Epaper kpkpos 314 edisi senin 11 agustus 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

PASUTRI MUTILASI ENAM BOCAH

K R I M I N A L

EDISI 314/ THN VII 11 - 17 AGUSTUS 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 10

MEDAN - Gawat! Pemadaman listrik terus terjadi. Sepekan terakhir ini kondisinya semakin parah. Tidak hanya pada siang hari, malam hari juga terjadi pemadaman. Kalau selama ini, listrik mati hanya dua atau tiga kali dalam sehari, maka dalam waktu dekat ini bisa menjadi lima atau enam kali dalam sehari.

JAKARTA – Kelompok Profesional Pendukung Jokowi-JK memperkirakan, pada 2015 krisis listrik akan semakin parah. Hal ini akibat rencana penambahan pasokan listrik yang dilakukan sejak 2006 minim hasil sementara permintaan makin tinggi.

Kelompok yang dinakhodai Ari H. Soemarno ini mengatakan, selama 5 tahun terakhir, penambahan kapasitas listrik yang dilakukan PT PLN (Persero) minim.

Ari mengatakan, program akselerasi pertama mulai 2006 yang dilakukan PLN melalui Fast Track Program (FTP) tahap I seharusnya menghasilkan tambahan

kapasitas listrik sebesar 10.000 megawatt (MW).

“Namun sampai hari ini, proyek itu baru 90 persen bisa diselesaikan. Sehingga, dengan peningkatan permintaan listrik yang begitu besar, kondisi ini dikhawatirkan memicu krisis listrik pada tahun depan,” kata mantan Dirut Pertamina itu di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Ari menambahkan, FTP tahap II yang mulai sejak 2010 belum diketahui kapan rampungnya.

“Kalau pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan listrik, bisa jadi

"Selain karena perbaikan beberapa pembangkit listrik, pengurangan BBM juga berdampak bagi defisit listrik.

Kemarin malam defisit listrik sekitar 1.785 MW. Meningkat sekitar 85 MW dari beban puncak sebelumnya. Jadi saat ini defisit listrik di Sumbagut sekitar 345 MW," katanya.

Bernadus mengatakan, jika kesepakatan antara direksi Pertamina dan direksi PLN tidak disepakati, maka pemadaman akan lebih panjang.

"Harus ada keputusan. Stok BBM kami hanya untuk beberapa hari. Stok BBM untuk Pembangkit di Belawan • LANJUT KE HAL. 2

Masyarakat sudah marah karena mereka harus buka puasa dalam gelap. Tetapi kami tidak melihat pihak PLN berupaya mencari solusi cepat mengatasi kondisi ini.

• LANJUT KE HAL. 2

”

Kolom Redaksi

Makin Parah PEMADAMAN listrik di Sumatera Utara khususnya Kota Medan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) semakin parah. Tidak tanggung-tanggung, dalam sehari pemadaman seolah seperti makan obat berlangsung hingga tiga kali sehari.

Pemadaman listrik oleh PLN seolah tak kenal waktu. Pemadaman terjadi pada pagi hari, siang, petang dan lebih sering malam hari. Durasi pemadaman bahkan dua hingga empat jam.

Pemadaman listrik ini sangat mengesalkan karena dampaknya mengganggu berbagai aktivitas warga. Terlebih pemadaman listrik terjadi di siang maupun malam hari saat suhu udara

”

• LANJUT KE HAL. 2

PASIR DI SUNGAI WAMPU TERGERUS

Jembatan Langkat Terancam Runtuh MEDAN Jembatan sungai Wampu, yang membelah Kecamatan Stabat dan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kondisinya terancam runtuh, akibat pengerukan pasir yang ada di sungai tersebut.

Paling merisaukan adalah pengusaha warnet, rumah makan, dan jasa hiburan.

"Hidup kami dari usaha warnet. Jika listrik mati, maka harus pakai genset, dan tentu mengeluarkan biaya yang besar untuk beli solar," kata M Adam pengusaha warnet di kawasan Tanjung Gusta Medan.

• LANJUT KE HAL. 2

Stok BBM Menipis, Byarpet di Sumut Makin Parah PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara berharap direksi Pertamina dan PLN dapat menyepakati harga bahan bakar minyak sehingga pemadaman di Sumbagut akibat defisit listrik tidak semakin parah.

General Manager PLN Pembangkitan Sumbagut Bernadus Sudarmanto bersama Gubernur Gatot Pujo Nugroho dan Pertamina di Kantor Gubernur, Kamis (7/8), mengatakan dari 1.400 MW produksi listrik PLN Pembangkitan Sumbagut sekitar 1.200 MW berasal pembangkit yang menggunakan BBM. Karena itu, setelah Pertamina memangkas pasokan setengah, maka defisit listrik pun bertambah.

Mendengar kabar yang tak mengenakkan ini, sejumlah warga Kota Medan menjadi resah. "Kita sudah harus siapsiap untuk menderita. Kegiatan malam hari dikurangi, jam belajar anak-anak harus dirubah dari yang biasa malam hari menjadi sore hari," ujar Aminah (32) ibu rumah tangga warga Perumnas Helvetia Medan.

"Jembatan itu kini terancam runtuh," kata Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Langkat Heri Widiyanto,

di Stabat, Jumat (8/8).

Heri Widiyanto menjelaskan, kondisi jembatan dengan panjang 20 meter itu, kini terancam runtuh

diakibatkan pengerusakan pasir yang dilakukan warga di sekitar jembatan.

• LANJUT KE HAL. 2

Pemadaman Bisa Enam Kali Sehari KRISIS listrik di Sumatera Utara dipastikan semakin parah dengan adanya kebijakan PT Pertamina (Persero) mengurangi pasokan BBM jenis solar ke PT PLN (Persero) hingga 50 persen.

Pemadaman bergilir yang saat ini terjadi hanya 2-3 kali dalam sehari, ke depan diperkirakaan bisa menjadi 5-6 kali sehari.

Menanggapi masalah pembatasan BBM ini, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja (DPD SP) PT PLN

(Persero) Regional Sumatera Bagian Utara meminta kepada Pertamina untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di tengah masyarakat.

“PT Pertamina diminta jangan ikut memperkeruh suasana di tengah krisis listrik yang terjadi di Sumut. Pasalnya, pembatasan BBM oleh Pertamina ke • LANJUT KE HAL. 2

Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Petanya JAKARTA - Politikus Partai Golongan Karya, Indra J. Piliang, mengatakan ada tiga kekuatan besar yang sesungguhnya berperan dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.

Menurut Indra, jika dipetakan dalam garis kiri ke kanan, Ketua Umum Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla di sebelah kiri dan Ketua Umum Partai Golkar 2009 di sebelah kanan, akan cukup terlihat jelas kedekatan beberapa elite partai yang mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Golkar berikutnya.

Politisi senior Partai Golkar (kiri ke kanan) Zainal Bintang, Fahmi Idris, Ginandjar Kartasasmita, Andi Matalatta dan Yorrys Raweyai memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta, baru-baru ini. Sejumlah politisi senoir dan muda Partai Golkar menyerukan tindakan penyelamatan partai, salahsatunya mendesak pelaksanaan musyawarah nasional ke-9 paling lambat 9 Oktober 2014.

"Jika coba dipetakan, dari garis yang terdekat dengan JK (Jusuf Kalla) adalah Agung Laksono. Baru setelah itu ada

Agus Gumiwang. Di tengahtengah ada MS Hidayat. Mulai • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

Kabinet Jokowi-JK tidak Punya Beban Masa Lalu

PARA menteri kabinet presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dipastikan tidak menyandang beban masa lalu.

Penegasan itu disampaikan oleh politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung. ''Janji Pak Jokowi, kabinet profesional itu selain mengedepankan orang yang kredibel, jujur, dan memiliki rekam jejak baik, juga tidak mempunyai beban di masa lalu. Jadi, hanya orang baik yang dipercaya oleh Pak Jokowi untuk membantu beliau karena bagaimanapun ini akan dilihat masyarakat,'' kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Pramono, saat ini Jokowi bersama tim transisi sedang memfinalisasi program kerja dan struktur kabinet. ''Nah, untuk menyusun kabinet, Jokowi membahasnya bersama Pak JK dan ketua umum partai,'' lanjut Pramono.

Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Hasto Kristiyanto menambahkan dalam penyusunan kabinet tersebut Jokowi-JK juga bakal mengakomodasi keterwakilan golongan, wilayah, suku, dan golongan. ''Selain itu, prinsip utama

lainnya ialah kemampuan menjabarkan program Jokowi-JK yang dijanjikan selama kampanye,'' ujar Hasto. Hingga kini, lanjut Hasto, tim transisi telah menerima banyak usulan figur yang kelak mengisi kabinet Jokowi-JK. ''Seiring dengan itu kami merumuskan kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, dan janji selama kampanye termasuk arsitektur kabinet,'' ungkap Hasto.

Dalam merumuskan arsitektur kabinet tersebut, tim transisi tidak memasukkan nama-nama calon menteri. ''Kami tidak memiliki wewenang memilih figur.''

Menurut Hasto, finalisasi arsitektur kabinet tersebut hanya untuk memudahkan Jokowi-JK memosisikan figur yang tepat dan kompeten menjadi menteri.

Partai penyokong koalisi, lanjut Hasto, pun dimintai masukan mengenai struktur kabinet ke depan. ''Wajar kalau mereka mendapat masukan dari dunia usaha dan masyarakat. Kami terus mengkaji, belum sampai pada kesimpulan,'' jelas Hasto. Sebelumnya, Jokowi mengakui pihaknya yang akan memburu kandidat menteri dari berbagai kalangan.(MI)

2015, KRISIS LEBIH PARAH..............

• DARI HALAMAN. 1 pemadaman pada tahun depan akan bertambah parah. Apalagi persoalan FTP tahap dua pun tidak tahu kapan selesainya. Kami sudah wanti-wanti akan kondisi seperti ini,” tutur Ari. Namun pernyataan Ari tersebut tidak sesuai dengan laporan PLN. Menurut Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, FTP-1 telah berhasil mengoperasikan 57 persennya.

“Per hari ini, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) FTP-1 yang

sudah beroperasi sudah mencapai 5.707 mw atau 57 persen,” kata Nur saat itu.

Menurut Nur, sejak 2010 sampai 2013, telah ada tambahan kapasitas baru sebesar 13.074 mw padahal kapasitas PLN hingga akhir 2009 kurang lebih 30.000 mw.

“Sehingga, tambahan yang kita peroleh dalam empat tahun terakhir ini hampir setengah dari kondisi semula,” kata Nur. Nur merinci, kapasitas 13.074 itu berasal dari FTP-1 sebesar 5.707 mw, tambahan listrik swasta sebesar 2.000 mw dari proyek reguler 3.200 mw PLN, dan PLTAPLTA kecil sebesar 22 mw.(TIM)

BURSA KETUA UMUM GOLKAR, INI PETANYA .................................................

• DARI HALAMAN. 1 ke kanan ada Airlangga Hartarto, dan paling kanan Bang Ical itu ada Mahyuddin," kata Indra saat dihubungi, Kamis.

Namun, Indra menerangkan, dalam pertarungan pemilihan ketua umum ini sesungguhnya tidak hanya bicara soal dukungan dari JK atau Aburizal Bakrie.

Menurut Indra, jika ditarik lagi satu garis lurus di atas posisi MS Hidayat dalam pemetaan tersebut, akan ada nama Akbar Tandjung.

"Jadi ini bisa dibilang ada pertarungan segitiga antara dua mantan ketua umum dan satu ketua umum yang masih menjabat," ujar Indra.

Indra tidak dapat merinci sejauh mana masing-masing pihak, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, maupun Aburizal Bakrie, mendukung salah satu calon yang akan maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.

"Belum resmi juga JK dukung siapa, ARB ke siapa. Tapi, dari peta yang ada, bisa coba untuk disimpulkan saja." (IN)

Beberapa perwakilan relawan Jokowi-JK dari Sulawesi Tenggara menggelar konferensi pers di Jakarta, Sabtu (9/8). Gabungan relawan Jokowi-JK dari berbagai organisasi di Sultra mengusulkan petisi mengajukan dua putra daerah Sultra, Hugua dan Erwin Usman, untuk masuk ke dalam jajaran kabinet Jokowi-JK.

Kapolri Akan Bubarkan Kelompok Pendukung ISIS JAKARTA - Kepala Polri Jenderal Sutarman mengintruksikan seluruh Kepolisian Daerah untuk mencegah penyebaran pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di daerahnya. Dia juga mengatakan polisi akan membubarkan ISIS di Indonesia.

"Kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia juga dapat

dibubarkan jika mendukung tindakan-tindakan ISIS. Langkah tersebut akan diambil selain langkah penegakan hukum," ujarnya. "Kapolda dapat bekerja sama dengan pejabat dan elemen masyarakat setempat untuk mencegah penyebaran paham ISIS," ujar Kapolri di Mabes Polri, Jumat.

Sutarman mengatakan paham

ISIS bertentangan dengan ideologi Indonesia.

"Pemerintah melalui Menhumkan sudah menyatakan ISIS tidak tepat berada di Indonesia.

Polisi akan melakukan langkah taktis dan teknis untuk mencegah sekaligus melakukan penegakan hukum yg tegas terhadap apapun yang terafiliasi melakukan pelang-

garan hukum anggota ISIS," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat teroris, Al Chaidar, mengatakan paham kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sudah tersebar di wilayah Indonesia.

"Jumlah pendukung tersebar," kata Al Chaidar saat dihubungi, Rabu.

Secara rinci, paham ISIS telah

menyebar di wilayah-wilayah sebagai berikut: Sumatera Utara, Aceh, Padang, Riau, Palembang, Lampung, Banten, Tangerang, Bekasi, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.(IN)

GAWAT! LISTRIK MAKIN PARAH ..............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Hal senada juga diungkapkan pengusaha hiburan dan rumah makan yang berada di Jalan Gagak Hitam (ring road). Kondisi ini akan membuat omset mereka menurun, yang berujung pada kerugian yang nilainya tidak sedikit.

Selain itu, padamnya listrik dengan tiba-tiba membuat sebagian besar alat elektronik, seperti lemari es, pesawat televisi, komputer, AC dan lainnya mengalami kerusakan.

Tidak hanya di Kota Medan, warga Binjai dan Stabat juga mengeluhkan hal yang sama. “Kita bosan hampir setiap hari listrik

padam selama beberapa jam, entah kapan berakhirnya. Sementara di Kantor PLN listrik tetap menyala siang hari,’’ kata Anto warga Stabat.

Dia menambahkan, jika pemadaman malam hari dan Kantor PLN menggunakan mesin untuk menerangi komplek, mungkin masih wajar. “Namun ini siang hari yang tidak perlu penerangan,” kesalnya.

Masyarakat terus menanti ketegasan pemerintah untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan parahnya pemadaman yang sudah sampai pada tingkat sangat meresahkan ini.

Semakin Parah

Diakui, pemadaman listrik di Sumatera Utara khususnya Kota Medan yang dilakukan oleh PT PLN semakin parah. Pemadaman listrik oleh PLN seolah tak kenal waktu. Pemadaman terjadi pada pagi hari, siang, petang dan lebih sering malam hari. Durasi pemadaman bahkan dua hingga empat jam.

Pemadaman listrik ini sangat mengesalkan karena dampaknya mengganggu berbagai aktivitas warga. Terlebih pemadaman listrik terjadi di siang maupun malam hari saat suhu udara di Medan belakangan ini sangat panas. Selain berakibat tidak bisa beroperasinya seluruh peralatan elektronik yang

mengandalkan listrik, terutama kipas angin maupun pendingin ruangan, berbagai peralatan kerja seperti komputer, mesin fotokopi dan lain sebagainya juga tidak bisa digunakan.

Sementara untuk mengoperasikan genset dibutuhkan biaya yang cukup besar, terutama untuk membeli bahan bakar. Aliran listrik PLN yang kerap 'byar-pet' juga membuat peralatan eletroknik kantor maupun rumah tangga menjadi rentan rusak.

Belum lagi bahaya kebakaran yang rentan mengintai konsumen terutama di malam hari saat konsumen harus menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai

penerangan akibat listrik padam tersebut. Dan, masih banyak lagi kerugian materil maupun moril yang dialami konsumen PLN akibat pemadaman yang terus terjadi ini.

Pemadaman yang dilakukan PLN (Persero) juga tidak memandang tempat dan lokasi. Seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Polonia.

Di kantor yang melayani permohonan pembuatan paspor kepada masyarakat itu, kerap terjadi pemadaman bergilir. Akibatnya pelayanan pembuatan paspor kerap terkendala. Pemadaman yang dilakukan PT PLN juga berpotensi membuat operasional mesin terganggu bahkan rusak.(SF/BS)

PEMADAMAN BISA ENAM KALI SEHARI................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 PLN akan menambah panjang waktu pemadaman bagi warga Sumut,” kata DPD SP PLN Regional Sumbagut melalui M Abrar Ali, SH (Kitsbu), didampingi Ridwan Syamtari, ST (UIP II), Agustini (PLN Wilayah Sumut), Sugiharto (UIP I), dan Jaya Kirana Lubis (DPP SP PLN), di Medan, Rabu.

Abrar menyebutkan, pada kondisi normal rata-rata pasokan BBM per bulan ke PLN Sumut untuk solar High Speed Diesel (HSD) sebesar 165.125 kilo liter (KL), sedangkan untuk MFO sekitar 51.450 KL. Sehingga dengan pengurangan pasokan BBM sebesar 50 persen oleh Pertamina, kebutuhan solar PLN akan jauh berkurang.

Dikatakan, dengan pasokan BBM yang normal saja ke PLN, kita masih krisis hingga mencapai 300 MW akibat adanya peme-

liharaan mesin pembangkit, dan pemadaman bergilir bisa mencapai 4 jam per hari. “Bayangkan bila dipangkas hingga 50 persen, defisit pasokan listrik bisa mencapai hingga 600 MW. Sehingga pemadaman bukan lagi 2-3 kali dalam sehari, tapi mungkin akan terjadi 5-6 kali dalam sehari dengan durasi pemadaman yang tidak dapat kita pastikan,” ungkap Abrar.

Terkait dengan tingginya konsumsi BBM di PLN, Abrar menyebutkan, hal itu dikarenakan PLN di Sumut masih didominasi mesin pembangkit thermal yang menggunakan BBM. Di samping itu, juga ditopang beberapa pembangkit berbahan bakar alternatif seperti batubara di PLTU Labuhan Angin, PLTU Nagan Raya dan beberapa PLTA. Karena itu, lanjut Abrar, Pertamina harus cukup cerdas untuk melihat permasalahan yang ada, khususnya di Sumut yang tengah dilanda krisis. “Kita ingatkan juga

Pertamina, sebagai sesama BUMN yang ditugaskan negara tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi ada tugas dalam melayani kebutuhan publik atau Public Service Obligation (PSO). Apabila ditambah dengan perasaan warga Sumut yang sering mengalami pemadaman bergilir, jelas akan membuat daerah ini semakin terpuruk atau tidak akan kondusif lagi bagi siapapun,” ujarnya.

Abrar juga meminta dukungan dari seluruh stake holders, agar menyuarakan kepada Pertamina dalam menjamin pasokan BBMnya ke PLN khususnya di Sumut.

“Karena dampak dari pembatasan tersebut akan cukup luas dan memiliki efek domino yang tidak dapat kita prediksi, yang dapat mengganggu kehidupan warga Sumut khususnya,” katanya.

Abrar mengakui, PLN sudah menerima surat dari Pertamina terkait kebijakan pengurangan pasokan BBM jenis solar tersebut.

Nomor surat Pertamina tersebut, 316/F/F/10000/2014/S3 tertanggal 25 Juli 2014. “Surat Pertamina itu secara keseluruhan berisikan jika Pertamina berencana untuk mengurangi pasokan BBM ke PLN sebanyak 50 persen. Pengurangan pasokan BBM tersebut akan berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2014,” terangnya.

Sementara itu, pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan,adabanyakmasalahyang membelit sejumlah perusahaan yang terhubung secara langsung dengan anggaran subsidi APBN. Selain Pertamina ada PLN. Rencana kenaikan tarif dasar listrik sebenarnya sudah dilakukan pemerintah. Hingga subsidi untuk listrik itu nantinya benar-benar akan dihapuskan.

“Saat ini, pembatasan subsidi BBM tengah dilakukan pemerintah. Sayangnya Pertamina tengah menegosiasikan harga solar baru ke PLN. Tentunya kenaikan biaya pembelian solar tersebut

berpeluang akan menggerus keuntungan PLN,” kata Gunawan.

Jika hal ini dilakukan, sebut dia, maka akan membuat beban operasional PLN mengalami kenaikan.

Disisi lain APBN yang kerap mengalami kebocoran manakala ada kenaikan harga minyak dunia.

Sejauh ini memang harga minyak dunia melandai seiring dengan penguatan US Dolar.

“Upaya menghemat anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah harus terus dilakukan. Terlebih menjelang masa transisi Presiden baru nantinya. Saya menilai TDL seperti yang diskenario awal di mana akan terus mengalami kenaikan,” ungkap Gunawan.

Sementara, dampak bagi ekonomi akan memberikan efek negatif bagi pertumbuhan ekonomi maupun meningkatnya tekanan laju inflasi. “Mau tidak mau, dan saya sangat yakin pemerintah akan terus kearah pengurangan subsidi,” tandasnya.(TIM)

MAKIN PARAH...................................... STOK BBM MENIPIS, BYARPET DI SUMUT MAKIN PARAH.............................................................

• DARI HALAMAN. 1 di Medan belakangan ini sangat panas. Selain berakibat tidak bisa beroperasinya seluruh peralatan elektronik yang mengandalkan listrik, terutama kipas angin maupun pendingin ruangan, berbagai peralatan kerja seperti komputer, mesin fotokopi dan lain sebagainya juga tidak bisa digunakan.

Sementara untuk mengoperasikan genset dibutuhkan biaya yang cukup besar, terutama untuk membeli bahan bakar. Aliran listrik PLN yang kerap 'byar-pet' juga membuat peralatan eletroknik kantor maupun rumah tangga menjadi rentan rusak.

Belum lagi bahaya kebakaran yang rentan mengintai konsumen terutama di malam hari saat konsumen harus menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai penerangan akibat listrik padam tersebut. Masih banyak lagi kerugian materil maupun moril yang dialami konsumen PLN akibat pemadaman yang terus terjadi.

Pemadaman yang dilakukan PLN (Persero) tidak memandang tempat dan lokasi. Di semua tempat,

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

seperti di rumah ibadah, markas Polisi, Kantor Imigrasi (Kanim) pemadaman terjadi. Tentu hal ini sangat mengganggu.

Kondisi kelisitrikan bukannya semakin baik, sebaliknya semakin parah. Krisis listrik di Sumatera Utara dipastikan semakin parah dengan adanya kebijakan PT Pertamina mengurangi pasokan BBM jenis solar ke PT PLN hingga 50 persen. Pemadaman bergilir yang saat ini terjadi hanya 2-3 kali dalam sehari, ke depan diperkirakaan bisa menjadi 5-6 kali sehari.

Jika kebijaksanaan Pertamina ini tidak ditinjau ulang, maka dapat dipastikan rakyat Sumatera Utara ke depannya hidup dalam belenggu kegelapan. Kalau sudah lima sampai enam kali listrik mati setiap hari, maka dipastikan rakyat Sumut tak dapat berbuat apa-apa. Semua aktivitas akan lumpuh total.

Kita harapkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Rakyat kini hidup menderita, kemiskinan di Sumut makin bertambah. Jangan biarkan penderitaan rakyat terus berlanjut. (***)

• DARI HALAMAN. 1

hanya untuk seminggu. Di unit-unit pembangkit kecil hanya tinggal dua hari," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Industrial Fuel Marketing Manager Region I Pertamina Nur Muhamad Zain juga melontarkan harapan yang sama.

Menurutnya, kebuntuan perundingan harga BBM antara Pertamina dan PLN sudah berlangsung sejak 2012. Namun karena kerugian sudah tidak tertahankan lagi, akhirnya mulai hari ini

Pertamina memangkas pasokan ke PLN. "Ini bukan hanya terjadi di Sumbagut. Tapi dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Semakin Panjang TIDAK hanya di Sumut, ternyata warga di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) juga mengeluhkan kondisi kelistrikan. Pasalnya, selain tidak ada pemberitahuan jadwal pemadaman, durasi pemadaman listrik bergilir semakin parah dibanding durasi pemadaman yang lama. ‘’Pemadaman listrik bergilir ini

sudah berlangsung lama. Tetapi sampai saat ini belum ada tandatanda akan berakhir. Bahkan semakin parah dan tidak kenal waktu, termasuk di bulan suci Ramadan lalu,’’ ujar salah seorang warga Rengat Muhammad Yusuf (31), Jumat.

Menurutnya, PLN Area Rengat pernah berjanji di media massa bahwa pada bulan suci Ramadan dan pelaksanaan piala dunia tidak ada lagi pemadaman. Namun kenyataannya, justru saat bulan suci Ramadan dan pelaksanaan piala dunia, pemadaman listrik semakin

parah.

Sangat disayangkan sikap PLN Area Rengat yang terkesan tidak peduli dengan keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik saat Ramadan. ‘’Masyarakat sudah marah karena mereka harus buka puasa dalam gelap. Tetapi kami tidak melihat pihak PLN berupaya mencari solusi cepat mengatasi kondisi ini,’’ tegasnya.

Selain itu, sikap pemerintah dan DPRD Inhu yang juga terkesan membiarkan krisis listrik terus terjadi di Kabupaten Inhu. ‘’Ini

menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Sehingga perlu disikapi. Untuk itu, diharapkan kepada DPRD Inhu memanggil PLN, pemerintah termasuk pihak PLTMG,’’ tegasnya. ‘’Kami masih sangat bergantung pada mesin sewa terutama yang ada di PLTMG Tanah Merah.

Selain itu, kami dari PLN Area Rengat hanya bisa minta dan terus berkoordinasi dengan PLN wilayah Riau dan Kepri, sehingga pemadaman listrik bisa cepat kami selesaikan,’’ ujar Armunanto, Manajer PLN Area Rengat.(TIM)

JEMBATAN LANGKAT TERANCAM RUNTUH ........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Selain pengerukan pasir di sekitar jembatan, kerangka penahan jembatan juga kini sudah berhilangan akibat dicuri, termasuk juga baut (mur) jembatan juga sudah pada berhilangan.

Bila kondisi jembatan ini terus dibiarkan tanpa ada upaya untuk segera menghentikan aktivitas

penambangan pasir di sekitar jembatan, dikhawatirkan dalam waktu yang tidak lama lagi jembatan akan runtuh.

Padahal jembatan itu merupakan urat nadi menghubungkan tranportasi antara Kabupaten Langkat dengan warga masyarakat yang datang dari Aceh.

"Ini satu-satunya jembatan yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Aceh, bila tidak

secepatnya diperhatikan kemungkinan akan runtuh," katanya.

Heri berharap agar dinas terkait baik itu Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Langkat secepatnya melakukan tindakan penyelamatan jembatan agar aktivitas transportasi tidak terhambat.

Secara terpisah salah seorang warga Kota Stabat Endang

menjelaskan jembatan sebagai urat nadi menghubungkan dua provinsi itu kondisinya sekarang sudah sangat memprihatinkan.

Itu terbukti saat lebaran kedua, dimana sempat terjadi kemacetan sekitar lima jam di sekitar jembatan, karena banyaknya warga yang mau mudik dan melintasi jembatan tersebut.

"Warga sempat takut melintas, karena jembatan itu

bergoyang, sehingga warga yang melintas harus ekstra hati-hati, kalau tidak terancam runtuh," katanya.

Mereka berharap instansi terkait segera menyelamatkan jembatan dari keruntuhan dengan menertibkan pelaku penambangan pasir yang ada disekitar jembatan, sekaligus menangkap pelaku pencurian besi dan mur milik jembatan itu.(MC)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

NASIONAL

KPK Tetapkan Eks Gubernur Papua Tersangka Korupsi DED JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Detailing Engginering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, tahun 2009 dan 2010.

Bersama Barnabas, juga ditetapkan JJK (Jannes Johan Karubaba) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua tahun 2008-2011 tersangka dan Direktur Utama (Dirut) PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusu Didi sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh

ketiga tersangka dan juga penggelembungan harga dari proyek yang nilai anggarannya Rp 56 miliar. Sehingga, merugikan keuangan negara mencapai Rp 36 miliar. “Jadi, nilai proyek DED tahun 2009-2010 sekitar Rp 56 miliar.

Sementara, kerugian negara yang bisa disimpulkan saat ini sekitar Rp 36 miliar,� kata Johan saat memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (5/8).

Secara garis besar Johan mengungkapkan diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan terkait penunjukkan subkontraktor dari proyek tersebut. Apalagi, PT KPIJ masih ada hubunganya dengan Barnabas Suebu yang ketika proyek berjalan menjabat sebagai Gubernur Papua.(TIM/MBC)

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelandang tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Machfud Suroso (tengah) menuju tahanan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/8). Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 6 November 2013 Direktur Utama PT Dutasari Citralaras itu resmi ditahan KPK.

Kasus proyek Hambalang, KPK tahan Machfud Suroso Medan- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Direktur PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso, setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor.

Dia dibui di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan.

Machfud menyelesaikan pemeriksaan pukul 17.24 WIB. Dengan mengenakan rompi tahanan, dia sempat memberikan pernyataan kepada awak media.

"Siapa yang periksa? Baik, baik. Saya enggak ada komentar.

Doakan saja, mudah-mudahan saya sehat-sehat saja," kata Machfud kepada awak media selepas diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/8).

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, penahanan Machfud dilakukan supaya dia tidak mela-

rikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan.

Dia dibui selama 20 hari ke depan.

Peran Machfud sudah diurai dengan gamblang dalam berkas dakwaan tiga terdakwa kasus Hambalang. Yakni Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, dan Teuku Bagus Mokhamad Noor. Dalam dakwaan, dia disebut menjadi penghubung antara PT Adhi Karya buat melobi Anas Urbaningrum supaya menang dalam lelang proyek.

Dia juga disebut bertindak sebagai penghimpun dana komisi proyek dan menyalurkannya kepada beberapa pihak. Antara lain Munadi Herlambang, Olly Dondokambey, Teuku Bagus, dan lainnya. Machfud disangkakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.(INT)

KPK Kembali Periksa Artha Meris Simbolon JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Hari ini penyidik KPK memeriksa tersangka Direktur Utama PT Parna Raya Group, Artha Meris Simbolon (AMS) terkait kasus tersebut.

"AMS diperiksa sebagai tersangka," ujar Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan dari Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/8).

AMS sudah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Jalan Rasuna Said,

Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, Penyidik KPK masih melakukaan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Artha Meris ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 14 Mei 2014 lalu. Artha Meris disangkakan telah melakukan penyuapan terhadap Rudi yang menjabat Kepala SKK Migas kala itu senilai USD522.500.

Tujuannya menyuap Rudi agar formula harga gas di Bontang menjadi lebih murah.

Atas perbuatannya, Artha Meris disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau b atau Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(OKZ)

Denny JA Akui Bantu Anas Jadi Ketum Demokrat JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA hadir menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi degan terdakwa mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Dalam persidangan, Denny mengakui sudah lama mengenal Anas. "Kalau kenal secara pribadi sudah lama," kata Denny saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Denny mengungkapkan, Anas pernah menghubunginya melalui telepon tapi tidak diangkat. Kemudian Denny menghubungi Anas. Saat itu Anas menceritakan keinginannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Kita jumpa, dia (Anas) bercerita mau maju, lawan kuat Andi (Andi Mallarangeng)," kata Denny.

Denny mengaku, membantu

Anas melalui survei. Meskipun tidak dibayar, bagi Denny bisa memenangkan Anas sebagai ketua umum partai besar merupakan kredit positif bagi lembaga survei dirinya.

"Saya berperan, membentuk publik opini, penting bagi Anas dekat yang punya hak suara, survei jadi instrumen saya bantu Anas, untuk membaca peta dukungan yang punya hak suara," katanya.

Denny mengklaim, rela tidak meminta biaya kepada Anas.

Sebab jika menang dapat mengangkat reputasi lembaga surveinya apalagi saat itu Anas bersaing dengan Andi Mallarangeng, biaya survei hanya 10 juta-Rp 20 juta.

Denny juga mengeluarkan dana iklan untuk Anas berkisar Rp400 juta. "Yang mahal iklan, yang ada foto SBY dan Anas, saya hanya back-up saja dan biayanya terukur maka pakai biaya pribadi saja tidak masalah," kata Denny.(okz)

Mantan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat sekaligus tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung 2009-2010 Pasti Serefina Sinaga (tengah) berada didalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/8). KPK menahan Pasti Serefina Sinaga terkait dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung tahun 2009-2010.

Pembentukan Pansel Calon Pengganti Busyro Dikritik JAKARTA - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik.

Sekedar diketahui, pansel calon pimpinan KPK itu untuk mencari pengganti Busyro Muqoddas yang masa jabatannyaa akan berakhir pada 10 Desember 2014 nanti.

"Idealnya pemerintahan SBY yang hanya tinggal dua bulan ini tidak perlu membentuk pansel untuk mencari sosok pengganti Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas yang masa baktinya akan

berakhir Desember 2014 mendatang," ujar Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8) Sebab, kata dia, masa bakti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang juga sebagai Ketua Pansel Amir Syamsuddin akan berakhir pada Oktober 2014 nanti. "Saya menyarankan agar Pansel tidak memfinalkan seleksi calon sampai dilantiknya figur Menkum HAM yang baru," katanya.

Menurut dia, sebaiknya finalisasi seleksi calon diserahkan kepada Pansel yang dipimpin oleh Menkum HAM yang baru. "Se-

kaligus untuk memilih lima orang pimpinan KPK yang akan berakhir Desember 2015. Jadi, tidak hanya untuk mencari pengganti Busyro.

Tapi, mencari lima pengganti pimpinan KPK," ungkapnya.

Dia berpendapat, hal demikian penting untuk menghindari salah tafsir publik. Menurutnya, sebagai aji mumpung menanam orang di KPK untuk menjaga kepentingan tertentu manakala kekuasaan pemerintahan ini berakhir.

"Apalagi, fit and proper test para calon pengganti Busyro pun jika nantinya dipaksakan, tidak mungkin dilakukan oleh anggota

DPR yang lama. Tapi, oleh DPR yang baru," ungkapnya.

Lebih dari itu, kata dia, perubahan kepemimpinan di KPK tidak boleh mengganggu agresivitas perang terhadap korupsi, sebagaimana telah ditunjukan oleh formasi kepemimpinan saat ini. Hal itulah dinilainya prinsip terpenting yang harus dijaga oleh semua pihak.

Karena itu, dia menyarankan, seleksi sosok calon pimpinan KPK sebaiknya harus serentak lima orang pada Desember 2015.

"Ada dua alternatif. Pertama memperpanjang masa jabatan Busyro hingga Desember 2015

atau kosongkan kursi Busyro hingga Desember 2015. Agar selanjutnya pemilihan pimpinan KPK hanya sekali dalam satu priode," tuturnya. Ditambahkannya, panitia seleksi pimpinan oleh Menkum HAM yang baru, harus transparan dalam menyeleksi sosok calon pimpinan KPK saat ini.

"Termasuk pengganti Busyro.

Rekam jejak, riwayat karier, latar belakang keluarga dan aspek keahlian semua calon yang dijaring Pansel harus disosialisasikan.

Sebaliknya, Pansel pun harus terbuka untuk mendengarkan aspirasi publik," pungkasnya.(OKZ)

Sistem Integritas Nasional Harus Bisa Berantas Korupsi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terobosan dan pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN) di seluruh lembaga atau kementerian, harus bisa menjawab tiga jenis korupsi yang terjadi selama ini.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas, usai pertemuan pimpinan KPK bersama Armida Alisjahbana selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Busyro menyatakan, SIN disusun KPK bersama pihak lain melalui pertemuan-pertemuan intensif terutama dengan Bappenas. SIN disusun dengan pilihan pendekatan metodologis. Di antaranya pendekatan induktif yaitu,

pendekatan yang berbasis pada praktik korupsi yang ada di Indonesia terutama yang ditangani oleh KPK. Dalam pertemuan hari ini KPK menyampaikan kepada Armida dan jajarannya terkait kajian KPK terkari 405 lebih perkara korupsi yang ditangani KPK dan sudah sampai di pengadilan. Dari hasil kajian ada tigas jenis dan modus korupsi yang memang menarik.

Ketiganya yakni corruption by need, corruption by greed, dan corruption by design. "Dan itu perlu dijawab dengan SIN ini," kata Busyro saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/8).

Dalam konferensi pers tersebut Busyro didampingi Armida dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Busyro mencontohkan, corruption by design

termasuk juga politik legislasi yang seringkali tidak ramah kepada upaya pemberantasan korupsi.

Begitu kebijakan pusat dan daerah yang sebagian justru menciptakan peluang-peluang korupsi.

Kesemuanya itu bahkan sampai di tingkat dua. Misalnya di sektor minerba yang sudah dikaji dan diadvokasi KPK secara intensif.

"Bahkan (KPK) investigasi secara intensif di daerah," paparnya.

Tiga jenis korupsi itu menggambarkan ada krisis integritas di dalam pola tata kelola birokrasi pusat dan daerah. SIN tutur Busyro kemudian diletakkan dalam kerangka yang empiris tersebut.

Setelah itu SIN dirumuskan dalam pendekatan yang berbasis pada dimensi filosofis dan ideologis yang ada pada rumusan konstitusi Indonesia. Sehingga judulnya saja

menjadi SIN Pemberantasan Korupsi (PK).

Dimensi filosif itu dimaksudkan, karena KPK sudah menemukan proses pembangunan makin tercerabut dari ruh dan ideologi konstitusi. Maka, dengan SIN diharapkan secara bertahap nanti diturunkan jadi sebuah rumusan mengenai langkah-langkah untuk menemukan baseline. "Kemudian diturunkan lagi menjadi pengukuran-pengukuran yg akan diterapkan terutama untuk pemerintahan yang akan datang. Nah, posisi Bappenas dan KPK, sangat strategis untuk konteks ini," paparnya.

Dalam pertemuan ini KPK juga menyerahkan bahan dalam bentuk konsep fundamental (dasar). Konsep ini nanti akan mengikat dalam rangka penyusunan kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

yang berbasis pada transparansi.

Transparansi menjadi basis karena korupsi itu akibat dari intransparansi di dalam menentukan proses-proses tata kelola negara. Ditambahkan juga, selain yudikatisi, legislasi, dan eksekutif masih ada sektor-sektor masyarakat swasta dan sipil.

Lima komponen ini merupakan komponen penting sebagai pilar dan proses penyelenggaraan dan pembangunan negara yang harus diperankan. "Nah, lima pilar inilah yang kami posisikan di dalam SIN ini," ucapnya. "Jadi ini bukan hanya untuk penyelenggara negara saja, tapi lima komponen tadi. Mengapa lima? itu terjemahan kami, tim dari KPK, terjemahan atas konsep negara hukum yang dipilih oleh Indonesia. Itu kan the rules of law," imbuhnya.(NET)

Eks Kepala Bappebti Beli Mobil dari Uang Pemerasan JAKARTA - Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nizarli memastikan mantan Kepala Bappebti Syahrul Raja Sempurnajaya pernah membeli mobil Toyota Hilux dari hasil pemerasan.

Pemerasan tersebut di antaranya uang kurang lebih Rp1,675 miliar dari I Gede Raka Tantra selaku Ketua Asosiasi Pialang Berjangka (APBI) dan Fredericus Wisnubroto selaku Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI).

Nizarli menyatakan, Syahrul pernah meminta satu mobil Innova dari PT BBJ. Tetapi tuturnya, mobil itu mobil rental atau mobil yang dipinjam untuk operasional

Bappebti. Sebelum kasus Syahrul terjadi mobil tersebut sudah dikembalikan. Selanjutnya, dia pernah membelikan mobil Toyota Hilux Double Cabin seharga Rp327,7 juta. Awalnya Syahrul mengaku mau mencari mobil Hilux. Nizarli kemudian berinisitaif membantu.

"Setelah cari saya laporkan beliau bilang ambil dari Santi saja.

Akhirnya dipakai dana dari APBI. Kalau untuk uang pribadi beliau tidak mungkin dari APBN. Ya diambil dari uang itu (APBI)," ucap Nizarli di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (6/8).

Dia melanjutkan, dalam pemeriksaan pertamanya sebagai saksi di KPK dia sempat menyampaikan bahwa Syahrul sempat

menggunakan uang fee tersebut sebesar Rp200 juta untuk nongkrong di kafe dua kali dalam satu bulan. Tetapi tuturnya, dalam pemeriksaan kedua keterangan itu sudah dicabut karena melihat catatan pengeluaran Santi.

"Saudara diberikan kewenangan tugas untuk masalah seperti ini (pengurusan uang pemerasan)?" tanya Anggota Majelis Hakim Djoko Subagyo.

Nizarli mengaku tidak bisa menolak. "Diminta pimpinan. (Saya tidak bisa menolak) perintah pimpinan, saya ikut saja," tandasnya.

Kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan enam saksi perdana untuk Syahrul. Lima saksi selain Nizarli

yakni Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) I Gede Raka Tantra, Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) Fredericus Wisnubroto.

Selanjutnya, mantan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Made Sukarwo, Direktur Utama PT Kliring Bernjangka Indonesia (KBI) Surdiyanto Suryodarmodjo, dan Kasubag program Bappebti Diah Sandita Arisanti.

Sebelumnya, JPU mendakwa Syahrul Raja Sempurnajaya dengan enam dakwaan berlapis pada Surat dakwaan Nomor: Dak-18/24/ 04/2014. Enam dakwaan tersebut terdiri atas empat dakwaan sebegai penerima suap atau pemerasan, satu dakwaan pemberi suap, dan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Uang suap yang diterima Syahrul dengan nilai total Rp9.175.000.000 dan 5.000 dolar Australia yang setara Rp54 juta berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala Bappebti.

Sementara pemberian suap Rp3 miliar terkait dengan kasus pengurusan lahan kuburan di Kabupaten Bogor. Sedangkan TPPU yang dilakukan Syahrul mencapai Rp5.106.569.730, USD 369.189, dan SGD120.000.

Dalam dakwaan TPPU disebutkan, Syahrul membelanjakan dan membayarkan pembelian sejumlah aset berupa Toyota Hilux Double Cabin seharga Rp327,7 juta pada Juni 2012 yang kemudian diatasnamakan Andre Librian.(HOL/OKZ)

KPK Perpanjang Pencekalan Sutan Bhatoegana JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa pencegahan keluar negeri untuk mantan ketua Komisi VII bidang Energi di DPR asal fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. "Tersangka SB (Sutan Bhatoegana) dilakukan pencegahan kembali untuk enam bulan ke depan sejak 24 Juli 2014," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (5/8).

Sutan Bhatoegana menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sutan sebelumnya sudah dicegah sejak 13 Februari 2014

namun terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ESDM dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karyo. Ia pernah diperiksa sebagai tersangka pada 17 Juni 2014.

Dalam pemeriksaan itu, Sutan mengaku tidak menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) seperti yang disebut oleh mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini diterima oleh Komisi VII. Sutan diduga melanggar melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini yang telah divonis 7 tahun penjara.

Dalam sidang Rudi Rubiandini terungkap bahwa Rudi memberikan uang 200 ribu dolar AS melalui anggota Komisi VII Tri Julianto di toko buah di Jalan MT Haryono, uang itu menurut Rudi sebagai uang Tunjangan Hari Raya untuk anggota Komisi VII. Padahal mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi mengaku memberikan tas berisi amplopamplop uang total 140 ribu dolar AS yang ditujukan untuk pimpinan, anggota dan Sekretariat Komisi VII kepada staf khusus Sutan, Irianto. Irianto bahkan menandatangani tanda terima uang tersebut.

Namun baik Sutan maupun Tri Julianto membantah pengakuan Rudi tersebut. Sutan saat menjadi saksi pada 26 Februari 2014 mengakui bahwa pernah memiliki staf ahli bernama Irianto tapi dokumen yang dibawa Irianto dari Kementerian ESDM diberikan ke stafnya yang lain yaitu Iqbal, sayangnya Iqbal mengalami kecelakaan.

Sutan Bhatoegana juga disebut meminta salah satu perusahaan yaitu PT.Timas Suplindo dikawal untuk memenangkan dalam tender di SKK Migas dalam pengadaan konstruksi offshore di Chevron.

Sutan tercatat pernah menjadi wakil direktur perusahaan tersebut pada 2003-2004.(ANT)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

KORUPSI SIAK

Pejabat Disdukcapil Karo Dibui 1 Tahun MEDAN- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (7/8), menjatuhi Hariya br Sembiring dengan hukuman 1 tahun penjara.

Perempuan ini dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengembangan dan pengoperasian alat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karo.

Hukuman terhadap Hariya dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Parlindungan Sinaga.

Hariya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam jabatan sehingga memperkaya orang lain dan merugikan negara.

Hariya didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain hukuman penjara, Hariya juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 50 juta. Jika tidak membayar, dia harus menjalani 2 bulan kurungan.

Namun, dia tidak diberi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti.

Sebab, kerugian negara sudah dikembalikan Hendry See, rekanan yang juga terdakwa dalam berkas terpisah.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis Burhansyah dan Danan Jaya, dari Kejari Kabanjahe, meminta agar Hariya dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) dan denda Rp 75 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Disdukcapil Karo mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2011 senilai Rp 4,2 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi proyek pengembangan dan pengoperasian alat SIAK. Hariya Sembiring merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan itu.

Ada 22 item pengadaan barang yang ditunjuk dalam kegiatan itu.

Namun ada tiga jenis barang yang tidak terpenuhi pada kegiatan itu, yakni komputer, kanopi, dan outdoor komunikasi.

Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 780 juta.

Dalam perkara ini, rekanan Disdukcapil, yaitu Hendry See, Wakil Direktur CV Putra Persada, juga dijadikan terdakwa. Dia sudah dijatuhi hukuman 14 bulan penjara majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan beberapa waktu lalu.(BBS/NET)

SUMUT

Kejari Idi Usut Korupsi Dana BPBD Aceh Timur ACEH TIMUR- Kasus dugaan korupsi dana proyek di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur yang menjerat mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Muniruddin sedang dalam tahap pengusutan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Idi. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Idi, Hasanuddin melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) ,Mawardi kepada

wartwan, Rabu (6/8).

Muniruddin di duga korupsi pembangunan jembatan Seuneubok Saboh, jembatan Desa Alue Jangat, jembatan Desa Meunasah Puuk, jembatan Simpang Jernih, dan pembangunan Tebing Sungai dan Jalan Desa Keude Dua senilai Rp9.843.125.000.

"Dan saat ini kasusnya masih dalam tahap pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi", kata Mawardi.

Dalam kasus ini, sebutnya, masih satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Muniruddin selaku PPK pada pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp9.843.125.000.

Dalam hal ini Muniruddin dijerat Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1.

Ditanya kemungkinan adanya tersangka lain, Mawardi mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain.

Namun hal itu dapat diketahui dari hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Aceh. Pihaknya sudah meminta bantuan Tim Teknis Pemeriksaan Pekerjaan Umum Provinsi melalui Kejaksaan Tinggi Aceh, terangnya.(BSO)

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kiri) dan Saan Mustofa (kanan) bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Proyek Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum, Jakarta, Kamis (7/8). Politisi Demokrat tersebut dimintai keterangan terkait aliran dana dalam pemilihan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Bupati Diminta Desak Pemko Langsa Bayar Dana Kompensasi ACEH TIMUR- Sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Pemkab Atim) yang berada di Kota Langsa dan sudah digunakan oleh pemerintah kota hingga kini belum dibayar kompensasinya. Sedangkan dari kesepakatan kedua pihak, dalam tempo dua tahun Pemko Langsa harus melunasi pembayaran kompensasinya. Kesepakatan tersebut tercantum dalam surat pernyataan komitmen bersama antara Pemkab Aceh Timur dengan Pemko Langsa tertanggal 27 Juni 2013 di Banda Aceh.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Walikota Langsa Usman Abdullah SE, Ketua DPRK Langsa Zulfri ST MM MT, Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alaudin SE serta disaksikan Azhari SE MSI, Kepala Dinas Keuangan Aceh Drs Muhammad, Kepala Dinas Pendapatan dan Keyaan Aceh Prof DR Ir Abu Bakar Karim MS serta Kepala Bappeda Aceh dan diketahui Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Di antara poin penting dalam kesepakatan itu yakni Pemko Langsa membantu pendanaan infrastuktur Pemkab Aceh Timur sebanyak Rp40 miliar selama dua tahun yang dianggarkan melalui APBK. Dalam surat tersebut juga diatur, pada tahap pertama pembayaran Rp20 miliar dan tahap kedua Rp20 miliar, diserahkan Pemko Langsa kepada Pemkab Aceh Timur sebagai kompensasi pengalihan aset untuk Kota Langsa dalam bentuk belanja modal dari Pemko Langsa kepada Pemkab Aceh Timur.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Timur, T Munzar didampingi Kabid Kekayaan Daerah T Hendra Faisal, Rabu (6/8) mengatakan, terkait persoalan itu Pemko Langsa meminta pihak Pemkab Aceh Timur untuk bersabar, sesuai surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh yang tembusannya kepada Pemkab Aceh Timur.

"Berarti dalam hal ini Pemko Langsa

sudah berupaya menyelesaikan dana kompensasi aset tahap pertama sebanyak Rp20 miliar, karena dananya bersumber dari APBA," ujarnya.

Meski demikian, kata Munzar, Pemkab Aceh Timur selaku pihak yang menunggu tidak mau tahu sumber dana pembayaran kompensasi itu, karena itu merupakan kebijakan Pemko Langsa untuk lebih proaktif meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan perjanjian tersebut. Karena pembayaran tahap pertama harus tuntas tahun ini dan tahap kedua tahun 2015.

Ketika ditanya apakah aset Pemkab Aceh Timur yang sudah digunakan Pemko Langsa telah dilakukan serah terima, Hendra Faisal mengatakan belum. "Jadi sah atau tidak sahnya penggunaan aset dimaksud tentunya setelah adanya serah terima," ujarnya.

Terkait permasalahan tersebut, Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur Muhammad Emda SH mengharapkan Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib segera mendesak Pemko Langsa agar

secepatnya menyelesaikan biaya kompensasi pengalihan aset dimaksud, sebagaimana MoU yang telah disepakati bersama tahun lalu.

"Hal itu penting mengingat Aceh Timur sangat membutuhkan dana untuk pembangunan sejumlah infrastruktur perkantoran yang hingga saat ini belum rampung, bahkan kebutuhan gedung kantor dirasakan cukup mendesak," kata Emda sembari menyebutkan kantor bupati dan kantor DPRK hingga kini masih memanfaatkan ruko.

Adapun aset yang sudah digunakan Pemko Langsa, gedung Sekretariat Pemkab Aceh Timur, DPRK, BKPP, Bappeda, Badan Penyuluh, Dinas Pendidikan, Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup dan PMK, Dinsosnaker, Kantor Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum, Dinas Syariat Islam, Kantor Satpol PP dan WH, Kesbangpol, Dinas Pertanian dan Hortikultura serta Pendopo Bupati.

(BSO)

UNTUK ASURANSI NELAYAN

Diskanla Sumut Anggarkan Rp5,6 M MEDAN- Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provsu mengklaim sampai 2013 telah memberi perlindungan jiwa bagi 2.222 nelayan di pesisir Barat dan Timur Sumatera Utara. Namun tak satu pun nelayan di Langkat yang mendapat asuransi tersebut.

Untuk tahun 2014, Diskanla Sumut kembali menganggarkan Rp5.687.000.000 untuk asuransi nelayan. Tapi anggaran itu dikhawatirkan menjadi ajang ‘bagibagi kue’ dari uang rakyat Presidium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Wilayah Sumatera Tajruddin Hasibuan, Senin pekanlalu menilai, anggaran untuk asuransi itu hanya merupakan modus baru untuk mengeruk uang rakyat.

Sebab selama ini, nelayan di Langkat tak pernah mendapat jaminan atau asuransi seperti yang diklaim Diskanla Sumut.

“Kami tak pernah dapat kartu asuransi atau apa yang membuktikan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kami mendapat asuransi. Lalu ke mana uang untuk asuransi itu.

Bukankah ini namanya modus baru tilep uang rakyat,” kata Tajruddin.

Tahun 2013 pernah terjadi insiden kecelakaan laut dan terjangan ombak besar menimpa nelayan di Langkat.

Akan tetapi tak ada asuransi yang menjamin nelayan korban bencana laut tersebut.

Nelayan Langkat yang meninggal tahun 2013, pertama yakni Suparma, warga Desa Perlis ditabrak boat pukat trawl tarik dua (gerandong) pada 21 Januari 2013. Kemudian Syahruddin Effendi, warga Desa Perlis ditabrak pukat gerandong 21 Januari 2013 mayat tidak ditemukan.

Lalu, Muhammad Fadli Kelurahan Sei Bilah, korban perompakan pada 1 November 2013 mayat tidak ditemukan dan terakhir Ishak Nasution warga Keluran Sei Bilah disambar petir pada 22 Desember 2013 meninggal di rumahsakit Pertamina P Brandan tanpa tersentuh asuransi.

“Kami tidak tersentuh asuransi.

Kenapa ada pula klaim bahwa Diskanla Sumut sudah memberi perlindungan hidup kepada 2.222 nelayan di pesisir Barat dan Timur Sumatera Utara,” tandas pria yang akrab disapa Sangkot itu.

Tidak tersentuhnya nelayan di Langkat oleh asuransi dijelaskan Tajruddin dengan fakta yang terjadi saat ini. Pada tahun ini, ada seratusan nelayan yang mengirimkan data pribadinya untuk diajukan mendapatkan asuransi nelayan tersebut.

“Namun sampai sekarang, tidak satupun yang mendapatkan kartu asuransi yang seharusnya sudah bisa dinikmati,” timpal Tajruddin.

Kondisi itu diperparah dengan distribusi kartu asuransi tersebut.

Sebab hingga saat ini Diskanla Sumut tidak bisa menunjukkan daftar nelayan yang menerima asuransi yang dimaksudkan.

“Sebelumnya kita pernah membantah pernyataan Diskanla

Sumut soal asuransi 2.222 nelayan di tahun 2013. Sekarang kita meminta kepada Diskanla untuk mengungkap ke publik soal daftar nelayan yang nerima asuransi 2013 dan 2014,” tegas Tajruddin.

Dia meminta agar nelayan tidak dijadikan objek pejabat untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Sudah lama nelayan hidup susah.

Jadi jangan menambah kesusahan kami,” timpal Tajruddin.

16 Kabupaten/Kota Beberapa waktu lalu, Kadiskanla Sumut Zulkarnain menyebutkan penambahan anggaran di tahun 2014 tersebut untuk melengkapi data nelayan yang belum mendapatkan asuaransi.

“Ditahun 2013 sudah kita realisasikan dan ini lanjutan dan tambahannya,” kata Zulkarnain.

Disinggung daftar nelayan penerima asuransi itu, Zulkarnain mendadak bungkam. “Yang pasti 2013 kita sudah realisasikan.

Mengenai daftarnya, itu banyak,” kata

Zulkarnain.

Pada Januari 2014 kemarin, Zulkarnain memaparkan asuransi diberikan sejak tahun 2011 meliputi kawasan pesisir di 16 kabupatten/ kota.

Yaitu Langkat, Medan, Tanjungbalai, Asahan, Serdangbedagai, Batubara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Deliserdang.

Pada tahun 2011 diawali dengan pemberian asuransi jiwa bagi 50 nelayan, tahun 2012 kepada 1.172 nelayan dan tahun 2013 diberikan kepada 1.000 nelayan.

“Tahun 2014 ini kami menargetkan 1.200 nelayan mendapat perlindungan jiwa melalui program asuransi bagi nelayan. Kami melihat pentingnya melindungi SDM di bidang kelautan. Asuransi ini diharap bisa membantu keluarga nelayan saat kepala keluarga mereka melaut,” jelasnya.(TIM/NET)

Nurdin Lubis Enggan Komentari Kasus Rekening Listrik MEDAN- Kredibilitas Sekda Provsu Nurdin Lubis dipertaruhkan dalam kasus Hj Nurlela.

Namun sang panglima para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprovsu itu mengaku belum dapat memberikan klarifikasi apapun soal dugaan penggelapan dana rekening listrik di Biro Umum Provsu era Hj Nurlela.

Sesuai pernyataan mantan Bendahara Pengeluaran di Biro Umum Provsu, Aminuddin, bahwa dugaan penggelapan rekening listrik itu sudah disampaikan kepada Sekda Nurdin Lubis.

Kata Aminuddin yang diwawancarai dari balik jeruji besi Lapas Tanjunggusta Medan, saat itu Sekda Nurdin Lubis berjanji akan menuntaskan persoalan yang melibatkan Mantan Kabiro Umum, Hj Nurlela.

Namun, Senin (4/8) Sekda Nurdin Lubis terkesan mendadak bungkam saat disinggung persoalan tersebut. Nurdin Lubis yang dikonfirmasi di sela-sela halal bihalal di rumah dinas Gubsu, justeru mengatakan dirinya sedang mempelajari kasus itu.

“Soal itu, nanti kita pelajari dulu. Belum bisa kita kasi komentar, saya juga sedang ditunggu pak Gubernur,” kata Nurdin.

Sebelumnya, selain menyampaikan kepada Sekda, Aminuddin juga mengaku pernah mengadukan kasus rekening listrik itu kepada beberapa staf ahli Gubsu. “Saya dan istri pernah dipanggil Sekda mengenai persoalan uang listrik.

Saya diberikan angin sorga bahwa persoalan itu akan diselesaikan,” kata Aminuddin.

Aminuddin yang kini mendekam di Lapas Tanjunggusta Medan membeberkan pada Agustus 2011 Aminnudin dan Nurlela mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke Biro Keuangan Provsu yang disebut dengan ganti uang (GU) senilai Rp1.236.875.000,-.

Pengajuan itu disetujui pencairannya melalui rekeing Biro Umum nomor 100.0102.0225103 pada tanggal 2 Agustus 2011. Dijelaskannya, uang yang telah dicairkan senilai Rp1.236.875.000,- telah jelas peruntukkannya saat itu dibagi. Yaitu pembayaran ganti uang untuk perjalanan dinas senilai Rp841.452.000,- dan untuk rekening listrik senilai Rp395.423.000,-.

Namun, uang senilai Rp395.423.000,- yang seharusnya dibayarkan untuk tagihan rekening listrik, justeru diduga digelapkan Hj Nurlela yang saat itu menjabat KPA di Biro Umum. Hj Nurlela yang beberapa kali dikonfirmasi meminta agar kasus itu tidak lagi diributi.(TIM/INT)

2 Eks Pejabat Tobasa Dibui 2 Tahun MEDAN- Dua mantan pejabat Pemkab Toba Samosir (Tobasa), Sumut, dijatuhi 2 tahun 4 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (7/8) malam. Keduanya terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan acces road Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III pada 2010 yang merugikan negara Rp 6,9 miliar. Bekas pejabat Pemkab Tobasa yang dijatuhi hukuman yaitu mantan Sekretaris Daerah (sekda) Toba Samosir, Saibun Sirait dan mantan Asisten I Setdakab Tobasa, Rudolf Manurung. Keduanya merupakan ketua dan wakil ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan base camp dan acces road PLTA Asahan III. Saibun dan Rudolf terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan subsidair JPU. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam jabatan sehingga memperkaya orang lain dan merugikan negara," kata Ketua Majelis Hakim Nelson Japasar Marbun..

Selain hukuman penjara, Saibun dan Rudolf juga dikenakan pidana tambahan berupa denda masing-masing Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan. Keduanya juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 86,9 juta per orang. Jika dalam satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap keduanya tidak membayar, maka harta bendanya akan disita.

Seandainya hasil lelang harta bendanya tidak cukup untuk membayar kerugian negara, mereka harus menjalani pidana penjara selama 2 bulan.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU meminta agar mereka dijatuhi hukuman 3 tahun dan enam bulan penjara. Kedua mantan pejabat Pemkab Tobasa itu juga dituntut membayar denda masing-masing Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 25 juta. Bila hartanya tidak cukup untuk membayar, hukuman mereka harus menjalani 1,5 tahun kurungan badan.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa tidak menjalankan tugasnya sebagai ketua dan wakil ketua P2T sebagaimana mestinya. Mereka tidak menginventarisasi lahan dan tanaman yang akan dibebaskan, sehingga ganti rugi diberikan kepada warga Dusun Batumamak Desa Meranti Utara, Pintu Pohan Meranti, Tobasa, yang mengklaim memiliki 286 persil lahan.(TIM/NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

LIPSUS

2014 Didominasi Hukuman Ringan INDONESIAN Corruption Watch (ICW) menilai vonis yang dijatuhkan kepada koruptor pada semester pertama di tahun 2014 terlalu ringan.

Vonis yang tidak terlalu berat terhadap kasus korupsi ini tidak terlepas dari hasil pemantauan yang dilakukan ICW yang memantau pemberitaan di media massa dan website Mahkamah Agung (MA). "Tahun 2014 semester pertama masih didominasi oleh vonis ringan," ujar anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Aradila Caesar, dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Minggu (3/8).

Dikatakannya, pada semester pertama tahun 2014, diketahui ada sekira 210 perkara korupsi dan ada 216 terdakwa, akan tetapi hanya 195 terdakwa yang mendapatkan hukuman satu sampai empat tahun penjara.

Sementara itu, 43 terdakwa divonis sedang, yakni dengan kurungan selama empat hingga sepuluh tahun, adapun vonis yang dikatagorikan berat yang mendapatkan ganjaran di atas 10 tahun penjara terdapat hanya 4 terdakwa atau 1,5 persen dari jumlah terdakwa pada semester awal 2014.

Menurut Aradila, tidak ada peningkatan secara signifikan atas vonis terhadap koruptor di semester pertama tahun 2014 dibandingkan semester pertama tahun 2013. Pada semester pertama tahun 2013 sebanyak 232 terdakwa divonis.

Sementara sebanyak 40 terdakwa tergolong sedang dan hanya tujuh orang yang divonis di atas 10 tahun.

"Jumlah rata-rata hukuman untuk terdakwa korupsi di semester pertama 2014 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai rata-rata vonis untuk koruptor di semester pertama tahun 2013, yaitu dua tahun enam bulan," tandasnya.(BBS)

Pejabat Pemda yang Korupsi Meningkat Selama periode semester pertama 2014, tren terdakwa korupsi terbanyak adalah di kalangan pejabat atau pegawai pemerintah daerah. Dari 261 terdakwa korupsi tahun ini, ada 101 pejabat pemda yang terbukti sebagai koruptor .

Sesuai rilis ICW , Jumlah pejabat pemda sebagai koruptor meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pada laporan ICW tahun 2012, ada 48 pejabat pemda yang melakukan korupsi. Satu tahun berikutnya, ada 60 pejabat pemda jadi terdakwa kasus korupsi.

Harapan rakyat , agar para petinggi pemda, baik di tingkat kabupaten, kotamadya, dan provinsi seharusnya dapat menegakkan aturan yang tegas agar institusinya tak mendapat nilai merah terkait korupsi. Jika ingin memberantas korupsi, seluruh pihak harus punya pandangan yang sama untuk mewujudkannya .

Kemungkinan meningkatnya korupsi , akibat tren hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor jauh dari harapan. Dari 261 terdakwa korupsi , ada 193 terdakwa mendapat vonis hukuman penjara ringan (di bawah 4 tahun). 44 terdakwa mendapat vonis hukuman sedang (4-10 tahun). 4 terdakwa mendapat vonis hukuman berat (di atas 10 tahun). 20 terdakwa divonis bebas.(BBS/NET)

Masih Banyak Vonis Ringan KEBANYAKAN koruptor masih mendapatkan vonis yang terlampau ringan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, sepanjang semester pertama 2014, ada 195 terdakwa yang divonis dalam rentang satu hingga empat tahun.

Dalam enam bulan pertama tahun ini, ada 261 terdakwa korupsi. Hanya empat terdakwa yang divonis berat, yakni lebih dari sepuluh tahun. Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang dihukum seumur hidup, masuk dalam daftar itu.

Sedangkan vonis sedang, yakni 4–10 tahun penjara, ada 43 orang.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho menduga, penyebab masih banyaknya vonis ringan itu adalah hakim cenderung bermain aman.

Apalagi jika berkaitan dengan kasus korupsi yang relatif kecil lingkupnya. �Efek jera tidak muncul karena vonis berat tidak banyak,� ujar Emerson.

Selain vonis yang ringan, besaran uang pengganti masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kerugian negara.

Buktinya, dari 210 perkara korupsi yang terpantau, ada kerugian Rp 3,863 triliun dan USD 49 juta. Sedangkan jumlah denda yang dijatuhkan saat vonis dibacakan hanya Rp 25 miliar.

Begitu juga jumlah uang pengganti yang baru menyentuh Rp 87,2 miliar dan USD 5,5 juta. Jumlah itu sangat minim karena terdakwa yang didenda lebih dari Rp 150 juta hanya 59 orang. Sedangkan 139 terdakwa hanya diminta membayar denda di kisaran Rp 25 juta sampai Rp 50 juta. Catatan buruk pengadilan tipikor juga masih ditorehkan karena masih adanya pengadilan yang membebaskan terdakwa korupsi. Tercatat, dari 18 terdakwa, Mahkamah Agung (MA) yang paling banyak membebaskan dengan jumlah lima terdakwa.(BBS/NET)

2014 TREN VONIS RINGAN BAGI KORUPTOR A

Sepanjang tahun 2013, sebanyak 35 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Angka itu tidak jauh berbeda dengan tahun 2012, yakni 34 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

DAPUN anggota DPR atau DPRD yang terjerat sebanyak 62 orang. Dari data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2013, direktur atau pegawai swasta menempati urutan kedua pelaku korupsi, yakni 274 tersangka.

Di bawahnya ada kepala dinas sebanyak 108 tersangka, dan direktur/ pejabat/pegawai BUMN/BUMD sebanyak 85 tersangka. Sekurangnya 39,03 persen merupakan pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa seperti panitia lelang, PPK, dan PPTK. Ternyata korupsi berdasarkan pelaku tak banyak perubahan dan menunjukkan kecenderungan yang sama.

Korupsi makin merajalela di negeri ini. Semua aspek dan pilar kehidupan berbangsa sudah terjangkiti virus yang kronis ini. Dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, tak terkecuali sektor swasta, semua terinfeksi. Bahkan skalanya merata dari pusat hingga daerah sampai lembaga pemerintahan terendah sekalipun.

Negeri ini penuh dengan elite yang egois. Egoismenya yang besar dan perilaku koruptif mereka telah meluluhlantakkan martabat bangsa. Mereka tidak malu menjadi parasit. Kebaikan bagi mereka hanya jargon dan berhenti pada simbol.

Karena itu, tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negeri ini tergolong buruk.

IPK Indonesia kini berada di peringkat 114 dengan skor 32, sejajar dengan Mesir yang sedang dilanda konflik politik.

Itulah hasil survei terbaru yang dirilis oleh Transparency International pada akhir tahun lalu. Skor ini sama dengan skor tahun lalu. Skor tertinggi yang pernah diraih Indonesia adalah 38, sementara skor terendah 26.

Indeks itu dinilai berdasarkan persepsi korupsi di lembaga publik seperti partai politik, kepolisian, dan sistem peradilan menurut para ahli dan kalangan bisnis, lalu diangkakan. Angka 0 berarti paling korup dan angka 100 berarti paling bersih. Afganistan, Korea Utara, dan Somalia masuk kategori negara yang paling korup di dunia.

Denmark dan Selandia Baru tahun ini masih menjadi negara terbersih dengan skor 91. Di belakang mereka, ada Finlandia dan Swedia (89), Norwegia dan Singapura (86), Swiss (85), Belanda

(83), serta Australia dan Kanada (81).

Dari 177 negara, dua pertiganya masih memiliki skor di bawah 50.

Vonis hakim belum mampu memberikan efek jera. Bahkan Indonesia kini mendapat julukan sebagai negara surga bagi para koruptor. Pasalnya, hukuman untuk koruptor di negeri ini kerap kali amat ringan.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, terdapat 756 pelaku korupsi yang dijatuhi vonis superringan, yakni cuma 2 sampai 5 tahun penjara. Itu data tiga tahun terakhir. Sesudah mendapat hukuman ringan, para terpidana kasus korupsi ini juga kerap kali mendapatkan "bonus� remisi atau potongan hukuman.

Elite dan penegak hukum di negeri ini tidak ada salahnya bila becermin pada negara China.

Pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Presiden Xi Jinping. China dengan mengesankan mampu mengubah reputasi negara yang bergelimang korupsi menjadi negara yang rendah korupsi. Para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak segan-segan dibawa ke tiang gantungan. Tindakan ini cukup efektif mengurangi praktik korupsi di kalangan pejabat China.

Kita boleh membiarkan negeri ini karam dan akhirnya ditenggelamkan oleh para koruptor. Mari kita jadikan korupsi sebagai musuh bersama. Mari kita ikrarkan tidak ada tempat untuk koruptor di negeri ini.

Kita miris, meskipun sudah merdeka selama 69 tahun, masih banyak kemiskinan, padahal Indonesia merupakan negara yang kaya. Batin kita menangis melihat anakanak kelaparan dan putus sekolah.

Andai di negara ini tidak ada korupsi, program pembangunan akan lancar. Tidak akan ada lagi cerita jalan becek tidak diaspal atau anak-anak putus sekolah.

Kita semua adalah agen

perubahan.

Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang hukuman yang terlalu ringan terhadap koruptor memang sangat tidak fair.

Namun, itu tidak bisa disalahkan, karena dalam Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak disebutkan standar hukuman bagi koruptor.

Pakar hukum pidana, Muzakkir di Jakarta, Kamis (7/8), mengatakan, UU Tipikor tidak mengatur secara pasti bahwa nilai kerugian tertentu akan dikenakan hukuman dalam jangka waktu tertentu. "Tidak ada standard dalam UU Tipikor bahwa korupsi dengan nilai kerugian negara sekian akan dikenakan hukuman penjara sekian tahun.

Semuanya tergantung majelis hakim," kata dosen hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Karena itu, kata Muzakkir, hakim tidak bisa dinilai salah jika memberikan hukuman ringan terhadap koruptor yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Dalam mengukur ringan tidaknya hukuman terhadap seorang

koruptor, hakim menilai dari berbagai faktor. "Ada lima hal yang diperhatikan dari putusan seorang hakim terhadap koruptor, yakni sikap pelaku, perbuatan yang dilakukan pelaku, status pelaku, nilai kerugian atau nilai suap, dan dampak terhadap masyarakat," kata Muzakkir.

Ubah UU Tipikor Muzakkir pun mengajurkan UU Tipikor diubah agar nilai kerugian negara atau nilai suap tertentu dalam kasus korupsi yang disebut sebagai extraordinary crime harus ditingkatkan hukumannya. "Selain itu, harus dipastikan status pelaku apakah penyelenggara negara atau aparat hukum atau pihak swasta," katanya.

Terkait efek jera dalam desain hukum pidana, dia mengatakan, efek jera tersebut hanya dibebankan kepada pelaku. "Efek jera dalam hukum pidana tidak dikaitkan dengan orang lain yang tidak melakukan korupsi. Efek jeranya hanya pada pelaku korupsi. Misalnya, pelaku dipecat dari jabatannya jika ia berprofesi sebagai PNS," katanya.

Karena itu, dalam melakukan pemberantasan korupsi, perlu memperbaiki sistem penyelenggaraan negara yang zero corruption, khusus dalam mengatur manajemen

pengelolaan keuangan negara. "Saya juga mengajurkan agar Komisi Pemeriksa kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ditarik lagi dari KPK, sehingga menjadi lembaga independen dan fokus memeriksa kekayaan penyelenggara negara," tambahnya. Sebelumnya, ICW merilis data terkait hukuman terhadap koruptor yang terlalu ringan, ratarata hanya divonis penjara 2 tahun 9 bulan atas putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dikaji Menteri Hukum dan Hak asasi manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin menjelaskan bahwa penarikan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Setneg yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) bertujuan untuk mengkaji kembali. "Kami memang ingin mengkaji kembali sehingga kami tarik," kata Amir Syamsuddin ketika menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Menurut dia, ada beberapa butir yang akan dikemukakan dalam Rancangan Undang-Udang (RUU) baru.

Dengan tujuan, melengkapi beberapa pasal untuk mengakomodasi pasal-pasal yang berkembang di masyarakat. Tetapi, Amir menjanjikan bahwa RUU Tipikor tersebut tidak akan menggantung lama atau dengan segera akan diselesaikan.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham), Denny Indrayana mengatakan bahwa KPK pasti akan dilibatkan sampai rumusan dari RUU Tipikor tersebut disampaikan ke tangan presiden dan DPR RI. Seperti diketahui, Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan dan Perundangundangan Kemenkumham, Wahiduddin Adams mengatakan draft akhir RUU Tipikor sebenarnya sudah disampaikan ke Presiden pada 5 September lalu.(TIM/HOL/BBS)

KPK POS

6

Gubernur: Pertambangan Berbahaya Bagi Lingkungan BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menegaskan bahwa jeda penerbitan izin bagi pertambangan baru masih berlaku. Dalam waktu dekat ini, Aceh tidak akan mengeluarkan izin baru untuk sektor pertambangan, karena dinilai berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, jeda izin (moratorium) pertambangan itu diberlakukan untuk menjaga kondisi lingkungan di Aceh, terutama pertambangan di sektor biji besi dan emas.

“Sumberdaya alam ini akan kita warisi untuk dimanfaatkan oleh generasi Aceh di masa mendatang,” kata Zaini Abdullah, dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Banda Aceh, Selasa (5/8).

Rapat tersebut dalam rangka

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

mencari solusi dan penanganan pencemaran limbah logam berat di Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan Krueng Meriam Tangse, Pidie.

Terkait penambangan emas tradisional yang dilakukan masyarakat, gubernur mengatakan prihatin disebabkan warga tidak melihat dampak negatif dari aksi itu seperti penggunaan bahan kimia berbahaya yakni merkuri dan sianida. Penggunaan merkuri secara bebas dan tanpa pengawasan pihak berwenang ini, katanya, menyebabkan pencemaran air sungai dan air tanah.

“Ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup dan harus dilakukan langkahlangkah penanganan segera,” ujarnya sembari meminta para warga untuk tidak menambang tanpa izin.(AK)

Ratusan Paket Proyek 2014 Belum Berjalan BANDA ACEH - Anggota DPRA mengkritisi lambannya kinerja APBA 2014 yang tercermin dari banyaknya paket proyek konstruksi maupun nonkonstruksi yang belum berjalan.

Mengutip data Tim P2K APBA Setda Aceh, paket proyek APBA 2014 jenis konstruksi maupun non-kontruksi yang sudah teken kontrak per 22 Juli 2014 mencapai 809 paket dari 1.794 paket yang dilelang dengan pagu anggaran Rp3,174 triliun.

“Tapi kenapa yang baru terealisasi di lapangan cuma 207 paket,” kata anggota DPRA dari Fraksi Partai Demokrat, Iskandar Daoed dalam rapat pimpinan DPRA dan anggota dengan gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh, Rabu (6/8) di Gedung DPRA. Menurut Iskandar, waktu kerja Tahun Anggaran 2014 efektifnya tinggal empat bulan lagi, sementara jumlah paket proyek konstruksi maupun non-konstruksi yang belum dikerjakan kontraktornya di lapangan masih cukup banyak.

Kecuali itu, daya serap keuangan bulanan yang ditargetkan juga tidak pernah tercapai. Contohnya, Juli ditargetkan 35 persen yang terealisasi 28 persen. Begitu juga fisik, targetnya 40 persen, realisasi 32 persen.

Anggota DPRA dari PAN, Muslim Ayub menyoroti jabatan Kepala Dinas Pengairan Aceh yang masih kosong setelah kadis sebelumnya, Anwar Ishak dilantik menjadi Kadis Bina Marga Aceh pada Juni lalu menggantikan Ir Zahruddin yang meninggal dunia pada Februari 2014.

“Akibat gubernur belum mengisi jabatan Kadis Pengairan Aceh yang kosong itu membuat kinerja proyek APBA 2014 dinas yang bersangkutan menjadi lamban,” kata Muslim.

Di Dinas Pengairan, lanjut Muslim, menurut data P2K APBA Setda Aceh, paket proyek APBA yang sudah teken kontrak mencapai 153 paket, tapi yang baru direalisasikan rekanannya di lapangan 21 paket. Seharusnya, kata Muslim, setelah Anwar Ishak menjadi Kadis Bina Marga Aceh, jangan lagi ia diangkat menjadi Plt Kadis Pengairan. Alasannya, pekerjaan pada dinasnya juga cukup banyak, sulit membagi waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan pada dinas pengairan.

Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA Yunus Ilyas mengatakan, pertemuan pimpinan dan anggota DPRA dengan gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh terkait usulan perubahan RAPBA

2014. Yunus mengatakan, pada pemerintahan lima tahun sebelumnya, usulan perubahan RAPBA memang pernah dilakukan, tapi kondisinya tidak seperti usulan perubahan RAPBA 2014 yang diajukan Pemerintahan Zikir yang mengajukan usulan pengurangan yang cukup besar, mencapai Rp428 miliar dari Rp13,368 triliun menjadi Rp12,939 triliun.

Dikatakan Yunus, rapat Bamus dan Banggar Dewan menyimpulkan, pembahasan usulan perubahan RAPBA 2014 baru akan dilakukan dewan setelah pimpinan dan anggota DPRA melakukan rapat dengan gubernur untuk mengetahui maksud dan tujuan usulan perubahan RAPBA 2014 dengan pengurangan anggaran belanja yang cukup besar.

Menanggapi berbagai kritikan dan pertanyaan anggota DPRA, Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, masih banyaknya paket proyek APBA murni 2014 yang belum dikerjakan rekanan, pertama karena pada saat bulan puasa kemarin, baru dilakukan teken kontrak.

Pascalebaran Idul Fitri 1435, kata gubernur, dirinya telah memerintahkan Kepala SKPA, KPA, dan PPTK Proyek APBA murni 2014 untuk mengevaluasi rekanan yang sudah teken kontrak tapi belum merealisasikan pekerjaan. Jika

sampai satu bulan setelah teken kontrak rekanannya belum juga kerja di lapangan, maka Kepala SKPA, KPA dan PPTK, harus meninjau kembali kontrak kerjanya.

Mengenai usulan perubahan anggaran RAPBA 2014, menurut Gubernur Zaini diajukan karena terjadi kesalahan perhitungan Silpa 2013. Awalnya Silpa 2013 diperkirakan senilai Rp2,203 triliun, tapi setelah Tahun Anggaran 2014 berjalan sebulan, Silpanya tinggal Rp1,363 triliun. Ini disebabkan pada akhir 2013 banyak kontraktor yang belum pernah mengamprah uang proyek APBA 2013.

Menurut Gubernur Zaini, akibat salah perkiraan Silpa 2013, APBA 2014 mengalami devisit terbuka sebesar Rp839,667 miliar. Devisit terbuka itu, dalam tahun berjalan bisa dikurangi dengan peningkatan target pendapatan 2014 dari Rp11,164 triliun menjadi Rp11,575 triliun atau mengalami kenaikan Rp411,283 miliar.

Sementara belanja saat itu ditetapkan cukup besar mencapai Rp13,368 triliun.

Kata gubernur, jika eksekutif tidak mengusul perubahan anggaran dan mengurangi belanja, bakal banyak proyek yang telah dikerjakan nantinya tidak bisa dibayar pada akhir tahun. “Atas dasar itulah eksekutif mengusulkan perubahan anggaran RAPBA 2014 kepada DPRA,” kata Zaini.(SI)

SEMBILAN TAHUN MOU HELSINKI:

KNPI Ingatkan Pekerjaan Rumah Pemerintah Aceh Aceh Terancam Krisis Pangan ACEH UTARA - Provinsi Aceh dalam enam bulan ke depan, terancam krisis pangan. Hal itu disebabkan areal sawah di sejumlah kabupaten di Aceh dilanda kekeringan. Kondisi ini terjadi akibat tidak turun hujan, debit air di sungai dan waduk penampungan berkurang dan faktor lainnya.

Sesuai data yang dihimpun Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Aceh, diperkirakan ada 16 ribu hektar lebih areal sawah petani di Aceh mengalami kekeringan. Seperti di Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Gaya Lues dan beberapa kabupaten lainnya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Aceh Drs Hasanudin Darjo, didampingi Kepala Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Aceh Utara, Syarifuddin, kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), kemarin, usai meninjau sawah kekeringan di Gampong Deng, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara.

Sebut Hasanuddin Darjo, usia tanaman padi rata-rata yang terjadi kekeringan itu, ada yang sudah ditanam dan berbuah. Bahkan, tidak sempat ditanami padi karena areal sawahnya sudah duluan kekeringan.

“Kerugian petani ditaksir triliunan rupiah di sejumlah kabupaten di Aceh, karena pasti gagal panen dan produksinya menurun,” terangnya.

Menurut dia, kalaupun sempat terjadi krisis pangan di Aceh, maka akan digunakan cadangan beras

pemerintah atau daerah. Tentunya, kalau padi produksi lokal tidak ada maka pihaknya juga akan harus mendatangkan beras dari luar.

Belum lagi, ancaman kelaparan bagi petani karena tidak adanya persedian produksi padi. Apalagi, bagi masyarakat Aceh itu konsumsi utamanya adalah beras.

Untuk itu dia hanya bisa berharap kepada daerah yang dilanda kekeringan, agar bisa mengoptimalkan sumber air yang ada untuk mengairi sawah. Pengembangan sarana dan prasarana irigasi.

Kemudian, selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan hujan.

Seperti hujan yang terjadi sore ini (kemarin sore,red) di Aceh Utara dan sekitarnya.

Selain itu, lanjut dia, kekeringan paling parah terjadi hanya pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Tahun lalu, tidak separah tahun ini karena saya juga selalu turun ke lapangan.

Tujuannya hanya untuk memantau kondisi areal sawah yang dilanda kekeringan,”cetus Kepala Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Aceh.

Dikatakannya, produksi padi di Aceh untuk tahun 2014 ini dijatah 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya 1,9 juta ton. Tentunya, dengan terjadi kekeringan itu hasil produksi juga akan berkurang dengan sendiri dan kemungkinan tidak bisa mencapai target.

“Tapi kita tunggu saja nanti data dari penyuluh, BP, BPS dan pihak terkait lain di akhir tahun 2014,” ucapnya.(JPPN)

BANDA ACEH - Jamal meminta peran Pemerintah Aceh agar lebih intensif berkomunikasi dengan pusat serta melakukan upaya pendekatan langsung ke pengambil kebijakannya. Butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan turunan Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) belum semuanya tereliasisasi meski sudah memasuki sembilan tahun perdamaian. Hal ini sangat berdampak pada pengembangan pembangunan di sektor ekonomi Aceh.

"Pemberdayaan ekonomi yang konferhensif dan tepat sasaran seperti memajukan usaha mikro dan makro di Aceh," ujar Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Jamaluddin ST, Kamis (7/8).

Pemerintah Aceh, kata dia, harus memberikan pelayanan terhadap kebutuhan publik yang maksimal serta membuka lapangan untuk penyerapan tenaga kerja di Aceh. "Seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh membuka kantor perwakilannya di Aceh, sehingga mampu menyerap tenaga kerja," katanya.

Selain itu, kata Jamal, sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpes) tentang

kekhususan Aceh seperti bendera dan lambang Aceh, PP Migas dan lainnya belum direalisasikan pemerintah pusat.

"KNPI berharap Pemerintah Pusat berkomitmen serius memastikan semua isi MoU dan turunan UU Pemerintah Aceh agar dapat diwujudkan," katanya.

Selain itu Jamal meminta peran

Pemerintah Aceh agar lebih intensif berkomunikasi dengan Pusat serta melakukan upaya pendekatan langsung ke pengambil kebijakannya. "Bukan bertemu dengan pihak kedua atau ketiga di institusi yang menyelesaikan urusan RPP dan Perpes."

Di sisi lain, kata dia, bentuk kebijakan

ketidakadilan yang berpotensi memicu konflik harus dihilangkan. Termasuk salah satunya pendistribusian pembangunan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Aceh. "Tentunya keadilan harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat di 23 kabupaten kota tersebut," katanya.(AP)

DPRA Terima Dua Dokumen Rancangan Anggaran BANDA ACEH - Dewan Perwakian Rakyat Aceh (DPRA) kembali menerima dua dokumen dari Pemerintah Aceh yakni KUA-PPAS Perubahan APBA 2014 dan KUA-PPAS RAPBA 2015.

Penyerahan dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRA Drs H Hasbi Abdullah MS, yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Drs H Dermawan MM di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Senin (4/8).

“Sesuai dengan hasil rapat Banggar dan sesuai permintaan lisan tim TAPA beberapa waktu lalu, serta sesuai pula dengan undangan kami, pada hari ini DPRA menerima penyerahan dua dokumen sekaligus dari Pemerintah Aceh,” ujar

Hasbi Abdullah.

Dua dokumen yang diterima DPRA merupakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBA Perubahan 2014 dan KUA-PPAS Rancangan APBA 2015. Menurut Hasbi, kedua dokumen itu akan dibahas secara bersamaan. "Untuk itu sebelum nantinya dibahas, anggota Banggar terlebih dulu bisa mendalami dokumen tersebut,” sebut Hasbi.

Ketua dewan meminta agar pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2014 harus menjadi prioritas utama pembahasan, sehingga pada Agustus ini Qanun APBA Perubahan 2014 itu bisa disahkan. “Secara

internal Banggar akan membahas mekanisme pembahasan apakah langsung ditangani oleh Banggar atau melalui Pokja atau melalui komisi-komisi,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretasis Daerah Aceh T Dermawan mengatakan pihaknya telah berkomitmen untuk menyerahkan dokumen perubahan tersebut. “Prioritas sesuai dengan APBA tahun 2014, namun ada hal yang perlu proyeksi. Dan akan tetap disesuaikan dengan prioritas APBA Tahun 2014,” ungkapnya.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Abu Bakar mengatakan terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp428 miliar pada APBA Perubahan 2014

ini dari Rp13.368 triliun menjadi Rp12.909 triliun. Hal tersebut dikarenakan pendapatan Aceh yang bertambah sebesar Rp411 miliar dari Rp11.169 Trilyun menjadi Rp11.575 triliun Abu Bakar mencatat penambahan kas Aceh sendiri berasal hasil pajak, retribusi parkir, infak, dan pendapataan asli Aceh sendiri. Sementara itu, dia juga mencatat terjadi pengurangan pada anggaran belanja Aceh yaitu sebesar Rp839 miliar dari sebelumnya tercatat Rp13.366 triliun menjadi Rp12.9 triliun. “Sementara untuk dana alokasi umum tetap, dana Otsus tetap.

Hibah yang didapat sebesar Rp63 miliar.

Sedangkan dana penyesuaian berkurang,” ungkapnya di hadapan Tim Banggar.(AK)

DIPISAH TSUNAMI

Ibu-Anak Bertemu Setelah 10 Tahun JAMALIAH (42) tak hentinya mengusap kepala gadis remaja itu di pangkuannya.

Sesekali ia menyapu deraian air mata yang mengalir di wajahnya.

Momen itu seolah menyiratkan ada kerinduan mendalam tersimpan lama di antara keduanya.

“Saya tak tahu harus berkata apa, namun saya sangat bersyukur kepada Allah karena bisa dipertemukan lagi dengan anak saya tercinta,” kata wanita itu didampingi suaminya, Septi Rangkuti (52). Rabu (6/8).

Jamaliah, warga Desa Paringgonan, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Sumatera Utara merasakan sebuah keajaiban. Seperti mimpi yang hadir tiba-tiba. Ia kembali bertemu anaknya Raudhatul Jannah yang hilang saat bencana tsunami melanda Aceh 2004 silam. Pertemuan anak-ibu ini penuh liku yang membutuhkan waktu sepuluh tahun lamanya.

Keduanya dipisahkan jarak beratus-ratus kilometer antara Aceh dan Sumatera Utara.

Sementara sang anak, Raudhatul Jannah yang sudah beranjak remaja ternyata selama ini tinggal di Pulau Kayu,

Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), diasuh seorang warga setempat. Bahkan kini ia telah berganti nama menjadi Wenni. Saat dinyatakan hilang, Raudhatul Jannah masih berusia 4,5 tahun. Sementara pasangan Jamaliah dan Septi Rangkuti ketika bencana tsunami menerjang Aceh menetap di Lorong Kangkung, Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat sebelum akhirnya pindah ke Sumatera Utara.

Pertemuan antara ibu dan anak itu bermula dari sebuah mimpi abang kandung suaminya, Zainuddin, yang tinggal di Blangpidie, Kabupaten Abdya sekitar satu bulan lalu. Dalam mimpinya, Zainuddin bertemu dengan seorang siswi SD yang baru pulang sekolah mengenakan jilbab.

Tiba-tiba rambut anak itu jatuh ke pangkuannya yang membuat ia terbangun dari tidur.

Zainuddin diliputi rasa penasaran dengan mimpinya itu.

Di suatu hari setelah mimpi itu terjadi, ia pergi mengisi pulsa telepon di sebuah kios yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Di saat itulah ia melihat seorang

siswi SD baru saja pulang sekolah sambil membawa rapor bertemu orangtuanya. Zainuddin merasakan firasat lain karena kejadian itu hampir sama dengan apa yang dialami dalam mimpinya.

Tak berapa lama kemudian, pemilik kios memberitahu bahwa anak perempuan dengan rapor sekolah di tangannya itu adalah yatim piatu korban tsunami.

Zainuddin makin penasaran. Ia lalu mecoba menoleh ke arah anak itu. Betapa ia kaget seketika. Wajah sang anak sangat mirip dengan adik kandungnya, Septi Rangkuti yang kini tinggal di Sumatera Utara. “Setelah kejadian itu sang abang terus terbayang wajah anak itu dan ia berfirasat bahwa anak tersebut adalah anak adiknya yang hilang ketika musibah tsunami,” tutur Jamaliah.

Merasa yakin, Zainuddin kemudian semakin bersemangat mencari tahu informasi tentang anak tersebut. Sebuah berita kemudian sampai ke telinganya, bahwa remaja putri bernama Weni itu adalah korban tsunami yang terdampar di Pulau Banyak, Aceh Singkil dan sempat dirawat

JAMALIAH (42) bersama suaminya Septi Rangkuti warga Desa Paringgonan, Padang Lawas, Sumatera Utara, ketika bertemu anaknya Raudhatul Jannah yang kini berubah namanya menjadi Weni (14). Mereka bertemu kembali di Meulaboh, Aceh Barat, setelah sepuluh tahun berpisah ketika diterjang musibah gempa dan tsunami pada Tanggal 26 Desember 2004 silam. oleh satu keluarga non-muslim di kawasan Ujung Sialit.

Namun entah bagaimana ceritanya, Wenni kemudian diasuh seorang wanita tua yang selama ini tak memiliki anak di Susoh, Abdya, dan merawatnya seperti anak sendiri. Dalam kesehariannya, Wenni juga kerap mendapat uang jajan dari usahanya mencari botol minuman

bekas untuk dijual di samping mencari lokan untuk membantu keluarga.

Zainuddin semakin yakin dengan firasat mimpinya dan menduga Wenni adalah benar keponakannya. Tak menunggu lama, akhirnya lelaki itu menelepon Jamaliah dan Septi Rangkuti agar ke Blangpidie untuk memastikan anak tersebut

adalah anaknya yang hilang sepuluh tahun silam akibat bencana tsunami.

“Selama ini saya dan suami berfirasat anak saya masih hidup,” ujar Jamaliah.

Akhirnya bertemulah Wenni dengan pasangan suami istri itu.

Dalam pertemuan itu Jamaliah merasa tersentak saat Wenni mengaku ia terdampar di Pulau

Banyak bersama abang kandungnya bernama Arif Pratama Rangkuti di atas sebuah papan besar. Ingatan Jamaliah langsung tertuju pada peristiwa bencana tsunami 2004 silam.

Saat mereka terjebak tsunami, suaminya kala itu sempat menaikkan kedua anaknya ke sebuah papan besar.

Namun naas mereka hanyut terbawa air dan menghilang.

Sejak saat itu, Jamaliah dan suaminya serta seorang anaknya yang lain berpisah dengan keduanya. Hingga sepuluh tahun lamanya, kini Jamaliah kembali bertemu anaknya Raudhatul Jannah, tanpa sang abang, Arif Pratama Rangkuti.

Jamaliah mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Mapolres Aceh Barat untuk memastikan Raudhatul Jannah adalah anak kandungnya. Untuk memastikan kebenarannya polisi pun berupa akan melakukan tes DNA guna memastikan apakah remaja perempuan bernama Weni ini adalah benar anak kandungnya yang sah.

“Kalau ada rejeki, saya juga akan ke Pulau Banyak untuk mencari anak laki-laki saya.

Apalagi anak saya yang perempuan ini mengaku abangnya masih hidup,” kata Jamaliah berderai air mata.(SI)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

SUMUT NAD

Cegah Paham ISIS Masuk Sumut

Sekda Kota Siolga Drs Mochamad Sugeng didampingi Kepala BKPP Yahya Hutabarat, Inspektorat Safyan Nasution Kasatpol PP Singkat Sijabat, dan Kabag Humas Edison Sitorus, saat memeriksa absensi di salah satu Kantor Pemko Sibolga pada hari pertama masuk kerja usai Lebaran Senin (4/8) minggu lalu.

Usai Lebaran, Kehadiran PNS Pemko Sibolga 97,26 Persen SIBOLGA - Hari pertama kerja, Senin (4/8) minggu lalu, usai libur lebaran 1435 H Tahun 2014, Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke semua instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dimulai pada pukul 08.00 WIB. Untuk mengefektifkan pelaksanaan sidak tersebut, tim sidak dibagi dalam tiga tim. Tim I dipimpin Sekda Drs Mochamad Sugeng, didampingi anggota masing-masing Kepala BKPP Yahya Hutabarat, Inspektorat Sofyan Nasution, Kasatpol PP Singkat Sijabat SSos, dan Kabag Humas Edison Sitorus.

Tim II dipimpin Asisten I Ir Basar Sibarani, didampingi Staf Ahli Sanggaraja Sitompul dan Staf

Sekretariat Pemko Sibolga, Inspektorat, BKPP, dan Staf Humas. Tim III dipimpin Asiste III Josua Hutapea SSos didampingi Staf Ahli Tamrin Hutagalung, Staf Inspektorat, BKPP, dan staf humas.

Sekda Kota Sibolga Drs Mochamad Sugeng didmpingi Kabag Humas Edison Sitorus usai pelaksanaan sidak kepada sejumlah wartawan menjelaskan, dari hasil sidak, kehadiran PNS usai libur lebaran 1435 H tahun 2014 sangat baik, persentase kehadiran mencapai 97,26 persen dari jumlah PNS seluruhnya yang ada di jajaran Pemerintah Kota Sibolga, ditambah THL sebanyak 1.901 orang, yang tidak hadir 49 Orang antara lain tugas belajar empat orang, cuti

MEDAN - Paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) harus diwaspadai dan dicegah dini jangan sampai berkembang di Sumatera Utara (Sumut) karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Demikian salah satu kesimpulan Silaturrahmi Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumut dengan forum-forum strategis Sumut di Aula Kebangsaan instansi tersebut, Selasa (5/8).

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP juga mengharapkan masyarakat arif dan bijaksana menyikapi berbagai fenomena yang ada, terutama yang berasal dari luar negeri.

"Solidaritas antarbangsa terhadap ketidakadilan misalnya adalah hal yang sah-sah saja, tetapi jangan sampai mengganggu tatanan kebangsaan dan harus tetap dalam koridor Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Eddy.

Ketua Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) Sumut Dr H Maratua Simanjuntak MA mengimbau organisasi-organisasi Islam jangan sampai terpengaruh terhadap perkembangan luar negeri yang tidak sesuai dengan watak dan karakter Bangsa Indonesia. "MUI juga telah sependapat untuk tidak mengembangkan atau tidak menerima faham ISIS. Namun sebagai persaudaraan Islam, Palestina perlu kita dukung agar Israel tidak semena-mena membombardir warga Gaza," tegasnya.

Selain Maratua, hadir pada silaturahmi ini antara lain Ketua FPK Sumut H Bahari Damanik, Wakil Ketua FKDM Sumut HA Rahim Harahap, Ketua Forum Palestarian Budaya Sumut H Pandapotan Nasution, dan para pejabat struktural badan kesbangpol.

Pada acara yang juga diisi ceramah agama oleh Ustaz Surianda Lubis SAg hadir tokoh-tokoh etnis seperti Drs S Is Sihotang dan tokoh pemuda di antaranya Ketua HMI Cabang Medan Mirza

Zamzami.

Maratua mengakui ISIS merupakan suatu upaya mendirikan Negara Islam, awalnya khusus untuk Irak dan Syria, namun pahamnya kemudian merebak ke seluruh dunia termasuk Indonesia. "Pada saat Indonesia merdeka dahulu memang pernah ada orang yang berupaya agar negara ini menjadi Negara Islam namun oleh pemimpin-pemimpin bangsa saat itu termasuk para tokoh Islam disadari bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam yang tepat sehingga akhirnya negara ini berazaskan Pancasila," ujarnya.

Lanjutnya, kemudian muncul DI/TII namun ternyata tidak bisa membumi di Indonesia karena budaya bangsa Indonesia memang budaya toleran, ramah, gotong royong, dan budaya saling menghargai dan saling membesarkan agama-agama tanpa menyinggung keyakinan dan akidah.

"Oleh sebab itu paham ISIS untuk Indonesia tidak tepat dikembangkan. Biarkanlah Indo-

nesia berkembang sebagai negara Pancasila. Tidak perlu dipengaruhi lagi. Jadi yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita itu yang kita laksanakan dengan dasar negara Pancasila," ujarnya.

Ketua HMI Cabang Medan Mirza Zamzami didampingi Kabid PPD Fazrul Prana Siregar dan Bendahara Umum Imam Syuhada Akbar juga secara tegas menolak paham ISIS berkembang di Sumut.

"Sejarah Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan umat beragama bahu-membahu bekerjasama membangun solidaritas bersama merebut kemerdekaan yang kemudian diformulasikan Indonesia sebagai Negara Pancasila," ujarnya.

Oleh sebab itu HMI Medan bersikap, katanya, menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI dan setiap upaya yang ingin mengusik NKRI akan berhadapan dengan HMI dan HMI membentengi diri terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila.(AND)

10 Orang, sakit 18 Orag, ijin 11 orang, dan absen 6 orang.

Drs Mochamad Sugeng menambahkan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), Kelurahan Sibolga Ilir dan lain-lain tingkat kehadiran PNS 100 persen, Dinas Kesehatan, Satpol PP, PMK, tingkat kehadiran 99 persen, Inpektorat dan Kantor Perpustakaan tingkat kehadiran 98 persen.

Pantauan KPK Pos dalam pelaksanaan sidak tersebut, masing-masing ketua tim langsung meminta absesnsi (daftar hadir) dari masing-maing kantor yang dikunjungi dan diperiksa serta langsung dibawa ke Kantor Walikota Sibolga untuk diperiksa.(KS)

Pembahasan UU Pilkada tak Boleh Ganggu Penyusunan Anggaran Pilkada 2015 MEDAN - Komisioner KPU Sumatera Utara Nazir Salim Manik mengatakan pembahasan Undang-undang No 12 Tahun 2008 sebagai perubahan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tidak boleh mengganggu penyusunan anggaran dan tahapan pilkada di beberapa daerah yang menggelar pilkada Tahun 2015 mendatang.

Hal ini disampaikannya menyikapi 20 kabupaten/kota di

Sumatera Utara, yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2015 mendatang. "KPU Kabupaten/kota harus segera menyusun anggaran, janganmenunggupengesahanundangundang itu," katanya, Kamis (7/8).

Nazir menyebutkan, peraturan yang masih berlaku saat ini masih bisa menjadi acuan bagi KPU kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan anggaran dan tahapan.

Jika harus menunggu pengesahan undang-undang tersebut, ia kha-

watir akan berdampak pada terganggunya pelaksanaan pilkada baik karena masalah anggaran maupun tahapan. "Kita tidak boleh berjudi dengan proses itu," ungkapnya.

Diketahui, 20 kabupaten/kota akan menggelar pilkada di Sumatera Utara pada tahun 2015. Saat ini KPU Sumut telah menginstruksikan agar seluruhnya KPU pada daerah tersebut segera menyusun anggaran dan tahapan pilkada tersebut.(MBC)

Kemampuan Aparatur Perlu Ditingkatkan BATUBARA - Sehubungan pertumbuhan pembangunan Batubara dalam mengisi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) baik pembangunan sedang berjalan maupun dalam perencanaan tahun 2014 ini, dibutuhkan peningkatan kemampuan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. Baik peningkatan tenaga kerja terampil maupun ahli dibidang kontruksi pengadaan

barang dan jasa lainnya. Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di Lima Puluh, Selasa (5/8).

Saat ini sudah memasuki anggaran pertengahan triwulan ke III diharapkan agar penggunaannya terealisasi, baik berupa kegiatan maupun proyek fisik. Tim monev agar memonitoring setiap penyerapan anggaran SKPD sudah sampai sejauh mana daya serap

anggaran masing-masing SKPD. Rapatkan barisan dan bahu membahu untuk melaksanakan pembangunan dinegeri beradat tanah betuah Batubara ini.

"Saat ini kita telah memiliki unit layanan pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memproses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan membina proses pengadaan barang/jasa pemerintah," ucapnya.(SAH)

Gubsu dan Wagubsu Sidak, 79 PNS Bolos MEDAN- Libur cuti bersama Lebaran selama sepekan lebih, ternyata belum cukup bagi sejumlah PNS di Pemprovsu. Pasalnya, saat Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Wagubsu HT Erry Nuradi melakukan sidak di hari pertama kerja paskalubur Lebaran, tetap saja ada PNS yang tidak hadir alias bolos, Senin (4/8). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut, diketahui sebanyak 79 PNS dari total 6.585 PNS yang bolos di hari pertama kerja tersebut, di mana kebayakan berasal dari pegawai biasa.

“Dari 79 orang yang tidak hadir apel pagi itu, kemudian akan kita serahkan ke pimpinan SKPD terkait untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya,” tegas Kepala BKD Pemprovsu Pandapotan Siregar didampingi

Kabid Pengadaan dan Pembinaan Kaiman Turnip, Senin (4/8).

Kendati demikian, Pandapotan mengklaim, jumlah ketidakhadiran pada tahun ini masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Disebutkannya, pada 2013 lalu, jumlah ketidakhadiran 1,24 persen. “Untuk tahun ini menurun sebesar 1,20 persen.

Jadi ada peningkatan meskipun tidak begitu signifikan,” ujarnya.

Pihaknya mengaku, kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang rutin digelar sehabis libur panjang lebaran bukan untuk mencari kesalahan, melainkan melihat tingkat kedisiplinan para PNS. Dia meminta dalam BAP yang wajib dibuat pimpinan SKPD terkait, dengan mengidentifikasi ada tidaknya unsur kesengajaan tidak hadir atau memang lantaran ada hal yang mendesak, menyebabkan pegawainya tidak masuk.

“Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk libur di hari pertama kerja ini. Karena sudah sangat panjang waktu libur yang diberikan.

Kita harapkan dari 79 orang itu, di mana pimpinan SKPD harus objektif menilainya. Apakah akibat kelalaian atau ada hal-hal tertentu.

Sebab nanti kita akan laporkan hal ini ke MenPAN-RB,” ucapnya.

Mengenai sanksi yang diterapkan, tambah dia, sudah pasti diberlakukan sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana lazimnya seperti potongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) 5 persen yang berlaku bagi semua jabatan dan pangkat. Sementara bagi pejabat struktural seperti kadis dan kabid akan ditunda kenaikan gaji dan pangkatnya selama setahun. “Jadi sudah jelas aturan dari PP tersebut. Saya yakin semua PNS memahami hal itu,” tegasnya.(SMC)

STAF AHLI SETDA NIAS DRS BAZIDUHU ZEBUA:

Pergantian Pejabat Hal yang Lumrah NIAS - Pergantian pejabat atau personil di lingkungan Pemkab Nias merupakan hal yang lumrah dalam rangka pemenuhan akan tuntutan maupun kebutuhan organisasi secara umum.

"Dan mutasi jabatan dilatarbelakangi oleh empat hal yakni sebagai instrumen manajemen untuk meningkatkan produktivitas unit kerja, bentuk penyegaran, perluasan pengalaman, peningkatan kemampuan/motivasi,dan apresiasi prestasi dalam memndukung keberhasilan pelaksanaan program, mutasi sebagai apresiasi pemerintah daerah

terhadap kinerja dan hasil capai pegawai dalam bertugas," kata Staf Ahli Setda Kabupaten Nias Drs Baziduhu Zebua pada acara serah terima jabatan Camat Ulugawo dari pejabat lama Manati Zendrato kepada pejabat baru Fatinasokhi Laoli, Selasa kemarin.

Dalam sambutannya dia mengatakan, sertijab ini merupakan rangkaian pelaksanaan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang telah terlaksana tanggal 10 Juli 2014 lalu.

Selanjutnya, mutasi jabatan ini diharapkan mampu menjawab

harapan masyarakat sehingga jangan menafsirkan perpindahan sebagai faktor "like and dislike" atau kepentingan tertentu, sehingga penempatan tugas ataupun alih tugas harus disikapi secara optimis dan bangga karena di mana pun pegawai ditempatkan memegang peran penting bagi keberhasilan dari tujuan pembangunan.

Disebutkan, berkembangnya tuntutan masyarakat luas atas kualitas pelayanan publik yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih tanggap dan menciptakan hal baru dalam

menyediakan pelayanan yang berkualitas.

"Apalagi kecamatan merupakan perpanjangan tangan Bupati Nias dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga dapat merespon secara cepat dan tepat terharap perkembangan yng sedang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.

Bupati berharap agar program kegiatan pada wilayah Kecamatan Ulugawo dapat terlaksana semaksimal mungkin demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan masyarakat khususnya dikecamatan Ulugawo.(YAGI)

Sekda Nias Laksanakan Sertijab Camat Idanogawo NIAS - Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Drs F Yanus Larosa MAP melaksanakan serah terima jabatan Camat Idanogawo, Senin kemarin.

Dalam sambutannya, Sekda Nias mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Nias dihadapkan pada tantangan perkembangan organisasi yang semakin dinamis dan diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang secara nyata muncul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Pemkab Nias akan melakukan penataan organisasi dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kompetensi personalia dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang bersih, responsif, dan efesien, demi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan mandiri.

Bahkan tantangan yang semakin kompleksitas ini tidaklah mudah untuk dijawab atau tidak

segampang membalikkan telapak tangan, terlebih-lebih mengingat sumber daya aparatur pemerintah daerah yang belum memadai pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Apalagi keterbatasan sarana dan prasarana penunjang tugas dan perubahan

yang signifikan terhadap potensi pendapatan asli daearh Kabupaten Nias pasca-pemekarana Kabupaten Nias turut menjadi tantangan yang harus dijawab bersama," ujarnya.

Dalam konteks manajemen memiliki tiga kunci yakni komit-

men, integritas, dan legalitas sehingga hal inilah yang menjadi orientasi kemajuan pemerintahan terprogram dan bersistem dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tuntutan tugas rutin. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memenuhi tuntutan peningkatan kapasitas dan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa berpedoman pada visi dan misi Bupati Nias/Wakil Bupati Nias masa jabatan 2011-2016.

Sertijab yang diselenggarakan pada hari itu sebagai tindak lanjut pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang telah dilaksanakan Jumat pekan lalu, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 821.2/20.BKD/K/2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Pemkab Nias.(YAGI)

BUPATI/WALI KOTA DIMINTA SIAPKAN ANGGARAN

25 Daerah di Sumut Gelar Pilkada Pada 2015 MEDAN - Tahun 2015 merupakan puncak kesibukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara karena ada 25 kabupaten/kota yang harus mengalami pergantian kepala daerah.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Nazir Salim Manik di Medan, Rabu, mengatakan berdasarakan pendataan yang dilakukan, sebanyak 13 kabupaten/kota akan melakukan pemungutan suara

pada 2015 tersebut.

Ke-13 kabupaten/kota itu adalah Medan (berakhir Juli 2015), Binjai (berakhir Agustus 2015), Serdang Bedagai (berakhir 8 Agustus 2015), Tapanuli Selatan (berakhir 12 Agustus 2015), Asahan (berakhir 2015), Toba Samosir (berakhir 12 Agustus 2015), dan Sibolga (berakhir 26 Agustus 2015).

Kemudian, Pakpak Bharat (berakhir 26 Agustus 2015), Samosir (berakhir 13 September

2015), Humbang Hasundutan (berakhir 26 Agustus 2015), Pematang Siantar (berakhir 23 September 2015), Labuhan Batu (berakhir 19 Agustus 2015), dan Simalungun (berakhir 28 Oktober).

Sedangkan 12 kabupaten/kota lainnya sudah harus menjalankan tahapan pilkada pada 2015 sekalipun masa akhir jabatan kepala daerahnya baru terjadi pada 2016.

Ke-12 kabupaten/kota itu

adalah Tebing Tinggi (berakhir 15 Agustus 2016), Mandailing Natal (berakhir 28 Juni 2016), Tanjung Balai (berakhir 2016), Labuhan Batu Selatan (berakhir 11 Februari 2016), Labuhan Batu Utara (berakhir 12 Februari 2016), dan Karo (berakhir 23 Maret 2016).

Kemudian, Nias Selatan (berakhir 12 April 2016), Nias (berakhir 9 Juni 2016), Gunung Sitoli (berakhir 13 April 2016), Nias Barat (berakhir 14 April

2016), Nias Utara (berakhir 12 April 2016), dan Tapanuli Tengah (berakhir 12 Agustus 2016).

"Karena itu, tidak salah jika 2015 disebut tahun puncak pelaksanaan pilkada di Sumut," katanya.

Untuk memperlancar persiapan pilkada tersebut, kata dia, KPU Sumut mengharapkan 25 bupati dan wali kota di Sumut tersebut dapat menyiapkan anggaran pilkada.

Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada, diatur pembiayaan pilkada maksimal delapan bulan.

Dengan aturan tersebut, berarti dibutuhkan anggaran yang mencukupi dan perlu disiapkan sejak awal agar seluruh tahapan pilkada dapat dijalankan dengan maksimal. Pihaknya sangat mengharapkan perhatian dari bupati dan wali kota di Sumut dalam penyediaan anggaran

pilkada tersebut karena adanya indikasi pemahaman yang kurang seragam.

Ia mencontohkan kesiapan Pemko Medan dalam mengalokasikan anggaran melalui Perubahan APBD 2014 untuk menyukseskan tahapan pilkada di Kota Medan yang akan berlangsung pada 2015. "Namun ada juga daerah yang belum menyiapkannya padahal pilkadanya hampir bersamaan," kata Nazir.(SMG)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Tahan Orang Dekat Istri Anas JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Jumat (8/8).

Machfud dititipkan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan.

"Di Rutan Polres Jaksel selama 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penahanan Machfud dilakukan terkait dengan kepentingan penyidikan. Machfud merupakan orang dekat dari istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila. Dia ditahan KPK seusai diperiksa sebagai tersangka.

Saat ke luar Gedung KPK, Machfud tampak mengenakan baju tahanan serupa rompi berwarna oranye. Kepada wartawan, dia minta didoakan agar tetap sehat.

"Baik, saya enggak ada komentar, doakan saja, mudahmudahan saya sehat-sehat saja," kata Machfud.

KPK menetapkan Machfud sebagai tersangka sekitar November 2013. Dia diduga sebagai pihak yang diuntungkan dari penyalah-

gunaan wewenang yang dilakukan penyelenggara negara dalam pengadaan sarana dan prasarana Hambalang.

Adapun penyelenggara negara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

KPK juga menetapkan mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor sebagai tersangka. PT Dutasari Citralaras (DCL) yang dipimpin Machfud diduga mendapat tender Hambalang untuk mengerjakan mekanikal elektrikal dan penyambungan daya listrik PLN senilai Rp 328 miliar.

Adhi Karya pun membayarkan uang kontrak kepada PT DCL secara bertahap. Dalam dakwaan Deddy Kusdinar, pembayaran ke PT DCL itu merupakan realiasi fee 18 persen karena Adhi Karya telah menjadi pemenang lelang proyek Hambalang. Deddy pun didakwa memperkaya Machfud sebesar Rp 18,8 miliar dan PT Dutasari Citralaras sebesar Rp 170,3 miliar.(KOMPAS.COM)

Ditahan KPK, Mantan Hakim Ini Tersenyum JAKARTA- Mantan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pasti Serefina Sinaga, tampak tersenyum dan berjalan santai memasuki mobil tahanan yang menjemputnya di pintu Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (8/8).

Pasti ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, seusai diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Dia tampak berjalan santai menuju mobil tahanan dengan didampingi pengacaranya,

Didit Wijayanto.

Saat ditanya apakah dia tidak malu ditahan KPK, Pasti menjawab, "Enggak apa-apa, enggak apaapa, biar nanti kan terbukti di persidangan."

Menurut Didit, kliennya menolak untuk menandatangani berkas acara penahanan. Pasti menilai KPK kurang alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka, apalagi menahannya.

Didit membantah kliennya disebut menerima pemberian hadiah atau janji untuk mengamankan perkara korupsi bansos

Pemkot Bandung di tingkat banding.

"Kemudian, juga tidak ada yang namanya uang atau janji yang diterima atau yang dijadikan bukti permulaan yang cukup. Tidak ada uang yang disita, barang yang disita, atau janji, atau ada bukti rekaman yang menyatakan Bu Pasti menerima janji itu," kata Didit.

Dia juga mengatakan bahwa putusan banding PT Jabar justru memberatkan hukuman untuk para terdakwa dalam kasus korupsi bansos Pemkot Bandung.

Penetapan Pasti sebagai ter-

sangka merupakan pengembangan penyidikan perkara mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, orang dekat Dada yang bernama Toto Hutagalung, dan hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono.

Pasti disangka menerima suap terkait pengamanan perkara korupsi bansos Bandung di tingkat banding. Pemberian suap itu diduga bertujuan agar majelis hakim banding menguatkan putusan PN Bandung di tingkat banding.

Tahun lalu, Pasti melayangkan somasi kepada KPK terkait proses

penyidikan kasusnya. Didit sebelumnya mengatakan bahwa kliennya diarahkan oleh tim penyidik KPK saat diperiksa sebagai saksi bagi hakim Setyabudi Tedjocahyono sehingga Pasti terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyatakan Pasti mengakui telah menerima uang Rp 500 juta dari Toto Hutaalung.

Hari ini, selain memeriksa Pasti, KPK memeriksa hakim Ramlan Comel yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.(KOMPAS.COM)

Anggota DPRD Bangkalan Terima Pesangon Rp 372 Juta BANGKALAN- Tanggal 21 Agustus mendatang, sebanyak 44 anggota DPRD Bangkalan, Jawa Timur, akan mengakhiri masa jabatannya. Mereka akan mendapat pesangon dengan jumlah total sebesar Rp 372 juta. Affandi, Sekretaris DPRD Bangkalan, menuturkan, pesangon tersebut akan diberikan dalam jumlah yang berbeda kepada tiap-tiap anggota.

Anggota yang menerima pesangon paling banyak adalah Ketua DPRD sebesar Rp 2,1 juta, Wakil Ketua DPRD Rp 1,6 juta, dan anggota masing-masing Rp 1,5 juta.

"Kalau keanggotaannya utuh selama 5 tahun, maka pesangonnya juga utuh. Berbeda dengan statusnya yang pengganti antar-waktu, maka pesangonnya akan diberikan sejak anggota tersebut dilantik," terangnya, Jumat (8/8).

Pemberian pesangon itu, kata Affandi, tidak melanggar aturan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap anggota berhak untuk mendapatkan pesangon.

Oleh sebab itu, pesangon akan dicairkan setelah anggota Dewan lengser dari jabatannya. Bagi anggota Dewan yang meninggal dunia, maka uang pesangonnya akan diberikan sejak anggota dilantik sampai pengganti antarwaktu dilaksanakan. Uang tersebut akan diberikan kepada ahli waris anggota. "Kalau ada yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, maka ahli warisnya yang berhak menerima pesangon," tandasnya.

Anggota DPRD Bangkalan yang terpilih pada Pileg 9 April lalu akan dilantik pada 25 Agustus mendatang. Persiapan yang dilakukan Sekretariat DPRD Bangkalan, khususnya terkait dengan aset yang dipakai anggota Dewan lama, sudah ditarik.(NET)

Rp 21 M Disiapkan untuk Pemilihan Bupati Kendal KENDAL- Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sekitar Rp 21 miliar untuk menggelar pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati, 6 Juni 2015. Rencana anggaran sudah disetujui oleh DPRD Kendal dan bisa dicairkan pada bulan Januari 2015 nanti.

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Anik Kasiyani, menjelaskan, anggaran Rp 21 miliar disiapkan untuk menggelar dua putaran pemilihan. Ketentuan pencairan anggaran ditetapkan pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal pada hari ini di Gedung DPRD Kendal. Pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

“Kalau nanti ternyata pilihan bupati dan wakil bupati hanya satu putaran, maka sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah,” katanya, Jumat (8/8).

Anik menambahkan, anggaran itu sebenarnya sudah ditetapkan pada tahun 2012. Namun, ketentuan pencairan anggaran tersebut baru ditentukan dalam rapat Paripurna DPRD, hari ini.

Terkait dengan tahapan pemilihan, Ketua KPUD Kendal, Wahidin Said, mengatakan bahwa pihaknya baru akan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan pada bulan Oktober 2015. Setelah itu, PPS baru akan dibentuk. “Setelah membentuk PPK, kami akan menentukan daftar pemilih,” ujarnya.(NET)

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah memberikan keterangan pers didampingi Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja (tengah) dan Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto (kedua kiri) dan serta perwakilan mantan TKI, Esin Kuraesin (kiri) dan Yani Cahyani (kanan) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/6). Migrant Care bertemu dengan pimpinan KPK sebagai tindak lanjut dari sidak yang dilakukan KPK di Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus pemerasan terhadap TKI.

KPK Periksa Kepala Bappeda Karawang JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Karawang Samsuri S untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerasan pengurusan izin Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama PT Tatar Kertabumi.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AS (Ade Swara) dan N (Nurlatifah)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (6/8).

Selain kepala Bappeda, KPK juga memeriksa Sekretaris Daerah kabupaten Karawang Teddy Ruspendi S sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Pada Selasa, tersangka dalam kasus ini Bupati Karawang Ade Swara mengaku meminta PT Tatar Kertabumi untuk membangun jembatan di atas Sungai Citarum sebelum mendirikan pusat perbelanjaan di Karawang.

"Yang selama ini saya selalu bicarakan baik dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) maupun orang-orang yang diutus oleh perusahaan, saya selalu

berbicara tentang jembatan. Saya waktu itu katakan kepada salah seorang yang diutus perusahan, tolong perusahaan bikin jembatan, paling tidak ini sebagai sumbangan untuk orang Karawang," kata Ade pada Selasa (5/8).

Rp5b miliar PT Tatar Kertabumi, menurut KPK, ingin mendirikan pusat perbelanjaan (mall) dan untuk mendapatkan surat izinnya maka Ade memeras perusahaan tersebut sebesar Rp5 miliar.

"Saya lupa (kapan pengajuan izin mal), seingat saya tahun 2013. Tapi pada saat itu terhenti karena hasil kajian Bappeda dan hampir semua dinas terkait menyatakan kurang mendukung," tambah Ade. Alasannya adalah karena mal tersebut dapat menimbulkan kemacetan.

"Kalau dilihat dari tata ruangnya memang sudah sesuai. Tetapi kalau dilihat situasi yang ada di situ sudah sangat macet sekali sehingga kami tidak berani memberikan izin sampai dibuatkan jembatan di situ," jelas Ade. Jembatan itu bisa dikerjakan seluruhnya oleh PT Tatar Kertabumi maupun bersama-sama dengan pemerintah kabuptan Karawang. "Kalau tidak secara keseluruhan, mari kita bangun

secara bersama, dari perusahaan berapa dari pemda berapa. Sampai hari terakhir saya ditangkap, saya tetap sampaikan itu kepada Bappeda," tambah Ade. Sehingga bila jembatan tersebut didirikan kajian mengenai pembangunan pusat perbelanjaan dapat diulang.

"Jadi kalau jembatan ini sudah bisa dibuat, mudah-mudahan, kajian ini bisa kita kaji ulang. Bisa kita berikan izin. Itulah yang baru satu tahun kemudian. Maaf ya kalau saya lupa, seingat saya seperti itu, tapi kemudian ada orang datang lagi, bicara lagi soal ini, tapi orangnya lain. Itulah yang saya sampaikan. Saya bicara soal jembatan," tegas Ade. Tapi Ade tidak berani menyatakan bahwa ada keterlibatan aktif PT Tatar Kertabumi untuk memberikan uang kepadanya.

"Untuk hal tanggung jawab kita semua masing-masing punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Yang pasti demi Allah saya tidak pernah memerintahkan bahkan tidak pernah bicara tentang angkaangka," ungkap Ade. Ade Swara ditangkap KPK pada Jumat (18/7) dinihari. KPK lebih dulu menangkap istrinya Nur

Latifah pada Kamis (17/7) malam.

Sebelumnya, KPK juga sudah menangkap Ali Hamidi yaitu adik sepupu Nur Latifah yang ditugasi Ade untuk mengambil uang di money changer di satu pusat perbelanjaan Karawang. Di sana petugas KPK mengamankan Ali bersama dengan pengawalnya dan pegawai dari PT Tatar Kertabumi yaitu perusahaan yang dimintai uang oleh Ade dan Nur serta pihak money changer.

Di money changer, Ali akan menukarkan uang 424.349 dolar AS yang merupakan besaran uang yang diminta Ade dan Nur agar PT Tatar Kertabumi mendapatkan SPPL sebagai syarat untuk mendirikan pusat perbelanjaan di Karawang.

KPK menyita uang pecahan 100 dolar sebanyak 4.243 lembar yang terdiri dari edisi baru dan edisi lama, pecahan 20 dolar AS sebanyak 2 lembar, pecahan 5 dolar AS sebanyak 1 lembar serta pecahan 1 dolar AS sebanyak 4 lembar.

Dari sana tim KPK bergerak ke rumah dinas Bupati Karawang dan mengamankan Nur Latifah, namun sang bupati tidak ditemukan di rumah itu. Ade Swara baru ditangkap pada sekitar pukul 01.46

WIB setelah menyelesaikan kegiatan Safari Ramadhan.

KPK menyangkakan Ade dan Nur dengan pasal 12 e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahn 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Informasi terakhir, PT Tatar Kertabumi pada Mei 2013 lalu diakusisi oleh PT Agung Podomoro Land Tbk melalui PT Pesona Gerbang Karawang dengan membeli 99,9 persen saham PT Tatar Kertabumi senilai Rp61 miliar.

Luas lahan yang diakuisisi sekitar 5,5 hektar di Karawang untuk mengembangkan superblok mini.(ANT)

KASUS SUAP PROYEK PON XVIII

PT Riau Bantah Main Mata Kurangi Hukuman Rusli Zainal PEKANBARU- Pengadilan Tinggi (PT) Riau membantah tudingan kecurangan alias "main mata" terkait putusan banding yang mengurangi hukuman penjara bagi mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dari 14 tahun menjadi 10 tahun. "Tudingan itu biasa. Tapi itu (tudingan) tidak ada bukti atau fakta pendukungnya," kata Humas Pengadilan Tinggi Riau, Tani Ginting di Pekanbaru, Rabu (6/8).

Ia telah menduga putusan tersebut pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Menurut dia, proses hukum terhadap Rusli Zainal juga masih belum final karena ia mendapat informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Tentu akan ada yang tidak puas,

tapi ini kan belum final karena masih ada kasasi," ujarnya.

Tani Ginting mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau mengurangi hukuman dalam putusan banding mantan Gubernur Riau Rusli Zainal karena mempertimbangkan terdakwa bukan merupakan inisiator dalam kasus suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau.

"Alasannya adalah karena inisiatif perbuatan (suap PON) bukan dari terdakwa, melainkan dari pihak yang lainnya," katanya.

Sebelumnya, eks Gubernur Riau Rusli Zainal alias RZ divonis bersalah dengan hukuman penjara 14 tahun, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru pada 12 Maret 2014. RZ

dijerat dua perkara, yakni suap PON dan korupsi perizinan kehutanan.

Tani Ginting mengatakan kasus banding RZ terdaftar di Pengadilan Tinggi Riau dengan perkara No.11/ Tipikor/2014/TPR. Perkara itu ditangani oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Parlindungan Napitupulu, serta dua hakim anggota Nelson Samosir dan Kasukri selaku hakim adhoc.

Majelis hakim menggelar sidang putusan pada 24 Juli 2014 atau lima hari sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah.

Ia mengatakan, majelis hakim hanya mempertimbangkan pengurangan hukuman dari penilaian kasus suap PON Riau. Hakim mengurangi hukuman empat tahun lebih rendah daripada putusan sebelumnya, sedangkan hukuman denda tetap sama.

Namun, Tani Ginting tidak menjelaskan siapa pihak lain yang dimaksud oleh majelis hakim sebagai pertimbangan pengurangan hukuman.

"Intinya itu, karena bukan terdakwa yang melakukan inisiatif awalnya," ujar Tani Ginting.

Secara terpisah Rusli Zainal melalui kuasa hukumnya, Eva Nora, mengaku bersyukur dengan putusan yang meringankan itu. Ia menilai sangat jarang masa hukuman kasus Tipikor di Indonesia dalam banding bisa menghasilkan pengurangan masa hukuman.

Meski begitu, ia menilai putusan tersebut belum memuaskan karena hukuman bagi RZ masih lebih tinggi daripada aktor utama korupsi, yang disebutnya adalah mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukman Abbas yang divonis hanya

lima tahun 6 bulan.

"Dalam persidangan tidak ada saksi yang memberatkan soal korupsi tersebut. Aktor utamanya saja hanya divonis lima tahun enam bulan, masak klien kami justru 14 tahun. Kalaupun sekarang ada pengurangan menjadi 10 tahun, bagi kami itu belum memenuhi target yang kami inginkan," kata Eva. Sebelumnya, dalam putusan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, RZ dinyatakan telah menerima hadiah dan juga melakukan suap PON Riau, serta menyalahgunakan wewenang untuk kasus kehutanan.

Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minta majelis untuk menghukum Rusli 17 tahun kurungan serta pencabutan hak-hak tertentu berupa hak politik.

Untuk korupsi PON, RZ dinyatakan terbukti telah menerima hadiah untuk melancarkan pengusulan atau pengesahan peraturan daerah (Perda) terkait PON Riau. Terdakwa disangkakan memeras kontraktor untuk memenuhi permintaan uang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau senilai Rp1,8 miliar, dan juga menerima uang sebesar Rp500 juta melalui terpidana Lukman Abbas dan ajudan terdakwa untuk revisi Perda pembangunan arena PON. Dalam persidangan itu, RZ juga disebut-sebut ikut mengatur pemberian suap yang diduga atas permintaan sejumlah politisi DPR RI hingga lebih dari 1 juta dolar AS. Hanya saja, hingga kini dugaan suap yang mengalir ke Senayan itu tak kunjung bisa dibuktikan di persidangan. (ANT)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

LSM Hamba: Tindak Tegas Pencemaran Perusahaan Abu Darso Camat Teluk Nibung Akan Ambil Tindakan Ramli Nasution

TANJUNGBALAI - Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Masyarakat Arus Bawah (LSM Hamba) meminta Kantor Lingklungan Hidup Kota Tanjungbalai maupun Camat Teluk Nibung mengambil tindakan tegas terhadap pengelolaan ikan Abu Darso yang telah mengakibatkan pencemaran air di lingkungannya.

"Selama ini masyarakat sangat dirugikan akibat dari pencemaran yang ditimbulkan perusaaan Abu Darso, air Sungai Asahan tidak lagi dapat dimanfaatkan masyarakat," kata Ramli Nasution, Ketua LSM Hamba Kota Tanjungbalai kepada Wartawan, Kamis (8/8), di Teluk Nibung.

Masih menurut Ramli, industri perikanan mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan. Pengelolaan yang belum baik menimbulkan pencemaran berupa limbah padat, limbah cair, dan bau busuk. Tidak adanya sistem pengolahan air limbah menyebabkan volume limbah melebihi kemampuan alamiah untuk mengasimilasi limbah tersebut, sehingga kawasan Sungai Asahan mengalami pencemaran berat baik secara fisik, kimia, dan biologis.

“Limbah industri perikanan berpotensi menimbulkan pencemaran karena mengandung protein dan lemak yang bersifat terlarut, tersuspensi, dan mudah terurai. Bentuk pencemaran yang timbul dan dikeluhkan masyarakat akibat limbah industri perikanan adalah pencemaran air tanah dan air permukaan, pencemaran udara berupa bau busuk dan debu/partikel, perubahan peruntukan badan air (terutama air sungai untuk kebutuhan minum, mandi, dan budidaya biota air), kematian masal biota air budidaya (ikan dan udang), konflik kepentingan, dan bentuk pencemaran lainnya,“ papar Ramli.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung SSos berulangkali gagal ditemui guna konfirmasi karena kesibukannya di lapangan. Demikian halnya Camat Teluk Nibung Fahrizal SSos, menurut stafnya, karena masih baru menduduki Camat Teluk Nibung sedang mempelajari keluhan masyarakat dan berjanji, bila benar perusahaan Abu Darso melakukan pencemaran lingkungan akan diambil tindakan tegas.

(HER)

Dana BLM Reguler Kecamatan Bintang Bayu Berkurang SERGAI - Dana BLM Reguler pada Program PNPM-Mp yang seharusnya diterima Kecamatan Bintang Bayu sebesar Rp600 juta, mengalami pengurangan hingga 11,08 persen atau sekitar Rp67.260.000,-.

"Hal itu berlaku sesuai dengan ketentuan dari pusat," kata Jekson Pasaribu ST dan Suriani SE , sebagai fasilitator teknik dan keuangan kepada KPK Pos, Kamis (7/8), di ruang kerjanya.

"Hal ini juga sudah kita sampaikan kepada seluruh kepala desa saat acara halal bi halal di kediaman Camat Bintang Bayu di Dolok Masihul dan seterusnya kita melakukan Rapat Forum Musyawarah Antar Desa Khusus (MAD Khusus) Kamis (7/8) pagi di Aula Kantor Camat Bintang Bayu.

Agendanya adalah selain membahas tentang besaran pengurangan dana yang 11,08 persen, juga sekaligus menginformasikan kondisi tesebut kepada masyarakat desa yang didanai yakni Marihat Dolok, Sarang Giting Hulu, dan Pergajahan Hulu," lanjut Pasaribu.

Dari hasil musyawarah ter-

sebut Desa Sarang Giting Hulu Perkerasan Jalan Sirtu 790 meter dana semula Rp147.510.

000,- (fisik 95 persen) menjadi Rp130.967.000,- untuk 788 Meter. Sementara Desa Marihat Dolok Perkerasan Jalan 551 meter Rp194.173.000,- (fisik) menjadi Rp172.406. 000,-. Pergajahan Hulu Sal Parit Beton 1.020 meter Rp228.317.000,menjadi Rp202.730.000,-.

"Untuk kedua desa ini untuk pengurangan volumenya masih kita hitung. Dana Operasional TPK dan UPK juga mengalami pengurangan yang sama," ujar Jekson.

Suriani menambahkan, atas kondisi ini, dengan pihak suplier sudah dilakukan kordinasi awal. "Dari ketiga desa baru Sarang Giting Hulu yang melakukan pegerjaan jadi tidak ada kendala untuk selanjutnya. Desa Damak Tolong Buho yang juga didanai dana integrasi tidak ada pengurangan dan dalam waktu dekat akan dicairkan karena swadaya masyarakat sudah berjalan," ujar Pasaribu menambahi.

(ARM)

SUMUT/ACEH

Perubahan APBD Sergai Tahun 2014 Disahkan DPRD SEI RAMPAH - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Tahun 2014 yang disampaikan Bupati Sergai Ir H Soekirman pada tanggal 17 Juli 2014, akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Sergai dalam sidang paripurnanya di Sei Rampah, barubaru ini.

Sidang paripurna anggota dewan yang dipimpin Ketua DPRD H Azmi Yuli Sitorus SH MSP juga dihadiri Bupati Sergai Ir H Soekirman, Dandim 02/04 DS Letkol Hanryan Indrawira, Wakil Ketua DPRD MY Basrun, Sayuti Nur MPd, Drs Abdul Rahim, Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, para kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Sergai.

Pandangan gabungan komisi yang pendapat akhirnya yang dibacakan oleh Labuhan Hasibuan SAg, sependapat bahwa RPAPBD Tahun 2014 yang diajukan Bupati Sergai disahkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sergai.

Dalam Perubahan APBD Kabupaten Sergai yang diajukan Bupati Ir H Soekirman kepada DPRD terdapat perubahan-perubahan baik dari pendapatan daerah maupun belanja daerah yaitu untuk sektor pendapatan yang semula dalam APBD sebesar Rp61.004.294.325, 00,setelah perubahan diperkirakan menjadi Rp69.391.988.420,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.387.694.

095,-. Sedangkan untuk belanja dae-

BERSAMA - Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi, Ketua DPRD H Azmi Yuli Sitorus, Dandim 02/ 04 DS Letkol Handryan Indrawira, Wakil ketua DPRD MY Basrun, Sayuti Nur MPd, Drs Abdul Rahim berfoto bersama. rah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.090.168.935.960,- dari anggaran sebesar Rp1.147.820.357.

971,- mengalami penurunan sebesar Rp57.651.422.010,-.

Estimasi perubahan pendapatan daerah sebagaimana yang diungkapkan Bupati Ir H Soekirman pada waktu penyampaian nota pengantar P.APBD 2014, pendapatan daerah Kabupaten Sergai menjadi Rp1.083.994.361.148,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp67.825.

996.823,- dengan anggaran semula sebesar Rp1.151.820.357.971,-.

Usai pengambilan keputusan dewan atas P.APBD Sergai itu, Bupati

Sergai Ir H Soekirman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaannya yang tulus kepada seluruh anggota dewan atas perhatiannya dalam melakukan pembahasan Ranperda P.APBD itu sehingga disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sergai.

Lebih lanjut Bupati Sergai mengharapkan kepada seluruh anggota dewan untuk mencermati materi P.APBD Tahun Anggaran 2014 dengan seksama dan kemudian memberikan saran dan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka guna keberhasilan mewujudkan cita-cita luhur

bersama membangun masyarakat, membangun daerah Kabupaten Sergai yang Pancasilais, religius, modren, kompetitif, dan berwawasan lingkungan.

H Soekirman dalam kesempatan itu juga mengingatkan semua pihak termasuk pimpinan SKPD untuk bekerja keras dengan segala kemampuan sehingga pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakat pada Tahun 2014 yang tinggal beberapa bulan lagi dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan. (ARM)

Hasil Temuan Sidak Wali Kota Medan

Ada Pungli Pengurusan Akte Kelahiran di Disdukcapil MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menemukan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab kepada warga pada saat mengurus akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.

Jika proses pengurusan akte kelahiran ingin cepat selesai, warga pun diharuskan membayar Rp50 ribu.

Selain pungli, wali kota juga banyak menerima keluhan sejumlah warga terkait lamanya proses pengurusan akte kelahiran di Kantor Disdukcapil. Malah ada beberapa warga yang mengaku sangat kecewa, sebab akte kelahiran yang diurus tak kunjung selesai meski proses pengurusannya sudah lebih dari setahun.

Temuan ini terungkap pada saat wali kota melakukan inpeksi mendadak (sidak) di Kantor Disdukcapil Jalan Iskandar Muda Medan, Senin (4/8). Ketika itu wali kota yang datang didampingi Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay SH dan Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP, ingin melihat sejauh mana kesiapan jajaran Disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada warga usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1435 H selama sembilan hari.

Begitu berpapasan dengan sejumlah warga, wali kota langsung bertanya soal tanggapan warga terkait pengurusan akte kelahiran yang dilakukan. Warga yang ditanya dengan jujur mengaku sangat kecewa, sebab oknum pegawai di bagian kasir minta bayaran Rp50 ribu jika akte kelahiran yang diurus mau cepat selesai.

“Jika bayar Rp50 ribu, pegawai di bagian kasir mengatakan akte kelahiran akan selesai dalam waktu seminggu. Apabila saya tidak mau membayar, akte kelahiran lama selesainya, bisa berbulan-bulan.

Berhubung saya sangat membutuhkan akte kelahiran, permintaan tersebut langsung saya penuhi,” ungkap seorang ibu rumah tangga yang mengaku bernama Maria.

Penjelasan Maria langsung diamini seorang wanita paro baya yang berada di sebelahnya. Dia mengaku akte kelahirannya tak kunjung selesai walau pengurusannya sudah sebulan lebih akibat tidak membayar kepada oknum pegawai di bagian kasir tersebut. Untuk meyakinkan wali kota, ibu wanita itu kemudian menunjukkan kertas tanda bukti pengurusan. Padahal seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapinya.

Wajah wali kota langsung berubah merah mendengar penjelasan kedua ibu rumah tangga tersebut.

“Tidak ada pembayaran dalam pengurusan akte kelahiran, semuanya gratis. Jadi coba ibu tunjukkan sekarang kepada saya siapa yang minta bayaran Rp50 ribu agar akte kelahiran cepat selesai,” kata Wali kota

Kedua ibu rumah tangga itu selanjutnya membawa wali kota menuju lantai dua. Mereka kemudian serentak menunjuk bagian kasir. Di tempat itu mereka mengaku diminta membayar Rp50 ribu supaya akte kelahiran cepat selesai. Wali kota langsung memanggil pegawai yang bertugas di bagian kasir. Dalam hitungan detik, seorang pegawai pria datang sambil berlari dan mengaku sebagai kasir.

Ketika Eldin menanyakan kebenaran pengakuan kedua ibu rumah tangga tersebut, pria itu hanya bisa terbungkam sambil menundukkan kepala. Sikap pria itu langsung membuat Eldin marah. “Kalian jangan main-main ya. Kalau melakukan pengutipan lagi, langsung saya pecat. Saya tidak main-main.

Pengurusan akte kelahiran gratis, warga hanya membayar sesuai yang telah ditetapkan dalam retribusi. Jadi layanilah warga dengan sebaik-baiknya. Saya minta akte kelahiran kedua ibu ini harus selesai dalam empat hari,” tegas wali kota.

Setelah itu seorang ibu rumah tangga lainnya datang menghampiri wali kota. Perempuan berambut pendek yang mengaku bernama Melfi menyampaikan keluhan dan kekecewaannya kepada orang nomor satu di Pemko Medan tersebut.

Melfi mengatakan akte kelahirannya sudah setahun lebih tidak selesai. “Ini buktinya, Pak,” ujar Melfi sambil memberikan kertas tanda bukti pengurusan akte kelahiran yang telah dilakukan.

Tidak hanya Melfi, pasangan suami istri muda juga mengaku

kepada wali kota jika akte kelahiran anaknya yang telah diurus setahun lebih tak selesai-selesai.

Akibatnya mereka harus bolakbalik mendatangi Kantor Disdukcapil, sebab pihak kelurahan menjelaskan kepada mereka bahwasannya kertelambatan itu terjadi di Disdukcapil.

Wali kota langsung menegur Sekretaris Disdukcapil Bahrian terkait lamanya proses penguruan akte kelahiran. Sambil menyerahkan kertas tanda bukti pengurusan akte kelahiran, Eldin minta Bahrian secepatnya menyelesaikan pengurusan akte kelahiran tersebut.“Saya minta ini secepatnya diselesaikan!

Setelah ini saya tidak mau mendengar ada keluhan sepeerti ini lagi,” tandasnya.

Usai sidak, wali kota menjelaskan kepada wartawan ada oknum pegawai yang coba "bermainmain api" di Kantor Disdukcapil Medan dengan melakukan pungli kepada warga yang tengah mengurus akte kelahiran. Untuk itu wali kota berjanji akan mengambil tindakan tegas, sehingga tindakan seperti itu tidak terulang kembali.

“Jadi saya kembali memberitahukan kepada seluruh warga, tidak ada biaya yang dikutip dalam pengurusan akte kelahiran. Artinya, pengurusan akte kelahiran gratis.

Yang dibayar warga hanya biaya yang telah ditetapkan dalam retribusi. Kepada seluruh jajaran pegawai di Disdukcapil, saya minta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (VIN)

Pasca Lebaran, 98 Persen PNS Serdang Bedagai Masuk Kantor SEI RAMPAH - Setelah satu minggu libur bersama menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman didampingi Kepala BKD H Ifdal SSos MAP dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, Senin (4/8), melakukan sidak ke seluruh SKPD termasuk ke kantor camat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dari hasil inspeksi yang dilakukan itu, sekitar 98 persen PNS di lingkungan Pemkab Sergai hadir dan telah melaksanakan aktivitas sesuai tugas pokok masing-masing.

Bupati Sergai H Soekirman ketika melakukan inspeksi di seluruh SKPD yang berlokasi di luar kompleks kantor bupati di Sei Rampah diawali dari Kantor Camat Perbaungan seluruh PNS hadir. Kemudian di Dinas Bina Marga yang diterima Kadis Darwin Sitepu

ditemukan jumlah PNS yang izin tidak hadir dua orang dari 53 PNS yang ada di SKPD ini. Inspeksi berikutnya dilakukan Bupati ke SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PDSA) dan berakhir ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Ketika melakukan inspeksi itu, Bupati H Soekirman mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aidin Walfaidzin serta mohon maaf lahir dan batin. Disampaikan juga sebentar lagi Bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-69 pada tanggal 17 Agustus 2014 mendatang. Di hadapan jajaran PNS Bupati Sergai menghimbau agar tetap menjaga dan memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Hal ini bisa dibuktikan dengan menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelayan pu-

blik dalam mendukung pembangunan di daerah itu.

Lebih lanjut disampaikan Bupati Sergai, menghadapi perhelatan Pilbup Tahun 2015 mendatang, seluruh elemen masyarakat hendaknya tidak langsung terpancing isu-isu yang belum jelas yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. "Kita harus selalu menjaga kebersamaan dan kekondusifan agar tercipta ketentraman dan ketertiban," katanya.

Di akhir arahannya, H Soekirman berpesan kepada seluruh PNS jajaran Pemkab Sergai agar selalu bekerja keras dan mempunyai disiplin yang tinggi agar tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan prestasi yang telah diraih.

Secara terpisah, hal yang sama juga dilakukan Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi didam-

pingi Asisten Pemerintahan Umum Drs Ramses Tambunan MSi, Asisten Ekbangsos Drs H Hadi Winarno MM, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik H Rapotan Siregar SH MAP, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Drs Djamal Agustar, dan Kakan Kesbanglinmas Pol Drs Purba Siregar ketika melakukan inspeksi ke SKPD yang lokasinya berada di dalam dan di luar kompleks kantor bupati, di antaranya Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tarukim Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Sedangkan tim lain yang dipimpin para asisten dan sejumlah pejabat eselon II Pemkab Sergai melakukan inspeksi ke seluruh kantor camat, puskesmas, dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di kabupaten itu. (ARM)

SIDAK - Bupati Sergai Ir H Soekirman melakukan inspeksi mendadak pasca cuti bersama Idul Fitri 1435 H ke SKPD ditempat terpisah di dalam dan di luar kompleks Kantor Bupati Serdang Bedagai, Senin (4/8).

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

Undang-Undang Pilkada Disahkan September 2014 MEDAN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengatakan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah akan akan disahkan pada pertengahan September 2014.

Komisi II menurutnya akan memprioritaskan pengesahan undang-undang tersebut, mengingat sejumah daerah akan menggelar pilkada pada Tahun 2015 mendatang.

"Tinggal keputusan, karena sudah 2,5 tahun sejak diusulkan. Memang perdebatannya alot menyangkut apakah kepala daerah bupati/walikota akan dipilih langsung atau tidak. Kalau gubernur sudah ditentukan masih dipilih langsung," katanya di Medan, Selasa (5/8).

Naja menjelaskan, secara keseluruhan undang-undang tersebut tinggal menyisakan poin persetujuan dari anggota dewan saja. Sebab, berbagai aturan-aturan lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pilkada sudah selesai dibahas dalam kurun waktu 2,5 tahun tersebut. "Yang pasti akan selesai sebelum akhir periode kami," ungkapnya. (MBC)

Wali Kota Harapkan Terus Dukungan Ulama MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menghadiri acara halal bi halal di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Prof DR M Hatta di Jalan Bambu VI Medan, Selasa (5/8). Di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama dan tokoh lintas agama yang hadir, mantan Sekda Kota Medan ini minta saran dan dukungan penuh dalam membangun Kota Medan, terutama pembinaan umat.

Menurut wali kota, selama ini Pemko Medan telah menjalin kerjasama dengan MUI Kota Medan dalam pembinaan umat dengan melaksanakan sejumlah kegiatan.

“Alhamdulillah kerjasama ini pun mendapat dukungan penuh dari para tokoh masyarakat, alim ulama maupun tokoh lintas agama. Saya berharap dukungan ini terus diberikan. Tanpa dukungan semua pihak, pemerintah tak dapat menjalankan pembangunan,” kata wali kota.

Eldin menambahkan, Pemko Medan dalam melaksanakan pembangunan tidak setengah-setengah agar masyarakat dapat merasakan hasilnya. Di bidang kesehatan, Eldin mengatakan pihaknya siap 24 jam penuh untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang membutuhkannya, terutama dari keluarga kurang mampu.

Kemudian di bidang pendidikan, wali kota tengah berupaya melakukan pemerataan sehingga mutu dan kualitas pendidikan di seluruh sekolah sama. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi sekolahsekolah favorit di Kota Medan. Dengan begitu seluruh masyarakat, termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas untuk anak-anaknya.

“Untuk mewujudkan hal ini tentunya tidak mudah, Pemko Medan melalui instansi terkait akan terus bekerja keras guna merealisasikannya. Selain itu tentunya kita membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama para stakeholder pendidikan. Insya Allah dengan kebersamaan dan keinginan kita yang kuat untuk memajukan tingkat pendidikan di Kota Medan, keinginan itu dapat diwujudkan,” ungkapnya.

Selanjutnya wali kota menyampaikan permintaan maafnya apabila program pembangunan yang dilakukan Pemko Medan selama ini, belum sepenuhnya memuaskan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu bersama seluruh jajaran Pemko Medan, Eldin berjanji akan terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat.

Acara halal bi halal ini turut dihadiri Wakil Sekjen MUI Pusat Dr H Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Sumut Prof DR H Abdullah Syah MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Sumut Drs H Abd Rahim, Ketua DPRD Medan Drs Amiruddin, Mayor Pnb Firdaus mewakili Danlanud Soewondo Medan, Kajari Medan Muhammad Yusuf SH, Ketua FKUB Kota Medan Drs Palit Muda Harahap, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan H Iwan Zulhami, tokoh masyarakat, alim-ulama, tokoh lintas agama, pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan serta undangan lainnya.

Wakil Sekjen MUI Pusat Dr H Amirsyah Purba dalam sambutan singkatnya mengatakan, halal bi halal sangat penting dilakukan setelah seluruh warga baru saja menyelesaikan tahapan untuk mensukseskan proses demokrasi.

Melalui halal bi halal ini diharapkan dapat menguatkan kembali tali silaturahmi. Apalagi jika silaturahmi itu dilandasi dengan pondasi keimanan yang sangat kuat. Sebab, sebuah negara bisa hancur dan porak-poranda apabila masyarakatnya tidak lagi memiliki prinsipprinsip keimanan yang kuat.

Selain bersilaturahmi, acara halal bi halal ini juga diisi dengan tausiah yang disampaikan KH Amiruddin MS. Sedangkan Ketua MUI Kota Medan Prof DR M Hatta berharap melalui halal bi halal yang digelar ini hubungan antara ulama dengan umarah semakin baik, terutama dalam melakukan pembinaan umat.

(VIN)

SUMUT/ACEH

Komisi B "Usir" Pejabat RS Pirngadi dari Ruang Rapat MEDAN - Komisi B DPRD Kota Medan "mengusir" sejumlah pejabat utusan RSUD dr Pirngadi Medan dari ruang rapat saat berlangsungnya rapat lanjutan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2014, Rabu (6/8), di gedung dewan.

Pasalnya, komisi B kecewa dengan pihak RSUD dr Pirngadi Medan karena tidak menguasai dan tidak mampu mempertanggungjawabkan nomenklatur anggaran yang diajukan rumah sakit milik Pemko Medan itu.

Di antara nomenklatur anggaran yang tidak dapat dijelaskan pihak RS Pirngadi seperti pada item pendapatan. Di dokumen yang disampaikan pihak RS Pirngadi sebesar Rp163 miliar lebih. Sementara di dokumen nota keuangan yang di-

Gedung DPRD Medan sampaikan ke dewan sebesar Rp168 miliar, sehingga ada selisih Rp5 miliar lebih.

“Coba perjelas, kenapa berbeda data yang ada sama kami

(dewan - red) dengan data yang bapak sampaikan,” tanya Ketua Komisi B Landen Marbun kepada pihak RS Pirngadi saat memimpin rapat tersebut.

Hal sama juga terlihat di item belanja. Di sana tercantum nomenklatur Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Kecamatan Medan Deli sebanyak 1 unit.

“Ini kan (nomenklatur) di dinas kesehatan, kenapa bisa ada di RS Pirngadi. Ini harus bisa diterangkan, karena setiap nomenklatur yang tertera di sini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa, berarti pihak RS Pirngadi hanya copy paste,” kata Wakil Ketua Komisi B HT Bahrumsyah.

Terkait pertanyaan dewan, pihak RS Pirngadi tidak dapat menjawab dan menjelaskan terjadinya selisih angka dan item kegiatan yang tertera pada dokumen nota keuangan yang diajukan. Pihak RS Pirngadi sempat menelepon pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Medan, namun tidak berhasil mendapatkan keterangan.

Melihat hal itu, Landen Marbun selanjutnya meminta pihak RS Pirngadi kembali

memperbaiki nota keuangan pada P-APBD 2014. Landen mengharapkan pihak RS Pirngadi tidak hanya mampu dan menguasai manajemen kesehatan saja, tetapi juga manajemen anggaran atau keuangan.

Sedangkan Bahrumsyah mengaku aneh melihat pihak RS Pirngadi yang hanya mem-print out data anggaran, tetapi tidak menguasai anggaran yang akan dipergunakan.

“Silakan klarifikasi dulu dokumen keuangan ini, jangan anggaran yang diajukan kita tidak menguasainya,” kata Bahrumsyah.

Sebelumnya pihak RS Pirngadi menerangkan pada PAPBD TA 2014 pada item belanja sebelum perubahan sebesar Rp160 miliar lebih dan setelah perubahan sebesar Rp185 miliar lebih atau terjadi penambahan sekitar Rp25 miliar lebih.

Penambahan itu dialokasikan untuk belanja obat-obatan/farmasi dan pembekalan kesehatan masyarakat.

(AND)

Tingkat Kehadiran PNS Pemko Medan 98,35 Persen MEDAN - Tingkat kehadiran PNS di lingkungan Pemko Medan pada hari pertama kerja usai liburan panjang selama sembilan hari guna merayakan Hari Raya Idul Fitri 1435 H mencapai 98.35 persen. Dari jumlah itu PNS yang tidak hadir tanpa keterangan 0 persen, sedangkan sisanya yang tidak masuk akibat sakit maupun izin cuti.

Demikian hasil rekapitulasi laporan tim inpeksi mendadak (sidak) yang diturunkan Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi ke seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan kantor kecamatan di lingkungan Pemko Medan, Senin (4/8). Umumnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disidak ini adalah non-guru.

“Alhamdulillah tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Pemko Medan mencapai 98,35 persen. Umumnya pegawai yang tidak hadir karena sakit, izin dan cuti. Sedangkan pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan tidak ada,” kata wali kota ketika memimpin sidak di Dinas Kesehatan Kota Medan Jalan Rotan Medan.

Dijelaskan Wali kota, jumlah PNS di Kota Medan saat ini sebanyak 18.172 orang. Dari jumlah tersebut, 9.131 orang merupakan PNS non-guru dan 9.041 orang lagi merupakan guru. Untuk itulah wali kota berharap agar tingkat kehadiran ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya.

Untuk memantau tingkat kehjadiran pegawai, wali kota menurunkan 11 tim yang disebar ke seluruh SKPD dan kecamatan. Sebagai contoh Tim I yang dipimpin Kepala BKD Kota Medan Lahum SH melakukan sidak ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Penanaman Modal Daerah.

Dalam sidak di Dinas Kesehatan, wali kota kembali menegaskan untuk terus meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Bagi seluruh ke-

pala puskesmas maupun puskesmas pembantu yang hadir di Dinas Kesehatan, Eldin menegaskan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu.

Eldin mengaku, selama tujuh bulan Tahun 2014 berlalu, ia masih mendengar keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas. Karenanya dia minta kepada Kadis Kesehatan kota Medan drg Usma Polita untuk melakukan sejumlah perbaikan dan pembenahan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan menjadi lebih baik lagi.

“Khusus kepada kepala puskesmas, saya minta mereka tidak hanya hanya terpaku menunggu masyarakat datang untuk berobat saja tetapi juga terus melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat bagaimana cara hidup yang sehat sehingga tidak

jatuh sakit,” ungkapnya.

Untuk mendukung itu, wali kota mengatakan akan memberikan pembekalan-pembekalan kepada seluruh kepala puskesmas. Selain itu harus mengaktifkan kembali seluruh posyandu yang ada. Wali kota yakin kehadiran posyandu sangat membantu untuk meningkatkan derajat kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sebelumnya Sekda Kota Medan Ir Sayaiful Bahri Lubis memimpin apel pertama seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kota Medan. Ketika memberikan arahan, sekda mengajak kepada seluruh pegawai, terutama yang baru selesai menjalankan ibadah puasa agar intropeksi diri agar ke depannya lebih baik lagi dan mendapat hidayah dari Allah SWT. Selain mengajak intropeksi, sekda juga minta kepada seluruh pegawai agar senantiasa bekerja dengan penuh keikhlasan.“Jika bekerja dengan ikhlas, kita pasti tanpa beban dan terus berbuat yang terbaik.

Kita adalah pelayanan masyarakat, buka raja yang harus

dilayani. Untuk itu lakukanlah perubahan dan kita harus kembali on the track. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dan jangan pernah sekalipun punya niat kurang baik kepada orang lain,” pesannya.

Selanjutnya Sekda mengingatkan apabila dalam melaksanakan pekerjaan menemui masalah, segera sampaikan kepada atasan guna dicarikan solusi mengatasinya. Dengan begitu pekerjaan yang dijalankan akan terasa lebih ringan. “Mari kita bersama-sama dan bergandengan tangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” pesannya.

Usai apel, sekda bersama seluruh pejabat eselon II bersilaturahmi sekaligus berhalal bi halal dengan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kota Medan. Diharapkan memalui silaturahmi dan halal bi halal ini semakin menguatkan sinergitas dan kebersamaan di antara para pegawai dengan pejabat sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik kepada masyarakat.

(VIN)

Wali Kota Medan:

Pungli Harus Hilang dari Sekolah dan Disdik MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi minta pungutan liar (pungli) yang selama ini acap kali terjadi di sekolah-sekolah harus dihilangkan. Jika ditemukan masih ada yang melakukan pungli, maka siapa pun dia langsung ditindak tegas. Tindakan tegas itu mulai dari mutasi sampai dengan pemecatan.

"Kemarin kita menangkap tangan oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan melakukan pungli kepada warga pada saat mengurus akte kelahiran.

Oknum itu langsung kita tindak tegas dengan memutasinya,” kata Wali Kota ketika menghadiri acara halal bihalal yang digelar Kadis Pendidikan Kota Medan Drs Marasutan Siregar MPd di kediamannya, di Jalan Nasional Medan, Rabu (6/8).

Eldin selanjutnya mengungkapkan, dirinya juga mendengar ada pungli di lingkungan Dinas Pendidikan pada setiap kali penerimaan siswa baru (PSB). Hanya saja informasi itu belum bisa dibuktikannya. “Suaranya nyaring kali kita dengar namun belum bisa dibuktikan. Jika nantinya ketahuan pasti langsung ditindak tegas," ungkapnya.

Untuk itulah mantan Sekda Kota Medan ini langsung menegaskan, ke depannya dia tidak mau mendengar lagi adanya pungli di sekolah maupun kan-

Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi istri Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin dalam sebuah kegiatan sosial belum lama ini. tor Dinas Pendidikan Kota Medan dengan alasan apa pun. "Kalau dulu ada kewajiban guru menyetor ke dinas dan dinas ada kewajiban menyetor ke atasan.

Makanya, apa yang saya sampaikan berhubungan dengan acara halal bihalal ke depan sudah tidak ada pungli seperti itu lagi,” tegasnya seraya mengkritisi seharusnya acara halal bi halal ini dihadiri para guru.

Kemudian Eldin berharap pelayanan yang dilakukan tidak boleh karena sesuatu hal, makanya pungli itu harus dihilangkan dan memang tidak boleh dilakukan. Dia berharap dari halal bi-

halal yang digelar Dinas Pendidikan ini dapat menjadi momentum untuk bertekad membersihkan pungli baik di sekolah maupun di lingkunagn dinas Pendidikan Kota Medan.

“Jika ada niatan untuk membersihkan pungli, Insya Allah pendidikan di Kota Medan akan jauh lebih baik. Selain itu saya juga berharap dengan sinergitas yang dibangun Dinas Pendidikan tidak ada lagi saling mencurigai, sehingga sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Ke depan, kata Eldin, pendidikan yang akan dilakukan bisa

berjalan dengan baik dan Pemko Medan melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) akan merehab semua sekolah yang rusak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. "Kita akan membenahi sekolah supaya semua sekolah di Kota Medan menjadi sekolah favorit. Jadi, semua sama dari mulai SMA 1 Medan sampai SMA 20," ujarnya.

Walikota meminta kepada Kadis Pendidikan agar menggelar silaturahmi halal bihalal tidak hanya dihadiri kepala sekolah, tetapi juga guru-guru.

Menurutnya, saat ini ada empat hal yang membuat guru-guru

senang menyambut lebaran yakni gaji ke 13, intesif, rapel dan dana sertifikasi. "Empat hal ini merupakan berkah Idul Fitri yang harus disyukuri," katanya.

Sementara itu Kadis Pendidikan Kota Medan Drs Marasutan Siregar MPd, mengaku dugaan pungli yang disampaikan Wali Kota Medan baru berupa sinyalemen tetapi sampai saat ini belum ada laporan di lapangan.

"Kalau masalah penerimaan siswa baru semua diberdayakan kepala sekolah bagaimana yang terbaik," jelasnya.

Menurut Marasutan saat ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ada dua. Pertama, akses pemertaan dan perluasaan. Artinya, seluruh usia sekolah harus terakses di sekolah pemerintah karena ketidakmampuan dan keterbatasan pemerintah melalui APBN dan APBD sekolah masih terbatas.

Makanya muncul adanyaan dugaan pungli karena keterbatasan daya tampung. "Sekarang ada juga ada yang beranggapan sekolah ini favorit semua karena penilaian masyarakat dan program masyarakat itu sendiri. Biasanya masyarakat melihat sekolah favorit dari hasil lulusan yang banyak diterima di perguruan tinggi negeri," ujarnya.

(VIN)

10

KPK POS E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

KRIMINAL

Ops Ketupat Toba 2014 di Sibolga, Tidak Ada Pelanggaran SIBOLGA - Operasi Ketupat Toba tahun 2014 dalam menyambut perayaan Idul Fitri 1435 H yang dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2014 hingga 6 Agustus 2014 di Kota Sibolga, hingga berakhirnya operasi tersebut ternyata Nihil Pelanggaran Lalu lintas.

Hal tersebut dikatakan Kapolres Sibolga, AKBP Guntur Agung Supono SIK, MSI melalui Kasubbag Humas Polres Sibolga, Ipda R Sormin, kepada Wartawan Kamis (7/8) kemaren di Mapolres Sibolga, Dikatakannya situasi masyarakat yang datang maupun yang balik dari dan ke Kota sibolga untuk perayaan idul fitri 1435 H, situasi Kamtibmas di kota Sibolga cukup kondusif, arus mudik lebaran juga aman dan lancer ujarnya “Selama berlangsungnya operasi ketupat Toba tahun 2014, tidak ada ditemukan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan pengguna jalan meninggal dunia, luka luka ringan maupun luka berat. Polres Sibolga mengucapkan banyak terima kasih pada masyarakat yang telah mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga pelaksanaan operasi ketupat toba tahun 2014 dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar,” ujar Sormin.

Ipda R Sormin Terkait adanya isu ISIS, menurut Kasubag Humas polres Sibolga, R. Sormin pihak polres Sibolga juga menghimbau kepada masyarakat kota Sibolga untuk tidak terpengaruh ataupun resah terhadap isu tersebut.

“Kita Meminta kepada masyarakat kota Sibolga, Apabila ada menemukan ataupun mengetahui tentang hal tersebut, silahkan melaporkannya pada pihak Polres Sibolga,” ujar Kasubbag Humas Polres Sibolga IPDA R Sormin. (KS)

motif pemotongan alat vital tersebut," kata Andry Kasus mutilasi terungkap di Siak dan Bengkalis, Riau. Sedikitnya ada 6 bocah yang menjadi korban mutilasi dalam kasus ini.

Kapolres Bengkalis, AKBP Andry Wibowo mengungkapkan hal itu, Kamis (7/8) malam. Andry menjelaskan, bahwa kasus pembunuhan ini awalnya ditangani Polres Siak. "Pelaku pembunuhan itu dilakukan pasangan suami istri. Korbannya rata-rata anak di bawah umur," kata AKBP Andry.

Masih menurut Andry, ada dua laporan soal kehilangan anak di wilayah hukumnya. Usianya antara 10 dan 11 tahun."Keduanya dinyatakan hilang sejak beberapa waktu lalu. Yang satu anak SD yang satu lagi anak keterbelakang mental," kata AKBP Andry.

Pihak Polres Siak dan Bengkalis sama-sama melakukan olah TKP di Kecamatan Mandau Bengkalis.

Ada dua lokasi yang saling berdekatan ditemukan tengkorak manusia."Penemuan tengkorak ini atas pengakuan kedua tersangka.

Namun apakah kerangka manusia itu adalah kedua anak yang dilaporkan hilang? Kita akan menunggu hasil tes DNA," kata Andry.

Pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus pembunuhan tersebut. Bisa jadi korban tindakan sadis pasangan suami istri ini masih ada."Kita masih mendalami kasus ini. Untuk sementara ada 4 laporan di Polres Siak dan 2 laporan di wilayah hukum kami," kata Andry.

(SBC)

Kasus Pencabulan Pangdam & Danlanud Diminta Pecat Tersangka MEDAN - Keluarga korban pencabulan yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lanud Soewondo, menuntut sekaligus meminta Pangdam I/BB dan Danlanud Soewondo Medan untuk memberhentikan tersangka, Martin Sidabutar, dari kepegawaiannya. Sebab, perbuatan tersangka bukan hanya telah mencoreng institusi tempatnya bekerja, tetapi juga telah menghancurkan masa depan korban.

"Memang sekarang tersangka sudah diproses di Mapolresta. Tapi, kita minta yang bersangkutan dipecat," tegas pihak dari keluarga korban, CP Nainggolan SE MAP, kepada wartawan, Kamis (7/8).

Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan, perbuatan bejat tersangka itu terjadi sekitar satu bulan lalu, dengan modus bisa memasukkan korban menjadi Polisi Wanita (Polwan). Namun, kata CP, janji dimasukkan menjadi Polwan itu tidak kunjung terealisasi. "Justru, cucu kita menjadi korban pencabulan tersangka," kata Nainggolan.

Bahkan, sebut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Utara ini,

Kasus Penipuan

Pengacara Asal Jakarta Laporkan Ketua LSM ke Polisi MEDAN - Terkait dugaan penipuan, seorang pengacara asal Jakarta, Benari Simbolon SH mengadukan Jupiter R Tamba, yang dikenal sebagai ketua LSM serta pimpinan sebuah media cetak.

Pasutri Mutilasi Enam Bocah PEKANBARU - Pembunuhan secara sadis terhadap enam bocah dilakukan pasangan suami istri (pasutri) asal Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, Riau. Setiap korban dicekik hingga tewas dan alat vitalnya dipotong.

Kapolres Bengkalis, AKBP Andry Wibowo mengungkapkan hal itu, Jumat (8/8). Dia menjelaskan, saat ini baru enam korban yang berhasil ditemukan kerangkannya.

Pelaku suami istri nisial MD dan DD, kata Andry, membunuh para korbannya di wilayah Kabupaten Siak. Namun sebagian korbannya sengaja dibuang untuk menghilangkan jejek di wilayah Kabupaten Bengkalis.

"Kepada penyidik, tersangka mengaku membunuh dengan cara mencekik leher korbannnya hingga tewas. Setelah itu pelaku baru memotong alat vital korbannya," kata Andry.

Andry menyebutkan, kasus ini awalnya ditangani Polres Siak Riau. Ini atas laporan sejumlah warga atas kehilangan anak-anak mereka. Setelah terungkap, ternyata di Polres Bengkalis juga ada dua keluarga mengaku kehilangan anak-anak mereka.

"Kemarin kita lakukan olah TKP bersama atas dua lokasi penemuan tulang belulang. Nah apakah tulang belulang yang ditemukan di wilayah Bengkalis merupakan korban asal ditempat kami, ini masih menunggu hasil test. DNA," kata Andry.

Lantas apakah alat vital setiap korbannya dimakan tersangka?

"Itu yang belum kita ketahui, apa

SUMUT/ACEH

dari informasi yang beredar kejadian yang sama juga pernah dialami oleh seorang wanita berdarah Aceh. "Perbuatan seperti Ini tidak bisa ditolerir, karena ini sudah bejat moralnya," tegas CP lagi.

Selain meminta tersangka dipecat, tambah CP Nainggolan, pihak keluarga juga meminta Polresta Medan yang menangani kasusnya, tidak memberikan penangguhan penahanan.

"Jadi, demi proses keadilan kita akan kawal terus kasus ini agar tersangka benar-benar diberikan hukuman setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya," ungkapnya.

CP juga meminta pihak Komisi Perempuan untuk mengawal kasus ini. “Karena kasus ini telah menjatuhkan martabat dan masa depan perempuan. Jadi, kasus ini harus menjadi perhatian serius kita,” pungkasnya.

Sementara informasi dari Polresta Medan menyebutkan, tersangka saat ini sudah ditahan guna proses pemeriksaan dan kasusnya kemungkinan akan segera P21 (berkas lengkap) untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. (SBC)

Dalam pengaduannya yang diterima polisi dengan surat tanda terima laporan polisi Nomor STTLP/1950/K/VIII/2014/ SPKT RESTA MDN itu Benari Simbolon melaporkan telah terjadi penipuan/penggelapan, sesuai pasal 378 atau 372 KUHPidana dengan TKP di wilayah hukum Polresta Medan oleh terlapor, pada Kamis (10/7), dengan kerugian lebih dari Rp25 juta.

Dalam berita acara pemeriksaan, Rabu (6/8), di hadapan petugas Polresta Medan Aiptu Muhammad Nasir, pelapor Benari Simbolon SH yang beralamat di Komplek Kimia Farma II/21 Rt/Rw 006/014 Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan Jalan Abadi No 69 H Lingkungan 20 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal itu menjelaskan kronologis terjadinya penipuan dimaksud.

"Atas pertanyaan yang diajukan penyidik selaku yang memeriksa, saya memamparkan peris-

Benari Simbolon SH saat menyampaikan laporannya di Mapolresta Medan. tiwa penipuan dan atau pengge- bernama Tengku Erry adalah lapan yang terjadi terhadap diri adik angkatnya," jelas Benari.

"Oleh karena anak saya bersaya yang dilakukan seorang laki-laki yang saya kenal ber- nama Dian Purnama baru saja nama Jupiter R Tamba umur selesai S1. Selanjutnya saya mesekitar 60 tahun pekerjaan me- minta kepada Jupiter R Tamba ngaku sebagai wartawan ala- supaya dia dapat membantu mat Jalan Pelita IV Gang Dame anak saya untuk menjadi pegawai di Kantor Gubernur SumaNo 8 Medan," katanya.

Diceritakannya, mulanya tera Utara lalu Jupiter R Tamba pada sekitar Bulan Maret 2013 menyanggupinya,” sambungnya.

Selanjutnya, kata Benari Simdirinya bertemu dengan Jupiter R Tamba yang kemudian menga- bolon, karena dirinya ada pekertakan bahwa ada penerimaan jaan di Medan, maka dia sering pegawai di Kantor Gubernur bertemu dengan Juiter R Tamba Sumatera Utara di Medan de- di Medan yaitu sekitar Bulan ngan persyaratan sarjana (S1). Maret, April dan Mei 2013. "Se"Dan dia mengatakan dapat lanjutnya Jupiter R Tamba mememasukkan anak saya karena ngatakan saya harus memperWakil Gubernur Sumut yang siapkan biaya sebanyak Rp100

juta. Maka setelah memberikan biodata anak saya kepada Jupiter R Tamba lalu saya menghubungi istri saya supaya mengirimkan uang sebanyak Rp25 juta sebagai uang panjar," katanya.

"Sehingga pada tanggal 18 Juli 2013 istri saya R Elisabet Sembiring mengirimkan uang sebanyak Rp25 juta ke rekening No 1083-01-001313-50-2 atas nama Jupiter selanjutnya Jupiter R Tamba mengatakan, paling lambat Bulan Agustus 2013 keluar pengumuman dimaksud,” katanya lagi.

Maka setelah masuk Bulan Agustus 2013, Benari Simbolon menghubungi Jupiter R Tamba namun tidak berhasil. Lalu Benari juga datang ke Medan, namun Jupiter R Tamba tidak dapat ditemui. "Sekitar seminggu kemudian saya kembali lagi ke Medan sehingga saya dapat bertemu dengan Jupiter R Tamba, namun pada saat itu Jupiter R Tamba mengatakan, belum ada pengumuman, mungkin Bulan April 2014," kata Benari.

"Setelah masuk Bulan April 2014, saya menghubungi teleponnya dan juga mengirim SMS ke teleponnya, namun tidak dijawab sehingga barulah saya sadari bahwa saya telah ditipu oleh Jupiter R Tamba dan uang milik saya itu telah digelapkannya," kata Benari mengakhiri keterangannya, sebagaimana dicatat dalam berita acara pemeriksaan. (RPS)

Kejatisu Resmi Tahan Rajab Lubis MEDAN – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan Rajab Lubis bersama Zakaria Harahap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Eva Yunismin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rehabilitasi SD dan SMP Negeri/Swasta dan Pengadaan Alat Laboratorium SMP dan Alat Peraga SD Kota Medan DAK 2012, Kamis (7/8) resmi ditahan Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Sebelum dilakukan penahanan ketiga tersangka menjalani

pemeriksaan intensif di lantai dasar Ruang Pidsus Kejati Sumut selama 6 jam.

Dalam keterangan persnya, Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama Pasaribu menjelaskan, penahanan ketiganya terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran rehabilitasi sekolah di Medan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti selama proses penyidikan, ketiganya secara bersama-sama terindikasi melakukan ratifikasi atau menerima

sesuatu dalam proyek pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar dan pembangunan yang diperuntukan kepada 80 SD dan 30 SMP di Medan yang bersumber dari DAK Dinas Pendidikan Kota Medan senilai Rp40 miliar Tahun Anggaran 2012.

Lebih lanjut Chandra mengemukakan, dari hasil penyidikan ketiga tersangka terbukti menerima gratifikasi. Sebagaimana telah diekspos sebelumnya, gratifikasi yang diterima ketiganya mencapai Rp600 juta lebih.

Tersangka ZH dan EY sudah me-

ngembalikan dana tersebut sebesar Rp135 juta.

Chandra juga mengemukakan, saat dilakukan penahanan, kondisi ketiga tersangka dalam keadaan prima meski sebelumnya Rajab Lubis sempat mangkir dari panggilan karena sakit.

Sementara itu, ketiga tersangka tidak berdesia dikonfirmasi wartawan. Ketiganya tampak hanya menundukkan kepala.

Tersangka Eva Yunismin tampak menutup wajahnya dengan koran saat akan dibawa ke mobil tahanan Kejati Sumut. (BSC)

Tiga Siswa SD Tewas Diseruduk Truk SIDIKALANG - Truk asal Medan dengan nomor polisi BK 9676 BR tujuan Dolok Sanggul menyeruduk sejumlah siswa SD 033924 Invaliden, Desa Pegagan Juli II Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Rabu (6/8) sekira pukul 07.00 WIB. Akibat kejadian tersebut, 3 siswa SD tewas di tempat, sedangkan 3 lainnya kritis.

Para siswa yang tewas dalam persitiwa itu yakni Aria Sinaga (7) kelas I, Agnes Simarmata (7) kelas I dan Tia Sandina Girsang (9) kelas III. Sementara korban luka SERIUS adalah Nisra Simarmata (12) pelajar kelas VI, Mikhael Pasaribu (7) kelas I dan Ridho Sinaga (7) pelajar kelas I. Keenam para korban merupakan warga Dusun Gunung Meriah Desa Pegagan Julu II. “Ya, keenam korban merupakan warga Dusun Gunung Meriah Desa Pegagan Julu II, setiap harinya mereka datang ke sekolah dengan berjalan kaki karena jarak yang relatif dekat,’’ Kepala SD 033924 Invaliden Kecamatan Sumbul, Dame Saragih kepada wartawan Rabu (6/8), seraya membenarkan seluruh korban merupakan siswa di sekolah yang dipimpinnya.

Soal kronologis kejadian, informasi yang dirangkum wartawan koran ini menyebutkan, truk yang menyeruduk sejumlah siswa itu dikemudiklan Arifin Simamora. Truk tersebut mengangkut sejumlah bahan bangunan seperti semen, keramik, seng, besi beton dan bahanbahan lainnya.

Sebelum peristwa nahas itu terjadi, para siswa berangkat ke sekolah yang berjarak sekitar 1 Km dari rumahnya di Dusun Gunung Meriah dengan berjalan

Mikhael Pasaribu, siswa yang terlindas truk saat mendapat perawatan intensif dari petugas medis di ruang IGD RSUD Sidikalang. kaki. Sementara dari arah berlawanan, truk sarat muatan meluncur kencang saat melintas di Jalan Nasional Sidikalang- Medan persisnya di Dusun Invaliden Desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Arifin Simamora tak bisa mengendalikan laju kendaraan karena diduga rem blong. Bahkan dari arah truk terdengar suara teriakan yang meminta pejalan kaki yang umumnya anak-anak sekolah untuk minggir dan mengindar. Mendengar teriakan tersebut sebagian anak langsung berhamburan dan melompat menyelamatkan diri.

Namun laju truk tak juga bisa diberhentikan Arifin hingga akhirnya terbalik di jalan yang

menurun yang terdapat tikungan hingga keluar dari badan jalan dan melindas para korban.

Sebaian korban lainnya terpental dan mengalami luka yang cukup serius, sementara 3 orang korban seketika itu tewas di tempat. Sedangkan seorang siswa diantaranya terjepit pada bagian as di kolong truk mengakibatkan dahi hingga bagian batok kepala pecah. Para korban selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas Rawat Inap Sumbul dan ke RSUD Sidikalang.

Pantauan wartawan andalas di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidikalang, seorang korban luka serius Mikhael Pasaribu (7) hingga beberapa jam setelah kejadian tidak kunjung

sadarkan diri.

Informasi lain yang dikumpulkan dari petugas kepolisian di TKP menyebutkan, truk datang dari Medan tujuan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dikemudikan Arifin Simamora (33) Warga Dolok Sanggul mengangkut barang milik sebuah Toko Bahan Bangunan. Diperkirakan muatan truk melebihi batas tonase.

Disebutkan, Pengemudi Truk Arifin Simamora bersama seorang wanita yang mengaku kerabat pemilik barang yang saat itu turut berada dalam truk telah diamankan di Mapolres Dairi untuk keperluan tindak lanjut dan penanganan perkara tersebut. (NDK)

11

KPK POS E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

KRIMINAL

Siswa SMAN 1 Gunungsitoli Minta Kepsek Dicopot

Warga Pintu Rime Gayo Tewas Diinjak Gajah BENER MERIAH - Firman warga Kampung Rata Ara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi warga trans lokal (Translok) di kawasan Jalung I, Rabu (6/8) sekira pukul 16.15 WIB, tewas diinjak kawanan gajah yang berkeliaran di kawasan itu. Selain menewaskan firman, kawanan gajah juga merusak sepeda motor yang ditumpangi korban.

Peristiwa itu bermula saat Firmanketika hendak pulang ke rumahnya di kawasan translok Jalung I menggunakan sepeda motor. Di tengah jalan, sekitar 600 meter dari ruas jalan Bireuen-Takengon, korban berpapasan dengan kawanan gajah yang sedang berada di jalan menuju kawasan translok Jalung. Saat itulah, peris-

tiwa yang menimpa Firman terjadi.

“Kami nggak tahu bagaimana gajah itu menyerang Firman, karena waktu ditemukan korban terkapar di pinggir jalan dalam keadaan sudah tidak bernyawa,” kata Camat Pintu Rime Gayo, Drs Mukhtar, Kamis (7/8).

Menurut Mukhtar, kejadian amukan gajah yang merenggut nyawa Firman hanya berselang sekitar sepuluh menit, ketika rombongan camat hendak menuju kawasan translok Jalung.

Namun, ketika rombongan melintas di lokasi kejadian, awalnya hanya menemukan sepeda motor yang ditumpangi Firman dan tidak menemukan korban.

(SI)

Warga Jual Nama Wartawan untuk Ambil Jatah TANJUNGBALAI - Wartawan Gadungan (Wargad) Arifin Sitorus, warga Rusunawa IV, Lantai IV, Jalan Sei Agul, Kel. Sei Raja, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai mengaku ketua LSM dan ‘menjual’ nama wartawan untuk mendapatkan jatah hari raya di Kota Tanjungbalai.

Misalkan ia mengaku wartawan Anak Bangsa Post dan mengambil jatah dari perusahaan minyak makan Asian Agro dibilangan Jalan Teluk Nibung. Ia juga mengaku sebagai wartawan Surat Kabar Mingguan Nusantara Post, Suara Hati Rakyat, KPK Independen dan Ombusmen Rakyat, sebagaimana bukti tanda-tangan Arifin Sitorus

dalam ekspedisi Asian Agro.

“Bahkan diperoleh informasi jatah lebaran untuk wartawan Anak Bangsa Post juga diambil Arifin Sitorus,”jelas Eka Sartika Ka. Biro Anak Bangsa Post Kota Tanjungbalai.

Masih menurut Sartika, bahkan pihak yang menangani pemberian tali kasih di Dinas PU membenarkan yang bersangkutan mengatasnamakan wartawan Anak Bangsa Post dan wartawan Surat Kabar Mingguan lainnya.

"Bahkan kini yang bersangkutan disibukkan dengan upaya penggalangan dana untuk keberangkatan Wartawan Kota Tanjungbalai ke Prapat, menggunakan proposal fiktip. (HER)

Ketua APEL MAS Diduga Tipu Rekanan 20 Juta TANJUNGBALAI - Ketua APEL MAS yang juga Penasehat LSM Strategi Kota Tanjungbalai, M .Iqbal diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap Zefrilin.S.ST rekanan CV Topan Pratama sebanyak Rp20 juta.

Disebutkan, M Iqbal sebelumnya ada meminjam uang kepada Zefrilin secara bertahap yang akhirnya mencapai Rp20 juta. Perjanjiannya akan diganti dengan paket kegiatan tahun anggaran 2014. Namun, sampai kini janji M Iqbal tidak dipenuhinya bahkan jatah kegiatan tahun anggaran 2014 dari Dinas PU telah dijual M. Iqbal kepada pihak lain.

Demikian disampaikan Zefrilin dengan nada kesal didampingi Ibunya Eka Sartika, Ka. Biro Surat Kabar Anak Bangsa Post Kota Tanjungbalai. Menurut Zefrilin, sebelumnya ketika menjadi caleg pada Pileg 2014, M Iqbal menghubunginya ka-

rena memerlukan uang untuk pencalegan, dengan perjanjian akan diganti bila pelaksaaan proyek TA 2014.

“Nyatanya setelah proses pembagian kegiatan, M Iqbal tidak menepati janjinya. Ketika dipertanyakan ia selalu beralasan belum ada kegiatan yang diperolehnya terkesan mengelabuhi. Bahkan informasi yang beredar menyebutkan jatah kegiatan M Iqbal dari Dinas PU ada dan telah dijual kepada pihak lain,” tegas Zefrilin.

Eka Sartika merasa prihatin atas penipuan yang dilakukan M.Iqbal terhadap keponakannya dan berjanji akan mengusahakan pengembalian uang yang dipakainya. “Apalagi selaku Ketua APEL MAS maupun penasehat LSM Stategi yang selalu mengkritisi kinerja Pemko Tanjungbalai, seharusnya menjaga moralnya bukan melakukan penipuan terhadap Zefrilin,” tegas Eka. (HER)

GUNUNGSITOLI - Unjukrasa selama dua hari berturut-turut (Senin dan Selasa-red) oleh ratusan siswa SMAN -1 Gunungsitoli di halaman upacara, menuntut agar Kepala Sekolah (Kepsek) Sokhiato Hia,S. Pd dicopot. Pengunjukrasa menilai tidak layak memimpin SMAN -1 Gunungsitoli.

Siswa menyampaikan tuntatan dengan menggelar orasi dan membentangkan sejumlah poster bertuliskan “turunkan kepala sekolah”, Kepala sekolah membunuh siswanya sendiri” dll.

Mereka menyebutkan Sokhiato Hia semenjak menjadi kepala sekolah tidak memberikan rasa nyaman, baik terhadap siswa maupun guru-guru. Sehingga proses belajar mengajar di sekolah yang berstandar nasional ini terganggu.

Ditambahkan, kami selama ini oknum kepala sekolah sering melakukan pungutan kepada siswa tanpa sepengetahuan guru maupun orangtua, termasuk penerimaan siswa baru tahun 2014/2015. Oknum Kepsek tega memperalat pengurus komite untuk memprogramkan pungutan kepada siswa baru sebesar Rp 385.000/siswa dengan alasan membeli infokus, taplak meja, gorden,dll.“Tindakan ini membuat guru dan orangtua siswa geram,” ucap salah seorang siswa.

Alumni SMAN 1 Gunungsitoli, Sadarman Zebua kepada wartawan KPK Pos mengatakan masalah ini tidak sepantasnya terjadi. Karena menurut pengamatan kami antara oknum kepala sekolah dan guru telah terjadi miskomunikasi dan

berdampak pada proses belajar mengajar.

Pihaknya menghimbau agar kepala sekolah dalam mengambil kebijakan sebaiknya transparan.

“Tidak perlu membebani siswa untuk melengkapi fasilitas sekolah sebab dana untuk itu sudah tertampung,”ujar mantan anggota DPRD Nias ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli,Dr Sadieli Telaumbanua,M.Si pada pertemuan dengan kepala sekolah dan dewan guru SMAN 1 Gunungsitoli mengharapkan agar situasi di SMAN 1 Gunungsitoli tetap kondusif. Agar proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dan meminta kepada kepala sekolah menjaga keharmonisan, baik terhadap guru mau-

pun siswa. “Apabila merasa tidak layak, sebaiknya mundur sebelum ada tindakan lebih berat,”ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli, Folata Mendrofa S. Pd yang dikonfirmasi KPK Pos di ruang kerjanya kemarin mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Unjukrasa yang dilakukan siswa dapat membentuk mental kurang baik bahkan bisa membentuk sikap melawan dan berdemonstrasi,ujarnya.

Kepala BKD juga menyesalkan pengawas sekolah yang tidak mengetahui kejadian sehingga semua pihak merasa kewalahan mengantisipasi. Pihaknya menghimbau kepada siswa SMAN 1 Gunungsitoli supaya tetap menjaga lingkungan

sekolah tetap kondusif tanpa melakukan hal-hal yang anarkhis.

Sumber dari berbagai kalangan menyebutkan,apabila kepala sekolah tidak segera mundur maka guru-guru kembali akan melakukan mogok mengajar dan siswa kembali melakukan unjuk rasa.

Bahkan ada sumber yang menyebutkan, jabatan kepala sekolah SMAN 1 Gunungsitoli tetap dipertahankan oleh walikota Gunungsitoli, karena menurut sumber bahwa oknum kepala sekolah yang sebelumnya sebagai guru kelas di SMAN 3 Gunungsitoli itu pengangkatannya sebagai kepala sekolah diduga atas usulan oknum yang mengaku kerabat dekat keluarga walikota Gunungsitoli.

(YAGI)

Tiga Tahanan Lapas G Sitoli yang Kabur Ditangkap GUNUNG SITOLI - Kapolres Nias AKBP J. Permadi Wibowo, S,iK,M,H bersama jajarannya berhasil menangkap 3 orang tahanan yang kabur dari Lapas Hilina’a Gunungsitoli pekan lalu.

Kapolres Nias dalam eksposnya kepada wartawan mengatakan, penyergapan ketiga tahanan dilakukan setelah mendapat informasi dari pihak Lapas, ada tahanan titipan dari Tanjung Gusta Medan di Lapas Gunungsitoli telah melarikan diri. Lalu dibentuk tim dipimpin langsung Kapolres Nias, yang kemudian berhasil meringkus ketiga tahanan di tengah laut, sekira 25 mil dari daratan Gunungsitoli, kemarin.

Ketiga tahanan tersebut masing-masing, Ahmedi Iqbal alias Ismed, Saili, Dedy Arianto Nasution dan 1 orang yang masih belum kita ketahui identitasnya. Setelah keberadaan ketiga tahanan diketahui, langsung kita membentuk tim untuk melakukan penyisiran darat dan hutan dipimpin Wakapolres

Nias Kompol Usdek Sebayang bersama Kabasg Ops Kompol H. Dhelami Shaleh, dan Kabag Ren Kompol Enos Lase.

Sedangkan di laut terbagi dua tim. Tim dengan menggunakan Kapal Patroli Pol Air di Pimpin Langsung Kapolres Nias AKBP J. Permadi Wibowo, S,ik,MH dan tim menggunakan boat nelayan dipimpin Kasat Reskrim AKP Arifieli Zega, SH. Team laut berangkat dari pelabuhan Gunungsitoli menuju perairan Nias Utara dan tim boat menuju Pulau Sarambau.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, Kapolres Nias mendapatkan informasi dari Kasat Reskrim, bahwa ada nelayan melihat sebuah kapal terombang ambing di tengah laut dengan 4 orang penumpang. Berdasarkan informasi itu tim yang dipimpin Kapolres berbalik arah menuju lokasi, demikian juga timKasat Reskrim.

Tidka berapa lama kedua tim menemukan satu unit kapal berwarna biru, dan segera dilakukan pemeriksaan.

Hasilnya ketiga tahanan ditemukan berada diatas kapal. “Saat ditangkap ketiga tahanan itu tidak

Ribuan Ikan di Kreung Meriam Mati BANDA ACEH - Zat pencemar penyebab ribuan ikan di Krueng Meriam, Tangse, Pidie dan Krueng Teunom, Aceh Jaya mati sudah tak mungkin lagi dibendung. Karena sudah berhari-hari masuk ke dalam aliran sungai, sehingga terjadi pelarutan. Arus sungai bahkan akan membawanya ke muara dan berujung ke laut.

Namun, apabila kondisi air di muara (kuala) Krueng Teunom, Aceh Jaya tenang, maka zat polutan itu akan lebih lama mengendap di hilir sungai. Tapi kalau muaranya tidak tenang (airnya mengalir lancar ke laut), maka proses pelarutan dan penghilangannya akan lebih cepat, sehingga dampak keracunan yang ditimbulkannya terhadap biota sungai semakin kecil.

Pernyataan itu disampaikan Dr Saiful MSi, peneliti kimia analitik di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh yang dihubungi wartawan belum lama ini. Hal yang sama juga diungkapkan Prof Dr Muchlisin ZA, Pembantu Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsyiah.

Kedua pakar ini menyampaikan pendapat ilmiah, apakah masih mungkin memblokir aliran zat pencemar yang dalam dua minggu terakhir mencemari sungai di Pidie dan Aceh Jaya,

SUMUT/ACEH

Kapolres Aceh Jaya, Abdul Azas Siagian memperhatikan ikan kerling yang telah mati di pinggir sungai Krueng Teunom akibat pencemaran. sehingga banyak ikan, terutama ikan kerling mati. Sejumlah warga yang mengonsumsi ikan itu pun mual-mual dan pusing.

Saiful yang juga Ketua Program Studi Magister Kimia FMIPA Unsyiah berpendapat, kalau zat polutan sudah masuk ke sungai terjadi pelarutan. “Pada saat itu, kita tak bisa bendung lagi. Dia akan mengalir menuju hilir dan

akhirnya ke laut,” kata Saiful.

Saat zat pencemar berada di muara, maka akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, dia akan tergeser ke laut dan mencemari biota laut sehingga akan ada ikan atau udang laut yang terkontaminasi dan kemungkinan mati.

Seperti yang dialami ikan sungai.

Tapi itu hanya terjadi, jika zat pencemarnya berupa logam berat,

semisal merkuri, sianida, atau arsenik. Golongan logam berat ini tetap bisa mencemari laut, karena ia tidak terurai sesampai di laut.

Kemungkinan kedua, zat pencemar itu justru larut dan terurai sampai di laut, sehingga tidak menjadi ancaman bagi biota laut.

“Itu hanya mungkin, jika zat pencemarnya bukan logam berat. Ya katakanlah berupa sulfida atau belerang,” kata doktor jebolan Universitas Twentee, Belanda ini.

Saiful sengaja menyebut sulfida karena tim peneliti dari Unsyiah yang turun ke Geumpang, Pidie, beberapa hari lalu menemukan kemungkinan lain bahwa yang mencemari Krueng Meriam, Tangse dan Krueng Teunom, Aceh Jaya, selama ini bisa saja bukan logam berat, melainkan belerang (sulfida). “Tapi ini memerlukan penelitian lebih lanjut,” katanya.

Menurut Saiful, Geumpang di Pidie, merupakan daerah vulkanik. Gerakan vulkanik (gempa) kecil saja bisa menyebabkan keluarnya cairan dan gas yang mengandung sulfida. Nah, sulfida inilah yang kemungkinan masuk ke sungai dan meracuni ikan.

Asumsi Saiful kian menguat karena ia sudah dapat bocoran dari hasil pengujian sampel yang dilakukan tim Bapedal Aceh. Ternyata pada sampel air tempat ditemukan ikan mati itu, kandungan sulfidanya tinggi.

Menurut Saiful, anion sulfida (S2-) bereaksi secara reversibel

melakukan perlawanan,’ucap Kapolres. Setelah itu ketiga tahanan digelandang ke komando Mapolres Nias.

Kapolres Nias menjelaskan, tahanan yang kabur 3 orang, namun yang diamankan 4 orang. Satu orang lagi diketahui oknum TNI AD berinisiaol JS bertugas du Kodim 0213/Nias. Yang bersangkutan sudah diserahkan ke Polisi Militer (PM) Gunungsitoli.

Oknum TNI tersebut lanjut Kapolres, diduga terlibat membantu ketiga tahanan kabur dari Lapas Hilina’a Gunungsitoli. Saat berhasil kabur dari Lapas, ketiga tahanan diinapkan oknum TNI tersebut di rumah Ama Novan Telaumbanua di Desa Ononamolo Lot, Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli.

Keesokan harinya JS menghubungi rekannya AZ untuk mencarikan kapal yang bisa di sewa ke Singkil – Aceh. Permintaan itu dipenuhi AZ dengan menyewa Kapal Ama Wardah Zebua dengan biaya sewa Rp 5 Juta. Sekitar pukul 17.00 Wib, ketiga Napi bersama JS dan 3 orang ABK kapal masing-masing Wirman Mendrofa, Maksum Te-

dengan air. Anion hidrosulfida (HS-) dan H2S(aq) merupakan larutan asam lemah yang dapat mengubah pH air dan menjadi penyebab kerusakan insang dan penyakit lainnya pada ikan.

“Jadi, jangan cepat mengambil kesimpulan seperti menyalahkan kegiatan pengolahan tambang emas masyarakat yang telah membuang limbah merkuri ke dalam sungai. Umumnya limbah merkuri tidak menyebabkan kematian ikan secara massal, tetapi akan terakumulasi dalam jaringannya, serta akan menimbulkan keracunan dan kematian bagi yang mengonsumsi ikan tersebut,” kata Saiful.

Prof Muchlisin yang ditanya terpisah, bercerita banyak tentang apa yang sudah dilakukan timnya di Geumpang, Pidie. Timnya turun untuk bisa menjawab secara ilmiah penyebab kematian ikan secara massal di Krueng Tangse dan Krueng Teunom. Maka, timnya mengambil sampel di delapan lokasi untuk tiga parameter: sulfida, merkuri, dan sianida.

“Kami sudah ambil sampel ikan kerling yang masih hidup/ mabuk dan yang mati, juga ikan lainnya yang tidak terpengaruh.

Kami juga mengambil siput, air, sedimen, dan lumut dari delapan lokasi. Dengan teknik sampling yang demikian hasilnya dapat diterima secara ilmiah. Setelah hasil labnya ada, maka akan segera kami sampaikan untuk menjawab peristiwa (kematian ikan)

laumbanua dan Ali Akbar Aceh, menaiki kapal menuju Singkil. Setelah berlayar sekitar 15 menit, ABK Kapal curiga dengan gelagat para penumpangnya. Salah seorang ABK kapal mengubungi pemilik kapal dan menceritakan keanehan yang mereka lihat. Pemilik kapal memerintahkan para ABK kembali ke darat. Ketika Kapal Motor memutar haluan ke arah Gunungsitoli dengan alasan “Komputer Kapal” ketinggalan, Saili mengatakan tidak boleh berbalik arah dan perjalanan harus dilanjutkan.

Pada saat itu terjadi perkelahian antara Wirman Mendrofa dan Dedy Arianto Nasution, dan Wirman Mendrofa dibacok Dedy Arianto Nasution dengan menggunakan sebilah Kapak. Karena perlawanan tak seimbang, Maksum Aceh Telaumbanua berusaha membantu rekannya sehinga terjadi perkelahian dan sampai jatuh ke laut.

Sedangkan Napi yang bernama Ismed berusaha mengejar ABK Ali Akbar Aceh dengan sebilah parang.

Karena takut Ali Akbar Aceh memutuskan terjun kelaut, dan berenang ke darat.

(YAGI)

ini secara ilmiah,” kata pakar perikanan jebolan USM Malaysia ini.

Muchlisin juga memberi catatan bahwa ikan yang mati hanya ditemukan dari Krueng Meukop ke bawah. Di atas sungai itu ikannya tidak mati. Krueng Meukop sendiri berhulu di gunung api Peuet Sagoe di Pidie. Warga Geumpang mengatakan sepanjang Ramadhan lalu kecamatan mereka dua kali digoyang gempa lokal. Tiga hari setelah gempa pertama, warga menemukan ikan mati di sungai, tapi tak banyak.

Tiga hari menjelang Lebaran Idul Fitri, gempa kembali terjadi.

Setelah itulah warga menemukan ribuan ikan mati. Sepekan kemudian, bangkai ikan yang sudah membusuk itu hanyut ke Krueng Teunom. Lalu di Teunom pun ditemukan banyak ikan mati.

Muchlisin dan timnya menduga, gempalah yang memicu sulfida masuk ke sungai lalu menjadi penyebab ikan banyak mati.

“Tapi yang perlu digaris bawahi adalah ini dugaan awal yang perlu dibuktikan dan sebagai second opinion atas isu yang berkembang selama ini. Kita hatihati sekali memberi statement karena datanya belum cukup untuk diambil kesimpulan dan masih perlu waktu. Mungkin dalam dua minggu ke depan sudah ada laporan lengkap dari hasil kajian ini,” kata Muchlisin.

(SI)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

LIPSUS

Hasilnya Lebih Besar, Wisman jadi Sasaran

Turis Asing Jadi Sasaran Kejahatan

AKSI perampokan dan penjambretan terhadap wisatawan asing di Kota Medan belakangan ini kian marak.

Hingga pertengan Agustus ini saja, sudah tujuh kasus perampokan dan penjambretan terhadap turis asing terjadi.

Namun baru dua yang berhasil diungkap pihak kepolisian, yakni penjambretan terhadap turis asal Selandia Baru, Charlotte Louise Kempthorne (23), dan rekannya Fiona Lin Duncan (40), di Jalan Raden Saleh, 27 Juni lalu dan penjambretan terhadap Jessica Clare Cumberland (20), turis asal Australia yang dijambret di Jalan Sisingamangaraja Medan, 30 Juni lalu.

Terkait maraknya aksi penjambretan dan perampokan terhadap wisatawan asing di Kota Medan ini, salah seorang sumber yang memiliki teman di komplotan penjambret berbagai informasi dengan wartawan. Menurut sumber tersebut, aksi penjambretan terhadap turis asing yang selama ini terjadi di Kota Medan memang telah terorganisir.

“Seperti dulu, kan ada aksi perampokan atau penjambretan khusus terhadap etnis Tionghoa. Karena hasil yang di dapat selalu besar. Namun, saat ini sudah sulit untuk menjambret etnis Tionghoa, makanya mereka beralih ke wisatawan asing,” ungkap sumber tersebut.

Disebutkannya, para penjambret itu kerap melancarkan aksinya di lokasilokasi yang sering dikunjungi wisatawan asing, seperti di Jalan Sisingamangaraja seputaran Masjid Raya, Jalan Brigjen Katamso seputaran Istana Maimon, Jalan Ahmad Yani, Restoran TIPTOP dan Jalan Palang Merah, Jalan Imam Bonjol seputaran Hotel Danau Toba dan Jalan Raden Saleh seputaran Grand Aston.

Menurut sumber itu, aksi para penjambret ini tak ada bedanya dengan penjambret jalanan lainnya. “Sebelum beraksi, seperti biasa, mereka terlebih dulu keliling untuk membaca situasi dan lokasi tempat mereka beraksi. Jadi, mereka sudah tahu kemana arah untuk lari,” jelas pria pengangguran itu.

Saat ditanya alasan pejambretan terhadap wisatawan asing, dia menyebutkan kalau para penjabret menargetkan barang-barang berharga yang dimiliki para turis itu. Terlebih, barang-barang elektronik seperti handphone, I Pad, kamera digital dan SLR serta yang lainnya.

Selain proses jualnya cepat, harga penjualan untuk barang-barang hasil penjambretan itu juga cukup tinggi.

Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi penjambretan terhadap turis asing, Polda Sumut terus melakukan koordinasi dengan jajarannya. “Kita terus lakukan antisipasi dan bertindak cepat agar turis yang berkunjung ke Sumut merasa aman,” kata Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan. (BBS)

Pemko dan Polisi, Kemana?

Aksi Kejahatan di Medan Mengkhawatirkan KOTA MEDAN sudah tidak lagi nyaman, hal tersebut dikatakan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. Daniel Pinem. Alasan Drs. Daniel Pinem mengatakan seperti itu, dilihat dari tindakan kriminal yang sudah kronis dan sangat meresahkan warga.

“Aksi kejahatan terjadi dimanamana, seperti pencurian dan perampokan, baik itu warga Medan mau pun wisatawan mancanegara (Wisman),” jelas Pinem yang terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kota Medan masa bhakti 2014-2019.

Untuk itu Daniel Pinem meminta kepada pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar segera bertindak. Menurutnya, Kepolisian harus segera menangkap pelaku dan memberikan sanksi sesuai proses hukum yang berlaku. Begitu pun kepada Pemko Medan supaya menyikapi serius kondisi sebenarnya.

“Pemko Medan dan Kepolisian supaya bekerjasama menelusuri dan mencari solusi soal sistem pengamanan di Kota Medan ke depan. Karena dengan kejadian ini, tentu akan mencemarkan nama baik Kota Medan ke dunia luar.

Tentu akan berpengaruh menurunnya kunjungan turis ke Medan,” katanya.

Menurutnya, meningkatnya aksi kejahatan belakangan ini tidak terlepas akibat status ekonomi yang serba sulit.

Selain itu, penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja sangat rentan dengan meningkatnya aksi kejahatan.

“Orang yang mengkomsunsi Narkoba akan nekat berbuat apa saja,” ujar Pinem. Sudah saatnya Pemko Medan membentuk tim atau satuan tugas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama dan pemuda.

Selain itu menurut Daniel Pinem yang mengharapkan kepada Pemko Medan supaya melakukan pembinaan terhadap pemuda untuk membentuk kekuatan dalam hal pengamanan. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini cukup banyak aksi kejahatan di Kota Medan dengan berbagai macam modus.

(BBS)

KOTA MEDAN sebagai pintu gerbang Indonesia di bagian barat memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia.

Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan salah satu destinasi wisata.

Melalui Kota Medan, para wisatawan berangkat menuju Danau Toba yang memiliki daya pikat nan eksotik. Dari Medan juga menuju Pulau Nias yang memiliki panorama alam dan laut yang sangat luar biasa.

Termasuk dari Medan, para turis berangkat menuju Kota Berastagi yang unik dan Indah.

Namun potensi unggul itu, bisa sirna tak berarti, sebab belakangan ini aksi kejahatan kepada turis semakin terutama dari luar negeri alias turi asing.

Terkesan turis asing menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. Kondisi yang tidak bersahabat kepada para turis asing itu, tentu sangat merugikan Kota Medan, baik sisi nama baik, maupun pendapatan daerah.

Data yang berhasil himpun, misalkan selama kurun waktu 2013 silam, tercatat tujuh kasus penjambretan dan perampokan terhadap wisatawan asing yang melancong ke Medan. Mayoritas kasus itu terjadi di pusat kota dan jalan protokol.

Kasus terbaru terjadi Selasa (13/8). Teressa, 28, seorang warga negara Jerman menjadi korban perampokan ketika sedang berada di atas betor di Jalan Palang Merah, persisnya dekat

Turis asing korban perampokan sebuah hotel di kawasan itu.

Ironisnya, pihak kepolisian terkesan santai dan tidak terlihat upaya meningkatkan patroli di daerah rawan perampokan itu, seperti Jalan Ahmad Yani dan jalan protokol lainnya.

Padahal, kunjungan turis asing ke Kota Medan merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Puspa) Muslim Muis menilai pihak

kepolisian kurang mendeteksi kasus penjambretan di Kota Medan. Keseriusan polisi dalam mengungkap kasus penjambretan sangat jauh dari harapan.

“Seharusnya polisi melihat kembali pasal atas kasus penjambretan itu. Sudah jelas kalau penjambretan merupakan kriminal murni yang perlu perhatian khusus. Apalagi korbannya rata-rata turis asing yang mengunjungi Kota Medan. Untuk itu, polisi harus lebih tanggap

dan serius,” ungkap Muslim.

Untuk lokasi-lokasi yang rawan aksi kriminal, Muslim melihat pihak kepolisian sangat kurang dalam melakukan pengawasan dan pengamanan.

“Kebanyakan polisi yang berjaga di lokasi-lokasi rawan penjambretan kerap duduk-duduk santai di pos yang sudah disiapkan. Untuk itu saya mengimbau agar Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta lebih memaksimalkan fungsi anggotanya,”

tandasnya.

Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta mengakui pihaknya memiliki kelemahan dan persentase dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah ma-syarakat. Namun, Nico membantah kalau pihaknya kurang serius dalam menangani atau melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan aksi kejahatan.

Meski begitu, pihaknya tetap membutuhkan peran serta masyarakat dalam memberantas kejahatan dengan cara memberikan informasi dan meningkatkan kewaspadaan.

“Ya, tentu kepolisian memiliki kelemahan dalam mengawasi atau mengantisipasi terjadinya aksi penjambretan dan perampokan bagi turis asing di Kota Medan. Tapi, kami akan terus meningkatkan patroli reskrim dan intel di titik-titik rawan kejahatan. Perlu kami sampaikan juga bagi turis yang minta pengawalan pasti akan kami kawal ke mana mereka pergi atau mengelilingi Kota Medan,” sebut Nico.

Dia juga mengimbau kepada turis asing untuk tidak keluar lagi mengelilingi atau mengitari lokasi di Kota Medan hingga larut malam. Jika keluar malam, sebaiknya menggunakan kendaraan roda empat. “Ini salah satu upaya untuk mencegah aksi penjambretan yang terjadi kapan dan di mana saja,” tutur Kapolresta Medan.

(BBS/MH)

Banyak Turis Jadi Korban Perampokan WISATAWAN di Kota Medan belum aman, buktinya masih ada turis asing yang menjadi korban perampokan saat berkunjung ke kota Medan. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H. Dianto MS menilai.

Dianto mengungkapkan hal itu pada saat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2014 Kota Medan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di ruang Komisi C Lantai III gedung DPRD Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Selasa (5/8).

"Ini menunjukkan tidak maksimalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan melakukan pengawasan, sehingga para turis mancanegara kerap menjadi korban tindak

kekerasan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Untuk itu Dianto yang merupakan politisi dari Partai Demokrat ini minta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan janga hanya mengutamakan acara yang bersifat serimoni belaka, namun harus juga mengutamakan sektor keamanan.

Sebab lanjutnya, banyak wisata mancanegara yang berkunjung ke Kota Medan menjadi korban kekerasan (perampokan), untuk itu harus ada kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Polresta Medan dalam menjaga keamanan di Kota Medan ini.

Menurutnya, sektor wisata di Medan masih sangat kurang, terutama jika dilihat dari segi keamanannya, Medan cukup ra-

wan terutama pada malam hari, hampir malam ada saja aksi kejahatan.

Untuk itu perlu ada kerjasama Dinas Pariwisata Kota Medan dengan Polresta Medan dalam segi keaamanan, sehingga sektor pariwisata di kota ini bisa terangkat dan banyak mendatangkan wisata mancanegara.

Sementara Anggota Komisi C DPRD Medan Muslim Maksum, mengatakan perlu adanya peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Medan, terutama dalam menyikapi pesta rakyat yang merupakan program tahunan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Sebab anggaran untuk pesta rakyat akhir tahun tersebut belum dimasukkan dalam APBD Kota Medan tahun 2014, sehingga dalam P-APBD ini akan

dimasukkan sebesar Rp 1 miliar, ditambah dengan program Medan Tourism Award sebesar Rp 300 juta.

Untuk itu dia berharap Dinas Pariwisata Kota Medan meningkatkan kinerjanya sebab Medan merupakan kota jasa, sehingga diharapkan akan dapat menarik minat wisata manca negara. Selaku ibukota Provinsi Sumatara Utara, seharusnya Medan memiliki konsep jelas dalam menarik wisata baik lokal maupun luar negeri.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Kota Medan Abdul Rani SH, mengatakan Pemko Medan harus segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada para turis manca negara.

Menurut Rani, koordinasi itu

Polisi Ringkus Dua Perampok Turis Asal Belanda PETUGAS Reskrim Polsek Medan Kota berhasil mengamankan dua pelaku penjambretan terhadap turis asing asal Belanda yang terjadi didepan Gelora Plaza Medan, balum lama ini.

Kedua pelaku adalah, Dody Riswandi Tanjung (19) dan Ardi Sahat Pasaribu (19) warga Jalan Sutomo tepatnya di Daerah Perumahan Pinggir Rel ini diamankan dikediamannya masing masing, Selasa (05/08) dinihari.

Kapolsek Medan Kota, Kompol Wahyudi, ketika dikonfirmasi membenarkan, bahwa pihaknya telah menangkap dua orang pelaku penjambretan terhadap turis asing asal Belanda yang terjadi didepan Gelora Plaza Medan Selain menangkap dua pelaku pihaknya juga mengamankan barang bukti, berupa enam dompet, satu tas wanita dan 2 tas kecil milik korban. Selain itu kita juga mengamankan dua unit sepeda motor Mio 2577 AAP yang diketahui milik korban bernama Dewi Sartika, warga Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, dan Honda Revo milik pelaku, Selain melakukan penjamberetan, kedua pelaku ini juga terlibat kasus perampokan di empat wilayah jajaran hukum polsek-polsek sejajaran Polresta Medan. Pelaku yang bernama Dody Riswandi Tanjung merupakan resedivis yang telah melakukan aksi perampokan dan penjambretan belasan kali.

“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kedua pelaku kita masukkan kedalam penjara dan kita masih melakukan pemeriksaan guna pengembangan lebih lanjut dan kemungkinan besar pelaku ini memiliki jaringan,”pungkas kapolsek Medan

Kota.

Kata Wahyudi, pihaknya masih mengembangkan pengungkapan kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, dari keterangan ke 2 tersangka yang diamankan, petugas menetapkan 2 tersangka lain yang sudah dijadikan DPO oleh Polsek Medan Kota.

“Kita masih kembangkan untuk mencari pelaku lain. Sementara ini, dari keterangan 2 TSK yang kita amankan, ada 2 nama TSK yang sudah kita DPO yang diduga kuat sebagai pelaku perampokan warga negara asing, kedua pelaku terkenal sadis saat beraksi,” kata mantan Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu tersebut.

Dijelaskan Kompol Wahyudi, kejahatan tersangka terungkap berkat kejelian dan kegigihan anggotanya dalam mengembangkan laporan warga yang menjadi korban perampokan dan pencurian.

“Inilah hasil kerja keras kita.

Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan kasus pencurian kereta yang dialami seorang warga,

Dewi Sartika, warga Jalan Gaharu, saat itu kereta korban dicuri saat parkir di Ramadhan Fair, Jalan SM Raja. Modusnya pelaku berpura-pura sebagai tukang parkir dan menyuruh korbannya agar tidak mengkunci stang saat parkir. Saat korban lengah disitulah tersangka mengambil kereta korban,” katanya.

Sementara Dody mengatakan dia telah beberapa kali beraksi di wilayah hukum Polresta Medan. “2011 aku di penjara bang, cuma setahun, sasaranku wanita dan ibu rumah tangga yang melintas di jalan,” ujarnya sambil tertunduk. Kapolsek Medan Kota, Kompol Wahyudi menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke Polsek Medan Kota untuk mengenali pelaku.

“Kita menghimbau kepada warga yang pernah menjadi korban penjambretan atau perampokan untuk mengenali pelaku dan melihat barang bukti yang kemungkinan milik korban ke Polsek Medan Kota,” himbau Wahyudi. (BBS)

sangat penting sebagai dari dari langkah konkrit dalam rangka membangun pariwisata Kota Medan yang ramah.

“Kita dunia pariwisata kita mau maju, maka jaminan keamanan bagi para turis yang menjadi prioritas. Karena masyarakat internasional jika hendak berkunjung ke satu daerah, sangat mempertimbangkan faktor keamanan,”jelasnya.

Rapat pembahasan itu dipimpin sendiri Abdul Rani SH sebagai ketua Komisi C, didampingi sejumlah anggota, seperti Dianto MS, Drs Irwanto Tampubolon, Kuat Surbakti S.Sos, H.Muslim Muksum LC, A Hie SH, Ilhamsyah SH, Drs Herri Zulkarnaen MSi, serta dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Busral Manan. (BBS/MH)

Warga Sesalkan Penjambretan Terhadap Turis Asing AKSI kejahatan di Kota Medan belakangan ini telah menimbulkan keresahan mendalam bagi masyarakat. Tak hanya masyarakat Kota Medan yang menjadi korban, turis asing pun kini menjadi sasaran perampok. Memalukan sekaligus memilukan, jalanan di Medan kini tak lagi nyaman bagi turis asing yang berlibur di Kota Medan.

Hal tersebut dikatakan Anto (25) warga Jalan Sisingamangaraja. Ia mengaku menyesalkan pihak kepolisian yang tidak dapat meredam aksi perampokan dan kekerasan terhadap turis asing ini. “Seharusnya polisi bisa mengantisipasi aksi jambret atau rampok. Begitu juga di jalan lain warga selalu jadi korban,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Umar (35) warga Kelurahan Kotamatsum. Ia mengaku, bahwa para pelaku kejahatan jalanan tak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam.

“Yang saya baca di surat kabar dan media online, kasus perampokan atau penjambretan sampai membuat korbannya meninggal dunia sering terjadi. Jadi, jangan salahkan warga kalau perampok juga tewas di tangan warga,” ucapnya.

Seperti diberitakan, aksi kejahatan jalanan terhadap turis asing kembali terjadi di Kota Medan. Kali ini, dua turis asing asal Belanda yang menjadi korbannya.

Hal senada diucapkan Ucok Siregar warga Medan Helvetia. Menurutnya aksi perampokan terhadap turis, baik local maupun asing tidak bisa ditolelir. Oleh karena itu, katanya, seluruh pemangku kepentingan harus bersikap dan melahirkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. “Banyangkan saja, ketika kita berkunjung ke negara orang lain, lalu kita menjadi korban perampokan. Itu sungguh tidak mengenakkan,”ucapnya.

Sementara itu, Ridho Pangkapi mengaku prihatin dengan maraknya aksi kejahatan yang menimpa para pelancong yang datang ke Kota Medan. Menurutnya, aksi kejahatan bisa menimpa siapa saja. Untuk itu, seluruh masyarakat harus proaktif melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya aksi kejahatan tersebut.

(MH/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

Arya Ajak Warga Bayar Zakat BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM mengajak warga untuk membayar zakat, hal ini disampaikannya di Lima Puluh, sabtu (26/7).

Ada yang berbeda pada acara pentauliahan amil zakat dan infaq tahun ini, dimana para pengumpul zakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Bazda menjadi semacam Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

“Hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah, dimana unit pengumpul zakat (UPZ) selaku perpanjangan tangan Bazda selayaknya melaporkan hasil pengumpulan zakat paling lambat 20 hari setelah pembagian”, jelasnya.

Arya juga mengajak petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengingatkan masyarakat untuk mendahulukan kewajiban-kewajibannya sebelum membayarkan infaq

maupun sedekah seperti zakat mal (harta) dan zakat fitrah. “Masyarakat harus diingatkan untuk mendahulukan kewajiban zakat, jangan membayarkan infaq dan sedekah sementara zakat yang wajib diabaikan”.

Kepada masyarakat muslim juga dihimbau agar lebih cepat membayarkan zakat fitrah dan zakat mal kepada badan amil supaya pendistribusiannya bisa lebih cepat dan berjalan baik.

“Zakat yang dibagikan kepada para mustahik itu tentunya akan digunakan untuk membeli kebutuhan mereka dalam merayakan lebaran, kan lebih baik kalau cepat disalurkan supaya bisa digunakan mereka sebelum hari raya lebaran”, pesannya.

Pada kesempatan tersebut telah terkumpul sebanyak Rp 209 juta.

(SAH)

Maknai Idul Fitri Symbol Kembalinya Manusia BATUBARA - Hampir seribuan warga Batubara yang berdomisili sekitar Kecamatan Lima Puluh, menggelar Shalat Idul Fitri berjamaah 1435 H. di Lapangan sepakbola Lima Puluh. Senin (28/ 7). Mereka duduk berjajar untuk menggelar takbir bersama sebelum datang waktu shalat ied. salat ied sendiri diawali dengan sambutan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM. Dalam sambutannya, Arya memaknai Idul Fitri sebagai symbol kembalinya manusia pada esensi penciptaan manusia. Sehingga proses penciptaan manusia yang berasal dari tanah, secara lahiriyah mengandung arti, bahwa manusia harus kembali pada tanah sebagai sumber penciptaannya, termasuk pada factor anginnya, udaranya dan mataharinya. Sehingga integrasi kekuatan penciptaan manusia itu menjadi wujud yang hidup, wujud yang hidup itu menghidupkan dan dihidupkan kembali dengan kekuasaan allah.

“Karena dari sisi alamiah manusia tercipta dari tanah, maka sepanjang sejarah kehidupannya manusia tidak akan terlepas dari tanahnya.

Maka cinta tanah air adalah bagian dari nilai-nilai keimanan yang kita miliki, karena kecintaan terhadap tanah air merupakan manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah”, jelasnya.

Sementara Khatib dan imam sholat id tersebut Drs Adnan Haris MSi mengatakan ada dua nilai esensi dalam memperingati peristiwa Idul Fitri, dimana esensi penciptaan manusia memiliki dua makna yaitu alam material dan spritual. “Peristiwa Idul Fitri adalah sesungguhnya peristiwa kita kembalinya manusia dalam nilai esensi penciptaan, dimana nilai esensi tersebut memiliki dua

makna, yaitu makna material dimana seluruh alam manusia yang terbentuk dari materi – materi kebendaan proses manusia maka akan terbangun kerinduan terhadap tanahnya, airnya, udaranya dan mataharinya dan apabila menjauhi empat unsur tersebut maka diri kita menjauhkan diri kita dari asas penciptaan sesungguhnya dan nilai spritual, dimana setiap mahluk memiliki kerinduan dalam dimensi spritual atau dimensi langit sehingga salat merupakan bagian dari membangun spritual sehingga manusia tidak terlepas dari nilai rububiyah, ungkapnya.

Selain itu, Adnan juga mengungkapkan bahwa negara harus mampu, menjamin masyarakatnya tanpa melihat golongan secara batiniyah dan lahiriyah, yang dimana menurutnya bahwa negara hadir ditengah masyarakat atas nama ke Tuhanan.

“Negara hadir ditengah masyarakat bukan atas kekuasaan, tetapi negara hadir ditengah – tengah masyarakat atas nama ke Tuhanan, karena hadir atas nama keTuhananan maka negara wajib memberikan perlindungan secara menyeluruh tanpa melihat golongan apapun dengan memberikan kesejahteraan secara bathinyah dan lahiriyah dengan peningkatan kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas hidup nyaman dan kualitas kesejahteran maka disitulah negara hadir dan hidup dimana anggarannya sesuai dengan rasa sosial dan delapan asnaf. ” ungkapnya.

Pada kesempatannya juga, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM beserta keluarga, menggelar open house, dimana tampak hadir para pejabat, masyarakat lainnya bersilahturahmi serta bercengkrama. (JUNAIDI)

SUMUT

Dinas TRTB Bongkar Kembali Bangunan di Tembung MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan untuk kedua kalinya membongkar bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Pukat Banting II/ Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (6/8).

Pembongkaran ini dilakukan lantaran pemilik bangunan tidak mengindahkan status stanvast yang telah ditetapkan Dinas TRTB menyusul penyimpangan yang dilakukan.

Menurut Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang

Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi didampingi Kasi Pengawasan Darwin, Kamis (10/7), pihaknya telah melakukan pembongkaran.

Hal itu dilakukan karena bangunan menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan terbukti melanggar roilen.

“Penyimpangan yang dilakukan yaitu dengan menambah jumlah unit bangunan. Berdasarkan SIMB No.648/250.K tanggal 17 Februari 2014 yang telah dikeluarkan Dinas TRTB, jumlah unit bangunan yang dibangun seharusnya 2 unit. Ternyata yang kita temukan di lapangan jumlah bangunan yang dibangun bertambah menjadi 4 unit. Tindakan pemilik bangunan jelas-jelas merugikan Pemko Medan dari sektor retribusi SIMB,”

kata Ali Tohar.

Selain menambah jumlah unit bangunan, jelas Ali Tohar, bangunan tersebut juga terbukti melanggar roilen Jalan Pukat Banting II/Jalan Mustika lebih kurang 4 meter.

Di tambah lagi dinding bagian sampingnya berdempetan langsung dengan dinding rumah tetangga sehingga mendapat protes keras.

“Usai melakukan pembongkaran, kita telah mengingatkan kepada pemilik bangunan ini dinyatakan stanvast. Artinya, seluruh proses pembangunan harus dihentikan. Ternyata hal ini tidak diindahkan, pembangunan tetap dilanjutkan. Karena itulah kita datang kembali melakukan pembongkaran kedua,” jelasnya.

Saat tiba di lokasi, kondisi bangunan sepi dan pagar sengnya

Halal Bihalal Idul Fitri 1435 H

Kediaman Walikota Sibolga Dihadiri Ribuan Undangan SIBOLGA - Halal Bihalal Hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H tahun 2014, yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga di Kediaman Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk di Jalan Dr. FL Tobing Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga Rabu (6/8) dihadiri Sekda Kota Sibolga Drs. Mochamad Sugeng, Asisten I Pemerintahan Ir Basar Sibarani, Asisten II Drs. Junedi Tanjung, Asisten III Josua Hutapea, S. Sos, Staf Ahli Ir. Thamrin Hutagalung, Sanggaraaja Sitompul, SH, para pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) THL, dan dan dihadiri sejumlah Anggota Dewan Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk dalam sambutannya mengatakan pada tahun ini, karena kita telah menunjukkan kinerja yang baik, salah satu Kelurahan di Kota Sibolga yaitu Kelurahan Pasar Belakang terpilih menjadi Kelurahan terbaik nomor 1 di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian di tingkat pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi Walikota bersama Wakil Walikota Sibolga pemerintah Kota Sibolga telah berhasil membangun masyarakat Sibolga yang sehat dan cerdas, kita telah menambah peralatan dibidang kesehatan, anggaran kesehatan juga telah ditambah, kekurangan dokter juga telah ditambah, pelayanan kesehatan di Puskesmas pembantu (Pustu) terus ditingkatkan, sehingga pada tahun keempat kepemimpin kami angka kematian Bayi dan kematian Ibu melahirkan semakin berkurang (rendah) ujar Walikota.

Kemudian dibidang pendidikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini angka kelulusan di tingkat SMA sederajad hampir mencapai seratus persen, dan

SALAM - Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk didampingi Istri yang juga selaku Ketua TP PKK Sibolga Hj.Delmeria Sikumbang saat menyalam Sekda Kota Sibolga Drs. Mochamad Sugeng dan seluruh undangan usai pelaksanaan Halal Bihalal Idul Fitri 1435 H tahun 2014 di kediaman Walikota Sibolga Rabu (6/8). (KPK Pos/K. Saragih) putra-putri Kota Sibolga yang lulusan SMA sederajad yang masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari jalur undangan di seluruh Indonesia juga meningkat hampir seribuan orang ujarnya.

Tingkat kelulusan putra-putri kita tingkat SMA sederajad di Kota Sibolga meningkat dan dapat bersaing di perguruan tinggi negeri yang ternama di seluruh Indonesia, dimana sebelumya putra-putri kita asal Kota Sibolga yang lulusan dari SMA sederajad hanya dapat diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara, namun sekarang sudah dapat bersaing di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru da Dinas Pendidikan

Kota Sibolga yang telah bersungguh-sungguh memberikan pendidikan yang terbaik dan telah melayani anak didik kita di sekolah dengan baik, kita harapkan mereka ini nantinya dapat kembali ke Kota Sibolga menjadi pejabat-pejabat yang berkwalitas menggantikan para pejabat yang sudah pensiun untuk membangun Kota Sibolga sebut HM Syarfi.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Sibolga (Sekda) Drs Mochamad Sugeng mewakili seluruh PNS yang bertugas di jajaran pemerintah Kota Sibolga menyampaikan bahwa nasih banyak tugas-tugas yang belum dapat terselesaikan untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga untuk itu kami mohon dimaafkan, ujarnya. (KS)

digembok. Meski demikian tidak menghalangi proses pembongkaran.

Ali tohar selanjutnya memerintahkan sejumlah anggotanya untuk melakukan pembongkaran dari atas teras rumah sebelah setelah menaikinya dengan menggunakan tangga. Yang dibongkar dinding bagian samping lantai dua bangunan tersebut.

Selesai melakukan pembongkaran, Ali Tohar minta kepada pemilik bangunan untuk tidak melanjutkan pembangunan kembali dan menyatakan bangunan stanvast.

Selain itu pemilik bangunan juga diharuskan membongkar bagian bangunan yang melanggar roilen tersebut. Jika dilanggar kembali, langsung bongkar!” tegasnya.

(VIN)

FK Masih Pilihan Favorit Pada UMBPTN USU 2014 MEDAN- Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara masih menjadi pilihan favorit bagi para lulusan SMA sederajat dalam pelaksanaan Ujian Masuk Bersama (UMB) PTN 2014. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Penyelenggara Lokal (PPL) USU, Prof Zulkifli Nasution, Minggu pekan lalu saat melakukan monitoring ujian.

Dikatakannya, berdasarkan data hingga pelaksanaan ujian yang digelar Minggu lalu, dari 3.760 peserta yang mengikuti ujian tersebut sebanyak 2.108 peserta untuk kelompok ujian IPA ,755 peserta memilih Pendidikan Kedokteran dan 596 lainnya memilih Pendidikan Kedokteran Gigi.

Sementara untuk kelompok ujian IPS yang diikuti 1.605 peserta, sebanyak 886 peserta memilih program studi Ilmu Hukum, 794 peserta memilih program studi Manajemen. Sedangkan yang memilih kelompok ujian IPC sebanyak 47 orang dengan pilihan program studi diluar USU. Daya tampung yang akan diterima melalui seleksi UMB tahun ini sebanyak 1.182 yang akan mengisi 42 Prodi pada program mandiri, sebutnya.

Sementara dalam monitoring atau pemantauan pelaksanaan UMB yang digelar sejak Minggu pagi, Rektor USU Prof Syahril Pasaribu yang diwakili Wakil Rektor I Prof Zulkifli Nasution yang juga Ketua PPL USU menilai pelaksanaan ujian tulis berlangsung dengan tertib dan lancar.

Dalam kunjungan itu Wakil Rektor I didampingi Wakil Rektor IV Prof Ningrum Natasya Sirait, WR V Ir Yusuf Husni, Sekretaris Eksekutif USU Drs M Lian Dalimunthe, MEcAc, Sekretaris Panlok USU Ir Lily Fauzia, MSi, Staf Ahli Rektor Dr Iskandar Zulkarnain serta Tim Humas Bisru Hafi, Muhammad Zeini Zen dan panitia lainnya.

Berdasarkan laporan yang diterima dari 369 pengawas di 6 lokasi dan menempati 93 ruangan, tidak ada ditemukan kecurangan.

(FER)

PDAM Tirta Nauli Sibolga:

Bulan September Mendatang Masyarakat Gunung Beo Sudah Dapat Menikmati Air Bersih SIBOLGA - Akhirnya janji pemerintah Kota Sibolga tentang masuknya air bersih dari pipa air PDAM Tirta Nauli Sibolga ke Rukun Damai Gunung Beo Kelurahan Prambunan Kec Sibolga Selatan Kota Sibolga bakal terealisasi dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut tergambarkan dengan turunnya kelokasi anggota Dewan Jamil Zeb Tumori, SH di dampingi Direktur PDAM Tirta Nauli Sibolga bersama direktur Tehnik dan sejumlah Staf dan Abdul Karim Sihite selaku Lurah Aek Prambunan. Belum lama ini.

Jamil Zeb Tumori,SH yang dikonfirmasi KPK Pos Kamis lalu mengatakan “ Memang benar kami meninjau lapangan rencana pembuatan Resepoar Utama penampungan air bersih dari PDAM Tirta Nauli Sibolga di Rukun Damai Gunung Beo Kelurahan Aek Parombunan. Kami ingin melihat lokasi langsung supaya tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana air

minum di atas bukit itutersebut, yang jelas sudah 80 Kepala Keluarga (KK) sudah mengajukan permohonan agar Air minum dari PDAM masuk ke daerah itu, permohonan itu disampaikan warga ke Pemko Sibolga dan DPRD “ ujar Jamil “Air bersih harus bisa di nikmati Rakyat di gunung ini dan itu adalah Janji Pemerintah Kota Sibolga beberapa tahun silam semasa Walikotanya masih pak Sahat Panggabean ujar Jamil Insyah Allah di bawah kepemimpinan Walikota Sibolga sekarang Drs. HM Syarfi Hutaruk, janji air bersih itu bisa kita wujudkan dan saya sudah bicara sama beliau langsung soal permasalahan krisis air bersih di Gunung Beo itu, ujar Jamil seraya mengatakan bahwa Walikota HM Syarfi sangat prihatin dan mendorong pihak PDAM Tirta Nauli agar mencari solusi masuknya air kepemukiman warga untuk kebutuhan memasak dan hidup sehari hari, jelas Jamil.

TINJAU - Anggota DPRD Kota Sibolga didampingi Dirut PDAM Tirta Nauli Sibolga saat meninjau lokasi penampungan Air Bersih di Bukit Rukun Damai Kelurahan Aek Parombunan belum lama ini (KPK Pos/K. Saragih) Untuk biaya masuknya pipa dan tangki Air Sampai ke atas gunung itu menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Nauli dan diperkirakan menelan biaya sekitar

150 juta dan mudah-mudahan minggu depan mereka sudah bergerak dilapangan memasang pipa penyambungan air PDAM di bagian bawah dulu.

Sedangkan untuk pengadaan lahan untuk tempat Resepoar tangki utama menjadi tanggung Jawab masyarakat setempat dan Abdul Karim Sihite selaku Lurah Prambunan sudah setuju dan mendukung Program dimaksud, ujar Jamil.

Masih menurut Politisi Golkar itu “Kita saat ini lagi membagun Komunikasi dengan pihak Bank Sumut Sibolga untuk bisa menggunakan Dana CSR untuk pemasangan baru pipa air minum gratis bagi 80 kepala keluarga tersebut.

Baharuddin selaku Dirut Bank Sumut cabang Sibolga sangat mendukung Program masuknya air minum ke rumah masyarakat, tinggal menunggu persetujuan pak WaliKota dan kalau sudah disetujui nantinya kita akan membantu jadi silahkan buatkan proposalnya" sebut Jamil menirukan ucapan Dirut Bank Sumut Sibolga itu.

Jamil menegaskan “Pokoknya kita punya target bulan Septem-

ber Akhir 2014, pipa PDAM sudah berada di dapur rumah masyarakat, drainase siap kita perbaiki dan saya berharap cita-cita mulia ini dapat di dukung semua pihak agar tak ada lagi anak-anak sekolah yang antri menunggu giliran hanya untuk mendapat seember air minum, ujarnya Tugas anak-anak itu adalah belajar dengan giat dan sungguhsungguh, bukan menunggu air semalaman suntuk untuk mandi dan memasak.

Sementara itu Direktur PDAM Tirta Nauli mengatakan “Kita punya target 80% penduduk Sibolga harus sudah menikmati air bersih dari pipa PDAM. Kita pastikan “Minggu depan sudah ada pemasangan pipa dan bulan September depan masyarakat Gunung Beo sudah menikmati air bersih dan secara tehnik tidak ada masalah lagi tinggal kesiapan pihak kelurahan menyiapkan lahan untuk Resepoar Utama di atas gunung. Ujarnya (KS)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

Jamil Serahkan Bantuan Sosial Kepada 35 Anak Yatim

Bupati Pimpin Apel Gabungan

Pasca Cuti Lebaran Kehadiran PNS Pemkab Langkat 99 %

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH bersama Imam Besar Masjid Istiqlal KH Ali Mustafa Yakub

H Ngogesa Silaturrahim Dengan Imam Besar Istiqlal STABAT - Nilai-nilai ibadah puasa Ramadhan diharapkan mampu mendorong tumbuhnya rasa kepedulian dan kebersamaan serta memperkokoh semangat ukhuwah sesama masyarakat sehingga terhindar dari berbagai konflik dan perpecahan.

Demikian Dikemukakan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH melalui arahan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati H Sulistianto dihadapan seribuan lebih Jama’ah Sholat Ied 1435 H yang berlangsung di lapangan Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat, Senin (28/7).

“Karenanya momentum Idul fitri hendaknya dijadikan sebagai intropeksi diri dan senantiasa bermunajat ke hadirat Allah SWT agar kita senantiasa dalam lindungan Nya”, kata Bupati H Ngogesa.

Pelaksanaan Shalat Ied berlangsung klhidmat dipimpin Imam Al Hafizh H Rustam Efendi dan bertindak sebagai Khatib Al Ustaz Irfan yusuf itu terlihat diikuti Kepala Deputi I BNPT ( Badan Nasional Penanggula-

ngan Terorisme) Mayor Jenderal TNI Agus Surya Bakti bersama isterinya artis Bella Saphira yang kebetulan pulang kampung, Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan, SIK dan unsur Musipda lainnya, sejumlah Ka. SKPD, alim ulama serta tokoh masyarakat.

Sementara Bupati Langkat H Ngogesa pada lebaran tahun ini yang kebetulan sedang berada di Jakarta untuk urusan keluarga melaksanakan Shalat Ied di Masjid Istiqlal yang dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri. Bertindak sebagai imam Drs. H Hasanuddin Sinaga, MA dan Khatib Guru Besar UI Prof Dr H Masykuri Abdullah dengan thema khutbah Spirit Idul Fitri Tentang Cinta Kebangsaan dan Ke Indonesiaan.

Usai melaksanakan shalat Ied, H Ngogesa bersilaturrahmi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal KH Ali Mustafa Yakub serta sejumlah ulama dan imam masjid tersebut.

(JUL)

Langkat Dijadikan Kegiatan PKL 135 Mahasiswa FP USU STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang diwakili oleh Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahuddin, M. Kes, MM melepas 135 mahasiswa/I Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (FP USU) yang akan mengadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kab. Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (7/8).

Dalam sambutan tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang disampaikan H. Indra Salahuddin Pemkab. Langkat menyambut positif serta mengucapkan terimakasih karena telah menjadikan Kabupaten Langkat sebagai salah satu objek kegiatan PKL bagi mahasiswa FP USU. Lebih lanjut Indra juga memaparkan sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara, sudah barang tentu membutuhkan pemikiran yang bernas dari mahasiswa/I, dan untuk itu Indra memberikan tantangan kepada peserta PKL agar diantara 7 Kecamatan yang menjadi lokasi digelarnya PKL minimal salah satunya menjadi ikon unggulan pertanian dari apa yang mampu peserta PKL perbuat.

Kemudian, Indra juga berharap kepada para mahasiswa/I yang akan melaksanakan PKL dapat memberikan warna positif kepada generasi muda lokasi di gelarnya PKL, karena bekal ilmu yang didapat diharapkan mampu memberikan suasana perubahan kehidupan masyarakat dan generasi muda kearah yang lebih baik, terlebih palaksanaan PKL bersamaan dengan HUT kemerdekaan RI, sehingga dapat terbangun semangat Nasionalisme yang merupakan kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa.

“Mamfaatkan waktu yang singkat ini untuk berinteraksi dengan masyarakat serta implementasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan untuk kemajuan masyarakat lokasi

S U M U T /ACEH

PKL agar membuat satu resume kepada masyarakat sebagai masukan, baik itu temuan lapangan dalam hal pertanian secara ilmiah maupun solusi dari temuan tersebut” ujar Indra mengakhiri kata sambutannya.

Dekan Fakultas Pertanian USU Prof. Dr. Ir. Dharma Bakti M. Si mengucapkan terima kasih kepada Pemkab.

Langkat yang telah menerima mahasiswa/I (FP USU) program studi Agribisnis yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ke Langkat karena program tersebut adalah program tahunan yang dilaksanakan sebelum mahasiswa menyelesaikan pendidikannya guna mencapai gelar Sarjana.

Dharma Bakti berharap kepada seluruh peserta PKL agar menjadikan PKL ini bukan hanya sekedar penelitian untuk pemenuhan kurikulum, namun merupakan sebuah pengabdian bagi masyarakat petani ataupun perkebunan yang sedang diteliti. Sehingga nantinya para mahasiswa dapat mengetahui seluruh aspek permasalahan yang terjadi didalamnya serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil penelitiannya kepada akademik setelah melaksanakan PKL-nya.

Jaga nama baik pribadi, keluarga dan Fakultas serta kesehatan selama menjalani kegiatan PKL di Langkat” pesan Dharma mengingatkan kepada seluruh anak didiknya.

Sebelumnya, Sekretaris Prodi Agribisnis FP – USU Dr. Ir. Setia Negara Lubis melaporkan bahwa dari 135 mahasiswa/I yang akan melakukan PKL di Kabupaten Langkat akan disebar di desa-desa yang ada di 7 kecamatan yang ada di Kab. Langkat, yakni, Kec. Secanggang, Tanjung pura, Gebang, Brandan Barat, Babalan, Pangkalan Susu dan Besitang selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 7 Agustus s/d 7 September 2014. (JUL)

STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH pimpin apel gabungan perdana Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Sekretariat dan Dinas Instansi pasca cuti bersama Idul Fitri 1435 H di halaman Kantor Bupati, Senin (4/8) Tercatat 160 orang (99 %) dari jumlah keseluruhan 177 PNS yang bertugas di Sekretariat Pemkab Langkat hadir dan mengikuti apel gabungan yang turut dihadiri Wakil Bupati H Sulistianto, Sekda dr H Indra Salahudin, para Asisten, Staf Ahli dan Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam sambutannya Bupati Ngogesa atas nama Pemkab Langkat menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf lahir bathin kepada seluruh jajaran PNS, dirinya mengajak untuk mengawali tugas dan segala sesuatunya dengan niatan yang tulus, bersih dan suci agar selalu mendapat ridho dan berkah.

Diingatkan pula kepada seluruh SKPD untuk mencermati agenda

COBA - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH bersama Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK dan Dandim 0203 Letkol Inf Agusman Heri mencoba makanan “Martabak Kari” yang disajikan Bu Lina dan Puspa (Staff Kessos) pada acara Halal Bi Halal Serambi Jentera Malay rumah dinas Bupati, Senin (4/8). kerja yang harus diselesaikan sehingga pekerjaan terealisasi dengan baik dan harapan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap.

Saat ditanyai pers didampingi Kepala BKD H Amril Nst Bupati katakan sejumlah PNS yang tidak hadir disebabkan berbagai macam alasan seperti izin, sakit dan tanpa keterangan atau absen, “Kepada yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas nanti tetap kita berikan sanksi

dan teguran” singkat Bupati.

Halal Bi Halal Apel diakhiri dengan berjabat tangan dan bermaaf-maafan seluruh peserta apel gabungan secara bergantian, selanjutnya Bupati Ngogesa dan jajaran PNS bergeser ke Serambi Jentera Malay rumah dinas Bupati mengikuti acara Halal Bi Halal yang telah dipersiapkan, tampak hadir Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan, SIK,

Bupati dan Wabup Sergai Jalin Silahturahmi bersama Masyarakat Sei Rampah SEI RAMPAH - Masih dalam suasana bulan Syawal 1435 H dan sebagai upaya memperkuat jalinan silahturrahmi jajaran pemerintahan bersama masyarakat Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar syukuran bersama dalam Halal Bi Halal pasca lebaran yang bertempat di halaman Kantor Camat Sei Rampah, Rabu (6/8).

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam syukuran Halal Bi Halal tersebut turut didampingi Wabup Syahrianto SH, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon, Ketua TP. PKK Sei Rampah dan pengurus, Sekcam Adi Ma’rif, S.Sos, MH, Kades seKecamatan Sei Rampah, para Manager Perkebunan, Al Ustad Drs. H. M. Samin Pane, Al Ustad Sulaiman, Ketua KPUD Sergai Muhammad Sofian, Ketua Panwaslu Sergai, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Pemuda serta ratusan masyarakat Kecamatan Sei Rampah.

Setelah dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, disela-sela acara syukuran Halal Bi Halal Bupati Sergai Ir. H. Soekirman memberikan bantuan dan santunan secara simbolis kepada puluhan orang kaum Dhuafa, anak yatim piatu dan warga masyarakat yang menjadi korban akibat angin puting beliung terjadi beberapa waktu lalu.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman

SERAHK AN BINGKISAN - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wakil Bupati SERAHKAN Syahrianto, SH dan Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon menyerahkan bingkisan kepada anak yatim dan kaum dhuafa pada acara Syukuran Bersama dan Halal Bi Halal pasca Idul Fitri 1435 H yang bertempat di Halaman Kantor Camat Sei Rampah, Rabu (6/8). Photo:ARM membuka sambutannya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1435 H dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sei Rampah atas segala khilaf dan kekurangan selama ini. Selain itu Bupati Sergai Soekirman menyampaikan apresiasinya tingginya terhadap Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon berserta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan tersebut, walaupun merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Namun, maknanya sebagai sarana untuk meningkatkan tali silahturrahmi, jelas Bupati Soekirman.

Oleh karena itu, dipaparkan Bupati Soekirman momentum ini menjadi menguatkan kembali ikatan tali silahturrahmi dan persaudaraan serta hendaknya dapat menjadi sarana ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat-Nya yang telah diberikan setelah menjalani ibadah puasa

selama satu bulan ini.

Pada kesempatan tersebut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman kembali mengingatkan bahwa tugas dan tantangan yang dihadapi aparatur pemerintah saat ini semakin cukup berat, terutama dalam program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun sumber daya di tanah bertuah negeri beradat ini.

Mengakhiri sambutannya Bupati Soekirman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi dan memberdayakan seluruh potensi di berbagai sektor pembangunan sesuai bidangnya masing-masing.

Dengan menguatkan rasa kebersamaan, kerukunan, persatuan dan kesatuan menjadi bagian terpenting menjalankan agenda pembangunan yang telah ditetapkan dan direncanakan, pungkas Bupati Sooekirman. (ARM)

Dandim 0203 Letkol Inf Agusman Heri, Kajari Stabat Henderi SH, MH, Wakil Ketua DPRD Drs. H Abdul Khair, sejumlah Anggota DPRD, Ketua TP.PKK Ny Hj Nuraida Ngogesa, Tokoh Etnis dan Tokoh Masyarakat, acara diisi tausyiah singkat dari Ustadz H Abdul Latief Khan yang juga Anggota DPRD Deli Serdang dan diakhiri makan siang bersama.

(JUL)

Pemko Langsa Diminta Tertibkan Izin Usaha Perkreditan LANGSA - Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Aneuk Nanggroe minta Pemerintah Kota Langsa melalui instansi terkait melakukan penertiban izin usaha finance, leassing atau perkreditan peralatan rumah tangga.

Dari sekian banyak usaha itu, diduga ada yang tidak memiliki izin usaha atau tidak memperpanjang izin yang telah kadaluarsa. Tentunya hal ini dapat merugikan pemerintah dari sisi pendapatan daerah, dan juga konsumen selaku nasabah bila terjadi tindakan pelanggaran.

Ketua LPK Aneuk Nanggroe Danil Putra Arisandy MKomI kemarin mengatakan, keberadaan izin untuk sebuah usaha merupakan salah satu syarat melegalkan jalannya usaha. Sehingga bila terjadi hal-hal terkait hukum, pelaku usaha dapat bertanggung jawab dan konsumen dapat menuntut haknya atas kerugian yang dialami.

"Jangan sampai nasabah selaku konsumen dari usaha ini menjadi korban akibat kesalahan prosedur pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Terutama usaha bidang finance, lessing dan perkreditan, sebab usaha ini pekerjaan pokoknya berhubungan dengan nasabah," katanya.

Karenanya, LPK Aneuk Nanggroe minta pemko melalui instansi terkait segera melakukan penertiban dan menindak pelaku usaha yang tidak memiliki izin tersebut. (BSO)

2118 Anak Dapat THR Dari H Ngogesa Sitepu SELESAI - Kendati tidak sedang berada di kediaman pribadinya di Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, seperti biasa lebaran tahun-tahun sebelumnya pada hari ke dua Idul Fitri 1435 H INI, sejak pagi hari Selasa (29/7) rumah pribadi Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH dipadati anak-anak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Terpantau tak kurang dari 2118 anak-anak yang berasal dari berbagai Desa dan Kelurahan, bahkan dari kota Binjai hadir memadati halaman depan rumah tersebut, terlihat diantaranya ada yang disertai para orang tua masing-masing.

“Jauh sebelum menjadi Bupati Langkat hal seperti ini juga sudah berlangsung di tengah keluarga besar Pak Ngogesa, sekitar belasan tahun lalu”, kata Juliadi, SH, MM tokoh masyarakat setempat yang hadir di lokasi saat itu.

Diungkapkan dia, kebiasaan dimaksud merupakan amanah al-

marhum ayahanda Ngogesa yakni H. Ngaring Sitepu untuk selalu berbagi dengan sesama, Berlatar belakang sebagai pengusaha di berbagai bidang, maka pemberian tersebut juga dirogoh dari kocek pribadi bersumber dari keuntungan beberapa usaha dilakoni.

Lebih lanjut jelas kolega Ngogesa yang mewakilinya itu bahwa sedekah tersebut tak bermaksud riya, melainkan wujud syukur atas rezeki yang diterima dengan berbagi kepada sesama, yatim piatu dan jiran tetangga.

“Sederhana saja, alasannya ada sebahagian hak orang lain dari rezeki yang kita dapat” ujar pengusaha itu yang juga sempat memberikan arahan kepada ribuan anak-anak yang hadir.

Proses pelaksanaan pembagian THR berjalan aman dan lancar dibantu pengamanan dari Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat.

(JUL)

Tampak ribuan anak-anak sedang memasuki halaman depan kediaman pribadi Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH, Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatana Selesai Selasa (29/7).

E D I S I 314 11 - 17 AGUSTUS 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Wakil Walikota Langsa Minta DKP Ambil Alih TPI

Kemunculan ISIS Sejak Awal Sudah Dikhawatirkan Menag JAKARTA - Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku sudah khawatir dengan gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) saat pertama kali melihatnya. Saat itu dirinya mengaku mempertanyakan mengapa negara belum bertindak.

"Saya menunggu perlu ada penyikapan resmi dari pemerintah tapi dua tiga hari tidak kunjung ada.

Lalu kemudian 5 Syawal saya telepon ke Djoko Suyanto ternyata dia sama-sama menunggu ini," katanya dalam sambutannya di semi-

Lukman Hakim Saifuddin nar nasional 'Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam' di Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (9/8).

Djoko Suyanto pun menga-

takan kepada Lukman bahwa ini bukan hanya soal keamanan melainkan juga terkait paham agama. Oleh karena itu Lukman pun diminta turut campur menyikapi ISIS. "Pada 1 Agustus saya secara resmi menteri agama mengeluarkan pernyataan tentang ISIS ini. Tanggal 4 agustus rapat koordinasi Menkopolhukam dan Kementerian Agama. Meskipun Kementerian Agama bukan bagian dari Menkopolhukam," ujarnya.

Rapat koordinasi ini kemudian disusul rapat kabinet yang dipimpin presiden. "Maka terjadi rapat siangnya sidang kabinet terbatas pada 4 Agustus itu," ujar Lukman.

(NET)

PBNU: ISIS Jelas Bertentangan dengan Islam KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menegaskan, Agama Islam tidak mentoleransi kekerasan seperti yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Menurut dia, ISIS telah bertindak sadistis terhadap orang yang tidak sejalan dengan ajarannya.

"Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kedamaian dan bukan kekerasan. Agama Islam, tidak mentoleransi kekerasan," ujar Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat

Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

Ia menambahkan, justru Islam merupakan agama yang memperjuangkan nilai kemanusiaan dan menjunjung kasih sayang. Sifat dasar Islam tersebut, menurut Said, bertolak belakang dengan cara-cara yang dilakukan ISIS. "Sampai membunuh ulama yang tidak sejalan dengan ISIS. Membunuhnya pun sadis dengan pisau, kemudian dimasukkan parit," jelas Said.

Sebelumnya, pemerintah meni-

lai, paham yang dianut ISIS tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan kebhinekaan di Indonesia. Oleh karena itu, selain melarang perkembangan paham itu, pemerintah juga menindak tegas siapa pun yang terlibat ISIS. ISIS dianggap sebagai organisasi radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan gagasannya. Jika dibiarkan, maka cara-cara kekerasan itu akan mengancam keutuhan Indonesia. (NET)

Kisah Awal Pergerakan ISIS di Bekasi

KEPALA Kepolisian Sektor Bekasi Selatan Kompol Susilo Edi menceritakan awal pergerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Masjid Muhajirin, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan.

Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang disebut sebagai penggerak ISIS di Bekasi pada awalnya merupakan jemaah Masjid Muhammad Ramadhan. Masjid Muhammad Ramadhan sendiri merupakan masjid yang saat ini sudah diambil alih oleh Pemerintah Kota Bekasi.

"Mulai pindahnya sejak pengambilalihan masjid oleh Pemerintah Bekasi pada 20 April 2014," ujar Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Selatan Kompol Susilo Edi dalam acara audiensi antara DKM masjid, Polsek Bekasi Selatan, Kepala Komisi Intelijen Daerah (Kominda) Maryono, ketua RW setempat, juga warga di Balai Warga RW 13, Jumat (8/8) malam.

Edi menceritakan, pada Jumat pertama tanggal 25 April 2014 setelah pengambilalihan masjid tersebut, Masjid Muhammad Ramadhan menggelar shalat Jumat seperti biasa. Namun, saat ini shalat Jumat diatur oleh DKM yang baru.

Setelah pengambilalihan, Pemkot Bekasi memang mengganti

semua DKM lama. Dalam shalat Jumat itu, ada Syamsudin Uba sebagai jemaah masjid. Selesai shalat, Syamsudin Uba mengambil alih posisi pembawa acara.

Saat itu, Syamsudin Uba mempersilakan salah satu jemaah untuk maju sebagai khatib. Jemaah yang ditunjuk oleh Syamsudin Uba adalah Bahrumsyah, pria yang diduga muncul dalam video ISIS. Belum sempat Bahrumsyah naik ke podium, pembawa acara dari DKM meralat hal tersebut.

Dia mengatakan DKM baru sudah membuat jadwal khatib Jumat yang baru di masjid itu. Pembawa acara mempersilakan Khudori untuk maju sebagai khatib yang sebenarnya. Akhirnya, Khudori pun mulai berkhotbah.

Tidak lama setelah Khudori berdiri di podium, ada salah satu jemaah yang berdiri dan kemudian berteriak. Jemaah itu bertakbir sambil berteriak "thagut" kepada khatib. "Thagut! Thagut!

Thagut!" ujar Susilo Edi sambil menirukan ucapan jemaah pada hari itu.

Setelah itu, sekitar 40 jemaah keluar dari Masjid Muhammad Ramadhan. Saat itulah, mereka mulai pindah ke Masjid Muhajirin dan melanjutkan kegiatan

mereka di sana.

Menurut Camat Bekasi Selatan Abi Hurairah, pengambilalihan tersebut dilakukan karena dua hal. Pertama, lahan masjid menggunakan tanah fasum dan fasos milik Pemerintah Kota.

Kedua, karena adanya keresahan warga akan aktivitas kajian agama yang dilakukan di masjid tersebut.

Jemaah yang awalnya melakukan kajian-kajian agama di Masjid Muhammad Ramadhan itu kini berpindah ke Masjid Muhajirin. Pada Minggu, 3 Agustus 2014 lalu telah berlangsung ikrar mendukung ISIS di Masjid Muhajirin, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan.

Ikrar tersebut dilakukan oleh JAT dengan pimpinan bernama Syamsudin Uba. Saat mereka melakukan ikrar tersebut, anggota JAT juga melakukan pengibaran bendera ISIS di halaman Masjid Muhajirin.

Setelah melakukan ikrar, jemaah tersebut menamakan kelompok mereka dengan nama Khilafah Ibrahim. Kelompok tersebut menyatakan bahwa JAT dan Khilafah Ibrahim masuk ke dalam organisasi ISIS. Mereka juga mendukung segala kegiatan ISIS. (NET)

LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) segera mengambil alih kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) yang berada di Kilometer 8 Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat.

Pasalnya, saat ini lokasi TPI kondisinya sudah sangat memprihatinkan, karena tidak terawat lagi. "Karena itu DKP harus segera mengambil alih untuk menjaga keberadaannya,"ujar Marzuki saat melihat langsung lokasi TPI tersebut belum lama ini.

Menurutnya, seharusnya kawasan TPI ini yang merupakan

lokasi aktivitas para nelayan untuk melakukan bongkar muat ikan dan juga sebagai tempat warga Pulau Pusong melakukan penyeberangan jangan sampai terlihat kumuh demi kenyaman mereka.

Belum lagi, fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang sudah jorok, bahkan sudah tidak bisa dipergunakan lagi untuk dimanfaatkan oleh warga Pulau Pusong, nelayan dan bagi warga lain yang sengaja berkunjung untuk melihat keindahan di sekitar TPI.Karena lokasi Kilometer 8 Kuala Langsa merupakan lokasi objek wisata lokal ketika mengisi hari libur.

Selain itu, potensi kawasan TPI juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dalam bidang perdagangan seperti dijadikan sebagai tempat usaha kuliner ikan bakar.Karena di sekitar lokasi pun kini sudah di bangun tempatnya yang direncanakan untuk dijadikan lapak dagang ikan bakar.

Selama ini kawasan TPI dikelola oleh pihak masyarakat di sana. Karenanya agar TPI bisa kembali terjaga, terawat dan terlihat indah, maka diminta DKP sebagai instansi terkait mengambil alih kembali TPI tersebut. (BSO)

Wali Kota Minta Jajaran Dinkes Terus Tingkatkan Pelayanan MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi minta Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai instansi sentral yang memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan, supaya terus membenahi diri dan meningkatkan mutu pelayanannya sehingga memuaskan masyarakat.

Untuk itulah Eldin berharap agar Dinas Kesehatan tidak hanya berpaku kepada puskesmas sebagai pelayanan pengobatan saja, tetapi juga harus terus melakukan berbagai penyuluhan-penyuluhan guna memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan. Sebab, program preventif juga sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan.

“Saya ingin seluruh masyarakat puas dengan pelayanan kita sebagai pemerintah. Karena itu saya tidak ingin mendengar lagi ada keluhan masyarakat soal buruknya kinerja kita, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun terkait susahnya mengakses kesehatan,” kata wali kota ketika menghadiri acara halal bi halal dan tepung tawar calon jemaah haji Dinas Kesehatan Kota Medan di Gedung Serba Guna Dharma Wanita Jalan Rotan Medan, Kamis (7/8).

Atas dasar itulah melalui momentum yang baik tersebut, mantan Sekda Kota Medan ini mengajak seluruh keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Medan untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas demi memacu pembangunan kesehatan secara merata di ibu

kota Provinsi Sumatera Utara ini, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat, terutama dari keluarga kurang mampu.

Eldin selanjutnya mengingatkan kepada seluruh kepala puskesmas agar tidak duduk manis di kantor saja. Mulai saat ini setelah pukul 10 pagi setiap harinya, seluruh kepala pukesmas harus keluar puskesmas untuk mendatangi masyarakat sekitarnya. Mereka harus memberikan sosialisasi dan pencerahan tentang pentingnya kesehatan, sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan preventif agar terhindar dari berbagai penyakit.

Selain itu Eldin juga berharap agar Dinas Kesehatan dapat mengaktifikan dan menggerakkan posyandu guna meningkatkan derajat kesehatan para balita, mulai dari kesehatan maupun gizinya. Dengan demikian balita yang ada akan tumbuh dengan sehat dan cerdas, sebab mereka nantinya yang akan meneruskan pembangunan di Kota Medan tersebut.

Di sela-sela acara halal bi halal, wali kota didampingi Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Medan serta Kadis Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita menepungtawari 18 calon jemaah haji (calhaj) dari

Dinas Kesehatan Kota Medan.

Eldin berharap seluruh calhaj senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehat wa alfiat serta selamat dalam perjalanan menuju tanah suci sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan lancar.

“Saya menitipkan kepada bapak dan ibu agar kiranya mendoakan bangsa dan negara yang kita cintai ini, khususnya Kota Medan agar senantiasa dalam suasana kondusif supaya kita dapat lebih fokus dalam melaksanakan program pembangunan, terutama bidang kesehatan,” harap Eldin.

Sebelumnya Kadis Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita dalam laporannya menjelaskan, tujuan halal bi halal ini digelar untuk meningkatkan tali silaturahmi dan sinergitas di seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Medan dan lintas sektoral. Melalui acara ini diharapkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan semakin kompak dan terus meningkatkan kinerja, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Sedangkan kepada 18 calhaj dari Dinas Kesehatan, Usma berpesan agar berangkat dengan niat tulus seraya berserah diri kepada Allah SWT.“Insya Allah ibadah haji yang dijalani diridhoi Allah SWT, Insya allah kembali ke tanah air dengan menyandang predikat haji dan hajah yang mabrur,” harap Usma. (VIN)