Epaper kpkpos 311 edisi senin 14 juli 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 311/ THN VII 14 - 20 JULI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

HASIL QUICK COUNT BEDA, SITUASI KAMTIBMAS SEPERTI ‘HAMIL TUA’ • DI HALAMAN

JAKARTA - Calon presiden Jokowi dan Prabowo saling mengklaim meraih suara terbanyak dalam pemilu presiden 9 Juli 2014. Prabowo mengklaim memenangi pemilihan presiden berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Klaim ini dilatarbelakangi hasil pantauan kubu Prabowo-Hatta terhadap hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang mereka jadikan acuan.

12

Prabowo Tuding Hasil Survei Banyak Direkayasa CALON presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, menuding lembaga survei yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dibuat berdasarkan pesanan.

"Survei itu bisa direkayasa. Apalagi ada lembaga survei yang juga menjadi konsultan politik," kata

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Lembaga Hitung Cepat Jangan Bikin Resah Publik KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan hasil resmi pemilihan presiden ada di KPU, bukan hasil hitung cepat atau quick count.

"Kami berharap lembaga yang telah melaksanakan quick count (hitung cepat), pasangan calon presiden, tim kampanye, pihak lain sebagai pemangku kepentingan pada pelaksanaan pilpres dan utamanya masyarakat agar tetap mengikuti proses rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan dengan manual, di setiap tingkatan pengelolaan penyelenggaraan pemilu," kata ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis (10/7).

Dia menambahkan, KPU-lah • LANJUT KE HAL. 2

Hadapi Teror, Polisi Jaga Kantor Lembaga Survei JAKARTA - Sejumlah kantor lembaga survei dijaga polisi setelah pengumuman hitung cepat pemilu presiden 2014. Penjagaan dilakukan karena ada informasi pergerakan massa ke sejumlah lembaga survei yang mengumumkan hasil hitung cepat.

“Kemarin Kapolsek Menteng dan sejumlah Brimob datang sekitar pukul 02.30 WIB,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, Jumat, 11 Juli 2014.

Menurut Burhan, kedatangan polisi juga didampingi oleh pengurus warga setempat.

Kantor Jaringan Suara Indonesia • LANJUT KE HAL. 2

DUMAI - Kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Dumai di bawah kepemimpinan Khairul Anwar, belakangan ini menuai permasalahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga menimbulkan keinginan beberapa kalangan mengkritisi kinerja Pemko Dumai. Soalnya dari tahun ketahun kinerja Pemko Dumai diindikasikan semakin melorot.

Kolom Redaksi

Menahan Diri

Kopi Jokja Serukan Gerakan Jaga Suara Jokowi-JK SEDIKITNYA 42 organisasi Pemuda Indonesia untuk Jokowi-JK menyerukan kepada seluruh anggotanya di seluruh Tanah Air untuk menjaga kotak suara dari sejak TPS sampai perhitungan final di Komisi Pemilihan Umum.

"Setiap pergerakan kotak suara adalah

riskan dalam situasi dan kondisi seperti ini, di mana ada sejumlah kecil lembaga survei yang berbeda dari kebanyakan lembaga survei," kata Koordinator 42 Organisasi Pemuda Indonesia untuk

PILPRES 9 Juli 2014 secara nasional berlangsung aman, tertib dan damai.

Rakyat Indonesia dengan antusias menggunakan hak pilihnya. Jika sebelum pilpres ada kekhawatiran bakal terjadi konflik horizontal, maka hal itu hanya ketakutan yang berlebihan semata.

Namun kini yang menjadi masalah adalah kubu kedua pasangan Capres/ Cawapres. Soalnya pasca pencoblosan, kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK saling mengklaim unggul dalam pemungutan suara, berdasarkan hasil quick count yang mereka yakini. Namun KPU menegaskan, hasil pemilu resmi baru diumumkan tanggal 22 Juli 2014.

• LANJUT KE HAL. 2

91 Rekening Siluman Pemko Dumai Disorot MELOROTNYA kinerja Pemko Dumai yang dinahkodai mantan Kepala Bank Riau Kepri Cabang Dumai ini diduga berkolaborasi dengan oknum SKPD menciptakan 91 rekening “siluman” di lingkungan Pemko Dumai.

Terkait 91 rekening diduga siluman tersebut Aktivis LSM Pematau Aset Daerah (PAD) Riau, Chairuddin mengatakan, berdasarkan relis BPK RI 28 Mei 2014 disebutkan menemukan kelemahan terkait sistem Pengendalian Intern diantaranya; 1), Rekening Pemerintah Kota Dumai belum ditetapkan

MANAJER Riset Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Dirga Ardiansa, meragukan integritas empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut dia, faktor nonmetodologi juga besar untuk mempengaruhi hasil survei.

"Faktor nonmetodologi seperti integritas dan independensi mempengaruhi hasil survei yang dirilis oleh sebuah lembaga," kata Dirga, Kamis (10/7).

Dirga menjelaskan ada dua hal yang • LANJUT KE HAL. 2

Tunggakan DBH Pemprovsu ke Dairi Rp13 Miliar

penggunaannya dan terdapat 91 rekening yang belum jelas kepemilikan dan penggunaan. 2), Aset Pemko Dumai per 31 Desember 2013 belum dapat diyakini kewajarannya. 3), Aset lainnya tidak dapat diyakini kewajarannya.

Selain itu terkait Ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Pemberian intensif Pajak dan Retribusi Daerah pada 4 SKPD tidak sesuai ketentuan.

"Kemudian terdapat kelemahan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Integritas Empat Lembaga Survei Pro Prabowo Diragukan

Lokasi Hutan Wisata Dumai.

SIDIKALANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih menunggak Dana Bagi Hasil (DBH) yakni untuk piutang tahun 2011-2012 serta tahun 2014 dengan total sebesar Rp13 miliar lebih. Meskipun sebelumnya sudah sempat menembus angka sekitar Rp18.6 miliar, namun bulan April lalu untuk piutang tahun 2011 sudah dibayarkan sebesar Rp5,6 miliar sehingga sisannya yang Rp13 miliar itulah yang belum dibayarkan Pemprovsu

Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, Harryson Rumapea, ditemui belum lama ini di kantornya.

Rumapea mengatakan, DBH itu bersumber dari pajak kenderaan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak kenderaan di atas air, biaya balik nama kenderaan di atas air serta retribusi terra ualang • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

LEMBAGA HITUNG CEPAT JANGAN BIKIN RESAH PUBLIK....................................................

• DARI HALAMAN. 1 yang mempunyai wewenang dalam memutuskan perolehan jumlah suara pasangan calon presiden.

"Quick count (hitung cepat) bukan hasil resmi. Jadi kami berharap semua pihak menempatkan hasil quick count secara proporsional hingga nanti penetapan hasil secara nasional," ujarnya.

"Sehingga apa yang menjadi bagian dalam proses rekapitulasi, menjadi acuan tunggal mengikuti semua rangkaian pemilu

presiden dan wakil presiden 2014 (di KPU)," tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil quick count, pasangan calon presiden JokowiJK mendeklarasikan kemenangan.

Namun beberapa lembaga survei memiliki data yang berbeda tentang perolehan jumlah suara pilpres 2014. Ada yang memenangkan Jokowi-JK, dan ada juga yang memenangkan Prabowo-Hatta.

Sementara hasil pilpres resmi diumumkan pada 22 Juli mendatang. (TIM

HADAPI TEROR, POLISI JAGA KANTOR LEMBAGA SURVEI............

• DARI HALAMAN. 1 dilempar bom molotov, Jumat dinihari. Jaringan Suara Indonesia merupakan salah satu lembaga survei yang menjadikan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pemenang versi hitung cepat. Sedangkan Indikator, SMRC, dan Cyrus justru mengumumkan JokowiJusuf Kalla sebagai pemenang versi hitung cepat.

Burhan mengatakan kantor Indikator di wilayah Menteng dijaga oleh sekitar sebelas anggota kepolisian. Menurut mereka, kata Burhan, ada indikasi pergerakan massa ke kantor lembaga survei yang melakukan hitung cepat. Burhan menuturkan penjagaan serupa juga dialami oleh lembaga survei lain, seperti Cyrus Network,

Saiful Mujani Research and Consulting, serta Lembaga Survei Indonesia.

Burhan menuturkan sejauh ini pihaknya tak menerima ancaman dan teror sesudah pemilu presiden, termasuk adanya indikasi pergerakan massa.

Namun dia berterima kasih atas kesediaan polisi yang menjaga kantornya. “Saya harus apresiasi itu,” kata Burhan.

Peneliti Populi Center, Usep S. Ahyar, juga mengaku kantornya dijaga sejumlah aparat kepolisian sejak subuh dinihari.

Menurut Usep, pihaknya tak meminta bantuan pengamanan kepada kepolisian.

“Barangkali untuk menjaga atas hal-hal yang tak diinginkan,” katanya. Kantor Populi Center berlokasi di kawasan Senayan. (IN)

Selamat Datang Perubahan KEGEMBIRAAN politik untuk menentukan pemimpin autentik itu akhirnya terwujud. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK unggul atas pasangan Prabowo-Hatta dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang berlangsung, 9 Juli. Menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Jokowi-JK unggul atas pesaing mereka dengan selisih signifikan, sekitar 5%.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, mencatat Jokowi-JK meraih suara 52,14%, sedangkan Prabowo-Hatta 47%.

Lembaga lain, yakni Indikator Politik Indonesia, mencatat kemenangan Jokowi-JK atas PrabowoHatta dengan 52,5% berbanding 47,5%. Hitung cepat CSIS mencatat Jokowi-JK memperoleh 52,2% suara dan Prabowo-Hatta 47,8%. Saiful Mujani Research and Consulting mencatat Jokowi-JK meraup 52,68% dan Prabowo Hatta 47,6%.

Tidak berbeda jauh, RRI dalam hasil hitung cepat juga mencatat kemenangan Jokowi-JK atas Prabowo-Hatta dengan perolehan suara 52,40% berbanding 47,60%.

Meskipun hasil resmi pemungutan suara pilpres tersebut baru akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei tepercaya tersebut telah mencerminkan hasil real count secara keseluruhan.

Kita mencatat bahwa hasil hitung cepat dalam hampir seluruh penyelenggaraan pemilu di Indonesia lazimnya tidak berbeda jauh dengan hasil penghitungan manual

yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Karena itu, kita patut menyambut gembira kemenangan rakyat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Keunggulan Jokowi-JK dalam pilpres kali ini menjadi simbol teramat penting yang menegaskan kemenangan rakyat atas fitnah dan kampanye hitam serta upaya kecurangan. Bersama dengan kemenangan itu, datang pula harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik di negeri ini.

Kita menghargai seluruh rakyat

yang dengan semangat dan kegembiraan telah berpartisipasi dalam upaya membangun perubahan itu.

Kita juga menghargai upaya seluruh kalangan yang ikut serta menjaga jalannya pemungutan suara dengan lancar, aman, dan damai.

Kita berharap kepada seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga suasana kondusif itu hingga KPU mengumumkan hasil resmi penghitungan suara yang dilakukan secara manual. Kita percaya, seluruh anak bangsa yang berpartisipasi dalam perhelatan

demokrasi ini telah mempersiapkan diri untuk menerima hasil yang merepresentasikan kehendak rakyat ini.

Oleh karena itu, adalah bijak bila Jokowi-JK dan seluruh unsur pendukung serta pemilih mereka untuk tidak bersikap jemawa.

Sebaliknya, tidak kalah arifnya bagi Prabowo-Hatta serta seluruh pendukung dan pemilih pasangan itu bila mereka dapat bersikap legawa menerima seluruh hasil dari produk demokrasi yang telah kita tempuh selama 16 tahun reformasi berjalan.

Sudah saatnya kita sebagai anak bangsa untuk melupakan perbedaan yang dalam masa kampanye sempat demikian terasa. Sudah saatnya pula kita bersatu kembali, bersama-sama menyongsong perubahan ke arah lebih baik.

Kita ingin kemenangan JokowiJK tidak hanya menghasilkan keunggulan bagi pasangan itu, seluruh pendukung, serta pemilih mereka, tetapi juga kemenangan seluruh rakyat dan membawa bangsa ini ke masa depan lebih baik dan lebih sejahtera. Selamat datang perubahan. (MI)

baga survei yang terkait dengan kredibilitas lembaga tersebut.

Dirga menegaskan faktor kedua tidak dapat diabaikan karena berperan besar dalam menentukan hasil survei.

Dirga mengaku tidak dapat menilai mana survei yang kredibel.

Namun, berdasarkan kaidah statistik, ia mengaku dapat mempercayai hasil tujuh lembaga survei yang memenangkan Jokowi.

Sebaliknya, berdasarkan kaidah statistik, ia meragukan hasil empat

lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta. Dia mendesak dewan etik perhimpunan survei opini publik mendorong semua lembaga survei membuka metodologi yang digunakan, merilis pengambilan sampel, dan membuka proporsi distribusi sampel.

Kemarin, empat lembaga survei merilis hasil yang memenangkan Prabowo-Hatta saat tujuh lembaga survei lain merilis hasil yang memenangkan Jokowi. Empat lembaga ini adalah Pusat Kajian

Kebijakan dan Pembangunan Strategis, Indonesia Research Indonesia, Lembaga Survei Nasional dan Jaringan Suara Indonesia.

Menurut Dirga, selisih suara yang hanya dua persen mengakibatkan hasil survei empat lembaga ini tidak memenuhi kaidah statistika untuk digunakan sebagai rujukan. Selisih suara harus lebih dari nilai margin of error, yaitu satu persen. Dirga juga mempertimbangkan rekam jejak lembaga dan peneliti yang berada di empat

lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta.

Dirga mengatakan keempat lembaga, yakni Puskaptis, JSI, LSN dan IRC memiliki sejarah pernah merilis quick count yang keliru.

Selain itu, peneliti yang berada di belakang empat lembaga survei tidak memiliki latar belakang akademik yang jelas dalam bidang statistik. "Yang jelas tujuh lembaga yang mengatakan Jokowi menang dapat dijadikan rujukan kesimpulan hasil pemungutan suara," kata dia. (TIM)

KOPI JOKJA SERUKAN GERAKAN JAGA SUARA JOKOWI-JK................... INTEGRITAS EMPAT LEMBAGA SURVEI PRO PRABOWO DIRAGUKAN ......................................

• DARI HALAMAN. 1 Jokowi-JK, Ahmadyani Panjaitan dan Sekjen Diddoy, di Jakarta, dalam siaran persnya yang diterima, Rabu (9/7).

Sesuai hasil penghitungan cepat yang dilakukan lembaga survei yang bisa dipertanggungjawabkan independensinya serta kredibilitasnya antara lain Lembaga Survei Indonesia (LSI), CSIS, CYRUS, Litbang Kompas bahwa pemilihan presiden yang 9 Juli 2014, di mana pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengungguli pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia periode 20142019.

"Dengan melihat hasil penghitungan cepat pemilihan presiden tersebut, Organisasi Kekaryaan Pemuda (OKP) yang tergabung di Koalisi 42 Organisasi Pemuda Indonesia untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla (KOPI JOKJA) menginstruksikan kepada seluruh jajaran

agar mengawal suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kota/ kabupaten, KPU provinsi sampai KPU pusat agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan tidak ada Intimidasi dari pihak mana pun," kata Ahmadyani Panjaitan.

Ke-42 organisasi itu terdiri antara lain Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Pemuda Islam, Angkatan Muda Demokrat Indonesia, Ikatan Putera Puteri Indonesia, Presnas Komunitas Muda Telematika Indonesia, Barisan Merah Putih, Angkatan Muda Thariqat Indonesia, Gerakan Pemuda Indonesia, Barisan Muda Damai Sejahtera, Gerakan Muda Nurani Rakyat, Forum Ketahanan Nasional, Barisan Muda Pembaharuan, Generasi Muda Kasih Bangsa, Gerakan Pemuda Daerah, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Gerakan Muda Kebangsaan, Gerakan Muda HANURA, Ikatan Sarjana Al Washliyah dll.(REL/FR)

• DARI HALAMAN. 1 mempengaruhi hasil survei dan quick count di antara lembagalembaga survei. Pertama, menurut dia, murni dalam ranah metodologi.

Ia menjelaskan jumlah sampel, cara pengambilan sampel, distribusi sampel, margin of error, tingkat signifikansi dan selisih suara adalah ranah metodologis yang menyebabkan hasil berbeda.

Kedua, kata Dirga, faktor integritas dan independensi lem-

PRABOWO TUDING HASIL SURVEI BANYAK DIREKAYASA............................................................

• DARI HALAMAN. 1 Prabowo seusai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, 9 Juli 2014. Ia menyatakan akan berpegang pada hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum.

Prabowo menyatakan kubunya akan mengawal ketat

penghitungan suara resmi oleh KPU. Ia beralasan, dari penghitungan riil yang dilakukan kubunya secara internal, ada sejumlah perbedaan dengan hasil hitung cepat versi sejumlah lembaga survei yang memenangkan Jokowi.

Ia kemudian mencontohkan langkah SBY pada pemilihan presiden 2004 dan 2009. Saat itu,

ujar Prabowo, SBY tidak pernah melakukan deklarasi kemenangan sebelum ada hasil penghitungan suara resmi dari KPU. Menurut dia, sikap SBY ini berbeda dengan kompetitornya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang pemilihan presiden meski belum ada hasil penghitungan suara resmi oleh

KPU. "Seolah-olah bangsa Indonesia mau diatur," ujar Prabowo. Dia berharap kompetitornya tidak menciptakan opini di publik dan memaksakan kehendak ke rakyat melalui hasil hitung cepat. "Kasihan rakyat kita. Biar rakyat kita yang mengambil kesimpulan," tuturnya. "Jangan kita digiring."

Selain masalah hasil hitung

cepat sejumlah lembaga survei, Prabowo juga mengaku mendapatkan laporan bahwa ada duta besar negara-negara tertentu yang mengundang sejumlah bupati di Tanah Air, kemudian mengarahkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dianggap lebih baik daripada yang lain. "Ini kan sesungguhnya tidak baik." (TIM)

MENAHAN DIRI ................................... JOKOWI ATAU PRABOWO.............................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, quick count boleh saja sebagai gambaran, tapi bukan hasil resmi yang dikeluarkan KPU. KPU akan menghitung suara secara berjenjang dari TPS sampai KPU RI. Dengan penegasan KPU ini jelas, hasil resmi pilpres baru diumumkan pada 22 Juli mendatang.

Diminta agar kedua kubu tidak melakukan upaya-upaya yang bisa memperkeruh suasana.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta kedua pasang calon presiden dan wakil presiden menahan diri sehingga tak memicu terjadinya konflik. SBY menilai sikap saling klaim kemenangan berdasarkan hitung cepat yang berlebihan akan memicu rasa tak terima dan konflik horizontal.

SBY sendiri mengklaim tak memihak salah satu pasangan calon.

Dalam posisi netral ini, ia meminta seluruh tim pemenangan tiap pasangan calon untuk mengendalikan pendukungnya agar menahan diri hingga ada pengumuman resmi dari KPU. "KPU yang akan jadi penentu," kata SBY. Harapan Presiden SBY dan KPU ini merupakan harapan kita bersama. Kita berharap, suasana pasca Pilpres tetap kondusif dan jangan sampai terjadi gesekan, apalagi chaos antarsesama pendukung, setelah kedua kubu sama-sama menyatakan sebagai pemenang.

Sah-sah saja jika ada diantara kandidat yang menyatakan dirinya menang, karena merasa hasil quick

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

count yang mereka dapatkan berasal dari lembaga survei yang lebih kredibel. Begitu juga pihak lain, wajar pula merasa tidak kalah, karena ada juga lembaga sur vei yang menyebut mereka menang.

Dalam hal ini, kita hanya bisa berharap, agar kedua belah pihak menahan diri. Dan, tidak sampai melakukan berbagai manuver yang potensial menimbulkan kegerahan dan bentrok antara kedua kelompok pendukung yang merasa dirinya sebagai pemenang.

Kita meyakini, hasil pilihan rakyat tidak akan melenceng dari hasil penghitungan yang dilakukan lembaga resmi penyelenggara pilpres, yakni KPU. Siapa yang telah dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat, pasti itu pula yang akan ditetapkan KPU sebagai pemenang.

Tentunya rakyat Indonesia menghendaki, tidak terjadi hal-hal yang di luar perkiraan, yakni terjadi penetapan pihak KPU yang berada di luar ekspektasi. Yakni, memutuskan kemenangan berdasarkan adanya indikasi kecurangan-kecurangan.

Kita juga haqqul yakin KPU tidak akan berani bermain-main dan dipastikan akan menetapkan hasil Pilpres sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam hal ini, diharapkan pihak yang mengalami kekalahan hendaknya legowo dan tidak sampai melakukan gerakan-gerakan yang menjurus pada pengeruhan suasana.

Kedua kubu hendaknya bisa meredam euforia massa pendukungnya, demi tetap menjaga terwujudnya suasana harmoni di antara kita sesama anak bangsa, yang sejatinya satu dalam kebhinekaan. (***)

• DARI HALAMAN. 1 "Kami bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk, menunjukkan bahwa kami, pasangan nomor satu, Prabowo-Hatta, mendapatkan dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di rumah ayahnya.

Sementara hasil penghitungan cepat yang dibuat lembaga survei

Indikator Politik menunjukkan Jokowi-Kalla memperoleh 52,86 persen suara, sedangkan dan Prabowo-Hatta 47,14 persen suara.

Penghitungan cepat ini berasal dari 70 persen suara yang masuk.

Lalu kapan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil resmi pemilu presiden? Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presi-

den dilakukan pada 22 Juli 2014.

"Nanti kami akan menetapkan hasil rekapitulasinya, sekaligus penetapan perolehan suara terbanyak di kantor KPU," ujar Ferry di gedung KPU, Rabu, 9 Juli 2014.

Adapun proses penghitungan suara hanya dilakukan di tingkat tempat pemungutan suara sesaat setelah pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, rekapitulasi perolehan suara secara

berjenjang dilakukan mulai dari tingkat desa-kelurahan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara pada Kamis, 10 Juli 2014, hingga Sabtu, 12 Juli 2014.

Kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada 13-15 Juli, di tingkat kabupaten-kota oleh KPU setempat mulai 16-17 Juli, dan di KPU provinsi pada 18-19 Juli. Terakhir, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di

tingkat pusat dilakukan selama tiga hari pada 20-22 Juli 2014.

Terkait dengan hasil hitung cepat dan exit poll yang beredar, Ferry mengatakan sebaiknya masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU saja. "Hal tersebut patut diapresiasi sebagai metode ilmiah yang dilakukan oleh lembaga tapi kami berharap masyarakat menunggu dan mempercayai hasil resmi kami," katanya. (TIM)

TUNGGAKAN DBH PEMPROVSU KE DAIRI RP13 MILIAR ...............................................................

• DARI HALAMAN. 1 metrologi, jelasnya Dikatakan, keterlambatan pembayaran DBH dimaksud, sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten itu. Sebab, dalam asumsi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota sudah termasuk dianggap sebagai modal

dalam APBD setiap tahunnya.

Sehingga sangat dibutuhkan Kabupaten/Kota dalam melanjutkan pembangunan. "Sehingga, sangat kita harapkan pencairan dana dimaksud supaya tidak mempengaruhi pembangunan yang sudah direncanakan," ujarnya Dana Rasionalisasi Sementara itu, lanjut Harryson,

Pemkab Dairi juga sangat mengharapkan pencairan dana yang ikut terpangkas (Rasionalisasi) tahun 2013 lalu oleh Pemprovsu sebesar Rp2,9 miliar lebih untuk lima kegiatan di Kabupaten itu yakni pembangunan Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP), pengadaan alat peraga edukasi (APE) untuk PAUD pada Dinas Pendidikan,

pengaspalan jalan dan pembuatan tembok penahan kompleks GKPPD Sumbul, pembangunan gedung pemuda serta pembuatan taman di kota Sidikalang Kelima kegiatan itu kini menggantung karena dana yang sudah sempat diplot melalui dana bantuan daerah bawaan (BDB) ikut dirasionalisasi dalam keuangan Pem-

provsu. "Pemkab Dairi berharap, seyogiannya Pemprovsu bisa segera mencairkan dana itu supaya kegiatan atau bangunan yang sudah sempat terlaksana seperti pembangunan gedung LKP, taman kota Sidikalang serta tembok penahan di gereja GKPPD Sumbul bisa dilanjutkan pembangunannya," sebut Rumapea.(NDK)

91 REKENING SILUMAN PEMKO DUMAI DISOROT.............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan terdapat kelebihan pembayaran pada delapan paket proyek," ujar Chairuddin, Jumat pekan lalu di Dumai.

Menurut Chairuddin, BPK RI dalam menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemko Dumai dan DPRD Kota Dumai tahun buku 2013 jangan sepotong – sepotong. Audit BPK RI terhadap pengelolaan

keuangan daerah untuk pembangunan kota Dumai diharapkan transparan dan harus tuntas, jangan hanya mengambil sampel dari sekian banyak proyek yang bermasalah.

"Seperti proyek pembangunan parit beton Jl. Sukajadi dan SS.Kasim menggunakan dana APBD Dumai tahun anggaran 2013 sebesar Rp26 miliar, biaya sebesar ini, dengan volume berkisar 4000 meter, terlalu mahal, kemudian hasilnya juga tidak sesuai harapan masyarakat,"

ujarnya.

Dari uraian yang disampaikan BPK RI kepada Walikota Dumai dan DPRD Kota Dumai yang dituangkan dalam Relis tersebut diindikasikan pemeriksaan BPK RI per 31 Desember 2013 tidak menyentuh proyek parit beton Jl.Sukajadi dan Jl. SS.Kasim Dumai. Tentu hal ini menjadi tanda tanya masyarakat. Soalnya mutu penutup parit, dan parit beton, pernah dipersoalkan masyarakat, karena penutup parit beton ukuran 60 Cm X 200 Cm tidak menggunakan besi beton,

sehingga dengan gampang patah.

Terkait 91 rekening Siluman yang diciptakan Pemko Dumai dari hasil temuan BPK tersebut salah satu diantaranya Dana Bantuan Pengamanan Hutan Wisata Kota Dumai sebesar Rp500.044.520, diduga proyek ini fiktif.

Soalnya ketika KPK Pos menelusuri biaya pengamanan hutan wisata tersebut menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, tidak pernah menerima dana tersebut satu rupiah pun, dan

terkejut ketika ditanya dana pengamanan hutan wisata tersebut.

"Kawasan hutan wisata ini pernah terbakar, tapi tidak ada bantuan sepeserpun dari Pemko Dumai," ujar sumber.

Sementara itu hasil pemeriksaan BPK RI dana sebesar Rp500 juta tersebut tidak disebutkan atas nama siapa, dengan alamat Jalan Hr Subrantas No.138 Dumai tercatat dengan nomor rekening 10402114 pada Bank Riau Kepri Cabang Dumai. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

NASIONAL

Staf Khusus Menteri PDT Dilarang ke Luar Negeri JAKARTA - Sabilillah Ardie, staf khusus menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), kini tak bisa bergerak bebas. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencekalan atau mencegah bepergian ke luar negeri. Larangan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengurusan proyek tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor.

“Dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan APBN-P 2014 pada Kementerian PDT untuk proyek Tanggul Laut di Biak dengan tersangka Bupati Biak YS (Yesaya Sombuk), KPK mengirimkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi untuk staf khusus Menteri DPT, Sabilillah Ardie,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (8/7).

Selain Sabilillah, KPK mengirimkan surat cegah untuk Muamir Muin Syam dari pihak swasta dan Aditya El Akbar, pegawai negeri sipil. “Permintaan cegah sampai enam bulan ke depan,” tambah Johan.

Menurut Johan, tujuan pencegahan adalah untuk kepentingan penyidikan agar sewaktuwaktu, bila dipanggil, yang bersangkutan tidak sedang bepergian. “Mereka diperlukan keterangannya,” ungkap Johan.

Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, dan Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut, di Hotel Acacia Jakarta Pusat, ditangkap pada 16 Juni 2014. Yesaya diduga menerima suap sebesar 100 ribu dollar Singapura dari Teddy untuk meloloskan proyek tanggul laut bagi perusahaan Teddy.

Yesaya diketahui adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Supiori dan baru dilantik menjadi Bupati Biak Numfor pada Maret lalu. (ENDY)

Dibalik Terali Jeruji, Nazarudin Kendalikan Perusahaan JAKARTA – Inilah kehebatan Muhammad Nazaruddin. Meski hidup dibalik terali jeruji, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, masih mengendalikan perusahaannya. Kini bekas anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. "Kami prihatin. Jika itu memang terjadi.

Sebelumnya sudah digembar-gemborkan bahwa LP Sukamiskin ketat pengawasannya sehingga, jika ini benar, perlu ada keprihatinan yang lebih mendalam lagi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (7/7).

Johan melanjutkan masalah narapidana yang bisa menjalankan bisnis dibalik penjara merupakan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, KPK akan mengecek apakah informasi akurat atau tidak. KPK tidak bisa menindak di LP Sukamiskin.

"Terus terang kami belum mengetahui kebenaran itu, harus dicek dulu, apakah untuk mempengaruhi saksi atau tidak. Kami tak punya kewenangan menindak namun kami tentu bisa berkoordinasi. Nanti saya sampaikan ke pimpinan KPK,” tambah Johan sambil menambahkan status Nazaruddin masih menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saham Garuda.

Terungkapnya Nazaruddin menjalankan bisnisnya di dalam tahanan, terungkap pada sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Senin (7/7). Dalam sidang, mantan Manager Marketing PT Anugerah Nusantara (Permai Group), Clara Mauren, mengatakan Nazaruddin, masih menggelar rapat dengan anak buahnya di Lembaga Pemasyarakatan LP Sukamiskin, Bandung.

“Setiap Sabtu juga ada rapat di Sukamiskin.

Namun saya tidak ikut rapa ,” kata Clara Clara juga mengaku pernah rapat bersama Nazaruddin saat Nazaruddin ditahan di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) maupun rumah tahanan Cipinang pada 2011.“Rapat sama staf Nazaruddin adalah Gerhana, Minarsih, Kristina, Sukma, Baskoro.

Semua yang biasa rapat,” ungkap Clara.

Rapat juga dilanjutkan saat Nazar dipindahkan ke Rutan Cipinang pada November 2011.

“Di Rutan Cipinang juga sama, setiap hari Sabtu. Kalau tidak ada pemeriksaan atau razia, biasanya ruangan kepala rutan atau stafnya di lantai 2. Jadi penjaga Rutan hingga kepala Rutan mengetahui kegiatan Nazaruddin dalam mengurus bisnisnya,” jelas Clara.

Ditempat terpisah, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memastikan Nazaruddin tidak bisa mengendalikan bisnisnya di Lemabaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Jawa Barat.(ENDY)

Walikota Palembang Romi Herton mengenakan baju tahanan usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (10/ 7). KPK resmi menahanan Romi Herton beserta istri Masyito terkait kasus dugaan suap dalam penanganan sengketa pilkada Kota Palembang di MK.

Masyito Istri Walikota Palembang Romi Herton mengenakan baju tahanan usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (10/7). KPK resmi menahanan Romi Herton beserta istri Masyito terkait kasus dugaan suap dalam penanganan sengketa pilkada Kota Palembang di MK.

Wali Kota Palembang Bersama Istri Dijebloskan Tahanan KPK

JAKARTA - Wali Kota Palembang Romi Herton bersama istrinya, Masyito menemui panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (10/7). Pemanggilan ini untuk menjalani pemeriksaan pertama terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK) serta memberi keterangan yang tidak benar dipersidangan.

Dengan wajah penuh kecerian serta mengumbar senyum, pasangan suami isteri datang ke Kantor KPK Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Romi yang mengenang baju putih dan Masyito yang memakai baju biru muda kerudung biru tua enggan memberikan keterangan saat wartawan meminta komentar tentang status sebagai tersangka juga kasus yang menjeratnya.

Sekitar pukul 17.39 WIB, Romi keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tanahan warna

oranye. Romi yang didampingi oleh petugas pengawal tahanan digiring masuk ke Mobil tahanan KPK. Romi bakal ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur. "Saya kira nggak ada langkahlangkah. Saya akan ikuti proses hukum," ucap Romi sambil mengaku tak menyangka bakal ditahan.

Selang tiga menit kemudian, muncul Masyito istri Walikota Palembang yang juga mengenakan rompi tahanan warga orange. Masyito hanya jalan menunduk menuju mobil tahanan KPK yang mengantarkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur cabang KPK. Saat digeladang masuk ke dalam mobil tahanan, Masyito sama sekali tidak berkomentar soal penahanannya.

"Tersangka Romi dan Masyito ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan itu, untuk kepentingan penyidikan. Romi ditahan di Rumah Tahanan Militer Guntur. Sedangkan Masyito ditahan di Rutan KPK ," papar Juru

Bicara KPK Johan Budi SP. Pertengahan Juni 2014, lanjut Johan, Romi dan Masyito ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya terancam pidana minimal tiga tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Selain pidana penjara, Romi dan Masyito juga terancam dikenakan denda paling sedikit Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.

Hal itu didasarkan pasal-pasal yang disangkakan kepada Romi dan Masyito, yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a UndangUndang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat kesatu KUHP dan Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 UndangUndang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut rumusan pasal yang disangkakan kepada keduanya, Romi dan Masyitoh diduga telah memberikan hadiah dan janji kepada hakim MK, yakni Akil Mochtar.

Sementara berdasarkan Pasal 22,

keduanya diduga dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Penetapan Romi dan Masyito sebagai tersangka merupaan hasil pengembangan kasus yang menjadikan Mantan Ketua MK Akil Mochtar sebagai tersangka.

Penetapan keduanya sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap sengketa pilkada yang menjerat Akil. Menurut surat dakwaan yang disusun tim jaksa KPK, Akil menerima uang Rp 19,8 miliar dari Romi terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang periode 2013-2018. Uang itu diterima Akil melalui orang kepercayaannya, yakni Muhtar Ependy.

Uang tersebut ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat yang diberikan secara bertahap melalui Masitoh. Hasilnya adalah MK membatalkan hasil penghitungan suara

Pilkada Kota Palembang 2013 sehingga Romi Herton dan Harjono Joyo memenangkan pilkada Palembang.

Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Romi-Harno Joyo (nomor urut 2) kalah suara dengan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania (nomor urut 3). Romi mendapat suara 316.915 dan Sarimuda 316.923 suara.

Selain itu, pasangan Mularis DjahriHusni Thamrin (nomor urut 1) hanya memperoleh 97.810 suara. Romi yang kalah dan hanya selisih 8 suara dari Sarimuda kemudian mengajukan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang.

Akil sendiri sudah divonis bersalah menerima hadiah terkait pengurusan sengketa sejumlah pidana pada Senin (30/6). Ia divonis penjara seumur hidup, saat ini KPK sedang mengembangkan kasus kepada para pemberi suap kepada Akil. Setelah Romi dan Masyito, siapa menyusul? (ENDY)

Mantan Menpora Minta Dibebaskan AKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng meminta majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) membebaskannya dari segala tuntuan jaksa KPK. Alasannya merasa tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

"Dengan rendah hati saya mengajukan sebuah permohonan, yang mulia majelis hakim saya mohon agar membebaskan saya dari semua tuntutan hukum," pinta Andi Mallarangeng saat membacakan nota pembelaan dalam sidangnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, (10/7).

Politisi senior Partai Demokrat melanjutkan , tuntutan jaksa KPK selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider enam bulan kurungan, merupakan sebuah strategi untuk membentuk opini publik serta menyelamatkan reputasi KPK. "Bukan karena saya jadi objek penderita, namun karena jaksa dan institusi KPK justru mengingkari kaidah keadilan dengan memaksakan kehendaknya yang hanya bersandar pada spekulasi sepihak," lontarnya.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan, pledoi yang disusunnya bukan untuk menghindari tanggung jawab sebagai Menpora, dalam Kasus Hambalang. ”Saya adalah pihak yang paling ber-

Terdakwa dugaan korupsi proyek Hambalang Andi Alfian Mallarangeng menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/7). Sidang tersebut mengagendakan pembacaan nota pembelaan terdakwa (pledoi). tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi di Kemenpora,” terang Andi.

Sebagai menteri, sambung dia, telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas. Salah satunya mendukung kebijakan Proyek Hambalang. ”Ternyata hasilnya jauh dari harapan saya. Pembangunan di Hambalang sekarang terhenti malah menjadi sumber masalah,” katanya dengan nada sedih.

Andi mengaku sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia. ”Saya serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Mejelis Hakim untuk menimbang apakah dalam kegagalan dan kekurangan tersebut terkandung unsur-unsur yang bersifat pidana. Yang jelas, dalam hati saya bertekad, jika Tuhan membuka kesempatan sekali lagi kepada saya untuk berbakti kepada bangsa Indonesia, Insya

Allah saya akan menebus kegagalan dengan berbuat lebih baik lagi,” pungkas Andi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Andi Mallarangeng dihukum 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider enam bulan kurungan terkait korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan dengan membayar uang pengganti Rp 2,5miliar dan dibayar satu bulan setelah putusan hukum berkekuatan tetap. Jika tidak diganti, harta benda terpidana disita jaksa untuk menutupi uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta benda atau tidak mencukupi, maka diganti dengan dipidana penjara selama 2 tahun. (ENDY)

Proses Penghitungan Suara Pilpres, KPK Tidak Tidur JAKARTA - Tudingan proses perhitungan suara Pemilihan Presiden tidak beres ada unsur kongkalikong. Banyak pihak khawatir, pasalnya jeda antara masa pemungutan suara dan penetapan hasil penghitungan oleh KPU, terlampau jauh.

Ditakutkan banyak tangan-tangan tak terlihat bermain dengan cara memanipulasi perolehan suara.

Ternyata masalah ini sudah diantisipasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak dini. Lembaga antikorupsi akan terus mengawasi jalannya proses pengitungan suara Pilpres. Bahkan, tak akan tinggal diam jika menemukan ada kecurangan dalam proses

tersebut. Utamanya jika menyangkut ranah korupsi dan suap.

"KPK tidak tidur. Apalagi jika ada laporan masyarakat. Tentu akan kita tindaklanjuti bila ada kongkalikong dari peserta pilpres dan penyelenggara pemilu.

Karena itu ,laporan masyarakat sangat diharapkan, dan KPK akan langsung bertindak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/ 7).

Memang, lanjut dia, KPK tidak mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun jika masyarakat mempunyai

informasi soal kongkalikong peserta pilpres dan penyelenggara pemilu, hal ini menjadi domain KPK karena KPU adalah penyelenggara negara.

Johan mengimbau penyelenggara negara tidak boleh main-main dalam menjalankan tugasnya. Pilpres menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia. "Jangan main-main terhadap masalah bangsa karena KPK tidak tidur," ucapnya serius.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas berharap peserta dan penyelenggara pemilu yakni KPU, KPUD dan Bawaslu tahan godaan suap. Sebab, suap akan

membuat kualitas presiden dan wakil presiden terpilih rendah.

"Saya berharap tidak ada pihak manapun yang main suap, selain tidak menghasilkan kekuasaan yang bersih, akan mengalami delegitimasi," kata Busyro melalui pesan singkat, Kamis (10/7).

Busyro melanjutkan saat ini, penyelenggara dan pengawas pemilu punya posisi yang menentukan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Jika mereka tahan akan godaan suap, maka kualitas pemilu terjamin.

"Hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan martabat presiden terpilih," ungkapnya.

Menurutnya, penegak hukum

tak ikut menikmati suap, jika ada perkara yang berkaitan dengan pemilu. Sebab saat ini, penegak hukum sedang diuji moralnya di Bulan Ramadan. "Semoga masyarakat juga bisa ikut mengawasi semua proses ini," tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. "KPK mendorong keterlibatan publik untuk mengawasi proses perhitungan suara Pemilu Presiden 2014.

Partisipasi publik diperlukan dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi berkaitan proses perhitungan suara," katanya.

Kerawanan itu, kata

Bambang, meliputi tiga hal.

Pertama, potensi terjadinya politik uang untuk memengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu. Kedua, potensi COI (conflict of interest) yang berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif baik karena primordial ataupun favoritisme. Ketiga, adanya kemungkinan indikasi intimidasi yang berkombinasi dengan konflik kepentingan dan politik uang.

"Kesemuanya itu berujuk pada potensi fraud dan kecurangan sehingga memanipulasi hasil-hasil pemilu pilpres.

Karenanya penyelenggara dan

pengawas pemilu bersama masyarakat tetap waspada. Tiga elemen itu, harus mewaspadai kemungkinan adanya oknumoknum penyelenggara dan pengawas pemilu yang koruptif dan kolusi," lontarnya.

Pasca-pemungutan suara dan publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengklaim memenangi Pilpres 2014. KPU meminta kedua belah pihak untuk menunggu hasil perhitungan resmi yang akan diumumkan pada 22 Juli 2014.

(ENDY).

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

Kasus Dugaan Korupsi DPRD Langkat Siap Disidangkan STABAT - Setahun ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, berkas acara pemeriksaan (BAP) serta barang bukti dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas luar daerah tahun anggaran 2012 di DPRD Langkat rencananya akan disidangkan.

Informasi yang diterima dari pihak Kejari, Kepala Kejari Stabat Henderi sudah menyurati Bupati Langkat untuk menghadirkan Drs Salman, Sekretaris DPRD Langkat yang sudah menjadi tersangka dalam dugaan korupsi perjalanan dinas tersebut.Kajari juga sudah mengirimkan surat panggilan kepada tersangka, Kamis (19/6) lalu untuk hadir atas rencana pelimpahan kasusnya untuk disidangkan.

Rencana pelimpahan kasus ini merupakan jawaban atas pernyataan Kajari Stabat beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Dia mengatakan pihaknya sudah merencanakan pelimpahan kasus tersebut pada bulan ini setelah menerima rilis lanjutan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana yang dimintakan.

Sekedar mengingat kembali, kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas luar daerah DPRD Langkat TA.2012 ini diungkap oleh Kejari Stabat. Tim penyidik Kejari melakukan penggeledahan di beberapa ruangan kerja di Sekretariat dewan. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menemukan bukti-bukti adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negera. Bahkan penyidik memperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah.

Namun dari hasil audit BPK-RI kerugian negara sebesar Rp666 juta. Dengan keluarnya hasil audit dari BPK, penyidik Kejari menetapkan Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Langkat Drs.Sal menjadi tersangka dan mantan Sekwan SU. Ketika dikonfirmasi wartawan bertambahnya jumlah tersangka, Kajari tidak berani secara tegas mengatakannya. Dia hanya mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah tersangka. "Namun semua itu tergantung hasil pemeriksaan di persidangan", ucapnya.

Informasi yang disampaikan Kajari Henderi tahun lalu terkait akan bertambahnya jumlah tersangka dan tergantung hasil pemeriksaan di persidangan.Dalam kasus tersebut, Drs.Sal telah mengembalikan semua kerugian negara sesuai hasil perhitungan BPK-RI melalui penyidik jaksa. Kendati demikian, menurut Kejaksaan pengembalian uang tidak serta merta menutup kasus tindak pidana korupsi tersebut.(JUL)

SUMUT

Pembangunan Jalan Bagan Jaya Amburadul Kepala Satker PJPN P2JN Menolak Tinjau Lokasi PEKAN BARU - Indikasi kecurangan penggunaan material pembangunan Jalan Nasional Bagan Jaya menuju Pelabuhan Samudra Enok, Kabupaten Inderagiri Hilir, Riau yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran (TA) 2013 yang diduga dilakukan Kepala Satker PJN P2JN Dedi dan PPK PJN PII JN Akmaluddin tampak mulai kasak kusuk. Pasalnya, pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 25 Km sudah mengalami kerusakan sepanjang 17 Km. Terkait pemberitaan minggu lalu di KPK Pos, dua orang yang mengaku orang dekatnya Kepala PPK Satker PJN, P II JN Riau Akmaluddin mendatangi wartawan KPK Pos. Keduanya berniat ingin mengklarifikasi soal pemberitaan pembangunan Jalan Nasional Bagan JayaEnok. Namun saat ditanya identitas kedua suruhan kepala satker tersebut, keduanya enggan memberitahukan."Kalau kalian bersedia untuk bertemu baru saya beritahu identitas saya", begitu jawab mereka. Untuk menghindari halhal yang tidak diingikan, wartawan KPK Pos menolak keinginan orang suruhan Akmaluddin.

Dan baru-baru ini, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Akmaluddin mengakui bahwa kerusakan yang terjadi pada badan jalan Bagan Jaya - Enok hanya kerusakan kecil. Jalannya memang berlobang tapi lobangnya kecil. Artinya, kerusakan jalan nasional tersebut tidak separah yang diberitakan KPK Pos, sebutnya. Mendengar jawaban Akmaluddin, KPK Pos meminta Akmaluddin meninjau ke lokasi. Namun Akmaluddin menolak dan mengatakan "nanti saya pelajari dulu pertanyaannya, katanya berdalih.

Mendengar jawaban Akmaluddin yang kurang memuaskan bahkan terkesan mengelak, pertanyaan secara tertulis juga telah dilayangkan wartawan terkait pembangunan jalan tersebut. Namun sampai saat ini

Jalan Nasional Bagan Jaya - Enok rusak parah. belum mendapat tanggapan dari Akmaluddin maupun dinas terkait.

Kosim salah seorang warga setempat saat dikonfirmasi sangat menyayangkan sikap pihak rekanan yang bekerja asal jadi tangpa memikirkan resikonya terhadap pengguna jalan. Jalan yang dibangun sepanjang 25 Km dan telah selesai dikerjakan di Desa Suhada dan Desa Sei Rukam, Kecamatan Enok ini mengalami kerusakan sepanjang 17 Km. Kerusakan jalan terjadi diduga pihak rekanan dan dinas terkait melakukan kecurangan dengan mengurangi

volume material. Dan tidak menggunakan alat berat stom walls pada saat melakukan pemadatan badan jalan.

Kosim yang mengetahui sedikit tentang pembangunan jalan mengatakan bahwa pihak rekanan hanya menggunakan gredor untuk meratakan agregat yang ditimbun pada badan jalan tersebut kemudian langsung diaspal. Akibat proses pemadatan yang asal jadi mengakibatkan badan jalan rusak parah dan berlubang. Jalan yang dikerjakan Desember 2013 lalu,3 bulan kemu-

dian aspal pada badan jalan hampir seluruhnya terkelupas, kiri kanan badan jalan berlobang sehingga menyulitkan bagi pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut, kata Kosim.

Pria paruh baya ini menduga pihak rekanan dan pengelola anggaran mengambil keuntungan begitu besar sehingga negara dan masyarakat dirugikan.Proyek pembangunan jalan Bagan Jaya-Enok yang merupakan Jalan Nasional dikerjakan hanya untuk menarik keuntungan bagi pihak tertentu tanpa memikirkan kualitas jalan, tukasnya.(PUR)

Kejari TBA Diminta Periksa PPK, PPTK Dinkes Tanjungbalai Pengeluaran (BP) Sri Mulyani Rahmah, A.Md . Hal ini diungkapkan Fadil Muhammad,ST Ketua LSM Transparansi Kota Kerang,Jalan Julius,Rabu (9/7) menyikapi besarnya realisasi BL pada Dinkes Kota Tanjungbalai untuk TA 2013.

Fadil menyebutkan hal yang biasa bahwa penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD) terjadi penggelembungan (mark up). Anggaran kegiatan disinyalir tidak sesuai dengan volume beban kerja . " Namun dalam realisasi anggaran habis trepakai dengan merekayasa SPJ. Apalagi dalam penyelesaian kegia-

tan peran dan fungsi Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) secara sengaja tidak diberdayakan oleh PPK. Padahal peran PPHP sangat urgen menyangkut kualitas maupun jenis barang untuk pengadaan kegiatan jasa pemborong sebagaimana dalam kontrak kerja dan Perpres No 54 Tahun 20120 jo. Perpres No 70 Tahun 2012, sebutnya.

Hal yang sama juga dikritisi oleh Irwanto, Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI, Nursyahruddin,SE Ketua LSM Merdeka yang menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan dan pertanggungjawaban dana belanja langsung Rp15,2 miliar yang

dialokasikan untuk 16 program yang terdiri dari 52 kegiatan.

Ketua LSM ini menyebutkan, keterlibatan Bendahara Pengeluaran (BP) Dinas Kesehatan Sri Mulyani Rahmah,A.Md diduga karena selalu membantu PPTK dalam pembuatan SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS oleh Kepala Dinas PPK melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK SKPD. Melihat besarnya anggaran yang dialokasikan dikaitkan dengan kemampuan pengelolaan yang dilakukan PPK SKPD, Subroto, SE bersama Bendahara Pengeluaran Sri Mulyani Rahmah,A.Md, diyakini banyak terjadi penyimpangan. Padahal pengelolaan kas

bertujuan untuk memberi kepastian bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan kas dilakukan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebut Irwanto “Kita takut dalam penggunaan anggaran banyak yang fiktif. Artinya, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA - SKPD ) namun dananya tetap dicairkan sehingga munculah pertanggungjawaban fiktif . Ini bukan rahasia umum lagi dan sudah kerab terjadi disetiap SKPD, khususnya pada kegiatan rutin non fisik “ ungkap Nursyahruddin,SE.(HER)

WARGA AJUKAN SURAT KEBERATAN KEPADA PLT BUPATI MADINA

Pembangunan Jalan PNPM Sibio-Bio Asal Jadi PANYABUNGAN - Diduga pembangunan jalan Proyek PNPM Tahun 2014 asal jadi dan tidak sesuai bestek, warga Desa Sibio-bio, Kecamatan Kotanopan,Kabupaten Mandailing Natal melakukan aksi protes kepada Bupati Mandailing Natal (Madina), Kamis (10/7).

Bentuk protes yang dilakukan warga dengan membuat surat keberatan terhadap pembangunan proyek PNPM. Warga menilai proyek tersebut dikerjakan asal jadi.

Surat tertanggal 26 Juni 2014 ini ditujukan kepada Bupati Mandailing Natal, Kaban PMK Madina, Ketua DPRD Madina, Camat Kotanopan dan FT Kecamatan Kotanopan.

Melalui surat itu, warga berharap, pihak-pihak terkait di Madina dan pengeloala PNPM untuk turunke lokasi ke Desa Sibio-Bio. Dengan begitu mereka bisa melihat langsung bagaimana kondisi pembangunan PNPM tersebut.

Dalam surat itu, ada delapan point keberatan warga yaitu, warga keberatan terhadap pembangunan jalan rabat yang panjangnya sekitar 400 meter yang di duga dikerjakan asal jadi. Warga menduga pekerjaan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Gambar pembangunan jalan PNPM yang asal jadi di Desa Sibio-bio Kec. Kotanopan yang sedang berlangsung di lapangan tidak sesuai dengan bestek. Dan warga juga menduga campuran semen dan pasir tidak sesuai, bahkan galian jalan rabat beton banyak yang tidak berpondasi.

Pekerjaan pembangunan jalan saat

MEDAN- Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Medan mengaku masih menemui berbagai kendala dalam tindak lanjut pemeriksaan kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) RSU Pirngadi Medan.

Aparat kepolisian masih harus melakukan kordinasi dengan pihak Kementrian RI, meskipun dalam kasus tersebut telah menjerat delapan\ orang menjadi tersangka yang salah satunya Direktur RSUPM, Dr AL. “Penyelidikan tetap berlanjut, namun kita masih terus berkordinasi dengan Kemenkes RI karena pengadaan Alkes tersebut bersumber dari aliran dana Kemenkes RI,” kata Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram SIK saat di ruang kerjanya, Senin (7/7).

Setelah dilakukan pemeriksaan beberapa item, menurut Wahyu pihaknya nya segera memanggil Dr A. “Segera kita panggil, kemungkinan usai Pemilu 9 Juli 2014,” ujarnya.

Dia menuturkan, dalam kasus dugaan korupsi Alkes RSUPM yang terjadi pada tahun 2012 tiga dari delapan tersangka sudah lengkap pemeriksaannya. Berita sebelumnya, dugaan korupsi Alkes tersebut senilai Rp2,5 Miliar bersumber dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kemenkes RI.(NET)

Dinas Bina Marga Medan Diduga Lakukan Lelang Sarat KKN

TERKAIT REALISASI BL RP15,2 MILIAR TA.2013

TANJUNGBALAI - Terkait realisasi Belanja Langsung (BL) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungbalai sebesar Rp15,2 miliar Tahun Anggaran (TA) 2013, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan ( Kejari TBA) diminta untuk memeriksa Kadis Kesehatan drg.H.Azhari Sima selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dwi Rahmi Zaki,SKM,M.PH, Kabid Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dr.Andre Gumanto Sitorus , Kabid Kesehatan Masyarakat, Saut Harianja, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara

Kasus Alkes RSUPM Harus Koordinasi Kementrian RI

ini sudah mencapai 80 persen dan diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp110 juta. Sementara dana yang dianggarkan untuk proyek PNPM ini sebesar Rp178 juta.

Bahkan semen yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan

Jalan Rabat Beton ini diduga dijual ke desa tetangga (Desa Pagar Gunung) sebanyak 80 sak. Selain itu, proyek PNPM tersebut tidak memasang plank proyek sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah anggarannya.

Tokoh masyarakat Sibio-Bio, Nurman dan Kindo, Selasa (8/7) mengatakan, surat keberatan warga ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan terhadap pembangunan PNPM yang sedang berlangsung. Tidak ada unsur sakit hati atau unsur lainnya, ini murni keberatan warga terhadap pelaksanaan pembangunan ini. “Masak untuk pembangunan kampung sendiri mereka buat asal jadi", cetusnya. Para pengelola PNPM di desa ini sepertinya tidak punya hati nurani dan sudah bermain dengan fasilitator teknik kecamatan, tudingnya.

Dia berharap pihak terkait segera turun kelokai untuk melihat langsung kwalitas pembangunannya. Kalau bisa kwalitas pembangunannya segera diperbaiki karena jalan rabat beton merupakan kebutuhan semua warga desa.

Ditempat terpisah, Ketua TPK Desa Sibio-Sibio, Abdul Halim membantah dugaan yang dilontarkan

para warga. Dia menyebutkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan di desa Sibio-bio sudah sesuai dengan petunjuk. Mengenai 80 sak semen, itu bukan wewenang kami, itu wewenang suplier. Kita tidak tahu menahu soal itu, bantahnya.

Sementara, Fasilitator Teknik (FT) Kecamatan Kotanopan, Dedi Jambak yang dimintai tanggapaannya terkait surat keberatan warga mengatakan keberatan warga tersebut sebagian ada yang benar dan ada juga yang tidak benar. "Begini saja, kalau memang ada kekurangan di lapangan kita akan sampaikan ke TPK nya agar diperbaiki. Kita juga sudah menurunkan tim kelokasi untuk melihat langsung. Kalaupun kurang akan kita perbaiki, begitu juga dengan yang lainnya", ujarnya.

Namun, terkait dengan semen yang di duga di jual kedesa tetangga menurut Jambak itu tidak benar. Pihak TPK Desa sibio-Bio belum membayarnya kepada Suplaier, jadi sah-sah saja pihak Suplaier mengangkat semen itu ke desa lain karena belum di bayar. Tapi yang jelas, apapun kekurangan PNPM ini nanti di lapangan akan kita perbaiki lagi,” janjinya.(TH)

MEDAN- Terkait pelanggaran ketentuan prosedur yang dilakukan pokja ULP Kota Medan TA 2014 Pada Dinas Bina Marga Kota Medan, CV. Delima dan CV. Asfa Jaya laporkan pokja ULP ke Inspektorat Pemerintah Kota Medan.

Hal itu dikatakan Muammer Attoyiba Harahap Wakil Direktur CV. Delima dan Bayu Rachmad Putra, SH Wakil Direktur CV. Asfa Jaya kepada wartawan, Kamis (10/7).

Mereka mengatakan, dalam melaksanakan proses lelang, pokja ULP secara jelas-jelas telah melanggar ketentuan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan lain terkait dengan pelelangan pekerjaan konstruksi.

Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya, menggugurkan peserta CV. Delima dan CV. Asfa Jaya dengan kesalahan yang tidak substansial atau terlalu dibuat-buat untuk menggugurkan peserta dengan cara paksa.

Bahwa kesalahan Harga BBM bersubsidi tersebut yaitu pada CV. Asfa Jaya, telah dikonsultasikan kepada LKPP dimana LKPP telah menyatakan kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tidak substansial bila tidak disebutkan dalam dokumen pengadaan.

Bahwa dalam Perka LKPP ada disebutkan, pokja ULP dilarang menggugurkan peserta dengan alasan yang tidak substansial.

Selain itu, pada kesalahan CV. Delima hanya kesalahan penulisan dari Lapis Pondasi Atas (LPA) menjadi Lapis Pondasi Bawah (LPB) dimana uraian teknis tentang metode pelaksanaan tersebut secara teknis adalah merupakan uraian LPA dan hal tersebut telah disampaikan dalam sanggah.

Namun dalam jawaban sanggah pokja ULP tetap mengatakan metode tersebut merupakan LPB dan kemudian menambah kesalahankesalahan lain dimana telah melewati proses evaluasi. "Kan nampak kali panitianya nyari-nyari kesalahan" ungkap Muammer kepada wartawan.

Tidak hanya itu, kedua perusahaan tersebut juga telah melayangkan sanggah kepada pokja ULP, namun tidak semua sanggah pelanggaran ketentuan prosedur tersebut dijawab oleh pokja ULP. Selain itu, pokja ULP juga telah melanggar ketentuan prosedur yaitu dalam pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang hanya melampirkan sumary report dari aplikasi SPSE dimana tidak menguraikan metoda evaluasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap peserta.

Kemudian apa-apa saja yang menjadi unsurunsur yang dievaluasi, kemudian apa rumus yang dipergunakan, kemudian keterangan-keterangan lain mengenai ikhwal pelaksanaan pelelangan, kemudian jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi.

Hal ini jelas melanggar ketentuan prosedur dimana BAHP yang dibuat oleh pokja ULP tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta kabur dan atau kami menduga BAHP ini sengaja dikaburkan.

Mereka menyebutkan, bahwa pelelangan pekerjaan di dinas Bina Marga Kota Medan sangat sarat indikasi KKN dimana mereka hanyalah korban yang digugurkan secara paksa dengan alasan yang terlalu dibuat-buat.

Mereka mengharapkan, agar Inspektorat bisa segera menindak lanjuti laporan/pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas kepada pokja ULP terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pokja ULP dalam melaksanakan lelang.

Juga agar kedepannya hal ini tidak terulang kembali dimana peserta yang mampu bersaing secara kompetitif harus digugurkan dengan alasan yang tidak substansial atau sengaja dicaricari kesalahannya.(DNA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

MENGAKU BOROS, CALON HAKIM AGUNG BELUM PUNYA RUMAH MEMASUKI hari kedua, KY kembali menggelar wawancara terbuka terhadap beberapa calon hakim agung (CHA). Salah satunya, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura, Muslich Bambang Luqmono. Saat diwawancarai, tujuh komisioner KY bersama Prof Hakristuti Hakrisnowo (akademisi) dan Prof Komariah E Sapardjaja (mantan hakim agung), Muslich tidak menyangka jika dirinya bisa lolos hingga tahap wawancara.

Hakim yang pernah menjadi ketua majelis hakim kasus Nenek Minah yang divonis mencuri 3 buah kakao ini memilih sepeda balap untuk aktivitas sehari-hari ke kantornya di Pengadilan Tinggi Jayapura. “Tidak punya (mobil).

Punyanya sepeda ontel balap.

Kenapa balap? Supaya saya tidak sombong,” kata Muslich saat wawancara terbuka Seleksi CHA di gedung KY, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).

Dia mengatakan sepeda itu digunakan untuk aktivitas seharihari karena rumah dinasnya hanya 50 meter dari kantornya di Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura. Jika jarak berpergian yang ditempuh lebih jauh, Muslich memilih naik kendaraan umum. “Kalau mau ke mana-mana Rp 3 ribu sudah sampai di kota. Itu bisa bergaul dengan masyarakat,” ujar Muslich.

Hakim yang telah menggeluti profesinya selama 30 tahun itu memiliki satu istri dan dua anak.

Satu anaknya menjadi advokat dan satunya lagi masih kuliah S2 di Universitas Indonesia (UI). Meski telah menggeluti 30 tahun menjadi hakim, Muslich mengaku belum bisa membeli rumah sendiri hingga saat ini.

“Belum mampu beli rumah.

Ada rumah istri saya. Sekarang tinggal di Papua di rumah dinas,” akunya.

Mendengar pernyataan itu, Komisioner KY Imam Anshori Saleh menanyakan besaran gaji dan tunjangan Muslich sebagai hakim tinggi. “Apakah gaji tidak cukup?" tanya Imam. “Alhamdulillah gaji saya Rp 39 juta. Tetapi, saya akui memang saya boros,” jawab Muslich jujur tanpa menjelaskan lebih jauh.

Saat Komisioner KY Taufiqurrohman Syahuri menanyakan komitmennya soal pemberantasan mafia peradilan, Muslich yang mengenakan jas abuabu menjawab secara tegas akan memberantasnya secara terangterangan.“Tidak usah sungkansungkan, di manapun itu terbukti harus disikat habis, tidak ditundatunda,” kata Muslich.

“Emang ada mafia?” pancing Taufiq. “Sejak saya jadi hakim, apalagi pas calon hakim pun sudah nampak jelas. Memang untuk membuktikan butuh tenaga ekstra.

Tak terlihat, tetapi baunya terasa sekali,” katanya.

“Salah satu buktinya, setiap kenaikan pangkat saya sering terlambat. Soalnya, sejak calon hakim (cakim) saya menolak masuk Partai Golkar. Karena pemerintah tidak suka, ya disulitsulit naik pangkatnya. Seharusnya, pangkat saya IV/e, tetapi sekarang baru IV/c,” ungkapnya.

Sementara Hakim Tinggi pada

Pengadilaan Tinggi Surabaya James Butar-Butar mengaku hanya memiliki satu rumah seharga Rp 272 juta. “Saya jamin,saya tidak pernah menerimaapapun dari pihak yang berperkara. Terlebih, saat ini gaji hakim sudah naik,” kata James saat Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengklarifikasi laporan harta kekayaannya.

Imam lanjut bertanya, “Meskipun yang memberi uang suap itu, teman kamu sendiri?” James langsung menimpali dirinya tetap akan menolak tegas dan tidak akan menerima pemberian haram itu.

“Kalaupun ada teman yang ingin memberikan uang. Saya tidak akan terpengaruh dengan itu. Sebagai teman sayapastiakan mengingatkan. Sudah waktunya kita berubah,” jawabnya.

Sementara calon lainnya, Dosen FH Universitas Khairun Ternate, Ansori mengaku motivasinya menjadi hakim agung karena terpanggil sebagai anak bangsa sekaligus bertekad memperbaiki moral aparat peradilan. “Regulasi MA sebenarnya sudah bagus, tetapi aparat hukumnya yang moralnya tidak baik,” kata Ansori saat menjawab pertanyaan Prof Haskristuti. “Saya kira pelaksanaannya tergantung mental personalnya.”(NET)

ANGGARAN DIPOTONG, SELEKSI CHA TERANCAM MOLOR SESUAI Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran di seluruh instansi, kementerian atau lembaga negara. Tak terkecuali, lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisial (KY).

Untuk tahun ini, KY sendiri mendapat anggaran awalnya sebesar Rp 88,5 miliar. Namun, berdasarkan Inpres yang diteken presiden pada 19 Mei 2014 itu, anggaran KY dipangkas sebanyak Rp 22,8 miliar.

“Tahun ini KY dapat Rp 88,5 miliar. Tiba-tiba Mei ini turun Inpres pemotongan anggaran semua instansi. KY kena potongan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar,” kata Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri kepada wartawan, Senin (26/5) lalu.

Dengan pemotongan anggaran itu, kata Taufiq, rencana kegiatan untuk bulan Juni atau Juli dipastikan nihil. KY juga mengancam kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli terpaksa dihentikan, tak terkecuali seleksi calon hakim agung (CHA) yang saat ini sudah memasuki penelusuran rekam jejak. “KY ambil kebijakan menghentikan semua kegiatan, kecuali penerimaan laporan masyarakat karena nggak mungkin kegiatan itu ditutup,” katanya..

Taufiq menerangkan KY telah merencanakan “blusukan” untuk mengetahui rekam jejak masing-masing CHA. “Ya terpaksa seleksi CHA akan molor karena investigasi berhenti.

Pemeriksaan-pemeriksaan hakim juga akan berhenti karena memanggil hakim itu butuh biayai dari ongkos perjalanan dan akomodasi hakim terlapor serta saksi-saksi terkait,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Taufiq, pihaknya akan meminta DPR untuk meminimalkan angka pemotongan oleh presiden terhadap anggaran KY itu. “Mungkin kalau dipotongnya hanya Rp 5 miliar, KY masih bisa bernafas untuk semester kedua,” kata Taufiq.

Untuk diketahui, lewat Inpres No. 4 Tahun 2014, pemerintah memangkas anggaran di semua kementerian atau lembaga negara. Tak terkecuali anggaran di tiga lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).(NET)

LIPSUS

PRAKTIK SUAP RAWAN

DI KALANGAN HAKIM Salah seorang calon hakim agung (CHA) Didin Fathuddin mengungkapkan praktik suap memang rawan terjadi di kalangan hakim. Pernyataan ini diungkapkan salah satu CHA, Didin Fathuddin, saat diwawancarai 7 komisioner KY dan tokoh masyarakat Ahmad Syafi’i Ma’arif (mantan ketum PP Muhammadiyah) dan mantan hakim agung Syamsuhadi Irsyad.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta ini membenarkan jika tawaran suapseringkali terjadi yang biasanya bertujuan mempercepat atau memenangkan suatu pihak dalam suatu perkara. “Saya sering mendapatkan janji dan pernah disuguhi setumpuk uang di meja,” ungkap Didinsaat menjawab pertanyaan salah satu panelis di gedung KY, Kamis (10/ 7).

Diamenerangkan praktik suap yang dilakukan para pihakyang berperkarasangat mungkin terjadi di pengadilan agama meskipun tingkat

kerumitankasusnya tak seperti kasus-kasus di peradilan umum.

Selama menjabat sebagai hakim agama, perkara yang paling banyak membuka peluang praktik suap menyuap adalah kasus harta warisan yang jumlahnya miliaran.

“Bahkan ada yang triliunan, itu (suap) pasti menggoda kita.

Mereka tahu tentang saya menggunakan jalan apa saja termasuk menggunakan alumni untuk membujuk saya.

Tetapi,saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu,” tukasnya.

Baginya, praktik suap yang coba dilakukan beberapapihak berperkara bisa terjadi, termasuk di pengadilan

dengan perkara yang kecil.

Sebab, ungkap Didin, ketika seseorang berhadapan dengan pengadilan dalam keadaan tertekanakan berusaha untuk menang.

“Jadi berangkat dari sifat manusia, begitu juga datang ke pengadilan agama dalam kondisi galau umumnya ingin cepat beres dan menang. Dalam kondisi itu akan ada tawaran,” lanjutnya.

Akan tetapi, yang paling pentinguntuk menghindari pelanggaran etik itu tetap, keimanan seorang hakim yang harus terus dipertebal. Sehingga,bisa memberikan putusan yang adil dan tidak ada pembedaan hukum antara si miskin dan si kaya.

Menurut Didin untuk membuat seorang hakim memahami betulnilai-nilai keadilanterhadap masyarakat merupakan tantangan bagi KY. Pasalnya, KY memiliki peran sebagai salah satu lembaga yang bisa mengontrol para hakim dengan mensosialisasikan kode etik dan pedoman perilaku hakim. “Barangkali dengan sosialisasi, rasa adil bisa mengakardi dada para hakim,”katanya.

Sebelumnya, Dirjen BadilagMA, Purwosusilo pun mengungkapkan dirinya pernah mendapatkan tekanan dengan disuguhkan sejumlah uang untuk perkara yang sedang ditangani.

Purwo tidak menjelaskan pihak yang mengintervensi kasus tersebut. Ia hanya menyatakan tekanan bisa saja datang dari internal dan eksternal. “Saya pernah dibawain uang dan saya menolaknya dengan halus. Itu hanya satu contoh kalau saya bisa mengatasi tekanan baik dari atasan, internal apalagi dari eksternal,” ungkapnya.

Hutang Sementara Didinsendiritercatat memiliki tiga tanah berikut bangunan yang berlokasi di Serang dan Bandung senilai Rp1,6 miliar dan 2 mobil.

Saat wawancara terungkap Didin memiliki hutang sebesar Rp660 juta di Bank Jabar Syariah dan BRI Syariah. “Hutang itu untuk beli rumah seharga Rp740 juta yang sekarang ini saya tempati di Bandung yang saat ini

masih mengangsur,” kata Didin mengklarifikasi temuan ini.

Salah satu Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengingatkan ketika seseorang berutang banyak dinilai kurang baik. Atas pernyataan itu, Didin mengaku utang itu karena keterpaksaan atau kebutuhan hidup. Akan tetapi, bukan berarti dirinya tidak bersyukur terhadap nikmat yang ada, selama itu menurutnya tidak berlebihan.

“Saya pikir saya sudah jelaskan ke anak-anak saya, jika suatu saat meninggal agar rumah itu dilunasi,” pesan Didin ke anak-anaknya yang memang dinilainya sudah mapan.

Calon hakim agung lainnya, Ahmad Choiri (Hakim Tinggi PTA Surabaya) memiliki motivasi menjadi hakim agung lantaran ingin meningkatkan citra MA lewat kamar agama. “Kita berangkat dari bawah sejak 26 tahun lalu menjadi hakim agama, tentunya terketuk untuk mengabdikan diri di MA khususya di kamar agama,” tegasnya.

Salah satu panelis Syamsuhadi Irsyad melontarkan pertanyaan arah filosofis terkait perkaraperkara perdata tertentu dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agaa –diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, Choiri menjawab pengadilan agama tak hanya berwenang menangani perkara perdata agama, tetapi meliputi perdata ekonomi syariah termasuk tindak pidana (jinayat) yang khusus diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

“Kewenangan pengadilan agama lebih luas sesuai UU yang telah ditetapkan.”(HOL/BBS)

Hakim Ad Hoc Ingin Dijadikan Pejabat Negara LANTARAN tak dianggap sebagai pejabat negara, sebelas hakim ad hoc mempersoalkan Pasal 122 huruf e UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Soalnya, ketentuan itu menyebut semua hakim di lingkungan peradilan sebagai pejabat negara, kecuali hakim ad hoc.

Tercatat sebagai pemohon 5 hakim ad hoc Pengadilan Tipikor, 3 hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan 3 hakim ad hoc Pengadilan Perikanan. Mereka adalah Gazalba Saleh, Lufsiana, Sumali, Abdur Razak, Suwito, Sugeng Santoso PN, Elias Hamonangan Purba, Sahala Aritonang, Moh. Indah Ginting, Armyn Rustam Effendy, dan Lukman Amin.

“Pasal 122 huruf e, khususnya pada frasa ‘kecuali hakim ad hoc’ itu potensi merugikan hak konstitusional karena kami bukan dianggap sebagai pejabat negara,” kata salah seorang pemohon, Gazalba Saleh, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang diketuai Arief Hidayat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Senin (07/4).

Pasal 122 huruf e UU Aparat Sipil Negara menyebutkan, “Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: (e) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.”

Gazalba menilai ketentuan itu tidak sempurna karena materi muatan yang diatur berkenaan dengan aparatur sipil negara yang menjadi domain eksekutif.

Padahal, hakim ad hoc termasuk domain yudikatif yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Status hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara berdampak pada putusan-putusan yang telah atau akan ditandatangani hakim ad hoc bersangkutan.

“Ini bermasalah terhadap putusan yang akan atau sudah dikeluarkan, potensial dipersoalkan pihak yang berperkara terkait legitimasi putusannya,” kata dia.

Konsekuensi lain status hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara adalah pengenaan

potongan pajak penghasilan (PPh 21) terhadap tunjangannya sejak Februari 2014 sebesar 15 persen. Selain itu, ada pembedaan hak-hak hakim karier dan hakim ad hoc. Padahal, seharusnya pembedaan itu hanya dari sisi rekrutmen dalam pengisian jabatan itu.

Pemohon lain, Sugeng Santoso mengatakan hakim ad hoc sebenarnya layak dianggap sebagai pejabat negara. Mengacu pada Peraturan Mensesneg No. 6 Tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya disebutkan pengertian pejabat negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang. “Kami semua menjadi hakim ad hoc itu diangkat dan diberhentikan

dengan Keputusan Presiden sebagai kepala negara,” kata Sugeng.

Menurut dia apabila hakim ad hoc tidak dianggap sebagai pejabat negara, konsekuensinya mereka boleh menerima gratifikasi dari para pihak yang berperkara, dan tidak wajib melaporkan ke KPK. “Kan yang dilarang menerima gratifikasi kan pejabat negara dan penyelenggara negara. Kami ini bukan pejabat negara, mungkin kami hakim outsourcing atau apa,” sindirnya.

“Itulah yang menjadi kegelisahan kami yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ironisnya, hakim ad hoc Tipikor bertugas memiskinkan koruptor, kita malah ‘dimiskinkan’ terlebih dulu dengan adanya pengenaan PPH itu,” keluhnya.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan hakim ad hoc adalah pejabat negara pada semua badan peradilan di bawah MA. “Menyatakan Pasal 122 huruf e UU Aparatur Sipil Negara, khususnya frasa “kecuali hakim Ad Hoc” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim ad hoc,” pintanya.

Pemohon juga meminta MK agar menjatuhkan putusan sela untuk menunda pembelakuan pemotongan PPh. “Sementara pemotongan tidak diberlakukan sampai adanya putusan akhir,”

katanya.

Bermasalah Anggota Panel Hakim, Anwar Usman mengatakan sejak awal keberadaan hakim ad hoc bermasalah. Namun, dia meminta agar kerugian konstitusional lebih dipertajam.

“Kerugian konstitusional soal PPh harus dielaborasi lebih dipertajam lagi,” saran Anwar.

Dia juga mengkritik materi permohonan yang hanya mengurai hakim ad hoc di tingkat pertama. Padahal, hakim ad hoc ada yang bertugas di tingkat banding dan MA. “Tetapi, dalam uraian alasan permohonan dominan di pengadilan tiingkat pertama saja,” katanya.

Arief juga mengingatkan agar pemohon menjelaskan dalam posita permohonan alasan mengapa pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon diminta mengajukan pertanyaan mengapa dalam persidangan ada hakim bukan pejabat ikut mengadili perkara yang menimbulkan diskriminasi?

“Supaya lengkap, bisa dibuat alasan yang bersifat filosofis, sehingga ada pembeda antara pejabat negara dan bukan. Bila perlu masukkan definisi pejabat negara dari berbagai sumber untuk memperkuat argumentasi,” sarannya.

“Terkait putusan sela, pengujian undang-undang tidak mengenal putusan sela, kecuali sengketa Pemilukada. Tetapi, bisa saja itu dimasukkan dengan argumentasi yang benar-benar kuat.”

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

Bupati Aceh Timur Sambut Tim Safari Ramadhan Gubernur ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib menyambut sekaligus berbuka puasa bersama dengan Tim Safari Ramadhan Gubernur Aceh di Pendopo Idi. Bupati didampingi Sekda dan asisten dan para pejabat lainnya.

Sembari menanti buka puasa banyak hal yang dibicarakan termasuk tentang kemajuan Kabupaten Aceh Timur mendatang juga berkaitan dengan Pilpres 9 Juli.

Tim safari dan bupati sepakat kiranya pilpres dapat berjalan

Masyarakat Kota Subulussalam Bingung

dengan sukses tanpa gangguan apa pun meskipun tentunya ada yang kalah dan menang.

Kordinator Safari Ramadhan untuk Kota Langsa, Aceh Tamiang Ibnu Sa’dan yang juga putra asli Idi sangat berterima kasih terhadap Pemkab Aceh Timur yang telah menerima dengan luar biasa terhadap Tim Safari Ramadhan.

Dari dua kabupaten yang sudah dikunjungi, baru Pemkab Aceh Timur yang menerima tim safari langsung di pendopo.(BSO)

Sapma PP Langsa Laksanakan School of Ramadhan LANGSA - Mengisi Bulan Ramadhan 1435 Hijriah, Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Langsa, sejak Senin (7/7), menggelar kegiatan bertajuk School of Ramadhan.

Ketua Sapma PP Kota Langsa Putra Zulfirman, kepada waratawan mengatakan, hari pertama kunjungan School of Ramadhan di SMA Swasta Jaya Langsa, selanjutnya ke SMK Negeri 1, SMK Negeri 4, dan berakhir di SMAN 5 Langsa pada tanggal 14 Juli 2014.

Menurutnya, pelaksanaan School of Ramadhan ke depan akan menjadi program rutinitas setiap Bulan Ramadhan. Untuk itu pada kali pertama ini, akan konsentrasi pada beberapa sekolah seperti SMA Swasta Jaya dan sejumlah

SMA lainnyya.

Ada pun jenis kegiatan meliputi, pembekalan tentang wawasan umum, agama dan game motivasi bagi siswa/siswi. Materi yang disajikan antara lain peran pemuda, dalam kebangkitan dan kemajuan Islam, Pancasila dalam kaidah Islam, kepemimpinan dalam perspektif Islam, narkoba dalam paradigma Islam dan pengaruhnya bagi pelajar.

Sementara untuk pemateri antara lain, Putra Zulfirman, Sukma M Thaher, Ramadhana, Munawir, Reva Mardiandi, dan Khairul Rizki. Metode pelaksanaan adalah berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Waktu kegiatan dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai shalat zuhur berjamaah.(BSO)

Tim Safari Ramadhan Pemkab Kunjungi 4 Kecamatan ACEH TIMUR - Untuk kunjungan perdana di bulan puasa, Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengunjungi empat kecamatan di pedalaman, Senin (30/6) malam. Salah satu kecamatan di pedalaman tersebut yakni Kecamatan Simpang Jernih harus menempuh perjalanan melalui Kota Langsa dan Aceh Timur dengan membutuhkan waktu perjalanan darat 5-6 jam dari Pusat Pemkab Aceh Timur.

Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Serbajadi—Lokop (4 jam dari Idi), Peunarun 2,5 jam dari Idi dan Kecamatan Indra Makmur— Alue Ie Mirah (1 jam dari Idi).

Dalam kunjungan Safari Ramadhan, masing-masing Tim Safari Ramadhan membawa tiga ambal

sajadah dan dua kipas angin untuk masing-masing kecamatan yang diperuntukkan untuk masjid yang dituju atau masjid kecamatan seperti Masjid Syuhada di Kecamatan Peunarun.

Kepala Bagian Keistimewaan Aceh, Abdul Munir SE menjelaskan, kunjungan perdana diperioritas untuk kecamatan di pedalaman. Tak sebatas mengunjungi, tetapi tim juga membawa penecarah dan imam shalat tarawih masing-masing satu orang untuk tiap-tiap kecamatan.

“Tgk M Yusuf M Syah (Peunarun), Tgk Ibrahim Leugeu (Simpang Jernih), Tgk Uswatul Usqa Lc (Lokop), dan Tgk Rusli Daud (Indra Makmur),” sebut Abdul Munir.(BSO)

Tim Safari Ramadhan Kunjungi 24 Mesjid ACEH TAMIANG - Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, setiap Bulan Ramadhan Pemkab Aceh Tamiang menurunkan para penceramah/ustadz bersama unsur pemerintah yang tergabung dalam Tim Safari Ramadhan 1435 H untuk mengunjungi masjid-masjid dalam rangka menyemarakkan Syiar Islam di Bulan Ramadhan dan memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat.

Untuk putaran pertama Jumat tanggal 4 Juli 2014, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menurunkan 12 Tim Safari Ramadhan untuk mengunjungi 12 mesjid yang masing-masing tim diketuai oleh Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati ST, Dandin 0104 Aceh Timur Letkol Inf Mujahidin,

Ketua PN Kualasimpang Aimafni Arli SH, Ketua Mahkamah Syari'ah Dra Hj Jubaedah, Ketua MPU Drs H Ilyas Mustawa, dan Wakil Bupati Drs Iskandar Zulkarnaen MAP. Tim selanjutnya diketuai oleh Kajari Kualasimpang Amir Syarifuddin SH, Danyon 111/Rider Mayor Inf J Hadianto, Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir Rusman, Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani SIK MH, Sekretaris Daerah Aceh Tamiang Ir Razuardi MT, dan Kakan Kemenag Aceh Tamiang Salamina SAg. Sedangkan 12 tim lagi akan diturunkan tanggal 15 Juli 2014 untuk mengunjungi 12 mesjid yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.(BSO)

Gubernur Aceh Zaini Abdullah usai menggunakan hak pilihnya di di TPS Teureubue, Pidie.

Presiden Terpilih Diharapkan Selesaikan Persoalan Aceh

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengharapkan agar presiden yang terpilih dalam pemilihan, Rabu (9/7), mau menyelesaikan sejumlah persoalan antara Aceh dengan pemerintah pusat. "Ada beberapa persoalan Aceh yang masih terganjal dengan aturan pusat," kata Zaini Abdullah usai mencoblos di TPS Teureubue, Pidie.

Beberapa persoalan Aceh yang masih

terganjal di pusat seperti RPP Migas, Qanun Bendera dan Lambang Aceh, serta pembagian kewenangan antara Aceh dengan pusat.

"Kita berharap ke depan, presiden yang baru mampu menyelesaikannya," sebut Gubernur Zaini.

Sejumlah lembaga survei menempatkan perolehan suara Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul dibandingkan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Sekedar diketahui,

Gubernur Zaini menyatakan dukungannya terhadap duet Jokowi dan Kalla (tokoh yang menginisiasi perdamaian antara GAM dan RI).

Sementara itu, Zulkifli, warga Lampeuneuruet, Aceh Besar, mengharapkan siapa pun presiden terpilih harus berkomitmen menjaga perdamaian di Aceh. "Dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat," kata dia.(AK)

Identitas Perusak TPS Julok Diketahui

PrabowoHatta Menang di Aceh BANDA ACEH - Hitung cepat yang dilakukan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Saiful Mujani Research Center (SMRC) menempatkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa meraih suara terbanyak di Provinsi Aceh.

Dalam hitung cepat RRI, Prabowo-Hatta mendulang suara sebesar 52,48 persen.

Sementara Joko Widodo dan Jusuf Kalla meraih 47,52 persen.

Prabowo - Hatta juga unggul dalam hitung cepat versi SMRC, yang meraih 52,5 persen dan Jokowi 47,5 persen.

Hingga Rabu petang, suara masuk baru 1.479.189. Dari total suara tersebut, Prabowo meraih 812.357 suara dan Jokowi 666.831 suara.(AK)

SUBULUSSALAM - Setelah usai pemilihan presiden pada, Rabu 9 juli 2014, masyarakat Kota Subulussalam merasa bingung karena dua calon Presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengklain memenangkan pemilihan tersebut.

"Masyarakat di sini bingung.

Siapa yang sebenarnya menang dalam Pilpres kemarin," demikian disampaikan tokoh Pemuda Penanggalan, Baginda Bancin, saat menyaksikan siaran sejumlah televisi swasta nasional.

Ada televisi menyiarkan JokowiJK menang, dan ada pula yang menyebut pasangan PrabowoHatta yang unggul.

Baginda Bacin dengan tegas menyayangkan tayangan seperti ini, yang pada akhirnya rakyat menjadi bingung dan bisa terpecah belah.

Lain lagi keterangan tokoh marga Tumangger Subulussalam. Dirinya menyesalkan dua pasangan calon presiden yang telah menyampaikan keterangan Pers secara terbuka untuk mengatakan kemenangannya masing-masing.

"Ini sebenarnya tak perlu dilakukan. Sebagai calon pemimpin nasional, seharusnya kedua calon presiden harus lebih arif dan bijaksana. Tidak memperuncing warga di akar rumput," ujar Tumangger.

Dia berharap kepada semua komponen masyarakat agar dapat menahan diri menunggu keputusan KPU pada 22 juli 2014. "Tunggu saja hasil resmi KPU. Jangan dengar pemberitaan miring yang bisa menyulu emosi massa," kata Tumangger. (KAR)

Warga Banda Aceh Etnis Tionghoa antusias menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli 2014.

Etnis Tionghoa Aceh Berharap Besar kepada Presiden Terpilih BANDA ACEH - Warga Banda Aceh Etnis Tionghoa menaruh harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia yang terpilih dalam pemilihan, Rabu (9/7). Di mata mereka, presiden harus mengayomi semua rakyat dan menjamin terwujudnya keberagaman.

Di Banda Aceh, ratusan warga Etnis Tionghoa menyalurkan hak pilihnya di lima tempat pemungutan suara di kawasan SMP Negeri 9 yang berada di Peu-

nayong. Pantauan, warga Etnis Tionghoa antusias berpartisipasi dalam pemilihan presiden. "Kami sangat mengharapkan kepada siapa pun presiden terpilih wajib memiliki wawasan pluralis," kata Ketua Yayasan Hakka Aceh Kho Khie Siong.

Keberagaman antarsuku dan agama di Banda Aceh serta Indonesia harus terus dijamin. Presiden harus menjunjung nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Apalagi Indonesia memiliki falsafah Bhin-

neka Tunggal Ika. "Siapa pun yang menjadi presiden tidak masalah," kata pria yang akrab disapa Aky tersebut.

"Yang penting Aceh tetap damai dan bisa menjaga keberagaman serta toleransi kehidupan masyarakat Aceh yang beragam."

Di Banda Aceh, Etnis Tionghoa kebanyakan bermukim di kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam. Kawasan ini juga dikenal sebagai Pecinan.(AK)

BANDA ACEH - Kepolisian Daerah Aceh mengaku sudah mengetahui identitas pelaku pengrusakan tempat pemungutan suara pemilihan presiden di Desa Teupin Raya, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Selasa sore.

Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Husein Hamidi menyebutkan, pelaku merusak tempat pemungutan suara dengan menendang-nendang meja. "Alasannya karena petugas PPS yang dipakai orangnya ituitu saja," kata Kapolda Husein Hamidi usai meninjau pelaksanaan pilpres di Banda Aceh dan Aceh Besar, Rabu (9/7).

Seperti diberitakan, seorang pria bersenjata laras panjang merusak tempat pemungutan suara. Pelaku diduga orang kampung tersebut yang kecewa dengan pola perekrutan panitia penyelenggara pemilihan. Pelaku berinisial Yus, 33 tahun. Kapolda menyebutkan, pelakunya sudah diketahui oleh pihak kepolisian.

"Dia sudah masuk DPO kita," ujar Husein.(AK)

Sejumlah Perusahaan di Aceh Tamiang Belum Jalankan CSR

Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati ST menyematkan tanda jabatan Camat Manyak Payed.

Bupati Aceh Tamiang Lantik Camat Manyak Payet ACEH TAMIANG - Dua pejabat muspika (camat) di Kabupaten Aceh Tamiang masing-masing Camat Seruway dan Camat Manyak Payed diserahterimakan dari pejabat lama kepada pejabat baru, Jumat (4/7).

Sekda Kabupaten Aceh Tamiang Ir Razuardi MT yang hadir dalam serahterima Camat Seruway dan Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati ST yang hadir dalam serahterima jabatan Camat Manyak Payed memberikan ucapan selamat atas jabatan yang baru dipercayakan dengan harapan para pejabat baru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa, untuk menghilangan rasa kejenuhan pejabat yang telah lama menjabat, di samping itu juga

untuk promosi jabatan,” ujara Hamdan Sati dalam sambutannya.

Ditekankannya juga, kepada kedua camat yang baru diserahterimakan agar dapat menyukseskan dan mengamankan pemilihan presiden dan wakil presiden RI yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014.

Seperti diketahui, dalam mutasi yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2014 yang lalu, Camat Seruway saat ini ditempati oleh Zainuddin SE menggantikan Drs Asra yang selanjutnya diperbantukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Camat Manyak Payed dipercayakan kepada Wan Irwansyah SSos menggantikan Muhammad Yani MSi yang selanjutnya menjabat sebagai salah seorang kepala bagian di setdakab Aceh Tamiang.(BSO)

ACEH TAMIANG - Sejumlah perusahaan di Aceh Tamiang hingga kini belum menjalan program wajib berupa tanggungjawab sosial perusahaan yakni Corporate Social Responsibility (CSR).

Padahal sesuai Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung

jawab sosial dan lingkungan.

Hal itu dikatakan Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Aceh Tamiang Abdul Hadi, kepada wartawan, Selasa (8/7). Disebutkannya, dari 13 perusahaan besar di Aceh Tamiang yang bergerak di pengolahan kelapa sawit, perkebunan dan minyak bumi, sebagian besar belum maksimal memanfaatkan CSR untuk membina warga di daerah perusahaan itu berada.

“Saat ini yang baru melapor pelaksanaan program CSR pola

pembangunan berkelanjutan di sekitar perusahaan, baru PT Pertamian EP Rantau. Selebihnya baru pada tahap sumbangan sosial," katanya.

Seharusnya CSR, tambah Abdul hadi, harus dijalankan dengan program yang memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Berbeda dengan sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. “Semangat CSR diharapkan mampu membantu menciptakan keseimbangan antara

perusahaan, masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Pihaknya berharap bagi perusahaan yang belum menerapkan program CSR agar dapat segera menerapkannya, karena akan menimbulkan efek yang juga dinikmati oleh perusahaan disamping, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin.

Humas PT Pertamina EP Rantau Jufri mengakui pihaknya sudah menerapkan dan melaksanakan CSR untuk warga sekitar

perusahaan sesuai dengan potensi desa masing-masing. "Tahun ini, sebanyak 15 program yang dilakukan. Program ini hasil pemetaan sosial yang dilakukan Pertamina bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) antara lain program ternak lele, budidaya jamur, memebuat tepas, pelatihan, peternakan dan perikanan," katanya.

Disebutlan, pola sekarang tidak memberikan uang tapi pola pendampingan sampai pemasaran produk. "Karena kalau kita berikan uang habis,“ ujarnya.(BSO)

PEMBANGUNAN KAWASAN PESISIR

Wilayah Minapolitan Aceh Timur Tingkatkan Ekonomi Nelayan ACEH TIMUR - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur Ahmad mengatakan, pembangunan kawasan minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

"Karena daerah pesisir kabupaten ini cukup potensial untuk pengembangan perekonomian, terutama dari hasil produksi tangkap maupun

produksi tambak yang memiliki kualitas dan kuantitas, bahkan ada yang dijadikan barang ekspor ke luar negeri," ujar Ahmad kepada wartawan, Senin (7/7).

Dikatakannya, untuk pencapaian program pembangunan bidang kelautan dan perikanan berbasis minapolitan tersebut, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin melakukan pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

"Bahkan untuk kawasan

minapolitan di wilayah pesisir Peureulak, tahun mendatang akan mendapatkan dana bantuan pemeliharaan saluran irigasi tambak dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI yang dikelola oleh masyarakat sendiri," tambahnya.

Pelaksanaan pekerjaan rehab saluran irigasi tambak dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI untuk enam desa di wilayah pesisir Peureulak meliputi Desa Seumatang Muda Hitam, Pasir Putih, Cot Keh,

Matang Peulawi, Paya Lipah serta Kuala Bugak.

"Guna mendukung pertumbuhan ekonomi warga pesisir di kawasan Peureulak, DKP Aceh Timur akan membangun balai perbaikan jaring nelayan di Desa Matang Peulawi. Selain itu kami akan membantu warga setempat dalam pengembangan pembibitan udang yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan bibit udang untuk tambak di Aceh Timur," paparnya.

Pihaknya sangat berharap masyarakat pesisir kawasan minapolitan terutama warga enam desa di pesisir Peureulak yang telah mendapatkan bantuan rehab saluran irigasi tambak, dapat mendukung sepenuhnya program yang sedang digalakkan pemerintah kabupaten.

"Sebab keberhasilan itu adalah milik masyarakat, sehingga terciptanya kematangan ekonomi warga yang mendiami kawasan minapolitan," demikian Ahmad.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

SUMUT NAD

PARTISIPASI PEMILIH DI SIBOLGA MENURUN

Hasil Perhitungan Suara Sementara Jokowi-JK Unggul 60,11 % SIBOLGA - Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Sibolga untuk menyalurkan hak suaranya pada proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 jauh menurun dibanding Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang lalu.

Dari hasil pantauan di sejumlah TPS, kehadiran masyarakat Kota Sibolga ke TPS pada Pilpres, 9 Juli 2014 paling tinggi berkisar 60%, sementara pada Pileg, partisipasi masyarakat cukup tinggi mencapai 79%.

Berdasarkan data sementara hasil perhitungan cepat yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan, pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK berhasil unggul di Kota Sibolga dengan memeroleh suara sebanyak 22.535 (60,11%), sedangkan pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta menghimpun suara sebanyak 14.955 (39,89%).

Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Sibolga sebanyak 62.095 pemilih, masyarakat yang

menggunakan hak suara tercatat sebanyak 37.800 orang atau 60.89%. Suara sah sebanyak 37.490 suara dan suara tidak sah sebanyak 310 suara.

Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk saat dikonfirmasi sejumlah Wartawan usai mencoblos di TPS IV Kelurahan Kota Baringin Kecamatan Sibolaga Kota yang berjarak sekitar 100 meter dari ruamah dinasnya Rabu (9/7) kemaren mengungkapkan, secara umum pelaksanaan Pilpres 2014 di Kota Sibolga berjalan aman, lancar dan terkendali.

“Sejak awal waktu pencoblosan hingga perhitungan suara di tingkat TPS, semuanya aman dan lancar,” sebut HM Syarfi Hutauruk didampingi istri Hj Delmeria Syarfi br Sikumbang kepada wartawan, di TPS Kelurahan Kota Baringin, di salah satu ruangan SMK Negeri 1 Sibolga.

HM Syarfi Hutauruk menyebutkan, pada, Selasa (8/7) malam, sebelum hari H pencoblosan, pihaknya bersama jajaran Muspida

juga melakukan peninjauan lapangan untuk melihat persiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Alhamdulillah, tidak ditemukan ada masalah atau kendala yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara, semuanya berjalan baik,” ujar Syarfi Hutauruk.

Walikota mengajak, segenap warga masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusifitas keamanan bersama-sama. Siapapun pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih hasil Pilpres, 9 Juli 2014, itulah Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat.

Dia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan supaya pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat bekerja keras untuk rakyat, menyejahterakan rakyat, melaksanakan pembangunan di semua bidang di antaranya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pertanian, nelayan dan lainnya. (KS)

Suasana pemungutan suara di TPS khusus Rutan Labuhan Deli pada Pilpres 2014.

17.117 Pemilih di Lapas se-Sumut

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara bersama Tim Pusat Pengendalian Krisis (Puldasis) Sumut memonitoring pelaksanaan pilpres di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta, Rabu (9/7). Dalam kunjungan diketahui terdaftar 17.117 pemilih di seluruh lembaga pemasyarakatan di Sumut.

"Khusus di LP Tanjung Gusta ini terdaftar sebanyak 3.026 pemilih terbagi pada empat TPS," jelas Wagubsu kepada wartawan.

Berdasarkan pantauan saat Wagubsu berada di LP sekitar pukul 11.00 WIB, baru sekitar 45

persen warga binaan yang menunaikan hak pilihnya. "Secara umum pelaksanaan pencoblosan berjalan baik dan lancar di sini. Kami juga mendapat laporan pelaksanaan pencoblosan di lembaga pemasyarakatan seluruh Sumatera Utara berjalan cukup baik," ujar Wagubsu.

Turut serta dalam rombongan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Soemantri, Wakapolda Sumut, Asisten Pemerintahan Provsu Hasiholan Silaen, Ketua Bawaslu Syafrida R Rasahan, dan anggota KPU Benget Silitonga.

Selain mengunjungi pelaksanaan pencoblosan di LP Tanjung Gusta, tim juga melaksanakan pemantauan di beberapa lokasi yaitu TPS Griya Dome Kecamatan Medan Helvetia, TPS RS Adam Malik Medan, dan Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Deli Serdang.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga menyaksikan langsung keberadaan tahanan yang melebihi kapasitas LP. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Sumut I Wayan Sukarta menjelaskan kapasitas LP Tanjung Gusta hanya 850 orang.

"Hari ini penghuni 3.312 orang.

Sehingga mau tidak mau harus dicarikan solusi," kata Wayan.

Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan dua lapas khusus tahanan pemuda dan narkotika.

Dia meminta pemerintah daerah dapat terus membantu dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di kabupaten/kota yang belum memiliki LP. Dijelaskan seluruh Sumut tercatat 18 ribu penghuni lembaga permasyarakatan, di mana sebanyak 60 persen diantaranya adalah tahanan narkoba.

(WAN)

PARTISIPASI PEMILIH 64,04% Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk bersama istri Hj Delmeria Syarfi br Sikumbang, menunjukkan kertas suara kepada wartawan, saat mencoblos di salah satu TPS di Kelurahan Kota Baringin Kota Sibolga, Rabu, (9/7).

NYOBLOS DI DESA TETANGGA

Oknum Kades di Kerinci Dilaporkan ke Panwaslu KERINCI - Saat berlangsungnya pemilihan presiden pada Rabu (9/ 7), ada peristiwa menarik. Yakni, Hendra Prianto, Kepala Desa di Tanjung Genting Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, dilaporkan ke Panwaslu, karena diduga mengambil surat suara tanpa izin.

Informasi didapat KPK POS, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.00 Wib, Hendra tiba-tiba masuk ke TPS I Desa Tanjung Genting, dan mengambil kertas suara, lantas mencoblosnya.

Usai mencoblos dan memasukkan kertas suara, ia langsung meninggalkan tempat pencoblosan, meski sempat ditahan petugas KPPS. Namun PPL yang melakukan pengawasan di lokasi, langsung membuat laporan.

Seorang warga Tanjung Genting, saat dikonfirmasi mengakui mendapat informasi ini. "Kejadiannya pagi tadi. Sampai sekarang tindakan kades ini masih dibicarakan warga. Tapi benar atau tidak kami kurang tahu pasti," katanya.

Hendra, kata warga ini, seharusnya mencoblos di Desa Tanjung Genting Mudik, sebagaimana tempat ia berdomisili, bukan mencoblos di desa tetangga. "Kalau sekarang kan desanya sudah pemekaran," ujarnya.

Petugas PPL Desa Tanjung Genting, Pandi Tiawan, dikonfirmasi mengakui adanya peristiwa itu. "Kades Tanjung Genting Mudik, tiba-tiba masuk ke TPS tanpa izin. Ia mengambil surat suara dan mencoblosnya," katanya.

Menurutnya, saat itu tidak ada petugas keamanan yang berupaya mencegah aksi oknum kades tersebut. Sehingga ia keluar dari

TPS. "Saat itu polisi yang berjaga di Desa Tanjung Genting belum sampai di TPS," ujarnya.

Soal ini, Pandi Tiawan akan membuat berita acara untuk diteruskan ke Panwascam dan Panwaslu. Sehingga, dugaan pencurian surat suara ini bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, anggota Panwaslu Kerinci, Asra Haliman, juga sudah mendapat informasi ini.

Hanya saja, saat dikonfirmasi ke Panwascam Gunung Kerinci, ternyata belum terjadi pencoblosan. Info itu, didapatkan Panwascam dari ketua KPPS Murahudin.

"Setelah dikonfirmasi ke Pan-

wascam, memang sempat ada oknum kades desa tetangga yang ingin mencoblos di TPS 01 Desa Tanjung Genting, tapi karena melihat adanya PPL, niat itu di urungkannya," pungkas Asra.

Sementara, surat suara yang sempat diambil oknum kades tersebut, ditinggalkan di dalam bilik suara. "Setelah diteliti KPPS, ternyata surat suara belum dicoblos. Namun, kita tetap akan minta klarifikasi PPL. Jika terbukti ada pelanggaran akan ditindak," ia mengatakan. Sedangkan Kades Tanjung Genting Mudik, Hendra Prianto, hingga saat berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.(BOY)

Pasangan Jokowi-JK Menang Telak di Dairi SIDIKALANG - Pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 di Kabupaten Dairi, secara umum berjalan aman tertib dan lancar, tanpa ada gangguan berarti baik dari segi keamanan maupun kekurangan logistik.

Angka partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan tersebut hanya 64,04 persen. Hal itu berbeda dengan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif bulan April lalu yakni berada diangka 75% Data didapat dari Desk Pilpres yang diselenggarakan Pemkab Dairi, pasangan No urut 2 Jokowidodo-Jusuf Kalla menang telak di Kabupaten itu.

Hasil rekapitulasi akhir hingga dari Desk Pilpres, perolehan suara pasangan Jokowi-JK unggul di 15 Kecamatan. Sesuai DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Dairi sebanyak 204.494 dengan jumlah TPS 680, pasangan JokowiJK meraih 108.347 suara (82,99%), sedangkan pasangan Prabowo-Hatta hanya meraih 22.215 suara (17,01%) dengan

Bupati Dairi dan Istrinya memilih di Balai Budaya Sidikalang. total suara sah masuk sebanyak 130.962 Dalam monitoring pemilu Pilpres ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan Wakil Bupati Dairi, Irwansyah Pasi SH, didampingi Sekda Julius Gurning, Kapolres Dairi, AKBP Donny Damanik Sik, Dandim 0206/D Letkol Arh Racmady Barungsinang ST, Ke-

jari Sidikalang, Pendi Sijabat, Ketua KPU H Sudiarman Manik, Ketua Panwaslu Hotmanita Capah serta lainnya.

Ketua KPU Dairi, H Sudiarman Manik, dikonfirmasi mengakui, partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak politiknya menurun dibanding pemilu pileg lalu.

Sementara Bupati Dairi, KRA

Bupati Lantik Drs Firman Yanus Larosa MAP Sebagai Sekda Nias Selatan Nias – Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM melantik dan mengambil sumpah Sekretaris Daerah (Sekda)) Kabupaten Nias dari pejabat lama O’ozatulo Ndraha BE MAP kepada pejabat baru Drs Firman Yanus Larosa MAP bertempat di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Bupati Nias, Kamis (10/7). Hadir pada acara tersebut unsur Muspida Nias, pimpinan dan anggota DPRD Nias, para kepala SKPD lingkup Pemkab Nias, rohaniwan dan undangan lainnya.

Bupati Nias dalam

sambutannya mengatakan pelantikan yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut Surat Keputusan (SK) Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tentang pengangkatan Sekda Kabupaten Nias yang baru dari pejabat yang lama O’ozatulo Ndraha BE MAP kepada pejabat baru Drs Firman Yanus Larosa MAP. Dikatakan, pergeseran pejabat merupakan tunangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) bukan saja di Kabupaten Nias tetapi hal yang sama juga dilaksanakan di daerah lain

dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kwalitas pelayanan publik. "Apalagi beban tugas yang akan diemban cukup berat karena jabatan ini berperan penting dalam menyelesaikan administrasi pemerintah maupun keuangan," ujarnya.

Bupati mengharapkan kepada sekretaris daerah yang baru supaya dapat membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati Nias dalam memperlancar tugas pemerintahan dan selalu

Warga Tionghoa Ada yang tidak Dapat Memilih GUNUNG SITOLI - Walaupun pelaksanaan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden Republik Indonesia telah selesai, namun sejumlah warga khususnya WNI Etnis Tionghoa di Kota Gunungsitoli merasa kecewa karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak memiliki surat panggilan untuk memilih.

Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan termasuk memperlihatkan identitas diri tetapi petugas di TPS tak memperkenankan mereka untuk mencoblos.

Ernigo salah seorang WNI turunan Tionghoa warga di Jalan Sirao Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli menuturkan kepada

wartawan pada saat hendak mencoblos ianya dilarang oleh petugas di TPS untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki surat panggilan.

Kemudian Ernigo menunjukkan kepada panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional miliknya yang masih berlaku bernomor 1278015507510001 tetapi tetap ditolak dengan alasan harus difotokopi dan diserahkan kepada petugas di TPS. Namun sayang, ketika Ernigo hendak memfotokopi KTP-nya ternyata pada saat itu pengusaha fotokopi belum buka dan akhirnya

Johnny Sitohang Adinegoro dikonfirmasi menyebutkan, rendahnya partispasi pemilih diduga disebabkan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu (KPU). "Begitu juga terhadap tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tergolong rendah sehingga diakui sedikit mempengaruhi masyarakat," ujarnya Pengamatan KPK Pos di sejumlah TPS, kehadiran warga untuk memberikan hak pilih tergolong rendah. Di mana, hingga siang hari atau sekitar pukul 12.00 Wib atau sekitar 1 jam sebelum penghitungan suara dilakukan, kehadiran warga masih berada diantara 55-60 persen.

Misalnya di TPS VI Kelurahan Sidikalang (pasar lama) dengan jumlah DPT sebanyak 121 yang hadir hingga 1 jam sebelum penghitungan masih diangka 67 pemilih.

Begitu juga dengan di TPS 25 dari 283 jumlah DPT yang hadir baru 119, TPS VI RSUD Sidikalang, Kelurahan Batang Beruh jumlah DPT sebanyak 369 yang hadir baru sekitar 186, tanpa diketahui apa penyebabnya. (NDK)

Ernigo batal memilih.

"Saya benar-benar kecewa.

Padahal dalam siaran televisi dijelaskan bahwa meskipun surat undangan untuk memilih tidak sampai kepada pemilih maka dapat memilih jika memperlihatkan atau menunjukkan identitas diri seperti KTP atau identitas lain. Tetapi aneh di Kota Gunungsitoli, meskipun sudah ada e-KTP pemilih tetap ditolak," katanya.

Dugaan penyimpangan juga terjadi di TPS 7 Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli yang mana seorang pemilih warga WNI turunan Tionghoa yang bernama Rusli memilih tanpa ada surat panggilan dan tanpa diminta memperlihatkan KTP

oleh petugas di TPS tetapi diperbolehkan mencoblos. Menurut petugas keamanan di TPS 3

Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Aluiziduhu Lase yang dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa

berkoordinasi kepada atasan dalam mengambil suatu keputusan serta memberikan pelayanan optimal guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Bupati menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Sekda Kabupaten Nias lama yang telah bekerja maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Nias, dan apa yang telah diabdikan selama ini kiranya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.(YAGI)

pemilih yang belum menerima surat panggilan untuk memilih tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya kalau tidak memperlihatkan KTP dan harus menyerahkan fotokopi KTP sebagai pegangan PPS. "Kalau tidak memenuhi ketentuan itu maka yang bersangkutan tidak diperkenankan memilih," katanya.

Beberapa tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli sangat menyayangkan kejadian itu, termasuk kekesalan ini ditunjukkan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli.

"Karena selama pengamatan kami KPU Kota Gunungsitoli kurang memsosialisasikan kepada masyarakat tata cara pemilihan yang benar serta hak dan kewajiabn pemilih sehingga panitia pemungutan kurang memahami peraturan yang ada," ucap sumber.(YAGI)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Dirut PT KAI Laporkan Gratifikasi Rp250 Juta JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan pernah melaporkan penerimaan hadiah atau gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono tidak menampik Jonan pernah melaporkan gratifikasi. "(Lapor) Minggu lalu, Asuransi.

Masih kita analisa. Pak Jonan salah satu contoh pemimpin teladan, selain dia berhasil memimpin PT KAI," kata Giri di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/7).

Giri menjelaskan, dugaan

gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK masih dianalisa. "Pak Jonan memberikan contoh yang baik, lapor gratifikasi Rp250 juta. Kami masih dalam tahap menganalisa," ujarnya.

Pada siang tadi, Ignasius Jonan mendatangi KPK. Tapi dia mengaku tidak sedang melaporkan soal gratifikasi. Namun, kata dia, kedatangannya untuk mengisi sebuah acara di Radio Kanal KPK. "Enggak ada (gratifikasi), mengisi acara kanal KPK," kata Jonan di Gedung KPK, Jaa Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/7).(NET)

Abraham: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Dihalangi Undang-Undang JAKARTA— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak boleh dihalangi peraturan perundangundangan, termasuk UndangUndang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru direvisi.

Abraham menilai DPR dan Pemerintah tidak mendukung pemberantasan korupsi jika dalam UU

MD3 tersebut diatur bahwa pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus seizin Presiden RI. "Karena kalau MD3 memuat aturan tentang itu, berarti DPR dan Pemerintah tidak punya keinginan memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Padahal korupsi di negeri ini sangat masif sehingga diperlukan tindakan yang progresif, bukan justru membuat aturan yang

melemahkan pemberantasan korupsi," kata Abraham melalui pesan singkat, Jumat (11/7).

Dalam draf revisinya, RUU MD3 memuat pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus dilakukan atas izin presiden.

Namun dalam UU yang disahkan, penegak hukum tak memerlukan izin presiden untuk memanggil anggota DPR.

Dalam Pasal 245 ayat 1 UU MD3 dimuat ketentuan bahwa penyidik baik dari Kepolisian, dan Kejaksaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, dalam pasal 245 ayat 3 UU MD3 disebutkan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa anggota

DPR jika (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.(KOMPAS.COM)

Tersangka dan Saksi Kasus Dermaga Sabang Diperiksa KPK JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap HS (Heru Sulaksono) yakni, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang, Aceh, yang dibiayai APBN TA 2006- TA 2010. "HS diperiksa sebagai tersangka," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (11/7).

KPK juga memanggil empat orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk tersangka Heru Sulaksono.

Mereka antara lain Manager PT VIP Money Changer, Gunawan, Direktur Utama PT Jaka Geni, Didik Priyanto, Direktur Operasional PT Alva Valasindo, Syarsir Syailil Peter dan Direktur

Utama PT Budi Perkasa Alam (PT BPA), Pratomo Santosanengtyas.

Selain Heru, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yakni Ramadhani Ismy yang merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang.

Atas perbuatannya, RI dan HS disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.(OKZ)

Dua Petinggi Obor Rakyat Ditetapkan Jadi Tersangka Tahanan KPK (kiri ke kanan) Bupati Biak Yesaya Sombuk, Bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Bupati Bogor Rahmat Yasin, Presdir PT Kaltim Parna Industri Arta Meris Simbolon, mantan Menpora Andi Mallarangeng, Pengusaha Tubagus Chaeri Wardana, Mantan Deputi Bank Indonesia Budi Mulya, Mantan Anggota DPR Chairun Nisa, dan Ahmad Fathanah menggunakan hak pilih di Rutan KPK Jakarta, Rabu (9/7). Sebanyak 18 tahanan KPK menggunakan hak politiknya pada pilpres 2014 yang diikuti pasangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

KPK Pastikan Irjen Djoko Sudah Diboyong ke Sukamiskin

Dua Direktur Rumah Sakit Dipanggil KPK JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap dua direktur rumah sakit. Dua direktur itu bekerja di rumah sakit (RS) berbeda di Kabupaten Bogor.

Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY), terkait dugaan tindak pidana korupsi rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. "Ada panggilan untuk Direktur RS Cileungsi Hesti Iswandari, dan Direktur RS Ciawi Radianto, sebagai saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/7).

Saat ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Bupati Bogor

Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin, dan Franciskus Xaverius Yohan Yap dari PT Bukit Jonggol Asri.

Mereka diduga terlibat transaksi serah terima uang yang berkaitan dengan kepengurusan izin rancangan umum tata ruang (RUTR) Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur). KPK juga menyita uang tunai miliaran rupiah dari sebuah kantor di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Rachmat Yasin dan Muhammad Zairin disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 39/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(OKZ)

Kasus e-KTP, KPK Periksa Direktur PT Sucofindo JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Sucofindo, Arief Safari, dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyebutkan, Direktur P Sucofindo dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto (S).

"Diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto)," ujar Priharsa saat di

konfirmasi wartawan, di Jakarta, Selasa (8/7).

Diketahui KPK sudah menetapkan PPK di Dirjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka kasus pengadaan paket penerapan eKTP tahun anggaran 2011-2012.

Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dia juga diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Dari hasil penghitungan sementara, negara diduga dirugikan sekitar Rp1,12 triliun.(INT)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Irjen Pol Djoko Susilo, terpidana perkara korupsi pengadaan alat simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dan pencucian uang sudah diekseksui ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Penegasan itu disampaikan Ranu saat ditemui di Gedung KPK pukul 18.45 WIB tadi. Pernyataan Ranu menguatkan apa yang sudah disampaikan Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang menangani kasus Djoko Susilo, Pulung Rinandoro, pada Senin 30 Juni 2014.

"Sudah, sudah dieksekusi ke Lapas

Sukamiskin. Sudah lama itu," kata Ranu saat berjalan ke luar menuju Jln HR Rasuna Said, Selasa (8/7). Bahkan kata Ranu, pihak penuntutan KPKsudahmenerimaputusankasasi perkara mantan Direktur Lalu Lintas Mabes Polri itu dari Mahkamah Agung (MA).

Dikonfirmasi ulang kapan tepatnya KPK memboyong Djoko dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Guntur Pomdam Jaya ke Lapas Sukamiskin, Ranu mengatakan sejak menerima putusan tersebut pada Juni lalu."Ya (dieksekusi) sejak kita terima putusan. Iya Juni," tandasnya.

Eksekusi ini dilakukan setelah Mahkamah

Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Djoko dan memutus memperkuat putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dengan pidana penjara 18 tahun disertai pidana denda Rp1 miliar dan hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp32 miliar.

Djoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2010 dan 2011, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003–2010 dan 2010–2012. MA juga tetap memutus mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sang jenderal.(INT/MBC)

KPK Sarankan Deddy Mizwar Laporkan Penghasilannya dari Sinetron JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar untuk melaporkan penghasilannya dari shooting iklan dan sinetron kepada KPK. Dengan demikian, KPK bisa menganalisis lalu menyimpulkan apakah penghasilan tambahan itu tergolong gratifikasi atau bukan.

"Kami (KPK) yang menentukan gratifikasi atau tidak. Oleh karena itu, sebaiknya dilaporkan ke kami dahulu," kata Giri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/7).

Mengenai gratifikasi, kata Giri, KPK telah menyampaikan surat edaran kepada kepala-kepala daerah.

Dalam edaran tersebut, KPK menginformasikan bahwa penghasilan tambahan tidak tergolong gratifikasi jika memenuhi tiga syarat. Pertama, penghasilan itu tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi si

penyelenggara negara. Kedua, mengandung konflik kepentingan atau tidak. Ketiga, didapatkan melalui kegiatan yang diketahui atasan atau tidak.

"Yang terakhir, melanggar etika atau tidak. Misalkan, Deddy kalau ragu, kami bisa analisis," ujar Giri.

Dia juga mengingatkan agar Deddy fokus menghabiskan waktunya untuk melayani rakyat. Menurut Giri, lebih aman jika Deddy menggunakan penghasilan tambahannya tersebut untuk disumbangkan kepada masyarakat. "Secara moral, penyelenggara negara harus waktunya digunakan untuk pelayanan masyarakat," ujar Giri.

Deddy berperan aktif dalam sinetron religi Para Pencari Tuhan di stasiun televisi swasta, Surya Citra Televisi atau SCTV. Ia tak hanya sering muncul sebagai salah satu pemeran, tetapi juga berada di balik layar sebagai produser.(KOMPAS.COM)

Korupsi KUR Terungkap, Tunggakan Kredit Naik 800 Persen SEMARANG- Asisten Manajer BRI Cabang Pati, Bambang Susetyo menjadi saksi dalam kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan terdakwa Hermansyah, mantan Kepala Unit BRI Juwana I Pati di Pengadilan Tipikor Semarang. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Hastopo, saksi ahli itu menegaskan, penyelewengan itu terungkap saat terjadi kenaikan tunggakan kredit yang tak lazim di institusinya. "Kami curiga dengan peningkatan tunggakan kredit hampir 800 persen. Lalu dibentuk tim dan akhirnya baru ketahuan," katanya, Jumat (11/7).

Menurut Bambang, penyimpangan itu dilakukan terdakwa mulai 11 November 2011 hingga 13 Juli 2012. Adapun, BRI membentuk tim pada 5 Desember 2011 untuk check on the spot, termasuk klarifikasi ke nasabah kredit.

Pihaknya menjelaskan, hasil evaluasi tim BRI, tercatat penyimpangan KUR ini bermodus kredit topengan 33, tempilan 66, dan fiktif jumlahnya ada dua. Kredit topengan ini modusnya menggunakan nama nasabah.

Modus tempilan ini misalnya nasabah kredit Rp 20 juta, sebagian dananya ditempil terdakwa. Untuk kredit fiktif, modusnya menggunakan nasabah lama yang sudah tidak aktif lagi. "Sesuai SOP (standar operasioal prosedur, red) BRI dan surat direksi, temuan penyimpangan itu agar diproses ke kepolisian," ungkapnya.

Dia mengemukakan, BRI telah berupaya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Dimana, terdakwa menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan milik kakaknya, tapi hal itu belum bisa laku terjual. Hingga batasan waktu yang ditentukan, terdakwa tidak bisa mengganti kerugian akibat penyelewengan tersebut.(TIM/BBS)

TODUNG MULYA LUBIS SESALKAN DAKWAAN JPU

Kriminalisasi Bank Century Rugikan Negara JAKARTA- Sejumlah Tokoh di berbagai kalangan menilai bahwa kriminalisasi penyelamatan Bank Century sangat berisiko dan merugikan negara.

Menurut Kuasa Hukum Budi Mulya, Todung Mulya, menyesalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mempersalahkan keputusan kolektif Dewan Gubernur untuk menyelamatkan Bank Century "Saya sangat kecewa keputusan kolektif Dewan Gubernur dipersalahkan, bukan waktunya menjadi pahlawan kesiangan. Di sinilah kriminalisasi kebijakan dengan diboncengi watak-watak sebagai

pahlawan kesiangan," kata Todung Mulya Lubis, dalam konfrensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (11/7).

Dia menambahkan, dalam post factum analisis, sangat rentan untuk menyalahkan kebijakan yang diambil.

"Mengadili kebijakan adalah suatu langkah yang salah, pengadilan punya tanggung jawab moral, tanggung jawab moral menyelamatkan perekonomian nasional. Pengadilan membuat putusan seolah-olah membuat keadilan tanpa dampak sosial dan dampak politik," bebernya.

Sementara,menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusuma Atmadja,

kriminalisasi kebijakan tersebut akan menghambat pembangunan lantaran para pejabat negara akan terhambat dalam pengambilan keputusan.

"Dikalangan pejabat ada kekawatiran yang luas jika ada kriminalisasi kebijakan, yang akan berdampak pada pejabat akan enggan mengambil kebijakan," jelas Sarwono.

Sedangkan, Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrauana, menjelaskan kerugian yang akan di tanggung negara akan lebih besar akibat dari kebijakan yang salah oleh Pengadilan Tipikor mengenai tidak adanya krisis keuangan 2008. Maka pengembalian aset-aset Bank Century

di luar negeri akan berat karena legitimasi di pengadilan tidak ada krisis.

"Mahkamah Agung (MA) memutuskan adanya krisis tahun 2008, Pengadilan Tipikor mengatakan tidak ada krisis, usaha proses , pengembalian aset-aset Bank Century di Hong Kong selama ini akan mental karena lawan akan berdasarkan Pengadilan Tipikor tidak ada krisis untuk menyelamatkan aset-aset mereka," jelas Denny.

Deny mengaku, pernyataan yang menyebutkan bahwa jika ada krisis mengapa hanya Bank Century yang dibantu adalah keliru. Karena tiga Bank BUMN seperti Mandiri, BNI dan BRI

mendapatkan bantuan likuiditas sebesar Rp 15 triliun.

"Pernyataan jika bank lain tidak dibantu sangat keliru, faktanya ada tiga bank besar yang dibantu oleh BI sebesar Rp 15 triliun, itu menunjukkan tidak hanya Bank Century yang ditolong pada saat krisis," terangnya.

Hal tersebut sependapat, Teuku Radja Sjahnan (konsultan publik financial management World Bank) berpendapat kriminalisasi kebijakan penyelamatan Bank Century dapat membahayakan perekonomian nasional di masa depan karena pihak yang berwenang akan

ketakutan mengambil kebijakan pada saat krisis. "Kita mencegah agar BI, OJK tidak mengambil kebijakan pada saat krisis terjadi kedepannya," ujar Sjahnan.

Senada dengan Denny Indrayana, Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Natalia Soebagjo mengatakan adanya pemidanaan kebijakan penyelamatan Bank Century (Sekarang Bank Mutiara) maka penjualan bank tersebut akan terancam gagal dan akan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar. "Dari inkonsistensi ini maka penjahat utamanya akan diuntungkan," pungkas Natalia.(OKZ)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

Bupati Sergai "Nyoblos" di TPS 8 Kelurahan Tualang

NYOBLOS - Bupati Sergai Soekirman dan keluarga "nyoblos" di TPS 8 Kelurahan Tualang.

SERGAI – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman beserta istri Hj Marliah Soekirman dan keluarga, Rabu (9/7) menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan PresidenWakil Presiden (Pilpres dan Wapres) tepat pukul 10.00 Wib dengan nomor urut 24 dan 25 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan.

Sementara itu di waktu yang sama Wabup Syahrianto SH beserta istri Sri S Syahrianto memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan dan terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 283 dan 284 dari jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 287 orang pemilih.

Turut mendampingi Bupati H Soekirman, Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, Asisten Pemerintahan Umum Drs Ramses Tambunan, Asisten Ekbangsos Drs Hadi Winarno MM, Kakan Kesbangpolinmas Drs Purba Siregar, Kabag Pemerintahan Umum H Chairin F Simanjuntak SSos MM, Kabag Hukum Juffry Edy SH, dan Camat Perbaungan Drs H Akmal.

Setelah memberikan hak suaranya, Ir H Soekirman meninjau dan melihat-lihat kesiapan KPPS dan situasi keamanan yang berjalan pada TPS di sekitar Kecamatan Perbaungan, di antaranya di TPS 5 Desa Kota Galuh, TPS 17 Kelurahan Simpang Tiga Pekan, TPS 16 dan 17 Lingkungan X Kelurahan Tualang, TPS 4 Desa Melati I dan TPS 22 Desa Melati II. Dari hasil pemantauan di lapangan antusiasme masyarakat dalam pilpres ini sampai dengan pukul 12.00 Wib rata-rata mencapai 69,13 persen.

Bupati Sergai Ir H Soekirman berharap kepada seluruh masyarakat Sergai sesegera mungkin agar datang memberikan hak suaranya ke TPS masing-masing dan pilpres di Kabupaten Sergai dapat berjalan aman dan kondusif.

Lebih lanjut Bupati Sergai mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur terkait dan dihimbau kepada KPPS agar bekerja sebaikbaiknya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Juga kepada saksi dan penyelenggara yang lain sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang ada serta kepada PNS dan birokrasi yang ikut memantau agar saling berkoordinasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk berita-berita bohong yang disetir oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendiskreditkan salah satu calon tertentu.

Sementara Wabup Sergai Syahrianto SH mengatakan bahwa ini adalah hari bersejarah di mana masyarakat Sergai khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya menentukan siapa pemimpin bangsa ke depan, pemimpin yang akan kemudian mewujudkan cita-cita masyarakat dan bangsa.

Senada dengan harapan bupati tentang calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti Wabup Syahrianto juga menambahkan harapan kepada pemimpin yang nantinya terpilih agar tidak menukar kenikmatan yang banyak yang diberikan Allah SWT menjadi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Wabup Sergai juga berharap kepada masyarakat Sergai tetap menjaga persatuan dan kesatuan walau berbeda-beda pilihan saat ini. (ARM)

SUMUT/ACEH

Bupati Asahan Gunakan Hak Pilihnya di TPS VIII Mekar Baru KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama Ketua PKK Asahan Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang berserta keluarga menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014.

Orang nomor satu di Kabupaten Asahan ini, datang bersama istri dan keluraga menggunakan hak suaranya di Tempat Pemunggutan Suara (TPS) VIII Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat sekitar pukul 10.30 WIB. Karena kondisi masih sepi, tanpa harus antrian lama Bupati Asahan bersama keluarga langsung mengunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi 2014 tersebut.

”Mari kita gunakan hak pilih kita, satu suara menentukan masa depan Negara Republik Indonesia ini,“ kata Bupati Asahan, sembari menyebutkan siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden nantinya adalah pilihan rakyat.

Dari hasil pemunggutan suara di TPS Bupati Asahan, Pasangan nomor 1 Prabowo – Hatta dinyatakan memproleh suara terbanyak dan disusul oleh pasangan nomor 2 Jokowi - JK. Di TPS ini perhitungan surat suara selesai sekitar 14.00 Wib, lebih cepat dari pada TPS lainya, pasalnya daftar pemilih di TPS tersebut sekitar 89 orang dan hanya sekitar 65 persen yang menggunakan hak pilihnya.

(IN)

HAK PILIH - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP berserta keluarga mengunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014.

Masyarakat Minta DPRD Madina Bentuk Pansus PANYABUNGAN Semakin banyaknya protes yang dilakukan oleh masyarakat masuk ke DPRD, masyarakat mengharapkan kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal untuk segera membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan persoalan pertambangan dan perkebunan sawit baik itu soal PT M3 maupun PT PSU serta persoalan tambang dan perkebunan lainnya.

Harapan masyarakat itu disampaikan kepada wartawan secara terpisah di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga

Bayu, Kecamatan Batang Natal dan Kota Panyabungan dengan harapan agar persoalan antara masyarakat dengan perusahan tambang dan perkebunan sawit dapat segera terselesaikan.

Zainuddin Pulungan SH, warga Kota Panyabungan yang merasa prihatin dengan persoalan tambang dan perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal mengatakan, Minggu (6/ 7), bahwa langgengnya usaha pihak penambang dari PT M3 di wilayah Kelurahan Tapus semakin terkuak dengan adanya informasi yang berkembang bahwa beberapa oknum anggota DPRD telah menjadi beking dari perusahaan tambang emas itu.

Saat ditanya siapa oknum anggota DPRD Madina itu, dia menjawab namanya sudah ada di tangan mereka. "Karena

masih dugaan ataupun isu yang berkembang kita belum berani mempublikasikannya.

Masih kita lakukan penyelidikan, sebab baru-baru ini kami mendengar Wakil Ketua Komisi III DPRD Madina H Bahri Efendi Hasibuan SH juga telah langsung ke lapangan dan juga dia mendengar adanya isu yang mengatakan bahwa yang membeking PT M3 adalah beberapa oknum DPRD Madina," katanya.

Karena itulah, ujar Zainuddin, agar nama 40 anggota DPRD Madina tidak jelek di mata masyarakat Kecamatan Lingga Bayu, sangat diharapkan agar DPRD membentuk Pansus PT M3 dan PT PSU Simpang Gambir Gate. Pembentukan pansus itu, menurutnya, sangat perlu dan bukan untuk mempermalukan perusahaan, tapi bagaimana cara-

nya agar tidak ada lagi pengaduan terkait perusahan perusahaan di wilayah itu.

"Kita bukan mau memfitnah kedua perusahaan itu, hanya saja adanya isu yang berkembang terkait keterlibatan beberapa oknum DPRD dalam soal pengamanan maupun izin dari perusahaan itu ada baiknya di bentuk pansus untuk menyelesaikan sengketa antara warga dengan perusahaan,” ujarnya.

Senada disampaikan Ramadhan Lubis, juga sangat mengharapkan kepada DPRD untuk segera membentuk pansus terkait sengketa warga dengan PT PSU Simpang Gambir. Terlepas siapa yang benar dalam persoalan tanah yang sekarang dikuasai oleh PT PSU Simpang Gambir tapi diharapkan agar DPRD segera membentuk pansus, karena ke mana lagi rakyat menga-

Drs H Abdi Nusa Dilantik Menjadi Setdako Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Drs H Abdi Nusa dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Tanjungbalai oleh Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe MHum, Jumat (4/7), di Aula I Pemko Tanjungbalai. Sebelumnya Drs H Abdi Nusa adalah Asisten I/Administrasi.

Secara bersamaan Walikota Tanjungbalai juga melantik 76 pejabat eselon II, III dan IV sesuai dengan surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 820/98/K/ 2014 tentang mutasi PNS di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Keterangan yang berhasil dihimpun, pelantikan Sekdako Tanjungbalai Drs H Abdi Nusa ini didasari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821. 23/1684/ 2014. Pelantikan ini dilaksanakan disebabkan kosongnya jabatan Sekdako Tanjungbalai sejak ditingalkan Ir H Erwin Syahrul Pane MM yang sudah memasuki masa pensiun dari PNS, sehingga sementara jabatan tersebut dipegang Drs H Abdi Nusa sebagai pelaksana tugas (plt).

Beberapa pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik antara lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tanjungbalai Halmayanti SH dipromosikan menduduki jabatan Asisten I/Administrasi menggantikan jabatan yang ditinggalkan Drs H Abdi Nusa, sementara posisi Kepala Disnaker diduduki Drs Indra Halomoan Nasution MSi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setdako Tanjungbalai dan kini digantikan Drs Fitra Hadi mantan Sekretaris pada Dinas Perhubungan dan Kominfo.

Posisi Drs Fitra Hadi digantikan Binur Samosir SH SE yang sebelumnya menjabat Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungbalai dan jabatannya yang lama digantikan Mhd Juni SE yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kabid Program pada Dishub dan Kominfo dan digantikan Harlianti Nasution SP mantan Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai.

Heri Antoni SSTP dipromosikan sebagai Kabag Protokol Setdako Tanjungbalai yanag sebelumnya dipegang Yusmada SH (plt) dan Imran Tanjung AMa Pd sebelumnya menjabat Kabid Hubinsyaker pada Disnaker dipromosikan menjabat sebagai Sekretaris pada Disporabudpar menggantikan Dra Hj R Haslina Dyas.

Sementara Kasubbid Dunia Usaha Bappeda Tanjungbalai Aryanti Rita Saragih SS kembali ke poisisi jabatan semula sebagai Kabid Kebudayaan dan Pariwisata pada Disporabudpar. Kemudian Elvandia SSiT dipromosikan sebagai Kabid Program pada Dishub dan Kominfo, Kabid Koperasi pada Diskop dan UKM Rahman Mulyadi SE dipromosikan menjabat Kabid Pertamanan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan, sedangkan jabatannya digantikan Ir EmiraYunidar dan Dedy Darma SPi kini dipromosikan menduduki jabatan sebagai Kabid pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Diskanla Kota Tg balai. (HER)

Aksi Demo Forum Pelamar Umum CPNS Tahun 2013

Bupati Madina Akhirnya Umumkan Hasil Ujian CPNS 2013 PANYABUNGAN - Pelaksana Tugas Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution akhirnya mengumukan peserta ujian yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan/ penjaringan PNS daerah Kabupaten Madina dari formasi umum Tahun 2013 dengan Nomor 800/1600/BKD/2014.

Dalam Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 800/460/K/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang penetapan peserta ujian yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan/penjaringan CPNS formasi umum Tahun 2014 dan bagi pelamar yang dinyatakan lulus agar segera melengkapi berkas administrasi pada Badan Kepegawaian Daerah Madina.

Kaban BKD Syahdan AP yang dikonfirmasi mengatakan, bahwa penerimaan CPNS formasi umum Tahun 2013 seba-

nyak 100 pelamar dari berbagai kategori telah diumumkan dan pengumuman ini salah satu perjuangan Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution dan para pelamar umum yang berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi (Menpan RB).

"Dan untuk formasi Kategori II (K II) juga akan diumumkan dalam jangka waktu dekat ini.

Jadi kegelisahan para pelamar umum dan katogori dua terjawab dengan diumumkanya seleksi penjaringan CPNS Tahun 2013 ini. Dan kepada peserta yang dinyatakan lulus agar segera melengkapi berkas administrasi pada Kantor Badan kepegawaian Daerah Madina," katanya.

Parlindungan, salah satu pelamar umum Tahun 2013 sangat bersyukur atas diumumkanya

HASIL - Terlihat pelamar CPNS Formasi Umum Tahun 2013 sedang melihat Hasil ujian CPNS di BKD Madina. penerimaan penjaringan seleksi para pelamar umum sudah enam CPNS Tahun 2013 "Karena kami bulan menunggu kepastian ini

bahkan satu minggu penuh menginap di Komplek Kantor Bupati Madina untuk mencari kepastian kapan diumumkan.

Namun perjuangan yang kami lakukan selama ini hingga berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menpan RB ahirnya membuahkan hasil dengan diumumkanya peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan CPNS Formasi umum Tahun 2013 lalu dan kepastian yang kami tunggu selama ini sudah terjawab," katanya.

"Sekali lagi kami atas nama Pelamar Umum CPNS Tahun 2013 mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution yang peduli terhadap nasib kami yang selama enam bulan terkatung-katung dan memperjuangkanya hingga berjumpa dengan Menpan RB," sambungnya. (TH)

dukan nasibnya kalau bukan ke DPRD," katanya.

Menurut Ramadhan, persoalan antara warga Batang Natal dengan PT PSU Simpang Gambir telah lama diadukan masyarakat ke berbagai pihak, namun baik DPRD dan bupati sampai sekarang sepertinya menutup matanya.

"Entah apa alasannya belum diketahui secara pasti, tapi yang jelas bupati juga sepertinya tutup mata. Saya juga bingung dengan sikap DPRD dan bupati, kenapa pengaduan rakyat justeru didiamkan. Atau DPRD dan pemerintah memberikan penjelasan secara jelas dan transparan bahwa persoalan antara warga dengan PT PSU Simpang Gambir tidak ada agar masyarakat mengetahuinya. Ini kok diam, kita juga bingung dibuatnya,” ujarnya. (TH)

Panwaslu Madina Lembur Bersihkan APK PANYABUNGAN - Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal dibantu Satuan Polisi Pamong Praja harus membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) calon presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 di wilayah kota Panyabungan, Senin (7/7).

Panita Pengawas Pemilu Panwaslu Madina turun ke lapangan langsung untuk membersihkan APK yang masih terpasang. Sasaran pembersihan APK ini tidak hanya yang bergambar kedua pasangan capres/cawapres, melainkan semua atribut yang bergambar partai.

Ketua Panwalu Madina Hendri SSos mengatakan, pembersihan APK ini sesuai dengan PKPU 16 Tahun 2014. Setelah masa kampanye selesai, semua kegiatan kampanye, apapun bentuknya tidak diperbolehkan lagi termasuk pemasangan APK. "Dan kami sudah meminta para tim sukses pasangan capres/cawapres untuk membersihkan APK mereka yang masih terpasang. Namun masih banyak ditemui APK yang belum diturunkan saat hari pertama masa tenang. Karena itu kami bergerak untuk membersihkan semua itu," kata Hendri.

Ditambahkannya. pembersihan APK di daerah Kota Panyabungan tidak siap satu hari, karena banyak spanduk raksasa yang susah untuk membersihkannya, sehingga pembersihan APK di lanjutkan malam. (TH)

DPRD Madina Usulkan Dahlan Bupati Defenitif PANYABUNGAN - Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republic Indonesa Nomor 131.12 – 1630 Tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Mandailing Natal HM Hidayat Batubara SE Periode 2011-2016, DPRD mandailing Natal melakukan rapat paripurna pemberhentian Drs Dahlan Hasan Nasution sebagai Plt Bupati Mandailing Natal dan mengusulkannya menjadi bupati definitif sisa masa jabatan 2011-2016.

Rapat, Kamis (10/7) itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Madina As Imran Khaitamy Daulay SH dan dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang anggota DPRD. Pantauan di lapangan, usulan Plt Bupati Mandialing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution menjadi bupati definitif disetujui seluruh fraksi dengan menyerahkan pandangan fraksi masing-masing kepada pimpinan DPRD sebagai pertanggungjawaban, dengan tidak membacakannya lagi.

(TH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

SUMUT/ACEH

Pasangan Jokowi-JK Ucapkan Terima Kasih Pada Rakyat Sumut MEDAN - Tim pemenangan pasangan Jokowi-JK Sumatera Utara mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden dengan peraihan suara 54,25 persen.

"Kami meraih 54,25 persen, sedangkan pihak lawan 45,75 persen," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Sumut Budiman Nadapdap didampingi Sekretaris Tim Iskandar ST di Medan, Rabu (9/7).

Menurut Budiman, persentase kemenangan tersebut didapatkan dari sejumlah kabupaten/kota yang dianggap sebagai basis peraihan suara dari parpol pendukung JokowiJK. Namun pihaknya mengaku jika pasangan Jokowi-JK mengalami kekalahan di sejumlah daerah yang diproyeksikan meraih suara terbanyak tersebut.

Daerah yang menyumbangkan kemenangan adalah lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias (67,4 persen), Kabupaten Asahan (56 persen), Simalungun (64 persen), Langkat (53 persen), Karo (67 persen), Batubara (54 persen), Samosir (78 persen), Humbang Hasundutan (69 persen), Tapanuli Tengah (68 persen), Tapanuli Utara (68 persen), Kota Pematangsiantar (62 persen), dan Medan (51 persen).

Sedangkan daerah yang mengalami kekalahan adalah Kabupaten Labuhan Batu (47 persen), Labuhan Batu Utara (42 persen), Labuhan Batu Selatan (42 persen), Serdang Bedagai (42 persen), Kota Tebing Tinggi (39 persen), dan kawasan Tapanuli Bagian Selatan (39 persen).

Tim pemenangan pasangan Jokowi-JK di Sumut mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap masyarakat yang memberikan kepercayaan dan mandatnya pada pasangan yang didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKPI itu. "Kami unggul karena perjuangan bersama. Ini kemenangan rakyat," kata Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut tersebut.

Pihaknya berkeyakinan jika hasil dari penghitungan saksi di lapangan hingga pukul 15.00 WIB tersebut tidak akan berubah karena sudah mencapai 97 persen suara. Pihaknya mengharapkan seluruh pendukung dan relawan tidak euforia dan tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kekisruhan atau menimbulkan rasa kurang simpatik masyarakat.

"Jangan melakukan konvoi dan kegiatan yang dapat memancing kemarahan masyarakat," kata Budiman.

Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK Sumut Iskandar ST mengungkapkan apresiasi dan salutnya terhadap struktur partai pendukung

Nyoblos di Rutan Labuhan Deli MEDAN - Sebanyak 909 tahanan, 587 di antaranya masuk daftar pemilih tetap (DPT) memilih di tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang disediakan di Rutan Labuhan Deli di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (9/7).

Namun dari jumlah itu, menurut Kepala Rutan Labuhan Deli Alexander Lisman Putra didampingi Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Theo Adrianus Purba saat ditemui di ruang kerjanya, yang memilih pada TPS khusus itu hanya 529 orang, sedangkan 58 orang golput. Sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 332 orang karena baru masuk rutan dan tidak memungkinkan mencoblos sebab data pribadinya tidak ada seperti kartu tanda penduduk sebagai syarat dapat memilih.

Dikatakan Theo, pimpinan Rutan Labuhan Deli sebelumnya sudah mengimbau kepada semua warga rutan yang terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya. "Namun kita juga tidak bisa memaksa jika mereka tidak mau mencoblos karena itu hak pribadi masing-masing," katanya.

Sesuai hasil perhitungan suara, JokowiJK unggul di TPS khusus Rutan Labuhan Deli dengan meraih 285 suara, sedangkan Prabowo-Hatta meraih 232 suara, serta suara tak sah sebanyak 12. (FER)

Nobar Hitung Cepat di Kantor NasDem Sumut MEDAN - Tim pemenangan Jokowi-JK dari lima partai pengusung capres/cawapres Jokowi-JK yaitu PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura dan PKPI serta sejumlah relawan, kader nonton bareng (nobar) bersama masyarakat mengikuti penghitungan suara "quick count" hasil pemungutan suara pilpres, melalui media TV di media centre JokowiJK di Jalan Sudirman Medan, Rabu (9/7).

Dalam nobar turut hadir Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Sumut Budiman P Nadapdap SE, Sekretaris Tim Kampanye Iskandar ST, Ibrahim Husen dari Hanura dan beberapa tim media centre yang terus mengikuti perkembangan penambahan jumlah suara detik per detik yang ditayangkan televisi.

Dari hasil "quick qount" tersebut, jumlah suara yang diperoleh pasangan JokowiJK terus meningkat hingga sampai di atas 50 persen, sehingga kubu Jokowi-JK berteriak semangat penuh suka cita mengungkapkan rasa kegembiraannya terhadap keunggulan Jokowi-JK dalam penghitungan sementara. Keunggulan suara sementara yang diperoleh pasangan Jokowi-JK secara nasional menimbulkan semangat lima partai pendukung untuk lebih optimis bisa meraih kemenangan dari lawan politiknya pasangan Prabowo-Hatta.

Budiman Nadapdap maupun Iskandar ST menyebutkan, hasil "quick qount" yang dilakukan beberapa lembaga survei di Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pemilu di tanah air ini pada umumnya tidak jauh berbeda dengan hasil yang diumumkan KPU. "Kita berharap hasil 'quick qount' itu benar-benar pas dengan hasil penghitungan KPU," ujar Iskandar.

Untuk Sumut, tambah Budiman, dari data yang dikirim 6.000 saksi Jokowi-JK dari TPS-TPS di Sumut ke tim pemenangan, pasangan Jokowi-JK masih unggul sementara mencapai 54,25 persen. (SMG)

Ketua Tim Pemenangan Jokowi - JK Sumut Budiman Nadapdap didampingi Sekretaris Tim Pemenangan Iskandar ST, Ketua DPW NasDem, Ali Umri, Ketua PDI Perjuangan Sumut Panda Nababan, dan ketua partai tim pendukung Jokowi-JK memberikan penjelasan di Kantor DPW Partai NasDem Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (9/7). yang memiliki kerja sama yang kompak. Meski unggul dalam penghitungan cepat (quick count), tetapi pihaknya melakukan tabulasi penghitungan suara secara manual untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Sementara itu, Ketua Partai NasDem Sumut Ali Umri mengha-

rapkan seluruh saksi dapat mengamankan formulir C-1 yang berisi penghitungan suara agar dapat mempertanggungjawabkan kemenangan secara hukum. "Kalau orang 'kalut', apa pun bisa dibuatnya, tetapi kita siap," katanya.

Partai politik pendukung pasa-

Partisipasi Pemilih di Medan Lebih 60 Persen MEDAN - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengaku sangat gembira dan menyambut baik atas meningkatnya partisipasi warga Kota Medan yang menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2014.

Dari sejumlah TPS yang ditinjau, tingkat partisipasi masyarakat yang memilih mencapai 60-70 persen.

Padahal saat pileg 9 April lalu, tingkat partisipasi warga Kota Medan hanya sekitar 40 persen.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilpres kali ini terungkap ketika Wali Kota Medan didampingi sejumlah pimpinan SKPD meninjau sejumlah TPS yang tengah melaksanakan pemungutan suara di beberapa lokasi di Kota Medan, Rabu (9/7).

Dengan penuh antusias warga menunggu giliran untuk menentukan presiden pilihannya.

“Insya Allah tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih sudah meningkat. Dari sejumlah TPS yang kita datangi, jumlah pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya rata-rata di atas 60 persen.

Malah ada salah satu TPS

yang kita kunjungi, tingkat partisipasi masyarakatnya dalam memilih mencapai 80 persen,” kata Eldin.

Selanjutnya, Wali Kota Medan meninjau TPS 29 dan TPS 30 yang berada di halaman Griya Dome Jalan T Amir Hamzah. Untuk TPS 29, jumlah pemilih sebanyak 601 orang, sedangkan yang sudah datang mencoblos sebanyak 340 orang. Di TPS 30, jumlah pemilih sebanyak 556 orang dan warga yang sudah menggunakan hak pilihnya sebanyak 312 orang.

Kemudian di TPS 23 dan TPS 24 Jalan Karya Gang Sosro, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat yang ditinjau wali kota, antusiasme warga untuk menggunakan hak pilihnya cukup tinggi.

Di TPS 23, jumlah pemilih sebanyak 786 orang, sedangkan yang sudah datang memilih sebanyak 350 orang. Begitu juga di TPS 24, jumlah pemilih 795 orang dan warga yang sudah mencoblos sebanyak 425 orang.

Sementara itu di TPS 1 Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis,

Kecamatan Medan Timur, persisnya depan RSUD dr Pirngadi Medan yang terakhir ditinjau wali kota, jumlah pemilih sebanyak 786 orang, sedang jumlah pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya lebih dari 350 orang.

“Berdasarkan hasil peninjauan yang kita lakukan di sejumlah TPS, insya Allah rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih saat ini sudah meningkat. Warga yang datang memilih di atas 60 persen.

Padahal tingkat partisipasi memilih yang kita targetkan adalah 70 persen. Malah di salah satu TPS yang kita kunjungi, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih sudah di atas 80 persen.

Kita semua berdoa agar Pilpres 2014 di Kota Medan berjalan lancar dan aman,” ungkap Eldin.

Eldin berharap agar kesadaran masyarakat dalam memilih pada pemilu akan lebih meningkat lagi pada masa yang akan datang.

“Semua itu berpulang kepada kita semua bagaimana mau menjadikan Kota Medan ini lebih baik lagi pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan itu, tentunya partisi pasi dari masyarakat yang sangat kita harapkan,” tandasnya. (VIN)

ngan Jokowi-JK mengungkapkan apresiasinya atas netralitas yang konsisten ditunjukkan unsur TNI dan Polri di Sumatera Utara. Ketua PDI Perjuangan Sumut Panda Nababan mengatakan, netralitas TNI dan Polri tersebut menyebabkan pemilihan presiden (pilpres) berjalan dengan

aman dan lancar. Pihaknya mengharapkan unsur TNI dan Polri di Sumut tetap mempertahankan netralitas tersebut hingga tahap rekapituasli penghitungan suara.

Harapan untuk bersikap netral juga disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara pemilu tingkat terbawah agar seluruh tahapan berjalan dengan baik. "Tolong penghitungan dan rekapituaslasi suaranya jangan dinodai," katanya.

Untuk memastikan proses penghitungan dan rekapitulasi tersebut berjalan jujur dan adil, pihaknya mengharapkan seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dapat menjalankan fungsinya dengan baik. "Kami sangat mengharapkan Panwaslu benarbenar bekerja dalam menjaga kemurnian pilpres," kata Panda.

Budiman Nadapdap menambahkan, kehadiran personel Polri dalam seluruh proses pemungutan suara sangat menjamin pilpres berjalan dengan baik. Apalagi dengan adanya perintah dari Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan kepada jajaran untuk bersikap tegas bagi pelaku pelanggaran Pemilu, terutama yang berusaha merusak hasil penghitungan suara.

"Kehadiran Polri sangat menjamin. Apalagi Kapolda sudah memerintahkan tembak di tembak jika ada kecurangan," sebutnya. (SMG)

Banyak Tahanan dan Warga Binaan tak Mencoblos

MEDAN - Banyak pemilih yang mendekam di rumah tahanan kepolisian maupun rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di Medan yang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak bisa mencoblos karena berbagai hal.

Polda Sumut misalnya, mencatat, dari 1.859 orang tahanan di seluruh jajaran, hanya 328 yang ikut memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Rabu (9/7).

Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut AKBP Wetimin Panjaitan mengatakan, pemilihan kali ini berbeda dengan pemilihan calon legislatif beberapa waktu lalu.“Kalau pada pemilihan caleg, tahanan itu tidak antusias tapi kalau sekarang justru mereka (tahanan) sangat antusias,” katanya.

Namun sayang, sebutnya, mayoritas dari tahanan itu tidak ikut memilih karena domisilinya atau alamat tempat tinggalnya sesuai dengan yang terdata di Kartu Tanda Penduduk (KTP),

sehingga tidak bisa ikut memilih.

“Sesuai dengan data kependudukan mereka (tahanan), sehingga tidak ikut memilih meskipun sangat antusias dengan pemilihan kali ini,” ujarnya.

Sementara Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut AKBP Zulfikar mengatakan, jumlah tahanan yang ikut memilih di Polda Sumut sebanyak 60 orang dari total tahanan 115 orang. “Khusus yang di Polda Sumut, dilakukan di ruang tamu/pengunjung tahanan Polda Sumut oleh petugas PPS-Medan Amplas,” katanya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso mengatakan secara umum pilpres kali ini di Sumut berlangsung aman dan lancar tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kambtibmas). “Secara umum di Sumut masih aman dan terkendali, meskipun ada riak-riak seperti ada protes karena tidak bisa ikut memilih tapi sudah bisa diselesaikan oleh pihak KPU,”kata Heru. (FER)

Wali Kota Medan: Siapa pun Pemenang, Itu Pilihan Terbaik Rakyat MEDAN - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin didampingi istri, Hj Rita Maharani menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di TPS 36 Perumahan Karya Wisata Jalan Karya Wisata, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Rabu (9/7).

Eldin bersama istri tiba sekitar pukul 09.45 WIB. Dalam daftar pemilih tetap, Eldin terdaftar di no urut 86, sedangkan istrinya no urut 87.

Begitu turun dari mobil, Eldin dan istri langsung disambut petugas KPPS yang berpakaian Etnis Melayu. Usai didata, wali kota beserta istri duduk di tempat yang disediakan bagi undangan pemilih guna menunggu giliran untuk menyampaikan hak pilihya.

Usai mencoblos, keduanya membubuhkan jari kelingkingnya dengan tinta sebagai

tanda sudah menggunakan hak pilihnya. Setelah itu, Eldin didampingi istri berkomunikasi sejenak dengan Ketua KPPS 36 Fahrul Azmi terkait pelaksanaan Pilpres 2014. Eldin mengingatkan petugas agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta jujur.

Eldin selanjutnya berharap pelaksanaan Pilpres 2014 di Kota Medan berjalan lancar dan aman. “Insya Allah Pilpres 2014 di Kota Medan tidak ada masalah. Apalagi dua calon presiden (capres) yang akan dipilih merupakan putera terbaik bangsa. Jadi kita tidak perlu berkonflik, sebab siapa pun yang akan keluar sebagai pemenang berarti itu merupakan pilihan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Eldin.

Ketua KPPS TPS 36 Fahrul

HAK PILIH - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin didampingi istri Hj Rita Maharani menggunakan hak pilihnya.

Azmi mengatakan, jumlah pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap yang dikeluarkan KPU Kota Medan di TPS 36 sebanyak 542 orang

pemilih. angat antusias untuk mengikuti Pilpres 2014,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri

Lubis didampingi istri, Suti Syaiful Bahri beserta dua putrinya menggunakan hak pilih di TPS 14 Jalan Sejahtera, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Jumlah pemilih di TPS 14 sebanyak 716 orang.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provsu H Nurdin Lubis dan istri Hj Doharni Nurdin Lubis mencoblos di TPS 5, yang dekat dengan rumah dinas Sekdaprovsu di Jalan Mongonsidi, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia.

Nurdin berharap pilpres kali ini berjalan lancar dan dia melihat antusiasme warga memilih lebih meningkat dibandingkan saat pileg 9 April lalu. "Tentunya pilpres ini kita harapkan berjalan dengan yang aman dan kondusif," kata Nurdin.

(VIN)

10

KPK POS E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

KRIMINAL

Wali Kota Langsa Pimpin Razia Pedagang Makanan LANGSA - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, Rabu (3/7) pekan lalu memimpin langsung razia pedagang makan berbuka puasa bersama puluhan personel WH di kawasan Rumah Potong Gampong Teungoh dan kawasan Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota.

Kadis Syariat Islam, Drs H Ibrahim Latif MM, kepada Wartawan mengatakan, dalam razia yang dimulai pukul 11.00 WIB dan dipimpin Wali Kota Langsa itu, menemukan para pedagang menjual kue dan mie caluk. Tanpa buang waktu, petugas segera mengangkut lapak juala tersebut ke Markas Dinas Syariat Islam Kota Langsa.

Dalam razia itu petugas juga didamping Keuchik Gp Teungoh dan Keuchik Sidoarjo. Wali Kota Langsa memerintahkan Kepala Dinas Syariat Islam untuk tidak dikasih hati kepada mereka yang berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadhan.

“Mereka harus ditindak tegas, dan harus diproses sesuai qanun yang berlaku,” tegas Wali Kota seperti dikutip Kadis SI Langsa tersbut. Ibrahim menambahkan, mereka itu terancam dicampuk enam kali di depan umum sesuai Qanun Nomor 11 tahun 2001 Pasal 10 Ayat 1. (BSO)

Polres T. Balai Diminta Tertibkan Premanisme TANJUNGBALAI - Ketua Umum DPP LSM Penjara Indonesia, Rahmad Hidayat meminta dengan segala hormat Kapolres Tanjungbalai menertibkan gejala premanisme yang mulai berkembang di Kota Tanjungbalai. Permintaan ini dikemukakan Hidayat kepada Wartawan , Selasa (8/ 7) di Jalan Pahlawan menyikapi mulai berkembangnya gejala premanisme akhirakhir ini .

“Indikasi ini ditandai dengan adanya ancaman pembunuhan terhadap Wartawan Jaya Pos, H S B Harahap yang juga Ketua Forum Wartawan minggun Kota Tanjungbalai (FORWAMKOTA) oleh Raja Alianda mengaku salah satu keluarga terlapor, terkait pemberitaan upaya pengusutan dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasionil Sekolah (BOS) di SD Negeri Kota Tanjungbalai yang kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjungbalai- Asahan (Kejari TBA) Adanya upaya penyitaan sepeda motor Wartawan Warta Indonesia Baru (WIB) Syamsul Adli K H ketika dikendarainya oleh Irwansyah Sinaga yang mengaku petugas leasing OTO “ tegas Hidayat.

“Sebagai warga Kota Tanjungbalai kita tidak mau berkembangnya kegiatan ala premanisme, mengingat selama ini kamtibmas cukup kondusif dan sangat bermanfaat positip bagi kehidupan bermasyarakat. Bahkan saya sendiri dicari cari Irwansyah Sinaga karena menemani Syamsyul Adli K H ketika melaporkan penyitaan sepeda motornya di Kanit Reskrim Polsek Tanjungbalai Selatan.

Untuk ini saya tetap menunggu kedatangan Irwansyah Sinaga dan akan mempertanyakan , kenapa saya dicari- cari, serta menghadapinya “ tandas Hidayat.

Masih menurut Hidayat, yang memprihatinkannya lagi, hingga kini pelaku ala premanisme tersebut masih berkeliaran walaupun telah dilaporkan kepada pihak kepolisian (HER)

Pelajar SMK Tewas Dibunuh STABAT - Teguh Prayuda (16) warga Lingkungan VI Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, ditemukan tewas dengan tujuh liang akibat tusukan benda tajam dibagian perut dan pinggangnya, dtemukan warga yang sedang melintas disekitar perkebunan tebu, persisnya di Pasar VI Banjaran, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Rabu pekan lalu.

Siswa SMK tersebut diduga kuat sebagai korban perampokan, hal itu dikuatkan dengan raibnya sepeda motor yang

dikendarai korban ketika keluar dari kediamanya sekira jam 18.30 Wib seusa sholat magrib, rencanya korban hendak berkunjung kerumah temanya yang berada di daerah Secanggang, saatb ditemukan pertama kali oleh warga korban dalam

Sepeda Motor Dicuri dari Garasi Hotel Mutiara Berastagi TANAH KARO - Ramot Sihombing (28) salah seorang karyawan Hotel Mutiara Berastagi mengalami kerugian sebesar Rp 16.800.000. Sepeda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 3221 SAC miliknya raib digasak maling di garasi Hotel Mutiara Berastagi SAC, Kamis (3/7).

Dikatakannya, ia baru menyadari kehilangan sepeda motornya ketika dirinya ingin pulang kerja pada Kamis 7 Juli sekitar pukul 11.00 Wib. Dirinya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak security hotel. Setelah koordinasi mereka memeriksa kamera CCTV dan memang benar tampak terlihat maling bebas beraksi tepat pukul 17.29 Wib dan membawa sepeda motor milik Ramot Sihombing ke luar ke arah Medan.

Beberapa karyawan hotel mengatakan, bahwa ini jelasjelas kelalaian di pihak security yang bertugas pada saat itu, karena antara tempat kejadian hanya berjarak + 10 meter dari pos I tempat pihak keamanan. Security yang jaga pada saat itu Andrianus Sembiring (32), Ahmat Pauzi (30) dan Dani Siahaan.

Ketika pihak personalia hotel, Terima Br Ginting mengetahui kejadian, beliau langsung menyarankan agar membuat Laporan Pengaduan (LP) ke Kantor Polisi. Tak menunggu lama korban langsung membuat pengaduan ke Polsekta Berastagi pukul 01.00 Wib, Jumat 4 Juli dini hari.

Laporan korban diterima Polisi yang piket pada saat itu Aiptu Suprapto dengan nomor LP 452/VII/2014/SU/Res T. Karo Sekta Berastagi, Pasal 363 Pidana Pencurian. Besok harinya, Sabtu (5/7) tepat pukul 07.00 Wib Kanit Reskrim B. Nainggolan bersama empat anggotanya tejun ke Tempat Kejadian Perkara dan memeriksa saksi-saksi dan kamera CCTV. Tapi karena hasil kameranya kabur, CCTV dibawa ke Medan.

“Kita bawa CCTV ini ke Medan untuk hasil yang lebih jelas, karena disana ada alatnya. Selesai pemilihan presiden hasilnya kita terima,” ujarnya.

Ketika wartawan mengkonfirmasi pihak security Hotel Mutiara Berastagi tentang kejadian ini, Jumat (4/7), koordinator security Suhendri Hsb berdalih mencari-cari alasan. “Kita tunggu saja dulu hasilnya. Tidak mungkin kupotong gaji anggota untuk membayarnya karena mereka juga baru bekerja disini. Kita tunggu saja bagaimana tanggapan pihak pimpinan hotel,” ujarnya.

Padahal, ini jelas-jelas tanggung jawab pihak keamanan yang bertugas pada saat itu. Karena tugas security memperhatikan yang bergerak maupun tidak bergerak di wilayah tugasnya, bukan lalai dan kecolongan maling di wilayah tugasnya.

(SM)

Usut dan Tangkap Pelaku Penyerahan Lahan kae PT. ALN PANYABUNGAN - Meskipun kuat dugaan penyerahan lahan ke PT. Agro Lintas Nusantara (ALN) bertentangan dengan hukum namun hingga saat ini tidak ada tindakan tegas maupun proses hukum dari aparat penegak hukum maupun Pemkab Mandailing Natal baik terhadap pelaku maupun aktor intelektual yang bermain dibalik penyerahan lahan itu.

Masyarakat Muara Batang Gadis mulai geram sebab Pemkab Mandailing Natal dinilai telah ingkar janji untuk menyelesaikan permasalahan PT. ALN dengan KP. USU, demikian di sampaikan Parwis Batubara Tokoh Pemuda Desa Tabuyung baru-baru ini.

Lanjut, parwis mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja Muspida Madina ke Desa Tabuyung Plt. Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution secara terang benderang mengatakan bahwa timbulnya permasalahan sengketa lahan antara KP. USU dengan PT. ALN disebabkan aparat ditingkat desa dan kecamatan sangat mudah menerbitkan surat - menyurat, artinya Plt. Bupati paham betul akar permasalahannya, namun yang menjadi tanda tanya besar seolah-olah Plt. Bupati enggan untuk mengusutnya.

Secara kasat mata, tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Plt. Bupati Madina mengindikasikan keberpihakan Plt. Bupati Madina terhadap PT. ALN yang tidak jelas legalitas keberadaannya.

SUMUT/ACEH

Sementara itu Edi Sipayung, SH. Praktisi Hukum di Medan yang dihubungan wartawan via handphone mengatakan bahwa penyerahan lahan ke PT. ALN adalah bertentangan dengan hukum, sebab lahan yang diserahkan merupakan lahan Negara dan sudah terdapat pula penguasaan pihak lain di atasnya.

Pelaku penyerahan lahan itu dan aktor intelektual yang bermain dibalik penyerahan lahan itu dapat dikenakan sanksi pasal 263 ayat (1) dan pasal 266 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara enam tahun dan tujuh tahun, KP. USU selaku pihak yang dirugikan harusnya membawa permasalahan ini ke ranah hukum dan meminta pertanggungjawaban secara hukum juga terhadap pihak-pihak yang telah menyerahkan lahan yang telah mereka kuasa kepada perusahaan lain.

Hal ini penting dilakukan agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari, Negara ini Negara hukum, semua punya aturan main tidak boleh berbuat semena-mena, mentang-mentang penguasa berbuat sesuka hati diluar prosedur hukum, kejadian ini tidak terlepas dari kerakusan penguasa madina dimasa lalu yang dengan mudahnya menerbitkan ini tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

Aparat kepolisian juga seharusnya mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap

perbuatan melawan hukum terkait penyerahan lahan ke PT. ALN, sebab bukan hanya KP. USU yang dirugikan dalam hal ini tapi Negara juga dirugikan, aparat kepolisian harus jeli melihat permasalahan ini, tegas Edi Sipayung Selain itu Sundut Lubis Tokoh Masyarakat Muara Batang Gadis juga menjelaskan, bahwa lahan yang diserahkan oknum-oknum Kepala Desa dan oknum-oknum Ketua BPD di atas merupakan lahan Negara yang berasal dari HPH PT. KNDI yang diperuntukkan kepada KP. USU berdasarkan izin prinsip dari Menteri Kehutanan No. 1368/MenhutbunIX/1998 tanggal 11 Desember 1998 dan telah dikuasai dan diusahai KP. USU. Sangatlah sulit menyatakan bahwa lahan tersebut tanah ulayat, sebab di Kab. Madina tidak ada yang namanya tanah ulayat, lahan tersebut merupakan HPT yang dibebaskan oleh Menteri Kehutanan, kemudian jarak lahan tersebut ke desa-desa yang mengklaim bahwa itu tanah ulayat sangatlah tidak masuk akal yakni Desa Singkuang II ke lokasi berkisar 60 km, Tabuyung ke lokasi berkisar 45 km, Manuncang 20 km dan Suka Makmur 6 km, seandainya di Madina ini ada tanah ulayat pastilah lahan dimaksud tidak termasuk tanah ulayat keempat desa tersebut. jelas Sundut Lubis (TH)

keadaan terbaring bersimbah darah disekitar semak belukar.

Awalnya warga yang sedang melintas merasa curiga ketika melihat tetesan darah yangn banyak tercecer di sekitar okasi penemuan mayat tersebut, setelah ditelusuri akhirnya warga

tersebut mendapati korban dalam keadaan tak bernyawa dan kondisinya mengenaskan.

Lalu warga segera melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian, berselang beberapa waktu kemudian personil dari Polsek Stabat langsung terjun krelokasi untuk melakukan evakuasi terhadap mayat.

Personil sempat merasa kesulitan mengungkap identitas korban karena warga sekitar tak ada yang mengenali mayat remaja itu, setelah mayat dibawa kePolsek Stabat sekitar jam 23.30 Wib, salah seorang warga mengenali mayat tersebut yang mengakui jika mayat tersebut adalah anggota keluarganya, " ia itu memang betul abang ku, dia abis magrib tadi berangkat dari rumah katanya mau ke Secanggang ketempat kawannya", ucap teguh Prayogi selaku adik korban. Berdasarkan infor-

masi korban merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, semasa hidup korban dikenal sebagai pribadi yang baik.

Terpisah Kapolsek Stabat AKP Naser melalui Kanit Reskrim Polsek Stabat Iptu Rusli Sembiring menjelaskan bahwasanya korban sudah berhasil didentifikasi bernama Teguh Prayuda (16) warga Lingkungan VI Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, hal itu berdasarkan pengakuan dari keluarga korban yang mengenali ciri-ciri korban, namun kanit belum mau gegabah mengeuarkan komentar atas dugaan kematian korban, " Kalau mengenai penyebab kematian korban kita belum bisa sampaikan secara detail sejauh ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut, nanti jika ada perkembangan kita kabari lagi," urai Kanit. (JUL)

Suami Pergoki Isteri Selingkuh STABAT - Perbuatan Ern (30) bercumbu mesra dengan selingkuhannya Her (24) di kediamannya sendiri, boleh dikatakan perbuatan nekat atau gila. Meskipun perbuatan itu dilakukannya disaat suaminya sedang pergi bekerja ke luar kota. Namun sepadai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga, begitu juga yang dialami Ern. Saat ia bersama Her bercumbu mesra, tiba-tiba suaminya pulang ke rumah dan menangkap basah perbuatan bejat Ern bersama Her. Informasi berhasil diperoleh, peristiwa itu terjadi, di rumah kediamannya di Jl.Proklamasi Dusun II Wismo Rejo, Kel. Kwala Bingei, Kec. Stabat, Langkat.

Cerita ini berawal saat Ern yang mengenal Her melalui jejaring media sosial dan berlanjut saling menukar telepon handpon.

Lama-kelamaan Ern kepincut dan diam-diam menjalin hubungan asmara dengan Her yang diketahui tinggal di Dusun Aman Pulo Kiton, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun, NAD yang kini menetap di Kota Medan.

Singkat cerita, merekapun sepakat bertemu. Terakhir kali, Her memang terlihat datang ke warung milik Ern. Seperti kemarin malam, tanpa sepengetahuan suaminya, Ern ternyata nekat mengajak Her masuk ke dalam rumahnya. Apesnya, perselingkuhan itu akhirnya diketahui oleh suaminya yang mendadak pulang dari luar kota.

Saat itu suaminya curiga karena sudah berkali-kali digedor pintu rumah tidak terbuka.

Ern dan Her pasangan selingkuh saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi.

Diam-diam dari belakang, suaminya mengintip melalui jendela dan melihat ada lelaki lain di dalam rumah yang berusaha hendak kabur melarikan diri.

Melihat itu, suaminya langsung menyusul dari pintu depan dan meneriaki maling ke arah lelaki tersebut. Mendengar teriakan itu, warga sekitar langsung ramai berdatangan dan menangkap lelaki asing tersebut. Keduanya langsung dibawa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai hukum berlaku. Kini kasusnya masih ditangani pihak kepolisian.

Kepada petugas suami Ern mengaku sudah lama mencurigai isterinya memang ada main dengan lelaki lain. Bahkan,

mereka kerap bertengkar garagara lelaki yang sering mengirimkan pesan-pesan romantis ke handpone isterinya. Kali ini kesabarannya sudah habis dan akan menggugat cerai isterinya tersebut. Untuk itu dirinya menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum berlaku.

Kanit PPA Polres Langkat, Aiptu Agus Ginting saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya sudah mengambil keterangan kedua pasangan selingkuh tersebut. Dalam keterangannya, keduanya mengaku sudah sering berbuat. " Sudah kita periksa dan kasusnya masih kita selidiki," katanya singkat. (JUL)

Vonis Hakim Lemah Sidang Satu Keluarga Tewas Dibantai Ricuh

RICUH - Pihak Kepolisian sedang mengamankan kericuhan yang terjadi di PN Stabat.

STABAT - Sidang kasus pembunuhan terhadap satu keluarga yang terjadi di Kecamatan Salapian berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Stabat, Kamis pekan lalu. Massa dari kelompok keluarga korban langsung mengejar tersangka Alamsyah alias Lilik (31) terpidana mati dan Rendi (21) yang hanya dijatuhi hukuman seumur hidup Oleh Pengadilan Negeri Stabat.

Suasana di Pengadilan Stabat Sempat ricuh, usai putusan sidang Alamsyah dan Rendi, kedua pelaku pembunuhan yang menghabisi nyawa satu keluarga. Bahkan sempat terjadi aksi pemukulan yang dilakukan oleh keluarga korban saat melihat keduanya usai keluar dari ruang sidang. Aksi ini murni sponta-

nitas warga yang emosi melihat keduanya.

Akibat pemukulan yang dilakukan salah satu keluarga korban telah memancing seluruh kelurga ikut mengejar terdakwa Alamsyah. Sejumlah personil kepolisian langsung melakukan pengamanan untuk segera mengevakuasi kedua narapidana tersebut dapat keluar dengan selamat dari lokasi sidang.

Akibatnya sempat terjadi keributan antara ratusan massa dengan pihak kepolisian. Situasi yang kian memanas memaksa pihak kepolisian beberapa kali untuk meletuskan tembakan ke atas untuk membubarkan massa yang sudah emosi. Salah seorang warga yang dianggap sengaja melakukan provokasi terlihat

langsung diamankan Humas Pengadilan Negeri Stabat Darminto Hutasoid SH di ruang kerjanya mengatakan korban pembunuhan satu keluarga yang terjadi 9 Oktober 2013 yang lalu telah diputuskan dimana Alamsyah alias Lilik (31) di vonis hukuman mati dan Rendi (21) adiknya dijatuhi hukuman seumur hidup.

Dalam kasus pembunuhan satu keluarga tersebut juga melibatkan dua oknum TNI, dimana penuntutan dilakukan secara terpisah dan pemeriksaannya sampai saat ini masih di Mahmil.

"Baru ini sejarahnya terjadi di Pengadilan Negeri Stabat, dimana terdakwa dijatuhi hukuman mati, " kata Darminto. (JUL)

11

KPK POS E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

KRIMINAL

Lima Tersangka Bansos Kerinci Jadi Tahanan Kota KERINCI - Lima anggota DPRD Kabupaten Kerinci, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sungaipenuh, dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) tahun 2008 lalu, statusnya dialihkan menjadi tahanan kota. Bahkan, satu anggota dewan yang yang sempat ditahan dan dititipkan di Lapas, Senin (7/7) juga sudah keluar dari Lapas, dengan status tahanan kota.

Kepala Keamanan Rutan Sungaipenuh, Burki, yang dikonfirmasi wartawan membe-

narkan bahwa sebelumnya ada empat tersangka kasus Bansos tersebut dibawa ke Rutan, kemarin sore. Burki juga mengakui bahwa status mereka selanjutnya dijadikan sebagai tahanan kota.

"Ya, benar. Status mereka tahanan kota," sebut Burki, singkat, tanpa menyebutkan jam berapa para tersangka datang dan keluar rutan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sungaipenuh Agus Widodo, ketika dikonfirmasi tidak ada tanggapan dan jawaban.

Begitu juga dengan Kasi Pidsus, dan Kasi Intel. (BOY)

PSU Pemilukada Kerinci Sisakan Masalah KERINCI - Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada Pemilukada Kerinci, 28 November 2013 lalu, ternyata masih menyisakan masalah.

Soalnya, petugas pengawas lapangan (PPL), yang sudah bekerja selama dua bulan penuh, hingga saat ini belum menerima hak mereka.

Informasi yang didapat sebanyak 60 PPL di Kecamatan Sitinjau Laut, mengeluhkan gaji mereka yang tidak dibayar Panwaslu Kerinci.

Padahal, semua tugas sudah diselesaikan dengan baik.

Satu bulan, PPL hanya digaji sebesar Rp 800 ribu. Jika dikalikan dua bulan, maka gaji yang seharusnya diterima PPL sebesar Rp 1,6 juta, belum lagi gaji petugas sekretariat. Namun, setelah PSU dilaksanakan sembilan bulan lalu, gaji tersebut belum juga dibayar.

Ini belum termasuk gaji PPL yang ada di Kecamatan Sulak Mukai, karena PSU kemarin dilaksanakan di dua kecamatan. Yakni di Sitinjau Laut dan Sulak Mukai. Namun, Tribun belum mendapat informasi gaji mereka sudah dibayar atau belum.

"Katanya sudah ada anggaran dari Pemkab Kerinci, tapi mengapa belum diserahkan ke PPL. Ini kan hak kami, sesuai pekerjaan yang sudah kami lakukan," kata seorang petugas PPL di Kecamatan Sitinjau Laut, Rabu (9/7).

Katanya, puluhan PPL tersebut sudah mencoba menghubungi pihak Panwaslu, namun tidak ada jawaban yang jelas. "Panwaslu yang menjabat sekarang, mengatakan itu bukan urusan mereka lagi, namun Panwaslu sebelumnya," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa membantu mencarikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Apalagi beberapa hari lagi akan lebaran, sehingga kebutuhan

bertambah banyak.

"Banyak petugas yang menggantungkan kebutuhan lebaran mereka dari gaji tersebut. Bupati terpilih dalam PSU tersebut sudah lama dilantik, sedangkan penyelenggara PSU sendiri belum juga digaji," ia menjelaskan Hal senada juga disampaikanpetugas sekretariat Panwascam Sitinjau Laut. Petugas yang enggan namanya disebutkan, sering didatangi petugas PPL yang mempertanyakan gaji mereka.

"Kami juga sudah kehabisan kata-kata, untuk menjawab pertanyaan PPL. Itu memang hak mereka, karena sudah bekerja. Jadi wajar saja mereka minta gaji dibayar. Jumlahnya lebih dari Rp 100 juta," ungkap petugas sekretariat Panwascam Sitinjau Laut.

Potongan gaji PPL diduga tidak hanya terjadi saat PSU saja, namun juga terjadi saat penyelenggaraan pilpres. Beberapa PPL yang berhasil dikonfirmasi, membeberkan gaji mereka dipotong hingga dua kali.

"Dari Kabupaten, gaji turun tingga Rp 725 ribu. Setelah sampai di Kecamatan, gaji PPL dipotong lagi sebesar Rp 50 ribu. Alasannya untuk ATK dan transportasi, sehingga gaji yang diterima Rp 675 ribu," ungkap seorang PPL. Sementara itu, anggota Panwaslu Kerinci, Asra Haliman mengakui menerima laporan dari PPL di Kecamatan Sitinjau Laut, yang mempertanyakan gaji mereka selama dua bulan, saat pelaksanaan PSU yang belum dibayar.

"Memang ada yang datang.

Tapi sudah saya jelaskan, waktu PSU kemarin, Panwaslu bukan kami. Namun demikian, kami tetap akan membantu menyelesaikan masalah ini," pungkasnya. (BOY)

KUPT Air Putih Diduga Pungli Dana Sertifikasi BATUBARA - Sejumlah guru di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara mengeluhkan adanya pungutan liar sebesar Rp1.000.000, yang diduga dilakukan oknum kepala KUPT Air Putih, Darwin SPd. Mereka mengaku kaget dan terpaksa membayar uang diluar ketentuan yang berlaku.

Pungutan liar (Pungli) itu dilakukan dengan dalih sebagai uang administrasi.

"Kami menerima dana rapelan tunjangan sertifikasi lewat rekening pribadi. Tapi setelah menerima, kami diminta Rp1 juta perorang.

Katanya uang administrasi untuk kepala KUPT yang telah membantu," ujar salah seorang guru, Senin (7/7).

Guru lainnya, mengaku terpaksa membayar karena diancam tunjangan sertifikasi yang diterimanya sejak tahun 2008 akan dicabut.

"Posisi kami lemah,".

Sejauh ini, praktek pungli menimpa sebanyak ratusan orang guru yang lolos dalam program sertifikasi guru.

SUMUT/ACEH

Satreskrim Polres Sibolga Ciduk Penjual Togel SIBOLGA - Seorang lelaki berinisial (BS) sehari-hari berjualan, tapi juga nyambi menulis Judi Toto Gelap (Togel) di rumahnya di Jln DI Panjaitan Kota Sibolga diciduk aparat Kepolisian Resort kota Sibolga. Dari tangan tersangka turut disita barang bukti uang sebanyak Rp236.000 beserta satu buah buku berisi nomor pasangan serta 1 buah buku tafsir mimpi dan 1 buah pulpen.

Keterangan itu disampaikan Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono SIk MSi melalui Kasubag Humas Polres Sibolga, IPDA R. Sormin, S.Ag kepada wartawan Kamis (10/7) di Mapolres Sibolga.

Sormin mengatakan beberapa minggu lalu Satreskrim Polres Sibolga mendapat informasi bahwa di jalan DI Panjaitan No 150 ada perjudian Togel. Mendapat informasi, peturgas Polres Sibolga langsung melakukan penyelidikan dan pendalaman.

Setelah memastikan informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap BS. BS ditangkap saat sedang memegang buku berisi pasangan togel.

Tersangka BS mengakui, nomor pasangannya disetor kepada seorang bandar. “Selama ini pasangan angka tersebut dikirim melalui HP,” ujarnya.

Namun, Kata Sormin, karena sudah handpone tersangka rusak, sehingga ia menulis angka pasangan dari para pemesan di buku tulis. Untuk berhitung antara tersangka dengan peran-

tara yang menerima nomor pasangan dilakukan 1 kali dalam seminggu.

Sormin menambahkan disamping berjualan, tersangka juga menulis togel serta KIM. Pekerjaan menjual nomor togel tersebut sudah dilakukannya selama 2 bulan dengan omset sekitar Rp150 Rp200ribu satu putaran.

Tersangka mendapatkan komisi 15 %, dari seluruh penjualan pada setiap putaran.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 303 a1yat 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. “Saat ini tersangka masih ditahan di RTP Polres Sibolga ,”ujar Sormin. (KS)

BS penulis togel diciduk Satuan Reskrim Polres Sibolga

Pupuk Bersubsidi Habis, Petani Dairi Terancam Gagal Panen SIDIKALANG - Pengurangan kuota bersubsidi tahun 2014 terhadap Pemprovsu oleh Kementrian Pertanian, berimbas berkurangnya kuota Kabupaten Kota, salah satunya ke Kabupaten Dairi. Kondisi ini membawa dampak buruk bagi petani setempat. Pasalnya, di prediksi alokasi pupuk subsidi terhadap petani di Kabupaten itu sudah habis pada Oktober mendatang Sementara, pada waktu bersamaan masa tanam dilakukan pada bulan yang sama dan membutuhkan pupuk. Bila pupuk tidak ada, maka para petani terancam gagal panen dan passti merugikan para petani Data dari Bagian Perekonomian, Setda Kab Dairi, melalui Kasubbag Sumber Daya Alam, Landong Napitu, menyebutkan

jumlah alokasi pupuk dari distributor ke kios, dan selanjutnya ke kelompok tani hingga Juni 2014 ini sudah diatas angka rata-rata dan menunjukkan persentase tinggi.

Sehingga pupuk bersubsidi dikhawatirkan habis sebelum masuk akhir tahun.

Landong menyebutkan, untuk pupuk urea alokasi sebanyak 8.023 ton, tersalur hingga akhir Juni 4407 ton, sisa 3615,5 (54,9%). Pupuk ZA alokasi 2.702 ton, tersalur 1.444,9 ton, sisa 1.257,1 ton (53,5%). Pupuk NPK (Phonska) alokasi 8.788 ton, tersalur 3.530,3 sisa 5257,7 ton (40,2%). Pupuk SP36 alokasi 2.335 ton, tersalur 1.732 ton, sisa 603 ton (74,2 %) serta pupuk Petroganik alokasi 4.480 ton, tersalur 830 ton, sisa 3.650 ton (18,5%)

Namun demikian, kata Landong, Pemkab Dairi melalui Dinas Pertanian telah membuat permohonan permintaan penambahan pupuk bersubsidi ke Dinas Pertanian Provinsi Sumut melalui suratnya No 520/1699/2014 tertanggal 12 Mei 2014. “Inilah upaya kita agar kebutuhan pupuk bagi petani terpenuhi. Kita lihat saja bagaimana realisasi dari Pemprovsu,” ucap Landong Sebelumnya, DPRD Dairi melalui Komisi B, telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan dipimpin Ketua Komisi B Saut Ujung juga dihadiri Wakil Ketua Dewan, Ir Benpa Hisar Nababan belum lama ini, mendesak Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk segera melaku-

kan langkah konkret mengatasi permasalahan pupuk yang sedang dialami petani Dewan mendesak Dinas Pertanian supaya pengajuan realokasi pupuk subsidi yang telah diajukan ke provinsi terus menerus disusul supaya jangan sampai para petani di Kabupaten itu sempat kehabisan pupuk sehingga menimbulkan gagal panen karena pupuk kosong.

Karena bagaimanapun, pupuk subsidi dimaksud harus terus dijaga ketersediaanya bagi kelompok tani.

Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro, dikonfirmasi Rabu (9/ 7) disela memberikan hak pilihnya pada Pilpres di Balai Budaya Sidikalang kemarin mengatakan, akan terus mendorong Dinas Pertanian dan Perdagangan untuk tetap. (ALEK)

Kasubag Humas Polres Sibolga: SMS Atasnama Kapolres Jangan Tanggapi SIBOLGA - Dengan Ini diberitahukan kepada seluruh elemen masyarakat kota Sibolga terlebih para pengusaha yang ada di kota Sibolga, jika ada menerima SMS HP yang mengatas namakan Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono,S.Ik.M.Si yang berdalih Untuk menyampaikan sesuatu yang pada akhirnya meminta imbalan, agar masyarakat kota Sibolga terutama para pengusaha untuk tidak menanggapinya.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono,S.Ik.M.Si melalui Kasubag Humas Polres Sibolga, IPDA R Sormin,S.Ag kepada Wartawan diruang kerjanya Kamis (10/7) di Mapolres Sibolga. Menurut R Sormin, saat ini

IPDA R Sormin, S.Ag ada yang sudah memanfaatkan nomor HP Kapolres untuk hal hal

yang tidak pernah diketahui oleh Kapolres Sibolga.

“Oleh karena itu, dengan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat kota Sibolga dan para pengusaha, bahwa nomor HP Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono,S.Ik.M.Si hanya satu yaitu 082137770009, tidak ada nomor lain, dan nomor tersebut merupakan nomor HP Kapolres Sibolga yang benar, dan Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono,S.Ik. M.Si tidak ada memiliki nomor HP yang lama atau nomor HP yang telah diganti,” tegasnya Menurutnya, himbauan ini disampaikan agar masyarakat Kota Sibolga terutama para pengusaha,

tidak sampai kecolongan dengan isi SMS yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terutama untuk meminta sesuatu, ataupun imbalan “Untuk itu dihimbau, kepada masyarakat kota Sibolga dan para pengusaha, yang menerima SMS selain nomor HP diatas, agar tidak ditanggapi dan mohon segera dilaporkan Ke Mapolres Sibolga Atau segera laporkan langsung ke Kapolres Sibolga nomor HP 082137770009, atau hubungi Kasubag Humas Polres Sibolga IPDA R Sormin,S.Ag dengan Nomor HP 08126374504,” ujar Kasubag Humas Polres Sibolga IPDA R Sormin, S.Ag. (KS)

Polres Tj. Balai Amankan Selundupan Asal Malaysia

Ancaman pencabutan tunjangan sertifikasi itu selalu diucapkannya, oleh karenanya para guru meminta pejabat penegak hukum di Kabupaten Batubara segera turun tangan menelusuri kasus itu. Sebenarnya praktek pungli ini sudah sering terjadi bahkan sudah dilaporkan baik kepada kepala dinas pendidikan maupun ke Inspektorat tetapi tidak pernah digubris, tandasnya.

Kepala KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Putih Darwin SPd ketika dikonfirmasi mengatakan mengakui bahwa pengutipan uang sebesar Rp1.000.000,adalah untuk biaya pelatihan pendidikan master matematika (MM)yang tujuannya untuk menambah bekal ilmu para guru.

Dan ini dilakukan sesuai petunjuk atasan. Seharusnya para guru berterimah kasih karena diberikan tambahan ilmu untuk mengajar dan mereka menjadi pintar, ucapnya.

(SAH)

TANJUNGBALAI - Petugas Kepolisian Resort (Polres) Tanjungbalai berhasil mengamankan truk fuso Mitsubishi BK 8573 VE bermuatan beras pulut (ketan) diduga selundupan asal Malaysia ketika melintas di sekitar ruas jalan Jenderal Sudirman km 4 Pantai Johor, Rabu (2/7) sekira pukul 22.00 WIB. Sumber di Mapolres Tanjungbalai, Kamis (3/7) menyebutkan, pulut asal negeri jiran Malaysia yang diamankan itu bermerek Glutius Rice, masing-masing goni berisi seberat 25 kg. Beras pulut itu diangkut truk milik CV IJ dari guang HU yang direncanakan diberangkat ke salah satu daerah di tanah air.

"Sayangnya, rencana salah seorang pelaku bisnis di Tanjungbalai untuk memasarkan beras pulut asal Malaysia tanpa dilengkapi dokumen itu tercium petugas, dan tepatnya di sekitar ruas jalan Jenderal Sudirman km 4, Kel Pantai Johor, Kec Datuk Bandar, petugas bertindak dan memboyong truk tersebut ke Mapolres Tanjungbalai. Hingga Kamis sore, kasus tersebut masih dalam proses

DIT AHAN - Truk DITAHAN Fuso Mitsubishi yang mengakut pulut seludupan masih ditahan di Mapolres Tanjungbalai penyelidikan dan pengembangan petugas kepolisian.

Kapolres Tanjungabalai melalui Kasat Reskrim AKP Aris Wibowo, Sik didampiugi KBO Iptu Darsono membenarkan kasus tersebut. Menurut dia, keberhasilan mengamankan truk bermuatan beras pulut asal Malaysia itu diawali dengan

kecurigaan yang ternyata membuahkan hasil. Truk tersebut dikemudikan Syahruddin (64) warga Dusun I , Desa Air Genting Kecamatan Air Batu , Kab Asahan.

"Sopir ditahan, karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya.

Menyoal kasus itu, Kepala Stasiun Karantina Tumbuhan dan Hewan drh Hafli Hasibuan yang dihubungi wartawan melalui telepon menyatakan pihak Polres Tanjungbalai ada menyerahkan berkas beras ketan. "Kita masih melakukan penyelidikan dan pengembangan yang lebih intensif," ucapnya. (HER)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

LIPSUS

Hasil Quick Count Beda Situasi Kamtibmas Seperti 'Hamil Tua' PEMILIHAN presiden dan wakil presiden sudah berlangsung kemarin. Semua pihak, termasuk para kandidat, menyatakan terima kasih kepada rakyat Indonesia karena Pilpres 2014 berlangsung aman. Semua lega, karena sudah melaksanakan hajat lima tahunan yang menghabiskan biaya triliunan rupiah, serta memeras tenaga dan pikiran para kandidat, tim sukses, termasuk para penggembira seperti kita.

Tetapi, rupanya kelegaan itu tak berlangsung lama. Sekira pukul 11.00 WIB, benih kekisruhan dimulai. Beberapa stasiun televisi, seperti Metro TV, TVOne, dan Kompas TV, mulai menayangkan quick count dari Indonesia timur. Awalnya, persentase perolehan suara kedua kandidat saling berkejaran, sebelum akhirnya hasil penghitungan cepat itu terbelah menjadi dua kubu.

Kubu pertama adalah Metro TV yang selama ini memang terasa berpihak ke pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sementara kubu kedua adalah TV One dan ANTV serta MNC Grup (RCTI, Global TV, dan MNC TV) yang berpihak kepada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Celakanya lagi, sekitar pukul 14.00 WIB, lembaga survey yang melakukan hitungan cepat telah meliris data, bahwa jumlah suara yang masuk mencapai 70-80 persen dengan keunggulan pasangan capres dan cawapres tertentu. Artinya pada angka tersebut, kalaupun terjadi perubahan suara, maka pasangan capres dengan perolehan suara tertinggi tidak bisa dikejar lagi.

Berdasarkan hasil quick count itulah, secara spontan kedua pasangan capres dan cawapres juga melakukan seleberasi kemenangan versi hasil quick count. Situasi dan kondisi itulah yang dinilai menciptakan keresahan secara nasional. Sebab, muncul kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, jika masing-masing pasa-

Quick Count Pilpres 2014 Bingungkan Rakyat DEMOKRASI yang tercermin dari Pemilihan Umum seharusnya menjadikan setiap anggota masyarakat merasakan ketenangan dan kebahagiaan.

Sebab sejatinya, hakekat Pemilu adalah pesta demokrasi lima tahunan yang bertujuan membuat rakyat berada dalam kompetisi yang menyenangkan, bukan drama yang menegangkan.

Sayang, pelaksanaan Pilpres 2014 terjebak dalam situasi yang menegangkan dan membuat rakyat bingung setelah hasil Quick Count beberapa lembaga survey menghasilkan perbedaan yang saling bertentangan. Kondisi ini tentu tak layak dibiarkan, karena akan menjadi hama dalam demokrasi Indonesia yang sedang subur berkembang, “Pemilu khususnya ajang pemilihan presiden adalah cermin partisipasi politik rakyat Indonesia yang seharusnya berjalan menyenangkan. Maka, tak sepantasnya para capres dan timsesnya (yang umumnya kalangan intelektual) merusaknya dengan saling klaim kemenangan," jelas Ketua Presidium Nasional KAMMI, Herdi Jayakusumah.

Dia mendesak para capres dan cawapres menghentikan budaya kekanak-kanakan dengan mengumumkan deklarasi kemenangannya sejak dini.

Padahal deklarasi kemenangan itu hanya pendidikan politik yang sangat buruk karena hanya mengandalkan hasil hitung cepat lembaga survey yang saling bertentangan dalam mengumumkan hasilnya. “Jangan bodohi rakyat dengan menghasilkan presiden quick count, rakyat butuh presiden yang benarbenar nyata sesuai hasil hitung resmi KPU. KAMMI minta kedua pasangan berhenti bermanuver tak cerdas karena berpotensi membuat rakyat bingung dan merusak stabilitas sosial-politik nasional," tegasnya.

ngan capres dan cawapres mengklaim menang, dan ternyata hasil real count atau perhitungan manual yang dilakukan KPU hasilnya berbeda, mungkin saja terjadi keributan yang bersakal nasional.

Apalagi hasil quick count sejumlah lembaga survey tersebut, telah membentuk opini yang kuat di antara para pendukung pasangan capres-cawapres, bahwa jagoan mereka sudah menang. Mereka tidak peduli, apakah kemenangan itu berdasarkan keputusan lembaga yang resmi atau tidak.

Yang penting lembaga survei telah mengumumkan kemenangan pasangan capres dan cawapres yang mereka dukung, berdasarkan hasil quick count masing-masing.

Menyikapi potensi ancaman akan timbulnya situasi memanas pasca dikeluarkannya hasil quick count pilrpes 2014, Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Mabes Polri mengerahkan aparatnya yang berada di tingkat Polda dan Polres. Hal ini untuk mengantisipasi kericuhan akibat munculnya dua versi perhitungan cepat (quick qount) hasil pemilihan capres dan cawapres oleh beberapa lembaga survei.

"Mabes Polri perlu meminta para Kapolda dan Kapolres agar melarang aksi konvoi dari massa pendukung dua kubu pasangan capres-cawapres. Sebab aksi konvoi untuk merayakan kemenangan hasil quick qount bisa memprovokasi dan mengancam stabilitas kamtibmas," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Kamis (10/7).

Neta mengibaratkan situasi kamtibmas seperti 'hamil tua' usai hasil quick qount dua versi itu diumumkan. Sehingga berdampak mengakibatkan ketegangan sosial yang terpendam sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kekacauan. "Sebab kontroversi hasil quick qount kian berkembang di masyarakat," tuturnya.

Setidaknya, ungkapnya, ada delapan

Lembaga Survei Harus Bertanggungjawab Secara Hukum SEJUMLAH lembaga survei melakukan hasil penghitungan cepat pemilu presiden (pilpres) yang mencolok perbedaannya. Tiga lembaga survei yang dipakai menjadi rujukan oleh kubu Prabowo, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), IRC, JSI dan Puskaptis menyatakan kemenangan pasangan nomor urut 1 dengan rata-rata selisih 2-3 persen dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Namun hasil dari Lingakarn Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Researh and Consulting (SRMC) justru memenangkan pasangan nomor urut 2, yang selisih suaranya lebih besar mencapai 5 persen.

Bagi pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, data quick count bisa berbeda disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena lembaganya partisan, memihak salah satu pasangan kandidat, sehingga data yang disajikan hasil rekayasa.

"Perbedaanyanya ada yg mencolok, ada yang soft, model ini biasanya 'bermain' di ambang batas margin error," kata Karyono dalam rilisnya yang diterima Indopos, Jumat(11/7).

Faktor kedua, kata Karyono, karena adanya kesalahan metodologi. Kesalahan ini tak disengaja karena merupakan kesalahan metode. Ketiga, adanya human error atau kesalahan yang disebabkan karena kesalahan atau keteledoran manusia.

Dari ketiga faktor itu, ujar Karyono, yang bisa membahayakan apabila selisih perolehan suaranya tipis, sehingga hal ini rawan dimanfaatkan untuk memanipulasi suara.

Pasalnya, hasil quick count yang berbeda bisa digunakan untuk melegitimasi kecurangan baik

melalui rekapitulasi suara atau dengan cara lain.

Namun, yang tak kalah membahayakan adalah efek dari persuade data tersebut telah membuat resah masyarakat dan bisa memicu konflik sosial.

"Saya pun mengimbau kepada lembaga survei yang melakukan quick count harus mempertanggung jawabkan hasil quick count secara ilmiah. Jangan main-main dengan data quick count. Karena jika terjadi konflik sosial akibat perbedaan data, maka lembaga tersebut tidak hanya sekadar mempertanggung jawabkan secara ilmiah tapi harus mempertanggung jawabkan juga secara hukum," tegasnya.

Sementara itu, melihat fakta berbeda dari hasil yang disajikan lembaga-lembaga survei tersebut, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan, "Jika melihat hasil seperti itu, sudah pasti ada lembaga survei berbohong. Ini tentu sangat memprihatinkan. Pasti ada lembaga survei yang mengumumkan hasil sesuai kemauan yang membayarnya," ujar Jeirry, Rabu (9/7).

Publik, sambung Jeirry, mengaku prihatin karena para peneliti lembaga survei mau menggadaikan ilmu dan keahliannya untuk kepentingan kandidat yang membayar. Fenomena ini sangat menyedihkan karena bisa memicu hal-hal yang tak diinginkan.

Kalau kemudian ada lembaga survei yang berbohong, publik harus minta pertanggungjawaban mereka. Sebab, kebohongan dan manipulasi yang mereka lakukan bisa menimbulkan gesekan sosial di antara para pendukung pasangan calon. (INT/TIM)

lembaga quick count yang mengatakan pasangan capres Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres. Kedelapan lembaga itu yakni Litbang Kompas, Poltracking, Populi Centre, RRI, LSI, Indikator, SMRC, dan Cyrus Network.

Sebaliknya, hasil survei yang memenangkan pasangan capres Prabowo-Hatta dirilis oleh empat lembaga survei antara lain, JSI, LSN, IRC, dan Puskaptis. Beberapa jam setelah keluarnya hasil quick qount, para pendukung capres sempat melakukan konvoi dan pertemuan akbar di tempat-tempat umum."Ketegangan kian tinggi tatkala masing-masing capres dan pendukungnya sama-sama berkeyakinan sebagai pemenang Pilpres 2014," ungkapnya.

Karenanya, Neta mengimbau, sebelum hasil Pilpres yang sesungguhnya diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Polri harus berani melarang semua kegiatan para capres dan pendukungnya, terutama yang bersifat massal.

Selain itu, lanjut Neta, Polri perlu meningkatkan kinerja intelijen, babinkamtibmas dan patroli di kawasan-kawasan rawan serta strategis untuk memudahkan deteksi dan antisipasi dini. "Dalam menjaga kamtibmas Indonesia yang sedang hamil tua ini, Polri jangan bersikap menjadi pemadam kebakaran, melainkan harus bersikap "jangan biarkan telur menetas menjadi naga".

Sebab, singgungnya, jika kebakaran sudah terjadi dan telur sudah menetas menjadi naga akan sulit bagi Polri mengatasi situasi kamtibmas pasca Pilpres 2014.

IPW juga berharap kedua capres mampu mengendalikan pendukungnya dari situasi yang sewaktu-waktu bisa memanas. "Sehingga situasi hamil tua tersebut bisa melahirkan presiden baru secara normal tanpa kerusuhan," pungkasnya. (TIM/MH)

Kapolri Berharap tak Terjadi Gesekan KAPOLRI Jenderal Pol Sutarman menegaskan pihak kepolisian bersama TNI siap mengamankan proses pemilu presiden (pilpres). Soal ada indikasi kekerasan atau tidak menjadi tugas aparat yang menilai.

"Konkritnya sudah kita jagain kita amankan, personel sudah ada.

Saya menghitung ada indikasi kekerasan atau tidak kita yang menilai. Personel TNI sudah ada," kata Sutarman di Kantor Menko Pulhukam, Jakarta, Rabu (9/7).

Mantan Kabareskim Mabes polri ini mengatakan, jika ada potensi kekerasan di lapangan akan dilakukan tindakan dengan cara persuasif. Ia menegaskan, kekerasan tetap tidak dibenarkan.

Dia berharap, tidak ada gesekan diantara dua kubu pasangan capres-cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, ia meminta masyarakat tidak terlalu khawatir akan hal itu.

"Kita akan amankan semuanya layani semuanya. Menyatakan pendapat dilindungi hukum, melakukan kekerasan itu tidak boleh," pungkasnya Dibagian lain Wakil Wali Kota (Wawali) Surakarta Achmad Purnomo mengimbau seluruh pendukung kedua pasangan caprescawapres di Solo untuk menahan diri. Apalagi klaim kemenangan berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count) lembaga survei yang ditayangkan sejumlah media massa, dianggap rawan menimbulkan gesekan di kalangan akar rumput.

"Kami minta warga bisa menahan diri serta tidak terprovokasi atau terpancing dengan hal-hal yang mampu menimbulkan gesekan di masyarakat. Lebih baik tunggu saja hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU),"

Jenderal Pol Sutarman kata wawali, Kamis (10/7).

Pria yang biasa disapa Purnomo ini menegaskan, Pilpres di Solo pada Rabu (9/7) telah berlangsung aman, lancar dan damai. "Karenanya kami meminta kepada seluruh warga untuk tetap menjaga kondusivitas suasana hingga penghitungan KPU selesai."

Seluruh elemen juga diajak untuk mengawasi hasil penghitungan suara di KPU. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul kecurangan dalam proses tersebut.

"Kelak siapa pun presiden yang terpilih, semua pihak harus bisa menerima dan legawa. Perayaan kemenangan juga tidak harus dilakukan dengan konvoi dan hura-hura. Sehingga tidak ada potensi kericuhan yang bisa mengganggu keamanan dan ketenteraman warga Solo," urai Purnomo.

Sementara itu Polres Jakarta Pusat menempatkan 10 orang anggotanya di tiap lembaga survei yang mengadakan quick count Pilpres 9 Juli 2014 di wilayah tersebut. Hal ini menyusul adanya pelemparan molotov ke kantor

Jaringan Survei Indonesia (JSI) di Jl Kalibata Tengah, Jakarta Selatan.

"Untuk masing-lembaga survei ditempatkan 1 regu sekitar 10 polisi. Di RRI juga ada, SMRC. Ada empat atau lima (lembaga survei yang dijaga) di wilayah di jakpus, saya lupa," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hendro Pandowo usai menghadiri pelantikan Sekda di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).

Hendro mengatakan penempatan anggota ini dilakukan untuk pengamanan wilayah. "Kita menempatkan anggota sejak tadi malam setelah ada insiden di JSI itu," katanya.

Hendro menyatakan, tidak ada gejolak di wilayahnya. Dia juga meminta agar para pendukung capres tidak melakukan kegiatan euforia yang berlebihan. "Imbauan Kapolri jelas, kita tunggu hasil KPU dan jangan melakukan euforia berlebihan sehingga menimbulkan dampak," katanya.

(INT)

Lembaga Survei Bisa Dipidanakan Jika Terbukti Bohong LEMBAGA survei nasional yang melakukan quick count dengan tujuan untuk membohongi dan membentuk opini masyarakat, diyakini dapat dipidanakan. Namun, unsurunsur pidananya harus terpenuhi dahulu sebelum dipidanakan.

Penegasan tersebut disampaikan Badan Pemenangan Pemilu Tim Pemenangan Pasangan Capres-Cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Patrice Rio Capella di Jakarta, Jumat (11/7).

"Ya, kalau ternyata memenuhi unsur (pidana), sengaja melakukan itu, bukan atas dasar metodologi ilmiah, harusnya bisa dikenakan (pidana) melakukan penyebaran berita bohong," tuturnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal

Partai NasDem tersebut juga mengatakan bahwa lembaga survei yang kedapatan berbohong melakukan quick count harus siap dibubarkan secara kelembagaan.

Pasalnya, telah memberikan informasi palsu ke masyarakat.

"Kalau ternyata quick countnya dilakukan secara serampangan dan abal-abal, umumkan di publik, dan ada pernyataan bahwa mereka telah melakukan pembohongan informasi dan siap dihukum dan lembaganya bubar," tukas Patrice.

Din: Segera Diaudit Dibagian lain Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin heran dengan perbedaan hasil quick count sejumlah lembaga survei yang memenangkan kedua pasa-

ngan capres dan cawapres. Ia menilai ada perbedaan metodologi yang dipakai lembaga survei sehingga hasilnya tidak seragam.

"Saya kira kemarin saya memberikan pernyataan agak kaget untuk kali ini ada perbedaan hasil dari lembaga survei. Ini tentu karena ada pebedaan metodologi yang biasanya lembaga survei itu enggak berbeda oleh karena itu pasti ada yang benar dan ada yang salah," katanya disela-sela kunjungan capres Joko Widodo di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Jumat (11/7).

Din meminta kepada lembaga kode etik survei untuk melakukan langkah-langkah audit jangan sampai perbedaan kemudian menyesatkan yang bisa membuat dampak

negatif bagi bangsa.

"Tapi apa pun hasilnya nanti, kita bangsa Indonesia dan tentu minta pada dua pasangan capres dan cawapres.

Siap menang dan siap kalah. Dan siapapunm yang menang dan kalah, adalah kemenangan rakyat Indonesia yang telah mampu menjalankan demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangan," ujarnya.

Sementara itu, Jokowi mengatakan kunjungan ke PP Muhammadiyah dalam rangka silaturahmi tokoh setelah Pilpres yang berjalan dengan lancar. Silaturahmi akan dilakukan oleh Jokowi dengan

Din Syamsudin siapapun. "Ini sesuatu yang memang harus kita lakukan kepada siapapun," ujarnya. (INT/TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

PD Pasar Akan Mengoperasikan Pasar Sumbul SIDIKALANG - Perusahaan Daerah (PD) Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, dalam waktu dekat akan mengoperasikan pemakaian pasar Sumbul, Kecamatan Sumbul dengan membagikan kepada pedagang. Hal tersebut dikatakan, Direktur PD Pasar, Aspon Togatorop, Selasa (8/7).

Aspon menambahkan, kini sedang melakukan sosialisasi terhadap pedagang yang masih berjualan di pusat pasar lama di kota Sumbul, kita targetkan sekitar bulan Agustus mendatang, para pedagang sudah akan direlokasi ke pasar yang baru dibangun.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui dana APBN tahun anggaran 2013 lalu yang di poskan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Dairi, telah mengalokasikan dana sebesar Rp.4,6 miliar untuk pembangunan pasar di kota Sumbul berlokasi didusun Juma Gajah, Kelurahan Sumbul, pengganti pasar lama Dijelaskan, di pasar yang baru terdapat 16 balairung tempat berjualan dan 20 kios yang akan dibagikan kepada pedagang, katanya. Data PD Pasar, jumlah pedagang yang terdata di pasar Sumbul hingga kini sebanyak 300 lebih. Didalam balairung, kita nanti akan menempatkan pedagang jenis barang basah serta pedagang pakaian. Sedangkan kios diperuntukkan bagi pedagang barang pecah belah serta pedagang perhiasan, jelasnya Dalam pembagian kios, kata Aspon, pihak PD Pasar berencana akan melakukan dengan cara mengundi nomor supaya tidak ada kesan pilih kasih atau tidak adil. Ditambahkan, untuk sementara karena lokasi itu masih baru, PD Pasar juga berencana akan membantu pedagang dengan membebaskan biaya sewa selama 6 sampai 1 tahun. Mereka hanya membayar biaya kebersihan saja sesuai waktu yang ditentukan, ungkapanya Kita harapkan, dilokasi pasar yang baru nanti, mereka (pedagang) bisa berjualan dengan nyaman begitu juga para pembeli.

Terutama tidak akan menggangu lalulintas lagi karena lokasinya agak jauh dari jalan raya maupun permukiman warga, beda dengan pasar sebelumnya yang terdapat di pusat kota sehingga kerap mengganggu lalulintas maupun mengganggu keindahan kota Sumbul. Sementara, sebut Aspon, lokasi pasar lama diwacanakan untuk terminal angkutan umum, sebutnya. (NDK)

Forum Ulama Madina Santuni Anak Yatim PANYABUNGAN - Forum Ulama Mandailing Natal (FUMA) dan Tim Pemenangan Prabowo-Hatta memberikan santunan pada anak yatim sebanyak 66 orang yang dilaksanakan di Mesjid Agung Nur Ala Nur Aek Godang Panyabungan kamis (10/ 07) sebelum sholat Isa dilaksanakan.

Pemberian Santunan ini merupakan wujud syukur dan terima kasih kami atas suksesnya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kab.Mandailing Natal, karena hingga saat ini apa yang kita harapkan dalam pelaksanaan pilpres ini terlaksana dengan baik tanpa adanya gejolak dan ini menandakan bahwa masyarakat Madina sangat antusias dalam memberikan hak suaranya tanpa ada tekanan dari orang lain.

Ketua Tim Pemenangan PrabowoHatta, As Imran Khaytami Daulay, SH. mengatakan Banyaknya lembaga-lembaga yang melakukan perhitungan cepat pada pilpres ini ternyata menimbulkan perbedaan-perbedaan dan apabila tidak arif menyahuti perbedaan ini maka akan menimbulkan kebingungan ditengahtengah masyarakat.

Bagi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Kab. Madina klaim memenangkan di Sumatera Utara oleh pasangan lain nomor urut dua saya pikir masih perlu dicermati karena Undang-undang kita sudah jelas bagimana mekanisme untuk menentukan perolehan suara dan Kab. Mandailing Natal berdasarkan hasil perhitungan kita secara Manual 76,1 % dan ini barang kali menjadi penghargaan kepada masyarakat Madina.

Terkait dengan hasil hitung cepat yang saling berbeda pendapat tidak jadi masalah akan tetapi Tim pemenangan Prabowo-Hatta melakukan klaim seperti itu berdasarkan data manual C1 yang sudah kita dapatkan dan dari situlah kita mengambil angka-angka sehingga kita tahu betul sejauh mana masyarakat memberikan kepercayaan pada Pasangan Prabowo-Hatta dan pada masyarakat kita menghimbau agar tidak terpengaruh dengan hasil survey hitungan cepat dan persoalan siapa yang menang akan terbuka nantinya pada tanggal 22 Juli ini memalui sidang KPU, katanya.

Ketua Forum Ulama Mandailing Natal (Fuma) H. Ustazd Baits mengatakan terima kasih pada masyarakat yang telah melaksanakan pesta demokrasi dan dengan kemenangan pasangan Prabowo - Hatta mendapatkan 81 % lebih di Kab. Madina dan disamping dukungan masyarakat Madina pasangan no Urut 1 tersebut juga mendapatkan dukungan dari Ulama-ulama, pesantren juga guru-guru.

(TH)

SUMUT

Walikota : PLN Ingkar Janji, Listrik Masih Sering Padam SIBOLGA - Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk mengungkapkan, Kota Sibolga sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk pembangunan daerah di segala sektor demi peningkatan kesejahtaraan rakyat.

“Pemko Sibolga terus berupaya mewujudkan progam pembangunan daerah sejalan dengan visi dan misi yaitu mewujudkan masyarakat Sibolga yang sehat, cerdas, sejahtera dan beradab. Sejumlah sasaran pembangunan tersebut telah berhasil dicapai,” ujar HM Syarfi Hutauruk di acara buka puasa bersama di Pendopo Rumah Dinas Walikota Sibolga, Jumat (4/7) malam, serangkaian Safari Ramadhan 1435 H Pemprov Sumut.

Walikota HM Syarfi Hutauruk menjelaskan, salah satu bukti keberhasilan tersebut, mulai tahun 2014 ini, Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) Sibolga yang merupakan cikal bakal berdirinya sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), segera beroperasi untuk mendidik anak-anak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, hanya dua daerah yang mendapatkan jatah pendirian

BINGKISAN RAMADHAN - Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk menyerahkan bingkisan bantuan ramadhan dari Tim Safari Ramadhan 1435 H Pemprov Sumut, Jumat, 4 Juli 2014, malam kemarin lalu di pendopo rumah dinas Walikota Sibolga. (KPK POS/ K. Saragih) AKN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjend Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, yaitu Kota Sibolga dan Kabupaten Batubara. Tentunya, ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan sekaligus menjadi kabar yang sangat baik untuk seluruh masyarakat di kawasan Pantai Barat Sumut,” ujar HM Syarfi.

Menurut Syarfi, kerukunan antar umat beragama di Negeri Berbilang Kaum juga tetap terjaga dengan sangat baik. Kondusifitas keamanan pada bulan Suci Ramadhan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) juga terkendali.

“Semua itu berkat koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan segenap unsur Muspida dan tokoh masyarakat. Demi-

kian halnya ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok juga aman dan terkendali. Cuma PLN yang ingkar janji, karena listrik masih sering padam pada bulan Ramadhan ini,” sebut Syarfi Hutauruk seraya menyampaikan terima kasih kepada para ustad dan ulama yang ikut menyukseskan program pembangunan di Kota Sibolga melalui ceramahnya.

HM Syarfi menambahkan, pada bulan suci ramadhan tahun ini, Tim Safari Ramadhan Pemprov Sumut dibagi tiga kelompok. Kelompok pertama dipimpin Gubsu Gatot Pujo Nugroho, kelompok kedua dipimpin Wagubsu Tengku Erry Nuradi dan kelompok ketiga dipimpin Sekda Provsu Nurdin Lubis.

Meskipun Sekda Provsu Nurdin Lubis berhalangan hadir lantaran pesawat yang ditumpanginya tak berhasil mendarat di Bandara Pinangsori akibat gangguan cuaca buruk, seluruh rangkaian kegiatan Safari Ramadhan Pemprov Sumut di Sibolga berjalan penuh hikmad.

Hadir di acara itu, Sekdakot Sibolga M Sugeng, Deputi Kepala Perwakilan BI Sibolga, Rino Is Triyanto, Ketua DPRD Sibolga Sahlul Umur Situmeang, Wakil Bupati Tapteng, H Sukran Jamilan Tanjung, Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono, Kapolres Tapteng AKBP Misnan, Dandim 0211/TT, Letkol Indra Kurnia, jajaran pejabat Pemko Sibolga, serta pimpinan perbankan.

Sementara itu, anggota Tim Safari Ramadhan Pemprov Sumut yang hadir terlebih dahulu juga menyampaikan bingkisan bantuan berupa sejumlah uang dan kain sarung kepada 100 kaum ulama dan 100 anak yatim. Bingkisan bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Walikota Sibolga HM Syarfi Hutauruk dan unsur Muspida plus.

(KS)

Diskusi Kearifan Lokal dan Bahasa, Bupati Sergai Ajak Jaga Serta Lestarikan Budaya SERGAI - Keragaman Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai etnis, suku, budaya dan bahasa sejatinya juga menunjukkan karateristik kearifan lokalnya masing-masing, seperti halnya suku etnis Batak yang merupakan salah satu dari ratusan etnis suku di Indonesia.

Namun, dari waktu ke waktu keberadaan nilai luhur budaya dan tradisi saat ini semakin mulai menurun, meredup dan kehilangan makna subtantifnya di tengah arus globalisasi saat ini.

Untuk itulah, menyikapi dan sebagai bentuk kepedulian agar nilai luhur budaya serta tradisi tersebut terus terpelihara, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dinas Pendidikan menggelar acara Diskusi Kearifan Lokal dan Bahasa Batak dalam sastra modren yang dilaksanakan di Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin tepatnya di halaman SMPN 2, Senin (7/7).

Selain kegiatan diskusi tanya jawab dalam acara tersebut juga membedah buku kumpulan torsa-torsa berupa cerita pendek Batak berjudul Tumoing Manggorga Ari Sogot karya sastrawan Saut Poltak Tam-

Suasana saat diskusi berlangsung bunan.

Turut hadir pada acara tersebut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Kadisdik Drs. Joni Walker Manik, MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Tanjung Beringin Aminuddin, S.Sos, Sekretaris Disdik Drs. Janter Siregar, M.AP, para KCD se-Sergai dan orang tua Siswa SMPN 2 Tanjung Beringin.

Saat membuka acara tersebut Bupati Ir. H. Soekirman mengemukakan suku merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus di-

jaga keberadaannya. Untuk itu, Bupati mengatakan dirinya menyambut baik atas diselenggarakannya acara ini, ditengah kondisi kebudayaan tradisional di negara ini semakin memprihatikan dan mengalami kemerosotan. Masuknya budaya asing yang menumpang pada arus globalisasi di Indonesia telah memberikan tekanan terhadap budaya daerah, jelas Bupati Soekirman.

Disampaikan Bupati Soekirman tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tekno-

logi yang pesat, yang membawa dampak bagi perjalanan hidup bangsa ini, juga membawa dampak bagi kebudayaan. Di sisi lain, era informasi dan globalisasi ternyata menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa.

Dijelaskan lebih lanjut Bupati Soekirman berdasarkan data rilis United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menyebutkan bahwa dari 700 bahasa daerah di Indonesia sekitar 169 bahasa daerah tersebut ter-

ancam punah dikarenakan jumlah penuturnya yang berjumlah sedikit yaitu kurang dari 500 orang. Punahnya bahasa berarti hilangnya kebudayaan dan nilai serta kearifan lokal yang terkandung didalamnya.

Namun derasnya arus globalisasi Bupati Soekirman menyampaikan kebanggannya tidak membawa dampak yang signifikan dalam perubahan budaya masyarakat suku Batak telah dikenal sebagai suku yang kuat mempertahankan akar budayanya, meski telah beradaptasi dengan berbagai jenis jaman dan kebudayaan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan global.

Melalui kegiatan diskusi dalam perspektif budaya Batak dan kearifan lokal ini, Bupati Soekirman menghimbau agar momentum ini dapat menyatukan pikiran dan pandangan serta kesamaan langkah, selain itu Bupati Soekirman menyampaikan terima kasihnya terhadap suku Batak yang telah menjadi bagian penting dari komponen masyarakat Sergai dan memberikan kontribusi pembangunan serta turut menjaga stabilitas keamanan di daerah ini. (ARM)

Pemkot Gunungsitoli Laksanakan Rakor Penanggulangan Kemiskinan GUNUNG SITOLI - Masalah kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh.

Pemerintah selalu berupaya melakukan upayaupaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakil Walikota Gunungsitoli, Drs Aroni Zendrato pada rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di kantor walikota Gunungsitoli barubaru ini.

Menurutnya, masalah kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh.

Pemerintah selalu berupaya melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat.

Selanjutnya, sebagai upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan di Kota Gunungsitoli dapat dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pemerintah dan kondisi daerah, melalui koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan dan upaya tersebut oleh Pemkot Gunungsitoli tercermin dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah kota Gunungsitoli sebagai penjabaran dari visi jangka menengah kota gunungsitoli tahun 2011-2016 yakni “terwujudnya Kota Gunungsitoli Samaeri”.

Dan secara garis besar, arah kebijakan pembangunan jangka menengah kota gunungsitoli tahun 20112016 yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur

strategis yang merata diseluruh wilayah kota gunungsitoli, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis ke daerah sentra-sentra produksi dan wilayah yang terisolir, perluasan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, perbekelan dan obat kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan penyakit menular dan gizi masyarakat.

Sedangkan, untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan, diperlihatkan langkahlangkah yang konstruktif yang dijabarkan secara sistematik melalui program dan kegiatan lintas sektoral

secara terpadu dan berkelanjutan, walaupun disatu sisi, kita sadari bahwa kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas tentunya tidak dapat memenuhi semua harapan kita terhadap alokasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan, ujarnya.

Dihimbau kepada seluruh SKPD agar dapat lebih jeli, cermat dan produktif dalam menyusun dan melaksanakan program atau kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan di masing-masing SKPD, yang di dasarkan pada analisa yang mendalam terkait tingkat urgensi dan dampak yang dihasilkan, sebagaimana program prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah.

(YAGI)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

SMAN I Panyabungan Gelar Ospek

S U M U T /ACEH

Camat Bintang Bayu Safari Ramadhan

PANYABUNGAN - Hari pertama masuk sekolah, SMA Negri I Panyabungan melaksanakan oriantasi kepada siswa baru.

Ospek ini kita lakukan untuk memperkenalkan sekolah, bukan untuk melatih kekerasan, Demikian di sampaikan Kepala Sekolah SMA Negri I Panyabungan Drs. H. Syarmadan Batubara, Senin lalu.

Kita sudah menganjurkan kepada kakak kelasnya agar selama ospek ini jangan melakukan kekerasan, tetapi kita tekankan kedisiplinan untuk giat belajar. Dan tujuan kita untuk membangun kepribadian yang baik bagi siswa baru ini agar mereka bisa belajar dengan baik. jelasnya.

Oriantasi ini juga kita buat bertujuan untuk melatih kepemimpinan siswa, agar kelak mereka mempunyai jiwa kepimpinan, agar mental mereka siap untuk menghadapi dunia yang semakin berkembang ini,� papar Syarmadan Selain itu, Ospek ini juga bertujuan agar mengetahui bakat siswa baru, karena selama ini masih banyak siswa yang belum tau apa sebenarnya bakat dia yang bisa di kembangkannya, maka dari itu diharapkan dengan ospek ini akan nampak bakat-bakat yang ada pada diri mereka.

Lanjutnya, selama Ospek ini siswa pengospek akan di pantau guru-guru SMA Negri I Panyabungan. Agar tidak ada kekerasan, memang kita sudah kita anjurkan agar tidak melakukan kekerasan.

Kita akan buat siswa baru ini nyaman di sekolah ini, sehingga mereka mencintai sekolah ini, belajarapun merekan suka. paparnya. (TH)

Tim Safari Ramadhan Pemkab Asahan Kunjungi 202 Masjid KISARAN - Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan 1435 H akan mengujungi dan memberikan bantuan kepada 202 masjid/musholla yang berada di 25 Kecamatan seKabupaten Asahan.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, M Ajim didampingi Kepala Bagian Sosial, Darwin mengatakan tim safari Ramadhan nantinya akan mengunjungi 202 masjid/musholla selama dua hari, sekaligus tim akan membawa bantuan berupa dana tunai serta bantuan sejadah gulung dan ustadz untuk melakukan tausiah.

Kepala Bagian Humas menjelaskan kegiatan tim safari Ramadhan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi dan syiar dan dakwah kepada masjid/musholla untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab Asahan yang religius. Tim safari Ramadhan mulai bergerak pada pada tanggal 2 dan 3 Juli 2014. Dan diharapkan selama dua hari kunjungan tim dapat tuntas dilaksankan.

Dijelaskanya, dihari pertama, tim safari Ramadhan akan mengujungi 101 masjid/musohlla, kemudian untuk dihari kedua kembali mengunjungi 101 masjid/ musohlla. Dari sejumlah tim, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP salah satu ketua tim. Dihari pertama akan berkunjung ke Kecamatan Teluk Dalam, Desa Teluk Dalam, masjid Muhsinin. Dihari kedua akan ke Kecamatan Buntu Pane, Desa Sei Silau Timur, Masjid Al-Falah.

Sedangkan Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc, dihari pertama akan mengunjungi ke Kecamatan Simpang Empat, Desa Sipaku Area, musholla Nurul Yaqin.

Dihari kedua ke Kecamatan Pulau Bandring, Desa Suka Damai Barat, Masjid Al-Falah. “Selain Bupati dan Wakil Bupati. Tim juga terdiri dari FKPD dan SKPD yang masing-masing menjadi ketua tim, “ kata Kabag Humas, sembari menyebutkan bahwa kunjungan tim diawali dengan acara berbuka puasa bersama di Rumah Dinas Bupati Asahan.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang berharap kunjungan tim Safari Ramdhan Pemkab Asahan dapat berjalan lancar tanpa ada kendala dan hambatan. Maka itu diminta seluruh tim dan ustadz dapat terus berkoordinasi dengan pihak panitia. Begitu juga dengan para Camat untuk menyambut kedatangan tim sekaligus mendampingi tim agar tidak kesasar menuju lokasi. (IN)

SERGAI - Pada bulan Ramdhan 1435 H Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu kembali melakukan serangkaian silaturahmi keberbagai masjid yang ada dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi yang pada gilirannya akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara pemerintah dengan masyarakat serta sekaligus memberikan informasi tentang perkembangan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai dan Bintang Bayu.

Demikian dikatakan Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH saat melakukan safari di Masjid Al Mukmin Gudang Garam Selasa (8/7).

Ada 7 tim yang akan bergerak mengunjungi 14 masjid. "Saya berharap

dengan suasana bulan Ramadhan ini kebersamaan, keamanan dan ketertiban tetap kondusif sehingga kegiatan ibadah tetap dapat dijalankan.

Jadikan Ramadhan sebagai momentum untuk mewujudkan rasa cinta kepada kemerdekaan NKRI dan juga semangat gotong royong," ujar Sariful.

Lebih lanjut disebutkannya, perkokoh hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat dengan menciptakan iklim yang kondusif sebagai syarat utama keberlangsungan pembangunan. Dalam acara itu Camat juga menyerahkan bingkisan yang diterima Ketua BKM Al Mukmin Abdul Rahman dan dihadiri Kades Gudang Garam Purwono.

SERAHKAN - Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH (kiri) disaksikan Kades Gudang Garam (2 dari kiri) menyerahkan bingkisan kepada Abdul Rahman.(Ketua BKM).(ARM)

(ARM)

Jelang Lebaran

Jalan Pantai Barat Mandailing Natal Belum Diperbaiki PANYABUNGAN - Jalan lintas Pantai Barat hingga saat ini belum dilakukan perbaikan, meskipun menjelang hari raya dan sepertinya pihak Dinas Jalan jembatan Provinsi Sumatera Utara sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbaikan bahkan terkesan membiarkan jalan tersebut semakin parah untuk dilintasi.

"Kita Masyarakat yang setiap harinya melintasi jalan ini meminta pada pemerintah melalui Dinas Jalan Jembatan Provinsi Sumatera Utara agar melakukan perbaikan jalan Lintas Pantai Barat yang semakin parah, apalagi saat ini menjelang hari Raya Idul Fitri dipastikan banyak masyarakat yang pulang dari perantaun melintasi jalan." demikian disampaikan tokoh masyarakat kec.Lingga Bayu Rahmat.

Bila dibiarkan dipastikan nantinya banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan karena banyaknya lobang jalan yang menganga siap untuk merenggut nyawa pengendara apalagi

dimusim hujan nantinya lobang yang ada dibadan jalan tidak kelihatan sehingga pengendara sering mengalami kecelakaan, tambahnya.

Dikatakannya lagi, jalan ini satusatunya yang menghubungkan tujuh kecamatan yang ada diwilayah Pantai Barat. Diceritakannya, letak parahnya jalan berada di kec. Panyabungan Selatan Dan Kec. Batang Natal yang hampir disepanjang jalan mengalami kerusakan dan berlobang, namun kita melihat pemerintah terkesan membiarkan kerusakan jalan tersebut tanpa adanya upaya yang dilakukan.

Apabila dilakukan perbaikan jalan lintas Pantai Barat ini diharapkan, jangan hanya menimbun dengan pasir saja karena tidak bertahan lama, apa salahnya perbaikan dilakukan dengan cara pengaspalan ulang pada jala-jalan yang rusak parah ketimbang hanya ditimbun dengan pasir dan tanah saja katanya.

Dan kepada Pemudik nantinya yang akan pulang kekampung halamannya diharapkan lebih hati-hati ketika melintasi jalan lintas pantai barat ini karena kondisi jalan sudah rusak parah dan dikhawatirkan nantinya akan memakan korban jiwa bila tidak dilakukan perbaikan, ungkapnya (TH)

Bupati Asahan Himbau Masyarakat Tingkatkan Zakat ASAHAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menghimbau masyarakat muslim Kabupaten Asahan untuk meningkatkan pembayaran zakat dan bersedekah serta berinfaq.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Asahan disetiap kunjungannya dalam safari Ramadhan. Himbauan ini juga disampaikan oleh seluruh tim safari ramadhan yang mengujungi 202 masjid/musholla di Kabupaten Asahan.

Dalam menunaikan kewajiban zakat, Bupati Asahan menganjurkan masyarakat membayar zakat melalui lembaga zakat agar penyalurannya dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. “Dibulan Ramadhan ini, mari kita tingkatkan zakat serta

infaq dan sedekah kita," kata Bupati Asahan disetiap kunjunganya ke masjid dan musholla.

Bupati Asahan menjelaskan bahwa menunaikan zakat, infaq dan sedekah di bulan ramadhan adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan para muslim yang mampu, sekaligus mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki sehingga rezeki orang yang berzakat akan terus diberkati.

Bupati Asahan yang akrab disapa Buya ini menjelaskan bahwa bila masyarakat terus meningkatkan zakatnya, niscaya rezeki daerah ini akan terus bertambah. Misalnya Desa ini akan mendapat rezeki pembangunan dari dana APBD Asahan. Apalagi daerah di Desa banyak membutuhkan perbaikan jalan. (IN)

Walikota Buka Sosialisasi SPKD Subulussalam SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH mengatakan disaat kepemimpinan pertama yang lalu sebagai walikota mengaku masih banyak yang berada digaris kemiskinan, hal itu berdasarkan data dari jumlah penerima beras Raskin.

Demikian disampaikan Merah Sakti saat acara sosialisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Kamis (10/7), di hotel Grand Mitra Subulussalam.

Namun kini dalam lima tahun kepemimpinannya sebagai Walikota Subulussalam telah jauh menurun garis kemiskinan di kota Subulussalam maka diharapkan kepemimpinanya dalam kedua ini agar semua pihak dapat mendukung supaya terhindar dari kemiskinan, "Karena tanah kita punya, juga air, tetapi kenapa kita seperti penumpang di daerah sendiri," pungkasnya.

Diharapkan kepada seluruh komponen agar dapat merubah perilaku untuk merubah hidup lebih baik tetapi kalau tidak bisa merubahnya kapanpun tidak akan mendapat kesejahteraan.

Dirinya mendukung Program PNPM karena program tersebut sebagai satu satunya yang bisa mengatasi kemiskinan tetapi yang paling penting pihak terkait agar dapat mengawasinya jangan hanya memprogramkan tetapi bisa memanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Karena banyak kita lihat Program itu tidak sesuai harapan kita seperti pembangunan MCK setelah selesai pembangunannya tidak

berapa lama langsung tidak bisa dimanfaatkan lagi karena kerusakan dan yang lain maka hal ini diharapkan agar seluruh pihak dapat mengawasi agar jangan sia sia karena itu uang rakyat.

Dalam kesempatan itu Walikota mengatakan untuk mengurangi biaya, kepala Dinas dan Badan pada tahun 2015 akan melakukan merger beberapa Dinas agar mengurangi anggaran untuk itu tetapi hal itu terpaksa dukungan seluruh pihak. ujarnya.

Dijelaskan seperti kampong Suka Makmur kecamatan simpang kiri dan kampong Lae Motong kecamatan penanggalan mengakui tidak mendukungnya masa Pilkada yang lalu namun Sakti akan memprogramkan pembangunan ke kampong itu seperti di desa Sikelang akan membangun Perumahan sebanyak 40 unit rumah di dusun planja juga membangun jembatan sikelang planja yang menelan biaya mencapai Milyaran.

Sebelumnya kepala Bappeda subulusalam Zulkifli,S.STP M.SI dalam sambutannya substansi penyusunan SPKD kota subulussalam adalah untuk penanggulangan kemiskinan darah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dan menjadi pedoman dalam proses penyusunan RPJMD. Hal itu sebagai Acuan oleh Satuan kerja Perangkat Kota (SKPK) kota Subulussalam dalam memperkuat rasionalisasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan tetapi hal ini perlu dukungan dari semua pihak terangnya.(KARTOLIN)

Yang Ingin Mudik ke Kerinci Harap Waspada Lewat Muara Emat KERINCI - Pengendara roda dua atau roda empat yang akan melintas di jalur Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, yang berbatasan dengan Kabupaten Merangin, diminta waspada. Pasalnya, di ruas jalan provinsi tersebut, minim rambu lalu lintas.

Kondisi ini diperparah lagi dengan banyaknya lobang dan jurang di bibir jalan. Sehingga, pengendara yang sedang melintas, dituntut ekstra hati-hati saat memasuki kawasan Muara Emat yang selama ini kerap terjadi kecelakaan maut.

Kepala Desa Muara Emat, Darwan mengatakan, sejauh ini belum ada rambu lalu lintas yang di pasang di kawasan itu. Yang ada hanya satu spion di salah satu tikungan, itupun sudah roboh diterpa angin.

"Makanya sering terjadinya kecelakaan. Kondisi ini juga diperparah dengan buruknya jalan. Ba-

nyak juga jurang yang sangat dalam, sehingga membahayakan pengendara," katanya, Senin (7/7).

Darwan mengimbau pengendara yang akan mudik lebaran, tidak buruburu saat melintasi jalan ini. "Kalau terlalu cepat, bisa-bisa niat ingin lebaran bersama keluarga malah batal, karena kecelakaan," ujarnya.

Katanya, beberapa bulan terakhir, setidaknya terjadi tiga kecelakaan di kawasan tersebut. Dua diantaranya menyebabkan korbannya tewas. "Beberapa waktu lalu ada anggota Brimob dan sopir truk yang meninggal, saat kendaraan mereka terbalik disana," Darwan menjelaskan.

Ia berharap pemerintah segera memasang rambu dan memperbaiki jalan di kawasan itu. "Kalau memang pemerintah tidak mampu, maka saya akan memasang sendiri rambu lalu lintas di kawasan ini,

dengan swadaya masyarakat," ujarnya.

Kata Darwan, ia juga akan memasang poster di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan. Imbas dari sering terjadinya kecelakaan maut, sopir yang melintas dikawasan ini banyak yang ketakutan, karena melihat penampakan aneh. "Kemarin, ada sopir truk yang berhenti di rumah saya, katanya di jalan ada orang tanpa kepala menghentikan mobilnya di jalan," ujarnya lagi.

Bukan Darwan saja yang ngeluh soal minimnya rambu lalu lintas.

Namun, pengendara yang melintas di kawasan Muara Emat, juga mengeluhkan hal itu. Idil misalnya.

Ia sempat dua kali nyaris kecelakaan akibat tidak adanya rambu.

"Kalau sedang hujan, selain rawan longsor, badan jalan juga tidak kelihatan. Salah-salah bisa masuk jurang.

Apalagi tidak ada rambu-rambu

peringatan di tempat yang rawan terjadinya kecelakaan," katanya.

Ia mengaku, akan menuntut dinas PU dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, jika ternyata menjadi korban kecelakaan disana, karena tidak adanya peringatan dari pihak terkait selaku penyelenggara jalan. "Ini merupakan kesalahan penyelenggara jalan. Sudah jelas rawan, tapi kok tidak ada rambunya," kata Idil.

Kapolres Kerinci, AKBP A Mun'im, melalui Kapolsek Batang Merangin, Iptu Asril, juga menghimbau pengendara untuk hati-hati. "Selain banyak jurang dan jalan rusak, juga terdapat tebing rawan longsor," katanya. Asril meminta, agar pengendara untuk tidak menghentikan kendaraannya, atau beristirahan di bawah tebing ataupun pohon besar. "Longsor sewaktu-waktu bisa terjadi," pungkasnya. (BOY)

LONGSOR - Longsor yang terjadi di Muara Emat belum lama ini. (KPK POS/BOY)

E D I S I 311 14 - 20 JULI 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

KASUS KAPAL BEKAS, DISULAP BARU

Diskanla Provsu dan Diskanla Batubara Diduga Korupsi MEDAN - Sejak Tahun 2010 Pemerintah memberikan bantuan kapal dan alat tangkapnya kepada kelompok nelayan. Program seribu kapal Inkamina dari Kementerian Kelautan Tahun Anggaran 2013 diduga menyimpang. Bahkan anggaran bantuan kapal untuk kelompok nelayan yang bersumber dari dana APBN TA.2013 sebesar Rp21 milliar untuk Provinsi Sumatera Utara di duga Mark-Up.

PROTES - Ratusan warga mendatangi Kantor KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan Medan, Rabu (9/7). Mereka protes karena tidak mendapatkan formulir C6 dan A5 hingga jadwal pemungutan suara di TPS berakhir.

Tak Dapat C6, Ratusan Warga Datangi Kantor KPU MEDAN - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dan kantor-kantor kelurahan didatangi ratusan warga yang memprotes karena tidak mendapatkan formulir C6 dan A5 sebelum jadwal pemungutan suara di TPS ditutup pukul 13.00 WIB, Rabu (9/7).

"Kami bingung, pas kami datang ke TPS mereka nyuruh melapor ke KPU sini," ujar salah seorang warga bernama Adlan (50) warga Surabaya, di Kantor KPU Medan Jalan Kejaksaan.

Dikatakannya, ia sudah tinggal di Kota Medan sejak 2011. Dia juga mengaku sudah melapor ke kepala lingkungan sejak tiga bulan lalu agar bisa terdaftar sebagai pemilih. "Nyatanya sampai sekarang nggak bisa juga," kesalnya.

Warga lainnya yang juga tidak bisa mencoblos juga kecewa dengan KPU Kota Medan yang telah menutup jadwal pengurusan A5 (pindah memilih) sejak 28 Juni 2014.

Namun karena keinginan mereka untuk bisa memilih tetap tidak mendapat solusi dari pihak KPU Medan, mereka akhirnya pulang dengan perasaan kecewa.

"Sayang kali suara kami nggak bisa disalurkan," tandas mereka kesal.

Sementara itu, ratusan warga

Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia juga mendatangi kantor kelurahan di Jalan Sejati No 15. Mereka protes karena kesulitan mencari Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos. Sementara, C6 mereka tidak kunjung didistribusikan oleh kepala lingkungan mereka.

"Kami semuanya dibola-bola jadinya," ketus Wanto (30) salah seorang warga setempat.

Dijelaskannya tidak adanya formulir C6 membuat mereka kesulitan mencari TPS. Sementara, di lokasi permukiman mereka letak TPS tidak lagi sesuai dengan TPS saat pemilu legislatif lalu.

Ironisnya lagi, petugas KPPS menurut mereka juga tidak mengetahui di mana warga tersebut terdaftar dan mengarahkan mereka untuk melapor ke kantor kelurahan.

"Kami disuruh ke mari, makanya kami datang. Jangan kami dibolabola. Untuk memilih presiden aja susah," kesalnya.

Pantauan di lokasi, ratusan warga tersebut terlihat memadati ruangan kantor kelurahan untuk mendapatkan formulir C6.

Petugas tampak kewalahan melayani warga yang saling berdesak-desakan karena memburu waktu agar bisa memilih sebelum TPS ditutup.

(SMG)

Kapal dan alat tangkap yang diberikan kepada 4 kelompok nelayan di Batubara sebanyak 4 unit. Ke empat kelompok nelayan itu masing-masing mendapatkan 1 unit kapal dan alat tangkap, per unitnya berbiaya sebesar Rp1,5 milliar. Kelompok nelayan yang menerima bantuan itu yaitu, kelompok Duta Nelayan Kecamatan Tanjung Tiram, kelompok Fajar Sentosa Kecamatan Limapuluh, kelompok Rezki Nelayan Kecamatan Medang Deras dan kelompok Bagan Area Kecamatan Tanjung Tiram.

Menurut, Ketua DPD LSM Penyalahgunaan Peraturan Pemerintah dan Aset Negara (P4AN), M.Amin, bantuan kapal untuk nelayan yang berukuran 5x22 meter terbuat dari kayu berkualitas rendah. Masyarakat juga tau karena proses pembuatan kapal dikerjakan di Tanjung Tiram. Selain masalah kayu kapal, di duga ketua kelompok yang menerima bantuan itu bukanlah seorang nelayan melainkan seorang pengusaha.

Dugaan penyimpangan juga terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Tanjungbalai TA.2012 untuk pengadaan kapal motor dengan bobot 30 GT (grosstone) dan penyaluran dana PUMP dengan total biaya mencapai Rp5 milliar.

Indikasi korupsi mengarah kepada kelompok penerima bantuan yang diduga bukan dari kalangan nelayan melainkan dari kalangan pengusaha perikanan. Bahkan diantaranya penerima bantuan tersebut oknum PNS yang memiliki kedekatan dengan Kepala Dinas.

Untuk TA.2012, sebanyak 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan penerima dana PUMP Diskanla Tanjungbalai yaitu Cahaya Bahari, Rezeki Nelayan, Sinar Bahari, Bahari Abadi, Bahari Makmur, Nelayan Abadi, Bahari Santosa, Bintang Anugerah, Rezeki Bersama, Fajar Harapan, Nelayan Cantik, Bahtera Nelayan, Bahari Rezeki, Sabar Menanti dan Harapan Laut.

Dan Untuk dugaan penyimpangan bantuan kapal dan alat tangkapnya untuk kelompok nelayan di Tanjungbalai ini telah dilakukan pengusutan oleh tim penyidik Polresta Tanjungbalai.

Ismet Pulungan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kerja seakan mengelak dan berbelit-belit saat dikonfirmasi terkait adanya temuan penyimpangan bantuan kapal di Kabupaten Batubara.

Ironisnya, hasil investigasi KPK Pos di Kabupaten Batubara menemukan adanya indikasi penipuan. Kapal serta alat tangkap yang seyogyanya diterima kelompok nelayan bukanlah kapal baru.

Kapal yang diberikan kepada kelompok nelayan adalah kapal bekas yang disulap jadi baru. Kapal bekas tersebut dibeli dari kubu, Pekanbaru Riau kemudian di rehab di Tanjung Tiram persisnya di dekat jembatan Panjang menuju istana Niat Lima Laras Ujung. Dibawah jembatan itulah kapal tersebut di renovasi oleh tukang sehingga kelihatan baru.

Saat dionfirmasi diruang kerjanya minggu lalu, Ismet Pulungan membantah soal kapal bekas itu."Itu tidak benar. Kapal itu baru dikerjakan",ucapnya dengan nada tinggi. "Tau dari mana kalian kalau saya PPTK nya", tanyanya dengan lantang.

Sikap yang diperlihatkan Ismet Pulungan kepada wartawan sangat tidak profesional.

Dengan memberikan informasi yang berbelit-belit dan enggan direkam saat wawancara semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan pada pengadaan kapal Inka Mina di Dinas itu.

Ada Temuan Gubsu Harus Proaktif Terkait kasus tersebut, Praktisi Hukum Bambang Santoso SH mengatakan jika Diskanla Provsu dan Diskanla Batubara melakukan perbuatan melawan hukum dengan merugikan keuangan negara jelas

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kotapinang Jl. Lintas Sumatera - Kota Pinang (samping “Impala Motor”)

itu namanya korupsi.

Karena anggaran bantuan kapal untuk kelompok nelayan yang bersumber dari dana APBN TA.2013 merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk membeli kapal baru bukan kapal yang direkondisikan atau kapal bekas seperti yang ditemukan di Kabupaten Batubara.

“Kalau kapal yang dianggarkan adalah kapal baru pasti barang baru. Tetapi kalau pengadaan kapalnya dengan menggunakan anggaran kapal baru nyatanya kapal rekondisi pasti ada selisih harga yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan itu jelas namanya korupsi,” ujarnya.

Dengan adanya temuan di Diskanla Batubara tersebut jelas menunjukkan bahwa prosedur yang dijalankan Dskanla Provsu menyalahi dan tidak sesuai dengan hukum. Isi kontrak juga sudah pasti berbeda antara dokumen baru tapi nyatanya tidak baru dan itu juga sudah korupsi.

Susunan panitia pengadaan sampai panitia pemeriksa dan panitia penerima barang itu lengkap dalam kontrak. Jadi jika pengadaan kapal tersebut hasil dari rekondisi pastinya sangat kelihatan dari kontrak tersebut, tegasnya.

Kalau pengadaan dana tersebut sudah selesai dan dana anggaran itu juga sudah dicairkan maka ada kemungkinan main mata antara Diskanla Provsu dengan Diskanla Batubara. Dalam hal ini kinerja PPTK dipertanyakan, tukasnya.

Bambang pun menekankan bahwa temuan ini tindakan korupsi yang melibatkan pihak swasta dengan Dinas terkait. Untuk itu, Bambang mengharapkan Diskanla Provsu dan Diskanla Batubara harus mengembalikan uang negara yang sudah mereka korupsi.

Gubsu selaku kepala pemerintahan harus proaktif dalam menyikapi temuan tersebut. Gubsu harus segera laporkan temuan itu ke BPK untuk dilakukan audit.

Jika benar telah terjadi kerugian negara maka secepatnya kasus tersebut dilimpahkan ke Kejatisu dan KPK. “Temuan tersebut jangan dibawa diam oleh Dinas terkait selaku pengelola. Karena kalau dibawa diam maka akan timbul dugaan telah terjadi kong-kalikong antara Dinas terkait,”tegasnya. (RUD/VIN)