Epaper kpkpos 324 edisi senin 20 oktober 2014 by media andalas

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

BANYAK KASUS KORUPSI DI ACEH TIMUR DIPETI-ESKAN • DI HALAMAN

KPK USUT DUGAAN KORUPSI BDB Sumut Darurat Korupsi BADAI korupsi tiada henti-hentinya mendera negeri ini. Ada pejabat setingkat menteri yang sudah dihukum dan juga masih dinyatakan sebagai tersangka. Demikian juga Ketua Umum partai ada yang terjerat dalam kasus rasuah tersebut. Belum lagi kepala daerah setingkat gubernur, bupati/walikota yang tersandung kasus korupsi. Demikian juga anggota dewan, baik di tingkat pusat (DPR-RI) maupun DPRD. Bicara soal kasus korupsi, sungguh mengejutkan, Provinsi Sumatera Utara dinyatakan sebagai peringkat satu korupsi. Tentu saja peringkat tersebut bukanlah menandakan Sumut sebagai daerah yang paling gencar dalam memerangi korupsi, melainkan Sumut sebagai daerah

1. JEMBATAN Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II di Kecamatan Bangko dalam tahap pengerjaan dan direncanakan seharusnya tuntas pekerjaanya tahun ini. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sendiri ke depanya terus berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian jembatan yang dianggarkan multi years tersebut. Tetapi komitmen tersebut luntur sebelum berkembang dikarenakan Pemkab Rokan Hilir yang dipimpin Annas Maamun terlalu banyak terdapat dugaan penyimpangan. Jembatan Pedamaran I dan II, perda pengikatan Multi Years (tahun jamak) dua tahun 2008 s/d 2010. Total anggaran nya Rp529 Miliar, yangg dimenangkan oleh PT. Waskita Karya dengan harga penawaran/ harga kontrak Rp422 miliar. Jangka waktu pelaksanaannya 5 Desember 2008 s/d 24 Maret 2011.

3. PROYEK MTQ Pembebasan sejumlah lahan dan pembangunan proyek Kompleks MTQ Rokan Hilir, di Batu Enam, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir yang diduga bermasalah. Pembebasan dan pembangunannya sedikitnya menghabiskan dana APBD setempat sekitar Rp46 miliar. Namun, proses yang dilakukan diduga sarat dengan mark-up. Begitu pula proses lelangnya diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. SAWIT RAKYAT Pembangunan sawit rakyat yang menyerap dana APBD Rohil sekitar Rp142 miliar, juga syarat dengan berbagai penyimpangan dan merugikan negara jumlah yang besar, dan sampai saat ini setiap tahunnya tetap dianggarkan untuk pemeliharaan kebun rakyat pada APBD Rokan Hilir. Sedangkan lahan dan perkebunan tersebut tidak jelas keberadaannya.

www.kpkpos.com

yang terpenting kita harus tanya seberapa komit mereka (TNIPolri) menjaga keutuhan keamanan NKRI," kata Topo usai menggelar jumpa pers 90 Tahun FHUI di Margonda Depok. Topo mengemukakan petinggi Polri dan TNI harus bisa merumuskan solusi mendasar terkait pemicunya. Sebab jika tidak, dia khawatir insiden yang • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Usut juga sejumlah anggota dewan dan kalangan pejabat yang turut serta bermain proyek di Rokan Hilir. Proyek saluran simpang 200 senilai sekitar Rp2,5 miliar pada APBD 2007.

6. SIMPANG 200 Proyek saluran simpang 200 senilai sekitar Rp2,5 miliar pada APBD 2007 juga syarat penyimpangan dan dugaan korupsi, begitupun berbagai proyek sejumlah pasar di Rokan Hilir rata-rata dikerjakan tidak beres dan syarat penyimpangan. Hingga kini, belum terjamah oleh aparat terkait.

» Busyro Muqoddas

» Roby Arya Brata

Tiga Pos Menteri Harus Jadi Prioritas

pimpinan DPRD Sumut untuk bersikap, mengagas forum rekonsiliasi antara Gubsu dan Wagubsu jika issu pecah kongsi antara keduanya yang telah merebak di tengah-tengah masyarakat Sumut sungguh benar adanya,” jelasnya. • LANJUT KE HAL. 2

9. SINABOI GATE Kasus ‘Sinaboi gate’ yang hingga kini proses hukumnya juga tak kunjung jelas, sementara negara sudah dirugikan mencapai sekitar Rp28,3 miliar. Bahkan hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Rohil 2007 lalu yang menyimpang senilai sekitar Rp18,5 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum juga masih terpendam di tangan penegak hukum.

Dia ditetapkan sebagain tersangka oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis, 26 September 2014 lalu. Kasus yang menjerat Annas terkait pengurusan rekomendasi a l i h fungsi Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi Lahan Area Peruntukkan Lainnya (APL) serta proyek - proyek lainnya di Provinsi Riau. Selain Annas, 5. ANGGOTA DEWAN

2. APBD ROHIL Kasus hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Rohil 2007 yang menyimpang senilai sekitar Rp18,5 miliar, di lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan kerugian negara sekitar Rp18,5 miliar terhadap penggunaan belanja modal APBD 2007 di tiga instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) itu.

• LANJUT KE HAL. 2

(16/10). Koordinator aksi Saharuddin didampingi Muchtar Effendi di Jakarta menyebutkan, aksi dilakukan Gerbraksu, melihat kondisi yang ada di Sumut belakangan. Mereka merasa prihatin melihat pimpinan Sumut kerap terlilit masalah dugaan korupsi. “Kami telah mendesak

• LANJUT KE HAL. 2

PT Karya Peduli Kebangsaan

JAKARTA - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata ke Presiden Susilo Bambang Yudhohono, Kamis (16/ 10). Hari itu juga, Presiden langsung menyetujui kedua kandidat. Pasalnya, masa jabatan SBY akan berakhir pada Senin, (20/10). Presiden SBY meminta agar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi,

Berkas dan datadata yang disampaikan kepada KPK dan Kemendagri menyangkut dugaan Penyalahgunaan Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Tahun Anggaran (TA) 2013

KASUS JERAT ANNAS MAAMUN

PEKAN BARU - Masa penahanan Gubernur Riau, Annas Maamun diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan terkait upaya KPK menyidik kasus dugaan suap yang membelit Annas sebagai tersangka. "Diperpanjang (penahanan) untuk 40 hari kedepan," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha dalam pesan singkatnya, Selasa. Saat keluar dari lobby kantor lembaga antikorupsi itu, Annas tak menampik soal perpanjangan penahanan itu. "Perpanjangan (penahanan)," kata dia. Annas Maamun merupakan tersangka dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Penerbit :

Dua Orang 'Hebat' Calon Pimpinan KPK

Tuntaskan Darurat Korupsi di Sumut

• LANJUT KE HAL. 2

Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

JAKARTA - Dua institusi negara, TNI dan Polri sering terlibat bentrok. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, cemburu adalah alasan utama gesekan di antara aparat bersenjata tersebut. "Masing-masing punya lingkup kewenangan sendiri, dan kemungkinan juga dipicu kepentingan. Namun dari itu

• LANJUT KE HAL. 2

SUMUT sudah darurat korupsi. Untuk itu, KPK, Kejagung dan Mabes Polri diminta secepatnya turun tangan mengusut kasus ini. Demikian tuntutan sejumlah massa Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (GERBRAKSU) saat melakukan aksi damai di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejakgung RI, Kamis

Redaksi/Usaha:

Cemburu, Penyebab TNI-Polri Sering Bentrok

Cipayung Plus Sumatera Utara juga sudah menyampaikan pengaduan dilengkapi data-data dugaan keterlibatan Gatot Pujo Nugroho. Menanggapi hal ini, Pengurus Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PD

SECARA resmi Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut sudah melaporkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho ke KPK dan Kemendagri, akhir Agustus 2014 lalu.

Rp.2.500/eksemplar

Tim Gabungan Investigasi Gabungan TNI - Polri Jumpa Pers terkait bentrok di Riau.

Sudah Banyak Laporan Masuk KPK

Kolom Redaksi

20 - 26 OKT 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

Foto yang diduga Gatot Pujonugroho terlihat mesra dengan seorang wanita di atas motor mewah.

MEDAN – Kasus dugaan korupsi di Pemprovsu yang disinyalir melibatkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho belum tersentuh hukum. Padahal, elemen masyarakat penggiat anti korupsi di daerah ini tak henti-hentinya mendesak agar penegak hukum (KPK dan Kejagung) segera menyidik dugaan korupsi yang terjadi di Pemprovsu. Secara bergantian elemen masyarakat telah menyampaikan laporan pengaduan ke KPK dan Kejagung.

Tercatat, pada Kamis pekan lalu, massa Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (GERBRAKSU) melakukan aksi damai di KPK dan Kejakgung RI. Massa mendesak agar kedua instansi itu segera menyidik pengaduan yang disampaikan tentang dugaan korupsi yang melibatkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Tidak hanya Gerbraksu, elemen mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa

EDISI 324/ THN VII

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi - JK mulai mengumumkan nama - nama calon menteri kepada publik. "Kalaupun ada nama yang muncul di media itu kan bukan dari mulut Jokowi, semestinya sudah ada nama yang diumumkan, publik terlalu lelah menebak-nebak," ujar peneliti ICW Donal Faridz, Jumat (17/10).

Menurut Donal, Jokowi harus memastikan ada tiga pos menteri dan jabatan setingkat menteri harus diisi oleh orang berintegritas, memiliki kepastian dan komitmen pemberantasan korupsi. Ketiganya adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. • LANJUT KE HAL. 2

10. POMPANISASI Proyek pompanisasi di Desa Jumrah, Rimba Melintang sebesar sekitar Rp40 miliar hingga kini hasil kerjanya tak bisa difungsikan.

11. DINAS PU

7. KOLAM RENANG Proyek pengadaan kolam renang senilai Rp12 miliar tahun anggaran 2006, yang dikerjakan asal – asalan dan progresnya tak jelas. Kerugian negara pun ditaksir dalam jumlah yang tidak sedikit.

8. G O R Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) senilai sekitar Rp14 miliar tahun anggaran 2008 yang dilelang tidak sesuai aturan berlaku dan pekerjaannya sarat dengan penyimpangan.

Dugaan korupsi di Dinas PU Rohil pada Proyek Pembangunan Jalan Pelataran Pulau Halang Muka ditahun 2007, senilai Rp7 miliar.

12. PROYEK KAPAL Proyek pengadaan kapal pengawas sekitar Rp7,8 miliar tahun anggaran 2006 pun hingga kini pelaksanaanya tak jelas, sementara dana sudah dicairkan. Kapalnya pun mungkin sudah berubah menjadi rumah pejabat teras di Kabupaten ini. Sementara pengadaan Kapal Pengawas Dinas Perikanan dan Kelautan ditahun 2007, dengan dugaan korupsi senilai Rp6,9 Miliar.

Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saling memberi hormat saat bertemu di Jakarta, Jumat (17/10).

Jokowi Jangan Pamer Kekuatan! JAKARTA- Ratusan kelompok relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) akan menggelar pesta rakyat menyambut pelantikan Jokowi. Jutaan orang pendukung Jokowi diperkirakan akan tumpah ruah di Monas menyambut presiden RI ketujuh tersebut. NAMUN, menurut Politikus Partai NasDem Tedjo Edhy Purdijatno, dia telah menyarankan kepada Jokowi agar tidak usah berlebihan dalam pesta pelantikan.

“Jokowi sering ngobrol sama saya, dan saya juga sudah bilang, enggak usah Show of Force, pamer kekuatan,” kata • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

SAMBUNGAN

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

KPK Terima Nama Calon Menteri Jokowi JAKARTA - Tim transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya tidak tahu apa isi dokumen, tapi betul dokumen berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap namanama calon menteri, sudah disampaikan tapi saya tidak tahu hasilnya, dan berapa jumlahnya," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di gedung KPK Jakarta, Jumat (17/10). Hasto datang bersama Ketua Tim Transisi, Rini Mariani Soemarno untuk menyerahkan namanama tersebut. "Rini Soemarno dan saya ditugaskan Jokowi sebagai presiden terpilih, jadi kami sebagai kurir, untuk menyerahkan dokumen ke KPK. Dokumen telah diterima dengan baik, dan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan

KPK," katanya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, mengaku diterima oleh Juru Bicara KPK berserta tim dari KPK. "Kami melihat pimpinan KPK ada kegiatan di lantai 3 sehingga penjelasan dari Johan Budi, seluruh dokumen sudah diterima dan akan ditindaklanjuti," kata Hasto. Ia mengakui, penyerahan namanama calon menteri kepada KPK tersebut untuk membentuk pemerintahan yang bersih. "Pada waktu yang tepat semua akan direspons mengingat seluruh spirit dari penyelenggara yang dipimpin Jokowi membentuk pemerintahan yang bersih, yang bebas dari berbagai macam persoalan korupsi sehingga niat bersama di satu sisi memperkuat KPK dan di sisi lain untuk menyusun kabinet yang betul-betul terbebas dari korupsi menjadi komitmen yang diwujudkan oleh jJokowi

CEMBURU, PENYEBAB TNI-POLRI SERING BENTROK.............................. • DARI HALAMAN. 1 sama akan terus terulang di kemudian hari. "Duduk bersama dengan menkopolhukam merumuskan solusi itu," ucapnya. Untuk diketahui, bentrok antar dua institusi negara itu kembali pecah. Kali ini, puluhan oknum TNI menyerang pos polisi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu dinihari, 15 Oktober 2014. Dua anggota polisi lalu lintas yang tengah bertugas babak belur dan mengalami luka parah itu ialah

anggota Polres Kutai Kartanegara, Brigadir Deni dan Brigadir Bahri. Berdasarkan keterangan warga setempat, peristiwa penyerangan itu sangat cepat. Puluhan oknum TNI itu menggunakan 30 sepeda motor untuk menyerang. "Polisi tak sempat melawan karena kalah jumlah," kata seorang warga. Kasus tersebut diduga lantaran para pelaku penyerangan tidak terima saat tertangkap tengah membawa bahan bakar minyak ilegal oleh kedua korban. Saat ini, Polisi Militer Kodam VI Mulawarman tengah melakukan penyelidikan. (SF/BBS)

TIGA POS MENTERI HARUS JADI PRIORITAS ................................. • DARI HALAMAN. 1 "Jabatan tersebut haram hukumnya diisi oleh orang-orang yang punya rekam jejak buruk. Tidak boleh diisi pengacara tersangka korupsi atau mereka yang

selama ini menjadi calo perkara dan menangani kasus korupsi. Bisa bayangkan selama ini remisi remisi yang diberikan oleh Menkumham terhadap koruptor menjadi kontraproduktif," kata Donal. (INT/BBS)

TUNTASKAN DARURAT KORUPSI DI SUMUT................................................ • DARI HALAMAN. 1 Mengagas forum klarifikasi, koordinasi dan konsultasi antara pimpinan DPRD Sumut dengan pihak Kejatisu, Kapoldasu, Pangdam I Bukit Barisan dan jika dimungkinkan juga diundang pihak KPK terkait dengan upaya klarifikasi penanganan kasuskasus dugaan korupsi yang belakangan kerap menjadi sorotan publik termasuk para aktivis di Sumut. Jika upaya tersebut tidak dapat diwujudkan untuk kebaikan dan perbaikan di Sumut maka kami layak menyatakan bahwa Sumut sebaiknya dinyatakan

sebagai daerah darurat korupsi oleh KPK. Dan penegak hukumnya sulit dipercaya dalam menangani persoalan-persoalan korupsi bila menyangkut Kepala daerah setingkat Gubenur, Wakil Gubenur, Walikota/Bupati maupun mitra sejajarnya. Gerbraksu menyadari bahwa penegak hukum, terutama KPK juga harus objektif dalam penanganan kasus yang ada. Bukan karena pesanan pihak atau kelompok tertentu kemudian proses hukum dipercepat, tapi karena memang bukti-bukti yang ada kuat, begitu juga dengan keterlibatan pihak yang ada. (TIM)

KASUS JERAT ANNAS MAAMUN ....... • DARI HALAMAN. 1 KPK juga menetapkan status tersangka kepada Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manu-

rung. Dia diduga merupakan pihak pemberi suap kepada Annas. Annas Maamun yang sebelumnya sebagai Bupati Rokan Hilir (Rohil) Riau, diduga terindikasi sejumlah kasus dugaan korupsi.(PUR)

sesuai janji komitmennya dan sesuai harapan rakyat," katanya. Hasto menjelaskan penyerahan nama tersebut dilakukan pada Jumat siang karena Jokowi harus menjalankan ibadah shalat Jumat terlebih dulu. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan KPK hanya butuh waktu singkat untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri. "Kita kan sudah ada data, sehari saja cukup," katanya.

• DARI HALAMAN. 1 Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, segera menyerahkan kedua nama itu ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan. "Sampaikan ke DPR ini adalah prioritas dan saya harap prosesnya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat," kata Presiden SBY. Alasan SBY langsung menyetujui dan tidak akan mengubah kedua nama itu karena dia yakin, panitia seleksi transparan dan kredibel dalam proses penjaringan calon pimpinan KPK. Sebab, KPK adalah elemen penting dalam menjalankan pemberantasan korupsi. Orang Hebat Dua nama itu telah menyingkirkan 102 orang yang mendaftar untuk mengisi satu posisi kosong pimpinan KPK akhir tahun ini. Para pendaftar berasal dari berbagai bidang keahlian. Sebanyak 38 persen dari bidang Hukum, 14 persen dari Keuangan, 9 persen Ekonomi, 4 persen Perbankan dan lain-lain 36 persen. Namun, hingga seleksi tahap akhir di Pansel, hanya dua orang ini yang

• DARI HALAMAN. 1 PA GMNI) Sumut mendesak KPK mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi di Sumut khususnya korupsi terhadap dana bantuan daerah bawahan (BDB) 2012. Sekretaris PA GMNI Sumut, Maruli Purba SH, mengemukakan hal ini, Senin (13/10) malam. "Selain akan beraudensi dengan Kapoldasu, dalam waktu dekat kita juga akan menyambangi Kantor KPK di Jakarta," katanya. Menurutnya hal itu sebagai

• DARI HALAMAN. 1 pada Pemprovsu. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dimaksud berada dimasa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho sejak sebagai Plt Gubernur hingga menjadi Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Pengaduan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Sumut diterima Wahyu Triyadi dari Direktorat Bidang Pengaduan dan pelaporan Masyarakat KPK. Setelah memberikan berkas tersebut, pihak KPK membenarkan telah banyak menerima pengaduan yang sama tentang kasus dugaan korupsi

lolos. Secara normatif, kedua orang itu dinilai Pansel telah memenuhi kriteria untuk menjadi pimpinan KPK seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang KPK. Sedangkan secara substantif, kedua orang itu dinilai memiliki integritas, kepemimpinan, serta tidak terkait partai politik tertentu. "Tentu Anda semua sudah mengenal Pak Busyro Muqoddas," ujar salah satu pansel, Imam Prasodjo, di Kantor Presiden, Jakarta. Busyro merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1977. Dia pernah menjadi dosen Fakultas Hukum UII, pernah menjadi Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UII, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UII, dan Dekan UII. Bapak tiga anak ini mengawali karier di bidang hukum pada tahun 1983, sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. "Pak Busyro juga pernah menjadi Ketua KY 2005-2010. Ketua KPK satu tahun 2010-2011, Wakil Ketua KPK 2011-sampai sekarang," kata Imam, yang juga

sebagai juru bicara pansel. Busyro bakal mendahului empat komisioner lain mengakhiri masa jabatan, yaitu pada 10 Desember 2014. Sedangkan masa jabatan empat komisioner lainnya akan berakhir pada 14 Desember 2015. Busyo menjadi Ketua KPK menggantikan Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran pada akhir 2010. Berbeda dengan Busyro. Nama Roby Arya Brata masih kurang familiar di telinga masyarakat. Namun, bisa dipastikan, orang satu ini bukan sosok sembarangan. Setelah lulus dari Universitas Padjajaran, Roby melanjutkan studi pada program Magister Public Policy di University of Wellington, Selandia Baru. Lulus pada 1999. Setelah itu, Roby mengambil program doktoral di Australian National University dan lulus pada 2001. Roby pernah menjadi analis hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selama dua tahun pada 1993-1995, asisten kepala unit kerja presiden 2008-2010. Roby saat ini menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet. Di tengah

rutinitasnya membantu presiden, Roby juga aktif mengajar di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Roby juga pernah mengajar sebagai dosen tamu bidang antikorupsi di Australian National University, Australia. "Pak Roby ini jelas lama menggeluti hal-hal yang berkaitan pencegahan korupsi, bahkan baru saja menulis buku yang terkait hal itu," ujar Imam. Dia berharap dua kandidat calon pimpinan KPK ini bisa jadi pilihan. Terutama Roby yang usianya relatif muda yaitu 49 tahun dengan pendidikan yang memadai dan track record cukup baik. Panitia seleksi lainnya, Faroukh Muhammad, mengatakan bahwa Roby adalah salah satu yang menonjol bersama Busyro. "Pada saat rapat, pansel hampir tidak ada perbedaan pendapat," ujar Faroukh. Siapa Layak ? Juru Bicata Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP berharap calon yang dipilih oleh DPR adalah orang yang sudah mengenal baik KPK. Hal itu penting agar kekompakan di internal KPK dapat terjaga. "Dalam situasi saat ini tentu lebih baik jika Pimpinan yang dipilih

adalah kandidat yang sudah mengenal baik KPK. Saat ini, seperti yang disampaikan Ketua KPK, soliditas pimpinan sangat bagus," kata Johan Budi. Hal senada disampaikan Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Bendahara Umum partai beringin itu mengapresiasi kerja pansel yang telah melahirkan dua nama kandidat. Namun, dari kedua nama itu, Bambang menilai Busyro lebih tepat untuk menjadi pimpinan KPK. "Kalau Pak Busyro sudah bagus dan sudah berpengalaman. Kalau Robby kita belum bisa komentar," kata mantan anggota Komisi Hukum DPR itu. Bambang menolak bila disebut tidak memberi ruang untuk regenerasi di KPK. Dia berpendapat, jika ada sosok tua yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, mengapa tidak. "Kalau Robby lebih bagus mungkin penilaian lain. Tetapi apabila tidak, bagaimana?" kata Bambang. Meski begitu, DPR siap menerima kedua nama itu dan akan diuji kelayakannya di hadapan anggota dewan. "Nama nama yang diajukan akan ditampung pimpinan, nanti dibawa ke Paripurna," ujar Bambang.(SF/BBS)

tindak lanjut aksi junior mereka, Korda GMNI bersama kelompok Cipayung Plus Sumut beberapa waktu lalu, yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Sumut dan Kantor Gubsu. "Kami mendukung penuh aksi adik-adik kami, apalagi mereka sudah melaporkan fakta-fakta itu langsung ke KPK dengan nomor laporan 71502 pada 27 Agustus 2014, atas nama Wahyudi Triadji yang menerima laporan itu," ujar Maruli yang didampingi Ketua PD PA GMNI Sumut Ir Lancar Siahaan MM, Ketua Pimpinan Cabang

PA GMNI Deliserdang Oki TM Bangun SIP dan Robi Tamba SH. Ditambahkan Lancar Siahaan, akibat dari gerakan itu pihak yang merasa terserang memberi ancaman kepada Korda GMNI. "Kita minta siapa pun yang melakukan ancaman terhadap adik-adik kita untuk datang ke Kantor GMNI guna memberi klarifikasi. Kita justru mendukung aksi yang dilakukan adikadik GMNI," tegasnya. Menurutnya, aksi Korda GMNI bersama kelompok Cipayung Plus guna membela kepentingan

masyarakat Sumut yang tidak ingin pemimpinnya korup dan tidak bermoral, sehingga jika fakta-fakta yang menghempang aksi Korda GMNI bersama kelompok Cipayung Plus memang benar maka hukum harus ditegakkan dan jika keliru juga harus dinyatakan agar publik tahu. Atas dasar itulah, kata dia, PD PA GMNI akan melakukan audiensi ke Polda Sumut dan dalam waktu dekat akan menyambangi Kantor KPK. "Kami tidak main-main, ini akan kita follow up sampai ke

KPK, apalagi laporan mengenai fakta-fakta ini sudah disampaikan sebelumnya. Pihak yang merasa terganggu kami minta tidak melakukan intimidasi maupun ancaman-ancaman," tegasnya. Sementara itu Robi Tamba SH mengatakan, reaksi tersebut bukan karena sentimen pribadi, melainkan dengan alasan mencintai masyarakat Sumut. "Kan sayang, begitu banyak uang yang mereka korupsi. Coba jika disalurkan kepada masyarakat luas, uang hasil korupsi itu bisa dimanfaatkan dan dirasakan," ujarnya. (TIM)

di Pemprovsu. Hal itu dikatakan Ketua Badko HMI Sumut Anggia Ramadhan Harahap, usai menyerahkan berkas pada KPK. "Ternyata laporan tentang Gatot sudah banyak diterima pihak KPK. Melalui petugas bernama Wahyu, dan meminta kami tetap selalu berkomunikasi dan memberitahu perkembangan kasus tersebut kepada pihaknya sambil memberikan nomor teleponnya. Karena sudah banyaknya laporan terkait ini, mereka juga mengatakan serius menangani kasus ini," terang Anggi. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan bahwa dalam proses penelaah terhadap pengaduan

kelompok Cipayung ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka pihaknya akan segera melakukan penyelidikan akan kasus tersebut. "Soal pemberian data dan berkas yang mereka miliki, secara prosedur diterima oleh Direktorat Pengaduan. Lalu di sana, pihak Direktorat pengaduan akan menelaah laporan tersebut. Dan bila ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kasus tersebut akan ditingkatkan menjadi penyelidikan," tegas Johan. Adapun dugaan-dugaan korupsi yang dilaporkan Kelompok Cipayung Plus Sumut ke KPK di antaranya dugaan korupsi bantuan

daerah bawahan (BDB) 2013 yang dalam realisasinya membengkak menjadi Rp2,6 triliun. Realisasi BDB ini dinilai sarat korupsi karena awalnya DPRD Sumut mensahkan BDB 2013 Rp1,5 triliun. "Dugaan korupsi BDB ini terungkap atas penangkapan Hidayat Batubara, mantan Bupati Madina, yang dalam persidangan mengaku akan memberikan fee 5 persen kepada oknum di Pemprovsu yang selanjutnya akan diserahkan kepada Gatot," ujar Anggia. Menurut Kelompok Cipayung Plus Sumut, penangkapan Hidayat Batubara seyogianya harus dikembangkan untuk mengungkap tabir

korupsi BDB tersebut, namun penegak hukum di Sumut seperti tidak punya daya sehingga atas itulah mereka melaporkan ke KPK. Selain BDB, kasus lain yang dilaporkan terkait dana bagi hasil (DBH) 2013 sebesar Rp2,2 triliun yang diduga belum disalurkan dan temuan BPK pada 2011 perihal dana Rp5 miliar bersumber dari APBD untuk pembangunan asrama mahasiswa di Kairo, Mesir. "Ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 maupun Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD," tandasnya. (TIM)

JOKOWI JANGAN PAMER KEKUATAN!.................................................................................................... Mantan KSAL itu, Jumat. Tedjo mengungkapkan, sebaiknya pendukung Jokowi bersikap seperti saat pembacaan putusan MK tentang pemilihan presiden. “Saya imbau sebaiknya di rumah saja, sambil menunggu. Ini kan refleksi kepemimpinan rakyat,” kata dia. Sekadar diketahui, relawan Jokowi akan menggelar Syukuran Rakyat bertajuk salam tiga jari. Acara itu akan digelar selama tiga hari 17-20 Oktober 2014. Puncak acara akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2014. Seperti diberitakan, Presiden Terpilih Joko Widodo akan menjalani upacara penyambutan sebagai presiden di Istana, Senin, 20 Oktober 2014. Masyarakat boleh menghadiri proses upacara itu di Istana. "Ini kali pertama rakyat diizinkan melewati pagar Istana," kata koordinator "Syukuran Rakyat Salam 3 Jari", Jay Wijayanto, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu. Jay mengatakan, Istana

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ground-nya baik saja, bisa menjadi buruk ketika mendapat kekuasaan. Apalagi calon itu sejak awal sudah punya background buruk. Jadi penting. Untuk diumumkan lebih awal," ucap Adhie. "Bagaimanapun juga menteri itu pejabat publik. Susunan kabinet itu akan lebihbaikkalaudiumumkanlebih awal? dan mendapat trust publik. Jadi kompetensi dan kepercayaan publik itu menjadi penting untuk kabinet kita," tutup Adhie.(FR/BBS)

SUDAH BANYAK LAPORAN MASUK KPK ...............................................................................................

rupsi. Bahkan diantaranya telah mendekam dalam dinginnya hotel prodeo. “Darurat korupsi” seakan sangat tepat dialamatkan kepada provinsi Sumut. Oleh karenanya, tidak salah apabila dengan status sebagai darurat korupsi, maka penanganan maupun pencegahannya harus pula dilakukan dengan upaya yang “luar biasa”. Makna darurat bisa diartikan sebagai keadaan terpaksa yang harus segera ditangani. Namun, khusus darurat korupsi tentu dimaksudkan agar kasus korupsi dapat sesegera mungkin ditangani dan oknum-oknum yang masih berada dalam lingkar korupsi tersebut harus segera disingkirkan dari aktivitas pemerintahan. Sedang kasusnya harus segera ditangani secara khusus sehingga tidak menyebar kepada sektor-sektor yang lain. Harapan masyarakat Sumut, agar siapa yang terlibat korupsi, apakah itu gubernur, bupati dan walikota segera diusut tuntas. Harus segera disingkirkan dari pemerintahan, agar rakyat tidak semakin hidup lebih menderita. (***)

KPK POS

yang akan membantunya masih jadi misteri. Jokowi diharapkan mengumumkan nama-nama menteri lebih awal. "Pentingnya namanama kabinet diumumkan lebih awal itu agar publik tahu dan mengenal. Kemudian kalau ada masalah-masalah yang tidak diketahui presiden itu bisa diketahui oleh publik," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, Sabtu (18/10). "Karena orang yang back-

KPK USUT DUGAAN KORUPSI BDB..........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

yang paling banyak terlibat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Sumatera Utara sebagai provinsi terkorup di Indonesia pada tahun 2013 berdasarkan hasil ikhtisar audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan hasil catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Provinsi Sumut peringkat pertama didasarkan potensi kerugian negara yang mencapai Rp400,1 miliar dari 278 kasus korupsi yang ditemukan. Dengan peringkat pertama sebagai provinsi terkorup di Indonesia, tentu bukan hal yang mudah menghilangkan stigma negatif tersebut di mata masyarakat. Terlebih lagi, persoalan korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa yang melanda negeri ini dan rakyat kita pun seakan menginginkan setiap para pelaku korupsi untuk dihukum mati. Status Sumut sebagai rangking satu korupsi secara nasional, tentu tidak terlepas dengan banyak tersangkutnya beberapa pemimpin di daerah Sumut dalam kasus ko-

tor Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya. Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang profesional partai politik. Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik. Namun nama-nama menteri

DUA ORANG 'HEBAT' CALON PIMPINAN KPK......................................................................................

SUMUT DARURAT KORUPSI............... • DARI HALAMAN. 1

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis, dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordina-

memperbolehkan masyarakat untuk mengikuti jalannya upacara di Istana. "Ada sekitar 7.000 kursi untuk rakyat yang dipersilakan untuk mengikuti proses di dalam Istana," katanya. Menurut Jay, biasanya Istana hanya diperbolehkan untuk presiden, wakil presiden, dan tamu negara. Namun, pada hari pelantikan Jokowi, masyarakat diperbolehkan mengantre untuk dapat memasuki Istana. "Istana untuk rakyat," katanya. Drama Politik Sementara pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan momentum pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi penuntas drama politik berkepanjangan sejak pemilu legislatif pada April 2014. "Pelantikan itu akan meredam suasana kompetisi sengit yang terlanjur tercipta sejak pemilu presiden," kata Hamdi saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Oktober 2014. Menurut Hamdi, pesta demokrasi di Indonesia tahun ini seakan menyisakan perseteruan

tajam antar-kedua pasang kandidat. Bahkan, kata Hamdi, kompetisi berlanjut saat pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gambaran situasi politik yang kurang kondusif itu harus diakhiri melalui kesediaan menghadiri pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla. Hamdi mengatakan seyogianya semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi lalu datang ke pelantikan presiden dan wakil presiden. Ini tidak terkecuali pimpinan partai politik, mantan presiden dan wakil presiden, serta tokohtokoh bangsa. Diberitakan, Polisi menerapkan pengamanan berlapis saat pelantikan Presiden Joko Widodo. Pengamanan dilakukan dengan sistem empat ring. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono mengatakan sebanyak 24.815 personel disebar di empat ring tersebut. "Sebanyak 24 ribu personel di-back up Mabes Polri dan 4.400 personel dari Kodam Jaya turun mengamankan," ujar

Unggung, Kamis. Unggung menyebutkan di ring I adalah pengamanan di dalam gedung MPR/DPR. "Di situ ada dari Paspampres yang menjadi kewenangan Pangdam Jaya. Kami juga menaruh personel Satuan Pengamanan Obyek Vital di sana," kata dia. Di ring II adalah pengamanan di halaman gedung MPR/DPR dan diturunkan personel Unit Pengendalian Massa. Di ring III adalah pengamanan sekitar gedung MPR/DPR. "Itu akan dibagi dua pengamanannya," ujar Unggung. Ring III A mengamankan bagian pintu depan dan Ring III B di pintu belakang gedung MPR/ DPR. "Pengamanannya kami lapis dengan pasukan anjing dan kuda serta Dalmas. Baru ada Brimob dan nanti kami antisipasi dengan pasukan dari Kodam Jaya," kata Unggung. Sedangkan di ring IV, yaitu di jalur menuju gedung MPR/DPR dan sejumlah obyek vital, akan diturunkan personel dari Satuan Brimob, Sabhara, dan Lalu Lintas. Makanan Gratis Relawan Jokowi-Jusuf Kalla

menyiapkan aneka hidangan dalam syukuran rakyat pada 20 Oktober 2014 ini. Di sepanjang jalan yang dipakai untuk mengarak Jokowi-JK, dari Bundaran HI hingga Istana Negara, akan disediakan makanan gratis. "Makan gratis sampai habis. Kalau ada yang membayar, itu seharusnya ilegal," kata Jay Wijayanto. Jay mengatakan masyarakat yang memeriahkan acara syukuran rakyat boleh saja menambah makan berulangulang, tapi dengan satu syarat: "Tidak boleh take away," katanya. Makanan yang dibagikan gratis tersebut disediakan oleh asosiasi pedagang bakso, siomai, dan ketoprak. Setelah dilantik MPR, Jokowi-JK diagendakan langsung menemui rakyat yang terkonsentrasi di Bundaran HI. Relawan dan simpatisan akan melakukan iring-iringan atau kirab untuk mengantar JokowiJK menuju Istana Negara. Di sepanjang rute menuju Istana terdapat berbagai macam hiburan dan makanan rakyat.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

Mobil Antikorupsi KPK Jelajah Pelosok Nusantara JAKARTA - Kasus korupsi di Indonesia, sudah lampu merah. Korupsi terjadi bukan hanya di ibukota negara, namun sudah merebak ke penjuru daerah nusantara. Kurangnya sosialisasi bahaya korupsi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya korupsi. Karena itu,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Bus Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau bus pembelajaran antikorupsi. Peluncuran bus ini, sebagai langkah jemput bola KPK dalam menyebarkan, mensosialisasi, menginformasikan sekaligus menanamkan serta nilai antikorupsi kepada masyarakat. Intinya, sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran antikorupsi kepada masyarakat. Mobil antikorupsi ini bakal menjelajah pelosok bumi pertiwi. "KPK ingin menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah di Indonesia sehingga nilai-nilai antikorupsi bisa disebarkan secara agresif. Ini seperti kelas berjalan," kata Wakil Ketua KPK Adnan Panduparaja dalam acara peluncuran Bus ACLC di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/10). Menurutnya, peluncuran bus ini berangkat dari masih adanya masyarakat yang tidak mengenal korupsi. Adnan mencontohkan pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang mengaku tidak tahu kalau perbuatannya termasuk korupsi setelah dia ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. "Beliau (Suryadharma) mengatakan enggak tahu kalau dia korupsi. Itu faktanya. Karena itu, KPK gencar kampanye apa itu korupsi dalam rangka membangun nilai-nilai antikorupsi. Kalau pejabat saja tidak paham, bagaimana (dengan) rakyat biasa?" kata Adnan. Bus ACLC ini merupakan kerja sama KPK dengan Deutsch Gesselschaft fur Internationale Zusammenrbelt (Badan Kerja Sama Pembangunan Jerman). Menurut Adnan, ini adalah bus antikorupsi ketiga yang diluncurkan KPK. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan bus ketiga ini kurang lebih Rp 1,3 miliar. Bus berwarna hitam dengan tulisan logo KPK itu dilengkapi dengan 11 perangkat komputer untuk peserta dan instruktur. Komputer tersebut masingmasing berisi program pengenalan terhadap korupsi, di antaranya mengenai gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ada pula games yang memuat nilainilai antikorupsi. Selain itu, bus dilengkapi dengan televisi layar datar, sound system, layar besar berukuran 12 meter persegi, tenda hidrolik, dan mini panggung sehingga bus ini bisa digunakan untuk pelatihan di dalam dan di luar bus. Sejumlah materi antikorupsi bisa diakses di dalam bus seharga Rp1,3 miliar ini yakni, teori dan strategi antikorupsi, modul pendidikan antikorupsi, pengadulan masyarakat, pengelolaan gratifikasi dan tata cara pelaporan laporan harta kekayaan penyu LHKPN. Bus ini segera menjalankan program sosialisasi dan kampamye antikorupsi. Yogyakarta akan menjadi kota pertama yang dikunjungi Bus ACLC. "SabtuMinggu akan parkir di Taman Pintar, Senin-Jumat berkeliling ke kampuskampus, sekolah-sekolah, menjelaskan kepada publik apa instrumen antikorupsi. Ada juga komputer layar besar untuk memutar film antikorupsi sehingga diharapkan tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu korupsi," kata Adnan. KPK memilih Yogyakarta sebagai kota pertama yang akan didatangi Bus ACLC karena tengah menjadi fokus penelitian KPK. Selain itu,Yogya dinilai sebagai kota yang hasil survei integritasnya tergolong baik. KPK juga berencana menggelar acara besar dalam memperingati hari antikorupsi sedunia di Yogyakarta pada Desember mendatang. "Bus ini harap dijaga, harganya mahal, kita berharap ketika masuk kota dijaga jangan sampai dilempari batu oleh orang yang benci KPK," pesannya sambil menambahkan jika seseorang dari daerah sudah masuk ke kota Ibukota, diharapkan nggak ada lagi komentar "saya nggak tahu korupsi"," tambahnya. (ENDY)

NASIONAL

Tepuk Perut Sang Gubenur Annas Maamun

JAKARTA - Ada ada aja ulah Gubernur nonaktif Riau, Annas Maamun saat mau masuk gedung KPK Jakarta. Sebelumnya, meneteskan air mata tanpa sebab. Kini, menepuk perut berulang kali. Tak jelas pertanda apa itu. Memang, tersangka dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014, kerap menunjukkan sikap anehaneh saat dimintai keterangan wartawan sebelum jalani pemeriksaan penyidik KPK. Senin (13/10), mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjalani pemeriksaan. Sekitar pukul 13:00 WIB, dengan mengenakan kemeja batik warna cokelat dibalut rompi tahanan KPK, turun dari mobil tahanan KPK. Sebelum masuk gedung KPK, para wartawan menanyakan tentang perkembangan kasus yang menjerat pria berusia 74 tahun itu. Kembali politisi senior Partai Golkar tutup mulut alias no comment, hanya menepuk perutnya berulang kali. Ditanya apakah sedang sakit perut? Annas tak menjawab hanya memberikan isyarat dengan menepuk perutnya. Atau lagi lapar, tanya wartawan. Annas dengan mimik wajah yang lucu hanya tersenyum kecut dan kembali menepuk perutnya sambil masuk gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Selain memeriksa Annas Maamun, KPK juga memanggil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, H. M Yahfiz. “AM (Annas Maamun) akan diperiksa sebagai tersangka, sementara H. M Yahfiz diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK Jakarta. Bahkan, KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk Kepala Dinas Kehutanan Prov. Riau, Irwan Effendi, dan tersangka lain dalam kasus ini,Gulat Manurung. “Irwan akan diperiksa sebagai saksi, sedangkan GM sebagai tersangka,” tambah Priharsa. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Citra Hokiana Triutama, Edison Marudut Marsadauli. Edison diketahui sudah dicegah bepergian keluar negeri oleh KPK. Terhitung sejak tanggal 26 September 2014 lalu. Sebab Edison dinilai memiliki informasi penting dan mendalam atas kasus yang menjerat Gubernur Riau non-aktif itu. Penyidik KPK juga memanggil beberapa saksi lain yaitu Supriadi (Kasie Tata Ruang Bappeda, Provinsi Riau) serta Ardesianto (Kasie Inventarisasi dan Perpetaan, Dinas Kehutanan

Tersangka kasus dugaan suap alih fungsi hutan industri di Riau yang juga Gubernur Riau non aktif Annas Maamun (tengah) berjalan menuju mobil tahanan ketika usai menjalani pemeriksaan digedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10). KPK memperpanjang masa penahanan Annas Maamun selama 40 hari dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan. Provinsi Riau). KPK juga memanggil dua pejabat tinggi Kementrian Kehutanan, Direktur Pemanfaatan Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung di Kementerian Kehutanan Bambang Supriyanto, dan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan di Kementerian Kehutanan, Masyhud. Usai menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Annas mengaku para penyidik KPK banyak bertanya harta yang dimilikinya. "Tadi ditanya soal LHK (Laporan Harta Kekayaan), harta saya saja," kata Annas. Ditanya soal istrinya akan dipanggil KPK terkait harta kekayaannya? "Nggak tahu," jawabnya singkat. Disinggung harta kekayaanya

yang disita KPK? "nggak tahu," jawabnya lagi. Baru setahun jabat gubenur Riau, hartanya diduga melonjak dua kali lipat, apakah hal itu juga jadi bahan pertanyaan KPK? "Nggak tahu," jawabnya mengulang. Apakah hartanya juga disetor ke induk partai Golkar untuk pilpres lalu? "nggak, nggak," jawabnya sambil berjalan cepat menuju mobil tahanan KPK yang menunggunya untuk mengantarkan ke tempat peristirahatan: ruang tahanan KPK. Annas Maamun dan pengusaha, Gulat Manurung ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan penyidik melakukan transaksi suapmenyuap di rumahnya, di Komplek Citra Gran, Jl. Alternatif Cibubur-

Cileungsi KM 4, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi, Kamis (26/6) sore. Dalam Operasi itu, KPK mengamankan alat bukti uang senilai Rp2 miliar terdiri dari pecahan 156 ribu dolar Singapura dan Rp500 juta. Uang itu disebut diberikan oleh Gulat kepada Annas terkait dengan proses alih fungsi hutan. Gulat diketahui sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 140 hektar yang masuk dalam Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Kuantan Singingi?, Provinsi Riau. Ia ingin lahannya dipindah ke area peruntukan lainnya. Selain terkait peralihan lahan, tujuan

PRAKTIK IJON PROYEK DI KEMENTERIAN PDT

KPK Didesak Usut Menteri Helmy Faishal Zaini JAKARTA - Dugaan korupsi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini terdengar nyaring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/10). Nyanyian itu muncul, saat terdakwa Teddy Renyut - Direktur Utama Papua Indah Perkasa membacakan nota pembelaan (Pledoi) dalam kasus suap terhadap Bupati Biak Yesaya Sombuk terkait proyek pembangunan rekonstruksi tanggul laut Abrasi Pantai di Kabupaten Biak Numfor. Proyek ini masih dalam tahap perencanaan di Kementerian PDT. "Kami minta KPK mengusut keterlibatan Menteri Helmy Faishal Zaini,juga staf ahli Menteri PDT Sabilillah Ardi dan pihakpihak lain yang merupakan orang dekat Menteri PDT," papar Teddy dalam pledoi yang dibacakan oleh tim penasihat hukumnya Effendi Saman. Memang, sambung dia, keterlibatan pihak-pihak tersebut mempengaruhi kinerja kementerian, yang secara struktural bertanggung jawab terhadap pembangunan maupun proyek di Kementerian PDT. Menteri PDT secara tidak langsung memberi ruang yang luas kepada staf ahli

untuk berpotensi melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab, Menteri PDT memberikan kewenangan baru bagi staf ahli di luar posisi jabatan struktural. "Jelaslah tanggung jawab hukum atas perbuatan staf ahli Kementerian PDT tak lepas dari tanggung jawab menteri PDT," tegasnya. Diharapkan, KPK dan penegak hukum lainnya, agar mengembangkan perkara ini lebih mendalam sampai akar-akarnya. Solusinya dengan memeriksa ulang Menteri Helmy Faishal dalam perkara yang berbeda. Juga, posisi staf khusus Menteri PDT patut ditinjau ulang. Selain itu, Teddy meminta agar dia dijadikan KPK sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama untuk membongkar indikasi kejahatan tindak pidana korupsi, penyimpangan, dan gratifikasi praktek ijon proyek di Kementerian PDT. Diakuinya, dalam kasus ini, Teddy merasa menjadi korban sistem ijon proyek di Kementerian PDT. Teddy merasa diperdaya oknum-oknum yang mengaku sebagai staf ahli menteri PDT dan pihak terkait lainnya yang

mengatasnamakan Kementerian PDT dan meminta uang kepada Teddy dengan janji akan memberikan proyek di Kementerian PDT Teddy akhirnya mengelontorkan uang, sebesar Rp 3,2 miliar yang diberikan atas permintaan staf ahli Menteri bernama Sabilillah Ardie serta uang Rp 6 miliar yang diminta Aditya melalui rekomendasi Muamir, salah satu ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),partai yang sama dengan partai Helmy Faishal. "Sudah diberikan oleh terdakwa dan sudah dikembalikan oleh dan melalui Adit Rp 1,2 miliar," lontarnya. Selain itu, Teddy pernah memberikan uang Rp 290 juta atas permintaan Sabilillah Ardie untuk kepentingan perjalanan dinas Menteri PDT dan keluarga. Menurut Effendi, uang ini telah dikembalikan Sabillah. Dalam persidangan sebelumnya, tim jaksa penuntut umum KPK menuntut Teddy Renyut dengan hukuman selama empat tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Sidang ditunda sepekan untuk memberikan tanggapan Jaksa KPK mengajukan jawaban atas pledoi Teddy.(ENDY)

pemberian uang tersebut sebagai ijon proyek di Provinsi Riau. Sebab pada saat penangkapan,KPK mendapatkan daftar beberapa proyek yang mungkin nantinya akan dilaksanakan di Riau. Kini, baik Annas dan Gulat sudah dijebloskan ke dalam tahanan. Annas dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur. Sedangkan Gulat ditahan di Rutan KPK. Annas disangka sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Gulat disangka sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ENDY)

Johan Budi Dilantik Jadi Deputi Pencegahan KPK JAKARTA - Prestasi dan etos kerja Johan Budi Sapto Pribawo, memang tak bisa dianggap sebelah mata. Lantaran kerjanya sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai baik, Lembaga Antikorupsi memberikan kepercayaan kepada Johan Budi sebagai Deputi Pencegahan KPK. Ketua KPK Abraham Samad secara resmi melantik Johan Budi sebagai Deputi Pencegahan KPK. Sekaligus memberhentikan Johan secara hormat dari jabatannya terdahulu, yaitu Kepala Bagian Humas KPK. "Saya lantik Johan Budi sebagai Deputi Pencegahan," kata Abraham di auditorium lantai satu gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/10). Abraham dalam sambutan menyampaikan ke depan KPK tidak hanya akan mengandalkan penindakan dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi memadukan dengan pencegahan. "Karena itu, saya harap Johan Budi mampu optimalisasi pencegahan agar perbaikan sistem di kementerian bisa berjalan sebagaimana mes-

tinya," kata Abraham. Diharapkan, Johan selaku Deputi Pencegahan mampu berkoordinasi dengan direktorat lainnya agar agenda pencegahan yang dilakukan KPK bisa berjalan sebagaimana mestinya. "Tahun ini kami masih lakukan koordinasi dan supervisi pencegahan dibeberapaprovinsiiniharusmendapat perhatian khusus dari Deputi Pencegahan," sambungnya. Johan Budi mengatakan dirinya sudah mengikuti seleksi tersebut sejak dua bulan lalu. "Saya memang mengikuti seleksi Deputi Pencegahan sejak dua bulan yang lalu dan pekan lalu pimpinan menyampaikan bahwa saya lulus dan ditunjuk menjadi Deputi Pencegahan KPK," katanya. Johan sudah menjadi jubir KPK sejak 2006 atau tiga tahun setelah KPK resmi berdiri pada Desember 2003 berdasarkan UU Nomor 30/2002 mengenai KPK. Ia pernah juga merangkap sebagai Jubir dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada 2008-2009. Selanjutnya, pada 2009 ia menjadi Kepala Biro Humas KPK. (ENDY)

mempin proyek optimalisasi II Pabrik Semen Baturaja. Krisna Mukti anggota DPR yang juga berasal dari dunia hiburan, disebut terbukti melakulan penadahan karena menerima uang secara tak wajar dalam bentuk transfer sebanyak 51 kali dengan jumlah total Rp 365 juta dan sempat divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Achmad Dimyati Natakusumah dari PPP, pernah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi bank Jabar namun ia dianggap tidak bersalah oleh PN Pandeglang pada 2010 lalu. Juga ada 4 nama anggota DPR yang juga sering membela terdakwa kasus korupsi. "Empat

nama yang cukup getol itu adalah, Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Hanura, Junimart Girsang dari PDIP, John Kenedy Aziz dari Golkar, Heri Gunawan dari Gerindra," beber dia. KontraS juga menempatkan Misbakhun dan Tifatul Sembiring yang disebut terlibat kasus pelanggaran HAM. Sedangkan Ahmad Noor Supit dari Golkar yang merupakan anggota pansus Trisakti dan Semanggi II dianggap tidak memiliki komitmen dalam penegakan HAM karena memutuskan tidak ada pelanggaran dalam Kasus Trisakti. "Sedangkan Mulyadi dari Demokrat juga pernah terlibat kasus intimidasi terhadap jurnalis," sambungnya serius. (ENDY)

DAFTAR HITAM AKAN DIKIRIM KE KPK

Kontras Mencatat 242 Anggota DPR yang Bobrok JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat dari sekitar 560 anggota DPR 2014-2019, ternyata 242 wakil rakyat memiliki personality bobrok dan buruk. Ada 10 catatan yang merupakan bentuk pelanggarannya, yakni pernah tercatat menjadi terdakwa kasus korupsi, pernah menjadi terperiksa di KPK, polisi, dan kejaksaan terkait kasus korupsi. "Juga, aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana,pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, juga pernah merima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memililki

catatan absen yang buruk semasa menjabat sebagai angoota DPR pada periode sebelumnya," Ungkap Deputi Kontras, Farah Fathurrahmi di kantor Kontras Jakarta,Selasa (14/10). Masalah korupsi, lanjut dia, kini harus menjadi perhatian lebih serius bagi presiden terpilih Jokowi dan JK. Mengingat, korupsi kian merajalela dan sudah merebak di seluruh pelosok daerah. Karenanya, wakil rakyat yang memiliki catatan hitam terkait masalah korupsi maupun kejahatan lainnya harus terus diwaspadai, dipantau dan diikuti jejaknya. Mengingat, bisa jadi wakil rakyat buruk itu akan mengulangi perbuatannya lagi. Karena itu,

daftar hitam wakil rakyat buruk itu akan diserahkan ke Presiden terpilih agar dipakai sebagai pegangan. "Kontras juga akan mengirimkan daftar hitam anggota DPR buruk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengawasinya," tambahnya. Deputi Kontras Departemen Strategi dan Mobilisasi Chrisbiantoro menambahkan catatan yang dihimpun Kontras ini sangat berguna karena Jokowi-JK akan segera melakukan pembentukan kabinet. "Saya akan memberikan kepada Jokowi-JK untuk hal tersebut (data catatan terburuk) untuk mengingat sebentar lagi mereka segera menunjuk kabinetnya agar menciptakan kabinet yang bersih. Hal itu juga

akan digunakan oleh pemerintah baru dalam mengawasi kinerja DPR mengingat banyak yang memiliki batu sandungan," katanya. Diakuinya, sudah ada awal mula dari hasil produk DPR yang mengindikasikan bukan untuk kepentingan rakyat, seperti UU MD3 dan UU Pilkada. "Terlihat sekarang bagaimana pengaruhnya. Lahirnya UU MD3 memberikan privilage dimana mengusung yang notabenenya sudah dipantau KPK, misalnya seperti Setya Novanto. Kita sekarang tinggal mengawasi saja," ucapnya. Dicontohkan, ada 5 nama anggota DPR baru yang tercatat pernah menjadi terdakwa dalam

sejumlah kasus. Salah satunya Rachmat Hidayat dari PDIP. "Misbakhun dari Golkar, Azam Azman Natawijana dari Demokrat, Krisna Mukti dari PKB, dan Achmad Dimyati Natakusumah dari PPP," jelasnya. Berdasarkan data KontraS, Rachmat Hidayat pernah menjadi terdakwa kasus korupsi APBD NTB tahun 2003 ketika ia menjabat Wakil Ketua DPRD NTB namun divonis bebas oleh pengadilan. Misbakhun pernah menjadi terdakwa kasus korupsi terkait kasus pemalsuan dokumen dalam rangka penerbitan letter of credit (L/C) Bank Century. Sedangkan Azam Azman Natawijana pernah menjadi terdakwa korupsi terkait kasus penilpan uang negara saat

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

SUMUT

Kejatisu Diminta Usut Pengadaan Mesin Absensi 21 KUA Kemenag Medan MEDAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, diminta mengusut proyek pengadaan mesin absensi (finger print) untuk 21 Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama (Kamenag) Kota Medan menyedot anggaran ratusan juta rupiah. Pasalnya, kuat dugaan penyalahgunaan anggaran dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi. Informasi diperoleh, hingga Kamis (16/10), pembelian mesin absensi yang dipasang di seluruh Kantor Kamenag sebayak 21 Kecamatan, disebut tidak tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. Namun diambil dari Biaya Operasional (BOp) dari masingmasing KUA Kecamatan. Atau hasil pungutan dari uang yang sumbernya belum jelas. Di samping itu, pengadaan mesin absensi ini, tidak merata di seluruh Kementerian Agama. Bahkan yang anehnya masih tingkatan Kota Medan. Sumber di Kamenag Kota Medan mengungkapkan, di berbagai daerah lain di Sumut pengadaan mesin absensi belum ada. “Kondisi ini mengindikasikan penganggaran mesin absensi di kantor Kamenag Medan tersebut terkesan siapa yang mampu membeli maka dibuat mesin absensi, tidak termasuk menyertakan anggaran negara,” ungkap sumber. Kepala Kantor Wilayah Kamenag Sumut Drs H Tohar Bayoa-

ngin MAg disarankan memanggil Kepala Kantor Kamenag Medan, untuk mengetahui penganggaran mesin absensi yang terkesan tidak jelas penganggaranya. Bahkan ada selentingan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Dari hasil investigasi, di seluruh Kantor KUA jajaran Kamenag Kota Medan sudah memperoleh mesin absensi. Memang tujuanya sangat bagus untuk lebih mendisiplinkan dan mengoptimalkan kehadiran para pegawai di setiap kantor. Hanya saja, sangat ironis niat baik tersebut tidak dibarengi dengan peraturan. Sehingga pengadaanya diambil dari BOP dan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Salah seorang sumber terpercaya di Kamenag Kota Medan menjelaskan dana pembelian mesin absensi tersebut sebagian besar diambil dari BOp KUA Kecamatan. Padahal menurutnya BOp tersebut peruntukanya bukan ke mesin absensi lebih pada biaya operasional kantor saja, pembelian kertas, perjalanan dinas biaya listrik dan itu sudah jelas peruntukanya. Kalau mesin absensi, sudah masuk pada pengadaan barang dan jasa. Dan harus ada penganggaran sebelumnya di DIPA. Sementara sepengetahuannya di DIPA tahun tahun 2014 tidak ada plafonnya. ”Kalau ada Plafonya di DIPA tahun 2014 sudah jelas nampak. Dan secara otomatis seluruh KUA

jajaran Kanwil Kameng Sumut mesti ada mesin absensi,” terangnya. Ada dalam DIPA Kepala Bagian Tata Usaha (KTU) Kamenag Kota Medan Negara Pohan, yang sering dipanggil pak Nepo, ketika dikonfirmasi persoalan ini via seluler membatah seluruh tuduhan tersebut. Menurutnya penganggaran mesin absensi di 21 KUA kecamatan sudah sesuai prosedur, bahkan katanya anggaranya sudah ada dalam DIPA tahun 2014. Sedangkan pengerjaanya menurutnya tidak ditender, melainkan penunjukan langsung (PL) di masing-masing KUA Kecamatan. “Pengadaan mesin absensi anggaranya dari DIPA tahun 2014. Bukan ditender tetapi penunjukan langsung”, terangnya. Disoal berapa anggaran dari DIPA tersebut, ia tidak mengetahui. Karena menurutnya ia bukan pejabat pengguna anggaran sehingga secara teknis tidak mengetahuinya. “Soal teknis itu wewenang dari pejabat pembuat komitmen, soal berapa anggaran saya tidak tau,” singkatnya. Disoal kalau dari DIPA Tahun 2014, kenapa bisa beda dengan kantor Kemenag lain di Sumut. Menurutnya DIPA itu di Kemenag tidak sama semua tergantung kebutuhanya. Menurutnya, penganggaran mesin absensi itu muncul pada saat penyusulan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL).(NET)

Dugaan Monopoli Proyek Libatkan Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi MEDAN- Kabar tak sedap yang berhembus dari PDAM Tirtanadi soal dugaan gurita proyek kian santer disoroti elemen masyarakat. Salahsatunya muncul dari Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (Pushpa) Sumut, Muslim Muis kepada wartawan, Senin (13/10), mantan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan itu menilai, persoalan yang terjadi di PDAM Tirtanadi sudah layak untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini ungkap Muis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai pimpinan daerah tertinggi diharapkan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. “Alangkah baiknya gubernur dengan wewenang yang dimilikinya segera melakukan evaluasi. Tentunya dengan pembuktian dugaan nepotisme tersebut. Jangan sampai terus tumbuh subur. Apalagi saat ini, jabatan Dirut PDAM tengah kosong, sehingga semakin memungkinkan direksi menjadi-jadi dengan jabatannya,” jelas Muslim. Dengan sejumlah evaluasi kata Muslim Muis, diharapkan ke depan bisa membersihkan perusahaan plat merah itu dari sejumlah persoalan yang belakangan sudah diproses ke ranah hukum. “Segera entaskan kasus guritagurita di Tirtanadi itu. Rakyat sudah lelah karena pelayanan tergang-

gung karena monopoli yang menguntungkan pribadi pejabat,” tegas Muslim. Terpisah, Kadiv Humas PDAM Tirtanadi Ir Amrun melalui ketika dikonfirmasi, Senin lalu membantah ada keluarga salahsatu direksi menguasai proyek-proyek di perusahaan tersebut. ”Kalau dibilang menguasai saya tidak setuju, kalau satu atau dua pekerjaan memang ada. Ya, saya kira wajarlah, namanya juga orang cari makan. Selama tidak melanggar hukum ya tidak ada apa-apa,” ujar dia. Sementara itu, ketika disinggung mengenai persoalan dana operasional mobil pucuk pimpinan di PDAM Tirtanadi yang menyentuh angka hampir setengah miliar, Amrun mengatakan jika hanya Kepala divisi serta Kepala cabang yang memperoleh dana operasional. ”Kalau Kadiv dan Kacab memang dapat dana operasional tersebut. Angkanya bervariasi, untuk Kadiv Rp5 juta, sedangkan Kacab sesuai zona yakni paling kecil Rp3 juta,” tegas dia. Dana tersebut katanya, sudah mencakup gaji supir, uang bensin serta biaya servis. Untuk mobil sendiri lanjut dia, yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan PDAM, misalnya tahun mobil dan cc mesin. Dana Representatif Sedangkan untuk ketiga direksi, lanjutnya sama sekali tidak memperoleh dana operasional, namun bagi mereka sudah disedia-

kan mobil dinas. ”Kalau mereka tidak memperoleh dana itu. Untuk para direksi, namanya dana representatif. Di situlah tercakup dana tunjangan transportasi, jabatan dan lainlainnya,” pungkas dia. Sebagaimana diketahui, semua pekerjaan yang berada di bawah kewenangan Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi Ahmad Thamrin diduga dimonopoli saudaranya, termasuk perekrutan pegawai honor dan cleaning service. Satu nama berinisial IP yang disebut-sebut ‘mengkapling’ seluruh pekerjaan, termasuk perekrutan tenanga honorer dan cleaning service di lingkungan PDAM Tirtanadi. Pria berinisial IP tersebut, dikabarkan punya hubungan kekeluargaan dengan Direksi Keuangan, Ahmad Thamrin. Dari informasi diterima, pria berinisial IP mengkoordinir sedikitnya 20-an orang petugas cleaning service. Dari jumlah tersebut, sedikitnya IP memperoleh uang bagi hasil dari rekanan penyedia jasa mencapai angka 20 jutaan/bulan. Selain itu, pria berinisial IP ini juga mengkoordinir petugas babat rumput di lingkungan PDAM Tirtanadi, seperti di kantor Jalan Garu I dan kantor cabang Tuasan. Berdasarkan hasil penelusuran, setiap bulannya untuk pekerjaan babat rumput PDAM Tirtanadi menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 juta untuk setiap kantor cabang. (IN)

KELUARGA BESAR KORAN KPK POS Turut berdukacita atas meninggalnya :

Hj HALLY YUSFAH Tutup usia 70 tahun Ibunda dari Bapak BENNY YUSWAR Redaktur Koran KPK POS

Pada hari Sabtu, 11 Oktober 2014 pukul 23.00 wib, dikebumikan pada hari Minggu, 12 Oktober 2014 setelah sholat Dzuhur. “Semoga amal ibadah Almarhumah diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan selalu sabar dan tabah.”

PIMPINAN UMUM

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Artha Meris Simbolon berjalan menuju ruang sidang sebelum mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/10). Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan sebanyak empat orang saksi salah satunya mantan Kepala SKK Migas yang juga terpidana kasus yang sama yakni Rudi Rubiandini.

Banyak Kasus Korupsi di Aceh Timur Dipeti-eskan

ACEH TIMUR - Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempertanyakan penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Hal ini dikarenakan beberapa kasus korupsi besar khususnya kasus korupsi pembangunan pusat pemerintahan yang diduga menyeret elit pejabat setempat yang hingga kini masih menggantung. Ketua LSM Gerakan Mas-

yarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi SH, Senin (13/ 10), menyebutkan kasus pembangunan pusat pemerintahan yang dikerjakan PT Haka Utama (HU) dan PT Trillion Glory Internasional/Lince Romauli Raya (TGI/ LRR) yang keduanya berpotensi merugikan keuangan daerah. Auzir menyebutkan, dalam kasus PT HU, pada pertengahan Juli 2013 pihak Kejati telah memeriksa sejumlah pejabat terkait. Baik

dari kalangan Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh Timur serta rekanan pelaksana. Namun kasus tersebut seperti berhenti di tengah jalan, padahal kerugian negara sebagaimana saat itu disampaikan Humas Kejati Amir Hamzah mencapai Rp 1,3 miliar "Ini benar-benar memprihatinkan karena kesannya kasus korupsi di Aceh Timur diabaikan," terangnya. Selanjutnya pada kasus PT TGI/ LRR, berdasarkan hitungan BPK

dalam laporan Nomor 21.C/LHP/ XVII.BAC/10/2011 tanggal 27 oktober 2011 sebanyak negara telah dirugikan sebesar Rp6,3 miliar. Namun pemasalahannya seperti terhenti begitu saja. "Jadi wajar jika publik mencurigai kinerja Kejati Aceh. Bahkan sudah tiga kali pergantian Kajati, kasus ini masih samar tanpa ada kepastian dari Kejati Aceh apakah kasus tersebut dilanjutkan atau tidak, tukas Auzir.(BSO)

Anggaran Pagar DPRD Siantar Mahal, PPK Menyangkal SIANTAR- Ketua Panitia Pelaksana Kerja (PPK) Pembangunan pagar keliling Kantor Sekretariat DPRD Pematangsiantar, Santo Simanjuntak membantah penilaian berbagai elemen kalau proyek yang ditanganinya terlalu mahal. Ia menyebut ada beberapa materi bangunan yang memang berharga tinggi. “Itu kan pake borga. Borganya kan mahal. Terus itu pake besi stailess nanti itu tengahnya,” kata Santo, Minggu pekan lalu, menjawab soal proyek pagar DPRD Siantar yang ditanganinya. Namun, seperti sejak awal, Santo masih tak bersedia menginformasikan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan soal bestek bangunan. Meski telah berulang kali disebut pemborosan dan dinilai

mencurigakan, Santo tetap tak goyah dan bekerja seperti biasa. Sementara itu, soal pagar lama yang konon masih bagus dan layak pakai, Santo mengatakan akan segera dibongkar begitu proyek pagar yang baru selesai. “Pagar besi lama itu akan dikembalikan ke aset. Mana bisa diambil itu. Mana ada yang berani ngambil itu? Kalau memang bisa, udah dibawain orang kantor ini duluan,” jelas Santo. Sementara itu, beberapa yang sudah dibongkar saat ini disimpan di salah satu gedung sekretariat. “Belum ada yang hilang. Kalau hilang apa boleh buat. Kalau malam kadang-kadang kujaga, Sabtu Minggu gini pun aku kadang jaga,” ujarnya. Santo pun mengaku tak dibayar

menjadi PPK proyek tersebut. “Mana ada untungku ini. Aku ada gak berhonor ngawas ini. Makanya kau pikir enak kali jaga ini. Resikonya aja yang dapatku ini,” katanya. Disinggung kenapa informasi pembangunan terkesan ditutupi sehingga muncul dugaan praktik KKN, Santo membantah sambil berkelakar. “Menteri aja pun masuk, Kawan. Apalagi kita keroco-keroco ini. Dapat tunjangan pun gak, honor gak. Masalah loyalitas ajanya ini sama negara,” katanya. “Minyakku aja pun gak ada dikasih. Aku pake Bison. 130 cc itu. Rumahku di Batu VI sana. Satu liter satu hari. Rp 50 ribu satu minggu. Aku jadi berhitung karena gak digaji ngawas ini,” ujarnya. Hingga kini, proyek pagar

keliling di halaman Kantor DPRD Siantar telah mencapai sekitar 50 persen tahap pembangunan. Seperti tertulis di plang, pembangunan pagar tersebut termasuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan rehabilitasi pagar keliling Kantor Sekretariat DPRD Siantar, dengan nomor Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) SPMK/179/PPK/Set-DPRD/IX/ 2014 per tanggal 16 September 2014. Masa pengerjaan tertulis 100 hari kalender dengan biaya Rp 1.489.075.000, dengan kontraktor Polma Oliver Hasudungan Sihombing dari CV Sakti Mandiri. Sementara itu, alokasi anggaran untuk pagar tersebut senilai Rp 1.525.000.000. (BS/NET)

RAIBNYA KAPAL INKA MINA

Nelayan Mengadu ke DPRD Medan MEDAN- Kelompok nelayan yang tergabung dalam Wadah Nakhoda Nelayan Sumatera Utara (WNNS) dan Lembaga Nakhoda Nelayan Sejati (LNNS) itu diterima Anggota DPRD Medan Hasyim di ruang kerjanya lantai IV DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan. Dalam pertemuan tersebut Sekretaris LNNS Jalaluddin menjelaskan pihaknya mendapat bantuan kapal jenis GT 30 itu pada Tahun 2012 lalu yang diserahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Balai. Saat serah terima dirinya sudah mengetahui kalau spesifikasi dari kapal tersebut tidak standar sehingga tidak dapat dioperasionalkan. Saat itulah dirinya dan BM berselisih paham. Saya katakan kepada ketua waktu itu untuk apa kita terima kapalnya kalau spesifikasinya tidak standar. Tapi dia (BM) tetap ngotot untuk menerima kapal itu,terang Jalaluddin menceritakan. Karena tidak mendapat respon dari dinas terkait atas raibnya kapal bantuan pemerintah melalui APBN, Inka Mina

Nomor: 63 senilai Rp1,5 miliar, kelompok nelayan Kampung Nelayan Indah (TPI) mengadu ke DPRD Kota Medan, Senin (13/ 10). Menurut Jalaluddin dirinya tidak setuju dengan pemikiran BM karena mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk melengkapi peralatan kapal agar bisa beroperasi. Padahal sejak awal pembicaraan soal bantuan kapal, para nelayan tinggal hanya mempersiapkan modal untuk menangkap ikan sekitar Rp15 juta. Sedangkan kapalnya sudah bisa beroperasi. “Ya saya tidak maulah kalau nelayan masih dibebani untuk melengkapi peralatan kapal. Padahal perjanjian awal tidak seperti itu. Tapi BM tetap menerima kapal walau spek yang tidak standar. Saya tidak tau apa yang dikatakan orang dinas sehingga Buyung mau menerimanya,” jelasnya. Lebih lanjut dikatakanya, sejak serah terima kapal tersebut, kapalnya tidak bisa beroperasi sebagai kapal penangkap ikan. Hingga akhirnya BM mengambil inisiatif untuk menyewakan kapal tersebut

kepada pihak ketiga untuk mengangkut bawang. ?Jadi informasi yang berkembang saat ini katanya kapal itu tenggelam saat mengangkut bawang di perairan Sialang Buah, Sergai. Makanya kita melaporkan hal ini ke Dinas Kelautan Sumut dan Medan namun mereka terkesan lepas tanggung jawab. Kita juga sudah mencoba mengadu ke Polair tapi tidak diterima. Karena menurut mereka harus dinas yang membuat pengaduan,? sesalnya Jalaluddin yang didampingi rekannya, Latif Simon. Terkait informasi tersebut, Hasyim menyesalkan sikap Dinas Kelautan Sumut dan Kota Medan yang terkesan lepas tangan. Menurut laporan lisan yang disampaikan pihak nelayan diketahui kalau sejak awal proses pengadaan kapal sudah bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuainya spesifikasi alat-alat pendukung kapal untuk menangkap ikan. “Kita menduga ada manipulasi terhadap penyaluran kapal ini. Selain itu patut diduga adanya permainan yang dilakukan oknum terkait untuk mencari

keuntungan dalam proyek APBN itu,” ujar Hasyim. Selain itu lanjut Hasyim, Dinas Kelautan Sumatera Utara sebagai penyalur dan Dinas Kelautan Kota Medan sebagai pembina sepatutnya tidak lepas tangan begitu saja. “Kalau benar seperti yang bapak katakan, ini gawat. Jangan setelah menyalurkan habis itu mereka lepas tangan begitu saja. Mau kapalnya berfungsi atau tidak, mereka tidak perduli. Sia-sia saja negara ini menggelontorkan dana sebesar itu,” sesalnya. Terkait laporan ini, lanjut Hasyim, dirinya akan menyampaikan persoalan ini ke fraksi. Namun Hasyim meminta agar kedepannya Jalaluddin dan kawan-kawan nelayan menyertakan sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya agar Fraksi PDIP bisa mendiskusikannya untuk selanjutnya diambil sikap. “Hari ini kan hanya laporan lisan. Saya mau ke depan bapak bawa dokumen-dokumen pendukung lainnya agar fraksi bisa mendiskusikan nanti. Selanjutnya fraksi akan menyalurkan kepada komisi terkait setelah terbentuk",terang Hasyim.(MTC)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z , Ulises (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/ Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu).

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

LIPSUS

Bupati Mangindar Simbolon Sampaikan Nota Jawaban BUPATI Samosir Mangindar Simbolon saat menyampaikan nota jawaban di gedung dewan.NOTA JAWABAN - Bupati Samosir Mangindar Simbolon saat menyampaikan nota jawaban di gedung dewan.Samosir-andalas Penyampaian nota jawaban Bupati Samosir Mangindar Simbolon dalam sidang/rapat paripurna DPRD hanya berlngsung 30 menit. Penyampaian nota jawaban sebagai tindak lanjut atas pemandangan umum Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2013 serta ranperda P-APBD tahun 2014. Penjelasan dan jawaban kami terhadap pemandangan umum dan tanggapan perorangan yang ada, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada segenap anggota dewan, sekaligus untuk menghemat waktu, maka jawaban dan penjelasan ini, kami sampaikan tanpa menyebut kembali nama anggota dewan yang telah menyampaikan pemandangan umum dan tanggapan perorangan. Bupati Samosir Mangindar Simbolon mengemukakan hal itu sebelum membacakan nota jawabannya, Rabu (27/8) di gedung dewan setempat, Desa Parbaba Dolok. Mangindar menjelaskan, mengenai rekanan yang belum melaksanakan pemeliharaan kegiatan sesuai tanggapan umum Fraksi Demokrasi Perjuangan Indonesia Baru (DPIB) bahwa pemeliharaan kegiatan tahun anggaran 2013 sebagian besar penyedia jasa telah melakukan pemeliharaan sesuai

batas waktu dijanjikan dalam kontrak. Kendati masih ada penyedia jasa melakukan pemeliharaan sampai batas waktu yang dijanjikan. "Untuk hal ini, kami telah menyurati pihak lembaga keuangan sebagai penjamin melalui SKPD bersangkutan, guna melakukan klaim jaminan pemeliharaan bagi penyedia jasa yang tidak melaksanakan pemeliharaanya untuk disetor ke kas daerah," katanya. Mengatasi pemadaman listrik di RSUD Dr Hadrianus Sinaga, menurut Mangindar, kesepakatan bersama dengan Badan Anggaran DPRD telah mengalokasikan dana untuk pengadaan genset di RS tersebut pada PAPBD 2014. Ia menambahkan, proses PAPBD tahun anggaran 2014 sudah terlambat, dapat kami jelaskan sesuai peraturan berlaku P-APBD dapat dilaksanakan jika hasil audit BPK-RI terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya telah diterima Pemda. Sekaitan hal itu, hasil audit BPK-RI untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 baru diterima pada 14 Agustus lalu. Selain itu, bupati menegaskan, pihaknya akan melakukan pembinaan secara tegas kepada kepala sekolah yang terlanjur membayar gaji guru yang telah pindah ke kabupaten lain. Yang bersangkutan (kepala sekolah-red) telah menyatakan akan melakukan penyetoran kembali ke kas daerah."Kami telah memanggil yang bersangkutan beberapa hari lalu,"katanya.(BS/NET)

MINIMNYA realisasi serapan anggaran belanja langsung khususnya pembangunan sarana infrastruktur memasuki triwulan IV, membuat Bupati Samosir Mangindar Simbolon, gerah. Bupati gerah saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Bupati Samosir, kemarin. "Memasuki pekan ketiga di triwulan empat TA 2014 serapan masih minim, ini menandakan ketidak siapan kita dalam mengelola anggaran," imbuh Mangindar. Ketidaksiapan itu meliputi, belum padunya kinerja pimpinan SKPD dengan bawahannya se-

hingga administrasi dokumen lelang, administrasi pimpro dan lainnya menjadi hambatan utama pada pengelolaan anggaran. "Saya berharap progres serapan anggaran khususnya belanja langsung untuk terus dikebut agar hasilnya dapat dirasakan mas-

yarakat. Waktu yang tinggal dua bulan lagi agar dipergunakan sebaik-baiknya dan harapan saya jangan adalagi proyek 2014 menyeberang tahun anggaran ke 2015, demikian apapun hasilnya menjadi nyaman dan aman," kata Mangindar. Pantauaan di lapangan, dari 340 paket proyek APBD 2014 yang ditenderkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagiannya sudah dikerjakan dan sisanya memasuki masa pelelangan. Sementara proyek penunjukan langsung dalam tahap penyelesaian dan sudah ada dalam pengurusan pembayaran. Dilaporkan ke KPK LSM Lingkungan hidup Walhi akan melaporkan Bupati Samosir dan Ketua DPRD Samosir Suma-

tera Utara ke KPK. Walhi menuduh Bupati Samosir Mangindar Simbolon dan Ketua DPRD Kabupaten Samosir Tongam Sitinjak terlibat korupsi dalam izin penebangan kayu di kawasan hutan lindung Tele, Samosir. Peneliti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Muhammad Nor mengatakan keduanya berkonspirasi menembang hutan dengan tidak sesuai Izin Penebangan Kayu (IPK). Korupsi ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 89 milliar. “Bupati tahun 2012 mengeluarkan IPK untuk perusahaan yang tiba-tiba ada. Perusahaan pemiliknya Ketua DPRD. Dalam IPK itu dijelaskan satu hektare hutan, itu hanya ada 31 pohon. Itu ga mungkin, hutan alam ya, hutan yang

masih perawan, dan kayunya kecilkecil. Itu yang kami lihat, cek di lapangan, itu ada korupsinya. IPK itu nilainya Rp900 juta. Padahal kalau kita total nilai dengan kalkulasi paling rendah di harga kayu, itu nilainya sampai Rp89 milliar,” ujar Peneliti Walhi, Muhammad Nor di Jakarta, baru-baru ini. Peneliti Walhi Muhammad Nor menambahkan sebelumnya Mangindar Simbolon dan Tongam Sitinjak sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun Polda Sumut dan Kementeria Lingkungan Hidup tidak mau membawanya ke ranah hukum karena menilai kasus tersebut hanya kasus administrasi Izin Penebangan Kayu (IPK).(BBS/IN)

Polda & Kejatisu Rebutan Kasus Bupati Samosir Mangindar Mengaku Tidak Pernah Anggota DPRD Sumut Sodorkan Alkes BUPATI Samosir, Mangindar Simbolon saat ditanya kenapa bisa Kabupaten yang dipimpinnya terkena perkara Alkes sampai dua kali, mengaku awalnya sudah menjelaskan kepada para bawahannya apakah benar penawaran harga yang disampaikan resmi. "Saya sudah jelaskan juga (kepada para bawahannya). Saya tanya harga Alkes dasarnya dari mana. Mereka mengatakan sudah resmi. Pemahaman saya bahwa sudah resmi itu adalah yang bisa dijadikan patokan," ujarnya, Kamis (16/10) via selulernya. Apa yang salah di Samosir dan apa yang Anda lakukan kedepan agar tidak terulang kasus serupa? "Saya pikir sistem administrasinya di pusat dan provinsi harus dibenahi. Ini kan (proses pengadaan Alkes) tidak berdiri sendiri kerjanya. Saya pikir itu yang harus dibenahi dan kita selalu ingatkan untuk mengikuti petunjuk teknis, tanpa mengesampingkan prinsip teliti ulang. Saya sudah ingatkan juga itu. Tetapi saya pikir ada sistem yang perlu dibenahi," ujarnya. Mangindar pun dengan cepat mengatakan bahwa tidak ada dan tak pernah ada anggota DPRD Sumut yang mengajukan Alkes ke dirinya. "Ga ada," ujarnya singkat. Diketahui, dari keseluruhan perkara Alkes baik yang ditangani penyidik Ditrimsus Poldasu maupun penyidik Pidsus Kejatisu, Kabupaten Samosir menjadi

pemegang rekor. Pasalnya selain Alkes yang ditangani Poldasu, Alkes Samosir pun ditangani Kejatisu. Ketika itu, Poldasu menetapkan tiga orang tersangka masingmasing Sabaruddin Hasudungan Sianturi (PPK), Dr Timbul M Panjaitan (Ketua Unit Layanan Pengadaan), serta Ridwan Winata sebagai rekanan. Perkara ini pun sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Tipikor Medan. Dalam perkara ini, jaksa menyatakan pengadaan Alkes dan KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Samosir ada sebanyak 101 item pengadaan dengan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir TA 2012. Kedua terdakwa diduga telah menggelembungkan harga alkes dan KB, ini terungkap dari keterangan saksi dan ahli termasuk distributor Alkes yang menyatakan alat tersebut sudah bekas pakai. Sementara dari pihak Kejatisu, dalam penyidikannya menetapkan tiga orang tersangka dalam pengadaan Alkes RSUD Dr Hadrianus Sinaga. Dari anggaran Rp 5 milyar bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dengan total Rp 116 milyar, penyidik menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan tiga orang masing-masing BH (PPK), AS (Wakil Direktur CV JT/ rekanan) dan FS (Ketua Panitia Lelang).(BS/NET)

KASUS korupsi alat kesehatan (Alkes) diduga melibatkan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, selayaknya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih dipercaya rakyat di tanah air. Bukan ditangani Kepolisian dan Kejaksaan. “Kalau ditangani Kejaksaan atau Kepolisian, cepat masuk angin. Diduga kalau sudah dapat kepentingan pribadi dan kelompok, kasus pun diupayakan bersama agar SP-3. Sebaiknya kasus alkes Pemkab Samosir diduga melibatkan bupati segera diambil-alih KPK. Nyaris tak ada benarnya kinerja Kepolisian dan Kejaksaan menangani kasus korupsi,” kata Hasiholan Siregar,Kamis (16/10)

di Jakarta. Hal di atas ditegaskan Siregar, menyikapi adanya kesan Polda Sumut dan Kejati Sumut kini rebutan menangani kasus alkes Pemkab Samosir. “Contohnya kasus korupsi mantan Ketua DPRD Tapsel Bachrum Harahap. Hampir tujuh tahun tersangka, saat anak si Bachrum mau mencalonkan diri sebagai Walikota Sidimpuan, kasus korupsi Rp 7 miliar oleh Bachrum dihentikan Kejatisu. Begitu juga kasus dugaan korupsi bupati Tobasa, Simanjuntak. Sidah setahun lebih jadi tersangka di Polda Sumut hingga kini tak ada tindak lanjut. Mungkin Polda Sumut menyiapkan SP-3 kasus itu pula,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon kepada wartawan mengatakan rada heran mengapa Pemkab pimpinannya terkena perkara Alkes sampai dua kali. “Saya sudah jelaskan juga (kepada para bawahannya). Saya tanya harga Alkes dasarnya dari mana. Mereka mengatakan sudah resmi. Pemahaman saya bahwa sudah resmi itu adalah yang bisa dijadikan patokan,” kata Mangindar, Kamis (16/10). Disebutkan, dari keseluruhan perkara Alkes baik yang ditangani penyidik Ditrimsus Poldasu maupun penyidik Pidsus Kejatisu, Kabupaten Samosir menjadi pemegang rekor. Pasalnya selain Alkes

yang ditangani Poldasu, Alkes Samosir pun ditangani Kejatisu. Ketika itu, Poldasu menetapkan tiga orang tersangka masingmasing Sabaruddin Hasudungan Sianturi (PPK), Dr Timbul M Panjaitan (Ketua Unit Layanan Pengadaan), serta Ridwan Winata sebagai rekanan. Perkara ini pun sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Tipikor Medan. Dalam perkara ini, jaksa menyatakan pengadaan Alkes dan KB (Keluarga Berencana) di Kabupaten Samosir ada sebanyak 101 item pengadaan dengan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir TA 2012.

Kedua terdakwa diduga telah menggelembungkan harga alkes dan KB, ini terungkap dari keterangan saksi dan ahli termasuk distributor Alkes yang menyatakan alat tersebut sudah bekas pakai. Sementara dari pihak Kejatisu, dalam penyidikannya menetapkan tiga orang tersangka dalam pengadaan Alkes RSUD Dr Hadrianus Sinaga. Dari anggaran Rp 5 milyar bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 dengan total Rp 116 milyar, penyidik menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan tiga orang masing-masing BH (PPK), AS (Wakil Direktur CV JT/ rekanan) dan FS (Ketua Panitia Lelang).(BS/NET)

Kabupaten Samosir Dikendalikan Istri Bupati PEMBANGUNAN di Kabupaten Samosir dikendalikan oleh isteri Bupati Samosir, Ir. Mangindar Simbolon. Begitu juga dengan penempatan pejabat di kabupaten itu, isteri Mangindar lebih terkesan lebih menentukan ketimbang bupatinya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Alfred Sinurat, pemuda Samosir yang juga Ketua Suara Hati Rakyat Indonesia (SRI) kepada wartawan saat diminta komentarnya tentang masalah pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir terkait demo masalah pembangunan di Samosir yang mereka lakukan beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Sumut. Alfred yang ditemui siang tadi mengatakan bahwa pembangunan maupun penempatan pejabat yang ada di Kabupaten Samosir didasarkan pada ada tidaknya hubungan famili atau keluarga dengan isteri bupati yang boru Sitinjak. "Isteri bupati yang boru Sitinjak itulah yang menentukan siapa yang mau jadi kadis atau pejabat di Samosir. Proyek pembangunan juga keluarga isterinya

yang menentukan. Namanya Kacong Sitinjak yang juga duduk sebagai Ketua Partai Hanura di Kabupaten Samosir. Kacong inilah yang disebut - sebut raja proyek di Samosir," kata Alfred.di Medan, Jumat (30/9). Patar Sitorus yang menjabat sebagai

Kadistarukim Samosir disebut Alfred adalah adik ipar Bupati Samosir, Ir. Mangindar Simbolon. Menurut Alfred, Patar Sitorus sudah dua kali menghindar dari panggilan Kejaksaan Tinggi Sumut terkait dugaan korupsi. Asisten II Bupati Samosir, Herbin Tampubolon, oleh Alfred juga disebut adik ipar Mangindar Simbolon yang penempatannya atas saran dari boru Sitinjak, isteri Bupati Samosir. "Hampir semua penempatan pejabat di Samosir maupun pelaksanaan pekerjaan proyek ditentukan oleh isteri Mangindar. Posisi Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Tagam Sitinjak juga sangat menentukan persekongkolan itu," ungkap Alfred. Ia mengeluhkan sikap aparat penegak hukum yang sampai saat ini tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kasus - kasus korupsi yang ada di Kabupaten Samosir. "Sikap aparat penegak hukum kita terhadap kasus - kasus korupsi di Samosir yang telah diadukan oleh masyarakat, sepertinya tidak ditanggapi, malah mungkin dijadikan 'ATM' oleh

mereka," tukas Alfred. Alfred mencontohkan anggaran publikasi dan sosialisasi yang ada di Humas Pemkab Samosir sebesar Rp 803 juta untuk setiap tahunnya, tidak jelas peruntukannya. Mulai tahun 2009 hingga tahun 2011, dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir itu menurut Alfred sudah diadukan kepada instansi terkait namun hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya. "Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh Drs. Gomgom Naibaho sebagai Kabag Humas Pemkab Samosir, dana itu telah dialokasikan sesuai peruntukannya. Gomgom juga memberikan rincian kalau sebesar Rp 200 juta untuk media elektronik dan Rp 600 juta untuk media cetak", ujar Alfred. Tapi ia meragukan jawaban Gomgom itu sebab banyak media di Samosir yang membantah keterangan yang disampaikan Kabag Humas Pemkab Samosir itu. "Saya tidak yakin dengan jawaban Kabag Humas itu karena bisa dicek kebenarannya di Samosir," pungkas Alfred.(BS/NET)

KPK POS

Wakil Walikota Salurkan Dana PKH ke Kecamatan Langsa Baro LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM, kemarin menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga untuk Kecamatan Langsa Baro, di Kantor Pos Kota Langsa. "Semoga pembagian dana PKH hari ini dilakukan sesuai juknis agar sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat selaku yang mengucurkan PKH," katanya. Sementara penerima dana PKH diminta mendukung pro-

gram pemerintah, seperti menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, serta mendukung Syariat Islam. "Jadilah keluarga harapan sebagai mana dicita-citakan pemerintah," katanya. Kepala Dinas Sosial dan Mobilitas Penduduk Langsa Drs Mursyidin juga menyampaikan, penerima dana PKH tahap ketiga ini sebanyak 538 rumah tangga miskin (RTM) di Kecamatan Langsa Baro.(BSO)

Wakil Walikota Langsa Lantik Pejabat Eselon dan Kepsek LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM melantik sejumlah pejabat struktural eselon II, IV dan kepala sekolah, Selasa (14/10) di Aula Sekretariat Pemko Langsa. Dalam kesempatan itu wakil walikota menyampaikan, satu hal yang harus diingat bahwa jabatan sesungguhnya sebuah amanah, tidak hanya dari atasan namun juga amanah masyarakat dan amanah Allah SWT. "Oleh karena itu, kepada pejabat yang baru dilantik selain harus bersyukur karena telah men-

dapatkan kepercayaan, juga hendaknya bisa memegang dan menjalankan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya," katanya. Selain itu diharapkan dapat meneguhkan niat, tekad dan menjadi teladan, baik dalam menjalankan tugas maupun sebagai anggota masyarakat. "Semua jelas tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas sehari- hari dengan pengembangan sikap disiplin, profesionalisme, prestasi kerja serta prilaku kerjasama yang saling menghargai," sambungnya.(BSO)

Dinas PU Aceh Timur Diminta Ganti Jembatan Kayu ACEH TIMUR - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Aceh Timur diminta segera membenahi semua jembatan yang masih berkonstruksi kayu yang masih banyak terdapat di kawasan pedalaman Aceh Timur. Karena jembatan tersebut sudah sangat tidak layak digunakan akibat kondisinya sudah keropos. Demikian disampaikan Sekretaris LSM Team Operasi Penyelamat Aset Negara (TOPAN) RI Aceh Timur Edi Safaruddin SH, Sabtu (11/10). Dikatakannya, Dinas PU harus melakukan pendataan

NAD

POLITIK

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

seakurat mungkin terhadap semua jembatan yang berkonstruksi kayu di kawasan pedalaman. Melalui pendataan itu bisa dilanjutkan dengan pengusulan anggaran sehingga tidak ada yang tertinggal. Dikatakan Edi lagi, penggantian jembatan kayu yang sudah tidak layak semestinya menjadi prioritas, menggantinya dengan jembatan baru dengan konstruksi beton. "Jembatan kayu jelas tidak akan bertahan lama lagi, banyak jembatan kayu di pedalaman yang sudah memakan korban," ujarnya.(BSO)

Wali Kota Lhokseumawe Merasa Disepelekan Pusat LHOKSEUMAE Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya (foto) mengaku sengaja memboikot acara pelepasan kapal pengangkut LNG terakhir dari PT Arun ke Korea Selatan, Rabu. Ia bahkan tidak mengirim utusan dari asisten hingga camat untuk hadir ke acara itu. Sikap tak kooperatif itu dia tempuh bukan karena ingin memprotes manajemen PT Arun NGL Co ataupun karena tak setuju dengan seremoni pengapalan terakhir itu. “Kami hanya ingin menunjukkan sebuah sikap protes kepada pemerintah pusat,” kata Suaidi saat dihubungi di Lhokseumawe. Apa yang membuatnya protes pada pemerintah pusat? “Kami pemerintah daerah, khususnya Pemko Lhokseumawe, merasa disepelekan karena tak pernah dilibatkan dalam upaya membahas bagaimana kelanjutan dari pengelolaan keseluruhan aset PT Arun,” tegasnya. Menurut Suaidi, pihaknya tidak mau terbuai dengan pernyataan Pertamina bahwa Aceh akan mendapatkan saham 30 persen dari proyek regasifikasi itu kelak. Alasannya, proyek regas tersebut hanya sebagian kecil dari aset lainnya yang ada di bekas kilang Arun. “Seharusnya dalam membahas proses lanjutan untuk mengelola aset di PT Arun kami bisa dilibatkan selaku pemerintah daerah. Jadi, kami jangan hanya dijadikan penonton seperti dulu,” ujarnya. “Perlu saya tegaskan, kami pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi, kami adalah lembaga pemerintah yang sah, sehingga kami mohon kepada pusat agar mempercayai kami untuk

mengelola seluruh aset yang ada di daerah kami. Pengelolaan aset tersebut juga dalam upaya menyejahterakan masyarakat kami

yang juga merupakan bangsa Indonesia,” ujar Suaidi sembari menambahkan, “Jangan sepelekan kami seperti sekarang ini.” (SI)

Lomba Hitung Cepat Perebutkan Piala Walikota LANGSA - Acara lomba hitung cepat tiga kabupaten/kota (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang) berlangsung di SMPN 1 Kota Langsa dengan tertib dan aman. Kejuaraaan ini memperebutkan Piala Walikota Langsa untuk katagori tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Ketua Panitia Wisuda Nugraha yang juga mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa mengatakan pada wartawan, Minggu (12/10), kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT Kota Langsa yang ke 13. "Acara kita mulai pada waktu pagi hari, perlombaan hitung cepat ini diperlombakan untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat

serta juara umum di setiap tingkatan serta juara I, II dan III. Jumlah peserta yang sudah terdaftar 3.535 orang," katanya. "Selain untuk meningkatkat kreatifitas anak, kami juga ingin mengetahui sejauh mana tingkat antusias pelajar Aceh untuk mengikuti acara ini dan kami berkeinginan agar pemenang nantinya dapat berkompetisi di even tingkat nasional," sambungnya. Wisuda Nugraha menambahkan, pemenang perlombaan nantinya akan mendapatkan beasiswa ke jenjang pendidikan selanjutnya di tiap-tiap jenjang pendidikan. "Kami ingin acara perlombaan hitung cepat dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan ini yang kedua kalinya kita adakan. Tahun lalu

dilaksanakan di SMAN 3 Kota Langsa dengan jumlah peserta 3.500 orang. Para peserta yang ikut perlombaan akan diberikan sertifikat, minuman kotak serta kupon undian door prize. Kami menghimbau kepada peserta agar tetap menjaga semangat Kompetisi tetap sportif dan selalu ingin mencoba," paparnya. Penilaian perlombaan nantinya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan serta waktu dalam penghitungan tersebut. "Dalam kegiatan ini tentunya ada kendala namun dapat kita atasi bersama. Dana dari peserta RP10 ribu dan dibantu sponsor. Selain hadiah bagi pemenang, panitia juga mengadakan hadiah door prize seperti smartphone, android dan tablet," katanya.(BSO)

Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang terpilih Periode 2014-1019 Drs H Muhammad Ilyas Mustawa bersama Wakil I dan II, Tgk Jailani MJ dan Ahmad Jalil MA.

Drs HM Ilyas Mustawa Kembali Pimpin MPU Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Drs HM Ilyas Mustawa kembali terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang Periode 20142019 setelah mengalahkan rival tunggalnya Syahrizal Darwis MA dalam pemilihan, Selasa (14/10), di Kantor MPU Jalan Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru. Melalui Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang yang dipimpin Tgk Jailani MJ dan Tgk Muhammad Yunus dan dihadiri segenap anggota MPU terpilih Periode 20142019 yang berjumlah 25 orang tersebut, HM Ilyas meraih 18 suara, sementara Syahrizal Darwis

mendapatkan tujuh suara. Pada sesi pemilihan wakil ketua I, Tgk Jailani MJ lebih unggul atas Syahrizal Darwis MA dengan raihan angka suara 16 - 8, sedangkan satu suara dinyatakan batal. Semenara Ahmad Jalil MA dengan 19 suara, ditetapkan menduduki kursi wakil Ketua II, mengalahkan rivalnya Syaiful Anwar SAg yang meraih enam suara. Acara paripurna yang dihadiri Bupati H Hamdan Sati ST itu berlangsung secara khidmad dan lancar. Dalam kesempatan itu H Hamdan Sati ST menyampaikan kata sambutannya atas pelaksanaan Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tamiang.(BSO)

Setdakab Aceh Timur Kumpulkan 22 Kantong Darah ACEH TIMUR - Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Timur mengumpulkan 22 kantong darah ketika berlangsungnya donor darah bekerja sama dengan UTD RSUD Idi di kantor setdakab, Jumat (10/10). Sekda M Ikhsan Ahyat melalui Kabag Humas/Protokol T Amran SE mengatakan, donor darah seperti itu akan berlangsung secara berkesinambungan setiap hari Jumat setelah digelar apel bersama. "Awalnya pihak UTD RSUD Idi telah melaksanakan donor

darah di beberapa SKPK, namun ke depan secara rutin terus dilakukan seluruh SKPK," katanya. Amran menambahkan, kegiatan donor darah itu nantinya akan dilaksanakan secara akbar di Gedung Idi Sport Centre (ISC) bertepatan dengan HUT Pemkab Aceh Timur 24 November mendatang. "Bertepatan dengan HUT Pemkab Aceh Timur kami akan undang instansi vertikal seperti jajaran TNI dari Makodim 0104 Aceh Timur, Mapolres, Kankemenag dan lainnya," kata Amran.(BSO)

Asisten II Setdakab Aceh Timur Buka Muscab PKB-PII ACEH TIMUR - Asisten II Setdakab Aceh Timur Drs Mohd Mukhtar MAP membuka Musyawarah Cabang Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB-PII) Aceh Timur. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Kemenag Aceh Timur, di Idi Rayeuk, Selasa (14/10). Dalam sambutannya, Mukhtar mengatakan generasi Aceh belakangan mengalami ancaman besar yaitu peredaran narkoba yang sudah mewabah hingga ke desadesa dan sekolah-sekolah. Rusaknya akhlak Umat Islam khususnya di Aceh disebabkan banyak gene-

rasi muda telah mengkonsumsi narkoba, terutama ganja dan sabu. Karenanya, generasi muda harus segera sadar, bahwa peredaran narkoba untuk merusak generasi Islam. "Sehingga hindari pemakaian narkoba dan basmi narkoba dari bumi Aceh ini, nantinya secara perlahan generasi Islam di Aceh dapat dibimbing menjadi muslim sejati," katanya. Mubes kemarin menghasilkan kepengurusan baru Periode 20142018 yakni Drs Syukri Juned SH sebagai ketua, H Syarifuddin S Malem SAg sebagai sekretaris dan Zubir SE MSi sebagai bendahara.(BSO)

Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM (pakai topi) melakukan pengecatan di trotoar.

PNS Mengecat Trotoar dan Median di Kota Langsa LANGSA - Menyambut HUT ke-14 Pemko Langsa, sekitar 2.300 pegawai negeri sipil, Sabtu (11/10) melalukan pengecatan trotoar dan median jalan, untuk menciptakan keindahan kota. Pekerjaan itu melibatkan PNS Pemko Langsa sehingga bisa menghemat anggaran sebanyak Rp600 juta. "Jika pekerjaan pengecatan itu diongkoskan (diproyekkan), akan menghabiskan anggaran sebanyak itu," kata Walikota Langsa Usman

Abdullah SE didampingi Wakil Walikota Drs Marzuki Hamid MM kepada wartawan. Median jalan yang dicat sepanjang 2.000 meter di Jalan Ahmad Yani dari Simpang Tugu Polantas Kecamatan Langsa Kota hingga ke Simpang Komodore Kecamatan Langsa Baro. Termasuk median jalan di sekitar pendopo dan sekretariat Pemko Langsa, Lapangan Merdeka serta Taman Bambu Runcing. Pengecetan ini dalam rangka

menyambut HUT ke-13 Pemko Langsa pada 17 Oktober 2014. Pantauan wartawan, kegiatan gotongroyong massal yang melibatkan PNS dan tenaga honorer dari seluruh dinas dan kantor/ badan dipimpin langsung walikota dan wakil walikota berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Masing-masing SKPK mendapatkan tugas mengecat sepanjang 10 sampai 15 meter.(BSO)

Sekda Atim Buka Muzakarah Ulama ACEH TIMUR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur M Ikhsan Ahyat SSTP MAP membuka Muzakarah Ulama II Tahun 2014 yang dipusatkan di Aula Serbaguna Idi Rayeuk, Senin (13/10). Kegiatan dihadiri puluhan alim ulama dari berbagai kecamatan dalam wilayah itu, menghadirkan narasumber utama Prof Dr H Hasballah Thaib MA dari Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam sambutannya, sekda mengatakan, dalam Islam masalah agama merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang, karena ajaran agama bagi umat Islam tidak sekadar sarana kebutuhan jasmaniah yang mutlak dijalankan dan dilindungi. "Agama bukan hal sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dalam kehidupan umat manusia," katanya. Akhir-akhir ini, pada era reformasi khususnya di Aceh banyak bermunculan gerakan sempalan agama atau aliran sesat dan menyesatkan. Hal itu, menurutnya, disebabkan krisis kehidupan, baik dari dimensi ekonomi, politik maupun sosial, sehingga fenomena seperti itu sering menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menurut sekda, untuk menjaga kondisi dan melindungi umat serta menjaga akidahnya, perlu peran ulama untuk member pelajaran mendalam tentang Islam. "Lembaga MPU merupakan wadah berkumpulnya para ulama dan cendikiawan yang dituntut untuk cepat tanggap terhadap isu-isu yang menyesatkan umat. Oleh sebabnya, marilahbersama-samabekerjaseimbang bahu dalam memberikan pemahaman ilmu agama kepada masyarakat, baik melaluimimbarJumatataupunpengajian rutin yang terus bergulir mulai dari tingkat kabupaten hingga ke dusundusun," katanya.(BSO)

Dinas Kebersihan dan PU Aceh Tamiang Saling Tunjuk ACEH TIMUR - Sejumlah selokan atau parit di Kota Kualasimpang tersumbat karena tertimbun sampah dan endapan tanah. Kondisi ini terdapat di lokasi tertentu menyebabkan badan jalan sering tergenang air dan menjadi sarang nyamuk. Selain di Kualasimpang, jalan dua jalur di sekitar wilayah Karang Baru juga tersumbat, ini dikarenakan jarang dibersihkan. Bahkan di lingkungan sekitar kantor Pemkab Aceh Tamiang, tampak semak belukar yang mengganggu keindahan lingkungan. Sayangnya, dinas di pemerintahan kabupaten itu saling tunjuk soal siapa yang bertanggung jawab atas pembersihan drainase tersebut. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Aceh Tamiang Syamsul Rizal, Jumat (10/10) mengakui selokan yang tersumbat karena jarang dibersihkan. Untuk pembersihannya mereka terkendala karena dana untuk itu pada tahun ini belum ada dianggarkan untukdinasnya,melainkanpada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU). "Walaupun pembersihan selokan menjadi wewenang kami, tapi anggarannyatidakadapadakami,"ujarnya. Pihaknyaberharaptahun depan alokasi anggaran kebersihan drainase dikembalikan ke Dinas Kebersihan yang memang salah satu tupoksinya membersihkan lingkungan. Menyahuti hal tersebut Kepala Dinas PU Aceh Tamiang Ir Rulina Rita MT menampik, dalam hal pembersihan ringan seperti mengangkut sampah, endapan lumpur atau tanah menurutnya bukan wewenang mereka, akan tetapi Dinas Kebersihan. "Tidak ada anggaran untuk itu di Dinas PU," elaknya.(BSO)

JANGAN BERHARAP ADA LOBI-LOBI

Pairun Dambakan Rumah Bantuan LANGSA - Rumah adalah salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia sebagai tempat tinggal, selain tempat berteduh dari panas dan hujan juga tempat bersenda gurau bersama keluarga yang penuh kenangan. Salah seorang warga Desa Lengkong Dusun 5 Kecamatan Langsa Baro, Pairun (40) sangat mendambakan rumah bantuan bagi dirinya, karena rumah yang ditempatinya sekarang sudah tidak layak huni bagi keluarganya dan dirinya pun tidak mampu merehab peninggalan orangtuanya itu karena penghasilan yang sangat minim. Keadaan atap serta dinding rumah sudah lapuk dan atap dapur pun sudah rusak parah, sehingga kalau hujan turun dapur serta peralatan masak dipastikan basah semua diguyur air hujan.Pairun tinggal bersama istri (Rodiyah) asal Perlak Timur Kabupaten Aceh Timur

Pairun bersama anaknya di samping rumah peninggalan orangtuannya yang dihuni dengan sang istri. dan tiga anak, yang masih kecil masih

berumur sekitar tujuh bulan (balita).

Pairun berujar sering didatangi orang untuk mensurvei rumah bantuan, namun hingga saat ini tidak ada kabarnya kapan akan di bantu, bahkan hampir setiap tahun di survei, kadang kala dari aparat desa juga ikut. Ia sangat berharap kepada Pemko Langsa membantu memberikan rumah bantuan Dhuafa melalui Badan Baitul Mal maupun lainnya. Pairun menceritakan, dia dulu pernah bekerja sebagai karyawan PT Gruti (perusahaan kayu lapis) Desa Alur Dua Kota Langsa, namun dikarenakan keadaan yang gawat saat itu, perusahaan harus tutup hingga saat ini dan dengan terpaksa harus memecat karyawan termasuk dirinya serta lebih kurang 2.000 karyawan pada Tahun 1999. "Saya sangat susah mencari pekerjaan sekarang dengan ijazah tamat SMA," kenangnya.(BSO)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

SUMUT

DPRD Madina Minta KUPT Kecamatan Siabu Dicopot

Tiga dari kiri, Ketua PUK FSPTI-KSPSI Desa Simpang Durian dan di samping kiri Sekretaris FSPTI-KSPSI Kabupaten Madina dan para muspika saat foto bersama usai pelantikan.

PANYABUNGAN - Beberapa waktu belakangan ini sejumlah guru yang ada di Kecamatan Siabu mengeluhkan tindakan oknum KUPT yang menjadikan guru menjadi sapi perahan terkait dengan Pengutipan Honor Sertifikasi Guru, keterlambatan pembayaran ujian nasional, DVD Panduan Kurikulum 2013, yang dipungut biaya oleh KUPT serta adanya pematokan persen pinjaman ke Bank Sumut. Persoalan ini sudah menjadi perbincangan di kalangan guru bahkan secara terang-terangan mengungkapkan kekesalannya pada wartawan atas tingkah dari KUPT Siabu Drs H Lauddin Lubis yang selalu menjadikan guru sapi perahannya. "Kita sudah tidak tahan apa yang dilakukan oleh oknum KUPT tersebut, namun kita melihat Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal masih saja memelihara oknum pejabat seperti ini," kata salah satu kepala sekolah yang tidak mau

Pelantikan PUK FSPTI-KSPSI Bupati Simpang Durian Sukses Kukuhkan MADINA - Ahmad Siregar terpilih jadi Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSPTI-KSPSI) Desa Simpang Durian/Pulo Padang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu (12/10). Dalam acara pelaksanaan pengukuhan pelantikan itu turut hadir Kepala Bidang Ketenaga kerjaan Kabupaten Madina Jalani Siregar, Kasi Ketenagakerjaan Kabupaten Madina Alisahbana Pane, Sekretaris FSPTI-KSPSI Kabupaten Madina H Mahdi, Ka Humas PT Gruti Lestari Pratama Surowo sebagai mitra kerja, Kapolsek Lingga Bayu diwakili Briptu Yusron Pane, Koramil 17 diwakili Koptu Halomuan Siregar, Kades Simpang Durian Taskir SPdI, dan tokoh masyarakat. Turut juga hadir dari PT Inabestel, kontraktor pembangunan PMKS PT Gruti Lestari Pratama. Sekretaris DPC FSPTI-KSPSI

Kabupaten Madina H Mahdi dalam kata sambutanya mengatakan, PUK FSPTI-KSPSI Desa Simpang Durian/Pulo Padang harus saling dorong-mendorong untuk meningkatkan kinerja, agar menjadi persatuan yang kokoh dan berguna bagi Nusa dan Bangsa. "Dan bagi rekan-rekan anggota yang baru dilantik carilah rekan yang sebanyak-banyaknya, karena kita membentuk organisasi ini bukan mencari lawan dan patuhilah AD/ART FSPTI-KSPSI,” katanya. Dia juga minta kepada PT Gruti Lestari Pratama, sebagai mitra kerja PUK FSPTI-KSPSI Desa Simpang Durian/Pulo Padang, Kecamatan Linggabayu supaya dapat memperhatikan dan menjalin silaturrahim yang baik, agar PUK FSPTI-KSPSI yang barusan dilantik dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ka Humas PT Gruti Lestari Pratama Surowo mengatakan, dengan terbentukanya PUK FSPTI-KSPSI Desa Simpang Durian/

Pulo Padang akan menjadi mitra kerja yang akan datang. "Kami dari perusahan berharap agar dapat menjalin silaturrahim yang baik, agar lahir dan batin kita dapat tercapai dengan kesejahteraan anggota dengan kesejukan bukan dengan kekerasan," ungkap Surowo. Sementara Ketua PUK FSPTI-KSPSI Simpang Durian/Pulo Padang Ahmad Siregar yang dilantik mengatakan siap mendukung keberadaan PT Gruti Lestari Pratama. "Kami membentuk FSPTI-KSPSI ini bukan untuk mengadu otot melainkan untuk bekerja dan diminta juga kepada PT Gruti Lestari Pratama agar memperhatikan kami juga. Karena masih banyak di Desa Simpang Durian/Pulo Padang ini yang pengangguran dan dengan adanya perhatian dari PT Gruti Lestari Pratama dapat menggurangi angka pengaguran itu, kiranya kita dapat mensejahterakan rekan-rekan seperjuangan ini," tegas Ahmad Siregar.(TH)

PLT SEKDAKAB LABUHANBATU:

Kaum Ibu Harus Mampu Jadi Sutradara Dalam Keluarga RANTAUPRAPAT - "Peranan ibu sangat penting dan menentukan dalam membimbing serta menentukan masa depan anaknya. Oleh karena itu harapan saya kiranya ibu-ibu harus mampu sebagai sutradara yang baik dalam keluarga terutama untuk anak." Demikian dikatakan Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ibu dan Balita Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten, Selasa (14/10) di Pendopo Rantauprapat. Lebih lanjut Ali Usman mengatakan, dalam pembinaan anak, orangtua harus mengedepankan tidak kalah dan tidak menang, artinya rasa toleransi timbal balik antara orangtua dan anak sangat dibutuhkan dalam membimbing

anak, karena pendidikan pertama dan utama pada anak adalah di dalam keluarga. "Dalam kaitan itu kepada ibuibu yang masih mempunyai balita dan ibu-ibu kader PKK, tolong diperhatikan dan disimak apa-apa yang akan disampaikan Bapak dan Ibu dokter sebagai narasumber, sehingga kita semakin memahami peran kita baik membimbing dan memotivasi dan membina anakanak kita ke arah yang lebih baik dan menjadi anak yang sehat, cerdas dan kreatif," kata Ali Usman mengingatkan para peserta sosialisasi. Sosialisasi Pembinaan Ibu dan Balita yang dihadiri ratusan peserta dari kaum ibu-ibu itu bertemakan, “Sosialisasi untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka bayi lahir mati dalam percepatan target yang diinginkan dan

membiasakan memberi ASI untuk bayi sampai usia 2 tahun” dan menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu dr Iman Helmi Effendi MKed-OG SpOG(K) dari Medan dan dr Ainal SpOG serta dr Sri Damayana SpOG dari Kabupaten Labuhanbatu. Pembukaan sosialisasi yang dihadiri Kadis Kesehatan Labuhanbatu Hj Helifenida SKM MKes, Kaban PMD/K Zaid Harahap SSos, dan Kabag Humas Infokom Drs Sugeng serta para camat itu, juga dihadiri para pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu, ibu-ibu Persit KCK Kodim dan pengurus Bhayangkari Polres Labuhanbatu, di mana para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini berasal dari sembilan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.(HAH)

dituliskan namanya. Dikatakanya, hingga saat ini ketakutan masih menyelimuti guru untuk membeberkan segala tindak tanduk oknum KUPT ini, karena mendapatkan tekanan dari oknum KUPT itu. "Bahkan tidak segan-segan KUPT melontarkan kata-kata mengancam akan melakukan mutasi bila dibeberakan," kata kepala sekolah tersebut. Menanggapi keluhan sejumlah guru tersebut, anggota DPRD Madina HM Dahler Nasution yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Madina, Selasa (14/ 10), meminta Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution agar mengevaluasi dan mencopot KUPT Siabu karena telah mencoreng dunia pendidikan di Kababupaten Madina ini. Kemudian katanya, keluhan guru ini sangat beralasan, namun pembuktiannya sulit karena para guru dan kepala sekolah mendapatkan tekanan dari oknum KUPT

tersebut sehingga dengan tidak menyebutkan nama guru tersebut pengakuan ini didapatkan, untuk itu segera dilakukan pencopotan agar pendidikan di Kecamatan Siabu berjalan dengan baik. "Dapat dipastikan bila tidak dilakukan pencopotan segera mungkin maka para guru akan terus merasa was-was, karena mendapatkan tekanan dari oknum KUPT tersebut. Hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena para guru sudah mendesak agar oknum KUPT tersebut segera dilakukan pergantian," katanya. Dan kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Madina Drs Sahnan Pasaribu MM, agar menyahuti tuntutan para guru ini agar dunia pendidikan tidak tercoreng karena para guru banyak yang merasa takut dan mendapat tekanan dari KUPT tersebut. "Untuk itu segera dilakukan pencopotan agar proses belajar dan mengajar kembali normal di Kecamatan Siabu," kata Dahler.

Terkait masalah ini, KUPT Siabu Drs Lauddin Lubis terkesan menghindar. Wartawan beberapa kali berupaya menjumpainya di kantornya, namun tidak berhasil karena yang bersangkutan tidak berada di Kantor UPT Siabu. Demikian juga ketika Hari Senin (13/10), kembali diupayakan menjumpai KUPT di ruangannya, namun yang bersangkutan "lari" pada saat dijumpai wartawan untuk mendapatkan konfirmasi. Beberapa kali dihubungi dan diSMS via ponselnya, tidak pernah mendapat jawaban. Muliadi, staf honor KUPT Siabu suruhan Kepala UPT Siabu Lauddin Lubis untuk memberikan penjelasan adanya dugaan pungutan terkait DVD Panduan Kurikulum Tahun 2013 tersebut mengatakan bahwa dirinya selaku penanggung jawab dan mengerjakan pembakaran kaset buku Panduan Kurikulum Tahun 2013. "Itu karena hasil mufakat antara saya dengan kepala sekolah," katanya.(TH)

Ketua Umum Yaperti Nias

NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM, melaksanakan pengukuhan Ketua Umum Yaperti Nias yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara O’ozatulo Ndraha (pejabat lama) kepada Drs Firman Yanus Larosa MAP (pejabat baru) berdasarkan Keputusan Bupati Nias Nomor 062/289/K/2014 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Nias, di Kantor Bupati Nias Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan, Selasa (7/10). Bupati Nias dalam bimbingan dan arahannya menyampaikan, acara pengukuhan dan serah terima jabatan Ketua Umum Yaperti Nias dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelantikan Sekda Nias pada tanggal 10 Juli 2014 yang lalu, di mana sesuai ART Yaperti Nias menyebutkan bahwa Ketua Umum Yaperti Nias secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias. Lebih lanjut Bupati menyampaikan, regulasi pengelolaan perguruan tinggi dari waktu ke waktu terus menjalani penyempurnaan, oleh sebab itu diharap-

Bupati saat mengukuhkan Ketua Yaperti Nias yang baru, Drs Firman Yanus Larosa MAP. kan kepada Stake Holder utamanya Yaperti Nias, IKIP Gunungsitoli dan STIE Pembnas Nias untuk meningkatkan mutu pendidikan, manajemen pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai indikator keberhasilan dapat terlihat melalui peningkatan Akreditas Prodi dan memperoleh Akreditas Institusi. Dia juga memberitahu jika ketiga perguruan tinggi yang ada di bawah Yaperti Nias antara lain IKIP Gunungsitoli, STIE PEMBNAS dan AKPER Gunungsitoli sudah berjalan dengan baik serta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Nias. Di kesempatan itu juga, pejabat

lama Ketua Umum Yaperti Nias O’ozatulo Ndraha menyampaikan, selama menjadi Ketua Umum Yaperti Nias kurang lebih 2,5 tahun dan beberapa keberhasilan yang telah dicapai antara lain adalah selesainya sertifikat tanah lokasi IKIP dan AKPER Gunungsitoli serta semua Program Studi pada IKIP Gunungsitoli dan STIE Pembnas Nias telah berstatus Akreditasi C dan jelasnya status Akper Gunungsitoli. Sementara pejabat baru Ketua Umum Yaperti Nias Drs F Yanus Larosa MAP mengharapkan kepada Bupati Nias dan pimpinan DPRD untuk senantiasa memberikan petunjuk dan arahan serta kepada anggota pengurus Yaperti

Nias dan Badan Pengawas Harian (BPH) serta Rektor IKIP Gunungsitoli, Ketua STIE Pembnas Nias dan Direktur Akper Gunungsitoli untuk tetap bekerja sama dalam mengelola kegiatan Perguruan Tinggi Nias sesuai dengan ketentuan dan AD/ART Yaperti Nias. Turut hadair pada acara tersebut antara lain pimpinan DPRD Nias, Sekretaris Daerah Nias, para asisten, kepala SKPD lingkup Pemkab Nias, dan kabag lingkup Setda Nias, Rektor IKIP Gunungsitoli, mewakili Ketua STIE Pembnas Nias dan Direktur AKPER Gunungsitoli dan mantan Ketua Umum Yaperti Nias (Drs FG Marthin Zebua), serta undangan lainnya.(YAGI)

Pemkab Madina Periksa Surat Kendaraan Dinas PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) cq Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dinas roda dua dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Bukit Payaloting Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Selasa (14/10). Dalam pemeriksaan tersebut terjaring puluhan kendaraan dinas yang tidak lengkap surat-suratnya, sehingga dilakukan penyitaan

sementara sebelum dilakukan pengurusan suratnya. Hadir dalam pemeriksaan tersebut Sekdakab Madina Drs M Yusuf MSi, Asisten I Zulkarnaen Siregar SH, Kadis DPKAD Samad Lubis SE, Kabid Aset Randuk Efendi Siregar, kepala SKPD dan staf pada DPKAD. Zulkarnaen dalam sambutannya mengatakan, pemeriksaan kendaraan dinas bertujuan untuk mengaktifkan aset daerah, begitu juga untuk pengecekan surat-surat

kendaraan yang telah diserahkan pemakainnya kepada PNS. Katanya, dalam pemeriksaan tersebut jika nanti terdapat surat yang tidak lengkap akan dilakukan penyitaan untuk dibina oleh DPKAD. "Jadi kita berharap jangan nanti para PNS yang diberikan tanggungjawab untuk mengendarai kenderaan disita akibat tidak lengkap suratnya," katanya. Sementara Kadis DPKAD Samad Lubis kepada wartawan

mengatakan, jumlah kendaraan dinas roda dua di Pemkab Madina saat ini mencapai 752 unit dan yang hadir saat ini mencapai 170 unit sisanya 582 unit kendaraan. "Pada pemeriksaan surat-surat termasuk pajak yang sudah tertunggak, maupun surat yang hilang akan disita untuk dilakukan pendataan dan pembinaan bagi pemilik untuk mengurus pajaknya. Sedangkan sisanya yang belum datang akan dilakukan pemanggilan kembali," katanya.(TH)

SELEKSI KECAMATAN TERBAIK PROVSU

Pemkab Nias TA 2014 Dukung TMMD Rp750 Juta NIAS - Pemerintah Kabupaten Nias melalui APBD pada Tahun Anggaran 2014 memberikan dukungan dana TNI manunggal membangun desa (TMMD) sebesar Rp750 juta dan Karya Bakti TNI sebesar Rp950 juta. Demikian disampaikan Bupati Nias Drs Sokhi’atulo Laoli MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wabup Nias Arosokhi waruwu SH MH pada acara pembukaan TMMD ke 93 di Wilayah Kodim 0213 Nias TA 2014, Kamis (9/10). Dikatakannya bahwa, Program TMMD yang diprakarsai daan dikoordinir oleh TNI AD merupakan salah satu program strtegis yang dapat mendukung terwujudnya percepatan pembangunan desa. "Pemerintah Kabupaten Nias senantiasa memberikan dukungan melalui APBD kabupaten Nias antara lain pada Tahun Anggaran 2013 untuk Karya Bakti TNI sebesar Rp600 juta, pada Tahun Anggaran 2014

Danrem saat membacakan amanat KASAD. TMMD sebesar Rp750 juta dan Karya Bakti TNI sebesar Rp950 juta," ujar Bupati.

Sementara untuk Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Nias merencanakan,

menyediakan dukungan aanggaran untuk kegiatan Karya Bakti TNI sebesar Rp600 juta.

Bupati berharap, kiranya program TMMD ini dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi target yang ingin dicapai serta dapat berkesinambungan pada tahun– tahun yang akan datang. Begitu juga kepada segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Nias dan warga maasyarakat khususnya di lokasi kegiatan TMMD, agar turut berpatisipasi aktif dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, serta menciptakan suasana kebersamaan dengan praajurit TNI yang bertugas. Bupati juga berpesan kepada Camat Gido dan Camat Hiliserangkai, kiranya berperan aktif dalam menggerakkan paartisipasi masyarakat dan melakukan monitoring secara berkala untuk mendukung terlaksananya program TMMD sesuai yang diharapkan. Dalam amanatnya KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku penanggung jawab Operasional TMMD yang

dibacakan oleh Danrem Kol Kav Abdul Rahman Made dijelaskan, Program TMMD telah dimulai sejak Tahun 1980 dengan sebutan program ABRI Masuk Desa (AMD). Program ini berubah menjad TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) setelah era reformasi, akibat aadanyaa TAP MPR yang memisahkan Polri dari TNI. Dalam konteks kepentingan akselerasi pembangunan, TMMD dapat dinilai sebagai suatu terobosan yang efektif, efesien dan produktif. TMMD sejak medio Tahun 80-an sampai dengan TMMD ke 93 yang akan dibuka pada hari ini secara serentak di 61 wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dalam proses pemikiran TNI, untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara di daerah yang tangguh, TNI berketepatan memilih TMMD sebagai salah satu bentuk pengabdian, di samping sebagai upaya TNI melestarikan nilai sejarah

terutama nilai kemanunggalan TNI rakyat. TMMD dapat dipandang dari dua segi yakni pertama, secara substansial TMMD merupakan thesis keterlibatan TNI dalam pembangunan pedesaan dan kedua, dari sisi perakitan atau formulanya, merupakan lompatan metodologi pembangunan yang mengacu kepada kesederhanaan, kebersamaan dan koordinasi lintas sektor fungsi dari beberapa instansi/lembaga. Melalui Program TMMD secara berkesinambungan, diharapkan aakan dapat mewujudkan ketahanan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, yang muaranya akan berdaya guna bagi kepentingan pertahanan negara, sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan serbuan teritorial dengan tujuan merebut hati masyarakat, sehingga TNI dapt menjadi prajurit sejati, profesional selalu mencintai dan dicintai oleh rakyat.(YAGI)

KPK POS

Suara KPK

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Bongkar Paksa Brankas Bupati Karawang JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar brankas milik Ade Swara, Bupati Karawang, Jawa Barat. Ade merupakan tersangka pemerasan pengurusan izin surat pernyataan pengelolaan lingkungan PT Tatar Kertabumi. Pembongkaran itu dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Teddy Ruspendi. Namun brankas milik Ade tidak ada isinya. "Tapi setelah dibuka penyidik, ternyata isinya tidak ada apa-apa," kata Teddy Ruspendi, Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/10). Brankas milik Ade disita saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Karawang beberapa waktu lalu. Teddy diminta menyaksikan saat Brankas itu dibuka paksa oleh penyidik KPK.

Pembongkaran juga disaksikan oleh Ade. "Sekarang brankasnya dibawa lagi ke Karawang, karena kan dari KPK sudah tidak diperlukan lagi," ucapnya. Dalam kasus ini, Bupati Karawang Ade Swara (ASW) dan istrinya Nur Latifah (NLF) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi, untuk pembangunan mall di Karawang.Mereka berdua dijerat Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-undang (UU) 31 Tahun 1999 jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. KPK juga menetapkan pasangan suami istri itu sebagai tersangka pencucian uang. Ade Swara dan istrinya disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(SNC)

Ali Masykur Ingin BPK Jangan Cuma Jadi Institusi Audit JAKARTA - Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa berharap, BPK tidak lagi dikenal sebagai institusi yang hanya mengaudit. "Jadi begini, BPK dulu hanya dikenal sebagai pos audit," kata Ali di Gedung BPK Jakarta, Kamis (16/10). "Setelah penggunaan anggaran tahunan baik itu APBN dan APBD selesai, baru dilakukan pemeriksaan. Padahal BPK itu mengelola tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara," imbuhnya. Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) periode 2012-2017 mengatakan, BPK bisa lebih maksimal dalam mengusut keuangan negara yang pengelolaannya dinilai tidak benar.

"Jadi tanggung jawab itu diending, kalau pengelolaan itu diproses. Sehingga dengan demikian potensi uang negara yang tidak masuk bisa kita lakukan pemeriksaan," ungkapnya. Dia mengaku telah menyelamatkan uang negara melalui langkah audit yang ia terapkan. "Alhamdulillah sejak saya jadi pimpinan BPK khususnya di sektor Sumber Daya Alam, BPK sudah mengumpulkan sekitar Rp2,7 triliun, menyelamatkan uang negara," paparnya. Menurutnya, langkah audit yang digunakan adalah audit lingkungan dan audit on the way. "Yang pertama itu audit lingkungan dan yang kedua audit on the way jadi tidak hanya pos audit," jelasnya.(OKZ)

KPK Tegaskan Dugaan Korupsi BPMKS Jokowi Tidak Benar KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang diduga melibatkan Joko Widodo (Jokowi) tidak benar. Kesimpulan itu didapat setelah KPK melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, setelah mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket), KPK juga telah melakukan pengujian dengan beberapa metode. â&#x20AC;&#x153;KPK menyimpulkan materi pengaduan yang disampaikan pelapor tidak menunjukan kebenaran. Jadi, clear ya urusan Jokowi soal BPMKS,â&#x20AC;? katanya, Selasa (14/10). Ia menjelaskan, berdasarkan laporan tersebut, pada tahun 2010, Pemerintah Kota Surakarta/Solo menganggarkan dana BPMKS sekitar Rp23 miliar yang diperuntukan bagi 110 ribu siswa. Pelapor menyebutkan, dari hasil verifikasi yang mereka lakukan, jumlah penerima dana BPMKS hanya sebanyak 65.394 dengan total dana Rp10,688 miliar. Pelapor mengaku sudah menyampaikan permasalahan itu kepada Jokowi yang dahulu menjabat Walikota Solo. Namun, menurut pelapor, Walikota Solo tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya dan tetap menyetujui pengajuan anggaran sebesar Rp23 miliar dengan asumsi penerima BPMKS sebanyak 110 ribu siswa. Akibatnya, sesuai pengakuan pelapor, banyak terdapat data ganda, sehingga diduga banyak dana BPMKS yang disalurkan untuk siswa fiktif. Atas laporan itu, Pandu menyatakan KPK sudah melakukan kajian. Ada beberapa metode pengujian yang dilakukan KPK untuk mendalami benar atau tidaknya fakta yang mendukung dugaan korupsi tersebut.

Pertama, KPK melakukan diskusi dan paparan secara umum dengan Walikota Solo dan jajarannya terkait dana BPMKS sejak 2010-2014. Kedua, KPK meminta data terkait usulan calon penerima BPMKS, realisasi BPMKS, rekening koran BPMKS di DPKAD Pemkot Solo, transfer dana ke sekolah, serta rekening koran dana BPMKS di masing-masing sekolah. Kemudian, KPK juga melakukan uji sampling kegiatan penyaluran BPMKS di beberapa sekolah. Lalu, KPK mencocokkan data pengajuan penerima data BPMKS dari sekolah, jumlah kartu yang dicetak oleh BPMPT, SP2D dan bukti transfer dari rekening kas umum daerah di BOD Jawa Tengah ke rekening masingmasing sekolah. Pandu menerangkan, dana BPMKS adalah biaya operasional satuan pendidikan atau sekolah (BOSP) yang tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada peserta didik atau orang tua peserta didik. Besar bantuan BPMKS ditentukan berdasarkan jenis kepemilikan kartu yaitu silver, gold dan platinum. Jumlah penerima dana BPMKS sebanyak 438 sekolah. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pulbaket dan pengujian, KPK mendapatkan data bahwa anggaran BPMKS, realisasi BPMKS tahun 2010, dan anggaran BPMKS setelah perubahan, yaitu sebesar Rp15,958 miliar, total realisasi Rp15,799 miliar, dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp159,226 juta. Sementara, hibah operasional SMAN, SMKN, serta anggaran setelah perubahan berjumlah Rp5,142 miliar dengan total realisasi Rp3,089 miliar dan silpa Rp2,053. Dengan demikian, lanjut Pandu, jumlah anggaran setelah perubahan menjadi Rp21,10 miliar dengan total realisasi Rp18,88 miliar dan Silpa Rp2,21 miliar.(HOL)

Pimpinan KPK Zulkarnain (tengah) bersama Menko Perekonomian yang juga Plt. Menteri Kehutanan Chairul Tanjung (kedua kanan), Menteri PU Djoko Kirmanto (kedua kiri), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji (kanan) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri Maliki Heru Santoso (kiri) berjabat tangan usai menggelar perjanjian kerja sama sektor kehutanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/10). Kerja sama pencegahan korupsi antara KPK dan beberapa kementerian itu diharapkan dapat mengatasi masalah korupsi dan potensi konflik yang diakibatkan kesalahan pengelolaan hutan di Indonesia.

Permasalahan Hutan Jadi Sorotan KPK

JAKARTA - Pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permasalahan hutan di Indonesia yang hingga kini belum terselasaikan. MoU tersebut ditandatangani Menteri ad Interim Kehutanan Chairul Tanjung, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, dan Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Maliki Heru Santosa. Penandatangan MoU itu dalam rangka meminimalisasi masalah hutan di Indonesia. Sebab, belakangan hutan yang ada banyak bersengketa dan beralih dari

fungsinya. "Ini bagian dari MoU yang dilaksanakan 12 kementerian yang lalu pada Maret 2013, menyangkut tata kelola kawasan hutan di Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantornya, Jumat (17/ 10). Dalam kesempatan itu, CT sapaan akrab Charul Tanjung mengatakan acara ini diinisiasi oleh KPK. Sebagai lembaga yang terkait, pihaknya akan mendukung hal itu. "(KPK) Yang melihat banyak sekali permasalahan yang timbul terkait dengan masalah hutan ini," ujar CT. Selanjutnya, CT mengungkapkan nota kesepahaman itu diundangkan. Sehingga nota terse-

but akan menjadi peraturan yang mengikat. "Bukan hanya peraturan bersama," kata dia. CT mengamini hutan di Inonesia banyak yang mengalami kerusakan. Langkah ini dinilai tepat dan harus dapat dukungan masyarakat serta pemerintah. "Misalnya membangun jalan melalui hutan, bendungan ada kawasan hutan di dalamnya," kata dia. Kemudian, lanjut Chairul, juga ada permasalahahan yang berkaitan dengan masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat sudah menetap di suatu kawasan akan tetapi tidak mendapat haknya. Nota kesepahaman ini juga mencegah terjadinya korupsi. "Karena masalahnya, mereka

tinggal di map yang masuk kawasan hutan," ujar dia. Sementara Hendarman mengapresiasi KPK yang mempunyai inisiatif untuk menandatangani nota kesepahaman. Ia mengucapkan penandatangan dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan terkait permasalahan hutan. Misalnya saja mengenai legalisasi aset. "Jangan sampai terjadi pemetaan hak guna bangunan, Hak guna usaha berada di kawasan hutan. Intinya mencegah terjadinya konflik dalam suatu kawasan," kata Hendarman. Sementara Djoko mengungkapkan, PU akan menindaklanjuti nota kesepakatan itu. Sebab, PU memiliki tanggung jawab terkait

dengan persoalan tata ruang nasional. "Di dalam peraturan itu, sambil menunggu rencana tata ruang yang final, apa yang diputuskan di keputusan bersama ini bisa diimplementasikan supaya pembangunan lebih cepat," ujar Djoko. Begitu juga dengan Maliki mengapresiasi peraturan bersama yang sudah diteken hari ini. Ia menilai peraturan itu sebagai kebijakan yang sangat baik dan diharapkan bisa meminimalisasi konflik tumpang tindih di kawasan hutan. "Meminta mempercepat pembangunan daerah terhadap masyarakat yang terkena dampak dan konflik dalam pembangunan kawasan hutan," kata Maliki. (BBS)

KPK Selidiki Rekam Jejak Calon Menteri Jokowi - JK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima nama-nama calon menteri di Kabinet pimpinan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Nama-nama calon menteri tersebut selanjutnya akan ditelusuri, diselidiki dan didalami rekam jejaknya oleh KPK. "Tidak etis memberikan namanama calon menteri itu. Dan bukan konsumsi KPK untuk menyampaikan ke publik. Kan nanti akan diumumkan sendiri oleh presiden," papar Ketua KPK Abraham Samad usai acara pelantikan Johan Budi SP sebagai Deputi Pencegahan di kantor KPK,Jumat (17/10). Abraham mengaku belum melihat nama-nama calon menteri. "Kita tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang bukan di

luar Presiden. Wakil presiden, tim transisi, kita tidak akan memberitahukan. Kita hanya ingin memberitahu tentang track record calon menteri itu kepada Jokowi," tambah Abraham. Nama-nama calon Kabinet itu, lanjut Abraham, diterima dari Tim Transisi presiden terpilih pada Jumat (17/10). KPK hanya membutuhkan waktu selama satu hingga dua hari untuk melakukan penelusuran rekam jejak para calon menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas penelusuran jejak rekam calon menteri tidak butuh waktu lama, mengingat KPK sudah memiliki data-data yang otentik. "Kita kan sudah ada data, sehari aja cukup (penelusuran)," ujar Busyro.

Ketua Tim Transisi, Rini Mariani Soemarno bersama Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menyerahkan namanama calon menteri ke KPK. "Saya tidak tahu apa isi dokumen, tapi betul dokumen berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap namanama calon menteri, sudah disampaikan tapi saya tidak tahu hasilnya, dan berapa jumlahnya,"kata Hasto di gedung KPK Jakarta. Hasto bersama Rini Soemarno ditugaskan secara khusus Jokowi sebagai presiden terpilih, sebagai kurir untuk menyerahkan dokumen ke KPK. "Dokumen telah diterima dengan baik oleh jurus bicara KPK bersama tim dari KPK, dan akan

ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK," papar Hasto juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dilanjutkan, penyerahan nama tersebut dilakukan pada Jumat siang karena Jokowi harus menjalankan ibadah shalat Jumat terlebih dulu.Presiden dan Wapres terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla memang belum mengumumkan nama-nama menteri yang rencananya mengisi 34 pos Kementerian. Jokowi mengatakan nama-nama calon pembantunya dan postur kabinetnya akan diumumkan pasca pelantikan pada 20 Oktober 2014 mendatang. Jokowi juga menjanjikan bahwa kursi menteri akan diduduki mayoritas oleh kalangan profe-

sional. Meskipun, tak menampik bahwa profesional juga bisa berasal dari partai politik (parpol), yaitu 18 posisi untuk profesional dan 16 untuk parpol. Terkait postur kabinet, dari informasi beredar bahwa mantan Wali Kota Solo itu akan membuat empat Kementerian Koordinator (Kemko) dan 33 kementrian. Sementara itu, dalam proses seleksi calon menterinya, Jokowi juga pernah mengatakan akan melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Jokowi, KPK dan PPATK dilibatkan untuk memberikan jaminan kepada rakyat bahwa menterinya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara profesional maupun moral. (ENDY)

DIDUGA TERKAIT SEJUMLAH KASUS KORUPSI

Tudingan Tak Mengenakkan Putra Bungsu Presiden SBY Terus Mencuat JAKARTA - Tudingan penyebutan nama Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, kian mencuat. Putrabungsu Presiden SBY disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kegiatan hulu minyak dan gas dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandhini. Juga kasus dugaan aliran dana korupsi untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Bahkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin membongkar penerimaan sejumlah uang yang diterima Ibas. Dalam proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Ibas dituding menerima uang

sekitar USD 200 ribu "Ibas yang kini menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR, disebut bersama PT Saipem Indonesia banyak memperoleh proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas)," kata Nazaruddin di kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/10). Nazaruddin juga menyebut Sutan Bhatoegana - politisi Partai

Demokrat dan mantan Ketua Komisi VII DPR, pernah dimarahi Ibas lantaran berebut proyek di SKK Migas. "Saya tidak pernah bicara bohong. Yang pasti mas Ibas itu banyak main proyek, banyak terima anggaran dari mana-mana dan saya akan jelaskan detail kepada penyidik KPK , terutama perihal keuntungan sebesar USD 150 juta yang diterima PT Saipem

dari proyek SKK Migas," lontar Nazaruddin. Ditambahkan, Ibas menerima uang disejumlah tempat di antaranya di ruangan dia di Gedung DPR, dan di kawasan Ciasem. Mantan anggota DPR ini juga mengaku pernah diperintah Ibas untuk mengambil uang dari Menteri ESDM sebelum Jero Wacik. "Ada juga saya suruh ngambil duit untuk kas DPP, jadi banyak. Nanti banyak proyek, banyak penerimaan," ucap Nazar. Tudingan serupa juga disampaikan pengacara Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution mengatakan, bahwa kliennya akan membuka peran semua pihak yang terlibat dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Dugaan aliran dana korupsi untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010 menjadi salah satu fokus penyidikan KPK dalam kasus

dugaan gratifikasi Hambalang. "Saat ini belum semua. Tapi nama Ibas sudah disebut. Peran Ibas yang diungkapkan Anas kepada tim penyidik KPK berkaitan dengan Kongres Partai Demokrat 2010 yang berlangsung di Bandung tersebut. Dalam kongres itu, Ibas bertindak sebagai steering committee," kata Buyung di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pekan lalu. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menjelaskan tudingan Nazaruddin perlu didalami kebenarannya. "Itu kan baru tahapan pernyataan.Perlu dibuatkan satu rangkaian, dijadikan pegangan dlm hukum. Kan harus didalami benarkah pemberian itu. Kalau benar apakah sudah jadi bukti berdiri sendiri, kan belum," ujar Busyro melalui pesan singkat, Jumat (17/ 10). (ENDY)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

SUMUT/ACEH

Pertama di Indonesia

Sekda Luncurkan Grand Design Pembangunan Kependudukan MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) meluncurkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2035, Selasa (14/10). Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi pertama di Indonesia yang mewujukan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 18 September Tahun 2014. Launching sekaligus sosialisasi GDPK Provsu 2011-2035 dilakukan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH di Aula Martabe Kantor Gubsu. Acara tersebut juga dihadiri Deputi Pengendalian Kependudukan BKKBN DR Wendy Hartanto MA, Kepala Perwakilan BKKBN Provsu Drg Widwiono MKes, Ketua Koalisi Kependudukan Sumut Heru Santosa, bupati/walikota seSumatera Utara yang didampingi asisten bidang pemerintahan, Kepala Bappeda, kepala dinas, dan kepala badan kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabu-

paten/kota, para asisten provinsi, dan Kepala SKPD Provsu. Dengan peluncuran GDPK dimaksud, Sekdaprovsu meminta pemkab/pemko menggunakannya sebagai panduan dalam penyusunan GDPK kabupupaten/kota masing-masing. "Saya minta agar Grand Design Pembangunan Kependudukan Sumut sebagai panduan dalam penyusunan grand design pembangunan kependudukan di kabupaten/kota masing-masing," tegas Sekdaprovsu saat membacakan pidato sambutan Gubsu. Selanjutnya, Sekdaprovsu juga meminta penguatan koordinasi dan sinkronisasi yang terintegrasi antar lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan kependudukan. Dengan demikian optimalisasi pencapaian tujuan di bidang kependudukan dapat diwujudkan dengan berpedoman kepada Grand Design Pembangunan Kependudukan. "GDPK ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk keterpaduan pembangunan kependudukan di Sumatera Utara," ujar Sekdaprovsu. Sementara itu, Deputi Pengendalian Kependudukan DR Wendy

Hartanto MA mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah propinsi pertama di Indonesia yang telah mewujudkan Grand Design Pembangunan Kependudukan hal ini dengan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 18 September Tahun 2014. "Banyak telah membuat grand design di bidang kependudukan tetapi di Provinsi Sumatera Utara yang membuat grand design yang lengkap yaitu grand design pembangunan kependudukan," ujar Wendy. Dikatakannya, Grand Design Pembangunan Kependudukan ada lima macam yaitu, grand design pengendalian penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, kesejahteraan keluarga, dan data dan informasi kependudukan. Sehingga grand design pembangunan kependudukan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena antara satu dengan yang lainnya berhubungan erat. "Sumut telah mensinerjikan lima grand design yang ada," bebernya. Grand design ini, lanjutnya, dibuat jangka panjang sangat penting mengingat perkembangan penduduk yang sangat pesat pertumbuhannya sehingga diperlukan

perencanaan sejak awal. Grand design kependudukan ini menurutnya perlu ditindaklanjuti dengan membuat grand design di kabupaten/kota. Karena permasalahanpermasalahan di kabupaten kota berbeda. "Oleh karenanya bupati/walikota di Sumatera Utara agar menyusun grand design pembangunan kependudukan di daerahnya masing-masing dengan melibatkan semua stakeholder dan SKPD untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab," kata Wendy. Pembangunan mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara berkelanjutan. Hal ini bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pelaksanaan kegiatan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara, menurut Gubsu memiliki makna yang sangat penting selain sebagai upaya menyatukan visi dan misi program dan kegiatan pembangu-

nan, khususnya pembangunan yang berwawasan kependudukan di Provinsi Sumatera Utara, juga karena penduduk sebagai sasaran dan objek pembangunan. Oleh karenanya perlu penyelarasan lintas sektoral, lintas program dan dan lintas daerah perlu menyatukan visi dan misi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam skala kedaerahan ada dua aspek penting yaitu perubahan kewenangan pemerintahan daerah (otonomi daerah) yang menuntut adanya pemahaman dan komitmen pentingnya pembangunan kependudukan berkelanjutan dari pimpinan daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyusun, melaksanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan kependudukan. "Untuk mengatasi persoalan tersebut maka sudah sewajarnya daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota merumuskan acauan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, yaitu dari sisi kebijakan umum dalam bentuk GDPK Tahun 2011-2035," ujarnya. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain di-

Tahun ke Tahun Produktifitas Kebun Silau Dunia tak Optimal SILAU DUNIA - Tanaman karet secara umum banyak mengalami tantangan tak luput juga di PTPN 3 seperti Kebun Silau Dunia. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga produktifitas Kebun Silau Dunia dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai hasil yang ovtimal dan prima. Demikian sambutan Manajer Kebun Silau Dunia Ir Edison Tigor Simamora di hadapan Manajer Distrik Serdang 1 (Dser-1) Ir Dani Fitria, Ir Zulkarnaen (Kabid Tanaman), dan Safriadi Siregar SE (Kabid Keuangan), Kamis (16/10), dalam acara tanam perdana karet (TU 2014) seluas 307 hektar di Afdeling 3, 6, dan 7 yang dipusatkan di Afdeling 7. Acara tersebut dihadiri askep, para asisten, mandor, pengurus IKBI, BKAI-BKAK, Sp-Bun, dan Parluhutan Simarmata dari pihak rekanan dari PT Claresta Diamanta Pratama serta pihak rekanan dari CV Kirana Pratama. Lebih jauh dikatakan ET Simamora, penyebab tidak optimalnya produksi tersebut karena ditopang struktur

tanaman yang tidak ideal yang menunjukkan lingkungan yang tidak serasi. Secara ilmu pertanian, idealnya tanaman itu secara keseluruhan 16 s/d 20 tanaman belum menghasilkan (TBM), 5 persen tanaman ulang (TU), dan 70 persen tanaman menghasilkan (TM). "Inilah yang menjadi penyebab produksi tidak ideal karena komposisi tanamannya juga tidak ideal. Tanaman ulang yang dilakukan saat ini mencapai luas 307 hektar setara 12 persen dari luas keseluruhan dan jauh dari normalnya," ujar manajer Kebun Silau Dunia. Belum lagi komposisi tanaman tua dan muda yang ada hanya tinggal 56 persen ditambah tanaman belum berproduksi 29 persen menjadi faktor penyebab produksi tidak optimal sebagai akibat dari tidak idealnya pola struktur tanaman. Begitupun, ujar Mamora, hendaknya tanam perdana ini dijadikan sebagai memori yang sangat luar biasa terutama para asisten karena tidak semua asisten mengalami tanam perdana atau

TANAM - Manajer Dser-1 Ir Dani Fitria lakukan tanam perdana disaksikan Manajer Ks-Dun Ir ET Simamora (2 dari kanan), di Afd VII, Kamis (16/10). tanam ulang. "Kita harus optimis semua dapat berjalan sesuai kalender (akhir November) jika semua kita siasati terlebih faktor cuacanya," katanya. Di tempat sama, Manajer Distrik Serdang-1 (Dser-1) Ir Dani Fitria mengingatkan, tugas ke depan lebih berat dan semakin komplek sebab sebagaimana diketahui bersama PTPN 3 akan menjadi

(ARM)

(SBC)

Jangan Bedakan Pendidikan Umum dan Agama MADINA - Pimpinan Pondok Pesantren Subulussalam Kotanopan H Endar Lubis SH mengingatkan Pemkab Madina untuk tidak membeda-bedakan pendidikan umum dan pendidikan agama. Selama ini, pendidikan di Pondok Pesantren sepertinya dianaktirikan, ini terlihat dari kebijakan Pemkab Madina yang memberikan bantuan biaya sekolah dan baju seragam gratis kepada sekolah di bawah dinas pendidikan beberapa waktu lalu, sedangkan yang di bawah kemenag tidak ada. Dikatakannya, pendidikan agama sangat berperan membentuk moralitas generasi masa depan bangsa. Jadi pendidikan pesantren jangan disepelekan, mengingat saat ini moralitas generasi muda semakin menurun, bahkan tidak sedikit yang kurang memahami agamanya sendiri. “Pada prinsipnya lembaga pendidikan itu punya visi dan tujuan yang sama yaitu memberikan pencerdasan bagi generasi bangsa. Yang menjadi kendala saat ini kita melihat bahwa pendidikan agama ini masih tertinggal dan kurang diperhatikan, misalnya sarana pendukung yang masih memprihatinkan begitu juga tenaga pendidik yang kurang,” kata Endar Lubis, Senin (13/10). Dikatakannya, saat ini kondisi lembaga pendidikan keagamaan khususnya di Kabupaten Madina sangat membutuhkan perhatian khusus pemerintah, seperti perbaikan gedung belajar, dan pengadaan mobiler seperti bangku, meja papan tulis dan sebagainya. “Untuk itu harapan kami Pemkab Madina ke depan agar lebih memperhatikan lagi pendidikan keagamaan dan tidak membedakannya dengan pendidikan umum, sebab pendidikan agama dan umum punya tujuan yang sama dalam membentuk karakteristik generasi bangsa, yang berpengetahuan, bermoral, dan berakhlakul karimah. Tidak ada gunanya jika hanya pintar tetapi tidak beradab,” ujarnya. (TH)

DPRD Sergai Sahkan APBD 2015 Rp1 Triliun Lebih

Tak Ada Surat DPP

Penunjukan Henry Jhon Jadi Ketua DPRD Medan Sempat Diragukan MEDAN - Keabsahaan penunjukan DPP PDIP kepada Henry Jhon Hutagalung sebagai Ketua DPRD Medan definitif sempat diragukan. Pasalnya Sekwan Kota Medan Azwarlin Nasution hanya menerima surat dari DPC PDIP Kota Medan yang ditandatangi dirinya sendiri sebagai Ketua DPC PDIP Kota Medan dan Robi Barus sebagai sekretaris tanpa menyertakan lampiran Surat Keputusan DPP PDIP terkait penunjukan dirinya sebagai Ketua DPRD Medan. "Awalnya memang hanya surat dari DPC saja yang saya terima, tapi sore harinya mereka mengantarkan fotocopy SK dari DPP itu karena saya minta agar itu disertakan," sebut Azwarlin kepada wartawan, Selasa (14/10). Seperti diketahui, Hasyim sebelumnya sempat digadanggadangkan sebagai kandidat kuat mengisi kursi Ketua DPRD Medan. Bahkan sempat beredar kabar kalau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri telah merestui Hasyim sebagai Ketua DPRD Medan. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan

Stake Holding (Holding Company) dari semua PTPN. "Hal ini harus kita sikapi dengan arif dan harus leading dan memiliki nilai lebih termasuk dalam hal komposisi tanaman agar secara bertahap bisa ideal. Harus diapresiasi semua pihak sudah berusaha meski hasilnya masih jauh dari target laba rugi yang kita peroleh," katanya. Fitria juga mengingatkan

untuk tidak menyerah dengan keadaan dan cuaca. "Kebun adalah court bisnis kita maka harus dirawat betul tanaman ini. Jangan terlena dengan waktu sebab tanaman karet ini rentan dengan berbagai hal. Terus pertimbangkan kehati-hatian meski kita diburu waktu. Pada akhirnya semua pengorbanan kita bermuara kepada produksi, jadi jangan sampai ada lagi produksi yang terbuang apalagi tidak tergali. Jangan sekedar tanam tapi harus dijaga, dirawat agar tumbuh subur, jagur, dan sehat," katanya. Asisten Afd 3, 6, dan 7 F Dachi, Sudarman, Benar Sembiring secara bergantian memberikan laporan tentang teknis penanaman dan target-target produksi yang akan dicapai dari tanaman kloon PB 340 dan kloon IRR 112 Kwik Stater. Dari ketiganya diperoleh data bahwa untuk luas TU 66 H (Afd 3), 125 H (Afd 6), dan 116 H (Afd 7). Sementara untuk tingkat kehidupan bibit menurut Benar Sembiring 80 persen.

perlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan juga diharapkan dapat sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Provsu, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). "Dalam konteks pelaksanaannya diperlukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kependudukan dengan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan," ujarnya GDPK Provsu dimaksud kata Nurdin telah dituangkan dan diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 18 September 2014 tentang Grand Design Kependudukan Provinsi Sumatera Utara. "Oleh karenanya diminta kepada seluruh SKPD Provsu agar Grand Design Pembangunan Kependudukan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun dokumen rencana strategis dan rencana kerja SKPD.

Hasyim lebih unggul dibandingkan dua kandidat lainnya, yaitu Hasyim telah berpengalaman sebagai anggota dewan dan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPRD Medan. Selain itu, Hasyim juga merupakan peraih suara terbanyak ditingkat internal PDIP pada Pileg DPRD Kota Medan lalu dengan meraih 12 ribu suara. Hanya saja kabar tersebut dimentahkan setelah adanya SK penunjukan Henry Jhon sebagai Ketua DPRD Medan. "Kalau itu saya tidak mau berkomentar. Sebagai loyalis Partai, saya wajib mendukung dan menghormati apapun keputusan partai," ujar Hasyim. Untuk diketahui, sekwan menerima surat dari DPC PDIP terkait penunjukan Henry Jhon sebagai Ketua DPRD Medan pada Senin (13/ 10) kemarin. Sedangkan DPP PDIP melayangkan surat No 5583/IN/DPP/X/2014 terkait pengesahan dan penetapan Hendry Jhon sebagai Ketua DPRD Medan pada Rabu (8/10/ 2014). (MBC)

SEI RAMPAH - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disampaikan Bupati Sergai Ir H Soekirman pada akhir Bulan September lalu, melalui sembilan fraksi di DPRD Sergai dalam sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD H Azmi Yuli Sitorus SH MSP didampingi Wakil Ketua DPRD MY Basrun, Drs Sayuti Nur MPd dan Drs H Abdul Rahim yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Sergai di Sei Rampah, Selasa (14/ 10), akhirnya menerima dan menyetujui menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sergai TA 2015 sebesar Rp1,168 triliun lebih. Dalam sidang paripurna tersebut juga dihadiri Bupati Sergai Ir H Soekirman, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, para anggota dewan, mewakili unsur FKPD Sergai, para kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Sergai serta para jurnalis. Ada pun perincian APBD TA 2015 Kabupaten Sergai terdiri dari pendapatan sebesar Rp1.168. 459.388.168,- meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp72.418.612.620, Dana Perimbangan Rp872.047.695.548,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp223.993.071.000,-.

DISAHKAN - Bupati Sergai Ir H Soekirman disaksikan Ketua DPRD Sergai H Azmi Yuli Sitorus SH MSP menandatangani berita acara hasil persetujuan R-APBD TA. 2015 menjadi APBD TA. 2015 pada sidang paripurna di Gedung DPRD di Sei Rampah, Selasa (14/10). Kemudian untuk pos pembiayaan belanja sebesar Rp1.166.459.388. 168,- meliputi komponen belanja tidak langsung senilai Rp578.683. 884.135,- sedangkan untuk pembiayaan belanja langsung sebesar Rp587.775.504.033,- dan adanya surplus sebesar Rp2 miliar. Usai pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Perda R-APBD TA 2015 tersebut Bupati Sergai Ir H Soekirman mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2015. "Berbagai kritikan dan masukan menjadi spirit bagi Pemkab Sergai untuk berbuat lebih baik dalam menjalankan program-program pembangunan," ujar Bupati

Sergai Ir H Soekirman. Kemudian dipaparkan Bupati Sergai Ir H Soekirman bahwa meningkatnya usulan APBD TA 2015 disebabkan semakin banyaknya program di semua sektor pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Sergai baik secara kuantitatif mau kualitatif. Beberapa titik pembangunan yang masih butuh sentuhan dan ada juga yang harus dibangun dari awal menjadi prioritas pembangunan tahun depan sesuai dengan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama. Menurutnya, dalam dokumen APBD sudah tertuang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ang-

garan di mana di dalamnya berisikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan daerah. "Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, maka sudah selayaknya kita melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah kita tentukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga keterlibatan masingmasing seluruh stakeholder baik pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat sangat diharapkan terutama dalam mengatasi permasalahan dan tantangan," pungkas Bupati Sergai Ir H Soekirman. Selain mengesahkan Ranperda R-APBD TA 2015 menjadi APBD TA 2015, pihak legislatif juga mengesahkan empat ranperda lainnya yakni Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Sergai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sergai Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pembangunan Sergai. Kemudian Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sergai Nomor 33 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Daerah dan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.(ARM)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

SUMUT

Pengamanan di Bawah Kendali Panglima TNI

MURI Siapkan Tiga Rekor Pesta Sambut Presiden Jokowi Pelantikan Jokowi, Prabowo Jangan Tiru Megawati Wasekjen Gerindra Pastikan Prabowo Hadir JAKARTA - Dua kali kalah melawan SBY di Pilpres 2004 dan 2009, dua kali pula Megawati Soekarnoputri absen di pelantikan SBY sebagai presiden. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Andalas, Yuliandre Darwis berharap Prabowo Subianto yang kalah dari Jokowi di Pilpres 2014 lalu, tidak mencontoh Megawati. Prabowo diminta dapat menghadiri pelantikan Jokowi pada 20 Oktober nanti. "Sebagai negarawan, Prabowo harus hadir," kata dia seperti yang dilansir Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online, Kamis (15/10). Jelas Yuliandre, bangsa ini butuh orang yang bijaksana nan berjiawa besar. "Prabowo harus kesatria. Ia harus mengakui Jokowi (sebagai presiden), terlepas nanti 'dihantam' lagi di parlemen," pungkas Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ini. Pastikan Hadir Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo mengatakan bahwa ketua umum partainya akan hadir pada pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, 20 Oktober 2014. Ia memastikan Prabowo akan menghormati undangan yang disampaikan. "Kalau Pak Prabowo sudah dapat undangannya, Pak Prabowo pasti hadirlah," kata Aryo, yang juga keponakan Prabowo, di Jakarta, Kamis (16/10). Aryo membantah kabar Prabowo tidak akan menghadiri pelantikan itu meski mendapat undangan langsung dari pimpinan MPR. Putra sulung Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo itu menjelaskan, bahwa Prabowo adalah sosok yang menghormati kepala negara dan simbol negara. “Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang selalu menghormati presiden sebagai simbol negara, siapa pun orangnya,” katanya. Partai Gerindra, menurutnya, akan berjuang bersama untuk memperjuangkan program pro rakyat. Gerindra hanya akan mengkritik di parlemen bila program pemerintah tidak berpihak pada rakyat.(MBC/VIVA)

JAKARTA - Tiga rekor versi Museum Rekor Indonesia (MURI) akan dikukuhkan dalam agenda Kirab Budaya Rakyat yang digelar para relawan setelah pengambilan sumpah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Senin depan (20/10).

Ketua Muri Jaya Suprana, menjelaskan bahwa ada tiga piagam dari pihaknya yang sudah disiapkan. Pertama, untuk Relawan Jokowi-JK yang menggelar acara syukuran terakbar untuk seorang presiden. Kedua, untuk pelepasan belasan ribu lampion. Dan yang ketiga untuk Joko Widodo (Jokowi) sendiri sebagai presiden pertama yang dianugerahi acara arakarakan terbesar. "Setahu saya, Obama (Presiden Amerika Serikat) pun tidak pernah ada seperti ini," kata Jaya saat

jumpa pers di Warung Daun Cikini, Jakarta, Rabu (15/10). Selain Jaya Suprana, hadir juga perwakilan relawan panitia acara tersebut, mulai dari ketua pelaksana yaitu gitaris Band Slank Abdee Negara, aktris Olga Lidya, Jay Wijayanto, dan para personel Band Slank lainnya. Khusus penerbangan lampion, tambah Jaya, acara tersebut bisa berpotensi memecahkan rekor dunia. Jumlah terbanyak yang pernah tercatat adalah 10 ribu lampion. Sedangkan pada 20 Oktober nanti akan berjumlah 17.480 (sama dengan jumlah pulau di Indonesia). "Cuma, bedanya ini diselenggarakan di beberapa lokasi. Ada 31 lokasi di seluruh Indonesia pukul 19.00 WIB," ujarnya. Acara akan dimulai pukul 13.00 WIB di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sampai Istana Negara. Nantinya, Jokowi dan JK akan diarak menggunakan kereta ken-

Nasdem Kritik Rencana SBY Sambut Jokowi

Lewat Keppres, SBY Ucapkan Terima Kasih untuk Jokowi JAKARTA - Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri Joko Widodo dari jabatan gubernur DKI sudah diserahkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut langsung diserahkan kepada Jokowi dan saat ini suratnya sudah ada di tangan Jokowi. Kata dia, surat tersebut terdiri dari tiga lampiran yang ditujukan untuk Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. "Tadi surat dari Kementrian Dalam Negeri sudah menyampaikan Keppres ke Balai Kota, ada tiga surat lampiran dan Pak Presiden SBY di situ juga tertera mengucapkan terima kasih kepada pak Jokowi," kata Heru di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/10). Disampaikan Heru, dalam Surat Keputusan Presiden

(Keppres) Nomor 98/T/2014 tentang Persetujuan Pengunduran Diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta, tertera juga Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. "Surat itu, terhitung sejak dikeluarkanya berarti 16 Oktober beliau sudah berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta dan Pak Ahok jadi Plt Gubernur DKI Jakarta," tutur dia. Heru menambahkan, kemudian untuk pelantikan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta sendiri biasanya tenggatnya dalam waktu satu bulan. Karena menurut dia, ada mekanisme yang harus dilalui dan itu juga ada kewenangan DPRD. "Kalau tidak salah pelantikannya satu bulan sejak tanggal 16 Oktober. Ya paling tanggal 16 November Beliau (Ahok) harus sudah dilantik menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta," terang dia. (VIVA)

Pendukung Jokowi-JK Sumut Siapkan Nobar Pelantikan MEDAN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan acara nonton bareng (nobar) pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut Budiman Pardamean Nadapdap di Medan, Kamis (16/10), mengatakan, nonton bareng dilaksanakan di Kantor PDI Perjuangan di Jalan Hayam Wuruk Medan, Senin (20/10). Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, PDI Perjuangan Sumut akan menyiapkan panggung hiburan rakyat bagi masyarakat yang bersukacita atas pelantikan tokoh yang sering dipanggil Jokowi itu. "Makanannya yang sederhana dan merakyat saja, seperti kriteria Jokowi yang sederhana dan merakyat," kata Budiman seraya menyebutkan pihaknya menyiapkan makanan berupa pisang rebus dan

kacang rebus untuk acara tersebut. Menurut Budiman, pihaknya tidak pernah mengimbau pendukung Jokowi-JK untuk berkonvoi dalam merayakan pelantikan pasangan yang didukung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI itu. Untuk itu, pendukung Jokowi-JK, terutama dari kalangan relawan, diharapkan dapat merayakan pelantikan tersebut dengan meramaikan acara nonton bareng itu. "Semua boleh datang karena ini kemenangan bersama," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK di Sumut tersebut. Kegiatan nonton bareng juga diselenggarakan Partai NasDem Sumut yang menjadi salah satu unsur pemenangan Jokowi-JK. Dalam kesempatan itu juga dilakukan syukuran secara sederhana yang menghadirkan kader Partai NasDem. (INT)

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Victor Laiskodat, mengkritik rencana penyambutan atas Joko Widodo oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Presiden usai pelantikan 20 Oktober 2014. Menurut Victor, setelah Joko Widodo dilantik, SBY bukan siapa-siapa lagi. “Enggak mungkin, enggak bisa itu, pasti ditolak. Setelah Jokowi dilantik, SBY bukan siapa-siapa lagi. Enggak bisa dia menyambut Jokowi di Istana," ujar Victor di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/10). Ia mengatakan, seharusnya yang menyambut Jokowi adalah Panglima TNI Jenderal Moeldoko, karena ia saat itu adalah panglima tertinggi. Sebelumnya diberitakan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, setelah dilantik akan menuju Bundaran Hotel Indonesia menggunakan mobil. Setelah itu akan diiringi delman ke gerbang barat Gedung Istana Presiden. "Kemudian disambut penghormatan secara militer dan ditemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan akan ada upacara kemiliteran. Setelah upacara selesai, Beliau akan dibawa masuk ke dalam istana dan diperkenalkan dengan pejabat rumah tangga istana," ujar Sutarman. (VIVA)

cana. Kendali Panglima TNI siap membantu Polri dalam pengamanan pelantikan Presiden

dan Wapres terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober nanti.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo mengatakan, khusus di Gedung MPR RI pihaknya akan menurunkan 14 Satuan Setingkat Kompi (SSK). "14 SSK ini termasuk untuk pengamanan VVIP. Di Perlemen ada tiga ring, ring pertama ada Paspampres," kata Agus dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta, Kamis (16/10). Ia menambahakan, khusus VVIP yang melingkupi pengamanan presiden-wapres dan kepala negara sahabat yang hadir, langsung diambil alih oleh Panglima Jenderal TNI Moeldoko. Kemarin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Tedi Lhaksama mengatakan, menjelang pelantikan Jokowi-JK pihaknya akan menyiapkan 55 SSK (5.500 orang). Mereka ditempatkan di Istana, di Gedung Parlemen dan di tempat obyek-obyek vital lainnya. (MBC)

35 Anggota DPRD Dairi Terpilih Dilantik SIDIKALANG - Sebanyak 35 anggota DPRD Dairi Periode 2014-2019 dilantik oleh Ketua PN Sidikalang TOCH Simanjuntak SH MH, dalam paripurna, Senin (13/10), dipimpin Ketua DPRD Delphi Ujung didampingi Wakil Ketua Ir Benpa Hisar Nababan dan Suparto Gultom. Hadir Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Wabup Irwansyah Pasi, Sekda Julius Gurning SSos MSi, Kapolres AKBP Donny Damanik, Dandim 0206 Dairi Letkol Arh Racmady Barungsinang ST, Kajari Sidikalang Pendi Sijabat, para pimpinan SKPD, pimpinan parpol, tokoh agama serta keluarga yang dilantik. Ketua DPRD Dairi Periode 2009-2014 Delphi Masdiana Ujung menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Dairi atas kerjasama yang terjalin selama ini. Kepada masyarakat, pihaknya minta maaf jika belum bisa mengakomodir semua aspirasi untuk membangun daerah itu seraya menitipkan kepada anggota dewan baru bisa melanjutkan perjuangan rakyat ke depan. Sekwan Drs Wesly Manullang membacakan SK Gubsu No. 188.44/69/KPTS/Tahun 2014 tertanggal 22 September 2014 tentang pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019. Ke 35 anggota dewan yang dilantik yakni Nasib Marudur Sihombing, Henny Hasugian, Drs Sobat Maha (Nasdem), Jono Pasi (PKS), Resoalon Lumbangaol SE, Ir Benpa Hisar

LANTIK - Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang TOCH Simanjuntak SH MH sedang mengambil sumpah janji jabatan anggota DPRD Dairi Periode 2014-2019, Senin (13/10). Nababan, Lamhot Edward Munthe, Helvensius Tondang (PDIP), Depriwanto Sitohang ST, Ir Johanson Manik, Ir Nikodemus Situmorang, Sabam Sibarani SSos, Lisbet Lumbantobing, Ivan Herry David Sitorus SH, Rukiatno Nainggolan, Drs Arsenius Marbun MMA, Robianto Barus AMd, Budi Ginting, dan Carles Tamba (Golkar). Lalu Markus H E Sinaga, Rade P Simamora, Robin Lingga BA, Rasiden Damanik SE (Gerindra), Markus WS Purba SE, Harry R Napitupulu SE (Demokrat), Riduan Hasbi Sagala, Agus Ujung SH, Subhan Manik, Carles Ginting (PAN), Togar Simorangkir, Ir Togar Pasaribu, Hadi Swarno Panjaitan SH, Binsar Sinaga SE, Osman Sihombing (Hanura) dan Hendra Jainuddin Sinaga SIP (PKPI). Partai Golkar meraih suara terbanyak (11 kursi) disusul Partai Hanura 5 kursi. Depriwanto

Sitohang ST yang juga putra Bupati Dairi, direkomendasikan Partai Golkar menduduki posisi ketua sementara, sedangkan wakil dijabat Togar Simorangkir dari Partai Hanura. Bupati Dairi dalam sambutannya mengharapkan sinergitas antara eksekutif dengan anggota legislatif yang baru dilantik. Johnny Sitohang mengatakan, untuk memberhasilkan pembangunan harus ada kerjasama yang baik antara birokrasi dengan legislatif. "Karena tanpa itu mustahil pembangunan akan tercapai," katanya seraya mengapresiasi kinerja DPRD sebelumnya yang tidak terpilih kembali. Sedangkan pimpinan sementara, Depriwanto Sitohang juga berharap kerjasama semua pihak baik anggota dewan yang baru dilantik maupun pemerintah sehingga semua persidangan ke depan baik bisa berjalan lancar. (NDK)

Kata-kata Fenomenal Jokowi SEJAK menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kerap mengungkapkan kata-kata yang identik dengan logat Jawa. Ini tidak mengherankan, sebab pria yang akrab disapa Jokowi itu memang lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga Suku Jawa, tepatnya di Kota Solo Jawa Tengah. Sebenarnya tidak ada yang aneh atau bahkan di luar kewajaran dari sejumlah kata yang pernah dilontarkan Jokowi selama menjadi orang nomor satu di Ibu Kota itu. Namun, karena kata-kata yang kerap ditemui di tempat tongkrongan itu diungkapkan seorang publik figur sontak menyedot perhatian masyarakat. Berikut celoteh Jokowi yang pernah dia ungkapkan selama menjadi DKI Jakarta: 1. ENGGAKTAHU Kata ini diungkapakan Jokowi saat dimintai tanggapan 'blusukan' yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Desa Tanjung Pasir, Tangerang. Sebab, selama ini blusukan lebih kental dengan ciri khas kepemimpinan Jokowi sejak menjadi Walikota

Solo hingga merebut kursi DKI 1. “Enggak tahu, enggak mau komentar,” ujar Jokowi, ketika ditanya wartawan. 2. SEBEL DONG Selain kata 'enggak tahu', Jokowi juga sering mengucapkan kata yang mewakili kegeramannya terkait duduk persoalan program tertentu yang belum dia ketahui. Misalnya, ketika ditanya soal pembahasan jalan tol khusus Tanjung PriokCibitung. “Denger aja belum. Tol itu untuk apa. Ndak tahu, denger aja belum. Kamu tanya terus saya gak pernah ngerti, lama-lama sebel dong,” keluh Jokowi. 3. BIASA AJA Kata ini dilontarkan Jokowi

ketika ditanya wartawan pada beberapa kesempatan. Salah satunya saat ditanya perasaannya setelah terpilih menjadi walikota terbaik ke-3 di dunia. “Biasa aja. Bener to biasa aja,” kata Jokowi, dengan nada enteng. 4. ORA MIKIR Memasuki ramainya bursa calon presiden, Jokowi juga menjadi salah satu tokoh yang disebutsebut berpeluang menjadi salah satu kontestan pesta demokrasi nasional lima tahunan, bahkan beberapa bulan menjelang masa pencalonan presiden, nama Jokowi selalu unggul di sejumlah survei. Tetapi, Jokowi lagi-lagi melontarkan kata yang sangat sederhana ketika ditanya

wartawan terkait kesiapannya menuju RI 1. "Ora mikir... Ora mikir... Ora mikir...," katanya, dengan nada santai. "Saya masih ngurus Waduk Pluit, ngurus Kartu Jakarta Sehat, ngurus Kartu Jakarta Pintar, ngurus Tanah Abang, nggak mikir copras-capres," tambah Jokowi, sembari masuk ke mobil. 5.AKU RAPOPO Ini adalah kata terakhir yang cukup fenomenal. Bisa dibilang, kata ini yang mengantarkan kemenangan Jokowi sebagai "penghuni" Istana Merdeka. Kata tersebut dilontarkan Jokowi menanggapi banyaknya serangan terhadapnya dalam beberapa pekan terakhir menjelang pendaftaran calon presiden. Dengan tegas dia mengaku tidak mempermasalahkan seranganserangan tersebut. "Mau nyerang silakan, mau ngejek silakan. Toh, masyarakat sudah bisa menyaring mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mau dukung silakan, mau tidak dukung silakan. Aku rapopo, aku rapopo," kata Jokowi. (VIVA)

KPK POS E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

KRIMINAL

TNI Minta Segera Kembalikan Senpi ACEH TIMUR - Kapendam Iskandar Muda Kolonel Subagio Irianto yang dihubungi Wartawan pekan lalu, tak banyak berkomentar terkait kemunculan Nurdin bin Ismail Amat Alias Din Minimi sambil menenteng senjata dan menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Zikir. Kapendem IM menyatakan masih sependapat seperti disampaikan Danrem 011/LW Kolonel Hipdizah sebelumnya yaitu cara yang dilakukan Nurdin cs adalah ilegal. Kalau memang Nurdin ingin membela masya-

Terkait Tanggul dan Peredaran Narkoba

Warga Desa Stungkit Demo Dewan Langkat

rakat yang kurang mendapat perhatian selama kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir), masih banyak cara lain yang bisa dilakukan, tidak perlu mengorbankan orang lain dengan cara melakukan aksi kriminal. “Jadi saya masih sependapat seperti yang disampaikan Pak Danrem sebelumnya bahwa Din Minimi dan kawan-kawannya diharapkan untuk segera mengembalikan senjata api (senpi) ke polisi atau ke TNI,” harap Kapendam. (BSO)

Langsa Lama, serta empat pelajar SMPN9 dan SMPN5 Wi warnet Fatiya, Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama. Bahkan saat ditangkap sebagian mereka kedapatan tengah menghisap rokok. Ketujuh siswa tersebut diboyong menggunakan mobil patroli ke kantor DSI Langsa. DSI menghubungi pihak sekolah dan orang tua masing-masing. Usai dibina dan menandatangani perjanjian, ketujuhnya diserahkan kembali kepada keluarganya. (BSO)

Masyarakat Tiga Kecamatan Paksa Hentikan Aktifitas PT SMGP PANYABUNGAN - Masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Panyabungan Selatan dan Lembah Sorik Marapi melakukan aksi damai dilokasi pembangunan PT. Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Masyarakt juga memaksa alat berat milik perusahaan segera turun dari lokasi dan menghentikan aktivitasnya. Hal itu terjadi Selasa kemarin (14/10). Kita meminta PT.SMGP segera menghentikan aktivitasnya, karena izin usaha Pertambangan pada 5 Oktober 2014 sudah habis. Sesuai UU No. 27 tahun 2003 pasal 35 akan dikenakan pidana, bila masih bekerja tanpa IUP. Kita mendesak bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution segera mencabut seluruh izinnya, yakni IUP PT.SMGP, IUP Eksplorasi dan izin pinjam pakai hutan. Pasalnya selama empat tahun ini PT SMGP banyak melanggar kontrak. Hal itu disampaikan Ketua Forum Masyarakat Sorik Marapi Tan Gozali Nasution. Dijelaskanya, bahwa sudah disepakati antara masyarakat dengan perusahaan, jalan umum akses masyarakat tidak dipakai, pembebasan tanah penuh makelar.“Seharusnya harga tanah sesuai standar nasional, namun yang terjadi jauh dibawah dan ini adalah pembodohon bagi masyarakat,” katanya. Lanjutnya, dana jaminan $10 juta dan jaminan kerja $50 juta perlu dipertanyakan. Sebab sampai saat ini tidak ada di bank daerah. Kita heran mengapa pemerintah masih membiarkan PT.SMGP bekerja, meskipun izinya telah habis. Bahkan banyak desakan dari masya-

STABAT - Keresahan masyarakat Desa Stungkit Kec. Wampu Kabupaten Langkat semangkin meningkat dan mencapai titik mengkhawatirkan. Keresahan itu terkait kondisi pembangunan tanggul (benteng) serta peredaran Narkoba. di masyarakat yang akhirnya memilih untuk datang berunjuk rasa kekantor DPRD Langkat, beberapa waktu yang lalu. Perwakilan pengunjuk rasa dari masyarakat Desa Stungkit Sdr.Sugiono S.Pd, menyampaikan aspirasi antara lain, adanya proyek PU Provinsi yang meninggikan tanggul, tapi membuat lobang yang berakibat jika turun hujan tergenang air sehingga dikhawatirkan benteng bisa jebol. “Sebelum memakan korban warga berharap instansi secepatnya menyelesaikan pembangunan tanggul tersebut,” ujar Sugiono. Sugiono menambahkan jika tidak ada anggarannya, maka agar dapat menggunakan dana tanggap darurat yang mekanismenya dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Langkat. Demi menjaga dan mencegah terjadinya bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, masyarakat Desa Stungkit menya-

SERIUS - Wakil ketua DPRD Langkat Drs.H.Abdul Khair MM, dan jajaran instansi terkait serta para utusan pengunjuk rasa tampak sedang serius membicarakan tentang pembangunan tanggul dan masalah pengedaran Narkoba yang sedang marak-maraknya di Desa Stungkit. takan bersedia membantu secara swadaya khususnya masyarakat Dusun II Desa Stungkit. Yang tidak kalah pentingnya para unjuk rasa juga sangat mengharapkan kepada instansi terkait seperti Kepolisian dan BNN Kabupaten Langkat agar tanggap serta secepatnya memberantas peredaran Narkoba yang telah sangat meresahkan masyarakat desa Stungkit tersebut sugiono dengan tegas. Sebelumnya para perwakilan

pengunjuk rasa diterima oleh wakil ketua DPRD Langkat Drs.H. Abdul Khair MM, diruang pimpinan DPRD dan yang turut hadir dari pihak kepolisan Polres Langkat, perwakilan dari TNI, Kabag Risalah Affan SE, Kabag Hukum H.Zurwansyah,SH, Kabag Umum Drs.Ali Asri dan staf komisi IV serta staf Humas DPRD Langkat Satria. Akhir dari pertemuan tersebut, Abdul Khair mngungkapkan bah-

wa setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Langkat maka pimpinan DPRD Langkat merekomendasikan agar segera secepatnya diadakan rapat pertemuan kepada seluruh dinas instansi terkait diantaranya Dinas PU Provinsi, pihak Kepolisian dan pihak BNN serta lainnya untuk menyelesaikan masalah ini khususnya di Desa Stungkit dan Kabupaten Langkat pada umumnya. (JUL)

Permintaan tak Diakomodir, Ketua Gapoktan Copot Bendahara

WH Kota Langsa Kembali Razia Pelajar Bolos LANGSA - Polisi Wilayatul Hisbah (WH) dan petugas Dinas Syariat Islam (DSI) Langsa, Selasa (14/10) sekira pukul 10.00 WIB kembali melakukan razia terhadap pelajar yang bolos. Saat itu didapati sejumlah pelajar SMP dan SMA yang tengah bermain di warnet dan warkop. Kepala DSI Langsa Drs H Ibrahim Latif MM mengatakan, tujub pelajar ditangkap saat masih memakai seragam sekolah. Mereka yang ditangkap adalah tiga siswa SMKN2 di Warkop Titi Baru, Gampong Baroh, Kecamatan

SUMUT/ACEH

rakat agar Bupati Madina segera mencabut dan tidak memperpanjang segala izin yang dibutuhkan PT.SMGP. Disamping itu gunung sorik marapi merupakan daerah lempengan patahan bumi dengan kepanasan 10.000 derajat selsius dan rawan bahaya. JUga termasuk gunung paling aktif sehingga Bupati Madina tidak punya alasan untuk tidak mencabut izin PT.SMGP yang selalu meresahkan Masyarakat. Camat Puncak Sorik Marapi, Mawardi Hasibuan S.Sos yang dikonfirmasi mengatakan tuntutan masyarakat seharusnya dialamatkan kepada Dinas Pertambangan, bukan di lokasi PT.SMGP. Sebab persoalan izin, itu kewenangan Dinas Pertambangan. Memang benar izin pinjam pakai hutan PT.SMGP telah habis pada 16 September 2014, akan tetapi Dinas Pertambangan telah memberikan rekomendasi untuk kerja sebulan penuh. Atas dasar inilah PT.SMGP terus melakukan aktivitas. Camat mengatakan Bupati Madina dan instansi terkait serta Dinas Pertambangan Provinsi telah berangkat ke Jakarta untuk bertemu Mentri ESDM Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) guna membahas perpanjangan izin PT.SMGP. Pantauan Kpk Pos di lapangan terlihat puluhan masyarakat dari tiga kecamatan berkumpul di Desa Sibanggor Tonga dan melakukan aksi di lokasi PT.SMGP dan sempat terjadi macet selama tiga jam. Para penumpang terpaksa turun dari angkutan dan berjalan kaki karena jalan diblokir massa. Sempat terjadi adu jotos antara massa dengan karyawan PT.SMGP. (TH)

NIAS - Oknum ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Hilizoi Kecamatan Gido Kabupaten Nias, Yaniaro Ndraha, dinilai sangat keterlaluan. Pasalnya ia memecat bendaharanya Mintaria Zebua dan digantikan Martinus Lase. Pernyataan itu dikatakan Mintaria Zebua kepada wartawan di Gunungsitoli kemarin. Mintaria Zebua menyebut Gapoktan Bersama mendapat dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp100 juta, dan dana tersebut dikucurkan kepada kelompok tani sebagai bantuan mengembangkan usaha produktif petani bagi kelompok Bersama. Diakuinya, Gapoktan Bersama

telah menarik dana dari Bank BRI Cabang Gunungsitoli sebesar Rp60 juta pada 4 Juni 2014. Setelah itu pengurus dan anggota Gapoktan Bersama mengadakan pertemuan untuk membelanjakan uang sesuai kebutuhan kelompok. Selanjutnya 16 Juni 2014, ketua kelompok Gapoktan Bersama mendatangi bendahara, tujuannya meminta sisa dana sebesar Rp40 juta, ia yang mengambilnya ke bank. Permintaan itu disertai tawaran akan diberikan Rp2 juta kepada bendahara. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah bendahara. “Itu tidak mungkin ketua, karena belum dimusyawarahkan bersama anggota,” katanya. Meski ditolak, ketua Gapoktan Bersama tidak habis akan dengan mengatakan, tidak apa-apa asalkan bendahara setuju. Tapi lagi-lagi permintaan itu ditolak. Ternyata ketua Gapoktan Bersama bersikeras, dan

meminta bendahara segera menyerahkan buku rekening. “Akibatnya Ketua Gapoktas oknum semakin kepanasan dan mengancam akan melaporkan bendahara kepada polisi,” ujar Mintaria Zebua menirukan ucapan ketua Gapoktan Bersama tersebut. Diduga karena bendahara tidak mau diajak kompromi, lalu ketua Gapoktan Bersama mengundang anggota pada tanggal 16 Agustus 2014 dengan agenda mengganti Mintaria Zebua. Dan pada 18 Agustus 2014, Bendahara Gapoktan Bersama resmi dicopot dan digantikan bendahara baru Martinus Lase. Anehnya, pada 23 September 2014, ketua kelompok Bersama dengan bendahara baru ternyata telah menarik sisa dana dari BRI Cabang Gunungsitoli sebesar Rp40 juta. Padahal buku rekening Gapoktan Bersama bernomor: 0176-01-014717-53-3 masih ditangan Mintaria Zebua.

Padahal sesuai petunjuk yang disampaikan tim PUAP kepada bendahara Mintaria Zebua tertanggal 13 Agustus 2014 bahwa penggantian pengurus maupun anggota harus melalui prosedur. “Namun oknum ketua Gapoktan Bersama justru mengkangkangi juklak dan juknis tersebut,”ujar Mintaria Zebua kesal. Sementara itu informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan oknum ketua Gapoktan Bersama belakangan ini banyak dirudung berbagai kasus tindak pidana, mulai dari dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi yang sedang ditangani Polres Nias. Kasus judi, dan lain-lain. “Besar kemungkinan penggunaan dana Gapoktan Bersama ada dugaan dan indikasi korupsi, sehingga patut ditelusuri aparat penegak hukum,” ucap sumber. Ketua Gapoktan Bersama ketika hendak dihubungi melalui ponselnya sedang tidak aktif. (TIM)

Kasus Demam Berdarah Meningkat di Aceh Tamiang AKSI DAMAI Massa yang menamakan dirinya YBSKMI tampak sedang melakukan aksi damai sambil menggelar spanduk di depan Gedung DPRD Langkat.

YBSKMI Datangi Kantor DPRD dan Polres Langkat STABAT - Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Yayasan Bumi Sejahtera Kemanusiaan Mandiri Indonesia (YBSKMI) mendatangi kantor DPRD dan kantor Polres Langkat menggelar aksi damai dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan kasus pengrusakan yang hingga saat ini belum diproses hukum. Rombongan diterima anggota Dewan komisi I dan komisi II DPRD Langkat Jumari,S dan Sugiono S.Pd, didampingi oleh Sekwan Drs.H.Salman beserta para Kabag dan staf dilingkungan sekretariat DPRD Langkat juga dihadiri pihak kepolisian polres Langkat serta perwakilan dari TNI diruang rapat komisi I DPRD Langkat. Dalam pertemuan tersebut M.Mui salah seorang dari perwakilannya menyampaikan bahwa berhubung kasus pengrusakan terhadap tanaman sa-

wit, semangka dan gubuk masyarakat ini terjadi berlangsung lebih kurang telah dua bulan yang lalu yang dilakukan oleh 5 orang dari pihak Laskar Merah Putih, namun hingga saat ini belum ada kejelasan tindakan hukum yang pasti dari pihak berrwajib, sementara pihak kami telah menyampaikan surat pengaduan ke Polres Langkat, Lalu Polres Langkat melakukan peninjauan kelapangan kemudian diarahkan ke SPK, tapi sampai sekarang ini tidak ada kejelasan. Apa bila tidak ada tindak lanjut yang tegas maka masyarakat akan gentian merusak, Ujar M.Mui. Ngadiso alias Kampret salah seorang dari mereka menambahkan bahwa Gubuk milik sayapun turut dirusak dan saya mohon ditindak lanjuti pak, ucap Kampret. Pada pertemuan berikutnya

diruang rapat kantor Polres Langkat M. Penggabean, selaku Ka.Biro Operasional Reskrim Polres Langkat mengatakan bahwa menurut keterangan pihak Harda Polres Langkat bahwa kasus ini sudah ada Dumasnya (Pengaduan Masyarakat) dan sudah ada dilakukan pertemuan yang menghadiri kedua belah pihak yang berkesimpulan untuk sama-sama menahan diri agar tidak terjadi bentrok fisik karna kepemilikan lahan yang belum jelas. Jika hanya ingin kerusakan tanaman dan gubuknya saja yang diproses secara hukum maka harus dilakukan pelaporan ulang dari pihak masyarakat dan berlaku surut. Dan kami siap membantu dan menindak secara hukum apabila hal ini telah terbukti sesuai dengan penyidikan, tegas Penggabean. (JUL)

ACEH TAMIANG - Jumlah penderita demam berdarah (DBD) di Kabupaten Aceh Tamiang hingga September 2015 sudah mencapai 63 kasus, jumlah tersebut meningkat jauh dibanding tahun lalu hanya 22 kasus. Kadis Kesehatan Aceh Tamiang, Dr Fajri didampingi Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan, Jullaman SKM kepada wartawan, Minggu (12/10) mengatakan, selama sembilan bulan dari Januari sampai September jumlah penderita DBD di Tamiang sudah mencapai 63 kasus. “Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah karena curah hujan ke depan masih tinggi,” kata Fajri. Jumlah penderita DBD terbanyak terdapat pada Kecamatan Rantau sebanyak 24 kasus, Kecamatan Karang Baru sebanyak 16 orang. Selanjutnya Sapta Jaya (3), Kejuruan Muda (7), Manyak Payed (2), Kualasimpang (2), Seruway (4), Bendahara (2), Tenggulun (1) dan Sekrak (2). Menurut Kadis Kesehatan Aceh Tamiang, masalah DBD sangat eratnya dengan curah hujan di suatu daerah karena sisa air hujan kadang mengendap didalam barang bekas, jentik nyamuk demam berdarah senang hidup dalam air yang bersih yang tidak tersentuh langsung dengan tanah. “Sebenarnya warga mengetahui dimana nyamuk demam berdarah bersarang. Untuk membasmi nyamuk tersebut warga hanya diminta menjaga 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur barang-barang yang ada endapan air secara rutin seminggu sekali agar tidak ada jentik nyamuk DBD. Ini langkah paling tepat mencegah dan mengantisipasi nyamuk demam berdarah karena kita memutuskan siklus mata rantai penyebaran nyamuk DBD yang lebih dikenal nyamuk Aides aegypti, karena siklus nyamuk ini 10 hari. Sementara foging yang dilakukan bersifat sementara hanya membunuh nyamuk yang besar. Salah satu upaya pencegahan DBD pihaknya dengan melibatkan siswa untuk memantau jentik nyamuk DBD. “Siswa kita latih memantau jentik harapannya mereka melapor pada guru lalu ke Pukesmas atau desa,” tambah Jullaman. (BSO)

KPK POS E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

KRIMINAL

Kodim 0104/Atim Timur Tanam 10.000 Bibit Bakau LANGSA - Kodim 0104/Aceh Timur melakukan penanaman 10.000 batang bibit bakau di Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Selasa (14/ 10). Penanaman perdana dihadiri Walikota Langsa Usman Abdullah SE, Kasdim 0104/Aceh Timur Mayor Inf Rahmat dan sejumlah kepala SKPK. Kasdim 0104/Aceh Timur Mayor Inf Rahmat menyampaikan, penanaman 10. 000 bibit bakau ini merupakan program serbuan teritorial. "Karena ini program teritorial maka ke depan kami akan lebih galakkan lagi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," katanya. Sementara tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk mengantisipasi terjadinya erosi di tepi laut. Selain itu sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, karena pohon bakau banyak manfaatya, salah satunya bisa dijadikan obat-obatan. "Program seperti ini telah dilakukan Presiden RI pada tahun 2013, sehingga tidak ada salahnya kita juga mengikuti program tersebut," sambungnya. Menurutnya, gundulnya hutan bakau di daerah itu bukan semata-mata disebabkan penebangan yang dilakukan oknum-oknum tertentu, tapi juga dikarenakan bencana tsunami beberapa tahun lalu. "Mudah-mudahan penanaman ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun diminta kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kuala Langsa untuk menjaga hutan mangrove yang ada," harapnya. Walikota Langsa Usman Abdullah menyambut baik langkah yang dilakukan Kodim 0104/Aceh Timur dalam rangka penghijauan kembali hutan-hutan yang telah gundul. "Hakikat cinta kepada Tanah Air adalah peduli terhadap lingkungan, jadi bukan semata-mata memperingati harihari besar. Selain itu, peduli terhadap lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Selama ini fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap lingkungan sudah mulai berkurang, ini ditandai dengan tidak pedulinya lagi masyarakat terhadap illegal logging," paparnya. (BSO)

SUMUT/ACEH

Hutan Lae Hole Dirambah

BBKSDA : Ancam Ekosistem dan Margasatwa Danau Sicike-Cike SIDIKALANG - Sedikitnya 22 hektare hutan di Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Dairi, diduga dirambah oleh oknum Kepala Desa setempat berinisial HS. Dari dalam hutan ribuan batang kayu gelondongan sudah berhasil dikeluarkan dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berat. Informasi dikumpulkan Kamis (16/10) di lokasi eksploitasi hutan dimaksud dari dua orang mengaku pekerja (tukang masak) ditemui di salahsatu gubuk (camp) berinisial FS (20) dan BS (24). Keduanya menyebutkan, pembalakan hutan dilakukan guna pembukaan lahan pertanian untuk ditanami jeruk. Keduannya mengaku warga Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Mereka disuruh bekerja oleh KS pemilik alat berat warga Parlilitan yang disewa oknum Kepala Desa. Mereka menjelaskan, aktivitas perambahan hutan sudah berlangsung selama tiga minggu. Dilokasi, 1 unit alat berat serta 2 unit mesin chainsaw (pemotong kayu). Pengamatan di lokasi, Kamis (16/10) ratusan batang kayu gelondongan ditumpuk rapi. Sementara, dari dalam hutan suara mesin chain saw masih terdengar meraung-raung menumbang berbagai jenis dan ukuran kayu bersama alat berat untuk membabat hutan tersebut

DIDUGA DIRAMBAH - Terlihat ribuan batang kayu gelondongan yang diduga dirambah di hutan Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Dairi. Menurut sejumlah pekerja, kayu tersebut diantar ke salah satu kilang papan berlokasi di jalan Panji Siburabura, Kelurahan Batang Beruh, Sidikalang. Menurut sumber itu, gelondongan kayu dibawa ke salah satu somel (kilang papan) beralamat di jalan Panji Siburabura, Kelurahan Batang Beruh, Sidikalang.“Sudah 11 truk kayu gelondongan dibawa kesana,” katannya. Diduga, oknum Kepala desa Lae Hole bekerjasama dengan pengusaha asal Tanah Karo bermarga Sagala. “Kayu yang ditumbang diangkut pada malam hari,” sebut keduanya. Kepala seksi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) wilayah I Sidikalang, Olo Simbolon, dikonfirmasi Kamis (16/10) menyebutkan, sangat menyeyangkan kejadian itu. Meskipun bukan wewe-

nangnnya untuk menghentikan perambahan hutan, tetapi melihat kondisi kerusakan hutan sangat mengancam ekosistem di wilayah itu. Terutama untuk sumber air bagi masyarakat. Disamping itu, kata Simbolon, diduga perambahan mengancam kelangsungan sejumlah margasatwa di lokasi Danau maupun hutan lindung Sicike-cike Sebab, kata Olo Simbolon, lokasi penebangan hutan kayu itu berbatasan langsung dengan wilayah Taman Wisata Alam Sicike-Cike, merupakan tanggungjawab mereka, selama ini luasnya lebih kurang sekitar 575 hektare. “Di taman wisata tersebut masih terdapat hewan dilindungi seperti harimau, be-

ruang, burung rangkong, kambing hutan, terenggiling, landak serta ribuan mentok rambe,” ungkapnya Ia menyebutkan, lokasi ini memang masih di luar TWA Sicike-cike, tetapi sangat berdampak buruk jika terus dibiarkan. Mendengar suara mesin chainsaw sajapun satwa yang dilindungi itu pasti takut atau stress. Sebab merasa terancam habitatnya. Untuk pengawasannya merupakan tanggungjawab Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi. Meskipun demikian, kita tidak mungkin menutup mata dengan kondisi ini dan sudah berulangkali kita sampaikan kepada Dishut Dairi. “Kalau tindakan, itu terserah mereka karena ba-

Polsek Patumbak Amankan Dua Ton Solar Ilegal

OPERASI RUTIN - Kanit Patroli Satlantas Polres Dairi, Aiptu Mehammed Surbakti, sedang memeriksa kelengkapan dokumen salahsatu pegendara sepeda motor saat melakukan operasi rutin, Kamis 16 Oktober 2014.

Polres Dairi Laukan Operasi Rutin

Banyak Ditemukan Kendaraan Bodong SIDIKALANG - Satuan lalulintas (Satlantas) Polres Dairi terus menggiatkan dan meningkatkan operasi rutin kendaraan bermotor. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kesadaran tertib berlalulintas kepada masyarakat dan menekan tingkat pelanggaran berlalulintas, yang sangat berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Selain itu operasi juga dimaksudkan untuk meminimalisir tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor yang belakangan marak terjadi. Petugas melakukan pemeriksaan atribut kendaraan dan kelengkapan keselamatan berkendara seperti STNK, SIM, helm, kaca spion dan kelengkapan lainnya. Hal tersebut dikatakan Kanit Patroli Polres Dairi Aiptu Mehammed Surbakti, saat ditemui di lokasi razia di jalan Pahlawan Panji Sibura-Bura Kamis (16/10)

Disebutkan, razia akan terus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas, kecelakaan dan mempersempit ruang gerak pengguna kendaraan “bodong”. Bukan tidak, mungkin kendaraan yang digunakan diperoleh dari hasil kejahatan. Selain itu, Satlantas juga akan terus menjaring kendaraan menggunakan knalpot blong yang sangat meresahkan masyarakat. Utamanya yang bermukin disepanjang jalan raya. “Kita akan terus menjaring pengguna kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan Knalpot blong untuk memberi kenyamanan bagi warga,” kata Surbakti Sasaran lainnya dalam razia rutin yang digelar adalah mobil angkutan barang yang tidak sesuai fungsi seperti mengangkut orang dibelakang. Sebab hal itu berpotensi mengancam keselamatan manusia.

Dikatakan, sebelumnya Satlantas Polres Dairi sudah menyebarkan himbauan kepada pengusaha dan pemilik mobil angkutan barang di Dairi, agar tidak mengangkut penumpang dibagian belakang. Jika masih ada ditemukan, maka akan tindakan langsung (Tilang) Meski tidak merinci jumlahnya, Namun Surbakti menyebut selama operasi rutin digelar, sudah banyak pengendara yang ditindak, termasuk kendaraan bodong yang disita. Operasi dilakukan untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna lalulintas, tidak ada niat sedikitpun untuk mengganggu dan menunda perjalanan masyarakat. “Semua kita lakukan untuk menertibkan karena dengan budaya tertib berlalulintas, keselamatan di jalan raya akan lebih terjamin,” kata Surbakti. (NDK)

MEDAN – Unit Reskrim Polsek Patumbak mengamankan 2 ton minyak solar ilegal yang disimpan di dalam mobil tangki Mitsubishi L300 BK 1561 GS yang telah dimodifikasi di SPBU di Jalan Pertahanan, Dusun I, Desa Patumbak Dalam, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang. Selain itu, polisi mengamankan tiga sopir dan kernet dan tiga karyawan SPBU. Untuk peroses lebih lanjut, para tersangka diboyong ke Mapolsek Patumbak. Informasi yang dihimpun, Rabu (15/10) menyebutkan, terbongkarnya kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat. Pengusaha SPBU yang diketahui bernama Jojo Purba ini menjual solar bersubsidi kepada pengecer dengan cara diangkut dengan mobil yang disulap menjadi tabung dan mampu menampung 2 ton minyak. Mendapat laporan itu, pihaknya lalu melakukan penyidikan dan menyetop mobil tersebut.

gian kewenangannya,” sebut Olo Simbolon Tetapi, pengrusakan hutan tersebut dipastikan akan berdampak luas, seperti ancaman kekeringan bagi areal persawahan dibagian hilir. Di antaranya persawahan di Lae Hole, Huta Buntul dan daerah Bangun sekitarnya. Kawasan tersebut merupakan bagian dari sumber air minum untuk masyarakat hingga ke Kota Sidikalang. Ia mengatakan, kalau mengeksploitasi hutan banyak yang harus dipertimbangkan, di antaranya dokumen izin pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM). “Kemudian Amdal dari lingkungan hidup, uji teknis dari badan pertanahan nasional (BPN), jika kawasan masuk dalam areal penggunaan lain (APL),” sebut Simbolon Kepala Desa Lae Hole SS saat hendak dikonfirmasi di rumahnya tidak berhasil. Menurut sejumlah orang yang ada di rumahnya, Kepala Desa sedang ada urusan di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan baru pulang Sabtu mendatang. Sementara saat nomor ponselnya diminta, mereka mengaku tidak tahu. Kepala Dinas Kehutanan Dairi, Naek Kaloko, saat dikonfirmasi Kamis (16/10) melalui sambungan telepon, mengaku penebangan hutan sudah ada izin. Dengan sedikit tergesa-gesa Kaloko mengatakan, hutan itu masuk kawasan APL. “Detailnnya silahkan wartawan tanyakan langsung ke Kabid Kehutanan mengenai itu,” sebut Kaloko. (TIM)

Kaca Mobil Pecah

Saat diperiksa, mobil tersebut berisi tabung terbuat dari besi yang berisikan minyak solar selundupan. "Cara kerja yang dilakukan tersangka terkesan rapi dan tertata. Para tersangka menggunakan mobil Mistsubishi jenis L300 yang tempat duduknya dihilangkan dan disulap menjadi sebuah tabung besar terbuat dari baja yang disudah dimodifikasi. Tabung tersebut berada tepat dibelakang bangku sopir yang sudah sudah dimodif lengkap dengan alat penyedotnya," ujar Kanitreskrim Polsek Patumbak Iptu I Kadek Harry. Dikatakannya, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. "Kita juga masih menunggu keterangan dari pihak BP Migas di Jakarta terkait kasus ini. Untuk para tersangka akan kita jerat dengan Pasal 55 dan Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001," jelasnya.

Warga Ini Akan Tuntut Pemko Medan MEDAN - Pemko Medan atau Dinas Pertamanan Kota Medan dinilai lamban dalam mengambil tindakan terkait banyaknya pohon tua yang berada dipinggiran jalan. Pohon tua yang dikhawatirkan jika rantingnya patah atau jatuh ini dapat menimpa kendaraan dibawahnya apabila hujan deras turun mengguyur Kota Medan. Apesnya, apa yang dikhawatirkan tersebut terjadi Kamis sore (16/10) kemarin sekira pukul 15.00 WIB. Pohon mahoni yang ada di Jl.RA Kartini menimpa mobil Syafrizal, warga Jl.Garu I Kel.Harjosari I, Kec.Medan Amplas. Syafrizal menuturkan, saat ia beserta keluarganya sedang melintas di jalan tersebut kondisi cuaca tengah hujan lebat disertai angin kencang. Akibatnya ranting dan dahan pohon berjatuhan dan menimpa minibus Xenia miliknya dengan nomor polisi BK 1317 GL sehingga kaca depan retak sehingga mau pecah. "Pas kami lewat ranting pohon berjatuhan dan menimpa mobil kami. Untung gak ada korban jiwa bang," ungkapnya Jum'at (17/10/). Rizal berharap agar kiranya Pemko Medan atau Dinas Pertamanan mengambil tindakan atas peristiwa yang kerap terjadi setiap hujan deras turun.

(INT)

Pemicu Pembantaian Satu Keluarga Diduga Karena Sepeda Motor MEDAN - Sementara itu informasi berkembang menyebutkan perampokan dan penganiayaan itu diduga dipicu masalah sepele. Warga Jalan Tempuling, Medan yang bunuh diri dengan cara gantung diri usai melakukan aksinya, diduga tidak senang lantaran sepeda motor yang dipinjam tak kunjung dipulangkan. “Sejak Rabu (15/10) malam pelaku sudah di rumah korban untuk mengantar rantangan. Sepeda motor Vixion miliknya rusak dan hendak diperbaiki," jelas seorang warga, Mulyono, Kamis (16/10). Selanjutnya, pelaku meminjam sepeda motor Honda Vario kakak iparnya, Desvia Wardani. Saat dipinjam, sepeda motor tersebut malah dipinjam adik ipar pelaku, Riston (24). “Jadi sepeda motor yang dipinjam adik ipar pelaku tak kunjung balik, sementara dia mau pulang," katanya. Pelaku yang kesal, lantas terlibat adu mulut dengan kakak iparnya tersebut. "Disitulah korban Desvia dan Rini dibantai pelaku. Saat korban Riston pulang pada Kamis dinihari juga ikut dibantai. Sepele kali masa-

lahnya," katanya. Dijelaskannya, usai membantai satu keluarga tersebut, ia pun melarikan diri dengan membawa sepeda motor kakak iparnya. "Saya rasa karena kalap dia, makanya gantung diri. Lahan kosong lokasi gantung gantung diri pelaku berada di sebelah usaha batu alam kakak iparnya,” katanya. Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia AKP Hendrik Temaluru mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan. "Saat ini kita masih memintai keterangan dari pihak keluarga, untuk mencari motif dari kejadian ini. Untuk pelaku sudah kita evakuasi dari lokasi. Korban yang tewas juga sudah di rumah duka untuk disemayamkan," tandasnya. Sebelumnya pihak Kepolisian yang mendapat kabar adanya kasus pembantaian satu keluarga di Jalan Karya Baru 2 Lingkungan 10 No 8 Kelurahan Helvetia Timur Medan Helvetia, hingga menewaskan satu orang, pihak Polresta Medan dan Polsek Helvetia masih melakukan penyelidikan. Peristiwa perampokan dan penganiayaan yang menyebab-

kan Desvia Wardani (36) tewas serta Riston (24) dan Rini Pronika (16) kritis dibantai Syahrian (30). Sejumlah petugas kepolisian pun menyebar kebeberapa lokasi untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, sejumlah petugas yang dipimpin langsung Wakapolresta Medan AKBP Hondawan Tri Naibaho, mendapatkan pelaku pembantaian Syahrian alias Ijan (30). Ijan ditemukan dalam kondisi tewas gantung diri di pohon waru tepatnya dibelakang tempat kerjanya, pembuatan batu alam Mulia Genteng Beton di Jalan Gatot Subroto Medan. Namun, saat dikonfirmasi wartawan di lokasi itu, tidak seorang petugas pun memberi keterangan. Begitu halnya dengan Petugas Polsek Helvetia yang turun ke rumah duka. Tampak Kanit Reskrim Polsek Helvetia beserta anggotanya memintai keterangan dengan anggota keluarga korban. Tapi, Kanit Reskrim Polsek Helvetia pun tidak ada memberi keterangan kepada sejumlah wartawan. (BBS)

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

SD Negeri 56 Dibobol, Empat Unit Komputer Raib AKSI pencurian kembali beraksi, kali ini para pelaku menggasak 4 unit komputer dari ruang guru di SD Negeri 060856 Jalan Dorowati Lorong Gereja Medan Perjungan, Rabu (15/10). Merasa dirugikan, pihak sekolah pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Timur. Kepala SDN 060856, Wirda (44), saat berada di SPKT Polsekta Medan Timur, menceritakan, aksi pencurian ini baru diketahui saat pihak sekolah akan hendak melakukan proses belajar mengajar. "Tahunya tadi pagi pas mau belajar," akunya. Sejumlah guru sekolah pun terkejut melihat 4 unit komputer serta CPU sudah tidak ada lagi di ruang guru. "Begitu masuk ruang guru, kita lihat sudah enggak ada lagi 4 komputer di dalam ruangan itu," kata Wirda.

Mengetahui komputer di ruangan guru raib, sejumlah guru pun memanggil Wirda. Kemudian kepala sekolah itu memanggil sejumlah penjaga sekolah, sayangnya, saat ditanya, tidak seorang pun yang mengetahui kejadian itu."Tidak ada yang tahu hilangnya komputer itu," pungkas dia lagi. Melihat itu, pihak sekolah pun berusaha untuk berkeliling mengecek. Namun karena tidak ada kemungkinan komputer itu dapat lagi, pihaknya pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Timur. "Kalau saya lihat, pelakunya masuk dari jendela kamar mandi. Karena jendela kamar mandi rusak. Sepertinya pelakunya lebih dari satu orang," ungkap korban.Hingga kini, Wirda masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang SPKT. (INT)

Sekolah Dibobol Pencuri, 20 CPU Hilang KAWANAN pencuri spesialis sekolah kembali beraksi di Sukabumi. Puluhan central processing unit (CPU) dan dua unit monitor LCD yang berada diruang laboratorium SMA 3 kota Sukabumi dijarah kawanan maling. Akibatnya sekolah menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan mencurigai adanya keterlibatan orang dalam kasus pencurian ini. Ruang laboratorium komputer SMA 3 kota Sukabumi, Jawa Barat nampak berantakan. Sebanyak 22 unit central processing system (CPU) dan dua unit monitor LCD yang berada diruang laboratorium komputer ini hilang digondol para pencuri. Para pencuri masuk keruang laboratorium dengan cara merusak jendela yang dilapisi teralis besi. Aksi pencurian di SMA 3 kota Sukabumi ini diketahui pada sore harinya oleh

satpam sekolah bernama Edi. Ia melihat jendela laboratorium sudah dalam keadaan rusak parah. Petugas dari Polsek Cikulir melakukan penyelidikan menduga pencurian berjumlah lebih dari satu orang, masuk melalui laboratorium dengan cara merusak jendelanya. Petugas mencurigai adanya orang dalam yang terlibat dalam aksi pencurian ini karena para pencuri bisa dengan mudah membawa puluhan CPU tanpa seorang pun yang tahu. Selain itu para pencuri juga hanya mengambil CPU yang mempunyai processor pentium 4, sementara dibawah pentium 4 ditinggalkan. Untuk mengungkap kasus ini kepolisian kota Sukabumi memeriksa beberapa orang saksi termasuk penjaga sekolah yang malam itu piket, karena ada kemungkinan adanya orang dalam yang terlibat dalam kasus pencurian ini. (INT)

Aksi Pencurian Digagalkan Guru Komputer JOHNSON Simangunsong (45), tertangkap basah saat hendak melakukan pencurian di sekolah Yayasan RK Budi Mulia, kota Siantar, Jumat (17/ 10). Pratiwi Br Purba, guru komputer yang pertama kali memergoki Johnson, mengatakan aksi pencurian dilakukan di ruang perpustakaan saat jam istirahat. "Saya pertama lagi lewat di depan ruang perpustakaan. Saya curiga. Kok ada orang dewasa gak dikenal. Guru bukan. Gak kenal saya. Saya lihat dia lagi cakar-cakar tas. Saya tanya, 'Kamu siapa?' Terus dia keluar dan jalan cepat, tidak lari memang. Terus saya bilang

sama guru-guru yang lain, terus ditangkap dia rame-rame," katanya. Pelaku sempat gugup saat kepergok. "Pas saya tanya gugup dia. Langsung dijatuhkannya dompet ibu itu," katanya. Pelaku awalnya hendak mengambil dompet milik Punguan Nainggolan (46), bendahara sekolah, warga Lapangan Bola Atas, Gang Kelapa Sawit. "Saya juga jaga perpustakaan. Tadi saya pas mau ngambil teh ke dapur. Anak-anak lagi baca rame-rame. Tiba-tiba udah heboh ada yang ditangkap," kata Punguan. Menurutnya, pelaku belum sempat mengambil apapun dari dalam tas maupun dompetnya. Kartu-kartu identitas, ATM, dikatakannya, tidak ada yang hilang. "Gak palah kuhitung kali, pasnya itu,” ucapnya. (INT)

LIPSUS

Sekolah Jadi Sasaran Maling

Irsal : Polres dan Pemko Harus Tanggap AKSI pencurian yang menimpa sekolah, sangat memprihatinkan. Sekolah sebagai tempat mendidik anak bangsa menjadi lebih baik, ternyata tidak luput dari incaran para maling. Mungkin saja, karena tingkat pengawasan yang tidak terlalu ketat, membuat lembaga pendidikan jadi sasaran empuk. Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Medan dari Fraksi PPP, H. Irsal Fikri, S.Sos mengatakan kasus pencurian terhadap sekolah harusnya menjadi perhatian serius Kapolresta Medan dan Pemko Medan. “Kapolresta Medan sebagai pengendali wilayah di Kota Medan harusnya menjadi aksi pencurian di sekolah tersebut menjadi prioritas untuk diusut tuntas. Sebab, jika sarana dan fasilitas sekolah tidak tersedia, bagaimana kita mau meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan ini,”katanya. Sementara bagi Pemko Medan, kasus pencurian di sekolah tersebut menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan pengamanan di sekolah. Karena sarana dan fasilitis yang dimiliki sekolah adalah asset negara yang harus dijaga dengan baik. “Mungkin sudah saat Pemko Medan menyiapkan CCTV di setiap sekolah yang ada di Kota Medan,” ungkapnya. Termasuk kepada Kadis Pendidikan Kota Medan. Menurut Irsal, Kadis Pendidikan harus melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat. “Setiap sekolah kan memiliki penjaga sekolah, itu harus diefektifkan untuk

menjaga setiap asset sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya,”sebut Irsal yang kini juga menjabat Sekretaris DPC PPP Kota Medan. Sementara itu SMPN 7 yang berada di Jalan Adam Malik, Selasa (14/10) malam harus kehilangan sejumlah properti koleksi milik negara. SMP Negeri 7 dibobol maling dan mengakibatkan hilangnya 3 unit CPU, 1 unit Laptop serta uang kas senilai Rp 1 juta. Diduga pelaku pencurian lebih dari satu orang. Informasi yang dihimpun,

pencurian ini diketahui oleh istri penjaga sekolah SMP Negeri 7, Nur Nasution yang mendengar suara langkah kaki di langit-langit kamar mandi Tata Usaha sekolah itu. "Istri saya yang mengetahui dan bilang ada dengar jejak kaki. Disitu, saya langsung ke ruangan tata usaha untuk memeriksanya dan saya lihat asbesnya sudah dirusak," katanya. Melihat kejadian itu, Nur langsung menghubungi kepala sekolah, Mahmut Rangkuti. "Begitu mengetahui asbes dirusak, saya langsung memanggil

Pencuri Inventaris Sekolah Gunakan Taksi Angkut Hasil Curian MALING ini mungkin terbilang cukup kreatif. Tidak memiliki kendaraan, ditambah postur tubuh yang terbilang kecil, tidak membuat Hadi Pramanto (22) alias Pendek gentar untuk mencuri barang barang di sekolah yang terletak di daerah Tembalang. Dia memanfaatkan jasa taksi untuk mengangkut barang barang hasil curiannya. "Saya pakai taksi," ujar Pendek saat gelar perkara di Polsek Tembalang, Rabu (1/10). Warga Meteseh, Tembalang ini tercatat telah mencuri barang barang elektronik di empat sekolah berbeda di Tembalang. Sebelum beraksi, Pendek mengintai sekolah yang tidak memiliki penjaga di malam hari. Saat malam tiba, pendek masuk ke sekolah itu dengan cara memanjat pagar. Sesampainya di dalam, dia kemudian mencongkel pintu ruang guru dimana banyak terdapat barang elektronik berharga. Bahkan finger absensi juga digasak oleh pria yang bekerja sebagai kuli bangunan ini."Saya tau itu untuk absen, saya ambil saja, siapa tau harganya mahal," kata Pendek. Dia kemudian mengumpulkan barang barang curian seperti speaker portabel, dan elektronik lain, satu per satu di depan sekolah tempatnya mencuri. Setelah itu, dia berjalan menghindari sekolah sambil menelpon taksi. "Kalau supirnya tanya, saya bilang petugas sekolah. Disuruh angkut barang," katanya. Barang barang hasil curian Pendek kemudian di jual kepada warga yang

membutuhkan. Uang hasil curian digunakan Pendek untuk berfoya foya. Kapolsek Tembalang, AKP Priyo Utomo, mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan terkait aksi pencurian di sekolah setiap malam hari. "Ada lima laporan sekolah dibobol, yang hilang barang barang elektronik," kata Priyo. Sementara itu, Johnson mengaku mencuri karena desakan ekonomi keluarga. Masih di lokasi sekolah, ia pun menirukan bagaimana ia hendak melakukan pencurian. "Terdesak, Bang. Anakku lima. Masih kecil semua," katanya, dengan wajah pucat. Namun, tak sulit diterima akal sehat, Johnson masuk ke halaman sekolah dengan mengendarai sepeda motor dan mengaku orangtua siswa yang hendak menjemput anaknya. Sepedamotor Revo-nya dengan nopol BK 3288 WAC pun turut diamankan polisi. Sementara itu, di sekolah Yayasan RK Budi Mulia Siantar diketahui juga pernah terjadi kehilangan sepeda motor sebanyak dua kali. "Seminggu yang lalu kereta murid hilang. Yang pertama kali setahun yang lewat. Kalau pencurian baru kali ini. Itu yang ketahuan. Yang gak ketahuan udah sering. Udah sering di sini hilang duit," ujar salah seorang guru Bahasa Indonesia, di lokasi sekolah. Adanya lapangan sepakbola di halaman sekolah, yang sering dipinjam oleh pihak luar, disinyalir menjadi penyebab seringnya hal-hal yang tak diinginkan terjadi di sekolah tersebut. (BBS)

Wow…Dalam Semalam, Enam Sekolah di Manonjaya Kecurian DALAM kurun waktu hampir bersamaan, Rabu (15/10), enam sekolah di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya kecurian. Para pelaku yang diduga beraksi secara berkomplot, mencuri perangkat komputer serta berbagai alat elektronik lain dari setiap sekolah tersebut. Kapolsek Manonjaya, Gunarto merinci, komplotan pencuri beraksi di SDN Cilangkap 4, SDN Gudang, SDN Pamijahan, SDN Cikareo, SMPN 2 Manonjaya, serta SMPN 3 Manonjaya. Estimasi nilai akumalasi kerugian akibat pencurian mencapai Rp 75 juta. "Pada empat sekolah SD,

tanpa ada penjagaaan, karena penjaga sekolah sedang berada di rumahnya masing-masing. Sementara untuk SMP, memang ada penjagaan di tempat, tetapi personelnya sedang terlelap," tutur Gunarto saat dijumpai di Mapolsek Manonjaya, Rabu (15/10). Pihaknya menerima laporan, pencurian dilakukan sekitar pukul 3.00. Menindaklanjuti pelaporan, jajaran Polsek Manonjaya dan identifikasi Polresta Tasikmalaya melakukan identifikasi tempat kejadian perkara. Dari hasi identifikasi, dalam melakukan aksi, para pelaku mencukil jendela, dan mengergaji gembok pada pintu.

Dilihat dari cara, para pelaku telah terbiasa melakukan aksi pencurian semacam itu. "Kami berupaya optimal mengungkap komplotan pencuri itu. Pindaian sidik jari pelaku sudah didapatkan," tutur dia. Lantaran kerawanan itu, pihaknya mengimbau kepada pihak sekolah untuk meningkatkan pengamanan. Jangan sampai ada celah bagi komplotan pencuri untuk kembali beraksi. Sementara itu, salah satu pihak korban pencurian, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas SMPN 2 Manonjaya, Yadi Supriadi berucap, terdapat tiga personel piket penjaga sekolah. Berdasarkan

kesaksian tiga personel piket itu, sampai pukul 12.00 WIB keadaan masih normal, tidak ada hal mencurigakan. Sementara kasus pencurian alat-alat elektronik juga terjadi di sejumlah sekolah di Sidrap makin marak. Tercatat 10 sekolah SMP dan SLTA jadi korban. Anehnya, tak satupun dari kasus itu yang terungkap. Kabid Pendidikan Dasar Diknas Sidrap, H Syahrul Syam SH, MH mengatakan barang yang dicuri alat praktiknya, seperti komputer dan alat elektronik lainnya. Sekolah yang telah dibobol, SMPN 1 Watang Sidenreng, SMPN 2 Watang

Pulu, SMPN 4 Panca Rijang, SMPN 3 Baranti, SMPN 2 Baranti, SMPN 2 Dua Pitue, SMPN ! dan 2 Kulo dan SMK Ciro-Ciroe serta SMK Sidenrang. Kepala SMPN 3 Baranti, Anwar Pattaneng, SPd mengatakan, kasus pencurian disekolahnya, sudah ketiga kalinya. Namun belum ada terungkap. Ketua LSM Kompleks, Putra Mahliah menilai, lambatnya pengungkapan, karena kurang profesionalnya kepolisian. Memang kejahatan semakin tak terkendali. Tak hanya menyantroni harta pribadi maupun kelompok, pencurian juga menimpa institusi milik negara. (BBS)

Kepala Sekolah. Oleh kepala sekolah lalu menghubungi Polsek Medan Barat," jelasnya. Polsek Medan Barat dan tim Inafis Polresta Medan yang mendapat kabar itu langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan penyisiran.Namun, para pelaku yang mengambil peralatan sekolah sudah keburu kabur bersama barang bawaannya. Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, AKP Simeon saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. "Benar dan korban sudah buat laporan. Kasus ini masih kita lidik," jelasnya. (MH)

Polisi Bentuk Tim Khusus POLRES Kulonprogo membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku tindak pencurian di sekolah. Hal ini dilakukan menyusul semakin maraknya aksi pencurian komputer di sekolahsekolah. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, tiga sekolah di Kulonprogo dibobol sekawanan pencuri. Sebelum aksi pencurian komputer di SMPN 5 Wates, aksi serupa terjadi di SMAN 1 Temon. Pelaku menggasak enam LCD proyektor dan lima unit komputer. Kejadian kedua di SMAN 1 Lendah. Kawanan pencuri membawa 18 unit komputer. Kepala Polres Kulonprogo AKBP Yohanes Setiawan Widjanarko mengatakan, sejak dua kejadian pencurian komputer di dua sekolahan yang lalu, dirinya sudah menegaskan agar jajaran reserse kriminal polres segera mengungkap kasus itu. Namun belum sempat terungkap, aksi serupa kembali terjadi di SMPN 5 Wates. "Ada 10 anggota di tim khusus ini. Masingmasing diambil dari serse dan intel. Tugas khususnya adalah mengungkap kasus pencurian komputer di sekolahan," tegas Yohanes. Yohanes mengungkapkan, kemungkinan besar pelaku pencurian dengan sasaran sekolah merupakan sindikat lintas wilayah. Kapolres Kulonprogo menduga pelaku pencurian yang marak terjadi di Kulonprogo dilakukan oleh sindikat yang sama. "Belum bisa dikatakan sebagai spesialis pencuri komputer sekolahan. Bisa saja mereka mengambil target sekolahan, karena tingkat keamanannya yang kurang ketat dan mudah," paparnya. Selain membentuk tim khusus, pihaknya juga mengimbau agar setiap jajaran di polsek-polsek meningkatkan patroli keamanan, khususnya kawasan sekolah. "Pihak Sekolahan juga harus terus meningkatkan kewaspadaanya, mungkin dengan memasang CCTV atau menambah penjaga sekolahan," ujar Yohanes. Sebelumnya diberitakan, SMPN 5 Wates Kulonprogo di Dusun Tambak,Triharjo, Kecamatan Wates, menjadi sasaran kawanan pencurian hari ini. Aksi pencurian pertama kali diketahui oleh Baryoto yang menjadi satpam sekolah. Seperti biasanya sekitar pukul 06.30 Wib petugas kebersihan sekolah menyabu halaman depan saat itulah dia menemukan casing koputer berada di halaman. Ia lantas melaporkan penemuan itu ke Baryoto. Merasa curiga dengan penemuan tersebut Baryoto lantas mengecek ruang lap komputer dan ternyata jendela lap pun sudah rusak. "Jendela lab rusak, saat saya lihat ke dalam ternyata komputer yang ada di dalam ruangan sudah tidak ada," kata Baryoto. Dari hasil olah TKP diketahui ada 21 unit komputer yang dibawa pencuri. Namun satu unit ditemukan masih tertinggal di kebun belakang sekolah. Kepala SMPN 5 Wates, Wakidi mengatakan, komputer yang hilang merupakan bantuan dari Kemenkominfo dan Kementerian Pendidikan pada tahun 2011. (INT)

KPK POS

ANEKA

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

ITM Berpacu Hasilkan SDM Teknologi MEDAN - Rektor Institut Teknologi (ITM) Prof Ilmi Abdullah M.Sc PhD menegaskan diperlukan sinergisitas antara akademik, pemerintahan dan dunia industri untuk membangun teknologi industri yang maju di Sumatera Utara. “ITM sendiri terus berpacu menghasilkan SDM teknologi yang andal dan siap mengisi dunia industri di Sumatera Utara khususnya. Dengan kata lain ITM terus berperan membangun Sumatera Utara,”ucap Prof Ilmi Abdullah, Kamis (16/10) di kampus Jalan Gedung Arca Medan. Lebih lanjut, Prof Ilmi mengatakan pihaknya sangat bangga dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa ITM yang kreatif dan inovatif merancang mobil irit BBM dan ramah lingkungan, untuk mengikuti IEMC

DI Surabaya. Menurutnya, kemampuan membuat mobil “Jempol” tersebut, juga sangat mendukung transportasi darat yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, agar kendaraan atau transportasi darat itu irit BBM dan ramah lingkungan. Bahkan ke depan kata Rektor ITM, sesuai dengan saran Wagubsu HT Erry Nuradi, ITM agar bisa menciptakan mobil irit BBM dan ramah lingkungan untuk keamanan komplek perumahan. "Ke depan ITM akan merancang mobil yang hemat BBM dan ramah lingkungan untuk masyarakat seperti mobil untuk patroli perumahan, mobil pendukung olahraga golf dan inovasi mobil tersebnut akan ditularkan ke perguruan tinggi lainnga termasuk sekolah - sekolah,” ujar Prof Ilmi Abdullah. (FER)

Pemkab Nias Laksanakan Panen Perdana Padi Sawah NIAS - Pemerintah Kabupaten Nias, melaksanakan panen perdana padi sawah dikelompok tani pelaksana kegiatan Demonstran Farm (DENFARM) yang dipusatkan di desa Hilibadalu Kecamatan Sogaeadu, Rabu (8/10) Bupati Nias Sokhi’atulo laoli,MM dalam arahannya mengatakan, Kabupaten Nias salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam pada sektor pertanian, memiliki lahan cukup luas dan subur namun pengelolaan masih belum optimal karena keterbatasan yang kita miliki seperti SDM petani, sarana pendukung dalam mengelola pertanian yang lebih intensif dan juga kesiapan petani dalam pemanfaatan paket teknologi pertanian yang sudah tersedia masih belum sesuai dengan anjuran. Ujar Bupati Melalui kegiatan Denfarm padi sawah panen perdana yang dilaksanakan ini,

kiranya motifasi kepada seluruh petani sebagi pelaku utama dalam mengelola usaha tani padi sawah untuk lebih giat dalam mengikuti anjuran yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Mulai dari pengolahan tanah yang benar, penanganan benih, pemberian pupuk dan pemeliharaan yang sungguhsungguh sampai penanganan pasca panen Selanjutnya disampaikan Bupati, dengan tidak adanya keserentakan tanam dapat merugikan kita karena siklus hama dan penyakit pada tanaman tidak akan pernah putus Bupati berharap, agar kegiatan yang sudah dimulai ini dapat berkelanjutan dan jangan ada rasa cepat puas dengan hasil yang dicapai dan berupaya untuk lebih baik lagi dan membiasakan diri untuk membangun keswadayaan dalam berusaha tani, katanya. (YAGI)

Bupati Nias Serahkan Alsintan Kepada Kelompok Tani Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM saat menyerahkan Alsintan NIAS - Bupati Nias Drs. Sokhi’atulo Laoli, MM menyerahkan secara simbolis alatalat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani, bertempat di kantor pertanian Kabupaten Nias kecamatan Gido, Rabu (8/10) Adapun Alat-alat dan mesin pertanian tersebut yaitu : Power Tresher sebanyak 20 unit dan Minitiller sebanyak 8 unit Dalam arahannya Bupati menyampaikan, guna menangani dan mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani pada saat ini, maka salah satu wujud kepedulian Pemerintah kabupaten Nias melalui SKPD Dinas pertanian Kabupaten Nias, badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian yaitu pengadaan alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan). Salah satu kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengembangkan usaha tani khusus komoditas padi dan komoditas palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar dan komoditas holtikutura seperti cabe dan sayuran lainnya adalah keterbatasan dan

Wagubsu Tengku Erry Nuradi:

Sumber Daya Air Harus Dikelola Secara Adil MEDAN - Air merupakan unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan yang harus dikelola secara komprehensif, sehingga fungsinya dapat terus terpelihara dengan baik. Untuk itulah, di dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) harus dilaksanakan secara adil dan merata agar setiap individu masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya secara memadai, baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk meningkatkan ekonominya. Demikian yang disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi saat membuka Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Barat Tahun 2014, Selasa malam (14/10) di Hotel Danau Toba Internasional, Medan. Lebih lanjut Wagubsu menegaskan sehubungan dengan hal tersebut, sasaran pembangunan sumber daya air yang akan dicapai di Provinsi Sumut yakni meningkatkan pemenuhan air baik bagi berbagai kepentingan, berkurangnya kerusakan jaringan irigasi, berkurangnya daerah genangan akibat

MEMBUKA - Wagubsu Ir HT Erry Nuradi Msi memukul gong tanda dibukanya Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Pengelolan Sumber Daya Air Wilayah Barat Tahun 2014, Selasa malam (14/10) di Hotel Danau Toba Internasional, Medan. banjir, meningkatkan kinerja lembaga dan badan pengelolaan air, serta terbentuknya P3A/GP3A dan IP3A yang mandiri. "Untuk itu ke depannya pembangunan sumber daya air harus dilakukan perkuatan baik pada kebijakan maupun faktor teknis pembangunan di bidang sumber daya air," tegasnya. Mengingat luasnya jaringan irigasi yang belum optimal, lanjut Wagubsu, maka ke depan prioritas penanganannya dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jarigan irigasi berbasis partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses kegiatan sesuai ko-

mitmen Pemprovsu untuk menjadi provinsi yang maju, lebih berdaya saing, dan sejahtera. "Untuk itulah saya berharap dengan dilaksanakannya pertemuan konsultasi regional operasi dan pemeliharaan pengelolaan air wilayah barat ini dapat mengevaluasi pencapaan hasil kesepakatan pertemuan konsultasi tahun yang lalu serta dapat merumuskan araharah kebijakan pada pemantapan pengelolan sumber daya air tahun selanjutnya baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan antara kabupaten/kota sesuai kewenangan agar lebih baik," harapnya. Wagubsu menyampaikan pelak-

sanaan kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting dalam upaya mengevaluasi penanganan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air wilayah barat. Ketua pelaksana kegiatan yang juga Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumut Ir Dinsyah MM dalam laporannya mengatakan pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang pada era otonomi daerah ini kabupaten/kota, provinsi, dan pusat telah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan irigasi, rawa serta sungai. "Tujuan yang mau dicapai yakni untuk mendapatkan solusi yang baik dalam menghadapi permasalahan dan hambatan pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di daerah kita masing-masing" katanya. Peserta yang hadir berjumlah 520 orang meliputi, pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan Dewan SDA Nasional. Dari provinsi, hadir 17 pemerintah provinsi meliputi, Aceh, Kepri, Sumbar, Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. (REL)

PTPN 3 Medan Kerjasama Dengan Pemkab Labuhanbatu Laksanakan Bedah Rumah RANTAUPRAPAT - Perbaikan lingkungan pemukiman merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan kualitas lingkungan yang baik, maka kesehatan masyarakat secara umum juga akan membaik, untuk itulah Pemkab Labuhanbatu menjalin kerjasama dengan PTPN3 Medan untuk memperbaiki pemukiman warga di Kecamatan Panai Hulu dan Panai Tengah melalui kegiatan Bedah Rumah. Hal itu dijelaskan Plt. Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap, SH didampingi Asisten Adm Ekbang Faizal Amri Siregar, ST dan Camat Panai Tengah H Agustiar, S.IP, Selasa (14/10) di Rantauprapat saat bertemu dengan utusan dari PTPN 3 Medan.

kelangkaan tenaga kerja, sehingga tingkat capaian luas tanam, capaian produktif masih rendah, juga pengaruh iklim ekstrim, musim kemarau dan curah hujan yang tinggi, ujar Bupati Selanjutnya Bupati menyampaikan, berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas pertanian mulai tahun 2011 s/d 2014 yakni peningkatan ketahanan pangan pertanian, program peningkatan produksi perkebunan seperti pengadaan bibit karet, kakao dan peremajaan/perluasan kebun karet, program peningkatan produksi peternakan dan pencegahan serta penanggulangan penyakit ternak dan program rehabilitasi hutan dan lahan. Pengembangan alat-alat dan mesin pertanian tidak terlepas dari perubahan struktur ekonomi masyarakat, alsintan bukan hanya berperan dalam meningkatkan luas tanam dan intensitas tanam akan tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi usaha tani. (YAGI)

Ali Usman menambahkan, kegiatan Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh PTPN 3 Medan bekerjasama dengan Pemkab Labuhanbatu ini adalah dalam upaya membantu warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pantai, baik itu di Kecamatan Panai Hulu maupun di Kecamatan Panai Tengah agar pemukiman atau rumah tempat tinggal mereka dapat lebih baik dari yang sekarang. Kerjasama antara Pemkab Labuhanbatu dengan PTPN 3 Medan dalam kegiatan bedah rumah ini adalah atas usulan Pemkab Labuhanbatu kepada PTPN 3 Medan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan di Kabupaten Labuhanbatu, Alhamdulillah program ini akan se-

(damkar) untuk melakukan penyemprotan permukaan tanaman yang terancam gagal panen (puso) akibat tertutup debu vulkanik. Hal itu dikatakan Gubsu saat menjawab wartawan dalam peresmian Galeri Manggadong pada Peringatan Hari Pangan Sedunia di Kantor Badan Ketahanan Pa-

gera terwujud, namun demikian tidak ada salahnya kalau perusahaan lain juga dapat mengikuti jejak atau program Kemitraan dan Bina Lingkungan seperti yang akan dilakukan PTPN 3 Medan, sehingga masyarakat yang kurang mampu di wilayah pantai dapat terbantu dan memiliki rumah yang layak huni, jelas Ali Usman. Sementara, Staf Urusan Perencanaan PTPN 3 Medan Iswita Lubis dalam kesempatan itu menambahkan, bahwa melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN 3 Medan sebelum akhir bulan Desember 2014 ini akan melaksanakan kegiatan Bedah Rumah di wilayah Kecamatan Panai Hulu dan Panai Tengah. “Menurut rencana pelaksanaan Bedah Rumah itu akan kami lak-

sanakan sekitar bulan Nopember atau Desember 2014 nanti, karena saat ini kami sedang melakukan pendataan”, terang Iswita Lubis. Lebih lanjut dijelaskan Iswita Lubis, PTPN 3 Medan bekerjasama dengan Pemkab Labuhanbatu akan membedah rumah warga masyarakat di Kecamatan Panai Hulu 5 unit dan di Kecamatan Panai Tengah 5 unit, sehingga di dua Kecamatan ini akan kami laksanakan kegiatan Bedah Rumah sebanyak 10 unit, tujuannya adalah mewujudkan kepedulian PTPN 3 Medan dan Pemkab Labuhanbatu terhadap warga masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. (HAH)

Ketua PJK USU Ajak 'Tolak Jadi Pengangguran' MEDAN - Menumpas pengangguran di kota Medan bukanlah hal yang sulit. Jika tidak diterima di perusahaan yang diminati, para sarjana diharapkan tidak berpatok hanya menjadi pegawai tapi juga menjadi kewirausahaan. Hal itu diungkapkan Ketua Pusat Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sumatera Utara (PJK USU) Rini Soetadi, mengajak para sarjana untuk menolak menjadi pengangguran. Para pengangguran atau para pegawai yang ingin mengetahui kiat-kiat menjadi wirausahawan yang sukses, dapat mengikuti Pameran Kewirausahaan dan Seminar Wirausaha yang akan digelar 18 Oktober mendatang. "Mahasiswa atau sarjana diharapkan tidak berpatok menjadi pegawai dan bekerja di perusahaan tapi juga harus berani membuka usaha. Kalau

2.959 Ha Tanaman di Karo Terancam Puso MEDAN - Gubernur Sumatera Utara mengingatkan Kabupaten/ Kota ikut membantu Kabupaten Karo dalam mengatasi dampak debu vulkanik Gunung Sinabung yang mengancam 2.959 Ha areal pertanian di wilayah tersebut. Caranya dengan memperbantukan armada Pemadam Kebakaran

S U M U T /ACEH

ngan Provsu di Jalan A H Nasution, Selasa (14/10). "Saat ini sedang dilakukan gerakan penyemprotan permukaan tanaman yang dilakukan oleh pemerintah dan relawan," kata Gubsu. Dia mengatakan bahwa Pemprovsu sudah menginstruksikan kepada Kabupaten/Kota di sekitar

para sarjana ini memang niat ingin bekerja dan memanfaatkan apa yang ada di dirinya, maka tidak akan ada pengangguran di kota Medan ini. Bisa saja mereka membuka usaha menjadi wirausaha dengan mengikuti kegiatan Pameran Kewirausahaan dan Seminar Wirausaha," katanya. Pasalnya jika sarjana bergantung pada kegiatan jobs rectuitment, maka masih banyak pengangguran yang tidak bekerja, sebab dari sekian lowongan tentu diminati ratusan pelamar dan hal yang tidak mungkin semua pelamar diterima. Jadi PJK memberikan solusi atau pilihan kedua kepada para sarjana atau masyarakat yang ingin membuka usaha. "Kita akan memperkenalkan jenis kewirausahaan yang berprospek tinggi dan menjanjikan, para peserta yang memiliki ide usaha yang

Karo untuk membantu pengerahan armada damkar untuk mendukung gerakan dimaksud. Selain untuk penyemprotan tanaman, operasional damkar juga dibutuhkan untuk membersihkan fasilitas umum seperti jalan, sekolah dan perumahan warga masyarakat. Gubsu yang baru saja meninjau langsung areal pertanian dan pengungsian warga di Desa Guru Kinayan Kecamatan Payung me-

menjanjikan juga akan diberikan bantuan dana yang akan diberikan Indosat," kata Rini. Kegiatan seminar dan pameran ini akan bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), pihak HIPMI akan memberikan pengetahuan, kiat-kiat dan halhal yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha. Sementara Indosat nantinya akan melihat keuletan peserta, bagi peserta yang memiliki ide dan usaha yang memiliki prospek ke depannya, akan diberikan bantuan dana. "Kita juga bekerjasama dengan Indosat, jadi peserta yang memiliki ide atau usaha di bidang apapun dapat memperkenalkannya di acara tersebut. Jika memang usaha tersebut menjanjikan, Indosat akan memberikan dana bantuan, tidak ada batasan berapa wirausahan yang akan

ngakui, bahwa erupsi Sinabung sudah menyebabkan kerugian, minimal pengurangan hasil produksi. Menurut Kepala Dinas Pertanian Provsu, Ir H M Roem dampak debu vulkanik Sinabung minimal menyebabkan pengurangan produksi 2.959 Ha areal pertanian di wilayah tersebut. "Sampai saat ini belum ada puso, namun paling tidak akan terjadi pengurangan produksi sebanyak

diberikan bantuan, pokoknya ide dan usaha yang berprospek menurut Indosat akan diberikan bantuan dana," katanya. Peserta akan diajarkan dan dibimbing untuk membuka usaha. Hal ini merupakan bentuk perhatian PJK, HIPMI dan Indosat terhadap pengurangan pengangguran di kota Medan. "Salah kalau ada yang bilang sulit cari kerja, sulit buka usaha, karena ijazah itu bisa digunakan kemana dan dimana saja, tapi tergantung dia mau menggunakannya atau tidak. Ijazah sarjana itu bukan sekadar kertas bagi sarjana, tapi mereka sudah memiliki kompetensi di bidangnya hingga mendapatkan ijazah, jadi harus bisalah memanfaatkan ilmu yang sudah mereka dapat selama di universitas," katanya. (VIN)

30%," kata Roem. Dalam laporannya kepada Gubsu, disebutkan erupsi yang terjadi di Gunung Sinabung telah berdampak terhadap areal tanaman pangan seluas 2.959 Ha yang terdiri atas 35 Ha tanaman pangan dan tanaman hortikultura seluas 2.924 Ha. Untuk tanaman hortikultura terdiri atas 2.063 Ha sayuran, 860 Ha buah dan tanaman hias seluas 1 Ha dan 7.500 pot. (REL)

KPK POS

ANEKA

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

DBD Kembali Mewabah di Medan MEDAN - Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali mewabah di Kota Medan, seiring ditemukannya lima orang di Kecamatan Medan Perjuangan terjangkit wabah DBD dan saat ini sedang dirawat di RSU Pirngadi Medan. Terkait hal ini Bendahara Fraksi Partai Golkar, Modesta Marpaung AmKeb SKm, meminta Walikota Medan tanggap akan hal ini dan memerintahkan jajarannya. "Dinas Kesehatan harus menindaklanjuti permasalahan ini," kata Modesta Marpaung, kepada wartawan, Jumat (17/10). Modesta mengakui, pekan kemarin dirinya menerima lima orang warga terjangkit DBD dan kemudian difasilitasi dirawat di RS Pirngadi. "Kemarin, ada lima kasus di Medan Perjuangan yang kami tangani," katanya. Karenanya, Modesta, men-

desak Pemko Medan kembali menggalakan fogging di sejumlah kawasan yang berpotensi terjangkit DBD. "Tidak hanya itu, Pemko Medan juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait permasalahan DBD ini," pintanya. Kepada masyarakat, Modesta, meminta sekaligus menghimbau bisa menjaga kesehatan lingkungannya dengan baik. "Artinya, selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, karena kalau tidak kita siapa lagi yang menjaganya," ungkapnya. (REL)

Cepat Naikkan Pangkat PNS, Eldin Dapat Penghargaan MEDAN – Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) I Nyoman Arsa memberikan penghargaan kepada Wali Kota Medan H T Dzulmi Eldin, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan mendukung upayaupaya peningkatan kesejahteraan PNS, salah di antaranya mempercepat pemberian kenaikan pangkat para PNS di lingkungan Pemko Medan. Hal ini disampaikan Kepala BKD Kota Medan, Lahum di Kantor Wali kota Medan, Jumat (17/10). “Pemberian penghargaan ini diberikan terkait usul nota pertimbangan kenaikan pangkat dari Pemko Medan sebanyak 456 orang periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2014. Usulan yang kami sampaikan itu merupakan usulan paling pertama dari 58 kabupaten/kota dan 2 provinsi yang termasuk wilayah kerja BKN Regional VI,” kata Lahum melalui pers release yang diterima www.tribunmedan.com. Menurut Lahum, usulan kenaikan pangkat itu disampaikan pada Juni 2013, atau tiga bulan sebelum terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2014 tersebut. Realisasi Surat Keputu-

san Kenaikan Pangkat PNS telah diserahkan tanggal 17 Agustus 2014. Percepatan ini berdampak semakin cepatnya pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang bersangkutan tepat pada waktunya. “Inilah dasar mereka memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kami. Sebab, Kepala Kantor Regional VI BKN selalu mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan kepada pegawai negeri sipil (PNS), salah satunya melalui percepatan pemberian kenaikan pangkat. Diharapkan upaya ini dapat dilakukan bersama secara konsisten,” ujarnya Adapun penghargaan yang diberikan merupakan yang kedua, sebab, pada 2013 Wali Kota Medan mendapatkan penghargaan serupa. Oleh karena itu, BKD akan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada seluruh PNS di lingkungan Pemko Medan, terutama menyangkut masalah kepangkatan. “Kita berharap pelayanan yang diberikan ini akan berdampak terhadap peningkatan kinerja seluruh PNS di jajaran Pemko Medan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. (VIN)

Medan-Ichikawa Tandatangani Kesepakatan 5 Tahun Kedepan MEDAN - Wali kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan delegasi dan masyarakat Ichikawa, Jepang di Balai Kota Medan, Kamis (16/10). Selain kunjungan balasan, kedatangan para delegasi ini juga dalam rangka perayaan 25 tahun hubungan sister city antara Kota Medan dengan Kota Ichikawa. Rombongan delegasi dan masyarakat Ichikawa yang datang ini berjumlah 32 orang. Dimana 6 orang merupakan delegasi resmi dari Pemerintah Kota Ichikawa, sedangkan 26 orang lagi merupakan masyarakat Kota Ichikawa yang ingin melihat langsung kondisi Kota Medan sebagai saudara kembar Kota Ichikawa. Selama empat hari di Kota Medan mulai 14-17 Oktober, rombongan yang dipimpin Shigeki Morita Wakil Direktur Jenderal Bidang Kebudayaan dan Hubungan Internasional mewakili Wali Kota Ichikawa, melakukans serangkaian kegiatan seperti peninjauan Pelabuhan Belawan dan pabrik pengolahan karet di Tanjung Mulia. Kemudian mengunjungi Medan Zoo, Kuburan Jepang di Deli Tua serta pertemuan dengan Asosiasi Kota Bersaudara Kota Medan di Medan Club. Selain itu melakukan city tour di Masjid Raya, Rumah Tjong A Fie dan Taman Buaya di Asam Kumbang. Lalu diskusi antara perwakilan delegasi dengan PD Pembangunan dan Kadin Medan, serta penanaman 50 pohon jenis jambu bol, melinjo dan matoa di Taman Ahmad Yani Jalan Imam Bonjol Medan. Selain itu dilakukan penandatanganan kesepakatan Kota Medan dan Kota Ichikawa untuk 5 tahun ke depan yakni 2015-2019. Penandatangan dilakukan langsung Wali kota Medan Drs H T

RANTAUPRAPAT - Kabupaten Labuhanbatu dibawah kepemimpinan Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD tiada henti-hentinya memperoleh prestasi atau penghargaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, bahkan menjelang Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang ke-69 yang diperingati pada tanggal 17 Oktober 2014, Labuhanbatu kembali memperoleh kejuaraan di Tingkat Provinsi Sumatera Utara, baik dibidang Pariwisata maupun Olahraga. Seperti yang dijelaskan Kadisporabudpar Labuhanbatu H Sarimpunan, S.Pd, M.Pd, Rabu (15/10) saat ditemui di Kantor Bupati Labuhanbatu Jalan SM Raja Rantauprapat, bahwa dibidang Pariwisata, Kabupaten Labuhanbatu telah mengutus putra putri terbaiknya yaitu Andre Wijaya Limbong dan Widya Fauziah Zahara untuk mengikuti Pemilihan Duta

Pemkab Sergai Junjung Tinggi Pelaksanaan HAM

KONFERENSI - Bupati Sergai Ir H Soekirman sebagai narasumber pada Konferensi Nasional HAM Kedua di Ruang Sidang A Gedung Pusat Administrasi Unimed, Sabtu (11/10). dinamis dengan menjunjung HAM. "Di samping itu juga telah terbentuknya Panitia Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) pada Tahun 2011," ujar bupati. Kemudian dijelaskan bahwa persoalan hukum adalah capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 63,27 dikarenakan proses kelembagaan DPRD tidak mudah, partai politik masih relatif baru sehingga mengalami masalah pengorganisasian dan pengkaderan SDM, demokrasi kita berada di tengah kemiskinan serta berada di daerah demokrasi yang bergejolak dengan politik rente di mana banyak kepala daerah bermasalah kasus korupsi dan sejenisnya. "Dalam realitas dimasyarakat toleransi relatif rendah ka-

Dzulmi Eldin S MSi, sedangkan Wali Kota Ichikawa Hiroshi Okubo yang telah menandatangi lebih dulu kesepakatan tersebut. Menurut Wali Kota Medan didampingi sejumlah pimpinan SKPD, termasuk Kabag Hakda Kota Medan Rivai Nasution, banyak program-program yang akan dilaksanakan dalam kesepakatan untuk 5 tahun ke depan tersebut. Selain pertukaran pelajar, ke depannya juga akan dilakukan program kerjasama peningkatan masalah kebersihan sekaligus menjadikan limbah sampah memiliki nilai ekonomis. “Selain itu kita juga berencana melakukan pertukaran UMKM, sehingga ke depannya mampu bersaing menghadapi pasar global. Hal inilah yang diharapkan oleh Pemko Medan dan Pemko Ichikawa untuk diseinergikan ke depannya, termasuk kerjasama dalam program kelistrikan. Tidak itu saja, kita juga akan mentransfer teknologi-teknologi yang ada di jepang untuk selanjutnya diterapkan di Kota Medan,” kata Eldin. Dalam pertemuan dengan delegasi dan masyarakat Ichikawa, Eldin pun mengekspose tentang Kota Medan secara jelas, termasuk peluang-peluang bisnis yang dapat dikerjasamakan. “Semoga dengan ekspose yang telah kita lakukan, delegasi Ichikawa selanjutnya akan memaparkan kepada pengusaha di sana sehingga mereka mau berinvestasi dikota yang samasama kita cintai ini,” ungkapnya. Sementara itu Shigeki Morita mewakili Wali Kota Ichikawa menjelaskan, kunjungan ini dilakukan dalam rangka balasan yang telah dilakukan delegasi Kota Medan ke Kota Ichikawa beberapa waktu lalu. Di samping itu mereka ingin merayakan 25 tahun hubu-

PERSAHABA PERSAHABATTAN - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin bersama Delegasi Kota Ichikawa, Jepang melakukan penanaman pohon persahabatan di Taman Ahmad Yani JalanImam Bonjol Medan, Kamis (16/10). ngan sister city antara Kota Medan dengan Kota Ichikawa yang sudah dijalin pada Nopember 1989. Dikatakan Shigeki, hubungan ini bisa terjalin dengan baik kerjasama berkat dukungan penuh dari masyarakat kedua kota, terutama masyarakat Kota Medan. “Saya

yakin hubungan ini bisa terjalin dengan baik sampai saat ini berkat semangat dan dukungan penuh dari wwarga Kota Medan. Kami berharap hubungan ini terus ditingkatkan lagi dan kita bisa menjalin lebih banyak kerjasama lagi,” harap Shigeki. (REL)

Labuhanbatu Juara II Pemilihan Duta Wisata Sumut

Konferensi Nasional HAM II

SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman, pekan lalu mendapat kehormatan sebagai narasumber pada Konferensi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) II yang dilaksanakan di Ruang Sidang A Gedung Pusat Administrasi Universitas Negeri Medan (Unimed). Dalam konferensi yang bertema HAM dan Tata Kelola Pemerintah Baru Indonesia itu, bupati memaparkan materi yang berjudul "Pembangunan Daerah yang Berdimensi HAM". Hal ini dikemukakan Kabag Humas Setdakab Sergai Dra Indah Dwi Kumala melalui telepon selularnya kepada wartawan, Minggu lalu. Dalam paparannya Bupati H Soekirman menjelaskan bahwa Kabupaten Sergai yang merupakan kabupaten pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai sangat menjunjung tinggi HAM. Hal ini telah dibuktikan telah tercantumnya dalam misi pada poin yang kelima yakni mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban guna mewujudkan ketentraman masyarakat yang

SUMUT

rena kurang menghormati hak orang lain. Dalam menjalankan HAM dipemerintahan, Pemkab Sergai menjunjung tinggi martabat perusahaan karena menjalankan System Operational Procedure (SOP) tetapi juga membela hak-hak masyarakat," jelas Bupati Soekirman. Di akhir paparannya, Soekirman memperkenalkan Tri Sukses yang dijalankan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat yakni sukses administrasi/regulasi, sukses pelayanan publik dan sukses pertanggungjawaban. Konferensi yang dibuka Rektor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi itu dilaksanakan selama dua hari sejak tanggal 11-12 Oktober 2014. (ARM)

Wisata Sumatera Utara yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 10 s/d 12 Oktober 2014 di Hotel Asean Medan. Alhamdulillah, atas petunjuk dan bimbingan bapak Bupati Labuhanbatu melalui Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu, Andre Wijaya Limbong dan Widya Fauziah Zahara dalam ajang Pemilihan Duta Wisata Sumatera Utara itu meraih predikat sebagai Juara II Tingkat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan juara I nya telah diraih Kabupaten Tapanuli Tengah, jelas Sarimpunan. Sarimpunan juga menambahkan, khusus dibidang olahraga pada Kejuaraan Bolakaki U-17 Piala Gubernur Sumatera Utara yang berlangsung mulai tanggal 9 s/d 11 Oktober 2014 lalu di Lapangan TPLP Medan, Alhamdulillah Labuhanbatu mendapat Juara III. Untuk bolakaki U-17

Piala Gubsu ini, Juara I diraih oleh Medan, sedangkan Juara II diperoleh Binjai. “Walaupun dalam bidang olahraga ini Labuhanbatu meraih juara III, tidak memutuskan semangat para pemain untuk lebih giat berlatih, memang pada kejuaraan bolakaki U-17 Piala Gubsu ini, baru sebatas juara III lah yang dapat diberikan kepada Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, yakinlah pada tahun-tahun depan kami akan terus berupaya berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Labuhanbatu”, kata Sarimpunan. Sementara, Dibidang Kepemudaan, Labuhanbatu akan tetap andil dalam setiap event yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Sumatera Utara, kali ini para pemuda dan remaja dari bumi Ikabina En Pabolo juga turut sebagai peserta Lomba Paskibraka Piala Pangdam I Bukit Barisan dan para putra

putri terbaik Kabupaten Labuhanbatu tersebut telah saya berangkatkan dari Rantauprapat pada hari Senin lalu menuju Medan untuk mengikuti Lomba Paskibraka tersebut yang berlangsung di Lapangan Benteng Medan. Ditanya, apakah dalam Lomba Paskibraka ini Labuhanbatu juga akan memperoleh juara?, Sarimpunan menerangkan,insya Allah mungkin dalam Lomba Paskibraka Piala Pangdam I Bukit Barisan ini Kabupaten Labuhanbatu juga mendapat juara, untuk itu kami mohon do’a restu dan dukungan dari masyarakat Labuhanbatu agar dalam setiap event pertandingan di tingkat Nasional Maupun Provinsi, Labuhanbatu senantiasa mendapat kejuaraan sehingga mampu mengharumkan nama daerah kita Labuhanbatu, ungkapnya diakhir pembicaraan. (HAH)

Plt. Sekdakab Buka Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA RANTAUPRAPAT - Plt. Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap, SH disaksikan Kabag Kesra Drs. Rahmat Hidayat Rambe, M.Pd dan para Dewan Juri telah membuka kegiatan Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTA (SMA/MA/ SMK) se- Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014, Rabu (15/10) di Aula Asrama Haji Ujungbandar Rantauprapat. Dalam arahannya Ali Usman mengatakan, yang paling berbahagia di Labuhanbatu adalah para pelajar, sebab Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan dr Tigor ini telah memberikan insentif, memberikan mimpi dan memberikan harapan pada anak bangsa di Labuhanbatu ini untuk lebih maju ke Perguruan Tinggi idaman masing-masing, tidak ada daerah lain yang Bupatinya memberikan janji bagi siapa saja orang atau putra Labuhanbatu yang sekolah di Labuhanbatu bilamana dia berprestasi masuk Perguruan Tinggi Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah akan memberikan beasiswa. Kemudian bagi siapa saja yang berprestasi mendapat IP kumulatif akan diberikan beasiswa mahasiswa berprestasi dan saya termasuk orang yang paling terharu dalam program ini dan termasuk or-

ang yang paling bangga melihat prestasi anak-anak daerah ini, karena dari hasil yang kita lihat dari 400 sekian orang yang mendapat beasiswa itu ada kurang lebih 293 mahasiswa Labuhanbatu yang IP nya diatas 3, itu artinya, mereka memiliki kualifikasi umum yang bisa dipertanggungjawabkan, sebab sangat sulit sekali mendapatkan IP diatas 3 kalau kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, jelas Ali Usman. Menurut Ali Usman, kita akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada hal-hal yang positif dan ibu-ibu gurunya juga harus memuji siswanya kalau mereka berprestasi, tapi kalau siswanya kurang berprestasi atau salah, marahilah dia dialam tertutup bukan dihadapan siswa yang lain, “Memarahi siswa dihadapan siswa yang lain tidak menjadikan contoh yang baik kepada yang lain, karena sifat simpati kita lagi merosot”, katanya. Akhirnya Plt. Sekdakab itu berpesan kepada para siswa sebagai peserta Lomba Cerdas Cermat, agar senantiasa memperhatikan pertanyaan yang disampaikan oleh Tim Juri, dengan demikian maka kalian akan dapat memberikan jawaban yang terbaik dan benar.

Sementara, Drs. H Januaril Fajri, M.Pd Kasubbag Pendidikan dan Kesehatan bagian Kesra dalam laporannya menjelaskan, bahwa tujuan Lomba Cerdas Cermat ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi kesehatan dan usaha kesehatan sekolah, kemudian untuk menumbuh kembangkan potensi dan motivasi siswa untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri, lingkungan dan sekolah, selanjutnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Januaril, Peserta Lomba Cerdas Cermat ini adalah para siswa SMK, SMA dan MA Kelas XI yang berasal dari 30 sekolah se Kabupaten Labuhanbatu yang berlangsung selama satu hari dengan tim juri dari Unsur Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, jelasnya. Lomba Cerdas Cermat yang bertemakan,“Mari kita tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak dirumah, sekolah dan masyarakat” itu berjalan dengan sukses dan lancar yang dihadiri para Guru dan Ratusan pelajar dari berbagai sekolah. (HAH)

E D I S I 324 20 - 26 OKTOBER 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

HUT HKGB Santuni 53 Anak Yatim BATUBARA - Memperingati hari ulang tahun (HUT) hari kesatuan gerakan bayangkari (HKGB) yang ke 6 Polres batubara melaksanakannya di Mapolsek Air Putih, Kamis (16/10). Acara yang dihadiri wakapolres Batubara Kompol Bravo S Siahaan dan Ibu ketua cabang Bhayangkari Batubara Ny JP Sinaga isteri Kapolres Batubara dan Kapolsek Air Putih AKP JP Tarigan, camat Air Putih Paharuddin Ritonga SAg dan Ibu-ibu Bayangkari Polsek Air Putih dan anak yatim.

Acara tersebut dirangkai dengan menyatuni anak yatim piatu sebanyak 53 Orang, dan beras 1 goni isi 10 kg /per orang. Wakapolres Kompol Bravo Siahaan mengatakan, kapolres tidak dapat menghadiri acara ini karena lagi tugas di Jakarta. Dalam sambutannya ketua cabang Bhayangkari Ny JP Sinaga mengatakan, tugas pokok ibu Bhayangkari adalah membantu kinerja suami dalam melaksanakan tugas selaku pengayom masyarakat. (RUD)

UMSU Dan Hastag Tuan Rumah Konferensi Internasional GIZ 2014 MEDAN - Untuk pertama kalinya, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama Himpunan Ahli Struktur Tahan Angin dan Gempa (Hastag) akan mengadakan Konferensi Internasional Geohazard International Zonation (GIZ) 2014 dan Seminar Kursus Singkat Hastag ke-5 tahun di Hotel Angkasa Medan pada 20-21 Oktober 2014. Dekan Fakultas Teknik UMSU Rahmatullah ST MSc didampingi Wakil Dekan III Khairul Umurani ST MT dan Ketua Panitia Dr Ade Faisal yang juga Ketua Program Studi Teknik Sipil UMSU kepada wartawan di kampus Jl Muktar Basri Medan, Kamis (16/10). Rahmatullah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibuka langsung oleh Rektor UMSU Dr Agussani M.AP sudah lama digagas oleh FT UMSU bekerjasama dengan Hastag dan Universiti Sains Malaysia (USM). Kegiatan ini sangat positif dan baik yang nantinya akan memberikan nilai tambah khususnya bagi para peneliti ilmu teknik sipil dan konstruksi bangunan tahan angin dan gempa. Mengingat akan pentingnya kegiatan ini, FT UMSU bertekad untuk menjadikan konferensi GIZ 2014 bertaraf internasional ini sebagai ajang pertemuan para ahli di berbagai belahan dunia yang akan memaparkan pendapat dan pandangannya menyangkut masalah bencana alam sepertigempa bumi dan lainnya. “Bagi sivitas akademika FT UMSU, kegiatan ini akan menambah wawasan khususnya bagi para dosen dan

mahasiswa yang sedang mengikuti studi di pendidikan tinggi terutama di bidang ilmu teknik sipil perencanaan, struktur dan gempa,”jelasnya. Dekan menambahkan, konferensi internasional GIZ 2014 ini juga merupakan pengembangan berkelanjutan bagi keadaan bencana alam. Para ahli dan peneliti akan saling berkomunikasi dan berkontribusi secara teknis menyangkut resiko geohazard dan mitigasi maupun struktur dan geoteknik. Sementara itu Ketua Panitia Dr Ade Faisal menambahkan, kegiatan ini akan dihadiri 400 orang peserta berasal dari Jepang, Yunani, Cina Amerika Serikat, Malaysia, Indonesia dan lainnya. Kegiatan selama dua hari penuh itu akan diisi dengan presentasi dari para narasumber baik dari dalam maupun luar negeri. Tampil sebagai keynote speaker pada pertemuan konferensi internasional GIZ 2014 di hari pertama akan diisi dengan pembicara antara lain, Prof Mamoru Mimura dan Kyoto University Japan, Assoc Prof Michael H Scott dari Oregon State University, Amerika Serikat, Prof Michael N Fardis dari Patras University, Greece, Dr Netra Prakash Bhandary dari Ehime University Japan dan Prof Shuyang Cao dari Tongji University China. Sedangkan untuk kegiatan Kursus Singkat Internasional Hastag pada hari kedua menampilkan pembicara, Dr Farzad Naeim dari John A Martin, Inc Amerika Serikat dan Dr Michael H Scott dari Oregon State University Amerika Serikat. (FER)

Sergai Peringati Hari Habitat Dunia Tahun 2014

SERAHKAN BIBIT - Wakil Bupati Serdang Bedagai Syahrianto SH saat menyerahkan bibit secara simbolis kepada perwakilan masyarakat. Photo : ARM SEI RAMPAH - Sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak untuk semua lapisan masyarakat serta meningkatkan kepedulian masa depan habitat manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) ikut serta memperingati Hari Habitat Dunia tahun 2014. Kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Istana Raja di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin, baru-baru ini Acara yang ditandai dengan penanaman seribu pohon dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Syahrianto SH, di dampingi Asisten Pemerintahan Umum Drs Ramses Tambunan Msi, Kadis Tarukim H. Herman S. SH, MSP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Pemjas Chairin F Simanjuntak S.Sos MSi, Camat Tanjung Beringin

Sudarno S.Sos, Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (USU) dan ratusan masyarakat sekitar. Wabup Syahrianto dalam sambutannya mengatakan peringatan hari Habitat Dunia tahun 2014 dengan mengangkat tema “Aspirasi Masyarakat Permukiman Kumuh (Voices From Slums)” bertujuan mengangkat kondisi permukiman kumuh serta memberikan dukungan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Alasan memilih Kecamatan Tanjung Beringin sebagai pusat kegiatan dikarenakan masih banyak terdapat pemukiman yang kurang layak. Wabup Syahrianto menjelaskan dengan upaya aksi nyata melakukan pembersihan di lingkungan kita seperti pemungutan sampah, pengorekan sungai serta penanaman berbagai pohon, bertujuan untuk perbaiki kualitas lingkungan dipermukiman sekitar. (ARM)

DUMAI - Adanya pemberitaan KPK Pos edisi 323 “Belt Conveyor TCK Pelabuhan Diduga Barang Rongsokan” dibantah Asisten Menejer Devisi Usaha Terminal (DUT) Pelabuhan I Cabang Dumai Zulkarnadi menurut dia bahwa “belt conveyor” terminal curah kering (TCK) milik Pelindo I tersebut adalah barang baru, bukan barang rongsokan, seperti yang diberitakan koran ini. Untuk diketahui lanjut Zulkarnadi mengaku 2 bulan menjabat Asmen DUT didampingi Kabag Humas Pelindo Cabang Dumai Bachtiar Hendri diruang kerja DUT Senin pekan lalu mengatakan bahwa “belt conveyor” TCK Pelindo I Cabang Dumai adalah barang baru berkapasitas 300 ton perjam, penggunaan portable/alat yang mudah dipindahkan gunanya untuk membantu “belt conveyor”

memperlancar pada saat pengapalan curah kering ujarnya Penggunaan “portable” sifatnya membantu, dibandingkan dengan kapasitas “belt conveyor” sangat jauh beda, kapasitas portable tidak sama dengan belt conveyor. Penggunaan portable dibandingkan dengan “belt conveyor” hasilnya tidak jauh beda, seperti yang diberitakan Koran ini, pada edisi 323, itu tidak benar, Zulkarnadi memprotes berita tersebut, yang benar penggunaan portable membantu “belt conveyor” untuk memperlancar pengisian curah kering kekapal ujarnya mengklarifikasi berita tersebut. Sebelumnya Zulkarnadi ketika ditanya soal kapasitas dan mitra Pelindo Cabang Dumai terkait pemegang kontrak curah kering, Zulkarnadi menjawab tidak tau nama perusahaan pemegang kontrak curah kering tersebut, disinggung soal kapasitas “belt conveyor” Zulkarnadi ketika itu tidak menjawab mempersilahkan untuk menanyakannya kepada Menejer DUT “saya baru 2 bulan menjabat Asmen DUT” ujarnya Menejer DUT Pelindo I Cabang

Dumai Budi Rusdianto ketika diupayakan konfirmasi terkait dugaan “belt conveyor” TCK Pelindo I Cabang Dumai barang rongsokan, kendati dalam pesan singkatnya bersedia ditemui, melalui pesan singkat menjawab “Siang jg bang. Ok bang.. kita jumpa di ktr atau dmn bos ?” namun ketika diupayakan untuk ketemu, setelah ditunggu sekitar setengah jam diruangan DUT. Budi Rusdianto tidak bisa ditemui dengan alasan lagi ada tamu ujar Bachtiar Hendri setelah keluar dari ruangan menejer DUT menurut Bachtiar Hendri “Jawapan Zulkarnadi sama dengan yang akan dijawab Budi Rusdianto. Sumber KPK Pos di Pelindo I Cabang Dumai menyebutkan Budi Rusdianto sulit ditemui apalagi yang dikonfirmasi wartawan terkait kinerja Usaha Terminal Pelindo I Cabang Dumai Budi Rusdianto dipastikan mengelak, seperti yang dialami KPK Pos meski dijanjikan bersedia, namun masih juga mengelak. Sumber juga menyebutkan pembangunan “belt conveyor” TCK Pelindo dilaksanakan 2011 tujuannya untuk menghapus“portable” karena

dengan menggunakan portable/ manual diindikasikan tidak maksimal, untuk merealisasikan penggunaan “belt conveyor” tersebut merupakan pilihan utama Pelindo I Dumai. Sejumlah staf Direktur Tehknik PT. Pelabuhan Indonesia I Medan pada tahun 2011, sebelum dimulainya pembangunan “belt conveyor” mengirimkan sejumlah tenaga ahli dibidang TCK Pelindo I melakukan study banding ke luar negeri Belanda dan Jerman. Dengan menggunakan “belt conveyor” berkapasitas 300 ton perjam dapat melayani dan memperlancar TCK Pelindo I Cabang Dumai. namun apa yang terjadi “belt conveyor” penggunaannya tidak maksimal, karena sering rusak, hingga saat ini TCK masih juga dibantu dengan “portable” sistim manual. Padahal 'belt conveyor' tersebut menjawab kesepakatan para pelaku usaha dengan pihak Pelindo Dumai dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, bahwa “proses bongkar muat yang menggunakan belt conveyor di dermaga Pelindo segera dioperasikan paling lambat akhir Desember 2012 (PUR)

Pengelolaan LH Kawasan Pelindo Dipertanyakan DUMAI - Dalam upaya mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup (LH) di kawasan PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Dumai dipertanyakan banyak pihak, soalnya para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan Pelindo I Cabang Dumai yang telah membuat kesepakatan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Oktober 2012 dengan pertimbangan, disebutkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun, mengancam kelangsungan prikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Selain itu agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistim maka perlu melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras, dan seimbang, agar terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sepertinya kesepakatan tersebut tidak sesuai harapan masyarakat. Untuk mewujudkan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang oleh pemerintah kota Dumai melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) membuat kebijakan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan PT Pelindo I Cabang Dumai, dengan menggandeng pelaku usaha yang beroperasi di kawasan PT. Pelindo I Cabang Dumai bekerjasama dengan menejemen PT. Pelindo I Cabang, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Dumai membuat suatu kesepakatan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa Menejemen PT. Pelindo I bertanggungjawab untuk mewujudkan kawasan pelabuhan Pelindo I menjadi pelabuhan bersih dan sehat, dan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Ampas Bungkil Numpuk Pada “belt conveyor” bertanggungjawab mengawasi kesepakatan tersebut ujar Ketua DPD Forum Bayangkara Indonesia (FBI) Riau Ir. M. Hasbi Sabtu pekan lalu Menurut Hasbi Kesepakatan itu melibatkan 17 perusahaan Industri dan tangki timbun CPO (crude palm oil) yang beroperasi di kawasan PT.Pelindo I Cabang Dumai yakni, 1. PT.Wilmar Nabati Indonesia, 2. PT. Inti Benua Perkasa, 3. PT. Ivomas, 4. PT.Agro Sarana Nusantara, 5. PT. Kuala Lumpur, 6. PT. Naga Mas 7. PT. Eka Dura, 8. PT. ATTI, 9. PT.Dumai Balking, 10. PT. Sarana Tempa Perkasa 11. PT.Kreasijaya Adhika 12. PT. Cakra Alam Makmur 13.PT. Metito Indonesia, 14 PT.Lafargo Cemen Indonesia 15. PT. Senta Aspalindo 16. PT. Dumai Paricipta Abadi, dan 17. PT. Holcin Indonesia. Namun pencemaran lingkungan dikawasan pelabuhan Dumai masih saja berlangsung, patut diduga Kesepakatan Prlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pelindo I Cabang Dumai hanya diatas kertas, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya kita pertanyakan realisasi

kesepakatan tersebut. KLH Kota Dumai selaku instansi yang berkompeten mestinya melakukan pemantauan, justru membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan kawasan pelabuhan Pelindo I tersebut. urainya Para pengusaha yang beroperasi dalam kawasan Pelabuhan I Cabang Dumai pada saat dilakukan kesepakatan, terkesan meremehkan pemerintah, dibuktikan dengan ketidak hadiran pemilik perusahaan pada saat pembuatan kesepakatan tersebut. Dari 17 Perusahaan yang menandatangani kesepakatan tersebut seluruhnya yang mewakili perusahaan, alias pekerja, bukan majikan/pemilik perusahaan. Prilaku pengusaha tersebut tidak bisa dibiarkan harus ada inisiatif elemen masyarakat untuk mengambil sikap dengan menyurati dan mengundang Greenpeace Indonesia datang ke Dumai melihat langsung kondisi kawasan pelabuhan Dumai dan Kawasan Industri Lubuk Gaung Sungai Sembilan dengan harapan Greenpeace dapat merekomendasikan melakukan pemboikotan terhadap prodak yang berasal dari turunan kelapa sawit, yang dipro-

duksi perusahaan yang berlokasi di Pelindo I Dumai dan perusahaan yang berada di kawasan Industri Lubuk Gaung, karena Greenpeace merupakan organisasi internasional yang dipercaya punya hubungan dengan pihak importer CPO dan turunan dari luar negeri papar Hasbi. Terkait pencemaran lingkungan dikawasan Pelabuhan Dumai diamini Ketua Umum LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Riau Chairuddin menilai kesepakatan yang dibuat tersebut hanya lipsservise untuk menina bobokkan pemerintah, atau hanya akal-akalan mantan kepala KLH Dumai yang ketika itu dijabat Basri, A.PI, Msi (Humas Pemko, Dumai red), Contoh misal lanjut Chairuddin pencemaran lingkungan kawasan dermaga “B” Pelindo I Cabang Dumai, pengguna jasa pelabuhan yang menggunakan dermaga “ B “ yang melintas di dermaga “B” tersebut harus ekstra hati-hati, karena kondisi dermaga licin akibat CPO yang tercecer di dermaga tersebut. Demikian juga Pencemaran pada terminal curah kering (tck) dermaga “C” Pelindo I Cabang Dumai sepanjang jalan gudang 09, abu ampas bungkil berserakan, Pada “belt conveyor” ampas bungkil menumpuk, belt conveyor seperti tidak terawat. ujarnya Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos di pelabuhan Dumai Senin (13/10), Selasa (14/ 10) “belt conveyor” TCK Pelindo Dumai tidak beroperasi, diinformasikan dikarenakan terjadi penyumbatan “cut over” ampas menumpuk, bila terjadi penyumbatan maka secara otomatis “belt conveyor” mati secara tiba-tiba, untuk mengoperasikan “belt conveyor” harus dilakukan perbaikan. Agar TCK Pelindo tetap beroperasi, DUT Pelindo menggunakan portable PT.BML yang dikontrak Pelindo I Cabang Dumai ujar sumber di pelabuhan dermaga “C” Selasa pekan lalu (PUR)

Rektor ITM Pimpin Dewan Riset Daerah 2014-2019 MEDAN - Prof Dr Ilmi Abdullah MSc yang kini menjabat Rektor Institut Teknologi Medan (ITM) terpilih sebagai Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) untuk periode 20142019 pada 17 September 2014 lalu yang diadakan di aula kantor Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Prof Ilmi kepada wartawan di kampus ITM Jl Gedung Arca Medan, belum lama ini mengatakan, kepengurusan yang berjumlah 28 orang itu akan diisi pakar yang berkompeten di bidang masing-masing. Prof Ilmi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Gubernur Sumatera Utara yang menetapkan dirinya sebagai Ketua DRD Sumut itu. “Mohon dukungan semua pihak agar program kerja DRD Sumut kedepannya berjalan dengan baik,” ucapnya. Tugas yang akan diemban kedepannya adalah bagaimana meningkatkan semangat riset dan penelitian di kalangan dunia pendidikan tinggi,

khususnya membangkitkan semangat dosen untuk menulis baik itu karya ilmiah, jurnal internasional dan lainnya. Sehingga riset yang diperoleh itu akan menjadi khasanah dan meningkatnya jumlah kuantitas riset di Sumut ini. Bahkan yang terpenting terus memacu masyarakat dalam melakukan riset dan penelitian supaya kualitas yang didapat dari riset itu dapat bermanfaat bagi pembangunan di provinsi ini kelak. Selain itu, riset ini akan digunakan untuk pemasukan bagi pembangunan di bidangnya masing-masing, karena riset dalam kemajuan pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, salah satu tugas pokok yang akan dilakukan adalah meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) untuk meningkatkan kemampuan melakukan riset dan penelitian. “Apalagi tambahnya, riset di negara kita ini masih sangat tertinggal dengan negara di

Asia Tenggara. Kita tak bisa menutup diri dari pengaruh asing atas kehadiran perkembangan global. Karena bagaimana pun upaya meningkatkan taraf kehidupan bangsa ini hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah riset dan kesungguhan semua pihak,” paparnya. Pada kesempatan itu, Prof Ilmi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan seluruh jajarannya yang telah memberikan ruang kepada DRD Sumut untuk menjadikan lembaga ini mendapat pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat khususnya menyangkut riset dan penelitian yang bermutu. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumut H Alwin MSi pada saat rapat perdana sekaligus penyerahan SK Gubsu No 188.44/635/KPTS/ 2014 tanggal 5 September 2014 lalu meminta agar DRD ini dapat melakukan tugas dan

program kerjanya yang menyentuh kepentingan Pemprovsu dalam menyahuti peningkatan jumlah riset di Sumut ini. Kepengurusan DRD Sumut periode 2014-2019, Ketua Prof Dr Ilmi Abdullah MSc, Wakil Ketua Ir H Tohar Suhartono IP, MT, Sekretaris Azizul Kholis SE MSi ditambah Korbid Mitigasi dan Bencana Prof Dr Ir Johanes Tarigan, M.Eng, Korbid Hukum dan HAM Dr H Surya Perdana SH MHum, Korbid Pertanian dan Kehutanan Prof ‘Dr Ir Basyaruddin MS, Korbid Pendidikan dan Kesehatan Dr Dra Ida Yustina, MSi, Korbid Industri, Energi dan Rekayasa Teknologi Tepat Guna Dr Ir Harmein Nasution, MSIE, Korbid Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Transportasi Dr Ir Zahari Zein MSc, Korbid Ekonomi dan Keuangan Sektor Publik Wahyu Ario Pratomo SE, MSc dan Korbid Sosial, Budaya dan Kesatuan Bangsa Prof Dr Drs Iryanto MSi. (FER)