Epaper kpkpos 310 edisi senin 7 juli 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

NASIB MS KABAN MENUNGGU VONIS ANGGORO INKRACHT

MEDAN – Pilpres 9 Juli 2014 tinggal dua hari lagi. Konflik horizontal dikhawatirkan bakal terjadi di beberapa daerah di penjuru nusantara.

Karenanya, perlu diantisipasi sejak dini. Aparat keamanan diminta untuk lebih waspada menjaga wilayah-wilayah yang rawan konflik.

CATATAN KPK Pos, menjelang Pilpres, telah terjadi beberapa kali konflik horizontal.

Kasus teranyar bentrokan terjadi di DIY. Di kota pelajar ini bahkan sudah mengalami bentrokan sebanyak 8 kali hingga menyebabkan jatuh korban 3 orang luka, 6 rumah rusak dan 7 mobil dirusak.

Berdasarkan data dari IndoRating (Lembaga Pemeringkat Independen), selain DIY, ada 10 provinsi lainnya yang masuk rawan konflik atau wilayah merah yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumut, Jatim, Jabar,

Sulsel, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTB. Ada 10 parameter yang membuat 10 provinsi tersebut rawan konflik. Pertama, keterlibatan aktif Gubernur dan Wakil Gubernur pada dua timses capres/cawapres yang berbeda.

Kedua, polarisasi akibat keterlibatan aktif Bupati dan Walikota pada salah satu Timses dalam sebuah provinsi.

Ketiga, keterlibatan unsurunsur TNI/Polri dalam politik • LANJUT KE HAL. 2

Banyak isu yang beredar menyebutkan bahwa, seluruh masyarakat beragama Kristen sudah mengarahkan ke salah satu pasangan calon presiden. Isu tersebut tidak benar.

”

Beberapa kali desain konflik tidak jalan. Ada beberapa kearifan seperti konsep dalihan na tolu, paguyuban.

Masyarakat Sumut itu masyarakat logika yang rasional.

”

Perasaan saya mendidih.

Salah satu propaganda gelap itu menyebut Jokowi kafir. Selain menyebarkan informasi bohong, ada juga intimidasi dan politik uang.

Rudolf Pardede

Eddy Syofian

Syafii Maarif

”

Persaingan Sangat Tajam

Sumut Takkan Ribut PEMILIHAN Umum Presiden (Pilpres) 2014 rawan konflik. Mulai di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sabotase suara, sampai konflik horizontal menyangkut isu SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan).

“Namun masyarakat Sumut sudah cerdas, karena keberpihakan

masyarakat di daerah ini tidak bersifat militan,”demikian diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Provsu Drs Eddy Syofian MAP. Eddy menambahkan, kerawanan konflik Pilpres terjadi karena kedua kubu berimbang baik dari segi • LANJUT KE HAL. 2

Rudolf: Tidak Benar Kristen di Sumut Mengarah ke Salah Satu Capres SEJUMLAH tokoh masyarakat di Sumatera Utara membantah isu yang menyatakan penganut agama Kristen di Sumatera Utara sudah menentukan pilihannya terhadap salah satu pasangan capres/cawapres.

Hal ini terungkap dalam dialog

INHIL - Aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) Syaiful, sikapi kerusakan jalan Nasional Bagan Jaya – Enok. Diduga dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan, sehingga badan jalan belum waktunya mengalami kerusakan, maka penyelenggara pekerjaan konstruksi tersebut bisa digugat.

'Pluralisme Pasangan Prabowo-Hatta dalam Menjaga Keutuhan NKRI' di Hotel Danau Toba Internasional, Medan, Senin.

"Banyak isu yang beredar

SAAT ini ada kekhawatiran terjadinya ketidakamanan, bahkan potensi keributan diseputar Pilpres 2014. Salah satu sebabnya adalah jumlah kontestan Pilpres yang terdiri hanya dua pasangan.

"Ini membuat persaingan menjadi sangat tajam dan 'zero sum game'. Apalagi, MK memutuskan Pilpres 2014 hanya satu putaran. Tambahan lagi, persaingan antara pasangan Jokowi-JK VS Prabowo-Hatta kini semakin ketat. Bahkan bisa disebut sebagai 'neck-to-neck rally'," kata ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebook pribadinya.

Diamati Hikam bahwa konsensus publik mengarah pada kemungkinan terjadi

Kolom Redaksi

10 Wilayah Merah KEKHAWATIRAN bakal terjadi konflik horizontal pada saat Pilpres 9 Juli 2014 ini, semakin merisaukan. Ada 10 wilayah (provinsi) yang diprediksi rawan konflik di negeri ini.

Berdasarkan data dari IndoRating (Lembaga Pemeringkat Independen), selain DIY, ada 10 provinsi lainnya yang masuk rawan konflik atau wilayah merah yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumut, Jatim, Jabar, Sulsel, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTB. Kerawanan konflik bisa terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Buya: Fitnah ke Jokowi Pakai Fasilitas Negara JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menyatakan kerisauannya ketika berkunjung ke Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Menurut Buya Syafii, di sana beredar fitnah terhadap calon presiden Joko Widodo.

Bahkan, kata Buya, penyebar isu gelap tentang Jokowi itu ada yang menggunakan fasilitas negara. "Perasaan saya mendidih," ujar Buya Syafii, Rabu, 2 Juli 2014. Buya tak menjelaskan siapa penyebar isu tersebut.

Menurut Buya, salah satu propaganda gelap itu menyebut Jokowi kafir. Selain

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

EDISI 310/ THN VII 7 - 13 JULI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 5

Pemprovsu Hutang Rp1,50 T ke Pemko Medan MEDAN - Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kepada Pemerintah Kota Medan berdasarkan hitung-hitungan sejak tahun 2012 hingga tahun berjalan 2014 mencapai Rp1,50 triliun.

Kondisi ini sungguh sangat mengkhawatirkan, sebab mempengaruhi postur keuangan Pemko Medan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan TA 2013, Ir H Ahmad Parlindungan Batubara MSi, menegaskan tidak ada alasan Pemprovsu tidak membayarkan DBH itu.

“Ada uang harus bayar dan tidak boleh dipisah-pisahkan,” kata Ahmad Parlindungan, Kamis (3/7).

Menurut Ahmad Parlindungan, DBH itu merupakan haknya Pemko Medan yang diambil baik dari pajak kenderaan bermotor, maupun dari pajak bahan bakar. "Hitung-hitungannya ada diambil dan itu merupakan hasil audit BPK. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak dibayar," tegasnya.

Sebab, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, DBH itu sudah dimasukkan ke dalam APBD sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah • LANJUT KE HAL. 2

Ade Gustami Lubis SH, Ketua HiMTA Tg.Balai.

Tipikor Poldasu Diminta Usut BL di Dinas Pendidikan Tanjung Balai TANJUNGBALAI - Tipikor Poldasu diminta melakukan pengusutan realisasi Belanja Langsung (BL) selama tiga tahun mulai Tahun 2011, 2012 dan 2013 yang nilainya miliaran rupiah dan rentan menjadi ajang korupsi.

Dalam pelaksanaan kegiatan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak berfungsi sebagaimana Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Padahal peran PPHP sangat penting dalam menerima hasil pekerjaan sebagaimana yang ada dalam kontrak

kerja baik volume maupun kualitasnya.

Oleh karenanya diyakini dalam pelaksanaan terjadi kegiatan fiktif tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) modusnya sebagian kegiatan tidak dilaksanakan namun diperbuat pertanggungjawaban (SPJ) dengan cara merekayasa.

Penilaian ini mengemuka dalam perbincangan beberapa elemen masyarakat seperti Nursyahruddin SE dari LSM • LANJUT KE HAL. 2

Penyelenggara Jalan Bagan Jaya - Enok Bisa Digugat JALAN Bagan Jaya - Enok merupakan Jalan Nasional sebagai penyelenggara Satker PJN, P2JN. Proyek peningkatan jalan tersebut dibiayai melalui dana APBN tahun anggaran 2013 dengan volume Jalan sepanjang 25 Km, lebar 7 meter.

Jenis pekerjaan dikabarkan aspal hotmix, biaya yang dialokasikan diperkirakan puluhan miliar. Dana sebesar ini ternyata menyisakan kepedihan bagi warga. Jalan Bagan Jaya menuju Pelabuhan Samudra Enok tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Indragiri Hilir.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi BAB IX Bagian Ketiga Pasal 38 Gugatan Masyarakat pada ayat (1) disebutkan “Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan baik secara perorangan maupun kelompok”.

Pembangunan jalan Bagan Jaya – Enok dilaksanakan sejak tahun 2006.

Hingga 2013 ternyata hasilnya amburadul. Pekerjaan tidak selesai, bahkan kondisi jalan menuju Pelabuhan Samudra tersebut memprihatinkan.

“Jalan sepanjang 17 Km dalam kondisi rusak parah, kiri kanan badan jalan berlubang, aspal terkelupas, salah satu jembatan nyaris putus,” sebut Syaiful yang turut bersama KPK Pos dalam investigasi ke lokasi pembangunan jalan Bagan Jaya-Enok belum lama ini.

Dikatakan Syaiful, pembangunan Jalan Bagan Jaya – Enok menggunakan dua mata anggaran. Yakni anggaran Pemerintah Provinsi Riau melalui APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2005-2008 sebesar Rp208 miliar

Jembatan Jalan Nasional Parit Suak Buaya Km 307 Jalan Bagan Jaya-Enok Nyaris Putus.

KPK POS/

• LANJUT KE HAL. 2

PURBA

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Relawan Jokowi Merasa Diintimidasi Aparat JAKARTA - Deklarasi mendukung pasangan calon presiden Jokowi dan Jusuf Kalla yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia (Almisbat) di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Jumat malam, dihalang-halangi oleh kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Almisbat Garut Iwan Setiawan yang mengaku diintimidasi oleh Kepolisian Resor Garut.

"Jelang deklarasi, kami dipanggil bolak-balik oleh kepolisian dengan dalih izinnya belum komplit," kata Iwan. Akhirnya setelah berdebat, kata dia, pihak Satuan Intelijen Kepolisian Resor Garut mengatakan tak akan bertanggung jawab atas pelaksanaan acara.

Saat berlangsung acara, Iwan menilai kelompoknya mendapatkan intimidasi dari aparat. "Mereka berkeliling dengan berpakaian preman serta memasang muka tak bersahabat," kata dia. Listrik pun

yang mengalir ke pengeras suara tiba-tiba mati. Padahal arus listrik dan sound system Masjid Agung di samping lapangan masih hidup.

Kepolisian dan Panitia Pengawas Pemilu di sana melarang Almisbat memasang atribut kampanye Jokowi-JK. "Mencegah bentrok," kata Iwan. Musababnya, bendera kandidat lain sudah memenuhi lapangan yang dekat dengan pusat pemerintahan di Garut itu.

Ia menilai intimidasi itu atas perintah pejabat teras di Garut yang memang dekat dengan Gerindra. "Bupati orang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia versi Prabowo," kata dia.

Mudah Terlihat Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengingatkan semua penyelenggara pemilu presiden, mulai dari pusat hingga daerah, agar tidak berpihak kepada calon tertentu.

Karena hanya ada dua pasang calon, kecurangan mudah terlihat.

BUYA: FITNAH KE JOKOWI PAKAI FASILITAS NEGARA...........................

• DARI HALAMAN. 1 menyebarkan informasi bohong, tutur dia, ada juga intimidasi dan politik uang. "Rakyat menerima begitu saja."

Buya selama dua hari turun lapangan ke sepuluh titik di

Sumatera Barat untuk menepis kebohongan tentang Jokowi itu.

Dia mengatakan berkeliling Sumatera Barat bukan sebagai tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla.

"Ini masalah bagaimana menyelamatkan bangsa," ujarnya.(IN)

PERSAINGAN SANGAT TAJAM...........

• DARI HALAMAN. 1 "crossing" antara kedua pasangan tersebut. Ini juga akan semakin memicu kompetisi antar pendukung, termasuk makin kerasnya kampanye hitam.

Namun ditegaskannya, belum pernah dalam sejarah Pemilu di Indonesia terjadi keributan yang bisa mengganggu keamanan penyelenggaraan secara nasional, apalagi mengganggu keamanan nasional. Pemilu-pemilu di Indonesia, sejak pertama pada 1955 sampai 2009, bisa dikatakan berlangsung baik, walaupun tentu kualitas penyelenggaraannya bisa diperdebatkan.

Sebelumnya, Presiden SBY

mengeluarkan tujuh instruksi kepada Polri bersama TNI dalam mengemban tugas pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Di antara tujuh intruksi tersebut adalah, pertama, meminta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi.

Lebih baik siap hadapi kemungkinan apapun yang bisa terjadi.

Kedua, Polri dan TNI siap dan siaga di seluruh Tanah Air sebelum tanggal 9 Juli hingga beberapa hari setelah itu, atau hingga situasi benar-benar aman.

Operasi pengamanan oleh pihak kepolisian harus terus berlangsung. (TIM)

"Itu bisa mengundang reaksi dari pihak lawan, apalagi sekarang menurut survei dua-duanya kuat.

Jadi, penyelenggara pemilu harus membuktikan dirinya mampu bersikap netral dalam pilpres.

Kalau enggak, bisa dipukuli orang.

Berbahaya, bisa jadi korban.

Tingkat emosi masing- masing pendukung capres itu tinggi sekali," ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.

Hal itu disampaikan Jimly mengingat dalam Pemilu Legislatif 9

April lalu DKPP menemukan banyak penyelenggara pemilu, kepala daerah, dan pegawai negeri sipil (PNS) yang berpihak. Pemihakan tersebut dalam pemilu legislatif memang tidak terlampau kelihatan mengingat banyaknya peserta pemilu. Namun, dalam pilpres, pemihakan akan terlihat karena pesertanya hanya dua pasang calon.

Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah berhati-hati sehingga tak ada konflik antara kepentingan jabatan dan kepentingan

tim sukses yang membuat birokrasi berpihak.

"Praktik dalam pemilu lalu ratarata PNS di daerah berpihak.

DKPP tidak bisa memecat mereka.

Tetapi, datanya ada di DKPP. Jadi, nanti, kalau presiden terpilih membutuhkan data dari DKPP, kami bisa sodorkan. Pecat saja PNS itu," kata Jimly.

Khusus gubernur/bupati/wali kota yang melakukan pemihakan, Jimly mengingatkan agar juga berhati-hati, terutama apabila pasangan calon yang didukung tidak

memenangi pilpres.

Berdasarkan data di DKPP, lembaga tersebut menerima 654 pengaduan yang melibatkan 3.045 penyelenggara pemilu. Pengaduan itu masuk setelah Pemilu Legislatif 9 April lalu. Sebanyak 178 perkara sudah disidangkan. Dari jumlah tersebut, 106 perkara sudah diputus.

Tawarkan uang Berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, menjelang pemilu presiden, tim sukses dan relawan capres-cawapres mulai gencar

menawarkan bantuan uang kepada siapa saja yang mau terlibat dalam kampanye dan mendukung kemenangan salah satu pasangan calon.

Handoko, warga Dusun Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengatakan, warga di dusunnya sudah dua kali diminta membantu meramaikan acara kampanye. ”Kepada mereka yang mau datang ke acara kampanye, tim sukses memberikan uang terima kasih Rp 100.000 per orang,” ujarnya.(BS/NET)

SUMUT TAKKAN RIBUT ..............................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 perolehan suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) lalu, dari tim sukses yang masing-masing punya akademisi, maupun mantan jenderal, maupun berimbang dari segi dukungan media, basis massa serta tokohtokoh berpengaruh yang mengutub di kedua kubu.

Hal senada juga diungkapkan Bakhrul Khair Amal, Pengamat Politik di Kota Medan. Bakhrul menyatakan, kekhawatiran akan terjadi konflik saat pilpres 9 Juli 2014 tidak bakal terjadi di

Sumatera Utara. Kemajemukan masyarakat Sumatera Utara menurutnya menjadi 'senjata' ampuh yang selalu mampu menghempang setiap upayaupaya mengganggu kondusifitas ditengah masyarakat.

"Beberapa kali desain konflik tidak jalan, karena ada beberapa kearifan seperti konsep dalihan na tolu, paguyuban, asimilasi dan sebagainya," katanya, Kamis, seperti dikutip Medanbagus.com.

Bakhrul menyebutkan, selain karena banyaknya kearifan lokal yang mampu menangkal upayaupaya tersebut, masyarakat

Sumut juga menurutnya merupakan masyarakat yang selalu mengedepankan rasionalitas dalam melakukan seluruh tindakan. Segala tindakan yang akan diambil menurutnya selalu didahului dengan logika yang rasional.

"Jadi masyarakat sumut itu masyarakat logika yang rasional," tegasnya.

Bakhrul menyebutkan, meski tidak akan berkonflik, namun hasil pemilu di Sumut tetap berpotensi bermasalah. Kini, tinggal komitmen dari penyelenggara untuk

menunjukkan kinerja yang terbaik, sehingga hasil yang didapatkan nantinya bisa diterima oleh seluruh pihak.

"Hasil yang bisa diterima oleh tim pemenangan, peserta dan lainnya, tinggal itu yang perlu diupayakan oleh penyelenggara," sebutnya.

Pada bagian lain Eddy Syofian mengatakan, hikmah di balik penyelenggaraan Pilpres khususnya di bulan suci Ramadhan antara lain untuk berukhuwah lebih banyak dengan selalu shalat berjamaah yang pahalanya berlipat ganda dari

bulan-bulan biasa. Dengan ukhuwah oleh majelis taklim makin berpeluang untuk mengajak para jamaah atau masyarakat kita datang berbondong-bondong datang ke TPS. “Ini menjadi momentum perubahan bagi bangsa Indonesia mencoblos di bulan maghfirah yang penuh berkah dan ampunan.

Begitu juga piala dunia dalam konteks bertemu minimal mengingatkan serta mendorong para teman, sahabat, saudara,” ujarnya seraya menambahkan konteks inilah yang perlu kita sikapi bersama.(TIM)

PILPRES 2014 LEBIH ‘PANAS’ .....................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pilpres secara terbuka atau tersembunyi. Keempat, tingginya tingkat pelanggaran dalam kampanye selama ini. Kelima, frekuensi dan luasnya jumlah sebaran kampanye hitam dalam masyarakat melalui media komunikasi kampanye seperti sosmed, mediaonline, pamflet, leaflet, tabloid, surat kaleng.

Keenam, besarnya kekuatan personil yang dikerahkan dalam pengamanan kampanye Pilpres.

Ketujuh, kekuatan dukungan antar Capres yang berimbang di sebuah wilayah (Berdasarkan survey Pilpres). Kedelapan, situasi dan kondisi keamanan wilayah pada saat pra-Pilpres. Kesembilan, data wilayah rawan konflik Kementerian Sosial tahun 2013. Dan kesepuluh, pemetaan konstelasi

politik lokal paska Pilpres.

Direktur Eksekutif IndoRating Karel Susetyo MA mengatakan, potensi rawan terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena situasi tersebut harus diantisipasi oleh pihak keamanan dalam hal ini Polri dan TNI, dengan memperkuat fungsi intelijen yang ada pada bagian territorial. Selain itu kesadaran serta peran aktif dari stakeholders pilpres lainnya juga sangat dibutuhkan,untuk mewujudkan pilpres yang aman dan damai.

"Saling serang secara terbuka antar Capres-Cawapres ataupun Timsesnya akan mempengaruhi kondisi psikologis dari para pendukung di tingkat akar rumput.

Dibutuhkan pengelolaan dan manajemen isu dari mereka, agar tidak menjadi bahan bakar yang bisa menyulut konflik sosial," kata

Karel Susetyo.

Selain merilis wilayah merah, IndoRating juga menyebut ada 10 provinsi yang masuk Wilayah Kuning (Waspada Konflik) yakni Sumut, Jateng, Sulteng, Sultra, Sumsel, Lampung, Banten, Bali, NTT dan Gorontalo. Sementara yang masuk Wilayah Hijau (Aman Konflik) adalah DKI Jakarta, Sulut, Sulbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Riau, Babel, Bengkulu, Jambi, Sumbar dan Kepri.

Ditempat terpisah, Peneliti dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, Zuly Qodir melihat potensi konflik horizontal menjelang pemilihan presiden jauh lebih tinggi dibanding periode lalu, sehingga perlu diantisipasi lebih awal.

"Pilpres 2014 akan lebih "panas" dibanding pemilu tahun-tahun sebelumnya karena seluruh kon-

testan baru dan tidak ada yang incumbent," kata Zuly Qodir di Yogyakarta.

Menurut dia, konflik dapat dihindari apabila masing-masing calon dapat mengikuti proses pemilihan dengan cara jujur. "Ini kan persaingan, bagi masing-masing calon saat menang atau kalah tidak perlu berlebihan dalam bersikap, karena akan membangkitkan emosi bagi salah satunya," katanya.

Ia mengatakan proses yang fair dan independen dalam proses pencoblosan juga perlu diperhitungkan kalangan penyelenggara pemilu hingga lapisan bawah.

Menurut dia penelusuran daftar pemilih tetap hingga daftar pemilih tambahan calon pemilih harus dilakukan secara teliti, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal.

Selain itu, keamanan penyimpanan surat suara serta kredibilitas

panitia "ad hoc" dan jajaran Komisi Pemillihan Umum hingga tingkat paling bawah perlu dievaluasi.

"Jangan sampai ada lagi surat suara yang tertukar atau bahkan sudah ada yang tercoblos baik oleh anggota KPPS maupun tim sukses tertentu seperti yang terjadi di Nias," katanya.

Menurut dia, potensi konflik akibat kecurangan kelompok tertentu dapat diminimalisasi apabila fungsi penegakannya dilakukan secara tegas. "Bawaslu harus dipercaya oleh masyarakat untuk menindak setiap kecurangan," katanya.

Menurut dia, Bawaslu perlu mendapat penguatan dalam menindak kasus pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hal itu juga perlu didukung dengan UndangUndang pemilu yang mendukungnya.(TIM)

RUDOLF: TIDAK BENAR KRISTEN TIPIKOR POLDASU DIMINTA USUT BL DI DINAS PENDIDIKAN TANJUNG BALAI ...............

• DARI HALAMAN. 1 sebesar Rp30.377.837.700, de"Kegiatan yang dikelola secara pada Disdik Kota Tanjungbalai sanakan secara rutin.

DI SUMUT MENGARAH KE SALAH Hal senada dikemukakan Ade ngan realisasi Rp23.327.030.999 rutin dari BL ini diantaranya pada untuk TA 2011, 2012 dan 2013 ini, SATU CAPRES......................................... Merdeka Kota, Ade Gustami Lubis (76.79 % ) untuk 12 Program Program Pelayanan Administrasi pelaksanaannya diduga banyak Gustami Lubis SH maupun Irwan• DARI HALAMAN. 1 menyebutkan bahwa, seluruh masyarakat beragama Kristen sudah mengarahkan ke salah satu pasangan calon presiden. Isu tersebut tidak benar," tegas Rudolf Pardede, tokoh masyarakat Sumatera Utara yang hadir dalam dialog tersebut.

Senada dengan Rudolf, Letjen (Purn) Cornel Simbolon juga menyampaikan hal yang sama.

Menurutnya, masyarakat harus selektif terhadap isu yang beredar di tengah masyarakat terkait hak pilih. Ia memastikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2014. "Sekali lagi saya ucapkan, kita tidak perlu mendengarkan isu-isu yang tidak bagus.

Tetapkan pilihan, semoga bangsa ini sejahtera kedepannya," ungkapnya.(TIM)

10 WILAYAH MERAH...........................

• DARI HALAMAN. 1 suara. Mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sabotase suara, sampai menyangkut isu SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan).

Ada 10 parameter yang membuat 10 provinsi rawan konflik. Pertama, keterlibatan aktif Gubernur dan Wakil Gubernur pada dua timses capres/cawapres yang berbeda.

Kedua, polarisasi akibat keterlibatan aktif Bupati dan Walikota pada salah satu Timses dalam sebuah provinsi.

Ketiga, keterlibatan unsur-unsur TNI/Polri dalam politik Pilpres secara terbuka atau tersembunyi.

Keempat, tingginya tingkat pelanggaran dalam kampanye selama ini.

Kelima, frekuensi dan luasnya jumlah sebaran kampanye hitam dalam masyarakat melalui media komunikasi kampanye seperti sosmed, mediaonline, pamflet, leaflet, tabloid, surat kaleng.

Keenam, besarnya kekuatan personil yang dikerahkan dalam pengamanan kampanye Pilpres. Ketujuh, kekuatan dukungan antar Capres yang berimbang di sebuah wilayah (Berdasarkan survey Pilpres). Kedelapan, situasi dan kondisi keamanan wilayah pada saat pra-Pilpres. Kesembilan, data wilayah rawan konflik Kementerian Sosial tahun 2013. Dan kesepuluh, pemetaan konstelasi politik lokal paska Pilpres.

Sebenarnya, konflik dapat dihindari apabila masing-masing calon

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dapat mengikuti proses pemilihan dengan cara jujur. Ini kan persaingan, bagi masing-masing calon saat menang atau kalah tidak perlu berlebihan dalam bersikap, karena akan membangkitkan emosi bagi salah satunya.

Proses yang fair dan independen dalam proses pencoblosan juga perlu diperhitungkan kalangan penyelenggara pemilu hingga lapisan bawah.

Penelusuran daftar pemilih tetap hingga daftar pemilih tambahan calon pemilih harus dilakukan secara teliti, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal.

Selain itu, keamanan penyimpanan surat suara serta kredibilitas panitia "ad hoc" dan jajaran Komisi Pemillihan Umum hingga tingkat paling bawah perlu dievaluasi.

Jangan sampai ada lagi surat suara yang tertukar atau bahkan sudah ada yang tercoblos baik oleh anggota KPPS maupun tim sukses tertentu seperti yang terjadi di Nias.

Potensi konflik akibat kecurangan kelompok tertentu dapat diminimalisasi apabila fungsi penegakannya dilakukan secara tegas.

Bawaslu harus dipercaya oleh masyarakat untuk menindak setiap kecurangan.

Kita harapkan Pilpres 9 Juli 2014 ini benar-benar Jurdil. Para Capres/Cawapres harus siap menang dan siap kalah. Berikan kesempatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

Mari menbcoblos. Jangan Golput. Tentukan pilihanmu. (***)

SH dari HiMTA dan Irwanto dari LSM TOPPAN RI Tanjungbalai, Selasa (1/7) terkait besarnya realisasi BL pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Drs H Hamlet MPd. Namun tidak memaksimalkan peran PPHP dan tidak satu kegiatanpun yang tersentuh hukum.

Menurut Ade, untuk Tahun Anggaran (TA) 2011 mendapat alokasi Belanja Langsung (BL)

terdiri dari 65 Kegiatan. Pada TA 2012 mendapat alokasi BL Rp 47.287.247.150, dengan realisasi Rp39.359.963.871 (83,24 %) untuk 11 Program terdiri dari 67 Kegiatan. Sedang TA 2013 mendapat alokasi BL Rp70.273.126.

825, dengan realisasi Rp47.551.

673.005 (67,67 % ) untuk 13 Program terdiri dari 73 Kegiatan.

Total selama tiga tahun realisasi BL mencapai Rp110.238.667.785.

Perkantoran dengan 13 Kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 2 Kegiatan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 Kegiatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 4 Kegiatan," ungkap Ade, "Mencermati besarnya realisasi BL selama tiga tahun anggaran

penyimpangan apalagi dalam pelaksanaannya Kadis Pendidikan Kota Tanjungbalai selaku Penanggungjawab Anggaran (PA) yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memaksimalkan peran PPHP, katanya.

Ini artinya, tidak mungkin tidak terjadi penyimpangan pelaksanaannya untuk dana dan kegiatan sebanyak tersebut. Apalagi ada program/ kegiatan yang dilak-

to. Sebagai Pengguna Anggaran yang otomatis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs H Hamlet MPd berhasil “meninabobokan" aparat penegak hukum, karena tanpa adanya kontribusi posisi Kadis Pendidikan selaku PPK tidak akan aman seperti selama ini.

Sementara Kadis Pendidikan Drs.H Hamlet MPd ketika dikonfirmasi melalui stafnya tidak berhasil karena kesibukannya.(HER)

PEMPROVSU HUTANG RP1,50 T KE PEMKO MEDAN...........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 (PAD). "Jadi, DBH itu wajib diserahkan ke Kabupaten/Kota.

Karena kondisi itu mempengaruhi tatanan keuangan Pemko Medan, yang berimbas kepada terhambatnya program-program pembangunan yang telah dirancang dan direncanakan," katanya.

Lindung mengaku, kecewa dengan tertundanya pembayaran DBH Pemko Medan, karena berdampak terhadap pembayaran belanja yang sudah dianggarkan.

"Pemprovsu jangan menyengsarakan Pemko Medan, karena tidak ada alasan DBH itu tidak dibayarkan," tegasnya lagi.

Pansus Lindung menyebutkan, DPRD Medan sendiri berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait DBH itu. Sebab, katanya, wacana itu muncul dalam rapat pembahasan LPj karena memang potensi pendapatan Kota Medan paling tinggi dari seluruh kabupaten/kota di Sumut berdasarkan Peraturan Gubernur No. 23 tahun 2012 tentang pedoman bagi hasil pajak daerah untuk pemerintah kabupaten/kota serta bagi hasil PKB/BNKB. “Potensi Kota Medan setiap tahunnya sekitar Rp400 miliar lebih. Jadi, kalau setiap tahun cuma dibayar Rp100 atau 120 miliar,

berarti tiap tahun Pemprovsu terhutang terus ke Pemko Medan,” katanya.

Bahkan, sambung Lindung, dari hasil rapat pembahasan LPj Pemko Medan TA 2013 terungkap hingga 2014 tahun berjalan hutang DBH itu mencapai Rp1,50 triliun. “Itukan duit. Jadi tidak ada cerita untuk tidak dibayar. Saat kita tanya ke Provinsi, katanya uang ada dan tinggal transfer. Tapi, kenapa sampai saat ini belum terselesaikan juga,” sebut Lindung mempertanyakan.

Ditanya niat Pemprovsu untuk membayarnya, menurut Lindung, niat itu ada tapi kecil. “Ini harus disegerakan, karena dampaknya Pemko Medan tidak bisa mela-

kukan pembayaran belanja yang sudah dianggarkan, karena salah satu postur belanja anggaran itu adalah biaya transfer,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Setdakota Medan, Irwan Ritonga, menyebutkan tunggakan DBH dari Pemprovsu kepada Pemerintah Kota Medan dalam dua tahun terakhir (2011 dan 2012, red) sebesar Rp562.280.905.904.

Pada tahun 2011, sebut Irwan, Pemko Medan seharusnya menerima DBH sebesar Rp338 miliar lebih, namun hanya dibayarkan sebesar Rp123 miliar lebih. "Jadi, kekurangan bayar tahun 2011 itu sebesar Rp284,293,050. 137,"

sebutnya.

Sementara, sambung Irwan, pada tahun 2012 Pemko Medan seharusnya menerima DBH sebesar Rp432 miliar lebih, namun hanya dibayarkan Rp154 miliar lebih.

"Tunggakan tahun 2012 itu sebesar Rp278.009,816.806. Jadi, total tunggakan ke Pemko Medan itu sebesar Rp562.280.905.904," katanya.

Untuk tahun 2013, tambah Irwan, Pemko Medan hanya menerima DBH Rp140 miliar dari yang dianggarkan Pemprovsu sebesar Rp190 miliar. “Padahal, estimasi kita lebih dari itu. Makanya, berdasarkan hitungan sampai 2014 tahun berjalan DBH itu mencapai Rp1,50 triliun,” ungkapnya.(TIM)

PENYELENGGARA JALAN BAGAN JAYA - ENOK BISA DIGUGAT .................................................

• DARI HALAMAN. 1 dengan target 68 Km, dilakasanakan dengan sistim tahun jamak melalui program K2i.

Kemudian peningkatan jalan Bagan Jaya – Enok dilanjutkan diinformasikan dengan menggunakan dana APBN tahun anggaran 2013. Pelaksana BBPJN Wilayah II Jenis pekerjaan aspal Hotmix. Dana yang dialokasikan oleh Kementerian PU RI disebut-sebut puluhan miliar dengan volume jalan sepanjang 25 KM. Panjang jalan tersebut sama dengan volume yang dikerjakan PU Provinsi Riau, dan lokasinya juga sama.

Lokasi jalan yang dikerjakan BP2JN dikabarkan hanya

bertahan seumur “Jagung”.

“Soalnya jalan tersebut selesai dikerjakan Desember 2013. Pada Februari 2014 mengalami kerusakan berat, aspal hotmik terangkat kepermukaan dikarenakan mutunya rendah,”ujarnya.

Kerusakan Jalan Nasional menuju Pelabuhan SamudraEnok tersebut diduga kuat akibat manipulasi material berupa agregat A dan B, dalam pelaksanaan pekerjaan diduga pihak pelaksana melakukan kecurangan. Selain itu tidak melakukan pemadatan, terlebih dahulu.

Prilaku tidak terpuji dalam pelaksanaan peningkatan jalan tersebut diduga kuat pihak

kontraktor mengambil keuntungan yang sebesarbesarnya, tanpa memikirkan kualitas jalan dengan melakukan kongkalikong dengan Pihak Satker Wilayah II Jalan Nasional.

Sehingga jalan tersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak, mengakibatkan badan jalan yang belum seumur jagung itu kini kondisinya memprihatinkan karena mengalami kerusakan parah, beruntung belakangan ini belum memasuki musim hujan.

Badan jalan yang rusak parah tersebut di Desa Suhada menuju Desa Sei Rukan kecamatan Enok Kabupaten Inderagiri Hilir Riau diperkirakan sepanjang 17 Km dari 25 Km dalam kondisi rusak parah. Sementara sisanya yang 8

Km bakalan mengalami nasib yang sama tinggal menunggu waktu, karena mutu jalan rendah ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Ir Muhammad ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu lalu, ditanya soal kerusakan jalan Bagan JayaEnok mengatakan, bahwa proyek tersebut dibiayai melalui dana APBN, sebagai pelaksana adalah BPJN II. Namun jika kondisi badan jalan rusak parah seperti yang diberitakan KPK Pos, Pemprov Riau akan mempertimbangkan, kemungkinan tidak menerima pekerjaan tersebut.

“Kita akan lihat dulu ke lokasi.

Kalau memang kondisi badan jalan kerusakannya sampai 70

persen, kita tolak,” kata Muhammad.

Diakui Muhammad, proyek Jalan Bagan Jaya-Enok tersebut sebelumnya sebagai penyelenggara Dinas PU Propinsi Riau melalui program K2i, kemudian kelanjutan peningkatan Jalan tersebut diserahkan ke Kementerian PU. Akmaluddin ST selaku PPK Jalan Nasional Wilayah II di lingkungan BBPJN II, Selasa pekan lalu, menyatakan kerusakan jalan hanya berlubang tidak separah yang diberitakan KPK Pos. “Namun demikian, kita akan pelajari laporan LSM dan pemberitaan KPK Pos tersebut,” katanya melalui staf PPK P2JN.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

JAKARTA - Inilah sejarah baru, bahkan pertama kali terjadi didunia peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Sejarah itu karena majelis hakim Tipikor menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi koruptor. Sang koruptor itu, adalah Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus politisi senior Partai Golkar.

"Menghukum terdakwa Akil dengan pidana penjara seumur hidup. Majelis sependapat dengan pidana maksimal yang diminta penuntut umum setelah mempertimbangkan fakta-fakta, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa Akil selama persidangan," papar Ketua Majelis Hakim Suwidya saat membacakan amar putusan, Senin (30/6) malam.

Akil terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Namun, tidak semua perbuatan Akil dalam dakwaan kesatu terbukti melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sebelum mengetukan palu, hakim Suwidya membeberkan hal yang memberatkan, yakni Akil selaku ketua lembaga negara yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan, seharusnya memberi contoh teladan yang baik dalam hal integritas.

Perbuatan Akil juga mengakibatkan runtuhnya wibawa lembaga MK. Bahkan akibat perbuatannya, diperlukan usaha yang sangat sulit dan lama untuk mengembalikan kepercayaan terhadap lembaga MK. “Karena itu terdakwa dijatuhi pidana dengan ancaman maksimal, dan hal-hal yang meringankan tidak

dapat dipertimbangkan lagi,” kata hakim Suwidya.

Terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih yang diminta penuntut umum, Suwidya tidak sependapat. Alasannya, pencabutan hak memilih dan dipilih tidak relevan lagi diterapkan, mengingat pidana yang dijatuhkan majelis kepada Akil adalah pidana penjara seumur hidup.

Menurut majelis, perbuatan Akil yang berkaitan Pilkada Lampung Selatan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf c, melainkan lebih kepada penerimaan gratifikasi.

Pasalnya, tidak seorang pun saksi yang menyatakan adanya permintaan kepada Susi Tur Andayani untuk mengurus sengketa Pilkada Lampung Selatan.

"Jika melihat rentang waktu pengiriman uang dari Susi ke rekening Akil dan CV Ratu Samagat sejumlah Rp500 juta, pengiriman uang itu tidak ada hubungannya dengan Pilkada Lampung Selatan.

Sehingga, pemberian itu tak terbukti untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Lampung Selatan," ucap majelis.

Dikatakan, terkait penerimaan hadiah atau janji dalam sengketa Pilkada Gunung Mas sebesar Rp3 miliar, Lebak Rp1 miliar, Empat Lawang Rp10 miliar dan AS$500 ribu Palembang Rp19,886 miliar, Morotai Rp1 miliar, Buton Rp2,989 miliar, Tapanuli Tengah Rp1,8 miliar, dan Jawa Timur Rp10 miliar, terbukti untuk mempengaruhi putusan.

"Meski uang untuk pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas dan Lebak belum sampai ke tangan Akil, namun unsur menerima hadiah atau janji terpenuhi. Hal ini dikarenakan

tidak terlaksananya pemberian uang bukan karena kehendak Hambit Bintih, Susi, dan Akil, tapi karena mereka sudah keburu ditangkap KPK," ungkapnya.

Sama halnya dengan janji pemberian uang Rp10 miliar dari Ketua DPD I Golkar Jawa Timur Zainudi Amali untuk memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf dalam sengketa Pilkada Jawa Timur.

"Majelis berpendapat, pemberian uang itu tidak terlaksana bukan karena kehendak Akil, melainkan karena Akil sudah ditangkap KPK," sambungnya.

Soal pemberian uang untuk pengurusan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang, meski saksi Muhtar Ependy mencabut keterangannya, majelis menilai pencabutan itu tidak dapat diterima. Pasalnya, saksi-saksi lain menerangkan adanya pemberian uang meski tidak pasti berapa jumlahnya.

Juga pemberian uang sejumlah Rp7,5 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada Banten, hakim anggota Gosyen Butarbutar menjelaskan perbuatan itu telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Akil melalui CV Ratu Samagat terbukti menerima uang dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk kepentingan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.

Dan soal penerimaan hadiah atau janji dari Wakil Gubernur Papua 2006-2011, Alex Hesegem, majelis menilai Akil telah terbukti menerima transfer uang sejumlah Rp125 juta. Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan, perbuatan Akil dianggap lebih tepat dikenakan Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Untuk dakwaan kelima dan

keenam yang terkait pencucian uang, hakim anggota Matheus Samiadji menyatakan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis melanjutkan, Akil dalam rentang waktu antara 22 Oktober 2010-2 Oktober 2013 melakukan serangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menitipkan, dan menukarkan dengan mata uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari korupsi.

Pertama, Akil menempatkan uang sejumlah Rp51,774 miliar di rekening CV Ratu Samagat dan Rp6,848 miliar di rekening miliknya. Kedua, Akil membayarkan untuk pembelian mobil Ford Fiesta dan Toyota Innova. Ketiga, Akil menukarkan uang dollar Amerika Serikat, Singapura, dan Euro yang nilai keseluruhannya sekitar Rp 65,251 miliar.

Akil juga melakukan perbuatan lain yaitu memindahkan uang Rp2,7 miliar ke lemari di balik dinding kedap suara ruang karaoke di rumah dinasnya. Namun, untuk perbuatan Akil yang menitipkan Rp35 miliar kepada Muhtar, majelis tidak menemukan adanya hubungan kausalitas antara harta kekayaan Akil dengan uang yang dikelola Muhtar.

Dari uang tersebut, Muhtar hanya terbukti mentransferkan uang Rp3,866 miliar ke rekening CV Ratu Samagat. “Majelis hakim berpendapat secara yuridis hal itu menjadi tanggung jawab Muhtar

NASIONAL

Ependy secara pribadi. Terdakwa tidak dapat dimintakan tanggung jawab terhadap harta kekayaan yang tidak dikuasainya,” ujar majelis.

Kemudian, terkait TPPU sepanjang 17 April 2002-21 Oktober 2010, majelis berpandangan, Akil terbukti menempatkan uang Rp 13,456 miliar di rekeningnya dan membayarkan untuk pembelian Toyota Fortuner dan rumah di Pancoran. Penambahan harta kekayaan Akil dianggap tidak wajar karena menyimpang dari profil Akil.

Adapun bukti-bukti yang diberikan Akil untuk membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana dinilai majelis tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan buktibukti tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang menyatakan pemberian uang itu terkait fee sengketa Pilkada.

Dissenting opinion Dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berbeda pendapat (dissenting opinion) saat memutuskan hukuman penjara seumur hidup terhadap Akil Mochtar. Dua orang hakim itu adalah Alexander Maroata dan Sofyaldi. Hakim Sofyaldi menilai dasar pertimbangan hakim terkait peran penyertaan Chairunnisa dan Susi Tur Andayani dalam kasus suap Akil tak sesuai.

"Mereka sebagai pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Hal ini sesuai putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus Chairunnisa dan Susi Tur Andayani yang memutus mereka terbukti sebagai pihak yang bersalah memberi suap kepada hakim," kata Hakim Sofyaldi saat membacakan dissenting opinion.

Menurut dia, peran Chairunnisa dan Susi Tur Andayani seharusnya didefinisikan sebagai penyuap,

bukan penyertaan. Akil, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, divonis dalam kasus suap pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Akil Mochtar Dibui Seumur Hidup) Hakim Alexander Maroata berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tak berwenang menuntut pasal Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena, menurut dia, kewenangan itu tak disebut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. "Terdakwa tidak bisa dijatuhi dakwaan kelima dan keenam terkait Tindak Pidana Pencucian Uang," ujar Hakim Alexander.

Mengingat ada dua hakim yang menyatakan berbeda pendapat, putusan majelis diambil dengan suara terbanyak. Dengan demikian, Suwidya mengatakan, majelis berkesimpulan sebagian besar dakwaan penuntut umum terpenuhi. Namun, dari semua barang bukti yang disita, ada sejumlah barang bukti yang harus dikembalikan.

Usai membacakan vonis, Akil langsung mengajukan banding.

"Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Seperti, keterangan Daryono mengenai inisiatif pemindahan uang Rp2,7 miliar ke lemari di balik dinding kedap suara di ruang karaoke. Saat uang dipindahkan, sata di dalam tahanan," tegas Akil usai persidangan.

Diakuinya, majelis juga tidak mempertimbangkan keterangan Alex Hesegem yang mengatakan dirinya tidak pernah meminta uang.

"Karena itu sampai ke Tuhan pun saya akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding,” ucapnya dengan nada kesal.(endy)

KPK Banding Putusan Akil JAKARTA - Sehari setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis M Akil Mochtar dengan hukuman penjara seumur hidup, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengajukan banding.

"Sejumlah alasan mengapa jaksa penuntut umum mengajukan banding karena aset kekayaan terdakwa Akil yang dikembalikan kendati terbukti tindak pidana pencucian uang (TPPU) nya," papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (1/7) malam Bambang menilai putusan majelis sangat kontradiktif. Di satu sisi, Akil dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kelima dan keenam. Di sisi lain, majelis memerintahkan pengembalian sebagian harta kekayaan Akil yang telah disita KPK sebagai barang bukti.

"Majelis memerintahkan penuntut umum mengembalikan uang sejumlah Rp4,2 miliar dan Rp3,79 miliar yang tersimpan dalam rekening Akil di BNI dan Bank Mandiri cabang Pontianak setelah dikurangi Rp1 miliar dan Rp 2,6 miliar yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Ini kan sangat rancu," ungkap Bambang.

Dilanjutkan majelis juga memerintahkan pengembalian uang

Rp3,349 miliar dalam rekening Akil di BCA cabang Pontianak setelah dikurangani Rp2,096 miliar yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Majelis memerintahkan pengembalian satu uni mobil Toyota Kijang Innova dan Ford Fiesta yang dibeli secara tunai.

Majelis, tambah dia, juga memerintahkan pengembalian sebidang tanah dan bangunan di Gang Karya Baru Pontianak yang diperoleh Akil sebelum menjadi anggota DPR. Selanjutnya, majelis memerintahkan pula pengembalian deposito BRI senilai Rp3 miliar dan satu unit mobil Audi hitam yang diperoleh Akil dari hasil tukar tambah mobil Harrier.

Bambang mengatakan alasan lain yang menjadi pertimbangan penuntut umum mengajukan banding karena majelis menyatakan penerimaan Rp500 juta tidak terbukti untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Lampung Selatan. Majelis menganggap perbuatan Akil ini lebih kepada gratifikasi.

Terdapat tiga tingkatan banding terhadap pengadilan tipikor Jakarta.

Banding tingkat pertama diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apabila permohonan tidak dikabulkan, maka bisa diajukan kasasi ke MA. Jalan terakhir yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA. "KPK yakin

Istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Ratu Rita (tengah) mendatangi rutan KPK untuk menjenguk suaminya yang ditahan dalam kasus dugaan suap pilkada, Jakarta, Selasa (1/7). Sehari sebelumnya, Akil divonis penjara selama seumur hidup karena dianggap terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pilkada, antaralain Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, senilai Rp 3 miliar, Pilkada Lebak, Banten, senilai Rp 1 miliar, Pilkada Empat Lawang senilai Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS, dan Pilkada Kota Palembang senilai sekitar Rp 3 miliar. putusan di Pengadilan Tipikor dikuatkan di tingkat MA," harapnya.

Jaksa penuntut umum KPK Pulung Rinandoro menilai berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, penerimaan uang Rp500 juta untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Lampung Selatan. “Kalau kami menganggapnya bukan gratifikasi,” ujarnya.

Soal pengembalian barang bukti, Jaksa Pulung menganggap majelis tidak

konsisten. Mengingat pertimbangan majelis, jelas disebutkan harta kekayaan yang ditempatkan, ditransferkan, dibelanjakan, dan ditukarkan Akil dengan mata uang dari pengurusan sejumlah sengketa Pilkada di MK. "Jadi ada pertentangan dalam pertimbangan majelis. Seharusnya, jika majelis berpadangan dakwaan kelima dan keenam terbukti, berarti harta kekayaan Akil yang berkaitan dengan kedua dakwaan tersebut patut diduga

bersumber dari tindak pidana korupsi.

Mengapa mesti dikembalikan?," tanyanya.

Diakuinya, masih ada beberapa alasan pengajuan banding. Seperti, penitipan uang Rp35 miliar kepada Muhtar Ependy yang dianggap tidak ada hubungannya dengan Akil, penerimaan dari Alex Hesegem yang dinilai lebih tepat menggunakan dakwaan alternatif, serta penolakan pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih. (ENDY)

Layak Dihukum Mati VONIS pidana penjara seumur hidup terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, mendapat reaksi dari berbagai pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai vonis itu merefleksikan rasa keadilan hukum.

Diharapkan lembaga peradilan penegak hukum bisa menjaga integritas dalam menangani kasus korupsi.

"Putusan ini merefleksikan rasa keadilan hukum dari majelis hakim sekaligus penghormatan majelis hakim terhadap penguatan dan pemuliaan demokrasi yang selama ini telah dirobek-robek sebagian proses politik," ucap Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantor KPK Jakarta, Selasa (1/7) Putusan ini, lanjut Busyro juga membawa pesan moral kepada para penegak hukum yang menangani perkara korupsi, terutama sengketa pilkada. Para penegak hukum diharapkan bisa menjaga integritas dalam menangani kasus sengketa pilkada.

"KPK, menghormati apa yang telah diputuskan Majelis Hakim. Vonis terhadap Akil yang sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan jaksa selama proses persidangan adalah benar," tutup Busyro.

Anggota Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menilai selayaknya Akil Mochtar dihukum mati. Karena hukuman seumur hidup sebenarnya masih ada kesempatan untuk bebas.

Dicontohkan kasus kepemilikan narkoba, Schapelle Leigh Corby divonis 20 tahun penjara.

Ternyata bebas setelah mendapat beberapa remisi. "Tak menutup kemungkinan Akil juga bakal mendapat remisi seperti Corby, hingga berujung pada kebebasan.

Ini menunjukkan proses hukuman saat ini terjadi suatu ketidakadilan," ujar Desmond.

Bahkan hukuman seumur hidup, lanjut dia, belum tentu akan menjadi efek jera bagi para koruptor. "Korupsi di Indonesia sudah parah, dan hukuman mati adalah solusi yang tepat," sarannya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Kejari TBA Dinilai Lamban Proses Dugaan Korupsi Dana BOS TANJUNGBALAI- Ketua Himpunan Mahawiswa Tanjungbalai- Asahan ( HiMTA) Ade Gustami Lubis,SH meminta Kejaksaan Negeri TanjungbalaiAsahan (Kejari TBA) professional dan transparan dalam melakukan pemeriksaan kasus korupsi dari laporan masyarakat.

Contohnya,dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan bantuan Dana Operasional Pendidikan (DOP) Pemko Tanjungbalai Tahun 2012 & 2013 untuk SDN di Kota Tanjungbalai, kata Ade Gustami kepada wartawan, (1/7).

Ade menyebutkan, sebelumnya LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui suratnya Nomor.142/LSM-MERDEKA/ TB/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 telah melaporkan dugaan penyimpangan dana BOS dan DOP di SDN 132406, SDN 133889 dan SDN 130001 pada Triwulan I, II,III dan IV Tahun 2013.

Ade yang ditemui dikantornya di Jalan Gaharu menilai Kejari TBA tidak professional dan tidak transparan. Dia menganggap Kasi Pidsus, Kejari TBA , Yarnes,SH.MH lamban dalam melakukan permeriksaan kasus korupsi. Laporan LSM Merdeka tanggal 12 Februari 2014 sampai saat ini masih tahap Puldata sedangkan tahap Pulbaket ditangani oleh Seksi Pidana Khusus ( Pidsus) yang diketuai Yarnes, SH,MH . Walaupun ke 13 orang kepala sekolah SDN sudah diperiksa namun pihak Kejari tidak mau memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada wartawan. Hal ini menimbulkan kekecewaan para wartawan, ungkapnya.

Sementara baik Kajari TBA, Ester PT Sibuea,SH,MH maupun Kasi Pidsus, Yarnes,SH,MH berulangkali tidak berhasil dikonfirmasi.

Menurut petugas piket, Kajari dan Kasi Pidsus tidak bisa ditemui karena sibuk.(HER)

SUMUT

LSM LCKI Dan PAD Desak Gubri Selamatkan Aset Pemprov Riau DUMAI - LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Dumai Ir. Toga Tampubolon dan LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau Chairuddin, Kamis (3/7) mendesak Gubernur Riau H.Annas Maamun agar menyelamatkan aset Pemprov Riau berupa tanah seluas 50.150 M2 yang terletak di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai yang diduga telah dialihkan oknum mafia tanah kepada pihak lain.

Kedua LSM ini menyebutkan aset Pemprov Riau berupa lahan seluas 50.150 M2 yang telah dibeli tahun 1986 oleh Dinas Perikanan Provinsi Riau dengan menggunakan anggaran APBD Pemprov Riau harus diselamatkan.

"Lahan dibeli dengan menggunakan uang

rakyat dan bagi oknum yang disinyalir telah menggelapkan aset Pemprov Riau harus ditindak tegas", tegasnya.

Kedua LSM ini mengetahui dugaan penggelapan aset ini dari informasi di media KPK Pos. Keduanya menyebutkan bahwa penggelapan aset pemerintah merupakan tindak kejahatan yang sudah terkordinir yang diduga dilakukan mafia tanah di Provinsi Riau. Bahkan, kata Chairuddin, masyarakat sudah mengirimkan laporannya kepada Gubernur Riau terkait dugaan penggelapan aset tersebut.

Adanya laporan resmi dari masyarakat tersebut juga diakui Kabid Administrasi Biro Perlengkapan Pemprov Riau Indriadi. Ditemui diruang kerjanya, Rabu pekan lalu, Indriadi mengatakan bahwa laporan itu telah didisposisikan

ke Assisten III Sekda Pemprov Riau tanggal 25 Juni 2014 untuk ditindaklanjuti. Saat ini laporan itu sedang diproses dan pihaknya akan segera memberikan jawaban atas laporan masyarakat yang dilayangkan tanggal 18 Juni 2014, sebutnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) No.52/AJB.BK/1986 tanggal 22 Februari 1986 lahan seluas 50.152 M2 yang dibeli Dinas Perikanan Provinsi Riau menggunakan dana APBD Prov Riau tahun 1986. Lahan tersebut dibeli untuk keperluan tambak ikan. AJB yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur, Drs. Nurdin Bakar dan Kepala Desa Lubuk Gaung, Nurzaman.

Berdasarkan AJB 52 /AJB.BK/1986 lahan yang terletak di Lubuk Gaung

dengan luas 50.150 M2,dengan wilayah perbatasan yaitu mulai dari wilayah Utara berbatasan dengan Laut sepanjang 170 meter,wilayah Timur berbatasan dengan Sungai Mahang sepanjang 295 meter, wilayah Selatan berbatasan dengan Jalan Lama sepanjang 170 meter, wilayah Barat berbatasan dengan tanah Assuari sepanjang 295 meter.

Dan dari hasil pantauan dilapangan dan keterangan yang dihimpun KPK Pos disebutkan berdasarkan AJB 52 tersebut letak tanah Pemprov Riau berada dalam kawasan PT.Sari Dumai Sejati Lubuk Gaung. Sementara diketahui luas tanah PT.Sari Dumai Sejati, mulai dari pantai sepanjang 1000 meter dengan lebar 600 meter mulai dari bibir pantai menuju Jalan Lintas Lubuk Gaung.(PUR)

Sejumlah wartawan berusaha mengajukan pertanyaan kepada karyawati swasta, Liza Merliani Sako, seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/ 7) malam. KPK meminta keterangan Liza Merliani Sako sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Palembang.

3 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi Bakal Ditahan LABUHANDELI- Kejaksaan Negeri Cabang (Kecabjari) Lubuk Pakam di Labuhan Deli sudah menetapkan tiga tersangka (Tsk) serta tak menutup kemungkinan bakal melakukan penahanan terhadap tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi program Kelompok Tani Sarjana Membangun Desa di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.Jumat (4/7).

Tersangka masing-masing Khairul Suhada (KS), Abdul Haris Nasution (HAN), Rusli Arief (RA) sebagai Ketua dan pengurus Kelompok Tani Ternak di Desa Kelambir Lima Kebun.

Bantuan sapi itu sebesar Rp 300 juta yang berasal dari APBN 2011 untuk pembelian 33 ekor sapi.Setelah dilakukan penyelidikan ada sebesar Rp 300 juta yang diterima Kelompok Tani bantuan 3 tahap, tapi untuk tahap ke tiga diduga diselewengkan para Tersangka ke rekening pribadinya sebesar Rp 240 juta.

Bukan hanya menyelewengkan Rp 240 juta terbukti harga pembelian sapi itu juga berbeda dengan harga faktur diduga terjadi mark-up antara Rp 3-5 juta per ekor.

Ketika dikonfirmasi kepada Koor-

dinator Pidsus Jaksa Simon Morris Sihombing,SH mengatakan, penyidikan sudah selesai secara substansinya seyogianya ditahan tapi karena sebahagian kerugian negara itu sudah dikembalikan berupa sapi maka akan dipertimbangkan penahanan berikutnya.

Yang pasti diproses hukum walau ada pengembalian kerugian negara, katanya.

Dari hasil penyelidikan itu mulai awal 2013 terdapat kejanggalan untuk pencairan tahap akhir maka bantuan Sarjana Membangun Desa dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tersebut ada

tindakan korupsi.

Dari hasil penyelidikan itulah pihak Cabjari Lubuk Pakam di Labuhan Deli telah menetapkan KS terlebih dahulu kemudian dikembangkan dijerat lagi HAN dan RA menjadi tersangka tapi belum dilakukan penahanan.

Simon menambahkan hasil penetapan tersangka KS, HAN dan RA setelah dilakukan pemeriksaan kepada 30 orang saksi.Ketiga tersangka dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan dan disidangkan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kata Simon.(DNA).

DUGAAN KORUPSI DANA BOS SDN TANJUNGBALAI

Kepala Sekolah Takut Dijadikan Mesin ATM TANJUNGBALAI- Pengusutan dugaan korupsi dana BOS SDN di Kota Tanjungbalai Tahun 2012 dan 2013 yang dilakukan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai – Asahan ( Kejari TBA) ,Yarnes, SH,MH , mulai meresahkan para Kepala sekolah. Pasalnya, para kepala sekolah ini resah dan takut akan dijadikan mesin ATM oleh pihak Kejari TBA. Dari ke tiga kepala sekolah SDN yang dilaporkan oleh LSM Merdeka ke Kejari TBA, pemeriksaan merembet kepada sepuluh orang kepala sekolah lainnya. Berarti sudah 13 orang kepala sekolah yang diperiksa dari ke 67 SDN di Tanjungbalai.

Terkait dugaan korupsi dana BOS ini,Sekretaris Forum Wartawan Mingguan Kota Tanjungbalai ( Forwamkota), Mhd.M.M Situmorang, Selasa (1/7) lalu mengimbau agar Kejari melaksanakan tugasnya secara profesinal dan transparan demi tegaknya

supremasi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkuaknya serta lambannya proses kasus ini juga menimbulkan keresahan para jurnalis diTanjungbalai karena adanya pengancaman terhadap salah seorang wartawan, ungkap Situmorang.

Nursyahruddin,SE Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai juga merasa prihatin atas kinerja mulai dari Seksi Intel, Seksi Pidsus, Kejari TBA dalam menangani laporan dugaan korupsi yang dilontarkan masyarakat.

Apa lagi sampai menjadikan para kepala sekolah sebagai mesin ATM. Karena tupoksi Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis) yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

Dan hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Disamping

sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satusatunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar),tukasnya.

Hal senada juga ditegaskan Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai,Irwanto.

Dia menyebutkan bahwa dalam UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Dan salah satu prinsip penting negara hukum

yaitu adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut setidaknya tercermin dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU Kejaksaan yang baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU tersebut harus dilaksanakan secara merdeka, sebut Nursyahruddin.

Terkait dugaan korupsi dana BOS

tersebut,LSM Merdeka Kota Tanjungbalai melalui suratnya nomor: 142 / LSM-MERDEKA /TB/III/2014 disusul dengan surat nomor : 143 /LSMMERDEKA /TB/III/2014 menyampaikan laporan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2013 yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 132406 Kartini Nasution,S.Pd, Kepala Sekolah SDN 1338899 Nurbaiti,S.Pd dan Kepala Seklah SDN 130001 Hj Mariana,S.Pd. Setelah ketiga Kepala Sekolah tersebut diperiksa oleh Seksi Pidana Khusus ( Pidsus) Kejari TanjungbalaiAsahan ( Kejari TBA) kemudian pada Selasa ( 13 Mei 2014 ) lalu pihak Kejari memeriksa Kepala Sekolah lainnya yaitu Kepala Sekolah SDN 1300,SDN 134633,SDN 135911,SDN 139458,SDN 136541,SDN 138429,SDN 138434,SDN 136467 dan SDN 133890.(HER)

DUGAAN KORUPSI RP15,2 M DINKES TANJUNGBALAI

Kabid Dan PPTK Mulai Kasak Kusuk TANJUNGBALAI–Setelah Kejaksaan Negeri TanjungbalaiAsahan ( Kejari TBA) di desak oleh berbagai elemen masyarakat dan mencuat diberbagai media untuk melakukan pengusutan dugaan penyimpangan penatausahan dan pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp15,2 miliar. Akhirnya membuat Kepala Bidang selaku Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) kasak kusuk.

Kasak kusuk terlihat pada Kabid Pelayanan Kesehatan Dwi Rahmi

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Zaki, SKM,M.PH, Kabid Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dr Andre Gumanto Sitorus sedangkan Kabid Kesehatan Masyarakat, Saut Harianja,SKM kelihatan masih tenang- tenang saja.

Hal ini diungkapkan salah seorang staf di Dinkes Kota Tanjungbalai yang menyebutkan bahwa ke dua pejabat itu mulai resah.

Sementara menurut staf itu, sikap tenang yang diperlihatkan Kabid Kesehatan Masyarakat Saut Harianja karena menganggap masalah dugaan penyimpangan penatausahaan dan pengelolaan keuangan sebesar

Rp15,2 miliar bukan hanya tanggungjawab Kabid sebagai PPTK. Dia yakin yang bertanggungjawab untuk semua Kegiatan adalah Kepala Dinas selaku Penanggungjawab Anggaran (PA) yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) . Apalagi, menurut Saut, dalam penyelesaian kegiatan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Baik menyangkut kualitas maupun jenis barang untuk pengadaan demikian juga halnya untuk kegiatan fisik sarana/ prasarana.

Sebelumnya kasus dugaan

penyimpangan ini mencuat karena adanya laporan dari Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai Nursyahruddin.SE. Dalam laporan disebutkan adanya dugaan penyimpangan dan pertanggungjawaban dana belanja langsung TA.2013 sebesar Rp15, 2 miliar yang dialokasikan untuk 16 program terdiri dari 52 Kegiatan. Bahkan Sri Mulyani Rahmah,A.Md,Bendahara Pengeluaran (BP) Dinas Kesehatan diduga selalu membantu Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatyan (PPTK) dalam pembuatan SPP-LS. Dan untuk penerbitan SPM-LS oleh

Kepala Dinas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Subroto,SE. Dikhawatirkan dalam penggunaan anggaran banyak yang fiktif.

Maksudnya kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA - SKPD ) namun dananya tetap dicairkan sehingga akan muncul pertanggungjawaban fiktif . Hal ini bukan rahasia umum lagi dan sering terjadi, khususnya untuk kegiatan rutin non fisik, tukasnya.(HER)

BTN Dipercaya Mengelola SPP Mahasiswa USU MEDAN- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyerahkan bantuan dua unit mobil operasional kepada Universita Sumatera Utara (USU). Bantuan diserahkan langsung Direktur PT BTN Tbk H. Hulmansyah kepada Rektor USU, Prof Dr Syahril Pasaribu, di halaman depan Biro Rektor USU, Jumat (4/7).

"Bantuan kendaraan operasional tersebut berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova dan satu unit mobil Isuzu D'Max warna hitam,"kata Hulmansyah menjawab wartawan usai penyerahan kunci mobil secara simbolis kepada rektor USU yang disaksikan para pejabat teras USU dan BTN. Menurut Hulmansyah, ini bukan bantuan atau sebuah hadiah, tapi sebagai bentuk komitmen kerjasama yang dijalin antara BTN dan USU."Kerjasama USU-BTN sudah dibingkai dalam sebuah MoU, " ungkap Hulmansyah.

Kerjasaman BTN dan USU telah melahirkan hubungan saling menguntungkan (win-win).

Sebagai lembaga keuangan, BTN dipercaya untuk mengelolal pembayaran SPP para mahasiswa USU ‘’Kerjasama ini dapat disinergikan dengan saling menguntungkan," ulangnya Artinya, penyerahan bantuan kendaraan operasional ini merupakan program kerja sama antara BTN dengan lembaga pendidikan dalam bentuk pemberian kendaraan maupun lainnya.

"Semoga kendaraan ini dapat menunjang kelancaran operasional keluarga besar USU, " ujarnya. Dia menagatakan, salah satu bentuk kerja sama dengan USU ini, adalah pengelolaan dana SPP para mahasiswa USU."Kami juga berterima kasih atas kepercayaan USU kepada BTN untuk menghimpun SPP bagi mahasiswanya," ujarnya.

Rektor USU, Prof Dr Syahril Pasaribu menyambut baik bantuan tersebut dan berharap bantuan serupa tidak berakhir sampai di sini.

"Bantuan ini merupakan perekat hubungan kerja sama dan kemitraan antara USU dan BTN yang sudah berjalan baik selama ini", ujar Rektor.

Didampingi, PR-1 Prof Dr Zulkifli Nasution, Kabag Humas , Bisru Hafi, dan para pejabat USU, rektor mengatakan, mobil ini nantinya akan digunakan untuk operasional di lingkungan Biro Rektor USU. "Mobil ini bukan untuk pribadi, tapi dipergunakan untuk operasional USU,"ungkapnya.

Untuk itu, lanjut rektor, keluarga besar USU sangat mengapresiasi dukungan diberikan BTN kepada USU. Pihaknya sangat mengharapkan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dengan BTN dapat lebih ditingkatkan lagi.

Bentuk kerjasama USU dengan BTN, dalam hal penerimaan uang SPP mahasiswa USU ke bank tersebut."Selain BTN, USU juga menjalin kerjasama serupa dengan beberapa bank terkemuka di Indonesia, salah satunya BNI. BNI juga telah memberikan berbagai bantuan kepada USU.Dari puluhan ribu mahasiswa USU, BNI terbilang paling banyak menerima uang SPP mahasiswa USU."Kita berharap bank-bank lain juga menyusul memberikan bantuan kepada USU," tegasnya.

Selain kerjasama penghimpunan uang kuliah, kata rektor,pihaknya terus menjejaki kerjasama dalam bentuk lain dengan catatan saling menguntungkan."Apapun bentuk kerjasama itu tidak masalah yang terpenting dapat memberikan keuntungan dan kemajuan USU sebagai kampus terkemuka di daerah ini.(FER)

Kerap Merugi, Pansus LPJ Usul BUMD Dibubarkan MEDAN- Sejumlah anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan TA 2013 meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perudahaan Daerah (PD) Pembangunan, Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) dibubarkan saja karena tidak pernah memberi untung ke Pemerintah Kota Medan.

"Selama ini, BUMD di Pemko Medan kerap diberikan tambahan modal namun tidak pernah memberikan keuntungan yang maksimal.

Daripada membebani keuangan Pemko kita menyarankan agar BUMD dibubarkan saja," ungkap Anggota Pansus LPj H. Muslim Maksum Yusuf, Lc dalam rapat lanjutan pansus Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2013, di ruang Badan Anggaran, Jumat (4/7)).

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah petinggi Perusahaan Daerah diantaranya Dirut PD Pasar Benny Sihotang, Dirut PD RPH Putrama Alkhairi dan Dir Operasional PD Pembangunan Rafriandi Nasution, Muslim menilai realitas yang terjadi di BUMD Pemko Medan sangatlah menyedihkan. "Ini sangat menyedihkan, sepatutnya BUMD ini perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dan bisa memberikan PAD ke kas daerah. Namun kenyataannya selama ini BUMD tidak pernah untung," jelas Muslim.

Untuk itulah, Politisi Partai Keadilan Sejahtera berfikir kenapa perusahaan yang tidak memberikan keuntungan dipertahankan. "Kenapa harus mempertahankan perusahaan yang terus menerus menjadi benalu dan beban. Untuk itulah kita menminta agar ditutup saja," jelasnya.

Anggota DPRD Medan lainnya, Godfried Effendi Lubis menilai hal yang sama, perusahaan daerah yang tidak memberikan keuntungan sepatutnya dibubarkan saja.(DNA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

LIPSUS

Nasib MS Kaban Menunggu Vonis Anggoro Inkracht Penuntasan kasus korupsi Sistem Komunikasi radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan memasuki babak baru. Setelah terdakwa Anggoro Widjojo divonis bersalah dan diganjar hukuman 5 tahun, KPK didesak mengembangkan serta menindaklanjuti kasus tersebut, dengan mengarah ke mantan Menteri Kehutanan (Menhut) Malem Sambat (MS) Kaban. Apalagi, Anggoro telah menerima putusan tanpa mengajukan upaya hukum lainnya. Dengan kata lain, status Anggoro menjadi terpidana.

Demikian intisari dalam sebuah diskusi Koalisi Anti Mafia Hutan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (4/7). “KPK tidak saja membongkar, tapi juga mengembangkan kasus Sistem Komunikasi radio Terpadu. Kalau mendengar keterangan dari sejumlah saksi menimbulkan dugaan kuat keterlibatan MS Kaban. KPK jangan ragu menetapkan tersangka kepada MS Kaban. Kalau dari bukti yang kita dapatkan, MS Kaban sudah dapat dijadikan tersangka,” ujar Kooordinator bidang hukum dan peradilan, Emerson Yuntho.

Dikatakan Emerson, KPK semestinya tidak ragu menaikkan status MS Kaban menjadi tersangka.

Selain merujuk pada sejumlah rangkaian bukti dan keterangan sejumlah saksi, putusan majelis hakim terhadap Anggoro menyebut adanya komunikasi antara terpidana dengan MS Kaban. Komunikasi tersebut dalam rangka meminta sejumlah uang kepada Anggoro.

Emerson menengarai proyek SKRT seperti sudah diatur sedemikian rupa oleh MS Kaban.

Dengan serangkaian bukti dan fakta tersebut, politisi Partai Bulang Bintang itu dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam UU Pemberantasan Korupsi. Misalnya, Pasal 2 dan Pasal 3 berkaitan dengan melakukan perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Ia berpandangan, putusan majelis hakim pengadilan Tipikor terhadap Anggoro bukan akhir dari kasus tersebut, namun masih merupakan jalan panjang dalam rangka membongkar sejumlah kasus korupsi di sektor kehutanan. Emerson berpandangan, terbongkarnya kasus SKRT menunjukkan betapa rusaknya sektor kehutanan akibat di korupsi.

“Ini juga harus memproses seperti pengadaan barang dan jasa serta sektor lainnya,” katanya.

Manager Advokasi dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyahaprabu, menambahkan keterangan dari sejumlah saksi merupakan bukti kuat untuk menjerat MS Kaban.

Menurutnya sejak kasus tersebut terbongkar pada 2009 silam hanya 7 orang yang diproses oleh KPK hingga berujung di Pengadilan Tipikor.

Ketujuh orang itu, empat diantaranya anggota DPR yakni Yusuf Erwin Faisal, Hilman Indra, Azwar Chesputra, dan Fachri Lelusa.

Sedangkan tiga orang lainnya yakni Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenhut Wandojo Siswanto, Dirut PT Masaro Radiokom Putranefo, dan Pemilik PT Masaro radiokom Anggoro Widjojo.

Lebih jauh Muhnur mengatakan, Anggoro terbukti memberikan sejumlah uang dalam bentuk puluhan ribu dolar amerika travel cheque senilai Rp50 juta kepada MS Kaban.

Selain itu, dua unit lift senilai AS$58.581 ribu, genset senilai Rp350 juta dan biaya pemasangan instalasi sebesar Rp206 juta. “Dua fasilitas lift tersebut dibeli Anggoro atas permintaan MS Kaban.

Berbekal dari serangkaian keterangan saksi, bukti, dan sejumlah putusan dalam kasus yang sama, KPK semestinya tak ragu menjerat MS Kaban. Ia mengatakan, putusan majelis hakim terhadap Anggoro mesti diapresiasi, yakni memberikan hukuman maksimal penjara selama lima tahun.

Kasus korupsi hutan memberikan dampak dalam kerusakan hutan dan kerugian negara. Menurutnya, kerusakan hutan penyumbang terbesar, setelah sektor pertambangan dan perkebunan. Dia mengatakan, KPK semestinya menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk mengusut kasus korupsi kehutanan lainnya.

Sambangi KPK Dalam waktu dekat jika KPK tak segera menetapkan tersangka terhadap MS Kaban, Koalisi Anti Mafia Hukum berencana menyambangi KPK. Prinsipnya memang KPK sudah memiliki sejumlah bukti dengan pertimbangan putusan Anggoro berkekuatan hukum tetap. “Tapi kalau lamban, kami akan datang ke KPK untuk menanyakan apa kendalanya,” ujarnya.

Ia pun mendorong tidak saja pertanggungjawaban pelaku, tetapi lebih pada kejahatan korporasi. KPK, kata Muhnur harus mulai menjerat pada kejahatan korporasi. Meski sudah dituangkan pasal tentang kejahatan korupsi di berbagai perundangan, namun penerapannya masih setengah hati.

Emerson menambahkan, KPK sebenarnya cukup merujuk pada putusan Anggoro. Dengan kata lain, semestinya koalisi tak perlu meyambangi KPK. Namun jika lamban, bukan tidak mungkin koalisi akan mendesak serta menyambangi KPK. “Sebenarnya tidak perlu didatangi, KPK harusnya segera menetapkan tersangka MS Kaban,” ujarnya.

MS Kaban yang kini menjadi tim sukses pasangan salah satu Capres bukan menjadi penghalangan bagi KPK. Menurutnya, KPK perlu mengembangkan pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan MS Kaban.

Di lain sisi, koalisi berpandangan KPK harus menjadikan penyelesaian kasus tersebut sebagai fokus.

Pasalnya, korupsi sumber daya alam sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia.

“Selain itu, akibat mafia anggaran yang bermain di Senayan (DPR, red) dan parpol yang menyusup ke Kemenhut sehingga Menteri Kehutanan mendatang harus orang yang profesional dan buan dari partai politik,” pungkasnya.(HOL/BBS/int)

Status Kaban Bergantung Pimpinan KPK JAKSA Penuntut Umum (JPU) KPK Riyono mengapresiasi putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Anggoro Widjojo, terdakwa kasus dugaan suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan pada 20062007. Hakim menyatakan Anggoro terbukti memberikan suap kepada sejumlah anggota DPR Komisi IV 2004-2009 dan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. "Itu sebetulnya kan sesuai tuntutan. Analisa kami juga mengatakan terdakwa memberikan kepada Yusuf Erwin Faisal dan MS Kaban," kata Jaksa Riyono usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (2/7).

Jaksa mengatakan, mengenai

tindak lanjut fakta persidangan yang tercantum dalam amar putusan, jaksa menyarankan menunggu proses berikutnya di KPK. "Tahap pertama adalah dalam putusan itu dinyatakan Anggoro terbukti memberikan sejumlah uang kepada MS Kaban. Itu saja yang terpenting," katanya. Jaksa Riyono mengatakan, fakta MS Kaban merima uang menjadi salah satu bukti.

Mengenai status Kaban, hal itu bergantung kepada pimpinan KPK. "Itu dapat menjadi suatu fakta hukum. Iya (bisa digunakan KPK), masalah penetapan itu bukan saya. Itu nanti proses pimpinan (KPK)," tukasnya.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK beberapa kali memeriksa MS Kaban sebagai saksi. Dia juga pernah memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta.(OKZ)

Jaksa KPK Puas Anggoro Divonis Maksimal JAKSA Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa puas dengan vonis lima tahun penjara majelis hakim terhadap Anggoro Widjojo, terdakwa kasus dugaan suap Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan sekarang Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Boleh dikatakan puas," kata Jaksa Riyono usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/7).

Anggoro divonis lima tahun penjara dan pidana denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan, vonis hakim sama dengan tututan jaksa KPK. "Kalau kami sudah menuntut lima tahun, sudah diputus lima tahun. Semua pertimbangan hukum sudah diambil alih. Kita tinggal proses saja," ucap Jaksa Riyono.

Anggoro Widjodjo didakwa

memberi suap kepada MS Kaban selaku Menteri Kehutanan, anggota DPR periode 2004-2009 termasuk Suswono yang kini menjabat Menteri Pertanian (Mentan).

JPU KPK mengungkap suap diberikan terkait pengurusan anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan tahun 2007.

Kaban disebut menerima uang senilai USD15 ribu dan USD10 ribu dari Anggoro langsung. Adapun dari Anggoro yang diserahkan lewat sopir Kaban, Muhammad Yusuf, senilai USD20 ribu.

Selain itu, Kaban juga disebut meminta Anggoro disediakan cek pelawat senilai Rp50 juta dan dua unit lift untuk Gedung Menara Dakwah dengan harga pembelian dua unit lift USD58,581.00, pemasangan Rp40 juta, dan pengadaan sipili untuk pemasangan lift Rp160.653.000.

Anggoro Widjojo Dijerat 5 Tahun Penjara TERBUKTI menyuap beberapa Anggota DPR RI Komis IV 2004-2009 dan sejumlah pejabat di Departemen Kehutanan (Dephut), Anggoro Widjojo - bos PT Masaro Radiocom dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair dua bulan kurungan. Vonis itu disampaikan Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Nani Indrawati Vonis ini, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang diberikan kepada Anggoro yakni 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair empat bulan kurungan.

Hanya saja, perbedaan terdapat di subsider kurungan, JPU meuntut empat bulan, sedangkan Majelis Hakim memvonis lebih ringan menjadi separuhnya.

Pidana lima tahun penjara merupakan ancaman pidana maksimal dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

"Terdakwa terbukti melakukan perbarengan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan primair, Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor," kata Nani saat membacakan amar putusan, Rabu (2/7).

Sebelum menjatuhkan vonis, hakim Nani mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni Anggoro sempat melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum, serta berbelit-belit selama di persidangan.

Berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, Anggoro terbukti melakukan penyuapan kepada mantan

Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban, Sekretaris Jenderal Dephut Boen Mochtar Purnama, Kabiro Perencanaan dan Keuangan Dephut Wandojo Siswanto, serta sejumlah anggota Komisi IV DPR periode 20042009.

Penyuapan dilakukan Anggoro saat di Dephut mengajukan usulan persetujuan Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) tahun 2007 senilai Rp4,2 triliun.

Salah satu kegiatan yang akan dilakukan dalam program tersebut adalah Revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) senilai Rp180 miliar yang dikerjakan PT Masaro.

Demi memuluskan persetujuan anggaran SKRT, Anggoro memberikan sejumlah uang kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR. Setelah mengetahui dokumen anggaran 69 dikirimkan ke Departemen Keuangan, pada 26 Juli 2007 Anggoro meminta anaknya, David Angkawidjaya memberikan sejumlah uang kepada Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal.

Yusuf Erwin meminta David menitipkan uang kepada Sekretariat Komisi IV Tri Budi Utami. Setelah uang diterima, Yusuf Erwin mengaku membagi-bagikan uang kepada sejumlah anggota Komisi IV, antara lain Suswono Rp50 juta, Muhtarudin Rp50 juta, dan Nurhadi M Musawir

Rp50 juta. Masih ada uang lain yang diberikan Anggoro kepada Yusuf Erwin.

Pada Maret 2008, Uang diserahkan kepada Muhtarudin di restaurant Din Tai Fung Pasific Place, Jakarta. Uang dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV, seperti Fachri Andi Leluasa Sing$30 ribu, Azwar Chesputra Sing $5000, Hilman Indra Sing$20 ribu, Muhtarudin Sing$30 ribu, dan Sujud Sirajudin Sing$20 ribu.

Anggoro juga memberikan sejumlah uang kepada Menhut MS Kaban. Pemberian uang dilakukan setelah Dephut mengajukan dokumen pengesahan anggaran 69 ke Menteri Keuangan. Sepanjang Agustus 2007Februari 2008, Kaban melalui telepon dan SMS meminta Anggoro memberikan uang.

Pada 6 Agustus 2007, Anggoro menerima SMS dari Kaban yang meminta uang AS$15 ribu. Anggoro menukarkan valuta asing (valas) senilai AS$15 ribu untuk diberikan kepada Kaban di rumah dinasnya. Pada 16 Agustus 2007, Kaban kembali menelepon Anggoro meminta uang AS$10 ribu. Anggoro lalu memberikan melalui David.

Pada 13 Februari 2008, Anggoro menghubungi sopir Kaban, M Yusuf untuk mengantarkan uang AS$20 ribu kepada Kaban. Setelah uang dititipkan kepada M Yusuf, Anggoro menelepon Kaban untuk menyampaikan informasi bahwa pesanan uang sudah dititipkan

ke Yusuf, yang dijawab Kaban, “oke, oke, oke”.

Pada 25 Februari 2008, Anggoro kembali menerima SMS MS Kaban yang intinya meminta Anggoro menyediakan traveller cheque (TC) senilai Rp50 juta. Anggoro lalu memerintahkan Isdriatmoko mengantarkan TC tersebut ke Kaban di Dephut. Selang sebulan, MS Kaban kembali meminta Sing$40 ribu untuk dikirim melalui Yusuf.

Menhut Kaban juga meminta Anggoro menyumbang lift untuk Dewan Dakwah. Anggoro membeli dua unit lift dari PT Pilar Multi Sarana Utama. Gedung Dewan Dakwah tersebut biasa digunakan sebagai pusat kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB), dimana Kaban menjabat selaku Ketua Umum PBB. Setelah DIPA 69 diterbitkan, Anggoro menemui Sekretaris Jenderal Dephut Boen Mochtar Purnama untuk memperkenalkan diri sambil memberikan amplop berisi uang AS$20 ribu. Anggoro juga memberikan uang AS$10 ribu kepada Kabiro Perencanaan dan Keuangan Dephut Wandojo Siswanto pada Oktober 2007.

"Meski Anggoro dan Kaban membantah pemberian dan penerimaan uang, rekaman percakapan telepon dan SMS menjadi fakta yang menunjukan suatu rangkaian proses permintaan uang dari Kaban yang kemudian dipenuhi Anggoro," papar

majelis.

Rekaman telepon dan SMS itu dikuatkan adanya keterangan ahli suara Joko Sugeng Sarwono dan alat bukti surat berupa pengambilan sample suara yang menyatakan bahwa suara dalam percakapan telepon identik dengan suara Anggoro dan Kaban.

Fakta ini didukung oleh keterangan saksi Isdriatmoko dan barang bukti catatan pengeluaran dari rekening Anggoro. “Majelis menilai sangkalan terdakwa dan Kaban hanyalah upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatannya tanpa didukung alat bukti apapun,” lontarnya.

Dikatakan, penyangkalan Anggoro dan Kaban sudah sepatutnya dikesampingkan. Terlebih lagi, sangkalan Anggoro tidak konsisten karena di sisi lain, Anggoro mengakui percakapan telepon dengan Yusuf Erwin, di mana percakapan telepon tersebut menggunakan nomor telepon yang sama.

Sangkalan Anggoro mengenai pemberian uang kepada Boen dan Wandojo sudah sepatutnya dikesampingkan. "Meski Anggoro menyangkal, Boen dan Wandojo telah mengakui menerima uang dari Anggoro. Hal itu diperkuat dengan rekaman telepon antara Anggoro dan Wandojo yang telah diakui Wandojo," kata majelis.

Boen dan Wandojo pun telah mengembalikan uang masing-masing AS$10 ribu ke KPK yang telah disetorkan ke kas negara. Dengan

mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti, majelis berkesimpulan semua unsur dalam dakwaan primair, Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor telah terpenuhi.

Tukang Stempel Anggoro langsung menerima vonis majelis hakim. Namun, pengacara Anggoro, Tomson justru menolak dengan alasan majelis tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Justru majelis hakim hanya meng-copy paste semua tuntutan penuntut umum. "Putusan tadi, kata demi kata, sama persis dengan surat tuntutan. Kecuali, ada hal-hal tertentu, seperti pendapat ahli yang tidak dimasukan. Bahkan, saking emosinya majelis hakim mengutip fakta hukum dua kali," lontar Tomson.

Dilanjutkan paste surat tuntutan, terbukti dengan uraian fakta yang sama persis dengan uraian fakta dalam surat tuntutan. Majelis ikut-ikutan mengutip adanya pemberian uang dari Anggoro ke Kaban melalui David. Padahal, tidak satu pun saksi yang menyebutkan keterlibatan David.

Majelis juga mengutip bahwa Anggoro memberikan uang kepada Kaban melalui M Yusuf. Sementara, M Yusuf sendiri tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan. "Untuk itu, kami menganggap majelis tidak lebih dari sekedar tukang stempel.

Kami akan berdiskusi lagi dengan Pak Anggoro, kan masih ada waktu tujuh hari," sambungnya. (ENDY)

KPK POS

6

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

NAD SUMUT

POLITIK

Pernyataan Sikap SPBUN pada Pilpres 2014 LANGSA - Pemilihan presiden akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 dan hanya tinggal menghitung hari.

Dukungan kepada para calon presiden dan wakil presiden terus mengalir. Kali ini deklarasi dukungan kepada capres dan cawapres No Urut 1 Prabowo - Hatta datang dari Serikat Perkebunan yang dideklarasikan di Hotel Harmoni Kota Langsa, Jumat (27/6).

Dalam deklarasi Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I, mereka mendukung pemenangan Prabowo - Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 2019. Hadir ratusan pengurus serta anggota SPBUN PTPN I dan disaksikan oleh anggota Tim Sukses Tingkat Nasional Ahmad Farhan Hamid yang juga Wakil Ketua MPR RI dan Tim Pemenangan Prabowo - Hatta Provinsi Aceh T Ahmad Halim.

Dalam pernyataan sikap mendukung pemenangan Prabowo Hatta yang dibacakan Ketua Umum SPBUN PTPNI Ir Alfian didampingi Ketua I Hasan Basri yang juga Sekjen FSPBUN dan Sekretaris Umum Adi Yuspan itu, mereka menyatakan itu adalah menindaklanjuti deklarasi induk organisasi tingkat nasional Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSPBUN) pada tanggal 6 Juni 2014 di Hotel Arya Duta Jakarta.

Pernyataan itu antara lain adalah, bahwa dalam menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2014 mengharapkan terbentuknya kepemimpinan dan pemerintahan yang dapat memberikan perubahan positif untuk bangsa dan Negara Republik Indonesia. Bahwa untuk terjaminnya dan keutuhan perdamaian di Aceh serta kelangsungan

pembangunan di Aceh baik kepentingan masyarakat Aceh secara umum dan secara khusus kepentingan perusahaan dan karyawan PTPN I (persero) menuju "Perusahaan Sehat Karyawan Sejahtera". Bahwa dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat menjamin perkembangan dan kesinambungan usaha dalam bentuk mengembangkan dan pertahankan aset BUMN Perkebunan.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka seluruh anggota Seikat Pekerja Perkebunan PTPN I (persero) yang berjumlah sekitar 50 ribu orang terdiri dari karyawan aktif, karyawan lepas, batih, keluarga, dan bersedia masing-masing mencari 25 orang, siap mendukung pemenangan H Prabowo Subianto - H Hatta Radjasa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 - 2019.(YANTO)

Presiden Izinkan Aceh "Ngutang" ke Jerman JAKARTA - Pemerintah Aceh berencana berutang sebesar 118 juta Euro kepada Jerman untuk membangun 11 rumah sakit di Aceh. Rencana itu sepertinya bakal mulus, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan lampu hijau.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menyebutkan, SBY menga-

bulkan usulan Gubernur Aceh Zaini Abdullah terkait pembangunan lima rumah sakit regional dan 11 rumah sakit kabupaten/kota.

"Soal rumah sakit Aceh ini usulan dari Gubernur Aceh untuk membangun satu paket yaitu dua pembangunan rujukan provinsi, lima RS regional atau wilayah dan 11 rumah sakit kabupaten/kota.

Dengan usulan yang diajukan 118

juta Euro," kata Armida.

Menurut Armida, pusat akan membantu Aceh mengajukan pinjaman ke Jerman. Hanya saja, SBY menginginkan pinjaman tersebut bersifat lunak. "Mekanisme pinjamannya SLA. Penerus pinjaman yang diteruskan ke pemerintah daerah, jadi tidak akan lewat Kemenkes. Nanti yang membayar Pemerintah Aceh," sebut Armida.(NETAK)

Kapolres Pidie AKBP Sunarya SIK (kanan) memeriksa kertas suara pemilu presiden (pilpres) di Kantor KIP Pidie, Senin (30/6). Sebanyak 1.132 kertas suara tidak cukup pada KIP Pidie.

KIP Kota Langsa Kekurangan 167 Kertas Suara

LANGSA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa kekurangan sebanyak 167 kertas suara untuk Pilpres RI 2014.

Kekurangan itu dketahui setelah dilakukan pelipatan kertas suara.

Ketua KIP Kota Langsa Agusni AH SE, kepada wartawan, Senin (30/6), mengatakan, atas kekurangan kertas suara itu pihaknya sudah melaporkannya ke KPU Pusat dan pihak KPU Pusat sedang menginput semua kekurang data logistik hingga batas akhir tanggal 30 Juni 2014 mendatang.

Menurutnya, hasil laporan penerimaan logistik untuk Pilpres 2014 pada Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Langsa, jumlah kertas surat suara yang dibutuhkan sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) plus dua persen sebanyak 111.272 lembar.

LANTIK 167 PEJABAT BARU

Bupati Aceh Tamiang Minta PNS Jaga Keamanan Pilpres ACEH TAMIANG - Memasuki Bulan Suci Ramadhan, Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati, Jumat (27/ 6), melantik sebanyak 167 pejabat eselon II, III, dan IV di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Aceh Tamiang.

Pejabat yang dilantik itu terdiri enam orang pejabat eselon II, 54 pejabat eselon III, dan 107 pejabat eselon IV. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain, Ir Fadli, Muhammda Alijon menjadi staf ahli bupati, Syuibun Anwar menjabat Kepala Inspektorat, Fuadi sebagai Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Syamsuri menjadi Kepala BKPP,

dan dr Fajri dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang. Selanjutnya, dr Lia Imelda Siregar sebagai Direktur RSU Tamiang, serta Julainsyah, sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Aceh Tamiang.

Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati, dalam sambutannya mengatakan, sasaran pelantikan hari ini untuk mengisi jabatan struktural yang lowong. Pemkab Aceh Tamiang, tambah Bupati Hamdan Sati, telah memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab dalam jabatan saat ini.

"Hal tersebut tentunya telah didasari pandangan akan kemampuan dan kapasitas yang saudara miliki di samping telah terpenuhinya kriteria kompetensi, profesionalisme, disertai integritas yang tinggi terhadap tugas yang dijalankan selama ini di mana pun saudara pernah bertugas," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Hamdan Sati juga mengingatkan PNS, berkenaan pelaksanaan Pilpres 2014 mendatang, untuk senantiasa menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, minimal di lingkungan masing-masing dinas.(BSO)

Anggota Kebersihan Aceh Tamiang Terbaik Dapat Tiket Umrah ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati, berjanji akan memberangkatkan petugas kebersihan terbaik untuk dapat menunaikan ibadah umrah pada Tahun 2015.

Janji tersebut diungkapkan Hamdan Sati, saat menyerahkan 250 paket sembako untuk petugas kebersihan yang dibelinya di pasar murah yang digelar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh Tamiang, Kamis (26/6).

Di hadapan petugas kebersihan, Hamdan Sati mengatakan, mulai hari ini hingga enam bulan ke depan, Pemkab Aceh Tamiang akan menilai terhadap petugas kebersihan yang rajin dan disiplin akan diberikan hadiah berupa tiket untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Tahun 2015.

Sedangkan paket sembako yang dibagikan Bupati Aceh Tamiang itu adalah saat memantau pelaksanaan pasar murah yang

digelar PKK Aceh Tamiang dengan menjual 1.750 paket sembako seharga Rp55 ribu/paket.

Setiap paket Sembako berisi beras jenis ST, minyak goreng, gula pasir masing-masing seberat dua kilogram.

Warga yang berminat membeli sembako tersebut dengan cara menukarkan kupon yang telah disediakan panitia. Selisih harga sermbako yang jual di pasar murah dengan pasar tradisional sebesar Rp15 ribu.(BSO)

LANGSA - Sebanyak 35 anggota Polres Langsa naik pangkat.

Kenaikan pangkat setingkat itu diumumkan, sehari sebelum dilaksanakan upacara peringatan HUT ke-68 Bhayangkara, Selasa (1/7) di Mapolres setempat.

Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK dalam pengarahannya dalam upacara yang juga diikuti personel polisi, TNI, Brimob, satpol PP, dishub, sekuriti, dan pengurus Bhayangkari itu mengatakan, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini terasa lebih khidmat, karena dilaksanakan bersamaan dengan ibadah puasa.

Selain itu pada saat yang sama Rakyat Indonesia, sebentar lagi

akan menyambut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2014 - 2019.

Dalam merayakan HUT Bhayangkara kali ini, Polres Langsa melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan, di antaranya pertandingan voli, lomba kebersihan, pertandingan persahabatan sepak bola dengan wartawan, L TRAX, perlombaan menembak, turnamen golf, donor darah, anjangsana ke panti asuhan, purnawirawan, dan gerak jalan santai.

Empat anggota polisi dari Polres Aceh Timur mendapat penghargaan dari Kapolres AKBP Muhajir yang disematkan dalam peringatan HUT Bhayangkara di

halaman Mapolres di Peudawa, Selasa (1/7), antara lain AKP M Nasir Can/Kasubag Humas, AKP Zulfrizal Zen/Kasubag Dal Ops (memasuki masa purnabakti), Aipda Abdullah Rauf/Kaur Identifikasi (anggota berprestasi), dan Aiptu GM Tambunan/Kanit Idik I (angggota teladan).

AKBP Muhajir SIK MH dalam pengarahannya membacakan amanat Presiden Republik Indonesia.

Dalam amanat tersebut presiden mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Bhayangkara yang bertugas di pedalaman, wilayah terpencil dan perbatasan negara karena telah

Tim Safari Pemkab Aceh Timur Kunjungi 24 Kecamatan ACEH TIMUR - Tim safari Ramadhan 1435 H Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan mengunjungi 24 kecamatan di seluruh wilayah. Tim yang dimotori Bagian KeisTimewaan Aceh itu akan mengawali kunjungan ke kecamatan pedalaman.

Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat SSTP MAP melalui Kabag Humas/Protokol Setdakab T Amran SE, Senin (30/6), mengatakan, dalam mengunjungi seluruh kecamatan, ketua tim tersebut nantinya akan menyerahkan bingkisan berupa sajadah dan kipas angin untuk masing-masing masjid yang dikunjungi. Safari Ramadhan kali ini dimulai tanggal 30 Juni hingga 18 Juli mendatang.

Tim dipimpin Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib akan mengawali kunjungan ke Kecamatan Peunarun, Ranto Peureulak dan Kecamatan Simpang Ulim. Lalu Jumat (4/7) ke Kecamatan

Lulusan Unsyiah Ditolak Negara Tertentu Unsyiah mengajarkan aliran Syiah.

Bahkan lulusan pemegang ijazah Unsyiah ditolak bekerja di negara tertentu.

"Alumni kita bahkan ditolak di negara anti-Syiah karena ijazahnya Syiah Kuala," kata Ilham Maulana saat menjadi moderator diskusi pergantian nama Unsyiah, Rabu (2/7).

Awal pekan lalu, Rektor Unsyiah Samsul Rizal mewacanakan penggantian nama kampus yang diresmikan Presiden Sukarno tersebut. Namun dalam diskusi publik

(30/6), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke KIP Pidie dan Pijay. Kedatangan kapolres bersama sejumlah perwira polisi lainnya itu adalah untuk melihat keutuhan kertas suara pilpres yang akan dilaksanakan 9 Juli mendatang. “Kita tidak ingin ada kasus surat suara tercoblos duluan seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Titeu pada pemilihan anggota legislatif lalu. Makanya kami memeriksa langsung kertas suara itu sebelum didistribusikan,” ujar Sunarya.

Sedangkan Kabag OP Polres Pidie Kompol H Nazaruddin MM mengatakan, sebanyak 695 petugas akan dikerahkan untuk pengamanan pada pilpres di Pidie dan Pidie Jaya. Petugas itu terdiri dari personel polisi dari Polres Pidie, Polda Aceh dan TNI di jajaran Kodim 0102/Pidie. Penempatan

jumlah petugas keamanan sesuai dengan status kerawanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua KIP Pidie Ridwan SPd melaporkan, untuk jatah Pidie kekurangan 1.132 lembar surat suara. ”Kekurangan kertas surat suara itu sudah termasuk penambahan dua persen dan telah mengirim surat ke KPU Pusat melalui email,” kata Ridwan.

Sementara Ketua KIP Pijay Musman menyebutkan, DPT Pijay 102.399 orang yang tersebar di 222 gampong. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 265 unit. Meliputi, Bandarbaru 55 unit, Bandardua 51 unit, Jangkabuya 19 unit, Meurahdua 19 unit. Disusul Meureudu 36 TPS, Panteraja 14 TPS, Trienggadeng 38 TPS, dan Ulim 33 TPS.(BSO)

Personel Polres Langsa dan Aceh Timur Naik Pangkat

DIANGGAP SYIAH

BANDA ACEH - Wacana penggantian nama Universitas Syiah Kuala terus bergulir. Pada Rabu (2/7), Unsyiah menggelar seminar publik membahas pergantian nama kampus tertua di Aceh tersebut. Wacana ini lahir karena dianggap bahwa Unsyiah merupakan universitas penganut aliran Syiah, sehingga ada alumninya yang ditolak bekerja di negara tertentu yang anti-Syiah.

Kepala Humas Unysiah Ilham Maulana menyebutkan, di luar negeri ada alumni yang ditanya apakah

Kemudian surat suara yang dinyatakan baik berjumlah 111.

105 lembar dan untuk yang rusak 127 lembar, serta kekurangan pengiriman surat suara sebanyak 40 lembar. Sehingga total kekurangan kertas suara untuk Kota Langsa sebanyak 167 lembar.

“Kekurangan surat suara ini akan dikirim dalam waktu dekat ini.

Semua logistik keperluan pilpres untuk KIP Kota Langsa sampai sejauh ini telah terpenuhi sesuai kebutuhannya,” katanya.

Agusni menambahkan, pihak KIP berharap kepada semua pihak secara terus menerus memberikan dorongan dan dukungan serta berpartisipasi aktif, demi terlaksananya pilpres yang demokratis, jujur, transparan, langsung luber, dan jurdil.

Sementara itu, Kapolres Pidie AKBP Sunarya SIK, Senin

Rabu pagi, Samsul Rizal menyebutkan bahwa diskusi ini untuk meluruskan sejarah dan asal muasal nama Universitas Syiah Kuala. Pasalnya, ia mengaku menerima sejumlah laporan bahwa kata Syiah merupakan aliran Syi'ah.

Menurut Samsul Rizal, petinggi kampus tidak berencana mengubah nama Unsyiah. "Hanya untuk meluruskan sejarah dan mendengar pendapat berbagai pihak tentang nama dari Universitas Jantong Hate Rakyat Aceh ini," kata dia.(AK)

Darul Falah dan Peureulak Barat. Sementara tanggal 14 Juli rombongan akan ke Kecamatan Ranto Selamat.

Sedangkan Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syamaun bersama timnya akan mengawali kunjungan perdananya ke Indra Makmur, Idi Tunong, Julok, Nurussalam, Peureulak dan terakhir ke Kecamatan Idi Timue.

Tim Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat dalam kunjungan perdananya ke Kecamatan Simpang Jernih, Banda Alam, Pante Bidari, Darul Aman, Idi Timue dan ke Kecamatan Sungai Raya. Untuk tim yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin, akan mengawali kunjungannya ke Kecamatan Serbajadi-Lokop, Darul Ihsan, Madat, Idi Rayeuk, Peudawa, dan terakhir mengunjungi Kecamatan Birem Bayeun.(BSO)

mengemban tugas mulia, terhormat dan membanggakan.

Presiden berpesan agar momentum peringatan HUT Polri pada tahun ini bisa lebih memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman dengan penuh kesungguhan, keteguhan, keikhlasan serta pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Aceh Timur Sementara itu, sebanyak 102 personil polisi di jajaran Mapolres Aceh Timur naik pangkat. Proses penyematan pangkat berlangsung di halaman mapolres di Peudawa, Senin (30/6).

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIK merinci, 102 polisi yang naik pangkat itu terdiri dari Iptu ke AKP satu orang, Bripka ke Aipda sembilan orang, dan Brigadir ke Bripka 17 orang.

Sementara itu dari pangkat Briptu ke Brigadir 74 orang, dan Bripda ke Briptu satu orang.

"Proses kenaikan pangkat ini bukanlah hal yang mudah, namun penuh perjuangan dan dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas di lapangan dan ini hendaknya menjadi motivasi bagi polisipolisi lain," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan polisi di tengah-tengah masyarakat hendaknya selalu dapat menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Sedangkan dalam menghadapi pilpres mendatang, pihaknya siap memberikan rasa aman bagi masyarakat Aceh Timur.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

SUMUT NAD

Masyarakat Tebingtinggi Diajak Jaga Kondusifitas TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM berharap pada Ramadhan tahun ini yang juga dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres 2014) warga masyarakat tetap menjaga kondusifitas agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

"Sesuai dengan harapan kita bersama, semoga pada pilpres yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan ini kita dapat memilih pemimpin yang mampu membawa bangsa ini lebih baik di masa mendatang," kata Umar Zunaidi Hasibuan pada acara buka puasa bersama unsur muspida, tokoh agama dan masyarakat Tebingtinggi di rumah dinas walikota Jalan Sutomo, Selasa (1/7).

Dalam kesempatan itu, Umar

juga mengajak Umat Muslim Tebingtinggi melaksanakan Ramadhan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak bermewahmewahan. "Mari kita jalani ibadah selama Bulan Ramadhan ini dengan sederhana dan selalu berbagi kepada sesama saudara yang lain, dan kepada yang tidak menjalankan ibadah puasa kiranya dapat saling menghormati," imbuhnya.

Acara buka puasa bersama dalam rangka Hari Jadi Kota Tebingtinggi, HUT ke 68 Bhayangkara, dan HUT ke 54 Adhyaksa itu, Walikota Tebingtinggi mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat Tebingtinggi atas partisipasinya selama ini dalam pembangunan daerah.

Sementara Al Ustad Prof Dr Lahmuddin Lubis MED dalam taushiyahnya menyampaikan, salah

satu terapi mengobati penyakit jiwa adalah dengan berpuasa. Selain itu puasa juga dapat menjaga kesehatan. "Manusia yang jauh dengan agama dan tidak pernah mengerjakan salat dan puasa menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis moral," paparnya.

Sebelumnya, ikut memberikan sambutan Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom SSos SIK dan Kajari Tebingtinggi H Fajar Rudi Manurung SH MH dan diakhiri dengan memotong tiga buah nasi tumpeng yang diberikan kepada dua PNS tertua dan termuda, dua polisi tertua dan termuda serta dua pegawai kejaksaan yang dilanjutkan dengan Salat Maghrib, Isya, dan Salat Taraweh berjamaah dengan Imam Ustad Hafiz H Fadlansyah Putra Purba SPdI.(RS)

55.931 Surat Suara di Sumut Rusak

9.327 Polisi Sumut Amankan Pilpres MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menyiapkan 9.327 personil untuk pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.

Ke-9.327 personil itu akan dilibatkan dalam pengamanan 27.328 tempat pemungutan suara (TPS).

Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas AKBP Zulfikar mengatakan, dalam mengamankan proses tahapan pilpres, Polda Sumut menerapkan dua pola utama yaitu, pola aman dan rawan.

Pola aman dibagi menjadi tiga, sedangkan pola rawan dibagi atas dua bagian. Pola aman I, lanjutnya, akan ditempatkan dua personil Polri dengan 10 perangkat untuk mengamankan 20 TPS, atau dua personil Polri dibantu sembilan anggota untuk amankan 18 TPS. "Untuk Pola Aman II, ditempatkan dua personil Polri dibantu delapan anggota untuk amankan 16 TPS atau dua personil Polri dibantu tujuh anggota untuk amankan 14 TPS. Sedangkan, untuk pola aman III, dua personil dibantu enam

anggota mengamankan 12 TPS, atau dua personil dibantu lima anggota mengamankan 10 TPS," jelasnya.

Untuk Pola Rawan I, lanjutnya, dua personil dibantu empat anggota amankan delapan TPS, atau dua personil dibantu tiga anggota amankan enam TPS. Sedangkan Pola Rawan II, dua personil dibantu dua anggota mengamankan empat TPS, atau dua personil dibantu satu anggota amankan 2 TPS. "Penetapan pola disesuaikan dengan situasi daerah, geografisnya, dan faktor lainnya," tandasnya.(NET/WOL)

MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menemukan sebanyak 55.931 lembar surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dalam keadaan rusak. Jumlah tersebut merupakan hasil tabulasi yang diperoleh dari 33 KPU kabupaten/ kota di Sumatera Utara, yang telah selesai melakukan proses penyortiran dan pelipatan.

“Seluruh surat suara yang rusak tersebut telah kita laporkan ke KPU RI untuk segera dikirimkan surat suara penggantinya,” terang Ketua KPU Sumut Mulia Banurea kepada wartawan,

Rabu (2/7).

Disebutkannya, berdasarkan laporan dari KPU kabupaten/kota yang diterima, kerusakan yang terjadi diantaranya karena tidak adanya kolom yang akan diisi petugas KPPS, rusak karena sobek, hingga gambar pasangan capres/cawapres yang tidak jelas.

“Hal itu masuk dalam kategori surat rusak,” akunya.

Kendati telah mengirimkan data surat suara rusak tersebut, kata dia, KPU Sumut belum mendapatkan konfirmasi mengenai pengiriman logistik pengganti tersebut ke Sumut. Hanya saja mereka berharap surat suara

tersebut segera dikirim sebelum didistribusikan ke tingkat kelurahan. “Semakin cepat itu kan lebih baik, jangan sampai mengganggu jadwal tahapan yang sudah disusun,” imbuhnya.

Kelebihan Sementara itu hampir seluruh KPU kabupaten/kota di Sumut melaporkan kekurangan jumlah suara suara, kecuali Kabupaten Nias Utara yang justru mengalami kelebihan surat suara. Hal ini diketahui berdasarkan data yang diterima KPU Sumut per 1 Juli 2014.

Komisioner KPU Sumut Divisi Sosialisasi, Yulhasni me-

ngatakan kelebihan surat suara di Nias Utara sebanyak 40 lembar dari alokasi surat suara sebanyak 88.346 suara.

Selain itu, secara keseluruhan KPU Sumut kekurangan surat suara sebanyak 69.580 lembar. Ini termasuk surat suara yang didapati 16.513 rusak saat penyortiran.

"Kalau logistik lain seperti tinta dan segel itu pengadaannya dari daerah.

Daerah yang paling banyak kekurangan kertas suara adalah Deli Serdang yakni sebanyak 14.259 lembar, menyusul Asahan sebanyak 13.172 lembar," tuturnya.(VIN)

Arya Himbau Warga Jangan Boros Selama Ramadan Bara JP Sumut Dirikan 500 Posko Pengaduan Pilpres MEDAN - Mengantisipasi terjadinya kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) Sumatera Utara mendirikan posko pengaduan di beberapa kabupaten/ kota di Sumut.

Sekretaris BARA JP Sumut Hanson Munthe mengatakan, pilpres sangat rentan terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pasangan caprescawapres Jokowi-JK. "Posko pengaduan ini nantinya akan menerima pengaduan dari masyarakat yang menemukan kecurangan Pilpres yang merugikan pasangan Jokowi-JK, seperti kampanye hitam dan money politic," kata Munthe saat Rapat Koordinasi dan Pemantauan Kecurangan Pemilu di Kantor DPD PDI-P Sumut, Jalan Hayam Wuruk Medan, Minggu (29/6).

Menurut Hanson Munthe,

BARA JP Sumatera Utara telah menyiapkan 500 posko pengaduan yang didirikan di posko-posko relawan Jokowi-JK yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Binjai.

Relawan BARA JP Sumut, kata Munthe, harus memperkuat barisan dan gerakan nyata di lapangan untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 9 Juli 2014.

"Awasi dan laporkan jika ada menemukan kecurangan Pada Pilpres 2014 yang merugikan pasangan Jokowi-JK, seperti kampanye hitam maupun pemainan money politic," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Amudhy Manurung, Bendahara

BARA JP Sumatera Utara berpesan agar relawan aktif mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada 9 Juli 2014 nanti. "Sampaikan visi misi dan program Jokowi-JK, seperti Program Kartu Indonesia Sehat bersifat nasional yang akan diberlakukan oleh Jokowi-JK, yaitu pelayanan kesehatan dibiayai oleh APBN, pelayanan kesehatan sampai ke desa-desa dan penyediaan rumah sehat dan dokter," ujarnya.

Hanson Munthe menambahkan, BARA JP Sumatera Utara telah menyiapkan relawan sebanyak 1.000 orang untuk memantau jalannya proses Pilpres 9 Juli 2014 di daerah-daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. "1.000 relawan ini nantinya akan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang ada di setiap daerah dan mengawal suara tersebut," kata Hanson Munthe.(NET/BUN)

Para SKPD Dairi Mesti Terbuka untuk Wartawan SIDIKALANG - Para SKPD di Dairi mesti terbuka memberikan informasi kepada insan pers ketika dilakukan konfirmasi jika dibutuhkan untuk satu peliputan berita.

Karena pada era reformasi sekarang semua serba semua transparan untuk diketahui publik dan informasi tidak boleh lagi ditutuptutupi.

Pesan tersebut dikatakan Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi SH, baru-baru ini kepada para SKPD di Dairi dalam temu pers antara pihak Pemkab Dairi dengan para jurnalis yang ada di Kabupaten Dairi, yang dihadiri Kabiro Berita Antara Sumut Simon Pramono di Aula Gedung Pusdipra Sada Ahmo Jalan Empat Lima Sidikalang.

Seperti yang diketahui, selama ini insan pers dengan pihak pejabat Pemkab Dairi terkesan kurang harmonis. Wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya sering kecewa saat menjumpai

narasumber, dalam hal ini kepala SKPD yang enggan bertemu untuk konfirmasi, sehingga pemberitaan sering liar. Untuk mecairkan permasalahan tersebut, Wakil Bupati Dairi atas nama Bupati Dairi KRA Johhny Sitohang berharap sekaligus menasehati para SKPD di Dairi untuk tidak alergi kedatangan mitra kerja yang butuh informasi.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi sering mendapat informasi ada beberapa SKPD sangat sulit dijumpai wartawan. Wakil Bupati Dairi berharap agar para SKPD terus menjalin kerjasama kemitraan dengan insan pers agar saling bersinergi dalam informasi pembangunan. Karena menurutnya, keberadaan wartawan di Dairi telah banyak turut andil dalam menyukseskan program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam kesempatan tersebut, Irwansyah Pasi SH sempat mena-

sehati para pimpinan SKPD yang sering menghindari wartawan. Dia kembali menegaskan agar para SKPD tetap terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan, minimal bisa mewakilkan kepada staff jika memang sibuk dalam menjalankan tugas. “Jika masih ada pimpinan SKPD yang masih enggan, tolong beritahu kepada saya,” ujarnya disambut tepuk tangan para kulitinta yang hadir saat itu.

Pada akhir arahannya, Wakil Bupati Dairi juga berpesan, agar pihak pers di Dairi ikut mendukung kekondusifan daerah penghasil kopi tersebut pada saat menjelang pilpres mendatang.

Simon Pramono ketika diberikan kesempatan untuk memberikan pandangannya mengatakan hal yang sama, serta berharap agar pihak pejabat Pemkab Dairi jangan pernah membeda-bedakan wartawan dalam pemberian informasi.(ALEK)

BATUBARA - Masyarakat jangan konsumtif atau boros selama Ramadan 1435 Hijriah, karena dapat menimbulkan prilaku hidup kemubaziran. Hidup boros dan selalu mubazir itu sifat setan, oleh karenanya itu harus kita jauhi.

Kita harus senantiasa hidup dengan berhemat, hemat pangkal kaya dan boros pangkal miskin.

"Keinginan selama siang Ramadan lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan biasanya, tapi semua itu hanya karena hawa nafsu," kata H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di Lima Puluh.

Apabila banyak masyarakat berprilaku boros dengan menurut keinginan hawa nafsu, akibatnya dapat memicu kenaikkan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Sebab, masyarakat pada sore

harinya berbondong-bondong ke pusat-pusat perbelanjaan mencari dan membeli makanan untuk berbuka puasa, "pabukoan" dan membeli banyak menu siap saji untuk hidangan berbuka puasa.

Jadi, saat berbuka puasa tiba semuanya terhidang di atas meja, tapi yang disantap hanya beberapa saja dan diharapkan dapat dihabiskan pada sahur tetapi akhirnya tidak juga, akhirnya terbuang siasia alias mubazir.

"Boleh membeli makanan menu siap santap dan kebutuhan harian tak masalah selama Ramadhan, sepanjang bisa dikonsumsi.

Tapi kenyataannya banyak yang sia-sia,". Makanya, masyarakat perlu mengontrol diri agar menghindari sikap yang berlebihlebihan selama menjalankan

ibadah puasa, karena pada akhirnya menimbulkan sikap mubazir, ujarnya Menurut Arya, tingginya tingkat konsumsi masyarakat selama Ramadan, salah satu indikatornya terjadinya kenaikan inflasi daerah.

Semestinya pada Ramadan inflasi turun, karena masyarakat tidak mengkonsumsi makanan pada siang hari, tapi kenyataan malah berbalik permintaan untuk kebutuhan pokok meningkat. Kondisi itu, katanya, banyak masyarakat pada Ramadan menjadikan tempat mengumbar nafsu sehingga tidak tercapai fitri yang diharapkan pada bulan buasa. Justru itu, masyarakat harus mampu melawan dan mengendalikan hawa nafsu selama Ramadan, terutama menjauhkan sikap konsumtif sehingga dapat

menjalankan ibadah sesuai yang diharapkan.

Pemkab Batubara akan terus berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok dan menstabilkan harga di pasaran melalui pasar murah dan operasi pasar sejak awal Ramadan dengan berbagai komoditas sembako, dimana operasi pasar sudah dilakukan di setiap kecamatan dan beberapa titik keramaian. Kebijakan Pemkab Batubara itu, akan sia-sia saja tanpa dukungan masyarakat melalui pengontrolan atau menghindari prilaku konsumtif.

"Kita minta masyarakat jangan sampai memborong kebutuhan bahan pokok selama Ramadan, karena dapat memicu harga di pasaran,dan jangan hidup boros," tandasnya.(ARIEL)

Pospera Sumut Tuntut KPU Bersikap Netral MEDAN - Ratusan Relawan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Utara menggelar unjur rasa. Mereka menuntut KPU Sumatera Utara bekerja secara netral dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Presiden.

Ketua Pospera Sumatera Utara Nico Sitanggang saat berorasi di Kantor KPU Sumut di jalan Printis Kemerdekaan Medan. Senin (30/6), mengatakan bahwa pihaknya menilai tahapan Pilpres dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU Sumut dan Bawaslu Sumut harus bersikap netral.

Secara khusus mereka juga meminta KPU SUmut mengawasi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang menjadi tim sukses pasangan calon bernomor urut satu, Prabowo-Hatta.

"KPU Sumut harus menintruksikan kepada aparat untuk mengawasi Gatot karena Gatot telah menunjukkan arogansi kepada wartawan," ujarnya.

Ia juga mengatakan KPU Sumut harus mempermudah pemilih dalam mengunakan hak pilihnya melalui Formulir C6 dan Surat Pindah memilih.(NET)

Ratusan Relawan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera Utara menggelar unjur rasa, menuntut KPU Sumatera Utara bekerja secara netral dalam melaksanakan tahapan pemilihan presiden.

DPRD Minta Walikota Lakukan Tes Urin PNS TEBINGTINGGI - Terkait tertangkapnya oknum lurah yang membawa sabu saat menjenguk pacarnya di sel Polres Tebingtinggi, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM diminta sebaiknya melakukan tes urin kepada seluruh PNS, juga kepada pejabat mulai dari eselon terendah hingga

teratas.

Hal itu diutarakan anggota DPRD Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM di sela-sela perayaan HUT ke-97 Kota Tebingtinggi di Pemko Tebingtinggi, Selasa (1/7). "Saya sangat terkejut saat mengetahui ada oknum lurah ditangkap Polres Tebingtinggi karena ketahuan membawa sabu ke tahanan

Polres. Untuk itu, pada perayaan hari jadi Tebingtinggi, sebagai kado untuk masyarakat, kita minta supaya walikota melakukan tes urin kepada seluruh PNS Pemko Tebingtinggi," cetus Pahala Sitorus.

Ada pun alasan Pahala Sitorus mendesak Walikota Tebingtinggi melakukan tes urin bagi aparatur

negara di lingkungan Pemko Tebingtinggi, karena apa yang terjadi terhadap oknum lurah tersebut mengindikasikan bahwa aparatur negara di lingkungan Pemko Tebingtinggi belum bersih dari pengaruh narkotika. "Ini sangat berbahaya dalam pemerintahan. Sama berbahaya dengan kejahatan korupsi.

Pejabat yang narkoba bukan cuma merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan masyarakat luas.

Bayangkan kalau dia tidak stabil saat melayani masyarakat," tambah Pahala Sitorus.

Menurut Pahala, setiap orang yang sudah kecanduan mengkonsumsi narkoba sudah pasti berpikir tidak

positif, selain itu, sudah pasti biaya hidupnya cukup tinggi sehingga gaji selaku PNS tidak cukup untuk kebutuhan tersebut. "Akibatnya menghalalkan segala cara untuk biaya membeli narkoba dan yang dirugikan kalau dia pejabat sudah pasti membebani masyarakat," tandasnya.(RS)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

KPK Desak Lurah se-Jakarta Laporkan Harta Kekayaan

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Marzuki Alie Disebut Terima Voucher Rp500 Juta dari Adhi Karya JAKARTA–Direktur Utama PT Assa Nusa Indonesia Saul Paulus Nelwan membenarkan dirinya pernah diberi tahu Manajer Marketing PT Adhi Karya (AK) M Arief Taufiqurrahman bahwa perusahaan plat merah itu pernah memberikan voucher senilai Rp500 juta kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Pemberian tersebut terkait proyek pembangunan gedung DPR. Hal ini disampaikan Paul saat menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/6). Paul menyatakan keterangan itu pernah ia sampaikan saat diperiksa penyidik KPK. Ketika itu, penyidik KPK menanyakan apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan Paul terkait Arief dan Hambalang.

Lalu, Paul menambahkan keterangan mengenai informasi yang disampaikan Arief dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam BAP, Paul mengaku bertemu Arief pada 12 Januari 2014. Dalam pertemuan itu, Arief menyampaikan bahwa dia diminta Direktur Utama PT AK Kiswo Darmawan menghadap Marzuki pada Senin, 13

Januari 2014.

Menurut cerita Arief kepada Paul, alasan Marzuki memanggil Arief adalah karena adanya bon atau voucher sebesar Rp500 juta dari PT AK untuk Marzuki. Paul melanjutkan, Arief menjelaskan pemberian Rp500 juta dari PT AK kepada Marzuki terkait rencana proyek pembangunan gedung DPR yang akan diikuti PT AK. Paul membenarkan, sesuai cerita Arief, voucher Rp500 juta itu diserahkan oleh Kepala Divisi Konstruksi I PT AK Teuku Bagus Mokhammad Noor kepada Marzuki. “Hari Senin, 13 Januari 2014 saya menerima informasi dari Arief melalui blackberry messenger (BBM) dia tidak mau datang memenuhi panggilan Marzuki Ali,” katanya.

Namun, Paul tidak mengetahui secara detail mengenai proyek tersebut. Paul hanya mengetahui dari Arief. Selain itu, Paul juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP, termasuk pertemuannya dengan Arief. Menurut Paul, Arief menyampaikan keinginan PT AK untuk ikut serta dalam proyek Hambalang di Kemenpora.(NET)

Persidangan Ungkap Dalang di Balik Penyuapan Bupati Bogor JAKARTA–Berkas pemeriksaan tersangka kasus dugaan suap tukar-menukar alih fungsi hutan Yohan Yap dinyatakan lengkap atau P21, Jumat (4/7). Dengan demikian, dalam waktu 14 hari kerja, berkas perkara Yohan akan dilimpahkan ke pengadilan.

"Hari ini berkas atas nama tersangka YY (Yohan Yap) terkait dugaan tukar-menukar kawasan hutan Bogor masuk ke tahap dua.

Maksimal dalam 14 hari kerja, berkas akan dilimpahkan ke pengadilan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Jumat.

Johan mengatakan, persidangan Yohan diharapkan dapat mengungkap siapa dalang di balik penyuapan terhadap Bupati Bogor Rachmat Yasin yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Yohan, perwakilan PT Bukit Jonggol Asri, diduga menyuap Rachmat Yasin dan anak buah Yasin, M Zairin, dengan total pemberian Rp 4,5 miliar. Pemberian uang tersebut diduga terkait dengan proses konversi hutan lindung menjadi lahan untuk perumahan milik pengembang PT Bukit Jonggol Asri.

Menurut Johan, fakta persidangan nantinya akan menjadi bahan bagi KPK dalam mengembangkan

kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan tersebut. KPK, katanya, akan mengembangkan penyidikan dengan melihat apakah ada pihakpihak lain yang terlibat. KPK mengusut kemungkinan ada pihak lain yang diduga menyuap dan pihak lain yang diduga menerima suap.

"Kita tunggu di persidangan, fakta-fakta yang terungkap nanti seperti apa, dan itu kan terbuka, teman-teman bisa lihat," ujar Johan.

Sejauh ini, baru perkara Yohan yang dinyatakan lengkap. KPK masih melengkapi berkas perkara Yasin dan Zairin. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan di kawasan Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah meminta pihak imigrasi mencegah petinggi Bukit Jonggol Asri bepergian ke luar negeri.

Lembaga antikorupsi itu juga telah mencekal bos Sentul City, Cahyadi Kumala, bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Sentul City pada Januari 2010 mengambil alih saham PT Bukit Jonggol Asri sebanyak 88 persen guna percepatan proyek kota baru mandiri.(NET)

JAKARTA - Guna mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak seluruh pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melaporkan semua harta kekayaannya. Bahkan, pejabat setingkat lurah atau pegawai negeri golongan IV-B pun diwajibkan mengisi formulir Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Tudingan tak mengenakan selalu mewarnai pejabat DKI Jakarta. Karena itu, untuk pencegahan tindak korupsi di lingkungan pemerintah DKI, seluruh pejabat

wajib menyerahkan daftar kekayaanya, termasuk lurah, " papar Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Made Karmayoga di Jakarta, Rabu (2/7) Dijelaskan semula KPK hanya mewajibkan kepada 90 orang pejabat eselon II. Namun, jumlah tersebut berkembang menjadi 756 orang yang wajib menyerahkan LHKPN. Hasilnya, sekitar 300 pegawai negeri sipil yang sudah menyerahkan LHKPN. Sisanya belum menyerahkan, termasuk lurah dan camat.

Laporan pengisian formulir harta kekayaanya harus dilakukan secara jujur. "Kalau Rp 1 triliun ya

ditulis segitu. Jangan dilebihkan atau dikurangi. Karena juga dikurangi akan menambah masalah baru jika ditemukan ketidakberesan pengisian," kata dia.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengakui masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta yang bermain proyek.

Bahkan beberapa pejabat DKI memiliki kekayaan berlimpah dengan harga ratusan juta hingga miliyaran rupiah.

"Kami sudah mengontak KPK untuk menuntaskan masalah ini dan KPK menyambut baik. Ternyata masih ada pejabat di DKI Jakarta

yang takut mengisi formulir. Jadi takut mungfkin ketahuan kalau pernah korupsi," papar mantan Bupati Belitung Timur.

Ditambahkan, jika ada pejabat dilingkungan DKI yang korupsi, pihaknya secara terbuka bagi KPK untuk menanganinya hingga tuntas.

Mengingat korupsi kini sudah merajalela dan tidak pernah jera bagi pejabat yang melakukan.

"Aku setuju seumur hidup (hukuman bagi koruptor) daripada dihukum mati, kadang bisa bertobat kan. Bukan hanya itu, koruptor yang sudah divonis juga harus dimiskinkan agar ada efek jera," lontarnya.

Menurutnya, hukuman bagi koruptor tidak perlu ada keringanan seperti potongan masa hukuman. Koruptor yang sudah dikerangkeng juga tidak perlu dipindah penjara jika ujung-ujungnya dapat remisi. "Saya denger kalau mau dapat remisi itu kan ada strategi seperti itu, kalau mau pindahpindah penjara katanya, tapi tidak tahu itu benar atau tidak," tukas.

Menurut Ahok ada yang lebih penting daripada sekedar hukuman penjara seumur hidup tersebut.

"Jauh lebih penting itu harus ada pemiskinan harta, semua harus disita tak terkecuali pencucian uang," terangnya. (ENDY)

Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiyono (tengah) didampingi Kuasa Hukumnya Hinca Panjaitan (kiri) memegang tabloid Obor Rakyat seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/6). Setyardi Budiyono diperiksa selama 5 jam sebagai saksi terkait kasus dugaan fitnah dari isi berita yang disebar melalui tabloid Obor Rakyat.

Dua Petinggi Obor Rakyat Ditetapkan Jadi Tersangka JAKARTA - Dua petinggi Tabloid Obor Rakyat ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Keduanya, Setiardi Budiono alias Setiyardi yang menjabat pemimpin redaksi (pemred) dan Darmawan Sepriyossa selaku penulis. Keduanya akan dipanggil sebagai tersangka pada Senin (7/ 7) ”Benar, dua petinggi Obor Rakyat telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipanggil Senin untuk diperiksa. Apakah nanti langsung ditahan atau tidak, hal itu sangat tergantung dari penyidiknya," papar Kabareskrim Komjen Suhardi Alius di Mabes Polri Jakarta, Jumat(4/7).

Sementara ini, lanjut jenderal bintang tiga, memang disangka dengan UU Pers dulu dan masih kita kembangkan. Kalau memakai

Pasal 310-311 Kitab Undangundang Hukum Pidana KUHP kita masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kalau memakai UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan kadaluarsa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Saat disinggung ancaman pelanggaran UU Pers bukan berupa kurungan badan atau penahanan, Suhardi menjawab diplomatis. ”Ya memang sementara ini pakai UU Pers dulu, ya hanya diancam denda.

Yang penting kita sudah mampu menjerat keduanya,” jawabnya.

Penyidik Bareskrim mengatakan surat pemanggilannya sudah ditandatangani Direktur Pidum (Brigjen Hery Prastowo) dan hari ini surat panggilan sebagai tersangka itu akan kita kirimkan. "Kita

berharap keduanya akan datang pada Senin besok,” kata seorang penyidik sambil wanti-wanti namanya dan pangkatnya tidak boleh diberitakan.

Kedua orang tersebut, yakni Setiardi yang duduk sebagai Pemred dan Darmawan sebagai penulis, disangka dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers karena Obor Rakyat tidak memiliki badan hukum.

Bunyi pasal tersebut adalah, “Setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” dan atas pelangaran atas ketentuan tersebut diancam denda paling banyak Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 18 ayat (3) UU No 40/ 1999 tentang Pers.

Disamping tidak memiliki badan hukum, penerbitan pers cetak

seharusnya mengumumkan nama, alamat, alamat percetakan, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.

Semua itu harus dimuat di dalam box redaksi. ”Tetapi yang ditulis dalam Obor Rakyat adalah box redaksi dengan alamat fiktif. Disitu ditulis jika alamat redaksi dan usaha di Jalan Pisangan Timur Raya IX, Jakarta Timur,” bebernya.

Kasus ini dilaporkan lima aliansi yang tergabung dalam relawan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk mempertanyakan kasus tabloid Obor Rakyat. Mereka yakni Aliansi Nasionalis Nahdiyin (ANN), Sahabat Nusantara, Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Gerakan Kebangsaan (Gerbang), dan Forum Alumni

UI Jakarta.

Ketua Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Riano Oscha, mengatakan kasus tabloid Obor Rakyat sudah membuat keresahan nasional yang akan mengakibatkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Namun, laporan yang diajukan sejak 16 Juni 2014 belum menemukan titik terang. "Penyandang dananya importer minyak Muhammad Reza Chalid dan inisiatornya merupakan asisten staf khusus kepresidenan Muchlis Hasyim," katanya.

Menurut Riano, Reza Chalid sangat dekat dengan Hatta Rajasa yang merupakan besan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau kasus ini larut bukan tidak mungkin ada pembiaran presiden dan Polri yang mengarah kepada perpecahan bangsa," kata dia. (ENDY)

Waspadai, Pilpres Rawan Kecurangan JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MKI) yang menyatakan Pemilu Presiden (pilpres) hanya dilakukan satu putaran, sangat berpotensi menimbulkan rawan kecurangankecurangan. Mengingat, setiap kandidat akan memberdayakan segala kekuatan yang ada serta berbagai cara yang licik untuk mencapai kemenangan.

"ICW mendesak agar Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawal secara ketat pemilihan presiden satu putaran, dan tidak boleh teledor dan harus hati-hati, waspada karena kondisi itu sangat rawan kecurangan," papar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan di Jakarta, Jumat (4/7).

Abdullah melanjutkan salah satu dasar kekhawatiran adanya pelanggaran itu, terjadi saat Pemilu

Legeslatif (pileg) kemarin termasuk manipulasi suara. Juga adanya politik uang. "Saat pemilu legislatif, pelakunya kandidat langsung maupun timnya yang beroperasi. Nah, dalam pilpres dilakukan oleh tim bayangan yang tidak terdaftar secara resmi. Ini yang membahayakan," lontarnya serius.

Jadi, lanjut dia, terjadi perubahan pola dalam politik uang.

Mengingat, serangan politik uang

tidak dilakukan secara gamblang.

Namun secara samar dan terselubung. Karena rapinya itu, ICW pun sulit menemukan indikasi pelanggaran pemilu oleh pasangan capres.

"Untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara ketat menjelang hari-H tanggal 9 Juli 2014 dan setelahnya karena di waktu-waktu ini sangat rawan politik uang.

Masyarakat juga wajib mewaspadai masalah ini, dan laporkan jika ada

ketidakberesan," ujar dia.

Menurutnya, salah satu praktik kecurangan yang perlu dicermati, kemungkinan pemilih membawa kamera atau alat komunikasi ke bilik suara, karena mereka bisa mendokumentasikan pilihan yang berpotensi untuk ditransaksikan sebagai bukti telah mencoblos sesuai keinginkan capres tertentu sekaligus politik uang yang diterima warga yang mencoblos.

(ENDY)

TERKAIT KASUS KORUPSI HAMBALANG

Dituntut 10 Tahun Penjara, Mantan Menpora Protes JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahrahga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng dituntut selama 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti Rp2,5 miliar. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Supardi di depan majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/ 6).

“Jika dalam waktu selambatlambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, terdakwa tak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika harta benda tak mencukupi, dipidana penjara dua tahun,” kata Jaksa Supardi di depan Ketua Majelis Hakim Haswandi.

Andi dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 UU jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Andi dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait proses pengadaan proyek P3SON Hambalang, Bogor tahun anggaran 2010-2011.

Jaksa mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, Andi selaku pimpinan di Kementerian tak bisa jadi teladan bawahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa secara benar. Yang meringankan berlaku sopan, belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga,

mengembalikan sebagian hasil korupsi melalui Choel Mallarangeng, pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam amar tuntutannya, Jaksa menjelaskan berdasarkan fakta yuridis di persidangan, sebelum dilantik jadi Menpora, Andi menerima kunjungan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (AK) Teuku Bagus Mokhammad Noor, M Arief Taufiqurrahman, dan M Tamzil. Dalam pertemuan, Teuku menyampaikan keinginannya untuk berperan dalam proyek di Kemenpora. Andi pun mempersilakan.

Andi juga memberikan kesempatan kepada adiknya, Choel Mallarangeng untuk berhubungan dengan para pejabat di Kemenpora. “Ini adik saya yang nantinya banyak bantu-bantu di Kemenpora”. Andi juga memberikan sarana kepada Choel untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek P3SON di ruang kerjanya di Kemenpora.

Dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan lelang P3SON, Andi melibatkan pihak-pihak di luar Kemenpora yang terafiliasi dengan calon peserta/pemenang lelang.

Andi juga menghadiri pertemuan dengan M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mahyuddin, Wafid Muharam yang merupakan bagian dari rangkaian perbuatan untuk mengarahkan PT AK sebagai pemenang lelang P3SON Hambalang, serta mendapatkan dukungan politik penganggaran di

DPR. “Kebijakan terdakwa yang secara lisan menyerahkan hal-hal dan suratsurat bersifat teknis kepada Deputi dan Sesmenpora, berakibat pada penandatanganan penetapan pemenang lelang proyek P3SON yang nilainya di atas Rp50 miliar dilakukan Wafid Muharam dan hal tersebut secara jelas diketahui oleh terdakwa,” ujarnya.

Jaksa menilai perbuatan Andi mengakibatkan fungsi kontrol tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003. Sesuai keterangan ahli dan alat bukti surat, proses pengadaan proyek P3SON Hambalang dilakukan secara terburu-buru, tidak profesional, dan tidak disertai perencanaan yang memadai.

Juga proses evaluasi prakualifikasi yang dilakukan panitia lelang P3SON Hambalang bertentangan dengan prinsip dasar dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 3 dan 5 Keppres No. 80 Tahun 2003. Proses evaluasi tidak dilakukan panitia lelang, tetapi dilakukan oleh perusahaanperusahaan calon pemenang lelang.

Akhirnya, Kemenpora menetapkan KSO Adhi-Wika, PT Yodya Karya (YK), dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCP) masing-masing sebagai pemenang lelang jasa kontruksi, jasa konstruksi perencana, dan pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi.

Namun, sebelum itu, terjadi pertemuan antara Choel, Wafid, dan Deddy Kusdinar di Grand Hyatt.

"Choel menyampaikan kakaknya,

Andi sudah setahun menjabat Menpora, tapi belum mendapatkan apa-apa. Staf Khusus Andi M Fakhruddin meminta bagian fee 18 persen untuk Andi kepada Wafid. Lalu, Wafid memerintahkan Deddy untuk bertemu pihak dari PT AK," ungkap Jaksa.

Deddy bersama Lisa Lukitawati Isa dan M Arifin menemui Teuku. PT AK selaku calon pemenang lelang diminta memberikan komitmen fee 18 persen terlebih dahulu. Setelah membahas dengan jajaran pejabat PT AK, Teuku merealisasikan pemberian fee melalui Machfud Suroso dari PT Dutasari Citra Laras.

Wafid pun menggunakan uang yang diterimanya dari Mindo Rosalina Manulang (Permai Group) sebesar AS$550 ribu untuk menalangi pemberian uang kepada Andi. Wafid memerintahkan Deddy dan Fakhrudin mengantarkan uang fee kepada Choel di rumahnya sekitar bulan September 2010 menjelang lebaran.

Kemenpora menetapkan KSO Adhi-Wika, PT Yodya Karta, dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri masing-masing sebagai pemenang lelang jasa konstruksi, jasa konstruksi perencana, dan pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi proyek P3SON Hambalang. Deddy dan Teuku menandatangani kontrak induk senilai Rp1,077 triliun, ungkap Jaksa.

Deddy dan Teuku kembali menandatangani kontrak anak senilai Rp507,405 miliar. Namun, dalam pelaksanaan kontrak, Teuku malah

mengalihkan pekerjaan jasa konstruksi Hambalang kepada PT Dutasari Citra Laras (DCL), PT Global Daya Manunggal (GDM), PT Aria Lingga Perkasa (ALP), dan 36 perusahaan lainnya.

Sesuai penghitungan BPK, kerugian negara yang diakibatkan sebesar Rp464,391 miliar. Perbuatan itu telah memperkaya Andi Rp4 miliar dan AS$550 ribu melalui Choel, Deddy Rp300 juta, Wafid Rp6,55 miliar, Mahyudin Rp500 juta, Adirusman Dault Rp500 juta, Teuku Rp4,352 miliar.

Juga memperkaya Anas Urbaningrum Rp2,21 miliar, Olly Dondokambey Rp2,5 miliar, Machfud Rp18,8 miliar, Joyo Winoto Rp3 miliar, Lisa Rp5 miliar, Anggraheni Dewi RP400 juta, PT YK Rp5,221 miliar, PT MSG Rp5,851 miliar, PT CCM Rp5,839 miliar, PT GDM Rp54,922 miliar, PT ALP Rp3,337 miliar, PT DCL Rp170,395 miliar, KSO AdhiWika Rp144,434 miliar, serta 32 perusahaan subkontrak Rp17,96 miliar.

Bahkan dipergunakan untuk keperluan operasional Kemenpora, pembayaran THR, protokoler Menpora, serta akomodasi dan tiket pertandingan sepakola piala AFF di Senayan dan Malaysia, serta pertandingan tim Machester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi X DPR, bongkar Jaksa.

Protes Usai persidangan, politisi Partai Demokrat memprotes tuntutan 10

tahun penjara yang dinilai tidak adil.

"Jaksa tidak mempertimbangkan faktafakta di persidangan. Apabila melihat materi tuntutan, sama sekali tidak jauh berbeda dengan dakwaan," tandasnya.

Jika dakwaan berisi asumsi dan spekulasi, lanjut Andi tuntutan ini menjadi fiksi karena mengabaikan bukti-bukti dan kesaksian di persidangan. "Semua saksi, baik Wafid, Nazaruddin, dan lainnya menyatakan tidak terbukti. Tapi, walau tidak ada bukti-bukti, jaksa tetap menuntut dan menyatakan saya bersalah,” tuturnya dengan nada kesal.

Berdasarkan fakta di persidangan, tambah dia, tidak ada satupun saksi yang menerangkan ia pernah meminta uang. "Saya tak pernah minta fee terkait proyek P3SON Hambalang.

Kalau ternyata ada pihak-pihak lain yang menerima uang, termasuk adiknya sendiri, Choel, saya tak tahu," akunya.

Mestinya, katanya, jaksa menuntut bebas kalau dari fakta persidangan tidak ada bukti yang mendukung. "Saya berharap hakim bisa mempertimbangkan semua kesaksian.

Jika semua kesaksian dilihat dengan jernih, mudah-mudahan hakim nantinya bisa memberikan putusan yang adil. Yang adil itu insya Allah bebas,” harapnya.

Terhadap tuntutan itu, Andi dan penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi (nota pembelaan) dalam sidang lanjutan yang akan digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (10/6) pekan depan. (ENDY)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Pulang dari Jakarta, Pelamar CPNS Madina Masih Menunggu PANYABUNGAN - Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 hingga sampai saat ini belum mendapatkan hasil kepastian kapan diumumkan hasil ujian CPNS Tahun 2013, meskipun perwakilan pelamar telah berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menpan RB, senin (30/6).

Parlindungan, salah satu pelamar CPNS Umum Madina yang ikut berangkat ke Jakarta saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sewaktu berada di Jakarta mereka dari perwakilan CPNS Umum Madina Tahun 2013 tidak bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi (Menpan RB).

Meskipun awal tujuan ke Jakarta untuk bertemu dengan Menpan RB namun ini tidak terjadi tanpa diketahui penyebabnya.

"Tanpa bertemu dengan Menpan kami perwakilan CPNS Madina yang ikut ke Jakarta akhirnya disuruh Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution pulang ke Mandailing Natal, karena plt telah berjanji akan mengumumamkan hasil ujian CPNS Umum Madina Tahun 2013 dalam jangka waktu dekat ini," katanya.

Menurutnya, sewaktu di Jakarta, Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution mengatakan kepada mereka, harus pulang.

Bila tidak pulang maka pengumuman CPNS Tahun 2013 jalur umum akan dibatalkan.

"Maka dengan itu kami pulang karena kami perwakilan sudah yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Madina," sambungnya.

Namun sesampainya di Madina, ketika didesak kepada Kaban BKD Madina apa sudah diumumkan hasilnya, dijawab belum dilakukan.

"Sementara Plt Bupati Madina telah berjanji akan mengumumkanya jika kami kembali ke Madina dan hingga saat ini belum ada pengumuman dilakukan oleh BKD Madina," ujarnya.

Kaban Kepegawaian Daerah Syahdan AP yang dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada pengumuman seleksi CPNS Jalur Umum.

"Namun dalam jangka waktu dekat ini ada, akan tetapi belum dapat dipastikan kapan diumumkanya dan kita masih menunggu perintah bupati kapan diumumkan," katanya. (TH)

Dana ADD untuk Desa Sungaipenuh Cair Lebih Awal SUNGAIPENUH - Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk semua desa di Kota Sungaipenuh untuk 2014, dilaksanakan akhir Juni ini. Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tanah Kampung, menjadi desa pertama yang ADD-nya sudah dicairkan Pemkot Sungaipenuh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (BPMPPPDKB).

Kepala BPMPPPD-KB Sungaipenuh Abrardani mengatakan, pencairan dana ADD sudah mulai dilaksanakan sejak Senin (30/6). "Desa Tanjung Karang merupakan desa pertama yang ADD-nya sudah bisa dicairkan," katanya.

Sementara itu, 64 desa dari 65 desa, saat ini masih dalam tahap pencairan. Bahkan, rekomendasi pencairan ADD sudah mulai dibuat. "Sosialisasi ADD sudah kita laksanakan Mei, Juli ini kita cairkan secara keseluruhannya," ujarnya.

Ia menjelaskan, pencairan ADD dan prosesnya sengaja dipercepat, untuk memaksimalkan pembangunan desa. Di mana, sebelumnya pencairan ADD dilaksanakan pada November, yang berdekatan dengan akhir tahun.

Dengan pencairan ADD yang dipercepat, diharapkan pelaksanaan pembangunan di desa dengan menggunakan dana ADD bisa berjalan dengan baik. "Kalau cair cepat banyak untungnya, pemerintah desa tidak perlu tergesa-gesa melaksanakan pembangunannya. Defisit anggaran juga tidak perlu lagi terjadi," ujarnya lagi.

Menurutnya, pelaksanaan pencairanakan menjadi patokan untuk 2015 mendatang.

Sebab, 2015 nanti pihaknya berencana melaksanakan pencairan ADD lebih awal.

"Untuk ADD 2015 sosialisasinya akan kita laksanakan akhir 2014. Pencairannya kita upayakan awal 2015. Sehingga, pemdes punya waktu banyak untuk melaksanakan pembangunan dan merealisasikan ADD-nya," pungkasnya. (BOY)

SUMUT/ACEH

Menang di MK, KPU Sungaipenuh tidak Lakukan PSU SUNGAIPENUH - Sengketa Pemilu Legislatif 9 April lalu di Kota Sungaipenuh, yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tampaknya tidak menguntungkan bagi pelapor. Soalnya, MK menolak seluruh gugatan dari tiga penggugat yakni dari Partai Golkar, PKB, dan Nasdem.

Laporan Partai Golkar sendiri terkait dugaan kecurangan di Kecamatan Tanah Kampung dan menuntut dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Kemudian gugatan PKB, terkait hasil pemungutan suara di Dapil II Kecamatan Koto Baru, yang juga meminta digelar PSU. Partai Nasdem juga meminta PSU, untuk dapil I, dapil II dan dapil III. Putusan menolak semua gugatan dan tidak diperkenankan menggelar PSU, setelah sidang putusan yang digelar pada 27 Juni 2014 lalu. Dalam

sidang tersebut, hakim MK dengan segala pertimbangan memutuskan menolak semua gugatan penggugat. "Kita sudah mengikuti agenda sidang di MK untuk ketiga gugatan tersebut. Terakhir, sidang putusan digelar 27 Juni, hakim MK menolak semua gugatan yang dilaporkan Partai Golkar, PKB dan Nasdem," ujar Ketua KPU Sungaipenuh Doni Umar, melalui Divisi Hukum Irwan SH, Selasa (1/7).

Katanya, selama proses sidang tersebut, pihak penggugat dan KPU selaku tergugat, sudah menghadirkan saksi-saksi, serta alat bukti dalam persidangan. "Mengapa hakim menolak gugatan itu, kita sendiri tidak tahu secara pasti.Yang jelas, itu keputusan tertinggi terkait sengketa pemilu, karena itu merupakan hak MK," ujarnya lagi.

Makanya, katanya, tidak ada

KPU Kota Jambi tengah sibuk melakukan pengepakan dan persiapan logistik Pileg 2014 di Balai Diklat Kotabaru, Rabu (2/4).

PSU untuk pileg di Kota Sungaipenuh. Selain itu, para caleg terpilih juga akan mengikuti pelantikan akhir Agustus men-

datang, sesuai dengan jadwal yang ada. "Kita juga ingin mengklarifikasi, mengenai isu yang menyatakan KPU Sungai-

penuh terancam dipecat atau ada yang menyebutkan terancam pidana, itu semua tidak benar," pungkasnya. (BOY)

Pelaku Usaha Industri Jangan Abaikan Racun Api BATU BARA - Menyediakan racun api bagi para pemilik usaha industri, rumah pribadi, toko dan ruko usaha lainnya di tempat usaha merupakan salah satu upaya antisipasi terjadinya bencana kebakaran.

Namun, di daerah ini hingga sekarang masih banyak ditemukan yang belum memiliki racun api. Walaupun sudah ada yang memiliki tapi belum rutin melakukan isi ulang setiap tahun.

Itu terjadi karena, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya fungsi racun api. Maka Pemkab Batubara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan untuk lebih menggencar-

kan lagi sosialisasi tentang pentingnya penyediaan racun api ini. Hal ini dikatakan Asisten Pemerintahan Pemkab Batubara Achmadan Coir SH MAP di Lima Puluh, Senin (30/6).

"Pengusaha jangan abaikan racun api," ucapnya.

Dijelaskannya juga, retribusi racun api merupakan salah satu sumber PAD yang masuk kepada retribusi jasa umum. Namun, capaian PAD dari sektor ini diakui masih kurang. Hal tersebut disebabkan, di samping sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, juga karena pemilik toko dan pengusaha sudah banyak yang memilki racun api. Sedangkan retribusi tabung racun api isi ulangnya yang super busa dikenakan biaya retribusi.

Untuk perencanaan kegiatan Tahun 2014, BPBD sudah mengajukan anggaran untuk sosialisasi ini. "Mudahmudahan dapat dialokasikan nantinya dalam APBD 2015," pungkasnya. (ARIEL)

Pengambilan Gaji Guru Sertifikasi Melalui ATM BRI PANYABUNGAN - Sebanyak 2.554 guru dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal mulai Tahun 2014 ini menerima dana sertifikasi dan gaji mereka melalui sistem elektronik atau via anjungan tunai mandiri (ATM), khusus rekening BRI. Hal ini disampaikan Kadis Pendidikan Madina H Imron Lubis SPd MM melalui Kasi Subsidi dan Batuan pada Dinas Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto, usai acara penyerahan secara simbolis ATM BRI kepada guru di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Selasa (1/7).

Acara dihadiri, Kasi Subsidi Dan Bantuan Dollah Hafriyanto Kepala BRI M Dhumal Prawiro, dan kepala sekolah dan KUPT se-Madina.

Dalam acara tersebut Dollar mengatakan bahwa pemilihan BRI adalah sesuai kebutuhan dan untuk mempermudah proses pencairan bila guru berada di luar daerah.

Menurutnya, peraturan pembayaran dana sertifikasi dan gaji guru melalui ATM adalah kebijakan Menteri Ke-

uangan dan Mentri Pendidikan.

"Ada pun dana yang masuk ke Kabupaten Madina untuk triwulan pertama senilai Rp21,7 miliar. Di antara yang menerima dikdas sebanyak 2.099 orang, dikmen 380 Orang dan pegawas sebanyak 75 orang," jelasnya.

Sementara Dinas Pendidikan Madina menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, mau tidak mau pegawai disdik harus mengikutinya dan diharapkan dengan pembayaran sistem elektronik ini tidak ada lagi pemotongan gaji.

"Pembangian buku rekening bagi guru sertifikasi tingkat sekolah dasar bisa mengambil ke KUPT setiap wilayahnya, untuk tingkat SMP, SMA, SMK dan MA bisa mengambil di Dinas Pendidikan Madina diperwakilkan kepala sekolah," katanya.

Kepala BRI Cabang Panyabungan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan rekening dan ATM tersebut melalui perwakilan saja, sepeti kepala sekolah, dan KUPT setiap wilayah masing-masing.

(TH)

KPU Karo Masih Tunggu Data BNPB MEDAN - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Benget Silitonga memastikan KPU Karo masih berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Karo untuk menentukan lokasi tempat pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan pada pemilu presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 mendatang di seputaran Gunung Sinabung.

Hal itu dilakukan menyusul meningkatnya status Gunung Sinabung yang berstatus level III alias siaga, karena meletus pada Minggu (29/6) malam lalu.

“KPU Kabupaten Karo masih berkoordinasi dengan BNPB setempat untuk membahas kemungkinan pendirian TPS di seputaran Gunung Sinabung,” terang Benget di Medan, Rabu.

Diakui dia, untuk sementara ini mereka belum mendapat informasi terkait pengungsi baru akibat meletusnya Gunung Sinabung pada Minggu kemarin. KPU Karo juga

belum menemukan masalah serius terkait letusan tersebut. “Belum ada masalah serius. Namun kita masih berkoordinasi dengan BNPB. Sejauh ini, pengadaan TPS di sana masih sama dengan pileg kemarin,” akunya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan letusan Gubung Sinabung terakhir tak terlihat karena diselimuti hujan. Peningkatan aktivitas tersebut, katanya, telah disosialisasikan kepada warga dan sampai saat ini masih dalam keadaan aman, karena awan panas mengarah ke Desa Berastepu yang masih dikosongkan. Sementara, hujan abu mengarah ke Desa Sigarang-Garang dan Desa Sukanalu.

Hingga saat ini, jumlah pengungsi 14.382 jiwa (4.475 KK) terdiri dari 13.170 jiwa, (4.105 KK) di 28 titik penampungan dan 1.212 jiwa (370 KK) di hunian sementara/rumah sewa. Pemerintah memberikan uang sewa rumah kepada pengungsi yang direncanakan untuk direlokasi nantinya. (AND)

Rizfan Juliardy Jadi Plt Kadis PU Madina PANYABUNGAN - Rizfan Juliardy Hutasuhut ST MM diangkat menjadi Plt Kadis PU Kabupaten Mandailing Natal menggantikan Plt Kadis PU Ir Arpan Harapan Siregar MT. Serah terima jabatan berlangsung di Kantor Bupati Madina, Senin (30/6), dihadiri Sekretaris Daerah Madina Drs M Yusuf Nasution MSi, Kaban BKD Sahdan Lubis, beserta unsur SKPD lainnya.

Kaban BKD Madina Sahdan Lubis kepada wartawan usai serah terima jabatan membenarkan telah ada sertijab dari Plt Kadis PU lama Ir Arpan Harapan Siregar MT kepada Plt Rizpan Juliardi Hutasuhut ST.

Katanya, Ir Arpan saat ini masih menjabat Kadis Pertambangan Madina sementara Rizpan Juliardi juga menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina. "Proses sertijab ini merupakan suatu hal biasa untuk memberikan penyegaran dalam susunan organisasi pemerintahan," katanya.

Sahdan mengatakan, jabatan merupakan amanah bagi seorang PNS yang perlu dijaga dan apa yang telah menjadi Topoksi harus dijalankan.

"Kita berharap dengan adanya Sertijab ini pelayanan terhadap masyarakat semakin bagus," imbuh Sahdan. (TH)

Dua Pasang Capres Dideklarasikan di Subulussalam SUBULUSSALAM - Dua pasangan calon presiden dan wakil presidan dideklarasikan di Subulussalam, Kamis malam (3/7). Acara di dua tempat berbeda itu berjalan lancar.

Deklarasi untuk Prabowo - Hatta dilaksanakan di Grand Mitra Subulussalam ditandai dengan penandatanganan di kain putih sepanjang sepuluh meter bertanda dukungan warga subulussalam ke pasangan ini.

Merah Sakti sebagai Ketua Tim Pemenngan Prabowo Hatta juga sebagai Walikota Subulussalam yang baru

dilantik menyampaikan sambutannya dengan berapiapi agar Warga Subulussalam dapat memenangkan Prabowo Hatta.

"Di mana setuju tidak setuju, saya harus mendukung Prabowo - Hatta sesuai amanah partai dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf," ujarnya seraya menambahkan, bahwa Prabowo - Hatta yang bisa mempertahankan wilayah Indonesia ini ke depan.

"Karena kita telah mengingat bahwa beberapa wilayah Indonesia saat dipimpin Habibie, Megawati,

Amin Rais, dan Gusdur, ada yang dirampas negara lain.

Maka prinsipnya siapa pun memimpin negara ini yang penting sejengkal pun jangan diambil oleh negara lain," katanya.

Penandatanganan kain putih yang panjang dimulai Ketua Partai Aceh H Sudirman Munte dan Merah Sakti SH, juga Salmaza sebagai Wakil Walikota Subulussalam dan diteruskan ratusan pendukung.

Sebelumnya Wakil ketua Gerindra DPD Aceh Safaruddin menyematkan pin

kepada delapan pimpinan parpol pendukung Prabowo Hatta di Subulussalam.

Pada hari yang sama, Tim Pemenangan Relawan Jokowi - JK Kota Subulussalam, Kamis (3/7), di depan Kantor Koramil Subulussalam Kecamatan simpang Kiri membagi-bagikan kue dan air mineral kepada masyarakat yang melintas di Jalan Teuku Umar Subulussalam dan, Jumat sore akan melakukan hal serupa di Kecamatan Penanggalan tepatnya Simpang Pemancar di Posko Pemenangan

Jokowi - JK. Demikian disampaikan salah seorang tim relawan calon presiden dengan urut nomor 2, Hendrik Sinurat kepada media ini melalui selulernya.

Dikatakannya, hal itu mereka lakukan agar Warga Subulussalam dapat mendukung Jokowi – JK. "Karena Jokowi - JK adalah dari rakyat untuk rakyat," tuturnya. "Artinya kita telah sama-sama melihat kinerjanya baik selama walikota dan gubernur. Maka mari kita dukung Jokowi - JK," pungkasnya lagi. (KARTOLIN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Hadapi Pilpres dan Ramadhan

TBBM PT Pertamina Sibolga Bentuk Satgas BBM SIBOLGA - Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina Sibolga membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau pendstribusian bahan bakar minyak (BBM) dan non-BBM di wilayah distribusi Sibolga dan Tapanuli. Upaya ini dilakukan oleh perusahaan plat merah tersebut untuk memastikan kelancaran distribusi dan menghindari kelangkaan pada pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan Ramadhan 1435H. Operation Head (OH) Pertamina Sibolga Satria Bantara mengatakan, tim yang telah terbentuk tersebut akan ditempatkan di posko-posko pemantauan BBM di setiap daerah distribusi. "Ini dilakukan karena setiap menjelang pemilihan presiden dan khususnya hari besar keagamaan, konsumsi pemakaian BBM oleh masyarakat diperkirakan meningkat," ujar Satria menjawab wartawan Jumat (27/6) kemarin.

Satria memastikan pemakaian BBM oleh masyarakat di suasana tertentu tersebut akan mengalami peningkatan oleh angkutan bus maupun masyarakat yang menggunakan kendaraan. Dalam hal ini, TBBM Pertamina Sibolga telah melakukan langkah antisipasi melalui penyediaan stok BBM di TBBM Pertamina Sibolga dan koordinasi dengan TBBM Pertamina daerah lain seperti Pematangsiantar-Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Dumai-Provinsi Riau dan Padang – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bilamana terjadi kelangkaan akibat penyimpangan dan keterlambatan kapal pengangkut BBM. Sedangkan untuk mencegah gangguan kelancaran, Pertamina telah berkoordinasi dengan satuan TNI dan Polri. (KS)

Pilih Jokowi, Warga Batak Kerahkan 32 Marga YOGYAKARTA - Puluhan perwakilan Forum Komunikasi Batak Yogyakarta mendeklarasikan dukungan mereka untuk calon presiden Joko Widodo di kawasan monumen Tugu Yogyakarta, Kamis sore.

Komunitas suku Batak di Yogyakarta itu mengenakan atribut khas daerahnya.

Kaum perempuan menyampirkan ulos pada pundak mereka. Sedangkan kaum pria mengenakan kaus yang menyertakan gambar ulos sebagai latar wajah Jokowi dan Jusuf Kalla.

Mengelilingi monumen di empat arah penjuru, komunitas itu memampangkan berbagai poster dukungan kepada JokowiJK dalam pemilu Juli mendatang. Reinhard Siagian, Wakil Ketua Forum Komunikasi Batak Yogyakarta, menuturkan, untuk memenangkan Jokowi-JK, pihaknya akan bergerilya menyambangi seluruh Warga Batak yang merantau ke Yogyakarta. Jumlah populasi warga Batak yang menetap di Yogyakarta sekitar 6.200 orang. Sedangkan mahasiswa Batak berjumlah 9.000 orang. "Untuk mengajak mereka memberikan dukungan pada Jokowi-JK, kami kerahkan 32 kelompok marga," kata Reinhard, Kamis.

Kelompok marga ini yang menjadi simpul jejaring komunitas Batak di Yogyakarta yang setiap bulan rutin menggelar pertemuan bersama. "Kami juga akan kampanyekan Jokowi melalui radio komunitas dan komersial agar Warga Batak di sekitar Yogyakarta juga bisa satu suara memenangkan Jokowi," katanya.

Ketua Forum Komunikasi Batak Yogyakarta Yohannes Lingga menyatakan, menurut laporan tiap elemen komunitas Batak, 90 persen warga Batak memilih Jokowi. "Kami tetap hormati dan hargai saudara kami yang memilih calon lainnya," katanya.

Harapan kepada Jokowi ini dilatari oleh pandangan Forum Komunikasi Batak dari tingkat pusat sampai daerah tentang kesetiaan mantan Wali Kota Solo itu menjamin Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman. (INT)

SUMUT/ACEH

Relawan Jokowi-JK Siaga P SIANTAR - Tim pemenangan Jokowi-JK mengajak seluruh kader, relawan dan sayap partai pendukung untuk mengajak keluarga, tetangga dan semua orang untuk memilih pemimpih yang bersih dan jujur yakni capres-cawapres nomor urut 2, Jokowi-JK pada Pilpres 9 Juli.

Ajakan itu pun disambut antusias dan semangat tinggi puluhan ribu relawan dan elemen massa yang memadati kampanye akbar Jokowi- JK di Lapangan Rambung Merah Nagori, Kabupaten Simalungun yang dihadiri Ketua lima partai Jokowi-JK yakni Partai PDI Perjuangan, NasDem, Hanura dan PKPI Kabupaten Simalungun.

Kampanye diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang dilakukan dengan penyampaian sejumlah program dan orasi dari Ketua PDIP Simalungun Ojak Naibaho.

Dalam orasi politiknya, Ojak Naibaho mengatakan salam dua jari-simbol dukungan ke JokowiJK-akan menguasai dari Sabang sampai Merauke. ’’Sekarang perwakilan dari 31 Kecamatan ada di lapangan ini. Untuk memantapkan program serta menso-

sialisasikannya di Simalungun dan hari ini, (5/7) seluruh tim Relawan akan bergerak ke 32 titik yang sudah ditentukan yang ada di Simalungun,untuk memberikan pemaparan sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden jujur serta yang datang dari rakyat agar masyarakat tidak salah memilih,’’katanya.

Ojak Naibaho menegaskan sekarang ini kita melawan alergi kekuasaan. Hal ini bisa dilawan dengan pemimpin dari rakyat untuk melaksanakan pertem-

puran .’’ Kita beritahukan sama rakyat bahwa perlu mewaspadai money politic. Bila nanti ada yang memberikan uang serahkan kepada Bawaslu,’’ujar Ojak Naibaho yang mengajak masyarakat menolak politik uang saat Pilpres.

Menurutnya, oknum-oknum dari lawan politik tertentu bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan termasuk melakukan kampanye hitam yang tidak diinginkan semua pihak. Dia juga meminta kepada TNI harus tetap netral. ‘’ Kalau polisi tidak perlu kita ragukan

‘’ujarnya.

Dikesempatan itu, Ojak Naibaho meminta semua relawan, kader dan sayap partai pendukung untuk bersama-sama mengamankan suara di seluruh TPS. ‘’Karena kita mencari pemimpin yang bukan singa, harimau ataupun serigala,’’pungkasnya.

Ada sepuluh instruksi dari tim pemenangan pusat untuk daerah yang disampikan dari PDI Perjuangan. Diantaranya, solidaritas partai, rapatkan barisan, waspadai kenetralan TNI, laksanakan pemberian arahan, terlibat

aktif monitoring . Selain itu bila ada kekosongan relawan di satu TPS cepat hubungi Posko, bila ditemukan kecurangan laporkan segera dengan bukti akurat serta usakan terlibat aktif mengawasi surat suara.

Ketua Hanura Agus Salim menambahkan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua untuk memenangkan Jokowi-JK Sedangkan Ketua NasDem. Masda mengajak para relawan, kader untuk mengingatkan keluarga, tetangga dan semua orang untuk memilih Jokowi-JK sebagai capres-cawapres pilihan yang terbaik. ‘’Kita Semua Pilih Jokow-JK’’katanya.

Sementara itu, Ketua PKB Dermawan Silalahi S.Sos mengatakan apapun alasannya capres yang jujur yakni Jokowi-JK pasti dipilih oleh rakyat Indonesia dan Simalungun khususnya.

Jantogu Damanil dari tim pemenangan wilayah Sumut mengatakan sepanjang melaksanakan blusukan ke berbagai daerah para kaum ibu, pemilih muda, serta anak-anak sangat antusias kepada pasangan capres nomor urut 2.

Setelah penyampaian paparan dan memberikan semangat kepada puluhan ribu massa pendukung Jokowi-JK, giliran Ustad Indrawan untuk memimpin doa bersama. Selanjutnya dilakukan pemberian sumbangan kepada anak yatim sebagai tali kasih. (SMG)

Waspadai Kecurangan Pilpres di Sumut MEDAN - Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Jokowi-JK Sumatera Utara menginstruksikan kepada seluruh kader partai politik pengusung, sayap partai pengusung dan relawan untuk terus meningkatkan kewaspadaan menjelang Pilpres 9 Juli 2014.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Jokowi-JK, Budiman Nadapdap dalam kegiatan Apel Siaga dan Agenda Aksi Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden 20142019 yang berlangsung selama dua hari pada 2-3 Juli di Asrama Haji Medan.

Kegiatan Apel Siaga dan Agenda Aksi Pemenangan Jokowi-JK sekaligus buka puasa bersama itu dihadiri Ketua DPD PDI-P Sumut Panda Nababan, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK Sumut Iskandar ST, Ketua PKB Sumut Ance Silian, Ketua Partai Nasdem Medan Dr Geta, Ketua PDI-P Medan, Henry John Hutagalung.

Dikesempatan itu Budiman mengatakan, bahwa kita yang berada dibarisan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Jokowi-JK memiliki mental sebagai petarung. "Jangan pernah takut, lawan ketidakadilan, karena itu pasangan Jokowi-JK harus menang diseluruh TPS yang ada disetiap tingkatan," ujar Budiman.

Kepada seluruh partai pengusung, sayap partai pengusung dan relawan pendukung yang ada di Kota Medan, Budiman menginstruksikan agar selalu siap secara mental dan moral menghadapi

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Wilayah Sumut, Budiman Nadapdap (dua dari kiri), Sekretaris, Iskandar ST (tiga dari kiri) bersama sejumlah ketua partai pengusung pemenangan Jokowi-JK memberikan semangat kepada sejumlah kader, relawan dan sayap partai pengusung dalam Apel Siaga dan Agenda Aksi Pemenangan Jokowi-JK di Asrama Haji Medan, Rabu (2/7). apapun pada Pilpres 9 Juli 2014.

"Harus siap dan siaga memahami dan menguasai aturanaturan dan perundang-undangan terkait pemilihan presiden. Harus siap dan siaga untuk berdebat dan berargumentasi tentang apapun terkait pemenangan Jokowi-JK," ujar Budiman.

Kader partai dan seluruh elemen pendukung Jokowi-JK, ungkap Budiman, harus siap dan siaga untuk bertarung dan bertanggungjawab mempertahankan apapun yang menjadi hak kita. "Harus siap dan siaga untuk menjaga dan mengamankan suara pasangan Jo-

kowi-JK pada Pilpres 9 Juli 2014 nanti," kata Budiman Nadapdap.

Budiman menambahkan tim pemenangan harus meningkatkan kesiagaannya serta mewaspadai money politik, waspadai netralitas TNI/Polri, waspadai keberpihakan aparat pemerintahan/PNS, seperti kepala lingkungan, lurah dan camat.

"Waspadai brutalisme, kekerasan, intimidasi dan ancaman terhadap pemilih.Waspadai netralitas pengawas pemilu, waspadai netralitas penyelenggara pemilu seperti KPPS, PPS, PPK dan KPU," ujar Budiman.

Budiman juga meminta agar kader partai siaga memastikan formulir C-6 sudah sampai kepada pemilih, awasi formulir A-5, pastikan ada saksi Jokowi-JK di TPS-TPS. Sementara itu, Iskandar ST, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK Sumatera Utara membacakan ikrar 'Lima Siap Siaga' yang diikuti oleh seluruh kader partai pengusung, sayap partai pengusung dan relawan pendukung Jokowi-JK yang ada di Kota Medan.

Iskandar ST menjelaskan apel siaga di setiap kabupaten/kota

akan melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari kepengurusan parpol pendukung tingkat kabupaten/kota, pengurus kecamatan dan ranting, relawan, dan berbagai sayap partai.

"Tujuannya hanya satu yakni untuk menyatukan derap langkah dalam pemenangan Jokowi-JK," kata Sekretaris Partai NasDem Sumut itu.

Kegiatan yang sama juga dilakukan untuk kader partai pengusung, sayap partai pengusung dan relawan wilayah Deli Serdang yang dihadiri sekira 500 orang pada Kamis (3/7). (SMG)

11 Daerah di Sumut Rawan Gejolak

Keamanan di Nias dan Tapsel Diutamakan MEDAN - Sebanyak 11 kabupaten/kota di Sumut mendapat perhatian khusus karena dinilai rawan berpotensi menimbulkan ketegangan saat pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang.

Untuk pengamanan Pilpres, Polri siaga 1 mulai, Minggu (6/7).

Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Heru Prakoso kepada wartawan Jumat (4/7), ke11 kabupaten/kota itu masingmasing Serdang Bedagai (Sergai), Pematang Siantar, Asahan, Batu Bara, Dairi, Tapanuli Tengah (Tapteng), Padang Sidimpuan, Tapanuliselatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Nias dan Nias Selatan.

Heru menegaskan, dari 11 lokasi itu, beberapa di antaranya seperti Nias, Nisel dan Tapsel lebih diprioritaskan. Sebab, berdasarkan pengalaman pada pemilihan legislatif yang baru saja dilalui telah terjadi beberapa gejolak kecil.

"Tetapi ditegaskan, meski pihak kepolisian memberi perhatian ekstra kepada 11 kabupaten/kota,

daerah lain juga diantisipasi kemungkinan bakal bergejolak," tegasnya.

Untuk 11 kabupaten/kota tersebut, terang Heru, Polda Sumut sudah mengerahkan lebih dari 3.000 personel, termasuk di dalamnya 1.000 anggota Brimob.

"Seluruhnya untuk membantu kesiapan satuan wilayah (satwil) untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi," imbuhnya.

Polres-polres sejajaran khususnya yang saling berdekatan, lanjut mantan Kapolres Tebingtinggi ini, juga membentuk rayonisasi guna saling dukung.

Misalnya terjadi konflik atau kerusuhan di suatu wilayah, maka Polres terdekat segera mengirimkan personel untuk memberi bantuan.

Dia menerangkan, kepolisian diminta jangan sampai lengah tetapi senantiasa teliti, di antaranya memprediksi berbagai kemungkinan terburuk menjelang maupun setelah pilpres. Syukurnya, sampai sekarang Sumut dinilai masih

sangat kondusif.

Seluruh personel, sambung Heru, tetap disiagakan secara all out. Sehingga jika terjadi hal-hal di luar perkiraan, antisipasi cepat dilakukan. Sebagai contoh, kepolisian didukung TNI melakukan simulasi penanganan teroris pada Senin (7/6) mendatang di kantor Walikota Medan. "Ini langkah meningkatkan kesiapan pada pilpres," pungkasnya.

Minggu, Polri Siaga 1 Di lokasi terpisah, Kapolri Jenderal Sutarman disela-sela menggelar video confrence dengan para Kapolda se Indonesia terkait pengamanan jelang Pemilu 9 Juli pada, Jumat (4/7), mengatakan sejak, Minggu, (6/7), Polri siaga 1 untuk persiapan pengamanan Pilpres dan cipta kondisi karena saat ini bertepatan dengan bulan puasa.

"Kita mengecek kesiapan Polda. Tinggal dua hari lagi karena Minggu tanggal 6 kita siaga 1 untuk persiapan pengamanan dan

cipta kondisi karena saat ini bertepatan dengan bulan puasa. Juga bekerja sama dengan stake holder untuk pemilu dan distibusi logistik," kata Sutarman di Mabes Polri.

Jenderal bintang empat ini juga berpesan kepada para pendukung capres kedua kandidat jika ada yang tidak puas terkait suatu hal agar menyelesaikan ketidakpuasan itu lewat jalur hukum.

Mantan Kabareskrim ini menambahkan jika daerah yang menjadi perhatian karena terkategori rawan adalah Pulau Jawa, Poso, dan Papua. Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden berakhir pada 6 Juli. Lalu diikuti minggu tenang dan hari coblosan pada 9 Juli. Pada 9-25 Juli adalah tahap penghitungan dan rekapitulasi hasil suara pemilu presiden.

Sedangkan pada 25 Juli adalah penetapan hasil suara pemilu presiden. Pada 20 Oktober Presiden dan Wakil Presiden 20142019 terpilih akan dilantik. Untuk kesiapan di TPS, Sutarman me-

ngatakan pihaknya menyiapkan kamera di setiap tempat pemungutan suara untuk menjadi alat bukti rekaman kalau ada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"Kami siapkan seluruh jajaran kepolisian di tiap TPS, PPS ke PPK, lalu ke KPU kabupaten kota, provinsi. Personel saya sudah siap.

'Diback up' TNI. Penghitungan suara kami ada di sana. Relawan juga silakan ada di TPS kalau perlu kita rekam yang ada di TPS. Jadi kalau ada sengketa pemilu di MK ada alat bukti rekamannya begitu," ujar Jenderal Sutarman di lokasi terpisah disela-selaa diskusi "Kemerdekaan Pers dalam kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, demokratis, dan berkualitas. "Rakyat kita harus bisa menggunakan haknya tanpa terpengaruh apapun. Lalu kotak suara kita amankan, jangan terjadi penggelembungan. Diha-

rapkan 20-22 Juli itu penghitungan di KPU pusat dan ditetapkan.

Masalah yang terjadi, membawa institusi Polri ke sana kemari, tapi saya jelaskan kami akan jalankan 'track' yang benar. Kami akan mengacu pada hukum yang dilanggar. Kita menangani dengan di jalur yang benar," kata dia.

Ia telah menginstruksikan kepala polda dan jajarannya untuk mengamankan seluruh tahapan, termasuk logistik pemilu sampai ke kabupaten kota dan tiba di TPS. "Nanti pada minggu tenang bersama unsur yang lain bersihkan peraga kampanye dan mengawasi jangan sampai terjadi intimidasi dan politik uang yang menyimpang dari peraturan UU. Jadi rakyat memilih tidak terpengaruh politik uang, intimidasi dan kekerasan," ujar dia.

Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla. (SMG)

10

KPK POS E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Preman Sita Sepmor Wartawan di Jalan TG BALAI - Irwansyah Sinaga (IS) preman warga Semenanjung mengaku petugas OTO menyita sepeda motor (sepmor) wartawan Surat Kabar Warta Indonesia Baru (WIB), Syamsul Adli K H di bilangan Jalan M SYAMSUL ADLI KH Abbas, Jumat (27/ 6) sekitar pukul 18.00 Wib. Syamsul ketika itu hendak pulang dibilangan jalan sekolah MAN diikuti oleh IS menggunakan kendaraan berboncengan, tepatnya disekitar turunan Titi Semenanjung IS seketika menghentikan kereta yang dikendarai Syamsul dan langsung menyitanya. Sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 5952 QAE atas nama Rohana (Istri Syamsul) langsung dilarikan IS. Keesokan harinya, Sabtu (28/6) Syamsul ditemani beberapa rekannya wartawan melaporkan ke Polsek TB Selatan dan diterima Kanit Reskrim IPTU Suharmono, SH dan langsung diperbuat laporannya, namun disayangkan kepada Syamsul tidak diberikan Laporan Polisi. Kepada Wartawan Syamsul merasa terkejut atas sikap IS dan berharap agar hal yang sama jangan dialami pihak lain.

Kapolsek TB Selatan, Kompol Henri R Sibarani,SE ketika hendak ditermui sedang keluar, ketika ditemui Wartawan, Rabu (2/ 7) diruang kerjanya , IPTU Suharmono, SH Kanit Reskrim Polsek TB Selatan menjelaskan, bahwa Irwansyah Sinaga merupakan petugas OTO penyitaan sepeda motor atasnama Rohana karena ada vidusialnya .

Perihal Laporan polisi bila dikehendaki bisa kita perbuat untuk Syamsul Adli K H. jelas Suharmono. (HER)

Tergiur Uang 50 Ribu, NPT Nekat Jadi Kurir Sabu-Sabu

KRIMINAL

Mobil Penumpang Masuk Jurang Tiga Orang Tewas TAPTENG - Mobil penumpang Kurnia L300 dengan nomor dinding 271, Sabtu kemarin jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 100 meter. Lokasi jatuh mobil yang membawa 7 orang penumpang itu, tepatnya di kawasan Jalan Sibolga-Tarutung Km 6.

Akibatnya tiga orang penumpang tewas di lokasi kejadian, masing-masing Helma Parulian Manurung (28) warga Kota Tebing Tinggi, bekerja di Porsea (Tobasa), Boru Panjaitan (Nenek Valentina Hutapea ) Warga Sihapas Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Minsar warga Batas Tarok Nagari Parit Kecamatan Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

Dikabarkan 5 penumpang selamatnya bersama Sopir. Mereka yang selamat adalah Valentina Hutapea (5) warga Desa Nahornop Sitarehalaman Taput, (Luka Ringan), Lisdon Nadapdap (23) warga Sei Bilang Kab. Sergei (Luka Berat), Robinhot Sihombing warga Tarutung (Luka Berat). Hotmarojahan Hutagalung alias Ojak (49) warga Banuaji Kecamatan Adian Koting, Sopir Mobil (luka Berat), Sahat Parsaoran Pasaribu, warga Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga (luka ringan) sudah pulang kerumah setelah mendapat perobatan dari RSU FL Tobing Sibolga.

Seluruh korban berhasil di evakuasi tiga setengah jam se-

E VAKU ASI - Tim Basarnas Tapteng dibantu Tagana Sibolga sedang berupaya mengevakuasi salah seorang korban yang kritis. Foto AKUASI KPK Pos/K. Saragih telah kejadan dan sekira pukul nuli Utara (Taput). Di kawasan pihak terkait. Tapi kita tidak 18.30 WIB seluruh korban ber- Km 6, di sebuah jalan kecil dan tahu apakah itu dibangun setehasil dievakuasi di RSU FL To- berkelok, mobil Kurnia L300 lah kita sampaikan lewat pembing Sibolga. Empat dari lima dengan nomor lambung 271 ini beritaan atau tidak. Yang jelas, penumpang selamat masih da- berpapasan dengan mobil truk kita sudah suarakan lewat melam kondisi kritis, dan seluruh tangki kosong yang menuju dia dan surati intansi terkait tentang informasi beberapa penumpang sedang dirawat in- arah Sibolga.

“Disitulah peristiwa itu ter- titik rawan longsor dari pertensif di ruangan Intensif Care Unit (IGD). Sedangkan tiga kor- jadi, mobil penumpang Kurnia bukitan dan rawan longsor dari ban tewas, diinapkan di ruang L300 tiba-tiba terjatuh ke da- bahu jalan yang ada disepakamar jenazah menunggu ke- lam jurang. Tapi kita belum njang jalan nasional Sibolga dapat pastikan dan informasi, Tarutung ini," itu ujarnya. luarga masing-masing.

AKP Sitohang mengungKepala Satuan (Kasat) Lalu apa penyebab mobil tersebut Lintas (Lantas) Polres Tapteng, jatuh. Apa akibat sopir ngantuk kapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, peristiwa Ajun Komisaris Besar Polisi atau bagaimana," ujarnya.

Namun yang pasti kata AKP mobil jatuh dilokasi yang sama, (AKP) B Sitohang mengatakan, peristiwa nahas ini diduga ter- Sitohang, peristiwa nahas ini ini yang kedua kalinya. “Perisjadi akibat berpapasan antara terjadi tidak bisa terlepas atau tiwa pertama terjadi pada 2010 mobil Kurnia L300 yang belum dipicu kondisi badan jalan yang menimpa mobil taksi Simpati," diketahui nomor plat mobilnya sempit dan tanpa pembatas sebutnya Terkait peristiwa terulang dengan mobil tangki Pertamina. (portal). Kondisi jalan tanpa Saat itu, mobil penumpang portal ini hampir terlihat dise- ini, Ia berharap para sopir berKurnia L300 yang dikendarai panjang jalan Nasional Sibolga hati-hati melintasi jalan Nasional Sibolga - Tarutung. TerOjak Hutagalung mengangkut - Tarutung.

“Kemarin sudah ada bebe- utama bagi para sopir yang tujuh penumpang melaju menuju Tarutung, Kabupaten Tapa- rapa unit pembatas dibangun sama sekali belum pernah me-

Polsek Langsa Barat Bekuk Calo Rumah Bantuan

Tersangka NPT alias N SIBOLGA - Tergiur imbalan uang sebesar Rp50 ribu, NPT alias N (30) warga Jl Mojopahit Baru Gang Alindo Sibolga rela menjadi perantara barang haram sabusabu. Rencananya sabu-sabu itu akan dijual seharga Rp400 ribu. Naas barang belum sampai ke tangan pembeli, sudah lebih dulu diamankan oleh petugas Reskrim Polsek Sibolga Selatan.

Selanjutnya bersama barang bukti, NPT diboyong ke komando dan sekarang mendekam di balik terali besi Mapolres Kota Sibolga. Dari hasil penangkapan tersebut, turut disita barang bukti berupa 1 bungkus kecil sabu terbalut plastik bening lebih kurang 0,35 gram serta 1 unit HP merek yang digunakan tersangka sebagai alat komunikasi.

Kapolres Sibolga, AKBP Guntur Agung Supono,S.Ik.M.Si melalui Kasubag Humas Polres Sibolga, IPDA R Sormin,S.Ag, Kamis (3/7) kepada wartawan mengungkapkan, bahwa Selasa (1/7) sekitar pukul 12.45 Wib, unit Reskrim dipimpin Iptu Agus Aditama, SE mendapat informasi di Jalan Elang kelurahan Pancuran Bambu Sibolga Sambas, ada seorang laki-laki dicurigai menyimpan sabu-sabu.

“Sekitar pukul 13.00 Wib dilakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki, yang saat itu sempat membuang bungkusan bening diduga sabu-sabu.

Melihat hal itu, petugas langsung melakukan penangkapan,” ujarnya Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengaku bernama NPT alias N, sehari-harinya bekerja penjual ikan. NPT alias N tinggal di Jl Mojopahit Baru Gang Alindo Kelurahan Pancuran Bambu.

“Tersangka yang masih berstatus lajang ini, membuang kantong plastik berisi sabusabu berbalut plastik, dengan tujuan menghilang barang bukti,”ujar R. Sormin.

R. Sormin menjelaskan bahwa, barang tersebut diperoleh tersangka pada Selasa (1/7) sekitar pukul 12.30 di depan sebuah warung dekat Tangkahan LK dari seseorang, untuk diserahkan pada pembeli.

Kepada NPT alias N disangkakanb melanggar pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. (KS)

SUMUT/ACEH

LANGSA - Jajaran Polsek Langsa Barat, membekuk Bachtiar (45) warga Seuneudon, Aceh Utara, yang selama ini menetap di Desa Matang Seulimeng Kota Langsa. Lelaki itu dibekuk karena terlibat dalam kasus penipuan pengadaan rumah bantuan untuk masyarakat di pedesaan.

Kapolres Langsa, AKBP Hariadi SH SIK, melalui Kapolsek Langsa Barat Iptu Budi NW SH kepada Wartawan (29/6) mengatakan, tersangka ditangkap pada 14 Juni lalu, di Gampong Matang Seulimeng, sekitar pukul 21.00 WIB. Sebelumnya pada tanggal 27 November 2013, Polisi menerima laporan korban, Jamaluddin, mantan Keucik Desa Jambo Aye, Aceh Utara.

Dalam laporannya, korban mengakui bahwa sudah diperdayai oleh tersangka Bachtiar, yang awalnya mengaku bisa mengurus rumah bantuan dari pemerintah, bagi warga miskin.

Atas dasar itulah, korban mau menuruti apa yang disarankan tersangka Bachtiar.

Korban yang berniat membantu warga miskin di daerah tempat tinggalnya, untuk mendapatkan rumah bantuan. Sebelumnya, Jamaluddin sudah menyerahkan uang Rp 5 juta lebih kepada tersangka. Namun setelah uang diterima, tersangka tak pernah muncul dan tak bisa dihubungi lagi oleh korban.

“Pelaku menjalankan kejahatan dengan modus menjadi calo dan meminta uang kepada pelapor, dan dijanjikan akan memberikan dan mengurus rumah bantuan sebanyak 12 unit, yang akan dibangun di Desa Jambo Aye,” katanya.

Menurut Kapolsek Langsa Barat, korban memberikan uang di Gampong Sungai Paoh, Kecamatan Langsa Barat, enam bulan silam, kemudian pelaku menghilang dan tidak pernah mewujudkan janjinya untuk mem-

berikan perumahan dimaksud.

Karena merasa telah ditipu tersangka Bachtiar, korban Jamaludin, akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polsek Langsa Barat. Pelaku berhasil diciduk di Desa Matang Seulimeng, setelah sudah enam bulan lamanya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Langsa.

“Kini tersangka Bachtiar, untuk sementara telah kita titipkan di Lapas Kelas II B Langsa. Kita masih menunggu korban lainnya melapor, karena diduga masih ada orang lain yang menjadi korban penipuan Bachtiar,” imbuhnya.

Menurut keterangan Kapolsek Langsa Barat itu, dari informasi yang diperolehnya masih banyak korban lainnya di desadesa yang tidak melaporkan kasus penipuan yang dilakukan Bachtiar itu. Karena itu, Kapolsek Langsa Barat tersebut sangat mengharapkan agar para korban lainnya segera melaporkan kasus itu ke Polsek Langsa Barat, dengan harapan kasus itu bisa segera diproses. (BSO)

lintasi jalan Sibolga - Tarutung ini. “Kemudian, ketika hendak melintas, periksa kesehatan dan harus benar - benar fit, begitu juga kenderaan yang akan dibawa," pinta Kasat Lantas.

Salah seorang warga Benget Panggabean, pengelola warung makanan dan minuman di sekitar lokasi kejadian membenarkan keterangan Kasat Lantas Polres Tapteng. Ia mengakui, saat itu mobil kurnia dan truk tangki Pertamina berpapasan tepat di lokasi kejadian itu. Kedua mobil saat itu sama - sama melaju pelan untuk menghindari senggolan.

"Tapi itu lah, saya juga tidak tahu pasti kenapa mobil penumpang Kurnia L300 itu bisa jatuh. Apakah karena tersenggol, atau karena setir rusak atau karena rem blong atau pas lagi mundur. Namun saat itu mobil penumpang Kurnia L300 itu terlihat seperti tersenggol," ujarnya Proses evakuasi berlangsung berat. Puluhan petugas dari Basarnas Tapteng sangat kewalahan melewati medan terjal yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar.

Menurut salah seorang anggota Tagana Sibolga, Roni Sitohang yang terjun langsung membantu Basarnas melakukan evakuasi para korban, mobil penumpang Kurnia L300 jatuh tepat didasar bukit sekitar alur sungai dalam kondisi ringsek berat. Para korban seluruhnya terlempar keluar dari dalam mobil dalam posisi dan kondisi mengenaskan.

“Kondisi para korban juga sangat memprihantinkan saat ditemukan petugas evakuasi,” ujar Roni. (KS)

Puluhan Pedagang Terminal Serbu UPTD Sebulussalam SUBULUSSALAM - Puluhan Pedagang terminal terpadu serbu ke kantor UPTD Dinas Perhubungan Kota Subulussalam, Rabu (2/7). Penyebuan itu lakukan para pedagang sehubungan dengan surat pemberitahuan agar membongkar dan mengkosongkan lokasi loket, paling lambat 15 hari puasa.

Ani salah seorang pedagang kaset di terminal mengaku kecewa, padahal ia sudah menyaipkan dagangan khusus untuk Bulan Suci Ramadhan. “Jika disini kami tidak boleh, kemana kami menjual barang dagangan,”ujarnya kepada awak media ini, Rabu (2/7).

Herannya, dulu Dinas Perhubungan tidak melarang para pedagang menjajakan barang dangannya di lokasi terminal tersebut. Namun setelah sekian lama, dan lokasinya sudah cocok, lalu kami disuruh pindah dan ini sangat merugikan pedagang.Untuk itu, para pedagang sangat mengharapkan Walikota memperhatikan nasib para pedagang. “Kepada siapa lagi kami mengadu,”kata Ani. Sementara itu, Rita yang juga berjualan kain di teriminal mengatakan, ia sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membuat dinding. Tibatiba tanpa sosialisasi terlebih dahulu Dinas Perhubungan langsung meminta terminal untuk dikosongkan.

Satria Tumangger tokoh pemuda terminal mengaku surat UPTD Subulussalam kepada pedagang cacat hukum karena tidak didasari surat pembongkaran. “Setahu kami Pemko, tidak akan melakukan pembongkaran, tapi hanya penertiban dan penataan,”ujarnya.

Oleh karena itu, Walikota sebagai nomor wahid di daerah ”SADA KATA” ini dapat mempertimbangkan kembali kebijakan dinas terkait. kalaupun dibongkar harusnya disediakan dulu tempat jualan pedagang agar jangan disalah tafsirkan masyarakat. (KAR)

ASDP Sibolga Diduga Jadi Lokasi Pesta Maksiat SIBOLGA – Halaman perkantoran Pelabuhan PT Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP) di jalan Mojopahit Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, yang hingga saat ini belum dioperasikan, diduga telah dijadikan sebagai tempat maksiat. Seperti pesta ‘ Lem Kambing’ sebagai pengganti Narkoba.

Dugaan itu dibuktikan dengan ditemukannya puluhan kaleng dan tube kosong lem kambing bertumpuk dan berserakan di halaman kantor ASDP Jalan Mojopahit tersebut. Hal itu langsung ditemukan Wali Kota Drs HM Syarfi Hutauruk bersama Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Soepono saat melakukan razia, barubaru ini.

“Kita akan mengawasi lokasi (Pelabuhan ASDP) ini, jangan sampai dirusak dan disalah gunakan orang. Menurut informasi masyarakat, bahwa ma-

lam-malam tertentu lokasi itu ramai dikunjungi orang. Untuk itu kita pastikan akan melakukan razia pada malam–malam tersebut,” ujar HM Syarfi menyampaikan rasa keprihatinnya kepada wartawan.

HM Syarfi juga khawatir, lokasi pelabuhan ASDP itu juga kemungkinan besar selama ini telah dijadikan juga sebagai tempat mesum (maksiat). Syarfi mengatakan, hal ini bisa dilihat dari kondisi pintu sebuah kantor yang sengaja dibuka paksa untuk bisa bebas serta dari penemuan kain sarung di dalam bangunan kantor.

“Dari situasi ini tentu saya disini mengimbau dan sekaligus mengharapkan kepada para orangtua supaya mengawasi anak, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas,” pintanya.

Disinggung soal pelabuhan ASDP yang dibangun sekira delapan tahun lalu tapi belum

LEM KAMBING- Wali Kota Drs HM Syarfi Hutauruk dan Kapolres Kota Sibolga AKBP Guntur Agung Soepono menemukan Kambing cap ‘goat’ tertumpuk dan berserakan di halaman bangunan perkantoran pelabuhan PT ASDP Foto KPK Pos/K. Saragih dioperasikan sehingga dimanfaatkan orang untuk melakukan hal itu, Menurut Syarfi, Pemko Sibolga sampai sekarang masih menunggu penyerahan pelabuhan itu dari kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq PT ASDP.

Jika telah diserahkan, kita tentu akan mengelola kawasan pelabuhan tersebut dengan baik, guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping mencegah pelabuhan dirusak dan dimanfaatkan untuk hal– hal negatif.

“Sampai sekarang, pelabuhan ASDP ini masih berada di bawah tanggungjawab Pemerintah pusat, Cq Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Semua fasilitas sarana dan prasarana sudah layak menurut tim dari Jakarta. Bahkan beberapa tempat sudah diperbaiki seperti akses jalan masuk ke kapal dan akses lainnya. Rencananya pelataran juga akan ditinggikan dengan conblcok atau cor. Tapi mungkin penyerahannya akan dilakukan setelah selesai pembangunan Jalan KH Ahmad Dahlan,” ujar HM Syarfi mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Kapolres Kota Sibolga, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Guntur Agung Soepono juga mengaku prihatin. “Kita akan terus melakukan razia, secara random dan waktu–waktu acak.

Razia bisa saja kita lakukan sendiri atau bersama–sama dengan Satpol PP dan lainnya,” jelasnya. (KS)

11

KPK POS E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

KRIMINAL

Diduga Ada Permainan PLN Rayon Tg.Morawa Jebak Konsumen DELI SERDANG - PT.PLN (Persero) Rayon Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disinyalir menjebak seorang konsumen listrik atas nama Nelson Z warga Desa Dagang Kelambir. Modusnya dengan mengatur beban Kwh Meter hingga mencapai 96.334 Kwh, akibatnya konsumen terancam dirugikan hingga jutaan rupiah.

Menurut keterangan konsumen kepada KPK Pos, Selasa (01/07), kejadian ini bermula Senin (30/06) saat manager PLN Rayon Tanjung Morawa Anggiat Purba turun langsung bersama empat orang pasukannya mendatangi kediamannya di Dusun-I Desa Dagang Kelambir. Setelah tiba, petugas PLN tersebut langsung menunjukkan sejumlah data tunggakan yang belum terbayar konsumen selama dua bulan.

Namun, yang mengejutkan bagi Nelson, data yang diperlihatkan petugas PLN tidak wajar dan diduga mengalami kenaikan sekitar tujuh kali lipat dari jumlah tagihan bulan-bulan sebelumnya yakni Rp300.000 s/d Rp400.000 per bulan. Namun tagihan yang ditunjukkan petugas PLN tersebut, angkanya mencapai Rp2.831.786 per bulan, dan itu untuk April 2014.

Anggiat Purba bersama pasukannya sempat arogan dengan mengancam akan melakukan pemutusan arus listrik, bila konsumen tidak segera melunasi tunggakan yang diajukan.

Terkait hal ini, Manajer Ranting PT. PLN Tg.Morawa, Anggiat Purba saat ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, Selasa (1/7) mengatakan, data tersebut sudah sesuai angkanya. Namun terjadi pembengkakan, kemungkinan angka yang diberikan pencatat nomor rekening selama ini tidak sesuai dengan yang tertera di meteran. “Sehingga terjadi tumpukan-tumpukan hingga tagihannya sebesar itu", ujar Anggiat.

Kasus TKI Riko dan Iwel

Ketika ditanya kenapa kinerja pencatat meteran bisa tidak sesuai yang dicatat dengan yang tertera dimeteran?, dengan gamblang Anggiat menjawab, "ya kita tidak tau, mereka itu kan bukan petugas kami, namun mereka hanya hubungan kontrak aja dengan kami", sebut Anggiat terkesan buang badan. Padahal sudah jelas, petugas pencatat meteran digaji dengan uang negara berdasarkan kontrak yang terjalin dan masih merupakan tanggung jawab PLN. Sementara itu, dari data yang diperoleh KPK Pos di lapangan, terjadinya pembengkakan angka ini diketahui sejak April 2014. Saat itu terminal meteran milik konsumen rusak dan terbakar, namun telah diganti PLN melalui petugas bernama Supardi. Anehnya, petugas ini menyuruh pihak ketiga bernama Eko (bukan anggota PLN) untuk melakukan pembongkaran meteran tersebut.

Kemudian, pada berita acara pembongkaran/pemasangan, tertulis bahwa Kwh terakhir pada meteran yang dibongkar terdapat kejanggalan. Angka Kwh yang ditulis dalam satuan kolom berita acara sebesar 96.334 Kwh Meter. Sementara bila dibandingkan dengan pemakaian Kwh bulan sebelumnya Maret 2014 sebesar 7.040 Kwh, berarti hanya jarak satu bulan ada selisih sekitar 85.000 Kwh. Muncul dugaan, angka sebenarnya dimeteran yang dibongkar sebesar 6.334 Kwh Meter, namun kemungkinan diubah dengan menambahkan angka 9 di depannya hingga menjadi 96.334 Kwh. Hingga berita ini diturunkan, pihak konsumen masih menunda pembayaran dan masih keberatan atas membengkaknya angka tunggakan tersebut.

Bahkan konsumen berharap pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara dapat segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

(DIZ)

Merasa Dizolimi, Leo Gugat PT.ADEI dan CV.Sejahtera Jaya BENGKALIS - Leo Harwinta H.Tambunan (37) warga Jl.Gajah Mada RT/RW 005/ 009, Desa Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Selaku Penggugat, merasa dirinya dijolimi oleh CV. Sejahtera Jaya dan PT. ADEI Plantation & Industri beralamat Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir.

Tanggal 16 September 2013 Leo Harwinta melakukan Gugatan Perdata dengan Nomor Gugatan No.15/Pdt.G/ 2013/PN.BKS. Dalam Gugatan tersebut sebagai tergugat 1, CV. Sejahtera Jaya, tergugat 2. Hendra selaku Contractor PT. ADEI Plantation & Industri. Tergugat 3. PT. ADEI Plantation & Industri Kebun Mandau tergugat 4. PT ADEI Plantation & Industri Labuh Baru Pekanbaru.

Menurut Leo Gugatan tersebut disampaikan ke Pengadilan Negeri Bengkalis dikarenakan para pihak tergugat 1,2,3,4 telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan Penggugat dirugikan baik secara material maupun moral. Proses persidangan gugatan perdata tersebut telah berlangsung 20 kali persidangan.

Leo Harwinta Tambunan selaku Penggugat sebagai penerima kuasa tertanggal 21 April 2010 dari Tergugat 1 dan Tergugat II rekanan dari Tergugat III dan IV untuk melakukan pekerjaan penumbangan dan penjualan kayu karet dari areal PT. ADEI Plantation & Industri ke perusahaan penerima kayu karet seluas 4.427 Ha.Yang berlokasi di areal Kebun Mandau Kecamatan Pinggir atas nama PT. ADEI Plantation & Industri.

Penumbangan kayu karet dari areal Kebun PT. ADEI Plantaion & Industri tersebut berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : 503/BP2T/13.08 Tanggal 7 April 2010 Perihal

SUMUT/ACEH

Persetujuan Konversi Tanaman Karet ke Tanaman Kelapa Sawit AN. PT. ADEI Plantation & Industri. Bahwa para tergugat telah membatalkan pekerjaan penumbangan kayu karet PT. ADEI Plantation & Indursti ke perusahaan penerima kayu karet tersebut Ujar Leo saat dikonfirmasi Kamis (3/7) di Salah satu hotel di Pekanbaru.

Sebelum melakukan Gugatan Leo telah berupaya menemui Para Tergugat, untuk klarifikasi terkait pembatalan surat kuasa tersebut, namun para tergugat tidak mempunyai iktikad baik menyelesaikan permasalahan pembatalan surat kuasa Penumbangan dan Penjualan Kayu tersebut.

Sementara sebagai akibat pekerjaan tersebut, Leo mengaku telah mengeluarkan biaya dalam jumlah besar terkait pengurusan perizinan.

Mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga ke Provinsi Riau. Namun para tergugat tidak mempertimbangkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan Leo. “Oleh karena tidak adanya iktikad baik dari para tergugat, saya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata,” sebut Leo. Berdasarkan keterangan yang dihimpun KPK Pos di Kecamatan Pinggir belum lama ini menyebutkan areal kebun karet PT. ADEI, diinformasikan dulu merupakan kawasan hutan yang hingga saat ini dikabarkan belum ada pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI. Sementara PT. ADEI Plantation & Industri telah mengantongi HGU atas kebun karet PT. ADEI seluas 6000 Ha, sedangkan areal yang diajukan PT. ADEI ke Gubernur Riau untuk dikonversi dari Tanaman Keret ke Kelapa Sawit seluas 4.427 Ha. (PUR)

Polisi Malaysia Tunggu Hasil Forensik KERINCI - Kasus yang menimpa Riko dan Iwel, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kerinci di Malaysia, terus dipantau pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.

Setelah menyiapkan beberapa pengacara untuk TKI yang berasal dari Kecamatan Gunung Kerinci itu, saat ini KBRI memastikan jadwal persidangan kedua TKI yang didakwa melakukan pembunuhan ini.

Informasi diperoleh Perhimpunan Masyarakat Indonesia (Permai) Kerinci-Jambi, dari konsuler KBRI Kuala Lumpur, Dino Nurwahyudan, saat ini belum ada jadwal persidangan untuk keduanya.

"Belum ada jadwal persidangan untuk Riko dan Iwel. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan pihak KBRI untuk menanyakan masalah itu," kata Ketua Permai, Mat Jizal, dikonfirmasi via telepon, Minggu (29/6).

Ia menjelaskan, jadwal persidangan baru akan dikeluarkan, setelah adanya hasil forensik. "Sekarang pihak berwenang di Malaysia masih menunggu hasil forensik. Setelah itu baru ada sidang," katanya.

Semua proses, kata Jizal, harus mengikut prosedur dan perundangundangan yang berlaku di Malaysia. "Kita tunggu saja informasi dari pihak KBRI. Mereka juga berjanji

Orang tua Iwel dan Riko usai mendatangi DPRD Kerinci segera memberikan informasi, jika sudah ada perkembangan terbaru," ujarnya.

Katanya, kemungkinan besar kedua TKI tersebut tidak akan mendapatkan hukuman mati atau hukuman gantung. Soalnya, keduanya tidak melakukan pembunuhan terencana ataupun pembunuhan secara sengaja. Namun, kasus pembunuhan tersebut adalah pengeroyokan oleh massa. Maka, hukumannya tidak sampai hukuman mati.

"Selain itu, pihak KBRI pun sudah menyiapkan pengacara untuk menangani kasus tersebut. Kita tentunya sama-sama berharap, agar warga kita bisa lepas dari hukuman mati. Bahkan, bisa menda-

patkan kebebasan secara penuh," ujarnya lagi.

Sementara itu, orang tua dari Riko, Lasmiar berharap adanya bantuan dari pihak terkait termasuk Permai, agar bisa meringankan hukuman anaknya.

"Saya yakin Riko dan Iwel tidak bersalah. Keluarga tidak bisa berbuat banyak, karena jauhnya jarak serta tidak adanya biaya," katanya.

Hal senada disampaikan ayah dari Iwel, Bimardin. Baginya saat ini, pihak-pihak yang bisa memberikan pertolongan untuk anaknya, ibarat malaikat yang turun membawa pertolongan.

"Kami tidak tahu harus berbuat apa, hanya mukjizat yang bisa

Polres Aceh Tamiang Musnahkan Sabu Rp2 M ACEH TAMIANG - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-68, Polres Aceh Tamiang memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 2 kilogram senilai Rp 2 miliar. Pemusnahan sabu dengan cara diblender digelar di Halaman Mapolres Atam, Selasa (1/7).

Selain dihadiri personil jajaran Polres Aceh Tamiang perayaan HUT Bhayangkara ke-68 dihadiri segenap Muspida Plus Aceh Tamiang. Selain pemusnahan sabu Rp 2 miliar tersebut, juga dirangkaikan gelaran acara lainnya.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Dicky Sondani dalam sambutannya mengatakan, dimusnahkannya sabusabu seberat 2 kilogram tersebut berarti secara tidak langsung pihaknya telah menyelamatkan 6.000 jiwa manusia jika dihitung pergramnya dikonsumsi tiga orang.

Menurut Dicky Sondani, pemberantasan narkoba tersebut sudah merupakan komitmen Polri karena

miang melalui Sat Resnarkoba, tanpa kenal lelah terus melakukan operasi siang malam untuk memberantas narkoba tersebut karena peredaran baik sabu maupun ganja hingga kini masih saja berlangsung.

(BSO)

Di Dairi, Pupuk Langka

DPRD Rekomendasikan Cabut Izin Agen Nakal SIDIKALANG - Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi membuat anggota DPRD berang.

Bahkan mengancam akan merekomendasikan agar menutup ijin agen nakal yang beroperasi di Bumi Sulang Silima ini. Selain agen, pengecer nakal juga diancam akan diacabut ijinnya, apabila diketahui berbuat kecuarangan.

Untuk mengetahui penyebab kelangkaan pupuk, Komisi B DPRD Dairi memanggil sejumlah instansi terkait di Pemkab Dairi dalam acara rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (20/6) di ruang rapat DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.

Dalam RPD anggota DPRD Dairi, Saut Ujung menegaskan, bahwa akhir-akhir ini pihaknya sering mendengar keluhan para petani terkait terjadinya kelangkaan pupuk di desanya masing masing. Kondisi ini disebutkan politisi parta Golkar Dairi tersebut sudah lama terjadi, namun pihak pemerintah kurang respon dan tidak tanggap untuk mengambil solusinya.

“Kami khawatir, jika jatah pupuk bersubsidi dijual para agen ke daerah lain, karena Kabupaten Dairi berbatasan langsung dengan provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Untuk itu kita akan melakukan penyelidikan.

Apabila terbukti, kita akan rekomendasikan agar ijin agen pupuk di Dairi dicabut” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, Ir. Herlina Lumban Tobing membantah ada penyelewengan pupuk di Dairi. Kata Herlina, di Kabupaten Dairi ada tiga

Suasana dengar pendapat di ruang kerja ketua DPRD Dairi (Ginting) distributor penyalur pupuk bersubsidi, yakni PD Martadiguna, CV.Manik Pratama Jaya, dan Prima Tani. Dari ketiga agen tersebut, Dairi mendapat jatah pupuk bersubsidi pada tahun 2014 sebanyak 8.023 ton pupuk urea, 2335 ton pupuk SP 36, 2.702 ton pupuk ZA, 8.788 ton pupuk Phonska, dan 4.480 ton pupuk Organik.

Sementara kebutuhan pupuk di Dairi sesuai RDKK, 11.976 ton pupuk Urea, 7.961 ton pupuk SP36, 3.427 ton pupuk ZA, 9.656 ton Phonska, 17.877 ton pupuk organik. “Dari jumlah tersebut kita masih kekurangan jatah, dan telah diusulkan ke Provinsi agar jatah pupuk bersubsidi di Dairi ditambah,” jelasnya.

Dalam rapat dengan pendapat tersebut Haposan Simbolon salah seorang warga Parbuluan IV Keca-

(BOY)

Pria Tua Tewas Disambar KA

MUSNAHK AN SABU – Kapolres Aceh Tamiang, Dicky Sondani (tengah) bersama Ketua PN Kuala MUSNAHKAN Simpang, Aimafni Arli dan Kepala Kejari Kuala Simpang, Amir Syarifuddin terlihat sedang memusnahkan BB sabu seberat 2 Kilogram. penyalahgunaan narkoba yang sangat merusak kesehatan ini baik di Indonesia secara umum, di provinsi Aceh maupun di Aceh Tamiang khususnya hingga saat ini masih banyak terjadi.

Oleh sebab itu Polres Aceh Ta-

diharapkan agar Riko dan Iwel bebas dari hukuman," ujarnya.

Untuk informasi, keduanya bersama dua rekannya, didakwa melakukan pembunuhan terhadap Syahreza Fausi, yang dihajar saat ketahuan mencuri uang kotak amal masjid di kawasan Pandan Indah, Kualalumpur, Malaysia.

Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Ampang untuk menjalani perawatan. Sayangnya, korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Bupati Kerinci, Adirozal, dan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, sempat mengunjungi langsung kedua TKI tersebut di Malaysia.

matan Parbuluan mengatakan didesanya telah terjadi bentuk kecurangan dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam pengakuannya tersebut mengatakan pada akhir akhir ini pupuk sering dikatakan pengecer tidak ada lagi, sementara jika ada warga lain yang membeli pupuk masih ada tersediaa, padahal dianya disebutkan adalah anggota PAHOTTAS dan terdaftar penerimaan rencana defenitif kebutuhan kelompok bersubsidi di Dinas Pertanian kab.Dairi, dan akibat ini, hasil pertanian milik Haposan Simbolon disebutkan jauh berkurang.

Saat RDP itu anggota Komisi B DPRD Dairi dan dua kelompok tani menyayangkan ketidakhadiran para agen pupuk bersubsidi.

(SAUT)

MEDAN - Seorang pria tua yang diperkirakan berusia 60-an tahun tewas tersambar kereta api Srilelawangsa saat melintas di perlintasan rel kereta api Klambir V Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kamis (3/7) malam.

Menurut data yang diperoleh, saat itu pria yang pencari barang bekas (botot) tersebut sedang melintas melalui rel kereta api dari arah Medan menuju Binjai. Tiba-tiba korban disambar kereta api penumpang yang datang dari arah berlawanan.

Dengan seketika, korban pun tersambar dan terseret beberapa meter hingga akhirnya tewas dengan kondisi mengenaskan.

Begitu kejadian, warga sekitar berdatangan untuk melihat kondisi korban, sekaligus melaporkannya ke Poslantas Polsekta Medan Sunggal.

Tak lama kemudian, petugas yang mendapatkan laporan turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Selanjutnya, mayat korban dievakuasi ke ruang jenazah RSU Pirngadi Medan untuk diotopsi.

"Sebelum kecelakaan itu warga melihat korban sedang berjalan kaki dipinggir rel. Begitu ada kereta api yang melintas warga sempat teriak dan menyuruh kakek itu menghindar. Tapi, karena kereta apinya terlalu kencang, si kakek tak sempat menghindar lagi," ucap warga sekitar bernama Amir.

Sementara itu, selaku Petugas Jaga Lintasan.

(PJL) kereta api, Muhamad Akbar (24), mengaku, dirinya tidak melihat secara persis saat korban tertabrak kereta api. "Saya tidak melihat secara persis waktu korban ditabrak kereta api, karena posisi saya berada di pos penjagaan lintasan. Saya baru tahu kejadian setelah melihat ada kerumunan warga di jembatan rel kereta api tak jauh dari pos saya," akunya.

(SBC)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Di Depan Rumah Dinas Walikota Pun, Perampok Berani Beraksi AKSI perampokan terjadi di depan Rumah Dinas Walikota Medan, Jalan Sudirman, Medan. Korbannya dua remaja, Marasi Sijabat (19) warga Pasar Mati, Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan dan Rio Simbolon (19) warga Perumnas Simalingkar.

Kedua korban diancam dengan menggunakan senjata api oleh kawanan perampok.

Setelah diancam, pelaku langsung merampas sepeda motor Honda Vario yang dikendarai keduanya. Bahkan, Marasi menderita luka di sekujur tubuh setelah diseret perampok karena mempertahankan sepeda motornya.

Korban mengaku saat itu keduanya baru saja pulang nonton bareng Piala Dunia di seputaran Jalan Sudirman.

Saat berada di Jalan Sudirman depan Rumah Dinas Walikota Medan, empat pria yang menunggangi dua sepeda motor memepet korban.

Setelah turun dari sepeda motor, salah satu pelaku yang

menaiki sepeda motor Yamaha Vixion langsung mengeluarkan pistol yang diselipkannya di pinggang dan menodongkan ke kepala Marasi dan Rio. "Mereka berempat. Satu Vixion, satu lagi Honda Beat.

Pria yang dibonceng Vixion itu yang turun, langsung mengeluarkan tembak," kata Marasi di Mapolsek Medan Baru, Selasa (1/7).

Saat pelaku membawa sepeda motor mereka, Marasi langsung mencoba menarik sepeda motor milik teman satu sekolahnya itu. Apes, ia erseret di jalan setelah perampok itu membawa sepeda motor itu. "Aku terseret. Luka kakiku sama tanganku semua," katanya sambil menunjukkan luka di tubuhnya.

Kanitreskrim Polsek Medan Baru Iptu Alexander Piliang mengaku telah menerima laporan korban. "Laporannya sudah kita terima dan akan kita tindaklanjuti," jelasnya. (INT/TIM)

Bayu Ditikam Perampok di Jalan Balai Kota AKSI perampokan terjadi di Jalan Balaikota, Medan. Korbannya Bayu Nugroho (23) warga Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Informasi yang dihimpun Selasa (1/7) menyebutkan, saat itu korban hendak menjemput anak dan isterinya di rumah mertuanya di kawasan Medan Sunggal, Selasa (1/7) sekira pukul 05.30 WIB. Nahas, saat korban melintas di Jalan Balaikota dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dihadang komplotan perampok yang berjumlah delapan orang.

Tanpa basa basi salah satu perampok ini langsung menghujamkan tikaman ke tubuh korban. Tak ayal korban yang seorang diri berusaha melawan, namun sia-sia dan korban tergeletak di jalan bersimbah darah. Alhasil sepeda motor milik Bayu dibawa kabur pelaku.

Melihat kejadian itu salah seorang penarik becak motor langsung membawanya ke RSUD Pirngadi Medan untuk

mendapatkan perawatan medis. Kerabat korban, Rusdianto menyebutkan, pagi itu korban mau menjemput anak dan isterinya dari Mandala ke Sunggal. Karena sejak sakit isterinya tinggal bersama ibunya di Sunggal.

"Memang selama ini kan isterinya sakit. Jadi karena enggak ada yang merawat isteri dan anaknya tinggal di sana. Kalau dia (Bayu) kan kerja. Hampir setiap hari dia jemput anak dan isterinya itu ke Sunggal. Nah nahas pula tadi pagi korban (Bayu) dirampok dan ditikam perampok. Ada sekitar 6 liang tikaman di bagian perut dan punggungnya," ujarnya di RSUD Pirngadi Medan.

Sementara itu Kanitreskrim Polsek Medan Barat AKP Semion Sembiring mengaku masih mengkroscek laporan korban perampokan.

"Belum tahu saya, coba nanti saya kroscek kembali. Kalau memang benar ada peristiwa perampokan, anggota akan saya suruh kroscek TKP," ujarnya. (TIM/INT)

Perampok Kerap Beraksi

Pengusaha di Medan Persenjatai Diri AKSI perampokan bersenjata api yang marak di Kota Medan menebar teror bagi warga di ibu kota Sumut ini.

Beberapa pengusaha yang memiliki kantong tebal kini mulai mempersenjatai diri dengan membeli senjata api.

Tercatatsejak Maret hingga 1 Juli saja, sudah enam kali terjadi perampokan bersenjata api di Medan. Celakanya, tak satu pun kasus yang bisa diungkap Polresta Medan. Ini belum termasuk kasus perampokan beberapa warga negara asing, seperti dari Tiongkok, Singapura, Rusia, dan Selandia Baru.

Padahal sebelumnya, Kapolda Sumut sudah mengganti Kasat Reskrim Polresta dari Kompol Jean Calvin Simanjuntak ke Kompol Wahyu Istanto Bram.

Safwin, pengusaha udang di Sumut, waswas dengan kondisi keamanan Kota Medan. Bila situasi makin memburuk, dia akan mengikuti langkah rekan-rekannya untuk membeli peralatan pengamanan untuk melindungi diri serta keluarga.

"Kita lihat kondisinya. Kalau sudah keterlaluan, kemungkinan akan beli peralatan keselamatan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (2/7).

Ia mengungkapkan, beberapa rekannya sudah menggunakan air softgun untuk melindungi diri. "Saya tahu karena mereka terlihat sedang mengurus izin-izin penggunaan senjata api," katanya Baginya, kondisi Medan yang sudah tidak aman membutuhkan tindakan tegas dari aparat kepolisian, apalagi

belakangan ini tindak kejahatan semakin tinggi di Kota Medan. "Aparat harus tegas, apalagi saat ini marak adanya geng motor yang sudah menjurus ke arah kriminal," kata Safwin.

Safwin meminta agar aparat kepolisian menambah jumlah anggota kepolisian untuk berpatroli secara rutin dan menambah personel kepolisian agar bisa mengayomi masyarakat.

Sebagai pengusaha, yang kerap berurusan dengan uang tunai, Safwin memilih memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi perbankan. Selain aman, cara ini dianggap tidak membutuhkan waktu lama. "Saya gunakan internet banking," katanya.

Sekretaris Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Timbas Prasad Ginting, berharap agar aparat kepolisian tegas dan lebih meningkatkan keamanan Kota Medan. Ia menganggap peristiwa perampokan yang terjadi akibat minimnya jumlah aparat kepolisian. Selain itu, ia meminta agar masyarakat juga kembali menghidupkan gerakan sistem keamanan lingkungan. "Masyarakat dan kepolisian harus bahu-membahu untuk meningkatkan keamanan," katanya.

Hingga kemarin, Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro belum bersedia menjelaskan progres penanganan perampokan pengusaha Swalayan Terpimpin Delitua, Sarniyem Boru Purba (60), dan sopirnya, Misran Purba (55). (INT)

LIPSUS

Masih Amankah Kota Medan?

DALAM beberapa minggu ini, sejumlah aksi perampokan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Medan, menjadi berita utama media. Tentu saja berita itu, telah mengusik ketenangan dan kenyamanan masyarakat, apalagi saat ini ummat Islam sedang melaksanakan Ibadah puasa.

Dan kebetulan atau tidak, terjadinya sejumlah aksi perampokan tersebut, jaraknya hanya beberapa minggu setelah dilakukan serah terima jabatan Kasat Reskrim Polresta Kota Medan yang baru.

Aksi perampokan tersebut tentu telah menyulut rasa khawatir, resah dan ketakutan dari warga. Apalagi para perampok tidak kenal waktu dan tempat dalam melakukan aksinya, yang tidak hanya menggunakan senjata tajam, tapi juga senjata api (senpi).

Menyikapi kondisi itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menilai, gangguan keamanan di Kota Medan dan sekitarnya sudah semakin meresahkan. Pasalnya, sering terjadi kejahatan jalanan, terutama dalam bulan suci Ramadhan.

“Malah kondisinya sudah diatas tingkat meresahkan,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara, Alamsyah Hamdani, Rabu (2/7).

Alamsyah mengaku, sangat prihatin dengan makin seringnya perampokan dan kejahatan jalanan lainnya yang terjadi di Kota Medan dan sekitarnya. Kondisi itu menyebabkan banyaknya masyarakat Kota Medan yang merasa takut untuk menjalankan aktivitasnya atau keluar rumah, terutama pada malam hari.

Politisi PDI Perjuangan itu sering mendengarkan kalangan orang tua yang “mewanti-wanti” anaknya terhadap kondisi yang ada sehingga harus berhati-hati jika akan keluar rumah.“Kalau anaknya mau keluar, selalu diingatkan untuk hati-hati karena kejadian (kejahatan, red) sudah banyak,” katanya.

Perkembangan situasi keamanan tersebut juga menjadi pertanyaan

besar terhadap kinerja institusi kepolisian di Kota Medan yang terkesan kurang mampu menjaga kondusifitas kamtibmas di daerah itu.

“Entah polisi yang tidak bekerja, atau justru penjahatnya yang semakin canggih,” kata mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan ini.

Dia mengatakan, untuk memperbaiki kondisi keamanan yang makin meresahkan itu, pihak kepolisian harus mengambil tindakan khusus dan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan. Selain itu, institusi kepolisian juga harus rutin melaksanakan patroli, terutama di berbagai lokasi yang dianggap rawan seperti yang pernah diterapkan.

Dengan kebijakan khusus dan peningkatan patroli tersebut, diharapkan ruang aktivitas pelaku kejahatan semakin sempit sehingga dapat menambah rasa aman bagi ma-

syarakat. “Jangan sampai muncul lagi sindiran bahwa Medan adalah kota yang banyak perampoknya,” kata Alamsyah.

Anekdot negatif tentang Kota Medan itu pernah diperbincangkan masyarakat di luar Kota Medan akibat rawannya keamanan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut. “Sering diucapkan, hati-hati kalian di Medan, jaga tas dan dompet. Malu kita sebagai orang Medan mendengarnya,” ujar Alamsyah.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Drs H Amiruddin, mengatakan persoalan keamanan kota perlu diperhatikan dengan serius. Sebab, akhir-akhir ini kekerasan jalanan dan peredaran narkoba semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya.

"Kekerasan jalanan ini telah meresahkan warga kota. Jika keke-

Perampok Gaji Karyawan Ditembak Polisi SALAH seorang anggota komplotan yang sering melakukan aksi perampokan di kawasan jembatan layang Pulo Brayan Medan, berhasil diamankan petugas Reskrim Polsekta Medan Barat. Komplotan ini dikenal sangat sadis, dan tidak pernah kompromi dengan korban. Jika korban melawan komplotan tidak segan untuk menghabisinya.

Anggota komplotan yang berhasil diringkus petugas adalah Bangun Nasution (29) warga Jalan Boksit Lingkungan 1 Kelurahan Kota Bangun Medan Deli.

Tersangka diamankan polisi saat tersangka melancarkan aksinya di Jembatan Layang, Pulo Brayan.

"Kita amankan tersangka saat anggota sedang melakukan patroli.

Saat itu tersangka sedang menjalankan aksinya dengan menyetop sebuah mobil yang mengangkut uang gaji PT Inti Jaya Baja. Namun, saat tersangka menodongkan senjata api, sang sopir berteriak hingga mengundang perhatian warga dan anggota kita yang saat itu melakukan patroli," kata Kanitreskrim Polsek Medan Barat AKP Simeon Sembiring di Medan, Rabu (2/7).

Tersangka terpaksa dilumpuhkan kaki kanannya dengan timah panas karena saat akan dilakukan penangkapan tersangka berupaya melarikan diri, bahkan

melakukan perlawanan terhadap petugas. "Kita terpaksa bertindak tegas dan terukur karena tersangka ingin melarikan diri dan mengancam petugas. Kedua temannya YD (40) dan IW (39) (DPO) berhasil melarikan diri," jelasnya.

Diakunya, polisi mengamankan barang bukti senjata api rakitan dan beberapa butir peluru yang masih aktif dari tersangka. "Kita mengamankan sepucuk senjata api beserta beberapa butir peluru aktif, alat strum dan brankas berisi uang yang dibawa oleh sopir tersebut," katanya.

Dari pengakuannya, tersangka telah menjalani aksinya belasan kali. "Tersangka terkenal sadis dan tak segan membunuh korbannya jika melakukan perlawanan," jelasnya.

Menurut pengakuan tersangka, saat beraksi ai tidak sendirian, melainkan bersama dua temannya yang berhasil melarikan diri.

"Kami tiga orang, dua orang kawan saya berhasil kabur," sebutnya, Rabu (2/7). diungkapkan tersangka, aksi perampokan yang ia lakukan bersama temannya telah direncanakan dengan matang. Lalu, semenjak dua karyawan PT Inti Jaya Baja baru saja mengambil uang gaji karyawan dari salah

satu bank di Jalan Zainul Arifin Medan, mereka membuntutinya.

"Kami sudah membuntuti dari Jalan Gatot Subroto. Kami naik dua sepeda motor, kalau korbannya naik mobil," pungkasnya.

Tepat di Persimpangan Pasar Brayan, laju kendaraan korban berhenti karena triffic light. Pria asal Rantau Parapat itu dan dua orang temannya itu pun berhenti tepat disamping mobil PT PT Inti Jaya Baja. Dengan modus berpura-pura meminjam mancis kepada sopir mobil PT PT Inti Jaya Baja, Bangun dan seorang temannya langsung menodongkan pistol kepada sopir.

Tapi karena pistol tersangka tidak meletus juga, akhirnya dua orang pegawai yang ada di mobil langsung melakukan perlawanan . Kebetulan, petugas Reskrim Polsek Medan Barat sedang melakukan patroli tidak jauh dari lokasi melihat kejadian itu. "Kami ancam, kalau melawan kami tembak. Tapi senpi kami dua tidak bisa diletuskan. Disitulah kedua korban melawan," jawab dia.

Saat diamankan dari pelaku, petugas menyita barang bukti satu pucuk senjata api dan golok.

"Senpi dan golok kita jadikan barang bukti," jawab dia. Hingga kini, petugas masih melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya. (INT/TIM)

Atasi Aksi Perampokan

Polresta Medan Bentuk 18 Tim Pemburu MENYIKAPI maraknya aksi perampokan di Kota Medan terutama menjelang Pilpres dan Lebaran tahun 2014 ini, jajaran Polresta Medan membentuk 18 tim guna untuk memburu para penjahat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Heru Prakoso kepada wartawan, mengatakan, untuk mengantisipasi sekaligus memberantas kejahatan 3 C yakni, curas, curat dan curanmor, kepolisian meningkatkan penjagaan serta melakukan razia.

Namun, dia tetap meminta masyarakat untuk waspada dan kembali meningkatkan pam swakarsa seperti siskamling.

"Seperti kemarin ada kejadian perampokan di daerah Delitua. Kita meminta partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan," pintanya.

Disinggung soal penambahan personil di titik-titik yang dianggap rawan kriminalitas, Heru mengatakan Poldasu hanya melakukan back-up.

"Polda sudah memback-up Polresta Medan baik itu dari satuan Sabhara, satuan Brimob serta sudah menyediakan Satuan Reserse manakala diminta untuk memback-up dalam pengungkapan kasus-kasus menonjol," katanya.

Heru menjabarkan, setiap

harinya tim 3 C terus melakukan pemburuan terhadap pelaku kejahatan kriminal.

Kepolisian telah membentuk beberapa tim terdiri tim pencegahan yang sifatnya prefentif seperti penjagaan, patroli serta razia. "Tapi untuk melakukan pengejaran, masing-masing Polsek membentuk 1 tim," bebernya.

Untuk jajaran Polresta Medan, kata Heru, Polresta Medan terdapat 12 Polsek yang masing-masing membentuk 1 tim.

"Sedangkan Polresta Medan membentuk 6 tim untuk memback up. Jadi, seluruhnya tim yang sudah dibentuk jajaran Polresta Medan ada 18 tim," paparnya. (SBC)

rasan jalanan ini tidak segera diatasi, warga dilanda kecemasan dan ketakutan," ungkap Amiruddin dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Medan memperingati Hari Jadi Kota Medan ke-424 Tahun 2014, kemarin.

Sebelumnya, pengusaha swalayan Sarniyam Purba (60) dan adiknya Misran Purba (58) dirampok dengan senjata di Jalan Besar Delitua KM 10, Kabupaten Deliserdang, pada Selasa (1/7). Selain mengalami kondisi kritis akibat peluru senjata api, pengusaha swalayan itu juga kehilangan uang ratusan juta rupiah.

Sedangkan pada diniharinya, seorang warga Perumnas Mandala dirampok di Jalan Balaikota yang merupakan ruas jalan utama Kota Medan. Situasi inilah yang memunculkan pertanyan bagi masyarakat, masih amankan Kota Medan. (MH)

Polisi Buru Perampok Pengusaha Swalayan SETELAH melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti, kini petugas Reskrim Polresta Medan membentuk tim untuk mengejar pelaku perampokan yang menimpa seorang pengusaha swalayan di Jalan Besar Deli Tua Km 10 Deli Serdang.

Tim yang dibentuk ini tergabung dalam petugas Poldasu, Sat Reskrim Polresta Medan dan Polsek Deli Tua. "Kita bentuk tim untuk mengejar para pelaku," kata Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Wahyu Bram, Rabu (2/7). Menurut dia, pelaku yang diduga berjumlah empat orang ini masih berada di Wilayah Sumatera Utara. "Kemungkinan masih di Sumut," jawab dia.

Petugas juga masih melakukan pemeriksaan atas saksi-saksi dan menyita CCTV (kamera pengintai dari lokasi perampokan itu."Kita juga telah memeriksa saksi dan menyita barang bukti," jelas dia. Sementara itu dua korban, yakni pengusaha swalayan dan sopirnya, yang masih kritis akibat luka tembakan masih dirawat intensif di Rumah Sakit Elisabeth Medan.

Aksi perampokan bersenjata api terjadi Medan, Selasa (1/7). Pelaku memberondong mobil sehingga sopir kritis dan melarikan uang ratusan juta rupiah. Informasi yang dihimpun menyebutkan, perampokan terjadi di Km 10 Jalan Medan-Delitua sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, korban Tarmiyam Br Purba (50) bersama sopirnya Misran berkendara dari Swalayan Terpimpin miliknya di Pasar Delitua. Mereka menumpangi Mitsubishi Strada hitam dengan pelat nomor BK 9892 BT. "Mama saya mau menyetor uang Bank Mestika di Medan, bawa uang sekitar Rp500 juta," kata Ardi G, putra Tarmiyam.

Di Km 10, kendaraan korban dipepet pelaku. Saksi mata, Tanjung, mengaku pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 unit sepeda motor Yamaha Vixion. Mereka memepet dari kiri dan kanan mobil.

Selanjutnya, pelaku langsung melepaskan tembakan ke arah korban. "Tiga kali dari sebelah kanan dekat sopir, dan sekali di sebelah kiri," kata Tanjung.

Akibat tembakan itu, kaca jendela kanan pecah, sedangkan yang di sebelah kiri berlubang. Dua peluru pelaku mengenai perut Misran. Sedangkan Tarmiyam terluka di bagian lengan, diduga terkena serpihan kaca.

Pelaku kemudian membawa kabur tas berisi uang tunai yang dibawa korban. Selanjutnya, mereka kabur ke arah Kota Medan.

Polisi masih menyelidiki kasus perampokan ini. Tim identifikasi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah selongsong peluru. "Informasi yang kita himpun, kerugiannya sekitar Rp100 juta. Soal senjata, kami menduga jenisnya FN," jelas Kapolsek Delitua Kompol Anggoro Wicaksono. Sementara itu, Misran kemudian dilarikan ke RS Elisabeth Medan. "Korban masih dirontgen, dia tertembak di perut," jelas tenaga medis di RS Elisabeth. (TIM/INT)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Ada Tiga Titik Jalan di Muara Emat, Amblas KERINCI - Adanya jalan rusak yang menghubungkan Kerinci dan Sungaipenuh dengan Kabupaten Merangin, dibenarkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Nurkamal. Dijelaskannya, setidaknya ada tiga titik jalan yang amblas. Tepatnya di kawasan Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin.

"Benar, saya juga baru saja melewati jalan itu. Saya lihat setidaknya ada tiga titik yang amblas. Jika tidak segera diperbaiki, maka bisa menyebabkan jalan putus total," kata mantan kepala Bapedda Kerinci ini, Selasa (1/7).

Apalagi jika sudah masuk musim hujan, diperkirakan kondisi jalan tersebut akan semakin parah. "Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor, harus segera melakukan perbaikan. Kalau hujan sudah turun, saya khawatir jalan putus," ujarnya.

Kata Nur, perbaikan sangat mendesak dilakukan. Mengingat satu pekan lagi jalan sudah mulai ramai karena arus mudik lebaran. "Kasihan warga kita yang jauh-jauh pulang dari luar daerah, sementara jalannya begini," kata anggota Fraksi Demokrat ini.

Dengan kondisi seperti ini, kata Nur, kendaraan yang melintas terpaksa lewat dipinggir jalan. Bahkan nyaris di bibir jurang karena amblasnya jalan. "Apalagi PT Jakon saya lihat membawa material pembangunan jalan dari Bangko. Ini menyebabkan kerusakan jalan semakin cepat," katanya lagi.

Dinas PU Provinsi Jambi lanjutnya, harusnya mencontoh Dinas PU Sumbar.

Setiap jalan rusak, langsung ditangani dengan segera, tanpa menunggu kondisinya semakin parah dan masyarakat mengeluh dengan kondisi tersebut.

"Melihat kondisi geografisnya, sejak awal saya mengusulkan adanya UPTD PU Provinsi Jambi. Kalau di wilayah barat ditempatkan di Kerinci, sedangkan di wilayah timar, dibangun di Tanjung Jabung," ujarnya.

Dengan adanya UPTD ini, jika terjadi jalan rusak dan bencana, maka bisa segera dilakukan penanganan dengan menggunakan alat berat yang stanby di lokasi tersebut. Kendaraan yang terjebak longsor, tidak lagi menunggu selama berjamjam hanya untuk menunggu alat berat.

"Jika memang tidak bisa dibentuk UPTD, bisa juga dengan mengalihkan penanganan ke pihak Alkal yang memegang alat berat. Tentunya disertai dengan dana penanggulangan darurat yang cukup," pungkasnya. (BOY)

Tim XIV Safari Ramadhan Pemkab Sergai Kunjungi Tiga Masjid SERGAI - Tim XIV Safari Ramdhan Pemkab Serdang Bedagai yang di ketuai Kepala Badan Penyuluhan Pangan dan Tanaman Setiyarno,SP dalam lawatannya mengunjungi tiga mesjid sebagai bagian rangkaian safari Pemkab Sergai yang berjumlah 17 tim.

Adapun masjid yang pertama dikunjungi adalah Masjid Al Mustaqim Dusun 1, Desa Pekan Kecamatan Tanjung Beringin. Disini tim disambut Camat Tanjung Beringin Aminuddin,S.Sos, Kepala Desa Pekan Faujiati,Ketua BKM M.Arsyad dan warga lainnya.Sementara di Masjid Al Mukmin Desa Panombean, Kecamatan Bintang Bayu tim diterima Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH, Kepala Desa Panombean Agus Syahputra Harahap, Ketua BKM Armansyah dan para tokoh masyarakat setempat.

Masjid terakhir adalah Masjid di Kecamatan Sipis Pis. Disetiap kunjungannya Setiyarno membacakan sambutan tertulis Bupati Sergai Ir.H.Soekirman yang mengatakan Bulan Ramdhan Merupakan Momentum yang sangat luar biasa bagi kita sebagai hamba Allah, yang beriman untuk mendapat memanfaatkan secara maksimal dalam rangka ubudiyah baik hablum minallah maupun hablum minannas, banyak kegiatan baik yang akan dilipat gandakan oleh allah pahalanya orang yang gemar melakukan berbuat baik di bulan Ramdhan.

Lebih lanjut Bupati Sergai Juga berpesan mengharapakan kepada seluruh warga desa pematang Pelintahan untuk tidak golput pada tanggal 09 April Mendatang.

Setiyarno juga menyerahkan bingkisan dari Pemkab Sergai berupa keperluan masjid dan uang tunai 2 juta rupiah. Sementara Ustad H.Romi Syafrizal Lc,S.Pd.I Pimpinan Ponpes Salman Al Farisi Tanjung Harap dan dr.Mahmudin,MA dalam setiap tausiyahnya menekankan pentingnya mensyukuri setiap nikmat sehat, kesempatan dan iman.

Nikmat tersebut harus diimplementasikan dengan memperbanyak ibadah terlebih sholat dan dibulan yang penuh barokah ini. Ustad Mahmudin menegaskan, sholat akan menyelamatkan kita di Yaumil Mashar, sebagai teman di Kubur dan menjadi pakaian di hari kiamat.

Camat Bintang Bayu, Sariful Azhar, SH di Panombean mengajak jamaah untuk tetap menjaga dan meningkatkan ibadah terlebih ibadah berjamaah. Dirinya juga mengingatkan agar warga jangan sampai golput pada Pemilu Pilpres 9 Juli ini.Jaga kebersamaan, kekompakan dan jaga situasi tetap kondusif. (ARM)

SUMUT

HUT Bhayangkara ke 68

Polri Diharapkan Dapat Memberikan Pelayanan Yang Lebih Baik SIDIKALANG - HUT Bhayangkara kali ini, Polri mengangkat thema, “Sinergi polisional, proaktif guna mewujudkan kamdagri mantap dalam rangka suksesnya pengamanan Pemilu 2014 dan keberlanjutan pembangunan nasional”.

PENGHARGAAN - Kapolres Dairi, AKBP Donny SH Damanik, menyerahkan penghargaan kepada sejumlah personil Polres Dairi, Pada Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-68, di Mapolres Dairi, Selasa (1/1) Foto DOK KPK POS

Dalam memperingati hari Bhayangkara ke 68 yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2014 yang mengambil thema “Sinergi Polisional, Proaktif guna mewujudkan Kamdagri mantab dalam rangka suksesnya pengamanan Pemilu 2014 dan berkelanjutan pembangunan nasional” digelar di Mapolres Dairi, Selasa (1/7) di halaman.

Bertindak selaku inspektur upacara Kapolres Dairi, AKBP Donny SH Damanik dan komandan upacara, Iptu. S Siringoringo.

Dalam amanah tertulis Presiden-RI, Prof.DR.H. Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang dibacakan Kapolres Donny Damanik itu, Presiden SBY berharap, agar melalui momentum peringatan HUT Bhayangkara dimaksud, segenap anggota Polri dapat lebih memberikan pelayanan, perlindungan dan penga-

yoman dengan penuh kesungguhan, keteguhan, keikhlasan, serta pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Terkait dengan Thema HUT Bhayangkara kali ini, Presiden SBY menilai, tiga kata kunci yang sangat penting yakni, keinginan melakukan sinergi dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan seluruh pemangku kepentingan terkait keinginan mewujudkan kemanan dalam negeri yang mantap, serta keinginan untuk menyukseskan pengaman pemilu 2014, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

“Ketiga kata kunci dari tema itu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Polri sebagai Bhayangkara negara.

Menutup amanatnya presiden menyampaikan beberapa penekanan antara lain agar Polri tetap menjunjung tinggi kode etiknya dan menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bagian dari ibadah serta meningkatkan pengawasan internal untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pada upacara peringatan yang berlangsung dengan sederhana itu, Kapolres Dairi, AKBP Donny SH Damanik, menyerahkan penghargaan Bintang Nararya dari Presiden-RI, termasuk penghargaan dan reward

dari Kapolres Dairi, kepada sejumlah personil Polres Dairi, yang prestasi kinerjanya dinilai baik.

Selain diikuti seluruh personil Polres Dairi, Upacara peringatan HUT Bhayangkara dimaksud, juga diikuti, Peronil Kodim 0206/Dairi, SUBDENPOM 1/2-4, Prajurit Kompi Senapan 125 Simbisa, Dinas Perhubungan Dairi, serta barisan Pramuka.

Upacara peringatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu, juga dihadiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Julius Gurning, Komandan SUBDENPOM, Lettu CPM K.S.P. Habeahan, Ketua MUI Kabupaten Dairi, Drs. Naek Angkat, sejumlah Pimpinan SKPD, Ormas, OKP, serta sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat.

Kapolres Dairi, AKBP. Donny SH Damanik yang dihubungi Jurnal usai Upacara peringatan memaparkan, dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-68, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya, menggelar Sarasehan Nasional Tuak dan Kamtibmas, yang melibatkan dua ratusan peserta dan menghadirkan sejumlah pakar, kegiatan Donor darah, Bakti sosial, dan Apel tertib lalu lintas dan pembentukan zona aksi keselamatan lalu lintas di wilayah hukum Polres Dairi (NDK)

Pasokan Hewan Potong Ke Batubara Diawasi BATUBARA - Kepala Dinas Peternakan Batubara drh Hariansyah Idris mengatakan, selain melakukan monitoring, pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap hewan potong terutama sapi yang masuk dari luar Kabupaten Batubara. Tak menutup kemungkinan sapi potong yang dipasok dari luar daerah membawa penyakit.

"Warga Kabupaten Batubara itu lebih cenderung mengonsumsi daging lokal karena kurang suka dengan daging sapi impor. Karenanya setiap hewan yang masuk ke daerah ini

harus meminta rekomendasi ke kami.

Hewan yang masuk itu juga harus disertai surat kesehatan dan bebas penyakit dari instansi terkait di daerah asal," ujarnya di Lima Puluh, selasa (1/7).

Warga dihimbau teliti dan berhati-hati membeli daging sapi dan daging ayam menjelang Ramadan dan idul fitri. Dikhawatirkan daging tak halal dan tak sehat beredar menyusul kebutuhan warga meningkat, ucapnya.

Dinas Peternakan Batubara mulai gencar melakukan monitoring secara

rutin di setiap pasar menjelang harihari besar. Dinas pun akan melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar demi untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan pengkonsumsi daging, tandasnya.

Anggota DPRD Batubara H.Dazanul Fadli Saragih meminta kepada instansi terkait untuk secara rutin mengawasi dan memonitoring pasokan daging yang beredar dipasarpasar dikarenakan warga masyarakat mengkonsumsi daging tidak hanya menjelang ramadan maupun hari-hari besar lainnya. (ARIEL)

Wisuda Sarjana IKIP Gunungsitoli Sukses NIAS - Wisuda merupakan seremonial rutin dalam kehidupan suatu perguruan tinggi, namun bagi lembaga pendidikan Keguruan, wisuda merupakan saat melepaskan kaderkader bangsa untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk tumbuh, berkembang dan mengabdi juga membangun hari depan bangsa yang lebih baik, karena mahasiswa merupakan citra pemuda-pemudi dengan itikat keilmuan yang di miliki mau berjuang mengetahui kebenaran ilmu dan mampu menerjemahkan pengetahuan baik yang di alami tersebut pada linkungan sosial maupun lingkungan pribadi yang akan bersinergi dengan perkembangan intelektualitas.

Hal itu dikatakan Bupati Nias diwakili Sekretaris Daerah pada pelaksanaan wisuda sarjana pendidikan IKIP Gunungsitoli Tahun 2014 yang dilaksanakan di aula paroki Katolik Gunungsitoli, (26/06). Turut hadir pada acara tersebut Kopertis Wilayah I, Rektor IKIP Gunungsitoli, BPH IKIP Gunungsitoli, para dosen, orangtua wisudawan/ti IKIP Gunungsitoli, panitia pelaksanaan Wisuda dan undangan lainnya.

Dikatakan, Ilmu merupakan penjabaran dari sekumpulan konsep yang

bermula dari pengetahuan yang menimbulkan adanya pergeseran paradigma yang menghasilkan pengembangan ilmu-ilmu baru. Dinamika modernisasi merupakan efek dari pada ilmu yang bersifat Positif dan

Negatif hampir pada semua lingkaran dan lingkungan bahwa yang bermunculan selama ini merupakan efek dari pada analisis tingkat kepercayaan pada perilaku dan kebenaran ilmu.

(YAGI)

TEMU RAMAH - Acara temu ramah insan pers bersama pengusaha dan tokoh masyarakat di Tanjung Morawa.

(Fhoto:KPKPos\Ist)

Tokoh Masyarakat dan Insan Pers Temu Ramah TG. MORAWA - Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan 1435 Hijriah, sejumlah tokoh masyarakat Tanjung Morawa bersama insan pers mengadakan acara temu ramah di sebuah rumah makan ternama di Tanjung Morawa, Kab.Deliserdang, Sumut, Sabtu (28\06).

Acara yang diprakasai seorang pengusaha bernama Apo Karim ini diadakan dalam wujud meningkatkan silaturahmi dan rasa toleransi antar umat beragama, "Temu ramah ini dapat dimaknai betapa pentingnya saling meningkatkan tali silaturahmi antar sesama manusia sebangsa dan setanah air, walau diantaranya berbeda suku dan agama tapi tetap dapat bersatu", jelas Apo. Pada acara sederhana itu, beberapa awak media masa asal Tanjung Morawa yang hadir diantaranya Hendra sembiring (Metro 24 Jam), Nelson Ziliwu (Gebrak), Sujarwedi als Jarwo (Medan Bisnis),Dedy Irawan Z (KPK Pos), Agus Tomo (Radar), Asun (Sinar Pagi Baru),bersama salah satu tokoh masyarakat Desa Tanjung Morawa B yaitu H.Razali dan pengusaha Apo Karim.

H. Razali selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan, "Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia yang kita idam-idamkan, insan pers sebagai social control dapat menjadi mitra pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mewujudkannya", ungkap Razali. (DIZ)

Alumni SMPN 1 Sidikalang Dominasi Masuk SMA Unggulan SIDIKALANG - Dalam kurun beberapa tahun terakhir ini alumni SMP Negeri Satu Sidikalang dinyatakan mendominasi masuk ke pendidikan ke SMA di sekolah unggulan dan ternama yang ada disekitar Prov. Sumatera Utara.

Kabar ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri buat dunia pendidikan di Dairi, karena anak didik Dairi banyak yang dapat diandalkan ditengah menurunnya jumlah kelulusan UN pada tahun ajaran 2013-2014 saat ini.

Dari data informasi yang berhasil dihimpun Kpk Pos (22/ 6) dari Kepala sekolah SMP Negeri Satu Sidikalang Jemsi

Mahulae,SPD diruang kerjanya menyebutkan pada tahun ajaran 2013-2014 murid kelas IX yang mengikuti UN baru baru seratus persen lulus. Dari 223 jumlah murid yang lulus, 40 orang murid masuk ke SMA ternama dan diantaranya 16 orang dinyatakan lulus ke SMA Soposurung, 16 orang masuk ke SMA Dell Laguboti, 6 orang lulus ke SMA Lintong Nihuta Humbang, dan 2 orang lagi ke SMA plus Raya Simalungun.

Disebutkan Jemsi, pada tahun ajaran 2013-2014 anak didiknya mengalami peningkatan melanjut sekolah ke Perguruan ternama

tersebut jika dibanding tahun lalu yang hanya berkisar 27 orang. Prestasi ini dikataan sudah membanggakan karena menurutnya 40 orang mantan muridnya itu mendominasi masuk se SMA ternama tersebut jika dibanding dengan sekolah di luar Kabupaten Dairi.

Untuk mempertahankan mutu lulusan sekolah SMP I Sidikalang, pihaknya pada tahun ajaran 2014-2015 tidak lagi dengan sistim ujian penyaringan tapi dengan sistim implementasi kurikulum dimana didalam penerimaan murid kelas VII mengutamakan nilai NEM, tidak lagi

dengan ujian penyaringan “Dengan nilai NEM kita yakin dapat merekrut siswa siswa yang benar benar berprestasi untuk dikumpulkan dalam kelas unggulan nantinya," ujar Kepsek SMP negeri Satu tersebut.

Ketika ditanyakan kenapa sistim penerimaan murid baru dilakukan dengan sistim implementasi kurikulum dan tidak dengan sistim KTSP, dan bagaimana pula dengan sistim baru tersebut terhadap siswa kelas VIII dan kelas IX, Jemsi Mahulae menjelaskan bahwa dengan sistim impelentasi kurikulum karena sudah perintah dari

Dinas Pendidikan Dairi untuk merekrut siswa yang benarbenar berprestasi. Sementara untuk siswa kelas VIII dan kelas IX masih dengan sistim KTSP. Bagi siswa tamatan SD yang ingin melanjut ke SMP negeri satu Sidikalang, pihak sekolah disebutkan membuka pendaftaran siswa baru mulai tanggal 22 hingga 26 Juni mendatang.

Dengan persyaratan harus dibawa adalah NEM dan melampirkan fotocopy raport semasa sekolah dasar (SD), sementara daya tampung disekolahnya untuk murid pada tahun ajaran baru berjumlah 288 siswa (ALEK)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Tim Safari Ramadhan Pemko T Tinggi Kunjungi 16 Masjid TEBINGTINGGI - Tim Safari Ramadhan PemkoTebingtinggi akan mengunjungi 16 masjid pada lima kecamatan yang ada di kota itu, sedangkan jadwal kunjungan dimulai tanggal 4 Juli hingga 22 Juli 2014 mendatang.

Kabag Adm Kesra Pemko Tebingtinggi Sahbana Hasibuan MM kepada wartawan, Selasa (1/7) diruang kerjanya, mengatakan tim safari Ramadhan Pemko Tebingtinggi terbagi empat tim yakni tim I dipimpin Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan beserta rombongan, tim II dipimpin Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom S.Sos SIK berserta rombongan, tim III dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik beserta rombongan dan tim IV dipimpin Kajari Fajar Rudi Manurung SH MH beserta rombongan.

"Dalam kunjungan itu, kegiatan tim safari Ramadhan diawali dengan salat Isya berjamaah, tarawih dilanjutkan dengan pembacaan Al quran. Disamping itu, tim melakukan ceramah dan bimbingan oleh pimpinan rombongan serta memberikan bantuan pembangunan masjid dan nazir, menyantuni anak yatim piatu", jelas Sahbana Hasibuan.

Adapun ke enam belas mesjid yang dikunjugi yakni Masjid Mujahadah Jalan Jend Gatot Subroto, Masjid Al Huda Jalan Setia Budi, Masjid Raya Nur Addin Jalan Suprapto, Masjid Al Muthmainnah Jalan Tusam, Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Bukit Antara, Masjid Al Muslimin Jalan Danau Ranau.

Selanjutnya Masjid Al Hidayah Jalan A Yani, Masjid Jami" jalan Batu Bara, Masjid Al Mukhlisin jalan Gunung Merapi, Masjid Al Hidayah jalan Nenas, Masjid Syuhada jalan Iskandar Muda, Masjid Faridah jalan H Ahmad Bilal, Masjid Riyadus Solihin jalan Selat Sunda, Masjid Taqwa jalan Prof HM Yamin, Masjid Amaliyah jalan KF Tandean dan Masjid Rahmatullah jalan Danau Singkarak. (RS)

Pembagian Kios Terminal Akan Diberikan Yang Penuhi Kriteria SUBULUSSALAM - Masalah pembagian kios didepan terminal sekda mengaku akan membagikan kepada masyarakat yang memenuhi kreteria tetapi hal ini masih dalam melakukan musyawarah karena pembagian ini sangat sensitif.

Demikian dikatakan sekda usai melakukan gotong royong membersihkan di seputaran terminal terpadu dan sekitarnya juga membersihkan mesjid mesjid menyambut bulan suci ramadhan1435 H. Ditegaskan sebenarnya masalah pembagian kios tidak ada kendala tetapi masih banyak pertimbangan karena yang bermohon sampai 200 orang sedangkan kios tersebut sebanyak 42 unit maka hal ini perlu dilakukan musyawarah agar jangan terjadi masalah saat dibagikan.

Dan kreteria yang berhak mendapat kios itu sekda mengaku masih menunggu hasil musyawarah karena

tidak sesuai yang mendaftar dari jumlah kios tersebut maka hal ini perlu dikaji ulang untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan kios itu.

Dan hal ini telah diserahkan kepada dinas Perhubungan untuk menanganinya agar dapat menambah PAD lebih besar tetapi apabila hal itu tidak bisa dilakukan dinas tersebut akan dialihkan kepada Dinas yang lain agar dapat meningkatkan PAD. Karena perebutan kios di Terminal Terpadu kota Subulussalam, sempat terjadi keributan akhirnya ada yang menjadi korban akibat saling ingin memiliki kios tersebut sedangkan Pihak Pemerintah kota Subulussalam melalui dinas terkait belum membagikannya kepada yang berhak menempati.

Maka sekda berupaya melakukan penyerahan kios tersebut kepada yang berhak dalam waktu dekat apa lagi ini menjelang bulan Suci ramadhan tetapi sekda berharap yang tidak mendapat agar bersabar karena masih banyak yang akan kita bangun ujarnya.

(KARTOLIN)

Ramadhan Fair 2014 Dapat Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Pasokan Hewan Potong ke Batubara Diawasi BATUBARA - Kepala Dinas Peternakan Batubara drh Hariansyah Idris mengatakan, selain melakukan monitoring, pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap hewan potong terutama sapi yang masuk dari luar Kabupaten Batubara. Tak menutup kemungkinan sapi potong yang dipasok dari luar daerah membawa penyakit.

"Warga Kabupaten Batubara itu lebih cenderung mengonsumsi daging lokal karena kurang suka dengan daging sapi impor. Karenanya setiap hewan yang masuk ke daerah ini harus meminta rekomendasi ke kami. Hewan yang masuk itu juga harus disertai surat kesehatan dan bebas penyakit dari instansi terkait di daerah asal," ujarnya di Lima Puluh, selasa (1/7).

Warga dihimbau teliti dan berhatihati membeli daging sapi dan daging ayam menjelang Ramadan dan idul fitri.

Dikhawatirkan daging tak halal dan tak sehat beredar menyusul kebutuhan warga meningkat, ucapnya.

Dinas Peternakan Batubara mulai gencar melakukan monitoring secara rutin di setiap pasar menjelang hari-hari besar. Dinas pun akan melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar demi untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan pengkonsumsi daging, tandasnya.

Anggota DPRD Batubara H.Dazanul Fadli Saragih meminta kepada instansi terkait untuk secara rutin mengawasi dan memonitoring pasokan daging yang beredar dipasar-pasar dikarenakan warga masyarakat mengkonsumsi daging tidak hanya menjelang ramadan maupun harihari besar lainnya. (ARIEL)

Peserta UN SMP/MTs di T Tinggi Lulus 100% TEBINGTINGGI - Tingkat kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs dan Paket B di Kota Tebingtinggi TP 2013/2014 sebesar 100 persen, dengan hasil klasifikasi nilai berada di nilai A dengan standar deviasi Bahasa Indonesia 0,95, Bahasa Inggris 0,7, Matematika 0,8 dan IPA 0,76. Perolehan nilai Rangkin I SMP Negeri 2 dengan nilai 35,08, Juara II SMP Swasta IT Permata total nilai 34,95 dan Juara III SMP RA Kartini total nilai 34,86.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP didampingi Kabid Dikdasmen Drs Jonner Sitinjak dan Kordinator Pengawas Kasinun kepada wartawan di Dinas Pendidikan Jalan KL Yosudarso Tebingtinggi, Sabtu (14/6) mengatakan, prestasi kelulusan 100 % sangat melegakan, sebab usaha keras sudah dilakukan semua pihak baik sekolah maupun siswa akhirnya berbuah manis.

Jika dibandingkan dari tahun lalu, tahun ini walau sama-sama lulus 100 persen rata-rata nilai mengalami peningkatan.

"Dari total 3.405 orang peserta SMP/MTs yang memperoleh nilai antara 9,00 - 9,99 ada sebanyak 382 orang, sedangkan yang memperoleh nilai antara 8,00 - 8,99 ada sebanyak 2.434 orang, sisanya 589 orang nilainya antara 7,99 - 4,00," sebut Pardamean.

Dari perolehan nilai tersebut, Pardamean mengimbau seluruh pengawas dan kepala sekolah bekerja untuk mensosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. (RS)

S U M U T /ACEH

BELI - Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk saat membeli penganan berbuka puasa di stand Ramadhan Fair 2014, di pelataran Masjid Agung Sibolga. (Foto KPK Pos/K. Saragih) SIBOLGA - Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk membuka Ramadhan Fair 2014 di pelataran Masjid Agung Jalan S. Parman Kota Sibolga Selasa (1/7) sekaligus pemberangkatan Tim Safari Ramadhan.

Dalam sambutannya Drs. HM Syarfi Hutauruk berharap, dengan digelarnya kegiatan Ramadhan Fair 2014, perekonomian masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, meskipun melalui usaha rumahan berupa penganan ringan untuk berbuka puasa yang dijajakan di beberapa stand di Ramadhan Fair.

HM Syarfi juga berharap, agar masyarakat pelaku usaha rumahan tersebut melakukan inovasi terhadap produk penganan yang dijual, sehingga dapat memancing minat dan selera masyarakat selaku konsumen. “Para pelaku usaha ditantang berkreasi sekaligus berinovasi menciptakan menu makanan baru

khas Kota Sibolga. Apabila berhasil, nantinya menu makanan baru itu dapat dipromosikan melalui ajang pameran ataupun ajang lainnya,� ujar Syafi Hutauruk Dikatakan, kawasan Masjid Agung Sibolga sengaja dipilih sebagai lokasi Ramadhan Fair 2014, untuk yang kedua kalinya. Tujuannya, selain menciptakan nuansa baru, diharapkan masyarakat pedagang makanan yang ikut berpartisipasi dapat lebih kreatif untuk perbaikan ekonomi keluarga.

Acara itu turut dihadiri, Ketua DPRD Kota Sibolga, Sahlul Umur Situmeang, Wakapolres Sibolga Kompol TA Manaf, Ketua TP PKK Hj Delmeria Harun Syarfi Hutauruk, Kepala Kemenag Sibolga Mardinal Tarigan, Kepala Kansilog Sibolga, Rusli, Pemimpin Bank Sumut Cabang Sibolga, Burhanuddin Siregar, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan SKPD dan masyarakat lainnya. (KS)

DIBA GIK AN - Kios terminal yang akan dibagikan sesuai keterangan sekda Subulussalam H.Damhuri,SP.MM, usai DIBAGIK GIKAN melaksanakan gotong royong diterminal dan sekitarnya menyambut bulan suci Ramadhan 1435 H.

Sambut Ramadhan

Pemko Subulussalam Laksanakan Gotroy, Pedagang Kecewa SUBULUSSALAM - Jajaran Pemerintah kota Subulussalam menyambut Bulan suci Ramadhan Melakukan Gotong royong di areal terminal terpadu kota Subulussalam dan sekitarnya, Jum,at(27/6) yang dipimpin langsung oleh sekda,H.Dhamhuri,SP.MM. Menurut Damhuri terminal terpadu ini sangat perlu dilakukan penertipan untuk penataan yang rapi dan agar para pedagang dapat jualan yang nyaman karena apabila tempat jualan semraut akhirnya para pedagang tidak merasa nyaman.

Demikian disampaikan Sekda Damhuri saat usai melakukan Gotong royong didampingi Asisten II jalaluddin dan para kepala dinas dirinya mengaku bahwa penataan wilayah Terminal dan pajak di seputaran itu masih kurang teratur.

Maka pihaknya akan menata sebaik mungkin karena hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena sudah terlanjur kurang kepedulian pihak dinas terkait selama ini maka mulai saat ini akan kita tertipkan secara berkordinasi dengan para pedagang.

Tetapi apa bila tidak bisa secara

kordinasi pihaknya akan melakukan penertipan sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah kota Subulussalam karena apabila hal ini tidak kita lakukan maka terminal dan pajak itu tidak akan teratur.

Yang paling perlu ditertibkan seperti pembangunan kios kios pribadi itu akan dibongkar dan akan dibangun oleh pemerintah agar bisa teratur dimana pedagang melewati batas kios yang telah dibangun oleh pemerintah maka pihaknya mengharapkan agar segera membongkar bangunan yang ditambah oleh pemilik.

Dikatakan sementara selama ini komplek terminal ada pihak ke tiga yang memanfaatkan keuntungan Pribadi sedangkan untuk PAD sangat minim maka hal ini akan kita terapkan agar PAD semakin bertambah.

Begitu juga pedagang di jalan Malikulsaleh setiap harinya ada yang berjualan apalagi pada hari minggu jalan itu macet akibat jualan dijalan tersebut sedangkan di dalam pajak terminal masih banyak yang kosong maka hal ini diharapkan pihak dinas terkait segera menertibkan. (KARTOLIN)

BERSIHKAN Para PNS sedang membersihkan parit persis di samping Musolla Terminal setempat.

Bupati Nias Tutup Acara Pendampingan PPA-PKH 2014 NIAS - Keberhasilan program PPA-PKH ini sangat tergantung adanya dukungan dari semua pihak terkait, baik dari instansi pemerintahan, maupun dari masyarakat utamanya orang tua dan si-anak sendiri.

Karena itu Saya berharap agar anak-anak dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan sungguh-sungguh untuk kembali kedunia pendidikan, sehingga kelak dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

Hal-hal yang baik dan segala ilmu yang diterima selama pendampingan di shelter, supaya diteruskan dan diamalkan di lingkungan keluarga dan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli,MM menutup acara pendampingan shelter PPA-PKH Kabupaten Nias Tahun 2014 yang dilaksanakan di Kecamatan Gido minggu lalu.

Dikatakan, tak terasa telah 30 (tiga puluh) hari lamanya

pendampingan PPA-PKH Kabupaten Nias Tahun 2014 terlaksana di shelter yang dimulai sejak tanggal 02 Juni 2014 yang lalu. Bagi para pekerja anak putus sekolah penerima manfaat telah 30 hari berbaur bersama, bermain bersama, makan bersama, bercengkerama ber-

sama dengan anak-anak dari daerah lain yang sebelumnya tidak pernah dikenal.

Kemampuan bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal, merupakan modal utama untuk hidup dalam keanekaragaman dan hidup mandiri. Kami

yakin bahwa pengalaman-pengalaman selama pendampingan ini, semuanya akan anda tindaklanjuti dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan lingkungan anda tinggal kelak.

Menurutnya, pendampingan ini dimaksudkan untuk merobah

pola pikir anak agar termotivasi untuk kembali ke dunia pendidikan sebagaimana laporan telah kita dengarkan bahwa pendampingan tahun ini berhasil merekomendasikan 106 orang pekerja anak kembali ke dunia pendidikan formal di SD, SMP, SMA/ SMK, 40 orang pekerja anak kembali ke dunia pendidikan non formal paket A, Paket B, dan 4 orang pekerja anak yang kembali ke dunia Pendidikan Keterampilan. Ini merupakan hasil yang patut kita apresiasi.

Kami yakin bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendampingan ini telah bekerja dengan penuh pengabdian didasari oleh pemikiran beramal dan melayani,ujar bupati.

Pada kesempatan ini, kami juga menyerahkan kembali pekerja anak yang berjumlah 150 orang ini kepada orang tuanya melalui kepala desa masingmasing dengan harapan kiranya dapat diarahkan dan dimotivasi lebih lanjut untuk kembali kedunia pendidikan sebagaimana yang telah direncanakan. (YAGI)

E D I S I 310 7 - 13 JULI 2014

Khawatir Rusak Lingkungan Warga Minta PKS Karang Tengah Ditinjau Kembali

Bangunan PKS yang minta ditinjau kembali SERBA JADI - Warga di Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) meminta pihak yang berkompeten meninjau ulang pembangunan Pabrik Kepala Sawit (PKS) yang berada di Desa Karang Tengah. Warga menilai kehadiran PKS itu berdampak negative, terutama soal pengelolaan pembuangan limbahnya.

Pernyataan itu disampaikan Janawi Saragih Ketua Satgas IPK Kecamatan Serba Jadi kepada KPK Pos Rabu (2/7).

Janawi meminta pihak pengusaha yang membangun PKS kembali bermusyawarah dengan masyarakat, terkait mekanisme pembuangan limbahnya. Menurutnya saluran pembuangan limbah yang direncanakan melalui persawahan warga akan mengganggu tanaman petani. Air bersih yang selama ini dikonsumsi warga juga akan tercemar.

Bukan itu saja, kolam ikan yang ada disekitar PKS juga tutup karena airnya sudah tercemar.

“Kurun waktu 5 tahun ke depan kualitas air bersih di sekitar PKS dipastikan akan tercemar, karena terkontaminasi bendungan air limbah PKS. Udara juga akan tercemar dan bisa mengganggu kesehatan warga,”ujar Janawi.

Untuk itu, kami meminta pihak berkompeten terlebih Kantor Lingkungan Hidup untuk merespon keluhan warga Serba Jadi.

Beberapa warga yang diminta tanggapannya menyayangkan sikap pengembang/ pengusaha yang tidak memperhatikan secara detail teknis pembangunan. Sepert pagar tembok yang tingginya kurang lebih 3 meter sudah ‘memakan’ bahu jalan. Pandangan pengguna jalan terbatas, dan itu mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. (SP)

KPKPOS

HALAMAN 16

Pengadaan Kapal Inka Mina TA.2013 Diduga Mark-Up

Diskanla Provsu dan Diskanla Batubara Saling Tuding PROGRAM seribu kapal Inka Mina dari Kementerian Kelautan Tahun Anggaran 2013 terindikasi menyimpang. Anggaran bantuan kapal untuk kelompok nelayan yang bersumber dari dana APBN TA.2013 sebesar Rp.6 milliar ini menimbulkan pertanyaan masyarakat di Kabupaten Batubara.

Bahkan selain penyaluran yang tidak tepat sasaran dugaan korupsi dalam pekerjaan pengadaan kapal Inka Mina juga akan dijadikan target.

Pasalnya kapal motor yang bersumber dari dana APBN itu di duga di kerjakan asal jadi sehingga merugikan keuangan negara. Hal itu terungkap dari personil yang diberikan kepercayaan untuk mengerjakan kapal motor yang dinilai tidak memiliki kapasitas dalam bidangnya.

Untuk TA.2013, di Kabupaten Batubara bantuan kapal Inka Mina sebanyak 4 unit dengan rincian per unitnya sebesar Rp1,5 miliar yang diserahkan kepada 4 kelompok nelayan. Namun kenyataannya bantuan kapal untuk kelompok nelayan di Kabupaten Batubara diduga kapal bekas yang direhab menjadi baru.

Hasil investigasi wartawan KPK Pos di Batubara baru-baru ini, kapal bekas tersebut di beli dari kubu, Pekanbaru Riau kemudian di rehab di Tanjung Tiram persisnya di dekat jembatan Panjang menuju istana Niat Lima Laras Ujung. Dibawah jembatan itulah kapal tersebut di renovasi oleh tukang sehingga kelihatan baru.

Terkait adanya laporan penyimpangan anggaran pengadaan kapal dan alat tangkap untuk kelompok nelayan di Kabupaten Batubara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Batubara, Rinaldi sulit ditemui karena jarang masuk kantor. Karena ingin mendapat jawaban atas dugaan penyimpangan di dinas itu, akhirnya hanya Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Fuad Muid yang bersedia untuk dikonfirmasi.

“Ketika pemeriksaan dilakukan dan ditemukan ternyata hasilnya benar telah terjadi mark up maka tangkap dan adili pelakunya” Informasi yang disampaikan Fuad Muid juga tidak memuaskan. Dia hanya mengatakan, masalah pendataan kelompok nelayan itu bukan wewenang kami. "Kami hanya memanggil dan mengumpulkan kelompok nelayan itu di kantor. Dan untuk ferivikasi pendataan kelompok nelayan itu dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Sumatera Utara", ucapnya.

"Kami hanya perpanjangan tangan.

Kalau ingi tahu lebih jauh langsung saja tanyakan kepada Pak Ismet Pulungan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi karena dia PPTK nya", tukasnya.

Tidak puas dengan jawaban Fuad Muid akhirnya KPK Pos menemui Ismet Pulungan di kantornya Jalan Sei Batugingging. Ismet Sempat terkejut saat didatangi KPK Pos minggu lalu.

Saat dikonfirmasi Ismet Pulungan enggan memberi komentar, bahkan terkesan mengelak dengan memperlihatkan perasaan tidak senang apalagi saat wawancara tersebut akan direkam.

Ismet malah balik bertanya,"Dari mana anda tahu nama saya," tanyanya?

HASLAN EFENDI

Drs ALPIAN HUTAURUK

Sekretaris DPRD Kota Sibolga

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga

SRASAMALUDDIN, SE

Ir. MARWAN PASARIBU

Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga

Kepala Dinas PU Kota Sibolga

SINGKAT SIJABAT S.Sos

Dr. RATNAWATI

Kasatpol PP Kota Sibolga

Plt. Dirut RSU FL Tobing Sibolga

HENDRA DARMALIUS, A.Pi

MHD. YUSUF BATUBARA, SKM, MM

Kadis Kelautan, Perikanan, dan Peternakan

Kadis Kesehatan Kota Sibolga

ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP

EDISON SITORUS

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Sibolga

Kabag Humas Kota Sibolga

"Kalau bapak ingin tahu tanya saja ke Diskanla Kabupaten Batubara", jawab KPK POS. Terkait adanya dugaan penyimpangan pengadaan kapal di Kabupaten Batubara, akhirnya Ismet Pulungan meminta waktu untuk membicarakan masalah ini kepada pimpinannya. "Hari ini saya tidak bisa menjawabnya. Saya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan Kadis dan Kabid saya," katanya seraya meminta maaf.

Tangkap dan Adili Pelakunya Sementara, Praktisi hukum Muslim Muis SH mengatakan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang temuan di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara khususnya di Diskanla Kabupaten Batu Bara yang bersumber dari dana APBN yang di duga mark up. Kasus ini harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Jika dalam pagu anggaran sudah ditetapkan untuk pengadaan kapal baru akan tetapi pada kenyataanya kapal tersebut kapal bekas atau second itu jelas tindak pidana korupsi.

Ditambah lagi kualitas kapalnya tidak bagus jelas negara sudah dirugikan dan membahayakan bagi nelayan.

Maka untuk itu, kata Muslim, pihak

yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu maupun Kebupaten harus segera diperiksa oleh pihak berwajib. Terkait bantahan yang dilontarkan Ismet selaku PPTK yang mengatakan bahwa kapal yang mereka berikan kepada 4 kelompok nelayan di Batu Bara merupakan kapal baru. Menurut Muslim bantahan yang dilontarkan Ismet Pulungan itu merupakan hak ingkar yang dimiliki semua orang. Akan tetapi meskipun ada hak ingkar, pemeriksaan terhadap pejabat yang terkait harus terlebih dahulu dilakukan.

Penegak hukum harus secepatnya melakukan tindakan tegas. Ketika pemeriksaan dilakukan dan ditemukan ternyata hasilnya benar telah terjadi mark up maka tangkap dan adili pelakunya, tegasnya.

Muslim menilai, perkara ini sudah seharusnya disidik dan dibongkar siapa pelakunya. Jangan didiamdiamkan yang akhirnya akan membahayakan dan merugikan negara. Jika pihak kepolisian dan Kejatisu tidak segera melakukan tindakan, Muslim akan meneruskan laporan ini dan meminta KPK untuk mengusutnya.

(RUD/VIN/FER)