Epaper kpkpos 312 edisi senin 21 juli 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 312/ THN VII 21 JULI - 3 AGUS 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

HASIL QUICK COUNT BEDA, SITUASI KAMTIBMAS SEPERTI ‘HAMIL TUA’ • DI HALAMAN

12

Tidak Terbit Sehubungan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah, maka koran KPK Pos pada Senin 28 Juli 2014 TIDAK TERBIT. KPK Pos Edisi 313 kembali terbit pada Senin, 4 Agustus 2014.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, semoga para pembaca dan relasi maklum.

Pada kesempatan ini, Pimpinan, jajaran Redaksi dan keluarga besar KPK Pos mengucapkan; Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aizin wal Faizin, mohon maaf lahir dan bahtin.

Penerbit

» Annas Maamun (kiri).

Gubri Panggil Pejabat Perlengkapan BAGANSIAPIAPI - Terkait dugaan penggelapan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov)) Riau di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Gubernur Riau H. Annas Maamun mengatakan akan memanggil Pejabat Perlengkapan Prov Riau.

Demikian disampaikan Gubri, Sabtu pekan lalu, di rumah dinas Bupati Rokan Hilir menjelang berbuka puasa bersama dengan masyarakat Bagansiapiapi.

Pejabat yang akan dipanggil Gubri pejabat Perlengkapan Pemprov Riau yang melakukan penjajakan terkait • LANJUT KE HAL. 2

Polisi Sudah Ketahui Kecurangan Pemilu

JAKARTA – Penetapan hasil rekapitulasi pemungutan suara di KPU, Selasa (22/7) besok, menjadi akhir dari pelaksanaan pilpres 9 Juli. KPU secara resmi akan menetapkan pemenang pilpres, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dikabarkan, sejumlah relawan berencana akan turun ke jalan dan mengawal rekaputasi dan pengumuman hasil resmi pilpres tersebut. Sementara Polri dibantu TNI siaga dan sudah menseterilkan gedung KPU.

KEPALA Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengatakan, telah mengetahui upaya kecurangan dalam pemilihan umum presiden 2014. Sutarman menuturkan kecurangan dilakukan oleh kedua kubu calon presiden.

“Kami tahu persis kecurangan dilakukan tim sukses,” ujarnya seusai pelantikan Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (16/7).

• LANJUT KE HAL. 2

Tangkap Perusuh 22 Juli

• LANJUT KE HAL. 2

Relawan Jokowi-JK Temukan Penggelembungan Suara Seorang perempuan, yang saudara perempuannya dipercaya menjadi korban pesawat Malaysia Airlines Mh-17 yang jatuh di Ukraina, menangis saat ia menunggu kabar di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang, Malaysia, Jumat (18/7).

Malaysia Airlines Bisa Bangkrut?

JAKARTA - Kecelakaan pesawat Malaysia Airlines di Ukraina bisa membuat keadaan ekonomi perusahaan ini semakin memburuk, meski kesulitan keuangan telah dihadapi sebelum maskapai ini kehilangan MH370 pada 8 Maret lalu.

Alasan jatuhnya MH17 belum diketahui pasti. Namun dua bencana besar ini bisa membuat Malaysia Airlines sulit untuk terus beroperasi.

“Ini akan sulit,” kata Robert Mann dari RW Mann & C di Port Washington, New York, seperti dikutip dari USA Today.

Kalaupun ingin terus beroperasi, • LANJUT KE HAL. 2

RELAWAN pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jawa Barat menemukan indikasi kecurangan pemilihan presiden. Indikasi terbanyak yakni dugaan penggelembungan suara dan manipulasi angka.

“Contohnya kesalahan jumlah suara dan perbedaan angka, seperti dari 300an ditulis menjadi 800-an,” kata Gustaff Harriman Iskandar, anggota relawan Hejo di Bandung, Selasa.

WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto mengatakan ada beberapa partai politik yang intensif membangun komunikasi dengan kubu Jokowi-JK.

Menurut dia, salah satu contoh indikasi adanya dugaan penggelembungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara terdapat di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sumber data pengecekan berasal dari hasil pemindaian formulir C1 di situs Komisi Pemilihan Umum.

• LANJUT KE HAL. 2

Partai Demokrat dan Golkar Mulai Merapat ke Jokowi-JK “ADA yang mau bergabung untuk kepentingan ke depan. Tidak etis disebut sekarang, proses demokrasi biarlah berjalan,” katanya di rumah yang biasa digunakan kubu Jokowi-JK untuk rapat di Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).

Hasto menilai pemerintahan presidensial membuka peluang untuk bekerja sama termasuk dari partai yang dulu menyokong Prabowo-Hatta.

Hasto mengatakan bahwa Partai Demokrat mengisyaratkan untuk berperan lebih dalam pembangunan bangsa bersama kubu Jokowi-Kalla.

“Spirit yang dibawa Demokrat ingin berperan

Hasto Kristianto (kiri) bersama Sekjen DPP PDI PThahjo Kumolo

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan akan menangkap kelompok pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang rusuh atau anarkis saat pengumuman hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum, 22 Juli 2014.

Hal ini disampaikan, meski ia tak melarang kedua tim pemenangan membawa massa ke KPU. “Silakan demo atau unjuk rasa, tapi jangan melanggar hukum. Simpel saja, melanggar hukum ditangkap,” ujar Djoko di Istana Negara, Kamis (17/7).

Ia memberikan imbauan kepada kedua pasangan calon dan tim pemenangan untuk memahami segala kemungkinan yang terjadi • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Berlaku Santun MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dengan tegas mengatakan, pihaknya akan menangkap kelompok pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang rusuh atau anarkis saat pengumuman hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum, 22 Juli 2014.

Djoko tidak melarang kedua tim pemenangan pasangan capres/cawapres membawa massa ke gedung Komisi Pemilihan Umum. Namun dengan catatan, harus tertib dan tidak membuat kerusuhan apalagi anarkis. Jika hal ini • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 312 21 JULI - 3 AGUSTUS 2014

Tim JokowiJK Larang Simpatisan Turun ke Jalan KETUA Tim Pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, meminta kepada simpatisan dan pemilih pasangan nomor urut dua untuk tidak turun ke jalan merayakan kemenangan.

Dia juga melarang relawan dan tim pemenangan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 ini. Tjahjo beralasan untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif.

“Kepada tructural partai pengusung dilarang keras turun kejalan dalam merayakan kemenangan capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla demi menjaga situasi yang kondusif dan stabil,” kata Tjahjo melalui pesan pendek, Kamis (17/7).

Tjahjo meminta sekretaris jenderal seluruh partai pendukung Jokowi-JK agar menginformasikan instruksi ini kepada seluruh pengurus partai di Tanah Air. Menurut Tjahjo, larangan ini merupakan bentuk dukungan kepada Kepolisian RI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama saat pengumuman rekapitulasi suara nasional.

Tjahjo ingin agar hasil pemilihan presiden ditandai dengan kondisi yang aman dan damai.

Sebelumnya, relawan Indonesia Bangkit yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana mengerahkan massa buruh untuk mengawal hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014.

“Kami akan kepung KPU dengan massa buruh sekitar 10 ribu orang. Kita akan kawal dengan aksi damai, bukan untuk intimidasi, apalagi rusuh,” kata Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang tergabung dalam relawan Indonesia Bangkit.

Menurut dia, pengerahan buruh ini dilakukan lantaran mereka punya kepentingan karena Prabowo telah menandatangani 10 tuntutan rakyat, salah satunya buruh.

Unggul di Luar Negeri Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan penghitungan suara pemilih luar negeri dari 10 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) atau sembilan negara. Total ada 130 PPLN yang akan direkapitulasi.

Dari 10 PPLN, pasangan Jokowi-JK memenangkan suara disembilan PPLN didelapan negara.

Sedangkan pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang di Myanmar.(TIM)

POLISI SUDAH KETAHUI KECURANGAN PEMILU...................

• DARI HALAMAN. 1 Menurut Sutarman, kepolisian sudah mengantisipasi berbagai kecurangan ini. Dia juga meminta kecurangan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu.

Sutarman berharap polisi dapat mencegah kecurangan agar pilpres dapat berjalan aman dan kondusif. Adapun tahap penghitungan suara, kata dia, sudah masuk di tingkat kabupaten/kota.

“Saya perintahkan kawal terus, sehingga suara masyarakat benar-benar aman,” tutur Sutarman.

Sutarman meminta para pendukung calon presiden

menggunakan jalur hukum jika memprotes hasil penghitungan suara. Menurut dia, polisi tetap mengawasi proses ini untuk mencegah terjadinya tindak anarkis. “Kelompok masyarakat mana pun harus bisa menahan diri.”

Dia memastikan kepolisian sudah siap menghadapi situasi darurat jelang pengumuman pemenang pemilihan presiden pada 22 Juli. Kepolisian menyiapkan pasukan cadangan untuk menambah pengamanan di Komisi Pemilihan Umum. “Kami juga memperketat akses massa dari luar Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat,” ujarnya.(TIM)

MALAYSIA AIRLINES BISA BANGKRUT?...........................................

• DARI HALAMAN. 1 Henry Harteveldt, seorang analis di Atmosphere Research Group di San Francisco, mengatakan maskapai ini akan membutuhkan kepemimpinan baru untuk menghilangkan kecemasan dari dua tragedi besar yang menyita perhatian dunia ini.

“Maskapai ini harus mengambil langkah nyata dan segera untuk mengendalikan nasibnya,” kata Harteveldt. Namun yang terpenting saat ini adalah mengetahui sebab pasti kecelakaan, apakah tembakan rudal atau masalah dengan pesawat dan awaknya.

Jika memang ditembak jatuh,

reputasi Malaysia Airlines tidak akan tercoreng terlalu parah.

Meskipun masih bertahan, maskapai ini telah kehilangan uang selama bertahun-tahun karena biaya bahan bakar dan bandara yang lebih tinggi, persaingan dari operator murah, dan melemahnya mata uang asing.

Kecelakaan ini telah membuat sejumlah saham anjlok. Sedangkan saham Malaysia Airlines Stock Exchange (KLSE) jatuh 13 persen menjadi 19,5 sen. Hal ini membuat total penurunan harga saham maskapai sepanjang tahun ini mencapai 37 persen. Bahkan saham Boeing pun turun hingga 1,2 persen.(FR/BBS)

BERLAKU SANTUN..............................

• DARI HALAMAN. 1 dilakukan, aparat akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Kita juga mengharapkan agar relawan pendukung kedua pasangan capres/cawapres bertindak dewasa, santun dan menghindari segala kegaduhan yang sangat tidak diharapkan.

Pemilu yang berjalan dengan baik pada 9 Juli 2014 lalu jangan dinodai dengan ketidak puasan terhadap hasil rekapitulasi KPU. Jangan pemilu yang berjalan dengan baik dan tenang terganggu oleh sekelompok orang yang semata-mata hanya ingin memaksakan kehendak.

Jika tidak puas dengan hasil rekapitulasi KPU, para relawan bisa menyampaikan keberatan melalui

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

proses hukum, seperti ke Mahkamah Konstitusi. Cara ini lebih elegan daripada harus anarkis, apalagi melakukan pengrusakan berbagai fasilitas yang dibangun dengan susah payah.

Masyarakat dijagad negeri ini, diharapkan tetap tenang. Jangan terprovakasi dengan isu negatif, karena pihak kepolisian dan TNI akan segera mengambil langkah cepat dan tepat kalau ada yang mengkhawatirkan.

Aman dan damai, itulah harapan kita semua. Bagi Capres/Cawapres harus legowo menerima kemenangan dan kekalahan. Juga harus bisa menahan diri. Jangan sampai melakukan manuver yang dapat menimbulkan kegaduhan yang berakibat bentrok antara kedua kelompok pendukung. Semoga !!!. (***)

Calon Presiden nomor urut dua Joko Widodo berfoto bersama sejumlah musisi, penyanyi, dan pelaku seni saat hadir dalam konser mini Tujuh Hari Untuk Kemenangan Rakyat di Teater Salihara, Jakarta, Kamis (17/7) malam. Jokowi hadir dalam konser mini yang menampilkan aksi sejumlah musisi, pelaku indutri kreatif, dan seni budaya yang digelar untuk menyambut hasil resmi perhitungan suara KPU.

TANGKAP PERUSUH 22 JULI......................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 jika membawa massa. Ia berhadap para koordinator lapangan mampu mengontrol seluruh dinamika dan kegiatan massa yang dibawa.

“Jangan sampai pemilu yang berjalan baik dan tenang hingga sekarang terganggu cuma karena sekian puluh orang,” tuturnya.

Selain jaminan keamanan, Djoko juga mengingatkan perlunya dijaga sikap dan

tindakan sehingga tak merusak fasilitas. Hal ini mengacu pada protes dan kemarahan Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena massa merusak taman sepanjang jalur menuju KPU saat mengantar calonnya mendaftar sebagai peserta pemilu presiden.

Titik Kritis Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, ada dua titik kritis pasca pilpres.

Tanggal 22 Juli ketika KPU mengumumkan hasil pilpres, dan ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perselisihan hasil.

Untuk itu lanjut SBY, ia terus menyerukan kepada seluruh rakyat untuk mengawal proses demokrasi berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dengan demikian, tepat 22 Oktober, SBY akan serah terima kepada presiden baru dan berharap semua berjalan dengan baik.

Dalam kapasitas sebagai Kepala Negara, Presiden SBY telah menyampaikan kepada KPU dan MK untuk melaksanakan proses demokrasi dengan transparan. SBY juga meminta rakyat untuk mengawasi kedua lembaga tersebut.

“Jika ada yang menggugat, hal itu ditempuh dengan jalur konstitusi,” tandas SBY seperti dikutip dari akun twitter @setkabgoid.

Hal ini diungkapkan SBY dalam truct tructu membahas kesiapan Lebaran 2014, di Istana Negara. Presiden SBY juga meyampaikan situasi politik dan keamanan pasca pilpres 9 Juli yang terjaga dengan baik, meski ada ekspresi kemenangan.

“Alhamdulillah berkat kesigapan jajaran TNI/Polri situasi polkam pasca pilpres dapat terjaga dengan baik,” kata SBY di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/7). (TIM)

RAWAN RUSUH POLISI SIAPKAN SNIPER ............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pengerahan massa dari kedua kubu berpotensi menimbulkan konflik jika ada rasa tak terima atas hasil rekapitulasi KPU. Pemerintah sendiri sudah meminta kepada kedua pasangan calon untuk menempuh jalur hukum yang benar jika tak terima hasil KPU, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah juga dikabarkan akan ada mobilisasi massa pendukung kedua pasangan calon. Seperti halnya di Makassar, Kepolisian di sana sudah bersiap-siap melakukan pengamanan.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Fery Abraham mengatakan, pihaknya mengerahkan tiga peleton atau 30 personel penembak jitu (sniper) ke lumbung-lumbung suara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap rawan.

Menurut Fery, kepolisian sudah siap mengantisipasi bentrokan yang mungkin terjadi setelah pengumuman hasil pemilihan presiden nanti. “Kami tak mau ada kejadian buruk, tapi harus selalu siap menghadapi hal buruk tersebut. Makanya tiga peleton penembak jitu kami siagakan,” ujarnya, Selasa.

Fery mengatakan polisi mengerahkan 1.800 anggota untuk mengamankan setiap wilayah yang disinyalir rawan terjadi bentrokan.

Sebagian dari mereka sudah disiagakan di sana sejak masa kampanye pemilihan presiden.

“Mereka berjaga di 14 kecamatan di Kota Makassar. Khusus penembak jitu disiagakan di posko tim pemenangannya masing-masing,” katanya.

Selain itu, Fery melanjutkan, polisi juga sudah siap dengan berbagai senjata api dan truk baja penyemprot air. “Mereka sudah

tahu apa yang harus mereka perbuat untuk mengamankan massa,” kata Fery.

Fery mengimbau masyarakat untuk tenang karena kepolisian telah berkoordinasi dengan kedua kubu yang bersaing dalam pemilihan presiden ini. “Saya berharap kedua kubu saling menahan diri.

Tidak terpancing dengan segelintir oknum yang ingin membuat kondisi tidak kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, ketua tim pemenangan pemilu Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kota Makassar, Raisul Jais, mengatakan ada potensi muncul konflik seusai pengumuman KPU bila ada kecurangan dalam penghitungan suara oleh KPU. “Pasti kami melawan jika penyelenggara pemilu tidak fair dalam melakukan rekap,” kata Raisul.

Tetap Siaga Satu Sedang di Sumatera Utara, kendati tidak mengerahkan sniper,

Poldasu tetap siaga mengamankan pengumuman hasil rekapitulasi KPU. Polda Sumut memastikan situasi keamanan pascapemilihan capres dan cawapres di Sumut masih terkendali, damai dan tenteram. Meski begitu, status siaga satu yang diberlakukan di Sumut belum dicabut.

“Yah masih Siaga I, karena masih ada proses Pilpres yang harus diwaspadai di beberapa daerah,” kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara Irjen Pol Syarief Gunawan di Medan, Kamis.

Dia menegaskan, Siaga I, bukan berarti Sumut tidak aman. “Hanya untuk berjaga. Tidak ada kerusuhan apapun dan di manapun, baik saat kampanye, masa tenang, hari ‘H’ hingga penghitungan suara dewasa ini, kondisi Sumut cukup aman,” tuturnya.

Selain pihak Kepolisan dan TNI yang terus berjaga, ujar Kapolda,

masyarakat juga diminta ikut menjaga keamanan di Sumut.

Adanya kesepakatan tim dua calon presiden/wakil presiden untuk menjaga ketentraman dan kesiapan pemuka agama menyampaikan pesan damai kepada masingmasing ummatnya semakin menambah kekondusivitasan Sumut.

“Masyarakat diminta tenang.

Tidak terprovakasi dengan isu negatif karena pihak kepolisian dan TNI juga akan segera mengambil langkah cepat dan tepat kalau ada yang mengkhawatirkan,” tukasnya.

Syarief Gunawan mengatakan, akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang sengaja melakukan provokasi dengan tujuan mengganggu stabilitas keamanan di Sumut.

Sebagai bentuk antisipasi, Syarief mengatakan, telah menyiagakan personil polisi dalam upaya menjaga keamanan di Sumut.(TIM)

RELAWAN JOKOWI-JK TEMUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA ...............................................

• DARI HALAMAN. 1 Dari hasil tabulasi suara pemilihan yang disertai pemeriksaan rekapitulasi suara dan verifikasi dokumen, dicurigai ada 1.000 lebih suara yang digelembungkan.

“Dicek berdasarkan jumlah daftar pemilih tetapnya, ada

selisih 1.000 suara lebih, ini temuan baru hari ini,” ujarnya.

Gustaff mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah kesalahan itu disengaja atau tidak oleh petugas TPS. Paling banyak temuannya di situs KPU berupa formulir C1 kosong tanpa tanda tangan saksi.

Dia ragu apakah data yang

dipampang KPU valid atau tidak sebagai dokumen resmi.

Relawan pendukung Jokowi di Bandung mulai mengawal hasil rekapitulasi pemilu presiden secara berjenjang dari TPS, kelurahan, hingga kecamatan.

Sekitar 100 orang lebih relawan, umumnya mahasiswa dan warga, sehari setelah pencoblosan

sampai sekarang berkumpul di kantor Sekretariat Partai Nasional Demokrat Jalan Cipaganti, Bandung, untuk membuat tabulasi suara.

Saat ini seluruh data tentang indikasi kecurangan yang ditemukan relawan di Bandung itu masih disimpan dan diperiksa ulang.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, Joko Pramono, mengatakan sampai hari ini belum ada pihak yang melaporkan indikasi kecurangan dlam pemilihan presiden.

“Coba yang menemukan itu, kita bertemu, bagaimana laporannya,” katanya. (TIM)

GUBRI PANGGIL PEJABAT PERLENGKAPAN........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 aset Pemprov Riau diduga telah digelapkan oknum yang tidak bertanggungjawab. Para pejabat yang akan dipanggil Gubri adalah Kabag Administrasi Perlengkapan Indriadi, Kabag Pengawasan Kalsum, dan Kabag Penata Usahaan Zulkifli.

Gubri akan meminta laporan terkait penjajakan yang dilakukan Biro Perlengkapan Pemprov Riau ke Perusahaan PT.Sari Dumai Sejati (SDS) belum lama ini, karena dokumen aset Pemprov

Riau tersebut dibagian Perlengkapan.

Menurut Gubri, masih banyak aset Pemprov Riau yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota yang belum terdata. Oleh karenanya perlu dilakukan inventarisasi, ditanya soal aset Pemprov Riau diduga telah diganti rugi oleh salah satu perusahaan industri, kepada oknum yang tidak berhak.

“Kita akan pelajari, dokumen si pembeli kenapa bisa terbit sertifikat HGB di atas tanah Dinas Perikanan Provinsi Riau yang merupakan aset Pemprov Riau

harus dikembalikan kepada pemerintah,” ujarnya.

Diakui Annas Maamun bahwa pemberitaan KPK Pos terkait dugaan penggelapan aset Pemprov Riau berupa tanah di Kelurahan Lubuk Gaung mengingatkan, dia juga memiliki tanah seluas 2 Ha dibeli pada masa menjabat sebagai Bandes Setda Pemkab Bengkalis.

“Kalau tak salah saya beli tahun 90 an. Suratnya AJB. Ada yang menawar. AJB asli sudah saya serahkan, tapi hingga saat ini tidak ada jawapan, saya akan minta kembali AJB tanah milik saya

tersebut,” sebut Gubri.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos acara buka puasa bersama dengan masyarakat Bagansiapiapi di kediaman rumah dinas Bupati Rohil, Sabtu pekan lalu, merupakan rangkaian pelantikan Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda SE, putra Gubernur Riau H.Annas Maamun. PelantikandilakukandiGedungOlahRaga Batu 6 Bangko Rokan Hilir.

Ditempat terpisah terkait dugaan penggelapan aset Pemprov Riau berupa tanah seluas 50.150 M2, Kepala Dinas Peternakan Perikanan, Kelautan Kota Dumai

Syafrizal ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu, mengatakan mendapat informasi dugaan penggelapan aset Pemprov Riau setelah adanya kunjungan pejabat Perlengkapan Pemprov Riau untuk menelusuri aset Pemprov Riau tersebut.

Sejak dia menjabat sebagai Kepala Dinas 2010 lalu tidak mengatahui adanya aset Pemprov Riau yang dibeli Dinas Peikanan Provinsi Riau meski demikian kita akan bantu Pemprov Riau menelusuri informasi yang dipublikasikan KPK Pos tersebut.(PUR)

PARTAI DEMOKRAT DAN GOLKAR MULAI MERAPAT KE JOKOWI-JK .......................................

• DARI HALAMAN. 1 lebih dalam pembangunan bangsa. Makanya kami membuka ruang untuk Demokrat, Golkar, bahkan PPP.” Juru bicara kubu Jokowi-Kalla, Anies Baswedan, menyambut baik langkah Partai Demokrat dan Golkar yang sudah mencoba berinteraksi. Menurut dia, kubu Jokowi-Kalla hingga saat ini menunggu keputusan internal kedua partai tersebut.

“Komunikasi itu ada, tapi belum ada langkah-langkah konkret.

Belum sampai isyarat bergabung.

Di internal Jokowi-JK menyambut baik,” kata Anies.

Mengenai syarat apa yang ditawarkan, Anies memastikan komunikasi yang terjalin tidak bersifat transaksional. Menurut dia, Jokowi-Kalla konsisten tidak memberikan syarat apa pun.

“Dari kemarin tidak pernah memberikan syarat apa pun baik ke NasDem, PDIP, Hanura, PKPI, PKB. Jadi apalagi yang baru mau bergabung sekarang, wong yang dulu aja tidak ada janji,” katanya.

Tak Masalah Kubu Joko Widodo-Jusuf

Kalla mengaku telah membahas kabar Demokrat dan Golkar bakal merapat ke pasangan tersebut. Demikian dikatakan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella ketika dikonfirmasi, Jumat (18/7). "Komunikasi terkait kemungkinan pasca 22 Juli sudah kita bahas. Bahwa kita ingin koalisi 40 persen untuk capres. Tapi untuk presiden lain lagi," kata Patrice.

Patrice mengakui untuk menjalankan pemerintahan yang efektif tidak cukup dukungan 40 persen di parlemen. "Siapa yang bergabung itu masih kita

cermati. Tidak mungkin 12 partai bergabung," katanya.

Namun, ia mengakui pembahasan tersebut belum melibatkan Golkar dan Demokrat. Patrice juga tidak mempermasalahkan bila kader kedua partai tersebut duduk di kabinet.

"Kalau memang mereka layak. Misalnya di Demokrat ada yang bagus, kalau memang mampu tidak ada masalah. Kita bicara zaken kabinet artinya punya kemampuan tidak. Saya yakin di Demokrat dan Golkar ada orang yang mampu," ujarnya.

Patrice menuturkan wacana

Golkar dan Demokrat bergabung akan dibicarakan oleh partai koalisi Jokowi-JK. "Pasti akan dilibatkan.

Tentu partai yang gabung akan ngomong," imbuhnya.

Tetapi, Patrice menegaskan kursi kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai presiden. Patrice tidak mempermasalahkan bila di kursi kabinet nanti kader Golkar dan Demokrat lebih banyak daripada NasDem. "Artinya presiden yang menentukan posisi penting. Tidak akan maasalah kalau itu memang baik buat negeri ini," katanya. (FR/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 312 21 JULI - 3 AGUSTUS 2014

Rombongan Haji Suryadharma Ali Diperiksa JAKARTA - Kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 dengan tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali, terus bergulir. Giliran rombongan haji yang diajak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) naik haji diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekitar sepuluh orang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan sang menteri.

Mereka: Guritno Kusumo Danu (staf khusus Menteri Agama), bersama Ny, Guritno istrinya, Erik Satrya Wardhana (anggota DPR Komisi VI dari fraksi Partai Hanura), Titiek Murrukmihati (istri staf khusus Menag Etty Triwi Kusumaningsih) , Richard Lessang Frans bersama istrinya Inani Arya Tangkari (orang dekat Suryadharma Ali), Muhammad Mardiono (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Banten), Ivan Adhitira ( anggota Polri juga ajudan Suryadharma), serta Ketua Angkatan Muda Kabah PPP, Joko Purwanto, dan istrinya, Deasy Aryani Larasati.

"Pemeriksaan kasus korupsi haji terus dilakukan.

Penyidik mencari bukti keterangan para saksi dan alat bukti lainnya. Memang, sebelumnya, istri Suryadharma Ali, Wardhatul Asriah dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono yang ikut rombongan haji sudah dimintai keterangan," papar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (17/7).

Semestinya kesepuluh orang itu tidak berhak menikmati fasilitas itu lantaran tidak memiliki kompetensi. Apalagi mereka ditengarai menggunakan jatah keberangkatan jamaah haji reguler yang seharusnya ikut mengantre.

Kesepuluh saksi datang ke gedung KPK secara sendiri-sendiri dan langsung menjalani pemeriksaan.

Saat ditanya sebelum masuk gedung KPK, mereka enggan memberikan keterangan dan menjawab dengan jawaban yang sama. "Nanti dulu ya, saya kan belum tahu apa yang ditanyakan penyidik KPK," papar Guritno yang juga diucapkan yang sama terhadap saksi lainnya.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Akibatnya negara mengalami kerugian sekitar Rp 1 triliun. Apalagi dalam kasus ini diduga ada gratifikasi yang dilakukan Suryadharma Ali dengan mengajak rombongan dari keluarganya.

Juga Suryadharma mengajak unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun.

Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Mei 2014, berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup anggaran dari sejumlah beberapa pokok yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, dan ditengarai menyelewengkan spesifikasi penginapan sehingga harga dibayar tidak sesuai dengan fasilitasnya. hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali pun mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu pada 28 Mei 2014.(ENDY)

NASIONAL

Bupati Karawang dan Istrinya Ketangkap Tangan KPK JAKARTA - Korupsi tak pernah bertepi. Meski banyak pejabat pusat dan daerah ketangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sayangnya tak membuat jera pejabat lainnya. Bahkan di bulan suci Ramadhan justru melakukan perbuatan tercela.

Kini giliran Bupati Kerawang Ade Swara bersama istrinya Hj. Nurlatifa, serta empat orang lainnya ditangkap KPK di tempat terpisah di Kerawang Jawa Barat.

Ketiga orang ditangkap di rumah dinas Bupati Kerawang, AS (pengusaha), MH (saudara istri bupati Kerawang), dan Nurlatifa istri bupati Kerawang. Dua orang ditangkap di sebuah mal di Kerawang yakni RD (mantan anggota DPRD Karawang) dan SN (pengusaha).

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk berupa uang tunai. "Ada uang dolar Amerika Serikat. Saya belum mendapat jumlah pastinya. Kalau dirupiahkan itu nilainya miliaran," ungkap Johan Budi SP, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (18/7).

Johan menegaskan penangkapan ini tidak terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres). "Saya tegaskan tindakan penangkapan tangan KPK tak ada kaitannya sama sekali dengan penyelenggaraan pilpres," tegasnya.

Dijelaskan, penangkapan terjadi pada Kamis (17/7) sekitar pukul 13.0015.00 WIB. Lokasi penangkapan terjadi di dua tempat yakni rumah Bupati Karawang Ade Swara dan sebuah pusat perbelanjaan di Kerawang.

"Ada tiga orang yang ditangkap di rumah bupati, salah satunya saudara bupati Karawang. Namun masih ada satu orang lagi yang belum dapat.

Kelima orang ini diduga berkaitan melakukan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara di Karawang," ungkap Johan.

Lokasi penangkapan lainnya di mall di Karawang. Ada tiga orang yang ditangkap setelah mereka buka puasa di mall itu. Bupati Kerawang Ade Swara sendiri ditangkap sepulang dari sholat Taraweh Keliling di wilayah Karawang pada pukul 01.30 WIB dinihari. Penangkapan terhadap mereka tidak ada perlawanan. Saat itu juga, mereka dibawa ke Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Hingga saat ini status keenam masih terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk memutuskan status mereka menjadi tersangka atau dilepaskan. Diduga penangkapan itu, terkait dugaan suap kasus Surat Permohonan Penerbitan Tata Ruang (SPPTR) Teluk Jambe, Karawang.

Sejak 2004, tercatat ada 40 kepala daerah dan wakilnya yang berurusan dengan KPK. Jika Ade Swara dan istrinya dijadikan tersangka, mereka adalah pasangan kedua setelah Wali

Bupati Karawang Ade Swara dikawal petugas saat meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (18/7). Ade bersama istrinya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan terkait kasus pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi.

Istri Bupati Karawang, Nur Latifah dikawal petugas saat meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (18/7). Latifah bersama suaminya Bupati Karawang Ade Swara ditetapkan KPK menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi.

Kota Palembang, Romy Herton dan istrinya, Masyitoh, yang dijadikan tersangka oleh KPK. Johan menambahkan hingga kini penyidik KPK terus menggodok detail

kasus yang menjerat Bupati Ade Swara dan lima orang di lingkungannya.

Diperkirakan pada Jumat malam KPK akan mengumumkan kepada publik detail kasus korupsi Bupati Karawang,

termasuk pasal-pasal yang akan dijeratnya.

Menangis KPK berhasil mengamankan 5 orang yang sedang melakukan tindak

pidana korupsi di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya adalah istri Bupati Karawang, Nurlatifah.

Menurut informasi, saat ditangkap di kediamannya Nurlatifah sempat meminta untuk tidak turut dibawa KPK. Bahkan, perempuan yang disebut sebagai salah satu timses pasangan capres ini sempat menangis saat digiring menuju mobil yang akan membawanya ke KPK. "Tadi yang bersangkutan sempat nangis. Tidak mau dibawa," ujar sumber di Jakarta, Jumat (18/7).

Sementara itu, Bupati Karawang Ade Swara sedang tidak berada di kediamannya saat penangkapan berlangsung. Belum diketahui secara pasti dimana yang bersangkutan berada.

Namun, hingga kini masih ada tim penyidik KPK yang terus mengembangkan perkara yang diduga terkait dengan perizinan tanah. "Bupati tidak ada di tempat saat penangkapan berlangsung," kata Jubir KPK Johan Budi.

Informasi yang diterima, perkara tangkap tangan ini berkaitan dengan alih fungsi lahan di wilayah Karawang yang rencananya akan dijadikan proyek pembangunan perumahan mewah.

"Itu terkait izin tanah. Rencananya akan dibuat real estate," ujar sumber.(ENDY)

Kasus Bank Century, Budi Mulya Divonis 10 Tahun Bui JAKARTA - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dan hukuman pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair lima bulan kurungan.

Vonis itu setimpal dengan perbuatannya yang terbukti korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Afiantara, ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/7).

Hukuman itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Budi Mulya dengan hukuman selama 17 tahun penjara, dan denda Rp800 juta subsider 8 bulan kurungan.

Jaksa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan hukum, lebih dulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan adalah perbuatan Budi merusak citra BI sebagai bank sentral, Budi selaku pejabat BI tidak memberikan contoh yang baik, serta nilai kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar.

Afiantara menolak argumentasi tim penasihat hukum Budi yang menyatakan

bahwa sesuai Pasal 45 UU No.23 Tahun 1999 tentang BI seorang Deputi BI tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.

Dikatakan, perbuatan Budi yang ikut serta menyetujui pemberian FPJP kepada Century dengan mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta perbuatan Budi yang ikut menetapkan Century sebagai bank gagal ditengarai berdampak sistemik tidak dilakukan dengan itikad baik sebagaimana penjelasan Pasal 45 UU BI. Dalam penjelasan Pasal 45 UU BI, suatu kebijakan diambil dengan itikad baik apabila dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/ atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilakukan berdasarkan analisis mendalam dan berdampak positif.

Afiantara menilai sesuai faktafakta di persidangan, pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik tidak dilakukan dengan itikad baik. Pertama, karena perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Kedua, karena Budi dianggap memiliki konflik kepentingan.

Hal ini bermula ketika Budi menemui pemegang saham Century, Robert Tantular. Budi meminjam Rp1 miliar kepada Robert. Pinjaman itu sudah dikembalikan Budi pada 2009, saat Robert berada di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Mabes Polri melalui Sekretaris Perusahaan PT Sinar Mas Grup

Sulistianto.

Padahal, sejak 2005, Century diketahui mengalami permasalahan struktural, sehingga BI menetapkan Century dalam pengawasan khusus. Setelah menerima pinjaman, Century yang mengalami permasalahan likuiditas, mengajukan permohonann repo aset.

Permohonan repo aset tersebut tidak ditanggapi oleh BI. Selanjutnya, Century mengajukan permohonan FPJP. Mengingat Capital Adequancy Ratio (CAR) Century tidak memenuhi syarat, Budi bersama anggota Dewan Gubernur BI lainnya menggelar rapat untuk membahas perubahan Peraturan BI (PBI). Akhirnya, Budi bersama Dewan Gubernur BI lainnya menyetujui perubahan PBI. Namun, majelis berpendapat, perubahan PBI itu dilakukan agar Century memenuhi syarat untuk mendapatkan FPJP. Pasalnya, pemberian FPJP dilakukan tidak sesuai ketentuan. Sebelum Century melengkapi dokumen, Budi menyetujui pencairan FPJP tahap dua, bahkan tambahan FPJP, sehingga seluruhnya berjumlah Rp689,394 miliar.

Budi juga mempunyai konflik kepentingan karena Budi memiliki utang Rp1 miliar dengan Robert. Konflik kepentingan lain, yaitu karena ada dana deposito milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI (YKKBI), Yayasan Pensiunan BRI, serta sejumlah nasabahnasabah yang jumlahnya cukup besar di Century.

“Apabila Bank Century ditutup, dana itu tidak akan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena LPS

hanya menjamin dana Rp2 miliar.

Oleh karena itu, pemberian dan persetujuan FPJP dilakukan terdakwa dengan itikad tidak baik karena untuk penyelamatan dana YKKBI yang ada di Bank Century,” ujarnya.

Menurutnya, meski BI beralasan perubahan PBI juga berlaku untuk bank-bank lain, nyatanya Bank IFI yang mengalami permasalahan serupa dengan Century, justru ditutup oleh BI, sedangkan FPJP Century malah diperpanjang.

Padahal, saat penutupan Bank IFI, PBI No.10/30/PBI/2008 PBI FPJP masih berlaku.

Mengenai alasan krisis pada 2008, Afiantara tidak sependapat.

Sesuai bukti dokumen rapat kabinet yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Jusuf Kalla dan sejumlah ahli, seperti Faisal Basri dan Ichsanurdin Noorsy, pada 2008, Indonesia tidak mengalami krisis. Malahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik.

Majelis menganggap seluruh proses, mulai dari perubahan PBI hingga pencairan FPJP dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya orang lain dan korporasi Bank Century. Begitu pula dengan proses persetujuan penetapan Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Budi bersama anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Boediono ikut menyetujui penetapan tersebut.

Saat usulan diteruskan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK Raden Pardede mengubah isi lampiran analisis yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Raden mengubah isi lampiran

dari semula mencantumkan, “untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal Rp1,77 trilun”, menjadi “untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal Rp632 miliar dana akan terus bertambah seiring dengan pemburukan kondisi Century selama November 2008”.

Sekretaris KSSK ini beralasan, jika analisis tidak diubah, usulan BI tidak akan disetujui Ketua KSSK Sri Mulyani. Setelah KSSK menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, ternyata dana yang dibutuhkan LPS untuk penyertaan modal sementara (PMS) di Century membengkak menjadi Rp6,7 triliun.

Bahkan, LPS harus menambah lagi dana PMS, sehingga seluruhnya berjumlah lebih dari Rp8 triliun. Atas pembengkakan itu, Sri Mulyani sempat meminta pertanggungjawaban profesional BI karena BI tidak menyerahkan data akurat mengenai Century.

Sri Mulyani juga sempat ingin meninjau ulang keputusan KSSK. “Namun dihalang-halangi Raden pardede yang mengatakan tidak ada peraturannya untuk meninjau ulang dan Boediono yang mengatakan pemerintah telah memutuskan pengambilan Bank Century, sehingga diharapkan tidak lagi mengambil policy lain yang dapat menjadi blunder dan berdampak lebih buruk,” tutur Afiantara.

Majelis berkesimpulan, Budi telah ikut serta dalam suatu tindak pidana korupsi bersamasama anggota Dewan Gubernur BI lainnya, yaitu Boediono, Miranda Swaray Gultom, Siti Chalimah Fadjriah, Budi Rochadi,

Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo, dan Raden Pardede.

Majelis tidak sependapat dengan tuntutan uang pengganti Rp1 miliar karena uang itu merupakan pinjaman dan sudah dikembalikan Budi kepada Robert. Majelis juga tidak sependapat dengan tuntutan uang pengganti kepada Hesham Al Warraq, Robert, dan Bank Century yang sekarang berubah nama menjadi Bank Mutiara.

Tuntutan uang pengganti sebesar Rp3,115 triliun kepada Hesham, Rp2,753 triliun kepada Robert, dan Rp1,581 triliun kepada Bank Mutiara dinilai tidak relevan. Majelis berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tipikor, uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada pihak yang tidak dijadikan sebagai terdakwa.

Namun, putusan ini tidak diambil secara bulat. Hakim anggota II Anas Mustaqim menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion). Ia menganggap dakwaan penuntut umum kabur karena tidak menguraikan secara lengkap, cermat, dan jelas mengenai pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana.

Pihak turut serta yang dimaksud Anas adalah Sri Mulyani. Selaku Ketua KSSK, Sri Mulyani dinilai memiliki kewenangan untuk memutuskan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mengingat dakwaan dinyatakan kabur, Anas berpendapat dakwaan dan tuntutan penuntut umum batal demi hukum.

Budi Banding Tidak terima dengan putusan majelis, Budi langsung menyatakan banding. Usai

sidang, Budi yang nampak sedikit emosi, menyatakan dirinya merasa sedih dan kecewa dengan putusan majelis. Ia tidak mengetahui mengapa majelis tetap keras kepala seolah-olah BI dan KSSK telah mengeluarkan kebijakan yang salah.

Budi mempertanyakan cara berpikir majelis yang menganggap BI dan KSSK menjadikan alasan krisis untuk menyelamatkan Century. Ia menerangkan, pada 2008, memang belum terjadi krisis seperti tahun 1997-1998.

Namun, BI telah berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi krisis yang berkelanjutan.

Selaku Deputi Gubernur BI Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi telah mengeluarkan 10 PBI untuk memberikan fasilitas akses likuiditas kepada perbankan.

Perubahan PBI FPJP hanya salah satu rangkaian dalam upaya BI untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis yang berkelanjutan.

Menurut Budi, BI telah melakukan kewenangan sesuai dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang diterbitkan Presiden. “Jadi, BI dan pemerintah telah bekerja sesuai mandat UU. Ini adalah bagaimana kami mengantisipasi krisis di perbankan dan keuangan, supaya tidak terulang seperti tahun 1997-1998,” katanya.

Jaksa penuntut umum KMS A Roni masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Ia menyatakan ada beberapa pertimbangan untuk mengajukan banding. Pertama, berat hukuman yang kurang dari dua pertiga tuntutan. Kedua, dissenting opinon hakim. Ketiga, tuntutan uang pengganti yang tidak dikabulkan majelis.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 312 21 JULI - 3 AGUSTUS 2014

SUMUT

Anggaran Satpol PP Kota Tanjungbalai Rp2,5 M Diduga Menyimpang

6 BULAN DANA SERTIFIKASI GURU BELUM DIBAYAR

Program Kegiatan di Pemko Tanjungbalai Rawan Penyimpangan

TANJUNGBALAI- TA 2013 Bagian Humas Sekretariat Daerah dan Protokol Pemko Tanjungbalai untuk pelaksanaan 2 program yang terdiri dari 6 kegiatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.346.

960.000 dan terealisasi sebesar Rp1.323.849.900. untuk Kegiatan lain yaitu pengadaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan menghabiskan anggaran sebesar Rp109.412.500. Untuk program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi menghabiskan anggaran sebesar Rp573.280.000. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi menghabiskan juga menghabiskan anggaran sebesar Rp178.990.000. Juga kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi menghabiskan anggaran Rp363.249.900. Demikian diungkapkan Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai,Nursyahruddin.SE kepada wartawan, Kamis (17/7) bahwa penggunaan anggaran tersebut rawan penyimpangan.

Lebih lanjut dia menyebutkan anggaran lain yang diduga rawan penyimpangan yaitu pada Bagian Protokol pada tahun anggaran yang

sama. Dia menduga penggunaan anggaran pada bagian protokol ini sangat rawan. Dugaan Nursyahruddin bukan tanpa alasan. Melalui 3 Program yang terdiri dari 9 Kegiatan harus menghabiskan dana sebesar Rp3.323.734.305. Dan anggaran yang terbesar dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp1.885.628.100 dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.133.851. 825, cetusnya.

Besarnya anggaran yang dikucurkan pada program kegiatan tersebut menurut Nursyahruddin sangat rawan penyimpangan.

Alasannya, kata dia, berbagai indikator tampak mengabaikan asas kelayakan dan kepatutan juga ketentuan yang telah ditentukan.

Ditambah lagi penggunakan anggaran pada Bagian Humas jumlahnya sangat besar. Dan ini perlu diwaspadai karena ada alokasi anggaran yang tumpangtindih.

Dengan begitu akan mempermudah bagi oknum-oknum tertentu di Bagian Humas Sekretariat Daerah dan Protokol yang dipimpin Plt.Y.SH untuk melakukan penyelewengan anggaran, katanya.(HER)

Dugaan Korupsi Pajak di Tirtanadi, Kejari Minta Bantuan Ahli MEDAN- Penanganan dugaan korupsi penggelapan pajak tahun 2012 di PDAM Tirtanadi senilai Rp800 juta terus 'dikebut' penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

Bahkan, untuk menuntaskan kasus yang menyeret dua tersangka itu, dalam waktu dekat penyidik menjadwalkan meminta bantuan ahli dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara (Kanwil Sumut).

“Sudah kita kirim surat ke pihak Dirjen untuk mendatangkan ahlinya. Jika tidak meleset sesuai jadwal, pekan depan akan kita mintai keterangannya,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Jufri Nasution SH kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/7).

Menurut Jufri, pemanggilan ahli nantinya untuk mengetahui berapa sebenarnya pajak yang sudah disetor PDAM Tirtanadi ke kantor pajak, serta beberapa jenis kewajiban lainnya.

“Kita juga akan melihat be-

berapa kegiatan usaha PDAM Tirtanadi yang memunculkan pajak. Ya normatifnya perusahaan itu sebagai wajib pajak lah,” ungkap lulusan Unsyiah Banda Aceh itu.

Beberapa waktu lalu juga lanjut Jufri, timnya juga sudah menerima print out pembayaran pajak Koperasi PDAM Tirtanadi. Dan sementara, memang baru ditemukan tunggakan pembayaran senilai Rp800 juta yang tidak dibayarkan oleh para tersangka.

Sementara, ketika disinggung soal penambahan tersangka baru dalam kasus tersebut, Jufri mengaku masih belum bisa memastikan hal itu. Menurutnya, hal itu nantinya bisa saja berkembang dari pemeriksaan saksi-saksi dan alatalat bukti yang ditemukan.

“Saya belum bisa pastikan, kita lihat dulu. Kalau memang ada bukti dan data yang mendukung, pasti akan kita jadikan tersangka. Namun sekarang, memang hanya dua tersangka itu saja,” terang mantan Kasidik Kejati Sumut itu.(NET)

Bak sampah menumpuk di depan kantor Camat Natal.

Warga Kecamatan Natal Tolak Bak Sampah Dari BLHKP

NATAL- Masyarakat di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal menolak pengadaan bak sampah. Alhasil, pengadaan bak sampah Tahun Anggaran (TA) 2014 dari Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Mandailing Natal menumpuk di kantor Camat Natal.

Adanya penolakan bak sampah oleh masyarakat, ketika dikonfirmasi Camat Natal Sahrul Matondang menyebutkan penolakan itu disebabkan karena tidak adanya alat angkut sampah yang disediakan oleh Dinas terkait. Alhasil sampah yang sudah menumpuk dalam bak sampah membusuk karena tidak segera diangkut ketempat pembuangan akhir. "Dan hal ini

sangat meresahkan masyarakat karena akan mencemari lingkungan sekitarnya", kata Sahrul.

Sahrul juga menyebutkan, sebelumnya pihak BLHKP Madina tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat tentang penetapan lokasi bak sampah. Karena tidak adanya alat pengangkut sampah, masyarakat khawatir sampah akan menumpuk dan membusuk.

Inilah alasan masyarakat menolak pengadaan bak sampah sehingga meminta saya sebagai camat untuk tidak menerima dan membagikan bak sampah itu", bebernya.

Iyan (22) salah seorang warga mengatakan bahwa sebelumnya warga tidak diberitahu tentang penempatan lokasi

tempat sampah. "Tiba-tiba saja pihak BLHKP Madina sudah meletakkan tempat sampah di depan rumah kami", ucapnya.

"Bukannya kami tidak setuju bak sampah diletakkan di depan rumah, namun tidak ada kejelasan untuk pengangkutan sampah sehingga kami takut sampah itu membusuk dan mencemari lingkungan yang akibatnya akan membawa penyakit yang disebabkan uap busuk sampah tersebut", cetusnya. Jika ada pengangkutan sampah, menurut Iyan, warga tidak keberatan dengan penempatan bak sampah.

Untuk itu dia meminta kepada pemerintah Kabupaten Madina agar menyediakan alat pengangkut sampah sehingga lingkungan bisa terjaga.(TH)

DUGAAN KORUPSI DISKANLA KABUPATEN MADINA

AM2PM Minta Kepada Bupati Copot Kadis PANYABUNGAN- Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Mandailing Natal (AM2PM) melakukan unjukrasa di depan kantor Dinas Perikanan dan Keluatan (Diskanla) Kabupaten Mandailing Natal (Madina),Jumat (18/7).

Aksi yang dilakukan AM2PM ini terkait adanya dugaan korupsi anggaran untuk Rehabilitasi Pabrik Es sebesar Rp445.456.400 dengan dana pendamping (DAK) sebesar Rp44.545.640. Juga anggaran Rehabilitasi Mobil Truk Berpendingin sebesar Rp50.000.00, Bantuan Jaring Selam di 3 Kecamatan sebesar

Rp115.875.000 dengan dana pendamping (DAK) sebesar Rp115.875.000. Anggaran tersebut diduga tidak disalurkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Madina.

Menurut Ketua Aksi AM2PM, Syahdenan Harahap, anggaran yang disalurkan tidak sesuai dengan juklak dan juknis dan sarat dengan KKN. Dengan terkuaknya kasus dugaan korupsi di Dinas itu, dalam orasinya Syahdenan Harahap meminta kepada Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution mencopot Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Madina dari jabatannya.

Syahdenan juga mendesak Kejaksaan

Panyabungan untuk segera mengusut dugaan korupsi yang diduga dilakukan Kadiskanla Kabupaten Madina.

Saat AM2PM melakukan aksi di depan kantor dinas Perikanan dan Kelautan Madina tak satupun pejabat di Dinas itu yang keluar untuk mengomentari orasi yang dipaparkan aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Mandailing Natal.

Kendati tak mendapat respon dari pihak Dinas terkait, AM2PM akan terus melakukan aksi sampai kasus dugaan korupsi ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kata Syahdenan.(TH)

6 BULAN DANA SERTIFIKASI GURU BELUM DIBAYAR

Pencairan Dana Masih Menunggu Perwal Gunungsitoli GUNUNGSITOLI- Sejumlah guru yang telah disertifikasi yang bertugas di Kota Gunungsitoli merasa kecewa.

Pasalnya, sudah 6 bulan lamanya mereka belum menerima dana sertifikasi. Terhitung sejak bulan Januari - Juni 2014 dana tersebut belum mereka terima.

Tersendatnya pencairan dana sertifikasi tersebut sudah berlangsung cukup lama.Awalnya dana tersebut langsung ditransfer ke rekening guru.

Namun sejak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat mengalihkannya dengan mentransfer ke rekening

Pemko Gunungsitoli pencairan dana sertifikasi mulai tersendat.

Bahkan, sebelum keluar Peraturan Walikota (Perwal) Gunungsitoli dana tersebut tidak bisa cair. Padahal petunjuknya bukan seperti itu. Menurut salah seorang guru yang ditemui, Selasa (15/7) peraturan dan petunjuk itu sengaja dibuat. Akhirnya nasib guru terkatung-katung.

Tersendatnya pencairan dana sertifikasi guru di Kota Gunungsitoli diduga dana tersebut disimpan terlebih dahulu dalam kas daerah. Sejak itu pulalah guru penerima dana sertifikasi

mengeluh. Bahkan ada dana sertifikasi yang tidak disalurkan. Contohnya dana sertifikasi untuk bulan Juni dan Desember 2011 masih belum dibayar dan diduga sudah raib. Kasus raibnya dana sertifikasi ini menimbulkan rasa ketakutan para guru, ungkap guru yang tak mau disebutkan namanya ini.

Dia menuturkan, mengendapnya dana sertifikasi di kas daerahselama berbulan-bulan tidak tertutup kemungkinan akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan. Bisa saja dana tersebut dipergunakan sementara untuk kebutuhan yang mendesak. Jika

dana tesebut didepositokan sudah pasti berbunga dan menguntungkan bagi oknum tertentu, tudingnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh KPK Pos menyebutkan SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta sudah keluar pada bulan April 2014 yang lalu. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pihak pengelola dana dalam hal ini Pemkot Gunungsitoli untuk mempersulit para guru. "Kami berharap Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase,MSP segera menuntaskan masalah ini", harapnya.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang

PTK Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, Arozato Harefa ketika dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya,Selasa(15/7) mengakui bahwa dana sertifikasi guru sejak bulan Januari-Juni 2014 belum diserahkan.

Ketika ditanya kendalanya, Arozato Harefa mengatakan sebelum pencairan dana harus keluar Perwal Walikota Gunungsitoli. Dan belum terbayarnya dana sertifikasi guru khususnya bulan Juni dan Desember 2011,menurut Arozato Harefa masih menunggu turunnya SK dari Dirjen Jakarta dan hasil audit dari BPKP. (YAGI)

DUGAAN KORUPSI SERTIFIKASI GURU

4 Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan Terlibat MEDAN- Kepolisian Resort Kota Medan (Polresta Medan) kembali menegaskan soal penuntasan dugaan korupsi tunjangan sertifikasi guru di Disdik Medan.

Lembaga Tribrata itu mengimbau agar BNI Senayan bisa bersikap koperatif membantu kepolisian menelusuri aliran dugaan korupsi tunjangan pahlawan tanpa tanda jasa itu.

“Kasusnya terus kita dalami dan kita sedang berkordinasi dengan instasi terkait khususnya dengan Bank BNI terkait dengan korupsi kasus ini. Kita imbau agar BNI bisa koperatif,” kata Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram SIK saat di ruang kerjanya, Kamis (17/7).

Wahyu Bram kembali

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

TANJUNGBALAI - Penggunaan anggaran Belanja Langsung (BL) di Kantor Satpol PP Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2013 sebesar Rp2.581.988.500 disinyalir banyak terjadi penyimpangan dan pertanggungjawaban anggaran diduga telah direkayasa. Hal ini diungkapkan oleh Irwanto,Direktur Eksekutif LSM TOPPAN RI Kota Tanjungbalai kepada wartawan,Rabu (167).

Dia menyebutkan, Tahun Anggaran 2013 untuk 8 program anggaran yang terdiri dari 23 kegiatan, kantor Satpol PP mendapat alokasi dana sebesar Rp2.581.988.500. Dan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.538.138.123.

Realisasi anggaran yang paling menyolok terlihat pada Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang menhabiskan anggaran sebesar Rp647.500.000. Dan 3 kegiatan pada program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang menghabiskan anggaran sebesar Rp7.076.154.000, ungkapnya.

Terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran tersebut, Irwanto meminta kepada tim auditor BPK RI Perwakilan Sumut benar-benar melakukan pemeriksaan dan jangan hanya mencermati sebatas pertanggungjawaban anggaran saja."BPK juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran tersebut", sarannya.

Sementara saat dikonfirmasi terkait dugaan penyimpangan itu, Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP, Yusmada.SH yang saat ini telah menduduki jabatannya sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Tanjungbalai tidak pernah bisa ditemui.

Ketua LSM TOPPAN ini akan berkoalisi untuk melaporkan dugaan penyimpangan ini ke aparat penegak hukum agar dilakukan pengusutan."Saya akan mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan sampai pelakunya ditindak secara hukum karena sudah merugikan negara", pungkasnya.(HER)

membeberkan, modus dalam kasus tersebut guru diminta untuk membuka rekening di BNI sesuai dengan kesepakatan antara Kantor Kementerian Keuangan dan Kantor Kementerian Pendidikan Nasional.

“Kita sedang mencari buku tabungan, ATM dan keberadaan rekening BNI ini karena dana tersebut diserahkan ke rekening pribadi dari guru tersebut. Sampai saat ini belum diketahui keberadaan buku tabungan, ATM dan rekening Bank BNI tersebut,” akunya.

Wahyu Bram menuturkan, pihaknya sendiri sudah melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan dari para guru tersebut terkait rekening BNI dan rekening pribadi yang dimiliki para guru-guru tersebut.

“Dalam kasus ini, ada 2 rekening

dan kita masih mencari rekening pertama tersebut karena dana itu mengalir ke rekening Bank BNI sementara dana yang diterima para guru itu di rekening pribadinya hanya untuk pengalihan saja,” bebernya.

Terpisah, Sulvan Nasution selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pemko Medan, Kamis (17/ 7) menyatakan persoalan sertifikasi guru di tahun 2012, adalah sepenuhnya tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Medan.

Masalah sertifikasi guru adalah tanggungjawab dinas pendidikan Kota Medan, sebab pihak Disdik hingga saat ini belum mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

“Kalau itu sudah dikelurkan maka

bendahara akan segera mengirimkannya paling lama 2 hari kerja, ke rekening masing-masing guru,” papar Sulvan.

Sementara, Alfiansyah Purba selaku sekretaris yang menangani sertifikasi guru saat dikonfrimasi, Kamis (17/7) mengakuai tidak ada yang salah dalam pelaksanaan sertifikasi tahun 2012. “Kita tidak berhak mengeluarkan SPM kalau belum ada SK dari Kemendiknas,” katanya sembari tidak mau dipersalahkan terkait sertifikasi itu.

Alfiansyah mengaku, dirinya juga sudah diperiksa tim tipikor Polresta Medan terkait masalah dana sertifiaski tahun 2012.

“Saya memang sudah diperiksa oleh Polresta, hingga sekarang dalam proses. Saya tidak tau alasannya

mereka melaporkan saya, padahal dana tersebut masih tertahan di Pemerintah Kota Medan. Karena pada saat itu dana yang dibutuhkan oleh guru di Kota Medan mencapai Rp45 miliar, sementara dana yang dikirimkan oleh Kemendikbud hanya Rp20 milair,” kata Alfiansyah.

Makanya, kata Alfiansyah, saat itu dilakukan kesepakan supaya menunggu tambahnya dana dari kementerian. “Karena jika dibagikan, tentu guru akan ribut, mana yang dapat dan mana yang tidak,” jelasnya.

Alfiansyah juga mengakui, pejabat Didisdik Medan yang sudah pernah dipanggil selain dirinya oleh Polresta yakni Rajab Lubis, Parluhutan Siregar keduanya mantan Kadisdik Medan serta Kadisdik Medan saat ini, Marasutan Siregar.(TIM/INT)

PT Pertamina UPMS Medan Diduga Buka Kredit Fiktif 20 M MEDAN- PT Pertamina UPMS Medan kesandung dugaan kasus korupsi dan harus berhadapan dengan proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Informasi yang diperoleh, Senin (14/7), BUMN itu ditenggarai melakukan kredit fiktif ke BRI Agro Cabang Pembantu Jalan S Parman Medan senilai Rp20 miliar.

PT Pertamina melalui koperasi pegawainya pada Tahun 2012 lalu mengajukan kredit ke BRI Agro senilai Rp20 miliar untuk keperluan anggotanya secara kolektif. Berdasarkan hasil penyidikan tim pidana khusus kejatisu akhirnya menetapkan tiga tersangka.

Mereka adalah, KA, ketua koperasi Pertamina UPMS Medan, SM, kepala cabang pembantu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agro S Parman dan BI, account officer BRI Abro Cabang Pembantu S Parman, diduga telah melakukan modus dalam pemberian kredit karyawan kepada karyawan PT Pertamina Medan melalui koperasi karyawan Pertamina UPMS-1 Medan dengan mengajukan fasilitas kredit kepada Bank BRI Agro.

"Dari hasil keterangan saksi dihadapan penyidik sama sekali tidak pernah mengajukan kredit kepada pihak koperasi. Pengajuan kredit berdasarkan inisiatif dari Ketua Koperasi yang mengarang nama karyawan dalam pengajuan kredit sebesar 20 miliar bekerja sama dengan tersangka lainnya. Namun hanya dibayarkan dalam periode tahun 2012 hingga 2013 sebesar Rp 5,8 miliar," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Chandra Purnama, kemarin.

Para tersangka diduga melakukan kredit fiktif dengan memalsukan dokumen, legalitas, individu atas beberapa debitur berupa KTP, sesuai pemeriksaan PCAO dan pengakuan AO KCP. Verifikasi dokumen kredit juga tidak dilakukan dengan PKL. Dikatakannya, tanda tangan pengurus koperasi karyawan dalam perjanjian kredit, cashie, surat kuasa potong gaji dalam bentuk stempel tanda tangan tidak menggunakan tanda tangan asli, slip gaji juga tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang di Pertamina dan hanya dibubukan stempel koperasi karyawan, kemudian form pembukaan tabungan tidak diisi dengan lengkap dan tidak ditandatangani oleh debitur.

Dalam hal ini, tersangka diduga menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 312 21 JULI - 3 AGUSTUS 2014

KORUPSI

LIPSUS

Andi Mallarangeng Ajukan Banding MANTAN Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengajukan banding atas vonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang ini mengaku, sudah mengerti amar putusan yang dibacakan oleh hakim.

"Saya sampaikan terima kasih kepada hakim, persidangan berjalan lancar dan berahir saya mengerti dengan putusan yang disampaikan," kata Andi di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (18/ 7).

Vonis empat tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni sepuluh tahun penjara.

Andi merasa vonis hakim belum adil sehingga memutuskan untuk mengajukan banding.

"Putusan tersebut tidak sesuai dengan keadilan rasa keadilan saya, oleh karena itu saya memutuskan akan banding," tukas Andi.

Seperti diketahui, Andi Mallarangeng divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Andi juga dijatuhi pidana denda Rp200 juta rupiah subsider dua bulan penjara.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Andi dengan pidana 10 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.(NET)

Isyaratkan Seret Sang Adik MANTAN Menpora Andi Mallarangeng banding atas vonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Andi tetap merasa tidak bersalah.

Mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku, tidak pernah menerima uang proyek sebesar Rp4 miliar dan USD 550 ribu yang diterima oleh adiknya, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng. Andi mengisaratkan seharusnya Choel yang bertanggung jawab.

"Dalam perkara pidana, ya siapa yang berbuat yang bertanggung jawab. Tidak bisa adiknya berbuat, lalu dia bertanggung jawab," kata Andi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7).

Andi mengatakan, saat menjadi menteri sudah melakukan tugas melalui sistem yang ada. Dia pun menyesali, tidak bisa mencegah terjadinya penyimpangan pada proyek Hambalang.

Saat disinggung apakah rela jika adiknya Choel Mallarangeng dijerat oleh KPK. Andi tidak mau lagi berkomentar banyak. "Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab," tukasnya.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Haswandi mengatakan Andi terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri melalui Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Mallarangeng sebesar Rp4 miliar dan USD 550 ribu.

Duit itu diberikan bertahap sebanyak empat kali oleh pihak berbeda. Yakni USD 550 ribu diterima Choel Mallarangeng di rumahnya dari Deddy Kusdinar, Rp2 miliar diterima oleh Choel Mallarangeng di kantornya dari PT Global Daya Manunggal (GDM).

Kemudian Rp1,5 miliar diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT GDM melalui Wafid Muharram, terakhir Rp500 juta diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT GDM melalui staf ahli Menpora, Muhammad Fakhruddin.(NET)

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai, Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

"MENGADILI terdakwa terbukti secara sah dan mayakinkan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua," ujar Ketua Majelis Hakim Haswandi saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (18/7).

Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Andi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Sementara itu, hal yang meringankan ialah Andi berlaku sopan, belum pernah dihukum. Selain itu, Andi pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah saat menjadi anggota Komisi Pemilihan

Umum.

Menurut hakim, Andi juga belum menikmati uang hasil perbuatannya.

Hakim menyatakan Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2 miliar (bukan Rp 4 miliar seperti diberitakan sebelumnya, red) dan 550.000 dollar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng. Andi juga dinyatakan terbukti memperkaya orang lain, yaitu Wafid Muharam, Deddy Kusdinar, Nanang Suhatmana, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggaraheni Dewi Kusumastuti, dan Adirusman Dault. Selain itu, ia juga dinyatakan terbukti memperkaya korporasi.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Jakarta membebaskan hukuman membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar terhadap Andi Alfian Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu hanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara.

"Kepada terdakwa tidak perlu dilakukan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti," ujar Ketua Majelis Hakim Haswandi, saat membacakan surat putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (18/7).

Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta Andi dihukum membayar uang pengganti Rp 2,5 miliar.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalam fakta persidangan uang itu tidak digunakan Andi untuk kepentingan pribadi. Uang itu merupakan fee dari proyek di Kemenpora yang dikumpulkan oleh Sekretaris Menpora Wafid Muharam melalui stafnya,

Poniran. Hakim menjelaskan, uang itu digunakan untuk jamuan makan para tamu Kemenpora, pembayaran akomodasi, dan pembelian tiket pertandingan sepak bola Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, dan di Stadion Bukit Jalil. Uang itu juga digunakan untuk uang saku dan transportasi sekretariat Komisi X saat rapat dengar pendapat dan rapat kerja. "Serta pembayaran tiket dan akomodasi untuk kunjungan kerja ke luar negeri, pimpinan, dan anggota komisi X DPR," jelas Haswandi.

Selain itu, juga digunakan untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk protokoler Kemenpora, pembantu, sopir, dan petugas keamanan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri

dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan, Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2 miliar dan 550.000 dollar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Semua uang itu diterima Andi melalui adiknya, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng. Andi juga dinyatakan terbukti memperkaya orang lain, yaitu Wafid Muharam, Deddy Kusdinar, Nanang Suhatmana, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggaraheni Dewi Kusumastuti, dan Adirusman Dault.

Selain itu, juga dinyatakan terbukti memperkaya korporasi. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.(NET/BBS)

LALAI AWASI PENGGUNAAN ANGGARAN MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng lalai dalam mengawasi penggunaan anggaran di kementeriannya.

Dia mengatakan ini terjadi pada pelaksanaan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang dengan nilai Rp 2,5 triliun.

"Terdakwa selaku pejabat penyelenggara negara berkewajiban mengawasi penggunaan anggaran di kementeriannya," kata anggota majelis hakim Aswijon ketika membacakan amar putusan Andi, Jakarta, (Jumat, 18/7).

Menurut dia, itu terlepas dari apakah politikus Demokrat itu hanya melanjutkan desain proyek Hambalang dengan biaya Rp 2,5 triliun. Namun, apabila perbuatan Andi selaku menteri

ISTRI ANDI MENANGIS

Penyebab Anggaran Hambalang Bengkak MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membeberkan fakta persidangan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng.

Anggaran Hambalang membengkak semula dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Menurutnya, Andi sebagai menteri ingin mengubah konsep pembangunan, sehingga menambah anggaran.

"Dari arahan terdakwa mengenai spesifikasi dan standar internasional pada proyek P3SON, menimbulkan bertambahnya kebutuhan anggaran," kata hakim anggota Prim Haryadi saat membacakan fakta hukum dalam

putusan Andi Mallarangeng di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/7).

Majelis hakim menyebut, di lantai 10 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pernah digelar pertemuan pemaparan konsep proyek Hambalang.

Andi sebagai menteri mengusulkan, proyek Hambalang dapat digunakan oleh atlet junior dan senior berskala internasional. "Serta venue untuk olahraga ekstrim," ucap Prim Haryadi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wafid Muharam, Lisa Lukitawati Isa, Deddy Kusdinar, Rio Wilarso, Muhammad Arifin, Asep Wibowo dan Anggraeni Dewi Kusumastuti.

menguntungkan pribadi, pejabat yang bersangkutan, orang lain, dan korporasi merugikan negara, kata Aswijon, kegiatan tersebut terlarang dan masuk dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta persidangan, Aswijon mengatakan PT Adhi Karya yang menjadi rekanan P3SON dibebani fee oleh ketua proyek Wafid Muharam dan pejabat pembuat komitmen Deddy Kusdinar. "Yang notabene adalah staf terdakwa," kata dia.

Menurut Aswijon, duit tersebut dibagikan beberapa orang. Di antaranya Kepala Badan Pertanahan Joyo Winoto untuk pemulusan pengurusan sertifikat tanah, PPK, bahkan sampai orang-orang di luar Kemenpora, seperti adik Andi, Choel Mallarangeng dan pejabat AK. Dia mengatakan duit fee proyek tersebut juga mengalir ke terdakwa melalui Choel.

"Disita penyidik US$ 550 ribu dari saksi Choel. Hal tersebut diterangkan Choel di persidangan, tetapi perbuatan yang tidak maksimal mengawasi perencanaan dan proyek dibagi-bagi menjadi fee," ujarnya.

Sedangkan duit dari rekanan PT Adhi Karya, PT Global Daya Manunggal yang telah diterima Choel, dikembalikan ke pemiliknya, Herman. Duit itu oleh Herman juga diserahkan ke KPK. "Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Aswijon. Berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan, total kerugian dari Hambalang Rp 463 miliar.(NET/BS)

Andi juga disebut memberikan keluasaan kepada adiknya Andi Zulkarnaen alias Choel Mallarangeng, untuk berhubungan dengan pejabat di Kemenpora. Menurutnya, Andi juga mengenalkan Choel kepada pejabat di Kemenpora.

Hakim menilai, meskipun terdakwa sudah membantah tapi tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, sehingga dikesampingkan.

Tidak hanya itu, Choel juga mendapatkan akses menggunakan ruang kerja Andi di lantai 10 Gedung Kemenpora.

"Untuk melakukan pertemuan dengan pejabat Kemenpora dan calon pemenang (tender)," tukas Hakim.(NET)

ISTRI Andi Alfian Mallarangeng, Vitri Cahyaningsih, tak kuasa menahan tangisnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk suaminya, Jumat (18/7). Vitri yang mengenakan baju lengan panjang warna abuabu juga menggelengkan kepalanya.

Sejumlah kerabat Vitri yang duduk di kursi pengunjung pun berusaha menenangkan dengan memeluknya.

Sementara itu, dua anak Andi, yaitu Gemilang Mallarangeng dan Gemintang Kejora Mallarangeng

hanya terdiam seusai mendengar vonis yang diputuskan hakim.

Mereka kemudian berjalan ke ruang tunggu terdakwa dan memeluk ayahnya.

Dalam ruang tunggu terdakwa, wajah Vitri masih terlihat sendu. Andi kemudian menggenggam tangan Vitri.

Sementara itu, Andi terlihat lebih tenang. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyatakan mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. "Saya merasa putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan saya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk banding," kata Andi seusai mendengar vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.(NET/BS)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 312 21 JULI - 3 AGUSTUS 2014

Pemkab Aceh Timur Peringati Nuzulul Quran ACEH TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur memperingati Nuzulul Quran yang dipusatkan di Masjid Babussalam Keude Dua, Kecamatan Nurussalam, Senin (14/7) malam. Sedangkan untuk kegiatan buka puasa bersama sebelumnya dipusatkan di kediamanan bupati yakni di Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan Darul Ihsan.

Hadir pada kesempatan itu antara lain Wakil Bupati Syahrul Bin Syama'un, Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIk MH, Kasdim 0104, Kajari Idi Hasanuddin SH, Sekda M Ikhsan Ahyat SSTP MAP, Ketua DPRK Tgk Alauddin SE, para kepala SKPK, camat, pimpinan dayah/ponpes dan alim ulama.

Bupati Hasballah HM Thaib mengatakan, pada peringatan Nuzulul Quran tersebut diundang

ulama kharismatik Aceh Tgk H Nuruz Zuhri atau Waled Nu, karena dalam setiap pengajian rutin yang selama ini digelar di Masjid Agung Darussalihin Idi, pemateri yang diundang yakni para alim ulama di Kabupaten Aceh Timur seperti Tgk Asnawi (Abi Nawi Idi Cut), Tgk H Abdullah Rasyid Peureulak dan Tgk Burhanuddin Idi Cut serta beberapa pimpinan dayah terkemuka lain di Aceh Timur.

"Jadi biar lebih bernuansa kali ini kita undang ulama dari luar Aceh Timur untuk mengisi tausiah Nuzulul Quran bertepatan dengan 17 Ramadhan," ujarnya, seraya menambahkan dengan peringatan Nuzulul Qur"an diharapkan Umat Islam semakin giat membaca Al Quran dan terus mendalami serta memahami Al Quran sebagai sumber Hukum Islam.(BSO)

Wabup Lantik Razali Budiman Sebagai Direktur PDAM Aceh Timur ACEH TIMUR - Razali Budiman dilantik sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirta Persada Aceh Timur, menggantikan Muklan yang di SKkan sebelumnya sebagai Plt Direktur PDAM Tirta Persada. Razali resmi dilantik oleh Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama’un di Aula Serbaguna Idi, Selasa (15/7).

Hadir pada pelantikan Waka Polres Aceh Timur Kompol Tirta Nur Alam, Danramil Idi, para

kepala dinas dan para camat.

Sementara pengukuh sumpah dihadirkan dari jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama’un dalam sambutannya mengharapkan, PDAM ke depan mampu memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat melalui tersedianya sarana air bersih sesuai dengan keinginan masyarakat.(BSO)

Gubernur Aceh Tetapkan Jadwal Cuti Lebaran BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menetapkan jadwal libur dan cuti Lebaran Idul Fitri 1435 H bagi para pegawai negeri di Aceh. Jadwal libur dan cuti bersama lebaran itu dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur No 061.2/27922 tanggal 7 Juli 2014.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin menyebutkan, Gubernur Aceh menetapkan jadwal cuti bersama Idul Fitri yaitu Rabu hingga Jumat tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2014. “Sedangkan Senin dan Selasa, 28 Juli dan 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional Idul Fitri 1434 H,” jelas Murthalamuddin.

Murthala melanjutkan, untuk unit atau satuan kerja organisasi

yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan luas, Gubernur berharap agar dapat mengatur penugasan pegawai pada hari libur atau cuti bersama tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Melalui surat edaran itu, Gubernur juga meminta pimpinan instansi atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, supaya meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada hari pertama masuk kerja yaitu Senin 4 Agustus 2014 setelah cuti bersama dan libur nasional tersebut,” kata Murthala, di Banda Aceh, Selasa.(AK)

Gubernur Perintahkan Dinas Pengairan Bangun Tanggul ACEH TIMUR - Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, menginstruksikan Kepala Dinas Pengairan Aceh, untuk menyelesaikan pembangunan tanggul laut di Desa Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur.

“Tanggul ini harus diselesaikan, kawasan ini tidak boleh hilang dari peta Aceh Timur dan kontraktornya harus profesional, bukan seperti selama ini kontraktor koncoisme dan cilet-cilet,” kata dr Zaini dalam kunjungan dan melihat musibah abrasi laut di Teupin Jareng, Idi, Aceh Timur, Minggu (13/7). Sebelumnya, Sabtu (12/7) sore, dr Zaini Abdullah dan rombongan juga telah meninjau dampak abrasi pantai di Desa Kuala Peudawa Puntong.

Gubernur Zaini Abdullah menyatakan prihatin yang mendalam melihat kondisi rumah penduduk yang dihantam abrasi laut sampai menghancurkan dan juga jalan desa.

Kondisi ini sungguh tidak akan terjadi menurut Gubernur, jika tanggul penahan ombak yang dibangun dengan APBA 2013 sempurna di-

kerjakan, dan kontraktor bukan kontraktor koncoisme dan cilet cilet.

Karena itu, Gubernur Aceh itu memerintahkan Kepala Dinas Pengairan Aceh untuk menyelesaikan pembangunan tanggul laut dengan menggunakan teknis yang lebih bagus dengan mengdepankan prinsip professional, bukan karena koncoisme.

Kata Zaini Abdullah, pembangunan tanggul pengaman pantai itu akan diupayakan dalam tahun ini juga melalui anggaran tanggap darurat. Menurutnya, ini adalah bencana yang segera harus diatasi.

Sementara kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Gubernur Zaini Abdullah memina untuk merelokasi beberapa rumah yang kondisinya hampir jatuh ke laut dan sudah sangat tidak layak huni lagi.

Seperti diberitakan wartawan abrasi mengganas terus terjadi di Desa Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, yang menyebabkan sedikitnya lima rumah milik warga telah hilang, dan sembilan rumah lainnya terancam ambruk dihantam abrasi laut.(BSO)

Karyawan PTPN I Terima THR Dua Minggu Sebelum Lebaran LANGSA - Berita gembira tentang jadwal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014 telah disampaikan Dirut Wargani, saat memberikan sambutan pada acara peringatan Nuzulul Quran Keluarga Besar PTPN I, Senin (14/7/ 14) malam yang lalu di Wisma Bina Warga, Pondok Kelapa, Langsa Baro, Langsa.

“Perusahaan membayarkan tunjangan hari raya, meskipun kalau kita merujuk pada edaran Menteri Tenaga Kerja THR harus sudah dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran,” kata Wargani, yang disambut dengan ucapan "alhamdulillah" oleh seluruh hadirin malam itu.

Dia menuturkan bahwa manajemen berusaha sekuat tenaga memberikan atau memenuhi kewajiban kepada karyawan, seperti pembayaran THR yang dibayarkan dua minggu sebelum lebaran, kendati kondisi peru-

sahaan masih belum menggembirakan.

Ia melajutkan tekad manajemen membayar THR lebih cepat, agar karyawan dapat mempersiapkan segala kebutuhan keluarga guna menyambut hari kemenangan pada 1 Syawal yang akan datang.

"Selain itu hal ini juga sejalan dengan himbauan Menteri BUMN Dahlan Iskan agar THR dibayarkan 15 hari sebelum lebaran,” ungkap Wargani.

Kepala Urusan Humas/Protokoler Adi Yusfan kepada media mengakatan tunjangan hari raya yang dibayarkan PTPN I tahun ini kepada seluruh karyawannya mencapai angka Rp14,7 miliar.

“Pembayaran Tunjangan hari Raya (THR) telah dibayarkan secara serentak pada hari Selasa (15/7) baik di kantor pusat maupun di kebun-kebun dan Unit,” ungkap Adi Yusfan mengakhiri pembicaraan.(YAN)

Suasana saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden di Banda Aceh.

Golput Unggul di Banda Aceh

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh merampungkan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden, Rabu (16/7).

Walhasil, kelompok golongan putih alias yang tidak menggunakan hak pilihnya keluar sebagai "pemenang" pemilihan 9 Juli lalu.

KIP Banda Aceh melansir data bahwa warga Banda Aceh yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 156.775 orang. Sementara yang menggunakan hak pilihnya hanya 83.505 orang atau 53 persen. Ini artinya, ada sebanyak 73.270 pemilih yang golput.

Jumlah golput lebih tinggi dibandingkan perolehan suara pasangan Prabowo

Ar-Raniry Kirim Puluhan Dai ke Aceh Tamiang BANDA ACEH - Mengisi Bulan Suci Ramadhan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry mengirim sedikitnya 45 dai ke Aceh Tamiang, kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dai ini dikirim untuk mengisi Safari Ramadhan dan melakukan pengabdian masyarakat.

Mereka mengisi ceramah dan menjadi imam salat Tarawih dipelbagi masjid dan surau yang ada di sana.

Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M) M Jakfar Puteh menyebutkan, para dai yang diberangkatkan pada Sabtu (12/7) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan rutin UIN Ar-Raniry dan ini juga dalam rangka pengabdian dosen-dosen kepada masyarakat.

“Ini kegiatan rutin UIN Ar-Raniry yang berada di bawah tanggung jawab P2M. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahunnya, pada tahun 2014 ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang dan akan berlangsung selama tiga hari dengan mengisi berbagai kegiatan yang digelar di masing-masing desa,” kata Jakfar.

Ditambahkan, sebanyak 45 orang yang tergabung dalam tim safari dan pengabdian ini terdiri dari dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry, mereka akan berada di lapangan pada 13 hingga 16 Juli nanti, akan ditempatkan pada 45 desa dalam tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang antara lain kecamatan Karang Baru, Rantau dan Seruaw.

Jakfar Puteh menyebutkan, setiap kecamatan ditugaskan 15 dai yang akan mengisi ceramah di menasah dan masjid yang ada di kecamatan itu, selama berada di desa masing-masing akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, di antaranya mengisi ceramah dan menjadi imam pada salat Isya dan Tarawih, mengisi ceramah usai salat Subuh serta pada siang harinya mengisi pengajian pada jemaah taklim di kampung-kampung.

“Hal lain juga dapat dilakukan oleh tim safari yang telah ditugaskan, mengisi materi pada pesantren kilat baik di sekolah maupun di pesentrenpesantren, serta dapat juga dimanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan harapan masyarakat di lapangan nantinya,” tambahnya.(AK)

Subianto dan Hatta Rajasa yang mendulang 45.823 suara (56 persen). Sementara Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus puas dengan raihan 36.003 (44 persen).

Ketua KIP Kota Banda Aceh Munawarsyah menyebutkan, jumlah warga yang berpartisipasi pada pilpres menurun sekitar 10 persen dibandingkan pada pileg 9 April lalu, yang mencapai 63 persen.

"Kita akan lakukan evaluasi kenapa pemilih menurun," ujar Munawarsyah usai pengesahan hasil pilpres di Banda Aceh, Rabu sore.

Rapat Rekapitulasi Suara Sementara itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur mengelar

Rapat Penyusunan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Aula Dishubkominfo Peureulak Rabu (16/7/2014) sejak pukul 9.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Rapat dipimpin Ketua KIP Aceh Timur Ismail SAg, didampingi Komisioner DRS Ridwan Suud, Ilyas SHi, Safwan SAg MH, dan Syahrul SSos, dihadiri Ketua Panwaslu Zainal SE, dan Komisioner Irhamsyah SH, Heri Syahputra SE, saksi-saksi dari kedua pasangan capres dan cawapres.

Rapat pleno tersebut mendapat pengawalan dari aparat TNI/Polri yang dipantau langsung Dandim 0104/Aceh

Timur Letkol Inf Mujahidin SH, Kapolres AKBP Muhajir SIK, Kajari IDI Hasanuddin SH, dan Kepala Kesbangpolinmas M Amin SH MH. Proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan lancar hingga pukul 12. 00 WIB. Berdasarkan amatan wartawan, hasil rekapitulasi dimenangkan oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dengan perolehan 64.601 suara sementara Pasangan Capres dan Cawapres JokowiJK memperoleh suara 63.548 suara.

KIP Aceh Timur resmi menutup rekapitulasi perhitungan suara yang dimenangkan oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta.(BSO/AK)

Gedung Sekolah dari Dana Otsus Belum Diserahterimakan ACEH TIMUR - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Abdul Munir SE MAP mengatakan, semua gedung sekolah yang dibangun dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2013 hingga saat ini belum diserahterimakan ke dinas pendidikan.

"Walaupun ada yang sudah dipakai, seperti ruang kelas, berhubung sifatnya mendesak untuk memaksimalkan proses belajar mengajar pada sekolah tersebut," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (13/ 7), usai memimpin pertemuan dalam rangka buka puasa bersama yang direncanakan Kamis di Idi Sport Center.

Menyangkut bangunan SMPN 2 Ranto Peureulak yang dibangun dengan Dana Otsus 2013 dan hingga kini belum dipergunakan, serta ada beberapa bagian

gedung yang sudah mulai rusak, Munir juga mengatakan itu belum diserahkan ke mereka. Selain itu bangunan SMPN tersebut dirasa belum layak pakai.

"Kami sudah menyampaikan hal itu kepada Bupati Aceh Timur dan menyurati dinas terkait di Banda Aceh, di mana pelaksanaan pembangunan fisik gedung SMPN 2 Ranto Peureulak itu kewenangannya pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum," tambahnya.

Hampir semua gedung yang dibangun menggunakan Dana Otsus 2013 bernasib sama dengan bangunan SMPN 2 Ranto Peureulak, artinya setelah selesai dibangun kualitas dan kuantitas bangunannya masih sangat minim. "Jika mutu bangunan tidak baik, maka hal itu jelas merugikan Dinas Pendidikan Aceh Timur, terutama dalam

mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana bagi siswa," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Timur Mahyuddin yang dimintai keterangannya terkait persoalan tersebut membenarkan belum dilakukannya serah terima gedung karena masih dalam proses.

"Menyangkut mutu dari bangunannya, tidak ada persoalan, bangunannya layak pakai kok," kata Mahyuddin, sembari mengatakan dari informasi yang diperolehnya ada bangunan yang kini sudah digunakan sebelum pelaksanaan serah terima dari pelaksana pembangunan.

Terkait hal itu kepada semua pihak dia berharap jangan saling menyalahkan, tetapi saling memperbaiki di mana kekurangannya.(BS0)

Prabowo Hatta Menang di Subulussalam SUBULUSSALAM - Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Subulussalam pada pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 9 Juli Tahun 2014, Rabu(16/7) di Kantor Aula KIP setempat diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), komisioner, saksi dari dua calon, dan TNI Polri berjalan aman dan lancar.

Berdasarkan hasil rekapitulasi itu Prabowo Hatta menang dari lima kecamatan di Kota Subulussalam. Seperti di Kecamatan Simpang Kiri pasangan Prabowo Hatta meraih 7.966 suara sedangkan pasangan Jokowi JK memperoleh 4.310 suara dari jumlah suara sah 12.276 sedangkan suara tidak sah 88 suara. Maka jumlah suara tidak sah dan sah 12.364.

Kecamatan Sultan Daulat pasangan Prabowo Hatta 3.649 sedangkan Jokowi JK 2.204 maka suara sah 5.853 dan suara tidak sah 40 maka suara tidak sah dan sah 5.893. Kecamatan Rundeng Prabowo Hatta 3.764 sedangkan Jokowi JK 1.685 sedangkan suara tidak sah 28 maka suara sah dan tidak sah 5.477.

Kecamatan Penanggalan Pasangan Prabowo Hatta 3.299 suara sedangkan Jokowi JK 2.038 dan suara sah 5.337 juga suara tidak sah 31 maka suara sah dan tidak sah 5.368. Begitu juga kecamatan Longkip Pasangan Prabowo Hatta 1.494 suara sedangkan Jokowi JK 1.039 suara dan sua tidak sah 29 maka jumlah 2.562.

Total jumlah suara Prabowo Hatta sebanyak 20.172 sedangkan Jokowi JK

Saksi pasangan Prabowo Hatta sedang menandatangai hasil rekapitulasi perhitungan suara, Rabu (16/7), di aula KIP Subulussalam. meraih 11 276 suara jumlah suara sah 31.448, suara tidak sah 216 suara seluruhnya memberikan hak pilihnya 31.664.

Demikian disampaikan Ketua KIP dan seluruh Komisioner Subulussalam, Drs Syarkawi Nur, Sumardi, Irwanto Harahap SH, Heri Muliadi SE, dan Alamin, disaksikan seluruh PPK dan panwaslu kecamatan

serta para saksi pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 2.

Usai acara rekapitulasi itu kedua saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden mengaku tidak ada keberatan. "Karena sesuai dengan hasil dari lapangan," ujar saksi dari Pasangan Prabowo Hatta, Dedi dan Ridwan dari Saksi Jokowi JK.(KAR)

DIGEMPUR ISRAEL

Pemerintah Aceh Buka Posko Peduli Palestina BANDA ACEH - Pemerintah Aceh membuka posko bantuan untuk rakyat Palestina. Sebagai langkah awal, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Malik Mahmud menyalurkan sumbangan untuk kaum Muslim di Jalur Gaza yang tengah diserang Israel melalui posko tersebut.

Gubernur dan Wali secara pribadi menyumbang masingmasing Rp50 juta untuk rakyat Palestina, Rabu (16/7).

Dana sumbangan itu disampaikan melalui Koordinator Posko Penggalangan Dana untuk Palestina Mahyuzar.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh

Murthalamuddin menyebutkan, sebagai bentuk kepedulian Aceh terhadap Palestina, pemerintah bekerjasama dengan sebuah media lokal di Aceh membuka posko penggalangan bantuan.

Gubernur, sebut Murthala, telah mengeluarkan surat edaran

yang mengimbau kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Aceh dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan kepada Muslim Palestina.

Dana bisa disalurkan via Bank Mandiri 158 00 64447444, a/n Bantuan Masyarakat Aceh Untuk Gaza dan Bank Aceh No Rek 501.01.99.640001.6 a/n.

Bantuan Pemerintah dan Masyarakat Aceh untuk Gaza dana juga dapat disalurkan melalui rekening Bank Aceh, Nomor 010.01.05.590752-7 a/n Dana Peduli Palestina.

“Ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujar Murthala.(AK)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 312 21 JULI - 3 AGUSTUS 2014

SUMUT NAD

BUPATI NIAS DRS SOKHIATULO LAOLI MM:

Pemindahan Ibukota Kabupaten Nias Hampir Rampung

Suasana Pleno KPU.

Pleno KPU Dairi, Jokowi-JK Unggul 83,22 Persen SIDIKALANG - Pasangan nomor urut 2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M Jusuf Kalla unggul di seluruh Kecamatan di Kabupaten Dairi pada Pilpres 2014 ini. Dari 680 TPS di 15 Kecamatan, pasangan yang diusung partai NasDem, Hanura, PKPI, dan PDI-P ini menang hampir di seluruh TPS. Hasil Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 KPU Kabupaten Dairi (16/7) di Hotel Beristera Sidikalang, pasangan no urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa memperoleh 22.125 suara (16,78 %) sedangkan Pasangan no urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla memperoleh 109.732 suara (83,22 %). Jumlah suara sah 131.857 dan suara tidak sah sebanyak 506 suara,

dengan persentase pemilih sebesar 64,04%. Sedangkan Jumlah DPT sebesar 204.494 Pemilih.

“Hari ini juga berkas kotak suara dibawa ke provinsi, sedangkan berita acara hasil perolehan suara akan kita bawa besok,” kata Ketua KPU Dairi H Sudiarman Manik, SPd. I.M.M di Hotel Beristera Panji Jl. Medan-Sidikalang Panji usai rapat pleno terbuka itu.

Sementara itu untuk sisa logistik, pihaknya akan melakukan pemusnahan di kantor KPU, Namun waktu pelaksanaannya belum di pastikan.

Rapat pleno dibuka untuk umum dihadiri peserta rapat yang berasal dari internal KPU dari berbagai jenjang kepengurusan, beberapa anggota badan pengawas pemilu, serta dua orang saksi yang

berasal dari masing-masing kandidat. Selain itu, beberapa tokoh serta unsur muspida juga terlihat hadir. Acara dimuli sejak pukul 08.00 Wib dan selesai pukul 13.30 Wib, ini bersifat terbuka untuk menepis kecurangan, khususnya penggelembungan suara yang dapat terjadi dalam proses pemilu.

Berita Acara Rapat ditandatangani oleh Ketua KPU, 3 Anggota KPU, dan kedua saksi dari masing-masing Pasangan Calon.

Sementara itu, satu Anggota KPU “Tambar Malum Sagala SH” tidak hadir dalam acara itu dikarnakan sedang sakit.

Sementara itu, KPU tetap menyiapkan sejumlah aparat keamanan dari TNI dan Polisi yang berjaga di sekitar tempat tersebut dari awal hingga acara usai.(NDK)

Pengamat: Ucapan dan Tindakan Prabowo Selalu Bertentangan JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai, klaim nasionalisme yang selalu digembargemborkan oleh calon presiden Prabowo Subianto hanyalah sikap yang hipokrit. Sebab, Prabowo selalu menunjukkan sikap yang kontradiksi antara ucapan dengan tindakan.

“Seperti pernyataannya yang menolak intervensi asing, yang dikesankan seperti nasionalisme sempit era tahun 1920-an saat perang dingin. Tetapi tindakan dan sikap politiknya kan menclamencle, hipokrit, anti-intervensi asing tetapi menggunakan tenaga ahli atau konsultan asing dalam pencapresan,” kata Arbi saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut Arbi, untuk melihat nasionalisme seseorang, maka cukup dilihat rekam jejaknya. Lalu bila klaim dirinya adalah seorang nasionalis, maka bisa dicek apakah ucapanya itu sesuai dengan dengan tindakannya. “Dengan contoh kecil

Perbaikan Pada penerbitan KPK POS Edisi 311, tanggal 14 - 20 Juli 2014 halaman 7 terjadi kesalahan yang sangat mengganggu. Pada berita tertulis judul; "Bupati Lantik Drs Firman Yanus Larosa MAP sebagai Sekda Nias Selatan".

Seharusnya yang benar adalah: "Bupati Lantik Drs Firman Yanus Larosa MAP Sebagai Sekda Nias".

Demikian kesalahan ini kami perbaiki, agar para pembaca dan yang bersangkutan maklum.

NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM mengatakan, tahapan pemindahan ibukota Kabupaten Nias yang selama ini berada di Kota Gunungsitoli akan segera rampung. Hal itu dikatakan Bupati Nias pada acara temu pers yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias dengan wartawan berbagai media cetak/elektronik yang berlangsung di lantai I Kantor Bupati Nias, Jumat (11/7).

Pada acara tersebut, Bupati Nias yang didampingi Sekda kabupaten Nias yang baru, Drs Firman Yanus Larosa MAP dan beberapa pejabat teras lingkup Pemkab Nias mengatakan, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupabumi serta perubahan nama, pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintahan, dan ayat (3) menyebutkan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Kemudian, Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah dinyatakan bahwa pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibu kota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama lima tahun sejak dibentuknya kota.

Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013 tentang pedoman pemberian nama daerah, pemberian nama ibukota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibukota dan pemindahan ibukota, mengamanatkan pemindahan ibukota kabupaten/kota atau ibukota provinsi dilakukan dalam hal pusat penyelenggaraan pemerintahan berada di luar wilayah administrasi pemerintahan daerah yang bersangkutan; keterbatasan

daya dukung wilayah ibukota yang bersangkutan, sehingga tidak tercipta keamanan, kenyamanan, produktifitas, efektifitas, efesien dan tidak memenuhi prinsip keberlanjutan.

Menurut Bupati Nias ada delapan tahapan yang direncanakan dalam pemindahan ibukota kabupaten Nias dan yang telah terlaksana yakni penjaringan aspirasi masyarakat dan atau kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi ibukota Kabupaten Nias yang dilakukan Tahun 2011 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nias yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Nias yang berasal dari daerah pemilihan setempat, unsur mupika, para kepala desa, sekretaris desa, pengurus BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama pada masing-masing daerah.

"Dan mayoritas masyarakat setuju bahwa ibukota Kabupaten Nias berkedudukan di Kecamatan Gido dengan pertimbangan utama, Kecamtan Gido berada di tengahtengah wilayah Kabupaten Nias sehingga memudahkan aksesibilitas sembilan kecamatan lain di Kabupaten Nias," katanya.

Selanjutnya telah diselesaikan penyusunan naskah akademis atas kajian/studi kelayakan calon ibukota Kabupaten Nias dan

penyusunan naskah akademis atas kajian/studi kelayakan calon ibukota Kabupaten Nias telah selesai disusun oleh pihak ketiga dalam hal ini dilakukan konsultan independen tahun 2013. Kemudian meminta persetujuan DPRD Nias terhadap calon ibukota Kabupaten Nias berdasarkan aspirasi masyarakat dan naskah akademis. Lalu, DPRD Nias menyetujui ibukota Kabupaten Nias berada di Kecamatan Gido yang selanjutnya dituangkan melalui Keputusan DPRD Nias.

Setelah itu, terkait dengan persetujuan DPRD Nias terhadap calon ibukota Kabupaten Nias maka DPRD Nias telah memberikan persetujuan calon lokasi ibukota Kabupaten Nias, melalui Keputusan DPRD kabupaten Nias Nomor 170/04/DPRD/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang persetujuan Kecamatan Gido sebagai ibukota Kabupaten Nias.

Dan langkah berikutnya yang telah dilaksanakan yakni Pemkab Nias bersama Ketua DPRD Nias telah menyampaikan usul pemindahan ibukota Kabupaten Nias kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 Juni 2014 dan telah mendapatkan persetujuan Gubsu dan untuk selanjutnya menunggu persetujuan Mendagri di Jakarta.

"Setelah ini kita menunggu reali-

sasi dari Mendagri melalui Dirjen Pemerintahan Umum yang melibatkan Pemkab Nias, Pemprovsu, dan instansi terkait.

Setelah itu Mendagri menyampaikan rancangan peraturan pemerintah tentang penetapan ibukota Kabupaten Nias kepada Presiden RI untuk ditetapkan menjadi peraturan pemerintah," katanya.

Pada kesempatan itu Bupati Nias menyayangkan panitia pemekaran Kabupaten Nias pada waktu itu karena belum mencantumkan di mana lokasi ibukota Kabupaten Nias. "Sehingga akibatnya begitu rumit pekerjaan kita sekarang hanya untuk pemindahan ibukota Kabupaten Nias," ujarnya.

Pada acara tersebut Bupati Nias menyampaikan bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemkab Nias Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata Kabupaten Nias mendapat nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat WDP tersebut baru pertama kali diraih Pemkab Nias pada saat Kepala Inspektorat dijabat oleh Drs Firman Yanus Larosa MAP. Bupati berharap kepada kepala inspektorat yang baru, F Lahagu agar prestasi yang telah diraih ini dapat dipertahankan.(YAGI)

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA KPU SIBOLGA

Jokowi-JK Raih 22.573 Suara Prabowo-Hatta 14.682 Suara dimana Prabowo menggunakan konsultan asing, yakni Rob Allyn, maka sudah bisa dinilai bagaimana kadar nasionalismenya,” ucap Arbi.

Lebih lanjut, Arbi juga mengkritisi sikap pihak Prabowo-Hatta yang seakan-akan menolak intervensi asing, namun dengan sudut pandang sempit. Contohnya, Prabowo pernah menyimpulkan tulisan jurnalis Amerika Serikat (AS) Allan Nairn, soal pernyataan Prabowo di masa lalu yang mengaku sebagai anak kesayangan Departemen Pertahanan AS, sebagai wujud intervensi asing.

Padahal hingga sekarang publik belum pernah mendengar Prabowo membantah apa yang disampaikan Nairn.

“Jadi, apa yang ditunjukkan oleh Prabowo itu omong kosong. Omongannya saja sudah tak benar, apalagi tindakannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, konsultan politik asal AS, Rob Allyn, mengakui bahwa dirinya memang membantu Prabowo-Hatta dalam proses pilpres 2014. Dia menolak telah menjadi "otak" di balik kampanye hitam atas Jokowi. Dia mengaku hanya membuat konsep iklan

televisi Prabowo yang efektif berbasis riset yang baik. Allyn bahkan mengklaim bahwa dirinya terlibat membantu Jokowi di Pilgub DKI Jakarta pada 2012.

Sejumlah media sudah mengupas bahwa terkait pengakuan Allyn yang pernah menjadi konsultan Jokowi pada Pilgub DKI 2012.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memang pernah mengaku telah menghabiskan Rp52 miliar untuk kemenangan JokowiAhok.

Namun, pernyataan itu kemudian dijelaskan oleh Ahok bahwa dana miliaran tersebut bukan digunakan untuk dana kampanye mereka, tetapi digunakan untuk iklan televisi yang menampilkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dan menurut peneliti masalahmasalah politik militer, Made Supriatma, pengakuan Allyn bahwa dia membantu Jokowi dalam Pilgub DKI 2012 adalah hanya pada kerjanya membuat iklan yang didominasi Prabowo. Kata Made, uang Rp52 miliar itu untuk kampanye iklan televisi Prabowo mendompleng Jokowi.(KLUGET)

SIBOLGA - Komisi Pelilihan Umum Kota Sibolga, Rabu (16/7) menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Capres dan Cawapres tingkat Kota Sibolga di Aula Hotel Prima Indah Sibolga Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga.

Pantauan Wartawan di Aula Hotel Prima Sibolga saat pelaksanaan rapat pleno tersebut, menunjukkan bahwa Capres/ Cawapres Nomor urut 1 Prabowo – Hatta meraih 14.682 suara, dan pasangan nomor urut 2 Jokowi – JK memperoleh 22.573 suara.

Ketua KPUD Kota Sibolga Nazran SE mengatakan, bahwa tingkat partisipasi pemilih Pilpres di Kota Sibolga berkisar 59,98 persen dibanding pelaksanaan Pileg yang mencapai 75,45 persen diakibatkan karena kurang sosialisasi. Nazran SE juga membantah bahwa menurunnya tingkat partisipasi masyarakat datang ke TPS pada pelaksanaan pemungutan suara Pilpres tanggal 9 Juli yang lalu bukan karena kurangnya sosialisasi.

“Sosialisasi terus dilakukan seperti di TV, spanduk berisi himbauan bahkan di media masa.

Mungkin saja animo masyarakat memang rendah ditambah lagi

para nelayan Sibolga yang tetap melaut saat pemungutan suara termasuk adanya pemilih yang pindah," ujar Nazran usai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Capres dan Cawapres tingkat Kota Sibolga, Rabu Nazran menambahkan, proses Pilpres di Kota Sibolga mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan perolehan suara berjalan aman dan lancar. "Perhitungan suara ini selanjutnya akan diteruskan ke tingkat propinsi," ujarnya

Dandim 0211/TT Letkol Inf Indra Kurnia disela-sela pelaksanaan rapat pleno KPUD Kota Sibolga menjelaskan, pasukan pembantu pengamanan Pilpres yang berasal dari unsur TNI terdiri dari personil Kodim dan Bataliyon 123/RW masih disiagakan masing-masing di Makodim 0211/TT dan seluruh Koramil SeKodim 0211/TT. "Pasukan kita yang disiapkan untuk diperbantukan dalam pengamanan Pilpres ini masih kita siagakan, demikian juga dengan

pelaksanaan patroli hingga saat ini masih berjalan," ujarnya seraya menambahkan, keberadaan unsur TNI ikut pengamanan Rapat Pleno KPUD Sibolga ini sesuai permintaan Polres Sibolga.

Sementara Kasubbag Humas Polres Sibolga Ipda R Sormin menjelaskan, walaupun rekapitulasi perhitungan suara di KPUD Sibolga sudah selesai pihaknya masih mensiagakan sebanyak 110 personil Polri untuk pengamanan.

"Seluruh personil disiagakan melaksanakan pengamanan tahapan Pilpres ini mulai dari pemungutan suara di TPS hingga perhitungan suara tingkat PPS, PPK dan KPUD," ujarnya Ditempat terpisah, Ketua Koalisi Capres/Cawapres nomor urut 2 Jokowi - JK Kota Sibolga, Imran Sebastian Simorangkir menghimbau para pendukung dan relawan untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya pengerahan massa seperti turun ke jalan.

"Jokowi - JK memperoleh suara terbanyak di Kota Sibolga sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah dilaksanakan KPUD Sibolga," ujar Imran seraya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak termasuk pengamanan yang turut menjaga dan mensukseskan pelaksanaan Pilelpres ini.(KS)

Pemkot Gunungsitoli Laksanakan Rakor Penanggulangan Kemiskinan GUNUNGSITOLI - Wakil Walikota Gunungsitoli Drs Aroni Zendrato membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2014 yang berlangsung di Aula Samaeri Gunungsitoli, kemarin.

Wakil walikota Gunungsitoli dalam sambutannya mengatakan kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermatabat. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu

dan menyeluruh.

"Pemerintah selalu berupaya melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Gunungsitoli dapat dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pemerintah dan kondisi daerah, melalui koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, tercermin dari strategi dan arah

kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Gunungsitoli sebagaimana penjabaran dari visi jangka menengah Pemko Gunungsitoli Tahun 2011-2016 yakni, “terwujudnya Kota Gunungsitoli Kota Samaeri”.

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Gunungsitoli dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur strategis yang merata di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis ke daerah sentra-sentra produksi dan wilayah yang terisolir, peluasan pelayanan

kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, perbekelan dan obat kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan penyakit menular dan gizi masyarakat.

"Pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat di setiap wilayah melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kependidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan produktifitas masyarakat dalam berbagai sektor perekonomian,

melalui peningkatan nilai tambah produk-produk masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penerapan teknologi dalam kegiatan produksi, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha," katanya.

"Untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah yang konstruktif yang dijabarkan secara sistematik melalui program dan kegiatan lintas sektoral secara terpadu dan berkelanjutan, walaupun di satu sisi, kita sadari bahwa kemampuan keuangan daerah yang

sangat terbatas tentunya tidak dapat memenuhi semua harapan kita terhadap alokasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan," sambung Aroni Zendrato.

Pihaknya mengharapkan kepada seluruh SKPD agar dapat lebih jeli, cermat dan produktif dalam menyusun dan melaksanakan program atau kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan di masing-masing SKPD, yang di dasarkan pada analisa yang mendalam terkait tigkat urgensi dan dampak yang dihasilkan, sebagaimana program prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah.(YAGI)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 312 21 JULI - 3 AGUSTUS 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Terbitkan Sprindik Muhtar Ependy JAKARTA - Wakil Ketua KPK Zulkarnaen tidak menampik surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Muhtar Ependy sudah ditandatangani.

Namun, tidak dijelaskan secara rinci kasus yang menjeratnya.

"Iya (sudah ditandatangani sprindiknya)," kata Zulkarnain saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (18/7).

Kendati demikian, Zulkarnaen tetap tidak merinci secara jelas,

KPK Kembali Periksa Saksi Terkait Korupsi PDAM Makassar JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi instalasi pengolahan air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar pada tahun anggaran 2006 sampai 2012.

Hari ini, penyidik KPK memanggil tiga saksi. Diantaranya

anggota Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum Cece Sutapa. Dua lainnya ialah Kepala Bagian Perencanaan Teknik PDAM Makasar Oktavianus Arrang Paembonan, dan Kepala SPI PDAM Kota Makasar Kartia Bado.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/7).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni Ilham Arief Sirajuddin (IAS) selaku Wali Kota Makassar dan HW selaku Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar sebagai tersangka.

KPK menjerat keduanya dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-

mana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat ke (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Akibat dari perbuatan keduanya dan dari perhitungan sementara diperkirakan negara merugi Rp38,1 miliar. KPK menemuka ada penyelewengan dalam hal pembayaran antara Pemerintah Kota Makassar dan PDAM. Menurut hasil audit BPK ditemukan adanya potensi kerugian negara dalam tiga kerja sama PDAM dengan pihak swasta lainnya. Tiga kerja sama yang dimak-

sud adalah kontrak dengan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp 455,25 miliar.

Kemudian kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp69,31 miliar lebih. Serta kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Baruga Asrinusa Development yang dinilai berpotensi mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp2,6 miliar.(INT)

pasalnya akan dijelaskan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi SP terkait kasus tersebut.

"Nanti akan dijelaskan oleh Jubir (Juru Bicara KPK, Johan Budi SP," tukasnya.

Nama Muhtar Ependy kerap disebut dan pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor kasus dugaan suap sengketa pemilukada di MK, dia disebut-sebut dekat dengan mantan Ketua MK Akil Mochtar. KPK pun sudah menyita kendaraan bermotor milik Muchtar.(OKZ)

KPK Periksa Ratu Atut Terkait Kasus Alkes JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tersangka Ratu Atut Chosiyah (RAC), terkait penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Jumat (18/ 7).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Gubernur Banten Nonaktif tersebut dan adiknya

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Dinkes Pemprov Banten.

Keduanya resmi berstatus tersangka sejak 6 Januari 2014.

Baik Atut maupun Wawan sebelumnya sudah terjerat kasus korupsi di KPK. Atut dan Wawan juga dijerat dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilukada Lebak, Banten.

Sementara Wawan juga menjadi tersangka korupsi pengadaan alkes di Dinkes Tangerang Selatan (Tangsel) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(OKZ)

KPK Tegaskan Operasi Tangkap Tangan Tidak Terkait Pilpres JAKARTA- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP memastikan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di dua lokasi di Karawang, Jawa Barat sejak Kamis (17/7) sore tidak terkait dengan pemilu presiden (Pilpres).

"Sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pilpres," kata Johan dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jumat (18/7) dini hari.

Menurut Johan, bantahan tersebut diungkapkannya karena banyak pihak yang menkonfirmasinya sejak sore. Hal itu juga dikatakannya agar operasi tangkap tangan ini tidak menjadi

isu yang liar. "Hal ini saya jelaskan karena begitu liar isu yang beredar dari beberapa pihak, dari habis maghrib banyak yang menanyakan ke saya, dikaitkan-kaitkan ke pilpres," kata Johan.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan lima orang serta barang bukti berupa uang dalam bentuk dolar Amerika. Dua dari lima orang tersebut diamankan di kediaman Bupati Kawarang Ade Swara.

Meski demikian, hingga saat ini Johan masih enggan mengungkapkan lebih lanujut terkait apa operasi tangkap tangan tersebut.

"Nanti akan dijelaskan detailnya," kata Johan.(NET)

Satu Jam Diperiksa, Panitera MK Pilih Irit Bicara JAKARTA - Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Kasianur Sidauruk selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Kota Palembang dan keterangan palsu di persidangan.

Terhitung hanya satu jam lamanya Kasianur menjalani pemeriksaan. Pada pukul 11.00 WIB, pria yang mengenakan batik warna biru ini sudah keluar dari dalam Gedung KPK. Namun, tak banyak yang bisa dikorek dari pria berdarah Batak ini mengenai materi pemeriksaan.

Kasianur malah enggan mengomentari soal adanya aliran dana suap dalam penanganan sengketa Pemilukada Kota Palembang di MK. "Itu tergantung dari

pembuktian. Sehingga demikian adanya,� ujar Kasianur sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/7).

Ia juga menolak memberikan tanggapan lebih jauh mengenai pemeriksaannya kali ini "Hanya ditanyakan mengenai penyelesaian sengketa Pemilukada Palembang tahun 2013, itu saja," jelasnya.

Selain Kasianur, KPK juga memanggil sejumlah pihak lainnya sebagai saksi penyidikan kasus serupa. Mereka adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar dan Lestari Liza Merliani Sako, karyawan PT Bangun Jaya yang disebut-sebut istri muda Romi Herton. Saksi lainnya adalah karyawan swasta Feni Anggraeni dan Pegawai Bank Kalimantan Barat Iwan Sutaryadi.(OKZ)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memberi keterangan pada wartawan usai diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (16/7). Jero dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan di Kementerian ESDM.

Menteri ESDM Jero Wacik Diperiksa KPK

JAKARTA - Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan di Kementerian ESDM, memaksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah isteri dan anak Menteri ESDM diperiksa KPK kini giliran sang menteri yang juga Politisi Partai Demokrat menjalani pemeriksaan KPK. "Saya diundang KPK untuk memberikan keterangan tentang dugaan adanya penyimpangan di Kementerian ESDM sejak 2010, karena saya adalah orang yang taat hukum maka saya datang memenuhi panggilan itu, agar masa-

lahnya menjadi clear," komentar Jero saat datang di gedung KPK Jakarta pada pukul 09.00 WIB di Jakarta, Rabu (16/7).

Jero datang dengan mengenakan kemeja putih dan jaket hitam ditemani seorang stafnya. "Kan kasusnya tahun 2010, saya baru jadi menteri di 2011 akhir, jadi gimana ya. Tapi saya tetap datang menghormati dan sebagai orang yang taat hukum" papar mantan Menteri Pariwisata Diakuinya, dalam penyelidikan kasus ini, istrinya Triesnawati Wacik juga sudah diperiksa penyidik KPK pada 3 Juli 2014. "Istri saya sudah diperiksa juga untuk memberi keterangan, mengenai

apa yang kita ketahui," kata Jero.

Jero membantah bahwa ia dan istrinya terlibat dalam proyekproyek di Kementeria ESDM. "Tidak pernah itu (terlibat, red.), wartawan saja yang ngarang, tunggu penyidik dulu ya," kata Jero singkat dan langsung masuk ke ruang tunggu saksi di gedung KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan KPK minta keterangan Menteri ESDM Jero Wacik terkait penyelidikan pengadaan di ESDM. "Tapi saya tidak tahu persis hasil pemeriksaan karena belum diinformasikan oleh penyelidik yang menangani perkara ini.

Akan tetapi, permintaan keterangan terhadap Jero dilakukan untuk

mencari tahu ada tidaknya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut," ungkapnya.

Johan mengatakan awal Juli lalu, KPK juga meminta keterangan Triesnawati Wacik, istri Menteri ESDM serta anak Jero Wacik bernama Ayu Vibrasista. Pemeriksaan terkait penyelidikan dugaan penyelewengan pengadaan di Kementerian ESDM. Triesna dan anaknya mengunci rapat mulutnya ketika ditanya materi permintaan keterangan.

Kasus itu merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung kantor Sekretariat Jenderal ESDM de-

ngan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Total penggunaan anggaran dalam proyek tersebut, sekitar Rp25 miliar dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp9,8 miliar. Waryono juga menjadi tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan kegiatan di kementerian tersebut karena di ruangan Waryono ditemukan 200 ribu dolar AS saat penggeledahan kasus penerimaan suap mantan Kepala Satuuan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. (ENDY)

Kasus Suap Bupati Biak, Menteri PDT Diperiksa JAKARTA - Menteri Tenaga Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faishal Zaini menjalani pemeriksaan terkait kasus pemberian hadiah proyek pembangunan tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor, Papua Barat.

Helmy datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi seorang stafnya.

Mengenakan baju safari warna abu-abu, menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB. Sayangnya, Helmy hanya sedikit berkomentar terkait pemeriksaannya kali ini.

Namun, dia mengakui bila dirinya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk. "Sebagai saksi,

nanti ya," ujarnya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (16/7) Begitu juga saat ditanya mengenai kedekatannya dengan pengusaha konstruksi Teddy Renyut yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dia enggan menanggapinya. "Ya sebagai saksi," ucapnya.

Selain Helmy, KPK juga memanggil Staf Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Sabilillah Ardie. Dia akan dimintai keterangan untuk tersangka Teddy Renyut (TR). "Diperiksa untuk TR," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi wartawan.

Dalam kasus ini, Teddy Renyut merupakan direktur perusahaan

konstruksi, PT Papua Indah Perkasa, yang beralamat di Sorong, Papua Barat. Dia diduga sebagai pemberi suap kepada Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk terkait proyek yang berasal dari APBNP 2014.

KPK telah menetapkan sebagai Yesaya dan Teddy Renyut sebagai tersangka. Keduanya ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Hotel Acacia, Jakarta. Dalam operasi itu, KPK menyita barang bukti berupa uang senilai 100 ribu dolar Singapura.

KPK juga telah menggeledah empat tempat yang merupakan kantor Kementerian PDT yaitu (1) gedung ITC Annex Jalan Abdul Muis Nomor 8 lantai 2, (2) ruko lantai 2 di Jalan Veteran I No 28, (3) Gedung Jalan Abdul Muis No 7

lantai 2, 4, dan 8 (4) Gedung Graha Arda Jalan HR Rasuna Said kavling 8 B6 lantai 6 pada 20 Juni lalu, dari penggeledahan itu KPK sudah menyita sejumlah dokumen.

Tersangka dalam kasus ini adalah Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk dan Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut yang ditangkap di hotel Acacia Jakarta Pusat pada 16 Juni 2014. Petugas KPK menangkap keduanya beserta barang bukti uang 100 ribu dolar Singapura.

Uang itu berasal dari Teddy untuk Yesaya sebagai ijon proyek tanggul laut di Biak yang merupakan proyek dari Kementerian PDT untuk menangani penanggulangan bencana. Yesaya Sombuk disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 jo pasal

5 ayat 1 a atau b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena jabatannya dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar.

Sedangkan kepada Teddy disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai orang yang memberi kepada penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara paling lama adalah lima tahun dengan denda maksimal Rp250 juta.(ENDY)

TERKAIT DUGAAN KORUPSI DI ESDM

KPK Kembali Geledah Rumah Sutan Bhatoegana JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah mantan Ketua Komisi VII Partai Demokrat Sutan Bhatoegana terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan APBN-P tahun 2013 di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

"Sejak sekitar pukul 10.30 WIB, penyidik KPK yang menangani perkara tindak pidana korupsi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 di Kementerian ESDM dengan tersangka SB (Sutan Bhatoegana) menggeledah dua lokasi yaitu pertama

kediaman SB di Villa Duta, Jalan Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta Bogor," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (17/7).

Penggeledahan itu menurut Johan masih berlangsung.

Sebelumnya KPK juga sudah pernah menggeledah kantor rumah Sutan pada 16 Januari 2014 namun terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

"Kedua di kediaman Raja Khudri Parlindungan Siregar, perumahan Baranangsiang Indah, Jalan Jatiluhur

Raya Blog G II Nomor 3, Bogor," tambah Johan.

Penggeledahan itu sudah selesai pada pukul 15.30 WIB. Sutan ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Mei 2014 karena diduga melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini yang telah divonis 7 tahun penjara.

Dalam sidang Rudi Rubiandini terungkap bahwa Rudi memberikan uang 200 ribu dolar AS melalui

anggota Komisi VII Tri Julianto di toko buah di Jalan MT Haryono, uang itu menurut Rudi sebagai uang Tunjangan Hari Raya untuk anggota Komisi VII. Padahal mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi mengaku memberikan tas berisi amplop-amplop uang total 140 ribu dolar AS yang ditujukan untuk pimpinan, anggota dan Sekretariat Komisi VII kepada staf khusus Sutan, Irianto. Irianto bahkan menandatangani tanda terima uang tersebut.

Namun baik Sutan maupun Tri Julianto membantah pengakuan Rudi

tersebut. Sutan saat menjadi saksi pada 26 Februari 2014 mengakui bahwa pernah memiliki staf ahli bernama Irianto tapi dokumen yang dibawa Irianto dari Kementerian ESDM diberikan ke stafnya yang lain yaitu Iqbal, sayangnya Iqbal mengalami kecelakaan.

Sutan Bhatoegana juga disebut meminta salah satu perusahaan yaitu PT. Timas Suplindo dikawal untuk memenangkan dalam tender di SKK Migas dalam pengadaan konstruksi offshore di Chevron. Sutan tercatat pernah menjadi wakil direktur perusahaan tersebut pada 20032004.(NET)