Epaper kpkpos 307 edisi senin 16 juni 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TERLALU, DANA FASILITAS BANTUAN ORANG CACAT DIKORUPSI

EDISI 307/ THN VI 16 - 22 JUNI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 3

Ada Gejala TNI TAK

JAKARTA - Netralitas TNI dan Polri pada Pilpres 9 Juli 2014 dipertanyakan.

Ada gejala aparat TNI dan Polri tidak netral.

Mereka (oknum) TNI dan Polri akan melakukan door to door mengarahkan warga untuk memihak kontestan pemilihan presiden. Terindikasi, aparat yang seharusnya netral mulai memihak kepada salah satu Capres/Cawapres.

Prabowo: Cari Masalah Saya, Bukti Tak Percaya Diri CALON presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan terkait kampanye hitam yang ditujukan kepada dirinya dari mulai isu HAM sampai pemecatan dirinya dari TNI. "Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada pihak yang melakukan kampanye hitam, berarti dia tidak percaya dengan programnya sendiri," kata Prabowo saat

jumpa pers di Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Kamis, (12/6).

Menurut Prabowo, caci-maki dan menjelek-jelekkan salah satu pasangan dan mencari-cari masalah yang pernah diperbuat di masa lalu adalah bukti kondisi lawan sedang tidak nyaman.

• LANJUT KE HAL. 2

JIKA KE MAHMIL, PRABOWO BISA DIHUKUM MATI MANTAN Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menangani kasus dugaan penculikan sejumlah aktivis dengan tertuduh Prabowo Subianto pada 24 Juli 1998, Letnan Jenderal Fachrul Razi, mengatakan Prabowo bisa terancam

hukuman mati jika kasusnya dibawa ke Mahkamah Militer.

Musababnya, kata Razi, tim sudah menemukan bukti cukup yang menyebutkan Prabowo terlibat • LANJUT KE HAL. 2

INTELIJEN TELUSURI PRAJURIT TNI TAK NETRAL TENTARA Nasional Indonesia menyiapkan sanksi untuk prajuritnya yang diketahui tak netral dalam pemilu presiden 9 Juli 2014 mendatang. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan prajurit yang tak netral bakal ditindak tegas.

"Pasti diambil tindakan," kata Fuad, Kamis (6/6). Hanya, dia tak menyebutkan detail sanksi yang mungkin diberikan.

Dia mengatakan sanksi ini bergantung pada tindakan yang dilakukan.

Prajurit yang mengerahkan pasukan juga akan disiapkan hukuman berbeda.

Menurut dia, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) masih menelusuri adanya prajurit yang terindikasi tak netral. "Sampai sekarang belum (ditemukan)," katanya.

Hal itu dibenarkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman.

"Insya Allah (tidak ada)," kata Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis.

Namun Budiman tak menjawab pertanyaan soal indikasi adanya prajurit bintara pembina desa yang mengarahkan dukungan pada calon tertentu. (TIM)

KETUA tim kampanye pasangan calon presiden JokowiJusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, mengaku hal ini. Ditegaskan Tjahjo, timnya yang berada di akar rumput telah menerima sejumlah laporan terhadap gejala aparat yang, seharusnya netral, mulai memihak kontestan pemilihan presiden.

"Gejala mereka akan melakukan door to door mengarahkan warga sudah terlihat," kata Tjahjo, Kamis (5/6).

Aparat yang dimaksud Tjahjo adalah TNI maupun Polisi yang beberapa hari lalu telah mendapatkan instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk netral saat menjelang pilpres maupun pencoblosan. Menurut dia, arahan Presiden seperti itu dapat diartikan, selain berlaku untuk perwira tinggi, juga bagi prajurit yang masih aktif.

Tjahjo menolak ketika diminta untuk menyebutkan • LANJUT KE HAL. 2

CAPRES JOKOWI OGAH KOMENTAR

Kolom Redaksi

Netralitas TNI dan Polri PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI harus netral.

Seruan Kepala Negara ini layak diperhatikan. Tentara dan polisi tak boleh memihak salah satu calon presiden.

Membawa tentara dan polisi masuk dunia politik hanya akan merugikan TNI dan korps kepolisian.

Presiden mengeluarkan imbauannya karena mengaku mendapat informasi bahwa ada kekuatan yang berusaha menarik-narik perwira TNI terjun ke kancah pemilihan presiden.

Maka dia memerintahkan tentara tetap pada perannya sebagai penjaga keamanan. Mengikuti tarikan kekuatan politik adalah subordinasi terhadap Panglima Tertinggi TNI. Tak hanya Presiden, sinyalemen ketidaknetralan TNI dan Polri itu juga diungkapkan Tjahjo Kumolo, Ketua tim kampanye pasa• LANJUT KE HAL. 2

Gejala mereka akan melakukan door to door mengarahkan warga sudah terlihat.

”

”

TJAHJO KUMOLO Ketua Tim Kampanye Jokowi - JK

Para Jenderal Bersitegang SEJUMLAH jenderal purnawirawan bersitegang dalam hal beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari anggota militer. Mereka terpecah dalam kelompok pendukung calon presiden Prabowo Subianto dan kubu Joko Widodo. Para jenderal yang berpihak ke Prabowo menganggap surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) itu dipolitisasi.

Di lain pihak, jenderal yang menyokong calon presiden Jokowi menganggap surat DKP bukti bahwa Prabowo telah bersalah dan mencoreng kehormatan TNI. "Kenapa baru sekarang masalah ini muncul," kata Inspektur Jenderal

GM PT.SDS Lubuk Gaung Meradang Nyatakan Perang DUMAI - General Manager (GM) PT.Sari Dumai Sejati (SDS) Lubuk Gaung J.Tarigan meradang dengan lantang dan menyatakan “Perang”, namun J. Tarigan tidak menjelaskan kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan. Pernyataan “perang” tersebut terkait keterangan J.Tarigan dalam pemberitaan KPK Pos pada edisi 306 Halaman 1 judul; “BPN Dumai Biang Kerok Sengeketa Lahan Lubuk Gaung”. Pemberitaan itu menyangkut penawaran sebidang tanah yang disebut-sebut milik Ali Uman CS dengan harga penawaran sebesar Rp1.000.000 permeter.

Kapal Tangker sedang merapat di pelabuhan Khusus PT.SDS.

CALON presiden Joko Widodo enggan menanggapi tudingan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, soal beredarnya dokumen pemecatan calon presiden nomor urut satu itu. Jokowi menyesalkan ucapan Hashim yang gampang sekali menuduh.

"Siapa yang menyebarkan? kalau yang bikin (tabloid) Obor Rakyat itu siapa?," kata Jokowi ketika ditemui seusai berkunjung ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Kamis, 12 Juni 2014.

Dia berharap tak ada saling tuduh.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menilai ada keanehan dengan bocornya surat pemberhentian Prabowo Subianto dari Tentara Nasional Indonesia. Menurutnya, adanya kasus tersebut menunjukkan kubu Jokowi sudah sangat cemas.

Hashim menganggap beredarnya surat tersebut merupakan kampanye hitam terhadap Prabowo.

Kampanye busuk itu dia anggap sebagai bentuk fitnah sama dengan kasus HAM yang dianggap sudah selesai. (TIM)

DALAM pemberitaan, penawaran harga tanah tersebut disampaikan Nurzaman kepada SDS dibantah J.Tarigan yang menyampaikan penawaran tersebut adalah Jamaluddin keluarganya Ali Usman bukan Nurzaman.

“Saya (J.Tarigan-red) sudah katakan jangan sebutkan informasi itu dari saya”, bahwa ada penawaran dari kelompok Jamaluddin CS terkait tanah yang berbatasan dengan PT.SDS. Tapi dalam pemberitaan nama saya dikaitkaitkan, berarti menyatakan perang. "Saya siap perang," ujar J.Tarigan melalui hubungan seluler dengan nada tinggi Rabu pekan lalu.

Dalam pertemuan J.Tarigan dengan KPK Pos di Komplek Perumahan PT.SDS Lubuk Gaung belum lama ini, KPK Pos didampingi • LANJUT KE HAL. 2

Purnawirawan Farouk Muhammad, anggota dewan penasihat calon presiden Prabowo Subianto, Kamis pecan lalu.

Menurut Farouk, keputusan DKP belum dapat diverifikasi apakah sanksi itu murni keputusan militer atau ada tekanan politik. Keberadaan surat itu, kata dia, hanya keinginan pihak yang ingin mencari-cari kesalahan tanpa mengetahui dinamika politik saat itu.

"Dulu Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Tidak ada yang menyoal," ujar dia.

Surat rekomendasi pemecatan Prabowo dari jabatan Panglima • LANJUT KE HAL. 2

KLH Dumai Tindak Lanjuti Pencemaran Perairan Selat Rupat DUMAI - Kasi Amdal Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Dumai Kailan membenarkan, pencemaran perairan Laut Selat Rupat yang dikeluhkan para nelayan Dumai, diduga dilakukan perusahaan yang beroperasi di kawasan Industri Lubuk Gaung.

"Memang ada laporan masyarakat nelayan tentang adanya pencemaran di perairan Selat Rupat. Laporan tersebut sudah kita tindak lanjuti dengan mela-

kukan pemeriksaan air limbah perusahaan, sampel limbah telah dikirim kelaboratorium, untuk dilakukan pemeriksaan, namun hingga saat ini belum diketahui hasilnya," ujar Kailan di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Kailan ada delapan Industri yang beroperasi di kawasan Industri Lubuk Gaung semuanya telah memiliki Amdal khusus • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

KPUD Sergai Lakukan Pengosongan Kotak Suara SEI RAMPAH - Mendekati tahapan pendistribusian logistik surat suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti. KPUD Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengosongan kotak suara pemilihan legislatif (Pileg) pekan lalu.

“Kita melakukan pengsongan kotak suara pileg, untuk logistik Pilpres yang akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Sergai,” terang Komisioner KPUD Sergai Divisi Logistik dan Data Edi Susilo MM kepada wartawan, Selasa (10/ 6), di Sei Rampah.

Dalam melaksanakan pengosongan kotak suara KPUD Sergai

mengerahkan tenaga yang ada di sekretariat dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Kita jadwalkan secepatnya dapat dikosongkan kotak suaranya.

Untuk selanjutnya, logisitik Pilpres dapat di distribusikan ke TPS,” tambah Sekretaris KPUD Sergai Ingan Malem Tarigan.

Kotak suara yang telah kosong, selanjutnya petugas memasukkan isi surat suara ke dalam goni dan kembali dijahit agar tetap utuh isinya.

Saat ini, KPUD Sergai menggunakan gudang yang berada di Desa Firdaus, dan gudang KUD yang berlokasi di Desa Penggalangan.(ARM)

Sektor Usaha Berperan Besar Dongkrak PDRB BATUBARA - Sektor usaha memberikan peranan terbesar terhadap pendapatan daerah regional Bruto (PDRB) terutama pada industri pengolahan yang besarnya mencapai 53,60 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,57 persen, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 15,37 persen. Hal ini dikatakan wakil Bupati Batubara H RM Harry Nugroho SE di Lima Puluh, Jumat (6/6).

"Sampai Tahun 2012 PDRB Batubara melaju Rp55.132,97 atau tumbuh 11,12 persen," ucapnya.

Laju pertumbuhan ekonomi

sejak Tahun 2009 mengalami peningkatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan telah dilakukan dengan baik di mana meningkatnya jumlah usaha koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan industeri kecil menengah (IKM). "Begitu juga pembangunan pasar (onan) yang saat ini berjumlah 25 unit serta pemberian modal usaha.

Sedangkan pembangunan infrastruktur pemerintah menyadari belum mampu mengimbangi kebutuhan yang diinginkan masyarakat disebabkan anggaran yang tersedia sangat terbatas," pungkasnya.(ARIEL)

PARA JENDERAL BERSITEGANG...

• DARI HALAMAN. 1 Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) itu dikeluarkan oleh DKP pada 21 Agustus 1998. Surat yang salinannya kini beredar itu ditandatangani Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo (Ketua DKP), Djamari Chaniago (Sekretaris DKP), dan sejumlah jenderal berbintang tiga, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Fachrul Razi.

Masing-masing sebagai anggota DKP. Fachrul Razi, yang kini mendukung Jokowi, menjelaskan pemeriksaan DKP menyimpulkan Prabowo kerap mengabaikan prosedur operasi militer.

Kebiasaan melanggar prosedur itu telah mencoreng wibawa dan kehormatan TNI. Yang paling fatal, ujar Fachrul, adalah pengerahan pasukan dalam kasus penculikan aktivis pada 1998.

Agum Gumelar mengatakan tujuan menyidangkan Prabowo karena kasus penculikan aktivis sangat terbuka dan mengundang reaksi internasional. Namun, kata dia, DKP tidak berwenang mendorong kasus ini ke Mahkamah Militer.

"Dewan Kehormatan dibentuk untuk kepentingan internal TNI melalui keputusan Panglima TNI (ketika itu dijabat Jenderal Wiranto) dan bertanggung jawab kepada panglima," katanya.(BBS/TIM)

KLH DUMAI TINDAK LANJUTI PENCEMARAN PERAIRAN SELAT RUPAT.......................................................

• DARI HALAMAN. 1 PT, Surya Dumai Sejati yang bergerak dibidang Pengolahan Kelapa Sawit diharuskan memiliki Kolam Penampungan Limbah yang permanen terbuat dari beton, dinding beton lantai beton, berukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditanya soal jumlah kolam, yang telah dibangun ada 4 Kolam dari 7 kolam yang diwajibkan. "Dipastikan kolam terakhir yang ke tujuh, ikan harus hidup, dari kolam terakhir tersebut limbah diperbolehkan dialirkan ke laut," ujarnya.

Disinggung beroperasinya PKS PT. Surya Dumai Sejati Lubuk Gaung, Kailan keheranan. "Setahu

saya PT. Surya Dumai Sejati sedang membangun, belum beroperasi, kita akan cek kelapangan," sebut Kailan.

Eli Rahman warga Lubuk Gaung yang berprofesi sebagai nelayan sejak tahun 1990 mengaku, sejak tahun 2007 (sejak pabrik-pabrik beroperasi), dia tak lagi melakukan penangkapan ikan di kawasan perairan Selat Rupat, dikarenakan ikan dan udang di kawsan Industri tersebut sulit didapat. Para nelayan sebanyak 50 orang terpaksa melaut keluar dari Selat Rupat ke daerah perairan Rokan Hilir yang jaraknya dari pelabuhan TPI Dumai sekitar 6-7 jam sampai ditempat tujuan. Itupun hasilnya tetap tidak memuaskan.(PUR)

NETRALITAS TNI DAN POLRI.........

• DARI HALAMAN. 1 ngan calon presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Tjahjo Kumolo, mengatakan timnya yang berada di akar rumput telah menerima sejumlah laporan terhadap gejala aparat yang, seharusnya netral, mulai memihak kontestan pemilihan presiden.

"Gejala mereka akan melakukan door to door mengarahkan warga sudah terlihat," kata Tjahjo, Kamis lalu.

Aparat yang dimaksud Tjahjo adalah TNI maupun polisi yang beberapa hari lalu telah mendapatkan instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk netral saat menjelang pilpres maupun pencoblosan. Menurut dia, arahan Presiden seperti itu dapat diartikan, selain berlaku untuk perwira tinggi, juga bagi prajurit yang masih aktif.

Tjahjo menolak ketika diminta untuk menyebutkan daerah mana saja yang terdapat gejala seperti itu.

Sekretaris Jenderal PDIP itu juga minta Presiden untuk netral.

Sebenarnya posisi tentara dan polisi sudah jelas. Masing-masing

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Kedua UU itu menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri agar tetap netral dalam pemilihan umum. Kalangan internal TNI sendiri juga pernah menegaskan bahwa netralitas adalah amanah pelaksanaan reformasi internal TNI. Netralitas dimaknai sebagai tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak.

Tak bisa dimungkiri, kalangan tentara yang terlibat dalam permainan politik sulit dideteksi. Seorang petinggi militer bisa melakukan pertemuan rahasia dengan elite politik menyusun kesepakatan dengan tokoh sipil. Di level bawah, seorang Babinsa juga bisa melakukan kegiatan politis berkedok pembinaan.

Netralitas tentara bisa dijaga bila Presiden Yudhoyono ikut turun tangan. Tak sekadar mengimbau, ia mesti memerintahkan petinggi TNI memberikan tindakan tegas bagi para perwira yang melanggar. Jangan sampai orang menganggap seruan Presiden itu sebagai pernyataan pencitraan. (***)

Rencana Pembangunan Jalan Kampung Baru-Biskang Mengambang SINGKIL - Rencana pemerintah untuk membangun jalan dari Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, menuju Desa Biskang, di Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, sepertinya bakal sulit terealisasi dalam waktu dekat ini.

Pasalnya, pengakuan atas kewenangan untuk membangun jalan yang menghubungkan dua desa di dua kecamatan tersebut, hingga saat ini masih belum jelas.

Akibatnya, rencana pemerintah untuk membangun jalan tersebut dalam waktu dekat ini, juga semakin tidak jelas atau mengambang.

Kepala Dinas PU Aceh Singkil,Ir H Muzni SP, dalam penjelasannya mengatakan, pengakuan atas kewenangan pembangunan jalan tersebut sangat penting.

Tujuannya, agar pengajuan anggaran serta tanggung jawab untuk pemeliharaan jalan tersebut ke depan, menjadi jelas. Namun sebagaimana penjelasannya, sejumlah surat konfirmasi yang sudah mereka layangkan untuk PU propinsi maupun pusat, hingga saat ini belum ada tanggapan.

Muzni juga menjelaskan, belum turunnya surat dari dua lembaga tersebut, ikut menjadi kendala. "Kita berharap, surat balasan dari propinsi maupun pusat terkait status jalan tersebut turun dalam waktu dekat ini.

Sebab, lambat atau cepatnya pembangunan jalan tersebut, juga bergantung dari statemen kedua lembaga tersebut," jelas Muzni.

Terpisah, sejumlah warga asal

Kecamatan Danau Paris yang ditemui KPK Pos pekan lalu, mengaku kecewa akibat tertundanya pebangunan jalan tersebut.

Kekecewaan tersebut sangat beralasan.

Apalagi, jalan yang mereka tempuh saat ini berjarak 74 kilometer untuk menuju ibukota kabupaten di Singkil. Sedangkan jalan yang mereka usulkan untuk dibangun, justru hanya berjarak 23,4 kilometer dari ibukota.

"Wajar kami kecewa, apalagi jarak tempuh yang kita lalui saat ini hanya sepertiga dari jalan yang kita usulkan. Itu artinya, waktu yang kita butuhkan hanya setengah jam untuk menuju ibukota. Sebaliknya, dengan jalan yang ada saat ini, justru memakan waktu hingga dua jam," kata

Salim Berutu (55), warga asal Desa Biskang.

Sekedar catatan, jalan yang diusulkan oleh warga dua kecamatan ini, juga bukan barang baru. Jauh sebelum Aceh Singkil menjadi daerah otonom, jalan eks perusahaan HPH PT.Gruti ini justru kerap digunakan oleh warga sebagai lintasan untuk menuju Singkil.

Bahkan, pada tahun 80'an, jalan tersebut sering digunakan untuk menuju Sibolga, Tapteng, Sumatra Utara. Namun setelah PT Gruti angkat kaki, perawatan jalan ini juga ikut terhenti.

Ironisnya, pemerintah Aceh Singkil, tidak memanfaatkan atau berupaya untuk merawat jalan yang ditinggal oleh perusahaan HPH tersebut. Pemerintah Aceh atau pusat, justru membangun

jalan yang ada saat ini, yang jaraknya 74 kilometer dari ibukota kabupaten.

Buat sebagian besar warga Aceh Singkil, khususnya yang memiliki kenderaan mungkin jarak ini tidak menjadi persoalan.

Namun, tidak demikian bagi warga Kecamatan Danau Paris, jarak ini justru menimbulkan kesulitan tersendiri buat mereka, khususnya ketika mengurus sesuatu ke ibukota kabupaten. Itu pula sebabnya, akhirakhir ini mereka menuntut agar jalan tersebut dibangun kembali.

"Jadi yang kami minta bukan sesuatu yang baru. Hanya saja, tolong kembalikan jalan yang pernah kami lalui selama ini, a g a r k a m i l e b i h m u dah ke ibukota kabupaten," tandas mereka.(AZT)

Bupati Sergai Hadiri Penas Petani Nelayan XIV di Malang SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menghadiri acara Pembukaan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/6).

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Ketua TP. PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Asisten Ekbangsos Drs. H. Hadi Winarno, MM, Kaban P2KP

Setiyarno, SP dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Ketua KTNA Rasdiaman Damanik, SE dan Ketua Pendamping Usman Sitorus, S.Ag.,M.AP. Dalam Penas XIV di Malang tahun ini Pemkab Sergai mengutus puluhan perwakilan petani tergabung Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Pembukaan dilakukan secara resmi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, juga dihadiri sejumlah menteri, pejabat

tinggi negara, Gubernur Bupati dan Walikota, serta Ketua dan Anggota KTNA se-Indonesia.

Penas ke XIV mengambil tema 'Memantapkan kepemimpinan dan kemandirian Kontak TaniNelayan dalam rangka pengembangan kemitraan dan jejaring usaha tani guna mewujudkan kesejahteraan petani nelayan'.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kegiatan

Penas Petani Nelayan ini mempunyai arti yang sangat penting, karena kegiatan ini akan dapat membangkitkan semangat dan tanggung jawab serta kemandirian para petani nelayan dan petani hutan dalam meningkatkan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Menurut Bupati Soekirman bahwa dalam ajang Penas tersebut para petani nelayan mempunyai kesempatan untuk saling mengisi dalam upaya memper-

kuat agribisnis di tingkat petani nelayan. Selain itu momentum acara ini menurut Bupati Soekirman dapat dimanfaatkan dengan para petani yang telah berpengalaman dan berhasil, oleh karenanya anggota KTNA Sergai yang mengikuti Penas XIV di Malang memanfaatkan kesempatan ini dalam menambah wawasan, ilmu terhadap daerah yang telah maju bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan telah menerapkan teknologi terbarukan. (ARM)

JIKA KE MAHMIL, PRABOWO BISA DIHUKUM MATI........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dalam penculikan dan penghilangan orang. "Andai dibawa ke Mahkamah Militer, Prabowo bisa dihukum mati," kata Fachrul saat dihubungi,

Rabu, seperti dikutip tempo.com.

Namun, menurut Fachrul Razi, Dewan Kehormatan Perwira memilih tidak membawa kasus mantan Komandan Jenderal Komando

Pasukan Khusus itu ke Mahkamah Militer. "Demi rasa setia kawan," kata dia.

Pertimbangan lain, kata Fachrul Razi, adalah status Prabowo masih menjadi menantu Presiden Soeharto.

Sebelumnya, beredar surat bernomor KEP/03/VIII/1998/ DKP yang menyebut sebelas pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo, kini calon presiden yang diusung poros koalisi Partai

Gerindra. Pertimbangan itu antara lain, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, hierarki, serta disiplin hukum di lingkungan ABRI. (TIM)

ADA GEJALA TNI TAK NETRAL.................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 daerah mana saja yang terdapat gejala seperti itu. Sekretaris Jenderal PDIP itu juga minta Presiden untuk netral. "Ini agar pilpres berjalan adil dan jujur," ujarnya.

Dengan adanya laporan tersebut, Tjahjo menginstruksikan kepada tim-tim PDIP maupun partai koalisi untuk mengawasi dan

mencermati janji dan komitmen para perwira tinggi TNI dan Polri agar netral saat pilpres nanti.

"Termasuk teman-teman pers bisa mengkritisi secara terbuka terhadap komitmen mereka," katanya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Panglima Tertinggi TNI-Polri mengumpulkan sekitar 282 perwira tinggi di jajaran TNI-Polri.

Pertemuan itu untuk menegaskan supaya TNI/Polri tetap netral dalam pilpres 2014.

Tak Akan Dukung Eks Jenderal Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga menegaskan, institusinya akan bersikap netral menghadapi Pemilihan Umum 2014. TNI juga akan tetap netral walau banyak purnawirawan yang meramaikan pemilihan um-

um.

"Purnawirawan itu statusnya sudah sipil, bukan militer lagi," kata Moeldoko dalam sebuah acara bincang-bincang di Markas Besar TNI di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur,beberapa weaktu lalu.

Itu sebabnya, kata Moeldoko, purnawirawan tidak lagi masuk dalam garis komando, hierarki, dan keterikatan perintah dengan perwira TNI yang masih aktif. Moel-

doko pun mengklaim tak akan ada purnawirawan yang bisa mempengaruhi netralitas TNI. "Garis komandonya jelas, Pangkotama (Panglima Komando Utama) hanya menuruti perintah Panglima TNI, dan Panglima TNI hanya menuruti perintah presiden," katanya.

"Setiap prajurit punya buku saku tentang netralitas, jadi percaya kami," tegasnya. (TIM)

PRABOWO: CARI MASALAH SAYA, BUKTI TAK PERCAYA DIRI.......................................................

• DARI HALAMAN. 1 Sebab itu Prabowo berjanji tidak akan melayani hal tersebut.

"Kalau caci-maki dan menjelek-jelekkan, cari masalah masa lalu saya kira itu menunjukkan tidak percaya diri dan mungkin punya sifat-sifat kurang baik. Saya berpendapat kami tidak layani," tegas Prabowo.

Sebab, lanjut Prabowo, masyarakat dewasa ini tidak sebodoh seperti yang dipikirkan pihak-pihak tertentu. Masyarakat kata Prabowo sudah bisa menilai yang baik dan yang buruk.

"Rakyat kita tidak sebodoh

seperti yang diperkirakan," papar Prabowo.

"Demokrasi artinya adalah kita maju ke rakyat, kita sampaikan pendirian kita, program kita dan serahkan keputusan pada rakyat," tuturnya.

Tak Akan Lapor ke Bawaslu Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa, Mahfud MD, mengatakan, timnya tidak akan melaporkan kasus bocornya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Mahfud, sulit untuk mengetahui siapa yang membo-

corkan surat tersebut ke publik.

"Gimana kita mau melapor, namanya juga sejenis kampanye hitam. Yang mengedarkan saja kita tidak tahu. Mau melaporkan siapa?," ujar Mahfud, di markas pemenangan Prabowo-Hatta, Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6).

Mahfud mengatakan, bocornya surat DKP ini seharusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian karena sudah mengetahui tentang bocornya surat tersebut. Saat ini, yang perlu dilakukan oleh polisi adalah mencari pelakunya.

Menurut Mahfud, timnya

tidak akan mendesak TNI untuk mengusut bocornya surat DKP tersebut. Meskipun merasa dirugikan, Mahfud merasa bocornya surat ini tidak perlu ditanggapi dengan serius. "Tidak ada gunanya juga ngelaporin.

Tidak pernah ada manfaatnya juga," ujar Mahfud.

Surat yang disebut sebagai keputusan DKP beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998 terkait kasus Prabowo.

Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas

berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.

"Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan," demikian isi surat tersebut. (BBS/ TIM)

GM PT.SDS LUBUK GAUNG MERADANG NYATAKAN PERANG........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pengacara P.Lubis SH. disampaikan KPK Pos info penawaran bukan merupakan rahasia, karena tanah tersebut dalam sengketa dengan Evison.

Pengacara yang akan ditunjuk oleh Evison adalah P.Lubis SH. Tanah yang diakui Ali Usman CS adalah miliknya memang ditawarkan kepada PT.SDS dengan harga Rp1.000.000 per meter, perusahan bersedia membeli, tapi dengan harga dibawah Rp1.000.000 per meter, itupun kalau tanah yang ditawarkan tersebut sudah bersertifikat, terang J.Tarigan ketika itu.

Menurut J.Tarigan dalam percakapan dikediamannya tersebut mengatakan bahwa tanah yang akan dibeli PT.SDS karena kebetulan letak tanah itu berbatasan langsung dengan PT.SDS rencana perusahaan apabila tanah tersebut jadi dibeli, akan dijadikan Hotel.

Evison Mars warga Jl. Semangka Dumai mengklaim bahwa tanah yang ditempati Ali

Usman CS terletak di Lubuk Gaung dibeli Evison Mars dari Rahmi pada tahun 1985 lalu dengan AJB No.146/AJB.BK/ 1981. AJB tersebut ditanda tangani Nurzaman selaku Kepala Desa Lubuk Gaung ketika itu.

Sedangkan pejabat pembuat Akte Jual Beli (AJB) ditanda tangani Raja Thamsir Rachman BA ketika menjabat Camat Bukit Kapur.

Namun, lanjut Evison, tanah yang dibelinya dari Rahmi lama tidak dilihat karena sebagai pegawai Pertamina ketika itu dia dari Dumai dimutasi ke Bontang Irian Jaya sekembalinya dari Bontang pada tahun 2000 lalu tanah tersebut ditanyakan Evison kepada Nurzaman mantan kepala Desa Lubuk Gaung jawaban yang diperoleh Evison tidak memuaskan dengan mengatakan “aku tak tau do”.

Evison tidak berhenti sampai disitu, tetap berupaya mencari hartanya yang merupakan aset yang diperolehnya dari susah payah semasa dia bekerja di Pertamina Dumai.

Menurut Evison selama 3 tahun melakukan penelusuran tentang tanah tersebut, Maret 2011 tanah miliknya itu ditemukan disekitar kawasan PT.SDS. Letak tanah yang dibelinya dari Rahmi tersebut diketahuinya dari online, bahwa letak tanah atas nama Jamaluddin Jl.Garuda Bukit Kapur berdasarkan AJB No.149/ AJB.BK/1981 tanggal 4 Agustus 1981 (bukan Jamaluddin keluarganya Ali Usman CS-red) dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan tanah Parno, sebelah Timur Parit, Selatan berbatasan dengan Blukar, Barat berbatasan dengan Rahmi (Posisi Timur kondisi sekarang PT.SDS) sedangkan tanah Evison yang dibeli dari Rahmi batas-batasnya Utara berbatasan dengan tanah Parno, Timur berbatasan dengan Jamaluddin Selatan b erbatasan dengan Belukar Barat berbatasan dengan Rahman T dengan luas masing-masing 2 hektar.

Berlakangan ini diketahui Evison bahwa tanah miliknya itu telah bersertifikat atas nama Ali Usman CS.

Yang mengherankan, lanjut Evison, kenapa tanah dalam sengketa, oleh BPN Kota Dumai menerbitkan sertifikat atas nama Ali Usman CS. Sertifikat tanah tersebut diketahui Evison pada saat Evison diperiksa di Mapolda Riau, untuk mengklarifikasi atas pengaduan LSM ke Mapolda Riau bahwa tanah yang sedang disengketakan terbit sertifikat, ketus Evison Mars. Menurut Evison, jauh sebelumnya sekitar Maret 2012 Evison telah membuat sanggahan kepada BPN sementara itu sertifikat atas nama Ali Usman CS terbit Desember 2013.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos di Dumai menyebutkan ternyata tidak hanya tanah Rahmi/Evison, Rahman T, dan Jamaluddin warga Jl.Garuda Bukit Kapur yang kehilangan hartanya, termasuk tanah milik Dinas Perikanan Provinsi Riau seluas 5 hektar lebih, sesuai AJB No.52/AJB-BK/1986 tanggal 22 Februari 1986 ditanda tangani Kepala Desa Lubuk Gaung Nurzaman, dan Camat Bukit

Kapur ditanda tangani Drs. Nurdin Bakar disebut sebut juga telah dialihkan kepada salah satu perusahan di kawasan Industri Lubuk Gaung.

Tanah Dinas Perikanan Propinsi Riau yang dibeli dari Ali warga Lubuk Gaung, menggunakan dana APBD Propinsi Riau tahun 1986. Yang menanda tangani jual beli tanah tersebut pihak pembeli adalah Gafour Sandry Jabatan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau selaku pimpinan proyek, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah.

Tanah Dinas Perikanan Provinsi Riau itu digunakan untuk Budi Daya Tambak Lokasi tanah terletak di Lubuk Gaung dengan batas-bata, Utara berbatasan dengan Laut 170 meter, Timur berbatasan dengan Sungai Mahang, 295 meter, Selatan berbatasan dengan Jalan 170 meter, dan Barat berbatasan dengan Asuari, 295 meter. Tanah tersebut jika dilihat dari AJB No.52/1986 letak tanah tersebut, diduga dalam kawasan PT.SDS Lubuk Gaung.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

KPK Bisa Masuk ke Ranah Korupsi di Militer JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan lembaga anti korupsi ini bisa masuk ke ranah korupsi yang terjadi di militer. Mengingat hal itu itu sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Pasal 42 Undang-Undang Tipikor membolehkan masuk ke militer," kata Bambang dalam acara "Forum Antikorupsi Indonesia", di Hotel Double Tree, Jakarta, Selasa (10/6).

Pasal 42 Undang-Undang Tipikor menyebutkan KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamasama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Meskipun sudah ada payung hukum untuk menjerat militer, namun hingga kini KPK belum bisa menerapkannya. Hal itu dikarenakan KPK belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat oknum militer. "Kalau dua alat bukti lemah, enggak bisa.

Kita mempertahankan conviction rate (100 persen dakwaan terbukti)," ungkap Bambang.

KPK sesungguhnya pernah menangani kasus yang melibatkan oknum militer, yaitu Udju Juhaeri.

Udju yang merupakan mantan anggota DPR periode 1999-2004 dari Fraksi TNI/Polri ditetapkan sebagai tersangka karena menerima cek perjalanan senilai Rp 500 juta terkait pemilihan Miranda Swaray Goletom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Udju disidang di Pengadilan Tipikor. Ia divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta.(ENDY)

NASIONAL

Terlalu, Dana Fasilitas Bantuan Orang Cacat Dikorupsi JAKARTA - Korupsi di Republik ini sudah sangat-sangat keterlaluan. Betapa tidak, dana pengadaan fasilitas bantuan bagi kalangan disabilitas atau penyandang cacat dikorupsi. Bahkan, dana jaminan hidup bagi orang dengan kecacatan berat, juga dikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima laporan itu pun kaget, terkejut juga geleng-geleng kepala dengan laporan itu.

"Terus terang, KPK agak shock mendapat laporan pada Senin (9/6) dari masyarakat penyandang cacat bahwa dana untuk fasilitas mereka dikorupsi," komentar Wakil Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (10/6).

Ketujuh organisasi kaum disabilitas itu adalah Bandung Independen Leaving Center, PPDI dan LK3AD dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dari Makassar dan Lombok Tengah, Sentra Advocasi Perempuan Difabel dan Anak dari Yogyakarta, serta Yayasan Mitra dari Jakarta.

Bambang melanjutkan korupsi diduga terjadi di fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan.

Misalnya, ada pemotongan dana bantuan untuk orang dengan

kecacatan, pemotongan dana penambahan gizi untuk anak kebutuhan khusus, dan pemotongan dana pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja bagi penyandang cacat.

Dikatakan, para penyandang cacat saat ini sudah hidup menderita, hidup susah malah diperlakukan seperti ini. Juga pihak yang berwewenang menunjukkan tidak ada perhatian secara sungguh-sungguh bagi penyandang disabilitas.

Karena itu, lanjut dia, Laporan para penyandang cacat segera ditindaklanjuti dengan langkah awal pengumpulan data dan bukti, termasuk mengklarifikasi laporan

lebih dulu. "Ya tunggu saja, pasti ada perkembangan dari kasus ini," tambahnya.

Bambang juga menyayangkan, capres dan cawapres saat ini tidak memiliki program yang jelas dan konkret untuk kesejahteraan kaum disabilitas. "Jumlah mereka di Indonesia menurut WHO sebesar 12-14 persen. Lebihlebih, mereka kini sebagiannya menderita karena tidak sungguhsungguh diperhatikan pihak berwenang," ucapnya.

Yuyun Yuningsih, Direktur Utama Bilic (Bandung Independent Living center) Lembaga advokasi dan pelayanan disabilitas

mengatakan ada indikasi tindak pidana korupsi terkait sejumlah program pemerintah untuk kaum disabilitas. Salah satunya, program pemerintah yang memberikan bantuan Rp 300.000 per bulan bagi setiap penyandang cacat kategori berat.

"Dana bantuan itu seharusnya diberikan setiap bulan, uang bantuan itu justru dibagi-bagikan setiap tiga bulan. Inikan sudah tidak benar. Juga ada pemotongan dana yang diduga dilakukan dinas sosial sebesar Rp100.000. Bukan hanya itu, persoalan terkait program bantuan lainnya, termasuk bantuan sosial dari sejumlah kementerian kami laporkan ke KPK," tandasnya.(ENDY)

KPK Apresiasi Caprescawapres Bicara Korupsi JAKARTA- KPK sangat mengapresiasi apa yang disampaikan para capres-cawapres terkait visi misi menguatkan lembaganya dalam pemberantasan korupsi.

KPK berpikir positif pernyataan tersebut akan dilaksanakan jika para calon terpilih.

"KPK ingin berpikiran positif thinking atas keinginan kuat Capres untuk memperkuat KPK. KPK sangat mengapresiasi keinginan kuat para Capres tentang KPK apalagi diucapkan di muka publik yang mengikuti debat," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Selasa (10/6).

Menurut Bambang, pihaknya menyakini para calon memahami secara utuh bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi suatu gerakan sosial dan 8 agenda yang diajukan KPK. Hal itu dapat menjadi titik tolak untuk diprioritaskan dalam program pemberantasan korupsi presiden mendatang.

Bambang menjelaskan ada 3 episentrum korupsi yang harusnya dielaborasi secara lebih mendalam.

"Kendati disentuh sebagiannya disentuh secara umum, yakni birokrasi, penegakan hukum dan politik," ujarnya.

Bambang mengatakan, birokrasi sebagai salah satu episentrum korupsi bisa diatasi bila dilakukan, peningkatan dan konsolidasi APIP untuk memastikan akuntabilitas kinerja.

"Harus dibahas tuntas dan begitu penyelamatan harta kekayaan negara yang berada di penyelenggara negara," ujarnya.

Meski mengapresiasi, namun menurut Bambang, ada hal yang kurang dielaborasi atas pernyataan Capres-Cawapres tersebut. Yakni dalam sektor penegakan hukum, lanjut Bambang, tidak dielaborasi misi hukumnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, dalam sektor tersebut adalah pusat korupsi sehingga perlu ditingkatkan pengawasannya.

"Sebagai salah satu episentrum korupsi maka perlu peningkatan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas penegak hukum sesuai prioritas yang relevan," katanya.

"Parlemen ada program hilir karena hulunya di partai. Proses demokrasi memerlukan partai yang amanah dan profesional karena bila tidak hanya akan menimbulkan rangkaian masalah," pungkasnya.(ENDY)

Menteri ESDM Jero Wacik Diperiksa KPK JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sekaligus memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Senin (9/6).

Politikus Partai Demokrat dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Sedianya Bendahara Partai Demokrat bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon (AMS).

"Jero Wacik dimintai keterangan sebagai saksi untuk AMS," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin.

Bersama Jero KPK juga memeriksa saksi lainnya untuk kasus yang sama. Mereka adalah Nar-

yanto Wagimin Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas KESDM, Rakhmat Asyari/Nando pegawai SKK Migas, Widhiawan, pegawai SKK Migas, Budiyanto Kasubid Usaha Penunjang Migas KESDM, Alam Salahudin driver PT Kaltim Parna Industri, Ratib driver PT Kaltim Parna Industri, dan Agustinus Sad Supriatmono driver PT Kaltim Parna Industri.

"Mereka juga dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Priharsa.

AMS selaku Presdir PT. KPI diduga melakukan tindak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait rekomendasi yang diberikan untuk PT KPI. Saat bersaksi dalam persidangan, Deviardi mengaku pernah menerima uang untuk Rudi yang diberikan oleh Meris.(ENDY)

Terdakwa kasus dugaan korupsi penganggaran proyek Sistem Radio Komunikasi Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tinggi Tipikor, Jaksel, Rabu (21/5). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu diantaranya enam saksi dari PT Masaro Radiokom dan mantan Kepala Sekretariat komisi IV DPR Tri Budi Utami.

Anggoro Merasa Diperas Anggota DPR JAKARTA- Bos PT Masaro Radicom Anggoro Widjojo mengaku gerah dengan kelakuan oknum anggota Komisi IV DPR periode 2004-2009. Pasalnya, ada sejumlah anggota Komisi IV yang mencoba memeras Anggoro saat pembahasan anggaran revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) tahun 2007.

Ia menceritakan, peristiwa itu bermula ketika Presiden Direktur PT Masaro Radiocom, Putranefo Alexander Prayugo bertemu dengan anggota Komisi IV. Putranefo diminta memberikan subkontraktor atau fee dari proyek SKRT. Putranefo yang tidak sanggup menghadapi permintaan tersebut, meminta tolong kepada Anggoro.

“Nefo lapor ke saya, ini DPR minta subkontraktor, kalau nggak diganti dengan fee. Saya marah.

Saya bilang, nanti saya lawan mereka. Kami ini ngurus SKRT sudah berjasa sama pemerintah, kok sekarang malah diperas DPR,” kata Anggoro saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/6).

Anggoro merasa geram dengan perangai oknum anggota DPR. Ia menjelaskan upaya pemerasan kerap terjadi dalam pembahasan

anggaran. Bukan hanya dalam proyek SKRT, melainkan proyek lain, seperti Tanjung Siapi-Api. Sebelum anggaran disahkan, sejumlah anggota DPR meminta penyetoran Rp2,5 miliar.

Namun, Anggoro berpendapat, pengesahan anggaran di DPR prosedural administrasi.

Sebetulnya, ketika anggaran diketok, otomasi anggaran harus dikeluarkan. Terkecuali jika ada anggota DPR yang mau “mainmain”. “Itu dikasih tanda bintang.

Nanti, itu harus ada persetujuan lagi. Jadi, orang disuruh setor dulu,” ujarnya.

Ia bahkan tidak sungkan menyebut sejumlah anggota DPR yang sering melakukan pemerasan. “Bangsa Azwar Cesputra, Al Amin Nasution, Tamsil Linrung, Nurhadi. Walau nggak semua anggota DPR tuh nakal atau jelek.

Orang-orang yang saya sebut itu kerjanya cuma meras orang. Saya saja dia berani mintain duit,” imbuhnya.

Akhirnya, setelah menerima laporan Putranefo, Anggoro bersedia menemui perwakilan anggota Komisi IV, Muhtarudin. Saat itu, Muhtarudin mengaku diperintahkan Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal. Muhtarudin meminta Anggoro memberikan

subkontraktor proyek SKRT yang akan dikerjakan PT Masaro Radiocom.

Mendengar permintaan Muhtarudin, sontak Anggoro emosi.

Anggoro menyatakan, BUMN PT Len Industri saja tidak mampu mengerjakan, sehingga Motorolla USA selaku penyedia barang harus merugi puluhan juta dollar.

Akibat kerugian itu, Motorolla menunjuk PT Masaro Radiocom untuk menggantikan PT Len Industri.

“Terus dia bilang, kalau gitu kompensasinya fee ajalah pak.

Langsung saya bilang, kalau proyek SKRT jangan coba-coba memeras saya. Kalau proyek lain silakan. Silakan saja tolak anggarannya, nggak masalah buat saya.

Saya juga sudah nggak mengharapkan. Justru malah pusing saya kalau dapat order lagi,” tuturnya.

Anggoro mengancam akan melaporkan upaya pemerasan tersebut. Lalu, Muhtarudin meminta Anggoro berbicara langsung dengan Yusuf. Setelah bertemu Yusuf, Anggoro tetap menolak permintaan kompensasi. Ia menyatakan, seharusnya Komisi IV mendukung karena proyek SKRT sangat bermanfaat bagi Dephut.

SKRT sangat dibutuhkan Dep-

hut untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan illegal logging. Lebih dari itu, sebagai distributor tunggal Motorolla di Indonesia, PT Masaro Radiocom terikat Foreign Corrupt Practices Act. Apabila PT Masaro Radiocom menyuap, otomatis izin distributornya akan dicabut Motorolla.

Oleh karena itu, Anggoro lebih memilih tidak menyuap ketimbang harus menerima konsekuensi pencabutan izin dari Motorolla.

Pernyataan Anggoro ini membuat Yusuf berubah pikiran mendukung SKRT. Yusuf bahkan berkomitmen akan meyakinkan rekanrekannya di Komisi IV untuk mendukung proyek SKRT. Dengan demikian, Anggoro menampik tuduhan penuntut umum mengenai penyuapan sejumlah anggota Komisi IV untuk memuluskan pembahasan persetujuan anggaran SKRT. Ia menegaskan, anggaran proyek revitalisasi SKRT sebesar Rp180 miliar murni merupakan anggaran yang diajukan Dephut dan telah disetujui DPR. Penuntut umum lalu memutarkan rekaman percakapan telepon antara Anggoro dan Yusuf.

Dalam rekaman itu, Anggoro secara aktif meminta agar anggaran SKRT yang sudah disetujui

DPR segera diserahkan Dephut ke Departemen Keuangan. Anggoro lantas membantah menelepon Yusuf untuk membicarakan hal tersebut.

Anggoro merasa suara itu mirip suaranya, tapi ia tidak yakin bahwa suara tersebut adalah suaranya. Walau begitu, Anggoro mengatakan, mungkin saja ia pernah menelepon Yusuf dalam keadaan mabuk. Anggoro tiba-tiba membuat pengakuan dosa atas perbuatannya yang sering mabukmabukan di masa lalu.

Ia menjelaskan, selain rumah yang ditempati bersama istri dan anaknya, Anggoro memiliki beberapa penthouse di Hotel Sultan. Anggoro sering menjamu tamu-tamunya dari Cina dengan mabuk-mabukan dan karaoke. Anggoro bahkan sampai tidak pulang ke rumah.

Anggoro mengaku pasrah jika harus dihukum dalam perkara SKRT. “Saya punya penthouse di Hotel Sultan. Itu tiap minggu ada delegasi dari Cina. Praktis tiap malam saya karaoke, minumminum. Ini sekalian pengakuan dosa. Saya sekarang sudah siap dihukum. Saya sudah mengaku dosa sama Tuhan, sama istri dan anak saya. Jadi, ini sekarang hukuman Tuhan terhadap saya,” tandasnya.(ENDY)

SIDANG KORUPSI HAMBALANG

Nazaruddin Benarkan Anas Ingin Jadi Presiden JAKARTA- Eks Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin akhirnya mengungkapkan keinginan eks Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum menjadi Presiden RI. Hal ini telah terungkap dalam surat dakwaan Anas.

"Proyek ini (Hambalang), kan dicari untuk Mas Anas, niatnya menjadi presiden," ungkap Nazaruddin ketika bersaksi dalam sidang perkara Hambalang dengan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/6).

Untuk meyakinkan hakim anggota, Anwar yang bertanya niat Anas menjadi Presiden RI, Nazaruddin mengatakan bahwa telah ada survei Anas menjadi presiden. "Niat (menjadi presiden) itu, Anas atau saudara (Nazaruddin)?" tanya Anwar.

"Saya mau tanya ke Yang

Mulia, yang mau nyalon jadi ketua umum Mas Anas, yang mau nyalon sebagai presiden Mas Anas. Nama saya juga tidak pernah disurvei," kata Nazaruddin yang bertanya balik.

Pernyataan tersebut secara tidak langsung mengungkapkan bahwa salah satu sumber surat dakwaan yang menyebut Anas hendak menjadi presiden benar berasal dari Nazaruddin.

Sebelumnya, dalam eksepsi (nota keberatan) pribadinya yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/6), Anas merasa didakwa bukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), melainkan oleh mantan rekannya di PD, Muhammad Nazaruddin.

"Lebih terasa sebagai dakwaan dari Nazaruddin, baik dakwaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang," kata Anas saat memba-

cakan eksepsinya sambil berdiri dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/6).

Menurut Anas, satu bulan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkannya sebagai tersangka kasus pencucian uang, Nazaruddin sudah mengumumkannya ke beberapa tahanan di lantai 9 Rutan KPK. "Tentu bisa dinilai peran Nazaruddin dalam penersangkaaan saya sebagai tersangka TPPU dalam dakwaan kedua dan ketiga," ujar Anas membaca eksepsi yang ditulis tangan sebanyak 30 lembar tersebut.

Apalagi, lanjut Anas, cukup jelas surat dakwaan disusun hanya berdasarkan kesaksian satu orang yang diduga merujuk pada Nazaruddin yang tidak kredibel.

Nazaruddin dinilai kerap memojokkan Anas dalam pernyataan-pernyataannya di

media.

Nazaruddin sempat mengungkapkan bahwa Anas menerima sejumlah uang dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, yang digunakan untuk pemenangannya sebagai Ketua Umum PD dalam kongres partai tersebut di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2010.

Kemudian, Nazaruddin menyebut Anas memiliki kantong-kantong dana dan pemilik dari Anugerah Group.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (30/5), Anas selaku anggota DPR RI dengan masa jabatan 2009-2014, dikatakan menerima hadiah atau janji berupa, 1 unit mobil Toyota Harrier B 15 AUD senilai Rp 650 juta, 1 unit mobil Toyota

vellfire Rp 750 juta dari PT Atrindo Internasional.

Kemudian, menerima fasilitas survei senilai Rp 487 juta dari Lingkaran Survei Indonesia terkait pemenangan sebagai Ketum PD, serta menerima uang sejumlah Rp 116 miliar dan US$ 5,2 juta.

"Padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan agar terdakwa selaku anggota DPR RI melancarkan proyek Hambalang dan proyek lain di Kempora (Kementerian Pemuda dan Olahraga), proyekproyek di Dirjen Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasional dan proyekproyek lain yang dibiayai APBN yang didapat Permai Grup," kata jaksa Yudi Kristiana saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (30/5).

Namun uniknya dikatakan,

penerimaan uang sebanyak itu disebutkan sebagai modal untuk maju sebagai Presiden RI. "Sekitar tahun 2005, terdakwa keluar dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan berkeinginan untuk tampil jadi pemimpin nasional, yaitu Presiden RI sehingga butuh kendaraan politik," ujar Yudi.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, lanjut Yudi, terdakwa menggunakan PD dengan duduk sebagai Ketua Bidang Politik sehingga memudahkannya untuk mengatur proyek-proyek.

Kemudian mentargetkan untuk menjadi Ketua Umum PD. Sebelum akhirnya mewujudkan keinginannya menjadi Presiden RI. Sementara itu, diungkapkan Yudi, untuk menghimpun dana untuk mempersiapkan logistik terdakwa dan eks Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin bergabung dalam

Anugrah Grup dan berubah nama menjadi Permai Grup. "Terdakwa mendapat fee 7 persen sampai 22 persen dari Permai Grup yang disimpan dalam brangkas Permai Grup," ungkap Yudi.

Selain gabung dengan Permai Grup, Anas juga disebut membentuk kantong-kantong dana dan dikelola oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manullang untuk proyek di Kemendiknas dan Kempora. Kemudian, Machfud Suroso untuk proyek universitas, gedung pajak dan Hambalang.

Tetapi, lanjut Yudi, terdakwa keluar dari Permai Grup setelah terpilih menjadi anggota DPR dan menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Selain itu, Anas didakwa mencuci uang dengan membelikan sejumlah tanah mencapai Rp 20,8 miliar dengan uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi (tipikor).(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

Warga Pematang Bandar Tagih Janji Bupati Perbaiki Jalan SIMALUNGUN- Masyarakat Kecamatan Pematangbandar, Kabupaten Simalungun meminta Bupati Simalungun, Jopinus Ramli (JR) Saragih, untuk memprioritaskan perbaikan jalan vital antar kecamatan yang kondisinya saat ini rusak parah.

Harapan itu dikemukakan warga dan pangulu (Kepdes) dihadapan anggota DPRD Simalungun yang melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pematangbandar, Rabu (11/6). “Perbaikan jalan adalah janji bupati saat acara Natalan Desember 2013 lalu.

Sebagai warga yang baik, kami pantas menagihnya saat ini,melalui dewan,” ujar warga.“Demi kelancaran sistim transportasi dan peningkatan perekonomian masyarakat, jalan kami harus diperbaiki segera,”kata Sutrisno Pangulu Purwosari.

Dikatakan, saat ini kondisi jalan khususnya di Kecamatan Pematangbandar sungguh sangat memprihatinkan. Puluhan kilometer ruas jalan menghubungkan antar kecamatan di daerah itu mengalami rusak berat, sehingga sudah sangat mengganggu sistim transportasi dan perputaran roda perekonomian masyarakat yang umumnya daerah tersebut merupakan penghasil padi dan kelapa sawit. “Seluruh akses jalan menuju ke Pematangbandar kondisinya rusak parah. Di antaranya jalan Kerasaan-Pematangbandar sepanjang 7 kilometer,jalan Laras-Pematangbandar sepanjang 7 kilometer, jalan Simpang Pajak Negeri-Pematangbandar sepanjang 10 kilometer,semuanya memprihatinkan,”tegas Sutrisno.

Selain kerusakan badan jalan, warga dan para pangulu juga menyampaikan kerusakan jaringan irigasi Javakolonisasi dan irigas Ujungpait. Menurut warga,kedua jaringan irigasi itu sudah bertahuntahun tidak pernah mendapat perbaikan, sehingga kondisinya saat ini sudah banyak yang rusak, dan saluran tertiernya banyak tidak berfungsi.

“Selain jalan, kondisi jaringan irigasi di daerah kami juga butuh perbaikan agar masyarakat petani di daerah ini tidak terganggu dalam mengolah areal pertaniannya,” ujar Panjaitan Pangulu Talun Madear. Sementara, anggota DPRD Simalungun Abu Sofyan, Umar Yani dan Hj Herlina Gusti Nasution yang turun ke Kec. Pematangbandar mengakui dan dan ikut merasakan keprihatinan masyarakat terkait dengan parahnya kondisi jalan di daerah itu.

“Kami sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan ini sudah berupaya memperjuangkan perbaikan jalan, namun karena minimnya anggaran yang dialokasikan di PU Binamarga,maka perbaikannya belum dapat dilakukan,” ujar Abu Sofyan.

Sementara, Kadis PU Bina Marga, Johanes Gurning, kepada Wartawan, mengatakan ikut prihatin melihat kondisi jalan di daerah Pematangbandar. Dia juga mengaku bupati pernah berjanji untuk perbaikan jalan tersebut,bahkan sudah berulang kali dihubungi anggota dewan soal kondisi jalan itu. Namun, katanya, pihaknya tidak bisa berbuat apa,karena anggaran perbaikannya tidak ditampungdi APBD 2014.(NET)

SUMUT

DPRD MADINA BUNGKAM

383 Paket PL Di Dinas PU Diperjualbelikan PANYABUNGAN- Ketua Jaringan Mahasiswa Sumatara Utara (Jamsu) Iswadi Batubara mendesak Ketua DPRD Madina untuk segera memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait dugaan jual beli paket proyek penunjukan langsung (PL) sebanyak 383 paket di dinas PU. Kepada wartawan, Kamis (12/6), Iswadi Batubara mengungkapkan selain 383 paket PL yang diperjual belikan, Kadis PU juga melakukan pengutipan

sebesar 10 persen dari pagu anggaran.

"Sudah ada laporan seharusnya DPRD segera memangil sang Kadis untuk memberikan penjelasan tentang kebenaran dugaan tersebut", tandasnya.

Iswadi menilai DPRD tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas anggaran negara.

Bahkan, Isadi menuding, DPRD Madina seakan tutup mata dan diam terkait adanya oknum PNS yang diduga dapat andil dalam proyek tesebut."Inikan

sudah melanggar peraturan pemerintah dimana PNS dilarang ikut mengerjakan proyek pemerintah", ucapnya seraya menyebutkan oknum PNS itu berinisial A KDT. A KDT yang menjabat sebagai Kabid di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Madina mendapatkan proyek dari salah seorang Kabid dinas PU. Dan setelah ditelusuri, A KDT termasuk pegawai terkaya di lingkungan Pemkab Madina. Dengan jabatannya yang hanya

sebagai Kabid dan memiliki aset kekayaan yang lebih seharusnya DPRD segera melakukan pemanggilan bukan malah didiamkan, tukasnya.

Iswadi meminta DPRD Madina dan PPATK untuk segera memeriksa harta kekayaan A KDT karena dianggap tidak logis.

Dia menduga kekayaan A KDT berasal dari paket PL yang dikerjakannya selama ini atau bahkan diduga hasil korupsi.(TH)

Terdakwa pemberi kesaksian palsu, Said Faisal (kiri) berbincang dengan penasihat hukum usai mendegar bacaan tuntutan hukuman dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Riau, Kamis (12/6). Said Faisal yang merupakan mantan ajudan Gubernur Riau, Rusli Zainal ini dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, karena dinilai telah melakukan kebohongan dalam pemberian keterangan saat Rusli Zainal menjadi terdakwa perkara korupsi izin kehutanan dan suap PON Riau.

KERINCI- Ketua Umum LSM Pemuda Anti Korupsi Kerinci, Boy Bunyamin menilai DPRD Kabupaten Kerinci belum menjalankan tupoksinya sebagai perwakilan rakyat. Tugas DPRD yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintahan di daerah serta mengontrol penggunaan anggaran negara ternyata tidak dijalankan.

Menurut Boy, tupoksi DPRD Kabupaten Kerinci masih lemah. Contohnya, fungsi legeslasi,kata Boy sembari memaparkan kelemahan-kelemahan wakil rakyat itu.

Pada prinsipnya, kata Boy, pelaksanaan fungsi Legeslasi,sebagian besar inisiatif peraturan daerah (PERDA) datang dari eksekutif,kualitas perda masih belum optimal karena kurangnya

mempertimbangkan dampak ekonomis,social dan politis secara mendalam dan kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Begitu juga pada pelaksanaan fungsi Anggaran. DPRD Kabupaten Kerinci belum memahami sepenuhnya sistim anggaran kinerja,belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perancanaan pembangunan partisipatif juga kurang nya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi Lokal.

Kelemahan juga tampak pada pelaksanaan pengawasan, yakni belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan idikator keberhasilan yang jelas,

yang mengakibatkan penilaian yang subjektif bahkan terkadang pengawasan berlebihan dan/KKN dengan eksekutif Agar kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dan fungsi Kontrol dapat di optimalkan,menurut Ketua LSM ini hal yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan kemampuan legal drafting.fungsi legeslasi yang di jalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategi lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah ,DPRD seharusnya tidak hanya membuat peraturan daerah bersamasama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanannya, untuk menjaga adanya kemitraan yang seim-

bang.

Selain itu, lanjutnya, DPRD perlu menyiapkan backing staf dan penguasaan public finance.Fungsi budgeting merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penguna keuangan daerah.

Backing staff ini memiliki arti penting sebagai peyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan pemahaman public finace. Perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan system keuangan pemerintah yang terus berubah.

Pengembangan prosedur dan teknikteknik pengawasan perlu diterapkan.

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis, paparnya.(BOY)

Bantuan Rp 24 M Segera Disalurkan Ke Pengungsi KABANJAHE- Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban erupsi Gunung Sinabung yang nilainya mencapai Rp 24 miliar segera disalurkan.

Bantuan ini diprioritaskan kepada warga tiga desa yang masih rawan. Di antaranya, Desa Sukameriah, Simacem dan Bekerah yang masuk dalam radius 3 kilometer dari puncak kawah gunung.

Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Badan Vulkanologi, mengingat ketiga desa ini masih berbahaya karena berpotensi terkena luncuran awan panas,

aliran lava dan gas beracun lainnya.

BNPB telah menyerahkan bantuan sebesar Rp 24 miliar untuk penanganan para pengungsi.Bantuan, tersebut antara lain akan digunakan untuk menyewa lahan pertanian berkisar Rp2 juta/tahun/ KK, sewa rumah Rp 1,8 juta/6 bulan/ KK dan uang Rp 5.000 /hari/jiwa sebagai bekal pangan selama 2 bulan.

Bantuan ini diberikan Sebelum pembangunan rumah hunian untuk 3 desa ini selesai dibangun.Hal ini kembali disampaikan Bupati Karo,DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti didam

pingi Komandan Satgas tanggap darurat bencana erupsi Gunung Sinabung, Dandim Letkol Inf.Asep Sukarna dan Setdakab Karo dr. Saberina MARS, di posko utama tanggap darurat Sinabung, Jalan Veteran Kabanjahe, Senin (9/6).

“Para pengungsi Sinabung sudah kurang lebih delapan bulan berada di pengungsian dan saat ini status Gunung Sinabung sudah turun level menjadi Siaga.

Untuk itu perlu segera dilaksanakan pemulangan dan relokasi pengungsi secara bertahap” ujar bupati, selaku Pelaksana Harian Penanganan Pengungsi.

Setdakab Karo dr Saberina MARS, berharap,dengan diberikannya bantuan ini, para pengungsi erupsi Sinabung dapat terbantu dan mulai hidup layak dan posko-posko pengungsian bisa berkurang. Dan Satgas bencana erupsi Gunung Sinabung Dandim Letkol Inf. Asep Sukarna, dalam acara tanya jawab dengan koordinator posko-posko pengungsian, meminta kepada setiap coordinator posko agar memberikan penjelasan kepada para pengungsi yang ada di poskonya masing-masing agar menerima bantuan yang diberikan. (NET)

Diduga Terima Uang Pelicin Dari 197 Kades STABAT- Pencairan dana Bansos tahun 2012-2013 Pemkab Langkat menuai sorotan. Diperkirakan 197 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Langkat harus memberikan uang pelicin sebesar Rp5 juta/kades untuk menerima pencairan.

Informasi yang dihimpun minggu lalu, uang pelicin itu diduga diberikan para Kades kepada oknum Kepala Bagian Pembangunan Desa (Kabag Pemdes) Pemkab Langkat.

Diperoleh informasi, tahun 2012, dana Bansos dari Pemprov Sumut itu diperuntukkan setiap desa yang menerima kucuran dana sebesar Rp20 juta. Bahkan untuk tahun 2013, 197 desa mendapat gelontoran dana Rp50 juta untuk setiap desa.

Dari jumlah itu, setiap Kades dipaksa menyetor Rp5 juta kepada oknum Kabag Pemdes setelah uang dicairkan. Kalangan kades itupun

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN- Kasus Korupsi Alkes (Alat-alat Kesehatan) di lingkungan RSU dr Pirngadi Medan, hingga kini terus diproses pihak Kejaksaan Negeri Medan.Untuk melengkapi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikembalikan Kejari Medan kepada polisi, pihak Polresta Medan kembali memanggil Dirut RSU dr Pirngadi Medan, Dr AL, Selasa (10/6) siang.

Informasi diperoleh wartawan dari seorang petugas Polresta Medan, Dirut RSU dr Pirngadi tiba di kantor polisi langsung menuju ke Lantai II, Sat Reskrim Polresta Medan guna menjalani pemeriksaan. “Informasinya, Dirut RSU dr Pirngadi Medan diperiksa hari ini. Tapi tak tahu jam berapa tibanya dan pemeriksaannya bagaimana,” kata petugas yang enggan disebutkan namanya itu.

Pengembalian BAP Kasus Korupsi Alkes RSU dr Pirngadi Medan ini sudah yang kedua kalinya dilakukan oleh Kejari Medan dengan alasan yang serupa yakni BAP kasus Korupsi Alkes RSU dr Pirngadi Medan tak lengkap.

Setelah dikembalikan, ternyata BAP itu juga tak dipenuhi dan dikembalikan lagi oleh Kejari Medan dengan alasan serupa. Namun, Polresta Medan berjanji akan melengkapi kembali berkas BAP pemeriksaan Kasus Korupsi Alkes RSU dr Pirngadi Medan. “Sedang dalam proses melengkapi berkas BAP nya,” kata Kapolresta Medan, Kombes Pol Nico Afinta Karokaro SIK SH MH. Disinggung mengenai limit waktu kelengkapan berkas dan kapan diserahkan kembali kepada Kejari Medan, Nico Afinta Karokaro berdalih belum bisa memastikannya.

“Tak bisa dipastikan dan sedang dalam proses pemeriksaan dan melengkapi berkas,” ujarnya.

Mengenai pemeriksaan Dirut RSU dr Pirngadi Medan, Dr AL, pada hari Selasa ini, hasil pemeriksaan apa dan materi pemeriksaan apa, Nico Afinta Karokaro tak memberikan komentar. “Sedang dalam proses pemeriksaan dan melengkapi berkas BAP nya saat ini,” ujarnya.(FER)

DPRD Kabupaten Kerinci Dinilai Belum Menjalankan Tupoksinya

KABAG PEMDES LANGKAT

K P K POS

Lagi, Dirut RSU Pirngadi Medan Diperiksa

tidak keberatan, karena dana itu diduga banyak yang tidak digunakan tepat sasaran, hanya dinikmati untuk kepentingan oknum-oknum di desa masing–masing.

Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang misalnya, dana Bansos tahun 2013 diduga tidak jelas rimbanya.

Karena Sang Kades bernama Sainun justeru mengaku tidak mengetahui peruntukkan dana tersebut.

Justru yang mengendalikan dana itu adalah Sekretaris Desa Pasar Rawa bernama Ansory. Menurut Ansory, dana bansos itu dibelikan material pengerasan jalan seperti pasir dan batu (sirtu) untuk pengerasan dan pelapisan jalan di Dusun Kelantan dan Dusun Paluh Baru.

Namun pernyataan Sekdes itu dibantah warganya sendiri. “Kami para pemilik ladang dan pertanian kelapa sawit dan pertambakan udang

serta masyarakat biasa yang membeli puluhan truk material untuk jalan di dusun ini. Tidak pernah ada dana bansos yang diberikan desa, kami patungan hingga terkumpul puluhan juta rupiah untuk membeli batu dan pasir,” ujar A An. A An mengatakan itu bersama semua pengawas kebun sawit di Desa Paluh Baru didampingi H Hary dan Jhon pada Jumat (6/6). Di bagian lain, di Kecamatan Brandan Barat, tiga orang kades yang meminta namanya dirahasiakan mengaku, pencairan dana Bansos tahun 2013 mereka terima harus dikembalikan ke Pemkab Langkat.

“Macam tak tahu saja bapak, kalau mau mulus dalam mencairkan duit, mana mungkin kami tak mengeluarkan duit. Lima juta rupiah per desa menyetorkan kembali ke kantor Pemdes, karena itu katanya sudah

perintah,” sebut mereka.

Hal serupa juga diutarakan kalangan Kades di Kecamatan Hinai, Tanjung Pura dan beberapa Kecaman Secanggang. Kata mereka, tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang dari pencairan dana Bansos 2013 tersebut.

Menerima Rp428 juta Sementara Kabag Pemdes Pemkab Langkat di tahun 2013 yang sekarang menjabat Kaban Kesbang Linmas Langkat Drs Syahruddin ketika dikonfirmasi akhir pekan kemarin menjelaskan dirinya tidak menangani kasus itu pada tahun 2012 dan tahun 2013.

“Kalau dana Bansos tahun 2012 dan 2013 itu bukan saya yang menanganinya. Itu Pak Jaya Sitepu.

Kalau zaman saya, yang saya tangani itu adalah dana ADD alokasi dana desa (ADD). Itupun saya tidak dapat dan tidak ada menerima,” kata

Syahruddin.

Namun Syahruddin mengakui, bawahannya saat itu menerima sejumlah setoran dari pencairan dana Bansos senilai Rp428 juta dari kalangan Kades di Langkat.

Syahruddin pertama kali bertugas di Langkat menjabat Plt Kades Desa Perlis di Kecamatan Babalan.

Kemudian Camat Perwakilan Brandan Barat, dan pernah menjabat Camat di Kecamatan Gebang.Akibat suatu permasalahan di era Bupati Langkat Syamsul Arifin, Syahrudin tidak mendapat jabatan penting hingga pindah tugas ke Pemko Binjai.

Kemudian Syahruddin pindah tugas di Pemkab Aceh Tamiang, NAD lima tahunan. Namun belakangan dirinya kembali pindah tugas ke Kabupaten Langkat menjabat sebagai Kabag Pemdes mulai pertengahan 2012 dan 2013.(NET)

Anggaran Rehab Aula PRSU Rp2 M Diduga Mark-Up MEDAN- Dugaan mark-up anggaran proyek rehab ruang Aula di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) senilai Rp2 miliar mencuat ke permukaan.Informasi diperoleh wartawan, Rabu (11/6) yang menyebutkan, anggaran proyek rehab ruang aula PRSU yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan Megabu’s itu diduga tidak sesuai penggunaannya.

Direktur Eksekutif Lembaga Tarnsparansi (Letras) Sumut, Hendrico, Kamis (12/6) mengindikasikan, banyak terjadi kejanggalan pada proses rehab gedung tersebut.

Kata Hendrico, rehab menelan biaya Rp2 miliar bersumber APBD 2013 itu sangat minim dikerjakan. “Sangat tidak sesuai jika anggaran yang digelontorkan harus sebesar dua miliar rupiah,” katanya.

Tampak jelas di beberapa sisi gedung hanya sebagian diperbaiki. Hanya atap dan plafon yang rusak saja diduga yang benar-benar diganti.

“Mempercantik tampilannya, bagian sisi gedung dicat. Pengecatan untuk mempercantik dan menutupi dugaan penyimpangan pengerjaan,” sebutnya.

Di luar pengecatan, banyak sekali kejelekan dalam rehab aula tersebut. Di antaranya bagian dalam gedung, pintu dan teras lantai masih kesannya terlihat buruk.

“Bahkan sisa material bangunan terkesan dibiarkan begitu saja. Sungguh ini gambaran pengerjaan yang buruk,” kata Hendrico.

Hendrico juga menduga, ada mark-up anggaran dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat. “Dalam LPj kita menduga ada markup. Tidak mungkin pengerjaan segitu menelan biaya sampai dua miliar rupiah. Ini pembodohan namanya,” tegasnya.

Untuk itu, Hendrico mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera mengusut kasus tersebut. Hendrico meminta Kejati Sumut segera memanggil dan memeriksa Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provsu Safruddin yang menangani rehab aula tersebut.

“Kita desak agar Kejati segera memeriksa Safruddin dan rekanan yang mengerjakan rehab tersebut,” tegas Hendrico.

Kabiro Kapuat Provsu, Safrudin yang dikonfirmasi belum memberi tanggapan atas kasus tersebut. Bahkan saat ditemui di ruang kerjanya tidak berada di tempat. Bahkan saat dikonfirmasi melalui seluler,Safrudin tidak menanggapinya.(INT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

LIPSUS

Kasus Korupsi Dana Bos Pemprovsu PENYIDIK Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Poldasu mengaku terhambat menyelidiki dugaan Korupsi Dana Bos (Biaya Operasional Sekolah) Pemprovsu TA 2012 senilai Rp 15 Miliar dikarenakan masih terkendala dengan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Utara. "Kendalanya hasil audit BPKP," kata Kanit II Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu Kompol Hasan By kepada wartawan, Kamis pekan lalu.

Mantan Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi itu mengatakan, sampai saat ini, BPKP belum selesai melakukan audit kerugian negara. Sehingga, pihaknya belum bisa mengembangkan kasus itu, seperti memeriksa saksi-saksi. "Kita tunggu dululah hasil auditnya, setelah itu baru kita bisa periksa saksi-saksi yang lain, dan sampai saat ini kita belum ada lakukan pemeriksaan" Ujar Hasan.

Sebagaimana diketahui, Tipikor Poldasu sempat menahan 40 hari Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Pempropsu, Illyas Hasibuan. Namun akhirnya bebas demi hukum karena Poldasu tidak sanggup melengkapi petunjuk yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, setelah menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sejak bebasnya Illyas Hasibuan, Tipikor Poldasu tidak melanjutkan penyelidikan sebelum hasil audit BPKP keluar.

Terkait dugaan korupsi itu, Tipikor Poldasu sudah sempat memeriksa Kepala Biro Keuangan Pempropsu Baharudin Siagian dan Sekretaris Daerah (Sekda) Propsu H.Nurdin Lubis. Namun status mereka saat itu masih sebagai saksi.

Terungkapnya dugaan korupsi itu setelah Dinas Pendidikan Kota Medan menagih dana BOS Triyulan ke VI ke Pempropsu.

Ternyata, kas Pempropsu minus. Dalam pemeriksaan, Kabiro Keuangan Baharudin Siagian mengaku telah memerintahkan Kabag Perbendaharaan, Illyas Hasibuan untuk metransfer dana BOS itu ke sekolah di Medan.

Namun, Illyas mengalihkannya ke pos lain.

Keterangan Baharudin Siagian itu diakui Illyas Hasibuan, sehingga Poldasu hanya menetapkan Illyas Hasibuan sebagai tersangka dan sempat ditahan selama 40 hari.

Sementara informasi menyebutkan, Poldasu tidak dapat menyita barang bukti uang karena korupsi hanya diatas kertas."Memang ada diduga korupsi tapi uang yang dikorupsi tidak ada, hanya ada diatas kertas," kata sumber.

Kasus Korupsi BBM Dinas Kebersihan Kota Medan Tiga berkas tersangka perkara kasus dugaan perkara korupsi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Dinas Kebersihan Kota Medan Medan yang merugikan negara sebesar Rp 5 Milliar, berasal dari APBD 2013 segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan.

Adapun berkas ketiga tersangka yang segera dilimpahkan ke pengadilan diantaranya, Abdul Mutolip selaku pembagi voucher BBM ke pihak Kecamatan, Adnan selaku petugas dari Dinas Kebersihan yang ditempatkan di SPBU Kasuari dan Edi selaku rekanan serta menjabat sebagai Direktur sekaligus kuasa dari CV Anugerah Lestari.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Medan, Jufri Nasution kepada wartawan,menjelaskan setelah dinyatakan P-21. Penyidik akan menyerahkan berkas perkara bersama terdakwa atau P-22, ke Jaksa penuntut umum (JPU). Dan selanjutnya siap diadil di Pengadilan Tipikor Medan."Kemudian, segera perkara P-22, kepenutup umum, Pada hari Rabu 4 Juni 2014, mendatang,"katanya.

Jufri juga mengungkapkan bahwa dalam perkara penyidik telah memeriksa 20 orang saksi yang ditargetkan 1 bulan kedepan perkara ini akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk siap diadili.

Kasus yang merugikan negara mencapai Rp5 miliyar, bersumber dari Tahun anggaran (TA) 2013 Rp.14 milyar, bermula dari temuan pembagian fee dari voucer BBM Solar yang tidak digunakan supir. Dimana perinciannya dari harga Solar Rp.4500 perliter, Edi mendapatkan fee per liternya sebesar Rp400. Sedangkan Abdul Mutolip Rp100 dan Adnan Rp100. Sementara sisanya sekitar Rp.3.900. “Itu sudah jelas akal-akalan Edi. Dia mengambil voucer dan menerima uang dari keuangan Pemko Medan.

Kemudian, sisa Rp3.900,” urai Jufri.

Nah, pembagian fee dari harga solar Rp.4500 perliter dilakukan pada bulan Januari hinggi Juni 2013, yang lalu. Pada bulan Juli 2013, harga BBM naik. Jadi harga solar menjadi Rp.5500 perliter. “Waktu pertengah tahun kemarin ada terjadi kenaikan BBM, sehingga fee mereka juga ikut naik. Untuk si Edi mendapatkan Rp500, Abdul Mutolip Rp150 dan Adnan Rp150. Sisanya sekitar Rp.4700,” tambah Jufri.

Dalam pembagian voucer sudah jelas dirinci berapa banyak yang dibagikan kepada setiap kecamatan. Jufri mengungkapkan bahwa truk sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Medan di 21 Kecamatan di Kota Medan sebanyak 187 unit, ditambah lagi dengan armada yang di kantor Dinas Kebersihan Kota Medan. Sehingga total keseluruhannya ada sekitar 200 unit lebih armada. Dikatakannya, sesuai dengan prosedur voucer hanya bisa ditukar dengan minyak (solar) bukan uang, selanjutnya voucher yang telah tertera secara jelas diberikan kepada camat untuk seterusnya diberikan kepada supir.

Empat terdakwa kasus korupsi mengaku ada keganjilan dalam hal penyidikan dan penentuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut. Para auditor BPKP ditengarai melakukan kecurangan dan tak objektif dalam melaporkan hasil audit investigasi.

Keempat terdakwa mengakui ada hal yang mengganjal dalam proses penegakan hukum. Para penyidik melakukan penyelidikan, setelah menyita barang bukti diserahkan kepada BPKP untuk dihitung kerugian negara melalui bidang investigasi.

“Padahal kami juga sudah meminta BPKP melakukan audit setiap pekerjaan kami. Kemudian ada saran yang dilakukan. Lantas kenapa saat kami mengikuti saran masih dicatatkan juga kerugian Negara? Padahal pekerjaannya juga belum selesai,” kata mantan Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis didamping Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Chairul Windu, yang ditemui di Rumah Tahanan Klas I Tanjunggusta Medan, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut PDAM Tirtanadi, Azzam Rizal, mengaku dirinya sudah meminta petunjuk dari BPKP Perwakilan Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) soal penunjukan pihak ketiga dalam pekerjaan penagihan rekening air pelanggan. Tapi setahun kemudian tim penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) malah menetapkan dia sebagai tersangka.

“Pada 2012 saya minta petunjuk dari Kejatisu dan Poldasu. Prosedur itu saya lakukan untuk mengikuti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Setelah dinyatakan salah, saya ubah pola penagihan yang dikerjakan sendiri oleh pegawai PDAM Tirtanadi.

Tapi anehnya pada Januari 2013 saya justru ditetapkan tersangka tanpa proses pemeriksaan terlebih dulu,” kata Azzam yang didampingi PPTK Dinas Kehutanan Bahrum Sihotang yang juga mengaku jadi korban kecurangan tim penyidik dari BPKP. Setelah ditahan di Poldasu, Azzam mengaku, baru dua bulan berikutnya dikeluarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumut yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

“Audit yang dilakukan oleh BPKP hanya di koperasi PDAM Tirtanadi saja.

Jabatan saya kan dirut. Logikanya setiap uang masuk dan keluar harus diketahui kepala koperasi, termasuk adanya uang yang tak luput tercatat. Jadi hemat saya hasil audit BPKP itu tak wajar,” ujarnya.

Azzam menyatakan keheranannya saat mempelajari dokumen BPKP Perwakilan Sumut tertanggal 19 Juni 2013 yang diteken Kepala Perwakilan BPKP Sumut Bonny Anang Dwijanto tentang Laporan Hasil Audit Kinerja PDAM Tirtanadi tahun buku 2012 No. LHAK-267/PW02/4/2013. Dalam kesimpulannya disebutkan kinerja PDAM Tirtanadi Sumut mendapatkan nilai 67,35 dan tergolong baik. Skor itu mengacu pada naiknya pendapatan PDAM Tirtanadi sebesar Rp409.440.

255.065 dibanding tahun sebelumnya yang meraup Rp377.637.114.434.

Dia mengindikasikan kecurangan penghitungan kerugian negara oleh BPKP terlihat pada penghitungan nilai kerugian Negara. Di situ, lanjut Azzam, auditor investigasi BPKP tidak melengkapi data PPN atas fee yang sudah disetorkan pada Agustus hingga November. Pasalnya, pekerjaan penagihan sudah dibayarkan tapi kuitansinya tidak dilampirkan dalam penghitungan kerugian negara. “Ini artinya data yang dimiliki BPKP Perwakilan Sumut itu tak ada,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Mulyana Ak melalui Sekretaris Humas, Riri Adda Sari, menjelaskan, adanya perbedaan tugas, pokok, dan fungsi

Kasus Korupsi RSUD Pirngadi Kanit I Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu yang akan dilantik untuk menjabat Kasat Reskrim Polresta Medan mengatakan, saat ini, Satuan Reskrim Polresta Medan, tengah memperbaiki dan melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi Alkes RSUD. dr Pirngadi Medan, sebagaimana petunjuk JPU. Dimana, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, mengembalikan berkas perkara tahap I kepada Satuan Reskrim Polresta Medan, Sebagai penyidik Kasus dugaan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD. dr Pirngadi Medan, pada hari Selasa 6 Mei 2014, yang lalu.

"Untuk kasus Pirngadi Medan, setelah saya teliti ada materi kurang. Sekarang lagi dikerjakan, sesuai dengan rujukan dari jaksa," kata Bram.

Dugaan korupsi RSUD dr Pirngadi Medan itu dalam proyek alat kesehatan (Alkes), yang dananya bersumber dari Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran (TA) 2012 senilai Rp2,5 miliar. Dengan kerugian negera mencapai Rp.1,1 Milyar. (tupoksi) tim auditor pemerintah daerah (pemda) dan tim investigasi BPKP. Paling utama adalah kewenangan tim investigasi untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.

“Kalau tim auditor pemda itu sifatnya mengawasi program daerah atau audit operasional, sedangkan tim investigasi lebih tajam. Apa ada kerugian keuangan negara, apakah itu APBD atau APBN,” kata Riri didampingi Staf Humas BPKP, Effendi Damanik di kantor BPKP Sumut di Jalan Gatot Subroto, Medan, Kamis (5/6). Cara kerja dua tim tersebut, menurut dia, ada perbedaan mendasar.

Dikatakan Riri, tim auditor pemda biasanya diminta untuk mengelola dan menata keuangan pemda, sedangkan tim investigasi bertugas mengaudit seluruh neraca keuangan pemda.

“Kami bekerja secara professional.

Ada rambu-rambu yang dipegang sehingga tak ada kepentingan apa pun saat mengaudit,” katanya.? Sebagai contoh, lanjut Riri, banyak pemda yang minta pendampingan tim BPKP untuk menginventarisir asetaset mereka. ‘’Syaratnya tinggal surati BPKP saja,’’ tukasnya.

Riri mengakui tim audit investigasi bekerja sesuai permintaan penyidik kepolisian atau kejaksaan. Hal itu pula yang membuat tim audit tak bisa sertamerta memberikan dokumen lengkap hasil pekerjaan tim auditor lantaran objek yang diaudit sudah masuk ranah hukum.

Pihak BPKP juga membantah para auditor bekerja sesuai pesanan pihakpihak tertentu. Riri melihat istilah ‘pesanan’ justru menimbulkan persepsi yang negatif soal pekerjaan BPKP di mata masyarakat. “Istilah pesanan itu jelek sekali.

Yang benar itu BPKP bekerja atas permintaan, bukan pesanan,” tegasnya.

Di lain sisi, Riri menyatakan, tak ada keinginan BPKP untuk menyimpan dan mengendapkan dokumen ataupun hasil investigasi kepada publik. “Semuanya itu kan butuh proses. Tak ada batasan waktu harus selesai 6 bulan atau 1 tahun. Karena hal itu tergantung ketersediaan data dan dokumen. Ya itu kewajiban penyidik,” jelas dia.

Lingkup pekerjaan itu, menurut dia, membedakan tupoksi antara tim penyidik operasional maupun investigasi. Karena apabila ada terjadi kecurangan, penyidik akan menyediakan data.

“Kami sangat hati-hati dalam urusan data. Ini lantaran hasil audit BPKP itu

Wahyu Bram menambahkan, dengan pengembali berkas tahap I dari Kejari Medan, Penyidik kembali memeriksaan sejumlah saksi ahli, untuk melengkapi materi penyidikan."Kita periksa ulang saksi ahli semua. Banyak saksi ahli, dari BPK, BPKP, Departemen kesehatan dan keuangan.

Untuk menjawab semua pertanyaan jaksa,"ujarnya.

Diketahui, Sat Reskrim Polresta Medan, melimpahkan berkas perkara tahap I dugaan korupsi RSUD Pirngadi kepada Kejari Medan, pada Senin, 24 April 2014, yang lalu atasnama tersangka Sukartik SST (Kasubag RSUD Dr. Pirngadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Aspen Nawawi (selaku rekanan dari PT.Indo Farma Global Medica) dan Tamsir Aritonga (selaku sub kontrak dari PT.Graha Agung Lestra).

“Kita bakal tahan dulu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakniDirut RSUD dr Pirngadi Medan Amran Lubis. Baru nanti dilakukan pemberkasan, kemudian dilimpahkan ke jaksa,” ungkapnya tanpa memberitahu secara detail kapan akan ditahan Amran Lubis.

akan dipakai untuk melanjutkan sebuah kasus. Kami percaya semua hal yang baik pasti butuh waktu,” ujarnya.

Apapun yang diminta kepada BPKP, lanjut Riri, termasuk perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu dilakukan ekspos. Artinya, unsur-unsur yang terdapat pada kerugian negara itu memang benar adanya.

Karena jika tidak terbukti, maka proses audit tidak bisa serta merta dilanjutkan.

“Tak semua yang diminta penyidik itu harus dipenuhi. Kami akan melakukan ekspos terlebih dulu. Mulai dari kepala perwakilan dan tim auditor akan membedah kasusnya,” dia menguatkan.

Menurut dia, pada prinsipnya, BPKP benar-benar meyakini audit yang dilakukan memang mengarah terhadap indikasi tindak pidana korupsi.

“Setelah dokumen diperoleh, lalu dihitung dan klarifikasi didampingi seluruh penyidik. Baru setelahnya disimpulkan bersama ada tidaknya indikasi kerugian negara,” papar Riri sembari mengamini data yang didapatkan tim auditor umumnya berasal dari penyidik kepolisian atau kejaksaan.

“Memang biasanya begitu, jadi mereka memberikan data awal mana yang mau diaudit. Tetapi ditengah perjalanan, jika ada data yang kurang, kami meminta penyidik melengkapinya,” sebutnya.

Disinggung adanya dua hasil audit berbeda dari BPKP yang menyatakan terdapat kerugian negara yang menyeret mantan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Azzam Rizal, ia menolak menjawabnya. Sebab kata dia, berkaitan hal tersebut ranahnya sudah substansial, sehingga pihaknya tidak dapat memberikan keterangan. “Untuk persoalan ini kami (humas) akan berkoordinasi dulu ke tim auditor bahkan kepala perwakilan. Sebab hal ini sudah substansial dan kami tidak mungkin memberi keterangan yang informasinya tidak kami ketahui,” katanya.

Apakah perbedaan hasil audit seperti kasus PDAM Tirtanadi tersebut sering terjadi? “Sekali lagi saya katakan, kalau terkait hal yang substansif, kami tidak dapat menjawabnya.

Yang pasti akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim yang menangani kasus tersebut,” jawabnya seraya menyebutkan terdapat berbagai jenis audit yang ada di BPKP, diantaranya audit operasional, kinerja, keuangan dan investigasi dimana tiap-tiap audit itu menghasilkan laporan yang berbeda.

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Poldasu, Kombes Pol Mestron Siboro menyebut seorang dapat disangkakan sebagai tersangka korupsi dan ditahan, setelah adanya hasil audit yang dilakukan BPKP. Namun, kalau penahanan itu juga dapat dilakukan sebelum hasil audit BPKP keluar, bila BPKP sudah memberi pernyataan akan kuatnya dugaan seseorang melakukan korupsi. ?”Kita juga berani menahan, kalau sudah ada keterangan dari BPKP. Kalau akhirnya ternyata tidak ada ditemukan kerugian negara setelah kita menahan seseorang, tidak logika saja itu,” ungkap Mestron.?

Lebih lanjut, Mestron menyebut kalau sebelum BPKP melakukan audit, biasanya terlebih dahulu dilakukan gelar perkara bersama BPKP, atas temuan pihaknya. Begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan pihaknya, disebut Mestron akan diserahkan kepada BPKP. Namun, Mestron mengaku kalau pihaknya tidak akan melakukan interpensi kepada BPKP, sepanjang dilakukan audit.?”Kalau bicara BPKP tidak menemukan kerugian negara saat mereka melakukan audit tanpa permintaan kita, sah-sah saja.

Namun, kalau kita menemukan yang tidak ditemukan BPKP, sah juga kalau BPKP kembali melakukan audit.

Ibaratnya saat BPKP memeriksa seseorang, tidak ditemukan uang di saku orang itu. Namun kita temukan ada uang diselipkan orang itu di sepatunya, “ ujar Mestron menambahkan?

Saat ditanya soal hasil audit BPKP itu sudah menjadi pesanan, Mestron membantahnya. Dia mengatakan kalau BPKP juga tidak akan mau melakukan hal itu. Bahkan, Mestron mengibaratkan kalau seseorang yang berfikir sehat, tidak akan mau disuruh untuk memukul seseorang.?

Sementara itu, Kanit I Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Wahyu Bram yang juga dikonfirmasi menjelaskan, kalau dalam melakukan audit ada 2 mekanisme.

Pertama, melakukan penghitungan oleh penyidik sehingga menganalisa dan menilai adanya kerugian negara.

Kedua, dengan melakukan audit investigatif yaitu penyidik melihat adanya gejala korupsi.? ”Untuk penahan terhadap seseorang, menggunakan 2 syarat yaitu syarat objektif yaitu 2 alat bukti dan subjektif yaitu kewenangan, mengingat batasan untuk memastikan penyidikan

berjalan lancar. Selain itu, ketika kita juga sudah membaca adanya korupsi, bisa saja kita lan penahanan, seperti dilakukan KPK pada Hariyadi Sodono dalam dugaan korupsi PLN di Jawa Timur beberapa waktu lalu, ” ungkap mantan penyidik KPK itu.??

Saat ditanya pendapatnya terkait tudingan kalau hasil audit BPKP itu merupakan pesanan, Wahyu enggan menanggapinya. Disebutnya, sah saja jika seseorang berpersepsi seperti itu.

Disebutnya, kalau hal itu faktanya diijinkan oleh undang-undang. Kalau hal tersebut menyalahi undang-undang, seharusnya Hakim pasti lebih bijak dalam mengambil keputusan.” Kalau mereka mengatakan pada audit sebelumnya mereka tidak ditemukan kerugian negara dan saat audit kita minta ada ditemukan kerugian negara karena pada audit sebelumnya itu hanya dilakukan general audit, tanpa sampling, ” tandasnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Chandra Purnama, mengatakan setiap melakukan PKN, seluruh bahan PKN diserahkan untuk diaudit tim auditor BPKP Sumut. Pihak BPKP Sumut,tidak memiliki bahan pembanding.

“Seluruh bahan dari kami. Sumbernya dari barang bukti yang ditemukan, seperti dokumen-dokumen atau berkas yang lain. ‘’Semuanya diserahkan kepada tim auditor BPKP untuk dilakukan penghitungan kerugian negaranya,” ungkap Chandra.

Dari bahan-bahan tersebut, dia mengatakan, bisa diketahui berapa hasil keseluruhan kerugian negara atau yang dikorupsi oleh tersangka. Tapi secara legalitas untuk menetapkan PKN hanya bisa dilakukan oleh BPKP Sumut. ‘’Bukan kewenangan pihak penyidik Kejaksaan. Dari penyelidikan kami cuma bisa paparkan kronologis kasusnya. Berasal dari mana anggaran yang dikorupsi baru diserahkan ke BPKP Sumut. Kalau itu, cerita ahli. Jadi, ahli PKN itu yang bisa diterima dalam persidangan. Ya, ahli auditor BPKP Sumut lah,”ujarnya.

Chandra menyatakan pihak penyidik Kejaksaan sebenarnya sudah mengetahui berapa kerugian negara dalam satu kasus yang ditangani. Hanya saja legalitas PKN harus dikeluarkan berdasarkan hasil audit BPKP. “Terus terang penyidik Kejaksaan sebetulnya sudah bisa tahu berapa kerugian negara dalam sebuah kasus korupsi. Jadi, ending-nya itu saja BPKP. Kami pun didampingi BPKP dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan penghitungan kerugian negara dalam suatu kegiatan korupsi,” jelasnya.

Chandra mengakui bahwa BPKP Sumut, tidak memiliki data atau bahan sendiri dalam menghitung kerugian negara. Keseluruhannya bahan atau data berasal dari penyidik.

“Semua dokumen dari keterangan dan kita dapatkan kita kasih semuanya.

Kalau penghitungan orang itu punya tata cara sendiri. Ya data kita lah,” tuturnya.

Hanya saja, dikatakan dia, perlu diingatkan soal putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. ‘’BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan,’’ tegas Chandra.(TIM/BBS/INT)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

DPT Aceh Timur dan Aceh Jaya Berkurang ACEH TIMUR - Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang di Aceh Timur dan Aceh Jaya berkurang dibanding DPT saat Pemilu Legislatif, 9 April lalu. Di Aceh Timur, jumlah DPT Pilpres sebanyak 271.531 orang atau berkurang 535 orang dari DPT Pileg yaitu 272.066 orang. Sementara di Aceh Jaya, DPT Pilpres sebanyak 57.425 orang atau berkurang 184 orang dari DPT Pileg sebanyak 57.609 orang.

Ketua Pokja DPT KIP Aceh Timur Drs Ridwan Suud kepada wartawan, Selasa (10/6), menyebutkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di kabu-

paten itu juga berkurang dibanding saat Pileg. “Jumlah TPS saat Pileg sebanyak 838 unit. Sedangkan untuk Pilpres 755 TPS, berkurang 83 TPS,” rincinya.

Penurunan jumlah DPT dan TPS itu, kata Ridwan, karena ada pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, dan beberapa alasan lainnya. “Tapi, kita masih membolehkan warga yang belum masuk DPTuntuk melapor,” ujar Ridwan. Ia berharap warga yang sudah punya hak pilih agar dapat memberikan suaranya pada Pilpres nanti.

Dari Calang dilaporkan, KIP Aceh Jaya, Senin (9/6) sore menetapkanDPT kabupaten itu untuk Pilpres di Hotel Pantai Barat,

Calang.

Ketua KIP Aceh Jaya Helmi Syahrizal kepada wartawan, kemarin, menyebutkan, jumah TPS di kabupaten itu juga berkurang dari 209 TPS saat Pileg menjadi 180 TPS saat Pilpres.

Pengurangan TPS pilpres, menurutnya, karena aturan mengharuskan pemilih setiap TPS sebanyak 800 pemilih. Sedangkan di Aceh Jaya, lanjut Helmi, kebanyakan TPS saat Pileg pemilihnya tak sampai 800 orang. “Kita berharap Pilpres di Aceh Jaya berjalan sukses dan akan terpilih pemimpin negara yang lebih baik dan penuh menjalankan amanah Rakyat,” paparnya.(BSO)

BANTU KORBAN KEBAKARAN JALAN KANCIL

Plt Walikota Medan Serahkan Bahan Material MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin SMSi didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri MSi, Kepala BNBP Kota Medan Dra Hana Lore Simanjuntak, dan Koordinator YSKI Indra Buana menyerahkan bantuan bahan material batu batu sebanyak 80 ribu buah kepada para korban eks kebakaran Jalan Kancil Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area di Kelurahan Pandau Hulu II, Senin (9/6).

Selain batu-batu juga akan diserahkan semen secukupnya sesuai permintaan para korban, bantuan ini merupakan kerja sama antara pemerintah Kota Medan dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI), di mana sebelumnya juga telah diberikan bantuan kepada korban berupa peralatan tidur, peralatan mandi serta makanan ringan.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesempatan itu meminta kepada para korban agar tetap bersabar, dan tabah menerima bencana yang terjadi, tidak ada manusia yang menginginkan bencana tersebut, namun Tuhan telah menetukannya, dan para korban tidak sendiri tetapi pemerintah kota, stakeholder dan elemen masyarakat lainnya akan membantu.

“Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan banyak sudah masyarakat lain telah membantu dan bantuan ini diberikan sesuai dengan permintaan dari korban, tidak ada kata lain, semoga para korban sabar dan tabah menerima cobaan ini,“ ujar Eldin.

Sebelumnya Camat Medan Area M Ridho SSTP melepoprkan, kejadian kebakaran yang menimpa warga lingkungan I Kelurahan

Pandau Hulu II Medan Area pada, Rabu (7/5) pukul 02.00 WIB, yang menghanguskan ENAM pintu dan sebanyak 5 KK kehilangan tempat tinGgal.

Bantuan sebanyak 80 ribu buah batu bata ini sesuai dengan permintaan para korban dan pemberiannya nantinya akan dilakukan secara bertahap mengingat lokasi tempatnya tidak ada, dan dikirim apabila ada permintaan para korban setelah mereka pelakukan pembangunannya.

Ketua Posko Korban kebakaran Jalan Kancil Albert Chandra, mengucapkan terima kasihnya kepada Pemko Medan dan pihak YSKI yang telah memberikan bantuan tersebut. "Dengan bantuan yang telah kami terima ini nantinya akan meringankan beban kami untuk membangun kembali rumah tempat tinggal kami," katanya.(VIN)

Kerajinan Iwapi Langsa Laris Ekspor di Penang LANGSA - Produk kerajinan DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kota Langsa, laris pada acara Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang ke 13 Tahun 2014, yang dilaksanakan Penang Bumiputera Ekspo (PenBEX) Malaysia, di Dataran Transformasi Usahawan Kubang Menderong, Kepala Pulau Inang, Malaysia, 31 Mei-8 Juni 2014.

Menurut keterangan Ketua DPC Iwapi Kota Langsa Drh Cut Intan, kepada wartawan, Selasa (10/6), mengatakan, barang-barang kerajinan milik pengusaha dari Iwapi Langsa serta produk unggu-

lan Kota Langsa, yang dipamerkan di Ekspo Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, sangat banyak diminati wisatawan manca negara.

Bahkan barang kerajinan yang dibawa Tim Iwapi Langsa tersebut, semuanya habis terjual. Produk kerajinan yang dibawa itu antara lain, tikar duduk, tempat tisu dari tikar, jilbab, fashion, kecap Langsa, tudung saji, dan pisang sale.

Sedangkan tiga produk unggulan yang dibawa Iwapi Langsa yaitu, terasi, tauco, dan kecap.

“Ini membuktikan hasil kerajinan kita tidak kalah bagusnya, bila dibandingkan dengan milik dari

para pengusaha dari luar Aceh,” ujar Cut Intan.

Disebutkan, semua barang yang dipamerkan dalam kegiatan itu tidak ada yang tersisa. Cut Intan menambahkan, DPC Iwapi Langsa sebelumnya ditunjuk oleh DPD Iwapi Aceh, untuk ikut serta pada ajang ekspo international itu.

Selain Iwapi Langsa, ekspo itu juga diikuti sejumlah perwakilan pengrajin dari Aceh Lainnya, seperti Kerajinan Nyak’ni Banda Aceh, Pengusaha Wanita Muda Aceh, UD Kopi Uleekareng Banda Aceh, serta sejumlah DPC Iwapi kabupatenb/ kota di Aceh lainnya.(BSO)

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Zulkifli M Thaib SE MSi menyerahkan laporan Fraksi PA soal LKPj Bupati Aceh Timur dalam Rapat Paripurna III DPRK Aceh Timur di Aula Serbaguna Idi.

Wabup: Pemkab Aceh Timur Siap Tindaklanjut Temuan DPRK ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib atau Rocky melalui Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama’un dalam sambutan Penutupan Sidang Paripurna III DPRK Aceh Timur tentang LKPj Bupati Aceh Timur mengaku siap menindaklanjuti beberapa temuan Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Timur.

“Segala temuan laporan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam sidang Pansus I-V yang lalu telah melaporkan beberapa temuan di lapangan terhadap kinerja

lembaga eksekutif,” kata Wabup Syahrul Bin Syama’un di Aula Serbaguna Idi, Senin (9/6).

Dia mengatakan, menyangkut dengan berbagai saran-saran Panitia Anggaran (Panggar) DPRK Aceh Timur akan segera ditindaklanjuti secara proporsional dan tentunya dalam koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga dengan Pembahasan LKPj Bupati Aceh Timur Tahun Anggaran 2013 ini, lanjut Syahrul Syama’un, semoga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini semua menunjukkan eksekutif dan legisla-

tif di Kabupaten Aceh Timur telah benar-benar sebagai mitra yang baik,” demikian Syahrul Syamaun.

Rapat Paripurna III DPRK Aceh Timur dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Hasanuddin SE dan dihadiri Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIK MH, Kajari Idi Hasanuddin SH, Pabung Makodim 0104 Aceh Timur, Ketua Pengadilan Negeri Idi dan para kepala SKPK, kabag dalam jajaran Setdakab Aceh Timur serta anggota DPRK Aceh Timur. Rapat yang dibuka pukul 10.15 WIB itu, berlangsung hingga pukul 11.15 WIB.(BSO)

Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib mendapatkan tanda penghargaan Satyalancana Wira Karya yang disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Acara Pembukaan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XIV Tahun 2014 di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Rocky Terima Penghargaan Dari Presiden SBY

ACEH TIMUR - Pemerintah pusat menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memiliki niat serius dan mampu mengembangkan sumber daya alam (SDA) bidang pertanian dan kelautan.

Sehingga, Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib yang akrab disapa Rocky itu dianugerahi Penghargaan Satyalancana Wira Karya.

Tanda Penghargaan ke Bupati

Rocky disematkan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Acara Pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PenasKTNA) ke 14 di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/ 6).

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Aceh Timur Ir H Sanusi, Rabu

(11/6), menjelaskan, dasar diberikan tanda penghargaan itu oleh Presiden SBY karena Bupati Rocky sangat komit dengan pembangunan pertanian di daerah Aceh Timur. “Bupati Aceh Timur selama ini berkomitmen terhadap pengembangan kedelai, peningkatan produksi beras, pertanian dan ketahanan pangan serta pengembangan kelompok tani serta kelomok nelayan,” katanya.

Selama itu juga, Bupati Aceh Timur itu dinilai memiliki perhatian dan komitmen yang besar terhadap pemgembangan pertanian yang terus digalakkannya selama ini. “Sehingga sangat wajar Bupati Aceh Timur memperoleh tanda penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Presiden SBY,” ujar H Sanusi yang juga mantan Kadis Syariat Islam (SI) itu.(BSO)

Eldin Dukung Digelarnya Pra Temu BEM se-Nusantara MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menyambut baik dan mendukung penuh digelarnya Pra Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Nusantara yang rencananya akan digelar di Kota Medan pada Februari 2015. Apalagi dalam kegiatan ini, para mahasiswa ingin memberikan masukan agar Indonesia ke depannya bisa lebih maju dan berkembang lagi.

Dukungan ini disampaikan Plt Wali Kota ketika menerima audiensi Aliansi BEM se-Kota Medan dui Balai Kota Medan, Selasa (10/6). “Kita menyambut baik digelarnya kegiatan ini. Karenanya, kita mendukung kegiatan yang dilakukan para calon pemimpin masa depan kita ini agar lebih berkarakter dan menjiwai semangat perjuangan,” kata Eldin.

Didampingi sejumlah pimpinan SKPD, mantan Sekda Wali Kota Medan ini berharap agar para mahasiswa jika ingin menyampaikan sesuatu untuk perubahan hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan santun. “Untuk itulah kita akan mengantarkan mereka agar ke depannya bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Selain itu Eldin berharap agar Aliansi BEM se-Kota Medan ini dapat menjadi satu wadah pembelajaran bagi para mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.

Untuk itu BEM harus mampu merangkul seluruh mahasiswa. Dengan begitu seluruh mahasiswa dapat bersatu dan menginhadri terjadinya perselisihan maupun perpecahan.

“Jadikan BEM ini tempat belajar berorganisasi yang baik dan benar, bukan untuk memaksakan diri maupun mencemarkan nama baik orang lain. Untuk kitu saya berharap seluruh mahasiswa dapat bersatu,” harapnya.(VIN)

Siswa Duta Green School dari SMAN 2 Kejuruan Muda, Rantau dipandu oleh Field Manager Pertamina EP Field Rantau, Agus Amperianto, menanam bibit mangrove di kawasan pesisir Seruway, akhir pekan lalu.

Penanaman tersebut dilakukan untuk menekan dampak abrasi/longsor.

Pertamina Tanam 2.000 Mangrove di Pesisir Kecamatan Seruway ACEH TAMIANG - PT Pertamina EP Field Rantau menanam 2.000 bibit manggrove di lahan kritis pesisir Desa Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, Rabu (7/6).

Pantauan di lapangan, pihak PT Pertamina EP Field Rantau tidak sendiri berpanaspanasan menanam bibit mangrove tersebut, mereka didukung sejumlah komunitas pecinta lingkungan seperti LSM Kempra, pesepeda dari Agrowitaka Bicycle Journey for Mangrove Yokjakarta dan pesepeda BCR Aceh Tamiang.

Juga diramaikan Duta Green School dan Community dari SMAN2 Kejuruan Muda, Rantau, mereka memasang tenda di tengah hutan magrove yang telah kritis baik dari perambahan maupun alih fungsi lahan.

Field Manager Pertamina EP Field Rantau Agus Amperianto di sela penanaman bibit mangrove secara simbolis, kepada wartawan mengatakan penanaman pohon penahan abrasi itu dilakukan khusus di lahan kritis kawasan pesisir Seruway yang selama ini sudah tergerus ombak. Selain itu, penanaman mangrove perdana yang secara massal dilakukan, ingin menggugah kesadaran

masyarakat untuk bersama menjaga pelestarian kawasan lindung mangrove yang terancam abrasi.

"Jika pohon mangrove punah, sama artinya ratusan keanekaragaman hayati akan hilang dan ruang gerak warga nelayan akan mengecil dalam konteks mata pencarian," ujarnya.

Humas PT Pertamina EP Field Rantau Jupri menambahkan, jumlah bibit mangrove yang ditanam sebanyak 2.000 batang. Dengan menggandeng sejumlah komunitas, mereka ingin menyelamatkan keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir.

"Kami ingin kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan. Sehingga tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan, tapi cenderung menjaga keanekaragaman hayati agar bisa dibudidayakan sehingga bernilai ekonomis bagi masyarakat," terangnya.

Direktur Eksekutif Kempra M Nasir mengajak pecinta lingkungan bersama-sama menyelamatkan kelangsungan ekosistem pesisir, agar mampu menumbuhkembangkan spesies biota yang hidup di dalamnya dari oknum-oknum yang mencari keuntungan sesaat.(BSO)

MEMPERTANDINGKAN CABANG OLAHRAGA

Aceh Timur Siap Laksanakan Pora XII 2014 ACEH TIMUR - Hasballah HM Thaib atau Rocky merupakan sosok bupati yang tidak asing di Aceh. Namanya tak hanya dikenal dalam kalangan mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tapi juga sang mantan kombatan GAM itu juga dikenal hingga Rocky terpilih menjadi Bupati Aceh Timur tahun 2012 silam.

Sifatnya pemberani tak hanya di bawah Tahun 2005, namun ketika duduk di pemerintahan, Rocky makin berani. Berbagai

kebijakan dan keputusan tetap sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak hanya kinerjanya di pemerintahan dalam melayani masyarakat yang patut diacungkan jempol, tetapi Rocky juga memiliki program yang kadang-kadang dinilai sebatas wacana, padahal Rocky benarbenar berbuat sesuai dengan apa yang dikatakannya.

Terkadang sebagian berpikir gagasan hanya sebatas mimpi,

tapi ternyata mimpi itu juga menjadi kenyataan. Terbukti, Aceh Timur yang ditunjuk Gubernur Aceh sebagai tuan rumah Pora XII Tahun 2014 akhir 2013 silam menjadi tantangan berat. Pasalnya, Aceh Timur yang baru berkantor sejak pelantikan Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib – Syahrul Bin Syama’un ibarat bayi yang baru lahir.

Artinya, Aceh Timur setelah pindah dari Kota Langsa belum memiliki apa pun, baik seperti

pendopo bupati dan lainnya, sehingga Hasballah HM Thaib harus menumpang di salah satu kantor yang ada di Pemkab Aceh Timur. Meskipun demikian, keberaniannya Rocky sebagai kepala daerah (KDh) itu sempat diragukan hampir semua pihak terkait dengan kesiapan dan persiapan yang kala itu hanya memiliki waktu enam bulan sejak Desember 2013 – Mei 2014.

Sementara Pekan Olahraga Aceh (Pora) mempertandingkan seluruh cabang olahraga. Tapi,

tantangan itu dijawab seiring dengan perjalanan waktu.

Meskipun hanya memiliki enam bulan, namun persiapan Aceh Timur menjadi tuan rumah Pora ibarat mimpi menjadi kenyataan dan kini Aceh Timur sudah benar-benar siap menyambut kedatangan atlet di seluruh (ban sigom—Aceh) Provinsi Aceh.

Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib atau Rocky yang dijumpai wartawan, Selasa (10/ 6), mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Aceh yang

telah menetapkan Aceh Timur sebagai Tuan Rumah Pora XII Tahun 2014. Persiapan demi persiapan yang dilakukan Aceh Timur tersebut dinilai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, terutama unsur muspida dan masyarakat, sehingga terwujud Pora di Aceh Timur sebagaimana direncanakan, tidak harus digeser dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Insya Allah Pembukaan Pora XII Tahun 2014 akan dibuka sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan yakni 14 Juni mendatang. Even ini kita harapkan didukung oleh semua pihak dan Insya Allah berbagai persiapan yang telah kita lakukan ini bermanfaat untuk Aceh Timur,” ujar Bupati Rocky seraya mengaku, meskipun pihakya telah bekerja siang dan malam namun kesuksesan Pora nantinya bukan miliknya, tapi milik semua pihak, termasuk kesuksesan masyarakat dalam menyambut Pora ini di Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

SUMUT NAD

Plt Bupati Madina Janji Tuntaskan Persoalan CPNS PANYABUNGAN - Sudah seminggu Forum Pelamar CPNS Tahun 2013 berkemah di Komplek Perkantoran Bupati Madina dan ahirnya bertemu dengan Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution, Senin (9/6), di halaman parkir mobil dinas Bupati Madina untuk menampung aspirasi yang disampaikan para pelamar umum Tahun 2013.

Dalam pertemuan itu, Drs Dahlan Hasan Nasution meminta agar para pelamar meninggalkan tempat kemah untuk beraktifitas kembali seperti biasanya. Plt Bupati Madina berjanji akan menyelesaikan persoalan itu hingga tuntas dan berharap agar perwakilan dari forum pelamar ikut beserta dia ke Jakarta untuk berjumpa langsung dengan Men-

teri Pemperdayaan Aparatur Negara.

"Kalau persoalannya adalah tidak diumumkanya hasil penerimaan CPNS Tahun 2013, berarti tidak ada kesalahan pada saya selaku Plt Bupati Madina, akan tetapi menpanlah yang seharusnya bertanggung jawab. Saya minta agar perwakilan forum pelamar ikut untuk berjumpa langsung

Sejumlah siswa berada di dalam kendaraan tempur TNI pada pameran Alutsista, di Lapangan Benteng Medan, Sumut, Sabtu (14/6).

Pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam rangka HUT ke 64 Kodam I/Bukit Barisan, diselenggarakan untuk menciptakan rasa kecintaan masyarakat terhadap TNI.

Darman Efendi Pulungan Pimpin Gapensi Madina PANYABUNGAN - Hasil akhir penghitungan pemilihan calon Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang terangkum dalam kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) Gapensi VI Tahun 2014, di Aula Hotel Paya Loting, Darman Efendi Pulungan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua BPC Gapensi Madina Periode 2014-2019.

Pemilihan Ketua Gapensi mencalonkan dua orang yaitu Efendi Pulungan dan Daryan dan dilakukan secara terbuka, dimenangkan Dharma Efendi dengan hasil 34 suara, Daryan 16 suara, dan abstain dua suara. Acara tersebut dihadiri Ketua DPD Gapensi TM Pardede dan rombongan, Plt Bupati Madina dan rombongan dan kepengurusan Gapensi Madina.

Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution membuka muscab dan pemilihan Ketua BPC Gapensi Madina dalam pidatonya menga-

takan, keberadaan Gapensi sebagai salah satu lembaga organisasi yang bergerak di bidang konstruksi harus dapat dijadikan contoh positif oleh masyarakat, baik kekompakan, keterampilan maupun kebersamaannya dalam berbagai bidang yang mengait pembangunan daerah.

Apalagi saat ini organisasi konstruksi maupun organisasi lainnya, dituntut untuk dapat mewujudkan kemandirian maupun kemampuannya agar kiprahnya bisa menciptakan pembangunan di daerah.

Namun demikian, tidak mustahil untuk memajukan sebuah organisasi harus dibarengi dengan adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) para anggota, adanya dukungan dari unsur muspida, muspika maupun seluruh elemen masyarakat. “Ketua BPC Gapensi yang terpilih, diharapkan mampu membawa bendera Gapensi ke tengah-tengah masyarakat,” himbaunya.

Ketua terpilih berjanji akan mewujudkan Gapensi Madina yang

profesional harmonis berkualitas dan bermartabat. Sedangkan misinya menjalin silaturrahmi dan sinergi sesama anggota Gapensi dan Pemerintah Madina serta pihak-pihak lainnya, mengembangkan iklim usaha konstruksi yang dinamis dan kondusif, meningkatkan pembinaan teknologi konstruksi dan manejemen usaha dan mengaktifkan forum pembinaan hukum dan perundang-undangan.

Selain itu meningkatkan peran pengabdian kepada masyarakat untuk membangun opini positif tentang profesi jasa konstruksi dan memajukan suatu organisasi dibutuhkan dukungan dan support dari seluruh anggota. Karenanya, marilah bersama-sama saling bergandengan tangan untuk memajukan BPC Gapensi Madina lima tahun ke depan. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik dan benar, karena itu saya bersama para anggota akan berupaya memajukan organisasi BPC Gapensi lebih baik lagi," pungkasnya.(TH)

KAKAN BPN MADINA

Pengurusan Sertifikat Prona Gratis PANYABUNGAN - Banyaknya masyarkat Madina yang mengeluhkan pengurusan Sertifikat Prona yang dibebani sebesar Rp1 hingga 1,5 juta. Masyarakat merasa menjadi sapi perahan oknum yang mengurus Sertifikat Prona tersebut dan menduga bahwa oknum BPN selalu bermain dalam pengurusan Sertifikat Prona yang gratis tersebut.

Menanggapi laporan masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya pengurusan Sertifikat Prona Tahun 2014 ini, Kepala BPN Madina Dismanto D Taringan SH mengatakan bahwa untuk Sertifikat Prona tidak dilakukan pengutipan karena pemerintah menggratiskanya. "Saya menjamin

anggota saya yang bertugas di Kantor BPN Madina tidak akan berani melakukan pengutipan terkait Sertifikat Prona. Jika ada anggota saya yang meminta uang kepada masyarakat mengurus Sertifikat Prona, laporkan lansung kepada saya, agar anggota saya yang melakukan pengutipan diberikan sanksi," katanya.

"Kalau ada masyarakat yang merasa dibebani langsung saja datang ke Kantor BPN Madina agar lebih mudah dalam pengurusanya dan tidak menjadi korban dari oknum yang ingin memanfaatkan prona ini jadi ajang mencari keuntungan. Sekali lagi kepada masyarakat yang ikut dalam Program Prona 2014 tidak ada dibeban-

kan biaya. Agar masyarakat mengetahui lebih jelas, silahkan langsung datang ke Kantor BPN Madina untuk bertanya bagaimana pengurusan Sertifikat Prona," paparnya lagi.

Dia berharap kiranya masyarakat lebih jeli setiap pengurusan sertifikat dan jangan mau dikenakan biaya. Salah satu masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya yang ikut mengurus Sertifikat Prona melalui aparat kelurahan mengatakan bahwa dirinya diminta aparat kelurahan untuk biaya Sertifikat Prona Rp1 juta. "Namun informasi yang saya dapat belakangan ini bahwa pengurusan Sertifikat Prona ternyata gratis," ungkapnya.(TH)

dengan menpan," katanya.

"Mengenai persoalan biaya saya yang akan menanggung semuanya yang penting persoalan ini dapat segera diselesaikan. Saya sendiri pun sudah bersusah payah menyelesaikannya namun tidak ada tanggapan dari menpan. Oleh sebab itu saya berharap agar kiranya para pelamar yang berkemah ini untuk segera pulang ke rumah masing-

masing, biarkanlah saya yang mengurusnya beserta perwakilan para pelamar," kata Plt Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Pelamar Umum CPNS Tahun 2013 Parlin Parlindungan mengatakan menerima apa yang telah disampaikan Plt Bupati Madina dan siap membubarkan diri dari komplek perkantoran bupati.

"Kami sangat berharap agar per-

soalan ini dapat segera mungkin selesai agar nasib kami para pelamar umum ini tidak lagi terkatung-katung. Karena sudah enam bulan kami menanti kepastian pengumuman seleksi, namun hingga saat ini tidak kunjung diumumkan. Kita akan membubarkan diri, akan tetapi bila perwakilan yang ikut berangkat ke Jakarta belum membuahkan hasil, maka

kami akan kembali berkemah di Kantor Bupati Madina ini dengan membawa saudara dan orangtua kita sendiri," katanya.

Forum Pelamar Umum CPNS Tahun 2013 yang ikut serta mendampingi Plt Bupati Madina untuk bertemu dengan menpan adalah Parlin Parlindungan, Saiful Zuhri Matondang, Hendra Saputra, Yulia Elzi, Sahmu Wahni Nasution.(TH)

Jalan Lintas Huta Dolok Belum Merdeka PANYABUNGAN - Sejak Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dimekarkan dari Tapanuli Selatan pada Tahun 1999, Jalan Lintas Desa Huta Dolok menuju Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot belum merdeka. Pasalnya jalan tersebut tidak pernah di-hotmix.

Warga Huta Bargot Nauli, Malim (57), sebagai pedangang minyak saat dijumpai Wartawan mengatakan bahwa keberadaan jalan lintas tersebut sudah meresahkan

warga. Selain ruas jalan yang sempit, ruas jalan pun sudah seperti bebatuan yang ditimbun di badan jalan. Jika musin kemarau di sepanjang jalan berdebu dan jika musin hujan jalan tersebut berlumpur.

"Selain itu keberadaan Jembatan Aek Koring yang berada di Desa Huta Bargot Nauli juga begitu sempit. Jika kendaraan yang datang secara berlawanan di jembatan tersebut terpaksa salah satu kendaraan harus mengalah untuk mundur ke belakang dan

mencari jalan yang luas supaya bisa lewat," katanya.

"Saya berharap kepada Pemkab Madina agar secepatnya melakukan peninjauan lokasi jalan dan jembatan yang sepanjang dua kilo meter tersebut agar diperbaiki dan di-hotmix, sehingga masyarakat bisa merasa nyaman dan tidak harus selalu menghirup debu kalau melewati Jalan Lintas Huta Dolok Menuju Huta Bargot Nauli," katanya lagi.(TH)

DPRD Madina Rekomendasi Pemberhentian Kades Tabuyung PANYABUNGAN - Sepuluh warga Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Senin (2/ 6) lalu mendatangi gedung DPRD Cq Komisi I DPRD untuk mengadukan sikap kepala desa. Warga mendesak dewan agar membuat surat rekomendasi pemberhentian kades yang dinilai telah membuat keresahan.

Kesepuluh warga yang mendatangi DPRD Madina adalah Parwis Batubara, Asdi Wardana, Paradamian, Tasly, Raidianan, Zulkifli Batubara, Haji Ishak Buyung, Ishar, Hendra Cipta P dan Basrin Nasution yang juga membawa surat-surat dukungan terkait dengan tingkah laku kades selama ini sejak di lantik beberapa waktu lalu.

Kedatangan Warga ini langsung diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Iskandar Hasibuan, Haji Jafar Siddik, Ir Wildan Nasution dan Dodi Martua SPi di ruang komisi I bersama sejumlah wartawan yang meliput.

Tokoh masyarakat Tabuyung Haji Ishak Buyung menyampaikan kepada DPRD, bahwa selama ini kades yang merupakan dambaan warga untuk memberikan pelaya-

nan terbaik hanya isapan jempol saja, sebab kades tidak mengindahkan kegiatan masyarakat di desa lagi dan sibuk dengan perusahaan perkebunan yang membuka perkebunan sawit.

Selain itu, seluruh kaur dan juga sebagian BPD desa sama sekali tidak pernah melakukan rapat rapat guna untuk perbaikan desa dan lebih lebih untuk pelayanan kepada masyarakat boleh dikatakan sudah tidak pernah lagi melayani masyarakat di kantor desa yang selama ini dipergunakan sebagai tempat menjalankan roda pemerintahan.

“Kondisi sosial masyarakat semakin tidak terjaga sebagaimana mestinya dan cendrung menimbulkan gesekan sosial yang akhirnya rusaknya tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujar Haji Ishak Buyung.

Uniknya, ujar Pardamaian, kades telah membagi bagi kartu plasma kepada sebahagian masyarakat, padahal plasma ini masih dalam proses hukum dan belum ada data penetapan plasma dari Bupati Mandailing Natal disebabkan sekarang ini antara dua perusahaan masih mengaku sebagai miliknya.

Selain itu, ujar Pardamaian,

kepala desa telah mengabaikan kepentingan masyarakat karena aktifitasnya yang dianggap penting oleh kades hanya hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi sebuah perusahaan perekebunan swasta karena di dalamnya ada nilai-nilai ekonomis yang diraih kendati pun keberadan perusahaan perkebunan tersebut sesungguhnya masih kontroversi di tengah masyarakat.

“Kades disinyalir mendapat sejumlah uang secara rutin bulanan dari beberapa perusahaan perkebunan swasta yang beroperasional di sekitar Desa Tabuyung.

Kehadiran kades sebagai pimpinan tidak lagi dirasakan masyarakat,” ujar Pardamaian.

Kabag Tapem Setdakab Madina Zulhairi kepada Komisi I DPRD Madina mengatakan bahwa persoalan Kades Tabuyung telah dibicarakan dengan bupati yang kemudian membuat surat agar diklarifikasi kepada camat.

Namun camat sampai sekarang belum ada menjawab surat bupati.

“Bupati telah menyurati kades melalui camat agar diklarifikasi untuk mendapat jawapan, tapi camat belum ada menjawab surat bupati,” ujar Zulhairi.

Mewakili Kepala Insfektorat Madina dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD, mengatakan bahwa pihak inspektorat telah turun ke desa itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan warga Tabuyung, namun apa yang dituduhkan warga semua tidak ada yang benar, sebab pihak kades telah memberikan jawapannya.

"Kami telah turun ke desa itu untuk pemeriksaan dan juga sudah melakukan dialog dengan beberapa warga dan hasilnya telah disampaikan ke bupati dan masalah pemberhentian kades ada beberapa hal yang harus ditempuh,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Iskandar Hasibuan dalam kesempatan itu, sepakat untuk membuat surat rekomendasi pemberhentian, disebabkan camat saja tidak mau menjawab surat bupati. “Kita telah hubungi kabag humas agar camat menghubungi Komisi I DPRD dan juga bupati telah menyurati camat dan juga camat tidak mau memberikan keterangan terkait pengaduan warga, makanya komisi sepakat membuat rekomendasi pemberhentian kades,” ujar Iskandar Hasibuan.(TH)

Pemko Medan Gelar Diklat Pelayanan Publik Prima MEDAN - Sebagai salah satu langkah dalam bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemko Medan melalui Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kota Medan menggelar diklat pelayanan prima bagi apratur pelayanan publik di lingkungan Pemko Medan selama tujuh hari di Hotel Putra Mulia Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (10/6).

Diklat ini dibuka Plt Wali Kota Medan diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Marah Husin Lubis. Diharapkan melalui pelatihan ini, apratur yang memberikan layanan dapat meningkatkan kompetensi sehingga bukan hanya sekedar memberikan suatu laya-

nan tetapi memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk mencapai hal-hal tersebut, Marah Husin mengatakan seorang apratur pemerintah selaku penyedia layanan harus dapat membuka diri dengan kerendahan hati dan menaruh perhatian pada upaya-upaya ke arah perubahan yang lebih baik secara terus menerus, baik perilaku maupun manajemen pengelolaan pemerintahan itu sendiri.

“Pelayanan publik yang prima harus dilaksanakan dalam rangkaian terpadu antara aspek-aspek yang terkait dalam prinsip-prinsip pelayanan seperti kesederhanaan, konsistensi, partisipatif, akuntabel,

berkesinambungan, transparansi dan berkeadilan,” kata Marah Husin.

Kepada para peserta diklat selaku petugas "front liner" di unit kerjanya masing-masing yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, Marah Husin mengatakan harus dkidukung oleh kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bertugas.

Mantan Kadis Sosial dan Tenaga Kerja ini selanjutnya menjelaskan, baik buruknya kualitas pelayanan mencerminkan citra pelayanan Pemko Medan.

Karena itulah dia minta kepada seluruh peserta agar mengikuti

diklat ini dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan diklat ini dapat tercapai yaitu menyediakan layanan yang prima kepada masyarakat berdasarkan konsep pelayanan publik, prinsip pelayanan public dan pelayanan publik serta memiliki pribadi yang santun, jujur, adil dan mandiri dalam melayani.

“Saya berharap melalui diklat ini dapat memberikan perubahan signifikan dalam perilaku melayani pada diri saudara-saudara sekalian.

Sudah saatnya pola pikir yang lama diubah dengan paradigm melayani dengan tulus. Dengan begitu dapat memberikan manfaat demi peningkatan pelayanan Pemko Medan kepada masyarakat,” harapnya.(VIN)

DIPERLUKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN YANG KUAT UNTUK MAJU

Walikota Sibolga Buka BBGRM ke-XI dan HKG PKK ke 42 SIBOLGA - Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan nasional pada era otonomi daerah dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pebangunan dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan semangat kebersamaan yang kuat untuk maju yang didukung dengan kesungguhan, ketekunan, keuletan, dan kesadaran dari seluruh pelaku pembangunan.

Hal itu dikatakan Ir Basar SM Sibarani MSi selaku Ketua Tim Sekretariat BBGRM XI dan HKG PKK ke 42 Kota Sibolga Tahun 2014. Pada acara pembukaan BBGRM XI dan HKG PKK ke 42 Tahun 2014 di depan Kantor Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, Selasa (10/6) kemaren.

Dijelaskannya Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Kota Sibolga Tahun 2014 merupakan kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan kepada penguatan persatuan dan kesatuan

masyarakat dalam pembangunan.

Hal itu terwujud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Tujuan dan sasaran menurut Basar Sibarani adalah untuk menungkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera kata Basar Sibarani.

Sedangkan sasarannya menurut Sibarani adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam membangun bangsa, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan keluarga pada khususnya, meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasilhasil pembangunan.

Bentuk kegiatan yang

Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk, memukul gong pertanda BBGRM XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke 42 Kota Sibolga Tahun 2014 secara resmi dimulai, Selasa (19/6), di Kelurahan Sibolga Ilir Kota Sibolga. dilaksanakan dalam rangka Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Kota Sibolga Tahun 2014 antara lain. Dialog pembangunan antara Pemerintah Kota Sibolga dengan masyarakat, Gotong Royong Kebersihan Lingkungan dan Pelaksanaan

Jum’at Bersih.

Dilaksanakan di setiap kelurahan di bawah koordinasi camat, Bhakti Sosial Swadaya Masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat, Kegiatan sosialisasi program pembangunan Kota Sibolga yang disponsori oleh Tim Penggerak

PKK Kota Sibolga, dan pemberian bahan stimulan alat gotong royong kepada kelurahan se-Kota Sibolga.

Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Kota Sibolga TA 2014 dilaksanalan selama satu bulan penuh mulai

tanggal 10 Juni 2014 - 10 Juli 2014 di setiap Kecamatan dan kelurahan se-Kota Sibolga. Dan kepada masing-masing kelurahan terbaik pelaksanaan BBGRM akan diberikan hadiah berupa piagam penghargaan, dan dana pembinaan.

Sementara Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk dalam sambutannya menjelaskan, sejak Tahun 2011 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 410/133/SJ tanggal 23 Januari 2007. Menjadikan kegiatan ini sebagai suatu “Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat” yang setiap tahunnya diperingati dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat.

Dalam sambutannya Walikota HM Syarfi Hutauruk berharap kegiatan ini bukanlah sebatas rutinitas belaka, kita perlu memaknai moment strategis ini sebagai upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap berbagai bidang pembangunan yang ada di Pemerintah Kota Sibolga dengan dijiwai oleh semangat kerjasama.

Kegiatan ini sangat strategis karena bertujuan untuk mensinergikan program-

program pembangunan dengan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu untuk memperoleh lebih banyak masukan dari warga masyarakat Kota Sibolga, maka pada kegiatan ini saya menghimbau seluruh kepala kelurahan agar mengajak warga masyarakat yang dihadirkan untuk berpartisipasi aktif sesuai bidang kegiatan yang dilaksanakan.

"Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan lainnya agar para kepala kelurahan dan camat lebih mencermati berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan untuk ditanggulangi secara bersama-sama," sebut Walikota HM Syarfi Hutauruk.

Pembukaan acara tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk, acara itu juga dihadiri Muspida Plus Kota Sibolga, Sekretaris Daerah Kota Sibolga Drs Mochamad Sugeng, Ketua TP PKK Koata Sibolga Hj Delmeria Sikumbang, para Pimpinan SKPD, Ketua DPD LPM, para camat dan lurah seKota Sibolga, Ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan seKota Sibolga, serta Ketua BLM Kelurahan se-Kota Sibolga.(KS)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

KPK Didesak Bongkar Mafia Migas Petral

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kecipratan Uang Hambalang, Dua Politisi Golkar Diperksa KPK JAKARTA - Kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Bukit Hambalang, Jawa Barat, kini menjerat ke wakil rakyat. Dua politisi senior Partai Golkar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kahar Muzakir dan Rully Chairul Azwar, keduanya anggota Komisi X DPR RI diperiksa penyidik KPK karena diduga kuat kecipratan uang Hambalang.

Jumat (13/6), saat tiba di KPK, politikus Partai Golkar Rully mengungkap jika pemeriksaannya terkait penyidikan Hambalang.

Rully berasumsi materi pemeriksaan dirinya bakal sama dengan sebelumnya. Pasalnya, Rully sudah beberapa kali dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan. "Terkait yang lalu-lalu, Hambalang," ungkap Rully.

Usai menjalani pemeriksa, Rully mengaku diperiksa untuk tersangka DIrektur Utama PT Dutasari Citalaras Machfud Suroso mengatakan pemeriksaan hari ini hanya sebatas pemeriksaan Berita Acara Perkara (BAP). "Cuma konfirmasi BAP yang lalu. Jadi enggak ada yang baru" ujar mantan Ketua Komisi X, yang dianggap tahu banyak soal proyek Hambalang.

Diakuinya, penyidik anti suap kembali menanyakan tentang proses anggaran, dan sol rapatrapat. "Enggak ada (aliran dana).

Pertanyaan saya terhadap Andi Mallarangeng ditanyakan lagi terhadap MS" tambahnya.

Sebelumnya, Kamis (12/6), Kahar Muzakir anggota Komisi X DPR juga diperiksa KPK terkait

kasus Hambalang. Sekitar pukul 09.40 WIB, Kahar hadir memenuhi panggilan KPK. Mengenakan batik lengan panjang berwarna kuning, anggota DPR ini sama sekali menolak berkomentar soal pemeriksaan dirinya.

Kahar merupakan anggota Komisi X DPR. Ia ikut dalam proses penggiringan anggaran proyek Hambalang di DPR. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (11/6), Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menyebut Kahar sebagai salah satu orang yang mendapat fee penggiringan proyek Hambalang.

Nazaruddin menjelaskan Mindo Rosalina Manullang (Rosa) dari Permai Group telah mengeluarkan uang kurang lebih Rp 19 miliar untuk menggiring proyek Hambalang. Ditambah lagi, Machfud Suroso yang dikatakan sebagai kantong dana Anas Urbaningrum, juga mengeluarkan Rp 13 miliar untuk mendapatkan proyek Hambalang.

Nazaruddin mengatakan berdasarkan laporan dari Rosa, uang tersebut dialirkan untuk mengurus sertifikat tanah hambalang, yaitu Rp 3 miliar diberikan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Uang tersebut juga diberikan ke sejumlah anggota Komisi X dan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memuluskan anggaran proyek Hambalang. Di antaranya, ke Mahyudin selaku Ketua Komisi X, I Wayan Koster, Rully Azwar, Kahar Muzakir. Serta, Angelina Pingkan Sondakh sebanyak Rp 2 miliar dan Pimpinan Banggar, Mirwan Amir sebesar Rp 2 miliar dan Olly Dondokambey. (ENDY)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak terus membongkar kasus dugaan korupsi di sektor minyak dan gas bumi (Migas), terutama yang menyentuh pengusutan anak perusahaan PT Pertamina di Singapura, yakni Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral).

"Selama ini KPK hanya bertaring mengutak-utik soal tunjangan hari raya (THR) di SKK Migas, yang dinilainya tak seberapa. Padahal, ada yang lebih besar dari itu. Ada ratusan triliun kerugian negara akibat permainan mafia migas Petral," papar Effendi Simbolon, salah satu tim sukses pasangan Jokowi-JK dalam diskusi korupsi di Jokowi-JK Center Jakarta, Kamis (12/6).

Dijelaskan, niat Jokowi-JK memberantas mafia migas tak main-main, jika kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. "Saya juga nazar, kalau Jokowi terpilih dan berantas (mafia migas di) Petral, saya akan botak (gundul)," ucapnya.

Memang, lanjut dia, visi-misi Jokowi-JK memberangus mafia migas bisa terlaksana dan tak berbelok atau disusupi kepentingan yang merugikan negara di bidang ketahanan energi, seperti saat ini.

"Jika hanya menang dan membiarkan Petral, saya tidak mau.

Saya akan oposisi juga pada Jokowi.

Saya tak akan subyektif ke orang.

Saya subyektif hanya pada Tuhan," ujarnya.

"Yang patut dipuja-puji hanya Tuhan. Dia (Jokowi) hanya bagian dari manusia yang patut diuji, apakah dia bagian dari yang terkena kontaminasi, atau yang memberi kontaminasi," katanya lagi.

Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) Ferdinand Hutahayan mengatakan selain KPK juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusut dugaan keterlibatan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Mohammad Reza dari Global Energy Resources dalam perdagangan minyak di anak perusahaan Pertamina PT Petral di Singapore.

Menurutnya, Hattadan Reza diduga menjadi beking mafia perdagangan migas di Petral Singapore yang berpotensi sudah merugikan negara sedikitnya Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun. ”Kami minta Presiden SBY mendalami dugaan mafia migas dengan menugasi lembaga KPK untuk mendalaminya. Kami sampaikan ke Presiden SBY,”

tegasnya.

Selama ini Indonesia terus tergantung pada bahan bakar minyak (bbm) impor dan sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan. Sehingga pihaknya menduga tujuan tidak mendirikan kilang pengolahan BBM di dalam negeri agar aksi impor BBM terus dilakukan. ”Sehingga komisi atau fee terus diperoleh mafia,” imbuhnya.

Penelusuran SKK Migas, lanjut dia, munculnya dugaan mafia HattaRiza bukan hanya impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing. ”Siapa yang menjadi direksi dan komisaris di Pertamina, diduga keluar dari kantong mafia,” ucapnya.

Juga bukan hanya impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing. "Terbukti SBY gagal membasmi mafia migas, malah menyuburkan. Ini jadi pertanyaan tersendiri," tambahnya.

Dikauinya, mafia migas menjadi penyebab dari tidak efisiennya

pemerintahan. Mafia migas membuat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Defisit terus terjadi akibat kebutuhan impor semakin besar, dikarenakan impor minyak.

Tugas utama Petral adalah menjamin suplai kebutuhan minyak kebutuhan Pertamina/Indonesia dengan cara impor. Namun, nilai impor oleh yang sedikitnya Rp 300 triliun per tahun, sejak lama diatur mafia.

"Petral selama puluhan tahun melalui kerja sama dengan lima broker minyak: Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium -- berbasis di Singapura, terdaftar di Virgin Island (negara yang bebas pajak), ini yang membuat kita tidak pernah membangun dan memperbarui kilang minyak, " katanya.

Petral, merupakan anak perusahaan Pertamina yang didirikan pada tahun 1976 berdasarkan Companies Ordinance Hong Kong, yang mana 99,83 persen sahamnya dimiliki oleh Pertamina. Petral memfokuskan kegiatan usaha untuk mendukung Pertamina memenuhi kewajiban untuk memasok dan memenuhi permintaan (ekspor impor) minyak dan gas di Indonesia.

Tahun 2012, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie pernah meminta KPK untuk mengusut dugaan penyelewengan tender minyak oleh perusahaan Pertamina melalui PT Petral sebanyak 800 ribu per barel setiap hari.

Diduga, tender senilai 18 miliar dollar AS per tahun dilakukan tanpa melalui tender sehingga disinyalir merugikan negara.

Hal ini merupakan praktikpraktik yang tidak sehat dan melanggar ketentuan hukum terutama soal pengadaan tender proyek.

"Yang jadi pertanyaan saya kenapa tender Migas Petral dengan PT Pertamina itu dilakukan di Singapura, bukan di Indonesia.

Itu kan seperti ada negara dalam negara," tuturnya.

Sejumlah politikus nasional juga pernah melaporkan dugaan penyelewengan tender minyak oleh perusahaan Pertamina ke KPK. Mereka menuding Pertamina telah memanipulasi tender minyak melalui Petral. Mereka mengklaim memiliki bukti dugaan penyelewengan Pertamina. Sayangnya, hingga kini mafia Migas Petral belum disentuh KPK. Ada apa ini?

(ENDY)

Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak JAKARTA- Satu lagi kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar.

Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan.

Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006.

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil.

Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 20022006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola.

Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar.

Dengan selisih itu, DJP meng-

hitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar.

Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang.

Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. "Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan," kata Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan, Kamis (12/6).

Wajarnya, biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya. Asal tahu saja, Coca-Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan, yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi.

Sementara itu, dalam persidangan ini, PT CCI diwakili Price Water House Cooper (PWC) dengan kuasanya adalah Ay Tjhin Pan dan Mardianto. Mereka mengajukan banding karena DJP dianggap tak konsisten melakukan pemeriksaan.(ENDY)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Buysro Muqodas (kanan) dan Bambang Widjojanto (kiri) memaparkan hasil rapat koordinasi penanganan dana haji Kementerian Agama, di Jakarta, Selasa (10/5). Lukman Hakim akan bekerjasama dengan KPK untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji terutama dalam analisis keuangan, setelah sebelumnya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana haji 2012-2013.

Anas Pesimis Eksepsinya Dikabulkan Majelis Hakim JAKARTA- Penuntut umum KPK Yudi Kristiana menganggap Anas Urbaningrum berupaya menggiring forum hukum ke ranah politik. Anas menggunakan kepiawaiannya berorasi dengan mengeluarkan bahasa, gestur, dan sentimen politik untuk menyusun eksepsi. Anas seakan-akan menujukkan adanya skenario politik di balik proses hukum KPK. “Seolah-olah kami ini instrumen yang menjadi kepanjangan tangan politik. Sungguh sesuatu yang berlebihan dan tidak perlu.

Konstruksi berpikir ini bertentangan dengan filsafat ‘empan papan’ yang berarti sesuatu tidak pada tempatnya,” katanya saat membacakan tanggapan atas eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/6).

Yudi menangkap kesan, Anas merasa dirinya tidak sedang dihadapkan dalam persidangan kasus korupsi, melainkan sedang berhadapan dengan lawan politik.

Dimulai dari pernyataan Anas mengenai penyusunan surat dak-

waan yang menggunakan metode “utak-atik gathuk” atau mengutakatik suatu peristiwa yang kemudian dicocok-cocokan.

Simbolisasi “utak-atik gathuk” yang digunakan Anas, menurut Yudi, tidak sepadan, tidak rasional, bahkan tidak terhormat untuk sebuah institusi yang dalam berbagai forum “law enforcement agency” disebut-sebut sebagai lembaga yang mendapatkan julukan sebagai “one hundred percent conviction rate”.

Terlebih lagi ketika Anas mengibaratkan penuntut umum sebagai “penjahit” yang bekerja sesuai pesanan. Yudi menilai pernyataan Anas sebagai upaya untuk menggalang opini publik dari persoalan “Anas Urbaningrum yang sedang menjalani proses hukum karena didakwa kasus korupsi” menjadi “Anas Urbaningrum sebagai korban politik”.

Kemudian, Anas secara berulang-ulang menyampaikan bahwa dakwaan penuntut umum imajiner dan spekulatif. Yudi menganggap

pernyataan Anas kurang elok dan kurang bijak, mengingat citra Anas yang secara luas dikenal sebagai pemuda dengan kepribadian santun. “Sungguh penyesatan yang nyaris sempurnya,” ujanya.

Yudi merasa tuduhan Anas merupakan tuduhan serius dan tidak dapat diterima. Namun, di balik retorika Anas dalam eksepsinya, sesungguhnya ada pengakuan Anas atas substansi dakwaan penuntut umum. Hanya saja, Anas tidak mengakui peristiwa itu sebagai suatu peristiwa hukum, melainkan peristiwa politik.

Terlepas dari tuduhan-tuduhan politis Anas, Yudi tetap mengapresiasi keluh-kesah yang disampaikan Anas. Yudi memandang persidangan sebagai tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Ia berharap Anas dengan kebesaran hati dan keluhuran budi untuk berani jujur guna mengisi “lembaran-lembaran” buku berikutnya.

Terkait eksepsi penasihat hukum Anas yang menyatakan dakwaan tidak cermat, jelas, dan

lengkap, menurut Yudi sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima. Penuntut umum sudah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dituduhkan kepada Anas.

Yudi menegaskan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dianggap pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan. Tentunya surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan. Terkait siapa-siapa pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, ia menganggap hal itu sudah memasuki pokok perkara.

Selanjutnya, mengenai eksepsi yang menyatakan KPK tidak berwenang menuntut perkara pencucian uang, Yudi tidak sependapat.

Ia menganggap keberatan tersebut mencerminkan pemahaman hukum yang sangat legalistik, dieterministik, dan sempit, sehingga memaknai penuntut umum yang berwenang hanyalah penuntut umum dari Kejaksaan.

Padahal, di sisi lain, sistem

peradilan pidana yang menggunakan pendekatan crime control model harus diselenggarakan dengan azas cepat, efisien, dan biaya murah. Ia berpendapat, hukum tidak berorientasi pada kepastian hukum belaka, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ia melanjutkan, kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang tidak hanya diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun, harus dilihat pula ketentuan Pasal 6 butir a KUHAP, Pasal 6 butir c, Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, Yudi mengatakan, selain berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi, penuntut umum KPK juga berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, dakwaan penuntut umum juga telah memenuhi persyaratan formal dan materil sebagaimana Pasal 143 KUHAP.(ENDY)

BERSAKSI DI PERSIDANGAN

Andi Mallarangeng Berterimakasih ke Nazaruddin JAKARTA- Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Andi Alfian Mallarangeng sempat berterimakasih kepada Muhammad Nazaruddin.Ketika, mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat (PD) tersebut bersaksi dalam sidang perkaranya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/ 6).

Ucapan terimakasih itu spontan diucapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut usai mendengarkan kesaksian Nazaruddin mengenai skenario mendapatkan sejumlah uang dari proyek Hambalang melalui mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam.

"Saya mau terimakasih ke saudara (Nazaruddin) memberi penjelasan lebih luas tentang apa yang terjadi di Kempora (Kementerian Pemuda dan

Olahraga)," kata Andi menanggapi kesaksian Nazaruddin.

Menurut Andi, dari kesaksian Nazaruddin, Ia mendapat penjelasan situasi yang terjadi di kementerian yang pernah dipimpinnya. Terutama, terkait permainan dalam proyek Hambalang.

Dalam kesaksiannya, Nazaruddin mengungkapkan bahwa memang ada skenario agar Wafid tetap menjadi pihak yang berkomunikasi dengan Komisi X DPR untuk membicarakan perihal anggaran di Kempora.

Padahal, ketika itu, Andi Mallarangeng yang baru ditunjuk sebagai Menpora hendak merotasi pejabat esselon satu di kementerian tersebut.

Sehingga, posisi Wafid tidak aman.

Oleh karena itu, lanjut Nazaruddin, eks Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum membuat skenario bagaimana supaya Andi menunjuk Wafid sebagai perwakilan Kempora untuk membicarakan anggaran di Komisi X.

Hal itu dilakukan Anas, menurut Nazaruddin, agar tetap mendapatkan keuntungan dari proyek Hambalang.

Dengan maksud, keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya pemenangan sebagai Ketum PD dalam kongres yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2010.

"Waktu itu memang kita kondisikan kalau soal anggaran menteri (Andi) saja intens sama orang-orang DPR karena kita tahu pasti pak menteri tidak mau.

Lalu, Angie (Angelina Sondakh) tanyakan siapa yang bisa komunikasi intens. Pak menteri tanyakan siapa yang biasa komunikasi. Dijawab Angie kalau Wafid. Padahal ini sudah dikondisikan semua, supaya pak menteri tunjuk Wafid," ujar Nazaruddin dalam kesaksiannya.

Menurut Nazaruddin, ia dan Anas sudah kenal lama dengan Wafid.

Sehingga, lebih mudah mengatur soal fee ataupun keuntungan.

Tetapi, hal tersebut dirahasiakan

dari Andi karena bisa menggagalkan rencana. Mengingat, Anas dan Andi adalah dua kubu yang berbeda.

Keduanya, maju sebagai kandidat Ketum PD pada Kongres tahun 2010.

Dalam surat dakwaan, Anas memang disebut membentuk kantongkantong dana dalam rangka pengumpulan logistik untuk menjadi Presiden RI. Dalam pembentukan kantong dana tersebut, Anas dikatakan bekerja sama dengan eks Bendahara Umum PD, Muhammad Nazaruddin melalui Anugerah Group atau Permai Group.

"Selain bergabung dengan Permai Group dalam rangka menghimpun logistik, terdakwa (Anas) membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN. Untuk selanjutnya, Anas mempercayakan pengelolaan kantong dana dari proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Kementerian

Pemuda dan Olahraga (Kempora) kepada anak buah Nazaruddin, yaitu Yulianis dan Mindo Rosalina Manullang (Rosa).

Sedangkan, untuk proyek pemerintah bidang konstruksi dan BUMN dipercayakan dikelola oleh Munadi Herlambang. Dan pengelolaan proyek di universitas, gedung pajak dan Hambalang kepada Machfud Suroso (Direktur Utama PT Dutasari Citralaras). Selanjutnya, dari kantongkantong dana tersebut, Anas disebut berhasil mengumpulkan uang Rp 116.525.650.000 miliar serta USD 5.261.070 juta yang kemudian digunakan untuk biaya pemenangan sebagai Ketum PD. Dengan perincian, penerimaan uang Rp 2,010 miliar dari PT Adhi Karya (proyek Hambalang) untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010.

Kemudian, penerimaan dari Muhammad Nazaruddin atau Permai

Grup sebesar Rp 84.515.650.000 dan US$ 36.070 untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Digunakan juga untuk pemenangan dalam kongres PD. Selanjutnya, penerimaan sebesar Rp 30 miliar dari Nazaruddin atau Permai Grup dan US$ 5.225.000.

Terhadap Anas juga dikatakan menerima fasilitas-fasilitas lainnya. Di antaranya, satu unit mobil Toyota Harrier nomor polisi B 15 AUD seharga Rp 670 juta dari proyek Hambalang dan penerimaan fasilitas satu unit mobil Toyota Vellfire nomor polisi B 69 AUD senilai Rp 735 juta dari PT Atrindo International. Tetapi, dalam perkembangannya diganti dengan Nissan Elgrand yang disewa dari PT Trusty Serpong dengan biaya sewa sebesar Rp 12 juta setiap bulannya. Terakhir, penerimaan fasilitas survey dari PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI) senilai Rp 478.632.230 secara gratis.(ENDY)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

Masyarakat Apresiasi Positif Kinerja PDAM Tirta Kualo

, ‘

Bangunan WTP I, II di Beting Semelur, lokasi dibangunnya WTP III Tanjungbalai.

TANJUNGBALAI - Masyarakat mengapresiasi positif kinerja optimal PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai, khususnya manajemen keuangan dan pelayanan distribusi air bersih. Dengan kondisi keterbatasan produksi air bersih untuk memenuhi kebutuhan pasokan pelanggan, manajemen dapat berjalan baik. Bila nantinya produksi air bersih di atas kebutuhan air bersih pelanggan diyakini PDAM Tirta Kualo dapat memberikan kontribusi PAD. Apresiasi ini mengemuka dari Said Budi Syafril SH (Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Tanjungbalai), Nursyahruddin SE (Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai), dan Eka Sartika (Kepala Biro Surat Kabar FRB Sumut Kota Tanjungbalai), dalam perbincangannya dengan wartawan secara terpisah, Rabu (11/6).

“Optimalisasi kinerja manajemen PDAM Tirta Kualo berdampak positif kepada kualitas pelayanan terhadap pelanggan," sambungnya.

Hal senada diungkapkan Nursyahruddin SE. Proses pendistribusi air bersih ke pelanggan PDAM Tirta Kualo dewasa ini menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, diingatkannya bahwa kebutuhan masyarakat dan termasuk pelaku dunia usaha di Kota Tanjungbalai terhadap kelancaran pasokan air bersih kedepan akan semakin meningkat dan memerlukan peningkatan produksi air bersih.

Untuk mengatasi permasalahan ini masyarakat harus paham bahwa penyelesaian kelanjutan pembangunan WTP III yang terbesar perannya adalah pemerintah daerah selaku regulator yang terdiri dari Pemko Tanjungbalai dan DPRD. Salah satu bentuk dukungan yang perlu segera direalisasikan oleh pemko adalah membantu PDAM Tirta Kualo mengatasi keterbatasan sarana pengolahan atau water treatment plant (WTP).

"Dengan kondisi tampa bantuan financial dari Pemko Tanjungbalai sebagaimana manajemen PDAM sebelumnya, kualitas manajemen semakin meningkat,“ tegas Nursyahruddin.

Untuk itu kepada masyarakat Kota Tanjungbalai, khususnya pelanggan PDAM diharapkan Nursyahruddin, harus mampu melihat kondisi PDAM Tirta Kualo secara objektif dan tidak cepat termakan isu yang mengemuka yang mendiskreditkan kepemimpinan Zaharuddin SE atas manajemen PDAM Tirta Kualo. Sedangkan Eka Sartika mengemukakan, bahwa kapasitas "water treatment plant" yang dimiliki PD-

Meskipun belum maksimal melayani kebutuhan konsumen, namun dalam hal tata kelola keuangan yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, mengisyaratkan manajemen PDAM Tirta Kualo telah mengalami banyak perubahan

SUMUT/ACEH

DPRD Langkat Rekomendasikan LKPJ Bupati 2013 STABAT - Rapat Paripurna DPRD Langkat yang dalam agenda kerjanya membahas laporan pansus DPRD tentang hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Langkat Tahun Anggaran 2013 berjalan dengan lancar di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Langkat, beberapa waktu yang lalu.

"Panitia khusus (Pansus) dalam laporannya yang membahas tentang LKPj Bupati Langkat Tahun Anggaran 2013 mengungkapkan bahwa patut diberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja bupati yang telah berupaya keras dalam mewujutkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Langkat, dengan melihat kondisi realitas di lapangan," demikian ucap HM Jamil SE dan Jiman Tarigan ST, saat membacakan hasil pembahasan LKPj secara bergantian pada rapat paripurna istimewa tersebut.

Wakil Ketua DPRD Langkat Drs H Abdul Khair MM, dalam memimpin rapat istimewa didampingi Wakil Ketua Surialam SE dan Suhardi Surbakti yang

SALAM AKRAB - Wakil ketua DPRD Langkat Suhardi Surbakti tampak sedang berjabat tangan menunjukan salam akrab dengan wakil Bupati Drs H Sulistianto MSi, didampingi Surialam SE dan Khair saat penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati TA 2013. pada akhirnya mengambil keputusan memberikan rekomendasi LKPj Bupati Tahun 2013, selanjutnya diserahkan langsung dan diterima oleh Wakil Bupati Langkat Drs H Sulistianto MSi. Sementara itu Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, dalam sambutan yang dibacakan wakil Bupati Sulistianto mengucapkan terima

kasih dan apresiasi kepada ketua, para wakil ketua dan segenap anggota dewan. "Kami yakin bahwa tanggapan dan rekomendasi tersebut bukanlah untuk menyingkap sisi negatif saja, melainkan ungkapan rasa tanggung jawab kita bersama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan konteks penyempurnaan dan perbaikan, guna mem-

berhasilkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat di waktu yang akan datang," katanya.

"Demikian juga halnya dengan saran-saran anggota dewan, baik dalam rapat-rapat konsultasi, peninjauan lapangan maupun rapat lainnya, adalah merupakan masukan yang konstruktif bagi kami dalam mengevaluasi dan penyempurnaan perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan serta pengawasan di masa mendatang," sambungnya lagi, seraya menambahkan, saat ini juga pemkab sedang memfinalisasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Hadir pada rapat tersebut unsur muspida, sekda, para asisten, kadis, kaban, kakan, camat se-Kabupaten Langkat dan tokoh masyarakat, ormas, para wartawan, serta para undangan lainnya. (JUL)

Ketua Panwaslu Tanjung Morawa Disidang Keputusan DKPP Pusat Dinilai Berpihak

SAID BUDI SYAFRIL SH Ketua Fraksi Golkar T Balai

AM Tirta Kualo saat ini sudah tidak sebanding dengan jumlah pelanggan.

“Keterbatasan kapasitas produksi WTP inilah penyebab yang munculnya permasalahan pendistribusian. Bila WTP III nantinya beroperasi diyakini permasalahan pendistribusian air bersih ke pelanggan tidak muncul,” tegas Eka. Eka juga minta masyarakat ikut serta membangun PDAM yang sehat, dengan cara menilai keberadaan PDAM saat ini dibandingkan sebelumnya secara komperhensip bukan tendesius yang berkembang saat ini.

Sementara Direksi PDAM Tirta Kualo Zaharuddin SE menjelaskan, perusahaan daerah yang dipimpinnya pada 2012 memperoleh peningkatan kategori skor dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM). BPP-SPAM Tahun 2012 memberikan skor 3,01 kepada PDAM Tirta Kualo atau meningkat 0,11 dari Tahun 2011, yakni 2,87.

Disebutkannya, PDAM Tirta Kualo selama beberapa tahun terakhir juga berpartisifasi aktif mengikuti berbagai kegiatan pameran yang digelar Pemko Tanjungbalai. Penghargaan itu, antara lain stand terbaik I Tanjungbalai Expo Tahun 2011, stan terbaik III Pameran MTQN ke-44 tingkat Kota Tanjungbalai Tahun 2012, stan terbaik I MTQN 2013 dan stan terbaik I Tanjungbalai Expo 2012-2013.

“Penghargaan itu berhasil diraih berkat kerja sama yang baik dengan seluruh jajaran direksi dan staf perusahaan ini,” katanya. (HER)

T MORAWA - Sidang kasus pelanggaran kode etik ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa Zulkarnain Hamonangan Daulay SH yang digelar di Kantor Bawaslu Sumut di Jalan Sei Bahorok Medan beberapa waktu lalu dipimpin langsung oleh DKPP Pusat melalui video conference, dan akhirnya, Senin (9/6), kasus tersebut diselesaikan oleh pihak DKPP Pusat.

Sidang pertama yang digelar pada tanggal 28 Mei 2014 lalu dengan agenda mendengar keterangan pengadu dan teradu dipimpin langsung Nur Hidayat Sardini SSos MSi, dari DKPP Pusat, didampingi Tim Pemeriksa dari Bawaslu Sumut Hardi Munthe, akademisi Prof Monang Sitorus, serta hadir juga seluruh unsur penyelenggara pemilu yang merupakan satu lingkaran, di antaranya, Komisioner Panwaslu Tanjung Mo-

rawa Heny Fatmawati, Ketua Panwaslu DS Erdiaman Purba bersama Kepala Devisi Hukum Sahnan Daulay serta unsur KPU Kabupaten Deli Serdang dan KPU Sumut.

Dalam sidang, pengadu atas nama Dedy Irawan Ziliwu menerangkan, bahwasanya Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa telah bertindak sewenangwenang mengeluarkan surat status laporan yang berisikan penghentian kasus yang dilaporkan pengadu tanpa terlebih dahulu mengambil berita acara klarifikasi pengadu, dan tanpa memeriksa saksi-saksi pengadu.

Mendengar keterangan tersebut, teradu atas nama Zulkarnain Hamonangan Daulay SH selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa memberikan jawaban. Dikatakannya bahwa pihak Panwaslu Tanjung Morawa telah melakukan upaya pemanggilan berkali-kali terhadap Dedy Irawan Ziliwu beserta saksi-saksinya untuk diambil keterangan, namun yang bersangkutan selalu tidak berada di rumah.

Sidang berikutnya kembali digelar DKPP Pusat melalui video conference di Kantor Bawaslu Sumut, Senin (9/6), dengan agenda membacakan putusan. Dalam si-

dang putusan, DKPP menyimpulkan bahwa teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan memutuskan menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik teradu, dan keputusan ini juga telah tertuang dalam amar putusan DKPP RI No 93/ DKPP-PKE-III/ 2014 yang ditandatangani Ketua Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, anggota Prof Dr Anna Erliyana SH MH, Dr Valina Singka Subekti MSi, Pdt Saut Hamonangan Sirait MTh, Ir Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini SSos MSi, dan Ida Budhiati SH MH. Menanggapi putusan ini, pengadu Dedy Irawan Ziliwu yang ditemui wartawan di Tanjung Morawa, Rabu (11/6), menilai bahwa putusan yang dikeluarkan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) terhadap Ketua Panwaslu Tanjung Morawa terkesan ada keberpihakkan, namun hal itu sangat dipahaminya, sebab Panwaslu, KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu lingkaran.

"Saya nilai dari sidang pertama DKPP Pusat telah berpihak kepada teradu, hal itu dapat dinilai dari bukti-bukti teradu yang lebih dipertimbangkan oleh DKPP, pada-

hal sangat jelas teradu tidak bisa membuktikan ekspedisi surat pemanggilan yang katanya sudah dilayangkannya kepada pelapor dan saksi-saksi," terang Dedy.

"Dalam kasus ini saya tidak memiliki kepentingan dalam pileg kemarin, namun saya selaku masyarakat dan atas amanah UU berhak dan wajib melaporkan kepada Panwaslu setempat tentang adanya pelanggaran Pemilu yang terjadi, namun partisipasi saya itu malah dianggap enteng dan diabaikan.

Apa pun putusan DKPP ini nantinya akan saya serukan ke lembaga tinggi negara," tegas Dedy.

Sebagaimana yang pernah diberitakan koran ini, kasus ini bermula dari laporan pengadu ke Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa terkait ditemukannya puluhan kotak suara yang tidak bersegel dan bersamaan adanya pembongkaran kotak suara yang terjadi di Kantor Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang pada tanggal 10 April 2014, sekira pukul 01.05 WIB. Namun Panwaslu Tanjung Morawa menghentikan kasus tersebut sehingga membuat pengadu melaporkannya ke DKPP Pusat atas pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. (DIZ)

DPRD Medan Jadwalkan Pengesahan Perda MDTA MEDAN - Setelah sempat tertunda hampir setahun, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) rampung digodok Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan.

Bahkan Ranperda ini dijadwalkan akan segera disahkan melalui rapat paripurna dewan.

"Kita telah selesai membahas Ranperda MDTA dengan melibatkan banyak elemen. Mudahmudahan sesuai jadwal Banmus DPRD Medan, Selasa (10/6), seluruh Fraksi dapat menerima sekaligus pengesahan Ranperda dimaksud," ujar Ketua Pansus MDTA Ahmad Arif kepada wartawan di gedung dewan, Jumat (6/6).

Dijelaskan Arif, MDTA ini merupakan program pendidikan ke-

agamaan Islam nonformal yang wajib diikuti peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD). Tujuannya memberikan bekal kemampuan agama terhadap peserta didik Warga Muslim yang beriman, berilmu, bertaqwa, beramal sholeh dan berakhlak mulia. Menjadi warga negara yang berkepribadian, percaya diri, sehat jasmani dan rohani serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Arif, yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, disahkannya Ranperda Wajib Belajar MDTA ini, maka setiap siswa/siswi SD/sederajat yang beragama Islam, harus memiliki ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yakni SLTP/

sederajat. Namun, perda dimaksud mulai berlaku empat tahun kemudian setelah diundangkan, karena untuk mendapatkan ijazah MDTA yang diikuti peserta didik anak usia SD diperhitungkan lamanya empat tahun.

Ditambahkan Arif, bagi calon siswa SLTP tetapi belum memiliki ijazah MDTA harus mengikuti ketentuan yakni yang bersangkutan wajib mengikuti pelajaran MDTA yang diselenggarakan secara khusus minimal dua tahun oleh sekolah tersebut atau diikutsertakan pada MDTA terdekat. Sedangkan, bagi calon siswa SLTP dan berasal dari luar daerah tidak memiliki ijazah MDTA dapat diterima namun yang bersangkutan wajib mengikuti belajar MDTA minimal satu tahun oleh sekolah dimaksud

atau diikutsertakan sekolah MDTA terdekat.

Bagi calon siswa SLTP yang berasal dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) dapat diterima dengan ketentuan SD-IT tersebut menyelenggarakan kurikulum AlQuran, Hadis, Aqidah, Ahklak, Fiqh dan Tarikh (sejarah Islam).

Termasuk bagi calon siswa yang berasal dari "Full Days School" juga harus memuat kurikulum AlQuran, Hadis, Aqidah, Ahklak, Fiqh dan Tarikh dalam muatan pendidikan Agama Islam.

Arif menjelaskan, dalam ranperda juga memuat tentang sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Bagi setiap orang, badan dan lembaga penyelanggara MDTA tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi administrasi. (MH)

DPRD Pekalongan Kunker ke Kota Tebingtinggi ULOSI Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM bersama Ketua DPRD Tebingtinggi H Syahrial Malik mengulosi Ketua DPRD Pekalongan.

TEBINGTINGGI - Sebanyak 45 orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah dipimpin langsung Ketua DPRD H Asip Kholbihi SH MSi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota Tebingtinggi, Selasa (10/6).

Kunjungan kerja DPRD Pekalongan itu diterima Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM bersama Ketua DPRD Tebingtinggi H Syahrial Malik, Wakil Ketua H Chairil Mukmin Tambunan SE dan H Amril Harahap serta beberapa Kepala SKPD di ruang data

Sekretariat Pemko Tebingtinggi.

Dalam pertemuan tersebut Walikota Tebingtinggi melakukan ekspos tentang profil kota Tebingtinggi dan menyampaikan beberapa program pembangunan yang sudah dan akan dilaksanakan di kota itu. "Kota Tebingtinggi memiliki lokasi strategis karena merupakan gerbang jalur lintas timur dan barat di Pulau Sumatera, sehingga lebih memfokuskan pada kota jasa dan perdagangan," sebut walikota.

Sementara Ketua DPRD

Kabupaten Pekalongan H Asip Kholbihi SH MSi menyampaikan rasa kagum dan salut atas penyambutan pemerintah kota itu dengan keakraban serta keramahan walikotanya. Dia juga tak lupa memuji keberhasilan pembangunan Kota Tebinginggi, di mana pembangunan yang berskala nasional dapat dilakukan di kota ini, seperti jalan tol Medan - Tebingtinggi dan bendungan bergerak Bajayu untuk mengatasi banjir yang nilai proyeknya skala multiyears.

Menanggapi hal itu, walikota menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilakukan berkat dari hubungan silaturahmi terjaga dengan pemerintahan pusat ketika dia menjabat sebagai Kadis Bina Marga Sumatera Utara sebelum menjadi Walikota Tebingtinggi. "Hubungan baik tersebut hingga saat ini masih tetap terjaga baik dengan orang-orang pemerintah pusat sehingga kami bisa meneruskan aspirasi dari masyarakat kota Tebingtinggi," katanya.

(RS)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

SUMUT/ACEH

Jokowi Bantah Akan Hapus Tunjangan Sertifikasi Guru Blusukan di Karo, Medan dan Kampung Nelayan MEDAN - Calon presiden nomor urut 2, Ir H Joko Widodo mengatakan ingin menghapus Ujian Nasional (UN) dan tidak lagi jadi penentuan kelulusan jika dipercaya menjadi Presiden RI. Karena sampai saat ini pelaksanaan UN yang menjadi syarat kelulusan siswa dari jenjang SD sampai SMA terus menjadi kontroversi.

Jokowi sapaan akrab Joko Widodo saat berbicara di Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Medan, Selasa (10/6), menegaskan ingin menghapus ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas, kata dia, UN tidak dipakai untuk menentukan kelulusan.

"Menurut saya, UN di SD dan SMP itu lebih baik tidak ada.

Kalau SMA, UN itu tidak dipakai untuk kelulusan tetapi untuk pemetaaan kualitas pendidikan," kata Jokowi.

Para guru pun serempak menjawab setuju atas ide Jokowi itu.

Jokowi pun berbahagia lantaran gagasannya diamini para pengajar.

"Kok sama ya? Satu hati," respon Jokowi dengan santai. "Tetapi dipakai untuk pemetaan kualitas pendidikan," katanya lagi.

Di kesempatan itu, Jokowi juga menepis isu bahwa dirinya akan menghapus tunjangan sertifikasi guru bila terpilih jadi presiden. Isu ini menyebar luas di kalangan para guru di berbagai daerah me-

lalui pesan singkat berantai.

Jokowi balik bertanya kepada para pengajar yang hadir, apakah mereka mempercayai kebenaran isu tersebut. Jokowi mengatakan isu itu telah dia klarifikasi waktu berkampanye di Indonesia Timur.

Jokowi kembali menegaskan tak akan menghapus tunjangan guru ketika berkunjung ke Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan.

Seorang perempuan yang mengaku guru honorer kembali menegaskan apakah Jokowi bakal menghapus tunjangan sertifikasi.

"Tidak, itu isu," kata Jokowi.

Dalam pertemuan lainnya dengan tokoh masyarakat di Convention Hall Hermes Palace Jokowi mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua kebutuhan utama rakyat yang sering dikeluhkan masyarakat luas karena pelayanan primanya dianggap memerlukan dana yang cukup besar. Kedua kebutuhan yang dikeluhkan masyarakat itu harus dipikirkan pemerintah dan dicarikan solusinya. ”Pendidikan perlu karena dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dan menjadi salah satu faktor yang dapat mengubah taraf hidup rakyat,” ucap Jokowi yang saat itu didampingi Sekretaris Tim Kampanye Jokowi-JK Sumut Iskandar ST. Namun, kata Jokowi kebijakan sektor pendidikan selama ini masih memberatkan karena masyarakat masih harus mengeluarkan biaya dalam jumlah besar meski pemerintah menerapkan program pendidikan gratis.

Meski SPP tidak lagi dipungut, tetapi masih banyak pengeluaran masyarakat untuk membiayai pendidikan anaknya, mulai dari seragam sekolah, transportasi, buku, sepatu, hingga kegiatan les.

Prabowo tak Gentar Hadapi ‘Perampok’ Uang Negara

Calon Presiden Prabowo Subianto disambut massa pendukungnya saat tiba di Gedung Serbaguna Pancing Jalan William Iskandar Medan, Rabu.

MEDAN - Calon Presiden nomor urut satu Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tak pernah merasa gentar dan siap menghadapi kelompok yang "merampok" uang negara sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk.

"Hai kalian yang ingin Indonesia miskin, yang ingin mencuri uang rakyat, saya tidak gentar sama kalian," katanya dalam Kampanye Dialogis untuk Indonesia Bangkit Bersama Prabowo Subianto di Gedung Serba Guna Jalan Pancing Medan, Rabu (11/6).

Mantan Danjen Kopassus ini mengisyaratkan siap melawan kelompok-kelompok yang ingin "menjual" berbagai kekayaan bangsa Indonesia ke negara lain.

"Hai kalian antek-antek bangsa asing, yang bisanya memfitnah tetapi tidak pernah membela dan memikirkan rakyat. Orang Betawi bilang, ente jual, ane beli," katanya.

Prabowo Subianto menegaskan, sebagai mantan prajurit keikutsertaannya dalam pemilihan presiden bersama parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih lebih dimaksudkan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. "Kami tidak ingin Indonesia menjadi bangsa 'kacung' yang disuruh-suruh bangsa lain," katanya.

Capres yang berpasangan dengan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa tersebut mengatakan, komitmen par-

pol peserta koalisi merah putih sangat kuat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.

"Ini partai-partai yang tidak bisa dibeli," katanya sambil melihat ke arah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Mata yang hadir dalam kegiatan itu. Menurut Prabowo, meski mengetahui kelompok atau pihak-pihak yang selama ini "mencuri" uang rakyat, tetapi pihaknya tidak ingin menuduh atau membuka aib orang lain. "Namun kalau perlu, suatu saat akan saya sebut satu per satu," katanya.

Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan sikap jujur dalam bernegara dan tidak sering menjual rakyat untuk mengambil keuntungan pribadi. "Jangan purapura merakyat, tetapi mencuri uang rakyat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga memberikan kejutan dengan menyajikan sejumlah pantun. "Tadi protokol banyak berpantun, saya tidak mau kalah," ujarnya disambut tepuk tangan ribuan pendukung yang hadir di tempat.

Ini dia pantunnya Prabowo, "Jalan-jalan ke kota Malang, mampir dulu di Surabaya. Sebentar lagi saya akan pulang, jangan lupa dengan saya".

(AN)

SAMBUT AN - Capres Joko Widodo (dua dari kiri) didampingi Sekretaris NasDem Sumut Iskandar ST (paling kanan) diabadikan bersama saat SAMBUTAN Ketua PDI Perjuangan Sumut Panda Nababan memberikan sambutan dalam pertemuan dengan pendukung dan tokoh masyarakat Sumut di Hermes Place Jalan Mongonsidi Medan, Selasa (10/6).

"Pengeluaran itu yang sering tidak dipikirkan pemerintah selama ini," tandas Jokowi yang sebelumnya telah blusukan ke Tanah Karo untuk menjumpai warga dan pengungsi Sinabung.

Jokowi menyebutkan, dirinya bisa ikut merasakan dan memahaminya karena pembuat kebijakan dalam dunia pendidikan kurang memperhatikan faktor pengeluaran masyarakat tersebut.

"Bagaimana mau mengerti, jika seorang pemimpin tidak pernah turun ke kampung,” ungkapnya.

Dialog dengan Nelayan Selain menemui para guru, Jokowi juga menyambangi kampung nelayan di Kecamatan Medan Labuhan. Dirinya tak banyak

berpidato di kawasan sederhana itu, melainkan justru mewawancarai warga. "Saya mau berbicara dengan nelayan, mana nelayannya?" kata Jokowi di hadapan para nelayan di kawasan Nelayan Indah, Lingkungan 6, Medan Labuhan, Sumatera Utara, Selasa (10/6).

Sambil memegang mikrofon, lantas Jokowi menanyai salah seorang nelayan yang disuruh maju bersama Jokowi, nelayan itu bernama Rafizah. Jokowi menanyai sejak kapan Rafizah jadi nelayan.

"Saya jadi nelayan sejak lulus SD, umur 10 tahun," kata Rafizah yang mengenakan topi ini. "Hah, sejak 10 tahun?" ucap Jokowi heran.

Nelayan yang lain, yakni Samsudin Siregar mengutarakan soal

sulitnya mencari ikan. Lantas kawan nelayan yang lain juga mengutarakan hal yang sama. "Semenjak tahun 2000, laut pantai timur Sumatera itu lebih banyak nelayannya daripada ikannya, alias over fishing," tutur salah seorang nelayan kepada Jokowi.

Lantas, ada pula ibu-ibu nelayan yang diberi uang Rp1 juta per bulan dari suaminya. Padahal anaknya sudah tiga dan ada yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. "Bahkan di laut pun kadang-kadang dilarang makan ikan pak. Sejahterakanlah kami Pak. Saya tidak dibayar mendukung Pak Jokowi, kami tidak dibayar. Tolonglah Pak, bela kami," pinta seorang nelayan ke-

pada Jokowi.

Suasana yang panas tak membuat antusiasme warga surut. Keringat juga bercucuran dari wajah Jokowi. Suami Jokowi, Iriana, beserta dua anaknya yakni Kahyang dan Kaesang juga setia menemani di bawah tenda pengap yang didirikan nelayan. "Saya sudah mendengar semuanya. Moga-moga nanti kalau Tuhan menghendaki memberikan amanah, kita carikan jalan keluarnya. Memang ada perda dan peraturan pemerintah yang harusnya memberikan dukungan kepada nelayan, tapi praktiknya tidak. Ini harus dicarikan solusinya," tutur Jokowi.

Di kesempatan itu, Jokowi menawarkan kartu serupa Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada para nelayan itu. "Ini Kartu Indonesia Pintar (KIP). Targetnya untuk daerah dengan kemiskinan yang besar, bisa sekolah sampai SMA atau SMK, negeri atau swasta," kata Jokowi di Pemukiman Nelayan Indah.

Saat menawarkan KIP, Jokowi sempat tak sengaja berucap menyebut Kartu Jakarta Pintar. "Eh, Kartu Indonesia Pintar. Itu nanti kalau saya jadi Presiden. Wong belum jadi kok. Nanti pegang kartu ini gratis sudah. Tapi nanti sesudah jadi presiden," tutur Jokowi.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga mirip dengan KJS. Dengan kartu itu, biaya pengobatan untuk rakyat miskin bisa gratis. "Ini yang harus sampai ke akar rumput. Kartu ini dipegang rakyat. Mirip dengan KJS. Perbaikannya paling tambahan kamar lagi. Nanti hitunghitungannya setelah jadi presiden," tutur Jokowi sambil memamerkan contoh kartu dengan tempelan pas foto dirinya. Apa bedanya dengan BPJS? "Nggak tahu," jawab Jokowi sambil senyum. (AN)

DPT Pilpres di Sumut Meningkat, TPS Berkurang

Penurunan Pajak Hiburan untuk Hidupkan Dunia Usaha di Medan

MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Utara sebanyak 9.902. 948 pemilih.

Jumlah tersebut meningkat 166.

201 pemilih dibanding DPT Sumut pada Pemilihan Legislatif (Pileg) yang hanya berjumlah 9.736.747 pemilih.

Komisioner KPU Sumut Bidang Sosialisasi, Yulhasni menyebutkan banyak pemilih pemula merupakan faktor terjadinya penambahan DPT di Sumut. Kendati DPT bertambah, kata Yulhasni, jumlah TPS di Sumut justru berkurang. Pada pileg lalu KPU Provsu menyediakan 30.255 TPS, namun pada pilpres nanti KPU Provsu hanya menyediakan 27.378 TPS. "Terjadi penurunan TPS sebesar 2.877 TPS menjadi 27.378. Hal itu disebabkan karena pada Pilpres nanti, setiap TPS dapat menampung 800 pemilih," imbuhnya, saat ditemui usai penetapan DPT di KPU Provsu, Rabu (11/6).

Sebelum menetapkan jumlah DPT tingkat Provsu, Komisioner KPU Provsu juga menetapkan mengambil alih kewenangan di KPU Kabupaten Nias Selatan.

Hal itu disebabkan empat komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan telah dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Karena empat komisioner

MEDAN - Pemko Medan mengajukan penurunan tentang tarif pajak hiburan seperti karaoke, fitness dan massage kepada DPRD Medan. Permintaan ini diajukan untuk menyahuti keluhan para pengusaha hiburan yang mengaku keberatan dengan tingginya tarif pajak hiburan selama ini. Sementara hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha hiburan. Kondisi itu menyebabkan sejumlah tempat hiburan, terutama karaoke terancam akan menutup usahanya.

Demikian disampaikan Kadis Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan M Husni SE MSi didampingi Kabid Pendaftaran dan Pendataan Nawawi Lubis kepada wartawan di Medan, Senin (9/6).

Pengajuan penurunan tarif pajak ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Peraturan Daerah mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Husni mengaku tarif pajak hiburan seperti karaoke yang layaknya sebesar 20 persen.

Hal itu sesuai dengan tarif pajak hiburan yang diterapkan disejumlah kota besar seperti Jakarta, Makasar dan Surabaya, dimana tarif pajak hiburannya hanya sebesar 20 persen. Dengan tarif pajak sebesar 20 persen itu, dunia usaha hiburan maju dan tumbuh pesat di ketiga kota tersebut.

“Saya pun beramsumsi jika

KPU Kabupaten Nias Selatan telah dipecat DKPP, kebijakan KPU Kabupaten Nias Selatan diambil alih KPU Provinsi Sumatera Utara," terang Komisioner KPU Provsu, Yulhasni dalam rapat tersebut.

Dalam rapat yang turut dihadiri Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Toni Manao, Komisioner KPU Provinsi Sumut menetapkan DPT Kabupaten Nias Selatan sebanyak 257.131 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 127.245 orang dan pemilih wanita sebanyak 129.886 orang.

"Jumlah kecamatan di Kabupaten Nias Selatan ada 31, desa 461, dan TPS 1.052. Sementara pemilih laki-laki sebanyak 127.245 orang, pemilih wanita sebanyak 129.886 orang, dan total seluruhnya 257.1 31 pemilih," terang Evi. Pantauan di lapangan, penetapan DPT tersebut turut dihadiri masing-masing tim kampanye pasangan capres dan cawapres, serta pimpinan Bawaslu Provsu Bidang Pengawasan dan Humas Aulia Andri.

Ditemui usai penetapan DPT, Aulia Andri mengaku Bawaslu Provsu berharap KPU Provsu untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tidak invalid untuk tidak dimasukan dalam DPT. Sebab, dia khawatir masih banyak NIK dan NKK yang tidak invalid masih terdata dalam DPT. (AN)

pajak hiburan seperti karaoke diturunkan menjadi 20 persen, Insya Allah usaha hiburan di Kota Medan akan berkembang. Meskipun tarif pajak hiburan diturunkan, saya pastikan target kita dari pajak hiburan tidak akan diturunkan. Untuk Tahun 2014, targetkan kita tetap sebesar Rp35 miliar,” kata Husni.

Menurut mantan kabag umum ini, sampai Juni 2014, target yang terealisasi sudah mencapai 36 persen. Dia optimis memasuiki Triwulan II target akan tembus 42 persen. Karenanya, jika tarif pajak hiburan disetujui DPRD Medan turun 20 persen, Husni yakin pihaknya akan mencapai target. “Tidak tertutup kemungkinan kita akan melampui target,” ungkapnya.

Optimisme ini muncul karena Husni yakin apabila tarif pajak hiburan turun menjadi 20 persen, dunia hiburan akan menggeliat.

Apalagi Kota Medan saat ini telah ditetapkan sebagai kota metropolitan, tentunya membutuhkan fasilitas hiburan. Kondisi ini akan membuat pengusaha hiburan berlomba-lomba berinvestasi, sebab mereka merasa tidak diberatkan dengan tarif pajak yang harus dibayarkan.

Saat ini, jelas Husni, wajib pajak (WP) hiburan yang terdaftar di Dispenda Medan yaitu karaoke sebanyak 42 WP, bioskop 7 WP, billiard 18 WP, spa 37 WP, panti pijat 45 WP, time zone 27 WP, fitness 17 WP dan diskotek 3 WP. (VIN)

Eldin Serahkan Akta Kelahiran dan Perkawinan Warga Tuntungan MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan 842 lembar akta perkawinan dan akta kelahiran kepada warga di Aula Kantor Camat Medan Tuntungan Jalan Bunga Melati Medan, Kamis (12/6).

Penyerahan ini dilakukan sebagai upaya Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan untuk memberikan pelayanan lebih optimal kepada masyarakat didasarkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan dan non diskriminasi agar kualitas pelayanan semakin baik dan efektif.

Untuk tahun 2014, Disdukcapil membuat sejumlah kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online, pembuatan akta kelahiran bagi anak sekolah bekerjasama de-

ngan Dinas Pendidikan Kotab Medan, melaksanakan sidang keliling isbad nikah bagi pasangan yang menikah secara siri/di bawah tangan, khusus bagi istri pertama, melaksanakan pencatatan perkawinan bekerjasama dengan pimpinan gereja, wihara, camat dan lurah.

Selain itu Disdukcapil juga melakukan penjemputan pengurusan kartu keluarga (KK) kartu tanda penduduk (KTP) dan akte kematian melalui mobil pelayanan keliling yang berjumlah empat unit. Langkah ini dilakukan Disdukcapil sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2013 sebagai revisi UU No 23 Tahun 2006 diisyaratkan pemerintah harus lebih pro aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui jemput bola.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam

rangka penyerahan akta perkawinan dan akta kelahiran. Saya pandang kegiatan ini sebagai salah satu bentuk nyata peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan, khususnya di bidang kependudukan dan catatan sipil,” kata Plt Wali Kota.

Diungkapkannya, seluruh jajaran Pemko Medan bertekad menjadikan tahun ini sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik.

Khusus Disdukcapil, pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang diselenggarakan.

Artinya, kualitas pelayanan kependudukan akan ditentukan persepsi dan pandangan dari seluruh masyarakat kota terhadap pelayanan yang diberikan. Karena itulah persepsi positif maupun negatif akan selalu muncul.

“Jadi saya mengajak kita semua, khususnyua segenap perangkat pe-

nyelenggara kependudukan ini mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota agar terus melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan guna menyediakan pelayanan publik lebih berkualitas. Saya berharap Tahun 2015, tidak ada lagi warga Kota Medan yang tidak memiliki akta kelahiran akan tercapai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Disdukcapil melakukan penandatanganan kerjasama dengan Keuskupan Medan dan Praeses HKBP Medan guna meningkatkan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil, khususnya bagi jemaat yang ingin mengajukan permohonan pencatatan akta perkawinan. Penandatanganan dilakukan oleh Kadisdukcapil Muslim Harahap SSos MSP, Keuskupan Agung Medan Mgr Dr Anicetus B Sinaga OFM CAP dan Praeses HKBP Distrik X Medan Aceh Pdt Julasber Silaban disaksikan Plt Wali kota Medan. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

KRIMINAL

Rumah Bandar Narkoba di PJKA Digrebek MEDAN - Petugas Sat Res Narkoba Polresta Medan menggerebek rumah bandar sabu di perumahan Perum Jawatan Kereta Api (PJKA) Jalan Gaharu Medan Timur, Kamis siang. Dari lokasi, petugas menyita sejumlah barang bukti sabu-sabu.

Polisi yang berpakaian preman datang dengan mengendarai empat unit mobil.

Sejumlah polisi itu langsung masuk ke rumah itu dan langsung mengamankan pria bernama Jamal alias Abah (40).

Jamal yang disebut-sebut sebagai bandar narkoba itu digiring masuk ke mobil dan selanjutnya diboyong ke Mako Sat Res Narkoba Polresta Medan. Sedangkan sejumlah paket sabu-sabu dan samurai dijadikan barang bukti.

"Tadi kami tengok banyak juga sabusabunya bang. Dia dimasukkan ke mobil Avanza hitam," kata seorang warga bernama Santi di lokasi kejadian, Kamis.

Kanit I Narkoba Polresta Medan AKP Zufri Siregar membenarkan kejadian itu.

"Benar, ada sejumlah barang bukti yang kita amankan. Kalau data lengkapnya nanti dulu ya," singkat dia. (FR)

Polisi Gerebek Pesta Sabu, Tiga Ditangkap MEDAN - Petugas Reskrim Polsek Medan Kota menggerebek salah satu rumah di kawasan Jalan Laksana Gang Tawalib, Medan Area, karena kerap dijadikan lokasi pesta sabu-sabu, Kamis (12/6) petang.

Dari penyergapan itu, polisi menangkap tiga orang tersangka yang tengah berpesta sabu. Mereka adalah, Sukran (24) warga Jalan SM Raja Gang Tawalib, Irawan (27) warga Jalan Bromo/Perjuangan Tuba IV, dan Budi Anca (36) warga Jalan Halat Gang H Syafia yang kini menetap di Pasar 12 Amplas.

Dari mereka disita barang bukti 16 paket sabu-sabu, pipet, mancis dan bong alat pengisap sabu-sabu.

Penangkapan itu berawal dari informasi yang diterima petugas Polsek Medan Kota. Dipimpin Panit I Reskrim Ipda A Samosir langsung melakukan pengintaian dengan menyamar sebagai masyarakat.

Begitu dipastikan sedang berlangsung pesta sabu-sabu, petugas mendobrak pintu.

Bahkan, salah seorang tersangka, Budi Anca sempat mengancam polisi dan mengajak berkelahi. Namun, permintaan tersangka tidak dilayani dan langsung disergap.

Sedangkan dua tersangka lainnya, Sukran dan Irawan berusaha menyembunyikan sabu-sabu tersebut namun berhasil diamankan polisi. Ketiganya kemudian digelandang ke komando.

Kepada polisi, ketiga tersangka mengaku sabu-sabu itu dibeli dari Kampung Kubur kawasan Jalan Zainul Arifin, yang dikenal basis peredaran (kampung) narkoba. "Dua hari lalu, Budi membeli sabu-sabu itu dari seorang teman di Kampung Kubur. Satu paket Rp950 ribu," kata Sukran.

Ketiga tersangka juga mengaku, sabusabu itu selain dipakai juga akan dijual.

"Rencananya, kami makai dan sebagian kami jual," aku mereka. Baik Sukran, Budi dan Irawan mengaku, sudah lebih 1 tahun sebagai pemakai dan pengedar sabu-sabu.

Umumnya, mereka beli dari kawasan Kampung Kubur.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota AKP Faidir Chan, dikonfirmasi mengatakan ketiga tersangka masih diperiksa intensif untuk pengembangan kasus. "Sekarang ketiga tersangka lagi kita periksa untuk mengembangkan sindikatnya," kata Faidir.

Sementara warga kawasan Jalan Laksana Gang Tawalib menyebut, ketiga tersangka sudah lama menggunakan dan mengedarkan sabu-sabu. Bahkan, warga meminta supaya polisi mengungkap jaringannya karena sudah banyak warga di kawasan itu yang menjadi pengguna sabu-sabu.

Mereka juga meminta supaya polisi menyelidiki dugaan ketiga tersangka pelaku perampokan atau jambret di kawasan hukum Polsek Medan Kota, Medan Area dan Percut Sei Tuan."Kita sangat mencurigai ketiganya terlibat perampokan karena mereka tidak memiliki pekerjaan, namun bisa membeli sabu-sabu," ucap warga yang merahasiakan namanya di Mapolsek Medan Kota. (FR)

SUMUT/ACEH

Tiga Bersaudara Tertangkap Lagi Nyabu LUBUK PAKAM - Naas nasib keluarga ini. Tiga abang beradik tertangkap lagi sedang asyik nyabu. Mereka, tiga pria bersaudara itu, tertangkap petugas Reserse Narkoba Polres Deli Serdang lagi nyabu di rumah mereka di Gang Wagiran Dusun VIII Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Seituan, Rabu (11/6) sekira pukul 04.00 WIB. Dari tangan tersangka, Erwin Syahputra (24), Sulaiman (23), dan Riki Susandi (30), polisi menyita barang bukti sabu seberat 2,36 gram.

Informasi diperoleh, penangkapan ketiga tersangka merupakan hasil tindak lanjut informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa para tersangka kerap menjual dan memakai sabu di rumahnya.

Atas informasi itu, polisi langsung menggerebek rumah tersangka. Mengetahui kedatangan petugas, ketiga tersangka mencoba menghilangkan barang bukti sabu ke beberapa tempat yang berdekatan dengan mereka.

Ada yang menyimpan ke dalam sepatu dan ada yang membuang ke bawa meja. Polisi yang melihat itu langsung menyuruh para tersangka untuk mengambi kembali sabu yang mereka jatuhkan.

Setelah mengamankan para tersangka berikut barang buktinya, polisi langsung membawa ketiga tersangka ke Mapolres Deli Serdang.

Kapolres Deli Serdang AKBP Dicky Patria Negara SIK MSi ketika dikonfirmasi melalui Kasatres Narkoba AKP Achiruddin Hasibuan SH MH mengatakan bahwa ketiga tersangka masih dalam memeriksaan.

“Ketiga tersangka berikut barang bukti telah kita amankan dan masih dalam pemeriksaan.

Mereka kami persangka dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun," kata Achiruddin. (AN)

INTEROGASI - Kasat Narkoba AKP Lukmin Siregar. saat mengintograsi ketiga tersangka

DIAMANKAN - Erwin Syahputra, Sulaiman, dan Riki Susan, tiga bersaudara tersangka kasus narkoba diamankan di ruang penyidik Satres Narkoba Polres Deliserdang.

Polri Tolak Laporan Bawaslu Soal Obor Rakyat JAKARTA - Kepala Divisi Markas Besar Kepolisian RI Ronny Franky Sompie mengatakan, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Suhardi Alius menolak laporan dari Badan Pengawas Pemilu terkait dengan tabloid Obor Rakyat, kemarin, 12 Juni 2014.

"Aduan tersebut ditolak oleh Kabareskrim karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur aduan yang disepakati," ujar Ronny, Jumat (12/6).

Ronny mengakui ada laporan dari Bawaslu tapi tidak melalui pembahasan di Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu Pemilu).

"Prosedur yang benar harus melalui Gakumdu untuk menentukan unsur

pidana dari sebuah kasus, kemudian baru ditindaklanjuti oleh kepolisian," tutur Ronny.

Namun, kata dia, Bawaslu kemarin langsung melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. "Tindakan dari Bawaslu menyalahi Undang-Undang Pemilu yang telah disepakati bilamana muncul aduan yang bersifat pidana," ujar Ronny.

Gakumdu pertama kali dibentuk tahun 2004 atas kerja sama Mabes Polri, kejaksaan, dan Panwaslu. Kinerja Gakumdu pada Pemilu 2004 dinilai efektif sehingga dilanjutkan dalam Pemilu 2009 dan 2014. Gakumdu merupakan forum bersama tiga instansi yang bertujuan untuk membahas kasus pidana pemilu.

Ronny menepis anggapan bahwa kepolisian tidak komitmen dalam mengatasi kampanye gelap. Ia menganggap motivasi tidak boleh berseberangan

dengan integritas kepolisian. Ia menilai, apabila Mabes Polri menerima laporan dari Bawaslu, kesalahan ada di tangan kepolisian.

"Apabila kami menerima laporan dari Bawaslu yang tidak mengikuti undang-undang, kesalahan akan beralih ke kepolisian yang dinilai tidak netral," tutur Ronny. "Kami berkomitmen untuk menindak semua kejahatan pemilu, tapi kami juga menjaga integritas kepolisian untuk tetap netral dalam pemilu."

Ia mengaku akan menunggu laporan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah kubu Jokowi. Ia juga akan menunggu laporan dari Gakumdu. Ia menepis anggapan bahwa kepolisian akan membuat kasus ini berlarut-larut.

"Pada prinsipnya, kami harus menaati prosedur untuk menjaga netralitas kepolisian dan akan mendukung komunikasi efektif di Gakumdu," ujar Ronny.

(SBC)

Amankan Pilpres

Polres Binjai Siapkan 533 Personil BINJAI - Kepolisian Resor Kota Binjai, menyiapkan sedikitnya 533 personel untuk mengamankan Pemilihan Umum Presiden, 9 Juli 2014, di daerah itu.

"Kita persiapkan 533 personel polisi untuk pengamanan pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Kapolres Binjai AKBP Marcelino Sampaow melalui Kepala Bagian Operasional Kompol Reza Pahlevi Lubis di Binjai, Kamis.

Mereka, katanya, akan bertugas di wilayah hukum Polres Binjai, seperti Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Timur, Binjai Barat, Selesai, dan Sei Bingei.

Selama masa kampanye pilpres di

daerah setempat, pihaknya menerjunkan 136 personel di berbagai tempat partai pendukung pasangan kandidat, menyelenggarakan kegiatan itu.

Ia menjelaskan menjelang pelaksanaan pemilihan, personel kepolisian setempat akan disebar di beberapa tempat pengamanan, seperti tempat pemungutan suara (TPS), kantor pemerintah dan instansi terkait, serta sejumlah kawasan rawan gangguan keamanan.

Reza Fahlevi Lubis mengatakan untuk pengamanan TPS secara umum, pihaknya menerapkan pola pengamanan dua banding 10, artinya dua polisi untuk 10 TPS.

"Namun jika lokasi TPS kita anggap rawan maka polanya bisa diubah jadi dua banding enam atau dua banding empat," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk proaktif dan saling bekerja sama dalam menyukseskan penyelenggaraan pilpres mendatang.

Ia menjelaskan kerja sama berbagai elemen masyarakat itu, termasuk untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Kita menginginkan Kota Binjai tetap aman, kondusif, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan normal seperti biasa," ujarnya.

(AN)

Honor Anggota PPL Kota Medan "Disunat" MEDAN - Honor anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dipotong. Pemotongan antara sesama PPL bervariasi antara yang satu dengan yang lain.

Pemotongan ini jelas sangat merugikan anggota PPL tersebut.

Seorang anggota PPL di Kota Medan, Fazly Arman, juga membeberkan adanya potongan honor dan biaya operasional yang bervariasi.

Berdasarkan informasi dari Panwas Kota Medan yang

diteruskan ke Panwascam Medan Area yang diduga tidak memiliki landasan hukum yang mengaturnya dan adanya biaya-biaya tak terduga lainnya yang dipotong dari biaya operasional.

“Coba anda bayangkan, honor yang kami terima setiap bulannya dipotong sebesar 5 persen dari Rp500 ribu dan potongan operasional sebesar 10 persen dari Rp250 ribu yang dimulai pada bulan November 2013 hingga saat ini dan dikalikan dengan seluruh PPL yang ada di Kota

Medan yang diketahui berjumlah 1.500 orang,” ungkapnya, Rabu.

Fazly menambahkan adanya potongan sebesar Rp100 ribu yang dengan rincian Rp50 ribu untuk bimbingan teknis (bimtek) dan Rp50 ribu untuk biaya kebutuhan selama Pemilu Legislatif.

“Yang lebih mengherankan lagi, untuk biaya bimtek dan biaya pada pelaksanaan Pemilu Legislatif saja harus dibebankan pada PPL. Emangnya, pada waktu mereka

mengisi Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) itu tidak masukkan atau seperti ada yang ditutup-tutupi dari pihak yang bersangkutan demi meraup rupiah,” tambahnya.

Tidak hanya itu saja, Fazly juga prihatin dengan daftar anggota PPL di Medan Area yang diduga masih menggunakan data awal yang pada kenyataannya hingga saat ini ada sebagian anggota PPL yang tidak lagi masuk daftar penerima honor maupun biaya operasional tetapi namanya masih terdaftar di Panwas Kota Medan.

Fazly berharap kepada pihak yang terkait maupun aparat

penegak hukum untuk menindaklanjuti informasi tersebut agar persoalan tersebut dapat dijawab dan dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya.

“Saya harap pihak-pihak terkait yang mempunyai peranan atas hak-hak kami ini dapat segera menyelasaikan tanggungjawabnya untuk memberikan jawaban pasti terkait biaya opersional para PPL ini. Jika memang kalian memaksa, kami akan mengambil tindakan tegas untuk membuka mulut kalian yang bungkam terkadap hak kami,” pungkasnya .(SBC)

Jelang Ramadhan

Poldasu Razia Lokasi Prostitusi MEDAN - Menjelang Bulan Suci Ramadhan ini, petugas Subdit IV/Renakta Direktorat Reskrimum Poldasu akan melakukan pembinaan terhadap pengusaha atau pengelola message dan spa yang kerap dijadikan tempat prostitusi.

Kasubdit IV/Renakta Dit Reskrimum Poldasu, AKBP Juliana, Kamis, mengatakan, untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, pihaknya akan menggerebek usaha spa dan message karena kerap dijadikan tempat prostitusi.

"Kita akan menggelar Operasi Cipta Kondisi. Renakta akan menggerebek secara mendadak tempattempat message maupun spa yang ditengarai sebagai tempat prostitusi," tegas Juliana.

Namun, dia berharap, setiap razia yang akan dilakukan tidak terlebih dahulu bocor karena tidak akan maksimal, bahkan tak sesuai harapan.

Dikatakannya, pihaknya akan melakukan pembinaan kepada setiap pria/wanita yang terjaring melakukan prostitusi agar tidak mengulanginya selama bulan Ramadhan demi terciptanya situasi dan kondisi aman dan nyaman."Kita akan membina PSK maupun pria hidung belang," katanya. (FR)

Tujuh Perampok Ditangkap MEDAN - Petugas Reskrim Polsek Medan Area yang menggelar Operasi 810 selama sepekan berhasil menangkap tujuh pelaku kejahatan yang terlibat dalam berbagai tindak pidana.

"Tujuh orang tersangka yang kita tangkap ini ada yang terlibat kasus pencurian, perampokan, dan kepemilikan senjata tajam," kata Kapolsek Medan Area Kompol Rama S Putra SIK dalam keterangan persnya, Kamis.

Rama menyebutkan ketujuh tersangka masing-masing, JN (30) warga Jalan Pelajar Timur Gang Kuali, tersangka kasus perampokan, RS (15), JG (15), AS (15) warga Jalan Selambo Toba Gang Pertama, tersangka kasus pencurian betor dan FPK (18) warga Jalan Bromo Ujung Gang Sepakat, tersangka kasus pelaku pencurian di rumah warga.

Kemudian, dua orang tersangka lagi K alias Heru (24) warga Jalan Rawa Cangkuk I Gang Siti Hadijah dan MZ alias Zaka (26) warga Jalan Denai, terlibat kasus kepemilikan senjata tajam.

"Mereka petugas kita yang menggelar Operasi 810. Operasi ini memang sudah perintah pak kapolresta.

Diharapkan operasi ini bisa menekan angka kejahatan seperti curat, curas dan curanmor," kata Rama. (FR)

11

KPK POS E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

KRIMINAL

Jajaran Satuan Polisi Gerebek Pesta SS di Ranto Peureulak ACEH TIMUR - Jajaran aparat polisi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Timur menggerebek pesta sabu pada salahsatu rumah di Desa Pulo Blang, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, Minggu (8/6) sekitar pukul 17.00 WIB. Dari lapak narkoba itu hamba hukum mencokok tiga orang yang belakangan dijadikan sebagai tersangka.

Selain itu, polisi juga berhasil membekuk seorang tersangka kurir sabu di Desa Ule Blang, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, sekitar pukul 23.00 WIB, Minggu (8/6), malam. Sebagai hasil pengembangan kasus penggerebekan dimaksud.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir Sik MH kepada Prohaba, Senin (9/6), mengatakan, tiga tersangka pemakai narkotika jenis sabu adalah Ridwan (43), warga Seunebuk Baro, Kecamatan Ranto Peureulak, Ramli (28) warga Tumpok, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Jafarudin (32), warga Pulo Blang, Kecamatan Ranto Peureulak.

Dari lapak sabu polisi mengamankan perangkat alat hisap sabu (bong) dan sisa sabu

yg ada di kaca pirek serta alat bakar mancis dan pipet.

AKBP Muhajir menambahkan, keberhasilan itu awalnya berkat adanya informasi dari masyarakat, yang menyebutkan pada sebuah rumah di Pulo Blang, Kecamatan Ranto Peureulak ada tiga orang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Polisi berangkat menuju TKP dan langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut.“Setelah kita kumpulkan semua BB yg ada di TKP lalu kita amankan ke Polres untuk pengusutan lebih lanjut,” kata AKBP Muhajir.

Sementara itu, pada malamnya, sekitar pukul 23.00 WIB, polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka kurir sabu, Wahyunan (18).

Warga Desa Ulee Blang, Kecamatan Peureulak ini ditangkap bersama BB satu bungkus kecil sabu. Tersangka ini ditangkap oleh polisi yang menyaru menjadi pembeli.

“Tersangka mengakui perbuatannya dan kita amankan untuk proses pengusutan,” pungkas Kapolres.

(BSO)

Warga Pagurawan Kehilangan SKT BATUBARA - Chaidir Siahaan warga jalan flamboyan lingkunganV kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kecamatan Medang Deras telah kehilangan surat keterangan tanah (SKT) dengan nomor 593.83/78-PD/1984. Hal ini dikatakannya di Pagurawan, Selasa (10/6).

SKT tersebut atas nama orang tua saya yang bernama M. Rasyid Siahaan dengan ukuran sebelah utara berbatasan dengan M.Yani, M.Nur, EDy dan Syahrir, sebelah timur berbatas dengan parit/ sumur bor, sebelah selatan berbatas dengan P.Sitompil, M.Ali dan Jamludin Utah

serta sebelah barat berbatas dengan gang Sepakat, M.Yani, M.Nur, Edy dan M.Syahrir SKT tersebut tertanggal 8 September 1984 yang ditandatangani Camat pada masa itu Sudarto BA dan kepala kelurahan Atan Amir Nasution. Kami selaku ahli waris keluarga telah bersusah payah mencari surat tersebut tetapi hingga saat ini tidak diketemukan tetapi fotocopy SKT tersebut masih ada. Besar harapan kami andaikata ada warga yang menemukan SKT tersebut hendaknya dapat mengembalikan kepada kami dan akan diberikan santunan yang pantas, ucapnya. (RIL)

Penerbitan SPB Tanpa Pemeriksaan Keselamatan ABK Dalam Pelayaran Tidak Terjamin TANJUNGBALAI - Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance ) oleh Syahbandar Teluk Nibung tanpa melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal , bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010 menjalankan amanah Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan,“ Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub tersebut disebutkan,"Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Port Clearance yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya." Dalam ayat (2) dilanjutkan " Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua jenis dan ukuran kapal yang berlayar dilaut, kecuali kapal perang dan kapal negara/kapal pemerintah " Penilaian ini dikemukakan Ade Gustami Lubis SH Ketua Himpunan Mahasiswa Tanjungbalai- Asahan (HiMTA), Rabu (11/6) di Jalan Gaharu menyahuti masih berlangsungnya penerbitan SPB tanpa pemeriksaan fisik di atas kapal oleh perangkat Syahbandar Teluk Nibung hingga saat ini.

"Artinya untuk Kapal Penangkap Ikan jenis Pukat Langgar maupun Pukat Apung dan jenis kapal penangkap ikan lainnya dalam pemenuhan SPB/ Port Clearance pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal tidak melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi

Ade Gustami Lubis SH administrasi dan fisik di atas kapal di mana pemeriksaan fisik kapal meliputi kondisi nautis-teknis dan radio kapal, pemuatan dan stabilitas kapal sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda.

Kemudian ditindaklanjuti penerbitan SPB oleh Syahbandar berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kelaiklautan kapal," jelas Ade. Selama ini terhadap Kapal Penangkap Ikan (Pukat Langgar,Pukat Apung) penerbitan SPB nya tanpa melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal bahkan SPB adakalahnya ditanda-tangani bukan di kantor karena diluar jam dinas namun dirumah oknum pegawai Syahbandar. Kondisi ini berpeluang memunculkan tidak terjaminnya keselamatan dalam pelayaran dan membahayakan ABK. (HER)

SUMUT/ACEH

Setelah Dipindahkan

Pedagang Sayur Terminal Subulussalam Merana

Para pedagang sayur mayur setelah dipindahkan dari terminal ke pajak persis di dekat Musolla setempat semraut (Foto kiri) sedangkan penjual pisang hampir sampai ke jalan karena tidak ada tempat dilokasi tersebut (Foto kanan).

SUBULUSSALAM - Pedagang sayur mayur menjerit akibat dipindahkan dari terminal ke pajak persis di Area Musolla Terminal terpadu Subulussalam, karena dagangannya banyak yang membusuk karena tidak laku akibat pindah tempat.

Demikian disampaikan pedagang sayur warga Sidikalang, Sumatera Utara kepada Wartawan Media ini, Minggu (8/6) ditempat jualannya.

Memang kalau direnopasi lokasi jualan tidak menjadi masalah, tetapi saya sangat kecewa karena

tidak ada pemberitahuan kepada kami bahwa lokasi tempat kami jualan selama ini (lapangan terminal) akan dipindahkan ke pajak terminal. Sedangkan orang lain masih ada yang berjualan di terminal tersebut.

Lain lagi keluhan warga Gelombang kecamatan Sultan Daulat kepada Wartawan media ini mengatakan, bahwa dagangannya selama ini hanya Pisang yang bisa memperolah hasil setiap hari minggu mencapai Rp500 ribu. Tetapi setelah dipindahkan drastis menurun menjadi Rp100 ribu. "Kami mengharapkan kepada Dinas yang terkait agar segera menentukan di mana tempat kami berjualan agar para pembeli dapat mengetahuinya,"

kata pedagang pisang itu.

Ditambahkan, kenapa setelah dilantik Walikota yang baru langsung membuat kebijakan yang merugikan warga pedagang di seputaran terminal. Sedangkan janji walikota yang telah dilantik bulan Mei lalu akan mensejahterakan masyarakat Subulussalam, tetapi kalau begini janji itu menjadi sebaliknya.

"Harapan saya sebagai warga Sultan Daulat Subulussalam agar betul-betul menjalankan sesuai janji dimasa kampaye Pilkada yang lalu, karena kalau kebijakan merugikan pedagang berarti memiskinkan masyarakat," ujarnya sambil bersedih karena dagangannya tidak laku.

Lain lagi keluhan warga Bakal

LIRA Madina Minta Penangguhan Penahanan Tersangka SN Ditinjau PANYABUNGAN - Ditangguhkannya penahanan tersangka SN alias L terkait kasus pengeroyokan dan penganiayaan wartawan Harian Andalas Biro Madina, Jeffry Barata Lubis oleh Polres Madina mendapat sorotan keras dari berbagai elemen dan masyarakat Madina Tersangka SN alias L yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah diadakannya rekonstruksi ulang di depan Lapas Klas IIB Panyabungan tanggal 23 Mei 2014 lalu.

Ditangguhkannya penahanan tersangka SN alias L yang berbeda dengan kelima tersangka lainnya, di mana kini telah mendekam di Lapas Klas IIB Panyabungan sebagai tahanan kejaksaan Negeri Panyabungan, dinilai masyarakat terlihat diistimewakan penyidik Polres Madina.

Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat Mandailing Natal (LSM LIRA Madina) meminta agar penangguhan penahanan tersangka SN alias L ditinjau kembali oleh penyidik Polres Madina.

"Sebab kita sedikit bertanya atas dasar apa permohonan penangguhan ini

diterima penyidik Polres Madina “ ujar Wakil Bupati LIRA Madina, Abdul Waris Ray kepada wartawan, Rabu (11/06) di Panyabungan Setahu kita, selain penangguhan penahanan wewenang Kapolres selaku pimpinan. Namun, proses penangguhan penahanan juga mempunyai prosedur yang harus dipertimbangkan sebelum diterima permohonan tersebut bukan karena like or dislike, meskipun pernohonan itu diminta oleh kuasa hukum tersangka “ tegasnya.

Lanjut Waris, kasus dan pasal yang disanksikan kepada tersangka juga merupakan tolak ukur kepolisian untuk menimbang apa bisa permohonan penangguhan tersebut dikabulkan.

Sementara, seperti yang sama-sama kita ketahui dalam kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap wartawan ini, tersangka SN alias L dikenakan sanksi pasal 55 jo 170 yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun,“ papar Abdul Waris Ray yang juga wartawan senior Madina.

Masih Waris, untuk meluruskan persepsi miring masyarakat terhadap kasus ini bahwa Polres Madina diduga setengah hati dan terkesan lamban dalam

menegakkan supremasi hukum di Madina, LIRA Madina meminta agar penangguhan penahanan tersangka SN alias L ditinjau kembali.

"Kita melihat banyak kasus-kasus yang lebih ringan ancaman hukumannya namun susah, bahkan tidak bisa untuk mendapatkan penangguhan penahanan, tetapi mengapa tersangka SN alias L yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun bisa dengan mudah mendapatkannya ?,“ katanya penuh tanya.

Sementara itu Kapolres Madina, AKBP Mardiaz KD, SIK, MHum beberapa waktu lalu menyebutkan, bahwa yang bersangkutan belum dilakukan penahanan karena selain kasusnya split juga ada permohonan tak dilakukan penahanan dari pengacaranya.

Selain itu, tersangka SN alias L statusnya juga masih saksi untuk 5 orang tersangka lainnya. Namun demikian, tersangka SN alias L tetap wajib lapor selama belum dilimpahkan ke Kejari Panyabungan.

Untuk pasal yang kami persangkakan kepada Lmn, Pasal 55 jo 170," papar Mardiaz dikutip dari pemberitaan harian Andalas edisi 02 Juni 2014 lalu. (TH)

Buah kecamatan Simpang kiri Subulussalam yang sudah berusia 70 tahun. Pedagang tahu tempe setiap hari minggu mengatakan dirinya sudah hampir 30 tahun berjualan ditempat ini tetapi kenapa dibongkar tanpa memberitahukan kepada kami agar bisa memperbaiki tempat jualan, ujarnya kepada Wartawan koran ini, Sabtu(7/6).

Ketika diketahuinya pada Sabtu (7/6) tempat jualannya telah dibongkar oleh Pihak Perhubungan dan Satpol PP, maka besok harinya dirinya merasa kecewa atas tindakan sepihak itu.

Dirinya tidak bisa berbuat apaapa karena orang lemah. Hanya harapannya kepada walikota agar memikirkan nasib rakyat miskin. (KAR)

15 Pelajar di T Tinggi Terjaring Razia TEBING TINGGI - Tim Gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi, Brimob Detasmen B, Polisi Militer (PM), TNI dan Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi berhasil mengamankan 15 orang pelajar yang tersebar di seluruh warung internet pinggiran kota Tebingtinggi dalam razia "Wajib Belajar Malam", Senin (9/6) malam.

Kasatpol PP, M Guntur Harahap mengatakan, pelaksanaan razia wajib belajar malam terhadap pelajar ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwa) Tebingtinggi No. 4 Tahun 2014, bahwa di tempat-tempat umum keramaian seperti warnet, biliard dan Lapangan Merdeka Tebingtinggi yang sifatnya tidak mendidik harus dilaksanakan operasi wajib belajar malam terhadap pelajar. "Sesuai Perwa, wajib belajar malam diterapkan pukul 17.00-22.00 WIB", terang Guntur.

Operasi bersama yang dilaksanakan terkait untuk mengantisipasi agar anak sekolah belajar dengan baik, antisipasi kenakalan remaja, seperti bahaya narkoba dan hubungan seks dini. "Agar halhal itu tidak berkembang dan membantu orang tua supaya anaknya bisa belajar dengan baik dan jangan keluyuran hingga tengah malam," jelasnya.

Menurut Guntur, pemberlakuan jam wajib belajar bagi siswa-siswi di Kota Tebingtinggi sebelumnya sudah disosialisasikan melalui guru dan sekolah, kepling, lurah, camat dan tokoh-tokoh agama se kota Tebingtinggi."Malam ini kita mengamankan 15 pelajar, kebanyakan pelajar SMP. Pelaksanaan operasi wajib belajar malam dilaksanakan hari Senin-Kamis," kata Guntur.

Dikatakan Guntur, pelajar yang diamankan langsung didata nama, alamat orang tua dan sekolah, selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi. "Tugas Dinas Pendidikan selanjutnya yang akan mengambil tindakan hukumnya terkait sanksi apa yang akan diberikan," imbuh Guntur.

Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi, Drs H Pardamean mengatakan program wajib belajar malam akan tetap terus diterapkan karena sudah menjadi Perwa Kota Tebingtinggi, anak-anak yang tertangkap didata nama, alamat sekolah dan alamat rumah, bersama orangtuanya.

(RS)

Korban Pencemaran Nama Baik Datangi Kantor DSI Kota Langsa LANGSA - Belasan wartawan mingguan dan online terbitan lokal dan Sumut, Senin (9/6) mendatangi Kantor Dinas Syariat Islam (DSI) Langsa. Kedatangan mereka terkait protes Mardiani yang juga sebagai wartawan mingguan terbitan lokal, atas kedatangan WH ke rumahnya pada Selasa (3/6) dini hari lalu.

Mereka menuntut Dinas Syariat Islam Kota Langsa segera meminta maaf dan mengembalikan nama baik, Mardiani, warga Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Barat, karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baiknya.

Karena menurut Mardiani, WH menggrebek rumah Mardiani karena diduga ada mesum.

Mardiani, kepada wartawan, menjelaskan, kedatangan WH ke rumahnya tersebut terjadi pada, Selasa (3/6) sekitar pukul 03.00

WIB dinihari. Petugas Wilayatul Hisbah (WH) yang berjumlah sekitar 8 orang ke rumahnya dan langsung mengetuk pintu rumahnya.

Dan meminta agar pemilik rumah membuka pintu. Setelah berbicara melalui pintu jendela, kata Mardiani, petugas WH mengatakan dalam ini ada lelaki.

Karena merasa dicurigai, akhirnya Mardiani menampak seorang anak laki-lakinya dan petugas WH lalu pergi. Tak lama kemudian, kata Mardiani, petugas WH datang lagi bersama Keuchik Alur Dua, Hasballah, dan memintanya untuk membukakan pintu, sembari mengatakan saya diduga ada menyimpan lakilaki lain dan didugaa telah berbuat mesum. Mendengar tuduhan itu, ia pun langsung membuka pintu dan meminta petugas WH untuk menggeledah seluruh isi rumah. Setelah

digeledah mereka tidak menemukan laki-laki yang dituduhkan berbuat mesum dengan Mardiani.

“Memang mereka meminta maaf, tapi mereka dinilai telah mencemarkan nama baik kami,” ujar Mardiani, dan kasus tersebut juga telah dilaporkan oleh Mardiani ke Polres Langsa.

Keuchik Gampong Alue Dua, Hasballah, yang ditanyai Serambi kemarin mengatakan, malam itu dirinya ditelepon Kepala DSI Langsa, meminta mendampingi anggota WH yang hendak mendatangi salah seorang rumah warganya.

Keuchik Hasballah mengakui ikut mendampingi WH ke rumah Mardiani malam itu. Setelah mengetuk pintu di saat larut malam itu, Mardiani membuka pintu karena ada keuchik. Setelah minta izin masuk untuk melihat siapa ada di dalam rumah, ternyata memang tidak ada

laki-laki seperti yang dicurigai.

“Kami sudah minta maaf malam itu sama Mardiani, karena telah mengganggu tidurnya dan sudah di maafkan,” ujar Hasballah.

Sebenarnya, kata Hasballah, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik dan tak perlu ribut. Kepala DSI Langsa, Drs H Ibrahim Latif, di hadapan wartawan menegaskan, kejadian itu bukan penggerebekan, dan kami melakukan itu atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Alue Dua, ada indikasi ada perbuatan mesum. Atas laporan itu petugas WH menindaklanjutinya, dan pihaknya berkoordinasi dengan keuchik setempat.

Ternyata, kata Latif, setelah diperiksa tidak ada perbuatan mesum di rumah tersebut, dan petugas sudah minta maaf pada malam tersebut. (BSO)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

LIPSUS

BI Warning Maraknya Upal Jelang Pilpres dan Lebaran TERSANGK AL - Tiga orang tersangka pelaku pengedar uang palsu ditangkap petugas Polres TERSANGKAA UP UPAL Deliserdang beberapa waktulalu, saat berusaha mengedarkan uang palsu, pada masyarakat.

Empat Pengedar Upal Dibekuk, Salah Satunya Timses Caleg EMPAT pengedar uang palsu pecahan Rp100.000 dibekuk aparat Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Satu dari empat pelaku diketahui merupakan salah satu tim sukses seorang calon anggota legislatif di Aceh.

Keempat pelaku yakni, Ogan Djayadikarta alias Yoga yang disebut-sebut merupakan tim sukses salah satu caleg di Aceh, Marjuki alias Juki, Doni Antoni alias Oji alias Abang dan Lee Akbar Ahmad Efendi.

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Adex Yudiswan mengatakan pihaknya masih memburu empat pelaku lainnya yakni, Indorus, Darji, Parlina dan Anwar. "Mereka merupakan tersangka yang menerima uang palsu untuk diedarkan dari Ogan.

Kita cari dan akan tangkap tersangka," tegas Adex di Mapolda Metro Jaya.

Dari tangan pelaku, lanjut Adex, pihaknya menyita ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Adex menjelaskan, menurut informasi yang didapatkan, awalnya polisi menangkap pelaku Marjuki alias Juki di depan Stasiun Duren Kalibata, Jalan Rawajati Timur, Jakarta Timur. Dari tangan Juki didapat 180 lembar upal pecahan Rp100.000.

Juki diketahui merupakan adik Ogan Djayadikarta alias Yoga. Kepada penyidik, Juki mengungkap adanya pelaku lain yakni, Doni Antoni alias Oji alias Abang. "Akhirnya kita tangkap Doni. Doni diringkus di depan Stasiun Duren Kalibata, Jalan Rawajati Timur, Jaktim," jelas Adex.

Dari tangan Doni disita, 368 lembar upal pecahan Rp100.000. Kepada penyidik Doni mengaku, 180 lembar upal diperoleh dari Ogan. Sedangkan 300 lembar dari Lee Akbar Ahmad Efendi.

Nah, nyanyian Doni itu berhasil membawa polisi menangkap Effendi, di Stasiun Depok Lama, Kota Depok, Jawa Barat. "Dari interogasi yang dilakukan tersangka Lee mengaku telah mencetak uang pecahan Rp100.000 palsu di rumahnya," jelas Adex.

Polisi kemudian menggeledah ru-

mah Lee di Jalan H. Kocenn Kali Mulia Rp 02 RW 02, Depok Lama. Alhasil di rumah Effendi diamankan berbagai alat-alat pembuat upal. Antara lain, masing-masing satu laptop Toshiba, printer Epson L800, alat press laminating, meja sablon, set peralatan sablon, koper berisi uang pecahan Rp100.000 setengah jadi, amplop master cetak uang serta rim kertas bahan uang palsu.

Tak hanya itu disita pula tiga penggaris besi, dua pisau cuter, enam lembar uang Rp100.000 yang belum dipotong, tujuh lembar pecahan Rp100.000 yang sudah dipotong, 150 lembar kertas amplop serta 300 lembar uang setengah jadi.

Resmob kembali menggeledah rumah Ogan di Kedung Badak, RT 007 RW 008, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jabar.

Polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah Ogan alias Yoga. Antara lain, masing-masing satu laptop Dell, scanner Canon Pixma, alat press laminating, rim bahan baku pembuat uang, dus cat semprot GP 500 serta dua printer Epson Stylus Foto R230X. "Namun saat itu tersangka tidak di rumah," kata Adex.

Dari pengakuan Doni, diketahui Ogan tengah berada di Aceh. Hingga Ogan berhasil diringkus di Kampung Prada Banda, Desa Lamgugob Syah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Namun sayangnya, saat dikonfirmasi terkait adanya keterlibatan salah satu caleg di Aceh, Adex tak membenarkan atau menampiknya. "Kami belum bisa membuktikannya. Tapi memang salah satu pelaku adalah tim sukses caleg yang ada di Aceh. Kita belum temukan dia gunakan untuk danai kegiatan dia," kata Adex.

Saat ditanya apakah caleg partai lokal atau nasional, Adex mengaku lupa. Begitu juga nama sang caleg.

"Harus kita dalami lagi, karena masih banyak dugaan," pungkasnya.

Para pelaku dijerat pasal 244 dan 245 KUHP dengan ancaman diatas 5 tahun penjara. (TIM)

Uang Palsu Rp2,2 M Terkait Pilpres?

KABAR lain menyebutkan, Polresta Sukabumi membongkar sindikat uang palsu senilai Rp2,2 miliar. Diamankan ratusan gepok duit nominal Rp50 ribu dan Rp100 ribu dari 8 pelaku yang diduga sindikat pembuat dan pengedar upal ini. Apakah upal tersebut terkait Pilpres 2014 ?

"Setelah diselidiki ternyata tidak ada kaitannya (dengan Pilpres 2014)," kata Kapolresta Sukabumi AKBP Hari Santoso.

Menurut dia, yang dilakukan pelaku mencetak duit tersebut murni untuk menipu korban dengan dalih bisa melipat gandakan uang yang ditukar. "Jadi memang cuma menipu saja," ujarnya.

Dalam modus operandinya pelaku ini mengiming-imingi korban bisa memperoleh uang berlipat dengan syarat menyerahkan Rp10 juta. "Korban di situ memberikan uang, setelah itu korban menerima satu pak uang senilai Rp100 juta yang berada di dalam tas. Tapi setelah dicek ternyata palsu," jelasnya.

Polisi menyita barang bukti berupa upal sebanyak 22 gepok pecahan Rp100 ribu, 47 lembar upal pecahan Rp100 ribu, dua printer, satu laptop, satu unit penghitung uang, dan satu mesin mesin pengering. Pelaku semua sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. (TIM)

JELANG Pilpres dan Lebaran penyebaran uang palsu meningkat. Bank Indonesia (BI) menengarai, momen Pemilu dan Lebaran serta momen-momen tertentu peningkatan uang palsu (upal) semakin signifikan. Karenanya, masyakat dihimbau agar waspada, jangan sampai jadi korban upal. BI terus mengingatkan masyarakat perihal pentingnya cara sederhana memastikan keaslian uang rupiah, berupa dilihat, diraba, dan diterawang (3D).

DIAKUI, pemilihan presiden (pilpres) dan Lebaran yang menjadi peristiwa besar di Indonesia juga menjadi ajang penyeberan uang palsu (upal). Miliaran upal beredar di masyarakat memanfaatkan momentum ini. Bank Indonesia (BI) menengarai dalam momen tertentu seperti puasa, Lebaran, dan pemilu, peningkatan uang beredar semakin signifikan.

Berdasarkan catatan BI pada 20 Februari 2014, BI bersama Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memusnahkan 135.110 lembar uang kertas palsu. Jumlah itu ditemukan sepanjang tahun 20082013, baik dari proses penyortiran uang kertas di BI maupun laporan masyarakat kepada polisi dan bank.

Sebanyak 67.278 lembar berupa pecahan Rp100.000, 56.764 lembar berupa pecahan Rp50.000, dan 5.033 lembar berupa uang rupiah palsu pecahan Rp 20.000. Semakin kecil nominal uang palsu, semakin sedikit jumlahnya. Pecahan Rp10.000 sebanyak 3.553 lembar, pecahan Rp5.000 sebanyak 2.460 lembar, pecahan Rp2.000 sebanyak 19 lembar, dan pecahan Rp1.000 sebanyak 3 lembar.

Meski begitu, Agus menilai bahwa jumlah uang palsu yang beredar tersebut masih dapat dikendalikan oleh BI. Dengan demikian, BI terus berupaya menekan peredaran uang palsu terutama pada tahun politik saat ini. BI juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan bea

, ‘

Pada awal 2014 ini jumlah uang palsu yang beredar sedikit lebih tinggi jika dibandingkan periode tahun sebelumnya. Dari data BI terungkap, jumlah uang palsu yang ditemukan per Januari 2014 mencapai 11.720 lembar. Jumlah ini naik dari periode yang sama akhir tahun 2013 yang hanya berjumlah 9.746 lembar AGUS MARTOWARDOJO Gubernur BI

cukai. Pasalnya, dalam laporan BI pada 2012, perbandingan antara peredaran uang palsu dan uang asli sudah sangat mengkhawatirkan. Saat ini dari 1 juta lembar uang yang beredar terdapat 1 lembar uang palsu "Tapi untuk jumlah peredaran uang palsu saat ini, masih terhitung dapat kami kendalikan. Kita juga terus berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian dan bea dan cukai. Karena peredaran uang palsu sampai sekarang sudah sangat mengkhawatirkan," ujar Agus.

penindakan sebanyak 360 kali dan ditahun 2013 telah ditindak sebanyak 589 kali. "Pada tahun 2014 sampai bulan Mei 2014 Polri telah menindak sebanyak 234 kali," katanya.

"Penindakan atas kejahatan pemalsuan akan terus berlanjut. Polri mengajak seluruh masyarakat secara bersama Kepolisian untuk melawan kejahatan dan mendukung kepolisian global dalam menciptakan dunia yang aman," lanjut Boy. Sementara itu, Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, para konsumen harus diberi pendidikan soal pencantuman SNI (standar nasional Indonesia).

"Hal ini agar para konsumen bisa memilah-milih. Kalau dari sisi kami kalau ada tidak sesuai standar Kementerian Perdagangan juga ada yang back up kami pihak kepolisian akan menindak. Itu apabila ada barangbarang yang tidak sesuai standar," tandasnya. (TIM)

Ibu Rumah Tangga Edarkan Upal buat Lebaran

Sebulan Keluar Penjara Bekas PNS Ditangkap Edarkan Upal

"Misalnya kalau (upal) Rp2 juta dijualnya Rp1 juta," jelasnya. Dia membenarkan pelaku merupakan bekas PNS. "Benar dia itu dipecat, jadi sudah berhenti jadi PNS," ungkapnya.

Adapun duit upal milik SA dengan yang asli sangat terlihat jelas. Upal ini memiliki warna kemerahan yang bias. Jika diterawang tidak nampak. Kertasnya pun kasar dari pada yang asli.

AS kini harus kembali merasakan dinginnya penjara.

Dia dijerat Pasal 244 KUHPidana tentang memalsukan atau membawa uang palsu dan uang kertas negara atau uang kertas bank. "Ancaman hukumannya di atas 5 lima tahun penjara," terangnya.

SEORANG ibu rumah tangga nekat mengedarkan uang palsu di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengakuan tersangka, tindakan kriminal itu lakukan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran nanti.

"Tersangka berinisial GS (39) ditangkap petugas usai membelanjakan uangnya di Kampung Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur," kata Kapolsek Bekasi Timur Kompol Suyud dalam rilis Polri, Rabu.

GS tertangkap setelah korban menyadari tertipu oleh GS. "Dari laporan seorang korban, kami kemudian menindaklanjutinya," kata dia.

Setelah melakukan penggeledahan GS diketahui menyimpan uang palsu hingga Rp4,8 juta. Uang tersebut dalam pecahan Rp50 ribu sebanyak 18 lembar, dan pecahan Rp100 ribu sebanyak 39 lembar.

Uang tersebut sekilas mirip dengan uang asli tetapi ternyata menggunakan tinta printer.

"Kasusnya masih kami dalami untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat. Dari penyidikan yang telah dilakukan, diketahui tersangka mendapatkan upah tersebut dari seseorang di kawasan Bogor, Jawa Barat," sambung dia.

Kini GS diamankan di Mapolsek Bekasi Timur. Akibat perbuatannya GS terancam hukuman 15 tahun penjara.

(TIM)

(TIM)

BUKTI UP AL UPAL Barang bukti uang palsu beserta empat dari lima tersangka kasus penipuan berhasil ditangkap polisi.

Pemalsuan Dokumen dan Uang Tiap Tahun Makin Meningkat KASUS pemalsuan dokumen marak terjadi belakangan ini. Untuk mengatasinya, masyarakat diminta jeli dan teliti agar tidak menjadi korban pemalsuan dokumen.

"Kita berharap seluruh bangsa Indonesia tidak terjadi korban crime masalah pemalsuan berkaitan palsunya dokumen paspor, identitas diri, terkait uang, masalah perdagangan obat-obatan tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat," ujar Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Gedung Humas Mabes Polri.

Khusus di Indonesia untuk kejahatan pemalsuan, Boy mengatakan, sejak tahun 2012 kejahatan pemalsuan uang sebanyak 236 kali dan meningkat ditahun 2013 menjadi 386 kali. "Khusus untuk tahun 2014 sampai bulan Mei 2014, Polri telah melakukan penindakan terhadap pidana pemalsuan uang sebanyak 57 kali," ujarnya.

Sedangkan untuk pelanggaran HAKI (hak atas kekayaan intelektual), lanjut Boy, sejak tahun 2012 telah melakukan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menyatakan, secara umum uang palsu rupiah yang ditemukan di Indonesia mencapai 8-11 lembar per 1 juta lembar uang asli. Dia mengakui menjelang pemilu, apalagi menjelang Hari Raya Lebaran, jumlah uang yang beredar cenderung meningkat. Dengan demikian, jumlah uang palsu yang beredar juga cenderung bertambah. Meskipun, lagi-lagi secara keseluruhan, rasionya tetap sama.

Meskipun demikian, BI selalu mewaspadai kemungkinan beredarnya uang palsu ini. Untuk itu, BI juga terus mengingatkan masyarakat perihal pentingnya cara sederhana memastikan keaslian uang rupiah, berupa dilihat, diraba, dan diterawang (3D).

Tirta menghimbau kepada masyarakat yang menemukan uang palsu diminta untuk melaporkan ke Kantor Bank Indonesia, bank, atau kantor polisi terdekat. Bahkan dirinya menegaskan apabila mencurigai uang yang diterimanya palsu, masyarakat juga bisa melaporkannya kepada BI agar bisa dianalisa keasliannya.

"Memang sulit yah. Pasalnya, masyarakat masih ada yang enggan melaporkan adanya uang palsu karena mereka tahu bank tidak akan mengganti uang itu.

Tapi jangan digunakan atau dibelanjakan lagi. Bisa kena hukum pidana karena ikut menyebarkan uang palsu," kata Tirta. (TIM)

TAK ADA kapok-kapoknya.

Itulah julukan yang pantas buat SA (54). Pria yang satu ini kembali harus berurusan dengan polisi. Baru saja keluar satu bulan penjara di Rutan Kebonwaru Bandung, bekas PNS Kabupaten Cianjur ini ditangkap karena kedapatan menjadi pengedar uang palsu (upal).

Duit Rp15,4 juta dengan pecahan Rp100 ribu berhasil diamankan jajaran unit reskrim Polsek Regol Bandung.

Menurut Kapolsek Regol Kompol M Fauzan Sahrir, SA ditangkap di kediamannya di Jalan Mengger Girang Kecamatan Regol Kota Bandung.

"Tersangka ini baru saja keluar penjara satu bulan sebelumnya karena kasus tipu gelap," katanya di Polsek Regol Bandung.

SA mendapatkan upal itu dari salah seorang tak dikenal di bilangan Tegalega Bandung melalui E yang kini masih meringkuk di tahanan Rutan Kebonwaru Bandung. "E ini (di dalam penjara) menghubungi tersangka untuk mengambil upal," ujarnya.

Pengakuan tersangka SA ini akan memberikan duit ke seorang bernama W. "Saya cuma disuruh E teman waktu di tahanan untuk dikasihkan ke orang lain. Saya enggak tahu untuk apa," jelasnya.

Hanya saja SA tidak mengakui berapa imbalan yang diberikan dari E. "Engga ada saya. Saya juga belum sempat edarkan. Karena keburu ketangkap."

Fauzan menambahkan, bahwa duit Rp15,4 juta itu dijual satu berbanding dua.

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

Danrem Garuda Putih Berkunjung ke Kerinci KERINCI – Danrem 042/Garuda Putih, Kolonel Inf Harianto, berkunjung ke Kabupaten Kerinci, Kamis (12/6). Agendanya antara lain membuka Pelatihan Glady Posko I Wilayah Kerinci dan Kota Sungaipenuh. Pelatihan dilakukan guna meningkatkan profesionalisme tentara serta sinkronisasi dengan instansi pemerintah maupun masyarakat Kerinci dan Sungaipenuh dalam mengatasi bencana alam.

"Dengan begitu saat terjadi bencana kita tahu siapa dan apa yang harus dilakukan,” ujar Danrem yang datang disambut oleh Walikota Sungaipenuh, H Asafri Jaya Bakri, dan Wakil Bupati (Wabup) Kerinci, Zainal Abidin serta tokoh masyarakat setempat.

Kerinci memiliki gunung berapi aktif dan wilayah rawan longsor. Jika bencana alam terjadi TNI bersama instansi terkait dan masyarakat harus siap mengatasinya.

Wakil Bupati, Zainal Abidin, mengatakan, pelatihan antispasi bencana alam yang dilaksanakan TNI merupakan hal positif. Perlu didukung. Kerinci merupakan kawasan pegunungan, butuh pemahaman tentang mengatasi bencana.

Sementara itu Walikota Sungaipenuh, Asafri Jaya Bakri, minta para SKPD dan masyarakat tetap waspada, karena bencana alam tidak tahu kapan terjadi. (BOY)

Perpustakaan dan Arsip Sibolga Gelar Seminar SIBOLGA - Untuk meningkatkan peran dan fungsi Pustakawan SD, SLTP, pengelola Perpustakaan Kecamatan, Kelurahan, RSU, Puskesmas dan Rumah Ibadah seKota Sibolga tahun 2014, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga menggelar acara Sosialisasi/Seminar pengelolaan Perpustakaan bertempat di Gedung Nasional Sibolga Kamis (12/6).

Acara Sosialisasi/Seminar tersebut dibuka Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Mochamad Sugeng di Gedung Nasional Sibolga dihadiri pimpinan SKPD, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga Drs. Saut Parapat.

Ketua Panitia pelaksana kegiatan Seminar/Sosialisasi Drs. Saut Parapat dalam laporannya menyebutkan, dasar pelaksanaan Sosialisasi/Seminar adalah sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga Nomor 041/18/KPDA/2014 tanggal 9 Juni 2014. Masud dan tujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Pustakawan di Kota Sibolga dalam menumbuh kembangkan budaya gemar membaca para anak didik dan masyarakat yang diawali sejak dini, sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan melalui seminar pengelolaan perpustakaan.

Drs. Saut Parapat mengatakan, Seminar pengelolaan Perpustakaan tahun 2014 dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 12-13 Juni 2014 bertempat di Gedung Nasional Sibolga. Peserta yang mengikuti Seminar/Sosialisasi terdiri dari SD sebanyak 48 Orang, SLTP 18 Orang, Kecamatan 4 Orang, Kelurahan 17 Orang, Puskesmas 3 Orang, RSU FL Tobing Sibolga 1 Orang, Mesjid 3 Orang, Gereja 5 Orang, dan Vihara 1 orang.

Sementara Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga Drs. Mochamad Sugeng mengatakan. Pengelolaan Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki tugas penting dalam menunjang proses kegiatan organisasi baik pemerintah maupun swasta, Pengelolaan perpustakaan tidak hanya menghimpun serta mengelola bahan pustaka (Buku-Buku) saja, tetapi memiliki ruang lingkup yang luas menyangkut seluruh aspek kehidupan ujarnya.

Ditambahkannya, pengelolaan perpustakaan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu keterampilan, ketelitian, kerapian dan kecerdasan. Memiliki keterampilan berarti petugas pengelola perpustakaan harus cekatan dalam menempatkan dan memilih bahan pustaka (buku-buku), sehingga pengelolaan perpustakaan akan cepat dan tepat mempunyai ketelitian, petugas pengelolaan perpustakaan harus mempunyai kecermatan yang tinggi sehingga tidak salah menyajikan informasi dari sumber dalam mengelola pustaka (Buku-Buku) kata Walikota HM Syarfi Hutauruk. (KS)

SUMUT

Kadisdik Tebingtinggi : Jangan Coba Merubah Data dan Nilai Siswa TEBING TINGGI Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP mengingatkan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online berlangsung sukses, masukkanlah data siswa dengan objektif, transparan dan akuntabel.

"Siapa yang ketahuan "bermain-main" dan mencoba merubah data dan nilai siswa akan saya berikan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Pardamean Siregar didampingi Kabid Dikdasmen Drs Jonner Sitinjak saat memberikan arahan dan bimbingan pada pembukaan bimbingan teknis operator PPDB Online TP

2014/2015 di Laburatorium Terpadu Jalan Gunung Leuser, Kamis lalu.

Menurut Pardamean Siregar, Tebingtinggi adalah satu-satunya daerah di Sumut yang berani melakukan terobosan baru terkait dengan penerimaan siswa baru. "Hal ini sudah tahun ke empat kita laksanakan, untuk itu saya minta mari kita belajar dari

kelemahan-kelemahan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya", tegas Pardamean.

Dijelaskan, objektif yang dimaksud adalah, data siswa yang dimasukkan sesuai dengan asal sekolah, baik itu domisili orang tua serta perolehan nilai tanpa ada campur tangan oleh pihakpihak lain yang berakibat data siswa berubah dari apa yang

ada, transparan berarti terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat mulai dari proses dan hasil, sedangkan akuntabel hasil pekerjaan kita itu dapat dipertanggung jawabkan proses dan hasilnya baik dari prosedur maupun aspek hukum.

"Pengalaman tahun lalu, masih ditemukan data calon peserta tidak valid, nilai yang direkayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, domisili orang tua dimanipulasi dan pilihan sekolah diubah tanpa ada persetujuan supervisor, saya minta hal seperti ini tidak terulang tahun ini, jika ada yang berani akan kita tindak sesuai aturan hukum yang berlaku," tandas Pardamean.

Berkaitan dengan hal itu, dia kembali menegaskan bahwa operator tidak boleh membuka pasword PPDN Online, yang bisa memegang dan membuka pasword adalah kepala sekolah selaku supervisior, operator bisa

Fakultas Farmasi USU Lolos Akreditasi Internasional MEDAN - Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) memperoleh akreditasi internasional dari Kementerian Kesehatan Malaysia melalui Lembaga Farmasi Malaysia, 30 Mei 2014.

"Keluarga besar USU, terutama Fakultas Farmasi, patut bangga atas keberhasilannya meraih pengakuan dunia, dengan memperoleh akreditasi internasional," kata Pembantu Rektor I Prof Dr Zulkifli Nasution, Rabu (11/ 6) di ruang Senat Biro Rektor USU. Zukifli menyebutkan, Fakultas Farmasi USU mendapat akreditasi internasional untuk semua program studi, setelah tim Lembaga Farmasi

Malaysia melakukan pengkajian dari berbagai aspek sesuai standarisasi internasional. "Perolehan akreditasi ini, selain mensejajarkan USU dengan PTN unggulan lainnya, manfaatnya juga sangat luar biasa bagi para alumni," ungkap Prof Zulkifli didampingi Kabag Humas USU Bisru Hafi.

Perolehan akreditasi internasional ini, memberikan luar biasa bagi para alumni Farmasi USU kedepan.

Selanjutnya USU bakal menjadi pilihan mahasiswa mancanegara menimba ilmu bidang farmasi. "Meski tidak ditentukan masa berlakunya, namun, setiap tahun akan ada eva-

luasi. Artinya, bagian yang tersulit adalah mempertahan akreditasi ini," ujar Prof Zulkifli.

Akreditasi ini, membuktikan mutu pendidikan di USU sudah bertaraf internasional. "Tidak lama lagi, USU akan sejajar dengan universitas unggulan di dunia," tegasnya. Ditambahkannya, sebelum Farmasi memperoleh akreditasi ini, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran gigi USU sudah mendapatkannya. "Sekarang kita terus bekerja keras, agar fakultas atau program studi yang lain juga memperoleh akreditasi internasional.

Saat ini berpeluang, Fakultas Keperawatan dan Psikologi," katanya. (FER)

Gudang Garam Desa Terbaik Nasional Kategori Pemeliharaan PNPM-MPd RAMPAH - Luar biasa, inilah ungkapan dari beberapa warga Kecamatan Bintang Bayu dimana salah satu desa dari 19 desa yang ada didalamnya berhasil menjadi yang terbaik untuk tingkat nasional dibidang pemerintah lokal kategori desa pemelihara pada program PNPM. Adalah Purwono Kades Gudang Garam Kecamatan Bintang BayuSergai pekan lalu terbang ke Jakarta untuk menerima penghargaan langsung dari Mendagri Gamawan Fauzi yang didampingi Dirjen Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Tarmizi A Karim di sela-sela acara acara Rapat Kerja Nasional PNPM-MPd tahun 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 4-7 Juni 2014.

Bupati Ir. H. Soekirman juga turut menerima penghargaan nasional PNPM-MPd tahun 2014 dalam aspek dukungan pemerintah lokal kategori desa pemelihara.

Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala bersama Kepala BPMPD Aguslan Simanjuntak SE di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah baru-baru ini mengatakan Bupati Soekirman mengemukakan bahwa Kabupaten Sergai bukan hanya membawa nama daerah, namun juga mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam penilaian desa terbaik program PNPM-MPd tahun 2014 ini, untuk itu kita patut berbangga dan terus berpacu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program ini di daerah karena keberhasilan program ini adalah keberhasilan seluruh elemen masyarakat Sergai, jelasnya.

Program PNPM-Mpd merupakan

SERAHKAN - Mendagri Gamawan Fauzi didampingi Dirjen Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Tarmizi A Karim menyerahkan Piagam Penghargaan Pembina Terbaik Nasional Kategori Desa Pemeliharaan kepada Bupati Sergai Ir. H. Soekirman pada acara Rakernas PNPM-MPd tahun 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (5/6) program pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan perberdayaan masyarakat desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, untuk itu program ini harus terus kita sukseskan pelaksanaannya sehingga memperoleh hasil (output) yang optimal sebagaimana yang diharapkan.

Acara Rakernas PNPM-MPd tahun 2014 menurut Kabag Indah Dwi Kumala juga diisi paparan dari Kepala Bappenas, Menteri Kuangan, Menteri Dalam Negeri yang membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan, kebijakan pemberdayaan

masyarakat dalam implementasi undang-undang Desa dan dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan Komisi Pemberantas Korupsi mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu juga diadakan talk show dengan nara sumber Dirjen PMD Kementerian, BKAD terbaik nasional, fasilitator terbaik tingkat nasional dan Kepala Desa pemeliharaan terbaik nasional yakni Purwono Kepala Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Sergai.

(ARM)

bekerja setelah pasword PPDB dibuka yang bersangkutan, untuk itu saya minta kepala sekolah selama PPDB online berlangsung tidak diperkenankan meninggalkan tempat, begitu juga dengan operator agar bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tugas seorang operator sangat menentukan sukses tidaknya PPDB online ini, untuk itu sangatlah dibutuhkan kejujuran dan hati nurani", ujar Pardamean sembari mengatakan penerimaan siswa baru di Tebingtinggi dimulai 7 Juli 2014 dengan kuota secara umum Dalam Kota (DK) 75 persen dan Luar Kota (LK) 25 persen, terkecuali SMK Negeri 3 dan 4 kuota DK 70 persen dan LK 30 persen.

Bimbingan teknis operator PPDB Online TP 2014/2015 menghadirkan narasumber Irwan Kustiawan dan Hastono dari Pustekkom Kemendikbud. (RS)

SMAN I T.Morawa Terus Berbenah TG.MORAWA – Menyikapi perkembangan zaman yang membawa derasnya kemajuan teknologi informasi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, menjadi suatu motivasi bagi para akademisi yang bergelut di dalam dunia pendidikan untuk meciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang benar-benar handal.

Hal inilah yang menjadi tolok ukur bagi sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri-I Tanjung Morawa atas kepemimpinan Kepala Sekolah Drs. Kasman Butarbutar, Mpd untuk terus melakukan pembenahan.

Menurut Kasman saat ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, Kamis (05/06) menerangkan, "Menghadapi perkembangan zaman yang membawa derasnya kemajuan teknologi informasi, pihak sekolah hingga kini terus berbenah, terutama selalu berupaya menciptakan siswa-siswi berprestasi yang dapat dihandalkan", terangnya.

Terbukti, saat ini tingkat kelulusan para siswa-siswi SMA Negeri-I Tanjung Morawa semakin membanggakan, dari data yang diperoleh untuk T.A 2012/2013, jumlah siswa peserta ujian sebanyak 315 orang lulus 100%, yang masuk perguruan tinggi negeri baik di Sumatera maupun di luar Sumatera sebanyak 72 orang, dan yang masuk STAN sebanyak 5 orang yang saat ini sedang kuliah di Jakarta, sementara yang masuk Secaba Polri 3 orang.

Sementara itu untuk T.A 2013/2014 sekarang ini, jumlah peserta ujian tercatat 352 orang lebih banyak dari tahun ajaran sebelumnya, dan juga telah dinyatakan lulus 100%, dan data yang diperoleh sampai hari ini baru 25 orang masuk ke perguruan tinggi negeri, dan sebanyak 7 orang masuk Secaba Polri dua diantaranya sebagai Polwan.

"Do'a dan harapan kami agar yang sedang mengikuti Taruna dan Taruni mudah-mudahan dapat diterima seperti alumni tahun sebelumnya yang kini sedang pendidikan di Akpol", harap Kasman.

Saat ini SMA Negeri-I Tg.Morawa ikut mewakili Kabupaten Deli Serdang untuk siswa usia 17 tahun dalam LPI (Liga Pendidikan Indonesia) merebut piala Gubsu, dan bercermin dari hasil gemilang pada tahun 2013 lalu SMU Negeri-I Tg.Morawa meraih Juara I. Drs. Kasman Butarbutar, M.Pd kembali memaparkan, "SMA Negeri-I Tg.Morawa saat ini mempersiapkan diri ingin mengikuti penilaian sekolah berbasis lingkungan atau Adiwiyata, yang diharapkan nantinya dapat sampai tingkat Provinsi bahkan Adiwiyata Mandiri tingkat Nasional", sebutnya.

Dari pantauan langsung KPK Pos ketika berada di lingkungan SMAN-I Tg.Morawa, pembenahan fisik juga terus dilakukan pihak sekolah seperti membenahi taman sekolah baik itu pembuatan kompos maupun rumah kaca.

Namun, yang menjadi keluhan pihak sekolah saat ini adalah banyaknya ruang sekolah yang perlu direhab, maklum sekolah yang didirikan sejak tahun 1980 ini sudah berusia 34 tahun. (DIZ)

Bupati Dairi Sambut Rombongan Kunker Pemerintah Kabupaten Tambrauw SIDIKALANG - Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang bersama Sekda, Julius Gurning, serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyambut Rombongan kunjungan kerja (kunker) Pemerintah Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, dipimpin Bupati Tambrauw, Gabriel Assem, SE, M.Si, di Aula Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Senin (9/6).

Menurut Bupati Tambrauw Gabriel Assem dalam sambutannya mengatakan, tujuan kunker atau study banding dimaksud di Kabupaten Dairi, karena kondisi geografis kabupaten Tambraiw

dengan Kabupten Dairi ada kemiripan atau kesamaan, termasuk alam dan budayanya.

Dalam paparannya Gabriel mengatakan, bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan terobosan dan langkah pembangunan untuk mengupayakan kebutuhan listrik dengan akan dibangunnya PLTA micro hidro untuk mengatasi kebutuhan listrik masyarakat Tambrauw.

Sebab Gabriel mengakui, bahwa hingga kini masyarakat di Kabupaten yang memiliki Kawasan Konservasi yang dapat dikatakan masih asli itu masih menggunakan mesin Genset untuk

pembangkit listrik, termasuk di kantor-kantor pemerintah.

Sementara itu Bupati Dairi, Johnny Sitohang dalam sambutannya memaparkan, visi/misi pemerintah Dairi, termasuk 3 pilar utama pembangunan Dairi, yakni sector pendidikan, pertanian, dan kesehatan yang didukung oleh gelora pembangunan, dengan motto Bekerja Untuk Rakyat yakni, dengan melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

“Motto Bekerja Untuk Untuk Rakyat, didasari pemikiran bahwa seluruh aparatur pemerintah kabupaten Dairi adalah pelayan, dan bukan untuk dilayani. Hal itu

kita implementasikan dengan kunjungan kerja (kunker) ke Desadesa, yang kita lakukan satu kali dalam dua minggu, dengan melibatkan seluruh aparatur pemerintah (PNS-red). Sehingga setiap hari Jumat dan Sabtu, kantor Pemerintah Dairi, berada di Desa”, tambah Johnny.

Usai melakukan pertemuan, rombongan Bupati kabupaten Tambrauw didamingi Bupati Dairi, melakukan kunjungan ke sejumlah obyek wisata iman, yang ada di TWI Sitinjo, termasuk melakukan perjalanan salib, dan Gua Bunda Maria.

(NDK)

Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang dan istri (kiri), foto bersama dengan Bupati Tambrauw, Gabriel Assem didampingi istri, Sekda Tambrauw H. Amri Masri juga didampingi istri (tengah), dan Sekda Dairi, Julius Gurning beserta istri (kanan), Senin (9/6) (Dok Kpkpos)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

Bupati dan Kelompok Tani L Batu Hadiri Penas KTNA XIV RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD bersama sejumlah Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (7/6) menghadiri Pekan Nasional (Penas) KTNA XIV Tahun 2014 yang berlangsung hingga tanggal 12 Juni 2014 mendatang dan acara pembukaanya berlangsung di Kedung Pedaringan Kecamatan Kepanjen Malang Jatim oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain bersama Kelompok Tani, Bupati Labuhanbatu juga didampingi Asisten II Ekbang Faisal Amri S.T, Kadis Perikanan Kelautan Leo Sunarta, M.MA, Kepala KIPP Charles Tampubolon, SST, Kadis Pertanian Ir. Jumingan, Kadis Kehutanan Ir. Nirwan Latif Siregar, Kakan Hanpang Syahbela Hasibuan, SP, Kabag Humas Drs. Sugeng dan Kabid Ekonomi Bappeda Drs. Raisan Siregar.

Dalam acara ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menekankan kepada 37 ribu petani dari seluruh Indonesia, bahwa pentingnya peran Kelompok Tani dan Nelayan Andalan untuk mensukseskan tekad dan semangat memajukan Pertanian, Perikanan, serta Kehutanan di Indonesia demi terwujudnya ketahanan Pangan yang cukup, Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Dalam kegiatan pembukaan Penas KTNA XIV di Malang Jatim tersebut, sesekali terlihat Bupati Labuhanbatu bersama Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujonugroho, bahkan Bupati lebih banyak bergabung dengan para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Labuhanbatu serta para Kepala SKPD yang mendampinginya. (HH)

Bupati Kukuhkan Bunda Paud Kabupaten dan Kecamatan Asahan

Pembangunan Jalan Tuhemberua-Lotu Cukup Berkualitas NIAS UTARA - Proyek peningkatan struktur jalan yang menghubungkan TuhemberuaLotu Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan oleh PT Tata Permai Indah dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 3.454.476.514 sudah sesuai bestek.

PPTK proyek pembangunan jalan Tuhemberua-Lotu Augustinus Gea,A.Md yang dikonfirmasi wartawan sehubungan dengan adanya informasi yang menyebutkan proyek peningkatan struktur jalan yang menghubungkan Tuhemberua-Lotu Kabupaten Nias Utara terindikasi ada penyimpangan mengatakan "Menurut hemat saya, pengerjaan proyek tersebut telah sesuai bestek bahkan tergolong pekerjaan terbaik dan cepat selesai. PPTK menampik adanya

indikasi penyimpangan pekerjaan karena menurutnya bagaimana bisa terjadi kecurangan sementara pengawas tetap melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan. Hal itu sangat tidak mungkin terjadi," katanya.

Tanggapan yang sama juga disampaikan salah seorang kepala desa dilokasi proyek kepada wartawan, Kamis (12/

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengukuhkan Bunda Paud Kabupaten dan Kecamatan se Asahan. Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dikukuhkan sebagai Bunda Paut Kabupaten dan para istri Camat sebagai Bunda Paud Kecamatan. Pengukuhan dilakukan di aula Melati Pemkab Asaha, Kamis lalu.

Bupati Asahan dalam arahannya mengatakan Bunda Paud adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah) atas peran sertanya mengembangkan program PAUD masing-masing didaerahnya, dengan harapan mampu menjadi tonggak dan kekuatan dalam upaya memajukan pendidikan anak usia dini (Paud).

Bupati Asahan meminta kepada pengurus Paud untuk memperhatikan seluruh anak didik dengan baik, begitu juga dengan memperhatian kepada staf pengajar atau pengasuh. Dan para pengajar Paud harus mendapat pendidikan yang berkualitas, pasalnya dalam mendidik anak-anak Paud membutuhkan tutur bahas yang baik, sopan dan memiliki budipekerti.

“Pemkab Asahan siap memberikan dukungan berupa memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik Paud dan Madrasah Diniyah dengan memberikan dana intensif yang memenuhi ketentuan dan telah dianggarkan dalam APBD Asahan 2014 dan sesuai dengan kualifikasi, “ kata Bupati Asahan. Sebelumnya pengukuhan dilakukan, sejumlah anak didik dari Paud yang ada di Asahan menampilkan beberapa tarian dan puisi. (IN)

6) yang mengatakan "Masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memperhatikan pembangunan jalan didaerah kami. Sedangkan menyangkut pelaksanakan proyek dilapangan, menurutnya sudah maksimal dan sesuai harapan masyarakat. Salah satunya item kegiatan yang sangat

di syukuri masyarakat yakni dengan dibangunnya tembok penahan sepanjang 200 meter lalu ditimbun sepanjang 205 meter dengan ketinggian 80 cm, termasuk pembuatan box culvert 3x6 meter yang mana di lokasi ini sebelumnya selalu tergenang air dan dilintas banjirnamun setelah selesai dibangun tidak ada lagi kendala lalulintas," katanya.

Selain pembangunan jalan, juga kontraktor telah membangun sebuah jembatan di Lawira I Kecamatan Lotu. Pihaknya sangat menyayangkan kalau ada oknum pengurus salah satu LSM yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Nias Utara yang menebar isu negative terhadap pelaksanaan proyek ini maka hal itu katanya hanya sebagai informasi bohong dan sengaja merusak kinerja pemerintah provinsi Sumatera Utara dan kapabilitas pelaksana proyek.

"Namun demikian, jika masih ada kekurangan pekerjaan maka rekanan dapat memperbaikinya dengan memanfaatkan masa pemeliharaan," ujar kades.

Meskipun proyek ini dikerja-

Ribuan Warga Hadiri Peringatan Israk Mikraj BATUBARA - Tablig Akbar memperingati Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1435 Hijriah di Masjid Jamik Tanjung Gading-Sei Suka, Rabu lalu berlangsung hikmat. Ribuan warga mulai dari kalangan pegawai negeri sipil, masyarakat umum hingga pelajar memadati masjid untuk mendengarkan tausiah yang dibawakan Drs Thamrin Munte dari Kota kerang Tanjung Balai.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM, Wakil Bupati H.RM Harry Nugroho SE, Sekkab T.Erwin SE dan unsur Forum Koordinasi Pim-

Ciri Khas Masakan Harus Dilestarikan

DIKUKUHK AN - Hj Winda Fitrika Taufan Gama DIKUKUHKAN Simatupang dikukuhkan sebagai Bunda Paut Kabupaten dan para istri Camat sebagai Bunda Paud Kecamatan. Pengukuhan dilakukan di aula Melati Pemkab Asahan.

S U M U T /ACEH

pinan Daerah (FKPD) serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbaur bersama masyarakat di Bumi betuah ini.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM dalam sambutannya, menyampaikan peringatan Isra Mikraj yang dilaksanakan setiap tahun tersebut tidak hanya sebatas seremonial. Namun lebih kepada memaknai di balik perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah SWT. Peringatan ini diharapkannya kembali mengingatkan kepada umat muslim untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan melaksanakan segala

kewajiban dalam ajaran agama Islam.

Peringatan Isra Mikraj ini, menurutnya, juga menjadi media untuk silaturahmi dalam rangka mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Dengan rajutan silaturahmi ini, dikatakannya, juga merupakan bagian dari membangun kebersamaan dalam mendukung pembangunan di daerah ini. Arya juga mengapresiasi kehadiran para generasi muda yang juga diharapkan benar-benar dapat memaknai dari peringatan Isra Mikraj ini.“Melalui peringatan Isra Mikraj ini, mari terus tingkatkan keimanan, dan ketaqwaan kita,” ungkapnya. (RIL)

Tim Penilai Kelurahan Provinsi Tinjau Kelurahan Tambangan

BATUBARA - Ciri khas masakan daerah Batubara harus dilestarikan, saat ini masih banyak masakan tradisionil yang ada didaerah pesisir ini sulit didapatkan, seperti gulai kelongkong, anyang kepah, kue dangai, pelito daun, lempeng torak, karas-karas dan berbagai makanan lain, ini menjadi pekerjaan kita bersama untuk menggali kembali potensi masakan dari warisan nenek moyang kita, ada rezeki istimewa dari ALLAH SWT dalam menjelang dan memasuki bulan ramadhan oleh karenanya manfaatkan momentum ini secara bersama.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Batubara H.RM Harry Nugroho SE saat membuka acara pesta tapai dan ramadhan pesisir fair didesa Dahari Selebar-Talawi, selasa lalu yang dihadiri unsur Muspida, ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE dan anggota, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat, tokoh agama, masyarakat se Batubara.

Panitia penyelenggara H.Prayetno SH.MAP yang juga kadisbudparpora menjelaskan bahwa kegiatan tradisonil yang sudah secara turun temurun dilaksanakan ini akan berakhir menjelang Aidil Fitri, dimana pada 2 hari menjelang bulan suci ramadhan diadakan kegiatan "memegang"atau memotong kerbau. Hampir 300 meja kios ditambah beberapa kantin berjualan memanfaatkan suasana ini. Kegiatan ini sekaligus menggali potensi pengrajin makanan tradisionil untuk pengembangan wisata kuliner. (RIL)

PL AK PLAK AKAAT - Tim penilai Kelurahan Terbaik Provinsi Sumatera Utara dipimpin Boby Dharmansyah SE MSi menerima plakat dari Pemko Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI - Tim penilai Kelurahan Terbaik Provinsi Sumatera Utara dipimpin Boby Dharmansyah SE MSi melakukan peninjauan ke Kantor Kelurahan Tambangan Kota Tebingtinggi yang akan diikut sertakan pada perlombaan kelurahan terbaik tingkat Sumatera Utara, Selasa (10/6).

Kedatangan tim penilai disambut Sekdako Tebingtinggi H Johan Samose Harahap didampingi Kepala BPMK Sri Wahyuni dan Camat Padang Hilir Dedi P Siagian serta Kepala Kelurahan Tambangan Suwarni.

Dihadapan tim penilaian Provinsi Sumatera Utara, Sekdako H Johan Samose Harahap mengatakan, di ikutsertakannya Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir untuk lomba kelurahan terbaik se Sumut setelah melalui seleksi yang ketat diantara 35 kelurahan

yang ada di kota Tebingtinggi.

"Kita harapkan kelurahan Tambangan mewakili kota Tebingtinggi nantinya dalam lomba ini mampu bersaing dengan kelurahan-kelurahan dari daearah lain di Sumatera Utara," kata Johan.

Sebelumnya, Kepala Kelurahan Tambangan Suwarni di hadapan tim penilai memaparkan seputar program dan kegiatan kelurahan Tambangan, jumlah penduduk dan kegiatan rutin yang dilaksanakan baik pembangunan maupun pelayanan kepada warga.

"Tingkat partisipasi warga kelurahan cukup tinggi seperti warga rela dan ikhlas memberikan pembebasan lahan tanahnya secara gratis untuk dibangun sebagai sarana jalan umum yang ada dikelurahan.

Bahkan warga siap berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan bergotong royong", paparnya. (RS)

kan pada bulan Juni 2013 yang lalu ternyata jalan tersebut masih mulus sampai saat ini, sedangkan bila dibandingkan dengan rekanan yang lain, mungkin kualitas pekerjaan dari PT Tata Permai Indah jelas jauh lebih bagus, katanya.Dan sebagai contoh yakni, proyek pembangunan jalan provinsi yang berlokasi di Desa Hiligeo Afia Kecamatan Lotu yang dikerjakannya sekitar tahun 2009 meskipun sudah lima tahun dilaksanakan ternyata masih layak sampai saat ini,ujar kades.

Tokoh masyarakat Nias Utara A.Alio Harefa dikonfirmasi wartawan, Kamis(12/6) mengatakan selama pengamatan kami proyek yang dikerjakan PT Tata Permai Indah dengan pimpinan pelaksana proyek, B.Zega hasilnya cukup memuaskan masyarakat karena pengalaman yang dimilik oleh rekanan di bidang jasa konstruksi selama puluhan tahun menjadi acuan baginya untuk bekerja profesional dalam melaksanakan proyek ditambah lagi karena yang bersangkutan mempunyai rasa memiliki, ucap sumber. (YG)

SKB Madina Buka Pendaftaran Murid Baru PNYABUNGAN - Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membuka pendaptaran bagi siswa – siswi peket A,B dan C. Begitu juga untuk PAUD Tahun Ajaran 2014/2015, Demikian disampaikan Juli Ahmad Spd Kepala SKB Madina kepada sejumlah wartawan, Kamis (12/6) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Juli mengatakan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kabupaten Mandailing Natal yang berdiri sejak tahun 2004 sengaja didirikan untuk menampung Warga Masyarakat yang sudah tidak usia pendidikan produktif, maupun yang masih usia pendidikan produktif. Institisi Non Formal ini dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai Alternatif Pendidikan yang sudah tidak memungkinkan lagi duduk di bangku Pendidikan Formal.

“Artinya kita berpendangan jangan sampai warga masyarakat itu putus sekolah, untuk mengejam pendidikan. Karena pendidikan modal utama dalam peningkatan SDM suatu daerah”, katanya.

Dijelaskannya, SKB Madina untuk jenjang pendidikan mulai Paket A tingkat SD, Peket B tingkat SMP dan Peket C untuk senjang SMA sederajat. Untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) menerima tempat penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan TK. Sedangkan untuk meningkatkan SDM, perekonomian masyarakat, warga juga dilatih untuk life skill seperti kursus menjahit, computer, pembuatan paving blok dan kursus bahasa inggris.

Untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan bagi warga Belajar untuk tahun 2014/ 2015 ini, akan kita buka Kursus Las, Kursus Pembuatan Pakan Ternak dan Kursus Pengolahan Makanan ringan. Pada Tahun ini juga SKB akan membidani berbagai lembaga PAUD yang menjadi binaan SKB Kab Madina, dalam rangka membantu Program Pemerintah Satu Desa Satu PAUD, ujarnya.

Untuk itu mereka berharap sebagai Pelayan Publik Bidang Pendidikan Non Formal, kepada insan Pers agar dapat membantu dalam mensosialisaikan Sanggar ini, berikut berbagai programnya agar APK (angka partisipasi kasar) pendidikan masyarakat di Madina yang masih sekitar 65 % dapat meningkat.

"Kepada Kadis Pendidikan kami berharap fasilitas yang masih terbatas ini dapat ditambah, terutama untuk Pendidikan Anak Usia Dini masih belum memiliki armada untuk antar jemput,”harapnya. (TH)

Bupati Sergai Kukuhkan 100 Relawan Penanggulangan Bencana PANTAI CERMIN - Sebagai wujud dari penerapan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggung jawab penanggulangan bencana (PB) bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi dunia usaha dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam PB, yaitu salah satunya dengan menjadi relawan PB. Oleh karena itu pengembangan jumlah dan mutu relawan menjadi penting, ini berdasarkan DPA BPBD Sergai Tahun 2014 serta tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:18.30/800/286 Tahun

2014 tentang Relawan Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014.

Ada 100 relawan PB berasal dari unsur masyarakat, karang taruna, tagana dan sentral komunikasi yang dikukuhkan oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Drs. H. Haris Fadillah, M.Si bertempat di Pantai Pondok Indah Lestari, Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (11/6).

Dalam arahan Bupati Sergai yang dibacakan oleh Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, M.Si mengatakan Kabupaten Sergai memiliki kondisi geo-

grafis, geologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan faktor alam, non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan meminimalisir korban akibat bencana maka pemerintah bersama-sama elemen masyarakat perlu membentuk suatu organisasi yang bekerja dalam gerakan kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat korban bencana yang bekerja secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan, semata-mata didorong oleh kekuatan moral, rasa kemanusiaan

dan tolong menolong.

Lebih lanjut beliau mengatakan kegiatan pembentukan relawan ini sangat penting dilaksanakan untuk mempercepat terjadinya proses PB dimasyarakat.

Oleh sebab itu mengingat luasnya Kabupaten Sergai ini maka sangat diperlukan relawan yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sergai yang dengan ikhlas mengabdikan dirinya melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dengan menolong sesama saat terjadi bencana, ungkap Soekirman.

Soekirman berharap kepada para relawan dan peserta sosialisasi nantinya agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat ter-

wujudnya kesiapsiagaan aparatur pemerintah dan segenap komponen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD Sergai Dra. Nina Deliana Hutabarat S.Sos melaporkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam hal PB, serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang PB. Prinsip kerja yang mendasari relawan adalah mandiri, profesional, solidaritas, sinergi dan akuntabilitas. Para relawan PB tersebut mempunyai hak, kewajiban dan peran dalam upaya penyelenggaraan PB, baik pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, tutup Nina. (ARM)

E D I S I 307 16 - 22 JUNI 2014

KPKPOS PEMBERITAHUAN

Diberitahukan kepada seluruh Wartawan, Kontributor, Pembantu dan Permasang Iklan Koran KPK POS di seluruh daerah, terhitung sejak pengumuman ini agar mengirim berita dan lainnya ke alamat email yang baru, yakni: kpkpossumut@gmail.com.

Demikian pemberitahuan ini diperbuat, agar para wartawan di seluruh daerah maklum. Terima Kasih.

PIMPINAN

MARIHOT TAMPUBOLON, SH Ka. UPTD

LAMGANDA SIREGAR, S.PD, M.PD Kasek SMA N.1 Muara

MARTOHAP LUMBANTOBING, S.PD Kasek SMP N.1 Muara JENTRIO HARIANJA, S.PD Kasek SMP N.3 Muara

JUNUS SIHOMBING, S.PD Kasek SMP N.2 Muara

CHARLES SIMANUNGKALIT, S.PD Kasek SMP N.4 Muara

Seluruh Jajaran Kepala SDN Kecamatan Muara

HALAMAN 16