Epaper kpkpos 313 edisi senin 4 agustus 2014 by media andalas

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

REMISI BAGI KORUPTOR DINILAI TIDAK BERIKAN EFEK JERA AKMALUDDIN ST ANGKAT BICARA:

Tidak Ada Paket Peningkatan Jalan Bagan Jaya PEKAN BARU - Soal kerusakan Jalan Bagan Jaya menuju Pelabuhan Samudra Enok Kabupaten Inderagiri Hilir, Riau sepanjang 13 KM

yang belakangan mencuat ke permukaan, Senin pekan lalu, PPK 8 Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Riau Akmaluddin ST

angkat bicara. Dia membantah adanya dugaan paket proyek Pe-

KABINET RAKYAT JOKOWI

• LANJUT KE HAL. 2

EDISI 313/ THN VII 4 - 10 AGUSTUS 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 5

Syafi'i Maarif: Dukung ISIS Itu Sinting

Hanya orang sinting saja yang mau bergabung dengan ISIS dan kelompok sejenis itu.

”

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Syafi'i Maarif, menanggapi beredarnya video YouTube mengenai warga Indonesia yang mengajak berjihad dengan bergabung dalam kelompok

”

Syafi’i Maarif

Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). "Hanya orang sinting saja yang mau bergabung dengan ISIS dan kelompok sejenis itu," kata Syafi'i melalui • LANJUT KE HAL. 2

MEDAN –Penjaringan bakal calon anggota kabinet berdasarkan usulan rakyat, tengah berlangsung. Lewat situs www.kabinetrakyat.org yang dibuat khusus tim Jokowi, mulai dikunjungi pelbagai kalangan. Hingga laporan ini naik cetak, tercatat situs ini sudah mengumpulkan 87.415 hits dan dilike 788 pengguna facebook, serta difollow 1.997 pengguna twitter. Di website ini tampak 41 posisi menteri dan sekretaris kabinet yang akan membantu

tugas presiden dan wakil presiden-wapres terpilih Jokowi-JK nantinya. Nama-nama yang muncul di situs tersebut diantaranya adalah, Jenderal • LANJUT KE HAL. 2

WARNA KABINET JOKOWI

PROFESIONAL & KERJA PRESIDEN Indonesia terpilih, Joko Widodo, mengatakan warna kabinet yang akan dipimpinnya kelak merupakan kabinet kerja yang berisi kaum profesional dari dalam dan luar partai. "Warna kabinet nanti adalah profesional dan kabinet kerja," ujarnya di Solo, Minggu lalu.

Jokowi menuturkan tidak akan ada dikotomi apakah kaum profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya. "Punya • LANJUT KE HAL. 2

Sejumlah petugas membuka kembali kotak suara pilpres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (30/ 7). Pembukaan kembali kotak suara itu untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan terkait gugatan hasil Pilpres oleh pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta kepada KPU.

KPU: Tidak Ada Larangan Buka Kotak Suara JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay membantah pembukaan kotak suara yang dilaporkan oleh tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ilegal. Dia mengatakan, tidak ada peraturan yang melarang

untuk membuka kotak suara. "Tidak ada larangan membuka kotak suara, coba buka peraturan. Kami juga menjalankan sesuai prosedur," katanya saat

NasDem Dukung Kabinet Jokowi Dirampingkan

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim legowo jika presiden terpilih Joko Widodo menunjuk nama menteri dari luar Koalisi Indonesia Hebat. Termasuk jika Jokowi dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla memilih nama dari partai Koalisi Merah Putih pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang merapat setelah penetapan hasil pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

PARTAI NasDem yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla setuju dengan wacana perampingan kabinet. Namun perampingan kabinet itu harus dilihat sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Menurut Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capella, sepanjang tidak ditemukan persoalan ketika membubarkan suatu kementerian, NasDem setuju. "Harus dilihat prioritasnya terlebih dahulu," ujarnya ketika dihubungi, Rabu. Rio menilai prioritas itu dibuat untuk mengantisipasi fungsi kementerian tetap bisa berjalan atau tidak jika dibubarkan. "Dulu ada Kementerian Sosial yang dibubarkan, tapi kembali dibuat karena permasalahan sosial • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

PKB Legowo Jokowi Pilih Menteri di Luar Koalisi "Tak masalah, negara ini negara kita semua. Jadi yang terbaiklah," kata Muhaimin di Istana Negara. Ia menyatakan, hingga saat ini, PKB belum mengajukan nama kepada Jokowi-JK. PKB baru menginventarisasi nama kader yang dinilai berkualitas dan mampu menjadi menteri di kabinet mendatang. Menurut dia, daftar tersebut juga memasukkan nama menteri yang saat ini berada di Kabinet Indonesia Bersatu II. Muhaimin mengatakan legowo sesuai dengan niat Jokowi-JK yang akan lebih banyak menunjuk profesional sebagai menteri dalam kabinetnya. Meski demikian, menurut dia, profesional juga bisa dari partai politik yang justru memiliki nilai lebih, yaitu kepe-

Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Waketum Rusdi Kirana dan Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan JokowiJK, di Jakarta. mimpinan. "Kalau profesional murni, belum tentu punya leadership," kata Menteri Tenaga Kerja

Kolom Redaksi

Suksesi Kepemimpinan KENDATI pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa membawa masalah Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin memastikan suksesi kepemimpinan bisa berlangsung secara demokratis. "Saya berkewajiban memastikan Pilpres 2014 bisa dituntaskan, sehingga 20 Oktober dapat dilakukan suksesi kepemimpinan secara demokratis," kata SBY saat konferensi pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7). SBY berharap, proses hukum yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 ke MK dapat berjalan dengan baik. "Tentu saya dan semua pihak harus

dan Transmigrasi ini. • LANJUT KE HAL. 2 • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

SAMBUNGAN

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

PROFESIONAL & KERJA................... • DARI HALAMAN. 1 leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih." Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa banyak orang partai yang juga profesional. Sebelum masuk partai, ujar Jokowi, mereka adalah kalangan profesional. "Banyak orang partai yang profesional juga, dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya. Mengenai presentase akan lebih banyak profesional dari partai atau kalangan profesional murni, Jokowo belum bisa memutuskan. Menurut dia, hal itu baru akan diputuskan nanti setelah melakukan identifikasi masalah dan pemetaan. "Nanti dilihat kebutuhannya. Kita baru pemetaan, lalu identifikasi. Kalau sudah dipetakan, diidentifikasi, kelihatan, baru kita cari siapa yang duduk di pos-pos itu. Bukan asal comat-comot,"tuturnya. Meski telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) sebagai pemenang pemilu, namun Presiden terpilih Joko Widodo belum memutuskan kabinetnya nanti akan diberi nama apa. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, proses dirinya dilantik menjadi Presiden masih 2,5 bulan lagi. Sambil menunggu waktu tersebut, Jokowi mengaku juga melibatkan masyarakat luas untuk menentukan siapa dan

bagaimana calon menteri yang akan duduk di Kabinetnya nanti. Sejak diumumkan secara luas melalui media sosial Facebook, mantan Wali Kota Solo ini mengaku sudah banyak menerima masukan dari masyarakat luas menyangkut kriteria calon para menterinya. "Belum ada nama kabinet. Baru kemarin diputuskan sudah tanya nama kabinet. Minta masukan kepada masyarakat luas itu kan boleh. Minta masukan supaya semuanya ikut berpartisipasi. Tentang siapa yang diputuskan itu kan nanti," jelas Jokowi. Menurut Jokowi, dirinya tidak menggubris calon menterinya mau berasal dari partai maupun dari luar partai politik. Yang terpenting, ungkap Jokowi, calon menterinya tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yaitu profesional, punya komitmen melayani, memiliki leadersip yang kuat, dan memiliki kompetensi. "Sudah itu-itu saja," jawabnya singkat. Saat ditanya munculnya nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad termasuk salah satu yang disebut-sebut akan masuk dalam jajaran kabinetnya nanti, pria yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Gubenur DKI Jakarta, secara tegas membantahnya. Menurut Jokowi, hingga saat ini pihaknya belum memikirkan nama-nama siapa saja yang akan dipilihnya. "Belum ada nama-nama. Belum ada nama kabinet," pungkasnya. (TIM)

KPU: TIDAK ADA LARANGAN BUKA KOTAK SUARA.......................... • DARI HALAMAN. 1 ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (1/8). Hadar menambahkan, KPU menginstruksikan untuk membongkar kotak suara adalah untuk memperlancar persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. "Jadi saya kira niat kami memperlancar persidangan, karena banyak dokumen dalam kotak. Masa sidang 14 dan itu memperlancar. Bagaimana lancar, kotak suara yang banyak bertumpuk di gudang di Kabupaten," imbuhnya. Menurut Hadar, jika membuka kotak suara saat persidangan di MK itu akan memakan waktu yang

lama, sedangkan KPU harus memberikan bukti. "Jika dalam persidangan membuka kotak habis waktu. Di sisi lain kami harus menunjukkan bukti. Bagaimana membawa dan membuka dalam persidangan," ujarnya. Masih kata Hadar, KPU saat ini sedang mengumpulkan bukti dan data untuk melancarkan persidangan di MK. "Niat ini bukan untuk mengganggu, dan ini bukan percaya diri dan tidak. Kami pun mengumpulkan bukti seperti hal pihak pemohon. Kami harus mengeluarkan bukti dalam kotak suara, dan kami mengumpulkan data yang apa adanya," ungkapnya.(IN)

NASDEM DUKUNG KABINET JOKOWI DIRAMPINGKAN ................ • DARI HALAMAN. 1 kurang bisa ditangani," tuturnya. Sebelumnya, juru bicara Jokowi-JK, Hasto Kristianto, menilai gagasan perampingan kabinet sejalan dengan janji

kampanye Jokowi-JK. Rencana itu sedang dipelajari oleh tim yang ditunjuk Jokowi. "Saya belum tahu detail kementerian apa saja yang akan mengalami perampingan karena masih dipelajari," kata Hasto.(TIM)

SYAFI'I MAARIF: DUKUNG ISIS ITU SINTING ................................................. • DARI HALAMAN. 1 pesan singkat, Kamis. Ia meminta masyarakat mewaspadai ajakan bergabung dengan ISIS. "Pakailah akal sehat dan pandangan yang jernih," ujarnya. Video warga Indonesia yang mengajak bergabung dalam ISIS beredar di situs YouTube sejak 22 Juli 2014. Dalam video berdurasi delapan menit berjudul 'Join the Ranks' itu, seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad alIndonesi meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS untuk menjadi khilafah dunia.

"Kami ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada di Daulah Islamiyah, menyampaikan salam," katanya. Juni lalu, ISIS juga merilis video yang berisi ajakan dari warga Australia, Jerman, dan Kanada. Adapun, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu, mengatakan lembaganya belum bisa memblokir video ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan ISIS di situs YouTube. Menurut dia, pemblokiran itu hanya bisa dilakukan atas dasar pengaduan dari masyarakat.(IN)

SUKSESI KEPEMIMPINAN................ • DARI HALAMAN. 1 mengawalnya agar semuanya dapat berjalan dengan baik," ungkapnya. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pemenang Pilpres 2014, yakni pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 22 Juli. Ini artinya, pasangan Jokowi - JK sebagai presiden terpilih untuk masa bhakti 20142019. Namun, kubu Prabowo-Hatta menolak semua proses Pilpres 2014, karena menilai sarat dengan kecurangan. Di antaranya, KPU tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rakyat Indonesia dijagad negeri ini maupun yang ada di luar negeri berharap agar suksesi kepemimpinan seperti yang diharapkan Presiden SBY bisa berjalan baik. Sejatinya, pasangan capres/

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

cawapres yang belum mendapat dukungan rakyat harus legowo menerima kekalahan dengan lapang dada. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Masih ada waktu ke depan untuk berjuang menarik simpati rakyat. Suara rakyat murni untuk yang terbaik, untuk membangun negeri ini lima tahun ke depan. Karenanya rakyat Indonesia memilih calon yang terbaik dari pasangan yang juga dinilai baik. Kita harus menyadari, dalam perjalanan hidup manusia tak akan pernah luput dari kekalahan dan kemenangan. Kekalahan dan kemenangan jangan hanya diartikan sempit terjadi dalam suatu pemilihan. Hidup ini begitu indah, banyak waktu yang terbuang apabila hanya kekalahan dan kegagalan yang dipikirkan. Banyak hal dalam hidup ini yang masih bisa kita capai. Mentari yang akan datang, pasti akan bersinar lebih indah bila kita tatap dengan semangat baru untuk bangkit dari kekalahan. (***)

SBY Ingin Pelimpahan Kekuasaan Berjalan Demokratis PASANGAN Prabowo Subianto-Hatta Rajasa membawa masalah Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin memastikan suksesi kepemimpinan bisa berlangsung secara demokratis. "Saya berkewajiban memastikan Pilpres 2014 bisa dituntaskan, sehingga 20 Oktober dapat dilakukan suksesi kepemimpinan secara demokratis," kata SBY saat konferensi pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7). SBY berharap, proses hukum yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 ke MK dapat berjalan dengan baik. "Tentu saya dan semua pihak harus mengawalnya agar semuanya dapat berjalan dengan baik," ungkapnya. Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pemenang Pilpres 2014, yakni pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 22 Juli. Namun, kubu Prabowo-Hatta menolak semua proses Pilpres 2014, karena menilai sarat dengan kecurangan. Di antaranya, KPU tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang di sejumlah Tempat Pemungutan suara (TPS). Harus Efektif Untuk mencapai efektivitas dalam kerja di pemerintahan, politikus yang nanti menjabat menteri harus menanggalkan jabatannya di partai politik. Alasannya, dualisme jabatan hanya membuat yang bersangkutan tidak fokus ke pekerjaannya sebagai pembantu presiden. Selain tidak merangkap jabatan,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menyalami capres terpilih Joko Widodo (kanan) disaksikan cawapres terpilih Jusuf Kalla (kedua kanan), Ibu Iriana Joko Widodo (ketiga kanan) dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) pada acara open house Idul Fitri 1435 H di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/7). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelenggarakan open house pada perayaan Idul Fitri 1435 H yang dihadiri berbagai kalangan termasuk pemenang Pilpres 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla. efektivitas kerja anggota kabinet tersebut harus tecermin pada kepemimpinan, kompetensi, kemampuan manajerial, dan bebas dari korupsi. Demikian pandangan sejumlah kalangan, seperti dikutip Media Indonesia, kemarin. Menurut Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, kesetiaan kepada partai politik berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai. ''Ini harus menjadi fatsun politik semua partai. Rangkap jabatan tidak efektif karena masih melekatnya loyalitas kepada partai sehingga fokus menteri menjadi terbelah,'' kata Rio. Siapa pun yang kelak menjadi menteri, lanjut Rio, begitu selesai mengucap sumpah sudah langsung menginjak pedal gas untuk me-

mulai kerja. ''Perlunya kandidat menteri bebas dari korupsi karena nanti membebani presiden. Kabinet terganggu,'' ujar Rio. Rio juga menambahkan perlunya pemerintahan mendatang meniadakan sejumlah lembaga setingkat kementerian. Di samping tidak efektif, kata Rio, lembaga tersebut juga memboroskan pengeluaran negara. ''Seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Jumlah 34 kementerian sudah cukup,'' ungkap Rio. Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrawi pun senada. Tugas seorang menteri memang harus dipisahkan dengan jabatan struktural yang disandang di partai politik. ''Tugasnya mem-

bantu presiden dan fokus memikirkan rakyat. (Jabatan menteri) bukan hobi,'' jelas Imam. Urai Tumpang Tindih Ketua DPP PDI Perjuangan Marurar Sirait berkeyakinan presiden bakal membangun kabinet ahli yang bekerja seefektif mungkin. Sementara itu, presiden terpilih Jokowi memastikan untuk menciptakan kabinet yang benarbenar efektif, pihaknya mengedepankan identifikasi dan pemetaan terhadap figur menteri. ''Itu nanti setelah 22 Agustus,'' ujar Jokowi seusai bertemu ratusan tukang becak di sejumlah pasar di Kota Surakarta, kemarin. Wapres terpilih JK, ketika ditemui di kediamannya di Makassar, kemarin, mengakui baik dia

maupun Jokowi menjadikan efektivitas sebagai patokan untuk menetapkan kandidat menteri. ''Semua itu muaranya di keahlian. Tidak soal profesional atau kader partai politik,'' kata JK sebelum bertolak kembali ke Jakarta. Pengamat politik dari UGM Yogyakarta Ari Dwipayana mengingatkan efektivitas kabinet JokowiJK semestinya mampu pula mengurai tumpang tindih tanggung jawab antara kementerian dan lembaga nonkementerian. ''Jangan ada lagi akomodasi bagi figur tertentu untuk menjabat di kementerian atau di lembaga. Kabinet menghadapi persoalan besar ketika menteri tidak fokus. Ini mengganggu efektivitas pemerintahan,'' tandas Ari. (FR/MI)

KABINET RAKYAT JOKOWI........................................................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 Budiman yang bersaing dengan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Jenderal (Purn) Ryamizad Ryacudu untuk menduduki posisi Menko Polhukam. Dari tiga nama ini Luhut mendapat dukungan terbanyak yakni 563, disusul Jenderal Budiman 136 dukungan dan Ryamizad 95 dukungan. Selain itu ada nama Muhaimin Iskandar, Puan Maharani dan Tri Rismaharini (kini Walikota Surabaya) yang bakal menduduki jabatan Menko Kesra. Rismaharini memperoleh dukungan terbanyak 631, disusul Muhaimin 91 dan Puan Maharani 76 dukungan. Sementara Faisal Basri, Chairul Tanjung dan Hendri Saparini digadang-gadang bakal mendudukui jabaran Menko Perekenomian. Untuk jabatan Menteri Dalam Negeri, sungguh mengejutkan, muncul nama Basuki Tjahaja Purnama (Wagub DKI Jaya). Basuki yang akrab disapa Ahok mengumpulkan 630 dukungan, sedang pesaingnya Ferry Mursyidan Baldan (119 dukungan) dan

Arif Wibowo (20 dukungan). Sedang untuk jabatan Menlu ada nama Hikmanto Juwana (637 dukungan), Andreas Hugo (85) dan Yuri Oktaviana (44). Sedang jabatan Mensesneg ada nama Maruarar Sirait (555) yang bersaing dengan Ahmad Basarah (144) dan Hasto Krisyanto (44). Menteri Pertahanan disebutsebut TB Hasanuddin (557 dukungan) , Menteri Hukum dan HAM Zainal Arifin Muchtar (537). Menteri Keuangan Hendrawan Supratikno (497 dukungan), Menteri ESDM Poltak Sitanggang (408 dukungan) Menteri Perindustrian Dahlan Iskan (714 dukungan). Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang bersaing dengan Marie Elka Pangestu. Menteri Pendidikan ada nama Anies Baswedan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Andi F Noya, sedang Menteri Tenaga Kerja muncul tiga nama yakni Jumhur Hidayat (114 Dukungan), Rieke Dyah Pitaloka (665 dukungan). Menteri Pekerjaan Umum muncul nama Marwan Jafar, Effendi Sianipar dan Patrice Rio Capella. Selain Andi F Noya, dari kala-

ngan jurnalis juga muncul nama Najwa Shihab yang bersaing di jabatan Menteri Pariwisata bersama Nia Dinata dan Yovie Widianto. Selain nama-nama tersebut di atas, juga disebut-sebut nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Dalam website juga dicantumkan sembilan kriteria untuk jabatan menteri tersebut. Diantaranya tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, serta profesional di bidangnya sesuai visi misi Jokowi-JK. Menjadi Ujian Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochmad Yulianto menilai penyusunan kabinet bakal menjadi ujian bagi ketegasan Joko Widodo-Jusuf Kala. "Itu (penyusunan kabinet) pasti akan menjadi ujian bagi Jokowi dalam menghadapi intervensi bahkan tekanan dari parpol-parpol pengusung pasangan tersebut," katanya, Rabu. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang itu menambahkan daftar nama menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang

diminta bergabung juga bakal menjadi ujian bagi keberanian Jokowi-Kalla dalam membentuk kabinet ahli (zaken) dan profesional. "Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung," katanya. Saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet. Namun beberapa analis menyatakan dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, hasrat bagibagi kekuasaan yang bisa tercermin dalam penyusunan kabinet sulit diterapkan. Apalagi kebijakan eksekutif dan presiden juga banyak ditentukan oleh kekuatan partai di parlemen. Menurut Yulianto, untuk mengatasi intervensi dari pihak eksternal dan partai pengusung dalam penyusunan kabinet, bisa dilakukan dengan berbagi figur secara terbuka ke publik untuk memperoleh dukungan politik dan partisipasi publik. Menepis Tudingan

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan final terkait nama-nama dalam susunan kabinet ada di tangannya. Dia menepis tudingan campur tangan partai pendukung yang terlalu jauh. "Sampai detik ini saya belum bicara tentang siapa-siapa, apalagi duduk di posisi mana, tapi kalau minta masukan kan boleh? Namun itu tentunya harus diolah dengan kriteria, diolah oleh tim kemudian diolah dengan partai pendukung, kemudian kembali ke tim, finalisasi ada di saya," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis. Hingga saat ini, Jokowi tetap bungkam terkait rencana susunan kabinetnya, termasuk proporsi kabinet yang dikabarkan akan lebih banyak dari kalangan profesional ketimbang dari partai. "Saya tidak perlu menyebutkan. Jangan tanya yang detil-detil seperti itu nanti banyak yang intervensi ke tim. Ini baru digodok. Kan sudah saya sampaikan, jangan mendikotomi. Jangan memisahkan antara profesional dan orang partai, orang partai kan juga banyak yang profesional," terangnya.(TIM)

TIDAK ADA PAKET PENINGKATAN JALAN BAGAN JAYA................................................................. • DARI HALAMAN. 1 ningkatan Jalan Bagan Jaya menuju Pelabuhan - Samudra Enok. Menurut Akmaluddin Tahun 2013 Perbaikan jalan Nasional Bagan Jaya – Enok tidak ada paket yang dilelang, yang ada pemeliharaan jalan yang dibiayai melalui APBN diperkirakan sekitar ratusan juta rupiah. “Pokoknya di bawah 1 miliar rupia. Tidak benar bahwa dana yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemeliharaan jalan tersebut nilainya puluhan miliar, seperti yang dilansir KPK Pos pada edisi pekan lalu,” ujarnya pada saat bincang-bincang mengklarifikasi berita KPK Pos disalah satu Kafe Cipta Karya Panam Pekanbaru belum lama ini.

Pemeliharaan jalan Bagan Jaya menuju Pelabuhan Samudra Enok memang sudah diprogramkan, setelah adanya penyerahan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Kementerian PU tahun 2011 lalu. Pemeliharaan jalan tersebut diperkirakan sepanjang 13 KM jenis pekerjaan aspal hotmik dengan ketebalan 2 lapis dan ada yang 1 lapis, melihat dari kondisi jalan. “Sebelum dilakukan pengaspalan, badan jalan yang rusak tersebut dibes, kemudian dipadatkan lalu diaspal,” katanya. Perawatan Jalan Bagan jaya Pelabuhan Samudra Enok berlanjut tahun 2014. Anggarannya juga APBN diperkirakan sebesar Rp2. 443.350.000, pekerjaan pemeliharaan dilakukan Juli 2014. Perawatan

jalan tersebut bukan karena adanya pemberitaan di Koran KPK Pos. “Pemeliharaan jalan Bagan Jaya Enok merupakan paket rutin, yang telah diprogramkan, sekarang sedang dikerjakan alat berat sudah kita masukkan,” ungkap Akmaluddin. Diakui Akmaluddin, kondisi jalan pada saat diserahkan Pemprov Riau ke pusat tahun 2011 lalu dalam keadaan rusak berat. Tahun 2012 oleh Direktorat Jenderal Bina Marga diprogramkan untuk dilakukan perawatan. Pemeliharaan Jalan dilaksanakan 2013 – 2014. ”Ada wacana bahwa Jalan Bagan Jaya menuju Pelabuhan Samudra tersebut 2015 akan diserahkan kembali kepada Pemprov Riau,” katanya Keterangan yang dihimpun KPK Pos, Kamis pekan lalu,

menyebutkan pemeliharaan jalan Bagan Jaya menuju Pelabuhan Samudra yang dibiayai APBN tahun anggaran 2014 sebesar Rp2,4 miliar lebih tersebut sedang dalam pekerjaan. Diinformasikan di lokasi kerja tidak ada plang papan nama proyek, alat berat yang digunakan untuk pemeliharaan jalan tersebut berupa gredor, dan stomwals. “Penimbunan bes pada badan jalan di titik tertentu yang kondisinya rusak parah,” sebut Ilyas warga Sei.Rukam Kecamatan Enok melalui hubungan seluler melaporkan. Diakui Ilyas perbaikan badan Jalan Bagan Jaya Enok dilaksanakan 13 Juli 2014 menggunakan alat berat jenis gredor dan stowals serta matrial berupa bes. “Bes

tesebut digunakan menimbun pada badan jalan yang rusak parah, dan langsung dikerjakan, dengan menggunakan gredor bes tersebut diratakan lalu dipadatkan dengan stomwals,” ujarnya. Bes yang masuk ke lokasi badan jalan Bagan Jaya - Enok diperkirakan sekitar 10 truk cool diesel. Lama pekerjaan perbaikan jalan bagan Jaya – Enok diperkirakan sekitar 10 hari sejak 13 s/d 23 Juli 2014. Alat berat gredor dan stowals 23 Juli 2014 keluar dari lokasi. Kerusakan jalan yang terparah Jalan lintas Desa Suhada dan Desa Sei. Rukam menuju pelabuna Enok diperkirakan 13 Km, yang diperbaiki sekitar 5 Km, hanya pengerasan bukan pengaspalan, ujar Ilyas.(PUR)

PKB LEGOWO JOKOWI PILIH MENTERI DI LUAR KOALISI .......................................................... • DARI HALAMAN. 1 Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan pemenang pemilihan presiden 2014. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan dukungan nasional, Jokowi-Kalla unggul dengan 70.997.883 dukungan atau 53,15 persen dibanding Prabowo-Hatta yang mendapat 62.576.444 dukungan atau 44,85 persen. Sejumlah partai dari Koalisi

Merah Putih mulai menunjukkan tanda akan hengkang dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Kader muda Partai Golongan Karya mendorong evaluasi keputusan koalisi, bahkan berujung desakan pelaksanaan musyawarah nasional untuk mencopot Ketua Umum Aburizal Bakrie. Partai Demokrat yang juga membantu kampanye Prabowo-Hatta mulai beralih dengan menolak koalisi

permanen dan mengklaim akan dukung pemerintah. Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengatakan, KPK akan kehilangan sosok Abraham Samad jika menerima tawaran masuk kabinet. Sejauh ini, dia melihat, Abraham Samad akan tetap di KPK hingga tugasnya selesai. "Tentu KPK kehilangan ketua kalau dia menerima tawaran

masuk kabinet. Sejauh yang saya lihat, Pak Abraham seperti yang selalu disampaikan dia akan tetap di KPK sampai selesai masa tugasnya," kata Johan Budi, Kamis (31/7). Kendati demikian, Johan mengatakan lembaga pemberantasan korupsi itu tidak bisa menahan bila Abraham memiliki keinginan masuk kabinet pemerintahan mendatang. Pasalnya, itu merupakan hak

personal. "Tapi, tentu kembali ke Pak Abraham apakah dia memang berkeinginan menjadi menteri dan meninggalkan KPK, yang sudah membesarkan namanya, sebelum masa tugasnya berakhir di KPK" tandasnya. Abraham Samad disebutsebut sebagai kandidat Jaksa Agung kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Beberapa waktu lalu, Abraham membantah mendapat tawaran sebagai Jaksa Agung. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

Petugas melayani pembelian solar subsidi di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (30/7).. BPH Migas menekan konsumsi BBM subsidi dengan membatasi jam penjualan solar, peniadaan penjualan premium di jalan tol dan peniadaan solar subsidi di SPBU wilayah Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014.

Pemerintah Hapus Bensin Premium di SPBU Tol mulai 6 Agustus JAKARTA— Pemerintah akan mulai membatasi konsumsi BBM di sejumlah wilayah Indonesia per 1 Agustus. BBM jenis premium akan ditiadakan di SPBU di jalan tol. "Per 1 Agustus menghapus layanan minyak solar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian pada 6 Agustus, dengan koordinasi bersama Pemda (SKPD), volume minyak solar untuk nelayan bisa ditekan sebesar 20 persen. Sejalan dengan itu, pada 6 Agustus, layanan premium di tol juga dihilangkan," kata perwakilan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim. Ibrahim mengatakan, sejumlah pengendalian diterapkan pemerintah untuk menjaga agar kuota BBM bersubsidi tidak jebol pada tahun ini. "Pengendalian merupakan respons dari penetapan kuota

BBM bersubsidi dalam APBNP 2014 yang turun dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL," lanjut Ibrahim. Sebagaimana diketahui, APBN-P 2014 sudah "menggembok" bahwa volume BBM bersubsidi tidak boleh lebih dari kuota. Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian, BPH Migas juga telah merevisi kuota kabupaten/kota. Ibrahim menegaskan, surat edaran yang menjadi payung hukum terkait hal ini telah disampaikan kepada badan usaha dan instansi terkait dan sudah melalui pembahasan intensif dengan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Pertamina. "Apabila ada badan usaha menjual minyak solar dan premium melebihi dari 46 juta kiloliter, maka subsidinya tidak akan dibayarkan pemerintah," sebut Ibrahim.(NET)

NASIONAL

KPK Klaim Sidak di Bandara Kurangi Praktik Percaloan dan Pemerasan

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan KPK bersama Polri dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) berhasil mengurangi praktik percaloan dan pemerasan hingga hari ini. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, setidaknya hasil itulah yang disampaikan Direktur Angkasa Pura II kepada KPK pasca-sidak. "Saya baru saja kontak Direktur Angkasa Pura II dan ada usulan program yang diajukan AP II dan juga sejalan dengan program lanjutan KPK pasca-sidak yang sudah direncanakan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan publik sesuai di atas, antara lain, pasca sidak KPK bersama Bareskrim, UKP4, dan Angkasa Pura, telah terjadi penurunan drastis praktek percaloan dan pemerasan hingga hari ini," kata Bambang melalui pesan singkat, Rabu (30/7). Bambang tidak memaparkan lebih jauh mengenai tolok ukur penurunan praktik percaloan dan pemerasan terhadap tenaga kerja

Indonesia setelah sidak tersebut. Dia meminta wartawan menanyakannya langsung kepada Direktur Angkasa Pura II. Bambang mengatakan, penyelesaian kasus percaloan dan pemerasan tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu kali sidak. KPK berencana melakukan program lanjutan. "KPK sendiri dalam waktu dekat akan mempresentasikan hasil kajiannya dan usulkan langkah strategis lainnya paska sidak ini," ujar Bambang. Sidak yang dilakukan KPK, menurut Bambang, merupakan upaya penegakan hukum melalui penerapan aturan yang ditujukan sebagai bagian awal membangun sistem pemerintahan yang mengurai keruwetan masalah di bandara. "Mengapa bandara? Karena, tempat ini show case pertama Indonesia di mata dunia, selain menyelamatkan TKI sang penghasil devisa dari pemerasan," kata Bambang. Dalam menindaklanjuti sidak tersebut, Angkasa Pura II telah memutuskan untuk membentuk tim khusus yang bertugas me-

mastikan tidak ada lagi pihak yang tanpa izin khusus berada di ruangan surveiyor penumpang TKI. Bambang mengatakan, Angkasa Pura juga bejanji akan menindak tegas jika terdapat pelanggaran. "Begitu pun jika ada petugas Angkasa Pura yang terlibat serta program quick wins lainnya," ucap Bambang. Di samping itu, kata Bambang, Angkasa Pura II berjanji segera membuat posko untuk menampung pengaduan dan menindaklanjuti serta menghubungi tim sidak bila ditemukan ada praktek pemerasan lagi. Mengenai 18 orang yang sempat diamankan dalam sidak, tetapi dibebaskan Polri, Bambang mengatakan bahwa KPK telah mengusulkan agar wajah-wajah mereka ditayangkan sehingga diketahui publik. Anggota Polri dan TNI yang ikut diamankan dalam sidak di Bandara Soekarno-Hatta itu telah diserahkan kepada institusinya masingmasing untuk ditindaklanjuti. "Para premannya akan dikenakan sanksi yang lebih tegas bila mengulangi tindakannya," ujar

Bambang. Dalam sidak di Bandara Soekarno-Hatta sebelum Lebaran lalu, KPK bersama Polri, UKP4, dan Angkasa Pura II mengamankan 18 orang. Dua di antaranya merupakan anggota Polri dan satu lagi adalah oknum TNI. Adapun sisanya adalah preman dan calon yang beroperasi di Bandara Soetta. Mereka diduga terlibat pungli terhadap TKI dan warga negara asing. Setelah diperiksa intensif, 18 orang tersebut dilepaskan. Anggota TNI yang diamankan dikembalikan ke kesatuannya dan anggota Polri yang sempat diamankan kemudian diperiksa Profesi Pengamanan (Propam). Sebelumnya, Bambang mengatakan bahwa pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di bandara bisa mencapai Rp 325 miliar per tahun. Nilai itu dihitung dengan mengasumsikan setiap TKI dimintai uang Rp 2,5 juta. Dalam satu tahun, ada sekitar 360.000 TKI. "Bila hanya 50 persen TKI saja diperas maka jumlah hasil pemerasan itu ternyata sangat fantastis,

yaitu kira-kira sebesar 130.000 kali Rp 2.500.000 sama dengan Rp 325 miliar per tahun," kata Bambang melalui pesan singkat beberapa waktu lalu. Hasil kajian KPK menemukan bahwa di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta (terminal khusus TKI hingga tahun 2007) ada kelemahan yang berpotensi menjadi sasaran tindak pidana korupsi. Contohnya, kurs valas dari market rate di money changer yang rendah dan merugikan TKI, mahalnya tarif angkutan darat yang disediakan Kemenakertrans, tidak jelasnya waktu tunggu sejak membeli tiket sampai dengan berangkat, hingga banyaknya praktik pemerasan, penipuan, dan berbagai perlakuan buruk lainnya. Selain itu, KPK menemukan Indikasi keterlibatan aparat bersama-sama dengan oknum BNP2TKI, portir, cleaning service, dan petugas bandara dalam mengarahkan TKI kepada calo atau preman untuk proses kepulangan. Para TKI tersebut diduga dipaksa untuk menggunakan jasa money changer dengan nilai yang lebih rendah.(KOMPAS.COM)

RUU KUHP dan KUHAP Tak Akan Tuntas JAKARTA- Dengan sisa waktu menjabat 1,5 bulan, Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan memaksakan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undangundang Hukum Pidana. Untuk hasil yang lebih baik, DPR disarankan untuk menyerahkan ke DPR hasil Pemilu 2014. ”RUU itu, 100 persen tidak bisa diselesaikan oleh DPR sekarang. Kami pun tidak akan memaksakan RUU itu selesai sebelum masa jabatan berakhir,” ujar Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Kamis (31/7). DPR akan kembali bersidang pertengahan Agustus dan akan berakhir masa jabatannya pada akhir September. Menurut Martin, banyak yang harus didiskusikan dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini tidak bisa selesai dalam waktu 1,5 bulan. ”Diskusi bisa memakan waktu lama karena setiap pasal perlu dibahas mendalam. Jumlah pasal di RUU itu sedikitnya 700 pasal. Kalau pembahasan terus-menerus, mungkin butuh waktu dua tahun baru selesai,” katanya. Karena itu, RUU KUHAP dan KUHP akan diserahkan sekaligus menjadi tugas DPR dan pemerintah baru. Martin berharap DPR dan pemerintah baru menjadikan RUU itu sebagai prioritas untuk diselesaikan. Maju tidak, mundur tidak Anggota Komisi III DPR lainnya, dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir, juga tak yakin RUU KUHAP dan KUHP bisa

dituntaskan di sisa waktu yang ada. ”Setahun lalu saya masih optimistis RUU ini bisa kami tuntaskan. Namun, sekarang saya tidak yakin. Pembahasannya itu seperti maju tidak, mundur pun tidak,” tambahnya. Menurut Nudirman, terlalu banyak kepentingan yang membuat RUU sulit sekali diselesaikan. Ditambah lagi tidak ada itikad baik dan sungguhsungguh pemerintah untuk menyelesaikannya. Dia juga pesimistis dua RUU ini bisa dituntaskan DPR dan pemerintah baru. ”Kecuali, kalau presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki itikad baik dan sungguh-sungguh membenahi hukum di negara ini,” ujarnya. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma mengatakan, lebih baik penyelesaian RUU KUHAP dan KUHP tidak dipaksakan untuk dituntaskan DPR dan pemerintahan saat ini. Selain waktu tersisa sangat singkat, juga karena banyaknya masalah di dalam RUU itu. Sejumlah hal yang dinilai bermasalah antara lain terkait tindak pidana korupsi, delik santet, masalah terorisme, dan sejumlah aturan di dalam RUU KUHAP yang dinilai melanggar HAM. Menurut dia, memang tak ada jaminan DPR dan pemerintahan yang baru bisa menyelesaikannya. Namun, setidaknya mereka memiliki waktu lebih lama untuk membahas RUU itu sehingga produk hukum yang dihasilkan bisa lebih matang. (KOMPAS.COM)

Polri Bantah Ada Pejabat Kepolisian Disuap Perusahaan Senjata AS JAKARTA— Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie menampik kabar bahwa ada pejabat kepolisian yang disuap oleh perusahaan pembuat senjata AS, Smith & Wesson. Ia mengaku belum mendengar informasi yang menyebutkan adanya kesepakatan dengan pihak kepolisian untuk kontrak pasokan senjata. "Saya tidak mengerti beritanya. Belum dengar kabar soal itu. Tanya saja sama yang buat berita itu," ujar Ronny, Kamis (31/7). Ronny pun mempertanyakan siapa pejabat kepolisian yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut. Menurut Ronny, informasi tersebut tidak lengkap karena tidak terperinci menyebutkan persenjataan jenis apa dan siapa yang terlibat dalam dugaan suap tersebut.

"Tidak benar adanya kesepakatan jual beli senjata. Senjata jenis apa? Melalui siapa? Gak benar itu," tegasnya. Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission) AS mengatakan, pada 2009, sejumlah karyawan Smith & Wesson melakukan atau menyetujui praktik suap di Indonesia demi memenangi kontrak dengan sebuah departemen kepolisian Indonesia, walau kesepakatan tersebut akhirnya gagal. Laporan kantor berita AFP tidak menyebut nama pejabat polisi yang telah didekati dan menerima suap dari perusahaan tersebut. Selain Indonesia, SEC menyebut perusahaan tersebut juga berupaya untuk menyuap beberapa pejabat di Turki, Nepal, dan Banglades melalui pihak ketiga.(INT)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara (kedua kiri) dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono (kiri) memberikan keterangan pers terkait pemberitaan yang bersumber dari situs WikiLeaks tentang dugaan korupsi percetakan uang Republik Indonesia yang dicetak di Australia yang menyebut nama dirinya dan mantan presiden Megawati Soekarno Putri di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Kamis (31/7). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah telah menerima aliran dana dari Australia terkait percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp 100.000 di Australia seperti yang diungkapkan situs WikiLeaks karena keputusan pengawasan, kewenangan untuk cetak itu ada pada Bank Indonesia, bukan pada pemerintah atau presiden.

KPK Akan Bangun Komunikasi dengan Australia JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi akan membangun kembali komunikasi dengan Australia Federation Police (AFP) dan Pemerintah Australia dalam menindaklanjuti informasi Wikileaks mengenai dugaan korupsi pencetakan uang. Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara Australia, serta sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara. "Membangun komunikasi kembali dengan AFP maupun Pemerintah Australia dan kemudian mengambil langkah hukum yang tepat sesuai pokok masalah," kata Wakil Ketua KPK Bambang

Widjojanto, melalui pesan singkat, Jumat (1/8). Menurut Bambang, komunikasi yang akan dibangun KPK dengan AFP secara umum berkaitan dengan kerja sama bilateral AFP-KPK. Secara khusus, KPK akan kembali menjalin komunikasi dengan AFP terkait kasus yang menjadi kewenangan KPK, termasuk jika ada dugaan korupsi pencetakan uang yang melibatkan pejabat di Indonesia. Bambang mengatakan, KPK pernah berkomunikasi dengan AFP sebelum ini untuk membangun kerja sama serius di bidang penegakan hukum, khususnya mengenai pertukaran data dan

informasi dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi. Selain menjalin komunikasi dengan AFP, KPK akan memantau, mempelajari, dan mengkaji informasi yang berkembang terkait dengan dugaan korupsi pencetakan uang tersebut. KPK harus siap dan menyiapkan diri bila memang Pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal dugaan korupsi pencetakan uang tersebut. Bambang juga mengatakan bahwa informasi mengenai dugaan korupsi pencetakan uang yang disampaikan Wikileaks tersebut menyakitkan hati. "Pernyataan Pemerintah Australia sebagai respons atas per-

nyatan Presiden SBY cukup melegakan sembari tetap bertanya dengan hati-hati apakah ada pihak lain yang diduga terlibat," ujarnya. Atas informasi Wikileaks ini, Presiden SBY sudah membantahnya. Presiden meminta pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi Wikileaks tersebut. SBY juga meminta Australia terbuka jika memang ada pihak Indonesia yang dianggap melakukan penyimpangan. Kalau memang ada, Presiden meminta Australia bekerja sama dengan KPK. "Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat pada penyim-

pangan, maka diusut. Kalau dianggap melanggar hukum, apa kasusnya dan melanggar apa. Kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK di Inodnesia," ujar Presiden, Kamis (31/7). Terkait hal ini, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan, tidak ada keterlibatan presiden maupun mantan presiden dalam kasus Securency sebagaimana disebut oleh Wikileaks. Pernyataan resmi ini dikirimkan Kedutaan Besar Australia ke berbagai media dan di situs web Kedubes Australia beberapa jam setelah SBY menggelar jumpa pers pada kemarin.(KOMPAS.COM)

Stafsus Presiden: Program-program Jokowi Belum Bisa Dimasukkan dalam RAPBN 2015 JAKARTA— Setelah dilantik pada 20 Oktober, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, JokowiJusuf Kalla, masih harus menjalani anggaran yang disusun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui RAPBN 2015. Untuk menyusun program-program baru, JokowiJK baru bisa memasukkannya dalam RAPBN-P 2015. Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi, Firmanzah, mengungkapkan, untuk RAPBN 2015, pemerintahan saat inilah yang paling berwenang dalam menyusunnya. Pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 pun akan tetap

dilaksanakan pada 16 Agustus 2014. Hanya, kata Firmanzah, pemerintahan SBY juga akan melakukan koordinasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. "Untuk RAPBN 2015, Presiden SBY dan Menteri Keuangan sampaikan akan hormati Presiden terpilih sehingga RAPBN 2015 disusun berdasarkan baseline. Itu pokokpokoknya," kata Firmanzah saat dihubungi, Jumat (1/8). Dengan hanya menetapkan anggaran berdasarkan kebutuhan rutin pemerintahan itu, ujarnya, SBY memberikan keleluasaan bagi Presiden dan Wakil

Presiden terpilih. Apabila Presiden dan Wakil Presiden terpilih ingin mengimplementasikan visi dan misinya, Firmanzah menuturkan hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada RAPBN-P 2015. "Presiden berikutnya bisa melakukan penyesuaian dalam APBN, bisa dilakukan dengan perubahan APBN yang dipercepat," katanya. Sebelumnya, Firmanzah mengungkapkan, sesuai UndangUndang tentang Keuangan Negara, nota keuangan masih menjadi tanggung jawab Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono. "Selain itu, pembahasan dan penyusunan APBN pada akhir masa jabatan tetap menjadi tugas dan tanggung jawabnya (SBY)," ujar Firmanzah. Karena hal itu, Presiden SBY akan tetap membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2015, meski pemerintahan akan segera berakhir pada Oktober mendatang. SBY tidak akan menunggu putusan MK tentang sengketa Pilpres 2014 yang diadukan pasangan caprescawapres Prabowo SubiantoHatta Rajasa. Adapun pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla

ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ketika KPU selesai melakukan proses rekapitulasi nasional pada 22 Juli, meski mereka masih harus menunggu putusan MK terkait sengketa yang diadukan rivalnya. Menko Perekonomian Chairul Tanjung sebelumnya juga menyebut pembacaan Pidato Kenegaraan Presiden SBY termasuk Nota Keuangan 2014 akan menunggu putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014. Chairul menyebut, Presiden SBY perlu berkomunikasi dengan presiden terpilih dalam menetapkan RAPBN 2015 dan Nota Keuangan.(KOMPAS.COM)

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

SUMUT

Polresta Tanjungbalai Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Inka Mina TANJUNGBALAI - Forum Wartawan Mingguan Kota Tanjungbalai ( FORWAMKOTA) mengapresiasi upaya Polres Tanjungbalai melakukan pengusutan dugaan penyimpangan bantuan kapal dan alat tangkap bagi kelompok nelayan yang disalurkan Dinas Perikanan dan Kelautan ( Diskanla) Kota Tanjungbalai. Sebelumnya, Penyidik Polres Tanjungbalai telah melakukan pengusutan terhadap proyek bantuan 8 unit kapal penangkap ikan beserta alat tangkapnya kepada kelompok nelayan. Kapolres Tanjungbalai AKBP ML Hutagaol, Sik melalui Kasatserse AKP Aris Wibowo,Sik, Selasa pekanlalu membenarkan bahwa sedang dilakukan pengusutan bantuan kapal penangkap ikan yang bersumber dari dana APBN yang disalurkan oleh Diskanla Provinsi Sumatera Utara melalui Diskanla Tanjungbalai. Saat ini pihaknya sedang melakukan tahap pengumpulan bukti terkait

dengan.Timbulnya dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan kapal nelayan beserta alat tangkapnya itu, karena adanya laporan bahwa penerima bantuan kapal tersebut bukan nelayan penerima bantuan yang bukan nelayan, sebut Aris. Kami sudah memanggil dan meminta keterangan dari dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan penerima bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaa (PUMP) ini, dan akan dilanjutkan hingga semua KUB selesai diperiksa. Indikasi adanya penyimpangan dana bantuan sangat kuat, dilihat dari data penerima yang diduga bukan dari kalangan nelayan,” kata Aris. Menurut Aris, selain penyaluran tidak tepat sasaran dugaan korupsi dalam pekerjaan pengadaan kapal Inka Mina juga akan dijadikan target. Pasalnya, kapal motor yang bersumber dari dana APBN itu diduga dikerjakan asal jadi sehingga merugikan keuangan

negara. Hal itu terungkap dari para pekerja yang diberikan kepercayaan untuk mengerjakan kapal motor yang dinilai tidak memiliki kapasitas dalam bidangnya. ”Sudah banyak indikasi penyimpangan dan dugaan korupsi yang ditemukan dari dua paket proyek ini maka pemeriksaan akan terus dilanjutkan kepada KUB penerima bantuan. Jia tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya maka akan segera ditetapkan menjadi tersangka,” jelasnya. Terkait 15 KUB penerima PUMP, katanya, bukan hal mustahil semuanya menjadi tersangka sebab KUB ini harus mampu membuktikan secara administrasi maupun kondisi di lapangan terhadap penggunaan dana bantuan. Apalagi jumlah anggaran yang dikucurkan cukup besar yakni Rp1,5 miliar. ”Bila terbukti semua KUB dan penerima bantuan PUMP ini fiktif atau

tidak sesuai ketentuan, maka akan ditetapkan menjadi tersangka, kita tunggu saja silahkan wartawan mengikuti perkembangannya,” tukasnya. Dari informasi yang diperoleh, kasus dugaan korupsi di Diskanla Kota Tanjungbalai TA.2012 untuk pengadaan kapal motor dengan bobot 30 GT (grosstone) dan penyaluran dana PUMP dengan total biaya mencapai Rp 5 miliar. Dan pihak kepolisian, baru-baru ini menerima laporan dari beberapa pihak terkait dengan dugaan korupsi dan penyimpangan program kegiatan dikantor Diskanla Tanjungbalai. Sedikitnya, ada dua paket proyek yang dinilai menyimpang yaitu pengadaan kapal motor 30 GT kapal Inka Mina pada program pengadaan 1000 kapal untuk nelayan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (Kemenkanla) tahun 2012 dengan total biaya sebesar Rp3,5 miliar.

Sedangkan paket kedua yaitu penyaluran dana PUMP kepada 15 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan senilai Rp1,5 miliar pada tahun anggaran 2012. Indikasi korupsi mengarah kepada penetapan kelompok penerima bantuan yang diduga bukan dari kalangan nelayan dan pekerjaan pembuatan kapal tidak sesuai dengan bestek. Penerima bantuan baik kapal motor 30 GT maupun dana PUMP disinyalir dari kalangan pengusaha perikanan bahkan, ada diantaranya oknum PNS yang memiliki kedekatan dengan Kadiskanla, Ir.N.Srg. Sebanyak 15 KUB nelayan penerima dana PUMP Diskanla Tanjungbalai yakni Cahaya Bahari, Rezeki Nelayan, Sinar Bahari, Bahari Abadi, Bahari Makmur, Nelayan Abadi, Bahari Santosa, Bintang Anugrah, Rezeki Bersama, Fajar Harapan, Nelayan Cantik, Bahtera Nelayan, Bahari Rezeki, Sabar Menanti dan Harapan Laut.(HER)

TERINDIKASI KORUPSI

Kasatker PJN II Riau Dinilai Tidak Koperatif PEKAN BARU - Kepala, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Riau Ir, Dedy Mandarsyah.MT dianggap tidak koperatif ketika wartawan ingin menkonfirmasi terkait dugaan penyimpangan PJN II Riau TA.2013 – 2014 Jalan Bagan Jaya menuju Pelabuhan Enok Inderagiri Hilir. Bahkan saat wartawan menemui Dedy Mandarsyah diruang kerjanya, beberapa orang pegawai yang berpakaian preman telah menunggu didepan pintu. Dan memerintahkan wartawan untuk melapor terlebih dahulu kepada satpam jika ingin konfirmasi. Sejak mencuatnya kasus dugaan penyimpangan tersebut di beberapa media, Kepala Satker Jalan Nasional Wilayah II Riau Ir, Dedy Mandarsyah. MT seperti menghilang dan sulit ditemui. Dan staf nya mengatakan Dedy sedang keluar. Dedy Mandarsyah, MT adalah Kepala Satker PJN Wilayah II Riau yang bertanggungjawab pada pembangunan proyek jalan dan jembatan yang bersumber dari dana APBN. Sejak adanya temuan dugaan penyimpangan pada proyek tersebut Dedy Mandarsyah selalu menghindar saat akan dikonfirmasi. Pasalnya jalan yang baru selesai dibangun itu sudah rusak parah. Diduga pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai bestek. Melihat sikap Dedy Mandarsyah yang tidak koperatif dan terkesan menghindari wartawan, Ketua LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) Syaiful Aula semakin menguatkan dugaannya bahwa Kepala Satker PJN II Riau itu telah melakukan penyimpangan anggaran dengan mengurangi jumlah volume material sehingga jalan yang baru selesai dibangun itu sudah rusak parah.

Syaipul mengatakan,pembangunan Jalan Bagan Jaya – Enok sudah sejak lama, melalui program K2i yang bersumber dari dana APBD Riau sebesar Rp208 miliar dengan target pekerjaaan sepanjang 63 Km. Dan sebagai pelaksananya yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau. Namun hasil dari pekerjaan itu sangat

disesalkan karena kondisi jalan yang baru dibangun sudah rusak parah, uarnya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah satuan kerja yang bersumber dari APBN untuk TA.2014 yang dialokasikan khusus pada PPK 8 PJN II Riau untuk Pelaksanaan Preservasi (pemeliharaan) dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional sebesar Rp37.795.767.000 dengan rincian antara lain, pemeliharaan berkala Jembatan Sei.Pengalihan sebesar Rp5.790.000.000, pelebaran jalan Pematang Reba – Rengat sebesar Rp24.500.000.000. Kegiatan PPK 8 PJN II Riau untuk administrasi sebesar Rp328.252.000,

untuk paket rutin Jalan Rengat Kuala Cinako sebesar Rp803.500.000. Jalan Kuala Cinako - Rumbai Jaya sebesar Rp1.516.000.000, untuk paket Rutin Jalan Bagan Jaya – Enok sebesar Rp2.443.350.000, paket rutin perbaikan jembatan Pematang Reba Rengat – Kauala Cinako sebesar Rp1.789.065.000. (PUR)

Pembeli memilih aneka parcel di Pasar Parcel, Cikini, Jakarta, Minggu (27/7). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak bingkisan Lebaran/parcel karena dianggap sebagai gratifikas dan melanggar pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, jikasudah diterima, wajib melapor ke KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya.

PENYALURAN DANA LPDB

KPUM Terindikasi Korupsi Rp11 Miliar MEDAN- Kali ini akan terungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan KPUM di Jalan Rupat No 30-32 Medan. Heboh, baru saja terungkap kasus korupsi di tubuh koperasi PT Pertamina dan PDAM Tirtanadi, Sebab, penyaluran LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) yang diberikan Gubsu Bulan April lalu bersumber dari anggaran kementerian koperasi dan departemen koperasi yang diperuntukkan kepada KPUM sebesar Rp 11 milliar diterima oleh ketua Jabmar Siburian ternyata terindikasi banyak permainan dan konspirasi persekongkolan untuk meraup keuntungan pribadi dan mengorbankan hak-hak keanggotaan. Menurut advokat Bukit Sitompul SE SH selaku penerima kuasa sejumlah pegawai dan anggota yang dipecat, Jumat pekanlalu jam 10.00 WIB di Medan, sebelumnya KPUM mengajukan permohonan untuk peremajaan angkutan lama seperti angkutan sudaco atau dikenal angkot pintu belakang secara bertahap dengan modal dasar berkisar 23-25 juta dan harga totalnya lebih kurang 128 juta. Pengajuan itu

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ternyata diterima dan melalui LPDB dari kementerian koperasi disalurkan anggaran sebesar 11 miliar untuk bantuan ke KPUM terkait peremajaan angkutan pintu belakang yang diberikan secara simbolis oleh Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho kala itu. Terendus, penyaluran dilakukan KPUM terkait bantuan LPDB untuk peremajaan angkutan pintu belakang yang melibatkan Bank Bukopin dan pihak leasing dari astra banyak rekayasa data, penerima bantuan berupa angkutan jenis suzuki APV dan Grand Max banyak data yang dipalsukan, karena KPUM takut jika anggota tidak mampu untuk pembayaran cicilan apalagi trayek angkutan pintu belakang disebutsebut lahan kering tidak ada sewanya lagi. Padahal penanggungjawab cicilan angkutan baru adalah KPUM kepada leasing astra. Oleh itu penerima angkutan jenis Suzuki APV dan Daihatsu Grand Max pun diberikan kepada orang yang mampu dan trayek basah bukan untuk peremajaan angkutan pintu belakang, diduga KPUM memberikan tarif anggaran dana sebesar 50 juta perunit angkutan yang baru sehingga

keuntungan KPUM perunitnya diduga lebih kurang sebesar 25 juta. "Tak mungkin lah lae, KPUM menggantikan dengan angkutan APV dan Grand Max seluruhnya untuk peremajaan angkutan pintu belakang paling hanya beberapa unit saja disinilah permainan itu,". Jelas ada permainan coba saja cek ke lapangan target KPUM 1000 unit dan saat ini baru tersalur sebanyak lebih kurang 200 atau 300 unit kata Bukit. Jadi gubsu dan departemen koperasi serta instansi terkait harus bertanggungjawab karena tidak jeli untuk mengevaluasi penyaluran LPDB. "Kalikan lae saja keuntungan KPUM jika perunitnya terjadi pertambahan dana sebesar 25 Juta," kata Sitompul bertanya. Bukit Sitompul mengatakan sistem pengajuan KPUM untuk mendapatkan dana LPDB dengan mengajukan permohonan peremajaan angkutan pintu belakang memang terlaksana secara profesional, namun pelaksanaannya yang terjadi secara abal-abal dan mencari keuntungan pribadi. Kesalahan gubsu, kata Bukit adalah tidak memonitor dalam penyaluran dana LPDB bahkan

instansi terkait seperti dinas koperasi dan UKM Kota Medan juga akan segera dilibatkan untuk kita lakukan tuntutan, karena yang mendapatkan bantuan LPDB adalah anggota KPUM siluman, tegas Bukit. Pecat Secara sepihak Lain lagi keluhan yang dilontarkan oleh Mangara Lumban Tobing (59) warga Deli Tua Kompleks KPUM Blok I ini, dirinya mengatakan bahwa KPUM pernah melakukan pemaksaan untuk menandatangani kwitansi kosong bermaterai Rp 6000 serta disuruh untuk mengisi formulir akad kredit jenis mobil angkutan Suzuki APV dan permohonan itu sudah dua kali dilakukannya. Usai mengisi persyaratan, lalu Mangara bersama Istri Tati Sukriati disuruh untuk datang ke KPUM agar segera di wawancara, dikantor KPUM terletak di lantai II saat itu Mangara L Tobing bersama Istri diwawancara dari pihak leasing Astra Suzuki dan pegawai Bank Bukopin. Usai pelaksanaan wawancara sekitar Mei 2014 lalu, Mangara terkejut karena dirinya yang sudah mengabdi selama 12 tahun 3 bulan di KPUM ternyata menerima surat pemecatan dari KPUM dengan alasan klasik bahwa dilakukan perampingan.

Bahkan alasan yang tak masuk diakal karena anak Mangara juga bekerja di KPUM. Terkait surat pemecatan, Mangara tidak mau menandatangani, tapi karena ancaman dari pihak KPUM untuk tidak mempekerjakan anaknya, dengan terpaksa Mangara pun menandatangani surat pemecatannya demi anak. Aku dipaksa menandatangani surat pemecatan, bahkan pesangon yang diberikan pun jumlahnya minus kuterima karena setelah dipotong pasangon 6 bulan gaji, terutang lagi berkisar 1 juta lebih, jadi aku diperbantukan sebagai wakil mandor trayek 64 untuk mencicil hutanghutangku,? kesal Mangara mengakhirinya. Persoalan permainan dan dugaan korupsi yang terjadi di tubuh KPUM sudah dilaporkan kepada pihak hukum melalui Advokat Bukit Sitompul, bahkan sejumlah karywan/ ti dan anggota yang dipecat juga sudah melakukan gugatan melalui jalur hukum terhadap KPUM. Saat dikonfirmasi Ketua KPUM Jabmar Siburian melalui telephone selulernya tidak aktif, dan ketua II Rayana Simanjuntak tidak berada di tempat.(TIM/BBS)

Dir Pirngadi Dalam Waktu Dekat Dijemput Paksa Polisi MEDAN- Setelah pihaknya melakukan rapat tertutup dengan jajaran Unit Tipikor, akan melakukan penjeputan paksa terhadap Amran dalam waktu dekat kata Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Istanto Bram ketika dikonfirmasi wartawan. Namun ia tidak merinci kapan penjemputan paksa itu akan dilakukan. "Memang ada rencana kita melakukan penjemputan paksa. Nanti setelah sudah normal, baru akan kita lakukan. Dan itu kita lakukan dalam waktu dekat," kata Wahyu, Rabu (31/7). Dimana sebelumnya, Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Medan menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD dr Pirngadi Medan TA 2012 senilai Rp2,5 miliar, yang merugikan keuangan negara berkisar Rp1,1 miliar. Selama ditangani, pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangkanya. Mereka adalah KS (45) warga Setia Budi yang merupakan pelaksana pekerja sebenarnya atau sub kontraktor yang mensetting rekanan PT IGM (PT Indofarma Global Medica) dan memenangkan tender proyek Alkes RSUD dr Pirngadi Medan. Kemudian, S (50) warga Polonia selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan AP (45) warga Tangerang Banten selaku pelaksana kontrak. Selain menetapkan ketiga tersangka, polisi juga menetapkan Direktur RSUD Pirngadi Medan, Amran Lubis sebagai tersangka tambahan dalam kasus ini. Namun, selama dipanggil penyidik, Amran kerap mangkir dengan alasan sakit.(INT)

Divonis 3 Tahun, Mantan Kasek PLN Tidak Ditahan MEDAN- Hukuman ringan kembali dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan terhadap terdakwa korupsi. Meski terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan flame tube GT 1.2 yang merugikan negara Rp23,6 miliar, tapi mantan Kepala Sektor (Kasek) PLN Pembangkit Belawan, Ermawan Arif Budiman hanya divonis 3 tahun penjara. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa 9 tahun penjara “Menyatakan terdakwa Ermawan Arif Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 3 tahun,” kata Jonner Manik dalam amar putusannya dalam sidang yang digelar di ruang Cakra I Pengadilan Tipikor Medan, Kamis pekanlalu. Dijelaskan hakim, Ermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain pidana penjara, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Namun pantauan di lapangan, putusan hakim dalam perkara ini tidak bulat. Hakim anggota 1, Merry Purba, SH, tidak sependapat dengan dua hakim lainnya. Merry menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Dalam putusannya, Merry Purba menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan kepada terdakwa Ermawan. Dia menilai Ermawan tidak mengawasi pemasangan dua unit flame tube di GT 1.2 Belawan dengan benar. Akibatnya, satu unit flame tube itu rusak pada 2012 sehingga mesin GT 1.2 padam total. “PT Siemens sudah menawarkan jasa pemasangan flame tube secara gratis. Namun, Siemens mengaku tidak ada permintaan dari terdakwa. Pemasangan flame tube justru diserahkan ke PT PJBS, sehingga kekhawatiran terdakwa flame tube mengalami kerusakan terbukti, sehingga terdakwa pantas dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata Merry. Atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim, baik terdakwa maupun JPU Ardiansyah menyatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir dulu majelis,” kata Ardiansyah. Sebelumnya, JPU Ingan Malem Purba dan Ardiansyah menuntut agar Ermawan diganjar dengan hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. JPU juga meminta agar Ermawan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp23,6 miliar. Jika terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika hasil lelang tidak cukup untuk mengganti kerugian negara, maka terdakwa harus dipidana selama 3 tahun penjara. Namun, hakim tidak sependapat dengan JPU soal uang pengganti kerugian negara ini. Menurut majelis, terdakwa tidak ada menikmati uang hasil korupsi dari pengadaan flame tube GT 1.2, sehingga harus dibebaskan untuk membayar kerugian negara. Meski diputus bersalah, hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap, Ermawan sehingga dia masih bisa mengirup udara bebas. Sejak awal persidangan, pria yang merupakan tenaga ahli di PLN ini memang dijamin BUMN itu dengan uang negara sebesar Rp23,6 miliar.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

LIPSUS

KPK Tagih Komitmen Menkumham JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P, mengatakan baik Abraham Samad atau pimpinan KPK lainnya hanya bisa sebatas mengimbau Kementerian Hukum dan HAM ikhwal pemberian remisi kepada koruptor yang dinilai tak akan memberikan efek jera. Pasalnya, aturan main tentang pemberian remisi bukan ranah KPK. "Itu kewenangan Kemenhumkam," kata Johan. Johan mempertanyakan komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM terkait pemberian remisi kepada koruptor. "Kan, katanya tidak dipermudah, terutama ini tindak pidana korupsi," ujar Johan. Menurut dia, Kemenkumham sudah berkomitmen untuk tidak mempermudah para koruptor mendapatkan remisi. Namun faktanya, ada koruptor yang bisa begitu saja mendapat remisi yang diberikan melalui Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Setidaknya ada 137 koruptor di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin dan lapas lainnya yang akan diberikan remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Tiga dari koruptorkoruptor tersebut di antaranya adalah Muhammad Nazaruddin, Gayus Tambunan, dan Susno Duadji. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012 tentang Pengetatan Syarat Pemberian Remisi, remisi diberikan jika telah memenuhi syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Namun, khusus bagi narapidana kasus korupsi, terorisme, narkotik atau kejahatan HAM berat dan keamanan negara, ada syarat tambahan untuk mendapatkan remisi, seperti yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99/ 2012. Syarat ini bertujuan untuk mempersulit koruptor mendapatkan remisi.

Terserah yang Berkuasa Saja KEPALA Lapas Sukamiskin Giri Purbadi menyebutkan, remisi dan pembebasan bersyarat memang hak warga binaan alias narapidana. Hak itu dijamin Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012. "Tapi itu masalah teknis. Dalam waktu yang tidak lama pasti keluar keputusannya," kata Giri. Pengumuman tersebut disambut reaksi beberapa pesakitan kasus korupsi yang duduk bersila di jajaran belakang sambil guyon. "Teweweweweweew...," ujar seorang narapidana paruh baya sambil terus terkekeh. Mantan Gubernur Sumatera Syamsul Arifin mengaku tak terlalu perduli atas remisi yang diusulkan buat dia. "Soal remisi saya nggak tahulah. Saya percaya pemerintahan ini, hukum sebagai panglima. Perasaan sejak 2010 ditahan saya belum pernah mendapat remisi," kata dia. Reaksi serupa dilontarkan Gayus Tambunan, terpidana kasus korupsi pajak dan eks Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad. "Remisi? Terserah pemerintah saja deh," kata Mochtar sambil melenggang tersenyum. "Wah, itu terserah yang berkuasa saja," ujar Gayus sambil nyengir dan ngeloyor ke arah blok tempat dia mendekam.

WAMENKUMHAN DENNY INDRAYANA:

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai, Andi terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Warga Binaan terkait kasus kasus suap proyek Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, bersilaturahmi dengan warga binaan lainnya usai sholat Idul Fitri 1435 H di Lapas Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/7). Pada lebaran kali ini, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan remisi 15 hari sampai 2 bulan kepada 113 narapidana (napi) tindak pidana umum dan 32 napi tindak pidana khusus yang ada di Lapas Klas 1 Sukamiskin serta 132 napi tindak pidana korupsi dan 32 napi tindak pidana terorisme diberikan remisi untuk Lapas dan Rutan se-Jawa Barat.

EBANYAK 145 dari 408 narapidana muslim di Penjara Sukamiskin, Bandung, mendapat remisi Idul Fitri 1435 Hijriah, Senin, 28 Juli 2014. Mereka mendapat korting hukuman minimal 15 hari hingga dua bulan. "Terpidana kasus pidana khusus sebanyak 32 orang. Terpidana kasus pidana umum, 113 orang," ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Giri Purbadi seusai salat id di penjara itu, Senin, (28/7). "Remisi langsung bebas tidak ada." Di antara penerima remisi, antara lain Gayus Halomoan Tambunan dan Bahasyim Assifie, dua terpidana kasus korupsi pajak dan pencucian uang. Koruptor dana APBD yang merupakan eks Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin dan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad juga mendapat potongan hukuman. "Gayus mendapat remisi 1 bulan dan 15 hari," kata Giri. Sedangkan 200-an narapidana lain belum mendapatkan remisi Lebaran lantaran tidak memenuhi syarat peraturan-perundangan. Di antaranya karena masih berstatus tahanan, nonmuslim, dihukum seumur hidup, dan menjalani hukuman di bawah 6 bulan. "Kriteria penerima remisi lainnya adalah berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar aturan penjara. Bagi koruptor yang menjadi justice collaborator ada pertimbangan khusus," kata Giri. Selain yang belum berhak, ada sekitar

90 narapidana yang masih menunggu surat keputusan remisi dari Kementerian Hukum dan HAM. "Mereka masih dipertimbangkan oleh Kementerian. Nazaruddin (koruptor dana Wisma Atlet), misalnya, masih dipertimbangkan," kata Giri. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, F.Haru Tamtomo, Jumat (1/8) mengatakan, pemberian pemotongan hukuman atau remisi juga diberikan kepada narapidana khusus yakni narapidana yang terlibat kasus korupsi. Saat ini, kata Haru, Kakanwil Sulsel baru mengusulkan beberapa nama ke Kakanwil Pusat di Jakarta untuk pemberian remisi tersebut. Namun Haru mengaku tidak mengetahui jumlah nama-nama yang akan diajukan dalam pemberian remisi. "Saya lupa dek. Berapa jumlahnya, datanya ada di kantor. Sementara saya diluar. Saya juga tidak bisa tebak jumlahnya berapa dan nama-nama Napi Tipikor yang diajukan untuk mendapat remisi. Kalau masalah remisinya hanya berkisar 15 hari sampai 2 bulan," ujar Haru. Syarat pemberian remisi tersebut, lanjut Haru, dilihat dari masa tahanan yang jalani. Jika masa tahanannya hanya 1 tahun , maka kemungkinan besar hanya mendapatkan remisi selama 15 hari. Sementara Napi yang telah menjalani masa tahanan selama 3 tahun , kemungkinan mendapat remisi selama 2 bulan.

ICW Sesalkan Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyayangkan rencana pemberian remisi Lebaran bagi para terpidana kasus korupsi. “Seharusnya koruptor tidak bisa mendapat remisi,” kata Emerson. Emerson khawatir koruptor tidak akan mendapat efek jera jika diberi remisi. “Semakin sebentar mereka mendekam di penjara,” katanya. Menurut Emerson, pemberian remisi bagi koruptor itu bisa dilakukan atas dasar surat edaran dari Menteri Hukum dan HAM No. M.HH04.PK.01.05.06 tahun 2013. Surat itu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemerintah berdalih, mereka yang divonis sebelum aturan itu terbit tetap berhak mendapatkan remisi. “Kami juga akan melakukan peninjauan kembali peraturan menteri itu,” katanya. Sebanyak 10.532 narapidana di 20an penjara di Jawa Barat kembali diusulkan mendapatkan remisi pada hari Lebaran. Usul pemotongan masa hukuman itu berlaku pula untuk para koruptor di Penjara Sukamiskin Bandung. Ibnu Chuldun, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, mengatakan ada 137 koruptor di Sukamiskin dan penjara lain yang diusulkan mendapat remisi Lebaran 1435 Hijriah. "Misalnya Muhammad Nazaruddin diusulkan mendapat remisi

khusus 1 bulan dan remisi umum 3 bulan. Gayus Tambunan diusulkan mendapat remisi 1 bulan 15 hari," kata Ibnu saat dihubungi, Rabu, 23 Juli 2014. Nama lain yang diusulkan adalah bekas Kepala Bareskrim Susno Duadji yang dibui di Penjara Bogor. Susno dipertimbangkan mendapat remisi khusus 1 bulan dan remisi umum 2 bulan. Tak Mendidik Sementara itu, akademikus dari Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Prof Dr HM Norsanie Darlan MS, PH berpendapat remisi bagi koruptor sebagimana pemberian Pemerintah Indonesia adalah tidak mendidik. "Karena pemberian remisi bisa tidak membuat efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujarnya. Bahkan, menurut Guru Besar di Universitar Palangka Raya (Unpar) itu, pemberian remisi tersebut bisa membuat calon-calon korutor bertambah berani. Ia berpendapat peraturan atau kebijakan pemberian remisi sebaiknya perlu peninjauan kembali. Menurut dia, pemberian remisi hingga bebas bersyarat bagi koruptor, terkesan mengkhianati rasa keadilan warga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di negeri tercinta ini. "Remisi yang diberikan setiap hari-hari besar kenegaraan seperti 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, hari raya keagamaan, tujuannya baik, terlebih bila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

(HAM)," ujarnya. Remisi seharusnya diberikan kepada mereka yang bukan kasus korupsi, seperti terpidana karena terpaksa oleh keadaan ekonomi yang minim. Ia memperkirakan jika remisi diberikan kepada pekau korupsi di tanah air ini, maka selain yang bersangkutan sendiri, juga calon-calon koruptor lain, akan semakin berani. "Sebab mereka tidak akan jera. Justru mereka bertambah berani dengan perhitungan akan ada remisi-remisi dari kementrian terkait, walau dia terbukti bersalah dan divonis hakim pengadilan Tipikor," lanjutnya. Walau tertangkap dan divonis, hukuman tidak selama masa putusan pengadilan, karena adanya remesi dari pemerintah setiap peringatan proklamasi kemerdekaan dan hari-hari raya keagamaan. Ia berpendapat boleh-boleh saja remisi diberikan kepada napi dalam kasus apapun, tapi tidak termasuk mereka yang berkhianat terhadap negeri Indonesia tercinta, kendati ada peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu, Koordinator Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalteng itu menyarankan, perlu peninjauan dan kajian kembali terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 terkait remisi tersebut. "Perlu pula adanya pemilihan dalam pemberian remisi terhadap penghianat negara, seperti kelompok teroris jika memang benar-benar terbukti bersalah, serta pelaku tindak pidana lain, kecuali korupsi," imbaunya.(TIM/BBS/NET)

korupsinya, dan 3) oleh LPSK Agus Condro ditetapkan sebagai whistle blower dan justice collaborator Kalau begitu, berarti tidak ada moratorium? Betul sekali. Beberapa kalangan keliru memahami kebijakan ini sebagai penghapusan remisi dan pembebasan bersayarat. Padahal tidak dihapus, tetapi dilakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, selain syarat telah menjalani masa pidana tertentu, juga ada syarat “berkelakuan baik” untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat, padahal kriteria “berkelakuan baik” tidak jelas sehingga sangat rawan akan terjadinya penyimpangan. Apakah kebijakan ini berlaku surut? Kebijakan pengetatan ini tidak berlaku surut. Misalnya, dalam kasus pembebasan bersyarat yang diributkan akhir-akhir ini, dalam SK-nya pada diktum Ketujuh, dengan jelas berbunyi “Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Kepala LAPAS, RUTAN dan cabang RUTAN sebagaimana diktum ketiga dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya”. Jadi, SK itu tidak berlaku pada tanggal ditetapkan/dikeluarkan. Tapi berlaku pada tanggal pelaksanaan, sehingga selama belum

dilaksanakan, selalu dapat ditinjau kembali. Kebijakan ini kelihatannya menabrak prosedur? Tidak. Prosedur hukum dan proses pengambilan keputusan ini sangat dapat dipertanggungjawabkan. Yang berbeda, kami hanya betul-betul menjiwai bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga harus diberantas dengan cara luar biasa pula. Maka, selain keadilan prosedural dipenuhi, jauh lebih penting untuk memperhatikan keadilan substansial yang sejalan dengan rasa keadilan masyarakat antikorupsi, yaitu adanya kontrol ketat – bukan obral – pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Korupsi bisa kita berantas jika kita bertindak luar biasa, tidak bussines as usual, dan karenanya harus mengambil solusi yang “outside of the box”. Kebijakan pengetatan ini merupakan politik pencitraan? Kami bekerja saja. Insya Allah. Setiap kebijakan yang diambil pasti ada resiko. Itu merupakan konsekuensi perjuangan dalam upaya pemberantasan korupsi, terorisme, narkoba, dan organize crime lainnya. Pendapat-pendapat lain silakan saja, karena ini negara demokratis. Itu semua jadi pemicu semangat dan modal bagi kami untuk melakukan introspeksi dan meluruskan niat, agar kebijakan ini semata-mata kami dedikasikan bagi Indonesia ke depan yang lebih bersih dan lebih antikorupsi.

Bukan Obral Remisi Bagi Koruptor

HUKUMAN bagi koruptor sangat wajar lebih berat, demikian pula syarat mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Denny Indrayana mengatakan pengetatan hak narapidana korupsi perlu dilakukan. Menurut Denny, beberapa kalangan keliru memahami kebijakan sebagai penghapusan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal tidak dihapus, melainkan pengetatan dengan syarat dan kriteria yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kontrol ketat, bukan obral remisi dan pembebasan bersyarat,” ucap Menkumham yang juga Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Bagaimana sebenarnya kebijakan itu? Berikut wawancara dengan Denny Indrayana. Mengapa kebijakan dilakukan? Korupsi dan terorisme merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pengetatan hak narapidana perlu dilakukan agar memberikan efek jera. Kemenkumham memiliki kewenangan dan kami menangkap itu sesuai rasa keadilan masyarakat. Apakah hal ini merupakan kebijakan baru? Kebijakan pengetatan remisi maupun pembebasan bersyarat sebenarnya bukan merupakan hal baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 sudah dilakukan pengetatan, yaitu ada

syarat dan tata cara berbeda dan lebih berat untuk narapidana korupsi, terorisme, narkoba, dan organize crime lainnya dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Mengapa dibedakan? Berarti ada diskriminasi? Justru tidak adil apabila kejahatan umum dan khusus diperlakukan sama. Misalnya dalam PP tersebut diatur tindak pidana umum dapat remisi setelah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, sementara tindak pidana khusus dapat remisi setelah menjalani lebih dari 1/3 (sepertiga) masa pidana dan diberikan setelah mendapat pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan. Dalam pembebasan bersyarat, pertimbangan wajib memperhatikan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Kalau sama justru tidak adil. Jadi, syarat remisi dan pembebasan bersyarat narapidana korupsi, terorisme, dan narkoba harus lebih berat dibandingkan tindak pidana umum. Apakah itu tidak melanggar HAM? Menurut konstitusi kita, HAM ada yang dapat disimpangi dan ada yang tidak. Hak narapidana memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan. Bukankah itu diskriminatif? Hukum pidana itu diskriminasi positif. Orang baik dan orang jahat diperlakukan berbeda. Pencuri

ayam dan koruptor seharusnya diperlakukan berbeda. Kalau sama malah mencederai rasa keadilan. Hukuman bagi koruptor sangat wajar lebih berat, demikian pula syarat mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Ada motif politik? Kebijakan pengetatan tidak untuk orang per orang. Kebijakan diputuskan semata-mata menegaskan strategi juang pemberantasan korupsi dan terorisme. Tidak berpikir siapa yang terdampak, berlaku untuk semua, tidak dilihat dari afiliasi politik, dan sebagainya. Kebijaka ini berlaku untuk semua tidak peduli siapa apa pun parta politiknya. Penegakan hukum adalah penegakan hukum. Tidak boleh dicampuradukkan dengan politik. Tapi tidak berlaku bagi pelaku yang merupakan justice collaborator?

Betul. Salah satu kriteria narapidana korupsi, terorisme dan narkoba yang dapat diberikan remisi atau pembebasan bersyarat adalah jika yang bersangkutan merupakan justice collaborator karena ia justru membantu mengungkap kasus korupsi/ terorisme. Contohnya? Pemberian pembebasan bersyarat bagi Agus Condro, karena yang bersangkutan membantu mengungkap kasus korupsi cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004. Kenapa diberikan? Agus Condro memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator, yaitu 1) memberikan informasi yang akurat dan informasi tersebut terbukti di persidangan, 2) bekerja sama, yaitu mengakui kesalahan dan mengembalikan uang hasil

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

4 Agustus, PNS di Aceh Timur Wajib Masuk Kerja ACEH TIMUR - Sebagai abdi negara pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, diwajibkan masuk kantor setelah libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1435 Hijriyah, tanggal 4 Agustus 2014 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Demikian dikatakan Kabag Humas Setdakab Aceh Timur T Amran kepada wartawan. Dikatakan, hal ini sesuai dengan Surat Bupati Aceh Timur Nomor 061.2/5578 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H. Lanjutnya terkait dengan libur Idul Fitri1435 Hijriyah, yaitu hari libur nasional ditetapkan Senin – Selasa (28-29 Juli 2014). Sedangkan hari cuti bersama dalam rangka Idul Fitri

1435 Hijriyah ditetapkan Rabu, Kamis, Jumat (30-1 Agustus 2014). “Dalam surat yang sudah disebarkan ke seluruh instansi itu diharapkan kepada seluruh SKPK, para camat dan sekretaris DPRK Aceh Timur serta Sekretaris Korpri untuk melakukan pengawasan kehadiran PNS hari pertama kerja setelah Idul Fitri,” papar Ampon. “Terhadap satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung seperti rumah sakit (RS) agar mengatur penugasan pegawai selama libur dan cuti bersama dalam rangka Idul Fitri, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” demikian Ampon.(BSO)

Rektor Unsam Lantik 17 Pejabat Baru LANGSA - Rektor Universitas Samudra (Unsam) Langsa Drs Bachtiar Akob MPd, Selasa (22/7) melantik 17 pejabat fungsional dan struktural di lingkungan universitas itu. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Fakultas Hukum, Kampus Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama. Rektor dalam sambutannya mengatakan, sumpah yang telah diucapkan oleh pejabat yang telah dilantik apalagi pada Bulan Ramadhan, perlu dijalankan dan dipahami. Sehingga akan membawa kebaikan bagi semua pihak, terutama kemajuan universitas ke depan. Menurutnya, sejak Universitas Samudra didirikan, langkah demi langkah terus dilakukan sesuai Permendikbud 1990. Sedangkan pelantikan yang yang dilakukan ini sudah yang ke empat kali dan 95 persen organisasi dan tata kerja telah dilalui, walaupun adanya

hambatan dan rintangan. Karena Unsam kekurangan tenaga, namun kini sudah terpenuhi. Rektor mengharapkan kepada mereka yang dilantik, sebenarnya jabatan yang diberikan ini adalah kepercayaan dari pimpinan. "Oleh karenanya tolong amanah dan kepercayaan ini dapat dijalankan, dengan penuh semangat sesuai tupoksi dan aturan yang berlaku di Kemendikbud. Perbaiki diri atas kesalahan-kelasalan pekerjaan yang lalu, sehingga akan membawa kebaikan ke depannya," katanya. "Katanya, orang yang selalu mau menghitung atas kesalahan yang diperbuatnya, sehingga tidak ada waktu mencari kesalahan orang lain," sambung Bachtiar. Kepada pejabat baru itu Bachtiar Akob mengingatkan agar mengutamakan kejujuran dan dapat bekerjasama antar pihak, serta saling bahu-membahu membawa kemajuan Unsam.(BSO)

Wakil Walikota Langsa Lantik Pejabat Eselon III dan IV LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM melantik pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemko Langsa, di aula sekretariat Pemko Langsa. Pada kesempatan itu wakil walikota menyampaikan, jabatan sesungguhnya sebuah amanah yang diberikan, tidak hanya dari atasan/ pimpinan dan pemerintah daerah, namun merupakan amanah dan

kepercayaan dari masyarakat. "Di atas semua itu jabatan adalah amanah dari Allah SWT, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya," kata Marzuki. Karenanya, dia berharap pejabat yang dilantik dapat meneguhkan hati, tekad dan menjadi tauladan baik dalam menjalankan tugas maupun sebagai anggota masyarakat.(BSO)

Bupati Aceh Timur Akan Mengaspal Jalan Petua Husen ACEH TIMUR - Pengadilan Negeri Idi akhirnya memutuskan jalan damai gugatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) terhadap Bupati Aceh Timur dan sembilan anggota DPRK Aceh Timur terkait dengan tuntutan pengaspalan Jalan Petua Husen menuju Gampong Kuala Geulumpang, Idi, Aceh Timur. Sebelumnya, kedua belah pihak telah tercapai perdamaian yang dimediasi oleh hakim mediator, Sanjaya SH dengan poin kesepakatan bahwa tergugat (bupati) yang diwakili oleh Biro Hukum Pemda Aceh Timur, berjanji akan memenuhi seluruh gugatan dari YARA (penggugat) dengan akan melakukan pengaspalan Jalan Petua Husen menuju Gampong Kuala Geulumpang. Sidang penetapan perdamaian yang diketuai oleh Riswandi SH

telah menetapkan bahwa perkara tersebut sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan pihak tergugat berjanji akan melakukan pengaspalan terhadap objek gugatan YARA paling lambat 31 Desember 2015. Ketua YARA Safaruddin SH mengapresiasi itikad baik Bupati Aceh Timur Hasballah M Tahib yang langsung melakukan pengerasan terhadap objek gugatan YARA itu. “Kami sangat memberi apresiasi terhadap gerak cepat Bupati Aceh Timur, sebab kini jalan tersebut langsung dilakukan pengerasan,” kata Safaruddin. Karena itu, Safaruddin juga mengharapkan agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan itu, sehingga proyek tersebut akan berjalan sesuai rencana.(BSO)

PAD Aceh Tamiang Sudah Terealisir 62 Persen ACEH TAMIANG - Pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah tercapai sejauh ini sekitar 62 persen atau setara Rp49,5 miliar, dari jumlah yang ditargetkan. Capaian tersebut tercatat hingga Juni 2014 berdasarkan laporan triwulan kedua Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut keterangan yang diperoleh dari Kepala Bidang Pendapatan Kantor DPPKA Aceh Tamiang Husein SSos, capaian PAD pada tahun ini sesuai laporan triwulan kedua sudah mampu terpenuhi yakni berkisar Rp30,5 miliar dari target Rp49,5 miliar yang ditetapkan dalam APBK 2014. Husein mengatakan, pencapaian tersebut dinominasi dari sektor pajak dan retribusi penerimaan pendapatan pada sektor pelayanan kesehatan, pertambangan, kebersihan, perhubungan, Diskoperindagkop, kelautan dan perikanan, serta pengelolaan aset daerah seperti sewa tanah dan bangunan, alat berat, bus sekolah serta sektor jasa lain. "Akhir tahun berjalan diperki-

rakan PAD 2014 akan tercapai 100 persen. Bila dilihat dari perolehan 62 persen tersebut tentu sisa 38 persen lagi akan mampu dicapai. Bahkan bisa saja pencapaian PAD melebih target, berkisar 10 persen. Perkiraanya, penerimaan pendapatan pajak dan retribusi akan meningkat dengan asumsi proyeksi adanya perubahan data yang menyangkut pajak dan retribusi seperti dari sektor penerimaan pajak BPHTB dan PBB," papar Husein Jumat (18/7) di ruang kerjanya. Sambung Husein, perkiraan pendapatan melebihi dari yang ditargetkan tersebut dapat dicapai bila didukung oleh data yang akurat terhadap sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2). "Di mana pada tahun ini pemerintah daerah baru mendapat kewenangan dari pemerintah pusat untuk memungut dan mengelola langsung pajak tersebut," katanya, sembari membuka lembaran laporan penerimaan PAD 2014. Diharapkannya, pada akhir tahun nanti akan ada penerimaan pendapatan pada sektor lain. (BSO)

Suasana pertemuan antara DPRA dengan ACSTF.

DPRA Sambut Baik Riset Kinerja Dewan oleh ACSTF

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyambut baik rencana lembaga riset, Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), mengkaji kinerja anggota DPRA Periode 2009 - 2013. Ini akan menjadi "lesson learn" bagi lembaga tersebut ke depan. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan DPRA A Hamid Zain saat menerima audiensi ACSTF di gedung DPRA, Jumat pagi pekan lalu. Dalam pertemuan itu, ACSTF mempresentasikan rencana penelitiannya terhadap lembaga legislatif tersebut. Seperti diketahui masa kerja anggota

PNPM-MPk Tingkatkan Mutu Gizi Ibu dan Balita Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Selaras Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) Kualasimpang bekerja sama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sehat Bahagia beserta kader Posyandu Desa Bukit Tempurung memfasilitasi peningkatan mutu gizi balita melalui makanan pendamping. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Udep Sare yang dilaksanakan di dua posyandu desa itu, melihat jumlah balita yang cukup tinggi pada Desa Bukit Tempurung, dengan jumlah penduduknya juga rangking kedua terbanyak se-Kecamatan Kota Kualasimpang, namun dana makanan pendamping yang selama ini tersedia di Posyandu cukup minim. Assisten Koordinator Selaras PNPM-MPk Humaerah, Sabtu, mengatakan, pihaknya mengalokasi dana senilai Rp10 juta bagi program pengadaan makanan pendamping dalam peningkatan mutu gizi balita, yang akan dilaksanakan selama setahun. Untuk mengawalinya, sambungnya, di Desa Bukit Tempurung program dilaksanakan, Jumat, berupa pemberian susu ibu hamil sebanyak 22 buah, susu bantal delapan lusin, roti 50 buah, kacang hijau lima kg, botol minuman bayi 48 buah dan 72 tempat minum. Sementara Ketua Kader Posyandu Nina Lubis mengatakan, ada hal yang menarik dalam kegiatan yang dilakukan tersebut, di mana setiap ibu yang datang membawa balitanya diberikan satu botol susu sebagai hadiah.(BSO)

Dewan Perwakilan Rakyat Aeh (DPRA) Tahun 2009 - 2014 akan segera berakhir. Tentunya telah banyak hasil yang diraih, terutama dalam menjalankan fungsinya dalam bidang anggaran, monitoiring dan legislasi selama periode lima tahun tersebut. Oleh sebab itu menggerakkan Civil Society Task Force (ACSTF) untuk melakukan penelitian kinerja anggota DPRA dalam menyelesaikan tupoksi tugas mereka. Seperti mengesahkan produk hukum atau qanun sebagai payung hukum dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik.

"Jadi dalam waktu dekat kita ACSTF akan melakukan kajian tentang produk qanun yang telah dibuat oleh DPRA," tegas Sekretaris Jendral ACSTF Juanda Djamal, di hadapan sekretris dewan di Banda Aceh. Di samping itu, ACSTF juga ingin melihat bagaimana keterlibatan atau partisipasi publik dalam merancang setiap qanun yang telah disahkan. Sejauh mana qanun tersebut yang telah disepakti memiliki pengaruh partisipasi publik sesuai dengan amanah Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

"Kajian ini penting sebagai tolak ukur atau evaluasi kinerja DPRA khususnya dalam pembuatan qanun dan sebagai bahan masukan untuk pihak lainnya," tukasnya. Sementara itu, Sekwan DPRA Ahmad Hamid Zein menyambut baik keinginan ACSTF untuk melakukan penelitian tersebut. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi masukan untuk kinerja anggota DPRA periode yang akan datang. "Kita menyambut baik keinginan ACSTF, kami siap membantu ACSTF dalam penelitian ini," tutupnya.(AK)

Agus Kriswanto Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda BANDA ACEH – Mayor Jenderal TNI Agus Kriswanto tiba di Banda Aceh melalui Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Sabtu (26/7) lalu. Ia menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda menggantikan Mayjen Pandu Wibowo yang menjadi pati di Markas Besar TNI AD. Mayjen TNI Agus Kriswanto tiba di Banda Aceh bersama istrinya, Aik Agus Kriswanto. Mereka disambut Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Ketua DPRA, Wali Nanggroe, Kapolda Aceh, Dan Lanud, dan sejumlah pejabat teras di Aceh. Tiba di Pangkalan Udara Iskandar Muda, Agus Kriswanto dan istri disambut dengan peusijuek. Beberapa lalu, Mayjen Pandu Wibowo telah menyerahterimakan jabatan Pangdam ke Mayjen Agus Kriswanto di Aula Gedung AH Nasution Markas Besar TNI AD di Jakarta, yang dipimpin KASD Jenderal TNI Budiman. Agus Kriswanto diangkat menjadi Pangdam Iskandar Muda melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 344/V/2014 tanggal 19 Mei 2014. Pimpin Sertijab Di masa-masa terakhir jabatannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dari Mayjen TNI Pandu Wibowo, S.E MM kepada Mayjen TNI Agus Kriswanto. Acara berlangsung di Gedung Aula A.H. Nasution Mabes TNI AD, Kamis (24/7). Berdasarkan siaran pers, sertijab berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/344/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 36 perwira tinggi TNI di antaranya 18 perwira tinggi TNI AD. Demikian siaran pers yang diterima detikcom. Dalam amanatnya Jenderal Budiman

Mayor Jenderal TNI Agus Kriswanto bersama isteri setibanya di Makodam Iskandar Muda. menyampaikan bahwa pergantian tampuk pimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berkaitan dengan pembinaan personel dan pembinaan satuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi serta pengembangan karier bagi perwira yang bersangkutan, dan merupakan penyegaran sehingga jabatan yang telah dipercayakan oleh pimpinan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada Bangsa dan Negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mayjen TNI Agus Kriswanto merupakan lulusan Akabri 1984, sebelumnya menjabat sebagai Pangdif 2 Kostrad dan Mayjen TNI Pandu Wibowo, SE,MM akan tugasnya sebagai Pati Mabes TNI AD dalam rangka masa pensiun. Mayjen TNI Agus Kriwanto semasa dinas pernah menjabat Komandan Brigade infanteri Lintas Udara 18/Trisula. Lalu

menjadi Komandan Pusat Pendidikan Persenjataan Infanteri. Selanjutnya Mayjen TNI Agus kriswanto menjabat Asisten Operasi Komando Daerah Militer IX/ Udayana Bali, serta Komandan Korem 023/KS. Saat berpangkat Brigadir Jendral TNI, dia menjabat sebagai Direktur Pendidikan Komando Pendidikan dan Latihan Kodiklat TNI Angkatan Darat, lalu ditunjuk menjadi Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro. Dan sebelum menjabat Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Agus Kriswanto menjadi Panglima Divisi Infanteri 2 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Hadir pada acara serah terima jabatan tersebut Wakil KSAD, Pangkostrad, Komandan Kodiklat TNI AD, Irjenad, para Asisten KSAD, para Pangkotama, dan para Kabalakpus TNI AD serta Ibu ketua Umum dan Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana.(AK/NET)

SHT DICICIL

Pensiunan PTPN 1 Terancam tak Punya Rumah ACEH TAMIANG - Sejumlah pensiunan karyawan PTPN 1 mengeluhkan pembayaran santunan hari tua (SHT) yang dibayarkan secara cicilan oleh pihak BUMN perkebunan itu. Bahkan nilai uang yang diterima mantan karyawan jauh dari harapan, sehingga mereka yang saat ini masih tinggal di Komplek Perumahan PTPN 1 terancam tidak akan memiliki rumah sendiri. Disebutkan, sebelumnya pembayaran SHT pernah dilakukan secara tunai oleh pihak perusahaan untuk gelombang karyawan masa pensiun/bebas tugas Tahun 2009. "Biasanya kalau SHT karyawan dibayar lunas, tentunya kami disuruh pindah oleh pihak perusahaan. Di sisi lain kami

belum memiliki rumah, karena duit SHT yang kami andalkan acapkali dibayar secara cicil, jadi kami tidak bisa beli apa-apa termasuk tapak rumah," keluh salah seorang karyawan afdeling di Kebun Lama berinisial P. Menurut P, mayoritas karyawan yang memasuki masa pensiun pada Tahun 2009 SHTnya dibayar lunas. Namun bagi pensiunan di atas tahun tersebut dilakukan sistem cicil oleh perusahaan. Andai SHT dibayar tunai, P bercita-cita membeli sebidang tanah untuk membangun rumah. Mengingat harga pasaran tanah di daerah pedalaman mencapai Rp10 hingga Rp12 juta per rante, konon lagi di perkotaan. Sementara uang SHT yang dicicil sebanyak Rp6 juta per

empat bulan sekali, tentunya tidak cukup membeli sebidang tanah tersebut karena uang sebelumnya sudah habis buat kebutuhan hidup. "Bila SHT saya dibayar sekaligus jumlahnya hanya mencapai Rp40 jutaan, tapi tegateganya uang tersebut dicicil," ucapnya dengan rona wajah sedih. Nasib serupa dialami SR. Dia mengaku baru-baru ini menerima uang SHT sebanyak Rp6 juta. Namun pembayaran tersebut bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, uang tersebut tidak mencukupi bila untuk membangun rumah, berhubung kebutuhan rumah tangga sangat besar menyambut lebaran. "Ini sudah ketiga kalinya saya

menerima uang SHT tapi selalu dicicil, sehingga uang tersebut tidak tahu ke mana habisnya. Untuk membangun rumah tidak cukup, apalagi untuk modal usaha pasti tidak nampak," ujarnya sembari mengatakan SHT yang pertama dibayar Rp5 juta, kedua Rp6 juta dan ketiga Rp6 juta dengan tahap pencicilan lima bulan sekali. Sementara karyawan yang telah bebas tugas dari Unit Kerja Kebun Lama, SD dan MR mengungkapkan, sejatinya uang SHT dibayarkan sekaligus kepada karyawan yang telah pensiun. Sebab dana SHT bagi para karyawan notabene terkumpul dari potongan gaji karyawan itu sendiri. Tapi praktiknya, selama ini uang santunan yang tujuanya untuk

kesejahteraan kaum pensiunan itu justru pembayaranya diulurulur oleh manajemen perusahaan. Padahal uang tersebut mutlak gaji karyawan yang dipotong setiap kali gajian di kantor afdeling. "Setiap bulan karyawan yang masih ada hubungan kerja selalu dipotong gajinya untuk tabungan SHT tersebut, berkisar Rp28 ribu sampai Rp40 ribu atau disesuaikan tingkatan golongannya. Dan itu tercantum pada list gaji masing-masing," kata SD yang diamini MR. Manager Unit Kebun Lama PTPN 1 Wagito melalui Asisten Personalia Agung, saat dikonfirmasi, melalui telepon selular tidak berhasil, lalu saat dikirimi SMS belum dibalas.(BSO)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

SUMUT NAD

Perangkat Desa Tanjung Geulumpang Kawal Ketat Proyek PU ACEH TAMIANG - Pj Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Burhanuddin meminta Pemkab Aceh Tamiang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat untuk memberikan pengawasan ketat terhadap proses pengerjaan proyek pembangunan pengerasan jalan beserta parit, talud dan gorong-gorong yang merupakan satu paket dengan pekerjaan pengerasan jalan tersebut. "Kami berharap jangan sampai ada satu jenis pekerjaan pun yang dikerjakan asal-asalan atau tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam RAB," ujar Burhanuddin yang didampingi Kaur Pembangunan M Najib, Kaur Umum Baktiar dan seorang unsur dari anggota LKMK, M Nurdin Irfan selaku sosial kontrol untuk bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan yang dikerjakan CV Bina Aura Perdana di Kampung Tanjung Geulumpang tersebut. "Secara teknis kami tidak memahami, tetapi kalau pada tingkat kewajaran secara umum, kemungkinan pengerasan jalan tersebut,

ketebalannya jauh masih kurang dari ketentuan," sambung Pj Datok Burhanuddin saat ditemui di kediamannya, Sabtu. Harapan Pj Datok yang berkacamata bingkai tebal ini, dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif terhadap pelaksanaan pengerjaan proyek dimaksud memang pantas didukung, sebab tidak jarang para kontraktor yang mengerjakan proyek di daerah pedalaman diduga nakal dengan cara mengurangi volume pekerjaan. "Namun sulit untuk ditebak maksud dan tujuan Dinas PU Aceh Tamiang dalam membuat papan nama plank proyek pembangunan Jalan Lubuk Sidup - Sekumur tersebut. Meskipun proyek yang dananya sebesar Rp1.708. 600.000,- dan bersumber dari dana OTSUS (APBKA) Tahun 2014 itu nilai dan perusahaan penyedia jasanya tercatat di papan plank proyek, namun nama konsultan pengawas serta volume pekerjaan tidak ada tercatat," katanya. Masyarakat awam di sana memiliki anggapan, bahwa dengan tidak dibuatnya volume pekerjaan

pada papan plank proyek, diduga hanya sebagai sarana untuk mempermudah mengelabui masyarakat terhadap kisaran volume pekerjaan pengerasan jalan serta pembuatan paret beton, gorong-gorong dan talud pencegah longsor pada badan jalan. Terkait pembangunan pengerasan jalan serta unit pekerjaan lain yang merupakan bagian dari paket proyek dimaksud, Kabid Bina Program PU Aceh Tamiang Baihaki Ahyat MT dikonfirmasi, Minggu (20/7) mengarahkan agar mengkonfirmasi Pejabat Pembuat Terknis Kerja (PPTK) Rahmad. Di hari yang sama, Rahmad melalui ponselnya mengatakan, pekerjaan yang di Tanjung Geulumpang masih dalam tahap pengerjaan. Dia mengakui pekerjaan lain selain pembangunan jalan di desa itu belum dikerjakan. "Setelah Lebaran Idul Fitri, pekerjaan akan dilanjutkan. Kalau ketebalan penimbunan pengerasannya setinggi 20 cm," ujarnya seraya menambahkan, pengerasan jalan yang belum cukup ukuran ketebalannya akan dilakukan penimbunan kembali.(BSO)

Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi dan Kepala Bappeda Deli Serdang Ir H Irman Dj Oemar MSi dan narasumber ketika menyerahkan cenderamata berupa buku “Onderneming Van Sergai” kepada GM Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu HT Said Ridwan ST di Dialog Interaktif dan Buka Puasa Bersama Memperingati Hari Jadi ke-1 Bandara Kuala Namu.

BUPATI SOEKIRMAN:

Bandara Kuala Namu Akses Pendukung Kemajuan Ekonomi

Gubernur DKI yang juga Presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo (kedua kanan) didampingi ibu Iriana (kanan) bersilaturahmi dengan biarawati Katolik di rumah dinasnya di Taman Suropati Menteng, Jakarta, Senin (28/7). Joko Widodo mengadakan silaturahmi terbuka bersama warga sekitar, rohaniwan dan sejumlah pejabat di rumah dinasnya untuk merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah.

Menteri Kabinet SBY Silaturahim ke Rumah Jokowi dan Mega JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II silaturahmi ke kubu presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin (28/7). Para menteri berkunjung baik ke kediaman Jokowi atau ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menteri yang berkunjung ke kediaman Joko Widodo di Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu dan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. Adapun, menteri yang bersilaturahim ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Chairul Tanjung mengatakan, kunjungannya tersebut bertujuan silaturahmi. Dia menampik kunjungan tersebut berbau kepentingan politik. "Silaturahim saja, kan Lebaran. Prinsipnya ini semuanya harus maaf-maafan, harus saling mengucapkan selamat Idul Fitri," ujar Tanjung. Senada dengan Chairul Tanjung, Muhaimin Iskandar serta Djan Faridz juga mengungkapkan hal serupa. Menurut mereka, pembicaraan harus sesuai dengan momentum. Oleh sebab itu, topik soal politik dianggap tidak apik jika dilaksanakan di saat perayaan Idul Fitri 1435 Hijriah. Akui Salah Hitung Cepat Sementara itu, peneliti utama Lembaga Survei Nasional (LSN), Ikhsan Rosidi, mengakui lembaganya salah soal hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Kami berbesar hati mengakui

terjadi ketidaktepatan dalam proses quick count kami," kata Ikhsan saat dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014. Menurut dia, lembaganya sejak awal sepakat apa pun hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat final. KPU pada 22 Juli 2014 menyatakan pasangan Jokowi-JK memenangi pemilu presiden. Berdasarkan rekapitulasi suara nasional, Jokowi-JK memperoleh 53,15 persen suara nasional. Sedangkan PrabowoHatta meraih 46,85 persen suara. Hasil hitung LSN menyatakan Prabowo-Hatta mendulang 50,56 persen suara nasional. Lembaga yang dipimpin Umar S. Bakry itu menyatakan perolehan suara Jokowi-JK sebesar 49,94 persen. LSN, kata Ikhsan, tak akan mengajukan protes ke KPU dan menerima kesalahan lembaganya. Tapi, Ikhsan belum bisa memastikan letak kesalahan quick count LSN.(IN)

Perairan Aceh Terancam Ombak 4 Meter BELAWAN - Dunia pelayaran kapal serta kalangan pemudik arus balik memnggunakan jasa transportasi laut kembali diingatkan Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Belawan melalui prakirawan Budi Santoso berlaku hingga Sabtu (2/8) pukul 19.00 WIB. Di mana tinggi gelombang 3 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara aceh, laut andaman, samudera hindia selatan lampung, sedangkan tinggi gelombang empat hingga lima meter hanya berpeluang terjadi di Laut Cina Selatan. Selanjutnya gelombang laut dengan tinggi 2.0

meter sampai 3.0 meter berpeluang dapat terjadi di Perairan Kepulauan Nias dan Sibolga, Perairan Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai, Perairan Kepulauan Riau kecuali Laut Andaman, Perairan Aceh Gelombang Laut Dapat Mencapai 3.0 sampai 5.0 meter. BMKG juga merekomendasikan adanya awan gelap (cumulunimbus) di lokasi tersebut dan dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang dan peluang pertumbuhan awan dan hujan disertai badai guntur dapat terjadi di Samudera Hindia Barat Kepulauan Mentawai.(DNA)

SEI RAMPAH - Setelah satu tahun dioperasionalkannya Bandara Internasional Kuala Namu yang berada di antara Kecamatan Pantai Labu dan Beringin di Kabupaten Deli Serdang, ternyata menjadi sebuah tantangan baru sekaligus merupakan kesempatan terhadap perekonomian dan industri pariwisata bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Sebab, Kecamatan Pantai Cermin yang merupakan wilayah kecamatan di Sergai dapat digunakan menjadi akses alternatif menuju Bandara Kuala Namu. Namun akses ini belum terbuka dan belum dipergunakan secara optimal oleh masyarakat umum. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkab Sergai sebab jika akses jalan tersebut dibuka akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan objek wisata bahari yang sangat banyak di wilayah kecamatan tersebut. Ungkapan ini dikemukakan

Bupati Soekirman ketika menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif dan Buka Puasa Bersama 1 Tahun Bandara Kuala Namu pasca beroperasi 25 Juli 2013. Acara ini sebagai kajian sekaligus bahan evaluasi menyikapi dampak keberadaan Bandara Kuala Namu bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depan. Forum dialog ini diikuti pihak Bandara Kuala Namu bersama jajaran Pemkab Sergai, Deli Serdang serta para pelaku usaha di areal Bandara Kuala Namu, di Hotel Garuda Plaza Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, Kamis lalu. Bupati Sergai dalam kesempatan ini turut didampingi Dandim 0204/DS Letkol Hanryan Indrawira, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Asisten Ekbangsos Drs Hadi Winarno MM, Kepala Bappeda Ir H Taufik Batubara MSi, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, Kepala Bappeda Deli Serdang Ir H Irman Dj

Oemar MSi, Kadis Pariwisata Deli Serdang Ir H Ahmad Rifai MM, General Manager Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu HT Said Ridwan ST, Kepala Operasional Bandara Kuala Namu Praminto Hadi dan beberapa perusahaan maskapai penerbangan. Menurut Bupati Soekirman pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu secara signifikan telah memberikan pengaruh positif terhadap mobilitas dan pengembangan ekonomi wilayah dekat bandara. Dikatakan Bupati Soekirman, dampak ekonomi dan sosial Bandara Kuala Namu terhadap Kabupaten Sergai dari dampak ekonomi tersebut adalah penanaman investasi di bidang pariwisata bahari akan menjadi lebih cepat, selain itu juga memberikan efek berantai dengan tingginya hunian pada hotel-hotel, restoran maupun pembelian souvernir dari daerah itu. Kata Soekirman, jika ditinjau

dari dampak budaya sosial dengan banyaknya pendatang yang masuk melalui jalur bandara, akan membawa tradisinya dan mempengaruhi lingkungan Bandara Kuala Namu sebagai peran prasarana perhubungan transportasi dan sebagai pintu gerbang masuk darat menuju Sumatera Utara. Karena itu, Bupati Soekirman mengharapkan kerjasama dan sinkronisasi tata ruang di sekitar Bandara Kualanamu antara pemerintahan Sergai dan Deli Serdang. Menutup sambutannya Bupati Soekirman mengapresiasi kehadiran Bandara Internasional Kuala Namu sebagai mesin (engine) pendorong ekonomi bagi masyarakat lokal dengan memberdayakan tenaga kerja. "Ke depan di usianya yang masih sangat muda ini Bandara Kuala Namu diharapkan terus memacu diri secara baik dan memberikan pelayanan berkualitas bagi konsumen," katanya.(ARM)

Golkar tidak Pernah Oposisi Karena Ikut Kemauan Elit

MEDAN - Pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi MA menilai Partai Golkar memiliki infrastruktur partai dan kader yang mumpuni untuk menjadi partai oposisi. Selama ini partai berlambang beringin tersebut menurutnya tidak pernah berada diluar dari kekuasaan karena selalu diperalat oleh kelompok elit politiknya sendiri. "Sosok-sosok yang paling elit di Partai Golkar itu kan pengusaha, jadi mau tidak mau Golkar menjadi alat mereka untuk melancarkan kegiatan mereka di luar partai," katanya, Jum'at (1/8). Agus menyebutkan, wacana Golkar untuk menjadi partai oposisi jika Jokowi-JK memenangkan pemilu presiden 2014 yang saat ini masih bersengketa di MK, merupakan langkah yang tepat. Dengan demikian, kekuatan golkar bisa difokuskan di kursi legislatif atau pembuat kebijakan. "Jadi mereka tetap memiliki kekuatan di kursi legislatif," jelasnya. Diketahui, sejumlah elit Golkar terus mewacanakan bahwa partai mereka akan menjadi partai oposisi jika Jokowi-JK menang. Alasan Gabung Jokowi-JK Dukungan dari Partai Golkar

Massa Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie nampaknya masih menjadi sesuatu hal yang diidam-idamkan kubu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Benar bahwa dari catatan sejarah Golkar tidak pernah berada di luar pemerintahan. Tetapi, bila kali ini Golkar konsisten memilih jalan oposisi, maka pemerintahan Jokowi-JK akan menghadapi persoalan yang tidak dapat dikatakan kecil.

Itulah sebabnya, kubu JokowiJK terus berupaya merayu Golkar agar mau merapat. "Golkar punya alasan kuat bergabung dengan kami, selain dari sisi 'platform' tidak banyak berbeda, mereka juga lebih punya pengalaman memerintah daripada beroposisi," demikian disampaikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, Senin malam (28/7).

PKB adalah satu dari empat partai politik yang mendukung Jokowi-JK. Tiga partai lain adalah PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura. Karding juga mengatakan, banyak politisi Golkar yang punya hubungan emosional cukup baik Jusuf Kalla. Menurut Karding, kubu Jokowi-JK akan menyambut dengan tangan terbuka bila Golkar ingin bergabung.(MBC)

Dua Putra Aceh Masuk Bursa Kabinet Jokowi JAKARTA - Dua putra Aceh, Nezar Patria dan Ferry Mursyidan Baldan masuk dalam bursa kabinet Jokowi yang ditayangkan dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center. Keduanya disebut-sebut akan bersaing dengan Onno W Purbo, pada pos Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Untuk diketahui, Nezar Patria adalah putra Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia, H Sjamsul Kahar. Saat ini, Nezar Patria menjabat sebagai anggota Dewan

Pers periode 2013-2016. Sementara Ferry Mursyidan adalah putra Aceh kelahiran Jakarta 16 Juni 1961, dari pasangan Baldan Nyak Oepin Arif dan Syarifah Fatimah. Saat ini Ferry tercatat sebagai politisi Partai NasDem. Nezar Patria yang dikonfirmasi via telepon selular, Kamis, mengakui sudah mendengar kabar namanya masuk dalam bursa calon menteri Jokowi-JK yang dijaring melalui akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center. “Itu betul nama saya, tapi sejauh

ini saya belum pernah dihubungi secara resmi. Mungkin semua nama di situ juga belum pernah dihubungi. Saya tidak tahu bagaimana nama itu bisa masuk (dalam bursa calon menteri). Mungkin mereka (Tim Jokowi Center) punya cara penilaian sendiri, mungkin juga berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai kalangan, seperti aktivis, pers, dan politikus,” kata Nezar. Meski masih berupa penjajakan atau penjaringan, anggota Dewan Pers periode 2013-2016 ini, bersyukur namanya masuk dalam

bursa calon menteri Jokowi-JK. “Ini merupakan suatu penghargaan bagi saya. Mungkin mereka punya penilaian sendiri dan ingin menggali potensi anak-anak muda,” ujarnya. Nezar Patria dilahirkan di Sigli, Kabupaten Pidie, 5 Oktober 1970 ini, putra kedua dari pasangan H Sjamsul Kahar dan Cut Khasnah. Pada tahun 1998, alumni Fakultas Filsafat UGM (tamat Agustus 1997), menjadi salah satu dari belasan aktivis penentang Orde Baru yang diculik oleh organ militer. Beruntung, dia masuk dalam

beberapa aktivis yang kemudian dibebaskan kembali. Selama menjadi mahasiswa UGM, dia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Nezar sempat menjadi anggota Jemaah Shalahuddin UGM (1990-1991), Biro Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Pijar (1992-1996) dan terakhir sebagai Sekretaris Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) tahun 1996. Karirnya di bidang wartawan dimulai saat bergabung dengan Majalah DR (1999-2000), kemudian

berlanjut di Majalah Tempo hingga 2008. Di sela-sela kerjanya sebagai jurnalis, Nezar menyelesaikan S-2 dan meraih gelar MSc untuk politik dan sejarah internasional di London School of Economics (LSE), Universitas London, Inggris (2007). Dalam keorganisasian wartawan, Nezar pernah menjabat sebagai ketua umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia periode 2008-2011. Ia juga pernah menjadi anggota tim misi pembebasan wartawan RCTI Feri Santoro di Aceh yang disandera Gerakan Aceh Merdeka (2004).(SI)

KPK POS

Suara KPK

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Susun Daftar Saksi BLBI JAKARTA - Janji KPK untuk menuntaskan kasus-kasus besar mulai dibuktikan. Salah satunya perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pekan depan KPK akan menyusun daftar namanama orang yang akan dimintai keterangan. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, ekspose akan dilakukan setelah libur lebaran. "Dalam ekspose itu penyidik akan memberikan daftar nama-nama pihak yang layak diperiksa untuk dimintai keterangan," ujar Samad. Dari situ nanti baru akan ditentukan saksi siapa dulu yang akan dipanggil penyidik. "Kalau memang dibutuhkan penyidik, pasti kita akan setuju untuk dimintai keterangan," katanya. Menurut dia, KPK selama ini

tidak memiliki kendala psikologis dalam memeriksa seseorang, termasuk seorang mantan presiden. "Teman-teman kan tahu sendiri, seorang Wakil Presiden aktif pun kami periksa dan hadirkan dalam persidangan," ungkapnya. Pernyataan itu merujuk pada pemeriksaan terhadap Boediono dalam kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam penyidikan perkara Bank Century, Boediono sempat diperiksa penyidik di kantor Wapres untuk melengkapi berkas tersangka Budi Mulya. Saat Budi Mulya menjadi terdakwa, Boediono juga dihadirkan dalam saksi di persidangan.(TIM/INT)

KPK Didesak Segera Ungkap Kebobrokan Banggar DPR JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI selama ini selalu terkait dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Bahkan, beberapa mantan ataupun Pimpinan Banggar kerap wara-wiri menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta. Sebut saja, Mirwan Amir selaku mantan Wakil Ketua Banggar, Melchias Markus Mekeng selaku mantan Ketua Banggar, Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua Banggar dan Olly Dondokambey yang juga Wakil

Ketua Banggar. Tetapi, dari nama-nama tersebut belum ada yang tersentuh oleh KPK. Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusan terdakwa perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Teuku Bagus Mokhamad Noor, dengan jelas mengatakan bahwa terdakwa terbukti memberikan uang sejumlah Rp 2,5 miliar kepada Olly Dondokambey selaku anggota Banggar DPR.

Demikian juga, nama Mirwan dan Tamsil kerap disebut dalam kasus suap penganggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011, dengan terpidana mantan anggota Banggar DPR, Wa Ode Nurhayati. Sebaliknya, Banggar selaku alat kelengkapan malah tetap dipertahankan melalui disahkan revisi Undang-Undang (UU) No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 tepat sehari sebelum pemilihan presiden (pilpres) digelar pada 9 Juli 2014 lalu.

Padahal, banyak desakan dari masyarakat sipil agar Banggar dibubarkan. Oleh karena itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mendesak agar Banggar hanya dijadikan lembaga ad hoc saja. Atau setidaknya, menjalankan tugas sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak membahas anggaran secara teknis. Selain itu, Ade juga mendesak agar KPK segera menguak kasuskasus yang melibatkan anggota

atau pimpinan Banggar. "Dalam kasus korupsi DPID KPK sudah memanggil pimpinan banggar. Jadi, sebenarnya KPK sudah punya petunjuk. Mereka (KPK) pun bisa mengembangkan keterangan dari Wa Ode Nurhayati. Menurut kami dalam jangka pendek keterlibatan mereka harus diungkap tuntas," tegas Ade melalui pesan singkat, Jumat (1/8). Terkait Olly Dondokambey, Pimpinan KPK mengatakan akan segera mengambil keputusan.(NET)

Akil Mochtar Ngamuk di Rutan KPK JAKARTA- Terpidana kasus suap sengketa pilkada Lebak, Akil Mochtar mengamuk di Rutan KPK. Dia mengamuk lantaran keluarganya tidak diperbolehkan masuk rutan untuk merayakan lebaran. Seorang pengunjung rutan KPK, dia melihat Akil mengamuk. "Saya lihat pak Akil marah dengan memukul meja di dekatnya, sambil mengeluarkan kata-kata kasar," kata pengunjung yang tidak mau disebutkan namanya, di gedung KPK, Senin (28/7). Sementara itu, seorang staf KPK, Setyo Sujarwo membenarkan kejadian tersebut. Dia juga membantah bila KPK melarang keluarga Akil masuk. "Bukan tidak boleh masuk kerutan KPK, tetapi karena keluarganya belum mengisi administrasi kunjungan," jelasnya. Setyo melanjutkan, saat ini keluarga Akil sudah bisa masuk. "Sudah mengisi persyaratan kunjungan," kata dia.(OKZ)

Jadi Tersangka, Kepala Disperindag Boyolali Ajukan Pensiun Dini BOYOLALI- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Boyolali, Haryono Samsuatmojo, mengajukan pensiun dini. Pada pertengahan Juli kemarin, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perhubungan, dan Kebersihan (DPUPPK) Boyolali itu ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek rehab Bendung, Penggung, Kecamatan Wonosegoro. Pengajuan pensiun dini Haryono dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Karsino saat dikonfirmasi wartawan, kemarin. Menurut Karsino, Haryono mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri (APS) per 1 Juli 2014,

sebelum yang bersangkutan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi Bendung Penggung itu. Proses pensiun dini Haryono, saat ini masih dalam proses menunggu persetujuan dari Presiden karena dia merupakan pejabat eselon II. "Untuk pejabat eselon II, prosesnya sampai ke pemerintah pusat dan merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan persetujuan." Pihaknya juga masih menunggu ketetapan hukum dari pengadilan. Apakah Haryono dan tiga PNS lainnya di lingkungan DPU Boyolali yang juga ditetapkan sebagai tersangka, terbukti bersalah atau tidak dalam kasus dugaan korupsi rehab bendung tersebut.(NET)

Korupsi Videotron, OB Dituntut 2,5 Tahun JAKARTA â&#x20AC;&#x201C; Terdakwa kasus korupsi proyek videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, Hendra Saputra, dituntut kurungan penjara 2 tahun 6 bulan. Pria yang bekerja sebagai office boy itu juga dituntut membayar ganti rugi Rp19 juta. "Atas perbuatan terdakwa, kami menuntut hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta. Apabila tidak bisa dibayar diganti dengan hukuman penjara 6 bulan," kata Jaksa Penuntut Umum Elly Supaeni, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu pekanlalu. "Apabila tidak bisa dibayar, maka hartanya disita atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak memenuhi, maka diganti dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan," tambahnya. Hendra didakwa melanggar

dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah JPU membacakan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati mempersilakan Hendra untuk menyatakan pendapat. "Apakah saudara terdakwa ingin menyampaikan sesuatu," tanya Nani. Hendra hanya menggelengkan kepala. Mengingat waktu persidangan yang berbentur dengan Hari Raya Idul Fitri, Nani menyediakan tenggat waktu hingga 6 Agustus bagi Hendra dan kuasa hukumnya untuk menyusun pleidoi.(OKZ)

Anggota DPR Komisi X Reni Marlinawati tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana haji di Kantor KPK, Jakarta, Senin (21/7). Bersama Anggota DPR Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz, Reni Marlinawati merupakan rombongan haji bersama mantan Menag Suryadharma Ali pada tahun 2012.

Jika Penghematan Signifikan, Kemenag Janji Kurangi Biaya Haji JAKARTAâ&#x20AC;&#x201D; Kementerian Agama berjanji mengupayakan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mulai tahun depan jika mereka mampu melakukan penghematan operasional penyelenggaraan haji pada tahun ini. Menurut Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin, Kemenag tengah mengupayakan penghematan di sejumlah bidang, di antaranya biaya sewa pemondokan atau hotel di Arab Saudi, dan biaya transportasi udara. "Apabila jumlah efisiensi atau penghematan cukup signifikan, dapat digunakan penurunan BPIH tahun depan musim haji 1436 H," kata Jasin melalui pesan singkat,

Rabu (30/7). Kendati demikian, lanjut Jasin, perhitungan BPIH juga tergantung pada pergerakan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Penetapan BPIH, menurut dia, harus melalui proses dan kajian yang panjang bersama DPR. "Jadi bukan seperti membalikkan telapak tangan. Jadi sekali lagi, kalau tahun ini efisiensi cukup signifikan, insya Allah akan berpengaruh ke penurunan BPIH," katanya. Sejauh ini, Kemenag melalui usulan Itjen Kemenag telah melakukan renegosiasi kontrak dengan pihak pemondokan/hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Dari

renegosiasi kontrak di Madinah, Kemenag telah menghemat biaya sekitar Rp 43 miliar. Tim penyelenggaraan haji dan umrah dengan dikawal Itjen Kemenag telah membuat kesepakatan baru untuk menurunkan sewa kontrak pemondokan dari 675 riyal menjadi 500-585 riyal per orang untuk menginap delapan hari di Madinah. Selain itu, menurut Jasin, Kemenag telah mengupayakan agar jemaah haji ke depannya lebih nyaman. Salah satu upayanya dengan mengurangi kepadatan sejumlah pemondokan atau hotel di Mekkah yang disewa untuk jemaah haji. Biaya yang dikeluarkan untuk pemondokan di Mekkah ini pun,

kata Jasin, sudah efisien. Kemudian di Jeddah, Itjen Kemenag telah mengusulkan agar Kemenag menjalin kontrak dengan hotel baru yang penawaran harganya lebih murah. Dengan demikian, bisa dilakukan penghematan anggaran miliaran rupiah. Untuk di Jeddah, ada Hotel Sofwa yang menawarkan harga di bawah plafon yang dianggarkan sebelumnya. "Kapasitas selama musim haji dari hotel Al-Sofwa tersebut 18.000-20.000 orang. Tim Itjen menyarankan hotel ini diambil melalui perpanjangan pendaftaran dan segera dilakukan negosiasi, karena harga tawaran hotel itu 80 riyal dibawah plafon

harga 100 SAR (Saudi riyal). Perkiraan untuk satu hotel ini saja sudah didapatkan efisiensi/penghematan sebesar 20 x 20.000=400. 000 x Rp 3.100 kurs rupiah ke riyal= Rp. 1.240.000.000 atau satu miliar 200 juta lebih," tutur Jasin. Di samping lebih murah, menurut Jasin, Hotel Sofwa ini menyediakan kamar yang kepadatannya masuk dalam batas toleransi sehingga jemaah haji nantinya tetap nyaman menginap. Jasin juga menilai, terjalinnya kontrak Kemenag dan Als Sofwa nantinya bisa memicu turunnya penawaran harga hotel lain di Jeddah, dari 100 riyal per hari per orang ke 80 riyal.(KOMPAS.COM)

Ketua Komisi IX Keluhkan Kinerja Menakertrans dan Kepala BNP2TKI JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengeluhkan kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam menangani persoalan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Terutama mengenai kasus pungutan liar dan pemerasan terhadap TKI di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang kerap terjadi. Menurut Ribka, sejak BNP2TKI masih dipimpin Jumhur Hidayat dan Muhaimin Iskandar (Cak imin) selaku Menakertrans keduanya tidak pernah sinkron. "Aku sudah pernah bikin panja,

konsorsium asuransi. Sampai sekarang belum dilakukan juga. Itu

kan kesimpulan panja itu minta BPK mengaudit dana konsorsium

asuransi. Itu gila. Enggak pernah diaudit," ujar Ribka di acara open house di Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7). "Jumhur bilang ini kan yang beri izin depnaker. Cak imin bilang yang melakukan kan. Seperti itu terus," sambungnya. Dia pun bahkan menduga sikap BNP2TKI dan Kemenakertrans selama ini sebagai akal-akalan agar bisa bermain mata. "Apa memang sengaja dibuat seperti ini supaya bisa bermain pemerintahnya? Tapi kan yang kasihan TKI kita. Dari dulu enggak mau sinkron," pungkasnya. Sekadar diketahui, tim gabungan KPK, Bareskrim Mabes Polri

dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menggelar inspeksi mendadak di Kantor PT Angkasa Pura Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu 26 Juli 2014 dini hari. Belasan orang diamankan dalam kegiatan tersebut salah satunya, satu oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, dua oknum polisi, dan para calo yang kerap beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, Polda Metro Jaya melepaskan 18 orang yang dijaring dalam inspeksi mendadak (sidak) KPK dan Bareskrim di Bandara Soekarno Hatta, pada Minggu 27 Juli 2014.(BBS)

UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA

Kaji Hukuman Tambahan untuk Korupsi Keluarga JAKARTA - KPK kini tengah menyiapkan strategi penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan keluarga. Kajian untuk menerapkan hukuman tambahan tengah didalami untuk memberikan efek jera. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyikapi mulai banyaknya istri yang terlibat dalam lingkaran korupsi suaminya yang berposisi sebagai

pejabat. "Saat ini kami sedang mengkaji untuk pencegahan dan penindakannya yang tepat bagaimana," ujar Adnan. KPK perlu melakukan strategi khusus karena seorang istri bisa menggunakan hak untuk tidak mau bersaksi dalam persidangan. "Itu nanti akan jadi kesulitan pembuktian di persidangan. Maka dari itu perlu strategi khusus," jelasnya. Adnan memberikan contoh pada

kasus korupsi yang melibatkan Walikota Palembang dan istrinya serta Bupati Karawang beserta istrinya. Kedua pasutri itu kini menjadi tersangka kasus korupsi dan telah ditahan bersama-sama. Menurut Adnan perlu strategi khusus juga untuk menerapkan hukuman tambahan bagi pasutri yang terjerat korupsi. Selama ini KPK memang berupaya progresif dalam memberikan efek jera pada pelaku

korupsi. Selain berupaya menerapkan pasal pencucian uang untuk memiskinkan pelaku korupsi, beberapa terdakwa juga dituntut dengan hukuman tambahan misalnya pencabutan hak memilih dan dipilih. Tujuan dari hukuman tersebut agar pelaku tak lagi memiliki kesempatan berkuasa. Selain memikirkan strategi untuk penyidikan dan penuntut, menurut Adnan KPK juga perlu melakukan

pencegahan agar fenomena ini tidak terjadi lagi. "Sebab saat ini ada tren membesarkan dinasti politik dengan menginvest uang agar keluarga entah istri atau anak bisa ada dalam posisi tertentu," terang Adnan. Parahnya ketika berhasil membangun dinasti politik, keluarga malah saling mendukung melakukan korupsi. "Kita juga sedang adakan studi soal di obyek penelitian Jogyakarta. Kami

pilih di sana karena masyarakatnya homogen dan mudah menerima nilainilai baru, dari situ nanti studinya akan kami lakukan di kota lain," jelasnya. Dari studi itu nanti KPK berharap bisa melakukan intervensi-intervensi pada pemerintah untuk mencegah terjadinya upaya saling mendukung korupsi dalam keluarga pejabat. "Dari situ nanti kita akan lakukan rekayasa budaya yang keliru itu," kata Adnan. (NET)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

Fraksi Gabungan Bersama Sibolga:

Rekruitmen PPK untuk Pilkada Medan Digelar Oktober 2014 MEDAN - Komisioner KPU Kota Medan, Pandapotan Tamba mengatakan, rekruitmen penyeleggara pemilu tingkat PPK dan PPS untuk Pilkada Walikota Medan 2015 akan digelar Oktober 2014 mendatang. Proses rekruitmen sendiri menurutnnya akan dilakukan dengan proses rekruitmen terbuka dimana seluruh perangkat tersebut akan diabil dari orang-orang yang baru. "PPK pada pilpres 2014 tidak akan dilanjutkan, akan ada perekrutan orang baru semuanya," katanya, Jum'at (1/8). Selain karena SK pengangkatan mereka (PPK dan PPS) hanya untuk pelaksanaan pilpres 2014, rekruitmen secara total ini menurut Tamba juga untuk mencegah kemungkinan adanya keberpihakan diantara penyelenggara. Menu-

rutnya, PPK dan PPS yang akan direkrut untuk Pilkada Walikota Medan 2015 harus orang-orang yang bebas dari adanya invervensi dari pemerintahan baik camat, lurah hingga kepling. "Ini sebagai antisipasi saja, jadi nanti kalaupun incumben ikut serta maka independensi mereka tidak akan diragukan,"ungkapnya, seperti dikutip Medanbagus.com. September 2014 ini, jajaran KPU mengambil inisiatif untuk menyurati DPRD Kota Medan mengenai akan berakhirnya masa periode Walikota/Wakil Walikota Medan periode 2010-2015. Surat ini sekaligus menjadi permulaan bagi mereka untuk merencanakan tahapan pilkada walikota yang akan berlangsung tahun 2015 mendatang. (FR)

Pilkada Medan 2015 Hanya PDIP yang Bisa Usung Calon Sendiri MEDAN - PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang dimungkinkan untuk mengusung sendiri calon walikota/wakil walikota untuk bertarung pada Pilkada Walikota Medan 2015 mendatang. Hal ini terjadi setelah partai belambang banteng tersebut merebut 9 kursi di DPRD Kota Medan. "Berdasarkan undang-undang 12 tahun 2008 disebutkan partai yang boleh mengusung calon minimal memiliki 15 persen kursi di dewan atau 15 persen perolehan suara sah pada pemilu leigslatif 2014, dan hanya PDI Perjuangan memperoleh 9 kursi di DPRD Medan," kata Komisioner KPU Medan, Pandapotan Tamba, Jum'at (1/8). Pandapotan Tamba menyebutkan, mereka sudah mulai

fokus melakukan persiapan jelang pelaksanaan pemilu walikota Medan 2015. KPU Medan akan menyurati DPRD Kota Medan mengenai masa berakhirnya jabatan Walikota/Wakil Walikota Medan periode 2010-2015. Surat tersebut menurutnya akan menjadi dasar mereka sebelum memulai perencanaan tahapan pilkada walikota tersebut. "Kami akan menyurati DPRD Medan sekitar September 2014, setelah mereka dilantik pada September mendatang," ujarnya. Diketahui, Pilkada Walikota Medan akan berlangsung 2015 mendatang. Sesuai aturan, tahapan pilkada tersebut harus sudah dimulai 6 bulan sebelum berlangsungnya pencoblosan. (MBC)

Harus Dilahirkan Terobosan Baru Majukan Daerah LUBUK PAKAM - Semua pihak diharapkan harus terus melahirkan pemikiran dan terobosan baru yang lebih maju disertai upaya peningkatan sumber daya yang dimiliki bagi memajukan kehidupan masyarakat dan Daerah Deli Serdang, termasuk bagi peningkatan kesejahteraan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah itu. "Kita perlu melakukan peningkatan budaya kerja keras, berdisiplin dan profesionalisme yang harus menjadi komitmen kita bersama sebagai aparatur pemerintah yang menjadi pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan itu sendiri," kata Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars, saat apel bendera PNS jajaran Pemkab Deli Serdang, Kamis lalu. Selain itu, sambung wabup, semua pihak juga harus memiliki kemauan besar diiringi kepedulian dari semuanya untuk merubah kondisi yang dihadapi sekarang menuju ke arah lebih baik dibanding hari

SUMUT/ACEH

kemarin maupun hari ini, sebagaimana yang selalu menjadi harapan bersama. "Karenanya sebagai aparatur diharapkan dapat mengambil peran sekecil apa pun yang dapat diberikan, sebagai bentuk kita masih memiliki semangat pengabdian yang tulus dengan selalu menempatkan kepentingan tugas dan tanggung jawab di atas segala kepentingan lain, melalui kesungguhan kita memberikan pelayanan publik sebaik mungkin kepada masyarakat," katanya. "Tidak boleh bekerja monoton seperti apa biasanya, tapi harus mengubah mindset kita bekerja yang terbaik dan benar, yang mampu menghasilkan dampak positif bagi kemajuan unit kerja kita, sampai kemudian berdampak kepada kemajuan daerah Deli Serdang secara menyeluruh. Kita harus membangun semangat, diiringi upaya membangun kedisiplinan, membangun profesionalisme, membangun rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok,”sambung Wabup. (AND)

Segera Selesaikan Lahan SMA 4 dan SMP 8 SIBOLGA - Fraksi Gabungan Bersama DPRD Kota Sibolga meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga untuk segera menyelesaikan lahan bagi pembangunan (pendirian) SMP Negeri 8 dan SMA Negeri 4 Sibolga. Hal itu disampaikan dalam pandangan umum yang disampaikan Irsan Wahyudi Simatupang pada Rapat Paripurna DPRD Sibolga dengan agenda Pengesahan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), yakni Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013, dan pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (P. APBD) Tahun 2014 Sibolga, Rabu (23/7) minggu lalu. “Pemko Sibolga diharapkan segera menyelesaikan lahan untuk SMP Negeri 8 dan SMA Negeri 4 supaya sekolah ini memiliki bangunan sendiri," ujarnya. Dalam pandangan Fraksi Gabungan Bersama itu, Irsan berulang kali menekan harapan fraksinya itu, tentang pengadaan lahan untuk kedua sekolah dimaksud. "Inilah harapan kita, supaya kedua sekolah ini segera memiliki lahan sendiri," ujar Irsan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Sibolga Alpian Hutauruk mengatakan, pengadaan lahan sekolah tersebut telah mereka tindaklanjuti sebelumnya kepada Wali Kota Sibolga. Namun masih untuk SMA

Negeri 4 Sibolga. "Kita sudah menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota Sibolga agar tanah Pemko yang ada, disediakan untuk pembangunan SMA Negeri 4 Sibolga. Sedangkan untuk SMP Negeri 8 Sibolga belum ada tanahnya," sebut Alpian. Namun sebut Alpian, pihaknya akan tetap menindaklanjuti pengadaan lahan untuk SMP Negeri 4 Sibolga ini. Tapi bila seandainya nanti Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sibolga sudah tidak lagi memiliki peluang untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan SMP Negeri 4 Sibolga ini, maka kemungkinan besar pihaknya akan memerger SD Negeri Jalan Murai ke SD Negeri terdekat, sehingga SMP Negeri 8 Sibolga definitif berlokasi di SD Negeri tersebut. Untuk diketahui, kegiatan bela-

jar mengajar siswa/i SMP Negeri 4 Sibolga selama ini masih dilakukan di gedung SD Negeri Jalan Murai Sibolga. Demikian juga halnya kegiatan belajar mengajar siswa/i SMA Negeri 4 Sibolga, selama ini juga masih dilakukan di gedung sekolah lain yakni SMP Negeri 5 Sibolga. Sementara itu sebelumnya, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dalam nota jawabannya terhadap pengesahan dua ranperda menjadi perda dalam rapat paripurna DPRD Sibolga, Rabu (23/7) minggu lalu tidak membantah keadaan kedua sekolah. "Memang, masih banyak hal yang belum dapat dipenuhi oleh Pemko Sibolga, namun Pemko Sibolga akan selalu menindaklanjutinya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya. (KS)

SBY Minta Penjelasan Australia Atas Informasi di WikiLeaks JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia. "Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia," kata Presiden dalam keterangan pers di kediaman pribadi Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7) seperti dilansir antaranews.com. Kepala Negara mengatakan, penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian diberitakan oleh salah satu situs berita di Indonesia disebutkan ada 17 nama pejabat senior di negara Asia yang dikatakan dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari pemerintah Australia agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut. "Dari beberapa tokoh itu nama SBY dan Megawati ikut disebut Wikileaks pada berita 29 juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multijuta dolar, termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara," kata Presiden. Ditambahkannya, "Perintah super untuk mencegah pelaporan kasus ini oleh siapa saja untuk cegah kerusakan hubungan dengan Australia. Ada 17 individu." Presiden merasa perlu untuk segera melakukan klarifikasi atas berita tersebut dan mengumpulkan sejumlah keterangan mengenai hal tersebut dari pejabat terkait. "Berita seperti ini cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Mega-

Susilo Bambang Yudhoyono wati, dan saya sendiri, maka saya ambil keputusan untuk melakukan sesuatu bertindak dan mengeluarkan pernyataan ini. Karena yang jelas pemberitaan ini, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri, menimbulkan spekulasi dan kecurigaan," kata Presiden. Dari keterangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, maka presiden mendapatkan sejumlah penjelasan. "Memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia pada 1999 yang mencetak NPA, organisasi itu berada di bawah Bank sentral Australia, yang dicetak adala 550 juta lembar dengan pecahan Rp100.000," kata Presiden. Namun demikian, kata Presiden, kewenangan untuk memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan Bank Indonesia (BI). "Hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, atas dasar atau sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku.

Sebenarnya, baik Ibu Mega dan saya sendiri 1999 belum menjadi presiden. Poin saya adalah memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden," tegasnya. Bila otoritas Australia melakukan penyelidikan mengenai informasi yang diberitakan Wikileaks, Presiden meminta, agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Apabila ada WNI yang diduga terlibat, maka hendaknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. "Atas penjelasan saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya meminta membuka dan mengungakap seterang mungkin, jangan ditutupi. Kalau ada elemen di Indonesia, saya minta tolong diungkap dan kemudian ditunjuk siapa orang itu, apa kasus dan pelanggaran hukumnya, kalau memang ada bekerjasama dengan KPK Indonesia," kata Presiden.

Kepala Pemerintahan menambahkan, "Jangan justru pemerintah Australia keluarkan kebijakan dan statemen yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia, misal mantan Presiden Megawati dan saya sendiri. itu menimbulkan kecurigaan." Presiden minta Australia segera keluarkan pernyataan yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya tidak dicemarkan saya ingin dengar langsung dari Australia. "Jika ada WNI yang terlibat, mari tegakkan hukum bersama Indonesia dan Australia adalah negara hukum. Indonesia saat ini tengah lakukan kampanye antikorupsi yang agresif. Kalau memang Australia mengatakan, apa yang diberitakan Wikileas tidak benar, maka Australia harus berbicara karena kalau diam, maka akan timbulkan spekulasi baru di Indonesia," kata Presiden. Presiden Yudhoyono juga menyayangkan situs berita yang memuat berita dari Wikileaks tersebut tanpa klarifikasi dari pihaknya.(MBC)

Anggota DPD Apresiasi Perhatian RI Terhadap Palestina MEDAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba SH MM mengapresiasi sikap atau cara maupun perhatian yang ditunjukkan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap Palestina atas agresi militer Israel. Menurutnya, sikap ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas luar biasa yang ditunjukkan pemerintah dan rakyat Indonesia kepada nasib Rakyat Palestina. “Doa, dana, dan fisik yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian yang luar biasa terhadap sesama umat manusia. Wujud kepedulian ini harus terus ditanamkan dalam diri anak bangsa,” ujar Parlindungan Purba. Hal itu disampaikannya usai acara buka puasa bersama Ya-

yasan Sari Mutiara dengan para dosen dan mahasiswa Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia, anak-anak kurang mampu dan tokoh masyarakat, Kamis malam. Dia yakin agama apa pun di dunia ini menginginkan adanya perdamaian antara Israel dan Palestina, sehingga tidak ada lagi korban yang meninggal terutama anak-anak dan ibuibu. “Semua agama tidak menginginkan adanya kekerasan apa pun di muka bumi ini, apalagi sampai merenggut nyawa ratusan warga,” tutur Pembina Yayasan Sari Mutiara itu. Saat ini, sebutnya, Pemerintah Indonesia dan dunia berupaya agar Israel menghentikan agresi militernya ke Palestina dan memberikan bantuan ke-

manusiaan. “Mudah-mudahan upaya Pemerintah Indonesia dan negara lainnya yang menginginkan perdamaian dan terciptanya gencatan senjata berhasil. Memang pemerintah sudah harusnya berperan,” imbuhnya. Sementara itu, Rektor USM Indonesia Dr Dra Ivan Elisabeth Purba MKes menyampaikan, buka puasa bersama yang digelar Yayasan Sari Mutiara merupakan wujud kebersamaan antara mahasiswa, staf dan pegawai, dosen serta warga sekitar Kampus USM Indonesia dan RSU Sari Mutiara. Rasa kebersamaan ini harus terus dijalin karena kebersamaan adalah kunci keberhasilan. “Kita di sini tidak pernah mempermasalahkan perbedaan. Sebab, perbedaan suku,

agama, dan lainnya menjadi modal sosial kita untuk membangun masyarakat. Keberagamaan kita di sini menjadi keunggulan kita,” ungkap Ivan. Menjelang buka puasa, Ustaz Yusuf menyampaikan tausiyah tentang Iman, Islam dan Ihsan. Menurutnya ibadah puasa yang dilakukan ini targetnya adalah agar orang yang menjalankannya menjadi orang yang beriman dan bertaqwa. Pada kesempatan itu, Yayasan Sari Mutiara Medan memberikan bingkisan kepada anakanak kurang mampu. Hadir pada acara itu, Ketua Yayasan Sari Mutiara Drs Washington Purba, Ketua Aptisi Sumut Bahdin Nur Tanjung, tokoh masyarakat, dosen, dan lainnya. (SMG)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

SUMUT/ACEH

Soal Gugatan Prabowo-Hatta

Presiden Dukung MK Tangani Masalah Seadil-adilnya MEDAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil Pemilu Presiden (PIlpres) yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla, bukanlah sesuatu yang luar biasa. “Dulu pun dalam Pemilu Presiden Tahun 2009, baik pasangan Megawati - Prabowo Subianto maupun pasangan Wiranto – Jusuf Kalla juga tidak menerima hasil yang diumumkan oleh KPU, dan kemudian membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini bukan yang pertama kali,” kata Presiden SBY dalam program “Isu Terkini” yang bisa diakses melalui Channel Youtube http://t.co/BHC3svGiGI. Menurut Presiden SBY, saat itu MK memproses gugatan yang diajukan pasangan Megawati Prabowo Subianto maupun pasangan Wiranto – Jusuf Kalla itu secara transparan dan bertanggung jawab.

Kali ini pun, Presiden SBY memberikan kepercayaan penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa memproses gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa itu. “Saya juga memberikan dukungan sekaligus harapan kepada MK untuk menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya,” ujarnya. Yang penting, lanjut Presiden SBY, mari kita berikan pengawasan kepada MK agar yang dilakukannya tepat sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu, Presiden SBY juga mengingatkan pesan yang disampaikan Prabowo Subianto pada saat menyampaikan pernyataan pada 22 Juli yang lalu, agar massa pendukung dan konstituennya diharapkan tenang, sambil menghormati proses yang sedang ditempuh melalui MK. Presiden berharap, hal ini betul-betul dilaksanakan. “Saya juga punya keyakinan dan harapan agar segala sesuatunya diproses dengan baik karena yang penting adalah regularitas demokrasi harus dapat kita jaga,” kata SBY. Saling Menghormati Menurut Presiden SBY, dalam situasi seperti terjadi tgl 22 Juli lalu ataupun sekarang ini, sebaiknya kita semua bisa berpikir jernih, dan juga saling hormat meng-

Sidang Gugatan Pilpres Digelar 6 Agustus 2014 JAKARTA - Sidang perdana gugatan Prabowo-Hatta atas pemilu presiden 2014 akan digelar pada 6 Agustus 2014 mendatang di Jakarta. Meski demikian, jajaran KPU dari daerah yang masuk dalam gugatan tersebut sudah melakukan persiapan untuk menghadapi gugatan tersebut. Komisioner KPU Sumatera Utara, Evi Novida Ginting mengaku, saat ini ia sudah berada di Jakarta untuk menghadiri sidang perdana gugatan tersebut. Ia hadir karena pelaksanaan Pilpres di Kabupatean Nias Selatan masuk menjadi salah satu daerah yang digugat. "Saya sudah dijakarta, sidangnya tanggal 6 Agustus," demikian disampaikannya melalui pesan singkat, Jumat (1/8). Evi menyebutkan, mereka sudah diperintahkan oleh KPU RI untuk mempersiapkan seluruh data yang diperlukan untuk persidangan di MK tersebut. Data dari KPU Nias Selatan tersebut merupakan data yang diambil dari kotak, untuk dibuktikan di persidangan. "Kalau gak buka kotak, lantas alat bukti kami apa?," ujarnya. Informasi yang disampaikannya, sidang pendahuluan tersebut akan berlangsung untuk seluruh daerah yang masuk dalam gugatan. "Sidang gugatan namanya, sekaligus," demikian Evi. (FR)

Jimly: Pertemuan Prabowo dan Jokowi Harus Alamiah MEDAN - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan pertemuan dua peserta Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto dan Jokowi tidak bisa dipaksakan. Menurutnya pertemuan tersebut haruslah terjadi secara alamiah, sebab pertemuan mereka bukan menggambarkan pertemuan dua tokoh penting, namun tetap bermuatan 47 persen versus 53 persen pemilih. "Apalagi kebanyakan 53 persen itu dari kelas bawah sedangkan 47 itu kelas atas. Yang biasanya pandai membangun keributan itu kelas menengah ke atas. Jadi kalau kita mau buru-buru pertemukan dua orang itu percuma, harus alamiah," kata Jimly di sela-sela acara open house di kediamannya, Ragunan, Jakarta Selatan. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini meyakini pada suatu saat, kedua tokoh ini pasti akan bertemu. "Tidak usah dipaksa," ujarnya. Menurut Jimly, setelah putusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2014 dibacakan, masih ada waktu dua bulan untuk masing-masing kubu melakukan rekonsiliasi. "Jadi waktunya cukup, kenapa kita harus tergesa-gesa," ujar Jimly. (IN)

Ketua Tim Kampanye Jokowi-JK Sumut Budiman P Nadapdap didampingi Sekretaris Tim Kampanye Iskandar ST dan sejumlah ketua partai pengusung, menyampaikan hasil "real count" di Aula Bung Karno, Jalan Hayam Wuruk Medan, Selasa (15/7). hormati. Pertama, lanjut SBY, kita harus menghormati KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen. “Artinya, kita mesti percaya kepada KPU, dan dengan demikian juga menghormati hasil per-

hitungan suara yang dilakukan KPU,” tutur Presiden SBY. Yang kedua, menurut SBY, kita juga harus hormati Jokowi bersama Jusuf Kalla, yang oleh KPU dalam pengumumannya kemarin dinyatakan sebagai pemenang

dalam Pilpres kali ini. “Kalau Pak Jokowi beserta tim pendukungnya bersyukur, bersuka cita dan merayakannya, itu wajar dan juga harus kita hormati, meskipun pada saat saya mengucapkan selamat melalui telepon saya

sampaikan Pak Jokowi bersuka cita, tentu pasti dari Bapak dan tim pendukung. Tetapi bagus kalau juga ada tenggang rasa, dengan demikian situasi yang baik tetap dapat kita jaga. Pak Jokowi juga memiliki pandangan yang sama, jadi saya senang,” terang SBY. Presiden juga menegaskan, kita juga tetap menghormatiPrabowo Subianto ketika merasa tidak bisa menerima hasil pengumuman KPU itu, dan kemudian akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Ini pun tidak luar biasa karena itu dibenarkan dlm mekanisme yang kita miliki sesuai dengan UUD dan UU yang berlaku,” tuturnya. Menurut Presiden SBY, yang penting kalau kita sudah saling hormat menghormati dalam situasi seperti kemarin itu, yang paling bijak tidak perlu ada komentar-komentar yang memperkeruh suasana, yang justru bisa memanaskan situasi yang ada. Presiden mengaku, ia sendiri sangat hemat dalam mengeluarkan statemen, meskipun didorong-dorong melalui SMS atau melalui sosial media, untuk ikut memberikan komentar dan sebagainya. “Saya pikir tidak perlu karena semuanya menurut pandangan saya semuanya dalam batasbatas yang wajar, tidak ada yang luar biasa,” tuturnya. (DNA)

KUA-PPAS P-APBD 2014 Ditandatangani

Belanja Pemko Medan Naik Rp258 M MEDAN - DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2014. Penandatanganan KUA-PPAS ini dilakukan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Medan masing-masing Amiruddin, Ikrimah Hamidy, dan Sabar S Sitepu bersama Sekretaris Daerah Kota Medan Syaful Bahri disaksikan Banggar DPRD dan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Pemko Medan di Gedung DPRD Medan, Jumat pekan lalu. Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy mengatakan, dari hasil pembahasan Banggar DPRD Medan dengan TPAD Pemko Medan terhadap KUA-PPAS P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014,

berbagai koreksi dan masukan telah dilakukan untuk mengubah struktur rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2014. “Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah disepakati bertambah sebesar Rp235.859.341. 616. Ini mengalami kenaikan sebesar 5,45 persen, sehingga pendapatan menjadi Rp4.560.412.529. 543. Kita berharap pendapatan ini mampu menutupi anggaran belanja yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan masyarakat Kota Medan,” kata Ikrimah. Sedangkan belanja daerah, lanjut Ikrimah, disepakati bertambah sebesar Rp258.702.576.954, sehingga anggaran belanja daerah, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, menjadi Rp4.625.169.942.881. “Dalam perubahan ini anggaran belanja daerah juga menga-

lami peningkatan sebesar 5,92 persen. Kita berharap anggaran belanja tersebut mampu melaksanakan semua rencana kagiatan yang telah ditetapkan dalan struktur belanja,” jelasnya. Selain itu, kata Ikrimah, anggaran belanja juga disepakati adanya penambahan sebesar Rp15 miliar yang dialokasikan bagi dinas bina marga, dinas perumahan dan permukiman, dinas pertanian dan kelautan, bappeda, dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Darah Kota Medan. “Penambahan sebesar Rp15 miliar ini merupakan usulan-usulan anggota DPRD Medan melalui fraksi-fraksi yang ditampung dari aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses pada daerah pemilihan I sampai dengan V,” kata Ikrimah.

Medan pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. "Jika partai (Demokrat) mendukung, saya siap maju di Pilkada Medan 2015," katanya, Kamis (31/7). Amiruddin menjelaskan, dalam internal Partai Demokrat terdapat mekanisme untuk menentukan calon yang akan diusung pada pilkada tersebut. Sehingga sebagai seorang kader, ia mengaku

Ketua MK: Gugatan Muncul Karena Kesadaran Politik Meningkat

harus patuh ada mekanisme tersebut. "Saya ini kader partai, saya juga harus siap mengemban amanah yang dipercayakan kepada saya. Tapi sebelum itu, ada mekanisme pencalonan yang harus di ikuti setiap kadernya," ujarnya tanpa menjelaskan mekanisme dimaksud. Pilkada walikota Medan akan berlangsung sekitar Bulan Mei 2015 mendatang. Tahapannya sendiri menurut KPU Medan akan dimulai akhir Oktober 2014 ini.

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mengapresiasi kesadaran politik masyarakat yang meningkat berkaca dari banyaknya uji materi atau judicial review yang diajukan dalam berbagai hal. "Kami anggap hal yang biasa saja karena kesadaran politik semakin tinggi. Partisipasi politik semakin tinggi sehingga banyak dari mereka ajukan judicial review ke MK," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/7). Hamdan mencontohkan, mengenai UndangUndang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diujikan ke MK. Meski uji materi dilatarbelakangi karena ketidaktahuan pemohon, namun hal itu langkah baik karena langsung disalurkan ke institusi yang berwenang. "Tapi wajar saja karena ketidaktahuan. Karena di mana lagi tempat mereka bertanya kalau tidak ke MK? Ya kami jawab melalui putusan," jelasnya. Tapi permohonan yang masuk tidak selalu terkait undang-undang. Bahkan, beber Hamdan Zoelva, pihaknya juga pernah menerima permohonan aneh-aneh. Salah satu surat yang masuk, sang pengirim meminta izin MK untuk menjadi presiden RI. "Surat itu bukan masuk ke perkara. Kalau terlalu aneh tidak saya tanggapi, kalau yang rasional masih saya tanggapi," demikian Hamdan.

(MBC)

(IN)

(VIN)

Gagal Pileg 2014, Amiruddin Lirik Pilkada Medan MEDAN - Politisi Demokrat yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Medan, Amiruddin mulai melirik peluang untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan yang akan berlangsung 2015 mendatang. Hal ini dilakukannya karena masih tetap ingin melanjutkan karir politik setelah tidak lagi terpilih menjadi aggota DPRD

Hamdan Zoelva

Pasar Kapuas Belum Diserahterimakan MEDAN - Kendati pengerjaan revitalisasi Pasar Kapuas di Kecamatan Medan sudah rampung hampir setahun lamanya, namun sampai sekarang hasil pengerjaan tersebut belum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan. Akibatnya, sampai sekarang pasar tersebut terbengkalai karena belum bisa digunakan. Belum diserahkannya hasil pengerjaan tersebut dari pihak ketiga ke Kementerian Perdagangan tidak diketahui persis alasannya. Padahal revitalisasi pasar tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp2,7 miliar yang diambil dari APBN. Hal ini mengundang tanda

tanya besar. Bahkan, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis terkejut sampai saat ini pengerjaan revitalisasi pasar tradisional tersebut belum diserahkan. Begitu juga menjadi alasan belum diserahkannya. “Saya tidak tahu. Mereka belum ada melaporkan. Tanya dinas terkait. Mereka yang tahu,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa lalu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan selaku pihak yang bertanggungjawab dalam proyek tersebut terkesan "buang badan" atas apa yang terjadi dengan proyek tersebut. “Saya takut salah berkomentar. Itu

kewenangan kadis yang bicara. Kalau tidak tanyakan saja sama PPTK-nya. Mereka yang bisa menjawab itu. Kalau saya salah penyampaian pula. Saya tidak tahu,” ungkap Sekretaris Disperindag Kota Medan Pahmi Harahap. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Medan, Hasyim, mengucapkan belum diserahkannya hasil pengerjaan revitalisasi Pasar Kapuas tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, sudah dinilai melanggar ketentuan berlaku. Untuk itu dirinya berharap Disperindag Kota Medan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas

proyek ini bersikap transparan dengan menyampaikan apa yang menjadi alasan belum diserahkannya hasil pengerjaan tersebut. “Sampaikan dengan jelas. Jangan menimbulkan misteri. Bahkan, bila tertutup akan menimbulkan tanda tanya besar ada apa dengan proyek tersebut. Kami minta ini segera disampaikan kepada publik,” ungkapnya. Dirinya juga berharap hal ini segera diserahterimakan kepada Kementerian Perdagangan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemko Medan dan pemko menyerahkannya kepada PD Pasar untuk dikelola dan digunakan. Dengan begitu membantu

masyarakat sekitar, baik pedagang maupun pembeli. Apalagi sewaktu lebaran seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan transaksi guna meningkatkan perekonomian rakyat. “Segera dilakukan serah terima pengerjaan agar bisa dimanfaatkan masyarakat. Jangan ditunda. Kami sangat menyayangkan proyek yang menghabiskan dana besar tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan, terkesan mubazir atau terbengkalai. Tidak ada alasan menundanya. Sebab, pengerjaan sudah selesai. Apabila tidak berarti proyek itu bermasalah,” pungkasnya. (TRI/YEZ)

KPK POS E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

KRIMINAL

Penjambret Babak Belur Dimassa, Sepeda Motor Dibakar MEDAN - Satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3494 AEM milik pelaku penjambretan hangus dibakar massa di Jalan Gajah Mada, Medan, Kamis (31/7) sore. Satu dari dua pelaku penjambretan yang diketahui bernama Imam Suganda (27) warga Jalan Riau, Belawan ini babak belur dan nyaris tewas dihajar oleh massa. Beruntung, personil Polsek Medan Baru yang mendapat informasi itu langsung turun ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Informasi yang dihimpun, kejadian ini bermula saat korban Dr Mariana Panjaitan (40) warga asal Jakarta berada didalam becak bermotor (betor) melintas dijalan tersebut. Korban yang telah diikuti, kemudian dipepet kedua pelaku dan langsung mengambil tas korban. Korban yang tak mau kehilangan tasnya, berusaha mempertahanka hingga terjadi aksi tarik - menarik. Warga yang melihat aksi tersebut langsung menendang sepeda motor pelaku hingga terjatuh. "Mereka (pelaku-red) menjam-

bret tas wanita di dalam becak itu. Korbannya dari Jalan Setia Budi. Korban orang Jakarta dan ke Medan ini sedang liburan. Pelaku terjatuh setelah ditendang oleh pedagang buah rambutan bermarga Sinaga yang tak jauh dari lokasi kejadian. Korban juga tadi terjatuh dan terseret - seret," kata Parlin, Kepling setempat yang juga saksi mata. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Iptu Alexander Piliang saat dikonfirmasi membenarkan perihal diamankannya pelaku penjambretan itu. "Sudah kita amankan pelakunya dan saat ini masih kita minta keterangan. Korbannya juga sudah buat laporan," ujarnya. (BMC)

Rumah Warga Gampong Teungoh Ludes Diamuk Sijago Merah LANGSA - Satu unit rumah semi permanen milik Munawar (40), di Lorong Nga, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Rabu (30/7/2014) malam ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, pasalnya ketika insiden itu terjadi rumah sedang ditinggal kosong pemiliknya. Musibah di malam lebaran ketiga ini terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Ketika api mulai menguasai rumah Umar, warga sekitar tak bisa berbuat banyak. Pihak BPBD Langsa yang mendapat kabar itu, langsung mengerahkan empat mobil pemadam kebakaran (damkar) ke lokasi. Sekitar satu jam kemudian, api

Perambahan Hutan di Kawasan Register 82 Marak SIDIKALANG - Perambahan kayu di kawasan hutan register 82 yang berlokasi di Kecamatan Sumbul hingga Kecamatan Parbuluan sudah pada level darurat. Sedikitnya ratusan hektar kawasan hutan ini kondisinya rusak parah. Diduga, perambahan sudah berlangsung lama dan terkesan dibiarkan. Informasi yang dihimpun, dari lokasi ini kerap keluar kayu yang sudah diolah berbentuk beroti dan papan. "Biasanya dilangsir oleh beberapa orang dari dalam hutan dikumpulkan di pinggir hutan. Setelah itu diangkut dengan menggunakan truk. Informasinya dijual ke panglong-panglong," ungkap salah seorang warga. Dikatakan bapak bertubuh tegap ini kalau para perambah itu hampir setiap hari bekerja di dalam hutan dan sepertinya luput dari perhatian petugas kehutanan.

Hutan yang dirambah di kawasan register 82 Kecamatan Sumbul hingga sudah pada level darurat. (KPK POS/NDK) Pantauan baru baru ini di lokasi, tepatnya di Kecamatan Parbuluan, potongan kayu alam terlihat berserakan di kawasan itu. Kayu-kayu yang sudah diolah menjadi bentuk papan dan broti berbagai ukuran dapat ditemukan di dalam lokasi hutan. Suara mesin cencow juga terdengar dari dalam kawasan hutan. Para pelaku mengolah

kayu di lokasi ini terang-terangan. Jika ingin menuju lokasi ini tidak terlalu sulit. Hanya saja jalan yang dilalui sedikit tanjakan tetapi masih dapat dilalui sepeda motor. Jaraknya hanya berkisar 2 hingga 4 KM dari Jalan Lintas Medan-Sidikalang. Warga setempat tak berani berkomentar banyak terkait pelaku penebangan kayu-kayu di lokasi

itu. “Sudah abang liat sendiri ke dalam, kayunya aja banyak berserakan di dalam,” kata Nainggolan warga desa Perjuangan Kecamatan Sumbul. Lokasi pengambilan kayu itu ditaksirnya mencapai ribuan hektar. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, sumber air menjadi taruhannya. Saat ini sudah dirasakan debit air di 11 anak sungai makin tahun makin berkurang. Sementara itu Kadis Kehutanan Kabupaten Dairi, Ir. Agus Bukka sudah mengetahui hal itu ketika dikonfirmasi beberap waktu lalu, terkait kerusakan sepertinya bos di dinas kehutanan ini hanya bisa pasrah, dikatakannya kalau dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. ’’Kami sudah bekerja maksimal walaupun anggaran minim, bagaimana kami menjaga seluruh Hutan di Dairi ini kalau personel kurang. Seharusnya menjaga hutan itu bukan tanggung jawab Dinas Kehutanan saja tapi ikut juga aparat penegak Hukum dan Masyarakat,” kata agus.

Lakalantas Meningkat 90% Dibandingkan 2013 Lalu berhasil dijinakan. Bahkan amukan api juga sempat mengancam sejumlah rumah warga lainnya, yang berada di sekitar lokasi padat penduduk itu. Akibat kejadian ini, seluruh harta benda milik korban yang ditaksir ratusan juta rupiah ludes dimangsa api. (BSO)

bah itu pihaknya langsung menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada korban. Sementara itu di Aceh Besar, hujan gerimis disertai bandai yang melanda Saree (pegunungan Seulawah), Sabtu (26/7) siang menyebabkan sejumlah pohon pinus bertumbangan. Manager Green d’Saree, Tito kepada wartawan, Sabtu (26/7) petang melaporkan sejumlah pohon pinus yang telah berusia puluhan tahun sebagai tanaman pelindung itu bertumbangan akibat diterjang angin kencang. Namun, sampai sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Selain menumbangkan sejumlah tanaman hutan lindung di kaki Seulawah Agam tersebut, pada saat bersamaan, tambah Tito, angin kencang juga menumbangkan papan nama Green d’ Saree yang berada di km 68,200. Beberapa pemakai jalan lintas Banda Aceh-Medan kepada Serambi mengaku sempat ketakutan ketika suara pohon pinus tersebut tumbang. “Suaranya cukup besar. Kami lebih takut lagi, kalau-kalau ada pohon pinus tua yang tumbang ke badan jalan. Ini bisa mengganggu perjalanan mudik kami,” kata Sulaiman yang pulang dari Banda Aceh ke Ulee Gle. (BSO)

BANDA ACEH - Sedikitnya 21 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka, akibat kecelakaan lalu lintas selama H-7 hingga H+4 Lebaran Idul Fitri tahun ini. “Jumlah ini meningkat 90,90 persen dibandingkan lebaran tahun lalu yang hanya 11 orang,” kata Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Samsul Bahri, melalui Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Aceh, AKBP Suhada, di Banda Aceh, Kamis (31/7). Menurut AKBP Suhada. jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa, selama masa mudik Lebaran 1435 H/ 2014 M (H-7) sampai Kamis (31/ 7) (H+4), laporan yang masuk dari kabupaten/kota di Aceh, jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintasnya sudah 26 kasus. Bila dibandingkan dengan lebaran 2013 lalu mencapai 34 peristiwa, menurun 30,76 persen atau 8 kasus. “Tapi, kalau dilihat dari jumlah korban meninggal dunia, justru meningkat 90,90 persen, yaitu dari 11 orang pada Lebaran tahun lalu, meningkat menjadi 21 orang pada Lebaran tahun ini. Sementara korban luka berat menurun dari 28 orang menjadi 11 orang dan luka ringannya bertambah dari 23 orang menjadi 34 orang,” urai AKBP Suhada. Dikatakannya, upaya untuk menekan jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas pada masa mudik Lebaran Idul Fitri 1435 Hijriah ini, telah dilakukan maksimal oleh Polda Aceh, bersama dengan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh, jajaran Polres Kabupaten/Kota, Dishubkomiltel Kabupaten/Kota, Jasa Raharja dan pihak terkait lainnya. Upaya antisipasi tersebut,

sebut AKBP Suhada, dilakukan antara lain melalui pemasangan tambahan rambu lalu lintas di 153 titik rawan kecelakaan di Aceh, dan membuka pos khusus di ruas jalan sangat rawan kecelakaan lalu lintas.“Misalnya pada jalur Banda Aceh-Pidie, Polres Aceh Besar bersama instansi terkait lainnya membuka pos pengamaman arus transportasi mudik lebaran 2014, di kawasan turunan jalan Seunapet, Saree, Aceh Besar,” katanya. Kondisi yang sama juga, dilakukan Polres Aceh Besar dan instansi terkait lainnya, pada kawasan jalan Gunung Geurute, Paro dan Kulu, yang berbatasan dengan Aceh Jaya, yang selama ini dinilai sangat rawan kecelakaan. “Tujuannya agar kendaraan yang melintas di rute jalan rawan kecelakaan lalu lintas itu, dengan adanya penempatan pos pengamaman arus mudik lebaran 2014 di lokasi tersebut, pengendera menjadi lebih hatihati lagi,” kata AKBP Suhada. Hal itu, menurutnya, jika ada terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, aparat yang bertugas di pos tersebut, biasa secepatnya memberikan pertolongan kepada korban, untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat, guna menolong jiwanya agar bisa selamat. Di kawasan jalan yang ada pos keamanan arus mudiknya, peristiwa kecelakaannya sangat sedikit terjadi. Paling banyak di lokasi badan jalan yang lebar dan tikungan besar,” ujar AKBP Suhada. Ditambahkannya, di lokasi jalan lurus dan lebar dan tikungan patah itu, Suhada mengatakan, pihaknya bersama intansi terkait lainnya, sudah memasang spanduk berukuran 6-12 meter, yang isinya mengimbau pengendera kenderaan untuk lebih berhati-hati dan waspada.

(TIM)

Warga Atim Serahkan AK 56 Sisa Konflik

Lebaran Renggut 21 Korban Jiwa

11 Desa Kecamatan Darul Aman Diamuk Puting Beliung ACEH TIMUR - Sebanyak 11 desa di Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, menjelang buka puasa, Jumat (25/7) diamuk angin puting beliung. Tercatat 80 rumah di wilayah amukan mengalami rusak berat dan ringan dengan jumlah warga yang terimbas bencana mencapai ratusan jiwa. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Darul Aman, Zamzami kepada wartawan, Sabtu (26/7) mengatakan, rincian rumah yang rusak masing-masing di Gampong Kemuneng Sa 12, Kemuneng Dua 10, Kemuneng Lhee 12, Gampong Blang Buket 1, Gampong Meunasah Blang 6, Gampong Matang Geutoe 5, Gampong Grong-Grong 14, Gampong Seunebok Tuha 2, Gampong Seunebok Aceh 4, Gampong Matang Pineung 4, dan Gampong Keumuneng Peut 4. Camat Darul Aman, Zulfadli mengatakan, puting beliung menerbangkan atap rumah, baik yang berkonstruksi kayu maupun permanen. Angin berputar itu juga menumbangkan pepohonan. Dikatakan, tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut tetapi kerugian diperkirakan relatif banyak. Camat Darul Aman telah melaporkan musibah itu ke Bupati Aceh Timur. Menurut Kadis Sosial Aceh Timur, M Yasin, pasca-musi-

SUMUT/ACEH

“Karena, kalau sudah terjadi kecelakaan, pengendera kendaraan juga yang menjadi korban. Apakah, dengan mudik atau balik lebaran ini, kita harus mengorbankan diri untuk menjadi mayat dan cacat seumur hidup?” ujarnya dengan nada tanya. Karena itu, kata Kabag Bin Op Ditlantas Polda Aceh, Suhada, pihaknya menghimbau pengendera sepeda motor dan mobil pribadi maupun bus penumpang umum, untuk lebih hati-hati dan waspada lagi mengemudikan kenderaan bermotornya. “Jangan lagi tambah korban meninggal dunia dan orang cacat, hanya karena ingin cepat tiba di rumahnya pada arus balik mudik ini. Kalau merasa sudah lelah, letih, lemah dan gantuk, berhenti dan cari tempat istrahat sejenak yang aman,” ujar Suhada. Ketua Organda Aceh, H Ramli mengatakan, seruan agar sopir bus besar dan mini bus untuk lebih hati-hati lagi dalam mengemudikan busnya demi keselamatan jiwa penumpang, sopir dan orang lain, sudah kami sampaikan kepada semua perusahaan bus. “Para sopir bus, diminta untuk tidak memaksakan diri menyupir, jika fisiknya sedang lelah dan gantuk,” katanya. Untuk itu, lanjut Ramli, pihak bus harus menyediakan sopir pengganti, agar semua yang ada di dalam bus selamat tiba di tempat tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan pengendera lainnya. “Sebab, jika sopir gantuk, tidak hanya yang ada di dalam bus yang bisa celaka dan menjadi korban luka, cacat seumur hidup dan meninggal dunia. Tapi, pengendera lainnya bisa jadi korban yang sama, akibat kelalaian para sopir bus,” ujar Ramli. (SI)

ACEH TIMUR - Seorang Warga Aceh Timur (identitas dirahasikan) dini hari Minggu (27/7)sekitar pukul 14.00 Wib mendatangi rumah dinas kapolres Aceh Timur, di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, menyerahkan bingkisan berisi satu pucuk Senjata Api Jenis AK 56 beserta satu megasen berisi 5 butir amunisi cal 7,62 mm. Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIK MH kepada wartawan Minggu (27/7) mengatakan, senjata tersebut merupakan peninggalan konflik Aceh, sisa amunisi 5 butir. "Sepertinya senjata ini dulu sering digunakan," ujarnya. Kapolres mengapresiasi terhadap kesadaran warga yang telah menyerahkan senjata api dengan kesadarannya sendiri. "Kita harapkan juga kepada warga yang masih memiliki senjata api ilegal agar dapat menyerahkannya kepada pihak kepolisian, karena apabila diserahkan dengan kesadaran kita tidak akan mengambil sanksi hukum, namun apabil kita temukan warga sipil yang menggunakan senjata api ilegal kita akan tindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," demikian kapolres Muhajir. (BSO)

Dagang Nekad Diatas Rel KA Pembeli Ngaku Ngak Takut Sama "Mas Panjang"

DIA DIATTAS REL - Para pedagang sayur yang berjualan di atas rel kereta api.

BELAWAN - Kalangan pembeli yang berbelanja di pasar tradisional di Belawan mengaku merasa was-was setiap kali berbelanja di pasar Belawan, sebab sejumlah pedagang di sana kerap menjajakan barang dagangannya seperti sayur mayur, pakaian bekas di atas rel kereta api (KA) yang masih aktif dilalui, Jumat (1/8). "Kalau aku dulunya pertama kali belanja di Belawan memang khawatir bang, soalnya takut kesenggol "Mas Panjang" alias kereta api, tapi sekarang karena udah terbiasa aku ngak takut lagi, apalagi harga barang di rel kereta api itu

terbilang miring bang," ungkap Bu Neneng (43) warga jalan Asahan Kelurahan Belawan I saat dimintai komentarnya usai berbelanja pasar rel kereta api tersebut. Sedangkan para Pedagang nekad itu mengaku, justru berdagang diatas rel lebih cepat laris sebab cepat dilirik pembeli saat ingin masuk kedalam pasar, apalagi lapak pasar yang ada didalam sudah penuh dan harganya juga tinggi. "Kami tak takut jualan diatas rel KA disini bang, kalau Mas Panjang lewat pada jam tertentu, kami cukup mengeserkan dagangannya ke pinggir, lagipula kami juga ngak mau

mati konyol, kalau ada petugas datang kami cukup menyodorkan uang retribusi,"kata Bu Norma Br Nainggolan (41) pedagang sayur mayur dan buah-buahan diatas rel KA ditanyai. Begitu juga dengan pengakuan Bu Karsih (37) seorang pedagang monza diatas rel KA mengaku setiap harinya dagangan monzanya laris manis, kalau kereta api lewat pakaian bekas cukup alihkan kepinggir rel agar tak terlindas."Jualan disini lebih praktis bang, ketimbang jualan di dalam malah kena uang kios serta kutipan lainnya,"tuturnya.(DNA)

KPK POS E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

KRIMINAL

Indomaret HM Yamin Disantroni Rampok MEDAN - Aksi perampokan terhadap gerai Indomaret kembali terjadi di Kota Medan. Kali ini, gerai Indomaret di Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Timur, Kamis (31/7) disatroni perampok. Akibatnya, pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil menggasak uang senilai Rp1,2 juta dari laci kasir. Karyawan Gerai Indomaret, Bayu Syahputra (21) warga Jalan Tangkul II, Gang Lestari, Kelurahan Indra Kasih mengaku, kejadian ini bermula saat kedua pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario mendatangi Indomaret yang beroperasi 24 jam itu. Saat itu, salah satu pelaku berpura-pura membeli rokok sementara pelaku lainnya mengambil air mineral. Melihat suasana sepi, pelaku kemudian mengeluarkan sebilah celurit dan mengancam Muhammad Aldi-

ansyah yang saat itu menjaga kasir. Tak mau mati konyol, korban pun kabur menuju belakang Indomaret guna menemui rekannya Bayu. Saat itu pula pelaku memilih meninggalkan lokasi dan kabur membawa hasil rampokannya. "Orang itu datang naik sepeda motor Vario bang. Pas masuk satu beli rokok, terus satunya lagi milih-milih air mineral bang. Terus dikeluarkan lah celurit ngancam aku, disuruh buka laci aku. Karena takut ya ku buka bang, terus aku lari. Sempat diancamnya aku pakai celurit bang," katanya. Kapolsek Medan Timur Kompol Juliani Prihatini saat dikonfirmasi mengaku pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. "Kasusnya masih kita lidik dan korbannya sudah buat laporan," katanya. (MBC)

SUMUT/ACEH

Pukat Trawl dan Pencurian Ikan

Terus Terjadi di Selat Malaka BELAWAN - Aksi kapalkapal besar menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau (trawl) masih marak di perairan Selat Malaka. Tidak hanya kapal ikan milik pengusaha lokal, tetapi juga melibatkan kapal-kapal ikan asing.

Ratusan Pengungsi Asing Masih ëTerdamparí di Sumut MEDAN - Ratusan pengungsi asing yang hendak mencari suaka ke negara ketiga masih ‘terdampar’ di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Dari data yang diperoleh, khusus di bawah pengawasan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Medan, terdapat enam tempat penampungan (community house) yang menampung 422 pengungsi asing asal Afganistan, Sri Lanka, Irak, Iran, Palestina, Suriah, Somalia, dan Eritrea. “Selama di Indonesia, seluruh kehidupan mereka dibiayai oleh IOM (International Organization for Migration, red),” terang Kepala Kanim Kelas I Khusus Medan Zaeroji melalui Kasi Pengawasan, Muhammad Arkham kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat. Diakui dia jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia khususnya yang ditangani Kanim Kelas I Khusus Medan terus mengalami peningkatan karena di negara mereka masih terjadi konflik. “Mayoritas penghuni community house berasal dari Sri Lanka. Untuk periode bulan Juni kemarin, ada 203 WN Sri Lanka yang masih menunggu pengiriman ke negara ketiga dan tinggal di Wisma Keluarga. Lalu, disusul WN Afga-

nistan sebanyak 88 orang dan tinggal di PS-PPTKS Dinsos Provsu (44 orang), Hotel Rizki (36 orang), dan Homestay Aisyah (8 orang). Kemudian WN Somalia sebanyak 52 orang dan tinggal di Homestay Aisyah (36 orang) dan Wisma Rajawali (16 orang),” jelasnya. Sedangkan WN Palestina berjumlah 46 orang dan menghuni di Gekapita (24 orang) dan Homestay Aisyah (22 orang). WN Iran 19 orang dan menghuni di Wisma Rajawali (8 orang), Gekapita (6 orang), Homestay Aisyah (3 orang), dan Hotel Rizki (2 orang). WN Irak sebanyak 7 orang dan tinggal di Homestay Aisyah. Lalu, WN Eritrea berjumlah 6 orang dan tinggal di Homestay Aisyah. Sedangkan WN Suriah hanya satu orang dan tinggal di Gekapita. “Untuk pengiriman mereka ke negara ketiga bukan domain kita, melainkan UNHCR. Kita sifatnya hanya melakukan pengawasan dan menunggu UNHCR untuk pengiriman mereka. Selama berada di community house, pengawasan terhadap mereka tidak seketat pengawasan di rudenim. Mereka kita perkenankan meninggalkan community house, namun harus tetap kembali,” jelasnya. (AND)

Pembunuh Siswi SMK Sudah Tujuh Kali Merampok MEDAN - Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram Istanto mengatakan, Rizal (26) pelaku pembunuhan terhadap Dinda Widia Sari (16), siswi SMK Teladan, Medan sudah melakukan aksi perampokan hingga 7 kali. Hal ini diketahui dari pemeriksaan terhadap tersangka yang mereka lakukan di Mapolresta Medan, sejak Sabtu lalu. "Dari pengakuannya, tersangka sudah melakukan perampokan 7 kali diwilayah hukum Polresta Medan," katanya, Selasa.

Meski mengaku telah melakukan aksi perampokan hingga 7 kali, namun tersangka membantah disebut sebagai anggota geng motor seperti yang diisukan sebelumnya. "Tersangka tidak pernah masuk genk motor, dari tersangka kita amankan barang bukti sepeda motor dan HP korban," jelasnya. Rizal ditangkap oleh tim gabungan dari Polsek Percut Sei Tuan dan Jahtanras Polresta Medan di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta, Sabtu (29/7). (IN)

Nelayan tradisonal terancam akibat makin maraknya kapal-kapal besar penangkap ikan di Selamt Malaka. Ironisnya meski aksi itu jelasjelas melanggar UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 02/MEN/ 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI), sampai kini aparat instansi terkait di laut seolah tak berdaya mengatasinya, bahkan terkesan tutup mata. Padahal seperti informasi yang diperoleh di Belawan, sejumlah kapal penangkap ikan skala besar yang dalam operasinya diduga menggunakan trawl,

berpangkalan tak jauh dari Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB). Maraknya aksi pencurian ikan di Selat Malaka oleh nelayan asing seperti Malaysia, Thailand, dan Myanmar dengan menggunakan trawl juga tidak berkurang. "Akibat maraknya aksi pencurian ikan ini, perairan Selat Malaka hingga kini masih dinyatakan sebagai kawasan over fishing berlabel merah atau demersal. Itu artinya ikan di Selat Malaka itu terkuras," kata Kepala PPSB Ir Zainur Manurung MM, Jumat.

Masih maraknya kapal-kapal pukat trawl beroperasi dan illegal fishing oleh nelayan-nelayan asing di perairan Selat Malaka merupakan bukti kurangnya pengawasan dari para pemanku kepentingan, bahkan diduga kondisi ini sengaja dibiarkan. Diduga ada pihak-pihak yang berpengaruh mem-backing aktivitas para nelayan skala besar untuk menggunakan trawl, bahkan membiarkan nelayannelayan asing melakukan pencurian ikan di Selat Malaka karena diduga menerima 'setoran.' Tidak heran jika aktivitas

Kapal Tenggelam di Labuhan Batu, 19 Tewas dan 1 Hilang RANTAUPRAPAT - Satu lagi kecelakaan kapal terjadi saat mudik Lebaran 1435 Hijriah. Kapal nelayan bermuatan 48 orang terbalik dan tenggelam di perairan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pukul 20.00 WIB, 30 Juli malam. Namun informasi lain menyebutkan, peristiwa itu terjadi dini hari, 31 Juli 2014. Sebanyak 19 penumpang dinyatakan tewas tenggelam, dan satu lainnya hilang. Sedangkan penumpang selamat sebanyak 28 orang. Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polisi Resor Labuhan Batu, Ajun Inspektur dua Sitinjak

mengatakan kecelakaan bermula dari sekelompok warga Desa Sei Berombang mudik Lebaran ke Desa Kualuh Leidong sekaligus ziarah, sejak awal Lebaran, Senin lalu. Usai mudik dan ziarah itu, rombongan warga bermaksud kembali ke Berombang, kemarin petang. "Kapal berangkat sekitar pukul 17.00 WIB dari Tanjung Leidong. Dalam perjalanan normal dari Leidong ke Berombang sekitar tiga jam," kata Sitinjak. Namun menjelang Pelabuhan Berombang, ujar Sitinjak, kapal oleng dan tenggelam." Penjelasan yang diperoleh polisi dari penumpang yang selamat, kapal tiba-tiba

oleng menjelang Pelabuhan Berombang. Penjelasan lain yang diperoleh polisi, kapal kehabisan bahan bakar sehingga terseret arus dan menabrak tunggul (tiang) pancang pelabuhan sehingga terbalik dan tenggelam," kata Sitinjak. Namun penyebab yang sebenarnya, ujar Sitinjak, sedang diselidiki polisi." Namun saat ini polisi masih memfokuskan pada upaya pencarian 13 penumpang yang hilang," kata dia. Hingga Kamis petang ini, polisi, ujar Sitinjak masih terus mencari korban yang hilang. Polisi dibantu tim Save And Rescue dan Polisi Airud Pos Sei Berombang menyisir pantai Be-

Lebaran, 820 Narapidana Bebas

malam. Saat itu mereka melintas berboncengan dengan motor di Pasar Raya Parung menuju Serpong. Di tengah perjalanan, mereka nyaris menabrak ‘Pak Ogah’ alias tukang parkir liar. Tukang parkir yang belum diketahui identitasnya itu tak terima dan adu mulut dengan Praka Bambang dan Prada Fathur yang saat itu tak mengenakan pakaian dinas. Pelaku yang emosi, dibantu sejumlah temannya, kemudian menusuk kedua anggota TNI itu. Praka Bambang lalu terkapar setelah ditusuk tiga kali di bagian rusuk. Dia kini dirawat intensif di RS Gatot Soebroto. (SBC)

MEDAN - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan, sebanyak 820 narapidana bebas di Hari Raya Idul Fitri 2014. Mereka bebas karena mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman sebagai hadiah Lebaran. "Ada yang pengurangan sebagian. Dan, 820 napi langsung bebas," kata Denny di Istana Negara, Jakarta, Senin. Menurut Denny, narapidana yang mendapat remisi di Hari Idul Fitri tahun ini sebanyak

56.744 orang atau 49,99 persen dari jumlah napi keseluruhan di seluruh Indonesia. Saat ini, kata Denny, jumlah napi di seluruh Indonesia sebanyak 167.449 orang. Jumlah itu dinilai sudah melebihi kapasitas tahanan sampai 113 persen. Dari jumlah itu, 113.413 orang berstatus tahanan sementara sisanya narapidana. Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengungkapkan, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri kali ini, pemerintah memberi

rombang." Kami belum bisa memperkirakan kondisi ke 13 korban hilang itu," tutur Sitinjak. Adapun nama penumpang yang tewas diantaranya adalah : 1. Juneri (5) 2. Putriani (5) 3. Maisyaroh (23) 4. Hanafi (4) 5. Minah (11) 6. M Ridwan (7 bulan ) 7. Farel (3) 8. Uteh (65) 9. Imai (16) 10. Aida Azuro (2) 11. Bulan (2) 12. Fira (3). (HAH/IN)

31 Napi Koruptor Dapat Remisi Lebaran

Dua Penusuk Anggota TNI Diringkus JAKARTA - Dua orang yang diduga menusuk dua anggota TNI di Pasar Parung, Jalan Raya Sawangan, Kabupaten Bogor, 29 Juli 2014, berhasil diringkus. Mereka kini berada di Polsek Parung. “Sudah ada dua orang yang ditangkap. Yang menangani Polres Bogor sebab TKP (tempat kejadian perkara) ternyata masuk wilayah Bogor,” kata Kapolresta Depok Kombes Pol Ahmad Subarkah, Rabu. Peristiwa naas yang menimpa dua anggota Satuan Yon Arhanudri 1 Kostrad Serpong Praka Bambang dan Prada Fathur, terjadi di hari kedua lebaran atau Selasa

illegal fishing di perairan Selat Malaka terus berlangsung, bahkan cenderung terangterangan meski kapal patroli Angkatan Laut (AL), kapal patroli Direktorat Kepolisian Air Sumatera Utara (Ditpolairdasu), dan kapal PSDKP selalu mengawasi wilayah perairan Selat Malaka. Menurut sejumlah nelayan di Belawan yang ditemui, pengawasan kapal-kapal patroli milik PPSB dan P2SDKP serta aparatur terkait di Selat Malaka masih sangat lemah. Salah satunya disebabkan minimnya armada kapal patroli. (AND)

remisi atau pengurangan masa hukuman kepada 56 ribu orang narapidana, yang beragama Islam di seluruh Indonesia. Menurut Amir, semua narapidana yang sudah memiliki kriteria dan sudah dinilai oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Badan Pemasyarakatan serta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012, maka berhak mendapat remisi. "Termasuk koruptor dan teroris," kata dia. (SBC)

JAKARTA - Sebanyak tiga puluh satu narapidana khusus atau napi tindak pidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat mendapat remisi Idul Fitri. Satu di antara tiga puluh satu napi yang dapat remisi yaitu mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Pemberian remisi ini dibacakan usai salat ied yang dihadiri 471 napi di lapangan tenis LP Sukamiskin, Bandung. Tampak dalam barisan salat ada sejumlah napi koruptor lain. Mereka antara lain mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, mantan staf Kantor Pajak Gayus Tambunan, mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin, mantan Gubernur Akademi Kepolisian Djoko Susilo dan mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Kapalpas Sukamiskin, Giri Purbadi mengatakan Gayus menerima remisi selama satu bulan 15 hari."Jadi benar memang ada 31 napi tipikor yang dapat remisi, salah satunya Gayus Tambunan. Sementara untuk Dada Rosada, Nazarudin dan Djoko Susilo masih dalam proses," ujar Giri, Senin 28 Juli 2014. Pada kesempatan yang sama, Dada Rosada berharap agar proses remisinya dapat dikabulkan. Dia mengatakan lebaran kali ini berbeda pada perayaan tahun sebelumnya."Ini Idul Fitri pertama saya di LP dan saya rindu dengan keluarga serta saudara karena tidak bisa berkumpul bersama," kata Dada. (SBC)

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

42 Ribu Angkutan Layani Pemudik Sumatera Utara

LIPSUS

Pemerintah Pastikan Layanan Mudik

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendata 42 ribu angkutan Lebaran yang melayani pemudik dari Sumatera Utara menuju kota dalam provinsi maupun antarprovinsi. Angkutan Lebaran itu, kata Kepala Dinas Sumut Antoni Siahaan, akan beroperasi mulai besok, Selasa, 22 Juli 2014, hingga 6 Agustus 2014. Angkutan Lebaran, menurut Antoni, tidak diperkenankan menaikkan tarif, "Tapi diperbolehkan memakai tarif batas atas," katanya kepada Tempo, Senin, 21 Juli 2014. Perkiraan Dinas Perhubungan, Antoni melanjutkan, akan ada peningkatan jumlah pemudik berkisar 7 persen hingga 10 persen dibanding pemudik Lebaran tahun lalu. Jajarannya, ujar Antoni, berharap 42 ribu armada bisa melayani semua pemudik. Selain armada yang sudah disiapkan itu, Pemerintah Provinsi Sumut akan menyiapkan bus cadangan jika sewaktuwaktu diperlukan, kata Antoni. Untuk pemudik jalur laut yang berangkat dari Sumut, tutur Antoni, diperkirakan naik sekitar 7 persen. "Tapi mengenai kapal cadangan atau kapal tambahan, saya belum menerima laporan dari PT Pelni apakah menyiapkan atau tidak," ujarnya. Adapun kereta api, kata Antoni, diperkirakan menjadi angkutan Lebaran paling diminati." Grafik dari tahun ke tahun Lebaran, peningkatan pemudik dengan kereta api terus bertambah. Saya mengajukan kepada PT Kereta Api Devisi Regional Sumut dan Aceh menyiapkan kereta sapu jagad," katanya. Sedangkan angkutan udara, tutur Antoni, beberapa perusahaan penerbangan akan menyiapkan extra fligt. "Sudah ada laporan beberapa perusahaan penerbangan seperti Lion Air akan menambah jumlah penerbangan selama Lebaran," imbuhnya. Kepolisian Daerah Sumut menyiagakan setidaknya 3.539 personel untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran. Pengamanan Lebaran dengan sandi Operasi Ketupat Toba 2014 akan melibatkan 169 personel satuan tugas Polda Sumut dan 3.373 personel satuan wilayah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Komisaris Besar Raden Heru Prakoso mengatakan operasi digelar 16 hari, mulai 22 Juli 2014 hingga 6 Agustus 2014, dengan mengedepankan tindakan preventif, penegakan hukum, dan pencegahan dini. "Karena Operasi Ketupat Toba 2014 merupakan operasi kemanusiaan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang merayakan Lebaran," kata Heru. (TIM)

PNS Boleh Gunakan Mobnas Mudik GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengizinkan pegawai menggunakan mobil dinas (Mobnas) untuk keperluan mudik Lebaran. Syaratnya tetap mematuhi aturan yakni dilarang menggunakan BBM bersubsidi. "Dengan pertimbangan beberapa hal, saya berprinsip mobil dinas eselon tiga ke atas saya perkenankan untuk digunakan mudik," kata Gatot di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (25/7). Gatot mengatakan, terdapat beberapa pertimbangan mobil dinas boleh dipergunakan untuk mudik Lebaran. Salah satu faktornya, keamanan saat rumah dalam keadaan kosong ketika ditinggal mudik. Kemudian, pertimbangan lain adalah tidak efektifnya kalau mesin dibiarkan diam atau tidak dipanaskan."Tentu lebih baik dipakai untuk mudik," ujarnya. Namun, ia juga menegaskan ada batasan untuk menggunakan mobil dinas. Di antaranya tidak diperbolehkan mengajukan klaim penggunaan BBM untuk operasional, serta tidak diperbolehkan memanfaatkan BBM bersubsidi. Kendati begitu, disarankan kepada para pejabat eselon III ke atas dan mungkin mereka sudah punya mobil pribadi, ada baiknya menggunakan mobil pribadi. Sementara mobil dinas dipinjamkan kepada stafnya di lingkungan dinas tersebut yang memerlukan mobil untuk mudik. Itupun, lanjut Gatot, juga dengan catatan bahwa BBM-nya ditanggung si pemakai dan selama pemakaian dirawat dan dijaga kebersihan."Maka semua itu akan lebih produktif," harap Gatot. (TIM)

Balik Lebaran Aman dan Nyaman IDUL FITRI atau lebaran adalah memont yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun, bagi masyarakat Indonesia, kehadiran idul fitri itu berarti datangnya tradisi mudik (Pulang ke kampung halaman), dan itu membuat idul fitri semakin special. Mudik selain menjadi bagian dari tradisi umat Islam, tapi juga menjadi moment untuk menjalin silaturrahim, apalagi sebelumnya telah melewati proses pemilihan presiden yang tidak jarang terjadi, antara suami dan istri beda pilihan. Selain itu, idul fitri juga adalah waktunya untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Oleh karena mudik merupakan dinamika hidup yang memiliki arti penting, maka proses dan layanan mudik harus dipastikan aman, nyaman dan menyenangkan. Untuk itulah, para sopir angkutan lebaran yang memiliki peran penting, harus dipastikan sehat jasmani dan rohani, serta bebas dari pengarus narkoba. Atas dasar itu pula, para sopir angkutan mudik di sejumlah terminal di Sumatera Utara menjalani tes narkotika, alkohol dan kesehatan sebelum berkendara. Sebagian di antaranya tidak diperkenankan bertugas karena urine-nya mengandung senyawa ganja. Di Terminal Amplas, tes narkotika dilakukan petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara. Tes alkohol, tekanan darah dan gula darah dilakukan pihak Departemen Kesehatan. Sementara itu tim kesehatan dari Kesdam I/

Bukit Barisan menyediakan konsultasi kesehatan serta membagikan vitamin dan obat kepada para sopir. "Tes urine ini kita lakukan untuk mengamankan arus mudik. Frekuensi berkendara yang meningkat kita khawatirkan meningkatkan potensi jatuhnya korban hanya karena sopir terlibat narkotika," kata Kepala BNN Provinsi Sumut Kombes Pol Rudi Trenggono di Terminal Amplas, Kamis (24/7). Menurut dia, sopir yang terlibat narkoba membahayakan lalu lintas. Sebab, narkoba itu digunakan mengganggu persepsi ruang dan waktu, sehingga kendaraan yang sudah dekat dapat terlihat jauh dan kendaraan yang melintas cepat terlihat bergerak lambat. Rudi berharap, pemilik bus dan

perusahaan angkutan lebih peduli dengan tes narkoba dan tes kesehatan yang dilakukan. "Pemilik harus lebih peduli, karena jika terjadi sesuatu yang rugi mereka juga," sambung Rudi. Di antara sejumlah sopir yang menjalani tes urine, terdapat beberapa orang yang diduga menggunakan ganja. Setelah urinenya dites dengan Drug Test Panel, petugas menemukan tetrahydrocannabinol (THC), senyawa kimia yang terdapat dalam ganja. Sopir yang kedapatan positif narkoba ini tidak diperkenankan berkendara dan harus menjalani konsultasi dengan petugas yang sudah disiapkan. "Mereka yang positif kita beri pemahaman, bahwa sopir bisa direhabilitasi. Selama ini, banyak yang menolak direhabilitasi karena memi-

kirkan biaya. Kita yakinkan, jika ada kemauan, mereka bisa direhab secara gratis dan tetap menjalani rawat jalan," sambung Rudi. Tes urine ini akan dilaksanakan selama arus mudik dan arus balik Lebaran di sejumlah terminal di Sumatera Utara. Selain itu, BNN juga memilih lokasi di lintasan tertentu untuk menghentikan sopir dan mengambil sampel urinenya. "Begitu sopir didapati positif menggunakan narkoba, tidak kita perkenankan berkendara," jelas Rudi. Selain tes urine dan kesehatan, petugas Dinas Perhubungan juga mengecek kelayakan bus yang akan digunakan para sopir. Mereka memeriksa rem, ban, lampu sign dan kelengkapan kendaraan lainnya, seperti martil pemecah kaca. Bus yang su-

Operasi Ketupat Mulai 22 Juli KAPOLDA Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan memastikan situasi di Sumut masih kondusif, dan belum nampak indikasi gangguan keamanan. Diharap tentunya kondisi ini bisa terjaga. "Meski demikian, pengamanan akan semakin ditingkatkan. Masyarakat yang akan mudik juga diimbau bila meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, supaya menitipkan kepada tetangga dan kepolisian setempat," pintanya usai gelar Apel Pasukan Operasi (Ops) Ketupat Toba 2014 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1435 H di Lapangan Merdeka, Senin (21/7) pagi. Kapolda memastikan, pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan. Namun, tindakan itu didahului dengan peringatan. "Jika tak diindahkan, tentu akan diberlakukan tindakan tegas," sambungnya. Kapolda menyatakan, pihaknya fokus menjaga tempat-tempat keramaian, iba-

dah dan sebagainya guna memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. "Dua pertiga kekuatan dikerahkan untuk menghadapi Lebaran kali ini," tegasnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman dalam sambutannya dibacakan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, menyatakan perayaan Idul Fitri disertai peningkatan berbagai aktifitas khususnya di tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan wisata. Tradisi mudik akan mengakibatkan mobilitas arus transportasi manusia, barang dan kendaraan secara masif. "Tahun ini diperkirakan terjadi peningkatan pemudik berkisar 27,9 juta jiwa atau naik 7,0 persen dibanding tahun lalu. Ini membawa pengaruh timbulnya potensi kerawanan, baik dari segi kriminalitas maupun kamseltibcar lantas, seperti kemacetan dan kecelakaan," jabarnya. Berdasarkan analisa dan evaluasi pelaksanaan Ops Ketupat 2013, gangguan Kam-

tibmas berupa kejahatan turun mencapai 49,57 persen dari 5.084 pada 2012 menjadi 2.564 pada 2013. Beberapa gangguan kamtibmas yang perlu jadi perhatian seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian di rumah kosong, pencurian dengan kekeasan serta aksi sweeping oleh kelompok tertentu. "Sedangkan kamseltibcar lantas, tren pelanggaran lalu lintas naik 101,61 persen dari 77.502 pada 2012 menjadi 156. 250 di 2013. Sementara, angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) turun 29,77 persen dari 5.233 pada 2012 menjadi 3. 675 di 2013. Korban meninggal dunia akibat laka lantas juga turun 12,44 persen dari 908 pada 2012 menjadi 795 di 2013," terangnya. Dalam rangka memelihara kondusifitas kamtibmas menjelang, pada saat dan pasca Idul Fitri 1435 H, Polri beserta jajaran didukung TNI, menggelar Ops Ketupat 2014, 22 Juli sampai 6 Agus-

tus. "Ini difokuskan pada pengamanan segala bentuk aktifitas masyarakat, arus lalu lintas perjalanan mudik maupun kembali," sebutnya. Secara keseluruhan, personel Polri yang dilibatkan dalam Ops Ketupat mencapai 137.395 orang. Jumlah itu termasuk dari unsur TNI, Dishub, Satpol PP dan Linmas. "Semua personel disiagakan demi menjaga keamanan, kenyamaan dan kondusifitas dalam perayaan Lebaran sehingga benar-benar dapat dirasakan masyarakat," kata Gatot. Sementara itu, Walikota Binjai M Idaham memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2014 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1435 H di lapangan Polres Binjai, Senin (21/7/2014) pagi. Sebanyak 150 personel Polri dikerahkan untuk pengamanan Hari Raya Idul Fitri di wilayah Binjai dan didukung personil TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan. (TIM/INT)

dah dinilai layak dipasangi stiker dan dibenarkan berangkat. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengunjungi Terminal Amplas, Medan guna melihat pemeriksaan tes urine terhadap sopir bus Lebaran 2014, Kamis (24/7) Dalam kunjungannya, Gatot didampingi Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Perwakilan BI Wilayah SumutAceh Mikael Budi Satrio, Kadishub Sumut Anthoni Siahaan dan perangkat SKPD lainnya. Pantuan di lokasi, Gatot langsung berinteraksi dengan sopir bus yang sedang menjalani pemeriksaan. Usai berbincang, Gatot bersama wakil dan lainnya langsung menuju salah satu bus guna mengecek kelayakan jalan bus lebaran itu. Setelah dipastikan aman, Gatot besama Tengku Erry kemudian memasang stiker bertuliskan angkutan Lebaran 2014 di bus tersebut. Gatot mengatakan, tes urine dan uji kelayakan jalan bus ini dilakukan untuk persiapan menjelang arus mudik Lebaran 2014. "Saat kita melakukan interaksi dengan pihak BNN yang melakukan tes urine, dari 15 sopir baru 4 orang sopir yang positif menggunakan narkoba jenis ganja. Keempat orang ini nantinya akan kita lakukan koordinasi dengan pihak bus untuk dilakukan rehabilitasi," jelasnya. Sementara dari puluhan bus yang diperiksa, ditemukan 2 bus yang tidak layak jalan. "Dari sekitar 40-an bus yang dilakukan pemeriksaan, terdapat dua bus yang tidak layak jalan," katanya. (TIM/MH)

Mudik Lebaran Didominasi Penumpang Bus dan Pesawat DINAS Perhubungan Sumatera Utara memprediksi arus mudik lebaran 2014 masih didominasi oleh penumpang bus dan pesawat. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2013 lalu, dimana peningkatan penumpang untuk kedua moda transportasi itu merupakan yg tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. "Untuk penumpang bus pada tahun 2013 lalu sebanyak 639.508 orang atau meningkat 32 persen. Sedangkan penumpang pesawat pada tahun yang sama berjumlah 395. 003 orang. Sementara untuk jumlah penumpang Kereta Api dan Kapal Laut masih berada di bawah kedua moda transportasi tadi," jelas Kabid Perhubungan Darat Dishub Sumut, Darwin Purba, Rabu (23/7). Dikatakannya, puncak arus mudik di seluruh moda transportasi di Sumut akan terjadi pada H -2 lebaran (Sabtu, 26/7/2014). Hal ini dikarenakan pada saat itu perkantoran maupun instansi pemerintahan sudah memasuki masa libur lebaran "Kita telah memetakan lokasi jalan lintas di Sumut yang rawan longsor, seperti Tapteng, Humbang Hasundutan, Tapsel, Karo dan daerah Lintas Tengah dan Barat lainnya," katanya. Ditambahkannya, untuk lokasi jalan lintas rawan macet, dapat terjadi di Lintas Timur krn disebabkan Pasar Tumpah seperti di Kampung Pon dan Pasar Bengkel Perbaungan dan daerah Indra Pura. (TIM)

Tips Mudik Bersama Keluarga SELAIN itu, Tradisi mudik menjadi tradisi tahunan yang dilakukan umat muslim di seluruh Indonesia. Termasuk juga menyambut hari raya yang jatuh pada hari ini. Beragam persiapan dilakukan masyarakat demi menyambangi keluarga mereka di kampung halaman masing-masing. Dari tahun ke tahun, tradisi mudik di Indonesia syarat dengan potensi kecelakaan dan tidak ramah anak. Hal ini terjadi dengan berbagai pola dan tipologinya. Giwo Rubianto Wiyogo, pemerhati masalah perlindungan anak, yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), melalui surat elektroniknya Jumat (25/7), menyerukan kepada para pemudik untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yakni Momentum Hari

Anak Nasional 2014 yang diperingati setiap 23 Juli, seiring dengan menyongsong Lebaran Idulfitri 1435 Hijriah, harus menjadi spirit untuk mewujudkan Mudik Ramah Anak. Pemerintah sebaiknya melakukan proteksi terhadap anak yang ikut mudik Lebaran. Karena anak rawan menjadi korban kelalaian, kecerobohan, bahkan kriminalitas saat mudik lebaran. Baik dilakukan oleh orang terdekat maupun orang lain. Polisi harus memastikan anak bebas dari potensi bahaya, yang bisa mengancam jiwa anak. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi sosial penting menghimbau calon pemudik, agar memastikan anak aman dan nyaman. Masyarakat pemudik harus menyadari bahwa mudik adalah keinginan kembali untuk bertemu keluarga. Lakukan mudik, dengan cara yang santun, serta dengan etika dan semangat

perlindungan anak, bukan hura-hura tanpa orientasi positif. Mudik Bareng Si Kecil Pulang ke kampung halaman atau mudik sudah jadi tradisi turun-temurun di Indonesia. Meskipun tiket mahal, atau jalanan sudah

pasti sangat macet, tapi tidak menghalangi warga untuk mudik kan, Bu? Trus, mudik jadi tambah repot kalau di keluarga ada si kecil yang masih berusia balita. Waktu yang dihabiskan dalam perjalanan bisa molor, entah karena si kecil rewel, si

kecil harus buang air, atau malah kondisi si kecil drop. Mungkin ini sedikit tips nih. Bawa barang atau mainan kesukaan si kecil. Biar di perjalanan, si kecil bisa punya kegiatan dan perhatiannya tidak tertuju pada kemacetan di jalan. Siapkan lagu-lagu favorit si kecil. Ajak si kecil bernyanyi dengan riang, agar tidak merasa bosan. Jika membawa kendaraan sendiri, sering-seringlah beristirahat. Duduk diam di mobil bisa bikin capek kan, Bu. Si kecil juga bisa stress. Jadi setelah beberapa jam, minggir di rest area atau rumah makan sambil istirahat. Persiapkan obat-obatan. Mulai dari obat umum, sampai obat khusus jika si kecil punya penyakit khusus. Jangan sampai saat di perjalanan nanti jika kondisinya drop malah kesusahan cari obat. Yang tak kalah penting: persiapkan bekal makanan dan cemilan. (TIM/MH)

KPK POS

ANEKA

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

Wakapolda Tinjau Pospam dan Silaturahmi Dengan Bupati Atim ACEH TIMUR - Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjend Pol Endang Sunjaya SH MH didampingi Karo Ops Kombes Pol Anang Priantono melakukan silaturrahmi dengan Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib di Pendopo Idi Rayeuk, Kamis (24/7). Dalam kunjungannya kali ini Wakapolda didampingi Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIkMH dan sejumlah perwira di jajaran Polres setempat. Sebelum melakukan silaturahmi dengan bupati, Wakapolda sempat meninjau pos pengamanan di Peureulak Kota dan Julok serta Pos Pelayanan di Kota Idi Rayeuk. Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib didampingi Sekretaris Daerah M Ikhsan Ahyat SSTP MAP, dalam kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih atas kunjungan Wakapolda, ditengah kegiatan yang saat ini sangat padat di tubuh Polri menjelang arus mudik namun masih bisa menyempatkan diri bersiaturrahmi dengan pemkab setempat. Sementara itu saat melakukan kunjungan ke pos pengamanan lebaran Polres Langsa, Wakapolda Brigjen Pol Endang Sunjaya mengatakan, Polda Aceh menyiapkan 63 pos pengamanan (pos pam) dan 31 pos pelayanan di seluruh wilayah Aceh, dengan menerjunkan ribuan personil atau 2/3 personil dari 13.000 lebih polisi di Aceh dalam Operasi Ketupat Rencong 2014. Selain itu polisi dibantu TNI, serta petugas dari instansi terkait lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan lain-lain. Saat peninjauan Wakapolda didampingi Kaur Ops Kombes Pol Anang Revandopo, Kabid Provpam Kombes Pol Susilo Teguh Raharjo, Dir Lantas Kombes Pol Syamsul Bahri dan Kapolres Langsa, AKBP Hariadi SIK. Sementara Kapolres AKBP Hariadi SIK melalui Kabag Ops Kompol Galih Indragiri mengatakan, Polres Langsa menempatakan tiga pos lebaran yakni satu pos pelayanan dan dua pos pengamanan, yang ditempatkan di depan Pendopo Langsa dan di Kecamatan Rantau Seulamat. Sedangjan pos pelayanan di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur. (BSO)

Pengeluaran Belanja Daerah Aceh Tamiang Ditargetkan Rp 855 M ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati menargetkan belanja daerah tahun 2014 sebanyak Rp 855 miliar lebih yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Kebijakan pembangunan tersebut disampaikan pada rapat paripurna kelima yang berlangsung di aula utama gedung DPRK, Selasa (22/7)pekan lalu. Sesuai kesepakatan, alokasi anggaran yakni pendapatan daerah sebanyak Rp 845 miliar lebih sementara belanja daerah Rp 855 miliar lebih dengan pembiayaan daerah berkisar Rp 10 miliar. Dalam kesempatan itu bupati mengatakan, pihaknya merasa bersyukur pembahasan KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2014 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam siklus perencanaan, kerjasama yang sinergi antara DPRK dengan pemerintah daerah sebagai bentuk tanggungjawab bersama guna mewujudkan good governance. "Buah dari pembangunan harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat melalui program pro rakyat, sehingga akan memacu semangat untuk terus mencari dan meningkatkan sumber pendapatan guna peningkatan kebutuhan masyarakat, terhadap adanya kekurangan pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya, kesemuanya akan dibenahi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran," kata Hamdan. Menurutnya, eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama, sesuai fungsi dan kewenangannya yang mengarah pembangunan hingga pada tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dia mengajak semua pihak untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan mandat konstitusional. "Dengan selesainya pembahasan KUPA dan PPAS-P ini, DPRK dapat menjadwalkan pembahasan rancangan qanun APBK tahun 2014," sambung Hamdan. Sebelumnya tiga fraksi DPRK Aceh Tamiang yakni Fraksi Partai Aceh, Fraksi Demokrat dan Fraksi Muda Sedia telah menyampaikan masing-masing pendapat akhrinya terhadap KUPA tersebut. (BSO)

SUMUT

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa, Kejari Sidikalang Gelar Tali Asih SIDIKALANG - Peringati hari Bhakti Adhiyaksa Ke 54, Kejaksaan Negeri Sidikalang menggelar tali asih ke panti asuhan dan SLB di kota Sidikalang. Sejumlah bantuan berupa logistik, alat music dan alat tulis di berikan sebagai bentuk kepedulian kepada yang membutuhkan."Kunjungan Ini merupakan rangkaian dari anjang sana dan merupakan kegiatan rutin kita tiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa" demikian diungkap Kajari Sidikalang Pendi Sijabat di asrama panti asuhan Pengepkepen Perpulungan Jalan Kihajar Dewantara Sidikalang minggu lalu. Bantuan yang diberikan berupa alat musik dan alat tulis Untuk Sekolah Luar Biasa di Sidiangkat Sidikalang. Sedangkan kepada panti asuhan Pengepkepen Perpulungan diberikan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur dan mie instan. Selain Pemberian tali asih, sejumlah kegiatan seperti perlombaan dan

Kejari Sidikalang bersalaman dengan anak-anak panti hiburan juga akan di gelar. Dalam memperingati HUT adhyaksa itu" tambahnya. Kepala UPT. Panti Asuhan Pengepkepen Perpulungan Drs.H.

Tama Surbakti melalui stafnya Pirma Manik saat menerima kunjungan itu berterima kasih atas tali asih yang disalurkan kepada panti asuhannya. Dikata-

kannya kalau pihaknya sangat bangga atas perhatian kepada anak-anak asuh dipanti itu.“Kita bangga dengan adanya bantuan seperti ini, dan semoga Tuhan

yang membalasnya berlipat ganda” kata manik. Selain instansi ini, banyak lagi instansi yang pernah menyalurkan bantuan kepada panti asuhan itu. Diceritakannya kalau dipanti ada 85 anak-anak yang diasuh yang terdiri dari anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak dari keluarga miskin yang berdomisili di Kabupaten Dairi. Namun dikeluhkannya kalau saat ini panti asuhannya belum memadai karna hanya membantu untuk biaya makan dan tempat tinggal, sedangkan untuk kebutuhan uang sekolah masih di biaya dari keluarga masingmasing. Untuk itu manik berharap kepada donatur dan para dermawan agar anak-anak dipanti asuhan itu di berikan bantuan berupa biaya sekolah. Usai memberi bantuan, rombongan penegak hukum ini di suguhi pertunjukan vokal group oleh anak-anak panti. Acara ditutup dengan fhoto bersama rombongan kejari, Pengurus panti dan anak- anak panti. (NDK)

6.066 Abang Beca di Langkat Terima THR STABAT - Dalam menyambut hari kemenangan Idul Fitri di upayakan agar semua merasakan kebahagiaan tidak terkecuali para abang beca, sebab semua profesi adalah mulia sepanjang yang diridhoi Allah SWT. Hal tersebut dikatakan Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu, SH saat memberikan bantuan kepada para abang beca di aula Kantor Camat Selesai Senin (21/7). “Nilai bantuan ini tidaklah besar, namun dengan mensyu-

kurinya insyaallah akan menjadi berkah buat keluarga,“ ujar Ngogesa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kabag Kessos Syahrizal. Pihaknya tetap berupaya agar setiap tahun khususnya dalam menyambut hari besar keagamaan para abang beca mendapatkan perhatian. Sebelumnya Usman (51) salah seorang abang beca menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas kepedulian Pemimpin Langkat itu. “Alhamdulillah kami doakan Bapak beserta seluruh pejabat senantiasa dilindungi Allah SWT untuk bekerja demi kesejahteraan kami masyarakat,” katanya saat memimpin doa. Camat Selesai Ikhsan Aprija

menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasihnya atas perhatian Bupati, dan dirinya mengajak kiranya masyarakat para abang beca khususnya terus menjaga kondusifitas daerah agar Langkat tetap berwibawa. Secara simbolis Kabag Kessos Syahrizal atas nama Bupati menyerahkan bantuan berupa 5 kg beras dan uang tunai Rp. 40 ribu bagi 180 abang beca di kecamatan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun di Kabupaten Langkat sebanyak 6.066 abang beca memperoleh bantuan yang disalurkan serentak pada hari tersebut, di Kecamatan Selesai, Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Sei Lepan. (JUL)

Nikmati Wisata di Bukit Lawang, Pengunjung Tak Peduli Tarif Parkir Naik MEDAN - Kawasan Wisata Bukit Lawang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, juga kebanjiran kunjungan wisatawan lokal yang memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata bersama keluarga, Kamis (31/7). Wisatawan lokal tersebut berasal dari sejumlah daerah seperti Medan, Deli Serdang dan Binjai yang berjara puluhan kilometer dari lokasi wisata tersebut. "Kan masih liburan jadi masih banyak waktu untuk ber-

wisata," kata Santi, salah seorang pengunjung asal Medan. Banyaknya pengunjung ini langsung dimanfaatkan oleh sejumlah pengelola lahan parkir di kawasan tersebut. Tarif parkir untuk setiap kendaraan meningkat drastis dibandingkan hari biasanya. Untuk tarif parkir mobil dipator Rp 10 ribu sedangkan sepeda motor Rp 7 ribu. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat para pengunjung untuk berlibur di kawa-

san tersebut. "Wajarlah bang, karena hari raya makanya dinaikkan," kata seorang tukang parkir Irfan. Lokasi wisata seperti bukit lawang memang menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Sumatera Utara. Bukan hanya pada hari libur, pada hari biasa atau akhir pekan, tempat ini selalu dikunjungi oleh warga yang ingin menikmati kesegaran alam bukit lawang. (IN)

Plt Bupati Karo Tinjau Pos Pengamatan Sinabung KABANJAHE - Plt Bupati Karo Terkelin Berahmana SH melakukan kunjungan ke Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di desa Ndokum Sairoga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Kamis lalu. Kedatangan Plt Bupati Karo yang di dampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo diterima Armen Putra Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Sinabung. Terkelin Berahmana menanyakan kondisi terbaru Gunung Sinabung dan koordinasi Pemkab Karo dalam hal ini BPBD Kabupaten Karo dengan PPGA Sinabung. Plt Bupati sangat berharap terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik mengingat Sinabung sudah bergejolak lebih dari 9 bulan dan jumlah pengungsi saat ini masih berjumlah 10. 169 jiwa dan berada di 22 titik posko pengungsian. Armen Putra mengatakan, berdasarkan pemantuan hingga saat ini Gunung Sinabung masih dalam level Siaga (III). Hal ini berdasarkan hasil pe-

ngamatan kegempaan, kimia, deformasi dan visual Gunung Sinabung oleh petugas yang standby 24 jam. Hingga saat ini tremor/ kegempaan di gunung Sinabung masih terus terjadi. Metode pengamatan Gunung Sinabung selama ini sudah dilakukan dengan sangat baik, mengingat metode pengamatan termasuk metode pengamatan paling lengkap di Sumatera, bahkan di Indonesia. Pemantauan Sinabung juga di dukung dengan citra satelit dan kerja sama dengan pengamat gunung api dari luar negeri. Menanggapi laporan Kepala PPGA Sinabung, Plt Bupati Karo Terkelin Berahmana berharap aktivitas Sinabung segera menurun hingga ke level normal dan para pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing mengingat aktivitas Gunung Sinabung yang tidak bisa diprediksi. “Pemkab Karo mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam penanganan Sinabung, khususnya Pengamatan Gunung Api (PPGA) Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),” ujarnya. (SMG)

Kota Berastagi Masih Ramai Hingga Lebaran Ketiga BERASTAGI - Hingga hari ketiga lebaran Hari Raya Idul Fitri 1435 H kota Berastagi masih ramai dikunjungi berbagai masyarakat untuk menikmati libur panjang dimana mereka datang dari berbagai daerah dan umumnya pelancong domestik antara lain dari Medan, Pematang Siantar, Asahan, Sidimpuan, bahkan Batubara. Puluhan ribu pengunjung sejak lebaran hari pertama memenuhi kota Berastagi yang bertitik di Tugu Perjuangan hendak menuju wisata puncak Gundaling, dan seterusnya ke pemandian air panas Lau Sidebuk-debuk. Petugas Polantas dari Unit Lantas Berastagi dibantu dari jajaran Polsekta Berastagi juga dari Satuan Polres Tanah Karo terjun ke lapadangan kota Berastagi untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran dalam menjaga kemacetan dan berjalan lancar karena jalan alternatif tujuan Medan dibagi satu arah dengan menutup jalan tujuan Medan di Tugu Kol, dialihkan ke jalan Pajak Buah dan selanjutnya membuka jalur ke arah Jaranguda.

Kota Berastagi dipenuhi pengunjung menggunakan kendaraan roda empat tampak berjalan lancar. Mencermati membludaknya arus lalu lintas di kota Berastagi Kapolsekta Berastagi Kompol JM Sagala SE pun turut serta terjun kelapangan dibantu Kanit Lantas Berastagi Ipda Ridwan Harahap beserta jajarannya yang sibuk mengatur lalu lintas di tengah padatnya pengunjung. (SM/SAMUEL S)

Kapolsekta Berastagi Kompol JM Sagala SE

Kanit Lantas Berastagi Ipda Ridwan Harahap saat mengatur arus lalu lintas.

KPK POS

ANEKA

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

Jamil Serahkan Bantuan Sosial Kepada 35 Anak Yatim

Jamil Zeb Tumori didampingi istri saat memberikan bantuan Sosial kepada Anak Yatim dan Kaum Dhuafa (KPK Pos/K.Saragih) SIBOLGA - Jabatan adalah amanah, harta ini adalah titipan sementara dan dalam rezekimu ada orang lain dan barang siapa memberi bantuan sosial bagi anakYatim dan Kaum Dhuafa maka Niscaya Allah akan membalas pemberian itu berlipat Ganda. Demikian uangkapan Jamil Zeb Tumori,SH Ketua DPC Pemuda Panca Marga Kota Sibolga saat menyerahkan bantuan Sosial kepada 35 orang Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di kediamannya, Minggu lalu di jln SM Raja no 317 Kelurahan Aek Manis. Jamil didampingi istrinya Lisma Dewi Hasibuan mengatakan “pemberian bantuan social ini adalah Aksi yang kedua, kegiatan Sosial pertama, diawal Ramadhan dan saat menjelang Lebaran, tapi pemberian bantuan Sosial ini bukan semata-mata ingin Pamer dan ingin mendapat Pujian dari Masyarakat melainkan kegiatan ini adalah wujud tanggung Jawab Moral saya ujar Jamil. Dikatakannya, harta adalah titipan sementara dari Allah SWT, lantas mengapa kita harus kikir (pelit) dan menghitung-hitung harta yang dititipkan olehNya. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita berikan maka tidak akan mengurangi harta dan kekayaan yang kita miliki, melainkan Allah sudah menjamin dalam Al Qur’an bahwa rezeki itu akan di tambahkan kelak dan itu adalah sebuah kenyakinan hidup dan kepercaan yang mendasar ’ujar Jamil. Mari kita berlomba-lomba membuat kebajikan maka berbagai keberuntungan akan mewarnai kehidupan kita. tambahnya lagi. Jamil menekankan “Jangan sampai ada air mata ketika merayakan Idul Fitri, semua harus gembira merayakan Kemenangan setelah berpuasa selama satu bulan penuh. ujarnya, Anak yatim jangan bersedih karna Kita adalah keluarga kalian, Kaum Dhuafa jangan risau sebab Pintu Rumah kami selalu terbuka untuk merayakan Lebaran bersama, ujar Politisi Pohon beringin itu. Saat ini, Saya hanya bisa menyisihkan 35 Karung beras ditambah sirup untuk anak Yatim dan Kaum Dhuafa tapi paling tidak beras itu dapat memenuhi makan adek-adek yang sudah kehilangan orang tua ketika merayakan hari Raya Idul Fitri 1435 H. ujar Jamil Jangan ada yang susah di bulan baik ini, semua harus bergembira dan bersuka cita merayakan hari Kemenangan ini, ajak Politisi Golkar itu. Saya mengajak semua Pihak yang punya Rezeki Lebih mari kita berbuat membantu sesama “ Jangan Tunggu Urusan Politik datang tapi teruslah berbuat meskipun bukan karena politik karena Sesungguhnya dalam Rezeki MU ada rezeki Orang Lain’ kata Jamil (KS)

Jalan Nasional Rusak, Warga Tunggu Janji Gubsu SIDIKALANG - Jalan Nasional sepanjang kurang lebih 20 km mulaidari desa bangun kecamatan panji hingga desa Sigalingging kecamatan parbuluan rusak parah. Warga desa yang bermukim di sepanjang jalan ini mengeluhkan kondisinya yang berlubang karena dapat membahayakan bagi pengendara bermotor yang melintasi kawasan ini. “Sudah hampir 6 tahunan dan kondisinya makin parah sekarang, sampai saat ini belum ada tanda-tanda ingin di perbaik, kalau gak disisip yah, makin parah lagi.” Kata Jannus Simbolon (57) warga desa Parbuluan I. Dikatakannya kondisinya terlihat makin memprihatinkan jika hujan turun dan air akan menggenangi lubang-lubang jalan yang rusak. Selain jannus, hulman Sinaga (43) warga desa Sigalingging

Jalan nasional jurusan Dairi-Humbahas rusak. juga mengeluhkan hal yang sama. Diceritakannya kalau sebenarnya ia berharap dengan janji gubernur Sumatera utara “Kalau tidak salah waktu pelan-

tikan Bupati Dairi lalu gubernur menginformasikan ada alokasi dana sekitar Rp 1,2 triliun dari APBN untuk pembangunan jalan di Sumut dan ruas jalan Sidi-

kalang-Humbahas salah satu wilayah yang ikut di benahi” kata hulman (17/3) ketika di temui di rumahnya. Selain warga, keluhan juga

datang dari supir bus lintas. Mangiring Nababan,(35) sopir bus Cinta Karya Baru jurusan Sidikalang-Taput mengatakan,kerusakan jalan dirasakannya sudah selama 4 tahun ia menjadi supir bus itu. Diakuinya kalau kondisi jalan membuat waktu tempuh menjadi lama. “lamban saja kita takut apalagi kencang, bisa kebengkel terus kerjaan pak.” keluh mangiring yang kerap melintasi jalan itu. Mangiring menghimbau bagi pengemudi yang ingin mudik melalui jalur ini agar berhatihati atau mencari jalur alternatif lain. Sementara itu dari pantauan wartawan, kerusakan jalan mengakibatkan jalan lintas Medan menuju Kabupaten Humbahas ini terlihat menyempit. Jalan yang amblas juga membuat badan jalan bergelombang. Kerusakan terparah didapati di antara desa Sigalingging menuju Desa parbuluan I. Dilokasi ini jalan terlihat kopak-kapik dan seperti kubangan. Selain bus umum antar kota, jalur sepanjang kurang lebih 20 KM ini juga kerap dilalui kendaraan pribadi. (SAUT)

Walikota Sibolga Kukuhkan 140 Orang Siswa Unggulan SMP dan SMA

Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk saat menyamatkan Baret kepada 2 orang Siswa yang mewakili Siswa Unggulan Tingkat SMP dan SMA di Halaman Sekolah SMA N 1 Sibolga Kamis (17/7) kemaren Foto KPK Pos/ K. Saragih

SIBOLGA - Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk mengukuhkan siswa kelas unggulan SMP (kelas VII) dan SMA (Kelas X) Tahun ajaran 2014/ 2015, Kamis (17/7) di halaman SMA Negeri 1 Sibolga. Pengukuhan siswa kelas unggulan ditandai penyematan baret kepada 2 orang perwakilan siswa unggulan SMP dan SMA. Walikota HM Syarfi dalam sambutannya mengatakan, pembukaan kelas unggulan SMP dan SMA adalah sebuah upaya sadar untuk memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi pelajar yang mempunyai keunggulan di bidang akdemik, sehingga para pelajar mempunyai kompetensi yang mumpuni dan mampu bersaing memasuki universitas favorit di Indonesia. “Sebab permasalahan yang membuat SDM kita berada di level rendah adalah kemiskinan dan kebodohan. Jika ingin mempunyai SDM yang dapat bersaing secara global, tidak ada cara lain kecuali memerangi kemiskinan dan kebodohan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mampu berprestasi ditingkat regional, nasional, bahkan di ting-

Jembatan Pasar Sore Padang Bulan Sudah Dapat Digunakan MEDAN - Setelah setahun lebih harus menggunakan jasa rakit bambu sebagai sarana transportasi menyusul ambruknya jembatan gantung di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di belakang Pasar Sore, Kelurahan Padang Bulan, kini warga sekitar tidak perlu susah-susah lagi ketika menyebrangi Sungai Babura. Pasalnya, jembatan baru yang dibangun sebagai pengganti jembatan ambruk ditargetkan sudah bisa dipergunakan warga pada saat lebaran. Warga sekitar selama ini sangat mendambakan kehadiran jembatan baru. Soalnya keberadaan jembatan sangat vital bagi mereka sebagai sarana penghubung Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru dengan Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Baru. Itu sebabnya selama jembatan baru belum selesai dibangun, warga terpaksa menggunakan jasa rakit bambu untuk bisa menyebrang dengan membayar Rp1000 per-orang. Selain warga sekitar, ratusan pedagang di Pasar Sore juga merasakan dampak dari ambruknya jembatan gantung tersebut. Kondisi ini terjadi akibat sebagian besar pembeli dagangan mereka berasal dari warga yang bermukim di Kelurahan Polonia. Pasca jembatan ambruk, sebagian warga Kelurahan Polonia memilih belanja di tempat lain. “Bagaimanan mereka mau belanja kemari (pasar Pagi), selain harus melewati jalan alternatif yang cukup jauh, mereka pun harus mengeluar-

S U M U T /ACEH

kan uang lagi untuk ongkos angkot agar sampai Pasar Sore. Sedangkan untuk menyebrang dengan menggunakan rakit yang lebih cepat dan praktis namun terlalu berisiko. Apalagi ketika air sungai tengah meluap,” keluh salah seorang pedagang. Itu sebabnya ketika mengetahui pembangunan jembatan baru segera rampung dan sudah dapat dipergunakan saat lebaran, ratusan pedagang Pasar Sore pun terlihat gembira lantaran penghasilan mereka akan bertambah kembali. Karena itu begitu melihat kehadiran Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi Kadis Bina Marga Khairul Syahnan, Dirut PD Pasar Beni Sihotang, Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan Ir Syampurno Pohan dan Kabag Humasy Budi Hariono untuk meninjau kembali lokasi jembatan ambruk, mereka langsung menyalami Wali Kota sambil mengucapkan kata terima kasih berulangkali. Dalam peninjauan yang kedua ini, Wali Kota melihat dua tiang penyanggah konstruksi jembatan sudah berdiri kokoh. Selain itu konstruksi jembatan baja juga sudah selesai dan berada di lokasi. Artinya, pihak Dinas Bina Marga tinggal menaikkan konstruksi jembatan baja di kedua tiang penyanggah terebut. “Insya Allah, hari ini kontruksi jembatan baja akan dinaikkan di kedua tiang penyanggah yang sudah selesai dibangun. Kita berharap pengerjaan dilakukan secepatnya dan

kat internasional,” ujarnya. Sebagaimana diamanatkan UU nomor 20/2003 tentang sisdiknas, kata Syarfi, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan zaman. “Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir seluruh aspek kehidupan manusia, di mana dengan berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan,” katanya. Dikatakan Syarfi Pemko Sibolga pada tahun ajaran 2014/ 2015 masih memberi kesempatan kepada siswa terbaik untuk melanjutkan pendidikan di kelas unggulan tingkat SMP dan SMA. “Dengan menuntut ilmu di kelas unggulan, diharapkan putra dan putri kita dapat giat belajar untuk meningkatkan emosional dan spiritual yang kuat sehingga kompetensi anak yang unggul atau relativ tinggi dapat dikembangkan

melalui belajar cara unggulan yang memang harus berbeda dari sekolah regular,” ujarnya Menurut HM Syarfi, Pemko Sibolga senantiasa membuat terobosan dan perubahan dengan peningkatan jumlah kelas unggulan yang saat ini ada di 6 sekolah di Kota Sibolga yakni SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 3, serta SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3 Sibolga. “Dengan tersebarnya kelas unggulan di 6 sekolah ini diharapkan akan terjadi kompetisi yang sehat untuk menjadi yang terbaik. Sebab disetiap akhir tahun akan di evaluasi keberadaan kelas unggulan yang ada di setiap sekolah tadi,” ujar HM Syarfi seraya menyarankan agar para guru juga lebih bersungguh-sungguh mendidik para pelajar tersebut. Sebelumnya, Kadis Pendidikan Kota Sibolga Drs Alpian Hutauruk dalam laporannya menyampaikan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kelas unggulan tingkat SMPN dan SMAN di Kota Sibolga berdasarkan hasil seleksi yang berazaskan objektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. (KS)

Jalur UMB-PT, USU Tampung 1.182 Mahasiswa Baru

Minggu ini bisa rampung. Dengan begitu jembatan ini sudah dapat dipergunakan warga untuk menyebrang pada saat lebaran,” jelas Wali Kota. Meski sudah dapat dipergunakan, kata Wali Kota, namun jembatan belum selesai sepenuhnya. Sebab, dibutuhkan waktu lagi untuk pengerjaan aksesoris jembatan. Meski demikian jembatan sudah safety untuk dilalui warga. “Untuk itulah saya telah menginstruksikan kepada Kadis Bina Marga agar pengerjaan jembatan ini dilakukan siang dan malam agar cepat selesai,” paparnya. Sementara itu menurut Kadis Bina Marga Kota Medan Khairul Syahnan, jembatan yang baru dibangun ini bukan jembatang gantung seperti dulu. Sebab, sisi kiri dan kanannya tidak menggunakan tali sling melainkan pipa besi. Dia optimis jembatan baru sepanjang lebih kurang 36 meter dan lebar 1,5 meter ini lebih kuat. “Untuk lantainya kita tidak menggunakan papan melainkan plat baja berbunga sehingga lebih kuat lagi. Berhubung lantainya menggunakan plat besi, berat jembatan ini hanya sekitar 8 ton dan lebih safety untuk digunakan warga menyebrang. Kita berharap kehadiran jembatan ini mampu melancarkan kembali transportasi warga yang sempat terputus,” harap Syahnan. (VIN)

MEDAN - Universitas Sumatera Utara seleksi bagi Program Mandiri USU dengan daya tampung sekitar 1.182 orang calon mahasiswa baru pada 42 program S-1 mandiri. Kelompok ujian bagi seleksi ini terdiri dari Kelompok Ujian IPA dan IPS dengan 3 (tiga) program studi pilihan. Hingga hari ini jumlah pendaftar telah mencapai 1.538 orang. demikian dikatakan Ketua didampingi Sekretaris Panitia Penyelenggara Lokal (PPL) UMB-PT USU Prof Ir Zulkifli Nasution MSc PhD dan Ir Lily Fauzia MSi melalui Ketua Bidang Humas Bisru Hafi SSos MSi kepada wartawan di Kampus USU minggu lalu. Dikatakannya, sebagaimana jadwal pelaksanaan Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMB-PT) Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Perhimpunan SPMB Nusantara selaku panitia pusat pelaksana seleksi ini, maka pendaftaran bagi seleksi UMB-PT 2014 telah ditutup pada tanggal 31 Juli 2014. Persyaratan pendaftaran peserta, kata Zulkifli, telah lulus dari satuan pendidikan dan Ujian Nasional SMA/ MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2012, 2013, dan

2014. Memiliki persyaratan kesehatan yang memadai sehingga tidak menganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. Untuk panduan pendaftaran UMB-PT 2014 dan persyaratan khusus untuk dapat diterima padsa program studi pilihan secara lengkap dapat dilihat pada laman www.spmb.or.id. Rangkaian pelaksanaan seleksi UMB-PT ini telah dimulai sejak dibukanya pendaftaran secara online melalui website www.penerimaan.spmb.or.id pada tanggal 9 Juni s/d 31 Juli 2014, Pembayaran di Bank BNI 9 Juni s/d 31 Juli, Pencatakan Kartu Ujian 9 Juni s/d 1 Agustus 2014 Pukul 11.30 WIB (dengan ketentuan apabila hingga waktu tersebut peserta belum mencetak Kartu Ujian maka dianggap mengundurkan diri). Dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 11 Agustus 2014, ujarnya. Namun diingatkannya, pembayaran biaya pendaftaran, secara otomatis tidak dapat dilakukan lagi bila kapasitas tempat ujian di Panitia Lokal telah terisi penuh. Untuk itu diimbau kepada calon peserta yang berminat

untuk mengikuti seleksi ini agar dengan lebih cepat dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran, dan dituntaskan dengan mencetak Kartu Ujian. Mengingat mekanisme keterbatasan peserta ditentukan oleh sistem yang terintegrasi dengan ketersediaan tempat ujian pada server Panitia Pusat di Jakarta dan pada Pihak Bank. Seleksi ini digelar secara serentak dan diikuti oleh 14 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia yang terdiri dari, Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh, Universitas Malikussaleh (UNIMAL) Lhokseumawe, Universitas Negeri Medan (UNIMED) Medan, Universitas Teuku Umar (UTU), Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Jambi (UNJA) Jambi, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Palangka Raya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Udayana (UNUD), dan Universitas Terbuka (UT). (FER)

E D I S I 313 4 - 10 AGUSTUS 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Wamenhub: Laporkan Maskapai yang Pasang Tarif Dua Kali Lipat JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengimbau kepada pemudik pengguna transportasi udara untuk segera melaporkan kepada petugas bila ada maskapai yang memasang tarif tinggi hingga dua kali lipat dari harga biasa. Menurut Bambang, maskapai yang memasang tarif tinggi dapat dikenai sanksi karena hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran. "Kalau ada maskapai yang pasang tarif tinggi dua kali lipat, laporkan kepada

Jokowi Diminta Prioritaskan Rumah Murah untuk Rakyat JAKARTA - Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, diminta untuk memprioritaskan program rumah murah yang sempat terputus selama pemerintahan SBY. Padahal, program tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah murah. Ketua Dewan pertimbangan organisasi DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Fuad Zakaria mengatakan, saat Megawati menjabat sebagai Presiden, program tersebut sempat berjalan dengan nama Gerakan Nasional Pengembangan Satu juta Rumah (GNPSR). "Sebetulnya, saat ini momen yang pas untuk menghidupkan kembali misi perumahan tahun 2004," kata Fuad di Bandung, Sabtu (2/8). Fuad menambahkan, untuk kembali menjalankan program tersebut,

Jokowi harus memilih sosok menteri perumahan rakyat yang tepat dan dengan dukungan pula dari rakyat. "Tinggal menterinya membuat solusi dan terobosan dengan melobi, koordinasi dan sosialisasi untuk membuat program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," tuturnya. Fuad menjelaskan, pemerintah saat ini masih memiliki hutang (backlog) untuk membangun rumah murah kepada rakyat sebanyak 15 juta unit. Dengan kata lain, lanjutnya, selama 10 tahun pembangunan perumahan murah untuk rakyat jalan di tempat. "Saat Ibu Mega jadi presiden, yaitu saat backlog 4 juta rumah dan pertumbuhan kebutuhan 700 ribu per tahun. Tapi program itu tidak dijalankan menterinya karena keburu lengser," ucapnya. Jokowi pun diharapkan bisa membuat sebuah warisan baru untuk menutup seluruh kebutuhan rumah rakyat yang saat ini pertumbuhan kebutuhannya mencapai 800.000 unit per tahun dengan membangun 1,5 juta rumah pertahun.

ditimbulkan akibat karhutla tentu sangat besar. "Menurut Polda Riau dan Bareskrim Polri motif pembakaran di kebun pribadi adl alasan ekonomi. Ada juga yang disuruh pemilik lahan dengan upah Rp500 ribu Rp750 ribu untuk lahan rata-rata seluas 10 hektare," jelasnya. Ia menuturkan, kebakaran tersebut dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dalam bentuk koperasi untuk membuka kebun kelapa sawit baru yang mudah dan murah. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan konflik penguasa adat dan pemerintah. "Umumnya, perusahaan tidak ada yang mengakui membakar dan tidak mampu menangani kebakaran di arealnya karena minimnya peralatan," tuturnya. Sedangkan modusnya, areal yang dibakar jauh dari permukiman

"Masih bisa berjudul GNPSR dengan perubahan sedikit seperti Gerakan nasional Pengembangan Satu Setengah Juta Rumah. Untuk waktu 20 tahun baru terpenuhi. Tentunya dengan menteri yang pas dan dukungan rakyat," imbuhnya. Kriteria Menpera Adapun kriteria yang cocok untuk menempati posisi Menteri Perumahan Rakyat, menurut dia, adalah orang yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah Perumahan secara menyeluruh baik subsidi maupum komersil dan memahaminya, memiliki kepemimpinan yang kuat, serta pengalaman di bidang perumahan dan managemen kolektif. Fuad mengatakan, calonnya juga harus pandai melobi, koordinasi dan sosialisasi, serta seseorang yang suka bekerja keras, cerdas dan ikhlas. Yang paling penting, lanjut Fuad, punya gagasan dan solusi untuk program jangka pendek, menengah dan panjang dalam mengentaskan masalah perumahan secara menyeluruh baik komersiil, subsidi, rumah sewa, rumah singgah, hingga rumah kumuh.

JAKARTA - Ribuan orang di Solo mendeklarasikan dukungannya terhadap gerakan terorisme Islamic State of Iraq and Syam (ISIS). Beberapa waktu lalu juga muncul ajakan seorang WNI melalui video yang diunggah di Youtube untuk berjihad ke Suriah dan Iraq. Dalam Pasal 23 UU 12/2006, khususnya di huruf d,e dan f, mengatur bagaimana keikutsertaan WNI yang mendukung, sukarela, atau mengangkat sumpah dan janji setia kepada negara asing maka akan terancam dicabut kewarganegaraannya. Namun, Deputi bidang Kerjasama Internasional Harry Purwanto menilai penerapan pasal ini tidak akan begitu efektif untuk menangkal paham radikal

HM Syarfi mengatakan, Al Qur’an juga mengemukakan pokok dan prinsip umum pengetahuan hidup manusia yang meliputi beragam persoalan seperti, hukum, ekonomi, politik, sosial, ilmu pengetahuan, seni, budaya dan lainnya. Selain menjadi pedoman hidup manusia, nilai keagungan Al Qur’an juga dapat dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Seluruh ayat yang tertuang dalam kitab suci Al Qur’an bertujuan menjadikan umat Islam mampu tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang maju dan beradab. “Al Qur’an juga menyuruh kita untuk bersatu di jalan Allah SWT, dan melarang kita bercerai-berai. Oleh karenanya, bila ada perbedaan, kita harus dapat menerima dan menja-

yang dikhawatirkan dibawa mereka yang pulang dari perang Irak dan Suriah, atau wilayahwilayah lain yang mengalami konflik sektarian. Adapun Undang-undang Terorisme, UU 15/2003, belum mencakup secara menyeluruh mengenai aktivitas terorisme. "Perlu ada upaya untuk mengamandeman itu (UU Terorisme), sejak 2011 sudah kita namun belum maju ke legislasi," kata Harry, Sabtu lalu. Amandemen UU Terorisme nantinya akan mencakup halhal yang spesifik mengenai aksi terorisme, seperti menyebar kebencian (hate speech). "Termasuk mengikuti pelatihan militer di Indonesia atau pun luar negeri. Atau menjadikam digital evi-

dence sebagai barang bukti, karena selama ini baru menjadi petunjuk untuk pembuktian," jelasnya. Selain itu, dalam amandeman UU Terorisme tersebut akan mengatur penahanan lebih lama. Bila selama ini penahanan terduga teroris hanya berlangsung 7x24 jam, maka dalam amandemen tersebut penahanan berlaku 40 hari sejak penangkapan. "Penahanan lebih lama agar pemeriksaan lebin intensif lagi. Dalam amandeman itu juga mengatur sidang terpisah antara saksi dan terdakwa, karena beberapa pengalaman persidangan para saksi ketakutan kalau diminta kesaksiannya berbarengan dengan terdakwa (teroris)," papar Harry. (NET)

(NET)

karena lemahnya pengawasannya. Dilakukan saat musim kering, yang dimulai dengan membakar ranting-ranting yang ada. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan ban bekas dipotong-potong diberi minyak lalu dibakar. Setelah dibakar lalu ditinggalkan. "Waktu membakar pagi hingga sore hari. Kelompok yang membakar melalui koperasi bekerjasama dengan batin atau kepala adat dan lurah," ujarnya. Kemudian, tambah Sutopo, Lurah mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) per 2 ha sesuai dengan jumlah orang dari daftar nama-nama anggota Koperasi yang akan memperoleh 2 ha perorang. "Dengan kondisi spt itu tentu Pemda harusnya dapat mencegah karlahut di wilayahnya," tambahnya. (SBC)

Warga Kabupaten Sumedang yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede.

Enam Presiden, Waduk Jatigede Tak Kunjung Selesai Waduk ini Dibangun Dengan Investasi Rp4,2 Triliun JAKARTA - Penyelesaian waduk Jatigede hingga kini masih terganjal dengan relokasi warga yang menempati area genangan. Warga yang sebenarnya sudah diberikan uang ganti rugi untuk lahan sejak dulu ini kembali menempati area waduk karena kehabisan uang dan tidak mempunyai tempat tinggal. Pemerintah telah bersepakat untuk memberikan uang santunan agar para penduduk ilegal yang jumlahnya mencapai lima ribu orang tersebut bisa pergi dan

Syarfi Hutauruk : Al Qurían Merupakan Sumber Pokok Ajaran Islam SIBOLGA - Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk mengatakan, kitab suci Al Qur’an yang diturunkan Allah SWT merupakan sumber pokok ajaran Islam sekaligus sumber ilmu pengetahuan yang diyakini serta diakui kebenarannya. Al Qur’an merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering, tetapi mengalirkan nilai ajaran Islam yang luhur, menebarkan keteduhan, memberi ketenteraman dan kedamaian. Kita juga mendapat pencerahan sekaligus ketenangan jiwa untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan pencipta alam semesta. Hal tersebut dikatakan Walikota HM Syarfi Hutauruk pada peringatan malam Nuzulul Qur’an 1435 H Kota Sibolga tahun 2014, Minggu lalu, di Masjid Agung Sibolga.

Bambang Susantono

Perlu Ada Amandemen UU Terorisme

BNPB: Perlu Penegakan Hukum Yang Keras Mengatasi Karhutla MEDAN - Meskipun berulang kali bencana asap di Riau terjadi setiap tahun. Namun, faktanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terus terjadi. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua tercatat 286 hotspot di Sumatera, dimana 160 hotspot ada di Riau, yaitu di Rohil 94, Rohul 6, Inhil 4, Pelalawan 16, Inhu 12, Bengkalis 8, Dumai 9, Kuansing 7, Rohul 6, Inhil 4, Kampar 2 dan Siak 2 pada hari ini, Rabu. "Jarak pandang di Pelalawan 2 kilometer dan Rengat 5 kilometer karena terhalang oleh asap," katanya. Ia menjelaskan, lebih dari 70 persen kebakaran terjadi di luar kawasan hutan. Penyebab karlahut 99 persen adalah disengaja atau akibat ulah manusia. Dampak yang

petugas kami di posko-posko yang di lapangan," kata Bambang melalui video conference di Gedung Kemenhub Jakarta yang ditayangkan dari Solo, Sabtu (2/8). Bambang menambahkan, bila masyarakat sudah melaporkan, maka pihaknya nanti akan melakukan evaluasi terhadap maskapai-maskapai yang bersangkutan. Namun, Bambang mengakui saat ini pihaknya belum ada menerima pengaduan apa pun terkait kenaikan harga penerbangan. (NET)

dikannya sebagai sumber kekuatan demi kebesaran agama Allah SWT. Untuk itu kita harus menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan yang harmonis,” kata Syarfi. Walikota juga mengungkapkan, salah satu keutamaan bulan suci ramadhan adalah turunnya kitab suci Al Qur’an. Dia mengingatkan, masyarakat khususnya kaum muslimin di daerah yang berjuluk sebagai ‘Negeri Berbilang Kaum’ tersebut untuk bersama-sama memaknai secara mendalam arti Nuzulul Qur’an sebagai perintah membaca atau Iqro’. Menurut Syarfi, pengertian membaca secara luas tidak sekadar pemahaman terhadap rangkaian tulisan wahyu yang hanya berlaku pada suatu masa, saat Al Qur’an diturunkan. Karena Al-Qur’an merupakan teks universal yang

mampu berdialog dengan perubahan zaman. “Maka itu, ayat-ayat suci Al Qur’an harus dapat dimaknai, sehingga kita dapat merenungi, mengkaji dan memahami peran kita sebagai khalifah di muka bumi, dibawah kebesaran Allah SWT,” ucap Syarfi. Peringatan Nuzulul Qur’an tersebut juga diwarnai pemberian tali asih kepada imam/ garim masjid, bilal mayit/rubiah dan anak yatim. Di kesempatan itu, Syarfi mengungkapkan, tali asih itu sebagian dananya bersumber dari APBD Kota Sibolga ditambah kas Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Sibolga. Dana BAZ sebagian berasal dari zakat penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) yang dihimpun sebesar 2,5% tiap bulan melalui pemotongan gaji.ujar Syarfi (KS)

pengairan waduk bisa segera dilakukan. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan harapannya yang sangat besar terhadap pengisian air waduk yang mampu menampung satu miliar meter kubik air ini. Djoko, Jumat, 1 Agustus 2014 mengungkapkan, waduk Jatigede ini akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. "Waduk ini luar biasa, kita sudah melakukan studinya semenjak Presiden Sukarno. Tetapi sampai presiden keenam sekarang masa belum juga bisa diisi," katanya. Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tandjung, menurut Djoko juga telah menyetujui pemberian santunan ini. Ia ber-

harap, sebelum kabinet ini berakhir, waduk yang dibangun dengan investasi Rp4,2 triliun ini bisa mulai diairi. Pemerintah pun menurutnya sudah setuju untuk mengucurkan dana sebesar Rp1,1 triliun untuk proses pemindahan warga. Dari total dana tersebut menurutnya sebesar Rp900 miliar akan digunakan untuk ganti rugi dan Rp200 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah. Pemerintah sendiri sudah menargetkan waduk ini bisa diairi pada bulan September 2014 ini. Waduk ini terus mengalami kemunduran setelah sebelumnya ditargetkan bisa diisi air pada awal tahun 2014. (IN)