Disnakertrans Provsu Rp8,3 Miliar Diduga Fiktif Penyelewengan anggaran perjalanan dinas selama setahun merupakan indikasi perampokan uang rakyat.

Temuan BPK mengindikasikan bahwa perampokan uang rakyat terjadi merata di semua instansi pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2013 program-program di Dinas Tenaga Kerja Provsu yang terindikasi korupsi tersebut antara lain: Progam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah, untuk belanja perjalanan dinasnya sebesar Rp299.950.000.

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD sebesar Rp80.074.000 dengan rincian belanja perjalanan dinas sebesar Rp11.200.000 dan honor PNS sebesar Rp3.500.000.

Operasional penyusunan anggaran dan kegiatan APBD sebesar Rp44.763.000 dengan rincian belanja perjalanan dinas sebesar Rp15.900.000 dan honor PNS sebesar Rp13.000.000.

Sosialisasi administrasi keuangan sebesar Rp41.875.000 dengan rincian untuk perjalanan dinas sebesar Rp20.000.000 dan honor PNS sebesar Rp15.500.000.

Rapat-rapat koordinasi daerah pembangunan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian sebesar Rp202.450.000 dengan rincian belanja perjalanan dinas sebesar Rp8.600.000 dan honor PNS sebesar Rp49.675.000.

Pendidian dan pelatihan ketrampilan masyarakat sebesar Rp928.870.000 dengan rincian belanja perjalanan dinas sebesar Rp29.700.000 dan honor PNS sebesar Rp168.750.000.

Pelatihan dan kewirausahaan produktif bagi wirausaha baru sebesar Rp300.

000.000 dengan rincian belanja perjanan dinas sebesar Rp69.300.000 dan honor PNS sebesar Rp45.250.000.

Pengukuran produktivitas individu sebesar Rp61.200.000 dengan rincian belanja perjalanan dinas sebesar Rp20.600.000 dan honor PNS sebesar Rp14.625.000.

Operasional bursa kerja online sebesar Rp39.600.000 dengan rincian biaya perjalan dinas sebasar Rp23.600.000 dan honor panitia sebesar Rp12.250.000.

Analisis profil tenaga keja di Sumatera Utara sebesa Rp6.555.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp50.880.000 dan honor PNS sebesar Rp10.240.000.

Bintek perencanaan tenaga kerja daerah sebesar Rp106.575.000 dengan rincian biaya perjanan dinas sebesar Rp15.000.000 dan honor PNS sebesar Rp30.000.000.

Sosialisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang ketenaga kerjaan sebesar Rp106.441.000 dengan rincian biaya perjanan dinas sebesar Rp13.500.000 dan honor PNS sebesar Rp30.000.000.

Optimalisasi potensi program kerjasama bidang ketenagakerjaan sebesar Rp251.074.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp250.000.000.

Fasilitas rekrutmen pemagangan ke Jepang sebesar Rp150.000.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp75.630.000 dan honor PNS sebesar

Rp14.325.000.

Fasilitas lembaga kerja swasta sebesar Rp200.000.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp71.400.000.

Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya infrastruktur pembuatan irigasi sebesa Rp932.712.000 dengan rincian biaya perjalan dinas sebesar Rp99.800.000 dan honor PNS sebesar Rp37.930.000.

Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya infrastruktur pembuatan jalan di Taput, Humbahas, Samosir, Pakpak Bharat, Tapsel, Dairi dan Labuhan Batu sebesar Rp2.289.300.000 dengan rincian biaya perjalanan sebesar Rp214.840.000 dan honor PNS sebesar Rp63.115.000.

Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya infrastruktur pembuatan jalan di Kabupaten Deliserdang, Langkat dan Sedangbedagai sebesar Rp449.460.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp28.815.000 dan honor PNS sebesar Rp19.065.000.

Monitoring petugas pengawasan pelaksanaan penerapan upah minimum sebesar Rp105.000.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp99.000.000.

Komparasi dalam rangka pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh di Sumatera Utara sebesar Rp315.250.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp308.250.000.

Verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 sebesar Rp136.468.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp37.480.000 dan honor PNS sebesar Rp90.300.000.

Kegiatan Pelatihan Teknis berwirausaha bagi warga transmigran dengan komoditi ternak sebesar Rp429.458.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp102.650.000 dan honor PNS sebesar Rp33.600.000.

Pelatihan Teknis berwirausaha bagi warga transmigran dengan komoditi perikanan sebesar Rp146.050.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp45.000.000 dan honor PNS sebesar Rp16.700.000.

Pendataan dalam rangka penertiban sertifikat hak milik sebesar Rp173.801.

000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp63.100.000.

Tata batas dalam rangka pelepasan kawasan hutan sebesar Rp114.500.000 dengan rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp107.950.000.

Total biaya untuk belanja perjalanan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara TA.2013 sebesarr Rp2.161.945.000 sedangkan total biaya untuk honor PNS sebesar Rp820.720.000.

Terkait dengan indikasi manipulasi dana perjalanan dinas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan uji petik atas sejumlah instansi.

Instansi-instansi itu adalah Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Arsip Nasional Republik Indonesia.

Demikian ”Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Tahun 2010” yang dikeluarkan BPK. Dalam laporan auditor BPK telah menguji sejumlah bukti yang mengindikasikan manipulasi dana perjalanan dinas ini. Sejumlah bukti itu berupa tiket pesawat, pajak bandar udara (airport tax), transportasi lokal, penginapan, uang harian, dan konfirmasi pada maskapai penerbangan.

Modus yang ditemukan BPK setidaknya ada empat. Pertama, maskapai penerbangan yang digunakan dalam pelaksanaan berbeda dengan yang dilaporkan. Kedua, jumlah hari dinas tak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan. Ketiga, melaporkan perjalanan dinas fiktif. Keempat, menggunakan tiket asli tetapi palsu (aspal), yaitu sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas atau memakai modal transportasi lain. ”Modus-modus yang ditemukan BPK luculucu. Ada satu orang ditemukan melakukan perjalanan ke dua tempat yang berbeda pada tanggal yang sama. Ada juga perjalanan dinas yang diatur, padahal PNS-nya tidak melakukan perjalanan.

Uang yang sudah terkumpul kemudian dibagi-bagi di akhir tahun. Ada juga penggelembungan melalui tiket fiktif, lamanya perjalanan misalkan dari 5 hari ditulis menjadi 10 hari.

Terkait dengan perjalanan dinas, pemborosan dilakukan dengan modus pembuatan pertanggungjawaban fiktif. Diperkirakan lebih dari separuh pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah fiktif.

Masalah perjalanan yang diduga fiktif ini juga disoroti Ketua LSM Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan dan Sosial Sumatera Utara (LP3S-SU) Drs.H.Jaya Simanjuntak. Dia menduga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Bukit Tambunan korupsi anggaran perjalanan dinas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp8.302.641.000 dengan rincian total belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.171.980.000 dan total honor PNS sebesar Rp826.795.000.

Jaya Simanjuntak juga menilai Kepala Dinas Bukit Tambunan tidak koperatif dan tidak memahami UU No.14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2000 tentang tatacara dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi,kolusi dan nepotisme. Setiap orang, organisasi masyarakat atau LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Menurut Ketua LP3S-SU ini,penyimpangan anggaran perjalanan dinas ini kerap terjadi di semua dinas pemerintahan. Bahkan menurutnya program yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara ini di duga fiktif.

Bahkan menurutnya, anggaran biaya perjalanan dinas di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara merupakan pemborosan anggaran dan tidak logis.Dalam anggaran tersebut juga terindikasi terjadinya manipulasi belanja perjalanan dinas antara lain, maskapai penerbangan/akomodasi yang digunakan dalam pelaksanaan berbeda dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ), begitu juga dengan jumlah hari perjalanan dinas, melaporkan perjalanan dinas fiktif. Indikasi lainnya, pada saat membuat laporan menggunakan tiket aspal (asli tapi palsu). Dia menduga alat transport yang digunakan tidak sesuai dalam SPJ bahkan tiket yang digunakan lebih murah. Bahkan PNS yang bertugas diduga sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas.

Dengan adanya temuan ini, Jaya Simanjuntak menuding Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu Bukit Tambunan sebagai Pengguna Anggaran (PA) kurang cermat untuk membatasi perjalanan dinas.

Begitu juga dalam mengevaluasi bukti pembayaran.

Dalam hal ini, Ketua LSM ini mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar segera memeriksa Kadisnakertrans Provsu Bukit Tambunan dan Kasubag Keuangan.

Hal ini bepedoman pada Kepmendagri No.29 Tahun 2002, Pasal 9 ayat 1a tentang pengguna anggaan wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan membuat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan buktibukti yang sah. Dan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2002 Pasal 4 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,efektif,transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.

Pasal 27, bahwa beban APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap,sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih.(FER/MEI/VIN)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu Berbohong Sementara itu, pada saat KPK Pos ingin mengkonfirmasi terkait temuan tersebut kepihak Dinas Tenaga Kerja Pemprovsu. KPK Pos mengalami kekecewaan karena pihak yang berwenang untuk menjawab temuan tersebut yaitu Kasubag Umum Karmen Sinabutar tidak berada diruangan dan tidak tau entah kemana.

Tidak itu saja, para pegawai yang bekerja di Dinas tersebut banyak yang tidak ada di ruangan.

Menurut pantauan KPK Pos dilokasi, Dinas tersebut tampak lengang dan sepi. Pantaskah Dinas seperti itu mengeluarkan belanja perjalanan dinas sampai miliaran rupiah? Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua.

Ketika di konfirmasi melalui telefon terkait

adanya dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan fiktif, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu Bukit Tambunan awalnya bertanya mau konfirmasi apa?

Ketika KPK Pos mempertanyakan tentang anggaran belanja perjalanan dinas di Disnakertrans, Bukit Tambunan tidak mau menjawab.

"Maaf yah...anda salah sambung.Nama saya memang Bukit tapi bukan Bukit Tambunan", katanya berdalih. Aneh...sosok seorang kadis yang aneh. Sikap yang ditunjukkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu Bukit Tambunan ini mencurigakan.

Kepala Dinas yang hobby berbohong dan program kegiatannya pun disinyalir sarat kebohongan.(VIN/ FER)

KPK POS

6

E D I S I 306 9 - 15 JUNI 2014

NAD SUMUT

POLITIK

Proyek Jembatan Kebun Tiga Aceh Tamiang tak Kunjung Selesai ACEH TAMIANG - Amatan KPK POS Sudah memasuki tahun kedua, proyek pembangunan jembatan di kawasan Kebun Tiga, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, belum juga rampung dikerjakan.

Akibatnya warga dan pengguna jalan kesal.

Pantauan, Senin (2/6), pembangunan jembatan berkontruksi cor beton di jalan negara Lintas Banda Aceh - Medan dengan panjang sekitar 20 meter itu menggunakan talud oprit penahan longsor. Tinggi jembatan mencapai 3,5 meter dari lantai aspal sebelumnya. Saat ini para pekerja tampak memacu penimbunan talud di sisi kanan-kiri jembatan.

Arip, warga sekitar menilai, pengerjaan proyek tersebut lamban, karena dipicu tenaga di lapangan jarang kerja dengan alasan kekurangan material dan kontraktornya telah berganti. "Dari bulan puasa tahun 2013 proyek ini sudah dikerjakan dan pemborongnya sudah bertukar-tukar," terangnya.

Menurut dia, pihak kontraktor sangat minim mempekerjakan warga setempat. Mayoritas tenaga kerja didatangkan dari luar daerah Aceh Tamiang. Sedangkan pemuda setempat hanya diberdayakan untuk menjaga mobil yang melintas dari dua arah.

Hal serupa dikatakan Syapril.

Menurutnya banyak orang yang menolak kerja karena upahnya terlalu kecil. Jadi untuk proyek sebesar ini hanya beberapa orang yang mau kerja, menyebabkan prosesnya lambat. "Sebenarnya tidak cocok jembatan dibangun sangat tinggi seperti itu. Sebab tidak sebanding dengan saluran air di bawahnya. Saluran air tersebut hanya parit kecil yang berfungsi untuk aliran limbah rumah tangga.

"Air parit baru mengalir kalau turun hujan, jika dua minggu tak ada hujan airnya kering, jadi untuk apa dibangun jembatan setinggi ini," ucapnya heran.

Bila mengacu pada konstruksi lama, sambung dia, jembatan ini lima kali lipat besarnya dari bangunan awal. Dikhawatirkan jika jembatan selesai dibangun akan membahayakan pengendara dari arah berlawanan karena terlalu tinggi.

Salah seorang pengguna jalan mengatakan, bila tidak ada pengatur jalan mereka kesulitan karena tidak tampak kendaraan yang datang dari arah berlawanan. "Kita tidak bisa berjalan bersisian, harus antre sejenak. Ya, sejauh ini mengganggu, tapi mau bilang apalagi, sudah seperti ini. Harapan kami jembatan ini cepat selesai, itu saja," kata Junaidi, sopir truk tronton.

Dijumpai di kantornya yang hanya berjarak belasan meter dari

lokasi proyek, Datok Penghulu Desa Seumadam Hoting Boru Munthe membenarkan berlarutlarutnya proyek jembatan tersebut. Setahu dia, pemborongnya lebih dari satu dan pihaknya baru mengetahui setelah ada pemborong kedua melaporkan akan melanjutkan proyek tersebut.

"Kami di sini jelas dirugikan, dampak dari proyek yang berlarutlarut pengerjaannya sehingga menimbulkan polusi abu berkepanjangan yang membuat warga tidak nyaman," ujarnya.

Selain itu, lanjut Hoting, warga yang memiliki usaha di area sekitar jembatan harus gigit jari karena tempat usahanya kena pembebasan lahan untuk perluasan jembatan.

Meski sudah diganti rugi, tapi selama jembatan belum selesai usaha bengkel dan foto cofy di situ terpaksa ditutup.

"Saya pernah melaporkan ke wakil bupati secara lisan, untuk menegur pelaksana proyek. Wakil bupati merespon dengan menyuruh bersabar karena proyek tersebut milik provinsi," katanya.

Surya, pihak rekanan yang disebut-sebut berdomisili di Banda Aceh saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan, pembangunan proyek jembatan di Kebun Tiga sudah sesuai prosedur kontrak dari Dinas PU Provinsi Aceh.(BSO)

Ini Kata Kapolri Terkait Anggota Polda Aceh Terlibat Kekerasan JAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengaku terkejut mendengar ada anak buahnya yang terlibat dalam tindak kekerasan menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif di Provinsi Aceh.

"Yang mengejutkan, salah satu yang melakukannya anggota kita," kata Kapolri Sutarman.

Menurut Sutarman, kejadian yang berpotensi mencoreng citra kepolisian tersebut tidak boleh terulang kembali. "Jangan sampai anggota-anggota kita melakukan kekerasan dan dimanfaatkan orang sampai tiga tewas," sebut Sutarman.

Untuk itu, Jenderal Sutarman meminta institusi kepolisian untuk mengawasi gerak-gerik anak buahnya di lapangan. "Kita harus tahu persis kesulitan anak-anak kita, sehingga tidak berakibatkan institusi kita," tandas Kapolri, seperti dikutip dari merdeka.com, Rabu.

Dua personel Polda Aceh terlibat dalam pemberondongan yang menewaskan Faisal, caleg DPRK

JK: Saatnya Indonesia Membayar Aceh

PIDIE - Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai kampanye perdananya di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (5/6) siang.

Kalla punya alasan kuat memilih Pidie sebagai lokasi kampanyenya.

Berbicara di depan seribuan warga, Kalla menyebutkan bahwa Pidie merupakan pergerakan politik di Aceh. "Perjuangan (Aceh) juga bergetar dari sini.

Mudah-mudahan, getaran dari Pidie ini bisa menggetarkan

seluruh Aceh dan Indonesia," kata Kalla disambut tepukan tangan pendukungnya.

Dalam kampanye, JK berbicara mengenai sumbangsih Aceh terhadap perjuangan Indonesia.

Pada Masa Kemerdekaan, masyarakat Aceh rela membeli pesawat Seulawah untuk kepentingan diplomasi republik. Aceh, kata Kalla, merupakan daerah yang memiliki modal kuat dalam memerdekakan Indonesia.

PWP Aceh Tamiang Santuni Anak Yatim Piatu LSYP

Aceh Selatan dari Partai Nasional Aceh, jelang pemilu lalu. Polisi telah menangkap delapan pelaku, termasuk pimpinan Dayah Al Mujahadah Teungku Ahmad

Barmawi. Dua personel polisi tersebut, kata Kapolda Aceh Irjen Husein Hamidi, menjadi anggota pengajian Teungku Barmawi dalam setahun terakhir ini.(SF)

BKPRMI Siap Dukung Pemko Langsa Cegah Kemaksiatan LANGSA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI) Kota Langsa, siap mendukung Pemko Langsa dalam mencegah kemaksitan serta bersedia ikut bersama tim antimaksiat dalam setiap operasi.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD BKPRMI Kota Langsa Tarmizi, melalui siaran pers yang dikirimkan kepada wartawan, Senin (2/6), menyikapi penggrebekan Cham Cafe pada Sabtu (1/6) dini hari dan Bambu Runcing Seafood, Sabtu (24/5) tengah malam lalu. Kedua cafe itu diduga memiliki fasilitas karaoke dengan kamar bersekat dan ada yang tak mengantongi izin.

Menurut Tarmizi, langkah BKPRMI Kota Langsa untuk mengikutsertakan anggotanya

Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyampaikan pidato kampanyenya.

dalam tim antimaksiat Dinas Syariat Islam (DSI) dan Polisi Syariat Islam (WH) itu adalah sebagai bentuk dukungan penuh BKPRMI kepada Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE, yang komit untuk menegakan syariat Islam di Bumi Kota Langsa. “BKPRMI Kota Langsa sangat mendukung kebijakan Wali Kota Langsa, untuk menutup cafe-cafe yang melanggar Syariat Islam.

Apalagi beberapa hari lagi Umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa,� paparnya.

Ketua BKPRMI menegaskan, sanksi pencabutan surat izin kepada pemilik cafe yang melanggar Syariat Islam oleh Pemko Langsa, dinilai suatu tindakan yang sangat tepat. Karena bila hal itu dilakukan, Kota Langsa akan bersih dari

maksiat.

Sejak berapa bulan terakhir sejumlah usaha warkop (cafe) tumbuh subur di Kota Langsa.

Namun sejumlah pemilik usaha tersebut menggunakan kesempatan, atau diam-diam ternyata menyediakan fasilitas karaoke kamar bersekat.

Cafe itu memiliki omzet sangat menggiurkan dan mudah menggaet pelanggan, terutama kalangan remaja yang hobi hiburan musik karaoke. Setiap satu jamnya per kamar karaoke Rp50 ribu. Itu tergantung kelas fasilitas yang ada di dalam kamar karaoke tersebut.

Pada waktu sebelumnya ketika dilakukan razia oleh Polres Langsa, hampir semua cafe berkaraoke itu belum mengantongi izin dari pihak terkait Polres Langsa.(BSO)

ACEH TAMIANG - Persatuan Wanita Patra (PWP) PT Pertamina Field Rantau menyantuni anak yatim piatu di Pondok Tahfiz Al Quran Bukit Tempurung, Kota Kualasimpang. Kunjungan yang dilakukan, Senin (2/6), merupakan bentuk kepedulian PWP terhadap pendidikan anak yatim piatu. Dalam kunjungan tersebut PWP memberikan bingkisan berupa perlengkapan sekolah kepada 50 anak yatim piatu yang secara simbolis diserahkan Ayu Agus Amperiyanto.

Kedatangan para ibu Dharma Patra ke pondok tersebut disambut pengurus Lembaga Santunan Yatim Piatu (LSYP). Pada kesempatan itu Ayu Agus Amperiyanto mengatakan, kepedulian mereka melihat kesungguhan anak yatim piatu dalam menuntut ilmu di LSYP. "Semoga anak didik LSYP menjadi generasi yang berguna bagi agama dan Negara," katanya.

Diharapkan, Pondok Tahfiz Al Qur'an terus ditingkatkan sehingga semakin berkembang, baik secara kelembagaan maupun tujuan mencetak anak yatim piatu khususnya berkemampuan dalam pemahaman agama. Rombongan PWP berkeliling sekaligus melihat pondok yang sedang dalam proses pembangunan.

Pembina LSYP Idris Pardan mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan PWP, serta segala bantuan yang diberikan. "Terbentuknya LSYP sudah melalui proses yang panjang dengan dukungan masyarakat yang peduli terhadap yatim piatu," katanya.

Sepanjang berdirinya LSYP, melalui upaya sosial seluruh pengurus telah menyantuni anak yatim piatu secara swadaya setiap bulan. Mereka diberikan santunan berupa makan, uang, pakaian serta perlengkapan ibadah. Sementara pendidikan diberikan gratis bagi anak yatim piatu, biaya belajarnya ditanggung pengurus serta dari keuntungan usaha LSYP.(BSO)

"Aceh telah memberikan begitu banyak kepada republik. Kini saatnya Republik memberikan lebih banyak kepada Aceh," sebut inisiator perundingandamaiantaraPemerintahIndonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tersebut.

Putra Bugis itu yakin Aceh akan memberikan tiket kemenangan bagi dirinya dan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. "Saya yakin tahun ini akan mendapatkan man-

dat lagi dari rakyat Aceh (untuk memimpin Indonesia)," sebut JK. Jika nanti dirinya dan Jokowi memimpin Indonesia, JK berjanji akan menyelesaikan sejumlah butir Perjanjian Helsinki yang masih belum terealisasikan.

Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka Zakaria Saman menyatakan bahwa Jokowi dan JK tidak mengingkari janjinya kepada masyarakat Aceh. "Jangan ingkar janji," sebutnya.(AK)

DPRD Setujui dan Berikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati RANTAUPRAPAT - Sebagaimana yang disaksikan bersama panitia khusus telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Tahun Angaran 2013, dari hasil laporan tersebut DPRD telah mengambil keputusan serta menyerahkan rekomendasi atas penyampaian LKPJ dimaksud kepada Bupati Labuhanbatu. Rekomendasi tersebut merupakan catatan stategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP, Kamis sore, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Labuhanbatu atas LKPJ Bupati Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 yang langsung dipimpin Ketua DPRD Hj Ellya Rosa Siregar SPd. "Kalau kita cermati catatan tersebut secara keseluruhan, jelas menunjukkan bahwa DPRD mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah kabupaten, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan Kemasyarakat, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. “Kami menyadari bahwa pembangunan merupakan sebuah proses secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga segala catatan atau rekomendasi akan kami jadikan bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu baik Tahun 2014 maupun pada masa yang akan datang,� sambung Suhari.

Dijelaskannya, atas rekomendasi ini, mereka mengucapkan terima kasih kepada

DPRD Kabupaten Labuhanbatu, terutama kepada panitia khusus yang secara cermat dan penuh kesabaran membahas dan mengkaji laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan. "Di samping itu kami menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu, tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak dan elemen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung," katanya.

Oleh karenanya, kata Suhari, kerjasama dan sinergisitas dalam membangun Labuhanbatu yang selama ini telah terbina dan terpelihara, dapat dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang, agar memberikan hasil dan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Labuhanbatu. "Atas perhatian dan dukungan semua pihak selama ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang telah berupaya melaksanakan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang juga telah bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam tahap implementasi program dan kegiatan pembangunan," imbuhnya.

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 itu dihadiri unsur muspida, wakil ketua DPRD, Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH, para asisten, kepala SKPD dan para pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat maupun pengurus OKP.(HAH)

JALAN RAJA ASAL MEMPRIHATINKAN, PU TUTUP MATA

DPRK: Dana Perbaikan Jalan Sudah Dianggarkan SUBULUSSALAM - Kondisi Jalan Raja Asal Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri sangat memprihatinkan. Saat musim kemarau pun digenangi air bagaikan kolam renang.

Sedangkan jalan tersebut berada di inti Kota Subulussalam yang setiap hari menjadi lintasan masyarakat setempat.

Dengan kondisi jalan di inti kota yang tak pernah kering dari genangan air tersebut membuat masyarakat di daerah itu malas melintas di jalan itu, kecuali kalau keadaan terpaksa.

Salah seorang warga Jalan Raja Asal yang tidak mau disebut jati dirinya mengatakan, mulai Tahun 2009 sampai sekarang belum ada aksi pemerintah setempat untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah dana untuk mengatasi kerusakan jalan itu tidak dianggarkan.

Warga Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri menanam pohon pisang dan membentangkan spanduk dengan tulisan meminta sumbangan untuk perbaikan Jalan Raja Asal karena pemerintah tidak dapat mengatasinya dari genangan air.

Sedangkan jalan tersebut sangat merusak keindahan Kota

Subulussalam, sehingga dirinya merasa heran kenapa pemerintah

tidak memikirkan untuk memperbaikinya agar warga di

sana merasa aman dari ancaman penyakit.

"Karena genangan air itu bisa mengakibatkan penyakit di lingkungan warga setempat.

Warga mengharapkan kepada walikota yang baru dilantik agar mendesak dinas terkait segera mengatasinya. Kalau tidak kami akan menanam pohon di jalan itu," katanya seraya menambahkan, mobil plat merah pejabat sering melintasi ruas jalan itu baik itu dari legislatif maupun eksekutif, tapi tak ada yang memberi perhatian.

Surya Sakti, Ketua LSM LM PH RI di Subulussalam dengan tegas mendesak pemerintah segera mengatasi permasalahan ini dengan membuat saluran air (drainase) di kiri dan kanan jalan agar Jalan Raja Asal tidak menjadi kolam seperti ini. Kabar yang diterimanya dari beberapa warga di sekitar lokasi itu mengatakan,

pihak masyarakat tidak mau memberikan lahannya untuk dibuat drainase saluran pembuangan air karena tidak sesuai harga yang ditawarkan oleh pihak Pemko sebagai ganti rugi.

"Untuk itu saya juga juga mengharapkan kepada masyarakat sekitar agar dapat membantu pemerintah untuk mengatasi genangan air tersebut karena itu keperluan kita semua" ujar tokoh dan calon DPRK dari Partai Nasdem itu.

Wartawan KPK POS bermaksud mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas PU Kota Subulussalam, Rabu (4/6), tetapi tidak berhasil karena sedang memimpin rapat. Namun salah seorang staf PU mengaku, untuk Tahun 2015 akan dilaksanakan pembuatan drainase untuk mengatasi genangan air itu.

Di tempat terpisah, anggota DPRK Subulussalam Karlinus

mengatakan, Rabu (4/6), telah menganggarkan dana mulai Tahun 2012. Tetapi dirinya tidak mengetahui kenapa jalan itu sampai saat ini belum juga teratasi. Ditambahkannya, memang itu sering menjadi sorotan masyarakat seperti di Jalan Teuku Umar tepatnya di Tugu Simpang Runding, juga belum teratasi oleh pihak dinas terkait, sedangkan setiap sidang di DPRK, dirinya selalu mengingatkan menyangkut jalanjalan protokol rusak untuk dapat diperbaiki.

"Maka kita mengharapkan kepada walikota agar dapat menempatkan para SKPK adalah orang yang mampu mengatasi seluruh masalah sesuai dinas yang ditanganinya. Kalau kepala dinas tersebut tidak sanggup agar segera mencari yang mampu mengatasinya," pungkasnya.(KARTOLIN)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 306 9 - 15 JUNI 2014

SUMUT NAD

Labuhanbatu Bersiap Hadapi Perlombaan Antar Desa/Kelurahan se-Sumut RANTAUPRAPAT - Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu beserta badan dan dinas terkait saat ini sedang berbenah diri melakukan pembinaan ke wilayah pedesaan dan kelurahan karena empat desa dan satu kelurahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu akan diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 ini.

Demikian dijelaskan Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Hj Khairani Ali Usman, Senin (2/6), saat menerima kunjungan Tim Supervisi 5 Lomba Dalam Rangka HKG PKK dan BBGRM Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara di Aula PKK Kabupaten Jalan WR Soepratman Rantauprapat.

Menurut Khairani, dari hasil supervisi yang dilakukan Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu pada Bulan Maret 2014 lalu, desa/kelurahan yang akan diperlombakan tersebut adalah Desa Sei Rakyat sebagai Pelaksana Tertib Administrasi PKK, Desa Tebing Linggahara sebagai Pelaksana UP2K PKK, Desa Kampung Baru sebagai Pelaksana Pencegahan KDRT, Desa Tebing Linggahara Baru sebagai Pelaksana Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Hatinya) PKK dan Kelurahan

Ujung Bandar sebagai Pelaksana Pemanfaatan Hasil Toga.

Lebih lanjut Khairani mengatakan, kepada empat desa dan satu kelurahan tersebut sebelumnya telah dilakukan supervisi, monitoring dan evaluasi, kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembinaan berikutnya. Harapan kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu adalah pada saat monitoring dan evaluasi di desa/ kelurahan yang diunggulkan tersebut dapat meraih keberhasilan dan gerakan PKK di desa/ kelurahan semakin dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

Wakil Ketua II TP PKK itu menambahkan, di samping kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, dalam rangka memotivasi kader dasawisma telah dilaksanakan Jambore Kader Dasawisma pada tanggal 27 - 29 Mei 2014 lalu, diikuti 700 peserta. "Dan Insya Allah Bulan Oktober 2014 akan dilaksanakan Jambore Kader PKK Kabupaten Labuhanbatu, kesemuanya itu dalam upaya memberhasilkan gerakan PKK di Kabupaten Labuhanbatu," jelas Khairani.

Pada lawatan atau kunjungan Tim Supervisi 5 Lomba dalam rangka HKG PKK dan BBGRM Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhanbatu,

tim terdiri dari Salamah Djaili Azwar, Ratna Nasution, Ica, Yusri Sopril dan dr Sukma yang disambut pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu, pengurus PKK kecamatan dan pengurus PKK desa/kelurahan yang diperlombakan.

Salamah Djaili Azwar selaku Ketua Tim Supervisi Tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam sambutan singkatnya antara lain mengatakan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan PKK maksimalnya pakailah metode 3, 6, 9, 12, artinya, 3 kali kegiatan provinsi, 6 kali kegiatan kabupaten, 9 kali kegiatan kecamatan dan 12 kali kegiatan di desa/kelurahan.

Dalam pertemuan itu, masingmasing Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang diperlombakan memberikan ekspose tentang kesiapan masing-masing desa/kelurahan dalam mengikuti perlombaan di Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Usai melakukan ekspose, para Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan tersebut menyerahkan buku laporannya kepada Ketua Tim Supervisi dari Provinsi Sumatera Utara yang langsung diterima Salamah Djaili Azwar, disaksikan Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Hj Khairani Ali Usman.(HAH)

Forum Pelamar CPNS Tahun 2013 Bertahan di Kantor Bupati - Dua Pelamar Pingsan Saat Bentrok Dengan Satpol PP PANYABUNGAN - Forum Pelamar CPNS Tahun 2013, hingga Selasa (3/6), masih bertahan di Komplek Kantor Bupati Mandailing Natal, menunggu Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution mengumumkan peserta yang lulus mengikuti ujian CPNS Tahun 2013. "Sebelum diumumkan kami tidak akan angkat kaki dari perkantoran ini," kata Parlin Parlindungan.

"Kita tetap akan melakukan aksi setiap hari bila Plt Bupati Madina tidak mengumumkan pemenang yang lulus dalam mengikuti seleksi CPNS Tahun 2013 Kabupaten Madina dan bertahan di perkemahan yang kita buat ini. Sedikitpun kita tidak akan mundur dari komplek perkantoran ini samapi tuntutan kami dipenuhi," tegasnya.

Menurut dia, sudah enam bulan lamanya mereka terkatung-katung dan menunggu penguman seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Madina formasi guru dan kesehatan. Dan mereka yang tergabung dalam Forum Pelamar CPNS Tahun 2013 itu siap menunggu enam bulan kemudian sampai tuntutan dapat dituntaskan oleh Plt Bupati Madina.

"Aneh... Pemkab Madina telah membuka penerimaan CPNS

Tahun 2013, namun tidak berani mengumumkannya. Ada apa ini?

Sementara kabupaten dan kota yang ada di Indonesia ini telah mengumumkan hasil tes CPNS. Mengapa Pemkab Madina tidak berani mengumumkannya? Apa kehadiran kami nantinya membawa rusak di Kabupaten Madina ini," katanya.

Masih kata Parlin, dua rekan mereka pingsan saat melakukan aksi damai memasuki Kantor Bupati Madina yang ingin mamastikan apakah Plt Bupati Madina masuk kantor atau tidak. "Namun sikap yang kami lakukan mendapatkan perlawanan dengan petugas Satpol PP sehingga rekan kami tidak sadarkan diri. Kedua rekan kami pingsan akibat tidak dapat lagi

menahan amarahnya yang sudah enam bulan ditunggu dan kami sangat bermohon pada Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution segera mengumumkan nasib kami yang saat ini masih terkatungkatung jangan biarkan kami mengemis akibat tidak diumumkanya seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2013 lalu," paparya.

Sebelumnya, kata Parlin, mereka dilarang Satpol PP untuk tidur di halaman kantor bupati dan Satpol PP meminta mereka untuk pindah ke rumah dinas bupati. "Tapi kami memilih untuk menunggu di depan kantor ini dan seterusnya kami diajak untuk tinggal di gudang dan kami memilih tetap bertahan di sini sampai tuntutan kami dapat dipenuhi," tandasnya.(TH)

AM2PM Desak Kadiskanla Madina Mundur PANYABUNGAN - Puluhan massa mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Mandailing Natal (AM2MP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Diskanla dan Kantor Bupati Madina, menuntut agar kadis perikanan dan kelautan segera mundur dari jabatanya karena dinilai menjadi biang korupsi pada dinas tersebut, Selasa (3/6).

Dalam pernyataan sikap AM2PM yang disampaikan Kordinator aksi Ihsan Muliadi Siregar dan Koordinator Lapangan Hasemi Rafsan Jani Simanjutak, berdasarkan data yang didapat di lapangan dan informasi masyarakat, bahwa di Dinskanla Madina menghabiskan uang pemerintah dan terkesan menjadi ajang korupsi sepeti dugaan rehabilitasi pabrik es yang ada di Kecamatan Natal dengan anggaran Rp44.456.400,- dan dana pendamping kegiatan (DAK) Rp44,4545.640,-.

"Dugaan Korupsi rehabilitasi

mobil truk berpendingin dengan total anggaran Rp50 juta serta diduga tidak tersalurkannya bantuan jaring ke tiga kecamatan dengan anggaran Rp115.875.000,- dana pendamping (DAK) Rp115.875.000,-, ini pun tidak tersalurkan," katanya pada saat mebacakan surat peryataan sikap di depan Kantor Diskanla Madina.

"Kita dari AM2PM menilai bahwa dari uraian yang telah dirancang pemerintah untuk penghasilan ikan baik di laut dan di air tawar, sudah memadai, sehingga bisa meningkatkan SDM Kab Madina. Dengan menyalurkan dana pemerintah berdasarkan juklak, juknis, dan tidak membuat dana pemerintah itu di KKN," sambungnya.

Lanjut dia, AM2PM meminta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Madina agar mundur dari jabatannya karena telah gagal mengemban amanah rakyat sehingga membuat masyarakat sengsara dan meminta kepada aparat hukum agar memeriksa dan menangkap Kadis Dis-

kanla Madina karena telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

"Dan kepada Bupati Madina agar memberhentikan seluruh oknum yang melakukan dugaan korupsi di Madina, khususnya Kadis Diskanla Madina, sekaligus membersihkan jajarannya yang diduga telah melakukan korupsi secara bersama-sama. Kemudian kepada Kejari Panyabungan jangan tutup mata dan segera melakukan pemeriksaan kasus-kasus dugaan korupsi pada Diskanla Madina dan kepada DPRD Madina agar proaktif untuk mendukung masyarakat dalam membantu kemajuan terutamanya dugaan korupsi yang terus terjadi di Madina," paparnya.

Dalam aksi unjuk rasa itu, tak satu pun dari Diskanla yang menjumpai massa yang datang.

Begitu juga di depan Kantor Bupati Madina, hingga akhirnya massa AM2PM membubarkan diri dan mengancam akan datang kembali dengan massa yang lebih besar.(TH)

Terlihat dalam gambar massa mendirikan tenda di depan halaman Kantor Bupati Madina sambil menunggu Bupati Madina memberikan kejelasan terkait palamaran CPNS Tahun 2013.

Plt Bupati Madina Didesak Umumkan Peserta CPNS yang Lulus

PANYABUNGAN - Puluhan Massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Pelamar Umum CPNS 2013 Kabupaten Mandailing Natal mendatangi Komplek Perkantoran Bupati Madina, Senin (2/6), menuntut Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution segera mengumumkan peserta CPNS yang lulus di Kabupaten Madina, untuk formasi guru dan kesehatan 2013.

Koordinator Aksi Saipul Zuhri Matondang dalam pernyataan sikapnya mengatakan, adanya penerimaan CPNS Tahun 2013 untuk formasi guru dan kesehatan disambut meriah oleh warga Madina yang dibuktikan dengan

banyaknya pelamar yang mendaftar di Kabupaten Madina.

Namun sangat disayangkan kebijakan Plt Bupati Madina tidak mematuhi aturan yang dibuat Panselnas yaitu PPKD yang harus mengumumkan hasil seleksi CPNS, namun hingga saat ini belum juga diumumkan. �Kami sudah bosan mendatangi Kantor Bupati Madina ini karena tidak pernah memberikan harapan yang pasti. Maka dengan itu kami atas nama Forum Pelamar CPNS Tahun 2013, meminta Plt Bupati Madina segera mengumumkan CPNS Jalur Umum Tahun 2013 karena sudah enam bulan tidak diumumkan,"

lanjutnya.

"Plt Bupati Madina harus membuang jauh-jauh sikap perbedaan ras dan etnis, dan jangan memunculkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah yang selama ini sudah baik di mata masyarakat dan PPKD Madina dapat berlaku arif, tegas, jelas, dan lugas dalam penerimaan CPNS di Madina ini.

Dan apabila peryataan sikap kami ini tidak diindahkan maka kami akan turun sebanyakbanyaknya untuk melakukan aksi demo kembali sampai tuntutan kami ini disahuti oleh Plt Bupati Madina, karena kami sudah bosan menunggu pengumuman CPNS

ini," paparnya lagi.

Pantauan KPK Pos di Kantor Bupati Madina, puluhan massa mengatasnamakan dirinya Forum Pelamar CPNS 2013 tiba di kantor bupati pukul 11.00 WIB dan melakukan aksi damai.

Karena Plt Bupati Madina sedang di luar kota, Forum Pelamar CPNS 2013 ini memilih menunggu bupati hingga datang.

Para pelamar tersebut dengan terpaksa mendirikan tenda di halaman Komplek Kantor Bupati Madina sampai Plt Bupati Drs Dahlan Hasan Nasution datang untuk memberikan kejelasan yang sebenarnya.(TH)

Pejabat yang Dilantik Wajib Mencintai Pekerjaannya BATUBARA - Mutasi ataupun promosi sudah pasti ada pegawai yang merasa senang, susah, gembira ataupun sedih yang kesemuanya merupakan dinamika dalam suatu pekerjaan. "Pejabat yang dilantik harus senantiasa mencintai pekerjaannya," kata Wakil Bupati Batubara H RM Harry Nugroho SE di Lima Puluh, Jumat (30/5).

"Jalinlah komunikasi dan silaturohmi (reliationship) serta dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang akan membuat anda merasa nyaman di mana pun berada dan dapat menikmati dalam menjalankan tugas. Di mana pun kita berada sesungguhnya teman kita adalah lingkungan kita. Oleh karenanya harus dapat menjalin silaturohmi dengan baik," paparnya lagi.

Menurut Harry Nugroho, ada filosofi yang dapat dijadikan renungan bersama yaitu betapa pentingnya mengetahui "blind spot" (titik hitam), yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh diri kita sendiri. "Dalam hidup kita butuh seseorang untuk mengawal kehidupan kita sekaligus untuk mengingatkan dan menegur jika kita melakukan hal yang keliru mungkin tidak disadari. Hal seperti ini mungkin bisa saja

terjadi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan adanya orang lain yang mengingatkan dan keikhlasan dalam menerima kritikan/masukan dari orang lain tersebut, maka jabatan ataupun karier dapat diselamatkan. Apa pun jabatan yang diberikan harus

diterimah karena sesungguhnya jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan," sebutnya.

Pejabat yang dilantik yaitu Dra Wilda Myza Gustia menjabat sekretaris dinas perhubungan, Drs Fakhri Harahap menjabat

inspektur pembantu di inspektorat, Dra Fitri Anida menjabat sekretaris dinas sosial, Dini Mahlia Hutagalung SSos dan Efendi ST kabid di dinas perhubungan, Drs Sofyan dan Pasti Sinaga kabid di badan pemberdayaan perempuan dan anak.(ARIEL)

Wakil Bupati Batubara H RM Harry Nugroho SE memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik.

MENGHORMATI HAK ASASI PARA GURU

2014, Tahun Pertama Labuhanbatu Ikuti Program PPSP RANTAUPRAPAT - 2014 ini merupakan tahun pertama bagi Kabupaten Labuhanbatu mengikuti Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6482161/KEP/BANGDA/2013 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Tahun 2014.

Hal itu dijelaskan Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH, Rabu (4/6), dalam acara Kick Off Meeting dan Lokalatih Penyusunan BPS-

SKK Kabupaten Labuhanbatu Program PPSP Tahun 2014 yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Labuhanbatu.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) adalah Program Nasional Pembangunan Sanitasi di Indonesia yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi dengan mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target MDGS 2015 yakni sebesar 62,41 persen, sedangkan capaian pada Tahun 2011 adalah 55,60 persen sehingga deviasi kekurangan sebesar 6,81 persen atau 23 juta jiwa.

Menurut Ali Usman, setelah Menteri Dalam Negeri menetapkan kabupaten/kota peserta PPSP, maka pemerintah daerah membentuk Pokja Sanitasi dan mengalokasikan dana melalui APBD untuk kegiatan Program PPSP di kabupaten sebagai berikut untuk pelaksanaan penyusunan BPS, SSK, MPS, omplementasi dan operasional Pokja Sanitasi.

"Pada tahap awal ini, selain melakukan advokasi dan internalisasi program, kita juga akan melakukan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Setelah

tersusunnya dokumentasi perencanaan sanitasi tersebut berupa Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten, maka kabupaten/kota dapat segera mempersiapkan Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan program kegiatan di bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP). Maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu wajib dan bersedia mengalokasikan dana daerah untuk Urusan Bersama (DDUB).

Oleh sebab itu kami berharap rencana program yang sudah tersusun dapat terealisasi sesuai target penganggaran yang telah

disepakati," jelas Ali Usman.

Akhirnya Ali Usman berharap, semoga Program PPSP di Kabupaten Labuhanbatu dapat berjalan dengan baik sesuai target nasional.

"Untuk itu perlu dukungan dari badan/dinas/kantor dan instansi terkait dalam menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota.

Dalam pembahasan dokumen tersebut tentu memakan banyak energi, menyita waktu dan pikiran karena hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab kita bersama demi masyarakat Labuhanbatu," ungkapnya.

Raja Faisal ST, Kabid Fisik

Bappeda Labuhanbatu selaku Ketua panitia Kick Off Meeting dan Lokalatih dalam laporannya menjelaskan, bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 61 orang, terdiri dari Pokja Sanitasi dan Satker PLP Provinsi Sumatera Utara, Ketua Komisi C DPRD Labuhanbatu, Province Facilitator, City Facilitator, anggota Pokja Sanitasi dan para camat se-Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan utamanya adalah sebagai sarana sosialisasi dan advokasi program PPSP kabupaten kepada anggota Pokja Sanitasi Kabupaten dan stake holder, kemudian untuk dapat melakukan penilaian dan pemetaan sanitasi kota.

Ada empat agenda yang dilaksanakan, yaitu paparan dari para narasumber, penajaman hasil paparan berupa tanya jawab, lokalatih Buku Putih Sanitasi dan rencana kerja penyusunan Buku Putih Sanitasi dengan narasumber dari Tim Pokja Sanitasi dan Satker PLP Provinsi Sumatera Utara serta Province Facilitator (PF) dan City Facilitator (CF) yang terdiri dari Yosi Sukmono ST (Kasubbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappedasu) dan Nizam Amri Lubis ST (Kaur Teknik Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Sumatera Utara).(HAH)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 306 9 - 15 JUNI 2014

Korupsi, Putra Menteri Syarief Hasan Belum Ditahan

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

PERMOHONAN MAAF Pimpinan, Redaksi dan Penasehat Hukum Koran KPK POS Ikhwaluddin Simatupang SH Mhum dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar- besarnya kepada Ummat Muslim atas pemuatan foto pada Koran KPK POS terbitan Edisi 304 tanggal 26 Mei - 1 Juni 2014 halaman 13.

Pemuatan foto tersebut tidak ada unsur kesengajaan di jajaran Redaksi kami dan hanya kekhilafan semata.

Dengan ini, kami menyatakan menarik foto yang dimuat tersebut dan dianggap tidak ada.

Demikian permintaan maaf ini kami perbuat, dengan harapan agar Ummat Muslim di manapun berada maklum.

JAKARTA - Riefan Avrian, Putra kandung Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, hingga kini menghirup udara bebas. Meski statusnya sebagai tersangka korupsi pengadaan proyeK Videotron di Kementrian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2012, namun Kejaksaan Tinggi DKI belum melakukan penahanan "Untuk Tersangka RA (Riefan Avrian) nanti akan dijadwalkan lagi

pemeriksaannya, dia baru sekali diperiksa dalam status tersangka," kata Juru Bicara Kejati DKI, Waluyo di Jakarta, Selasa (3/6).

Ditanya apakah nantinya jaksa melakukan penahanan terhadap tersangka Riefan saat menjalani pemeriksaan kedua, Waluyo menjawab semua tergantung kebutuhan penyidik. "Ditahan atau tidak kita lihat nanti, apakah dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti.

Tapi sampai saat ini masih kooperatif. Jadi kita lihat perkembangannya," ungkap dia.

Namun, sambungnya, tidak menutup kemungkinan bila jaksa ingin mempercepat penyidikan, Riefan bakal dijebloskan ke balik jeruji sel. "Bila diperlukan penyidik, kalau perlu besok pagi kita tahan.

Tapi lihat kebutuhan penyidik," tegas Waluyo.

Pada Mei 2014, Riefan resmi

ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pengadaan videotron senilai Rp 23 miliar. Penyidik Kejati DKI telah menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 17 miliar.

Dalam kasus ini jaksa telah menetapkan 3 orang tersangka.

Mereka adalah Hendra Saputra, Direktur PT Imaji Media yang notabene Office Boy diperusahaan Riefan. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Hasnawi

KPK Telisik Proyek e-KTP Lewat Dirkeu PT Len Industri

Hormat Kami Pemimpin Redaksi

Penasehat Hukum

Syafaruddin Lubis

Ikhwaluddin Simatupang SH Mhum

KPK Periksa Komisaris PT Bukit Jonggol JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kwee Cahyadi Kumala terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa dipanggilnya Cahyadi Kumala untuk memberikan keterangan tentang tersangka Yohan Yhap (YY) dari PT BJA yang diduga sudah melakukan suap terhadap Yasin senilai Rp4.5 miliar.

"Materi (pemeriksaan) tentu

saya tidak tahu.

Dari tersangka YY, Cahyadi sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait dengan YY," ucapnya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (5/6).

Johan menambahkan bahwa Cahyadi juga dipanggil untuk melengkapi berkas tersangka, "Masih mengembangkan dalam kasus tindak pidana korupsi tukar menukar kawasan hutan Bogor.

Dipanggil untuk melengkapi berkas tersangka. Cahyadi dipanggil untuk menggali tentang YY," tegasnya.(OKZ)

KPK Sita Mobil dan Apartemen Eks Kepala Bappebti JAKARTA - Penyidik KPK terus menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sampurnajaya (SRS).

Hari ini penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Vellfire warna hitam dan satu unit apartemen. Menurutnya, penyitaan itu terkait dengan tersangka SRS. "KPK menyita satu unit Vellvire hitam B 126 HER, Innova putih, dan 1 unit apartemen di Senopati," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkatnya, Rabu (4/6).

Priharsa menjelaskan, mobil Vellfire yang disita KPK atas nama

Herlina Triana, istri Syahrul.

Menurutnya, mobil itu sudah ada di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Untuk Vellfire dan apartemen tadi diserahkan istrinya, yang bernama Herlina Triana Diehl. Vellfire ini juga atas nama Herlina," imbuhnya.

Priharsa menjelaskan, mobil Innova diserahkan oleh putri Syahrul, Manuela Clara. "Sedangkan Innova diserahkan oleh Manuela Clara, anaknya. Innova ini juga atas nama Manuela," ucapnya.

Untuk melakukan klarifikasi, KPK langsung memeriksa Herlina dan Manuela sebagai saksi dalam perkara tersebut. "Herlina dan Manuela datang sejak pukul 12.00 WIB, sampai sekarang masih diperiksa," tukasnya.(INT)

Di Tipikor JK Ngoceh Soal Bom Bali JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membeberkan konferensi International, salah satu penyelenggaraan konferensi di Bali setelah peristiwa Bom Bali. Menurut, JK jumlah pengunjung Bali saat itu turun drastis.

"Akibat bom Bali, turisme di Bali langsung merosot luar biasa.

Tiap hari biasanya 5.500 (pengunjung), (turun) langsung jadi 1.000.

Sehingga sepi dan merugikan masyarakat Bali secara keseluruhan," kata JK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/6).

JK menjadi saksi meringankan mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Sudjanan Parnohadiningrat, terdakwa kasus dugaan ?korupsi penyelenggaraan

seminar internasional di Kemenlu tahun 2004-2005.

Mantan Menkokesra ini mengatakan, konferensi Bali suatu keputusan darurat yang diambil pemerintah yang diambil oleh pemerintah. "Iya, itu untuk mengatakan bahwa bom Bali termasuk dalam kerangka teror sehingga darurat," kata JK. JK menjelaskan, ada beberapa langkah yang diambil, yakni segera mengamankan Bali dengan melengkapi seluruh aparat kepolisian, mendorong turis dalam negeri, supaya turis luar negeri tetap percaya bahwa Bali tidak hilang atau tidak rusak sama sekali.

"Agar bali tetap menjadi tujuan perhatian dan wisata internasional, sehingga masyarakat Bali bisa hidup," tukasnya.(INT)

Bachtiar, kini telah meninggal dunia beberapa bulan lalu, dan satu orang lainnya bernama Kasiyadi, Anggota Panitia Lelang Kemenkop UKM. Rabu (21/5) lalu, Riefan sempat diperiksa dengan status tersangka.

Kejati DKI tengah melakukan penjadwalan untuk memeriksa kembali tersangka Riefan namun sayangnya hingga kini tak jelas lagi kapan diperiksa. (ENDY)

Mentan Suswono bersiap memberikan keterangan dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan pemulusan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR dengan terdakwa Anggoro Widjojo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/6). Suswono, menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengaku ada aliran dana pemulusan anggaran SKRT kepada dirinya senilai Rp50 juta dan 2.000 dolar AS dan telah serahkan kepada KPK.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan PT Len Industri Andra Y Agussalam sebagai saksi, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, sebagai tersangka dalam kasus itu.

"Benar, hari ini yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata kepala pemberitaan dan publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (3/6).

KPK juga memanggil Kepala Devisi DPU PT Len Industri tahun 2011-2012 Agus Iswanto, dan Karyawan PT Len Industri A Rahman. Mereka berdua juga diperiksa sebagai saksi. "Penyidik juga memanggil Yani Kurniati Kepala SPI PT Len Industri, akan diperiksa sebagai saksi," tukas Priharsa.

PT Len Industri yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Bandung sudah digeledah oleh penyidik KPK. PT Len Industri merupakan salah satu perusahaan di dalam konsorsium pemenang tender proyek pengadaan e-KTP. Penyidik juga memanggil saksi lain yakni, Manajer Pemasaran Perum percatakan negara RI Tuti Nurbaiti sebagai Direktur Keuangan Umum, dan SDM Perum Percetakan Negara RI Deddy Soepriadhi.

Sementara, Direktur Produksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Yuniarto juga ikut dipanggil KPK. Yuniarto tiba di KPK sekitar jam 10.15 WIB. Namun, dia tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaan hari ini.(NET)

Hakim: Panggil Paksa Terpidana Nazaruddin JAKARTA - Baru pertama kali ini mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mangkir memenuhi panggilan sidang. Padahal selama ini bekas anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat sangat getol membongkar kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Ternyata saat dijadikan saksi untuk terdakwa Andi Alfian Mallarangeng, berulangkali Nazaruddin mangkir dengan alasan

sakit. Akhirnya kesaksian Nazaruddin batal didengar. Kondisi ini membuat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, geregetan, geram dan merasa disepelekan oleh terpidana Nazaruddin.

"Berkaitan saksi Muhammad Nazaruddin kepada Jaksa penuntut umum segera mengadirkan yang bersangkutan. Kalau menolak, hadirkan secara paksa," tegas Ketua Majelis Hakim, Haswandi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/6).

Haswandi memberikan tempo waktu sepekan kepada Jaksa KPK Supardi untuk hadirkan saksi Nazaruddin. Sidang pun ditunda karena saksi Nazaruddin tak hadir di persidangan.

Jaksa Supardi mengaku seharusnya Nazaruddin dijadwalkan bersaksi hari ini. Namun karena yang bersangkutan mengaku sakit, maka kesaksian Nazaruddin batal didengar.

"Nazar sudah kita panggil, tetapi sakit. Yang bersangkutan memberikan surat ke Pimpinan

KPK yang ditembuskan ke JPU," kata Supardi.

Tetapi, dalam surat tersebut juga tertulis bahwa Nazaruddin enggan bersaksi karena permintaannya menjadi justice colaborator belum dipenuhi KPK. "Karena itu, mohon untuk saksi Nazaruddin diberi kesempatan lagi, kami akan bicara dengan yang bersangkutan untuk penuhi kewajiban sesuai hukum," tutur Supardi.

Dalam sidang perkara ini, Andi Mallarangeng didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan

korporasi terkait proyek P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam surat dakwaan jaksa, Andi memang disebut tidak menerima langsung uang sebesar US$ 500 ribu terkait proyek tersebut.

Pemberian uang itu seluruhnya diterima oleh sang adik, Choel Mallarangeng dari Deddy Kusdinar di rumahnya. Juga disebutkan dalam dakwaan, ada pemberian uang sebanyak Rp 4 miliar dari PT Global Daya Manunggal yang juga diterima secara bertahap melalui Choel. (ENDY)

Pemerintah Didesak Ungkap Kaki Tangan Mafia Migas JAKARTA - Direktur Riset Badan Pemerhati Migas (BP Migas) Syafti Hidayat meminta Menteri Perekonomian Chairul Tanjung untuk mengungkap sindikat mafia migas.

"Selama ini Indonesia terus bergantung pada BBM impor.

Sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia," kata Syafti melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/6).

Sebelumnya, seratusan orang

menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam unjuk rasa, dua spanduk dibentangkan oleh para pengunjuk rasa. Salah satu spanduk bertuliskan "2 Kampiun Mafia Migas Indonesia: Hatta Rajasa dan Muhammad Reza Chalid".

Syafti mengatakan, berdasarkan penelusuran lembaganya, kedua orang di atas tidak hanya bermain dalam bisnis impor BBM yang digunakan untuk kebutuhan dalam

negeri. "Tetapi juga mencengkeram luas dalam seluruh bisnis migas di Indonesia, termasuk ekspor," kata Syafti.

Mafia migas di Indonesia, lanjut Syafti, mengendalikan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak Petral. Tugas utama Petral menjamin ketersediaan dan pengiriman minyak yang dibutuhkan Pertamina melalui impor. Kedua orang itu, lanjutnya, menentukan juga siapa pun yang menjadi direksi

dan komisaris PT Pertamina.

"Reza menguasai Petral selama puluhan tahun melalui kerjasama dengan lima broker minyak, yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura" kata Syafti.

Syafti menjelaskan, Reza adalah warga Indonesia yang dikenal dengan keluarga Cendana yang memiliki perusahaan bernama Global Energy Resources. Namun, dalam akte perusahaan Reza

sengaja mencantumkan nama lain yaitu Iwan Prakoso, Wong Fok Choy dan Fernandez P Charles. "Reza merekomendasikan 60 persen jago-jagonya menjadi jajaran kabinet Presiden SBY," ujar Syafti.

Para demonstran dalam unjuk rasa meminta Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk mengambil sikap tegas terhadap mafia migas di Indonesia. "Tolong bantu rakyat saja, adukan mafia migas di Indonesia," kata Syafti.(OKZ)

ADA KEANEHAN

Ahli Pastikan Rekanan Hambalang Langgar Hukum JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makassar Siswo Sujanto memastikan rekanan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, melanggar sejumlah aturan hukum.

Siswo Sujanto dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan terdakwa mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (3/6).

Rekanan yang dimaksud yakni Kerja Sama Operasi PT Adhi KaryaPT Wijaya Karya (KSO Adhi-Wika), pemenang tender jasa konstruksi/fisik

proyek Hambalang milik Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Menurut Siswo secara prinsip, rekanan tidak boleh mengajukan tagihan berdasarkan progres/ perkembangan perkiraan proyek.

Dalam prinsip pemerintah ada prinsip dan peraturan menyebutkan, pemerintah tidak boleh menderita kerugian akibat perbuatan rekanan.

"Oleh karena itu pembayaran harus dilakukan pada saat kesepakatan sudah selesai. Kecuali uang muka atau kegiatan akhir tahun yang butuh kebijakan. Dalam kesehariaan pekerjaan belum selesai pembayaran tidak boleh dilakukan," kata Siswo di depan majelis hakim.

Penegasan ini menguatkan dakwaan JPU terhadap Teuku Bagus bahwa yang bersangkutan telah melawan

hukum dalam mengajukan permohonan pembayaran kepada Kemenpora tidak didasarkan pada progres pekerjaan sesungguhnya, melainkan laporan perkembangan fisik prediksi.

Pengajuan itu dilakukan setelah kontrak induk 2010-2012 Rp1,077 miliar dan kontrak anak 2010 Rp246,238 miliar ditandatangani pada 10 Desember 2010.

Akibat pengajuan tersebut, secara keseluruhan pada 2010 KSO mendapat pembayaran Rp217,317 miliar setelah dipotong pajak.

Padahal per 15 Desember 2010 pelaksanaan pekerjaan konstruksi baru mencapai 0,75 persen atau Rp551,039 miliar. Seharusnya pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Ketua JPU I Kadek Wiradana

kemudian menanyakan apakah dari keterangan Siswo itu berarti rekanan mengajukan tagihan harus ada realisasi rill yang sudah dilakukan? Siswo pun membenarkan. "Oh iya. Harus," jawabnya.

Menurut Siswo, kerugian negara itu bidangnya sangat luas. Karenanya dibagi menjadi tiga sub bidang.

Ketiganya yakni, pengelola fiskal, moneter dan pengelola negara yang dipisahkan. Dalam pengertian pengelola negara yang dipisahkan ini di Indonesia dikenal Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Uang Hambalang uang negara, uang APBN. Untuk proyek Hambalang kalau tidak memberikan manfaat sepanjang umur yang diharapkan negara maka alami kerugian. Manfaat

yang tidak tercapai maka kerugiannya kerugian total," tandasnya.

Keanehan Proyek Hambalang Jaksa KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Proyek Sport Center Hambalang dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Saksi ahli yang dihadirkan, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Andi Rahmat Zubaidi, mengungkap beberapa penyimpangan dalam proyek Hambalang.

Rahmat memaparkan, proyek senilai Rp2,5 triliun itu diduga terjadi penyimpangan, baik mulai perencanaan, anggaran kontrak tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan, dan penyimpangan pembayaran. Dalam aspek teknis, pihak perencana dinilai

tidak memperhatikan kondisi tanah di bukit Hambalang.

"Tanah di situ mudah longsor karena itu harusnya dilakukan penanganan teknis," ujar Rahmat.

Sebelum proyek Hambalang dikerjakan, tidak dilakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Penyimpangan lain, Proyek Hambalang tidak dipenuhinya syarat kontrak tahun jamak. Apalangi, diduga ada pelelangan kontraktor yang sudah diatur untuk memenangkan rekanan tertentu, sehingga merugikan negara.

"Kerugian negara berdasarkan uang yang keluar dari kas negara APBN kepada proyek tersebut dimana yang menerima uang adalah kontraktor manajemen konstruksi, konsultan perencana dan pelaksana konstruksi," tegas Rahmat.(OKZ)