Epaper kpkpos 325 edisi senin 27 oktober 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PEMERIKSAAN BOEDIONO KINI LEBIH MUDAH

EDISI 325/ THN VII 27 OKT - 2 NOV 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 13

Kejari Tetapkan Dua Tersangka Korupsi DKP Madina PANYABUNGAN - Mantan dan Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Panyabungan dalam kasus tindak pidana korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Madina. Kedua tersangka itu yaitu KS dan ZMN, Demikian disampaikan Kepala Kejari Panyabungan Satimin SH melalui Kasi Pidsus B Tindaon SH dan Kasi Intel M Iqbal SH di ruangan Kasi Intel Kejari, Selasa.

"Kami telah menetapkan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dinas kelautan dan perikanan.

Tersangkanya sampai saat ini masih dua orang yaitu KS • LANJUT KE HAL. 2

Sukran Tersangkut Kasus Penipuan WAKIL Bupati Tapanuli Tengah Sukran Jamilan Tanjung tak hanya berurusan dengan KPK, tapi juga dengan Polda Sumut. Kini Sukran dirundung masalah hu-

kum terkait kasus dugaan penipuan senilai Rp35 juta yang dilaporkan Sumiyati Daeng (30) dan Yusnidar Laoli ke Poldasu.

Diberitakan, kasus Sukran di Poldasu itu terungkap saat Sumiyati Daeng (30) warga Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah melaporkan Sukran ke Poldasu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1011/IX/2014 SPKT "II".

Tak hanya Sumiyati Daeng, korban lainnya Yusnidar Laoli (25) warga Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli tengah juga melapor • LANJUT KE HAL. 2

Jika hasil dari pemeriksaan itu menemukan indikasi keterlibatannya, mungkin akan kita tahan. Tapi jika tidak, dia hanya menjadi saksi saja.”

Busyro Muqoddas Wakil Ketua KPK

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung ditengarai punya “andil” dalam kasus dugaan suap Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang. Akbar yang meminta Bonaran agar menjadikan Sukran sebagai wakilnya bila ingin didukung Golkar.

Bahkan, soal suap menyuap Ketua MK (kala itu) Akil Mochtar, Sukran-lah yang mengenal dan bertemu Akil di Akbar Institute, kantor lembaga studi milik Akbar Tandjung. Sedang Bonaran sama sekali tidak mengenal Akil Mochtar.

Karenanya, Tommy Sihotang, selaku penasihat hukum Raja Bonaran Situmeang, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Menurut Tommy, keterangan Akbar diperlukan untuk menjelaskan posisi Bonaran dalam pilkada yang digelar pada 2011 lalu itu.

"Lebih fair panggil saja Akbar Tandjung.

Supaya menjelaskan seberapa jauh urusannya dengan Pilkada Tapanuli Tengah," kata Tommy • LANJUT KE HAL. 2

» Busyro Muqoddas

Drainase dalam kawasan Pelindo I Cabang Dumai yang tak kunjung selesai.

Drainase Tak Selesai Masyarakat Dumai Resah

Akbar Tanjung (atas) dan Irham Buana Nasution disebut-sebut akan terseret kasus suap Pilkada Bupati Tapteng.

DUMAI - Setiap penghujung tahun, memasuki musim penghujan pada September, Oktober, November dan Desember masyarakat Kelurahan Dumai Kota dihantui dengan masalah banjir. Penyebabnya adalah tidak lancarnya saluran air dari darat menuju laut.

“Untuk mengatasi masalah banjir harus ada pembenahan drainase dalam kawasan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai,” ujar salah seorang warga Dumai belum lama ini.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, pada Desember 2013 bertempat di kantor PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai diadakan pertemuan antara • LANJUT KE HAL. 2

Kepala PPATK dan Jampidsus Calon Jaksa Agung

KPK Periksa Irham Buana dan Wabup Tapteng PENYIDIKAN kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut di Mahkamah Konstitusi (MK) terus dipertajam penyidik KPK. Sejumlah saksi terus dikorek keterangannya guna melengkapi berkas perkara tersangka Raja Bonaran Situmeang

selaku Bupati Tapteng non-aktif.

Penyidik KPK, Selasa pekan lalu, memeriksa Wakil Bupati Tapteng, Sukran Jamilan Tanjung. “Dia diperiksa sebagai saksi tersangka RBS (Raja Bonaran Situmeang),” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Dalam perkara yang sama, penyidik • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Kepala PPATK M Yusuf dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono masuk dalam daftar calon Jaksa Agung yang bakal ditunjuk Presiden Jokowi. Keduanya merupakan jaksa karier atau calon dari kalangan internal.

Berdasarkan informasi yang beredar kedua nama tersebut bersaing ketat mengingat, tidak ada satu pun nama yang diproyeksi sebagai calon Jaksa Agung berasal dari kalangan eksternal. Baik Yusuf maupun Widyo ketika dikonfirmasi akan kemungkinan ditunjuk sebagai Jaksa • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Harapan Baru Indonesia HARI Senin, 20 Oktober 2014 menjadi momen penting bagi warga negara Indonesia, karena hari itu seluruh rakyat Indonesia bersukacita menyambut pemimpin baru bangsa ini. Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2014-2019.

Berada di bawah naungan presiden baru ini, seluruh warga Indonesia mengharapkan Jokowi dapat membawa angin segar selama masa kepemimpinannya.

Sejumlah tugas dan permasalahan carut marut negara pun sudah menunggu campur tangan Jokowi.

Berbagai sektor bidang krusial kehidupan masyarakat Indonesia telah • LANJUT KE HAL. 2

Jokowi Kecil Suka Menangis JAKARTA - Sejumlah teman di kampung halamannya di Solo, bercerita tentang karakter, kebiasaan dan kesenangan Joko Widodo ketika masih belia. Salahseorang berkisah ketika Jokowi naik pitam lantaran dijahili.

TEMAN Jokowi satu bangku saat SMA, Mahmud Nur Windu, menceritakan masa-masa remaja bersama dengan Presiden Joko Widodo. Mahmud menjelaskan Jokowi adalah remaja yang pendiam.

Jokowi juga orang yang rajin dan pandai.

"Pak Jokowi dulu sama sekarang beda banget. Dulu itu orangnya pendiam. Tetapi beliau itu rajin, ia sering menggarisbawahi dengan penggaris, materi-materi yang penting. Karena kepandaian dan kerajinanannya itu, ia selalu jadi juara I, " ungkap Mahmud yang sekarang berprofesi sebagai penyuplai

Jokowi saat muda bersama ayah dan ibunya saat masih tinggal di Solo, Jateng. perangkat mebel ini.

Mahmud mengingat Jokowi adalah pribadi yang tidak tertarik untuk menonton adu jotos yang di masa itu acap terjadi. "Pak Jokowi enggak mau kalau saya ajak lihat, beliau lebih

memilih tinggal di kelas," kata Mahmud.

Marah Dijodohin Salah satu kenangan yang sampai • LANJUT KE HAL. 2

Jokowi Diminta Waspadai Barisan Sakit Hati JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta selalu waspada terhadap orang-orang yang berpotensi menjadi barisan sakit hati, lantaran tidak di tunjuk menjadi pembantunya.

"Selama saya 10 tahun mendampingi SBY, kalian tahu yang paling capek dihadapi SBY itu bukan lawan, bukan rival, tapi teman yang sama-sama berjuang tapi tidak jadi (menteri). Kita tahu di era SBY ada Rizal Ramli itu gagal, jadinya 'mencak-mencak' terus bilang tidak ada yang bagus dari SBY," ujar Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, Kamis.

Dirinya mengaku hal tersebut sudah disampaikan kepada kubu Jokowi agar mewaspadai orang semacam itu, supaya tidak menggangu pemerintahan mendatang.

• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

Oknum DPRD Medan Perkosa PRT KEPRI - Gadis cantik berninisial N, korban dugaan pemerkosaan oknum anggota DPRD Medan, berharap agar terduga pelaku berinisial B segera diperiksa dan dilakukan penahanan. Hal di atas dikemukakan keluarga korban pada wartawan, di Mapolda Riau, saat kembali mendatangi kantor polisi itu untuk menambah keterangan dan me-

lengkapi bukti-bukti, pecan lalu.

“Kita berharap agar pihak Polda Riau dan Polda Sumut bekerja sama, memerintahkan pihak Polresta Medan melakukan penanganan kasus yang menimpa anak kami,” kata M Alfiyan, paman korban.

Disebutkannya, N sudah diambil keterangan oleh penyidik dan bukti visum telah diserahkan pada Satuan

JOKOWI DIMINTA WASPADAI BARISAN SAKIT HATI........................

• DARI HALAMAN. 1 "Kalau lawan aneh-aneh itu wajar, tapi kalau orang yang tidurnya bareng tapi aneh-aneh itu yang ngeri, menggunting dalam lipatan," akunya.

Sementara itu, PDI Perjuangan mengapresiasi keputusan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang memilih tetap menjadi ketua umum PKB daripada jabatan menteri.

"Tentu saja kami menghormati sikap Pak Muhaimin yang lebih memilih fokus sebagai Ketua Umum PKB," ujar Wasekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (24/10).

Menurutnya, sikap ini menunjukan konsistensi Muhaimin sebagai pimpinan parpol pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam membentuk sebuah kabinet yang profesional.

Basarah mengatakan, keputusan tersebut sudah disampaikan Muhaimin kepada Presiden Joko

Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Sikap Pak Muhaimin tersebut dapat menjadi contoh bagi ketumketum parpol yang lain agar dunia kepartaian kita semakin sehat," katanya.

Selain itu, sikap Muhaimin ini akan semakin memperkuat soliditas koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung Jokowi-JK. "Presiden Jokowi wajib memberikan apresiasi terhadap pengorbanan Ketua Umum PKB yang telah memimpin massa PKB dan kalangan NU untuk mendukung pemenangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014 yang baru lalu," katanya.

Sementara itu, Wasekjen DPP PKB Daniel Djohan mengatakan, keputusan Cak Imin untuk tak duduk di kabinet sudah disampaikan sejak juah hari. "Tujuannya agar bisa lebih fokus mengurus partai dan tidak ingin menjadi beban Pak Jokowi," katanya.(INT/BBS)

KPK PERIKSA IRHAM BUANA DAN WABUP TAPTENG.......................

• DARI HALAMAN. 1 juga memeriksa mantan Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution dan bekas Ketua KPU Tapteng, Evelina Maria Sandra.

“Mereka juga diperiksa untuk RBS,” tandas Priharsa.

Sebelumnya, Bonaran menyebut Sukran pernah bertemu mantan Ketua MK Akil Mochtar di Akbar Institute. Ia pun pernah diajak Sukran untuk bertemu Akil.

Namun tawaran itu ditolak Bonaran.

Bonaran marah karena Sukran bertemu dengan Akil. Ia pun meminta KPK menelusuri mengenai pertemuan tersebut.

Dalam kasus dugaan suap penanganan Pilkada Kabupaten

Tapanuli Tengah, Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diberitakan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sepupu sekaligus penasihat hukum tersangka Raja Bonaran Situmeang, Thomson Situmeang. "Thomson akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RBS," kata Priharsa Nugraha.

Selain Thomson, penyidik KPK juga memanggil Pengacara Ria Anna Irene, dan dua wiraswasta yakni Miriansyah Pasaribu dan Rudi Effendi Situmeang. "Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi," kata Priharsa. (TIM)

KEPALA PPATK DAN JAMPIDSUS CALON JAKSA AGUNG........................

Agung• enggan menanggapinya DARI HALAMAN. 1 serius.

"Hahaha, jangan mimpi (jadi Jaksa Agung). Saya tidak tahu masuk kabinet, atau tidak, itu hak prerogatif presiden," kata Yusuf yang merupakan mantan Aspidsus Kejati DKI, Jumat (24/10).

Widyo Pramono juga enggan berbicara banyak ketika ditanyai kesiapannya sebagai Jaksa Agung.

Dirinya hanya menyebut penunjukan Jaksa Agung adalah prerogatif presiden.

"Jaksa Agung itu hak prerogatif presiden. Saya siap bekerja dengan

siapa saja Jaksa Agungnya, baik dari kalangan internal atau dari eksternal," kata Widyo.

Diketahui, setelah Basrief Arief lengser keprabon seiring berakhirnya pemerintahan Presiden SBY, 20 Oktober 2014 Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto otomatis menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Sebagaimana prosedur setelah masa bakti presiden selesai, Jaksa Agung juga selesai. Sedangkan Plt nya adalah Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto," kata Basrief. (SP)

HARAPAN BARU INDONESIA.............

• DARI HALAMAN. 1 siap menanti berbenah demi menuju kehidupan rakyat yang lebih baik ke depannya.

Masalah pengangguran, fasilitas untuk rakyat, perbaikan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, bencana negeri dan sebagainya menjadi tugas besar Jokowi-JK di awal pemerintahannya. Langkah-langkah tegas nan inovatif dari Jokowi-JK juga tak kalah dinanti oleh penghuni bangsa ini.

Jokowi terutama, juga dituntut mampu melampui prestasi SBY dalam masa sepuluh tahun kepemimpinannya terdahulu. Keharmonisan bangsa yang sempat tergerus akibat isu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) juga menanti dipersatukan kembali oleh duo pemimpin pilihan rakyat ini. Tak hanya itu, Jokowi-JK juga diharapkan dapat menindak tegas para pelaku korupsi yang memakan hak seluruh anak bangsa.

Ini merupakan langkah awal Jokowi-JK menapaki kepemimpinan yang sesungguhnya. Tindakan cepat, tegas dan tepat menjadi hal yang diperlukan pemimpin harapan baru ini guna menentukan nasib bangsa Indonesia di kemudian hari.

Ekspektasi rakyat terhadap Pre-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

siden Jokowi demikian besar. Ini tergambar pada pesta rakyat bertajuk 'Salam Tiga Jari'. Presiden Joko Widodo mesti memanfaatkan momentum yang bagus itu. Publik mengelu-elukannya begitu ia dilantik.

Ketegangan politik pun mulai mencair setelah ia bertemu dengan Prabowo Subianto. Jokowi bisa menggunakan peluang ini buat memperkuat dukungan.

Sokongan politik diperlukan Jokowi demi menjalankan kebijakannya. Kalau tak bisa berkoalisi di kabinet, dia bisa mengajak kubu Prabowo atau Susilo Bambang Yudhoyono bekerja sama di parlemen.

Apalagi, Jokowi mesti segera mengambil keputusan penting: menaikkan harga bahan bakar minyak demi menekan defisit anggaran negara.

Tanpa sokongan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Jokowi sulit memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin yang akan terpukul bila harga BBM dinaikkan.

Karenanya, Presiden Joko Widodo harus memanfaatkan momen yang ada dengan prinsip gotong royong seperti yang ia sampaikan dalam pidato pelantikan di MPR. Rakyat Indonesia menanti perubahan dari Presiden Joko Widodo.

Selamat bekerja pak Jokowi. Buktikan janji-janjimu. Bekerja, bekerja dan bekerja. (***)

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Riau. Sedangkan B si oknum anggota DPRD Medan, sampai saat ini disebut belum ada dipanggil apalagi diperiksa pihak Polda Sumut melalui Polresta Medan.

“Anak kami sudah divisum dan memberi keterangan ke PPA Polda Riau ini. Tapi kabarnya oknum yang

memperkosanya di Medan itu purapura tak tahu, dan belum terjamah hukum,” sebutnya.

Dipaparkan Alfian, peristiwa dugaan pemerkosaan pada ponakannya terjadi saat korban bekerja sebagai pembantu rumahtangga (PRT) di rumah oknum wakil rakyat di kawasan Padang Bulan, Medan,

Sumatera Utara. “Waktu itu anak kami kerja rumahtangga di rumah anggota DPRD Medan itu,” terangnya. Dengan alasan kamar tidur kurang bersih dan hendak istirahat, B yang diduga memang telah lama tergiur akan kemolekan tubuh N, memanggil N. gadis cantik itu disuruh membersihkan kamar tidur B dan istri. Sementara istri B sedang keluar rumah karena ada acara pesta kerabat.

Tanpa diduga, saat N masuk

kamar hendak membersihkan dan merapikan tempat tidur dan lainnya, tiba-tiba B langsung masuk.

“Kejadiannya malam hari,” tambah Alfiyan.

N yang heran majikan masuk, coba keluar kamar. Namun tapa sepatah kata pun, N langsung didorong dan pintu kamar ditutup serta dikunci oleh B. N terperangah dan bagai tak punya energi untuk berteriak atau memaksa keluar.

“Itu awal pertama. Kejadiannya

dua kali,” pungkasnya, tak ingin merinci tindakan kekerasan seksual yang dialami keponakannya oleh oknum wakil rakyat Medan tersebut.

Direskrim Polda Riau, Kombes Pol Arif Rachman Hakim yang dikonfirmasi terkait kasus ini, mengatakan akan koordinasi dengan pihak Poldasu.

“Saya baru dengar, coba nanti saya ceking. Seterusnya akan kita koordinasikan dengan pihak Polda Sumut,” ucapnya, singkat.(IN/BBS)

BONARAN DIJEBAK.......................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 ketika dihubungi, beberapa waktu lalu.

Saat mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran berpasangan dengan Sukran Jamilan Tanjung, sepupu Akbar Tanjung. Bonaran mengaku diminta Akbar Tanjung agar menjadikan Sukran sebagai wakilnya bila ingin didukung Golkar. "Jadi, Bonaran tidak ada hubungan dengan Akbar selain soal pilkada itu."

KPK menetapkan Bupati Tapanuli Tengah (nonaktif) Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus lalu. Nama Bonaran muncul dalam amar putusan

bekas Ketua MK Akil Mochtar pada perkara suap penanganan sengketa pemilukada di MK. Kini Bonaran yang diduga menyuap Akil Rp1,8 miliar itu ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Guntur, Jakarta Selatan.

Menurut Tommy, Bonaran sama sekali tidak mengenal Akil.

Sukran-lah yang mengenal dan bertemu Akil di Akbar Institute, kantor lembaga studi milik Akbar Tandjung.

Mengenai Bakhtiar dan Hetbin yang menyetor duit suap ke Akil, kata Tommy, Bonaran mengaku tidak memerintahkan mereka.

"Jadi, jangan ada orang yang ngakungaku lalu Bonaran dijadikan tersangka. Bisa saja dijebak," ujarnya. Tommy pun menantang KPK agar melacak dari mana asal

duit Hetbin dan Bakhtiar yang disetor ke Akil.

Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangi oleh pasangan Raja Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun, keputusan KPUD Tapanuli Tengah digugat oleh pasangan lawan.

Saat perkara permohonan keberatan itu diproses di MK, Akil Mochtar disebut menelepon seseorang bernama Bakhtiar dan menyampaikan agar memberi tahu Bonaran untuk menghubungi dirinya.

Melalui Bakhtiar, Bonaran menyanggupi dan menyetor duit ke Akil. Padahal, saat itu Akil tidak menjadi anggota hakim panel. Panel untuk sengketa Pemilukada Tapanuli Tengah saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan

Ahmad Fadlil Sumadi. Akil sudah divonis penjara seumur hidup atas kasus ini.

Bantah Suap Akil Saat menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Senin awal Oktober lalu, Bonaran menyebarkan photo copy dua buku tabungannya di Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri. Hal ini dilakukannya untuk menepis tuduhan suap terhadap Akil.

Dalam dua buku tabungan periode 1 januari 2011 hingga 30 Juli 2011, saldo dalam rekening 1250010592657 Bank Mandiri itu sebesar Rp428,769,111.35.

Kemudian, dalam rekening nomor 3421439859 di kantor cabang BCA Matraman, Jakarta.

Tertulis jika Bonaran memiliki

saldo Rp192.421.376,- pada tanggal 13 Febuari 2012.

Atas dasar itulah dirinya menegaskan, tidak pernah menyuap Akil Mochtar. "Jadi darimana saya punya uang 1,8 miliar," ujar Bonaran di Gedung KPK. Penetapan tersangka Bonaran merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua MK M Akil Mochtar. Bonaran dianggap melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor.

Pasal yang mengatur hukuman bagi pemberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan, dengan hukuman penjara paling singkat tiga tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp150 juta, paling banyak Rp750 juta. (SF/ BBS)

SUKRAN TERSANGKUT KASUS PENIPUAN..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1010/IX/2014 SPKT "II".

Laporan tertuang pada tanggal 11 September 2014. Kedua korban membuat pengaduan didampingi kuasa hukumnya.

Kendati menghadapi masalah hukum di KPK dan Polda Sumut, Sukran Jamilan Tanjung tetap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tapanuli Tengah, menggantikan posisi Raja Bonaran Situmeang.

Politisi Partai Golkar ini diangkat sebagai Plt Bupati Tapanuli Tengah oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Kamis (22/10) di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Jalan Dipenogoro Medan.

Pria yang mengenakan kacamata minus ini diangkat sebagai Plt Bupati Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur

Sumatera Utara nomor 132/ 119909 tentang penugasan wakil bupati Tapanuli Tengah selaku pelaksana tugas bupati Tapanuli Tengah.

Saat ditemui di lobby Kantor Pemprovsu, Kamis (22/10) sore, ia mengakui telah dipanggil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Pemanggilan tersebut terkait pengangkatan dirinya sebagai Plt Bupati Tapanuli Tengah.

"Surat pengangkatan saya sebagai Plt Bupati Tapanuli Tengah, untuk menggantikan posisi pak Bonaran Situmeang, sebenarnya sudah lama dikeluarkan oleh Mendagri. Atas surat itulah pak gubernur memanggil saya untuk menyerahkan SK pengangkatan ini yang langsung ditanda tangani beliau selaku pimpinan saya," ujar Sukran.

Pengangkatan itu, sambung Sukran, berdasarkan kententuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah dan pada ketentuan pasal 65 ayat 3 yang isinya berbunyi "kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Di dalam ketentuan pasal 66 ayat 1 huruf C menyatakan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara," ujarnya.

Kasubbag Humas Pemprov Sumut Hervina Zuhra membenarkan adanya penyerahan surat menjadi Pelaksana Tugas Bupati Tapanuli Tengah kepada Sukran Jamilan Tanjung tersebut.

Namun pengamatan wartawan, penyerahan surat sebagai Plt Bupati Tapanuli Tengah tersebut berlangsung tertutup.

Bisa Saja Ditahan Pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Tapteng Sukran Jamilan Tanjung dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi tambahan

terkait kasus dugaan korupsi yang disangkakan kepada Bupati Tapteng (nonaktif) Raja Bonaran Situmeang. Namun, jika dari hasil pemeriksaan indikasinya terbukti Sukran bisa saja ditahan lembaga anti rasuah tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, di Medan, Rabu (22/10) proses pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejumlah orang yang perannya bisa memberikan informasi tambahan. "Apakah ada pejabat lain yang terkait atas dugaan korupsi yang kami sangkakan kepada Bupati tersebut," jelas Busyro.

Apakah Sukran ada kemungkinan dijadikan tersangka?

Busyro hanya menjawab semua itu tergantung dari proses pemeriksaan yang dilakukan.

"Jika hasil dari pemeriksaan itu menemukan indikasi keterlibatannya, mungkin akan kita tahan. Tapi jika tidak, dia hanya menjadi saksi saja," ujar

Busyro singkat.

KPK memeriksa Sukran Jamilan Tanjung dalam penyidikan dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa pilkada Kabupaten Tapteng dengan tersangka Raja Bonaran Situmeang.

Sukran Jamilan Tanjung mengakui dicecar 30 pertayaan oleh penyidik KPK terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bonaran Situmeang. "Ada 30 (pertanyaan)," kata Sukran singkat usai menjalani pemeriksaan.

Sukran enggan menjelaskan secara detail pertanyaanpertanyaan yang diajukan penyidik KPK. Ditanya apakah dirinya merupakan salah satu inisiator dugaan suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar, Sukran membantahnya. "Tak ada itu," tegas Sukran. (SF/SBC/BBS)

KEJARI TETAPKAN DUA TERSANGKA KORUPSI DKP MADINA ....................................................

• DARI HALAMAN. 1 dan ZMN. Jumlah tersangkanya bisa saja bertambah lagi, tentunya sesuai dengan bukti-bukti nantinya," sebut B Tindaon dan Iqbal.

Keduanya menjelaskan, dua orang tersangka terlibat korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus di DKP Madina APBD dan APBD Perubahan tahun 2012 dan 2013 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar dengan item kegiatan pengadaan benih

ikan, pakan ikan, dan beberapa item lainnya.

"Kasusnya terkait penggunaan DAK APBD dan P-APBD tahun 2012 dan tahun 2013. Perkiraan kerugian sebesar Rp1,2 miliar, rinciannya kurang lebih Rp600 juta untuk tahun 2012 dan Rp600an juta tahun 2013.

Kita akan melimpahkan berkas ke Tipikor Medan sekaligus ke BPKP Sumut untuk total final kerugian," tambahnya.

Sejauh ini sambung Tindaon dan

Iqbal, pihaknya belum melakukan penahanan terhadap tersangka, karena masih ada beberapa proses pendalaman kasus. "Penahanan belum, kita masih akan memeriksa tersangka untuk pendalaman kasus," tambah keduanya.

Atas kasus ini, kedua tersangka diancam Pasal 2, pasal 3, dan pasal 18 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan seumur hidup.

Kepala DKP (dinas kelautan dan perikanan) Madina Zamaluddin yang dikonfirmasi atas penetapan tersangka kasus korupsi di DKP Madina, mengatakan dia belum tahu atas penetapan itu.

"Informasinya kapan penetapannya? Saya belum tahu penetapan tersangka itu, dan setahu saya masih dalam proses, saya sekarang lagi di luar," ucapnya lewat pesan singkat.

Belum lama ini, Zamaluddin yang dikonfirmasi menjelaskan,

pada prinsifnya tidak ada korupsi di dinas yang ia pimpin itu, dan menurut Zamal, Kejari memproses beberapa item penggunaan APBD. "Sebenarnya kami tidak ada melakukan korupsi, dan kegiatan itu semua ada seperti pengadaan benih ikan dan pakar ikan yang diberikan kepada kelompok penangkar ikan. Hanya saja ada sedikit kesalahan administrasi, itu saja yang saya tahu," tuturnya belum lama ini.(TH)

DRAINASE TAK SELESAI MASYARAKAT DUMAI RESAH..................................................................

• DARI HALAMAN. 1 masyarakat Kelurahan Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Pada pertemuan itu juga hadir Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Camat Dumai, Kapolsek Dumai Timur dan Dinas PU Dumai serta tokoh masyarakat.

Hasil pertemuan ada lima item yang disepakati. Salah satunya pelebaran drainase jalan Datuk Laksamana arah Gate II menuju Laut, dengan lebar 2 meter dan

kedalaman disesuaikan.

Tokoh masyarakat Kota Dumai Timo Kipda mantan anggota DPRD Kota Dumai periode 2009 - 2014 ketika dihubungi melalui hubungan seluler Kamis pekan lalu, membenarkan adanya tuntutan masyarakat terkait pelebaran drainase Jalan Datuk Laksamana Gate II menuju laut, dan itu sudah disetujui Pelindo I dituangkan dalam kesepakatan.

Dari lima item yang disepakati, satu diantaranya yang sangat penting adalah pelebaran drainase

dengan target realisasi penyelesaian pekerjaan paling lambat September 2014. Namun karena ada sesuatu hal menyangkut masalah teknis, pihak Pelindo I Cabang Dumai meminta pelebaran drainase tersebut selesai 15 November.

“Kita beri toleransi hingga 15 November, jika tidak juga selesai hingga 15 November maka masyarakat Dumai akan melakukan Demo besar-besaran dengan penutupan akses menuju Pelabuhan.

Rencana aksi demo pada tanggal

tersebut sudah kita sampaikan ke Polres Kota Dumai,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, Kamis (23/10), progres pekerjaan diperkirakan sekitar 70 persen – 80 persen. Beberapa kalangan menilai PT. Bulan Romanas Abadi yang melaksanakan proyek pelebaran drainase tersebut lamban, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat Kelurahan Dumai Kota, mengingat pada penghujung tahun adalah musim hujan.

Pelebaran drainase dalam kawa-

san Pelindo I, Cabang Dumai dilaksanakan PT. Bulan Romanas Abadi dengan volume pekerjaan lebar 140 CM X dalam 150 CM panjang sekitar 300 meter. Biaya yang digelontorkan Pelindo I Cabang Dumai diinformasikan sebesar Rp1,3 miliar Sebagai konsekuensi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pelebaran drainase tersebut PT. Bulan Romanas Abadi dikabarkan dikenakan denda oleh Pelindo I Cabang Dumai.(PUR)

JOKOWI KECIL SUKA MENANGIS.............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 saat ini masih melekat pada ingatannya adalah ketika dia mengerjai sosok Jokowi.

Ketika itu Mahmud menjodoh-jodohkannya dengan salah satu temannya di sekolahnya. Tak diduga Joko Widodo bereaksi dengan keras.

"Beliau itu marah-marah saat saya jodohkan. Pak Jokowi kala itu bilang enggak sudi. Akhirnya dia marah, tapi terus saya diamkan saja. Pak Jokowi enggak punya pacar saat SMA. Lha wong dipacokke (dijodoh-jodohkan) saja nggak mau gitu," kenang Mahmud dengan tertawa.

Mahmud sering pulang bareng dengan Jokowi. Ia sering main ke rumah Joko Widodo.

Saat main ke rumahnya itu, ia sering nyelonong langsung masuk ke kamar Jokowi.

Seingat Mahmud, saat dirinya

main ke rumah Jokowi, ia selalu diputarkan lagu-lagu slow seperti Koes Plus dan Bimbo.

"Tapi itu enggak memungkiri jika Jokowi senang dengan musik rock. Karena saya lihat di kamarnya itu banyak kaset-kaset dari grup musik rock mancanegara. Ada Deep Purple, Led Zeppelin. Selain itu juga saya melihat di kamarnya itu ada tumpukan majalah Aktuil, " kata Mahmud. Majalah aktual adalah majalah musik yang sering mengulas musik rock. Majalah yang berdiri di Bandung ini sering menjadi acuan bagi mereka yang menyebut diri sebagai fans musik rock.

Kesukaan lain dari Jokowi saat dia masih SMA yaitu berburu dengan senapan angin. Setiap pulang sekolah sering berburu burung di sekitar rumahnya di Sumber, tetapi selalu nihil tanpa membuahkan hasil.

"Enggak pernah dapat kalau nembak itu," ungkapnya.

Mahmud sendiri sempat menjadi curahan hati Joko Widodo yang akan mulai menapaki jabatan politik.

Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa dia akan memiliki tantangan baru, yakni mencalonkan Walikota Surakarta.

"Waktu itu dia cerita ingin jadi walikota motivasinya ingin menata Kota Solo, " tuturnya.

Dua teman sebangku saat SMA itu memang hingga kini masih sering bertemu. Pasalnya, Mahmud sendiri merupakan suplier sejumlah perlengkapan mebel yang menyetor hampir semua perusahaan mebel yang dimiliki Jokowi.

"Saking dekatnya, saya itu kalau lagi berduaan ya manggilnya Jok, dia juga manggil saya Mud. Tapi kalo ada orang lain seperti ajudan atau siapalah, kami

masing-masing memanggilnya pakai pak," ujarnya.

Menangis Teman waktu kecil Jokowi lainnya adalah Sutarti. Dia mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tipe anak pendiam dan rajin.

"Dia itu anaknya rajin dan pinter. Dia kalau malem selalu belajar. Orangnya juga enggak nakal," kata Sutarti.

Dulu, Mas Jokowi selalu nangis kalau sendirian di rumah.

Karena bapak ibunya pas enggak ada di rumah. Saat Mas Jokowi nangis, saya yang memboncengkannya ke rumah Pakdenya di Gondang, " kenang Sutarti.

Rumah Sutarti dulu berdampingan dengan kediaman keluarga Jokowi di Pasar Bambu Gilingan, Banjarsari atau tepatnya di sebelah selatan bantaran Kali Anyar, Solo.

Sutarti menceritakan masa

kecil dari Jokowi tak ubahnya sama dengan anak-anak lainnya.

Jokowi kecil sering bermain kelereng, layang-layang, memancing di pinggir kali.

"Mas Jokowi itu juga sering mandi di sungai sama temantemannya, " tuturnya.

Sutarti, teman sekaligus tetangga dekat Jokowi saat tinggal di Solo, Jateng. Lantas dirinya mengaku sewaktu Jokowi kecil sudah seperti keluarganya sendiri. Sutarti yang lebih tua delapan tahun dibanding Jokowi ini lebih sering ngemong Jokowi dan tiga adik perempuannya.

"Kemarin ketemu terakhir pas open house halal bihalal dengan Mas Jokowi di rumahnya.

Ya, beliau masih ingat dengan saya, menyapa seperi biasa."

"Enggak ada yang berbeda dengan sikap Pak Jokowi setelah kemarin terpilih Presiden," ungkap Sutarti.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

NASIONAL

Surat Terbuka Anas Urbaningrum Anas Urbaningrum, Bekas Ketua Umum Partai Demokrat menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Di kertas putih ukuran A4, terdakwa kasus Hambalang menggunakan pulpen bertinta hitam untuk menyampaikan harapan kepada presiden yang baru dilantik, pada Senin (20/10).

Dalam selembar surat yang ditulis di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anas menyerahkan kepada Handika Honggowonso - pengacaranya untuk dibagikan kepada awak media.

Dalam surat terbuka, Anas berharap JokowiJK menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana.

“Tidak tergoda menggunakan aparat hukum untuk kepentingan politik dan kekuasaan,” kata Anas sebagaimana dikutip dalam suratnya.

Anas juga tidak lupa mengucapkan selamat bekerja dan berharap pemerintahan ini menjadi awal yang baik. Anas berharap Jokowi-JK benarbenar menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Anas berharap Jokowi-JK berhasil memajukan kehidupan rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera dan bermartabat.

Anas berharap Presiden dan Wakil Presiden bisa terus kompak bekerja keras mengemban amanah yang diberikan rakyat hingga masa jabatan keduanya selesai pada tahun 2019.

“Tidak retak dan konflik di tengah jalan. Perlu berhati-hati terhadap kemungkinan hadirnya sengkuni di lingkarannya,” ujarnya.

Harapan Anas yang tidak ingin Jokowi-JK tergoda menggunakan aparat penegak hukum untuk kepentingan politik dan kekuasaan ini seolah menyuarakan kekecewaan Anas atas proses hukum yang dihadapinya. Pasalnya, Anas merasa penetapannya sebagai tersangka telah diintervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di Pengadilan Tipikor Jakarta, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) dan pembelaan (pledoi), Anas mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka tidak murni penegakan hukum. Banyak rangkaian peristiwa yang menunjukan adanya desakan Presiden SBY terhadap penetapan Anas sebagai tersangka di KPK. Bermula pada 4 Februari 2013, SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mendesak KPK untuk segera mengambil langkah konstruktif terhadap permasalahan hukum Anas. Kemudian, pada 7 Februari 2013, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku sudah mengetahui Anas ditetapkan sebagai tersangka.

Berselang sehari, SBY melakukan pengambilalihan wewenang, kepemimpinan Partai Demokrat, serta meminta Anas fokus menghadapi masalah hukum di KPK demi menyelamatkan Partai Demokrat. Ketika itu, Anas merasa dirinya sudah diposisikan sebagai tersangka. Padahal, Anas belum ditetapkan sebagai tersangka.

Baru pada 9 Februari 2013, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas. Namun, sebelum itu, Sprindik sudah bocor. Bocornya Sprindik Anas menyebabkan Ketua KPK Abraham Samad disidang oleh Komite Etik. Anas menyatakan rangkaian peristiwa-peristiwa itu bukan suatu kebetulan.

Namun, tudingan Anas ini telah dibantah penuntut umum Yudi Kristiana di persidangan.

Yudi menganggap Anas berupaya menggiring forum hukum ke ranah politik dengan menggunakan kepiawaiannya berorasi. Anas juga dianggap seakan-akan menujukkan adanya skenario politik di balik proses hukum KPK. “Seolah-olah kami ini instrumen yang menjadi kepanjangan tangan politik. Sungguh sesuatu yang berlebihan dan tidak perlu.

Konstruksi berpikir ini bertentangan dengan filsafat ‘empan papan’ yang berarti sesuatu tidak pada tempatnya,” tutur saat membacakan tanggapan atas eksepsi pertengahan Juni lalu.

Kemudian, Yudi juga menilai pernyataan Anas yang secara berulang-ulang menyampaikan dakwaan penuntut umum imajiner dan spekulatif sebagai pernyataan yang kurang elok dan kurang bijak. Ia merasa tuduhan Anas sangat serius dan tidak dapat diterima. “Sungguh penyesatan yang nyaris sempurnya,” imbuhnya. (endy)

Konsultan Hukum Tomson Situmeang (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Tomson Situmeang diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang dimenangkan oleh pasangan Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung dengan tersangka Raja Bonaran Situmeang.

Remisi Kesehatan Anggodo Dicabut, Pembebasan Bersyarat pun Hanyut JAKARTA - Anggodo gigit jari.

Remisi kesehatan bagi terpidana kasus percobaan penyuapan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu, dicabut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pencabutan ini juga berdampak pada hanyutnya atau hilangnya pembebasan bersyarat yang diterimanya.

"Sudah diumumkan bahwa remisi kesehatannya dicabut, siang ini barusan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudrajat saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/10).

Dilanjutkan dengan pencabutan remisi kesehatan Anggodo, maka syarat Anggodo untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tidak terpenuhi. "Iya, berarti belum memenuhi syarat PB-nya. (pembebasan bersyarat)," kata Handoyo sambil menambahkan sedianya Anggodo akan menerima remisi lima bulan

kurungan atas dasar kondisi kesehatannya itu.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan, pengajuan pembebasan bersyarat Anggodo lantaran kondisi kesehatan Anggodo. Padahal, kata Amir, Anggodo pernah mendapatkan remisi lima bulan karena sakit berkepanjangan pada 2014.

Hasil diagnosis dokter Sony Wicaksono dari Rumah Sakit Pusat Jantung Harapan Kita Jakarta menyatakan, Anggodo menderita penyakit angina equivocal, DM tipe 2.

Dokter Teguh Ranakusuma dari Divis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga menyimpulkan Anggodo menderita dizzines (pening), cervical spur, HNP lumbal, dan tuberkulosis, dengan infeksi sekunder pada paru-paru.

Berdasarkan deretan hasil diagnosis itulah rekomendasi pemberian remisi sakit Anggodo dikeluarkan.

Direktur Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyara-

katan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ibnu Khuldun, pihaknya menerima berkas permohonan pembebasan bersyarat Anggodo pada Juli 2014.

Menurut Ibnu, pengajuan pembebasan bersyarat itu berdasarkan usulan setelah melalui proses dan penilaian sikap yang dilakukan Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dia juga mengatakan bahwa permohonan pembebasan bersyarat seorang narapidana dapat diajukan jika yang bersangkutan telah menjalani dua pertiga masa tahanan.

Adapun, Anggodo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan. Ia telah ditahan sejak 14 Januari 2010 di Rutan Kelas I Cipinang sebelum akhirnya dipindahkan ke Lapas Sukamiskin.

Sejak 2010 hingga 2014, Anggodo telah memperoleh remisi umum dan remisi khusus sebanyak 24 bulan 10 hari. Anggodo juga mendapatkan

remisi sakit berkepanjangan pada tahun 2014 selama lima bulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-15.PK.01.01.02 tahun 2014 tertanggal 15 Juli 2014 tentang Pemberian Remisi Sakit Berkepanjangan Tahun 2014.

Usulan pemberian remisi sakit berkepanjangan itu diberikan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat berdasarkan pemeriksaan dr Sony Wicaksono dari RS Pusat Jantung Harapan Kita, Jakarta yang mendiagnosa Anggodo sakit Angina Equivocal DM type 2.

Hal tersebut didukung keterangan dari dr Teguh AS. Ranakusuma dari neurologi FKUI yang mendiagnosa dirinya sakit Dizzines, Cervical Spur, HNP Lumbal, dan TB dengan infeksi sekunder paru-parunya yang tercantum dalam resume medis.

Anggodo yang ditahan sejak 14 Januari 2010 pernah mengajukan pembebasan bersyarat terhadap dirinya pada September 2014 lalu.

Ia divonis selama 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi untuk menyuap pimpinan dan penyidik KPK sejumlah Rp 5,15 miliar.

Anggodo terbukti dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Anggodo bersama-sama dengan Ary Muladi secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan korupsi, yakni mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK. Upaya suap lebih dari Rp 5 miliar tersebut dilakukan guna menggagalkan penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan Anggoro yang saat itu masih buron. (endy)

ICW: Delapan Nama Calon Menteri Jokowi Bermasalah JAKARTA - Preisden Joko Widodo sudah mempersiapkan nama-nama calon kabinetnya. Lantaran tak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Presiden ketujuh menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dinilai apakah bersih atau pernah tersangkut kasus korupsi.

"Ada beberapa nama, makanya kami teriak-teriak. Dalam catatan kami ada sekitar delapan nama dari 43 nama yang beredar dan masuk dalam rapor merah Indonesia Corruption Watch (ICW). Kami tak etis menyebutkan satu persatu nama dan identitas mereka," ujar Ade Irawan, Koordinator Badan Pekerja ICW di Jakarta, Selasa (21/10).

Kedelapam nama yang masuk dalam catatan ICW, lanjut Irawan,

karena diduga terlibat kasus dugaan Korupsi. ICW belum menyampaikan nama-nama itu ke tim transisi. Penyampaian akan dilakukan ketika nama menteri secara resmi diumumkan. "Makanya kami mendesak Jokowi untuk membuka nama calon menterinya. Agar kami juga bisa menyampaikan catatan yang kami miliki dan publik juga bisa ikut serta dalam proses penyeleksian," katanya.

Selain itu, sambung dia, ICW mendesak residen Joko Widodo agar menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai ada sejumlah nama yang sosoknya diragukan integritasnya terkait pemberantasan korupsi. Figur calon menteri yang diragukan potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi

keuangan yg mencurigakan.

Dikatakan, dalam UU Kementerian jelas diatur bahwa Presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya.

Emerson Yuntho, Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW menambahkan pemerintahan Jokowi-JK harus mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selain itu, Jokowi-Jk dapat segera memenuhi janji-janji kampanye nya terdahulu.

"Saya berharap pelantikan Jokowi-JK hari ini berjalan lancar. Ke depan kita berharap agar pasangan Jokowi-JK dapat memenuhi janjijanji kampanyenya dan mendorong pemerintah yang bersih dan bebas korupsi," ujar Emerson.

Menurut Emerson , ICW akan

menjadi mitra kerja pemerintah yang akan mengkritisi kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Termasuk mengkritisi jejak rekam menteri terpilih Jokowi-JK, khusunya untuk kasus korupsi.

"Pokoknya jangan mengikuti jejak pendahulunya yang lamban mengambil tindakan," katanya.

Ditempat terpisah, Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan nama Budi Gunawan patut mendapat perhatian khusus karena terkait kasus rekening gendut. Namun, ia enggan memberikan penjelasan terkait nama-nama lainnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pernyataan resmi terkait nama calon menteri dari Jokowi. "Ini kan namanya masih dalam banyak versi, kita juga tidak bisa kasih rekomendasi jika masih seperti ini," ujar

Haris Azhar.

Sementara kepala Departemen Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Khalisah Kahalid menyebutkan dua nama seperti Dahlan Iskan dan Rokhmin Dahuri masuk dalam catatan khusus nama yang tidak direkomendasikan menjadi menteri terkait permasalahan agraria.

Ia menjelaskan, untuk Dahlan Iskan terkait banyak perusahaan yang ia miliki melakukan kekerasan dan melahirkan konflik agraria.

Sedangkan Rokhmin Dahuri, Walhi menilai Rokhmin ikut serta dalam mendorong agar industri tambang di Sulawesi Utara tetap berjalan.

Walaupun putusan MA sudah memutuskan untuk menghentikan eksplorasi tambang di kawasan tersebut.

"Setidaknya itu dulu nama yang kita munculkan," sambungnya. (ENDY)

LIMA DAKWAAN YANG MEMBERATKAN

Memeras, Bekas Kepala Bappebti Dituntut Pidana 10 Tahun JAKARTA - Terbukti memeras, menerima hadiah, suap hingga melakukan pencucian uang, terdakwa Syahrul Raja Sempurnajaya, bekas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dituntut pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

"Ada lima dakwaan yang memberatkan terdakwa. Salah satunya melanggar undangundang karena pemerintah saat ini tengah gencar memberantas korupsi. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya," ungkap jaksa Sigit Waseso saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/10).

Perbuatan pertama, lanjut Jaksa Syahrul selaku Kepala Bappebti dikatakan terbukti

melakukan pemerasan terhadap Ketua Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gede Tantra dan Ketua Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), Fredericus Wisnusbroto sebesar Rp 1.675.000.000.

Uang yang dikatakan dari menyisihkan fee transaksi dari keseluruhan transaksi di PT Bursa Berjangka Jakarta (PT BBJ) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) tersebut, dikatakan digunakan untuk kepentingan operasional terdakwa dari tahun 2011. "Kenyataannya, uang tersebut tidak untuk operasional tetapi untuk pribadi terdakwa," tandasnya.

Kedua, Syahrul menerima uang Rp 1,5 miliar yang merupakan imbalan karena telah melakukan mediasi antara Maruli T. Simanjuntak dan CV Gold Asset. Uang tersebut dikirimkan

oleh Maruli dalam dua kali pengiriman kepada rekening milik istri terdakwa, Herlina Triana Diehl, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp 500 juta dan pada tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 1 miliar.

"Terdakwa selaku Bappebti telah lakukan rapat mediasi.

Disepakati, CV Gold Aset akan kembalikan ke Maruli sebesar Rp 14 miliar. Kemudian, terdakwa menerima uang yang ditransfer ke rekening istri terdakwa," jelasnya.

Ketiga, Syahrul dikatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 7 miliar dari Komisaris Utama PT BBJ, Hasan Wijaya dan Direktur Utama PT BBJ, Bihar Sakti Wibowo. Dengan tujuan, memproses pemberian Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka PT Indokliring Internasional.

Keempat, Syahrul diduga telah memerintahkan Alfons Samosir untuk meminta uang saku kepada Direktur PT Milenium Penata Futures (PT MPF), Runy Syamora sebesar AUD 5.000. "Terdakwa selaku Kepala Bappebti memerintahkan Alfons Samosir untuk meminta Runy Syamora selaku Dirut PD MPF memberikan uang sejumlah AUD 5.000 sebagai tambahan uang saku terdakwa dalam melakukan perjalanan dinas ke Australia mengikuti seminar tentang perdagangan berjangka," kata Sigit.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa yang memerintahkan Alfons Samosir membuktikan terdakwa telah mengkehendaki penerimaan uang tersebut, yaitu untuk uang saku perjalanan dinas terdakwa ke Singapura.

Kelima, Syahrul bersama-

sama Direktur Utama PT Garindo, Sentot Susilo dan Direktur Operasional PT Garindo, Nana Supriyatna, melakukan suap kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor sebesar Rp 3 miliar untuk mengeluarkan rekomendasi pemberian izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Bogor, seluas +/-1.000.000 meter persegi. Salah satunya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher sebesar Rp 800 juta.

Selain itu, tambah Jaksa, Syahrul melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang atas harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Di antaranya, menempatkan uang sejumlah Rp 880.614.337 dan USD 92,189 yang tersimpan dalam 3 rekening atas nama Herlina Triana Diehl

dan satu rekening atas nama Manuela Clara Diehl.

Terdakwa menukarkan mata uang, yakni berupa USD 120,000 dan SGD 120,000 yang ditukarkan ke dalam mata uang rupiah, dan disetorkan ke rekening atas nama Herlina Triana Diehl.

Serta, membelanjakan atau membayarkan uang sejumlah Rp 3.352.450.000.

Selanjutnya, uang sejumlah Rp3.352.450.000 untuk pembelian Toyota Vellfire B126-HER, membayarkan uang cicilan satu unit apartemen di Apartemen Senopati, pembayaran mobil Toyota Hilux Double Cabin dan Kijang Innova serta pembayaran polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Jiwa Manulife.

Terakhir, menyembunyikan harta kekayaan senilai Rp873.505.393 dan USD 157,000, yang patut diduga

sebagai hasil tindak pidana.

Menurut jaksa, harta kekayaan Syahrul tidak sesuai dengan profil penghasilan yang tercantum pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Pada LHKPN per 1 Februari 2010, Syahrul yang tidak memiliki penghasilan lain, memiliki harta kekayaan Rp 1,576 miliar. "Apabila dibandingkan dengan LHKPN, ada ketidakwajaran sehingga patut diduga harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi," imbuh Jaksa Sigit.

Menanggapi tuntutan, Syahrul yang saat ini tengah mendekam di Rutan Guntur Pomdam Jaya dan penasihat hukumnya akan mengajukan surat pembelaan (Pledoi). Pembelaan akan dibacakan pada persidangan berikutnya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

SUMUT

Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Sumut 1.109 Kasus MEDAN – Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 1.858 pengaduan dugaan korupsi dari masyarakat Sumatera Utara selama 2012-2014 dengan pengaduan terbanyak dari Kota Medan. Banyaknya pengaduan masyarakat membuat KPK menilai perlunya terus dilakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.

Busyro Muqoddas menyatakan hal ini di Medan, Rabu (22/10) pada Acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan yang dihadiri berbagai kalangan khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sumut.

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Korupsi itu juga bertujuan utama memastikan hasil kordinasi supervisi pencegahan 2013 telah ditindaklanjuti oleh pemda yang diamati hingga menurunkan potensi tindak pidana korupsi dan tingkat korupsi. Dari 1.858 pengaduan itu, yang sudah diverifikasi sebanyak 1.850 kasus

dan yang selesai ditelaah 501 kasus dan laporan file 1.342 kasus.

Mengenai 1.850 kasus yang ditelaah itu, indikasi tindak pidana korupsi mencapai 1.109 kasus dan indikasi non tindak pidana korupsi 741 kasus.

Berdasarkan delik yang terbanyak adalah perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 861 kasus, non tindak pidana korupsi 741 dan penyuapan 129 kasus.

Dia menjelaskan, gambaran hasil pengamatan APBD, permasalahannya antara lain penyusunan APBD belum didukung standar harga yang profesional sehingga rancangan APBD tidak realistis atau terlalu tinggi dan menimbulkan potensi "mark up".

Kemudian, komposisi anggaran belanja modal kurang dari 30 persen serta realisasi kurang dari 80 persen rata- rata periode 5 tahun terakhir yang berakibat pada masyarakt kurang dapat menikmati pelayanan/fasilitas publik yang seharusnya mereka terima dari

pemerintah daerah.

Di bidang ketahanan pangan seperti kontribusi produksi sapi potong lokal masih rendah yang berakibat pada ketersediaan daging sapi kurang terjamin sehingga mengakibatkan harga daging sapi di pasaran menjadi sangat rentan.

Kemudian, pengendalian atas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga belum optimal yang berdampak pada lahan sawah mengalami pengurangan/alih fungsi lahan.

Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho menyebutkan, Pemprov Sumut akan menginstruksikan semua jajajaran yang melaksanakan proyek APBD untuk membuat pengumuman soal pembangunan dan anggarannya.

Dengan langkah itu, maka masyarakat juga semakin mudah melakukan pengawasan seperti yang diinginkan KPK untuk dapat menekan korupsi. "Sebagai Gubernur, saya juga siap menerima laporan tentang kinerja dinas dan bupati/wali kota dan siap berkoordinasi dengan KPK," katanya.(SF/BBS)

SUMUR BOR TIDAK BERFUNGSI

Warga Dusun Pasar 1 Desa Sidomulyo Beli Air Pakai Jerigen BATUBARA - Proyek pembangunan pk pam.ks.13.10.dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya yang terletak di Dusun Pasar 1 Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara dinilai mubazir. Proyek Pekerjaan Umum yang menelan biaya Rp838.830.000 yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 yang dikejakan oleh cv Persaoran dan konsultan suvervisi PT ALLES KLAR PRIMA sampai saat ini belum bisa digunakan oleh masyarakat.

Ironisnya meteran listriknya pun sudah diputus pihak PLN. Bahkan bangunannya pun sudah ditumbuhi rumput dan semak belukar yang tingginya sama dengan tinggi bangunan.

Lastri (37) salah seorang warga Dusun Pasar 1 Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras mengeluh karena sampai saat ini proyek PAM tersebut tidak berfugsi padahal warga sangat membutuhkan air bersih."Selama ini kami membeli air bersih dengan menggunakan jerigen untuk mandi, memasak dan

Sumur Bor di Dusun Pasar 1 Desa Sidomulyo, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara dinilai mubazir. mencuci", ungkapnya.

Menyikapi permasalahan warga, ketua LSM Nusantara Corruption Wacth (NCW), A Zebua saat ditemui dikantornya di Jalan Lintas Sumatera Indrapura sangat menyayangkan bangunan yang dianggap mubazir karena setelah dibangun tidak berfungsi. Padahal

pembangunan sumur bor itu menggunakan uang rakyat tapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat.

Sementara ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas PU Batubara , Hari Sukardi tidak pernah berada di tempat bahkan ada dugaan sang Kadis sengaja menghindar dari wartawan.( RUD)

Fokus Group Diskusi (FGD) penyusunan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Perda KTR dilaksanakan Yayasan Pusaka Indonesia dan Dinas Kesehatan Kota Medan di Penang Corner Café.

7 KTR Akan Jalankan Perda MEDAN - Tujuh Kawasan Tanpa Rokok (KTR) siap mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Walikota Medan No. 35 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana teknis implementasi Perda KTR. Hal ini disepakati pada acara Fokus Group Diskusi (FGD) penyusunan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Perda KTR dilaksanakan Yayasan Pusaka Indonesia dan Dinas Kesehatan Kota Medan di Penang Corner Café , yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Drg. Usmapolita Lubis dan difasilitasi oleh Dosen Fakultas Hukum USU Arif, SH.MH. Ketujuh kawasan tersebut adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Koordinator Program Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Indonesia OK. Syahputra Harianda mengatakan, tujuh kawasan ini dalam satu tahun masih sebatas pada sosialisasi dan tindakan persuasif, namun kegiatan pengawasan dan monitoring yang dilakukan tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap tindak peneguran yang dilakukan petugas KTR. Tindakan yang akan diambil lebih ditekankan pada upaya sosialisasi dan persuasif belum sampai pada upaya penegakan hukum atau pembayaran denda.

“Jangan terburu mengimplementasi Perda KTR Kota Medan, hal ini penting dilakukan supaya ada kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kawasan tanpa rokok agar lebih efektif dan efesien untuk mengukur efektifitas Perda dan Perwal, dan mencari format terbaik dalam jangka pendek dan panjang,” ungkap OK Syahputra, Jumat pekan lalu.

FGD ini juga menghasilkan dan menyepakati struktur tim Pemantau KTR Kota Medan yang

nantinya akan disahkan oleh Walikota Medan. Sebagai ketua di amanahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, wakil ketua Kasatpol PP Kota Medan dan anggota terdiri dari berbagai instansi, organisasi agama dan angkutan.

Struktur Tim Pemantau KTR ini dilengkapi dengan Surat Instruksi Walikota agar setiap institusi mengimplementasikan KTR di wilayah kerjanya dan menunjuk petugas pengawas internal KTR di wilayah kerja masing-masing, kata OK Syahputra.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Drg. Usmapolita Lubis mengatakan tahun 2014 ini Ianya akan menyediakan 1000 stiker Kawasan Tanpa Rokok, membuat papan iklan layanan masyarakat tentang KTR atau bahaya merokok dan menyediakan 10 peringatan KTR permanen dan ditempatkan di tempat-tempat yang gampang diakses oleh masyarakat. (MEI)

Polres Nias dan Kejari Gunungsitoli menyerahkan barang bukti kepada Wakil Walikota.

DUGAAN KORUPSI 35 UNIT MOBIL PEMKOT GUNUNGSITOLI

Polres Dan Kejari Gunungsitoli Serahkan Barang Bukti GUNUNGSITOLI- Kasus dugaan korupsi pengadaan 35 unit mobil bodong milik pemerintah Kota Gunungsitoli telah diproses Polres Nias. Dua orang diantaranya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Martin Itali Zendrato dan kontraktor dari CV. Prima Perkasa, Rugun Charly Frans Manullang.SE, Rugun Charly Frans Manulang.SE. Barang Bukti telah diserahkan pihak Polres Nias kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Rabu (22/10).

Kepala Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Yunius Zega,SH,.MH ketika dikonfirmasi dilokasi pada saat penyerahan barang bukti enggan berkomentar.

Dengan halus Yunius Zega menyarankan kepada wartawan untuk menanyakannya kepada Kanit Tipikor Polres Nias."Kalau mau konfirmasi tanyakan sama Kanit", katanya kepada wartawan.

Akhirnya dilokai yang sama, para wartawan menanyakan kasus tersebut kepada Kanit Tipikor Polres Nias Aiptu Karib Zega. Dia mengatakan agenda yang dilaksanakan hari ini adalah penyerahan barang bukti kepada pihak Kejari Gunungsitoli.

Ketika ditanya wartawan, apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Pemkot Gunungsitoli ini? " Untuk sementara ini masih belum ada", jawabnya singkat.

Sementara Wakil Walikota Gunungsitoli, Drs Aroni Zendrato saat dikonfirtmasi diruang kerjanya mengatakan pada prinsipnya Pemkot Gunungsitoli mendukung proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Termasuk penyerahan barang bukti yang dilaksanakan pada hari ini.

Sebenarnya, menurut Wakil Walikota barang bukti tersebut harus ditahan oleh pihak kepolisian.

Pihak kepolsian tidak menahannya karena masih memberikan keringanan kepada kita untuk memakai mobil tersebut sebagai kendaraan operasional dalam memperlancar kegiatan pemerintahan walaupun sebenarnya peminjaman barang bukti bertentangan dengan hukum (harus disita-red),ujar Ketua DPC Gerindra Kota Gunungsitoli ini.

Akan tetapi, lanjutnya, sehubungan adanya kesepakatan antar Pemkot Gunungsitoli dengan pihak Polres Nias barang bukti diper-

kenankan untuk dipinjam dengan ketentuan barang bukti tidak dihilangkan. Dan kapan dibutuhkan barang bukti tersebut harus diserahkan kembali untuk kepentingan hukum, ujarnya.

Wakil Walikota berharap agar kasus ini cepat selesai. Untuk itu dia meminta Kejaksan Negeri Gunungsitoli untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan sehingga para tersangka yang telah ditahan segera di sidang.

Apakah dalam pengadaan mobil dinas ini ada indikasi keterlibatan Walikota Gunungsitoli Martinus Lase? Menurutnya tidak mungkin Walikota Gunungsitoli terlibat karena beliau pada waktu itu masih belum menjabat sebagai Walikota kecuali kalau ada alat bukti yang dimiliki oleh para tersangka, ujarnya.

Ketika ditanya tentang nasib mobil bodong ini ke depannya, menurut orang nomor dua di Pemkot Gunung Sitoli ini apabila pemerintah Kota Gunungsitoli telah membayar pajak kendaraan tersebut maka kemungkinan tidak ada masalah lagi dan harus ingat bahwa membayar pajak juga merupakan bagian dari kewajiaban warga Negara.

Seperti diketahui bahwa dalam kasus pengadaan mobil dinas Pemko Gunungsitoli Tahun Anggaran 2011 telah terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar RP892.251.265 sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-45/PW02/5/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Selanjutnya Polres Nias telah melakukan penyelidikan mulai dari Laporan Polisi No.LP/86/XI/Reskrim, tgl 23 Nopember 2013; Laporan Polisi No.LP/87/XI/Reskrim,tgl 23 Nopember 2013; Surat Perintah Penyidikan No.SP-Sidik/ 295/XI/2013/Reskrim tgl 24 Nopember 2013; Surat Perintah Penyidikan No.SP-Sidik/296/XI/ 2013/2013/Reskrim tgl 24 Nopember 2013; Penetapan Penyitaan No.122/SIT/PID.SUS.K/2013/ PN.MDN tgl 28 Desember 2013.

Masyarakat berharap Polres Nias agar mendalami dan mengembangkan pengusutan kasus ini karena sangat tidak mungkin hanya dua orang yang jadi tersangka sementara panitia tidak tersentuh hukum. Jangan sampai kedua tersangka ini hanya dijadikan sebagai “tumbal”. (YAGI)

Ada Proyek Siluman Di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan SINUNUKAN -SKM Ketua LMR-RI (Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia ) Komisariat Kabupaten Mandailing Natal, Irfan Hasibuan akan melaporkan kontraktor proyek pembangunan Jalan sepanjang 2 Km di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan karena di duga proyek tersebut proyek siluman.

Alasan Irfan menyebutkan proyek siluman setelah mendapat laporan dari Sekretaris LMR-RI Supriyadi yang melakukan investigasi pada tanggal 1-19 Agustus 2014.

Supriyadi juga telah men-

konfirmasi langsung kepada Giarto, Kepala Desa Sinunukan III. Giarto juga tidak mengetahui tentang proyek yang dilaksanakan di desanya.

Pada tanggal 27 Agustus 2014, plank proyek telah berdiri dilokasi, dan tertera proyek tersebut senilai Rp7.192.903.007 namun tidak mencantumkan volume pekerjaan sehingga tidak diketahui berapa ketebalan, panjang dan lebar jalan yang akan dibangun.

Pembangunan Jalan sepanjang 2 Km di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan ini besumber dari dana APBN dan

APBD diduga tidak sesuai dengan bestek. Ada dugaan pihak kontraktor sengaja tidak mencantumkan volume dan waktu pekerjaan untuk menghindari sorotan dari masyarakat.

Padahal setiap proyek pemerintah harus transparan dan akuntaibel sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

agar masyarakat dapat mengotrol pekerjaan tesebut apakah ada penyimpangan atau tidak.

Ketua LMR-RI kabupaten Mandailing Natal menduga ada indikasi penyimpangan pada proyek tersebut. Dia meminta Gubernur, Bupati dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menindak kontraktor. Jika tetap tidak ada tindakan maka pihaknya akan melaporkannya kepada penegak hukum. Dan jika tetap tidak ada tindakan, LMR-RI akan menindak lanjutinya sampai ke pusat melalui presidium Pusat LMR-RI, tegas Irfan.(TH)

PENYELEWENGAN DANA ADD

DPRD Madina Janji Tindaklanjuti Kasus Kades Pasar Baru Melintang PANYABUNGAN - Belum adanya kepastian hukum terkait penyelewengan Anggaran Dana Desa ( ADD ) selama lima tahun terakhir yang diduga dilakukan Kepala Desa Pasar Baru Malintang, akhirnya pada Senin pekanlalu masyarakat mendatangi DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Hal ini juga terungkap ketika Ketua Badan Perangkat Desa (BPD), Desa Pasar Baru Malintang Mhd.Indra Nasution menyebutkan sejak lima tahun terahir ini tidak pernah menerima honor dari kepala desa selaku ketua BPD di desa itu.

"Kecurigaan kami muncul saat diketahui bahwa dana ADD telah cair namun honor saya tidak dibayarkan oleh kepala desa.

Berarti ada indikasi kepala desa telah memalsukan tanda tangan

agar dana ADD bisa di cairkan", tudingnya. Ketika mengetahui dana ADD telah cair, Indra Nasution dan masyarakat mempertanyakan aliran dana tersebut.

Karena dalam kurun waktu lima tahun tidak ada pembangunan di desa ini, sebt Indra.

Kendati persoalan ini telah dilaporkan ke Polres Madina, masyarakat berharap anggota DPRD Madina mengawal proses hukumnya sampai selesai. Dan meminta DPRD Madina segera mendesak Polres Madina untuk menyelesaikan kasus penyelewengan Dana ADD yang diduga dilakukan oleh kades Pasar Baru Malintang Mhd.Yunus. " Saat ini masih Polres Madina masih memeriksa saksi-saksi untuk dimintai keterangan, terangnya.

Hal ini juga diakui salah seorang tokoh masyarakat Pasar

Baru Malintang H.Guntur. Dia mengatakan bahwa dana ADD selama lima tahun ini tidak pernah diketahui kemana peruntukkannya.Persoalan ini juga sudah pernah ditanyakan langsung kepada M.Yunus selaku Kepala Desa dan dia mengakui telah menyelewengkan dana ADD tersebut. Bahkan ketika masyarakat mengetahui penyelewengan itu, M.Yunus meminta agar menutup persoalannya dan siap memberikan uang sebesar Rp10 juta dan 2 unit tikar kepada masyarakat dengan harapan tidak melaporkan masalah tersebut ke aparat penegak hukum. Dan berharap masyarakat kembali mendukungnya menjadi Kades, kata Guntur seraya membeberkan keinginan Kepala Desa beberapa waktu lalu namun di tolak oleh warga.

Selain dugaan menyelewengkan dana ADD, Kepala Desa M.Yunus juga terkenal selalu bertindak arogan, ungkap H.Amri, tokoh ulama di Desa itu.Dia meminta Bupati Madina segera mencopot M.Yunus dari jabatannya karena masyarakat tidak memenginginkan dia lagi sebagai kepala desa.

Ketua Komisi I DPRD Madina Rahmad Rizki Daulay, Wakil Ketua Drs H M Suandi Hasibuan dan M Daud Lubis mengatakan bahwa DPRD Madina akan mengawal terus proses hukum yang sudah di laporkan masyarakat ke Polres Madina. " Kami akan segera memanggil camat dan instansi yang bersangkutan untuk menindaklanjuti persoalan masyarakat Pasar Baru Malintang tersebut, janji Suandi. (TH)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z , Ulises (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Menanti Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Perkuat Pemberantasan Korupsi di Parlemen PENGHUJUNG masa periode anggota dewan 2009-2014 menjadi kilas balik lima tahun ke belakang betapa kepercayaan publik terhadap anggota dewan terus menurun. Perilaku korup sejumlah oknum anggota dewanmenjadi bagian parameter penialain publik terhadap parlemen.

Selain itu, rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam menghadiri rapat pembahasan maupun paripurna menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Siswono Yudohusodo, mengatakan korupsi di bidang legislasi memang cukup marak lima tahun belakangan terakhir. Ironisnya, DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah, termasuk bidang anggaran justru menjadi bagian dalam tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, lima tahun ke depan khususnya anggota dewan periode 2014-2019 mesti lebih baik. Tidak saja tidak melakukan korupsi, tetapi juga meningkatkan produktifitas dalam bidang legislasi. “Kita berharap perform DPR ke depan lebih baik nanti. Apakah DPR 2009-2014 lebih baik dari periode 2014-2019, biar waktu nanti yang menjawab,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Selasa (26/8).

Menurutnya, parlemen Indonesia sudah tergabung dalam Southeast Asian Parliamentarian Againts Corruption (SEAPAC) maupun Global Organization of Parliamentarian Againts Corruption (GOPAC). Selain berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, pihak yang dapat memperbaiki wajah parlemen adalah lembaga beserta anggota dewan.

Anggota Komisi IV itu lebih jauh berpendapat, partai memiliki peran yang cukup besar dalam menempatkan kader di parlemen. Menurutnya, partai mesti menyaring kader-kader yang memiliki integritas tinggi sebelum bertarung dalam Pemilu Legislatif. Boleh jadi kader partai terpilih dan melenggang ke senayan. Namun, partai bisa menjadi bulan-bulanan publik ketika kader partai di parlemen melakukan korupsi.

Selain itu, masyarakat memiliki peran dalam melakukan pemilihan anggota legislatif. Publik perlu menelaah jejak rekam calon sebelum menentukan pilihan. “Pada tingkat kedua, ada di rakyat dalam memilih putra terbaik. Kalau hasilnya tidak maksimal jangan salahkan partai.

Jadi kontribusi kesalahan bisa di partai dan masyarakat,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu lebih jauh mengatakan, di kebanyakan negara maju, tingkat kesadaran menjaga kehormatan lembaga amatlah tinggi. Misalnya, jika terdapat pejabat negara melakukan kesalahan, maka dengan sendirinya mereka mengundurkan diri.

Bahkan, kata Siswono, terdapat pejabat negara di Korea menghukum diri sendiri dengan melakukan bunuh diri. “Kalau di negara yang peradabannya maju, sudah sampai menghukum diri sendiri.

Di tempat uang sama, Direktur Monitoring dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri, menambahkan komitmen parlemen dalam pemberantasan korupsi perlu diperdalam.

Misalnya, jika merujuk pada UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) hasil revisi, mundur dari UU MD3 yang lama. Pasalnya, penggunaan keuangan setidaknya dapat dilakukan audit oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

“Tapi melalui UU MD3 hasil revisi keberadaan BAKN dihapus. Tindakan regulasi seperti ini akan menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Dikatakan Ronald, parlemen perlu membentuk sebuah kaukus maupun gerakan komunitas yang konsern pada satu bidang.

Setidaknya, komunitas seperti halnya kaukus perempuan parlemen bekerja dengan integritas dan idealis. Menurutnya, kaukus anti korupsi parlemen perlu diperkuat dan diperluas ruang geraknya.

Lebih jauh, Ronald berpandangan terhadap anggota dewan periode 2014-2019 perlu diketahui sejauh mana pengalaman kerja dan keberpihakan terhadap isue publik. Pasalnya dengan mengetahui jejak rekam anggota dewan boleh menjadi dapat mendorong DPR menjadi lebih produktif. “Dan menopang agenda pemberantasan korupsi di parlemen,” pungkasnya.(BS/NET)

LIPSUS

MENOPANG AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PARLEMEN

Penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang belum rampung. Menariknya, sebelum menempatkan orang yang akan duduk di kabinet, Jokowi menyerahkan nama bakal calon ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah Jokowi ini merupakan cara yang patut ditiru dalam pemilihan pejabat publik lainnya, seperti Kepala Daerah.

DEMIKIAN disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (23/10). “Ini satu langkah baru dan harus diikuti oleh pemilihan Kepala daerah. Lalu pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wali Kota harus kita dorong meminta pendapat KPK,” ujarnya.

Lembaga antirasuah itu boleh jadi bakal kebanjiran permintaan panitia seleksi pemilihan pejabat publik dalam rangka mencari jejak rekam calon.

Tidak saja kepala daerah, tetapi pejabat di bawahnya. Merespon kemungkinan itulah, KPK diharapkan memperkuat sistem informasi dan data.

Selain pejabat publik, kata Martin, wakil rakyat di parlemen juga tak lepas dari pantauan jejak rekam KPK. Menurutnya, seorang anggota legislatif harus bersih jejak rekamnya. DPR sebagai lembaga legislatif harus memiliki semangat dalam pemberantasan korupsi.

“Jadi setiap pejabat publik harus mendapat pertimbangan KPK. Tapi jangan KPK dijadikan lahan korupsi baru, karena ribuan orang harus meminta pertimbangan KPK,” ujar Martin.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul sepakat

bahwa rekam jejak bagi anggota DPR penting dilakukan. Dia tak menampik kolega separtainya banyak yang tersandung kasus hukum. Begitu pula kader partai lain di DPR yang kini mendekam di balik jeruji akibat melakukan tidak pidana korupsi.

Menurut Ruhut, masyarakat juga perlu mengetahui jejak rekam pimpinan DPR, MPR dan DPD. Pasalnya, parlemen kerap berbicara pemberantasan korupsi. “Saya ingin perlu rekam jejak rekam (pimpinan) DPR, MPR, DPD. Jadi lebih baik menunjuk hidung sendiri,” ujarnya.

Ruhut yang akan kembali bertugas di Komisi III DPR periode 20142019 itu berpandangan, sebelum menjadi anggota DPR, calon anggota parlemen mesti bersih rekam jejaknya dari perbuatan tercela dan pidana.

Apalagi, anggota DPR berjumlah 560, dan DPD berjumlah 132 orang yang belum tentu masyarakat mengetahui jejak rekamnya.

“Tolong itu 560 anggota DPR

dan 132 DPD dikasih juga rekam jejak juga. Kalau sudah di DPR itu lupa juga iman,” katanya.

Ruhut berpandangan, calon pejabat publik lainnya yang mesti mendapat pertimbangan KPK adalah Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian.

Selain itu, calon direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dikatakan Ruhut, pejabat sekelas Dirjen merupakan bagian dalam pembuat kebijakan. Begitu pula direktur BUMN yang bukan tidak mungkin

melakukan pengelolaan keuangan perusahaan milik negara.

Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Patrice Rio Capella, menambahkan pola yang digunakan Jokowi dalam merekrut ‘pembantu’ yang akan duduk di kabinetnya sebagai upaya pencegahan.

Menurutnya, sebelum menjadi pejabat publik jejak rekam calon mesti bersih, terlepas berlatar

belakang partai politik atau profesional.

“Kita akan menyuarakan suara pencegahan dari hulu,” ujarnya.

Dikatakan Rio, KPK ke depan mesti menjadi lembaga yang kuat.

Tidak saja dari sisi penindakan, tetapi upaya pencegahan mesti diperkuat dengan melakukan sosialisasi di segala lini. Pencegahan, kata Rio, dapat dilakukan KPK dengan mulai melakukan sosialisasi di Sekolah Dasar (SD) agar tertanam larangan melakukan tindak pidana korupsi.

“Harapan kami KPK menjadi kuat dan bisa menjadi gerbong pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengamini pandangan ketiga anggota DPR. Menurutnya, pemilihan pejabat publik mesti terdapat proses yang ketat. Terlebih pemilihan pejabat publik tingkat lokal, seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Emerson berpandangan proses penjaringan ketat dengan melibatkan KPK perlu dikembangkan ke lembaga lain. “Ini penekanan aspek pencegahan penting. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu ada konsekuensi kerugian negara. Jadi ini (melibatkan KPK, red) bisa menjadi tradisi yang dibiasakan,” pungkasnya.(HOL/BBS)

Wejangan KPK untuk Anggota Dewan yang Baru KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan lima masukan bagi 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 yang baru mengucapkan sumpah jabatan.

"Kajian KPK terhadap DPR sudah terjadi dan diserahkan kepada pimpinan periode sebelumnya, ada lima hal penting," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta.

Pertama adalah bagaimana proses perekrutan supporting system anggota DPR seperti tenaga ahli. "Kalau mekanisme rekrutmennya tidak transparan dan akuntabel, maka orang yang membantu anggota dewan itu bukan orang hebat, padahal pekerjaan anggota dewan harus ditopang oleh orang-orang yang spesifik keahliannya diperlukan," ungkap Bambang.

Kedua adalah bagaimana membuat mekanisme untuk meminimalkan menyalahgunakan kewenangan dalam lobi.

"Di DPR dengan kewenangan legislasi, tidak mungkin tidak ada

lobi. Pertanyaannya apakah ada sistem mekanisme untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme lobi itu? Kalau tidak ada, maka di semua legislasi ada potensi korupsi," tambah Bambang Ketiga adalah terjadinya konflik kepentingan.

"Ketiga ada conflict of interest.

Hampir di seluruh komisi yang berkaitan dengan haji, ada pemilik travel di situ. Bagaimana mengontrol dia sebagai owner tapi punya kewenangan sebagai regulator itu tidak bercampur konflik kepentingannya. mekanisme kontrolnya bagaimana?

Atau ada lawyer di komisi III, tapi berhubungan dengan law office-nya sehingga saat rapat dengar pendapat itu yang ditanya sesuai pertanyaan, bukan kasus," jelas Bambang.

Keempat adalah menghadirkan mekanisme yang dapat membangun integritas dan akuntabilitas di dalam DPR. "Kalau DPR tidak punya mekanisme untuk mengontrol bagaiman akuntabilitas

dalam tiga kewenangan pokoknya dilakukan, kita susah, misalnya pengawasan, sebagai pengawas, siapa yang mengawasinya? Karena tidak ada batas antara mengawasi dan mencampuri," tambah Bambang.

Kelima adalah evaluasi Badan Kehormatan (BK) DPR yang berdasarkan UU MPR, DPR dan DPD (MD3) yang baru berubah namanya menjadi Dewan Kehormatan.

"Dulu punya BK di DPR, sekarang dievaluasi sejauh mana kinerjanya, sekarang ada dewan kehormatan, dan kalau kinerjanya tidak dievaluasi akan sama dengan BK," tegas Bambang.

Sedangkan Komisioner KPK lainnya, Zulkarnain yang juga hadir dalam acara tersebut berharap agar anggota DPR terpilih belajar dari legislator periode sebelumnya.

"Belajarlah dari periode masa sebelumnya yang banyak tersangkut kasus korupsi. Ke depan kami harapankan itu tidak terjadi lagi. Artinya untuk itu

integritas pribadi dari DPR yang baru ini integritasnya diperbaiki supaya bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan amanat rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Zulkarnain.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan hal yang sama.

Dia berharap anggota dewan terpilih periode 2014-2019 tidak melakukan korupsi. Berkaca dari anggota dewan periode 2009-2014 yang banyak tersandung kasus hukum, setidaknya anggota dewan periode sekarang dapat mengambil pelajaran.

“Harapannya mereka tidak korup,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan pemetaan ICW sebagian besar anggota dewan periode baru berlatarbelakang politisi dan pengusaha. Ia berpandangan, masyarakat harus ekstra keras melakukan pengawasan terhadap anggota dewan kali ini.

“Yah untuk terus kawal anggota DPR yang baru untuk tidak seperti

anggota DPR yang banyak sebelumnya (tersandung kasus hukum), kemudian justru mereka menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan mereka pribadi.” ujarnya.

Ia mengatakan, setidaknya terdapat beberapa titik rawan lahan korupsi. Pertama, pembuatan aturan perundangan. Ia berpandangan bukan tidak mungkin terjadi jual beli pasal dalam penyusunan perundangan. Kedua, celah dalam pemilihan pejabat publik. Ketiga, penganggaran.

“Tiga titik itu yang harus terus dikawal,” ujarnya.

Ade berharap DPR dapat mawas diri dan bersungguhsungguh menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan begitu, setidaknya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.

“Problem terbesar mereka sudah tidak kepercayaan masyarakat kepada mereka sudah turun dan ini tugas mereka untuk mengembalikan,” pungkasnya.

KPK POS

6 NAD

POLITIK

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

BPJS Sosialisasikan Program di Aceh Timur ACEH TIMUR - Asisten II Setdakab Aceh Timur Drs Mohd Mukhtar MAP membuka sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Aula Serbaguna Idi Rayeuk, kemarin. Kegiatan itu dihadiri juga para kepala SKPK, pemimpin BUMN dan pemimpin perusahaan swasta.

"Kami dari Pemkab Aceh Timur siap membantu dan mendukung pelaksanaan program jaminan sosial, baik yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan," kata Mukhtar.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Langsa Asnawi Yusuf SE mengatakan, secara universal ruang lingkup jaminan sosial atau "social security" mencakup berbagai instrumen publik yang memberikan kemanfaatan tunai ataupun

kemanfaatan kebutuhan, atau keduanya, dalam hal kemanpuan bekerja yang berimbas kepada penghasilan seseorang.

"Selain itu tidak terganggu oleh ketidakmampuan bekerja sementara, atau cacat tetap sebagian," kata Asnawi.

Dalam sosialisasi kali ini mereka menekankan pentingnya pemberi kerja, tenaga kerja dan setiap orang yang bekerja pada sektor informal atau tenaga kerja mandiri, untuk mendaftarkan dirinya dan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

"Untuk perusahaan yang telah terdaftar dalam program BPJS, dihadapkan melaporkan data yang sebenarnya baik upah yang diterima maupun data tenaga kerja," kata Asnawi.(BSO)

Warga Ikut Sosialisasi Ganti Rugi Tanah Jalan Elak ACEH TIMUR - Ratusan warga yang tanahnya terkena pembangunan jalan elak yang direncanakan dari Kecamatan Peudawa hingga Kecamatan Darul Aman, mengikuti kegiatan sosialisasi soal ganti rugi tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah, Senin (20/10), di Gedung Serbaguna Idi Rayeuk.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah warga mengharapkan Pemkab Aceh Timur melalui instansi terkait terbuka dan tidak ada permainan harga ketika proses pembayaran ganti rugi tanah warga

yang diambil untuk pembangunan jalan tersebut. Sebagaimana diketahui, jalan elak direncanakan dibangun dari mulai Kecamatan Peudawa, Darul Ikhsan, hingga Kecamatan Darul Aman dengan melintasi wilayah daratan kecamatan tersebut. Pembangunan jalan dalam upaya menangani kemacatan yang semakin mengkhawatirkan di lintasan Kota Idi Rayeuk.

Sekretaris Daerah Aceh Timur M Ikhsan Ahyat seusai membuka acara tersebut mengatakan, ganti rugi lahan akan dituntaskan dalam tahun ini juga, karena anggarannya sudah tersedia melalui APBK 2014.(BSO)

Pagelaran Budaya Pantai Timur Dihadiri 200 Seniman LANGSA - Pagelaran Budaya Pantai Timur yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) dalam rangka memeriahkan HUT ke-13 Kota Langsa berlangsung di Lapangan Merdeka, dibuka Wakil Walikota Drs Marzuki Hamid MM, Minggu (19/ 10) malam. Pagelaran dihadiri 200 seniman dari seluruh wilayah Aceh serta Sumatera Utara.

Wakil walikota dalam sambutannya mengatakan, kebudayaan adalah bagian yang esensial dari kehidupan manusia, karenanya kegiatan yang bersifat kreatif untuk menciptakan, menggali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan merupakan sesuatu hal yang mutlak.

"Tanpa adanya kreasi baru yang tidak meninggalkan landasan yang asli, maka kebudayaan tersebut tidak mungkin dikembangkan.

Kemudian, di sisi lain nilai-nilai kebudayaan di Indonesia harus terus dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan nasionalme serta memperkokoh jiwa kesatuan berne-

gara," katanya.

Sementara Kadisporabudpar Drs Syafrizal mengatakan, melalui pagelaran budaya pantai timur ini pihaknya mencoba menggairahkan kegiatan seni dan budaya yang ada di Kota Langsa, sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT Kota Langsa.

Disebutkannya, pagelaran diikuti 10 sanggar dari tujuh daerah di Aceh serta dari Sumut yakni, Sanggar Pocut Meurah Inseun (Lhokseumawe), Sanggar Meuligee Lindung Bulan (Aceh Tamiang), Sanggar Putroe Naila (Sabang), Sanggar Banda Beutari (Kota Langsa), Sanggar Pesona (PTPN1 Langsa), Sanggar Idaman (Kota Binjai-Sumut), Sanggar Meuligoe Timur (Aceh Timur), Sanggar Cut Meutia (Aceh Utara), Sanggar Impragas (Kota Langsa), Grup Seudati Aceh Lon Sayang (Kota Langsa), dan Sanggar Sidom (Kota Langsa). "Kami mengharapkan di masa yang akan datang kegiatan seperti ini jadi kalender tetap yang diadakan setiap tahun dalam memperingati HUT Kota Langsa," katanya.(BSO)

Bupati Buka Kontes Modifikasi se-Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati ST diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Amiruddin SE membuka kontes modifikasi sepedamotor se-Aceh Tamiang, Minggu (19/10), di lapangan alun-alun kantor bupati. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur dari Polres Aceh Taminag dan Dishubkominfo. "Kita harapkan acara ini dapat menjadi pelopor keselamatan berlalulintas sekaligus sebagai langkah sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan," katanya.

Di hadapan undangan dan peserta, Amiruddin menyatakan kebanggaannya terhadap dua sekolah yang telah menerapkan tertib lalulintas di kalangan guru

dan siswa, dan ini harus menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain serta organisasi motor yang ada di Aceh Tamiang.

Sementara Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang AKP Dhery Fajariandono mengatakan, "safety riding" merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan aplikasi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Diharapkan tidak hanya selesai di situ tapi para pengendara terus mematuhi peraturan lalulintas.

"Kreasi yang ditampilkan hanya untuk show atau bersifat kontes, serta untuk koleksi dan pajangan.

Namun bila digunakan sebagai kendaraan sehari-hari tidak dibenarkan, karena telah terjadi perubahan bentuk, warna dan sebagainya," kata dia.(BSO)

Pedagang Diimbau tidak Beli Lapak Sementara di Pasar Baru LANGSA - Kalangan pedagang diimbau tidak membeli lapak jualan di tempat penampungan sementara yang berada di Jalan Pasar Baru, Kecamatan Langsa Kota, karena lapak-lapak tersebut akan segera dibongkar Pemko Langsa.

"Para pedagang yang selama ini menempati lapak tersebut akan segera dipindahkan ke Pasar Blok A, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian," kata Camat Langsa Kota M Jamil SSos I kepada wartawan di kantornya, kemarin.

Menurutnya, imbauan ini perlu disampaikan karena ada indikasi lapak-lapak penampungan sementara tersebut akan diperjualbelikan oleh oknum pemilik lapak kepada masyarakat.

"Saya juga mengimbau para

pemilik lapak untuk tidak menjualnya kepada orang lain," sambung Jamil.

Ditegaskannya, jika hal tersebut sampai dilakukan, maka masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian.

"Sehingga sebelum ini terjadi, saya anggap perlu untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Seandainya nanti ada masyarakat yang membeli lapak tersebut dan kemudian dilakukan penertiban, jangan pemerintah lagi yang disalahkan," ucap Jamil lagi.

Selain itu, dirinya juga berharap kepada dinas terkait dalam hal ini Diskoperindag proaktif memantau atau melakukan monitoring dalam proses pemindahan pedagang tersebut.(BSO)

Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Indahnya Syariat Islam Sesungguhnya (ISIS) membentangkan spanduk saat menggelar aksi di Bundaran Simpang LIma, Banda Aceh, Aceh, Jumat (24/10).

ISIS Aceh menuntut pemerintah kota Banda Aceh dan instansi terkait memberlakukan hukum cambuk bagi pelanggar syariat tanpa tebang pilih karena pelaksaannya selama ini terkesan diskriminasi hanya berlaku bagi rakyat kecil.

Ada Wacana Aceh Jadi Empat Provinsi

LHOKSEUMAWE - Ada wacana Aceh bakal menjadi empat provinsi. Wacana ini semakin menguat beberapa pekan terakhir ini. Keempat provinsi yang bakal dimekarkan itu adalah, Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dan Provinsi ALA (Aceh Leuser Antara), dan pembentukan Provinsi Samudera Pase dengan ibukota Lhokseumawe.

“Alasan utama munculnya wacana pembentukan Provinsi Samudea Pase mungkin sama dengan wacana pembentukan Provinsi ABAS dan ALA yakni tak ada keadilan dari Pemerintah Aceh terhadap kabupaten/kota dan masyarakat yang berdomisili di bagian utara dan timur Aceh saat ini," kata Teuku Danus Usman selaku anggota penggagas Provinsi Samudera Pase dalam keterangannya kepada wartawan di Lhokseumawe kemarin.

Menurut Teuku Danus yang merupakan politisi Partai Demokrat (PD) dan sahabat Prof A Hadi Arifin (mantan rektor UNIMA Lhokseumawe) ini, Provinsi Samudera Pase meliputi Kabupaten

Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Teuku Danus yang didampingi tokoh pemuda, Muhammad Paloh menambahkan, pemekaran wilayah yang dijalankan ini dengan semangat otonomi daerah.

Terlebih lagi Provinsi Aceh sangat luas sehingga memerlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibukota propinsi ke daerah dengan cara pemekaran. "Yaitu dengan cara penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi propinsi baru," ujarnya.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dituangkan dalam PP No 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, diisyaratkan dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru didasari pada persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosioal politik, kependudukan, luas daerah,

pertahanan/keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali dan faktor lain yang memungkinkan terselenggara otonomi daerah.

Secara administratif paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi baru. “Semua persyaratan ini tentu dimiliki Provinsi Samudera Pase,” ucap Teuku Danus yang yang merupakan adik kandung Cut Usmaniah, Ketua Masyarakat Islam di Swedia itu.

Ditambahkan, Aceh saat ini sangat sangat lamban dalam pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya ketidakmakmuran/ kemiskinan semakin tak terkendali. Angka pengangguran terus membengkak tiap tahunnya. "Karena Pemerintah Aceh tak sanggup memikirkan hal ini maka sudah sebaiknya kami pisah dengan Provinsi Aceh namun masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." katanya.

Sementara Ketua Lembaga Pemuda Republik Idonesia (Lemperari) T Muslem TA, yang ditemui terpisah menyatakan

mendukung sepenuhnya wacana pembentukan Provinsi Samudera Pase tersebut.

“Pihak kami selaku organisasi pemuda siap mengerahkan massa untuk menggelar aksi demo baik di Banda Aceh maupun Jakarta apabila memang dibutuhkan dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru di wilayah utara dan timur Aceh ini. Soalnya akibat ketidakadilan Pemerintah Aceh tersebut, bukan hanya Din Minimi yang terancam kelaparan, tapi kami rakyat juga merasakan kondisi tersebut”, katanya.

Seperti diketahui, wacana pembentukan Provinsi ABAS di Aceh, meliputi Kabupaten Aceh barat, Nagan Raya, Aceh Barat Selatan, Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Semeulu. Sedangkan kabupaten/kota yang masuk dalam wacana Provinsi ALA direncanakan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subussalam, dan Aceh Singkil.

Dengan demikian yang tinggal untuk Provinsi Aceh hanya Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Sabang.(SBC)

Kerukunan Harus Jadi Cita-cita Orang Aceh BANDA ACEH - Kerukunan harus menjadi cita-cita luhur setiap Orang Aceh untuk meraih masa depan yang maju dan bermartabat. Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat bakal sulit maju dan berkembang manakala tidak tercipta kondisi yang kondusif serta kondisi damai dan rukun di tengah masyarakat.

Hal itu dinyatakan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Badruzzaman Ismail SH MHum, Rabu (22/10) pagi, saat tampil membahas materi “Multikultural Menurut Pemahaman Masyarakat Aceh” dalam Workshop Pendidikan Multikultural yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenang) Aceh di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.

Acara itu dibuka Kakanwil Kemenag Aceh Drs Ibnu Sa’dan MPd, Selasa (21/10) sore, dan berlangsung hingga Kamis. Pesertanya terdiri atas 40 orang, meliputi dosen PTAI, guru agama pada madrasah, sekolah, dan pondok pesantren, serta penyuluh agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha) se-Aceh.

Menurut Badruzzaman, meskipun peningkatan kesejahteran sosial dan ekonomi masyarakat

merupakan tuntutan prioritas dan mendesak dilakukan di Aceh saat ini, namun mewujudkan kerukunan dan kedamaian di antara sesama justru sangat penting.

Menariknya, kata Badruzzaman, budaya dan Adat Aceh menerima kenyataan adanya aneka macam etnik/suku (multikultur) di seluruh Aceh. Aceh juga memperlakukan semua manusia sama, sehingga sejarah Aceh tidak pernah mencatat perang antaragama.

Untuk memperkuat kohesi

sosial dan melanggengkan kerukunan di Aceh, ia tekankan pentingnya menjaga tri kerukunan umat beragama. Mencakup kerukunan internal umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Mengutip Atho Mudzhar dan Lodewijk Gultom, Badruzzaman menyebut ada enam indikator toleransi umat beragama. Yakni, saling menerima keberadaan umat beragama lain, saling mengerti

kebutuhan umat beragama lain, saling percaya dan tidak saling mencurigai antarsesama umat beragama, adanya kemauan untuk tumbuh dan berkembang bersama, rela berkorban untuk kebaikan bersama, dan mau mengedepankan nilai-nilai ajaran universal agama.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Aceh, Ibnu Sa’dan memaparkan bahwa dalam banyak kasus, konflik sering terjadi justru karena tidak adanya penghargaan

dan empati terhadap perbedaan dan keragaman yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari suatu strategi untuk menumbuhkan sikap respek dan empati terhadap perbedaan yang muncul. Salah satu strategi yang ditawarkan Ibnu Sa’dan adalah pemanfaatan pendidikan multikultural. “Ini merupakan salah satu metode sekaligus solusi yang sangat relevan dengan kondisi negara kita yang multibudaya, etnis, dan agama,” ujarnya.(SI)

PANGDAM ZIARAHI MAKAM KOMBATAN GAM–Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayjen TNI Agus Kriswanto didampingi istrinya, Aik Agus Kriswanto, melakukan kunjungan kerja ke Pidie dan Aceh Utara, Rabu (22/10). Saat berkunjung ke Kecamatan Nisam Antara di Aceh Utara, Pangdam menziarahi makam kombatan GAM yang meninggal pada masa konflik di Gampong Darussalam. Pada gambar Pangdam IM, Mayjen TNI Agus Kriswanto berdialog dengan mantan kombatan GAM saat melakukan kunjungan silaturrahmi di Desa Darussalam, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, Rabu (22/10).

JANGAN BERHARAP ADA LOBI-LOBI

Bupati Aceh Tamiang Perlu Hubungan Intens dengan Pers ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati ST mengemukakan perlunya menjalin suatu hubungan silaturahmi yang intens dengan segenap insan pers khususnya yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati mengakui, atas kesibukanya selama ini menjalankan tugas sebagai kepala daerah sehingga komunikasi silaturahmi dengan para wartawan sangat terbatas. Terlebih selama dua tahun terakhir dia menjabat sebagai bupati, baru kali ini pihaknya menggelar "coffee morning" dengan para awak media.

Untuk itu ke depan dia berjanji menggelar "coffee morning" berkesinambungan dengan para jurnalis di Aceh Tamiang, minimal tiga bulan sekali.

"Saya janji setiap tiga bulan sekali mulai Januari 2015 kita bertemu dalam acara 'coffee morning' seperti ini," kata Hamdan di hadapan puluhan awak media dalam acara "coffee morning", Jumat (17/ 10), di aula setdakab.

Tidak dipungkiri, kata bupati, akhirakhir ini banyak pemberitaan muncul namun muatannya cenderung tidak berpihak kepada pemda.

Padahal pemda sendiri tidak pernah menutup-nutupi informasi berkaitan dengan seluruh kegiatan yang dilakukan pejabat daerah.

Lebih lanjut bupati menjabarkan sejumlah isu yang berkembang akhirakhir ini di pemerintahanya. Salah satunya isu tenaga honorer kategori 2 yang kini nasibnya belum jelas.

"Mengenai K2 tugas pemda sudah

selesai. Berkas honorer K2 sedang dilakukan verifikasi di BKN yang nantinya akan diumumkan oleh pihak Kemenpan-RB," jelasnya.

Sedangkan isu kas bon yang mengakibatkan kas daerah bocor hingga miliaran rupiah sebelum masa dia menjabat, menurutnya, saat ini sekretaris daerah sedang berupaya menelusuri pihak-pihak yang belum mengembalikan uang negara tersebut.

Bahkan kasus kas bon di tubuh Pemkab Aceh Tamiang sudah disikapi dengan audit oleh BPKP. Sementara Wakil Bupati Drs Iskandar Zulkarnain MAP yang juga hadir dalam acara "coffe morning" tersebut menyinggung pemberitaan yang muncul di media massa perihal Pemkab Aceh Tamiang banyak yang

tidak berimbang. Hal itu terlihat dari banyaknya kegiatan positif dalam konsep pencitraan daerah jarang diliput wartawan.

"Salah satu contohnya, pemkab sudah lama melaksanakan kegiatan Tamiang berzikir, namun kegiatan tersebut tidak pernah muncul di koran," ucapnya.

Sekretaris BW PWI Aceh Tamiang Evijar Barani menanggapi pernyataan wabup itu mengatakan, yang perlu dibenahi adalah soal eksistensi humas sebagai corong informasi pemda. Ketua Serikat Wartawan Aceh Tamiang (SWAT) Zulherman juga menyatakan berita yang ditulis pers sudah berimbang, namun dia meyakini tidak semua media dibaca kepala daerah maupun pejabat dinas.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Walikota Tanjungbalai: Mari Kenali Gejala Alam TANJUNGBALAI-Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe mengajak masyarakat di daerahnya untuk terlibat dalam memelihara lingkungan dan mengenali gejala alam, demi mencegah terjadinya bencana alam.

“Sebenarnya, bencana masih bisa dicegah apabila kita memelihara dan mengenali penomena alam yang ada di lingkugan sekitar,” ujarnya, ketika membuka pelatihan masyarakat peduli tanggap bencana, di Tanjungbalai, Rabu (22/10).

Menurutnya, berbagai bencana yang terjadi saat ini terkadang sulit dikategorikan sebagai bencana alam murni, kecuali gempa bumi, gunung meletus dan tsunami.

Tetapi, terjadinya banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, atas pengaruh dan campur tangan manusia.

Ia melanjutkan, bencana lingkungan sesuatu hal dapat diperkirakan walaupun dalam ketepatan hitungan hari sulit dilakukan, tetapi terjadinya bencana jelas dapat dibayangkan. Geo-

grafis Kota Tanjungbalai yang berada di hilir Danau Toba, sangat berpotensi mengalami banjir kiriman. Karena itu, masyarakat diharapkan tanggap dan sigap jika curah hujan tinggi.

“Sebagai masyarakat kita mesti selalu waspada dan ikut terlibat melakukan antisipasi terjadinya bencana, seperti banjir kiriman. Antisipasi bisa dengan cara membersihkan tali air, drainase dan bibir sungai agar air lancar mengalir,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPBD Pemkot Tanjung Balai Mahdin Siregar, menjelaskan, sebanyak 250 warga daerah itu dilibatkan dalam kelompok masyarakat peduli dan tanggap bencana.

Pelatihan digelar dua hari (22-23/ 10), bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengenali tanda-tanda terjadinya bencana alam maupun non alam.

Materi pelatihan disampaikan lima orang narasumber dari BPBD dan BMKG Provinsi Sumtera Utara, Kodim 0208/ Asahan serta Brimob Den-3 Kota Tanjung Balai.(HER)

Pemkot Gelar Bimtek Pengembangan Asset Daerah TANJUNGBALAI - Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai Abdi Nusa membuka secara resmi bimbingan tekhnis (bimtek) pengembangan asset dan barang daerah yang digelar di Balaikota, Selasa (21/10). Menurut Abdi Nusa, pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan daerah sehingga diperlukan suatu sistem pengelolaan aset yang rapi dan tertib administrasi.

Selain itu, pengembangan aset dan barang daerah harus dilaksanakan secara efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. “Aset merupakan sumber daya ekonomi dan sangat penting yang dimiliki dan dikuasai pemerintah.

Maka hendaknya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat dengan sebaikbaiknya,” katanya.

Dikatakan lebih lanjut, pengelolaan barang milik daerah yang tertata baik dapat dijadikan modal

untuk mengembangkan kemampuan keuangan. Bila sebaliknya, maka akan menjadi beban biaya bagi pemerintah daerah karena membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan. “Oleh sebab itu, bimtek sangat diperlukan untuk memperkuat, meningkatkan keterampilan dan profesionalitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan aset dan barang milik daerah,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPKA Pemkot Tanjung Balai Irwan Sakti Nasution, menjelaskan, bimtek tersbut bertujuan untuk memberi pemahaman dan meningkatkan ketrampilan aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan Pemkot setempat.

Menurutnya, bimtek yang dilaksanakan dua hari (21-22/10) diikuti 219 peserta dari jajaran Pemkot Tanjung Balai, di antaranya, dinas, badan, kecamatan dan guru-guru se-Kota Tanjungbalai. “Sebanyak tujuh orang narasumber dihadirkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sumatera Utara, untuk memberikan pembekalan kepada peserta,” ujarnya.(HER)

Tanjungbalai Terima Anugerah Adiwiyata TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe menerima penghargaaan Adiwiyata tingkat regional yang diserahkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pudjo Nugroho, di Medan, Selasa (21/10).

Kabag Humas Setdakot Tanjung Balai Darul Yana, mengatakan, sebanyak 18 sekolah mulai tingkat SD, SMP, SMA/SMK di daerah tersebut menjadi objek penilaian oleh tim penilai Adiwiyata Provinsi Sumut. “Penilaian membuahkan hasil menggembirakan.

Tanjung Balai menerima anugerah Adiwiyata tingkat provinsi yang diserahkan Gubsu dan diterima pak wali kota,” ujarnya, di balai kota daerah setempat, Rabu.

Selain menerima piagam pengahargaan, dalam acara peri-

ngatanharilingkunganhidupsedunia itu, Pemkot Tanjung Balai bersama sejumlah daerah kabupaten/kota lainnya menerima bantuan peralatan, berupa "composter" yang berfungsi untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Atas prestasi yang diraih, katanya, Pemerintah Kota Tanjug Balai mengucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang telah mendukung program pemerintah dalammenjaga,memeliharadan melestarikan lingkungan hidup.

Ditambahkan, dalam kesempatan tersebut, wali kota didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Armaini Jannah Thamrin Munthe, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kasatpol PP, Kabag Protokol dan Kabag Humas Setadakot Tanjungbalai Darul Yana Siregar.(HER)

SUMUT

PMII Kabupaten Langkat Tolak Pilkada tak Langsung STABAT - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Langkat datangi dan melakukan orasi di Gedung DPRD Langkat. Kedatangan mahasiswa tersebut untuk menyampaikan beberapa tuntutan mereka kepada para anggota dewan yang baru sehari dilantik.

Dalam orasi yang mereka teriakan persis di depan pintu gerbang gedung dewan, antara lain menolak undang-undang pemilukada melalui DPRD karena dianggap merupakan pengkebirian hak rakyat untuk memilih dan dipilih, menghimbau kepada DPRD Langkat baik secara institusi maupun individu untuk bebas dari praktek korupsi.

Dalam orasi yang disampaikan gabungan mahasiswa tersebut juga menuntut agar DPRD Langkat harus mampu meminimalisasi perjalanan dinas yang dinilai sebagai pemborosan anggaran dan tidak berdampak secara konkrit terhadap kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Langkat, para anggota dewan juga dituntut harus mampu menjalankan amanah rakyat langkat dengan baik serta mampu pula menjalankan wewenang pengawasan secara profesional terhadap pemerintahan Kabupaten Langkat, serta para anggota dewan juga harus mampu mengarahkan dan menciptakan APBD Langkat secara tepat dan cermat dengan memprioritaskan anggaran pembangunan ketimbang anggaran belanja rutin di setiap SKPD, yang mereka nilai hanya sebagai pemborosan anggaran belaka.

Para mahasiwa PMII saat menyampaikan orasinya di depan Gedung DPRD Langkat.

Orasi tersebut berjalan damai dan tertib. Walau hanya berkisar sebelasan orang mahasiswa yang melakukan orasi damai tersebut

personil Kepolisian Resort Langkat dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Langkat terlihat bersiaga di sekitar Gedung

DPRD Langkat. Beberapa menit melakukan orasi di depan gerbang masuk Gedung DPRD Langkat, akhirnya para mahasiswa diterima

masuk ke aula gedung dewan guna menyampaikan maksud yang sama serta berdialog kepada perwakilan rakyat tersebut.(JUL)

Anggota DPRD “Blusukan” ke Pasar Suprapto Pelamar CPNS di T Balai 13.021 Orang

TANJUNGBALAI - Anggota DPRD Kota Tanujungbalai, masing-masing Leiden Butar-Butar dan Herna Veva “blusukan” ke Pasar Suprapto untuk menampung aspirasi pedagang yang diduga menjadi korban pungli oknum mengaku suruhan dinas pasar daerah setempat. “Kami melakukan sidak karena pedagang mengaku resah atas pungli berdalih pemberian lapak berdagang,” ujar Leiden ButarButar, di Tanjungbalai, Selasa (21/10) Menurutnya, pembangunan kios dan balairung di areal pasar dimanfaatkan oknum berintial ‘S’ yang mengaku suruhan seorang pejabat dinas pasar dengan cara meminta

sejumlah uang kepada pedagang. Padahal, anggaran pembangunan balairung ditampung APBD Tanjung Balai TA 2014 sebesar Rp80 juta.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat bangunan berupa kios dan bangunan liar yang tidak jelas sumber dana pembangunannya. “Pedagang mengaku, bangunan liar tersebut dijadikan ajang pungli oknum bermarga Siregar dengan jumlah bervariasi antara empat sampai enam juta rupiah,” ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Tanjungbbalai ini.

Sementara itu, Herna Veva menyesalkan dan mengecam keras sikap oknum tidak

bertanggungjawab yang melakukan pungutan liar terhadap pedagang. “Pungutan liar jelas melanggar hukum. Pelakunya harus ditindak tegas dan jika benar ada pejabat yang terlibat, walikota diminta mengevaluasi pejabat bersangkutan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Veva juga mengingatkan agar walikota peka terhadap persoalan masyarakat, terutama masyarakat kecil seperti pedagang di Pasar Suprapto.

“Masyarakat butuh perhatian pemerintah.

Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat walikota harus tanggap terhadap masalah ini,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.(HER)

Thamrin Munthe: Manusia Diciptakan Mempunyai Hati yang Lemah TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Dr Thamrin Munthe MHum mengatakan, manusia diciptakan Allah mempunyai hati yang lemah, dan ada tiga alat manusia tidak bisa menjadi imam antara lain, akal, pikiran dan hati. Hal ini diungkapkan Walikota Tanjungbalai saat membuka kegiatan pelatihan Shalat Khusyu, di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jalan Gaharu Kota Tanjungbalai, Selasa (14/10).

"Shalat merupakan salah satu upaya menjaga jiwa dari perbuatan yang mungkar, juga shalat untuk menenangkan hati dan pikiran manusia dari segala macam kegundahan hati," ujar walikota.

Kegiatan Pelatihan Shalat Khusyu ini merupakan pembinaan mental generasi muda untuk dibentuk supaya ibadah yang dijalankan baik dan benar. "Cukup banyak arti shalat, namun perlu sama-sama kita ketahui shalat yang bagaimana yang mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Kegiatan ini juga dikemas agar nantinya mendapatkan kebaikan bagi para peserta," terangnya.

Sebelumnya Asisten II Setdakot H Abdul Hayyi Nasution melaporkan, penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Shalat Khusyu Kota Tanjungbalai Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebanyak 500 peserta yang terdiri

dari 10 angkatan terbagi satu angkatan berjumlah 50 orang diikuti oleh guru PAUD, guru TK/RA, guru MDA, guru agama SMA/MA/SMK, pegawai kecamatan, guru mengaji dan bilal mayit, dilaksanakan untuk angkatan I dimulai 12 hingga 13

Oktober, angkatan II 14 hingga 15 Oktober, angkatan III 17 hingga 18 Oktober.

Sementara angkatan berikutnya akan ditentukan selanjutnya.

Sebagai narasumber dari Fakultas Syariah IAIN Sumut.(HER)

TANJUNGBALAI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjung Balai mencatat sebanyak 13.021 orang dari dalam dan luar daerah memasukkan lamaran menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2014 di daerah tersebut. “Berdasarkan berkas yang diterima, jumlah pelamar CPNS mencapai 13.021 orang,” ujar Kepala BKD Kota Tanjung Balai Abu Hanifah, di Tanjung Balai, Senin.

Menurutnya, dari jumlah pelamar tersebut sekitar 7.500 adalah lulusan SMA sederajat dan mengajukan lamaran untuk formasi tenaga teknis yaitu aparat Satpol PP dan Pekerja Sosial Pelaksana Pemula. Selebihnya merupakan jebolan strata-1 (S1) yang mengincar formasi tenaga, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Ia menjelaskan, saat ini panitia sedang melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan pelamar, untuk selanjutnya dikirimkan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Nasional. Pelamar yang lolos verifikasi berkas, katanya, data-datanya akan dikirimkan ke Panselnas untuk diumumkan dan mendapat nomor ujian yang akan dikeluarkan pada akhir bulan ini.

“Nama-nama pelamar yang lolos pemberkasan akan diumumkan panselnas melalui situs www.bkd.tanjungbalai.go.id, sedangkan kartu ujian, kami (BKD) yang akan mencetaknya,” tambahnya.

Sebagiamana diinformasikan, penerimaan CPNS Tahun 20014 Kota Tanjung Balai mendapat jatah sebanyak 81 orang, formasi yang tersedia yaitu, tenaga guru 13 orang, tenaga kesehatan 17 orang dan teknis 51 orang.

Untuk tenaga teknis sebanyak 14 orang akan direkrut dari lulusan SMA sederajat kecuali bidang kesehatan.

Khusus lulusan SMK pertanian, perikanan dan komputer akan direkrut sebanyak delapan orang.(HER)

DIDUGA “TERSANDUNG” BERBAGAI KASUS

Kabag Humas Pemkot Gunungsitoli Tertutup Bagi Wartawan GUNUNGSITOLI Meisoniman Lahagu, Kabag Humas Pemkot Gunungsitoli, menggantikan Mareko Zebua dan sejak itu pulalah wartawan yang bertugas di lingkungan Pemko Gunungsitoli merasa kurang nyaman mendapatkan informasi tentang hasil capai yang telah dilakukan oleh daerah otonom baru itu.

Tidak hanya itu, kepemimpimpinan Meisoniman Lahagu yang menurut berbagai sumber bahwa "track record"-nya selama ini dikenal kurang mulus karena diduga “tersandung” berbagai kasus di dalam Pemerintahan Kabupaten Nias saat itu, salah satunya di Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Nias.

"Tetapi kenapa Walikota Gunungsitoli Martinus Lase kok tiba-tiba mengangkat yang bersangkutan sebagai pejabat di lingkungan Pemko Gunungsitoli sekitar setahun yang lalu. Padahal sepak terjangnya sebagai fasilitator antara pers dan Pemko Gunungsitoli dinilai memiliki talenta kurang transparan dan tertutup bagi wartawan, kecuali oknum wartawan yang tidak mengkritisi kebijakan walikota Gunungsitoli alias asal bapak senang (ABS)," kata wartawan.

Bahkan beberapa kegiatan Pemkot Gunungsitoli selama ini nyaris tidak diketahui sejumlah wartawan karena hanya oknum wartawan tertentu yang disukai Meisoniman Lahagu yang

dihubungi untuk meliput sehingga hal ini menjadi bumerang bagi wartawan yang lain. Seperti halnya kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi yang dilaksanakan Dewan Pers dari Jakarta di Lantai 2 Kantor Walikota Gunungsitoli, Rabu (22/ 10), yang mana sejumlah wartawan media cetak dan elektronik tidak mengetahui momen yang sifatnya nasional itu.

Bahkan salah seorang alumni Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) di Dewan Pers Jakarta Tahun 2007, Yamobaso Giawa SH mengaku bahwa kegiatan tersebut sama sekali belum ia ketahui. Namun ia mengaku acara tersebut diketahuinya

lewat salah seorang wartawan yang hadir di sana. "Aneh karakter oknum Kabag Humas yang disebut-sebut keponakan terpidana korupsi dana bantuan bencana yang mantan Bupati Nias memang tertutup bagi wartawan dan pilih-pilih kasih sebagaimana pengakuan dari sejumlah wartawan di daerah ini," katanya.

Salah seorang pegawai yang bertugas di Bagian Humas Pemkab Nias menyebutkan bahwa sepengetahuan mereka, Meisoniman Lahagu kalau berbicara masalah uang tidak mengherankan lagi. "Kkarena jangankan perbuatan seperti itu dilakukannya kepada wartawan malah kepada kami juga dilakukan hal yang sama," ujar

sumber.

"Salah satunya adalah ketika kami tergabung dalam satu acara yang melibatkan Humas Pemkot Gunungsitoli dengan Humas Pemkab Nias beberapa waktu yang lalu. Dalam kegiatan itu, Meisoniman Lahagu dihunjuk sebagai ketua panitia pada seksi kehumasan. Dalam acara tersebut ada dana yang diperuntukan untuk panitia dari Humas Pemkab Nias ternyata tidak direalisasikan dan ketika ditanya selalu dijanji-janji.

Memang sudah karakternya begitu," ucap sumber.

Sejumlah wartawan meminta kepada Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP agar meninjau kembali jabatan Kabag

Humas Pemkot Gunungsitoli karena tidak berfungsi lagi sebagai mediator bagi Pemkot Gunungsitoli. Apalagi Meisoniman Lahagu adalah pejabat yang dipindahkan Bupati Nias ke Kota Gunungsitoli.

"Berarti kalau bicara secara logika pejabat yang 'dibuang' tentu kinerjanya kurang baik dan jika karirnya bagus tentu dipertahankan, ditambah lagi sejumlah dana yang dialokasikan untuk kelancaran tugas jurnalistik di daerah ini tidak jelas, termasuk dana pemberitaan dari Bulan Januari hingga Oktober 2014 yang telah tertampung di DIPA APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2014 belum terealisasi," papar sumber.

Dan kepada Pimpinan DPRD Nias diharapkan mengevaluasi DIPA bagian Humas Pemkot Gunungsitoli karena disinyalir tidak jelas termasuk pengadaan website Pemkot Gunungsitoli yang disebut-sebut masih belum ada.

Wakil Walikota Gunungsitoli yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/10) mengatakan, pihaknya terkejut atas kedatangan Dewan Pers di Pemkot Gunungsitoli karena belum dikoordinasikan oleh Kabag Humas. Menyinggung tentang kinerja Kabag Humas Pemkot Gunungsitpoli Meisoniman Lahagu, wakil walikota enggan memberikan tanggapan.(TIM)

KPK POS

13

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Suara KPK

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Dinilai Tidak Serius Tangani Kasus Haji JAKARTA - Direktur Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam menilai, KPK kurang serius menangani kasus dugaan korupsi Haji yang melibatkan mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA). "Sudah hampir enam bulan, sejumlah saksi diperiksa tapi kasus haji tidak ada perkembangan signifikan, ini kinerja KPK perlu dipertanyakan," kata Roy Salam saat dihubungi wartawan, Jumat (24/10).

Roy mengatakan, publik menaruh harapan kepada KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi

haji. Dia menilai, publik pesimis KPK bisa membongkar dugaan keterlibatan SDA bersama para kroninya.

Akibat lambannya penuntasan kasus tersebut, SDA masih beraktivitas di politik seperti orang yang tak bersalah. Padahal, publik se-Indonesia sudah mengetahui kalau SDA menyandang status tersangka kasus haji.

"Tapi ya itu tadi, enggak ada perkembangan signifikan, dan kami khawatir SDA ada kesempatan untuk menghambat proses penyidikan," tegasnya.(IN)

PT DKI Perkuat Vonis Andi Mallarangeng JAKARTA -Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alfian Mallarangeng.

Dengan demikian, Andi yang merupakan terdakwa perkara korupsi proyek embangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang tetap harus menjalani masa hukuman empat tahun penjara.

"Ya betul, memperkuat putusan tingkat pertama (vonis pengadilan tindak pidana korupsi)," ujar Kepala Humas PT DKI M Hatta, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/ 10). Hatta menjelaskan, putusan banding itu dibacakan Ketua PT DKI Jakarta Syamsul Bahri Bapatua terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2014.

Alasan PT DKI memperkuat putusan tingkat pertama atau

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena Andi Mallarangeng bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dijalaninya.

Bahkan Andi pun dianggap menjunjung tinggi hukum dengan langsung mengundurkan diri dari jabatan Menpora pasca ditetapkan sebagai tersangka.

"Uang yang dikorupsi tersebut tidak pernah terdakwa secara lansgsung terdakwa menerima, akan tetapi yang menerima saudara Wafid dan Choel Mallarangeng.

Lagi pula uang tersebut telah dikembalikan secara seluruhnya," ungkapnya.

Seperti diketahui, Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.(OKZ)

Penggeledahan Rumah Eks Gubernur Papua Dijaga Ketat TANGERANG - KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Papua periode 2006-2011, Barnabas Suebu di Jalan Pinguin 3 Blok CC Nomor 9, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Sebanyak enam mobil anggota KPK tiba dirumah milik tersangka tindak pidana korupsi penyelewengkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009/ 2010 untuk pengadaan desain mesin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

"Sekitar jam setengah sepuluh,

ada enam mobil, kalau tidak salah satu mobilnya ada sekitar empat orang," kata Kepala Satpam Heri, Rabu (22/10).

Heri mengatakan, Barnabes sudah cukup lama tinggal di rumah tersebut bersama dengan anak dan istrinya. "Sudah sejak 16 tahun lalu beliau tinggal di sini, sebelum jadi gubernur sudah tinggal di sini," ucapnya lagi.

Pengeledahan yang dilakukan KPK dijaga ketat puluhan petugas dengan menggunakan baju putih dan celana panjang biru dengan senjata api. Mereka mengawasi rumah berlantai dua ini.(IN)

Suara Meris Simbolon Persis yang Disadap KPK JAKARTA- Ketua Digital Forensic Analyst Team Puslabfor Mabes Polri, AKBP Muhammad Nuh AlAzhar, meyakini suara perempuan dalam perbincangan sadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar suara Presiden Direktur (Presdir) Kaltim Parna Industri (KPI) dan suara Deviardi.

Kepastian itu didapat setelah melalui serangkaian proses analisa dan pemeriksaan barang bukti suara berbentuk digital. Adapun Meris dalam banyak kesempatan selalu membantah suara dalam rekaman tersebut bukanlah dia.

“Dari hasil analisis sampel yang kita terima suaranya identik,” jelas Nuh saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang Artha Meris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/10).

Selain sampel suara Artha Meris dan Deviardi, kata Nuh, dia juga mendapatkan perintah untuk melakukan analisa terhadap sampel suara mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Deviardi, pejabat SKK Migas Gerhard Marten Rumeser, serta ayah Meris, marihad Simbolon. Dia mengukur kesamaan suara itu dari komponen

performa, bandwith (rentang), dan pitch.

Nah, dari analisa suara itu dilakukan dengan cara membandingkan suara tiap kata. Sebab, menurutnya, dalam Standar Operasi Prosedur memang diharuskan memerika kemiripan minimal 20 kata, supaya bisa diambil kesimpulan identik.

“20 kata itu kita mengikuti prosedur FBI. Dari hasil analisa, kita dapatkan 20 kata yang memiliki kemiripan secara audio dan teknis,” terang pria lulusan kampus Inggris dan India itu.

Selebihnya, dia mengatakan ada dua cara untuk mengidentifikasi sidik suara (voiceprint) seseorang dalam rekaman sadapan. Pertama adalah dengan analisa algoritma dan kedua dibantu dengan alat bantu berupa perangkat lunak.

Meris sendiri tak mau menanggapi keterangan yang disampaikan oleh Nuh. Dia menyatakan akan menanggapinya dalam nota pembelaan alias pledoi-nya.

Mendengar kesaksian itu, Meris tidak mengajukan pertanyaan.

Dia hanya mau menanggapi kesaksian Nuh dalam nota pembelaan (pledoi).(MSC)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menjawab pertanyaan wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10). Abraham Samad menegaskan tanda Merah dan Kuning rekomendasi KPK atas usulan nama-nama menteri kabinet Jokowi-JK sebaiknya tidak diangkat sebagai menteri karena berpotensi bermasalah dengan kasus korupsi.

KPK KEBOBOLAN

Tahanan Korupsi Sembunyikan Handphone JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kebobolan. Tahanan kasus korupsi diam-diam sembunyikan handphone di ruang tahanan. Para koruptor itu dengan leluasa menggunakan telepon genggam di balik jeruji besi KPK. Padahal, rutan KPK diklaim memiliki pengawasan yang ekstra ketat.

Mereka yang menyelundupkan handphone, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar - terpidana perkara penerimaan suap Pilkada. Juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrium - terpidana kasus Hambalang kedapatan menyimpan telepon selular.

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur

non Aktif Banten yang terjerat kasus suap Pilkada. Raja Bonaran Situmeang, Bupati Tapanuli Tengah dalam kasus penyuapan Pilkda. Gubernur non-aktif Riau Annas Maamun.

Penggunaan ponsel oleh sejumlah tahanan KPK muncul dari mulut mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada Kementerian Perdagangan, Syahrul Raja Sempurnajaya melalui kuasa hukumnya, Eko Prananto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/10).

Terbongkar itu berawal dari permintaan Syahrul kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, agar diizinkan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan kasusnya sebagai bahan menyusun

pledoi (nota pembelaan). Para tahanan mulai dilarang menyimpan dokumen-dokumen karena dari hasil sidak digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan telepon genggam.

"Kami terima surat berupa informasi dari Karutan (Kepala Rutan) di Guntur sehubungan dengan hasil sidak internal ditemukan beberapa dokumen dakwaan dari pada tersangka lain di dalam tahanan yang digunakan untuk menyimpan HP (telepon selular) dan segala macam," ungkap Syahrul usai mendengarkan pembacaan tuntutan dalam sidang.

Eko Prananto melanjutkan telepon selular tersebut ditemukan di selnya tersangka kasus dugaan suap, Raja Bonaran Situmeang dan

terdakwa perkara suap, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. "HP kan 2 kali, yang satu punya Wawan, yang satunya ya itu Bonaran," kata Eko. Dari sidak di Rutan KPK, lanjut dia, berhasil ditemukan telepon selular yang diduga milik tersangka Cahyadi Kumala, Akil Mochtar dan Anas. "Satu kelompok penuh ditemukan HP. Akil, anas itu ditemukan HP semua. Satu kelompok kena semua," ujar Eko. Atas penemuan tersebut, tahanan yang kedapatan menyimpan atau menyembunyikan dikenakan sanksi berupa larangan dikunjungi selama satu bulan. "Sebulan itu tidak boleh dikunjungi. Tidak boleh dikunjungi keluarga," ungkap Eko.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan akan memperketat pengawasan di Rutan cabang KPK yang terdapat di gedung KPK maupun di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. "Intinya, kita akan awasi lebih ketat lagi dan kita telusuri kenapa itu terjadi," kata Johan melalui pesan singkat, Kamis (23/10).

Johan menegaskan sidak ke depannya akan terus-menerus dilakukan di dua Rutan cabang KPK. Sidak berawal dilakukan karena adanya informasi yang masuk bahwa ada tahanan yang memiliki telepon selular. "Sebenarnya, begitu KPK menerima informasi adanya HP (telepon selular), langsung kita sidak dan kita tindak," sambungnya.(ENDY)

Rachmat Yasin Akan Hadirkan Dua Saksi Meringankan BANDUNG - Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) akan menghadirkan saksi meringankan pada sidang mendatang, Rabu 29 Oktober 2014. Dalam sidang lanjutan dugaan suap Rp4,5 miliar terkait rekomendasi tukar menukar hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA).

Ketiga saksi yang meringankan yang rencananya akan dihadirkan yaitu Ketua MUI Kabupaten Bogor KH Ahmad Mukri Ajie, Ketua PGRI Kabupaten Bogor dan seorang dosen.

Selain saksi meringankan, RY

pun akan menghadirkan saksi ahli dalam administrasi negara. Saksi ahli itu direncanakan akan menyampaikan penilaian nomenklatur rekomendasi dan perizinan sesuai dengan susunan dan peraturan perundang-undangan.

Namun atas pengajuan itu, Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol mempertanyakan apakah memang harus menghadirkan saksi ahli atau tidak.

"Katakan itu (rekomendasi dan izin) cacat hukum atau sah. Tapi apakah tertangkap tangannya terdakwa M Zairin dan terdakwa

Pak Rachmat Yasin ini kaitan dengan sah tidaknya rekomendasi?

Tapi kalau memang ??mau dihadirkan tidak apa-apa. Tolong pikirkan dulu saja ??????ya. Tapi itu hak (terdakwa)," tutur Barita dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (23/10/2014).

Sementara itu, ?menanggapi usulan RY yang akan menghadirkan saksi ahli, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta agar setelah pemeriksaan saksi meringankan, dilanjutkan pada agenda pemeriksaan terdakwa.

"Dengan tetap tidak mengurangi hak terdakwa dan penasehat hukum dengan ajukan saksi meringankan, mohon kiranya nanti setelah selesai pemeriksaan saksi, langsung pada pemeriksaan terdakwa," ucap JPU. Sementara itu, dalam sidang lanjutan RY dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin, JPU menghadirkan dua orang saksi.

Kedua saksi tersebut adalah sopir Pemkab Bogor dan sopir dari PT BJA yang memberikan kesaksian soal proses dimana M

Zairin dan Yohan Yap ditangkap oleh KPK saat akan menyerahkan uang kepada RY. Seperti diketahui, RY dan M Zairin didakwa dengan Pasal 12 (a) dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Mereka didakwa menerima uang suap dari PT BJA terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama PT BJA. Total uang suap mencapai Rp4,5 miliar.(BS/NET)

KASUS CENTURY

Pemeriksaan Boediono Kini Lebih Mudah JAKARTA - Kasus bailout Bank Century Rp6,7 triliun, belum tuntas. Kini malah memasuki babak baru. Pasalnya, salah satu saksi kunci yakni Boediono, tak lagi menjadi wakil presiden.

Bahkan, KPK tidak perlu lagi mendatangi kantor wapres untuk melakukan pemeriksaan terhadap Boediono, yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Kalau sudah bukan wapres, tentu protokol wapres tidak mengikat lagi. Memang jika masih aktif ada protokol yang menyangkut kepada dia. Kalau tidak, ya jelas bedanya, tentunya Akan lebih mudah untuk memanggil sekaligus memeriksanya," papar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (20/10) Juga untuk memeriksa Boediono, sambung Zulkarnain, KPK masih menunggu vonis Budi Mulya - tersangka lain kasus Bank Century agar memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, untuk melakukan pengembangan dalam kasus dugaan korupsi pemberian

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetepan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Hingga kini KPK belum bisa menjerat Boediono karena putusan Budi Mulya belum inkrah. Kami tidak tahu kapan penyidik dan penyelidiknya memanggil dan memeriksa Boediono," tambahnya.

Ketua KPK Abraham Samad juga menilai kasus Century tergantung dari putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Century masih jalan. Status putusan Century ada beberapa pihak yang dianggap terlibat, tetapi karena putusannya masih tingkat pertama, harus menunggu putusan yang inkracht baru boleh ditindaklanjuti,” ucapnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan KPK tengah mencari cara dalam mengungkap kasus Century.

Memang kasus ini, lebih rumit bila dibandingkan dengan perkara lain. “Kasus Akil, misalnya lebih mudah, ada bukti yang kita sudah dapat. Bukti itu yang memudahkan. Coba lihat kasus Akil itu, sudah berapa banyak

terdakwa yang disidang. Tidak bisa menggunakan kasus Akil untuk Century, bukan apple to apple,” jelasnya.

Itulah kenapa, saat disinggung soal kapan KPK bisa menyelesaikan kasus Bank Century, Bambang mengaku tidak tahu. Yang pasti, hingga saat ini proses penyelesaian terus dilakukan. Jawaban yang sama juga muncul ketika ditanya soal keterlibatan pihak selain tersangka Budi Mulya.

Meski demikian, bukan berarti KPK tidak bisa mengungkap kasus itu. Bambang meyakinkan bahwa pihaknya banyak cara untuk membuka perkara itu lebar-lebar. “Seperti wartawan yang punya seribu cara untuk mendapatkan news.

Tergantung pendadilan juga, lalu saksi-saksi yang mau bekerja sama. Banyak faktorlah,” katanya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada Budi Mulya - bekas Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan hukuman pidana 10 tahun penjara. Tak cuma itu, majelis juga

menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Budi Mulya dinilai terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Budi Mulya terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjrijah, (Alm.) S Budi Rochadi, Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitodarwono, Raden Pardede, Robert Tantular, dan Hermanus Hasan Muslim.

Majelis menyatakan dalam kasus ini Budi Mulya terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Nama Boediono disebut dalam surat dakwaan Budi Mulya yang diduga terlibat dalam pengucuran dana talangan Bank

Century Rp 6,7 triliun. Boediono yang ketika itu menjabat Gubernur BI dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran dana yang dianggap tidak wajar. Menurut surat dakwaan, Budi Mulya bersamasama melakukan penyalahgunaan wewenang.

Wakil presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan Boediono seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap proses pengucuran dana talangan Bank Century. "Sebagai pemimpin tertinggi di lembaga pemerintahan itu, tentu ada pertanggungjawaban," ujar Kalla, 5 Maret 2014.

Menurut Kalla, kasir Bank Indonesia tidak mungkin mengeluarkan anggaran begitu besar tanpa ada persetujuan atasannya. Adapun atasan si kasir, kata dia, juga memerintahkan anak buahnya lantaran mendapat izin dari bos tertingginya, yaitu Gubernur BI. "Pertanggungjawaban bukan berarti kriminal, selama bisa dijelaskan uang itu dimanfaatkan untuk apa. Ketika dana talangan keluar, Kalla juga menjabat wakil presiden. Namun dia mengaku tidak ikut dilibatkan.(ENDY)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Satukan Persepsi dan Pemahaman Pemkab Sergai Sosialisasikan Tiga Perda SEI BAMBAN - Untuk menyatukan pandangan (persepsi) dan pemahaman khususnya tentang peraturan daerah (perda) yang telah diundangkan pemerintahan daerah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Oleh karenanya Pemkab Sergai melalui bagian hukum sekretariat daerah mensosialisasikan tiga produk hukum pemerintah daerah yang telah disahkan tahun lalu.

Ketiga perda tersebut yakni pertama tentang kawasan tanpa rokok, perda kedua tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sergai Tahun 2013– 2033 dan ketiga tentang bangunan gedung.

Sosialisasi secara resmi dibuka Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah MSi di Aula Perguruan YAPIM Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Rabu (22/ 10). Dalam kesempatan tersebut Sekdakab H Haris Fadillah turut didampingi Asisten Pemum Drs Ramses Tambunan, Kabag Hukum Surian Syahrizal SH, Kabag Pemjas Chairin FS SSos MM, Camat Sei Rampah Drs Dimas Kurnianto SH, aparatur kecamatan, kades, pengurus BPD maupun tokoh masyarakat dari seluruh wilayah kecamatan di Sergai.

Dalam sambutannya Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi mengatakan bahwa sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang Pemkab Sergai telah menerbitkan sebanyak 213 perda yang terdiri dari perda tentang kelembagaan, pajak daerah, retri-

busi daerah maupun materi materi lainnya yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah di tanah bertuah negeri beradat ini.

Sekdakab Drs H Haris Fadillah juga mengemukakan dengan terselenggaranya sosialisasi tiga perda ini yang diikuti seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat dari seluruh wilayah Kecamatan di Sergai diharapkan mampu berperan sebagai agen penyebarluasan informasi dan sejumlah ketentuan. Sehingga berbagai peraturan diketahui, dipahami serta dipatuhi seluruh lapisan masyarakat, pungkas Sekdakab H Haris Fadillah MSi. Sebelumnya Kabag Hukum Surian Syahrizal SH dalam laporannya mengemukakan tujuan sosialisasi ini agar segala kebijakan dan ketentuan dari perda ini dapat diaplikasikan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat, aparatur pemerintahan maupun pelaku usaha.

"Dari setiap tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," jelas Surian Syahrizal SH. Materi sosialisai yang diberikan kepada peserta sosialisasi dipaparkan Surian Syahrizal meliputi Perda Kabupaten Sergai No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Kabupaten Sergai No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sergai dan Perda Kabupaten Sergai No 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Sosialisasi tiga perda dilaksanakan selama satu hari dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang. (ARM)

Belajar Budidaya Sengon Pemkab Sergai Kunker ke Kepahiang TINJAU Bupati sergai Ir H Soekirman didampingi Kadis Hutbun Ir Aliuddin meninjau lokasi pengembangam tanaman sengon di wilayah Kabupaten Kepahiang .

SEI RAMPAH - Dalam rangka mempelajari dan melihat langsung tentang cara budidaya tanaman sengon guna diterapkan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman beserta rombongan Tim Revitalisasi Budaya Lokal Kabupaten melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu selama dua hari mulai tanggal 2122 Oktober 2014.

Dalam kunjungan itu Bupati Sergai Ir H Soekirman beserta rombongan Tim Revitalisasi Budaya Lokal diterima langsung oleh Bupati Kepahiang DR Drs H Bando Amin C Kader MM, Ketua DPRD H Baddarudin AMd, Wabup Bambang Sugianto SH MH, Sekretaris Daerah Drs Hazairin A Kadir MM, Ketua TP PKK Hj Ice Rakizah SSos MKes, Ketua GOW Hesta Heviyanti SE, Tini Hazairin dan seluruh jajaran SKPD Pemkab Kepahiang dengan tarian khas yaitu Tari Kejei. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan ekspos serta tanya jawab tentang potensi wilayah Kabupaten Kepahiang terutama budidaya tanaman sengon, buah naga, talas jepang (satoimo) serta potensi lain yang dapat meningkatkan taraf perekomian masyarakat bertempat di Aula Kantor Bupati Kapahiang Provinsi Bengkulu, Selasa (21/10).

Hal ini diungkapkan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala melalui telepon selularnya kepada wartawan, Kamis (23/10).

Dalam sambutannya Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan bahwa kunjungan ini dalam rangka ingin mereplikasi "best practice" yang ada di Kabupaten Kepahiang yaitu program "sengonisasi" yang telah cukup berhasil dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah itu. Mengenai kaitan budidaya tana-

man sengon dengan seni budaya, Bupati Soekirman mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya melihat budaya itu dalam artian seni seperti tarian atau nyanyian saja, tetapi juga melihat bagaimana budaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat suatu daerah seperti budaya bertanam sengon di Kepahiang ini.

"Dengan melakukan kunjungan ini kita dapat melihat bahwa budaya atau kebiasaan yang belum biasa akan menjadi biasa seperti dalam hal slogan 'mMau kaya, tanam sengon' yang sedang digalakkan Pemkab Kepahiang ini. Sejauh mana budaya menanam sengon telah menjadi kebiasaan masyarakat, itulah yang ingin kami lihat dan terapkan nantinya di Sergai," jelas Indah Dwi Kumala.

Bupati Soekirman juga mengungkapkan bahwa dilihat dari seni budayanya, ada kesamaan antara tarian selamat datang dengan tarian penyambutan tamu agung khas Tari Kejei dengan menyajikan seperangkat makanan tradisionil dalam bentuk sirih, akan tetapi wadah atau tempat sirihnya yang sedikit agak berbeda. "Dengan diikutsertakannya pelakupelaku Budaya Sergai dalam kegiatan ini diharapkan agar nantinya dapat menyebarluaskan serta mengaplikasikan prestasi-prestasi di daerah yg dikunjungi tersebut melalui pertunjukan seni dan budaya," pungkas Indah.

Kegiatan kunjungan Tim Revitalisasi Budaya Lokal ke Kabupaten Kapahiang ini kemudian diisi dengan peninjauan lokasi budidaya sengon dan buah naga serta talas jepang (satoimo).

Pada malam harinya digelar pertunjukan seni budaya kedua kabupaten yang berlangsung meriah bertempat di taman kota Kapahiang.

(ARM)

SUMUT/ACEH

Pangdam I/BB "Dibulang-bulangi" di Tobasa Pangdam Ziarahi Makam Leluhur Sobosihon Boru Sihotang TOBASA - Dalam kunjungan kerjanya ke "bonapasogit" Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Panglima Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/ BB) Mayjen TNI Winston Pardamean Simanjuntak SIP MSi mendapat kehormatan "dibulang-bulangi" (diberi doa restu-red) oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tobasa, yang disampaikan melalui Forum Komunikasi Lembaga Adat (FORKALA) Masyarakat Tobasa, di rumah dinas Bupati Tobasa, Kamis (23/ 10) di Balige.

Penyampaian bulang-bulang ini ditandai dengan penyematan pakaian Adat Batak berupa "hohop", "sappe-sappe", "tali-tali", "hajut" dan "piso halasan" yang langsung dikenakan Mayjen TNI Winston P Simanjuntak dan isteri, Sherly Boru Pardede. Para tokoh adat tersebut, juga menyampaikan "tonggo" (doared) dan petuah, agar dalam menjalankan tugas, senantiasa mendapat perlindungan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dilanjutkan dengan "manortor" bersama.

Sebelumnya, juga digelar acara bersama Keluarga Besar Marga Simanjuntak Sitolu Sada Ina, Mardaup, Sitombuk dan Hutabulu (PSSSI) Tobasa, yang diawali dengan ziarah ke tambak (makamred) leluhur Oppung Sobosihon Boru Sihotang, di Desa Hutabulu Mejan, Balige. Mayjen TNI Winston P Simanjuntak didampingi isteri dan Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak didampingi isteri

BERSAMA - Bupati Tobasa dan Pangdam I BB foto bersama dengan masyarakat di depan Tugu leluhur Simanjuntak, Op Sobosihon Boru Sihotang, Desa Hutabulu Kecamatan Balige. bersama pengurus dan anggota PSSSI Tobasa, melakukan doa bersama serta meletakkan karangan bunga di makam leluhurnya tersebut.

Rombongan juga melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII di Desa Pagar Batu, Balige. Setelah melakukan tabur bunga dan peletakan karangan bunga, Pangdam I/BB didampingi Bupati Tobasa memberikan penghormatan kepada pahlawan kebanggaan Batak tersebut.

Kehadiran Pangdam I/BB beserta rombongan di wilayah Kabupaten Tobasa ini, mendapat sambutan hangat serta penuh kekeluargaan dari Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan isteri, Netty Boru Pardosi. Hadir juga pada kesempatan tersebut Wabup Liberty Pasaribu, Wabup Humbahas Marganti Manullang, Kajari Balige Harly Siregar, Ketua PN Balige T Marbun, mewakili DPRD Tobasa, Wakapolres Tobasa

Ketua TP PKK: Bangun Kepercayaan, Hindari KDRT TANJUNGBALAI - Kecamatan Tanjungbalai Utara (TBU) Kota Tanjungbalai menggelar sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Aula Kantor Camat TBU, Kamis (9/10). Sosialisasi ini dihadiri 60 peserta berasal dari masyarakat, lurah dan kepala lingkungan.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua TP-PKK Kota Tanjungbalai Hj Harmaeni Jannah, Camat TBU Abu Said Lubis, perwakilan Polres Tanjungbalai, Kapolsek TBU dan sebagai narasumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan Hj Tyaslin.

Abu Said mengatakan, sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang KDRT, karena dari data yang didapat, di Indonesia telah terjadi sebanyak 40.000 kasus.

“Patut disyukuri karena

Rosinta B Siregar, Sekdakab Tobasa Audy Murphy Sitorus, Sekdakab Taput Edward R Tampubolon, dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Tobasa.

Sementara dalam rombongan Pangdam I/BB, tampak hadir para pejabat di jajaran Kodam I/BB, Danrem 023/KS Kolonel Abdul Rahman Made dan jajarannya, Dandim 0210/TU Letkol Inf Baginta Bangun dan para pejabat di jajaran Kodim 0210/TU. Kasmin menyebutkan, pihaknya merasa bangga dan sangat bersyukur atas dilantiknya Mayjen TNI Winston P Simanjuntak sebagai Pangdam I/BB. "Ini merupakan sejarah dan momen yang sangat berharga," ujar Kasmin, dan berharap Pangdam I/BB akan mampu mendorong peningkatan pembangunan dengan iklim yang kondusif. Diharapkannya juga, sebagai putera daerah, Mayjen TNI Winston P Simanjuntak akan berkenan memberikan dukungan, masukan, saran dan perhatian guna

peningkatan pembangunan di bonapasogit Tobasa.

Dalam sambutannya, Pangdam I BB Mayjen TNI Winston P Simanjuntak mengapresiasi sambutan yang diberikan dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bupati Tobasa dan jajarannya sehingga seluruh rangkaian kunjungannya di wilayah Kodim 0210/TU, khususnya di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan sambutan yang saya peroleh dan semoga selama melaksanakan tugas ini, saya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara, khususnya kampung halaman Tobasa,” ujar Winston.

Kemudian, dalam acara yang penuh keakraban ini, Mayjen Winston P Simanjuntak didampingi isteri, juga menyumbangkan dua buah tembang kenangan yang disambut applaus hadirin yang hadir.

(TETTY)

Wakil Bupati Palas: Kemajuan Daerah Ditentukan SDM

pada Tahun 2014 untuk wilayah Kecamatan TBU, kasus KDRT hampir tidak pernah terdengar, walaupun ada di tengah masyarakat namun dapat diatasi secara kekeluargaan,” ujar Abu. Sementara Ketua TP PKK Harmaeni Jannah mengatakan, bahwa saat ini banyak kasus yang terjadi tindak kekerasan dalan rumah tangga, baik secara fisik maupun phisikis. Dilanjutkan, kekerasan terjadi karena kurangnya pengetahuan yang meliputi trust (saling percaya), network (jaringan espon) dan institution (pranata).

Untuk itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat membantu espon dan salingmembangun kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam keluarga, pungkasnya.

(HER)

PADANG LAWAS - Ditinjau secara empiris, bahwa kemajuan suatu bangsa atau daerah dapat ditentukan dengan pola sumber daya manusianya dan bukan karena potensi kekayan sumber daya alam semata.

Demikian paparan Bupati Padang Lawas (Palas) H Ali Sutan Harahap yang disampaikan oleh Wakil Bupati drg Ahmad Zarnawi Pasaribu saat acara “Pelaksanaan Pelayanan Alat Kontrasepsi/TNI Manunggal KB – Kes Tingkat Kabupaten Padang Lawas, Kamis (23/10), di halaman Rumah Sakit Umum (RSU) Sibuhuan.

Ditambahkan Ahmad Zarnawi, bahwa penduduk yang besar akan bermanfaat jika kwalitasnya tinggi, sebaliknya, jika kualitasnya rendah, maka akan menjadi masalah dalam kemajuan bangsa maupun daerah.

Dikatakannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk Tahun 2005-2025, secara jelas sebagaimana Undang– undang Nomor 17 Tahun 2007 dinyatakan Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas

diarahkan pada peningkatakan kualitas SDM dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Selain itu, lanjut Ahmad Zarnawi, RPJPN juga mempunyai capaian keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan ditandai angka produksi netto sama dengan 1 (satu) dan menurunnya angka kelahiran total menjadi sama dengan 2,1 (TFR=2,1).

Oleh karena itu, lanjut Jarnawi, kegiatan yang dicanangkan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk ikut serta membantu dan mendukung pemerintah pusat menyukseskan pembangunan nasional berkelanjutan khususnya pada sektor kependudukan dan keluarga berencana.

"Kita berharap, kerjasama program keluarga berencana antara BKKBN dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang sudah dicanangkan sejak Tahun 2009 dapat terus diimplementasikan dan ditumbuhkembangkan," katanya.

(NET)

Tim Monitoring Desa Percontohan UP2K Kunjungi Pergajahan Kahan BINTANG BAYU - Tim evaluasi desa percontohan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Jumat (24/10), yang diketuai Liliana dan didampingi Ny Syahrianto, Hj Imas Haris Fadillah.

Turut hadir Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH beserta istri, para kades, pengurus TP PKK desa, tokoh masyarakat, agama, dan masyarakat lainnya.

Pada kesempatan tersebut ketua tim membacakan sambutan tertulis dari Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Hj Sutias Handayani Gatot Pujonugroho yang pada intinya tim akan kembali pada Bulan November untuk evaluasi dan dilombakan di tingkat provinsi.

Tim mengatakan, secara keseluruhan kesiapan UP2K Desa Pergajahan Kahan telah matang dalam persiapan. Yang utama adalah kesesuaian laporan dari

Ketua tim monitoring dan rombongan didampingi Kades Pergajahan Kahan Sumarno (paling kanan) dan istri melihat-lihat gordin hasil kerajinan Kelompok UP2K Desa Pergajahan Kahan. ekpos dengan fakta di lapangan.

Ini masih tahap pembimbingan untuk perbaikan-perbaikan lebih lanjut terlebih mengenai profilprofil kegiatan.

Pada kesempatan tersebut Wariem Sumarno membacakan ek-

pos seputar kegiatan UP2K yang menggambarkan perkembangan kelompok UP2K yang sudah memiliki modal simpanan Rp85.950.

000,- yang berjumlah 50 orang dengan tujuh kelompok dengan jumlah pinjaman Rp500 ribu. Jenis

usaha adalah pembuatan tempe yang dipasarkan hingga Kabupaten Simalungun.

"Usaha lain adalah kerajinan gordin. Modal awal kita Tahun 2012 saat dibentuk hanya Rp5 juta berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan beranggotakan 30 orang," ujar istri Kades Pergajahan Kahan sembari mengatakan tidak mengalami hambatan maupun kendala. Lebih lanjut disampaikan, kelompok UP2K juga bergerak di bidang pertanian dan peternakan.

Di tempat yang sama Kepala Desa Pergajahan Kahan Sumarno mengatakan, pihaknya senantiasa melakukan pembinaan kepada kelompok UP2K. "Ke depan kita berharap usaha kaum ibu ini berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan modal untuk digulirkan kembali kepada anggota," katanya. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

SUMUT

Rp15 Triliun Aset Bank Sumut Menganggur?

Tak Ada Perbedaan, Presiden Kita Jokowi Syukuran dan Nobar Pelantikan di Kantor Komuji MEDAN - Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah bukan milik partai tertentu dan bukan milik sekelompok orang, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, mari bersamasama bekerja dan mengawal pemerintahan Jokowi dalam menjalankan sejumlah program kerjannya.

"Tidak ada lagi perbedaan kita, pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Hari ini (maksudnya, Senin 20/10- pelantikan Jokowi jadi Presiden RI-) adalah sama sama Rakyat Indonesia. Presiden kita cuma satu. Bapak Jokowi dan bukan presiden orang lain maupun partai tertentu melainkan presiden rakyat Indonesia. Jadi mari kita sama sama bergotong royong, bekerja dan bersatu padu menjalankan dan mengawal program kerja Pak Jokowi," kata Dewan Penasehat Komuji sekaligus Sekertaris Ketua DPW Partai NasDem Sumut Iskandar ST di sela-sela syukuran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Jusuf Kalla, serta rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo di Kantor Komuji, Jalan T Cik Di Tiro Medan, Senin (20/10).

Iskandar juga mengungkap rasa syukur dan gembira atas terlaksananya acara Masyarakat Sumut Bersatu Bersyukur menggelar syukuran yang mendapat sambutan positif dari masyarakat luas.

Di kesempatan itu Iskandar mengatakan, membangun bangsa dengan berbagai macam persoalan tidak bisa dilakukan Presiden Jokowi sendiri. "Perlu dukungan semua pihak dan masyarakat Indonesia termasuk dukungan Pak Prawobo serta-serta rekan-rekannya

Dewan Penasehat Komuji yang juga menjabat Sekertaris DPW Partai NasDem Sumut Iskandar ST memotong tumpeng raksasa setinggi tujuh meter di Kantor Komuji Jalan T Cik Di Tiro, Medan, Senin (20/10). Tumpeng ini sebagai ucapan syukur atas dilantiknya Presiden RI ketujuh. demi terwujudnya kemajuan pembangunan bangsa," katanya.

Sedangkan mengenai harapan masyarakat Sumut, Iskandar menambahkan mengharapkan kepada pemimpin di negera ini segera mengimplementasikan apa yang dijanjikan untuk program kerja

yang dijanjikan saat kampanye beberapa waktu lalu. "Karena masyarakat menunggu program kerja yang di harapkan dan sekarang masyarakat sadar program kerja Pak Jokowi dan Jusuf kalla tidak serta merta langsung dapat direalisasikan dalam tiga bulan ke depan.

Honor Minim, Anggota DPRDSU Curhat ke KPK MEDAN - Salah seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Sudarto Sitepu mengeluhkan minimnya honor anggota legislatif di daerah kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), saat pimpinan lembaga "superbody" itu melakukan kunjungan ke DPRD Sumut.

"Sebelum menjadi anggota DPRD Sumut, saya dua periode di DPRD Kabupaten Karo dan selama 10 tahun itu pula tidak pernah naik gaji," kata Sudarta di hadapan anggota KPK, M Busyro Muqoddas, pada Paripurna DPRD Sumut dan KPK dipimpin Ketua Dewan H Ajib Shah SSos, Rabu (22/10).

Menurut Sudarto, honornya saat menjadi anggota DPRD Karo terbilang minim yakni hanya Rp11 juta perbulan. Seperti di DPRD Sumut misalnya, dia meneliti sedikitnya dalam setahun anggaran ada dua kali anggota dewan

melakukan perjalanan dinas menelan biaya hingga Rp5 miliar.

Dia menduga anggaran tersebut sebenarnya rawan dikorupsi, namun terkesan dilindungi undang-undang. "Saya pikir sebenarnya cukup banyak hal-hal atau program pemerintah menjadi ajang korupsi namun terkesan dilindungi UU. Seperti biaya perjalanan dinas cukup besar apakah itu perlu, sementara honor anggota dewan terbilang kecil," katanya.

Pada kesempatan itu, Sudarto juga menyinggung banyaknya pejabat eselon III di lingkungan pemerintahan yang mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke luar negeri, dengan gaji tak seberapa.

Sementara, anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz di sela acara itu mengata-

kan, pihaknya sebagai wakil rakyat mengapresiasi kehadiran pimpinan KPK yang memberikan supervisi perspektif antikorupsi kepada anggota dewan. Namun, Fauzi menekankan, para pejabat baik legislatif dan eksekutif sebenarnya tidak ada keinginan melakukan korupsi.

"Seringkali terjadi, praktik korupsi melibatkan pejabat di daerah, karena mereka tidak paham administrasi keuangan dan aturan perundangan," katanya.

Dalam konteks demikian, Fauzi berharap ke depan, pihak KPK lebih "concern" dalam menjalankan tupoksi utamanya, yakni dalam melakukan pencegahan semakin maraknya tindak pidana korupsi.

"Jika ditengarai terdapat pejabat pemerintah atau anggota legislatif terindikasi mengarah korupsi, hendaknya segera diingatkan, bukan malah dibiarkan hingga terjerumus semakin dalam," kata Fauzi. (SBC)

Kami pun sadar sebagai masyarakat akan turut serta mendukumg program kerja yang direalisasikan," papar Iskandar.

Acara syukuran dimulai dengan sambutan Ketua Panitia Zulham Dani. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat dan terselenggaranya acara ini. Selain itu, mengucapkan rasa syukur dan selamat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru saja dilantik.

Dalam acara syukuran ini juga digelar nonton bareng bersama relawan Jokowi, beserta anak Yayasan Panti Asuhan Adek Irma Suryani Nasution dan Sekertaris DPW Partai Nasdem Iskandar ST didampingi Gandi Manurung, Anton Medan, sejumlah tokoh politik lainnya, para tokoh lintas agama yang menyaksikan nobar langsung pelantikan Jokowi-JK. Dalam acara ini juga dihadirkan tumpeng raksasa berukuran tujuh meter dan kuliner gratis khas Medan dari pedagang kecil yang mendukung Jokowi. Selain itu penyantunan anak yatim serta penandatangan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru di atas kertas putih sepanjang 20 meter.

Sementara Kapli (35), selaku pedagang kecil yang hadir dalam acara tersebut dengan membawa gerobak baksonya mengatakan, awal mendukung Jokowi hingga menjadi presiden mengungkapkan keinginannya agar terus berpihak pada rakyat kecil dan tetap memperhatikan rakyat kecil khususnya pedagang dan pelaku usaha kecil di seluruh indonesia.

"Harapan saya kepada Pak Jokowi supaya kami para pedagang kecil untuk terus diperhatikan dan menjalankan program kerakyatan dan mendukung pelaku usaha kecil seperti kami supaya kami dapat hidup yang layak," harapnya. (JA)

Pusing Balas Surat Jokowi

Pimpinan DPR Panggil Pakar Ekonomi JAKARTA - Pimpinan DPR RI memanggil sejumlah perwakilan kementerian dan pakar ekonomi untuk menanggapi surat yang dilayangkan oleh Presiden Joko Widodo soal perubahan nomenklatur atau komposisi kabinet pemerintahan mendatang.

Pantauan wartawan, Jumat (24/10), pertemuan yang digelar tertutup di Gedung DPR itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Mereka yang hadir di antaranya Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim, Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Patdono, staf dari Kemendikbud Hadi Wahyuono, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini, dan perwakilan Kementerian Kehutanan Bambang Soepriyatno. Sebelumnya Agus Hermanto mengatakan, kementerian yang paling serius dibahas dalam perubahan nomenklatur itu adalah peleburan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. (OKZ)

MEDAN - Kekosongan Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut mengancam bisnis perbankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Aset sebesar Rp15 triliun terancam menganggur (idel capacity).

Anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Sumut Meilizar Latif mengungkapkan, Rp15 triliun dari Rp22 trililun aset Bank Sumut merupakan simpanan pihak ke tiga. Simpanan itu harus dikelola sehingga menghasilkan berupa bunga pinjaman.

Jika dana ini tidak dikelola kepada debitur, akan menjadi beban bagi Bank Sumut. Sedangkan untuk penyaluran kredit di atas Rp5 miiar harus melalui persetujuan dirut.

"Tanpa dirut, kita khawatir ini 'idle capacity' dan 'cost' (beban, red) bagi Bank Sumut. Ini harus menjadi perhatian serius Pemprovsu sebagai pemegang saham pengendali," kata Meilizar, Rabu (22/10).

Ditegaskan Meilizar, kekosongan dirut dikhawatirkan tidak bisa menyalurkan seluruh aset kepada debitur. Jika maksimal pinjaman atas persetujuan direktur operasional maksimal Rp5 miiar setidaknya ada 4.000 debitur dengan pinjaman maksimal.

"Apakah ada debitur Bank Sumut sebanyak itu. Sedangkan nilai pinjaman melalui ditrut tidak terbatas. Dengan kewenangan itu kemungkinan pengelolaan aset secara maksimal bisa dilakukan," ujarnya.

Menurut Meilizar, keuntungan Bank Sumut Tahun 2012 Rp342 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp423 miliar. Sementara "Return on Asset" (ROA) atau "Return on Investment" (ROI) sebagai rasio yang digunakan untuk menghitung keuntungan (laba) setidaknya bisa mencapai 10 persen dari aset bank. "Apakah pertambahan pendapatan ini sesuai dengan laju pertumbuhan perbankan? Idealnya 'market share' dari aset itu bisa mencapai Rp1 trliun," terangnya.

Keuntungan Bank Sumut sebanding lurus dengan keuntungan masyarakat Sumut, sebab 60 persen dari "income" menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Sumut. Sebagai-

mana diketahui, sejak berdiri (Tahun 1999), Pemprovsu sudah memberikan penyertaan modal sebesar Rp812 miiar.

Mengenai pertambahan keuntungan itu juga tidak dijelaskan, apakah hasil dari penyauran kredit atau dari usaha lain. Sebab, bank memiliki kewenangan mendepositokan atau masuk dalam bursa saham. Namun, mencari keuntungan dengan cara itu tidak ideal dan memberikan keuntungan yang besar bagi bank.

Lebih lanjut mantan Sekretaris Ketua Komisi DPRD Sumut Periode 2009-2014 ini mengatakan bahwa Gubsu Gatot Pujo Nugroho memahami situasi di Bank Sumut.

Karena itu, sangat disayangkan jika persoalan kekosongan dirut berlangsung berkepanjangan dan belum tuntas hingga saat ini.

"Sudah berulang kali calon yang diajukan ditolak OJK (Otoritas Jasa Keuangan, red).

Tentunya ditolak karena belum memenuhi syarat. Ajukan yang memenuhi syarat, orang yang betul profesional!

BUMD ini kan 'provid orientid' (orientasi keuntungan, red)," ucapnya.

Selain khawatir tidak terkelolanya aset secara maksimal, Bank Sumut juga dikhawatirkan tidak mampu melayani sistem perbankan internasional dalam menghadapi berlakunya pasar internasional Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Sebagai bank devisa, Bank Sumut belum masuk dalam sistem "The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT).

Sistem yang menjamin transaksi perdagangan internasional. "Bagaimana kita menghadapi MEA jika sistem transaksi internasional belum ada," turunya.

Dia juga mengatakan, Bank Sumut tidak memiliki inovasi dalam pengembangan bisnis perbankan. Pengelolaan utama masih pada penyaluran kredit kepada PNS yang jaminan pembayaranya dipastikan melalui potongan gaji. Padahal, Sumut memiliki potensi dalam isnis perbankan, terbukti dengan hadirnya cabang Bank Jawa Barat di Medan.

(SBC)

Kurus-kurus Begini, yang Penting Instruksinya, Perraaang!

JAKARTA - Banyak orang yang menganggap bahwa postur tubuh Presiden Joko Widodo terlalu kurus. Meski tak ada teori pasti, postur tubuh yang demikian sering kali dikaitkan dengan ketidakwibawaan sekaligus ketidaktegasan dalam mengambil keputusan.

Namun, Jokowi memiliki pandangan berbeda. Ketika berbincang santai dengan wartawan di salah satu restoran di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada kaitan langsung antara tubuh yang kurus dan kewibawaan, apalagi soal ketegasan.

"Coba baca buku marketing yang paling baru. Orang itu suka yang orisinal, ndak dibuat-buat, ndak dipoles-poles, ndak pencitraan, yang apa adanya saja, ya begini saja," ujar Jokowi serius.

Pria dengan berat badan 54

kg itu pun dengan tegas menolak jika diminta menaikkan berat badannya. "Sebenarnya, kalau saya mau gemukin badan, lima kilo, sepuluh kilo, gampang.

Saya makan di sini (restoran), tiga empat kali saja gemuk ya, pasti," ujar Jokowi.

Namun, Jokowi berpendapat bahwa kewibawaan dan ketegasan dilihat dari cara sang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan sekaligus poin keputusan apa yang diambil dia, bukan malah dari fisik. Fisik yang bagus, kata Jokowi, tak menjamin juga dia akan tegas dan berwibawa.

"Yang penting, biar kuruskurus begini, itu kan instruksinya, perraaaang...!" ujar Jokowi sambil tertawa, seraya mengacungkan telunjuknya ke arah depan.

Jangan Kebablasan Terkait kurusnya badan Jokowi ini, dr Grace Judio-Kahls

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin.

MsC, ahli fisiologi dari klinik lightHouse, mengatakan, sebenarnya bisa saja Sang Presiden menaikkan berat

badannya, tetapi jangan sampai kebablasan.

"Jokowi mengemban beban berat memimpin negara dengan

jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Diperlukan pemimpin yang memiliki stamina dan kondisi kesehatan prima jika

ingin sukses menjalankan program-program yang diusungnya saat pilpres kemarin," katanya.

Grace mengatakan, kecenderungan untuk gemuk mungkin saja dialami oleh Jokowi. Ia menggambarkan bagaimana mantan Presiden SBY yang terlihat lebih gemuk pada akhir masa jabatannya. Meski demikian, Grace berharap agar Jokowi tetap langsing.

"Alasan pertama tentunya sehat. Menjaga tubuh tetap fit dan sehat akan sangat membantu Jokowi menjalankan tugasnya sebagai presiden untuk lima tahun ke depan. Tekanan politik tentunya dapat menimbulkan stres yang bisa berujung pada naiknya tekanan darah.

Bila kondisi ini tidak didukung dengan pola makan yang sehat, risiko gangguan kesehatan akan meningkat," tuturnya.

(KOMP)

10

KPK POS E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Ketua FMSM Madina Tolak Segala Bentuk Eksploitasi PT SMGP/OTP PANYABUNGAN - Ketua Forum Muda Sorik Marapi (FMSM) Kabupaten Mandailing Natal Tan Gojali, menolak segala bentuk eksploitasi besar- besaran pertambangan yang tidak mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat yang ada di tepian Gunung Sorik Merapi di antaranya, Kecamatan Panyabungan Barat, Panyabungan Selatan, Puncak Sorik Marapi, Lembah Sorik Merapi, Minggu (19/10) Penolak tersebut karena belum adanya dampak dari PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP/OTP) dalam mensejahterakan masyarakat. Bahkan PT SMGP/ OTP tersebut telah merusak jalan masyarakat.

“Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, bahwa jalan masyarakat tidak boleh di lewati kendaraan roda 6. Namun jalan tersebut sudah rusak akibat di lewati oleh alat berat milik perusahaan,”ungkap Tan Gozali.

Kalau kita melihat dampak untuk 100 tahun ke depan sangat membahayakan masyarakat Madina, karena

Gunung Sorik Merapi berada di Lepengan patahan bumi gunung berapi paling aktif dan berbahaya di dunia.

“Ini kita sampaikan karena tidak ingin gunung sorik merapi menjadi Sinabung ke-2 yang meletus akibat pertambangan panas Bumi tidak terkendali, Sehingga memakan ribuan jiwa nantinya,” bebernya.

Lanjutnya sebelum terjadi letusan beberapa tahun ke depan, saya harap pemerintah Kab Madina harus mengkaji ulang perpanjangan izin kontrak PT SMGP / OTP. Dimana sebelumnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah habis kontrak pada 05 Oktober 2014, dan Izin pinjam pakai Hutan sudah habis pada 16 September 2014, kata Tan. Sebelumnya juga masyarakat telah mengklaim alat berat dan meminta perusahaan menghentikan aktifitas pertambangan Kecamatan Panyabungan selatan dan Kecamatan Puncak Sorik Merapi, yang mana perusahaan yang terus-menerus beroperasi di Desa Sibanggor Tonga walaupun IUP dan Izin Pinjam pakai hutan sudah habis. (TH)

Kejari Telusuri Status PNS Kadishub Kota Langsa LANGSA - Terkait status Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Jauhari Amin SH yang diisukan tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa telah memanggil sejumlah pejabat Pemko Langsa dan pihak terkait untuk dimintai keterangan.

"Ya, saat ini kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait isu tersebut benar atau tidak," kata Kajari Langsa R Miftahol Arifin SH di ruang kerjanya, Senin (20/10).

Dikatakan, jika dari bukti-bukti yang mereka kumpulkan ternyata yang ber-

sangkutan benar sudah tidak lagi berstatus PNS tapi masih menjabat, itu harus diproses hukum.

Namun dia minta kesabaran dari publik untuk mengetahui status yang bersangkutan.

Begitu juga terkait situs resmi dari BKN yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah pensiun, ini juga sedang dicari kebenarannya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan ke BKN Medan untuk mencari dan mengumpulkan data terkait kebenaran status PNS Jauhari Amin. (BSO)

Banjir di Aceh Tamiang, Warga Terancam Mengungsi ACEH TAMIANG - Sedikitnya empat desa di wilayah hulu Kabupaten Aceh Tamiang terendam air setinggi 50 sentimeter pascahujan lebat mengguyur sebagian wilayah itu, Minggu (19/10) malam.

Keempat desa yang terkena banjir yakni Desa Harumsari dan Serba di Kecamatan Tamiang Hulu, serta Desa Wonosari dan Jamborambong di Kecamatan Bandar Pusaka.

Pantauan wartawan di lokasi, Senin (20/10), sejumlah warga tampak mengangkat barang perabotan rumahnya untuk dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Bukan hanya barang-barang dari dalam rumah, barang yang ada di luar rumah pun ikut diangkat.

Mereka khawatir, jika air makin tinggi tidak akan sempat menyelamatkan harta benda yang berharga. Selain rumah masyarakat, ruas jalan utama meliputi empat desa tersebut juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa.

Salah seorang warga Desa Wonosari menuturkan, hujan lebat yang turun sejak pukul 16.00 WIB sampai 23.00 WIB kemarin mengakibatkan air sungai yang melintasi desanya meluap sampai masuk ke permukiman.

"Banjir ini merupakan banjir kiriman dari kawasan Gunung Titi Akar, sehingga badan sungai yang meliputi empat desa tidak mampu menampung debit air," kata Nanok (45).

Menurutnya, air masuk ke rumahnya pada pukul 22.00 WIB dengan ketinggian men-

capai lutut orang dewasa.

Sejauh ini belum ada tandatanda dating bantuan dari pemerintah daerah. Sementara kondisi sekarang mereka terancam meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. "Kalau hari ini air tidak surut, saya terpaksa mengungsi," sambung Nanok.

Camat Bandar Pusaka Abdul Manan SAg ketika dikonfirmasi mengatakan, Senin siang warganya sudah banyak kembali ke rumah masing-masing karena air sudah surut. Pihaknya sudah mengirim surat ke Dinas Sosial meminta bantuan sembako untuk korban banjir di Desa Jamborambong, namun hingga kemarin belum terealisasi.

Sementara Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnain MAP mengaku belum tahu musibah banjir yang melanda sejumlah desa tersebut. "Belum ada laporan ke saya, tapi kalau banjirnya parah akan kami turunkan petugas BPBD untuk membantu," katanya.

Dikatakanya, memang sejumlah desa di dua kecamatan tersebut rawan banjir di musim penghujan. Sebaliknya di musim kemarau, selalu terancam kekeringan.

Memang wilayah itu daerah perlintasan air, sehingga alur dan saluran air yang ada mudah meluap ke permukiman.

"Kami sudah usulkan membangun pintu air di Desa Alur Itam, jadi jika musim kemarau datang tidak kekeringan dan musim hujan air dapat dibuang ke daerah yang tidak ada penduduknya," kata Iskandar. (BSO)

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Puluhan Warga Alue Dua Demo PLTD LANGSA - Puluhan warga Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baroe, Sabtu (18/10) sekira pukul 09.00 WIB mendatangi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di gampong tersebut, meminta pertanggung jawaban pihak pengelola. Sebab terganggu kenyamanan mereka akibat suara bising mesin PLTD itu.

Pantauan wartawan, puluhan warga yang umumnya terdiri dari ibu-ibu mendatang lokasi PLTD dengan membawa spanduk, mendapat pengawalan aparat Polres Langsa. Selang beberapa jam beberapa perwakilan warga bertemu dengan pihak pengelola.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kapolsek Langsa Barat Iptu Suparwanto, Camat Langsa Baroe Nursal, dan Manager PLN Rayon Langsa Kota Mulyadi.

Setelah mengadakan pertemuan, koordinator aksi yang juga pimpinan Dayah Aneuk Seuramo Mekah Tgk Jarimin Husin menyatakan, keberadaan PLTD di Alue Dua yang baru beroperasi sekitar tiga bulan telah menganggu kenyamanan warga. Pasalnya suara

Demo Puluhan warga Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baroe saat berdemo di PLTD, Sabtu (18/10) mesin cukup keras sehingga mengganggu masyarakat.

Bahkan, pengajian di dayahnya sering terganggu akibat bisingnya suara mesin PLTD. Karenanya, kedatangan mereka untuk meminta kepada pengelola untuk meredam suara mesin tersebut.

Sebelum ada keputusan soal masalah itu, mereka meminta dalam satu minggu mesin PLTD dihentikan sementara. Namun apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, PLTD agar jangan beroperasi lagi di kawasan itu.

Sementara itu Arif, Side Leader

Kurnia Purnama Tama selaku pengelola PLTD mengatakan, terkait Amdal sedang dalam proses pengurusan, dan dalam pertemuan tadi mereka memang meminta waktu selama satu minggu untuk menyahuti tuntutan warga.

(BSO)

Merasa Direkayasa, Warga P.Brandan Ajukan Kasasi STABAT - Tudingan yang disampaikan tiga Hakim Agung MA terdiri dari Dr Artidjo Alkostar, Prof Dr Surya Jaya dan Dr Andi Samsan Nganro, beberapa waktu lalu mengatakan polisi paling sering merekayasa perkara, sepertinya mendekati kebenaran.

Mungkin itulah kini yang dialami Elvian, SH alias Evi (47) warga Jalan Cempaka Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

Berawal dari laporan pengaduan Lindawati (30) warga Jalan Babalan Pangkalan Brandan di Polsek Pangkalan Berandan pada 13 Mei 2013 lalu, akhirnya Evi didudukkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Stabat. Evi didakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam persidangan, saksi korban mengaku sengaja ditabrak terdakwa mempergunakan sepeda motor, hingga menyebabkan korban mengalami luka pada bagian dada dan harus dirawat inap (opname) di Puskesmas Pangkalan Brandan selama 3 hari 3 malam.

Termasuk tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai bukti

Visum Et Revertum yang diterbitkan Puskesmas Pangkalan Brandan dan ditandatangani dr. Indra Bambang.

Keterangan korban tersebut dibantah Muhammad Aliyuddin (44) selaku saksi Ade Charge. Ade menerangkan dirinya mengenal korban dan hampir setiap pagi menjadi pelanggan di warung nasi korban.

Muhammad Aliyuddin juga menjelaskan kepada majelis hakim, pagi hari setelah kejadian korban berjualan seperti biasanya dan saksi sarapan di warungnya.

Namun, majelis hakim terkesan mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dan tetap menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan kepada terdakwa.

Merasa diperlakukan tidak adil oleh putusan Majelis hakim pengadilan Negeri Stabat, Evi mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan. Atas permohonan banding tersebut, pada hari Rabu 14 September 2014, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan, malah menambah hukuman Evi menjadi 3 bulan kurungan.

Ditemui wartawan, Selasa lalu, Dr Indra Bambang selaku dokter yang menangani pasien atas nama Linda, mengaku pasien bernama linda tidak pernah dirawat inap, apalagi sampai selama 3 hari di Puskesmas tempat dirinya bertu-

gas. “Sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 035/V/VIS/PUSK/2013 tertanggal 14 Mei 2013 menyatakan, membenarkan korban mengalami luka memar di bagian dada.

Karena sesuai prosedur tetap (Protab) medis, seseorang yang mengalami kecelakaan harus dirawat observasi selama 2 kali 24 jam, sebagai upaya memantau perkembangan atau kondisi korban yang mengalami kecelakaan. “Bila secara medis dianggap lukanya tidak berbahaya, pasien diperbolehkan pulang dan tidak dilakukan rawat inap,” jelasnya.

Masih menurut Dr. Indra Bambang, dalam konteks perawatan terhadap pasien, dunia medis mengenal ada dua jenis rawat inap.

Masing-masing rawat inap intensif dan rawat inap observasi.

Rawat inap intensip, adalah rawat inap yang memang harus diberlakukan kepada seorang pasien, bila menurut pemeriksaan medis seseorang harus dirawat secara intepsip guna keperluan pemeriksaan yang lebih spesifik, analisa lebih dalam terhadap penyakit yang diderita pasien dan lain-lain untuk keperluan medis.

“Oleh karena secara medis istilah rawat inap observasi itu memang dibenarkan, maka konsekwensinya bagi pasien mau tidak mau harus menyelesaikan terlebih

dahulu masalah administrasi pemesanan ruang rawat inap, sebagai suatu antisipasi, jika dalam waktu 2 kali 24 jam seorang pasien mengalami kondisi truble. “Pasien boleh saja datang ke rumah sakit, dikarenakan ruangnya sudah disiapkan,” ujarnya lagi.

Ketika dipertanyakan kembali apakah Linda memang benar dirawat inap secara intensip, akibat luka memar yang dialaminya, Dr Indra yang menangani kasus ini, menyatakan, korban atas nama Lindawati, tidak dirawat inap secara intensip melainkan dirawat inap observasi untuk keperluan pemantauan beberapa saat saja.

Kemudian pulang, dikarenakan medis menganggap luka yang dialaminya masih dapat dirawat jalan dan tidak berbahaya.

Elvian, SH alias Evi yang dikonfirmasi, Rabu lalu via seluler membenarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan tersebut dan mengaku akan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. “Saya tidak melakukan apa yang disangkakan, didakwakan dan dituntut serta diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Tinggi Medan. Dari awal saya sudah menduga ada konspirasi negatif antara pelapor dengan oknum penyidik Polsek Pangkalan Brandan dan untuk itu saya akan mengajukan kasasi”, kata Elvian. (JUL)

Pemilik Sabu Asal NAD Nyangkut di Polres Langkat STABAT - Kepolisian Sektor Stabat dibackup Satlantas Polres Langkat berhasil menggagalkan peredaran narkotika asal NAD tujuan Medan, personil menyita 3 kilogram sabu senilai tiga miliar, sekaligus seorang tersangkanya, saat menggelar sweping diseputaran jalinsum Jalan KH Zainul Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, persisnya didepan Mapolsek Stabat, Minggu (19/10).

Kini tersangka F (22) warga Perumahan Bengkel Mobil Pintu Makmur Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, mendekam di sel tahanan Polsek Stabat bersama barang bukti empat bungkus plastik berisi sekitar tiga kilogram sabu.

Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro ketika dihubungi awak media ini via seluler, Minggu (19/ 10) siang mengatakan, dinihari itu personel Polsek Stabat seperti biasa melakukan razia guna mengantisipasi peredaran narkotika sekaligus curanmor dan tindak kejahatan lainnya.

Ketika itu petugas melakukan penyetopan terhadap satu unit mobil penumpang umum L-300 dengan nomor Polisi BL 1665 AN, dari arah Aceh tujuan Medan yang sedang melintas di lokasi razia. Selanjutnya seluruh penumpang serta barang bawaan yang berada di dalam kendaran itu semuanya diperiksa. Saat dilakukan pemeriksaan

personel melihat seorang pria mencurigakan sedang memegang tas ransel hitam.

Karena curiga, petugas meminta kepada pemilik tas tersebut untuk membuka isinya, ternyata didalamnya terdapat empat bungkus plastik yang dikemas dengan menggunakan lakban. Ketika dicek ternyata barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu. Saat itu juga tersangkabersama barang buktinya digelandang ke Mapolsek Stabat.

Terpisah Kapolsek Stabat AKP M Nasir SH, ketika ditemui awak media ini diruang kerjanya, Minggu (19/10) mengatakan, bahwa keberhasilan pihaknya menangkap tersangka kurir pembawa sabu berkat adanya imformasi dari masyarakat dan arahan serta bimbingan dari Kapolres Langkat.

Beberapa hari belakangan ini personil Kepolisian jajaran Polres Langkat memang rutin melakukan aktifitas razia didepan Polsek Stabat ini, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan situasi kamtibmas yang semakin kondusif sekaligus sebagai upaya penekanan tindak criminal dijalanan, ujar Nasir.

Sementara itu berdasarkan pengakuan tersangka ketika dijumpai dibalik jeruji tahanan Polsek Stabat, mengakui barang haram tersebut ia bawa dari Lhouk Sukon Aceh dan merupakan titipan dari pamannya. Ia juga tidak mengetahui dengan pasti apa isi ransel

Tersangka Pemilik Sabu tersebut, hanya saja pamannya yang bekerja sebagai sopir truk lintas NAD-Medan tersebut menitipkan tas tersebut kepadanya, dan dijanjikan akan berjumpa di sekitar Pondok Kelapa Kota Medan.

Bahkan berdasarkan pengakuan tersangka yang memang bekerja di Kota Medan tersebut, ia juga tidak ada dititipkan uang atau dijanjikan imbalan apapun jika tas tersebut berhasil dibawa ke Kota Medan, dan sedikitpun ia tak curiga akan

hal itu.

“Aku gak tau bang apa isi tas itu, sumpah bang, aku hanya dititipkan paman untuk bawa tas itu sampai di daerah Pondok Kelapa, janjinya kalau sudah sampai di Pondok Kelapa Medan pamanku akan jumpai aku disana, aku kerja di Medan rencananya semalam itu aku mau balik ke Medan, lalu paman aku nitipkan tas itu, karena dia pamanku maka aku bawa aja bang” ujar tersangka kental dengan logat Acehnya. (JUL)

11

KPK POS E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

KRIMINAL

Bupati Madina : TNBG Jadi Malapetaka Bagi Masyarakat PANYABUNGAN - Bupati Kabupaten Mandailing Natal Drs.Dahlan Hasan nasution mengatakan keberadaan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dan hutan lindung menjadi malapetaka bagi masyarakat, menjerat sendi perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikannya pada acara Loka Karya Penyusunan Rencana Kerja Kolaborasi Penyelesaian Konflik tata batas TNBG diselenggarakan Konsorsium SRI di Aula Hotel Rindang Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan, Kamis (23/10) dihadiri Katua DPRD Madina, Wakapolres, Tokoh masyarakat, Kepala TNBG dan SKPD. Dahlan mengatakan, akibat dari penunjukan kawasan hutan lindung 116 desa, lokasi perkantoran, tempat sosial masyarakat di Madina masuk dalam kawasan, padahal itu sudah ada sejak jaman Balanda atau jauh sebelum adanya SK 44 Tahun 2005.

Jadi bagi kami SK 44 ini sama saja dengan keberadaan TNBG, dimana menjadi malapetaka, meskipun pada hakikatnya kami menerima TNBG ini dengan ikhlas, namun tidak merugikan bagi kehidupan masyarakat. Apalagi semenjak hadirnya TNBG

hingga sekarang belum ada penetapan tapal batas yang jelas dan konkrit, ujarnya.

Bahkan ironisnya lagi Kepala TNBG tidak pernah melibatkan Pemkab Madina dan pihak kepolisian dalam penetapan tapal batas tersebut. Sehingga banyak lahan - lahan mata pencaharian masyarakat menjadi kawasan dengan kata lain tidak bisa lagi diusahai oleh masyarakat.

Katanya, kawasan hutan Mandailing Natal 392.132 H atau 60,19% dari luas wilayah Madina yang memiliki keanekaragaman hayati dan tingkat keunikan yang sangat tinggi hal ini telah memberikan manpaat bagi kehidupan manusia.

Memang dari SK Menhut No 5 repisi SK 44 sudah keluar 100 desa tinggal 16 desa penunjukan hutan lindung, tidak bisa saya katakan kawasan akibat belum jelasnya tapal batas tersebut. TNBG memang menjadi kebanggaan bagi kami sebagai paru - paru dunia dan saya mengharapkan melalui loka karya ini bisa menghasilkan tapal batas yang jelas, kalau kami akan menerimanya dengan lapang dada, ujarnya.

(TH)

Mahasiswa Ketangkul Bawa Sabu STABAT - UN (20) warga Dusun Parit Kaca III Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dipastikan tak dapat meneruskan mata kuliahnya, pasalnya ia tertangkap tangan oleh personil Kepolisian Sektor Secanggang membawa narkoba jenis sabu.

Mahasiswa tersebut diamankan pihak Kepolisian ketika berada di sekitar Dusun II Kacangan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Kamis lalu, Walau barang bukti kejahatanya berupa satu paket kecil sabu raib, namun mahasiswa tersebut tetapmenjalani proses hukum.

Informasi yang diterima menyebutkan, seperti biasa sebelum melakukan pengamanan terhadap pelaku, personil terlebih dahulu telah menerima informasi yang menyebutkan ada seseorang diduga kuat memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu.

Lalu personil melakukan

pengintaian sesuai laporan yang disampaikan warga tadi, setelah target tergambar tanpa mengulur waktu personil langsung melakukan pengamanan terhadap seorang lelaki yang dicurigai tersebut, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti satu paket sabu dari pelaku.

Kapolsek Secanggang AKP BP Pakpakhan, membenarkan atas pengamanan tersebut ketika dikonfirmasi awak media ini, “Benar pihak Kepolisian Sektor Secanggang ada melakukan pengamanan terhadap seorang lelaki inisial UN (20) warga Dusun Parit Kaca III Desa Teluk Kecamatan Secanggang, atas kejahatan narkotika jenis sabu,” terang Kapolsek.

Pelaku diduga telah melakukan kejahatan penayalah gunaan narkoba jenis sabu, saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut, pungkas Pakpakhan.

(JUL)

Kalapas Berikan Asimilasi Kepada Kasus Penipuan PANYABUNGAN - Ir Ali Makmur Nasution yang tersangkut kasus penggelapan, penipuan dan berdasarkan Surat Keputusan MA tanggal 12 September 2013, No 1842/ K/Pid/2013, terpidana Ir Ali Makmur Nasution divonis dua tahun penjara, mendapatkan asimilasi dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Panyabungan.

Dasar pemberian Asimilasi Ir Ali Makmur Nasution yang sedang menjalani tahan di LP Klas IIB Panyabungan sudah sudah sesusi dengan admidtrasi,” demikian di sampaikan Kalapas Panyabungan Arif Rahman, saat di konfirmasi wartawan di ruangan kerjanya, Rabu (22/10) Asimilasi ini adalah pembinaan dalam atau pembinaan luar, yang mendapatkan Asimilasi, tahan tersebut sudah menjalani hukuman setengah dari masa tahanannya, Ir Ali Makmur sudah menjalani setengah tahannya. Selain itu yang bisa mendapatkan asimilasi ini adalah tidak pidana umum, kalau tidak pidana khusus, sangat sulit seperti kasus narkoba, jelas arif Syarat yang telah di penuhi pihak Ir ali Makmur adanya permohonan dan syarat admidtarasi lainya sudah di penuhi, karena kalau mereka tidak penuhui syaratnya kita juga tidak akan memberikan asimilasi ini, paparnya

Permohon yang mereka lakukan untuk mendapatkan asimilasi pada tanggal 19 September 2014, yang di ajukan PT ARN, yang mana mereka untuk mempekerjakan Ir Ali Makmur Nasuion, karena di dalam struktur pengurusan perusahan tersebut Ir Ali Makmur Nasution disitu sebagai menejer.

Setelah kita menerima itu, kita dari pihak Lapas menyurati Kanwil untuk menindak untuk meminta persetujuan ini pada tanggal 2 Oktober, dan merekomendasikan pada tanggal 16 oktober 2014 agar di berikan asimilasi, paparnya Lanjut Arif, ini kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur, karena semua tahan mempunyai hak, asalkan berkelakukan baik selama menjalankan hukuman di lapas ini, dan kita tidak ada membedabedakan tahan di Lapas ini.

Dan selama Asimilasi ini, Narapida tersebut hanya bisa selama 9 jam di luar, tetapi kita di LP ini, anjurkan kalau Ir Ali Makmur harus ada di dalam tahan paling lambat pukul 17:00. Dan Naripada tesebut tidak bisa keluar kota, dan mendapatkan yang di fasilitasi. Kalau itu di langgar kita dari lapas akan kembali menarik kembali asimilasi ini. Asimilasi ini berlaku sampai tahan tersebut bebas atau habis masa tahanan, ujar Arif (TH)

SUMUT/ACEH

Masyarakat Minta Aparat Tangkap Pelaku Ilegal Loging MADINA - Perambahan hutan masih saja terus terjadi di wilayah pantai barat namun Dinas Kehutanan dan perkebunan dan aparat hukum terkesan tutup mata dan membiarkan terjadinya Ilegal Loging tersebut meskipun masyarakat setempat telah sering melarang agar tidak dilakukan penebangan dan pengambilan kayu tersebut, Rabu (22/10).

Diminta pada aparat penegak hukum agar menangkap pelaku Ilegal Loging yang berada di kawasan tanah wilayat masyarakat kelurahan tapus Kec. Lingga Bayu, karena hingga saat ini masyarakat sudah sering melarang pelaku ilegal loging tersebut untuk menghentikan aktivitasnya namun hingga saat ini masih saja terjadi demikian disampaikan tokoh pemuda Rahmad hidayat dan sejumlah masyarakat.

Dikatakanya, bahwa kayu yang diambil di atas lahan masyarakat kelurahan tapus dan desa Perbatasan yang saat ini telah di percayakan kepada koperasi rimbo tuo untuk mengkelola lahan tersebut, namun segelintir oknum memanfaatkan kayu tersebut untuk di perjual belikan demi kepentingan pribadi.

Saat kami menemukan kayu tersebut bersama dengan pelaku ilegal loging tersebut dengan lantang mengatakan tidak takut ke-

Terlihat dalam gambar tumpukan kayu bersama pelaku ilegal loging tersebut yang di abadikan oleh masyarakat di wilayah Kel.Tapus pada siapapun bahkan dengan lagaknya dia diminta diphoto didekat tumpukan kayu tersebut, nah bila pengambilan kayu masih saja terus terjadi dipastikan masyarakat akan marah dan akan mengambil tindakan sendiri, untuk itu diminta segera aparat penegak hukum menangkap pelaku ilegal loging tersebut.

Disamping merusak hutan pengambilan kayu tanpa izin tersebut juga telah merugikan negara, karena sampai saat ini tidak ada izin terkait pengambilan kayu yang ada di wilayah Kel. Tapus dan Desa Perbatasan tersebut, pe-

ngambilan kayu ini sudah sering terjadi namun aparat hukum terkesan tutup mata saja. ungkapnya.

Lurah Tapus Saipuddin yang dikonfirmasi terkait pengambilan kayu yang berada di wilayah tapus mengatakan, tidak mengetahui adanya pengambilan kayu di wilayah kel. tapus ini, jika memang benar ada pengambilan kayu tidak pernah saya keluarkan izin kayu rakyatnya berarti pengambilan kayu tersebut sudah termasuk ilegal loging.

Diminta segera kepada pelaku ilegal yang telah mengambil kayu diwilayah tapus untuk segera menghentikanya karena dalam hal

ini masyarakat telah dirugikan atas pengambilan kayu tersebut disamping itu juga telah merugikan negara karena tidak ada rekomendasi izin kayu rakyat yang saya keluarkan. katanya. Ungkap Saipuddin Senada disampaikan kades Perbatasan bahwa lahan tersebut merupakan milik kelurahan tapus dan desa perbatasan, terkait dengan pengambilan kayu tersebut saya tidak pernah memberikan izin rekomundasi kayu rakyat berarti pelaku yang telah megambil kayu tanpa izin merupakan perbuatan illegal, katanya. (TH)

Kodim 0213 Nias dan Polres Nias Patroli Bersama

Waspadai Penggunaan Obat Batuk Pada Remaja

GUNUNGSITOLI - Dalam rangka menjalin sinegritas TNI dan Polri selalu baik,kedua institusi keamanan ini mengadakan Patroli Bersama ini bertujuan agar selalu dengan baik apalagi pengamanan masyarakat sesungguhnya bukanlah hanya tugas Polisi, ujarnya Kabag Ops Polres Nias Kompol H. Delami Shaleh pada acara kegiatan patroli bersama antaraPolres Nias dan Kodim 0213 Nias yang dilaksanakan di Mapolres Nias, Senin (20/10).

Kabag Ops, kegiatan ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka Cipta Kondisi bersama terhadap pelaksanaan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, walau pelaksanaan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung di Jakarta, tapi bukan bukan berarti kita di Kepulauan Nias ini, tidak siap siaga,katanya.

Kegiatan Patroli bersama ini di Pimpin oleh Kanit Laka Sat Lantas Polres Nias Ipda Daniel Saragih,sedangkan kegiatan yang dilaksanakan yakni patroli di berbagai tempat antara lain di Pelabuhan Gunungsitoli, Objekobjek Vital serta pada berbagai tempat lainnya.

Kapolres Nias AKBP Yofie Girianto Putro, S,iK, mengatakan

JAKARTA - Kenakalan remaja adalah bentuk kegagalan remaja dalam proses perkembangan jiwanya, baik saat masa remajanya itu sendiri maupun masa anakanak. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan.

Dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan inilah kemudian mereka mencari caranya sendiri untuk menyelesaikan secara instant, termasuk mencoba-coba narkoba.” kata Rusdiana HB, Analis Monitoring Kekambuhan, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN saat menjadi narasumber dalam Focus Grup Discussion (FGD) di Aula Kelurahan Pasar Manggis, Jaksel, Kamis (23/10).

Menurut Rusdiana penyalahgunaan narkoba pada remaja di mulai dari coba-coba dan kemudian menjadi kecanduan. Adikadik jangan muda terpengaruh oleh rayuan teman sabaya yang menggunakan narkoba. Karena biasanya Bandar narkoba memanfaatkan rekan sebaya untuk mencari calon-calon pengguna narkoba narkoba.

"Penyalahgunaan narkoba akan merusak masa depan. Oleh karena itu remaja di minta untuk

kegiatan seperti ini sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengacu pada UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pada pasal 7 Ayat, huruf B, angka 10, dinyatakan “TNI memiliki tugas membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Sedangkan dalam pasal 20, Ayat 2, disebutkan’ Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab VII prihal bantuan, hubungan dan kerjasama, pasal 41 Ayat 1, menyatakan “ Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Keamanan dan Ketertiban, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI Yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,katanya. (YAGI)

menjaga dirinya dari penyalahgunaan narkoba. Adik-adik harus berani menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba," tegas Rusdiana.

Sementara itu Kasi Perencanaan Direktorat Paska Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Dokter Yoseph Yody mengatakan Perlu berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba agar tidak semakin merajalela.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menurut Jody, adalah dengan melakukan kontrol terhadap penggunaan obat-obatan yang sering paka. "Penggunaan obat harus sesuai dengan dosis yang tertera di belakang kemasan," terang Jody.

Dulu sebelum BPOM menarik obat-obat batuk yang mengandung dextromethorphan atau yang dikenal dengan dekstro dari pasaran, banyak remaja yang menggunakan dekstro sebelum tawuran karena penggunaan dalam dosis tertentu yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian. Penggunaan obat-obatan secara sembarangan berpotensi menjadi remaja untuk menggunakan narkoba jenis lain, sambungnya. (ENDY)

Panitia CPNS BKD Nias Dilaporkan Kepada Polisi YH oknum pegawai BKD NIAS - Para pelamar Calon Pemkab Nias. Menurut Samiyana Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Loi,segala persyaratan yang formasi 2014 merasa kecewa telah ditentukan oleh Pemkab terhadap ulah panitia peneNias dalam penerimaan CPNS rimaan dibagian Badan Kepetahun 2014 telah gawaian Daerah dipenuhi sebagai(BKD) karena dinilai mana pengumuman arogan dan kurang Bupati Nias Nomor : memberikan pelaya800/4275/BKD/2014 nan yang baik kepada tentang penerimaan para pelamar.

CPNS pelamar Seperti halnya yang umum. dialami oleh SamiSelanjutnya, kartu yana Loi, pelamar registrasi asli sebagai Umum pada formasi bukti pendaftaran CPNS Kabupaten dirampas oleh Nias Tahun 2014 panitia berinisial YH terpaksa melaporkan dan belum dikempanitia yang bertugas Samiyana Loi balikan sampai saat di bagian Badan ini sedangkan berkas kelengkaKepegawaian Daerah (BKD) pan lainnya ditolak dengan Kabupaten Nias kepada pihak alasan ijazah Paket c tidak Polres Nias tanggal 8 Oktober dilayani, padahal dalam pengu2014 perihal tindak pidana muman Bupati Nias Nomor : perampasan berkas CPNS. 800/4275/BKD/2014 tentang Dalam laporan itu disebutpenerimaan CPNS pelamar kan,kartu/tanda bukti pendafumum tidak tercantum pelarataran registrasi online BKN RI ngan bagi pelamar yang berijaSamiyana Loi “dirampas” oleh

zah Paket C. Kalau ijazah Paket C ini tidak berlaku bagi penerimaan CPNS, tetapi kenapa Pemerintah Pusat mengeluarkan program Paket C tersebut kepada masyarakat jikalau pada akhirnya hanya membuat masyarakat kecewa sehingga lebih baik ditutup saja atau memang hanya di Pemkab Nias saja ijazah Paket C tidak berlaku, ujar Samiyana kecewa.

Sementara itu, Kristofen Telaumbanua suami dari Samiyana Loi kepada wartawan di Gunungsitoli mengatakan kasus ini terpaksa dilaporkan kepada pihak Polres Nias karena pihaknya menilai tidak ada niat baik Bupati Nias Sokhiatulo Laoli untuk menutaskan masalah ini, bahkan secara persuasif telah menemui Bupati Nias, Kepala BKD maupun pihak-pihak terkait lainnya namun terkesan kami disepelekan, apalagi Sekretaris BKD yang nota bene adik kandung Bupati Nias, malah mengancam dengan kata-kata “silahkan

mengadu”ujar Kristofen menirukan ucapan Sekretaris BKD. Ditambahkan, sebelumnya kami sudah melaporkan masalah ini kepada Bupati Nias cq Kepala BKD Nias dengan tembusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI,BKN, Ketua Pnselnas CPNS Formasi 2014, Gubernur Sumatera Utara, Kepala BDK Provsu dan instansi terkait lainnya untuk meminta klarifikasi atas penolakan berkas pelamaran Samiyana Loi oleh panitia lokal teta[pi tidak ada respon, katanya.

Kami minta Kapolres Nias yang baru dapat mengusut kasus ini secara tuntas agar masyarakat yang lain pula tidak mengalami nasib yang sama dengan kami, ujar Samiyana Loi didampingi suaminya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Firman Y Larosa,MAP yang dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya belum lama ini mengatakan silakan hubungi kepala BKD karena saya masih diluar daerah. (YAGI)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

LIPSUS

Keluarga Bunga Sesalkan Pernyataan Walikota PIHAK keluarga korban kekerasan di SD Negeri Jl.Sei Petani, SA dan S (inisial-red) sesalkan pernyataan Walikota Medan Dzulmi Eldin di sejumlah media massa yang menyebutkan, pelaku tidak seharusnya dikeluarkan dari sekolah. Karena perbuatan itu bukan unsur kesengajaan.

Kekesalan itu ia lontarkan dihadapan anggota DPRD Medan lintas fraksi, saat menyambut pengaduan pihak keluarga atas aib yang menimpa mereka kepada wakil rakyat.

"Kita ada menyimpan klipingnya.

Sebagai orang tua kita sedih mendengarnya, Pak Wali berstatmen seperti itu dan tanpa memberikan solusi dan memikirkan bagaimana korban dan keluarganya," kesalnya dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar di ruang Banggar DPRD Medan, Rabu (22/10).

Menurut pihak keluarga korban, selaku orang nomor satu di Kota Medan, hendaknya Walikota Medan Dzulmi Eldin berhati-hati dalam melontarkan pernyataan. Karena sekali ucapan itu keluar dari mulutnya

dan dikutip media massa, itu sudah menjadi milik publik.

"Seharusnya Pak Walikota jangan asal ucap. Bagaimana jika keadaan itu benrbanding tebalik dengan dirinya. Apa yang akan dia perbuat, kita mau tau," pungkasnya dengan nada kesal.

Sementara itu dihari yang sama, puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Sumut (SMS) meminta Walikota Medan untuk menindak Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri Percobaan Jalan Sei Petani Medan yang mengeluarkan siswanya T dan V terkait kasus kekerasan di SD tersebut. SMS menilai Kepsek tersebut tidak bijaksana dalam mengambil sikap, sehingga mengorbankan muridnya sendiri dengan tidak melanjutkan proses belajar sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Aksi massa SMS diterima anggota DPRD Kota Medan, Zulkifli Lubis, yang mengatakan menerima aspirasi massa SMS dan akan menyampaikannya kepada pimpinan guna menyelesaikan persoalan tersebut. (INT)

Warga Cemas, Pelaku Pencabulan Anak Berkeliaran WARGA Kavling Baru Bida Kabil RT 02 RW 21 Kelurahan Kabil, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengaku cemas. Pasalnya, pelaku pencabulan, Lewi (60), terhadap Bunga (13) bukan nama sebenarnya, siswi kelas 6 SD di salah satu sekolah di Kabil dan salah satu anak asuhan di Ketua Panti Asuhan Zeyvanez, diketahui sudah bebas berkeliaran.

Sementara kasus tersebut baru saja terungkap dan dilaporkan pada 25 Juni 2014 lalu ke Polresta Barelang dengan no laporan LP-B/ 746/ VI/ 2014/ Kepri /SPK-Polresta Barelang.

Pelapor adalah Ketua Panti Asuhan Zeyvanez, Akmaluddin.

"Kami bingung baru saja jalan 3 bulan, kok pelaku sudah berada di rumahnya. Kuat dugaan kami ada sesuatu dari kasus ini sehingga pelaku diperbolehkan pulang," kata Rizal, warga Kavling Baru Bida Kabil RT 02 RW 21, Kelurahan Kabil, Jumat (17/10).

Rizal mengaku saat ini sejumlah warga sudah mulai cemas, terutama warga yang memiliki seorang putri, sebab Lewi ini dikenal pria yang memang tidak beres. "Kalau kami boleh jujur, ibu panti asuhan saja pernah diperlakukannya yang tidak senonoh, beruntung ibu panti asuhan berhasil lolos dan langsung melaporkan hal ini ke istri pelaku. Dari sanalah hal itu bisa dimanfaatkan," katanya.

Namun belakangan, bukannya jera,

Lewi malah kembali mengulang perbuatannya kepada anak panti asuhan yang usianya masih 13 tahun atau masih duduk di bangku kelas 6 SD. Senada juga dibenarkan Sri Sumara, ibu Panti Asuhan Zeyvanez yang mengaku kejadiannya terjadi sejak satu tahun lalu, namun baru terungkap dalam beberapa bulan lalu.

Sri Sumara mengaku sama sekali tidak menaruh curiga kepada pelaku, karena pelaku sudah dianggap orangtua sendiri. Pelaku tinggal di sebelah panti asuhan. Bahkan anak panti memang sering main disana, sebab pelaku terkadang meminta tolong mencarikan uban dan memberikan upah Rp 10 ribu.

"Awalnya kami tidak curiga, namun lama kelamaan akhirnya hal ini terkuak, sebab salah satu anak ada yang keceplosan, dari sanalah Bunga kami interogasi," katanya.

Ia menambahkan, Bunga tetap bungkam dan enggan menceritakan kejadian sebenarnya. "Tapi setelah kami rayu, akhirnya Bunga mengakui dan hal itu juga dikuatkan dengan hasil visum. Dan saat itulah langsung kami laporkan ke Polresta Barelang," ungkapnya Sri seraya menambahkan Lewi melakukannya di kediamannya, saat istrinya tidak ada di rumah. Sri juga mengaku kuat dugaan hal ini dilakukan Lewi saat dirinya sedang pergi ke gereja, ke pasar ataupun tidur siang.

(INT)

KASUS kejahatan terhadap anak-anak, khusus pidana pelecehan seksual, bak gunung es.

Kondisinya kian hari semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, para orangtua harus ekstra hatihati menjaga buah hati mereka para pelaku kejahatan tersebut.

Mereka ada dimana-mana, karena kejahatan terjadi bukan saja karena niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan dan peluang.

Seperti yang menimpa sebut saja namanya bunga, anak kelas 6 SD ini, menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang tukang becak. Adalah pelaku bernama Faisal (27) warga Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan. Ia harus merasakan dinginnya dibalik jeruji besi tahanan Polsek Medan Timur, setelah diamankan petugas.

Faisal ditangkap petugas kepolisian berdasarkan laporan orangtua bunga, atas tuduhan telah memperkosa Bunga disalah satu losmen di kawasan Jalan Bintang Medan.

Pelaku menjelaskan, ia me-

ngenal bunga sangat berkunjung ke rumah pamannya di Jalan Letda Sujono Medan.

Saat pertemuan pertama itu, pelaku meminta nomor handphone bunga dan melalui telepon genggamlah keduanya menjalin komunikasi bahkan memadu kasih.

"Kenalannya dari tempat pamanku. Dari situ aku nyatakan suka dan jadian," jelasnya, kepada petugas, Rabu (22/10).

Setelah jadian (pacaran), seminggu kemudian, pelaku mengajak Bunga berkeliling Kota Medan. Disitu, timbul niatnya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. "Habis kubawa jalan, lalu kami singgah ke Losmen itu. Kubilang aku akan bertanggung jawab dan akan menikahinya," katanya.

Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Iptu Alexander Piliang saat dikonfirmasi mengaku, pelaku diamankan berdasarkan laporan orang tua korban.

"Orang tua korban yang curiga dengan tingkah anaknya lalu mengintograsi. Disitu, Bu-

nga mengakui bahwa telah diperkosa. Orang tua korban yang mendengar itu lalu membuat laporan. Dari laporan itu, kita mengamankan pelaku," jelasnya dan menyebutkan korban sudah divisum.

Pelaku: Saya Gak Tau Dibagian lain pelaku mengaku tidak mengetahui pacarnya Bunga merupakan bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Pasalnya, korban mengaku kepadanya bahwa sudah tamat sekolah. "Badannya kan besar. Dia ngakunya sudah tamat. Aku nggak tahu dia masih kelas 6 SD," kata Faisal.

Faisal juga menyebutkan ia tidak memaksa Bunga. Bocah perempuan itu pun tidak menolak dibawa ke losmen di kawasan Jalan Bintang, Medan untuk melakukan hubungan intim ."Dia mau saja. Aku ajak berhubungan pun dia mau. Tak ada pemaksaan," katanya.

Dia juga mengaku, Bunga dua hari bersamanya dan tidak pulang ke rumah. "Tapi dia bilang nggak mau pulang karena

ibunya sedang ke Jakarta. Pas mengantarnya pulang, aku ditangkap. Bapaknya bilang dari mana kalian dan apa kamu sudah tidak perawan. Disitu bunga diintograsi dan takut wanita yang kucintai dipukul, aku ngaku bahwa telah mencabulinya. Aku bertanggung jawab untuk menikahinya," sebutnya.

Gara-Gara Lihat Orangtua Bersetubuh Hubungan intim suami istri seharusnya bukan menjadi tontonan buat semua orang, apalagi diketahui anak sendiri. Namun, Faisal malah mengaku sangat senang mengintip kedua orangtuanya yang sedang berhubungan. Bahkan, hubungan intim orangtuanya menjadi sebuah pengaruh untuk bisa mencabuli seorang bocah SD. Nahas memang nasib Bunga, harus kehilangan kesuciannya karena nafsu bejat dari Faisal.

Dia dicabuli oleh Faisal di sebuah losmen hotel karena sangat ingin mempraktikkan apa yang dilihat dari perbuatan orangtuanya. (BBS/MH)

Diming-imingi Mainan dan Uang Pedagang Mainan Cabuli Anak SD ANGGOTA Unit Reserse dan Kriminal Kepolisian Sektor (Reskrim Polsek) Tebas, berhasil meringkus pelaku pencabulan terhadap anak sekolah dasar (SD), sebut saja Kuntum.

Tempat kejadian perkara sendiri terjadi di sebuah SD Negeri di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kamis (16/10) lalu, tidak jauh dari kediaman korban di Dusun Semparuk Sebangkau, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk. Pelaku Wh alias Bang Long (25) merupakan pedagang sosis dan mainan keliling, yang biasa mangkal di SD negeri di mana korban bersekolah.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sambas melalui Kepala Polsek (Kapolsek) Tebas IPTU Dodi menyebutkan jika korban saat ini duduk di kelas II dan masih berusia 8 tahun.

Dia merupakan warga Dusun Mawar, Desa Mekar Sekuntum. “Kini pelaku sudah kita tahan," tandas Kapolsek kepada koran ini, kemarin.

Kejadian sendiri terjadi Kamis (9/10) lalu, sekitar pukul 09.00 WIB sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/ 299/X/ Polda Kalbar/Res Sambas/Sek Tebas. Dalam laporan tersebut dikatakan di mana telah terjadi tindak pidana pencabulan ter-

hadap anak di bawah umur. Kapolsek menceritakan saat kejadian, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sosis dan mainan tersebut berjualan di SD negeri di mana korban bersekolah. Berdasarkan pengakuannya, menurut Kapolsek, sejak awal pelaku telah memiliki niat jahat dengan korban.

Kapolsek menggambarkan jika korban pada saat itu ditemani kawannya pulang dari sekolah, dengan berjalan kaki. Kemudian pelaku menghampiri korban dengan berpura-pura meminta tolong diantarkan ke rumah salah satu gurunya, dengan di iming-imingi uang Rp1000 dan sebuah boneka.

Korban pun mau, lantas ikut bersama pelaku dengan mengendarai sepeda motor pelaku.

Sejurus kemudian pelaku membawa korban ke kebun jeruk dan menurunkannya. Di tempat tersebut pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap bocah malang tersebut. Setelah puas, pelaku meninggalkan korban di kebun jeruk tersebut. Untungnya aksi bejat pelaku terdeteksi setelah salah satu teman korban sempat melaporkan kejadian itu kepada gurunya, ketika korban dibawa oleh pelaku. Kemudian guru tersebut berusaha mencari korban, dan akhirnya ditemukan seorang diri di kebun jeruk, di mana pelaku telah melarikan diri.

Unit Reserse Polsek Tebas menemukan alamat pelaku setelah memeriksa saksi dan melakukan penyelidikan yang mendalam. "Akhirnya pelaku ber-

hasil kita tangkap dan saat itu pelaku baru pulang dari berjualan dan sama sekali tidak melakukan perlawanan," ungkap Kapolsek.

Akibat perbuatan bejatnya, disebutkan Kapolsek, jika pelaku melanggar pasal 82 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp60 juta dan paling banyak Rp300 juta.

Menanggapi kejadian ini, ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ranting Tebas, Jasmani, mengungkapkan keprihatinannya. Tentunya, dia berharap, kejadian seperti ini menjadi sebuah pembelajaran berarti baik bagi guru, sekolah, serta masyarakat. "Tentunya kita harus lebih waspada, terutama melakukan pengawasan terhadap siswa-siswi kita, terutama masih dalam lingkungan sekolah," ungkapnya.

Bahkan, ia meminta sekolah dengan upayanya bersama masyarakat, saling berkomunikasi dan berkoodinasi, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban bersama, sehingga kejadian seperti tidak terjadi lagi.

Dewan : Jangan Hanya Demi Nama Baik Sekolah, Anak Dikorbankan Selamatkan Nama Baik Sekolah

Berawal dari Kenal Facebook

KELUARGA korban kekerasan siswi SD Negeri Percobaan di Jalan Sei Petani mengadu ke DPRD Medan, Rabu (22/10/2014). Keluarga korban, SA dan S (inisial-red) diterima anggota dewan dari lintas Fraksi diruang Badan Anggaran (Banggar) di Lantai II Gedung DPRD Medan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Fraksi Golkar Ilhamsyah, keluarga menyampaikan ketidakpuasan mereka atas penanganan kasus yang dialami keluarga mereka.

Pihak sekolah, Komite Sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Medan dianggap hanya sebatas memperjuangkan bagaimana agar nama baik lembaga pendidikan tersebut tidak tercoreng. Sementara dampak dari tindak kekerasan yang diyakini menyisakan rasa trauma kepada korban dikesampingkan.

"Tidak ada solusi yang bisa membuat keluarga bisa tenang. Mereka hanya memikirkan nama baik sekolah saja. Sedangkan bagaimana nasib korban tidak pernah ada solusi. Ini bukan persoalan biasa. Ini menyangkut persoalan kejiwaan anak kami," ujar S dengan nada kesal.

Lebih lanjut dikatakan S, sejak awal pihaknya setuju dengan upaya kekeluargaan. Hanya saja dirinya mengharapkan pihak sekolah tidak langsung lepas tangan setelah mengeluarkan pelaku dari sekolah tanpa memikirkan nasib korban yang trauma. "Yang sangat kita sayangkan yang hadir dalam rapatrapat sebelumnya adalah orang-orang

KASUS ini seharusnya menjadi perhatian orang tua dalam mengawasi putrinya, ketika berkenalan dengan seorang pria dari jejaring sosial. Di Surabaya, seorang pria pengangguran, terpaksa harus berurusan dengan polisi karena diduga telah mencabuli seorang siswi SMK yang dikenalnya lewat Facebook. Peristiwa pencabulan terjadi di rumah tersangka, ketika suasana sepi.

AW 19 tahun warga Keputih Surabaya, pekerja serabutan ini terpaksa berurusan dengan kepolisian Polrestabes Surabaya, karena diduga mencabuli V, yang masih berusia 15 tahun, siswi SMK. Peristiwa ini menurut korban terjadi karena berkenalan lewat jejaring sosial media Fecebook 4 bulan lalu, yang dilanjutkan dengan bertukaran nomor telepon genggam.

Jalinan yang semula pertemanan, kemudian berkembang menjadi semakin akrab. Tersangka pelaku berupaya meningkatkan hubungan menjadi lebih intim dengan mengajak korban V ke rumah tersangka di saat sepi.

Sebagai barang bukti , polisi menyita pakaian korban, yang pernah dipakai korban ketika peristiwa pencabulan itu terjadi sebanyak dua kali.

Polisi terus menghimbau kepada orang tua yang memiliki anak gadis, untuk tetap mengawasi dalam penggunaan jejaring sosial media Facebook, yang terkadang disalah gunakan oleh para pelaku kriminal seksual. (INT)

yang berpendidikan. Tapi kok mereka menganggap sepele kasus ini. Tidak memikirkan dan memberi solusi bagaimana merehabilitasi mental korban," sambungnya.

Menanggapi pengaduan itu, sejumlah anggota DPRD Medan pun beraksi. Dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah mengaku sangat menyesalkan sikap Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan yang terkesan mensepelekan persoalan ini. Menurut Bahrumsyah persoalan yang terjadi di SD Sei Petani merupakan persoalan serius yang menyangkut dunia pendidikan dan generasi bangsa.

Bahkan politisi dari Fraksi Hanura Bangkit Sitepu dan Ratna Sitepu meminta agar tindakan tegas dapat diambil kepada pelaku, pihak Sekolah maupun Dinas Pendidikan yang dinilai lalai dan tidak sigap menangani perkara ini. Sedangkan Politisi dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala meminta agar Walikota mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan agar persoalan yang sama tidak terulang lagi dimasa-masa mendatang.

"Sejatinya RDP ini kita memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangannya dan mencari solusinya.

Tapi karena saat ini Komisi belum terbentuk kita belum bisa memanggil satu persatu mereka. Yang pasti ini langkah awal, dan kita sudah menerima masukan dari keluarga korban untuk segera kita tindaklanjuti setelah komisi terbentuk," ujar Ilham.

(INT)

KASUS pencabulan siswi SD di Trenggalek, Jatim kembali ramai tatkala jaksa menggiring empat pelaku yang masih bocah itu masuk bui. Banyak pihak yang menaruh simpati. Tapi di luar itu, ada gadis kecil yang kini kehilangan keceriaannya.

Betapa kagetnya pasangan suami-istri Ismail (53) dan Priharyati (35) ketika suatu siang di bulan Maret, seorang wartawan harian lokal datang ke rumahnya di Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur. Wartawan menanyakan, apa tindakan Yati, sapaan Priharyati, akibat musibah yang menimpa anaknya?

Musibah apa? Yati justru bingung.

Semula Yati mengira anaknya yang duduk di bangku SMA terlibat suatu persoalan.

Yati balik bertanya, apa yang dimaksud si wartawan. Barulah sang wartawan menceritakan, anak bungsu Yati, Elok (11 tahun, bukan nama sebenarnya, Red), menjadi korban perkosaan yang dilakukan empat teman sekelasnya. "Setelah mendengar ceritanya, saya dan suami mendadak lemas," ujar Yati saat ditemui di rumahnya, Sabtu (9/7).

Wartawan itu juga menceritakan, peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya itu terjadi pada saat jam sekolah di lingkungan sekolah pula di SDN Gandusari. Namun, pihak sekolah berusaha menutupi masalah ini. "Menurut si wartawan, ada seorang guru yang membocorkan kabar ini padanya," lanjut Yati.

Tentu saja Yati dan suaminya sangat gundah. "Pihak sekolah sangat keterlaluan. Mereka hanya menyelamatkan nama baiknya saja sementara anak saya dikor-

bankan," ujar Yati.

Siang itu, Yati berurai air mata, meratapi nasib malang anaknya yang saat itu kelas 5 SD. Di tengah guncangan batin, tak lama kemudian Elok pulang dari sekolah. Langsung saja Yati menggandeng Elok ke kamar belakang. "Nak, apa betul kamu dinakali teman-teman di sekolah," tanya Yati dengan dada berdebar.

Tangis Yati semakin deras ketika Elok menganggukkan kepalanya. Yati pun minta Elok menceritakan pengalaman buruknya. Elok mengaku diperlakukan tak senonoh oleh empat temannya Dim, San, Put, dan Kuh. Aksi jahat temannya itu sudah terjadi tiga minggu sebelumnya.

Yang membuat dada Yati sakit, perbuatan itu dilakukan oleh empat siswa itu selama satu minggu berturut-turut di kamar mandi sekolah dan di kelas.

Menurut penuturan Elok pada ibunya, awal kejadian itu, Elok dipanggil oleh salah satu dari keempat pelaku, untuk keluar kelas. Saat itu jam pelajaran kosong.

Elok yang pernah menjadi juara dua nasional tari Kembang Sore, menurut saja.

Ternyata, Elok dipaksa masuk kamar mandi. "Berhubung ada tukang kebun, niat itu sempat diurungkan. Setelah tukang kebun berlalu, Elok ditarik lagi ke dalam kamar mandi, dipaksa berhubungan suamiistri oleh empat temannya secara bergiliran," ujar Yati dengan suara terbata-bata.

Kejadian itu terus diulang selama satu minggu. Kejadian tak semestinya itu terkadang dilakukan di kamar mandi atau di kelas saat jam istirahat.

(INT)

(INT)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

S U M U T /ACEH

Kondisi Jalan Muara SipongiPakantan Memprihatinkan MADINA - Kondisi jalan Kabupaten Muara Sipongi dengan Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal sepanjang 12 Km sangat memprihatinkan.

Selain kupak kapik di sana sini, badan jalan sering tertimpa longsoran tanah akibat perluasan jalan yang dikerjakan dua tahun lalu.

JALAN RUSAK - Akibat rusaknya jalan ke Kec. Pakantan, pengguna jalan sangat kesulitan melewati jalan.

Ratusan Pelajar Sekolah Dasar Ikuti HCTPS TANJUNGBALAI - Ratusan pelajar sekolah dasar di Kota Tanjung Balai mengikuti peragaan cuci tangan pakai sabun dalam rangka hari cuci tangan pakai sabun sedunia (HCPTS) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan daerah setempat, Rabu lalu.

Kegiatan dipusatkan di lapangan Abdul Jalil Rahmadsyah kota, dihadiri Ketua TP PKK Tanjung Balai, Armaini Jannah Thamrin Munthe, Sekdakot, Abdi Nusa, Asisten II, Abdul Haiyyi, Kepala Dinas Kesehatan, Azhari Sima, dan sejumlah kepala SKPD dilingkungan Pemkot setempat.

Kepala Dinas Kesehatan, Azahari Sima, mengatakan, HCPTS adalah sebuah kampanye global yang dicanangkan oleh PBB untuk menekan angka kematian balita dan anak usia dini.

Menurutnya, sesuai arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, peringatan HCTPS untuk menyerukan kepada masyarakat perlunya meningkatkan praktek higiene dan sanitasi.

Dimana temanya adalah Anak Sehat Dimulai dari Tangan Sehat. Tema ini mengemukakan pentingnya anak-anak sebagai agent of change menanamkan perilaku sehat bersih harus mulai dari kecil.

Ia menjelaskan, CTPS yaitu pada saat Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, setelah keluar dari toilet (WC) dan Setelah memegang sesuatu.

“Cara tersbut adalah perilaku sehat yang secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit menular, terutama terhadap anak-anak,” katanya. (HER)

Pendongeng Cilik Sergai Wakili Sumut di Tingkat Nasional

Pantauan Wartawan Senin (20/ 10) kondisi sepanjang jalur ini nyaris mengalami kerusakan, aspal terkelupas yang tinggal hanya krikil-krikil dan batu-batu kecil di tengah jalan, sehinga cukup menyulitkan bagi pengguna jalan.

Salah seorang Warga Pakantan Amiruddin mengatakan, kondisi

jalan yang kupak kapik ini sudah berlangsung hampir 2 tahun lebih.

Namun sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah untuk membangunnya. Senin (20/10).

“Rusaknya jalan ini sudah hampir dua tahun lebih, dulu pernah di Aspal sekitar tiga tahun lalu, namun sudah rusak, ditambah lagi saat perluasan badan jalan sekitar dua tahun lalu membuat parit tertimbun longsoran tanah” ujarnya. ”Selain badan jalan yang hancur, lanjut Amiruddin, kalau musim penghujan, badan jalan sering tertimpa longsor. Tanah bekas pengerukan yang terdapat di atas tebing longsor menimpa badan jalan di sebabkan tidak adanya penahan tanah berupa tumbuhan. Kalau sudah longsor, bisa 2-3 tiga material tanah bisa di bersihkan.

Rusaknya jalan ini tentunya sa-

ngat berpengaruh terhadap perekonomian warga. Hasil hutan tidak bisa di bawa keluar dari Pakantan, Padahal Pakantan terkenal penghasil sumber daya alam yang luar biasa. Kalaupun bisa, tentunya dengan biaya yang sangat mahal.

Bukan itu saja, anak sekolah dan warga yang bekerja di luar Pakantan tentunya sangat terganggu.

Apalagi musim penghujan jalan ini sama sekali tidak bisa dilewati kenderaan, akibatnya warga terpaksa jalan kaki atau naik Ojek yang ongkosnya mencapai Rp.30.

000-40.000.

Hal senada juga di katakan Mahmud, “Kondisi jalan ini cukup memprihatinkan. Selain sering longsor, parit jalan tidak terurus, air yang meluap sering mengalir ke badan jalan, akibatnya jalan rusak dan berlobang. Ditambah

lagi kondisi jalan sangat licin kalau musim penghujan, akibatnya warga tidak berani lewat”, ujarnya.

“Kalau sudah longsor, warga Pakantan akan terisolir yang terkadang sampai 2-3 hari. Akibatnya harga bahan pokok melambung tinggi, hasil pertanian tidak bisa dibawa keluar, petani mengalami kerugian karena hasil panennya membusuk”, kata Mahmud.

Baik Amiruddin maupun Mahmud mengharapkan agar Pemkab Madina sesegera mungkin membangun jalan ini. Sebab, sejak dimekarkan kecamatan Pakantan empat tahun lalu warga hanya sebentar merasakan bagusnya kondisi jalan ini. Jalan ini juga merupakan jalur alternatif satu-satunya penghubung antara Kecamatan Muara Sipongi dan Pakantan.

(TH)

Ketua DPK KORPRI Sergai Buka Secara Resmi PORKAB SEI RAMPAH - Dalam rangka memeriahkan dan menyemarakkan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke-43 yang jatuh pada tanggal 29 November 2014 mendatang, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melaksanakan rangkaian kegiatan perlombaan pada Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) KORPRI. Sekdakab selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si secara resmi membuka pelaksanaan PORKAB yang ditandai dengan pemukulan bola perdana tenis meja di Aula Dinas Pendidikan di Sei Rampah, Selasa (21/10).

Perhelatan PORKAB tahun 2014 yang akan berlangsung selama seminggu ini mengambil tema “Mari kita tingkatkan kesehatan jasmani dan kebersamaan sesama anggota korpri dengan jiwa sportivitas” serta mempertandingkan 5 cabang olahraga (cabor). Diantaranya pertandingan futsal, tenis meja tunggal dan beregu, trup gembira dan gerak jalan santai dan senam sehat. untuk perlombaan seni yang dipertandingkan yaitu pembacaan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Panca Prasetya KORPRI. Turut hadir Asisten Administrasi Umum Drs. H. Rapotan Siregar MAP, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Agus Trippryono SE, M.Si, Ak, para kepala

SAMBUT AN SAMBUTAN Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si selaku Ketua DP KORPRI Kabupaten tengah memberikan sambutan dihadapan saat membuka PORKAB Tahun 2014 di halaman Kantor Dinas Pendidikan di Sei Rampah, Selasa (21/10). Photo :ARM SKPD dan anggota DP KORPRI serta para peserta pertandingan.

Ketua DPK KORPRI Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si dalam sambutannya mengemukakan kegiatan berolah raga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh agar badan terasa sehat, bugar dan kuat baik secara jasmani dan rohani. Berolah raga juga mampu untuk mereduksi stress. Berolahraga dengan teratur akan menghasilkan kemampuan berpikir positif dan kreatif.

PORKAB juga merupakan wadah untuk menggelorakan dan memasyarakatkan olahraga khususnya dilingkungan Pemkab Sergai yang bertujuan meningkatkan

prestasi olah raga juga mempererat kebersamaan sesama anggota KORPRI. Untuk itu dihimbau agar semua peserta dapat bertanding dengan sportif serta dapat menciptakan silaturahmi dan kebersamaan yang baik antara sesama peserta pertandingan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi dibidang olahraga agar salah satu isi slogan yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Sergai yakni “Raih Prestasi” dapat tercapai, harap Ketua DP Korpri Haris Fadillah.

Sebelumnya pada Ketua Panitia Drs.Jhoni Walker Manik, MM melaporkan bahwa Porkab ini bertu-

juan untuk memeriahkan peringatan HUT KORPRI ke-43 Kabupaten Sergai, untuk menggelorakan kegiatan olahraga, meningkatkan jiwa sportivitas dan prestasi semangat jiwa korps bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Sergai serta sebagai ajang kebersamaan dan silaturahmi sesama anggota.

Pertandingan olahraga Futsal diikuti oleh 30 regu, tenis meja putra/i tunggal/beregu diikuti sebanyak 57 orang dan perlombaan trup gembira diikuti 21 tim. Sedangkan untuk pertandingan pengucapan UUD 1945 dan Panca Prasetya KORPRI diikuti oleh 25 orang.

(ARM)

ITM Serap Rp 1,3 Milyar Lebih Dana Penelitian

AUDIENSI - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan arahan saat menerima audiensi rombongan peserta lomba bercerita yang mewakili Sumut di tingkat Nasional di ruang kerja Bupati Sergai Kompleks Bupati di Sei Rampah, Senin (20/10). Photo :ARM SEI RAMPAH - Prestasi membanggakan dicapai generasi muda asal Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Pinkan Ovi Aulia yang akan mengikuti Lomba Bercerita tingkat Nasional mewakili Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Sebelum keberangkatannya Pinkan Ovi Aulia secara resmi dilepas Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui acara audiensi di ruang kerja Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (20/10).

Dalam kesempatan ini turut mendampingi Bupati Sergai Ir.H.Soekirman diantaranya Kakan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Dra. Salmiah MM, Kepala Sekolah Yayasan Perguruan Sehati Dra.Yungyung S.Pd dan para Pelatih. Pinkan Ovi Aulia yang merupakan siswa kelas 5 SD Yayasan Perguruan Sehati ini berhasil terpilih mewakili Provsu untuk melaju kompetisi di tingkat Nasional pada tanggal 21-24 Oktober 2014 di Kartika Chandra Jakarta, usai menjuarai pada ajang yang serupa tingkat Provinsi di bulan Agustus lalu.

Disela-sela acara pelepasan tersebut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengatakan kebanggannya akan prestasi yang diraih murid Yayasan Sehati ini. Dan berharap prestasi Pinkan bisa memberi motivasi terhadap siswa yang lainnya untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi, ujar Bupati.

Menurut Ir. H. Soekirman pengaruh dampak persaingan era globalisasi dan teknologi informasi saat ini banyak mempengaruhi genersi muda sehingga nama Kabupaten Sergai bisa berkibar dengan prestasi semacam ini.

Pada acara pelepasan yang sederhana ini Bupati Soekirman menyerahkan bantuan dari Pemkab Sergai untuk akomodasi Pinkan bersama pendampingnya.

Berbagai persiapan latihan secara intensif telah dilakukan Pinkan dan cerita yang akan ditampilkan menjadi bahan mendongeng, merupakan cerita rakyat dari Sergai yakni Asal Mula Kota Perbaungan dan Legenda Sumur Tua Pantai Kelang.

(ARM)

MEDAN - Dosen perguruan tinggi di Indonesia masih kalah (minim) dalam penelitian dan riset dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Salah satu penyebabnya kurangnya minat dosen dan juga keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Diharapkan dengan pemerintahan baru ini, terjadi peningkatan anggaran dalam penelitian dan riset bagi dosen. Hal itu disampaikan Koordinator Reviewer Nasional Penelitian Ditilbmas Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Prof Dr Ir Lili Warly MSc pada acara “Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, Sabtu pekanlalu di aula kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan. Kegiatan itu dilaksanakan Lembaga Pusat Penelitian Masyarakat Institut Tek-

nologi Medan (LPPM- ITM).

Lebih lanjut,Dr Lili Warly, mengatakan untuk mengatasi permasalahan problem tersebut, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di manapun berada untuk menggiatkan para dosennya untuk melakukan penelitian dan riset.

“Dosen yang tidak meneliti maka dosen yang bersangkutan tidak akan dikenal dimana-mana, begitu juga doktor dan profesor tidak meneliti dan riset tidak memiliki andil terhadap perguruan dimana dia berada.”kataDosen Tetap Universitas Andalas Padang ini.

Tentang penelitian dan riset dosen, persyaratannya telah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 20 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 60, UU No 12 tahun

2012 tentang Perguruan Tinggi (PT), Selanjutnuya dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 tahum 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kewajiban dosen untuk menulis Adapun penelitian kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmu dan sistematis, pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rektor ITM. Prof Dr Ilmi Abdullah MSC mengungkapkan pelaksanaan seminar P3BI sesuai dengan visi pemerintah daerah tahun 2013-2018 yakni berbasis daya saing dan riset.

Pasalnya pembangunan sekarang ini dilihat masih berbasis kepada kesejahteraan, kesehatan

dan belum menyentuh kepada pembangunan berbasis penelitian dan riset.

Pada kesempatan itu, Rektor berharap kepada Dikti agar memperhatikan penelitian dan riset dosen di ITM, apalagi ungkapknya ITM sekarang ini berusaha meningkatkan penelitian dan riset, buku ajar dan PPM Ketua Panitia Seminar Ir Mustapa, melaporkan, peserta yang mengikuti seminar PB3I diikuti dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri di Kota Medan.

Tentang LPPM ITM sekarang ini, pihaknya sedang menggalakan penelitian riset dan penulisan lewat jurnal. Mustapa juga mengungkapkan, untuk dana penelitian kompetensi di ITM ada mengalami peningkatan penyerapan yang jumlahnya sekarang ini mencapai Rp. 1,3 miliar.

(FER)

Wabup Sergai Sambut Kedatangan Jamaah Haji

SAP SAPAA JAMAAH - Wabup Sergai Syahrianto SH tengah menyapa jamaah haji yang tergabung dalam kloter 10 saat menyambut kedatangan kembali ke tanah air di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Selasa (21/10).Photo :ARM

SEI RAMPAH - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Syahrianto SH menyambut haru kedatangan kembali 135 jamaah haji yang tergabung dalam kloter 10 saat tiba di tanah air bertempat di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Selasa (21/10).

Turut mendampingi Wabup Sergai Syahrianto, Kabag Kessos Drs. Nasrul Azis Siregar, Kakan Kemenag Drs. H. David Saragih S.Ag dan Ketua MUI H. Lukman Yahya.

Pada kesempatan tersebut Wabup Sergai menyempatkan

diri berdialog sekaligus menanyakan kabar dan kesehatan para jamaah haji. Dan berharap setelah sekembalinya dari tanah suci menjadi haji mabrur dan mabrurah dengan bersikap lebih baik lagi khususnya dalam keimanan dan ketaqwaan, keikhlasan, kesabaran serta ketawadhuan, pungkas Syahrianto SH. Sebelumnya Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi juga menyambut kedatangan para jamaah haji ketika tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. (ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Ketua TP PKK :

Perilaku Bersih Diawali Sejak Belia TANJUNG BALAI - Ketua TP PKK Kota Tanjung Balai, Armaini Jannah Thamrin Munthe, mengajak masyarakat khsusnya anak-anak usia dini di daerah setempat, membiasakan diri untuk berperilaku bersih menuju hidup sehat dan sejahtera.

“Apabila badan dan seluruh angota tubuh bebas dari kuman atau bakteri, maka kita akan sehat. Karena itu, perilaku bersih harus dimulai sejak kita masih belia,” ujarnya, di Tanjung Balai, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu dalam rangka peringatan sekaligus kampanye hari cuci tangan pakai sabun sedunia (HCTPS) yang pesertanya adalah ratusan pelajar sekolah dasar se Kota Tanjung Balai.

Menurutnya, perilaku hidup bersih tidak hanya ada dalam ilmu kesehatan, akan tetapi ajaran agama Islam yang kita anut juga mewajibkan agar manusia tetap dalam keadaan suci dari najis.

Nabi Muhammad mengajarkan ummatnya untuk hidup bersih sebagaimana salah satu hadist yang Ia (Muhamad) sampaikan, bahwa kebersihan itu sebahagian daripada iman,” katanya.

Berpedoman dengan hadist tersebut, katanya, sebagai manusia kita harus menjaga kebersihan, baik itu anggota tubuh maupun lingkungan sekitar dimana kita bertempat tinggal.

“Siapapun yang membiasakan hidup bersih tubuhnya pasti sehat dan terhindar dari segala macam penyakit, karenanya anak-anak kami para pelajar dapat menerapkan perilaku bersih mulai dari sekarang,” tambahnya.

(HER)

28 Dosen UMSU Lulus Program Insentif Karya Ilmiah MEDAN - Berdasarkan penilaian tim penilai karya ilmiah periode I pada 24 September sampai 4 Oktober 2014, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (P3M UMSU) menetapkan kelulusan Program Insentif Karya Ilmiah Tahun 2014.

Wakil Rektor I Bidang Akademik UMSU Dr Muhyarsyah MM mengatakan, dari 28 dosen terdapat 9 dosen lulus di jurnal, sebanyak 15 dosen lulus forum ilmiah dan 4 dosen lulus buku teks.

"P3M-UMSU masih menerima pendaftaran insentif Periode II sampai dengan 12 Desember 2014," jelas Muhyarsyah akhir pekan kemarin.

Kesembilan dosen lulus di jurnal antara lain, Azuar Juliandi judul artikel Parameter Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam, Zulia Hanum Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT Bank

Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.

Muslih Analisis Efektifitas Program Magang Untuk Sinkronisasi Link And Match Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri, Syafrida Hani Analisis Masalah Sistem Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Medan, Nel Arianty Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Yamaha Mio Pada PT Alpha Scorpii Sentral Yamaha, Prawidya Hariani RS Analisis Identifikasi Sektor Industri Unggulan di Kota Medan.

Maya Sari Pengaruh Enterpreneur terhadap Kinerja UKM di Kota Medan, Saprinal Manurung Wakaf Model Alternatif Pengembangan Ekonomi Islam di Kota Medan, Jufrizen Soft Competency Upaya Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perusahaan Dalam Era Persaingan Global (Pendekatan RBV). (FER)

Latihan Shalat Khusyu’ Diikuti 500 Peserta TANJUNGBALAI - Sebanyak 500 orang guru PAUD, TK/RA, MDA, guru agama SMA sederajat, pegawai Kecamatan, guru mengaji dan bilal mayit mengikuti pelatihan shalat khusyu’ yang dilaksanakan Pemkot Tanjung Balai. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe, Selasa, dan dihadiri Asisten II Setdakot Tanjung Balai, Abdul Hayyi Nasution, serta beberapa kepala SKPD

dilingkungan pemerindah daerah setempat.

Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe, mengatakan, manusia diciptakan mempunyai hati yang lemah. Jika hati, akal dan pikiran tidak menentu, maka sholat tidak akan bisa dikerjakan dengan sempurna.

Lebih lanjut, mengerjakan shalat merupakan perintah Allah SWT kepada hambaNya untuk menjaga jiwa manusia dari perbuatan mungkar dan keji.

(HER)

Jalan Raharja Desa Sidomulyo Rusak Parah BATUBARA - Jalan Raharja Desa Sidomulyo kecamatan Medang deras kabupaten Batubara, tepatnya di depan Mts ypk (yayasan pendidikan keluarga). dan SMA Swasta Citra kini rusak parah dengan kondisi banyak lubang seperti kubangan kerbau, sangkin parahnya jalan yang merupakan akses masuk Desa Sidomulyo dengan kelurahan pangkalan Dodek Baru hanya bisa di lalui kendaraan roda dua saja sedangkan roda empat tidak bisa.

Seorang warga efendy Simajutak (49) kepada kpkpos, Rabu (22/10), mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung selama dua tahun dengan panjang kerusakan lebih satu km. Penyebab jalan rusak adalah tidak adanya saluran drainase, sehingga saat turun hujan seke-

tika air menggenangi lubanglubang pada badan jalan.

Situasi seperti ini, katanya, tentu tidak menguntungkan bagi masyarakat sebagai pengguna jalan sebab jika tidak berhati-hati akan mengalami kecelakaan , bila musim hujan tiba, para pengguna jalan atau pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati melintasi jalan ini terlebih di malam hari karna tidak terlihat nya di mana lubang.

Karena itu, lanjut dia, dirinya berharap kepada pemerintah Kabupaten Batubara agar segera membenahi jalan tersebut hal ini dirasa penting di samping kepentingan masyarakat dalam mengangkut hasil bumi, kondisi tersebut juga merupakan cerminan buruknya infrastruktur suatu daerah, pungkasnya. (RUD)

SUMUT

Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tetap Menjadi Prioritas RANTAUPRAPAT - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan perhatian terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu ditandai peningkatan persentase alokasi anggaran kesehatan terhadap total APBD dari tahun 2011 s/d 2013 serta penurunan angka kematian ibu dan bayi tetap menjadi prioritas demikian disampaikan Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar, SpPD , Selasa (21/ 10) di Aula PKK Labuhanbatu di Rantauprapat dalam acara pertemuan penilaian usulan penghargaan Manggala Karya Bakti Husada dan Mitra Bakti Husada.

Lebih lanjut Tigor mengatakan bahwa prioritas pembangunan bidang kesehatan di Labuhanbatu meliputi kesehatan ibu dan anak, peningkatan status gizi balita, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, akses air minum bekualitas dan sanitasi layak, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM serta asuransi kesehatan daerah.

Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memberi manfaat bagi masyarakat, demikian ucap Tigor.

Kemudian dr.Hj.Fitra Laila, Sp THT Ketua Tim Penggerak PKK

Bupati labuhanbatu dan Ketua Tim Penggerak PKK foto bersama dengan tim verifikasi lapangan Kementrian Kesehatan Republik indonesia Kabupaten Labuhanbatu mengatakan bahwa Labuhanbatu yang berpenduduk 530.000 jiwa, memiliki Tim Penggerak KK Kecamatan 9 dengan Tim Penggerak PKK Desa 75 Kelurahan 23 dengan Tim Penggerak PKK Dusun 522 Lingkungan 189, Kelompok Dasawisma 2961 serta Posyandu 524.

PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang telah ada sejak tahun 1972 dan diakui manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan kesehatan keluarga adalah gerakan pkk.

Adapun implementasi gerakan PKK Bidang Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat yang telah kita lakukan

antara lain : Pembinaan Kesehatan dasar keluarga, program perencanaan pencegahan persalinan dan komplikasi (P4K), gizi, Imunisasi, penerapan prilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana, pembinaan kelestarian lingkungan hidup dan pembinaan posyandu, tegas Fitra.

Selanjutnya diadakan dialog di pandu oleh Wakil ketuaTim verifikasi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Harmen Mardjun in memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati dan Ibu ketua tim penggerak PKK atas perhatian yang lebih dalam pembangunan bidang kesehatan serta melakukan berbagai

inovatif dalam bidang kebersihan lengkungan.

Setelah selesai ekspos tim verifikasi melanjutkan peninjauan lapangan di kelompok Dasawisma Kelurahan air bersih Kecamatan Rantau Utara, dilanjutkan ke Puskesmas Kota Rantauprapat, Rumah Sakit Umum Daerah rantauprapat dan ke Puskesmas Negeri Lama.

Acara tersebut dihadiri oleh Plt Sekdakab Labuhanbatu H. Ali Usman Harahap, SH, Helifenida, SKm, MKes Kadis Kesehatan Labuhanbatu dan Direktur Rumah Sakit Umum Rantauprapat, serta ibu-ibu Tim Penggerak PKK dari Kecamatan.

98 Kepala Desa/Kelurahan Terima Kendaraan Roda Dua RANTAUPRAPAT - Untuk meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD didampingi Wakil Bupati Suhari Pane, S.IP dan Unsur Muspida Labuhanbatu telah menyerahkan 98 unit Kenderaan Roda Dua kepada Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Labuhanbatu.

Penyerahan kenderaan roda dua kepada Kepala Desa/Kelurahan itu dilaksanakan, Jumat (17/10) pagi dalam acara peringatan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Ke69 Tahun 2014 di Halaman Kantor Bupati Labuhanbatu.

Selain untuk Kepala Desa/ Kelurahan juga diserahkan 2 unit kendaraan roda dua yang sama jenisnya kepada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan jenis yang diserahkan Bupati Labuhanbatu itu adalah Yamaha Zupiter MX yang keseluruhannya berjumlah 100 unit.

Sementara di tempat yang

sama Bupati Labuhanbatu juga menyerahkan kenderaan roda dua jenis Trail Kawasaki KLM sebanyak 9 unit untuk 9 orang Penyuluh Lapangan KIPP seKabupaten Labuhanbatu.

Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD dalam penyerahan 109 kendaraan roda dua itu mengatakan, Kenderaan roda dua yang diserahkan ini gunanya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dilapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kendaraan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Kabupaten Labuhanbatu pada masa-masa yang akan datang.

Pada kesempatan itu Tigor juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa/ Kelurahan serta para Penyuluh Lapangan yang telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun jangan lupa untuk menjaga asset yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah, dengan menjaga dan terdatanya asset daerah itu maka kita harapkan kedepan Kabupaten

Labuhanbatu akan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan yang kita harapkan, jelas Tigor.

Selain menyerahkan 109 kendaraan roda dua, Bupati Labuhanbatu pada Peringatan atau Resepsi Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Ke-69 Tahun 2014 itu, juga menyerahkan 1 unit Kenderaan Roda Tiga pengangkut sampah untuk dimanfaatkan di wilayah Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir dan 1 unit Bak Sampah Container/TPS untuk UPT Dinas Pasar dan Kebersihan Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu, kedua bantuan ini dikelola oleh Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.

Ternyata bukan itu saja yang diserahkan Bupati Labuhanbatu, pada kesempatan tersebut beliau juga menyerahkan bantuan Pelampung/ Life Jacket sebanyak 250 unit dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu untuk Koperasi Angkutan Penyeberangan Sungai Tanjung Sarang Elang dan Labuhanbilik yaitu Koperasi Kasika Piti. (HAH)

Bahas Berbagai Isu, Pemkab FKPD Sergai Rapat Rutin Bersama SEI RAMPAH - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) menggelar rapat rutin berkala mendiskusikan tentang kondisi dan persiapan menjelang pelantikan anggota legislatif daerah terpilih masa jabatan periode tahun 2014 – 2019.

Pembahasan bersama ini turut melibatkan para Asisten dan Staf Ahli Bupati, jajaran Kepala SKPD dan Camat seKabupaten Sergai, FKUB, MUI, KPU, Pertamina serta BNNK yang dilaksanakan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (24/10).

Rapat koordinasi yang diadakan tiga bulan sekali ini dipimpin langsung Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Syarianto SH dan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si. Selain pembahasan mengenai persiapan bersifat teknis maupun pengamanan menjelang pelantikan anggota dewan, agenda masalah lain yang diulas pada bidang pemerintahan adalah berakhirnya masa jabatan Kades masing-masing untuk 81 Kades pada tanggal 25 Oktober

2014 serta 20 orang Kades untuk bulan Januari tahun 2015 mendatang.

Disamping mengenai agenda pembahasan bidang pemerintahan, permasalahan dibidang ekonomi juga turut menjadi perhatian bagi jajaran Pemkab maupun FKPD Sergai diantaranya mengenai bagaimana mengantisipasi kelangkaan kuota BBM yang dihadapi masyarakat dalam beberapa bulan ini, terkait itu juga bagaimana penanganan kelangkaan bahan bakar gas (elpiji) khususnya tabung ukuran 3 Kg, peningkatan penggunaan disertai ketidakmerataan pendistribusian gas elpiji di masyarakat sehingga menyebabkan harga elpiji bersubsidi ini bervariasi yakni Rp. 18.000, hingga Rp. 20.000, per tabung.

Agenda pembahasan lain jajaran FKPD Sergai juga sepakat agar pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak perlu disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat untuk perlindungan terhadap perdagangan anak.

Secara khusus berkaitan dengan masalah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dan mengacu

kawasan hutan yang ada di Kabupaten Sergai bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provsu untuk menggantikan SK No. 44/Menhut-II/ 2005 tentang kawasan Hutan di Provsu yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung pada tahun 2012.

Sementara itu, berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kades bahwa akan diambil alih oleh PNS yang sudah ditugaskan sebelum dilaksanakan pelantikan, maka untuk seluruh pihak yang berkaitan dengan hal ini khususnya kepada pihak Camat agar memberikan SK Pejabat Pelaksana Kades dan melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat supaya dapat terlibat secara penuh.

Sedangkan masalah kelangkaan kuota BBM dan gas elpiji, jajaran FKPD Sergai minta pada pihak Pertamina melakukan pengawasan lebih intensif dengan melakukan operasi pasar, perbaikan pola pendistribusian menghindari penimbunan BBM maupun gas elpiji dari pangkalan untuk disalurkan kepada masyarakat. (ARM)

Sinabung Masih Luncurkan Awan Panas TANAH KARO - Aktivitas vulkanik erupsi Gunung Sinabung masih tetap tinggi dengan jarak luncur awan panas 1 sampai 3 km mengarah ke selatan dan tenggara, dan kini mengarah ke timur laut.

Dengan aktivitas yang terus tinggi itu sehingga pemerintah memperpanjang status tanggap darurat sampai 15 November 2014, mengacu kepada Keputusan Bupati Karo Nomor 361/319/BPBD/2014 tentang perpanjangan status tanggap darurat tersebut yang berlaku sejak 19 Oktober 2014.

Tercatat data diperoleh, pengungsi korban erupsi Sinabung sebanyak 3.284 jiwa bertempat di 14 posko pengungsian.

Menyinggung tentang proses belajar dan mengajar di sekolah-sekolah saat ini sudah normal, tidak lagi seperti sebelumnya dibeberapa sekolah di liburkan. (SARITUA MANALU)

Wali Kota Lepas Kontingen Nasyid TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe, Minggu (19/10) melepas kontingan nasyid untuk mewakili daerah mengikuti seleksi pestival nasyid tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2014.

Wali Kota berharap kontingen putra/putri utusan Kota Tanjung Balai bisa tampil prima dalam seleksi yang akan digelar 19-21 Oktober 2014, di Asrama Haji, Pangkalan Mansyur, Medan.

Menurutnya, selain fisik yang sehat, dalam mengikUti festival nasyid membutuhkan kerjasama dan olah vokal untuk mendapatkan suara yang merdu. “Agar bisa tampil sebagai yang terbaik, anggota tim harus kompak dan menjaga kesehatan serta tidak mengkonsumsi makanan yang bisa menggangu suara,” katanya, di Tanjung Balai.

Kepala Bagian Sosial Setdakot Tanjung Balai, M Yunan, menjelaskan, kontingen nasyid asal kota Tanjung Balai tersebut merupakan grup nasyid yang menjadi pemenang pada festival nasyid daerah itu yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Masing-masing tim, katanya, beranggotakan sebelas orang pergrup (pria/wanita) dan akan mengikuti seleksi festival nasyd tingkat regional yang diselenggarakan pemerintah Provisni Sumatera Utara.

“Semoga dalam seleksi, kontingen Tanjungbalai bisa tampil sebagai yang tebaik menjadi juara tingkat Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya. (HER)

E D I S I 325 27 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Pendirian Industri Dikawasan Industri Lubuk Gaung

CUCI TANGAN - Ketua TP PKK Tobasa Netty Pardosi memberi contoh cara cuci tangan yang benar di hadapan anak SD Ombur.

TP PKK Tobasa Peringati Hari CTPS TOBASA - Kampanye global pencanangan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sedang digalakkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerjasama dengan berbagai organisasi serta pihak pemerintah maupun swasta sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Gerakan cuci tangan se-dunia pakai sabun adalah salah satu indikator dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang merupakan agenda nasional yang tertuang dalam strategi Nasional Sanitasi berbasis masyarakat.

Melalui Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Nasional Tingkat Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) saat ini, kita harapkan menjadi momen yang baik untuk membiasakan diri hidup bersih dan sehat.

Terutama buat anak-anak kita dapat memulai dari hal kecil seperti praktek mencuci tangan yang benar sehingga kebiasaan baik itu telah terbentuk semenjak usia dini.

Demikian Netty Pardosi Ketua TP. PKK Kab. Tobasa dalam sambutanya, pada acara Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Tingkat Kab. Tobasa, Rabu, (15/10) di Sekolah Dasar Negeri No. 173573 Ombur, Kecamatan Silaen.

Netty menambahkan bahwa masalah kesehatan bukanlah semata-mata tanggung jawab dinas kesehatan dan dokter, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk pihak sekolah. Dalam kesempatan itu Netty Pardosi selaku Ketua TP. PKK Kabu-

paten Toba Samosir, menyerahkan secara simbolis peralatan cuci tangan berupa ember pakai kran air kepada Kepala Sekolah SD No.173573 Ombur, didampingi oleh Kadis Kesehatan Tobasa dr. Pontas Batubara dan Kadis Diknas Tobasa Lalo H. Simanjuntak, Camat Silaen Rajiun Tampubolon bersama para ibu-ibu PKK. PKK dalam peran pembangunan di Kabupaten Toba Samosir sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang juga merupakan agenda kerja di bidang kesehatan masyarakat. "Karena itu apa yang kita lakukan saat ini, dengan membangun budaya sederhana melalui cuci tangan pakai sabun dapat disampaikan juga kepada keluarga dan lingkungan kita masing-masing," ajak Netty.

Pada acara Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun yang dilaksanakan di SD Ombur itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Pontas Batubara menyebutkan bahwa dengan melakukan kegiatan ini diharapkan masyarakat menyadari, bahwa perilaku sederhana yang sering dianggap sepele oleh masyarakat yaitu mencuci tangan pakai sabun sebelum/setelah makan, setelah buang air besar/ kecil dan setelah memegang hewan peliharaan, sebenarnya mampu untuk mencegah penularan penyakit diare, cacingan, Influenza, Tipus, infeksi saluran pernapasan dan penyakit lainya.

"Untuk itu marilah kita sosialisasikan gerakan cuci tangan pakai sabun ini secara berkelanjutan tanpa putus," ajak Pontas.

DUMAI - Pemerhati Lingkungan Hidup Ketua LPHI (Lembaga Pengawasan Lingkungan Hidup) Propinsi Riau Kharimullah saat bincang bincang dengan KPK Pos Kamis pekan lalu terkait para pelaku bisnis yang berada di kawasan Industri Lubuk Gaung Dumai mengatakan bahwa keberadaan Kawasan Industri Lubuk Gaung disepanjang pantai Kelurahan Bangsal Aceh dan Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai telah merusak ekosistim, karena tidak sesuai RTRW (rencana tata ruang wilayah) Kota Dumai 2012 – 2032, boleh dibilang sarat dengan kepentingan antara Pengusaha, Pemerintah dan Legislatif, ujarnya Menurut Kharimullah Kawasan Industri Lubuk Gaung merupakan kawasan berhutan bakau, bekas HPH Silva Saki sebelum dijadikan kawasan Industri harus ada pelepasan terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan RI. Berdasarkan keterangan pers mantan Kepala Dinas Perkebunan Pertanian dan Kehutanan Kota Dumai Surianto dikoran ini menyebutkan “Bahwa kawasan industri Lubuk Gaung merupakan kawasan yang belum ada pelepasan dari Kementerian Kehutanan RI. Oleh karenanya segala Izn yang berkaitan dengan pendirian industri di Kawasan Industri Lubuk Gaung tersebut harus di cabut soalnya kawasan yang dijadikan kawasan industri tersebut, merupakan kawasan pantai berhutan bakau, Namun sesuai perkembangan, dan banyaknya minat pelaku bisnis berinvestasi ke Dumai oleh

Pemerintah Kota Dumai mempermudah izin pendirian industri, tanpa melakukan uji kelayakan atas pendirian industri tersebut.

Sehingga kawasan berhutan bakau disepanjang pantai laut Dumai dan laut selat Rupat hingga ke Sungai Sembilan jadi sasaran, pihak perusahaan dengan bermodalkan izin prinsip berani melakukan reklamasi pantai diduga diluar prosedural. Papar Kharimullah.

Dikatakan Kharimullah perubahan pemanfaatan lahan dari kawasan pantai menjadi bagian wilayah kota Dumai, terutama disepanjang pantai yang berada di Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan saat ini telah banyak garis pantai Kota Dumai yang berubah fungsi dari hutan bakau menjadi kawasan-kawasan Industri seperti kawasan Industri Pelintung Wilmar Group, Kawasan Industri Lubuk Gaung Kawasan Pelindo I Cabang Dumai. Hal ini menyebabkan semakin menyempitnya kawasan pantai berhutan bakau di sepanjang pantai daerah

tersebut ujarnya Secara terpisah Ketua DPD Forum Bayangkara Indonesia (FBI) Propinsi Riau Ir. M. Hasbi Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlindungan terhadap kawasan berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistim hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta perlindung usaha budidaya dibelakangnya. Kriteria kawasan pantai berhutan bakau minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat, ungkap Hasbi Reklamasi pantai yang dilakukan para pelaku bisnis di kawasan berhutan bakau sepanjang pantai Kelurahan Bangsal Aceh dan Lubuk Gaung tersebut tujuannya memperluas kawasan lalu mendirikan industri dan membangun dermaga diatas kawasan yang

direklamasi tersebut merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi, harus ditindak tegas.

Dalam RTRW diatur sanksi.

Ketentuan sanksi lanjut Hasbi dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk, (a) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, (b) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan dengan rencana tata ruang, (c) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Para pelaku bisnis yang mengantongi izin di kawaan industri Lubuk Gaung diindikasikan melanggar UU No.41 tahun 1999 karena kawasan industri tersebut adalah kawasan berhutan bakau sanksinya cukup berat dapat dipidana dan denda dan pencabutan izin ujarnya. (PUR)

Satlantas Asahan Tingkatkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pengendara

Para Siswa SMAN I Kisaran Dibekali Ilmu Jurnalistik

KISARAN - Salantas Asahan, ciptakan kondisi keamanan dan tertib lalulintas dalam menyambut pelantikan President dan Wakil Presiden RI, Satlantas sedikitnya menindak tegas pengendara dan menilang 365 kendaraan disiplin baik roda dua, roda empat dan seterusnya Tindakan tertip lalulintas di Asahan berhasil mengamankan, 86 SIM, 140 STNK, dan 138 sepeda motor dan satu mobil pribadi. Sedangkan yang dominan melakukan pelanggaran kendaraan roda dua dengan tidak memakai helm, serta kendaraan yang menukar plat kendaraan, Razia dilakukan dijalinsum dan beberapa titik di. Jalan kota Kisaran sejak tanggal 17- 22 0ktober Kasat Lantas Asahan AKP Afdhal junaidi " Kegiatan ini sengaja kita lakukan untuk meningkatkan Tertip dan disiplin lalu lintas, dan

KISARAN - SMA Negeri I Kisaran mengelar pelatihan jurnalistik berkerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Asahan, Kamis (23/10).

Kegiatan Pelatihan ilmu jurnalis dibuka langsung oleh sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Drs Darmawan yang didampingi kepala sekolah SMA Negeri I Kisaran, Jumaidi.

Dinas Pendidikan Asahan menyambut baik kegiatan jurnalistik untuk pelajar tersebut.

“Ilmu ini merupakan bekal kita untuk mengetahui tradisi jurnaslitik, maka itu ikuti dengan baik kegiatan pelatihan ini, apalagi sekolah SMA Negeri ini memiliki media sendiri," ungkap Darmawan saat membuka acara tersebut diaula sekolah setempat.

Ditempat yang sama, pihak

(TETTY)

Baru Dibangun TPT Irigasi Primer Intek Buluh, Runtuh

mengurangi laka lantas yang terjadi di jalan," jelas Kasat lantas didampingi KBO Lantas R Sinaga, saat ditemui awak Media, Rabu (22/10).

Sambung Kasat Lantas didampingi KBO Lantas dalam menekan laka lantas dan sosialisasi disiplin lalulintas, terutama dalam penindakan bagai pelanggaran lalu lintas.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menjalani hubungan dengan masyarakat dan pemerintah daerah, agar bisa bersama-sama menerapkan safety riding dan tertib lalulintas.

Sehingga masyarakat bisa menjadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas, dan Mengutamakan Keselamatan Sebagai Kebutuhan. "Untuk tertib lalulintas, semua masyarakat terlibat, sehingga diharapkan masyarakat bisa mematuhi lalulintas, sehingga bisa mengurangi angka laka latas," jelas Afdhal. (BAL)

panitia, Salim Fauzi Lubis menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan jurnalistik tersebut dilakukan bertujuan untuk mematangkan ilmu jurnalistik kepada pengurus media sekolah SMA Negeri 1 Kisaran yakni Bussone serta meningkatkan kreatifitas.

"Lanjut Salim bahwa pelajar khususnya pengurus media bussone bakal mendapat materi dari sejumlah narasuber. Diantaranya materi mendesain media cetak oleh Drs Dailami, penulisan berita dan artikel disampaikan wartawan waspada yang juga senior di dunia jurnalis di Asahan oleh Nur Karim Nehe, dan materi foto Jurnalitik disampaikan dari Perwakilan Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Asahan, Indra Sikoembang yang didampingi Heru Sihotang.

(BAL)

Kunjungan Ketua TP PKK Sergai Obati Kerinduan Masyarakat Buntu Bulat SERGAI - Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) irigasi primer Intek Buluh di perbatasan Dusun V Desa Pulau Gambar dengan Dusun VII Desa Pulau Tagor, Kecamatan serba Jadi kabupaten serdang Bedagai yang baru selesai dikerjakan September lalu sudah runtuh dan retak-retak, derasnya limpasan air yang menghantam bangunan yang diduga tidak sesuai bestex menjadi penyebabnya.

Plang proyek juga tidak terpasang sehingga masyarakat tidak tau siapa pelaksana pembangunan proyek tersebut dan besaran biayanya serta dari mana aggarannya, ujar salah satu warga kepada KPK Pos Kamis (23/10) dilokasi.

Bagunan yang anggarannya diperkirakan ratusan juta rupiah ditenggarai pelaksana mengabaikan kualitas hanya

untuk mencari keuntungan.

Kepala Dinas PSDA Kabupaten Serdang Bedagai Prihartina Sagala melalui telepon genggam Kamis (23/10) pukul 17.00 wib mengakui sudah berkordinasikan dengan Pihak PSDA Propinsi Sumatera Utara.

Tokoh Masyarakat Kecamatan Serba Jadi Nasio Wibowo mengatakan Irigasi Primer Intek Buluh berfungsi untuk mengairi ribuan Hektar Sawah yang terdapat di Kecamatan Pengajahan, Sei Buluh dan Sei Rampah yang sumber airnya dari Bendungan Sungai Ular, dan juga pembuangan air irigasi dari persawahan Desa Pulau Tagor dari Sungai Biongan. Bila tidak cepat diperbaiki disangsikan dinding TPT akan semangkin melebar runtuhnya apa lagi sudah banyak yang retak – retak.

(ARM)

SERBAJADI - Kerinduan masyarakat di Dusun III Buntu Bulat Desa Manggis Kecamatan Serbajadi yang didiami sebanyak 38 Kepala Keluarga terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terobati dengan kunjungan Ketua TP. PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Jumat (17/ 10). Rombongan disambut hangat Sekcam Serbajadi H. Sinurat dan jajarannya serta masyarakat Buntu Bulat.

Turut mendampingi Kabag Humas Setdakab Sergai Dra. Indah Dwi Kumala, Sekretaris Forum PAUD Hj. Dewi Iriani Rapotan, Ketua TP PKK Serbajadi Ny.Nasaruddin dan Kepala Puskesmas Kuala Bali Drg.Cut Putri Elna Minarbach.

Perjalanan menuju ke Desa yang tergolong daerah yang jauh dari pusat kota dan harus menyeberangi sungai buaya, namun tidak menyurutkan semangat para rombongan untuk

BINGKISAN - Ketua TP. PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman didampingi Kabag Humas Setdakab Sergai Dra. Indah Dwi Kumala memberikan bingkisan kepada anak siswa PAUD pada acara kunjungan ke Dusun III Buntu Bulat Desa Manggis Kecamatan Serbajadi.Photo :ARM melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua TP. PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman dihadapan masyarakat mengatakan kunjungan ini

merupakan bentuk kepedulian Pemkab Sergai terhadap warganya juga khususnya dibidang kesehatan serta pendidikan untuk anak usia dini dan balita. Meskipun dusun itu hanya terdiri dari

185 jiwa tetapi untuk pelayanan mendapat perhatian penuh, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakan pengobatan gratis, PHN, penyuluhan kesehatan, Pos Pembinaan Terpadu (posbindu), posyandu setiap bulannya.

Sedangkan untuk anak usia dini dan balita mendapat pendidikan di PAUD desa terdekat.

Diakhir sambutannya Ny. Hj. Marliah Soekirman berharap agar setelah kunjungan ini, Dusun Buntu Bulat mendapat perhatian yang sama dengan daerah kecamatan lain di Sergai khususnya sarana infrastruktur seperti sarana jalan, jembatan, sanitasi air bersih, poskesdes dan PAUD. Dan untuk pelayanan yang sudah ada hendaknya dapat terus diberikan secara berkesinambungan dimasa mendatang, poskesdes dan PAUD. Dalam kunjungan tersebut diserahkan bantuan makanan tambahan untuk para balita dan bingkisan untuk siswa PAUD. (ARM)