Epaper kpkpos 331 edisi senin 8 desember 2014

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

BONARAN UNGKAP KORUPSI DI MUSEUM BARUS • DI HALAMAN

Telan Dana Rp200 Miliar BANDARA Binaka di Kabupaten Nias, Sumatera Utara akan dikembangkan. Salah satu pengembangan yang dikejar adalah menambah panjang dan lebar landasan pacu menjadi 2.600 meter x 60 meter.

Bupati Kabupaten Nias Sokhiatulo Laoli mengatakan, dengan landasan pacu yang lebih panjang dan lebar, bandara ini bisa didarati pesawat berukuran besar. Sehingga bandara ini bisa melayani penerbangan langsung, dari dan menuju sejumlah tempat.

"Kita harapkan nanti kalau sudah selesai, bandara ini bisa melayani penerbangan langsung dari Jakarta, Surabaya. Bahkan

GUNUNGSITOLI - Dugaan Korupsi dana APBN Tahun Anggaran 2014 seakan menggurita di Kantor Bandara Binaka Gunungsitoli. Disinyalir, oknum Kepala Kantor Bandara, yakni Surya Dharma Harefa diduga telah melakukan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, khusus belanja modal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Binaka Tahun Anggaran 2014 untuk alokasi bulan Januari hingga Mei 2014 senilai Rp35.857.379.200.

Selain itu, Surya Dharma Harefa juga disebut-sebut telah memotong tunjangan kinerja pegawai untuk pembayaran bulan Juni hingga September 2014 berkisar • LANJUT KE HAL. 2

DPRD Sumut Prihatin Lihat Kondisi Binaka DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara prihatin dengan kondisi Bandar Udara Binaka di Gunung Sitoli. Dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase di Medan, beberapa waktu lalu, anggota Komisi D DPRD Sumut Ramli mengatakan, keprihatinan terhadap Bandara Binaka itu terlihat dari kondisi landasan yang • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Koruptor Belum Kapok KORUPTOR di negeri ini benarbenar belum kapok. Penjarahan duit Negara terus saja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Dana yang dikorup tak tanggung-tanggung.

Bukan hanya untuk satu keturunan, tapi bisa untuk tujuh turunan. Tentu saja, yang menjadi korban dari perbuatan para koruptor adalah rakyat. Kemiskinan terus saja bertambah. Karenanya, perlu ada efek jera bagi para koruptor.

• LANJUT KE HAL. 2

Golkar Tak Bela Annas Maamun JAKARTA - Politikus Partai Golkar Annas Maamun yang juga tersangka kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengaku tidak mendapat bantuan hukum dari partainya dalam kasus yang menimpa dirinya. "Enggak, enggak, enggak ada (bantuan hukum)," ujar Annas usai diperiksa KPK di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Kendati tidak mendapat bantuan hukum dari Partai Golkar, Gubernur Riau nonaktif itu mengaku tidak merasa kecewa. "Enggak, enggak (enggak kecewa)," pungkasnya.

Seperti diketahui, Annas Maamun ditangkap KPK • LANJUT KE HAL. 2

Proyek Jalan Hasanuddin Kota Dumai Siluman DUMAI - Paket proyek Jalan Hasanuddin/Ombak Kota Dumai menjadi pertanyaan berbagai kalangan masyarakat dan penggiat korupsi di kota itu. Bahkan, proyek yang dananya bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 tersebut, terkesan siluman. Tidak terlihat datadata lengkap pada papan proyek yang dipasang.

PROYEK yang terkesan siluman itu berada pada lingkungan instansi Pekerjaan Umum Pemko Dumai. Proyek 2014 yang berlokasi di jalan Hasanuddin tersebut terdiri dari

Pekerja PT PHM melakukan pengecoran Jalan Hasanuddin.

beberapa paket proyek. Yakni pembangunan drainase, pembetonan jalan, dan hot mix.

Namun yang tertera pada papan plang proyek dengan No paket BM 050 hanya 1 jenis pekerjaan

yaitu hot mix, dengan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp14.549.341.000. Volume proyek tidak disebutkan, sebagai • LANJUT KE HAL. 2

EDISI 331/ THN VII 8 - 14 DESEMBER 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

3

SBY Serukan Merapat ke PDIP JAKARTA - Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golongan Karya mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan parlemen.

"Waktu itu, Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah

Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, Kamis malam.

Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke Koalisi Indonesia Hebat agar

KAPAL DITENGGELAMKAN

Jokowi: Kami Tak Main-main

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan negara asing agar tak main-main dengan pemerintah Indonesia. Dia menyatakan akan menindak tegas pelaku pencurian ikan yang beroperasi di perairan Indonesia.

Untuk itu, Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno agar menenggelamkan tiga kapal nelayan asing pelaku illegal fishing. Penenggelaman kapal asing dilakukan Sabtu, 6 Desember 2014.

"Beberapa jam yang lalu, saya memerintahkan Menkopolhukam untuk menenggelamkan tiga kapal nelayan dari negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Perpu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," cuit SBY. Selama satu jam, SBY mencuit 15 pernyataan soal sikapnya terkait dengan Perpu Pilkada. SBY memposisikan dirinya sebagai presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan Ketua Umum De• LANJUT KE HAL. 2

Gaji PNS Minta Dinaikkan 100 Persen

Aksi itu dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku pencurian ikan. "Pesan dari penenggelaman ini adalah Indonesia tidak main-main dalam tindakan tegas illegal fishing. Kita harus mengamankan lautan dari penjarahan pihak asing," ujar Jokowi.

Adapun Tedjo Edhy Purdijatno menjelaskan, untuk pertama kalinya, pemerintah menenggelamkan tiga kapal asing pada Sabtu. Eksekusi dilakukan di sekitar perairan Pulau Anambas. Hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Tedjo menuturkan tiga kapal yang ditenggelamkan ini sebe-

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku akan melakukan kolusi bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk memperjuangkan hak para pegawainya masing-masing.

"Kolusi demi kebaikan dengan Pak Jonan, dan Pak Gobel, untuk protes bareng-bareng, jadi gaji departemen itu naik dari 50-100 persen," kata Susi saat Memperingati Hari Anti Korupsi di Gedung Minabahari III, KKP, Jakarta (5/12).

Susi mengakui, sudah beberapa kali menyuarakan keinginannya mengenai kenaikan gaji pada saat rapat-rapat tingkat menteri maupun bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "saya sudah dua kali bicara pada rakor menko dan kabinet, saya

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kapal ikan asing asal Vietnam diledakkan dan ditenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (5/ 12). Eksekusi tiga kapal asal Vietnam itu atas dasar instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang mencuri di perairan Indonesia.

KPK POS

2

E D I S I 331 8 - 14 NOVEMBER 2014

SAMBUNGAN

Enam Modus Korupsi Penyusunan APBN Versi KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan enam celah korupsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dana alokasi. Temuan itu berdasarkan kajian KPK terhadap regulasi dan pelaksanaan penganggaran nasional dari sisi eksekutif.

"Celah korupsi pertama, pengalokasian dana optimalisasi tak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 15 kementerian/lembaga yang menerima tambahan belanja tak mengalokasikan dananya pada kegiatan yang sebelumnya ditetapkan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Senin.

Celah kedua, regulasi yang mengontrol defisit tidak digubris.

Pada APBN 2014, terjadi peningkatan defisit sebanyak Rp21,15 triliun. Pada RAPBN 2014 jumlahnya masih Rp154,2 triliun, tapi ketika disahkan menjadi Rp175,35 triliun. Padahal perubahan RUU APBN dapat diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit.

Celah korupsi ketiga ada pada rencana kerja pemerintah yang terus berubah dan tak terevaluasi dengan benar. "Rencana kerja yang

sudah dibahas dengan DPR tidak ditetapkan kembali," ujar Busyro.

"Ini memberikan hasil yang bias untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya." Menurut Busyro, proses penelahaan dana optimalisasi belum maksimal dalam menyaring program yang tak sesuai dengan rencana kerja kementerian. Akibatnya, banyak program ditetapkan padahal tak sesuai.

Celah korupsi kelima adalah mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing kementerian/lembaga yang tidak transparan. Pembagian alokasi tersebut diserahkan ke Badan Anggaran dan Komisi di DPR yang ditetapkan dalam rapat internal dan tidak melibatkan pemerintah.

Celah korupsi keenam, tak ada peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi. Ini dapat membuka peluang bagi oknum untuk menambah, mengubah, sekaligus menghilangkan poin-poin kriteria agar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu serta membuat kementerian/lembaga dan komisikomisi tidak mematuhi kriteria yang telah disepakati.(IN/BBS)

JOKOWI: KAMI TAK MAIN-MAIN.....

• DARI HALAMAN. 1 lumnya sudah menjalani proses hukum lantaran menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Menurut dia, hasil proses hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah atas nasib kapal itu, yakni bisa disita negara atau dimusnahkan.

Menurut Tedjo, penenggelaman kapal ilegal merupakan tinda-

kan tegas pemerintah dengan didasari hukum yang berlaku di Indonesia. Tedjo menuturkan sejumlah kapal milik TNI Angkatan Laut dalam posisi siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia dari kapal-kapal pencuri ikan.

"Ada 60-70 kapal yang bisa digerakkan setiap saat. Belum lagi kapal dari Bakorkamla, Kementerian Kelautan, kepolisian, dan BeaCukai."(BBS/SF)

GAJI PNS MINTA DINAIKKAN 100 PERSEN......................................................

• DARI HALAMAN. 1 akan tekankan good goverment sangat tegas, tetapi lumerasi gaji PNS masih kecil, saya mohon dari 40-100 persen," tambahnya.

Namun, sambung Susi, sebelum benar-benar keinginannya tersebut direalisasikan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut,

dirinya tetap meminta kepada seluruh pegawai PNS di KKP untuk tetap bekerja secara sungguh-sungguh.

"Anda semua harus berjuang, berdisiplin, memang bukan yang mudah, tetapi kalau mau sukses apapun you kerjakan, tanpa disiplin tidak bisa, kalau asal, hasilnya juga asal, saya juga janji," tukas dia.(IN/BBS)

SBY SERUKAN MERAPAT KE PDIP ..........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 mokrat.

Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota kesepakatan bersama enam partai tertanggal 1 Oktober 2014. Keenamnya yakni Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Nota tersebut ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing oleh partai.

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, menurut SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar.

Menusuk PD Partai Golkar dinilai telah menusuk alias menghianati Partai Demokrat terkait penolakan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung yang diterbitkan semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ibu Negara meninjau kondisi tempat pelelangan ikan, di Gorontalo, Sabtu (6/ 12). Dalam kunjungannya itu Presiden Berdialog langsung dengan nelayan setempat mengenai bantuan kapal ikan dan permodalan untuk nelayan serta ketersediaan bahan bakar untuk kapal nelayan. "(Golkar) Menusuk kami dari belakang, memang itulah faktanya.

Tapi enggak apa-apa. Beliau

percaya suara rakyat suara Tuhan," tandas Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul, di Gedung DPR,

Jakarta, Jumat (5/12).

Dia mengatakan Partai Golkar telah mengingkari janji yang telah

disepakati bersama elite Koalisi Merah Putih (KMP) bersama SBY. "Kesepakatan perppu itu bukan seperti lagunya Bob Tutupoli, memang lidah tak bertulang. Tapi SBY mendukung hukum ditegakkan sesuai bukti autentik, ada perjanjian tertulisnya," kata Ruhut.

Namun, pihaknya mengapresiasi sikap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang memberikan dukungan atas penerbitan perppu tersebut.

"Tapi kami berterimakasih kepada teman-teman dari KIH. Mereka menyatakan, kami mendukung perppu," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta Fraksi Partai Golkar menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan mantan Presiden SBY. Menurutnya, hal itu sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih.

"Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak perppu itu," kata Ical saat memberikan pandangan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, di Bali.(IN/BBS)

KORUPSI MENGGURITA DI BANDARA BINAKA..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 20 persen.

Pegawai Bandara Binaka yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan anggaran khususnya belanja modal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Binaka Tahun Anggaran 2014 sebagaimana SP DIPA 022.05.2.413916/2014 dan 05-122013 senilai Rp54.525.4000.terindikasi terjadi Mark Up (penggelembungan harga-red).

Seperti halnya pada pembangunan sumur dalam, bak reservoir, menara air, rumah pompa, instalasi air dan pompa distribusi senilai Rp1,6 miliar diduga terjadi mark up. Karena, secara kasat mata perhitungan biaya bangunan dengan yang dilaksanakan sangat jauh dari harapan. Apalagi menurut pegawai bandar udara Binaka, pelaksanaan kegiatan ini langsung dikomandoi oleh Surya Dharma selaku Plt Kakan Bandar Binaka Guunungsitoli dengan memakai perusahaan di bawah tangan.

Demikian juga pada lanjutan pembuatan drainase terbuka pasangan batu kali disepanjang jalan lingkungan dan jalan inspeksi type 2 sepanjang 470 meter dengan anggaran biaya Rp188 juta, ter-

nyata pemasangan pondasi drainase tersebut ditempel saja di atas parit yang lama dengan tujuan agar keuntungan lebih besar.

Pengadaan Hand Held MD sebanyak 5 unit senilai Rp12.500.000, menurut sumber belum dibelanjakan. Sedangkan yang ada di kantor Hand Held MD yang lama. “Kemudian pengadaan meubel senilai Rp188.800.000, pengadaan peralatan perbengkelan dan pemeliharaan senilai Rp70.900.000 disinyalir masih fiktif,” ucap sumber.

Penggelembungan harga juga terjadi pada pengadaan kendaraan

bermotor roda 2 sebanyak 5 unit dengan harga perunit Rp25 juta dengan total Rp125 juta. Hal ini menjadi tanda tanya besar karena harga kendaraan yang sama ditaksir hanya seharga Rp15 juta/unit.

“Hal serupa juga terjadi mark up pada pengadaan 1 unit Pick Up airport maintenance senilai Rp250 juta. Padahal harga kalau dibeli di dealer hanya Rp190 juta termasuk pajak,” ucap sumber.

Indikasi mark up juga terjadi pada pengadaan lap top dan printer sebanyak 2 unit dengan harga per unit Rp25 juta/unit. Demikian juga pengadaan komputer dan printer

sebanyak 2 unit Rp20 juta/unit.

Selanjutnya, pada pembayaran tunjangan kinerja pegawai untuk bulan Juni 2014 sampai September 2014 terjadi pemotongan hingga 20 persen perorang. Padahal dalam daftar/tabel yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dari Pusat dan sudah tertera berapa jumlah dana yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai.

Namun, pada saat pembayaran kepada pegawai ternyata petunjuk itu dikangkangi oleh Surya Dharma dengan cara membuat daftar pembayaran baru.

Misalnya, pada daftar tunjangan yang dikeluarkan oleh Kemenhub tertulis pegawai yang tergolong Kelas jabatan 6 akan menerima Rp2.095.000 tetapi dibayar Rp 1.752.750. Demikian seterusnya hingga Oktober 2014.

Lebih mengherankan, ada 2 orang pegawai yang sudah meninggal yaitu D.Duha meninggal pada pertengahan bulan Agustus 2014 dan Susetyoa Hadi justru tercatat menerima tunjangan kinerja sampai bulan Oktober 2014.

Plt. Kakan Bandar Udara Binaka Gunungsitoli Surya Dharma yang dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Rabu (3/11) membantah melakukan korupsi baik dalam pelaksanaan kegiatan anggaran

ideal karena hanya jenis pesawat ukuran kecil yang bisa mendarat di bandara ini.

Saat ini, hanya pesawat Wings Air jenis Fokker 70, yang terbang 3 kali sehari dari Bandara Kualanamu ke Bandara Binaka. Waktu tempuhnya sekitar 50 menit. "Jadi memang sekarang kita hanya ada penerbangan yang rutin setiap hari hanya dari Medan, dari Bandara Kualanamu," sebut dia.

Bila tidak ada aral melintang, proyek pengembangan ini akan dimulai tahun 2015, dengan proyeksi pengerjaan fisik selama 3 tahun. "Lahan sudah cukup, kita sudah punya lahan yang siap digarap 1.000 meter x 255 meter. Jadi lahan kita sudah siap.

Kita tinggal tunggu anggaran di tahun depan mungkin sekitar April 2015, setelah itu sudah bisa jalan semua. Nggak ada masalah," katanya.

Pembangunan bandara ini membutuhkan dana hingga Rp200 miliar. Dana investasi tersebut akan dialokasikan dari kombinasi dana APBN dan APBD. Untuk dana APBD, lima Kabupaten di Nias yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli.

"Bandara ini akan menjadi milik bersama antara lima

Surya Dharma Harefa, Plt Kakan Bandar Udara Binaka Gunungsitoli.

khusus belanja modal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Binaka Tahun Anggaran 2014 maupun pada pemotongan tunjangan kinerja pegawai.

Surya Dharma mengakui bahwa dalam pengurusan ini pihaknya bersama bendaharanya pernah tiga hari tiga malam tidak tidur. “Sehingga wajar-wajar saja kalau......ingat, mengurusin ini sakit lho,” ucap janda satu anak ini.

Bahkan konfirmasi selama kurang lebih satu jam itu, Surya Dharma terus mendesak wartawan untuk ingin tahu siapa pegawainya yang membocorkan hal ini. Tentu saja wartawan tidak memenuhi keinginannya itu.

Sementara itu dari hasil investigasi, Surya Dharma tergolong pejabat yang memiliki harta kekayaan cukup besar. Bahkan di Kota Gunungsitoli saja ada beberapa rumah mewah yang barusan dibelinya. Belum lagi yang ada di luar Pulau Nias. Konon kabarnya Surya Dharma ada rumah pribadi di Jakarta serta memiliki tiga mobil pribadi termasuk mobil dinas dengan Nomor Polisi BK 1990 SH yang ditukar plat menjadi plat pribadi. “Hal ini sudah sewajarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menangani kasus ini,” ucap sumber. (YAGI)

Kabupaten Kota, jadi nanti APBD-nya juga akan ditanggung bersama sesuai hasil kesepakatan. Jadi belum bisa dianggarkan sekarang karena kita baru akan rapat," sebut Laoli.

Sementara, dari pemerintah pusat lewat APBN, dianggarkan Rp50 miliar-Rp 100 miliar.

"Tinggal tunggu persetujuan DPR, mungkin baru bisa dialokasikan di April 2015," sebut dia.(SF/BBS)

GOLKAR TAK BELA ANNAS MAAMUN.................................................. TELAN DANA RP200 MILIAR........................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

saat melakukan transaksi suap dengan tersangka yang juga seorang pengusaha, Gulat Manurung.

Transaksi tersebut bertempat di perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur.

Uang suap senilai Rp2 miliar itu rencananya akan digunakan untuk meluluskan izin terkait alih fungsi lahan di Riau. Gulat yang merupakan pengusaha perkebunan kelapa sawit diduga ingin mengalih fungsikan hutan tanaman industri menjadi lahan kelapa sawit.

Atas kasus tersebut Annas disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gulat Manurung, yang berposisi sebagai pemberi suap, disangka Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(IN/BBS)

KORUPTOR BELUM KAPOK................

• DARI HALAMAN. 1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu para koruptor.

Operasi tangkap tangan (OTT) terus dilakukan KPK. Tak sedikit pejabat, anggota dewan yang tertangkap tangan oleh KPK. Dan kali ini, KPK kembali mengandangkan seorang koruptor serta dua orang pemberi suap.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Fuad Amin Imron, ditangkap KPK di rumahnya, Selasa dini hari pekan lalu. Fuad diduga menerima suap atas kebijakannya saat menjadi bupati Bangkalan pada 2007.

Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2013 ini memang terkenal penuh kontroversi.

Beberapa kasus pernah dikaitkan dengan dirinya walaupun tidak memberikan hambatan yang berarti dalam karier politiknya.

Keberhasilan OTT KPK kali ini dan juga banyak OTT lainnya tentu harus diapresiasi. KPK membuktikan diri sebagai lembaga pemberantas korupsi yang efektif. Namun, seperti semangat pembentukannya sebagai lembaga pemberantasan korupsi, tentu KPK tak bisa hanya melulu muncul ke publik dalam rangka OTT, sekalipun me-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

mang aktivitas tersebut yang paling menarik minat masyarakat.

KPK harus mengedepankan usaha apa yang telah dilakukan agar bisa memberantas korupsi yang selama ini sudah mengakar dan sistemik. Ada satu hal yang patut disoroti dari terus terjadinya OTT oleh KPK ini, yaitu efek jera nyatanya belum terasa maksimal dampaknya untuk menihilkan korupsi dari bumi Indonesia. Para kepala daerah, anggota Dewan, birokrat, dan swasta masih tak segan-segan melakukan korupsi.

Mereka seperti tidak takut akan KPK dan juga aparat penegak hukum lainnya, yakni polisi dan kejaksaan, yang selalu memantau tanda-tanda terjadinya tindak pidana korupsi.

Namun bukan berarti apa yang dilakukan KPK dan polisi serta kejaksaan dalam usaha memberantas korupsi sia-sia adanya.

Dampak dari kian tegasnya pemberantasan korupsi terlihat pada perilaku para koruptor.

Pemerintah Presiden Joko Widodo diminta harus membangun sistem yang kuat sehingga para tikus anggaran penyengsara rakyat tak punya ruang gerak. Pada kondisi itulah negeri ini akan makin maju pembangunannya dan kian makmur rakyatnya. (***)

• DARI HALAMAN. 1 kita harapkan, bisa juga ada penerbangan dari Penang (Malaysia)," kata Laoli di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, I bulan Oktober lalu. Sebagai gambaran, bandara yang terletak di Kecamatan Gunung Sitoli ini memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1.800 meter x 30 meter. Kondisi ini dianggap tidak

DPRD SUMUT PRIHATIN LIHAT KONDISI BINAKA...........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 berjamur dan berkerikil sehingga tidak memungkinkan didarati pesawat jet.

Lain lagi dengan adanya sejumlah masyarakat yang bebas keluar masuk bandara, terutama melintasi landasan pacu sehingga dapat mengganggu penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga prihatin dengan fasilitas bandara seperti toilet yang tidak layak,

termasuk di fasilitas VIP yang sering dipergunakan kalangan pejabat. “Apa toilet pun harus dikirim dari Pemprov Sumut?” kata politisi Partai Demokrat itu setengah bertanya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Biller Pasaribu mengatakan, kondisi dan fasilitas Bandara Binaka juga dinilai kurang memadai, karena memiliki landasan pacu sepanjang 1.800 meter dengan lebar 30 meter. Untuk

kepentingan jangka panjang, landasan pacu Bandara Binaka perlu diperpanjang hingga 4.500 meter dengan lebar 45 meter. “Paling tidak, panjangnya minimal 3.500 meter agar dapat didarati pesawat berbadan besar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase mengatakan, lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias telah memiliki komitmen untuk membantu pengembangan Bandara Binaka.

Dalam pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu, disepakati setiap kepala daerah di Kepulauan Nias tersebut untuk menyiapkan anggaran dalam perluasan lahan bandara. “Pemkot Gunung Sitoli menyiapkan lima hektare, kabupaten lain masingmasing tiga hektare,” katanya.

Dari komitmen tersebut, pihaknya telah mendapatkan sejumlah lahan yang akan dipergunakan untuk memperluas dan mengem-

bangkan Bandara Binaka.

Namun keberadaan lahan tersebut belum dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan anggaran pengembangan Bandara Binaka ke Kementerian Perhubungan karena adanya masalah dalam sertifikasi dan dokumen surat. “Lahan sudah ada, tetapi banyak dokumen yang hilang. Namun dalam dua minggu ini, kami sedang kerja keras untuk menyiapkan dokumen itu,” katanya.(AN/BBS)

PROYEK JALAN HASANUDDIN KOTA DUMAI SILUMAN.....................................................................

• DARI HALAMAN. 1 pelaksana PT PHM. Konsultan Pengawas CV. LHC waktu pelaksana 110 hari kalender.

Di lapangan ditemukan adanya pekerjaan fisik, pembetonan jalan (ready mix), dan drainase, jalan Hasanuddin/Ombak. Pekerjaan fisik tersebut tidak tertera dalam papan nama proyek tersebut, sehingga membingungkan masyarakat. "Mestinya tiga jenis pekerjaan yang berbeda tersebut ada pada papan nama plang yang lain, terkait pembetonan jalan, dan drainase tersebut," ujar Chairuddin, Ketua LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau mempertanyakan belum lama ini.

Menurut Chairuddin, jenis pekerjaan yang tidak mempunyai papan plang proyek terkait

pembetonan jalan dan drainase jalan Hasanuddin/Ombak tersebut. Mestinya dalam pelaksanaan pembangunan yang nota bene menggunakan uang rakyat, harus transparan.

"Terlaksananya pembangunan di Kota Dumai tidak terlepas dari kepedulian masyarakat dalam membayar pajak kepada negara," ketus Chairuddin.

Pembetonan di kiri - kanan badan jalan Hasanuddin/Ombak juga patut dipertanyakan karena pembetonan tersebut tanpa lantai kerja, seperti bes, dan wayarmes. Dikhawatirkan pembetonan kiri- kanan badan jalan Hasanuddin tanpa lantai kerja dan wayarmes proyek fisik tersebut bakalan tidak bertahan lama.

Dibandingkan dengan kenderaan yang lalu lalang-lalang di jalan tersebut, truk berkapasitas diatas

10 hingga 20 ton.

Menurut Chairuddin, pembetonan jalan Hasanuddin pada kiri jalan dilebarkan + 4 meter, pada bagian kanan badan jalan juga dilebarkan + 4 meter.

Dalam pelaksanaannya, kontraktor menggunakan alat berat, menggali bahu jalan yang akan di beton. Kemudian material yang digali dibersihkan, lalu diratakan, dilapis dengan plastik warna hitam, disekat dengan besi beton ukuran diameter 10mm berbentuk 4 persegi, panjang 4 meter, kemudian dibeton.

Chairuddin membandingkan proyek pembangunan jalan Ombak dengan proyek pembangunan jalan Dok Yard tahun anggaran yang sama 2014, jenis pekerjaan pembetonan, dengan volume ukuran 750 x 8 c 020 M.

Besaran biaya Rp2.405.518.000.

Proyek pembangunan jalan dok yard ini, diakui masyarakat konstruksinya bagus, menggunakan lantai kerja, sebelum dilakukan pembetonan dibes terlebih dahulu, menggunakan alat berat, bes kemudian dipadatkan, dilapis dengan plastik hitan dan dilapis dengan wayarmes, kemudian dibeton (ready mix).

"Sehingga mutu proyek tersebut terlihat kokoh, masyarakat disekitar jalan dok yard mengapresiasi kualitas konstruksi jalan dok yard yang dinilai masyarakat bagus," ujarnya.

Kabid Bina Marga Dinas PU Kota Dumai Nur Istiqlal disapa Iben, ketika ditemui KPK Pos disela-sela hearing dengan DPRD Dumai belum lama ini, ditanya soal kualitas proyek pembetonan jalan Hasanuddin,

berupaya menghindar dari kejaran KPK Pos. Namun karena didesak Iben mengatakan, bahwa konstruksi pembangunan jalan Ombak meski tidak dibes, diakui masyarakat pembetonan badan jalan Hasanuddin/Ombak cukup bagus. "Dalam pelaksanaan tidak ada masyarakat yang komplain, karena sebelum dilakukan pengecoran, dengan menggunakan alat berat dibersihkan terlebih dahulu, dan diratakan kemudian dipadatkan," katanya.

Ketika ditanya soal tidak adanya lantai kerja dan wayarmes terkait pembetonan jalan Hasanuddin/Ombak dan terkait papan plang proyek drainase dan pembetonan jalan Hasanuddin tersebut, Iben terburu-buru beranjak menghindar dengan alasan mau rapat dengan DPRD. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 331 8 - 14 NOVEMBER 2014

KORUPSI

NASIONAL

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Suap Jual Beli Gas Alam JAKARTA- Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur serta proyek-proyek lainnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan ketiga tersangka, yaitu Antonio Bambang Djatmiko (ABD) Direktur Utama PT MKS, Fuad Amin Imron (FAI) (Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan) dan Rauf (AR) Swasta.

Tersangka ABD ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sedangkan tersangka FAI dan AR ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penangkapan yang dilakukan penyidik KPK, ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka Tersangka ABD disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara tersangka FAI dan AR yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penetapan tersangka bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin (1/12). Saat itu, KPK menangkap AR di parkiran sebuah gedung di Jakarta Selatan. AR merupakan perantara penerima. Dari tangan AR ditemukan barang berupa uang dalam pecahan rupiah senilai 700 juta.

Uang tersebut diduga pemberian ABD yang akan diberikan kepada FAI. Setelah penangkapan terhadap AR, berselang 15 menit penyidik menangkap ABD di lobi gedung yang sama dan menangkap DRM (Ajudan ABD) di lobi sebuah gedung di Jakarta Pusat. Penanganan DRM diserahkan kepada TNI AL untuk diproses sesuai hukum yang berlaku mengingat DRM adalah anggota TNI AL. Sedangkan, penangkapan terhadap FAI dilakukan dini hari (2/12) di Bangkalan. Dalam penangkapan FAI ditemukan sejumlah uang yang disimpan dalam 3 tas koper yang jumlahnya masih dalam penghitungan.

Operasi penangkapan Fuad dimulai di Jakarta pada Senin siang (1/12). Penyidik lembaga antirasuah mendapat informasi adanya serah terima uang di tempat parkir gedung A di Jalan Bangka Raya, Jakarta. Yang melakukan pertemuan adalah Rouf (RF) selaku utusan Fuad Amin dengan pihak Antonio Bambang Djatmiko dari PT MKS. ”Jam 11.30 di parkiran gedung, RF ditangkap. Dari mobilnya ditemukan uang Rp 700 juta,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam jumpa pers,Kamis (4/12).

Bambang juga menjelaskan bahwa Uang Rp 700 juta ada di dalam tas kresek bertuliskan “I Love You”. Uang tersebut berupa pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Seperti diketahui, Fuad Amin ditangkap dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (1/12). Fuad diduga menerima suap dari PT Media Karya Sentosa terkait pembelian gas alam untuk keperluan pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan.

Dalam penangkapan itu, tim KPK mengamankan uang tunai senilai Rp 700 juta dan uang lain yang masih dihitung jumlahnya.

Uang itu adalah uang suap dari PT MKS yang diberikan secara rutin semenjak Fuad menjadi bupati. KPK pun tengah mendalami sejak kapan Fuad menerima suap, dengan pertimbangan PT MKS memulai kerjasama dengan Pemkab Bangkalan sejak tahun 2007.(NET)

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) nonaktif Raja Bonaran Situmeang memasuki ruang tunggu setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu (3/12). Raja Bonaran Situmeang yang diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapteng di Mahkamah (MK) mengaku dicecar pertanyaan terkait transfer ke CV Ratu Samagat milik istri Akil Muchtar, Ratu Rita. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ss/ ama/14

JADI JUSTICE COLLABORATOR

Bonaran Ungkap Korupsi di Museum Barus JAKARTA- Tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 2013 Raja Bonaran Situmeang mengklaim dirinya sudah menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar? kasus pidana. Hal itu dikatakan saat menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi justice collaborator," ujar Bonaran di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/12).

Terkait dengan justice collaborator itu, Bonaran mengaku telah 'bergerak' sendiri, yakni dengan melaporkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Tapanuli Tengah terkait dengan museum.

"Saya kemarin juga laporkan ke KPK korupsi dana Bansos Museum Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ternyata Syukran selaku Ketua Yayasan Museum Barus terima uang tapi tidak dibangun Museum Barusnya," ujar Bonaran.

Padahal, Bupati non-aktif Tapanuli

Tengah ini mengatakan, Museum Barus menjadi penting, karena tempat tersebut merupakan simbol dari sejarah pertama kalinya agama Islam masuk ke Republik Indonesia (RI).

"Islam pertama kali datang ke Indonesia adalah dari Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Bonaran.

Nama Syukran yang disebut Bonaran sendiri diduga mengacu kepada Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Sukran Jamilah Tanjung. Akan tetapi saat ditanya soal total bantuan uang yang diterima Sukran terkait pembangunan

museum, termasuk tahun berapa yang bersangkutan menerimanya, Bonaran mengaku lupa. "Saya lupa," ujar Bonaran Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK yang menjerat mantan Ketua MK Akil

Mochtar.

Bonaran jadi tersangka setelah penyidik KPK melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu yang hasilnya menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status Bonaran dari saksi menjadi tersangka.

Oleh KPK, Bonaran disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).(IN)

Security MK Sebut Muhtar Ependy Makelar Kasus JAKARTA- Petugas keamanan Mahkamah Konstitusi (MK) Zulhafis menyebut Muhtar Ependy sebagai broker atau makelar kasus sejumlah sengketa Pilkada di MK. Hal itu disampaikan Zulhafis saat menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi Walikota Palembang non aktif Romi Herton dan istrinya, Masyito di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/12).

Zulhafis menceritakan, ia menjadi security di MK sejak 2008. Ia berkenalan dengan Muhtar sekitar awal 2013.

Ketika itu, Muhtar sedang di berada basement MK bersamaan dengan kerumunan pengunjung sidang sengketa Pilkada Kota Palembang. Saat itu, sedang berlangsung sidang sengketa Pilkada Palembang di MK. Setelah berbincang ringan, Muhtar meminta nomor telepon Zulhafis. Komunikasi Muhtar dan Zulhafis berlanjut melalui telepon maupun SMS. Muhtar sering menanyakan informasi kepada Zulhafis mengenai jadwal sidang, perkembangan sidang, serta nama-nama pihak yang berperkara dalam sengketa Pilkada di MK. Hingga akhirnya, pada 5 Juni 2013, Muhtar melalui SMS meminta saran Zulhafis untuk mendekati pihak-pihak yang berperkara di MK. “Ada ide nggak, bagaimana cara ngasih nomor telepon kepada pihak terkait,” kata Muhtar dalam transkrip SMS yang didap-

at penuntut umum dari telepon genggam Zulhafis.

Zulhafis menjawab, “Kalau kita sudah susah bos, dicurigai banyak intel MK. Tapi, kalau bos gampang. Masuk saja ke ruang tunggu pihak terkait”.

SMS itu dibenarkan oleh Zulhafis. Pria asal Palembang ini mengaku, Muhtar menanyakan cara untuk menghubungkan atau memberikan nomor kontaknya kepada pihak berperkara di MK. Namun, Zulhafis enggan membantu Muhtar untuk berhubungan dengan pihak berperkara karena takut ketahuan Pengawas Internal. Menurut Zulhafis, MK memiliki pengawas internal yang mengawasi semua pegawai MK, termasuk security. Setiap pegawai MK dilarang bertemu pihak berperkara.

Alhasil, Zulhafis hanya membantu Muhtar dengan memasok informasi seputar jadwal sidang, perkembangan sidang, dan perkara-perkara yang masuk ke MK. Seingat Zulhafis, Muhtar kerap menanyakan informasi perkaraperkara sengketa Pilkada dari daerah Sumatera Selatan, salah satunya Pilkada Palembang.

Zulhafis bahkan pernah melihat Muhtar di kursi pengunjung untuk mengamati jalannya sidang. Sepengetahuan Zulhafis, beberapa perkara sengketa Pilkada yang diurus Muhtar, khususnya dari daerah Sumatera, yaitu Palembang, Empat Lawang, Banyua-

sin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Musi Banyuasin.

“Empat Lawang, Pangkal Pinang, dan Provinsi Maluku kasih info nanti berapa menang suara dan kapan keputusan. Aku sudah pulang,” bunyi SMS Muhtar kepada Zulhafis. Lalu, Zulhafis membalas, “Sudah selesai bos, tapi selisih suara tidak dibacakan. Untuk sidang putusan tinggal tunggu panggilan dari MK. Demikian bos, thx”.

Zulhafis kembali memberikan informasi, “Menang bos. Pemohon selisih suara 400 lebih tinggal vonis saja” yang dibalas Muhtar, “400 apa 941? Vonisnya kapan? Soal Jumat saya ke Palembang sama dia, ketemu Pak Alex sekaligus pelantikan Romi”. Romi yang dimaksud adalah Walikota Palembang Romi Herton.

Selain itu, ada pula sengketa Pilkada Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Walau Muhtar pernah menanyakan informasi soal Pilkada Tanah Laut, Zulhafis tidak mengetahui bagaimana cara Muhtar memakelari sengketa Pilkada tersebut. “Kalau yang Kota Palembang iya, tapi kalau Tanah Laut tidak tahu,” ujarnya.

Untuk memuluskan aksinya, Muhtar pernah mengajak Zulhafis ke apartemennya di Mall of Indonesia (MoI), Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zulhafis mengungkapkan, Muhtar mengajaknya untuk mengatur strategi memberi-

kan nomor kontak atau mempertemukan Muhtar dengan pihak-pihak yang berperkara di MK. Sesuai penuturan Muhtar, lanjut Zulhafis, pertemuan dengan pihak-pihak berperkara itu atas sepengetahuan Akil. Zulhafis mengetahui bahwa Muhtar berhubungan dengan Akil. Untuk diketahui, ketika itu, menjabat sebagai Ketua MK. Akil juga menjadi Ketua Majelis Panel yang menyidangkan perkara sengketa Pilkada Palembang.

“Tapi, saya tidak hadir di apartemennya karena saya takut. Pak Muhtar ini minta mempertemukan atau memberikan nomor kontaknya kepada orang-orang yang berperkara. Itu melanggar etika yang ada di MK. Kami tidak boleh menemui pihak-pihak berperkara, sehingga saya tidak menuruti permintaan beliau,” tutur Zulhafis.

Meski mengaku takut melanggar kode etik, Zulhafis ternyata pernah menerima uang dari Muhtar. Zulhafis menerangkan ia pernah menerima uang pulsa dari Muhtar sebanyak tiga kali. Pertama, Rp1 juta, kedua, Rp500 ribu, dan ketiga Rp1 juta. “Dia ngasih saya sebenarnya untuk kebutuhan lebaran,” terangnya.

Zulhafis membantah jika ia yang meminta uang kepada Muhtar. Mendengar ucapan Zulhafis, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pulung Rinandoro membuka

transkrip SMS antara Zulhafis dan Muhtar. Dari SMS itu, kata Pulung, terlihat bahwa Zulhafis yang meminta uang kepada Muhtar.

Zulhafis: "Pak ini mau lebaran nih" Muhtar : "Nanti kita beliin tiket lah" Zulhafis : "Mantap lah bos, tks" Muhtar: "Coba sms daftar-daftar kabupaten yang masuk selain Sumsel" Zulhafis: "Ok bos. 12450100766500 atas nama Zulhafis bank BRI bos, tks" Muhtar : "Sudah saya transfer Rp1 juta" Zulhafis : "Ok bos, terima kasih banyak. Nanti saya sms perkara yang sudah masuk. Jadwal nanti seperti yang kemarin, banyak".

Namun, Zulhafis tetap mengelak pernah meminta uang kepada Muhtar.

Ia menegaskan dirinya tidak meminta uang, tetapi diberikan oleh Muhtar. Ia juga berdalih kata-katanya yang disampaikan kepada Muhtar melalui SMS hanya karena waktu itu menjelang hari lebaran. “Iya memang itu jelang lebaran,” ujarnya.

Sontak, Pulung merasa prihatin terhadap perilaku Zulhafis yang meminta uang kepada seorang makelar. “Bapak ini salah satu orang yang sebenarnya dipercaya menjaga kewibawaan MK, tapi bapak sendiri yang bermain-main di dalamnya. Apa latar belakang belakang bapak?” Zulhafis hanya terdiam dan tak menjawab.(HOL)

KORUPSI PROYEK VIDEOTRON

Anak Mantan Menkop UKM Dituntut 7,5 Tahun Penjara JAKARTA- Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Mia Banulita meminta majelis hakim yang diketuai Nani Indrawati menghukum Direktur Utama PT Rifuel Riefan Avrian dengan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Anak mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan ini juga diminta membayar uang pengganti Rp5,392 miliar.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jika harta bendanya tidak cukup, maka terdakwa dipidana selama tiga tahun sembilan bulanpenjara," kata Miadi Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis(4/12).

Kemudian, apabila Riefan hanya mampu membayar sebagian uang pengganti, uang itu

akan diperhitungkan untuk dikurangkan dengan lamanya pidana tambahan. Namun, sebelum menjatuhkan tuntutan, Mia terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan Riefan.

Perbuatan Riefan yang tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dinilai sebagai hal yang memberatkan. Sementara, sikap Riefan yang sopan, menyesali dan mengakui, serta telah mengembalikan sebagian kerugian negara dianggap sebagai hal meringankan.

Penuntut umum Andri Kurniawan mengatakan Riefan telah terbukti secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga merugikan keuangan negara. Ia menganggap Riefan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU Tipikor jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, Andri berkesimpulan,tidak ada satupun hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana terdakwa. Riefan dianggapcakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Selanjutnya, Andri menjelaskan, Riefan dengan sengaja mendirikan PT Imaji Media untuk mengikuti lelang pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012.Ia menunjuk office boy-nya, Hendra Saputra sebagai Direktur Utama PT Imajidan karyawannya Akhmad Kamaluddin sebagai Komisaris PT Imaji.

Setelah PT Imaji ditetapkan sebagai pemenang lelang Videotron, Riefan memerintahkan Hendra melalui Sarah Salamah untuk menandatangani kontrak dengan pihak Kemenkop UKM. Lalu, karena Riefan

merasa sebagai pemilik riil PT Imaji, Riefan mengerjakan semua pengadaan tanpa adanya kuasa dari PT Imaji.

Padahal, menurut Andri, Riefan bukanlah penyedia barang dan jasa dalam proyek Videotron.

Riefan juga hanya melakukan sebagian pekerjaan yang ternyata tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak. Selain itu, PT Imaji dan Kemenkop UKM tidak pernah melakukan addendum pekerjaan tambah kurang.

"Terdakwa sebenarnya tidak memiliki wewenang melakukan pekerjan Videotron karena terdakwa tidak memiliki hubungan hukum dengan proyek tersebut. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa melanggar Perpres No.54 Tahun 2010.

Dengan demikian, unsur secara melawan hukum telah terpenuhi," ujar Andri.

Walau pekerjaan dilakukan tidaksesuai ketentuan, lanjut Andri, Riefan menangguk untung

dari pembayaran proyek Kemenkop UKM kepada PT Imaji. Riefan mendapat kuasa penuh untuk menarik seluruh uang dalam rekening PT Imaji.Alhasil, Riefan mencairkan uangsenilai Rp23,41 miliaryang berasal dari pembayaran proyek Videotron.

Terhadap pencairan dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pekerjaan Videotron, Riefan malah menggunakan untuk membayar bonus kepada sejumlah karyawannya, antara lain Hendra, Akhmad, Kristi, Barli Sadewa, Dian Ikawati, dan Kaim masing-masing Rp19 juta, sedangkan Sarah Rp200 juta.

Berdasarkan fakta tersebut, Andri berpendapat, unsur memperkaya diri, orang lain, atau korporasi telah terpenuhi.

Selain itu, ia berpendapat unsur turut serta telah terpenuhi.

Pasalnya, Riefan melakukan perbuatannya bersama-sama Direktur Utama PT Imaji

Hendra, serta dua pejabat Kemenkop UKM, (alm) Hasnawi Bachtiar dan Kasiyadi.

Sebagai upaya memenangkan tender Videotron, Riefan pernah menemui Hasnawi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Videotron. Dalam pertemuan itu, Hasnawi memberi tahu kepada Fitria Widodo selaku Staf Rumah Tangga pada Kasubag Sarana dan Prasarana Kemenkop UKM agar membantu Riefan.

Hasnawi meminta Fitria untuk membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).Hasnawi juga meminta Fitria untuk segera melaksanakan pelelangan yang dikoordinasikan dengan Andre Alexandria Risakota yang merupakan anak buah Riefan.

Andri mengungkapkan, akibat penyimpangan yang dilakukan Riefan bersama-sama pelaku

turut serta lainnya, total kerugian keuangan negara mencapai Rp8,879 miliar. Penghitungan kerugian negara itu dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ahli Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung.

Namun, karena telah ada pengembalian Rp2,695 miliar yang merupakan kelebihan pembayaran pekerjaan Videotron ke kas negara, Riefan tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp8,879 miliar.

“Sisa kerugian negara yang harus dibayar tedakwa berjumlah Rp5,392 miliar,” tutur Andri.

Menanggapi tuntutan tersebut, Riefan dan tim pengacaranya akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Usai sidang, Riefan enggan berkomentar mengenai tuntutan yang dimintakan kepada majelis. Pengacara Riefan juga hanya menyatakan pihaknya keberatan dengan tuntutan penuntut umum.(IN/HOL)

KPK POS

4

E D I S I 331 8 - 14 NOVEMBER 2014

KORUPSI

SUMUT

KREDIT FIKTIF

Kejari Lhoksukon Tetapkan Mantan Dirut BPR Jadi Tersangka LHOK SUKON - Setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri Lhoksukon menetapkan Wakil Bupati Aceh Utara Syarifuddin sebagai tersangka, kini giliran Dirut Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Sabee Meusampee Luthfiah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BPR tersebut.

Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Lhoksukon, Teuku Rahmatsyah melalui Kasi Pidana Khusus Oktalian Darmawan, selasa (2/12) mengatakan, Lutfiah ikut ditetap-

kan sebagai tersangka dalam kasus tersebut karena jaksa sudah mendapatkan alat bukti yang cukup.

“Yang bersangkutan (Sabee Meusampee-Red) diduga terlibat karena saat itu menjabat sebagai Dirut BPR. Dia diduga menyalurkan dana kredit kepada kelompok usaha fiktif tanpa persetujuan dari dewan direksi bank,” ujar Oktalian Darmawan.

Seperti diketahui sebelumnya, tahun 2007 lalu Pemkab Aceh Utara menyediakan dana Rp20 mil-

iar untuk disalurkan sebagai dana pemberdayaan ekonomi rakyat (PER). Dana itu dikucurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (PER).Namun, sebagian penyaluran dana tersebut diduga fiktif dan dinikmati oleh oknum penyelenggara Negara. Bahkan, sebelum dana itu disahkan oleh dewan, peruntukannya sudah direkayasa.

Sementara masyarakat yang dijadikan sebagai kelompok penerima, hanya disuruh meneken berkas dan hanya diberi uang sebesar Rp300 ribu. (YAN)

Polresta Medan Diminta Usut Tuntas Kasus Traficking di Medan MEDAN- Aliansi Warga Sumatera Utara untuk Hak Azasi Manusia (Awas HAM) meragukan keseriusan dan komitmen Polresta Medan dalam mengungkap kasus traficking yang di duga dilakukan berinisial HS seperti yang banyak dirilis media lokal maupun nasional dalam beberapa hari ini.

Hal ini berdasarkan fakta banyaknya kasus-kasus traficking yang telah dilaporkan ke Polresta Medan dalam dua tahun terakhir yang 'lenyap' dan pelakunya tidak berhasil diseret Polres Medan ke pengadilan untuk mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal.

Dalam catatan Awas HAM yang diwakili oleh Yayasan Pusaka Indonesia dan P2TP2A, ada empat kejadian pidana dengan 42 korban traficking asal Pulau Jawa, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah diselamatkan dan dikembalikan ke kampung halamannya. Dua korban tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia.

Kisah paling pilu dialami korban asal NTT yang menderita lumpuh karena terlalu lama diperbudak bekerja di sarang burung walet di ruko milik pasangan suami isteri berinisial MH dan HO. Kasus yang terungkap awal 2014 ini ternyata tidak mampu diselesaikan penyidikannya oleh Polresta Medan hingga akhir tahun. Bahkan ada indikasi proses penyidikan sengaja di perlama dan dibuat sangat sumir dan sederhana, yaitu 'Gaji korban tidak dibayar MH dan HO'. Dan MH yang sempat ditahan selama 20 hari akhirnya dibebaskan dengan alasan berkas perkara belum lengkap.

Di 2011 lalu, Polres Medan juga telah menerima pengaduan masyarakat tentang tujuh korban asal NTT yang mengalami penyiksaan dan hendak di traficking ke Malaysia oleh PT Maudala Agung, berinisial AS sebagai tersangka sempat ditahan selama beberapa hari.

Proses monitoring kasus dengan UPPA Polres Medan terungkap bahwa kasus ini telah terpenuhi unsur pidananya namun kasus mengendap dan tersangka AS dibebaskan.

Khusus terhadap tersangka HS, kasus ini bukan yang pertama.

Pada 2012 lalu, Pusaka Indonesia juga telah mendampingi enam korban traficking asal Pulau Jawa dan Lampung yang diselamatkan masyarakat karena disekap oleh HS. Saat proses penyidikan, tim

Sumut Laksanakan 'Car Free Day' Perdana MEDAN- Untuk pertama kalinya, Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hari tanpa kendaraan bermotor pada 7 Desember 2014 nanti. Acara yang akan berlangsung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Diponegoro Medan mulai pukul 06.00 WIB. Mulai Sabtu (6/12) pukul 05.00 WIB, kedua jalan tersebut akan di tutup. Acara akan di ikuti 1500 peserta, terdiri dari masyarakat, pelajar dari 20 sekolah berpredikat Adiwiyata, para SKPD dan beberapa perusahaan yang peduli. Bupati dan walikota yang bertetangga dengan Kota Medan juga di undang untuk hadir.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara, Hj Hidayati mengatakan, kegiatan ini merupakan perdana untuk Provinsi Sumatera Utara. Harapannya akan menjadi agenda rutin. "Setelah ini, kabupaten dan kota lain akan melakukannya secara bergiliran, sehingga program berkesinambungan. Kita juga akan memulai gerakan 'One Day No Rice' yang juga merupakan

program ketahanan pangan Sumatera Utara," katanya pada Kamis (4/12).

Alasan Car Free Day ini, kata Hidayati, karena sumber pencemaran udara terbesar Sumut adalah dari kendaraan bermotor.

Dia mencontohkan Jalan Pinang Baris Medan yang PB-nya sangat tinggi. Terlihat dari hasil uji lab terhadap polisi lalu lintas yang bertugas di jalan ini memiliki PB yang tinggi di darahnya. Satu hari saja jalan tanpa emisi knalpot sudah sangat membantu dan berdampak terhadap udara, apalagi jika kegiatan ini lakukan terusmenerus dan setiap daerah melakukannya.

"Maunya, dinas perhubungan bisa melakukan penutupan beberapa ruas jalan setiap hari secara bergantian. Jadi program ini terus berjalan, seperti untuk Jalan Sutomo, Pinang Baris, Jenderal Gatot Subroto, Sisingamangaraja, dan Asrama Haji," harap perempuan berhijab itu.

Selain itu, perilaku masyarakat untuk mengurangi penggunaan

kendaraan bermotor dan membiasakan diri untuk berjalan kaki atau bersepeda harus menjadi budaya. Men-service kendaraan tiap bulan akan mejadi satu solusi karena dengan baiknya dan sehatnya kondisi kendaraan maka akan menghasilkan pembakaran yang seimbang dan asapnya tidak terlalu mencemari udara. "Di luar negeri, mobilnya tua-tua, tapi sehat. Tiap sudut jalan yang padat lalu lintasnya di sediakan blower.

Dan terakhir, ruang terbuka hijau harus di perbanyak," ucap Hidayati.

Terkait ruang terbuka hijau di Sumatera Utara, saat ini gubernur sudah mengeluarkan surat edaran agar kabupaten dan kota memperbanyak pengadaan ruang terbuka hijau dan memberi sanksi tegas terhadap pelanggar aturan. Salah satunya dengan memanfaatkan daerah sepadan sungai. Sebagai percontohan, BLH Sumut sudah melakukannya di kawasan Marelan di sepanjang alur Sungai Deli. Rencananya akan di jadikan objek ekowisata sun-

gai. Januari 2015 akan di resmikan dan saat ini sedang proses penimbunan. Masyarakat sekitar terlibat dalam piket sungai agar sesuai peruntukannya.

Agar di ketahui, acara Car Free Day akan di mulai dengan senam pagi yang di ikuti Gubsu, Pangdam I BB, dan Kapolda Sumut. Setelah itu akan ada Fun Bike, pameran, hiburan, dan pengenalan pangan lokal seperti ubi, singkong, pisang, dan lain-lain.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (BKP Provsu) mencanangkan gerakan One Day No Rice atau satu hari tanpa nasi setiap hari Selasa. Setiap instansi pemerintah dan seluruh masyarakat diimbau untuk tidak mengonsumsi nasi setiap Selasa.

Pencanangan satu hari tanpa nasi ini, juga dalam rangka kampanye pola makan 'manggadong' (menu masakan berbahan dasar ubi). Sesuai Surat Edaran Gubsu No 501/8726 Tahun 2011 tentang Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya dan Budaya Lokal. (Mei)

Kepala Kantor Kemenag Aceh Tenggara Divonis 18 Bulan Penjara

Pusaka yang pada saat itu terlibat bersama dengan tim Polres Medan telah berada di depan rumah HS untuk menangkapnya, namun harus berbalik arah karena ketua tim mendapat telepon dari seorang petinggi. Skenario selanjutnya bisa ditebak, HS tidak terjangkau bahkan tidak pernah diperiksa dan Pusaka harus berusaha keras mencari sponsor untuk memulangkan korban ke daerah asal mereka.

Kasus kedua yang diduga juga melibatkan HS terungkap pada Juni 2014 lalu, dua perempuan muda asal Cirebon disekap dan disiksa.

Kasus inipun tidak diteruskan dan pelaku tetap bebas melenggang mengulangi kembali perbuatannya.

Investigasi yang dilakukan Pusaka Indonesia saat pendampingan enam korban HS di 2012 lalu, terindikasi bahwa CV Maju Jaya milik HS ilegal dan tidak lagi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Tapi HS tetap bebas menyalurkan PRT ke pihak-pihak yang menginginkan jasa PRT. Modus yang dilakukan HS juga sangat licik, HS dan isterinya mengambil calon korban ke agen penyalur PRT yang ada di Jakarta, dengan kontrak kerja selama 1 tahun.

Bukti-bukti yang di tunjukkan agen PRT di Jakarta menunjukkan bahwa HS dan isterinya selalu menggunakan fotocopy KTP dengan alamat yang berbeda-beda dengan alamat mereka sesungguhnya di Jalan Beo No. 7 Medan.

Selanjutnya HS menyalurkan kembali para korbannya dengan

biaya yang berlipat-lipat, dan korban tidak bisa mendapatkan gaji langsung dari majikan karena majikan harus membayar gaji melalui HS. Atas temuan informasi dan data tersebut, Awas HAM meminta secara tegas pihak Polresta sebagai penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus perdagangan orang atas pelaku HS. "Kami duga masih ada korban lain yang hilang dan meninggal dunia pada 2012 lalu," kata Koordinator Awas HAM, Rina Melati Sitompul.

Masih kata Rina, Kepolisian Resort Kota Medan harus mengembangkan delik pelanggaran tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan HS demi menindaklanjuti pengembangan ganti rugi (hak restitusi) dalam Berita acara Perkara (BAP).

Menuntaskan pelanggaran HAM untuk pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang mengingat Medan sebagai daerah darurat tujuan bagi pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam mengirimkan korbannya.

Dan meminta pihak Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melakukan koordinasi khusus dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan rapat koordinasi khusus sebagai kebutuhan terkait banyaknya kasus-kasus perdagangan manusia yang macet dan mengendap ditingkat penegakan hukum Sumatera Utara. (MEI)

BANDA ACEH– Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Rabu (3/12) kemarin memvonis Kepala Kantor Kemenag Aceh Tenggara Drs. H. Jaufaruddin. MM dengan hukuman 18 bulan penjara dalam kasus korupsi Proyek Pembangunan Gedung Kantor Kemenag, Kabupaten Aceh Tenggara.Dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp8 miliar.

Kendati demikian, selama dalam proses pemeriksaan hingga ditetapkan menjadi tersangka, Jauharuddin tidak pernah ditahan. Namun setelah vonis diakhir pertimbangannya majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera menahan terdakwa. Selain vonis 18

bulan penjara, terdakwa juga dihukum untuk membayar Rp50 juta, jika tidak membayar (subsidair) dengan pidana penjara 3 bulan.

Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Muhibbudin dengan Zulfan Efendi dan Hamidy Djamil sebagai hakim anggota sama dengan tuntutan yang dibacakan JPU R. Damanik, SH. Sementara dua terdakwa lainnya yang disidang secara terpisah, majelis hakim juga menghukum mereka, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu masing-masing 18 bulan penjara.

Kedua terdakwa yaitu Surmansyah Putra dan M. Irsyad, ST sebagai kontraktor pada proyek

tersebut.

Selain itu, ketiga terdakwa juga dihukum denda masing-masing Rp 50 juta. Sedangkan menyangkut kerugian negara sebesar Rp193.246.000 oleh penyidik telah disita dari terdakwa Jauharuddin, sehingga kerugian negara menurut Majelis Hakim dianggap tidak ada lagi alias nihil.

Majelis hakim mengatakan ketiga terdakwa itu tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum yang melanggar pasal 2. Tapi para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, jaksa penuntut umum R Damanik menyatakan, Jauharuddin sebagai Kakankemenag Agara juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surmansyah Putra serta M. Irsyad (perkaranya terpisah) pada proyek sebesar Rp3,5 miliar yang besumber dari APBN Tahun 2012. Ketiganya bersama-sama sesuai peran masing-masing telah mencairkan dana 100 persen dan lima persen pembayaran retensi dalam proyek pembangunan gedung berlantai dua tersebut. Sedangkan pembangunan baru hanya dikerjakan 39,86 persen. Hal ini sesuai hitungan tenaga ahli dari Universitas Sumatera Utara.(YAN)

Sekolah Jadi KTR yang Diawasi MEDAN - Yayasan Pusaka Indonesia bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan terus berupaya memperkuat tim pengawas Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah.

“Sekolah merupakan satu kawasan yang penting di terapkan kawasan tanpa rokok untuk menekan jumlah perokok aktif pada remaja dan penguatan tim pengawas sangat perlu agar penerapan Perda KTR di sekolah konsisten” kata Koordianator Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) OK Syahputra Harianda, dalam acara Penguatan dan sosialisasi penerapan Perda KTR di YPK Don Bosco Medan, yang dihadiri pengurus YPK Don Bosco, kepala sekolah, guru dan siswa, Kamis pekan lalu.

"Sebagai salah satu kawasan

pilot project dalam penerapan KTR di kawasan pendidikan di Kota Medan, kita menghimbau kepada YPK Don Bosco dan sekolah dibawah naungannya menerapkan Perda KTR. Bukan hanya niat atau aturan. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan niat akan konsisten," katanya.

Dari temuan dilapangan, lanjut Syahputra, sampai saat ini masih banyak anak-anak yang membeli dan menjual rokok, bahkan menghisap rokok. "Ini cermin buruk bagi masa depan anakanak. Padahal seharusnya kita mencegah anak-anak mulai mengenal rokok sejak dini," ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada para guru sebaiknya tidak merokok apalagi saat memberikan materi pelajaran bagi siswanya, kalau ini dilakukan maka para pelajar secara tidak langsung akan

meniru perilaku buruk guru untuk merokok.

Dia berharap pelajar dapat terjun untuk mengkampanyekan bahaya rokok di kalangan teman sebayanya dan dapat mencegah diri sendiri dan orang lain untuk tidak merokok, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga dan masyarakat. Paling tidak, satu siswa bisa mempengaruhi satu siswa dan menyampaikan kalau ditemukan guru, tamu dan siswa merokok disampaikan ke team pengawas KTR di sekolah untuk diambil tindakan persuasif.

Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Pocut Fatimah Fitri mengapresiasi komitmen YPK Don Bosco untuk menerapkan Perda KTR Kota Medan. “Pelajar, guru perlu dilibatkan dalam upaya pengendalian dampak rokok, kita harus terus

menyadarkan mereka, karena pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus memiliki pola hidup sehat bagi perkembangannya, sehingga kedepan Indonesia memiliki generasi penerus bangsa yang lebih produktif,” ungkapnya.

Menurutnya, di dalam kandungan rokok terdapat candu. Kalau sudah mencoba, sulit untuk melepaskannya. "Jangan sekalikali mencoba untuk merokok karena asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimia toksik dan 43 bahan penyebab kanker,” tegasnya.

Selain memberikan materi pengawasan, YPI juga menyerahkan standing banner, stiker kawasan tanpa rokok, poster, sebagai bentuk pengumuman dan tanda larangan merokok pada KTR. (MEI)

DINILAI LAMBAN

MPI Desak Bupati dan Kejari Sei Rampah Segera Tahan Tersangka SERGAI - Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Serdang Bedagai (Sergai),Rabu (3/12) pekan lalu melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Sergai dan kantor Kejari Sei Rampah.

Mereka meminta pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi dan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Sei Rampah segera ditahan.

Lengkap dengan pakaian loreng dan atribut MPI,massa ini datang dengan menggunakan

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kendaraan roda empat dan sepedamotor langsung memasuki halaman kantor Bupati Sergai. Pendemo menyesalkan sikap pihak aparat hukum menangani kasus-kasus korupsi di daerah ini yang dinilai sangat lambat seperti, kasus lahan untuk pasar Dolok Masihul, kasus di kantor Lingkungan Hidup.

Kemudian kasus dana bansos untuk rehab Madrasah Tsanawiyah yang tersangkanya sudah ditetapkan.

Mereka meminta kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman untuk memberi sanksi tegas dan segera mencopot pejabat yang sudah menjadi tersangka dalam kaitan kasus korupsi di daerah ini.

Kemudian, Bupati Soekirman didesak menerbitkan SK kepada PNS yang bertugas mencari nafkah di Pemkab Sergai tetapi berdomisili di luar Kabupaten Sergai demi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat Sergai.Dalam aksi ini pihak MPI disambut Asisten II Hadi Winarno, selanjutnya pernyataan sikap MPI diserahkan untuk diteruskan kepada Bupati Sergai.

Dari kantor Bupati Sergai, massa MPI bergerak ke kantor Kejari Sei Rampah. Tiga delegator massa MPI masingmasing Sekretaris Dedy Irwansyah SPdi dan Wakil Ketua MPI diterima Kajari Erwin Panjaitan SH didampingi Kasi

Intel J Efendi Siregar SH dan Kasi Pidsus Ali Usman SH di aula kantor Kejari setempat.

Soal tudingan MPI Sergai lambatnya penanganan korupsi di wilayah setempat, Kajari Erwin Panjaitan menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi harus dilakukan ekstra hati-hati dan tidak segampang menangani kasus Pidum. Penanganan perkara di kejaksaan setempat, jelasnya, sangat banyak dan bukan hanya perkara korupsi

saja.

Pengaduan yang masuk, lanjutnya, tetap ditanggapi.

Namun, semua membutuhkan waktu. Karenanya, dia meminta agar pihaknya jangan didesak mengingat perlunya kehati-hatian dalam menangani kasus. “Kita tidak bisa menghambat atau menghentikan perkara. Itu resikonya besar,” tegas Erwin Panjaitan sembari menyatakan bahwa pihaknya juga sudah menangani kasus alat-alat

laboratorium di kantor Lingkungan Hidup.

Mendapat penjelasan dari Kajari, sekretaris MPI Dedy Irwansyah mengatakan bahwa pihaknya akan memantau kasuskasus yang sudah ditangani oleh pihak Kejari Sei Rampah.

Jangan sampai ada image buruk dari masyarakat kepada aparat hukum di daerah ini, tegasnya. Seusai pertemuan, massa MPI akhirnya membubarkan diri.(ARM)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; BIRO TEBINGTINGGI:: Udin Anwar (Kabiro), Ruben Sembiring, Dimansu Sitompul, Henry Tambunan; BIRO BATUBARA: Sahril(Kabiro), Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto ; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z , Ulises (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih (Siantar/ Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu).

KPK POS

5

E D I S I 331 8 - 14 NOVEMBER 2014

KORUPSI

LIPSUS

TAKUT DIPIDANA, PERTAMINA PERTIMBANGKAN JUAL BBM LEBIH MAHAL Pemerintah dan DPR diharapkan segera menerbitkan landasan hukum untuk penyaluran BBM bersubsidi melebihi kuota. ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 mengamanatkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter. Namun kenyataannya, konsumsi masyarakat melebihi kuota yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan Pertamina, sampai 31 Desember 2014, over kuota BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 1,3 juta kiloliter.

Di sisi lain, sebagai entitas bisnis Pertamina tak boleh merugi.

Badan usaha milik negara (BUMN) perseroan mendapat mandat dari pemerintah untuk mencari keuntungan. Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negaramenyebut bahwa seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Artinya, keuangan BUMN dianggap sebagai keuangan negara.

Jika ada kerugian dari BUMN maka dianggap telah terjadi kerugian negara.

Karenanya, masuk dalam ranah pidana korupsi.

Terkait dengan hal itu, menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, Pertamina tidak bisa memenuhi over kuota BBM. Ia menegaskan, pemenuhan over kuota baru bisa dilaksanakan jika ada dasar hukum yang

memberi kepastian bahwa Pertamina memperoleh kepastian jaminan pembayaran BBM bersubsidi oleh pemerintah. Sebab, ketika diaudit BPKP Pertamina harus bisa mempertanggungjawabkan pemenuhan over kuota BBM bersubsidi itu.

"Anda menyalurkan BBM segitu,

Janji Dirut Pertamina Baru DIREKTUR Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Sucipto, mengungkapkan bahwa dirinya membawa visi besar untuk mengembangkan perusahaan migas pelat merah tersebut. Dwi berkeinginan untuk bisa membawa Pertamina menjadi pemain kunci sektor migas di Indonesia dan luar negeri. Ia menegaskan akan senantiasa berupaya merealisasikan visi besarnya itu.

"Kami berharap dapat mewujudkan Pertamina menjadi perusahaan energi berkebangsaan sekaligus menjadi key player di nasional dan internasional," ujar Dwi disela-sela acara Pertamina Energy Outlook 2015 di Jakarta, Rabu (3/12).

Untuk mewujudkan visinya, Dwi mengaku, sudah memulai langkah dengan membuat peta jalan (roadmap) Pertamina pada 2015. Peta jalan itu, menurutnya, menggambarkan langkahlangkah yang akan ditempuh perusahaannya untuk menjadi pemain kunci di Asia Tenggara.

Dwi menyebut, hal itu akan menjadi jembatan Pertamina dalam mewujudkan mimpi besarnya.

Menurut Dwi, keinginan menjadi key player ini untuk menjawab tantangan terkait persediaan energi di Indonesia. Sebab, kata dia, ketergantungan masyarakat terhadap energi menjadi pekerjaan besar buat Pertamina di tengah harga minyak yang sedang turun. "Sehingga, Pertamina diharapkan dapat menyalurkan ide yang baru untuk penyediaan energi di Indonesia," tukas dia.

Direktur Pertamina, Ahmad Bambang, mengatakan Pertamina sedang fokus meningkatkan produksi dari luar negeri. Hal tersebut bisa dijadikan peningkatan ketahanan energi Indonesia. Menurut Ahmad, produksi minyak dengan meangkuisisi lapangan minyak di luar negeri bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ahmad menjelaskan, pendekatan dengan negaranegara luar merupakan satu langkah agar Pertamina bisa menjadi pemain kunci di luar negeri.

Dia juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan pihak Malaysia agar bisa mencari minyak di negeri tetangga tersebut. Pendekatan tersebut dilakukan setelah Pertamina berhasil melakukan ekspansi ke Vietnam, Irak dan Algeria. Ahmad berharap, pendekatan dengan pihak Malaysia dapat selesai bulan ini.

"Ekspansi luar negeri Vietnam, Irak Algeria, Malaysia, participacing interest maupun operator, ekspansi terakhir di Malaysia," kata Ahmad. Menurut perhitungan Ahmad, jika pihak Malaysia mau minyaknya disedot Pertamina, maka perusahaan Pertamina bisa menambahan produksi minyak 60 ribu barel.

"Fokusnya Pertamina dialihkan melakukan akusisi lapangan yang produksi di luar negri menambah supply nasional, lapangannya sudah dibeli, kondisi ini yang kami tempuh. Bagaimana sektor penyediaan crude-nya Pertamina bisa bantu pemerintah menjamin energy security.

Pertamina fokus peningkatan produksi dari negara lain," tuturnya.

Anggota DPR yang pernah berkarir di Pertamina, Kurtubi, justru meminta agar Dwi Sucipto mempercepat pembangunan kilangkilang BBM baru yang menyebar di Tanah Air. Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur kilang baru. Kurtubi menyebut, Indonesia baru memiliki lima kilang dengan kemampuan produksi 1 juta barel per hari.

melampaui kuota itu dasarnya apa?

Kan pasti diaudit. Kalau tidak ada dasar sebagai korporasi tidak bisa," kata Ali di Jakarta, Kamis (4/12).

Oleh karena itu, Ali berharap pemerintah dan DPR segera menerbitkan landasan hukum bagi Pertamina. Menurutnya, dengan adanya landasan yang legal-formal, maka pihaknya akan siap menyalurkan BBM bersubsidi melebihi kuota AP-

BN. Ia menekankan pentingnya landasan hukum itu terkait dengan mekanisme pembayaran BBM bersubsidi yang harus ditetapkan melalui mekanisme APBN. "Selama ini pembayaran BBM bersubsidi harus melalui mekanisme APBN di bahas bersama DPR," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kuota BBM bersubsidi tidak jebol Pertamina menawarkan sejumlah opsi. Di antaranya dengan menjual BBM bersubsidi sesuai harga keekonomian. Artinya, masyarakat akan membeli BBM dengan harga lebih ting-

gi dari yang ditetapkan pemerintah.

"Kami sedang memikirkan keinginan jual solar dan premium subsidi sesuai harga keekonomian. Itu salah satu solusi yang baik," ucapnya.

Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Hanung Budya, mengungkapkan bahwa Pertamina pernah mendapat landasan penyaluran BBM bersubsidi pada era kepemimpinan SBY. Ia mengatakan, landasan itu diberikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Menurut Hanung, perintah lisan CT saat itu dijadikan dasar bagi Pertamina untuk tak lagi melakukan pemangkasan kuota BBM subsidi ke

SPBU-SPBU mulai 26 Agustus 2014 lalu.

"Atas dasar arahan dari pemerintah melalui menko perekonomian, Pertamina akan membuat surat ke kementerian keuangan, akan menyalurkan BBM subsidi sesuai permintaan masyarakat, apabila lebih maka akan ditanggung pemerintah," katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menegaskan bahwa pemerintah telah meminta Pertamina agar tetap menjual harga BBM bersubsidi sesuai dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan pada 17 November 2014.

Menanti Regulasi Produksi BBM Pasca-kenaikan Harga TUNAI sudah rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keputusan tersebut kini tertuang secara nyata dalam Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu.

Dalam Permen itu dipastikan bahwa mulai Selasa (18/11) harga jual eceran untuk BBM tertentu naik. Premium, atau bensin ron 88 naik Rp2000 menjadi Rp8500 per liter. Jenis solar atau gas oil mengalami kenaikan yang sama sehingga menjadi Rp7500 per liter. Sementara itu, minyak tanah atau kerosin tidak mengalami perubahan, tetap Rp 2500 per liter.

Terbitnya Permen ESDM yang memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi itu, menurut Menteri ESDM, Sudirman Said, bukan mencabut subsidi BBM dari APBN. Menurutnya, tak ada pencabutan subsidi BBM melainkan pengalihan distribusi subsidi ke sektor yang lebih produktif. Sebab selama ini, Sudirman melihat kebanyakan BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kalangan yang mampu.

“Penting pengalihan distribusi subsidi ke sektor yang lebih produktif,” tandasnya.

Selain itu, Sudirman juga meminta masyarakat untuk tidak panik.

Ia mengatakan, masyarakat tak perlu berbondong-bondong ke stasiun bahan bakar. Sebab, menurut Sudirman masyarakat hanya akan mendapat selisih yang sedikit dengan membeli BBM di awal periode kenaikan.

“Disampaikan ke masyarakat bahwa persediaan aman, tidak perlu rush, tidak perlu berbondongbondong ke stasiun bahan bakar.

Selisihnya hanya sedikit. Jadi, masyarakat tidak perlu mengalami kepanikan,” katanya.

Lebih lanjut, Sudirman meminta pihak Pertamina untuk melaksan-

akan peraturan yang telah ditekennya. Ia menilai, pihak Pertamina telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persediaan BBM. Dirinya mengatakan, kini Pertamina tinggal melaksanakannya dengan baik.

“Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi tentu sudah melakukan persiapan. Selanjutnya, teman-teman di Pertamina di seluruh Indonesia agar menjalankan keputusan ini sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Pengamat energi Feby Tumiwa menilai, masyarakat menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah pasca-kenaikan harga BBM bersub-

sidi. Ia melihat, pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah kini menanti di depan mata. Menurut Feby, pemerintah harus mampu memperbaiki pola produksi penyediaan BBM yang dinilai masih terlalu mahal.

“Pemerintah memiliki tugas berat pasca-menetapkan penaikan BBM bersubsidi,” tandasnya.

Feby menjelaskan, langkah yang paling ditunggu setelah kenaikan harga BBM bersubsidi adalah menerbitkan regulasi yang baik. Pasalnya, Feby meyakini bahwa pengaturan terkait biaya produksi BBM domestik agar bisa semurah mungkin membutuhkan melalui regulasi yang baik.

Selain itu, Feby juga mengungkapkan bahwa regulasi dibutuhkan untuk mengatur masalah transparansi cost recovery dan transparansi biaya produksi BBM Pertamina.

“Subsidi perlu dikurangi dan terarah, diberikan kepada golongan tertentu. Karena memang menurut saya karena beban subsidi pemerintah tahun depan harus berkurang dan lebih banyak anggaran untuk program pembangunan infrastruktur dan belanja social. Keputusan ini perlu diapresiasi," ujar dia.

"Nanti yang mengganti kekurangan subsidi BBM bukan pemerintah, itu nanti yang melaksanakan Pertamina, dan Pertamina menyanggupi itu," katanya.

Menurutnya, pemerintah tak akan meminta tambahan anggaran untuk subsidi BBM. Hal ini dalam rangka menghindari jerat pelanggaran terhadap UU APBN 2014.

Sudirman menekankan bahwa pemegang saham Pertamina telah menyetujui hal tersebut. Namun, ia enggan berkomentar terkait dengan dasar hukum yang diminta Pertamina.

“Sudah. Itu saja, jangan dikorek-korek lagi. Kepentingan saat ini terkait BBM bersubsidi adalah masyarakat tidak khawatir soal pasokan dari Premium dan Solar itu,” pungkasnya.(HOL/BBS)

Kebijakan Yang Tak Mendukung ANGGOTA Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki cadangan energi sama sekali. Menurutnya, saat ini para pihak terkait masih mencari angka tepat menyimpan cadangan.

Rinaldy mengingatkan, krisis energi sudah di depan mata. “Kita meminta pemerintah menyiapkan cadangan energi,” tutur Rinaldy, Kamis (27/11).

Ia menuturkan, negara-negara lain di dunia sudah lebih dahulu melakukan penghitungan cadangan energi. Sebab, cadangan energi sama pentingnya dengan cadangan pangan. Oleh karena itu, menurutnya, cadangan energi seyogianya menjadi hal yang harus diprioritaskan pemerintah.

Rinaldy mencontohkan Jepang yang cadangan energinya cukup aman. Ia menghitung, saat ini Jepang mempunyai cadangan energi untuk 30 hari. Artinya, jika terjadi krisis, Jepang masih bisa bertahan untuk sebulan ke depan.

“Negara lain yang punya potensi cadangan sudah melakukan dari dulu. Sedangkan Indonesia tidak mempunyai cadangan energi sama sekali.Kita belum ada cadangan,” tandasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir, mengatakan bahwa memang Indonesia saat ini bukan lagi negara kaya minyak.

Ia menegaskan bahwa cadangan minyak tanah air saat ini kurang dari 4 miliar barel. Cadangan itu menurutnya hanya akan bertahan sebelas tahun.

"Kasihan masyarakat itu jangan dibuai lagi bahwa kita kaya minyak. Kita ini malah krisis,” tandasnya.

Menurut perhitungannya, jika konsumsi BBM stabil tumbuh 5 persen per tahun, maka tujuh tahun lagi, beban impor semakin besar.

Beban itu pada tahun 2020 akan mengikuti kebutuhan BBM yang menurut Ali berada pada kisaran 84 juta kiloliter.

Harga Elpiji Naik Lantaran Pertamina Takut Dipidanakan GEJOLAK harga elpiji nonsubsidi 12 kilogram telah membuat publik jungkir-balik. Mulai dari kepanikan karena kenaikannya yang dinilai tiba-tiba, hingga efek lanjutan berupa kelangkaan dan inflasi. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Hikmahanto Juwana, berpandangan kenaikan harga elpiji karena pihak manajemen PT Pertamina (Persero) khawatir dituduh korupsi.

“Tindakan Pertamina ini diduga karena kekhawatiran para manajemen untuk dibawa ke ranah pidana oleh aparat penegak hukum.

UU Keuangan Negara mengatur, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara,” tuturnya Selasa lalu.

Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan

Negara mengamanatkan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah termasuk keuangan negara.

Definisi tersebut yang menjadi rujukan dalam UU Tipikor.

Dengan demikian, kerugian Rp7,7 triliun yang diindikasikan oleh BPK di Pertamina dapat dianggap sebagai kerugian negara yang berimplikasi tuduhan korupsi.

“Padahal kerugian yang diderita oleh Pertamina bisa jadi bukan karena tindakan koruptif. Mungkin saja, hal itu adalah tindakan inefisiensi karena memulai suatu bisnis baru atau keputusan bisnis,” tambah Hikmahanto.

Lebih lanjut Hikmahanto mengatakan, rumusan UU Tipikor memang agak merepotkan. Sebab, Pasal 2 UU Tipikor tidak ada istilah "dengan sengaja". Padahal, menurutnya kata "dengan sengaja"

sangat penting untuk membedakan perbuatan jahat yang didasarkan pada suatu niat jahat (mens rea) dan yang tidak.

“Dalam pengelolaan keuangan negara yang seharusnya masuk dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang sejak awal dalam tanda kutip, diniatkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,” ujarnya.

Menurut Hikmahanto, bila kerugian negara tidak "diniatkan" secara jahat karena tindakan maladministrasi, maka tidak seharusnya masuk dalam tindak pidana korupsi.

Hal tersebut juga berlaku untuk tindakan bisnis atau komersial. Ia menilai, bagi manajemen BUMN tidak adil bila tindakan korporat layaknya perusahaan swasta berakibat pada suatu kerugian lalu harus dituduh melakukan tindak

pidana korupsi.

Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai,kenaikan harga elpiji 12 kilogram yang diputuskan pemerintah merupakan tindakan yang tidak masuk akal.

Ia mengatakan, hal ini karena karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya.

Sementara itu, sebelumnya pemerintah sendiri yang mengumumkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 480 ribu orang periode Maret ke September 2013 akibat didera berbagai kenaikan harga.

"Kenaikan harga elpiji itu sangat tidak masuk akal," kata Harry, di Jakarta.

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, sebelumnya rakyat sudah menanggung beban berbagai

kenaikan harga. Ia merinci, harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik (TDL) sudah lebih dahulu naik yang disusul kenaikan harga barang. Menurut Harry, kenaikan harga elpiji tersebut juga bakal meningkatkan jumlah penduduk miskin baru.

Di sisi lain, kenaikan harga elpiji ini juga membuat pemerintah panik. Menurut Harry, hal ini membuat pemerintah semakin kehilangan wibawa.

Ia menyayangkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata tidak mendapatkan informasi yang valid sebelum kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kilogram itu dilakukan.

"Kenaikan elpiji di 2014 ini menambah beban. Masyarakat kelas menengah dan bawah akan menjadi korbannya. Pemerintah juga jadi tidak wibawa," ucapnya.

KPK POS

6

E D I S I 331 8 - 14 NOVEMBER 2014

NAD

POLITIK

Distara Aceh Timur Tinjau Lokasi Penanaman Kedelai ACEH TIMUR - Pihak Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distara) Kabupaten Aceh Timur (Atim) meninjau lokasi pertanaman kedelai di KecamatanRanto Peureulak, meliputi Desa Punti Payong dan Desa Paya Palas Dusun Tanjung Tani, Minggu (30/11).

Peninjauan dimaksudkan untuk menepis isu-isu miring terhadap keberadaan pertanaman kedelai yang merupakan bantuan dari Kementrian Sosial.

Kepala Distara Atim Sanusi didampingi Kasie Padi dan Palawija Barmawi mengatakan, peninjauan tersebut untuk menepis anggapan seolah-olah dinas menyelewengkan bantuan itu sehingga yang seharusnya diberikan dan diterima petani tidak sampai ke tangan yang bersangkutan.

"Di sana Anda akan melihat sejauh mana petani kedelai mengolah tanahnya mulai dari penyemaian hingga menjelang panen, kami tidak pernah menutup-nutupi keberadaan petani serta tanaman kedelai itu, makanya saya ajak awak media untuk meninjau langsung ke lokasi," ujarnya kepada wartawan.

Sementara Raswen, Ketua Kelompok Tani Lokasi Tani Dusun Tanjung Tani mengatakan, kelompok tani yang dipimpinnya beranggotakan 70 orang, di

mana secara keseluruhannya mengolah tanah untuk ditanami kacang kedelai yang merupakan bantuan dari pemerintah.

"Di desa atau dusun kami terdapat sekitar 80 hektar lahan yang siap ditanami kacang kedelai dan sekarang Anda bisa melihat dari mulai persemaian hingga akan panen," ujarnya kepada awak media.

Hal senada disampaikan Ngatimin, Ketua Kelompok Dondong Tani Desa Punti Payong, yang mengatakan di daerah tersebut terdapat sekitar 25 hektare lahan yang siap ditanami kedelai.

"Selama ini kami giat menanami kacang kedelai dengan anggota kelompok sekitar 60 orang.

Sejauh ini kami tidak mempunyai masalah, bahkan tanaman kedelai kami selalu berhasil dan mudah untuk dipasarkan bila sudah panen," tambahnya.

Sedangkan menyangkut keluhan atau kendala yang dihadapi di lapangan, dia mengaku tetap ada, namun dapat diminimalisir.

"Kalau berbicara kendala ya sudah pasti ada, seperti hama, alat-alat pertanian, maupun terpal untuk menutupi hasil panen bila musim hujan. Tapi itu semua Insya Allah bisa diatasi. Sedangkan menyangkut pemasaran tidak masalah, harga kedelai kami pasarkan Rp5.000 hingga Rp7.000/kg," paparnya.(BSO)

Pemko Langsa Memberikan Penghargaan kepada PNS yang Meninggal Dunia LANGSA - Dalam rangka memperingati HUT ke-43 Korpri, Pemerintah Kota Langsa memberikan plakat atau penghargaan kepada 11 PNS yang telah menjadi almarhum. Penghargaan diserahkan Walikota Usman Abdullah SE yang diterima keluarga almarhum.

Ke-11 almarhum dimaksud yakni Zulkifli Zainon diterima istrinya Fauziah, Ikhwan diterima istrinya Cut Zahara, Hadi Santoso diterima istrinya Edma Yuniawati, Muhammad Ibrahim diterima istrinya Nurul Aini, A Gani diterima istrinya Zulming Rahmi, Bukhari SpOG diterima

istrinya Suriana, Suriadi diterima istrinya Rina Apriyanti, Yusdianto diterima istrinya Yulia, Hasballah diterima istrinya Lastini, Ismail diterima istrinya Anita dan Ferdian Hendri diterima istrinya Sri Rahayu.

Pada kesempatan tersebut, walikota membacakan amanat tertulis Presiden Joko Widodo, yang antara lain menyampaikan bahwa sebagai organisasi yang mewadahi para PNS, Korpri telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang.(BSO)

DWP Aceh Timur Gelar Perlombaan Dalam Rangka HUT Dharma Wanita ACEH TIMUR - Dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-15 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dilaksanakan perlombaan dan pertandingan yang digelar oleh DWP Aceh Timur di Idi Sport Center, Jumat (27/11).

Ketua DWP Aceh Timur Novi Afrianty SE mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-15 DWP. Ada pun kegiatan yang digelar pertandingan tenis meja yang diikuti 24 unit DWP, menggambar dengan menutup mata khusus diikuti seluruh ketua unit DWP, serta nantinya masih ada perlombaan membaca ayat-ayat pendek Al Quran bagi anak-anak

serta senam bersama yang akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2014.

Pada pertandingan tenis meja, unit DWP Kantor Kementerian Agama meraih juara pertama, Dinas Pendidikan juara kedua dan Kecamatan Idi Rayeuk juara ketiga.

Sementara perlombaan menggambar dengan menutup mata juara pertama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, juara kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta juara ketiga Sekretariat DPRK. Penyerahan hadiah akan dilakukan pada hari puncak HUT ke15 DWP tanggal 7 Desember mendatang.(BSO)

Terganjal Izin, Incinerator RSUD Aceh Tamiang Digudangkan ACEH TAMIANG - Pengoprasian mesin incinerator di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang (Atam) dipertanyakan sejumlah kalangan. Pasalnya sudah setahun berjalan mesin yang berfungsi untuk memusnahkan limbah obat-obatan tersebut masih digudangkan karena terganjal izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Informasi diperoleh, pihak RSUD masih menggunakan cara manual untuk memusnahkan limbah obat-obatan. Hasil penelusuran wartawan beberapa hari lalu, pihak RSUD juga mengakui jika mesin incinerator senilai Rp1 miliar lebih itu belum dapat difungsikan.

"Betul kami belum gunakan mesin itu, karena masih ada izin yang harus diurus. Saat ini mesinnya kami simpan dalam gudang," kata Direktur RSUD Atam dr Lia Imelda.

Dikatakannya, baru-baru ini pihaknya sudah ke Jakarta menghadap Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurus izin.

Menurut Lia, seluruh rumah sa-

kit umum daerah di Provinsi Aceh juga belum mendapatkan izin penggunaan mesin tersebut.

"Insya Allah pertengahan 2015 RSUD Tamiang sudah mengantongi izin menggunakan incinerator tersebut," sambungnya.

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Tamiang Sayed Mahdi saat dihubungi mengatakan, alat insenerator dan ozon ada dipasang, namun dia sendiri tidak berani mengatakan alat tersebut berfungsi atau tidak.

Saat melakukan kunjungan ke lapangan, kata Sayed, alat tersebut sudah dicoba dan berfungsi dengan baik. Tapi digunakan atau tidak, dia belum tahu.

Terpisah Direktur Eksekutif KEMPRa Muhammad Nasir menyarankan, kalau memang IPAL-nya belum diurus harus segera diurus karena itu hal paling krusial.

Sedangkan aktivis lingkungan Sayed Zainal mengatakan, pengadaan incinerator terkesan siasia karena dalam jangka aktu lama tidak dimanfaatkan.(BSO)

Bupati Bireuen Bersama Anggota Dewan Hadiri Milad GAM

Walikota Langsa berbincang dengan ibu Surya, pemilik rumah tidak layak huni.

Walikota Langsa Tinjau Rumah tak Layak Huni Gampong Sungai Pauh Firdaus LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah meninjau rumah warga tidak layak huni yang derada di Gampong Sungai Pauh Firdaus dan pembangunan rumah dhuafa di Gampong Lhok Bani, Langsa Barat, Minggu (30/11).

Walikota mengatakan, peninjauan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terutama dalam hal tempat tinggal yang layak huni dan memenuhi standar lingkungan sehat.

Di Gampong Sungai Pauh Firdaus walikota meninjau rumah Surya Binti Abdulmanaf, janda beranak tiga yang seharihari bekerja sebagai buruh cuci. Bupati sudah memerintahkan Baitul Mal segera membangun satu unit rumah untuk wan-

ita itu di tanah pemerintah kawasan perumahan Lhok Bani.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRK Burhansyah yang ikut dalam kunjungan meminta keuchik proaktif mendata para dhuafa di gampongnya. Supaya program pemerintah memberdayakan masyarakat miskin tepat sasaran.(BSO)

BIREUEN – Bupati Ruslan Daud bersama Anggota DPRA dan DPRK Bireuen menghadiri Peringatan Milad ke-38 GAM di Lapangan Sepakbola Desa Cot Ijue, Peusangan, Bireuen, Kamis (4/12).

Anggota DPRA yang hadir yaitu Effendi Sulaiman, sedangkan dua anggota DPRK adalah Rusyidi Mukhtar dan Tgk H Rais Mustafa. Peringatan Milad GAM di Lapangan Bolakaki Cot Ijue dimulai dengan kumandang azan, doa dan zikir bersama, pelepasan balon yang diikatkan bendera merah dan santunan anak yatim.

Anggota DPRA Effendi yang juga politisi dari Partai Aceh tersebut mengharapkan, dengan peringatan Milad ke-38 GAM, Aceh akan lebih aman dan masyarakat harus sejahtera.

“Milad GAM perlu diperingati setiap tahun, agar masyarakat tidak melupakan sejarah, mari sama-sama kita menjaga perdamaian ini agar rakyat bisa sejahtera,” harap Effendi yang didampingi Sufri alias Boing Panglima KPA Daerah III Wilayah Batee Ileik.

Sementara Bupati Ruslan saat menghadiri milad mengatakan, peringatan Milad ke-38 GAM tahun ini juga momentum untuk melanjutkan perjuangan dan menjaga perdamaian serta dalam upaya terlaksanakannya MoU Helsinki secara menyeluruh, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Mari sama-sama kita menjaga perdamaian ini, agar masyarakat dapat hidup tenteram, damai dan sejahtera,” ajak Ruslan.

Peringatan Milad GAM ke-38 di Bireuen, juga diperingati di Desa Teupin Siron Gandapura, Kantor Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Bireuen, Desa Meunasah Blang Kota Juang, dan di Komplek Kubu Syuhada 44 Desa Lheu Simpang, Kecamatan Jeunieb Bireuen.(SI)

Pusat Plot Rp1,4 T untuk Bencana Aceh BANDA ACEH - Aceh akan menerima kucuran dana Rp1,4 triliun pada Tahun 2015 dari sumber APBN untuk rehab rekons kawasan-kawasan yang terimbas bencana banjir dan tanah longsor.

Ada tiga dinas yang akan mengelola dana tersebut, yaitu Bina Marga, Pengairan, dan Cipta Karya.

Informasi itu disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah kepada wartawan usai peringatan Hari Bakti Ke-69 Pekerjaan Umum di halaman Kantor Dinas Bina Marga Aceh, Rabu (3/12). “Ya, ada Rp1,4 triliun dana dari APBN

Tahun 2015 untuk rehab rekons daerah terkena bencana banjir dan tanah longsor,” kata Zaini.

Menurut Gubernur Aceh, untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor, pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan bantuan dana tunai melalui giro sebesar Rp200 juta/kabupaten.

Ada tujuh kabupaten yang telah melaporkan kondisi bencana banjir dan tanah longsor ke Pemerintah Aceh dan BNPB. “Selain dari pusat, Pemerin-

tah Aceh juga telah mengeluarkan dana tanggap darurat untuk Aceh Besar dan Aceh Jaya,” kata Gubernur Zaini Abdullah.

Dijelaskannya, bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Besar dan Aceh Jaya ditetapkan sebagai bencana provinsi. Sedangkan daerah lainnya berstatus bencana kabupaten.

Namun demikian, dalam pelaksanaan rehab rekons nantinya dilakukan secara proporsional.

Artinya, kalau dampaknya berat, maka anggarannya pun lebih besar.

Misalnya, kata Zaini, wilayah Aceh Singkil yang terkena banjir mencapai 60 persen lebih dengan tingkat kerusakan yang tergolong parah. Begitu juga Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Abdya, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, dan sejumlah wilayah lainnya.

Terkait penanganan lanjutan jalan nasional di pegunungan yang rusak dan putus akibat longsor, yaitu Gunung Kulu, Paro (Aceh Besar), dan Geurutee (Aceh Jaya), menurut Gubernur Zaini Abdullah sudah dilaporkan ke Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Pres-

iden, dan Presiden.

Untuk ruas jalan pegunungan tersebut, kata Zaini, program yang diusulkan ada dua. Pertama, untuk jalan Gunung Kulu dan Paro dibuat trase baru yang jaraknya menjadi 8 km atau lebih pendek dari yang ada sekarang 14 km.

Gambarnya sudah dibuat berdasarkan foto udara.

Berikutnya, untuk jalan Gunung Geurutee diusulkan pembangunan terowongan sepanjang 2,9 km sehingga bisa mengurangi panjang jalan dari yang ada sekarang 10 km.(SI)

Anggota DPRA: Pemerintah Harus Bekali Penambang LANGSA - Dua anggota DPRA, Bardan Sahidi dan Iskandar Usman Al-Farlaky, berharap Pemerintah Aceh dan Aceh Timur memberdayakan ribuan penambang yang mengelola sumur minyak tanah secara tradisional di kawasan tersebut, sehingga minyak yang mereka hasilkan bermutu dan aman digunakan.

Selain itu, Pertamina sebagai penyalur resmi minyak melalui agennya, yakni SPBU di berbagai daerah, hendaknya memperketat pengawasan karena banyak SPBU dan pedagang eceran bermain kotor dengan mengisikan BBM ke drum pada malam hari. Aneka minyak dari SPBU itu pun kemudian berpeluang dioplos dan dijual lagi.

Iskandar Usman menyatakan, lebih dari 2.000 jiwa warga di Aceh Timur yang menggantungkan hidupnya dari sumur minyak tersebut. “Pemerintah harus memberdayakan penambang tersebut agar menghasilkan min-

yak yang bermutu dengan cara yang tepat, sehingga aman bagi mereka sendiri maupun masyarakat luas,” kata politisi dari Partai Aceh ini merespons liputan eksklusif wartawan berjudul “Licinnya Pengoplos Mitan” yang dipublikasi Selasa (2/12). Hal yang sama dilakukan Bardan Sahidi, politisi PKS di DPRA yang lebih banyak membeberkan permainan kotor para pebisnis minyak di wilayah tengah dan tenggara Aceh.

Sebagaimana dilaporkan wartawan kemarin, pengelolaan ratusan sumur minyak di Aceh Timur telah mendatangkan sejumlah petaka karena ketidakpedulian pemerintah dan warga yang menambang minyak itu secara tradisional. Pertamina bahkan tidak berani menjamin bahwa minyak yang diolah secara tradisional itu benarbenar aman dipakai untuk beragam keperluan, baik minyak tanah, bensin, maupun solar. Selain itu, sudah tak terhitung pekerja di lokasi sumur yang menjadi korban ke-

bakaran tersulutnya api dari minyak oplosan.

Secara teknis, Iskandar Usman meminta pemerintah memfasilitasi mereka dengan membentuk koperasi.

“Kita minta pemerintah dan dinas terkait menyelamatkan para penambang, dengan memberi pemahaman kepada mereka, dan memfasilitasi mereka membuat wadah baik itu dalam bentuk koperasi maupun asosiasi penambangan minyak tradisional,” kata pria asal Aceh Timur ini.

Di sisi lain, pihaknya sangat tidak setuju jika pemerintah menutup sumur minyak yang dieksploitasi warga tersebut. Apalagi sebagian aktivitas tersebut sudah berlangsung turun-temurun.

Dia jelaskan, dalam setahun terakhir masyarakat yang selama ini tidak memiliki penghasilan tetap ikut mengadu nasib di sektor pertambangan tradisional tersebut. Yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan

dan pemberdayaan mereka.

Secara terpisah, Keuchik Gampong Pertamina, Zulkifli kepada wartawan mengatakan, aktivitas penambangan minyak di lokasi itu saat ini marak terjadi.

Diperkirakan ada ratusan titik sumur minyak yang digarap para panambang.

“Malah ada yang menambang beberapa meter dari jendela rumah warga. Soal keamanan tak lagi dihiraukan,” kata Zulkifli sembari menambahkan bahwa sudah saatnya pemerintah bertindak untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman petaka yang lebih buruk.

“Keberadaan sumur minyak ini juga potensi besar bagi roda ekonomi masyarakat, karena itu sudah saatnya pemerintah membina mereka,” ujar Zulkifli lagi.

Bardan Sahidi mengomentari, di wilayah tengah-tenggara Aceh, kondisinya lebih parah lagi. Pertamina sebagai penyalur resmi melalui agennya, yakni pemilik

SPBU di berbagai daerah, kebanyakan bermain kotor dengan pedagang eceran, yakni dengan mengisikan BBM ke drum pada malam hari. Berbagai minyak dari SPBU itu pun kemudian berpeluang dioplos dan dijual lagi.

Menurutnya, penyaluran minyak dengan legalisasi hinger ordonantie (HO) mejadi tameng dalam bisnis haram ini. “Di sisi lain, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemrintah pun, omong kosong belaka,” kata Bardan.

Di mata politisi PKS ini, bukan hanya Pertamina, tapi negara pun kalah melawan mafia minyak yang sudah menggurita. “Korbannya justru rakyat jelata, termasuk mereka yang terbakar akibat minyak oplosan itu,” kata Bardan yang sekaligus menginformasikan bahwa pada tingkat pengecer, premium di Gayo dijual mencapai Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per liter setelah kenaikan harga dua pekan lalu.(BSO)

WARGA KECEWA TAK SEMPAT SAMPAIKAN ASPIRASI

Pengusaha Bosnia Kunjungi Langsa dan Aceh Tamiang LANGSA - Wakil Gubenur Aceh Muzakir Manaf mendapingi dua pengusaha asal Bosnia melakukan kunjungan ke Gampong Telaga Tujoh di Pusong, Kecamatan Langsa Barat, Minggu (30/11).

Bersama wagub turut serta Walikota Langsa Usman Abdullah, Ketua DPRK Burhansyah, dan sejumlah kepala SKPD. Setibanya di Pusong sekitar pukul 09.45 WIB, rombongan langsung melihat bak penampungan air bersih, lalu melihat kondisi gampong tersebut.

Kemudian, tanpa mengadakan pertemuan dengan warga, rombongan yang hanya beberapa saat di Gampong Telaga Tujoh kembali ke Gampong Kuala Langsa KM 8, untuk meninjau taman wisata manggrove. Setelah dari sana rombongan melakukan

Wakil Gubenur Aceh Muzakir Manaf bersama investor asal Bosnia saat melakukan kunjungan ke Gampong Telaga Tujoh. kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang.

Kunjungan yang hanya beberapa saat itu menyisakan

kekecewaan warga Pusong.

Pasalnya, warga tidak berkesem-

patan menyampaikan aspirasi.

Sementara itu di Aceh Tamiang, Wagub Muzakir Manaf berkesempatan memberikan bantuan kepada 14 kepala keluarga korban kebakaran di Desa Upah, Kecamatan Karang Baru.

Wagub bersama dua pengusaha Bosnia Mubin Kubat dan Mensud Bisic serta didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang Iskandar Zulkarnaen, Ketua DPRK Rusman, Kepala BPBD Jalaluddin dan Kepala Dinas Sosial Ikhwanuddin menyerahkan bantuan berupa sembako, peralatan rumah tangga, perlengkapan shalat dan pakaian. Selain itu masingmasing kepala keluarga mendapat uang Rp5 juta.

Beda dengan di Pusong, di Karang Baru wagub sempat berdialog dengan warga korban kebakaran.(BSO)

KPK POS

7

E D I S I 331 8 - 14 NOVEMBER 2014

POLITIK

SUMUT NAD

Bupati Asahan Pimpin HUT ke 43 Korpri KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memimpin upacara nasional peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT Korpri) ke 43 tahun 2014 di Kabupaten Asahan, Senin (1/12), bertempat di Lapangan Hoky Kisaran.

Selain itu, Bupati Asahan juga menyerahkan puluhan kenderaan dinas, berupa kenderaan roda dua, roda empat dan becak sampah.

Di antaranya penyerahan dua unit ambulan puskesmas, tiga unit amrol bak sampah untuk distakot, satu unit mobil pus-

keswan untuk distanak, delapan unit betor sampah kepada distakot, 26 unit sepeda motor bagi UPT dinas pendapatan kecamatan, 25 unit sepeda motor bagi penyuluh pertanian, empat unit sepeda motor untuk dishutbun, dua unit sepeda motor untuk Satpol PP dan empat unit sepeda motor untuk dinas peternakan dan dinas pertanian.

Selain Bupati Asahan, hadir dalam acara wakil Bupati Asahan H Surya BSc, sekda, para asisten dan para SKPD, Wakil Ketua DPRD Asahan Winarni Supranengsih, FKPD dan ribuan PNS Asahan.(IN)

TP PKK Provsu Laksanakan Monitoring di Kabupaten Nias NIAS - Tim monitoring yang dipimpin Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara melaksanakan monitoring di Kabupaten Nias, Kamis (27/11), bertempat di Balai Serba Guna Desa Hiliduho Kabupaten Nias.

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Nias Marlina Ar Waruwu dalam sambutannya mengatakan, pada Bulan Juli 2014 yang lalu monitoring telah diawali dengan kunjungan supevisi yang dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara.

Dikatakan, tujuan monitoring kali ini untuk melihat secara langsung perkembangan kegiatan PKK di desa–desa yang telah ditetapkan sebagai desa terbaik di Tingkat Kabupaten dalam kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK – Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (HKG-PKK – BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK – Keluarga Berencana dan Kesehatan (HKG PKK – KB- Kesehatan) Kabupaten Nias Tahun 2014.

Dijelaskan, kegiatan yang telah mereka laksanakan selama Tahun 2014 (Januari-Nopember 2014) yakni melakukan pembinaan dan pembenahan desa terbaik 1 s/d 3 di tingkat kecamatan pada kegiatan HKG-PKK – BBGRM, melakukan pembinaan dan pembenahan desa terbaik 1 tingkat Kabupaten Nias yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias Nomor 411.4/ 202/K/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Penetapan Desa Juara Lomba dan Desa Binaan PKK

Dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (HKG PKK – BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK – KB- Kesehatan (HKG PKK – KB - Kes) Tingkat Kabupaten Nias TA 2014.

Selanjutnya, melakukan kegiatan pembinaan dan pembenahan di desa lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan wanita Menuju Keluarga Sejahtera (PT-P2WKSS) pada dua desa yakni Desa Fadoro Hunogoa dan Desa Lolofaoso Kecamatan Hiliserangkai dengan kegiatan pelatihan ketrampilan, penyuluhan oleh SKPD, dan pembinaan administrasi PKK, mengadakan kegiatan peringatan bulan balita ke 32 dan Bina Remaja/Pemuda tingkat Kabupaten Nias setiap tahun dengan kegiatan perlombaan–perlombaan untuk kategori anak balita, remaja, dan pemuda antara lain, Lomba Bercerita Cinta Tanah Air, Balita Mandiri, membuat alat permainan kreatif dan edukatif (APE), lomba pidato penyuluhan PHBS maupun PKDRT, dan lomba lainnya.

Kemudian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakonda) TP-PKK Kabupaten Nias bersama dengan TP-PKK Kecamatan dan SKPD terkait, menyelenggarakan kegiatan pelatihan LP3 – PKK setiap tahun, dan tahun ini akan dilaksanakan pada pertengahan Desember 2014, serta melaksanakan kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan kapasitas keanggotaan TP-PKK.(YAGI)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Dikukuhkan KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengkukuhkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan se-Kabupaten Asahan Periode 20142018, Selasa (2/12), di Aula Melati Pemerintah Kabupaten Asahan.

“Di sini camat diharapakan punya kecepatan pemikiran untuk mengambil kebijakan untuk melakukan pencegahan dini persoalan di tengah masyarakat. Sehingga persoalan yang timbul di

tengah masyarakat tidak berdampak besar,“ kata Bupati Asahan, sembari berharap FKDM dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya memberikan kenyaman kepada masyarakat dan mengucapkan selamat bertugas dengan baik.

Acara pengukuhan FKDM Kecamatan tersebut dirangkai dengan pemberian materi kepada seluruh anggota FKDM oleh pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).(IN)

Wako: MDGs Berantas Kemiskinan GUNUNGSITOLI - Pemerintah Kota Gunungsitoli melaksanakan rapat koordinasi tentang tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals - MDGs) di Kota Gunungsitoli, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli, Rabu (26/11) lalu.

Wakil Walikota Gunungsitoli Drs Aroni Zendrato dalam arahannya mengatakan MDGs adalah komitmen negara-negara yang disepakati oleh para pemimpin dunia melalui Sidang Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa pada Tahun 2000 untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Dan komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2015.

Menurut wako, MDGs secara garis besar terdiri dari delapan tujuan, yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kemtian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/ AIDS dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global.

Sedangkan di Indonesia, upaya pencapaian tujuan MDGs pada dasarnya telah diterjemahkan kedalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun

daerah. Pada Tahun 2010, upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs semakin didorong melalui intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang mengamanatkan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan termasuk pemerintah daerah untuk dan kewenangan masing-masing, agar melaksanakan program-program pembangunan yang meliputi, program-program pro kerakyatan, program-program yang berkeadilan, dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Milenium Development Goals - MDGs)," ujarnya.

"Selanjutnya, kondisi pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di Kota Gunungsitoli masih belum cukup menggembirakan dan tingginya angka kemiskinan di Kota Gunungsitoli merupakan salah satu indikator utama capaian target tujuan MDGs yang memerlukankerja keras kita," lanjutnya.

Bahkan, katanya, angka kemiskinan Kota Gunungsitoli pada Tahun 2012 sebesar 39.700 jiwa atau 30,84 persen dari 128.337 jiwa penduduk, angka ini merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota Se-Sumatera Utara.

Sedangkan dari sisi pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Gunungsitoli pada Tahun 2012 sebesar 72,61 persen atau peringkat ke-26 dari antara 33 kabupaten/ kota se-Sumatera Utara. (YAGI)

Ratusan warga Desa Kutambelin menduduki halaman Kantor DPRD Karo.

TOLAK PENGALIHFUNGSIAN MATA AIR

Ratusan Warga Desa Kutambelin Datangi DPRD Karo TANAH KARO - Ratusan warga yang terdiri dari kaum wanita dan laki-laki, Senin (1/12), mendatangi Gedung DPRD Karo di Jalan Veteran Kabanjahe. Kedatangan warga itu dengan menggunakan beberapa unit mobil serta membentangkan spanduk yang bertuliskan “Jangan Rampas Hak Kami, Air Itu Aset Kami". Tak lama berselang mereka tiba di halaman rumah rakyat itu, pihak DPRD Karo menerima 10 orang utusan dari warga yang keberatan.

Menurut Sudirman Ginting (54), petugas P3A Kecamatan Tiga Panah, didampingi Ketua LKMD Desa Kutambelin Wakil Ginting (43), Ketua Karang Taruna Desa Kutambelin Melki Sembiring Mliala (35), dan beberapa warga yang berhasil dikonfirmasi wartawan mengatakan, warga desa

tersebut sangat keberatan jika Mata Air Lau Ndapdap yang selama ini mengairi persawahan mereka dialihfungsikan.

Selain itu, sumber mata air tersebut juga sebagai kebutuhan hidup warga Desa Kutambelin termasuk Desa Guru Benua, Lau Simomo, dan Desa Singa. “Jika mata air tesebut diambil oleh pihak PDAM Tirta Malem Kabanjahe, kemungkinan besar persawahan warga akan mengalami kekeringan, dan para warga akan mati kelaparan karena tidak dapat lagi bercocok tanam seperti menanam padi,” ujarnya.

Menurut mereka saat ini pengerjaannya sedang dilaksanakan oleh pihak terkait, tetapi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada Camat Tiga Panah, kepala desa, tokoh masyarakat, dan

begitu juga warga. “Apakah pihak PDAM Tirta Malem ingin kami menderita akibat ulahnya, sedangkan mereka kekenyangan. Sebaiknya dipikirkan dulu sebelum bertindak. Kan masih banyak mata air yang dapat difungsikan tanpa mengganggu rakyat,” keluhnya.

Ditambahkannya, pada tanggal 20 April 1999 sudah pernah dibicarakan dan disepakati dengan surat tertulis bahwa mata air yang bersumber dari Lau Ndapdap, Lau Kite-kite dan Lau Tungkil telah dibuat surat perjanjian bersama dengan warga Desa Kutambelin dan ditandatangani oleh Natangsa Sukatendel yang saat itu Ketua DPRD Karo. Di surat perjanjian itu juga, Drs Antony Sembiring selaku Dirut PDAM Tirta Malem Kabanjahe, Minaris Tambunan ST mewakili Kepala Cabang Dinas PU

Pengairan Tiga Panah, Dinasti Sitepu (Camat Tiga Panah), Jendalit Ginting (Kades Desa Kutambelin) serta Muliana Ginting (LKMD), dan lainnya turut serta membubuhkan tanda tangan.

Di dalam surat pernyataan kesepakatan itu diterangkan, bahwa air yang mengairi irigasi persawahan Desa Kutambelin yang bersumber dari ketiga mata air tersebut harus diutamakan terlebih dahulu untuk mengairi areal persawahan Desa Kutambelin.

Setelah kebutuhan dapat dipenuhi maka sisanya sebagian dialirkan untuk kebutuhan air minum untuk warga Kota Kabanjahe melalui PDAM Tirta Malem. Tetapi sekarang, surat tersebut diabaikan pihak PDAM Tirta Malem.

Sementara Camat Tiga Panah Amon Pinem SPd, mengatakan

adanya pengerjaan pemasangan pipa untuk pengaliran air bersih yang bersumber dari mata air Lau Ndapdap itu, sama sekali tidak ada pemberitahuan.

Namun pertemuan warga dengan pihak pimpinan DPRD Karo belum juga membuahkan hasil, sebab Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti tidak berada di tempat. Menurut Thomas Ginting Suka dan beberapa anggota DPRD saat menemui warga mengatakan, bahwa ketua sedang berada di Medan karena ada rapat dengan gubernur. “Permasalahan tersebut telah diambil kesimpulan agar nantinya dilakukan rapat dengar pendapat,” ujarnya.

Mendengar jawaban tersebut para warga pun langsung membubarkan diri dan kembali ke Desa Kutambelin.(SM)

Ketua PN Gunungsitoli Sumpah Pimpinan DPRD Nias NIAS - Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamozaro Waruwu SH MH mengambil sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Nias masa jabatan 20142019 berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Nias, Senin (24/11), dengan acara tunggal Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Nias.

Dalam sambutannya, Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada semua.

"Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Nias dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Nias masa jabatan 2014-2019 yang telah diresmikan pengangkatannya oleh Gubernur Sumatera Utara melalui surat Keputusan Nomor 188.44/1009/ KPTS/tahun 2014 tanggal 20 November 2014," katanya.

Dikatakan, dalam konteks otonomi daerah dewasa ini, eksistensi lembaga DPRD mutlak dibutuhkan dan diperhitungkan, mengingat DPRD selain merupakan representasi rakyat, juga merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam kaitan dengan itu, maka keberadaan pimpinan DPRD menjadi sangat penting dan strategis, sebab dalam hubungan

Ketua PN Gunungsitoli Khamozaro Waruwu SH MH mengambil sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Nias masa jabatan 2014-2019. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara lembaga DPRD itu sendiri dengan pemerintah daerah.

Bupati Nias menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan

DPRD Kabupaten Nias masa jabatan 2014-2019 yang baru saja mengucapkan janji sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Nias.

"Masing-masing kepada Saudara Yaredi Laoli SPd yang berasal dari Partai Demokrat sebagai ketua DPRD, Wakil Ketua Alfrin

Zebua dari Partai Golongan Karya, Yuliaus Lase SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias," katanya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati Nias atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Nias menyambut baik kehadiran dan keberadaan pimpinan DPRD Kabupaten Nias, seraya mengajak untuk senantiasa mengedepankan kebersamaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2011-2016.(YAGI)

DIDUGA “TERSANDUNG” BERBAGAI KASUS

285 Pelajar Tebingtinggi Terima Akta Lahiran Gratis TEBING TINGGI - Sebanyak 285 pelajar SD Kota Tebingtinggi menerima akte kelahiran gratis dari Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil yang diserahkan Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi Kadis Dukcapil M Dimiyathi SSos MTP di Gedug Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo, Selasa (2/12).

Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Dimiyathi, menyampaikan pemberian akta kelahiran gratis kepada pelajar SD se Kota Tebingtinggi untuk mempercepat pemenuhan hakhak keperdataan anak.

"Pelayanan pendaftaran akta kelahiran gratis kepada pelajar SD ini dilakukan melalui

Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi Kadis Dukcapil M Dimiyathi SSos MTP menyerahkan akta kelahiran gratis kepada 285 pelajar SD di kota itu. pelayanan keliling petugas ke seluruh SD se-Kota Tebingtinggi yang dilaksanakan

24 Februari hingga 9 April 2014. Sedangkan jumlah akta kelahiran yang digratiskan 285

orang yang berasal dari 63 sekolah dari 123 SD yang ada di kota Tebingtinggi," paparnya.

Walikota Tebingtinggi di hadapan ratusan pelajar yang menerima akta keahiran gratis, menjelaskan akta kelahiran merupakan catatan otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.

Pada awalnya, lanjut walikota, akta kelahiran hanyalah sebuah catatan administratif. Akan tetapi pada saat ini dan ke depan, akta kelahiran menjadi sangat penting, karena data yang ada dalam akta kelahiran dapat

digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak yang telah memiliki hak keperdataan, meliputi hak waris, kelanjutan pendidikan, klaim asuransi dan pengurusan hal-hal administratif lainnya sperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM, pengurusan perkawinan, perizinan dan mengurus beasiswa.

"Dengan diterbitkanya akta kelahiran bagi seorang anak, berarti anak tersebut telah terdata dan dicatat keberadaannya oleh Negara," terang Umar Zunaidi sembari mengucapkan terima kasih kepada para guru yang turut mendampingi siswa-siswinya untuk menerima akta kelahiran gratis yang diberikan oleh pemerintah kota tersebut.(RS)

KPK POS

13

E D I S I 331 8 - 14 NOVEMBER 2014

Suara KPK Menteri Andrinof Ngaku Hartanya Tak Sampai Rp10 Miliar

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Telusuri Rekam Jejak Calon Dirjen Pajak JAKARTA- Deputi Pemberantasan KPK, Johan Budi mengaku, pihaknya diikutsertakan oleh panitia lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan.

"Kita diajak untuk mentracking rekam jejak para peserta lelang pajak," jelas Johan saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (5/12).

Johan menambahkan, pihaknya tidak hanya menelusuri para calon pimpinan lembaga penerima keuangan negara tersebut.

Tetapi, para peserta yang akan menduduki jabatan eselon satu di Dirjen Pajak juga ikut ditelusur. "Tidak hanya jabatan dirjen saja tetapi jabatan-jabatan lain yang setara eselon satu juga kita telusuri rekam jejaknya," jelas Johan.

Namun, terkait dengan adanya peserta yang memiliki rekening gendut. Johan mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Karena masih dalam proses tracking," tuturnya.

Main-main Sementara itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi menganggap lelang jabatan Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan hanyalah main-main.

Sebab, Uchok menilai sampai saat ini posisi pimpinan lembaga penerimaan keuangan negara tersebut hanya berkutat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Padahal, tidak ada salahnya untuk mengambil non PNS untuk mengisi jabatan tersebut.

"Lelang jabatan Dirjen Pajak ini main-main karena pesertanya pegawai negeri semua. Harusnya kalangan profesional atau non PNS juga diikutsertakan," kata Uchok saat ditemui wartawan, Jakarta, Kamis (4/12).

Uchok juga menilai, dari sebelas peserta calon Dirjen Pajak itu juga diduga memiliki rekening gendut sehingga kredibilitasnya sangat diragukan. Sebab, jika oknum pemilik rekening gendut itu terpilih menjadi Dirjen Pajak maka kinerjanya justru menjadi pelindung bagi perusahaan pengemplang pajak. "Kalau terpilih bisa menyelamatkan orangorang tertentu yang tidak membayar pajak," tegasnya.

Lebih lanjut Uchok mengatakan, agar tidak dianggap proses seleksi tersebut main-main maka harus orang-orang yang memiliki moral dan integritas baik. Sehingga target penerimaan pajak bisa tercapai. Selain itu panitia seleksi juga harus memberikan tawaran dalam pencapaian target pajak.

Seperti diketahui, lelang jabatan Dirjen Pajak sudah masuk tahap kedua. Dari 28 nama kandidat terdapat sebelas nama yang lolos untuk seleksi tahap selanjutnya. Diantaranya, Catur Rini Widosari, Dadang Suwarna, Muhammad Haniv, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol. Selanjutnya, Puspita Wulandari, Rida Handanu, Sigit Priadi Pramudito, Suryo Utomo, Edi Slamet Irianto, Ken Dwijugiasteadi dan Wahju Karya Tumakaka.(SNC)

Personel polisi berjaga tak jauh dari anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasukkan barang bukti usai melakukan penggeledahan pada rumah Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron di Jalan Kupang Jaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/12) dini hari. Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan selama dua periode tersebut ditangkap dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

KPK Cegah Tersangka Korupsi Alkes ke Luar Negeri JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

Dua tersangka itu, yakni Direktur PT Mahkota Negara, Marisi

Matondang dan pejabat pembuat komitmen pada proyek tersebut

Made Meregawa. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"KPK telah mencegah dengan mengirimkan surat cegah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama MRS (Marisi Matondang),” ujar Juru Bicara

KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (5/12).

Johan mengatakan, pencegahan itu untuk memudahkan penyidik KPK memeriksa keduanya. "Jadi keduanya tidak sedang berada di luar negeri jika KPK membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu," tandasnya.(OKZ)

KPK Ngaku Masih Kembangkan Kasus Century Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengikuti uji kelayakan Calon Pimpinan KPK bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12). Dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

KPK: Pak Pandu Bermaksud Jelaskan Prestasi Kami JAKARTA- Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja tidak bermaksud menyebutkan bahwa mantan Wakil Presiden Boediono sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik.

"Karena yang dimaksudkan pak Pandu adalah prestasi KPK yang sudah berani bertindak dengan menghiraukan sekat-sekat kekuasaan. Contohnya, Ketua MK ditangkap tangan, Menteri dan Kepala BPK yang merupakan pejabat tinggi negara ditetapkan tersangka," jelas Johan saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/12).

Untuk itulah, Johan menegaskan, bahwa pihaknya belum menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu sebagai tersangka.

"Karena, untuk kasus Bank Century KPK masih menunggu putusan banding terdakwa Budi Mulya," jelasnya.

Seperti diketahui, saat mengisi acara di Pekanbaru, Adnan menyebutkan bahwa mantan Wakil Presiden Boediono sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Bank Century.

"Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun, kasus semuanya 435. Ada menteri, gubernur, bupati/wali kota, diplomat. Terakhir kita sudah mentersangka-kan mantan Wakil Presiden, Boediono. Kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tinggi negara," kata Adnan.

Namun, hal itu dibantah oleh dua pimpinan KPK lainnya.

Seperti, Bambang Widjojanto (BW) yang menegaskan bahwa pihaknya belum mengelar ekspos kasus atas nama Boediono. (SNC)

JAKARTA - KPK mengatakan masih mengembangkan kasus dugaan korupsi Bank Century.

Dalam kasus ini, KPK sudah menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, kasus Bank Century menunggu putusan Budi Mulya berkekuatan hukum tetap. Budi sudah divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair lima bulan kurungan.

"Masih menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap," kata Johan saat dikonfirmasi, Jumat (5/12).

Kendati demikian, Johan mengatakan kasus yang merugikan negara hingga Rp7 triliun lebih ini

belum memiliki perkembangan terbaru. "Belum ada perkembangan," kata Johan yang juga menjabat sebagai Deputi Pencegahan ini.

Budi dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Korupsi Diklat Sorong Sementara itu, KPK memanggil direktur beberapa perusahaan terkait kasus dugaan korupsi proyek Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua tahun anggaran 2011.

Mereka adalah Direktur Plammeka Jaya Asri Teddy Ngadingun.

Kemudian Direktur Utama Dinamika Nuansa Terpadu Irwan Setiadhi dan Jeany Irawati Hadi, Direktur PT Dinamika Bagus Sentosa. Ketiganya dipanggil untuk tersangka Budi Rahmat Kurniawan.

"Mereka diperiksa sebagai saksi dari tersangka BRK (Budi Rahmat

Kurniawan)," ujar Kepala Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat di konfirmasi, Jumat (5/12).

Seperti diketahui, Budi diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenangan dalam proyek Diklat Pelayaran Kemenhub Sorong itu.

Akibat penyalahgunaan wewenang oleh Budi itu, negara dirugikan sampai puluhan miliar rupiah.

Akibat perbuatannya, Budi dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.(SNC)

Implementasi Kurikulum 2013, menurut Anies, secara bertahap dan terbatas telah dilakukan pada Tahun Pelajaran 2013/2014 di 6.221 sekolah di 295 kabupaten/ kota seluruh Indonesia.

Hanya sekolah- sekolah inilah yang diwajibkan menjalankan kurikulum tersebut sebagai tempat untuk memperbaiki dan mengembangkan Kurikulum 2013 ini.

Ia juga menyampaikan selain sekolah tersebut, sekolah yang baru menerapkan satu semester Kurikulum 2013 akan tetap menggunakan Kurikulum 2006 sampai mereka benar-benar siap menerapkan Kurikulum 2013.

Datangi KPK, Nusron Wahid Belum Serahkan LHKPN

"Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006," katanya.

Kemdikbud, menurut dia, mengambil keputusan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 karena beberapa hal, antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan Kepala Sekolah.

"Penghentian ini dilandasi antara lain karena masih ada masalah dalam kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan Kepala Sekolah yang belum merata. Pada

saatnya sekolah-sekolah ini akan menerapkan Kurikulum 2013, bergantung pada kesiapan," ujar Anies.

Ia mengatakan kurikulum pendidikan nasional memang harus terus-menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum ini demi kebaikan semua elemen dalam ekosistem pendidikan terutama peserta didik.

"Tidak ada niat untuk menjadikan salah satu elemen pendidikan menjadi percobaan apalagi siswa yang menjadi tiang utama masa depan Bangsa," kata Anies.(ANT)

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Hal itu diakui Nusron setelah keluar dari Gedung KPK. Nusron datang ke KPK untuk membahas tentang pencegahan korupsi di lembaga yang dipimpinya serta perlindungan terhadap TKI. "Belum (serahkan LHKPN).

Bukan, bukan laporan harta kekayaan," ujar Nusron Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (05/ 12).

Mantan politikus Partai Golkar itu pun berjanji akan menyerahkan LHKPN kepada KPK. "Iya nanti lapor, sekarang belum," tutur Nusron.

Dia membantah telat menyerahkan LHKPN. Dia mmerasa baru seminggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) "Lho enggak telat dong, saya dilantik baru kapan? baru seminggu kan. Kalau yang lain itu kan sudah sebulan lebih," pungkasnya.(IN)

Menurut Max Darmawan, Kasubdit Banding dan Gugatan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, PGM mengajukan banding karena menolak dikatakan kurang bayar pajak. PT Gunung Melayu mengajukan keberatan terhadap kurang bayar dan pemberian sanksi atas kurang bayar pajak tersebut. Keberatan diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sejumlah total 8 SKPKB untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 dan PPh Badan untuk periode 2002-2005.

"Mereka minta menjadi nihil, tidak ada kurang bayar," kata Max. Dengan keluarnya putusan majelis hakim,Max memastikan pihak DJP akan segera melakukan eksekusi terhadap PGM. Ia menuturkan,hingga saat ini PGM telah menunjukan itikad baik dengan membayarkan setidaknya setengah dari pokok utang pajaknya. Berdasarkan hal itu, Max yakin DJP tak perlu sampai melakukan upaya paksa.

“Untuk bisa mengajukan banding setidaknya mereka harus ikut ketentuan membayar minimal setengah dari nilai tunggakan. Ini sudah jadi itikad

baik mereka mau menyelesaikan perkara. Oleh karena itu saya yakin mereka akan terus kooperatif sehingga kita tidak perlu melakukan upaya paksa,” ujar Max. Di sisi lain, Max mengakui PGM masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Mereka memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mengajukan peninjauan kembali ke MA. Namun dalam waktu yang sama, Max menegaskan DJP tetap akan melakukan eksekusi. “Peluang PK tak menunda pelaksanaan eksekusi,” tandasnya.(net)

Mendikbud Hentikan Pelaksanaan Kurikulum 2013 JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia sehingga setiap sekolah menjalankan kembali Kurikulum 2006.

"Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolahsekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir," kata Mendikbud Anies Baswedan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat (5/12).

JAKARTA - KPK akan melakukan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

"Nanti, nanti, diverifikasi dulu (LHKPN Andrinof). Nanti diumumkan secara terbuka," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Di waktu dan tempat yang sama usai menyerahkan LHKPN, Andrinof Chaniago mengaku hartanya tidak mencapai Rp10 miliar.

Namun, dia pun enggan memberikan informasi berapa jumlah harta kekayaannya.

"Enggak, enggak sampai segitu ketinggian. Ini dapat surat kalau sudah menyerahkan (LHKPN)," pungkas Andrinof.

Menlu Sambangi KPK Setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Andrinof Chaniago kini giliran Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Marsudi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan mengenakan kemeja putih dibalut syal biru muda motif bunga, Retno tiba di Gedung KPK pukul 14.10 WIB. Didampingi dua orang ajudannya, Retno bergegas masuk ke Gedung KPK setelah turun dari mobil Toyota Crown Royal Saloon warna hitam berpelat B 1196 RFS. Retno hanya tersenyum menanggapi sapaan media.

Kurang lebih setengah jam Retno serahkan LHKPN ke KPK. Dia keluar gedung lembaga pemberantasan KPK sekira pukul 14.38 WIB. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu mengatakan sudah beberapa kali menyerahkan KHKPN ke KPK. "Ini bukan yang pertama kali saya melaporkan karena yang terakhir saya melaporkan pada 19 September tahun ini dalam kapasitas saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Belanda," ungkap Retno.(OKZ)

KALAH BANDING

Anak Usaha Asian Agri Segera Dieksekusi JAKARTA- Pengadilan pajak memutuskan PT Gunung Melayu (PGM), anak perusahaan Asian Agri Group, untuk membayar kekurangan pajaknya senilai Rp204 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari kewajiban PGM dengan nilai pajak sebesar Rp115,9 miliar. Sedangkan sisanya, sekitar Rp88,1 miliar merupakan sanksi yang diberikan sebagai ganjaran kurang bayar.

“Keberatan pemohon banding ditolak,” kata Ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus kurang bayar pajak PGM, Suwartono Siswodarsono, saat membacakan vonis PGM di

Jakarta, Jumat (5/12).

Dalam memutuskan perkara PGM itu, majelis hakim yang beranggotakan Sunarto dan Haposan Lumban Gaol itu menjadikan vonis Suwir Laut sebagai dasar pertimbangan.

Menurut majelis, putusan MA No. 2239.k/pidsus/2012 tanggal 18 desember 2012 merupakan bukti yang sempurna bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memutus keberatan yang diajukan PGM. Berdasarkan amar putusan MA dalam kasus Suwir Laut, 14 korporasi yang merupakan anak perusahaan Asian Agri Group,

termasuk PGM, adalah pihak yang dikenakan pertanggungjawaban pidana dan sanksi. Majelis hakim setuju dengan putusan MA bahwa perbuatan Suwir Laut dianggap mewakili kepentingan korporasi tersebut. “Tindakan Suwir Laut dianggap menguntungkan korporasi dan merugikan negara dan perkonomian negara,” kata Suwartono.

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) memang mengatur bahwa DJP wajib memberikeputusan terkait keberatan yang diajukan wajib

pajak. Keputusan itu harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat diterima. Majelis hakim berpendapat, sebagai lembaga pemutus atau dalam hal ini berfungsi sebagai peradilan seharusnya keputusannya adalah tidak dapat diterima atau N.O. “Atau tidak dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 4 UU KUP karena dianggap bukan surat keberatan.

Tetapi ternyata putusannya adalah menolak. Makanya,surat keputusan itu memenuhi syarat sebagai surat yang bisa diajukan banding,” ujar Suwartono.

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

Wabup Serahkan 100 Izin Pangkalan LPG 3 Kilogram KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc didampingi Ketua Komisi B DPRD Asahan dan Pertamina secara langsung menyerahkan seratus lebih izin pangkalan gas LPG 3 kilogram, Jumat (28/11), bertempat di Aula Gedung Badan Pengelolaan Perizinan Asahan.

Dengan diterbitkannya izin pangkalan oleh Pemkab Asahan, maka pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kilogram akan lebih dapat dioptimalkan. Maka itu diharapkan kepada seluruh pangkalan untuk secara tertib menjual gas LPG 3 kilogram dengan masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaa Perizinan dan Penanaman Modal Asahan Nazaruddin menjelaskan bahwa penyerahan izin pangkalan gas LPG 3 kilogram tersebut sebanyak seratus lebih yang tersebar di 25 kecamatan di Asahan dan ada puluhan izin pangkalan lagi yang masih terus diproses. Pangkalan yang menerima izin nantinya akan mendapat SIUP, HO dan keterangan izin usaha LPG 3 kilogram.

Dalam penyerahan izin tersebut hadir, Ketua Komisi B DPRD Asahan Syahrial dan anggota Irwansyah Siagian, pihak Pertamina dan pihak Hiswana Migas, serta Asisten II Pemkab Asahan.(IN)

Bupati Asahan Terima Kunjungan Reses Anggota DPRDSU KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc menerima sembilan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) V dalam agenda reses ke Kabupaten Asahan, Rabu (26/11), di Aula Melati Pemkab Asahan.

Selain itu ada anggota DPRD Sumut Zahir mempertanyakan tentang setatus pengalihan aset Universitas Asahan (UNA), terkait dengan infrastruktur, Bustami HS dan Sri Kumala juga mempertanyakan tentang kondisi jalan di Sei Kepayanga dan Buntu Pane dan Helmiati mempertanyakan tentang bantuan koperasi.

Dari sejumlah aspirasi yang disampikan oleh wakil rakyat tersebut Bupati Asahan bersama Wakil Bupati Asahan langsung menjawab satu persatu persoalan yang disampaikan. Termasuk persoalan penertiban para pedagang di Air Joman yang sebelumnya telah ditertibkan.

Dari kesembilan anggota DPRD Sumut tersebut adalah Muslim Simbolon (PAN), Mustofawiyah (Demokrat), Syamsul Qodri Marpaung (PKS), Syamsul Bahri Batu Bara (Golkar), Zahri (PDI-P), Helmiati (Golkar), Sri Kumala (Gerindra), Eben Ezer Sitorus (Hanura), dan Bustami (PPP).(IN)

Kampanye Sanitasi Bersama YCCP-INDII

SAIIG Australian Aid Gelar Pelatihan Jurnalistik TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Asisten Pemerintahan Agus Salim Purba mengatakan, program berbasis sanitasi yang dilakukan pihak SAIIG Australian Aid dengan Indonesia Infrastructure Initiative (INDII) yang merupakan hibah kepada Pemko Tebingtinggi merupakan upaya untuk membuat Kota Tebingtinggi bersih dari limbah sampah rumah tangga dan kotoran manusia.

"Program bantuan ini sangat membantu pemerintah kota karena langsung menyentuh kepada masyarakat yang tinggal di pemukiman perkotaan dengan jumlah rumah sasaran padat," jelasnya ketika membuka kegiatan Workshop Jurnalis Kampanye Sanitasi bersama YCCP-INDII di Ruang Data I Pemko Tebingtinggi Jalan Sutomo, Selasa (2/12).

Salah seorang narasumber dari INDII, Nur Fadrina Mourbas, menjelaskan, tujuan program hibah untuk meningkatkan investasi pemda di sektor air minum dan sanitasi, meningkatkan komitmen pemda pada sektor sanitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan sanitasi, peningkatan publik layanan sanitasi terbaik dan memperbaiki lingkungan kesehatan.

"Kami berharap jurnalis bisa bekerjasama untuk mengkampanyekan program sanitasi kepada masyarakat umum, karena perilaku masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, apa arti sanitasi bagi kesehatan masyarakat," paparnya.

Untuk proses hibah ini, kata Nur Fadrina Mourbas, yaitu melalui Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia dan langsung ke pemerintah daerah melalui Bappenas. Untuk hibah tahap I telah disalurkan oleh SAIIG Australian Aid Government kepada Pemerintah Indonesia di delapan kabupaten kota Tahun 2010-2011, yaitu "water hibah" sebesar A$22 juta, "wastewater hibah" sebesar A$3 juta, "Infrastructure Enhancement Grant for Sanitasion" sebesar A$6 juta.

Untuk tahap II Tahun 2012-2015, yaitu "water hibah" sebesar A$90 juta, "sanitation hibah" sebesar A$5 juta, SAIIG sebesar A$40 juta, "city sewerage" sebesar A$45 juta, dan "comunity water supply" sebesar A$25 juta.

"Komitmen Pemerintah RI dalam hal MDGs Tahun 2015 dengan capaian 68,87 persen akses aman air minum dan 62,41 persen dalam layanan sanitasi," jelasnya. (RS)

SUMUT

DPRD Tanjung Balai: Ganti Kadishubkominfo!

TANJUNG BALAI - Isu mutasi beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai santer beredar bakal segera dilakukan Wali Kota Dr H Thamrin Munthe MHum dalam waktu dekat ini.

Terkait hal itulah, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Balai Ir Rusnaldi Dharma di gedung dewan, Rabu (3/11), meminta agar wali kota jangan sampai lupa. untuk mengganti Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kota Tanjung Balai Jamiluddin Marpaung SAg MA karena kinerjanya sama sekali tidak ada menunjukkan peningkatan kualitas.

“Koreksi dewan terhadap beberapa hal tak pernah diindahkan. Seperti keberadaan terminal-terminal liar yang semakin marak di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, bebas masuknya truk-truk bertonase besar yang mengangkut material proyek-proyek Bina Marga Propsu di daerah Sei Kepayang Kabupaten Asahan ke daerah inti kota, mudahnya yang bersangkutan menerbitkan rekomendasi pendirian menara atau tower seluler yang berimbas pada terjadinya gejolak di masyarakat sekitar yang menolak pembangunan tower tersebut hingga penerimaan pegawai honorer di SKPD itu yang tidak transparan dan tidak ada payung hukumnya,” papar Rusnaldi panjang lebar.

Padahal, lanjutnya, koreksi yang mereka lakukan bukan asbun karena sebelumnya sudah melakukan peninjauan ke lapangan baik secara resmi

maupun melakukan investigasi dengan melibatkan sejumlah wartawan dan aktifis LSM. Menurut politisi Partai Hanura ini, imbas dari semua itu, DPRD Kota Tanjung Balai sudah menerima keluhan dan pengaduan serta informasi dari masyarakat dan beberapa LSM. "Semisal pihak Dishubkominfo ada menerima upeti dari pengusaha bus angkutan umum yang membuat terminal liar itu, setoran dari kontraktor asal Medan yang armada truk pengangkut materialnya melintasi inti kota Jalan Jenderal Sudirman pada siang hari menuju Kecamatan Sei Kepayang dan dugaan sogok-menyogok dalam penerimaan puluhan pegawai honorer tersebut.

Salah satu buktinya, terminal-terminal liar itu tidak pernah ditertibkan meskipun jelas-jelas menyalahi peraturan dan merugikan pemko karena berkurangnya pemasukan dari PAD akibat tidak difungsikannya Terimal Batu 7,” tegasnya.

Menurut Rusnaldi, andaikan saja wali kota sampai lupa mengganti kadishubkominfo, maka wajar bila DPRD Kota Tanjung Balai menganggap bahwa wali kota ikut dalam "permainan" yang dilakonkan Kadishubkominfo

Ir Rusnaldi Dharma dan kroni-kroninya itu. “Kita harapkan dengan digantinya kadishubkominfo nanti, akan ada perbaikan terhadap masa depan pertransportasian di Kota Tanjung Balai. Adanya transparansi dan taat aturan dalam hal kebijakan penerimaan pegawai honorer serta berjalannya pengawasan di jalan inti kota yang hancur akibat masuknya truk bertonase besar yang tak sesuai dengan kekuatan dan kemampuan jalan it,” kata Rusnaldi.

Dia juga berharap ke depannya nanti, Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang disetorkan dishubkominfo bisa lebih transparan dan lebih maksimal dengan catatan kadis yang baru nanti jangan sampai mengulangi "penyakit" yang selama ini ditunjukkan oleh Jamiluddin Marpaung.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, kinerja Dishubkominfo Kota Tanjung Balai mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya, petugas-petugasnya di lapangan terkesan "main mata" dalam melakukan penertiban terminal-terminal

Bupati: Perhatikan Persoalan Ibu Hamil

Terdapat 3.500 Warga Pemilik RTLH di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bahwa di Kota Tebingtinggi terdata sebanyak 3.500 kepala keluarga (KK) warga yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).

“Dari 3.500 warga pemilik RTLH itu, baru terbantu 558 rumah layak huni dari Kemenpera sebanyak 378 unit dan APBD Pemko Tebingtinggi untuk Tahun 2014 ini sebanyak 150 unit,” terang Umar Zunaidi Hasibuan ketika menyerahkan rumah layak huni dari Kemenpera realisasi seratus persen di Lingkungan IV Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Senin sore (1/12).

Menurutnya, saat ini warga Kota Tebingtinggi yang belum memiliki rumah layak huni harus bersabar, Pemko Tebingtinggi setiap tahunnya akan mengusahakan perbaikan rumah warga yang dananya bisa bersumber dari pusat dan APBD Kota Tebingtinggi. ”Tahun ini kita mendapat bantuan 528 rumah layak huni yang sudah terselesaikan. Dalam setiap tahunnya akan diusahakan seperti itu,” bilang Umar.

Untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut, warga

SERAHK AN - Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menyerahkan rumah layak huni di SERAHKAN Lingkungan IV Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. harus memiliki surat sertifikat tanah atas nama pemohon, warga kurang mampu dan kondisi rumah pakai atap, dinding tepas dan lantai tanah.

Sementara itu, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja H Syaiful Fahri SP mengatakan, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang diterima dari Kemenpera di Kota Tebingtinggi Tahun 2014 sebanyak 378 unit, namun 14 unit batal terealisasi

liar dan truk-truk besar yang masuk daerah larangan di nti kota seperti Jalan Jenderal Sudirman. Akibatnya bisa dipastikan bahwa kondisi jalan kota itu hancur karena dilalui truk-truk pengangkut material proyek bertonase besar. Truk-truk itu sengaja dibiarkan lepas oleh oknum petugas dishubkominfo yang berada di pos pemeriksaan batas kota, disinyalir karena sudah adanya upeti dari kontraktor-kontraktor pelaksana proyek di daerah Sei Kepayang itu kepada oknum Kadis. (HER)

dengan alasan mengundurkan diri, sudah mendapat bantuan fasilitasi pembangunan RTLH dari APBD Pemko Tebingtinggi, pindah alamat dan mendapat sakit jiwa (gila) di mana keluarga tidak mengurusnya.

“Bantuan bahan-bahan senilai Rp7,5 juta ini sudah terealisasi seratus persen yang penyalurannya melalui BRI atas nama penerima RTLH,” jelasnya. (RS)

KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 50 Tahun 2014. Kegiatan dipusatkan di sekolah MTS Alwasliyah Jalan MH Yamin Kisaran Pangka Titi, Rabu (26/11).

Selanjutnya peluncuran SMS Bunda ditandai dengan pemukulan gong oleh bupati didampingi wakil Bupati Asahan dan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan dilanjutkan dengan penetapan duta SMS Bunda kepada Ketua PKK Asahanyang dilakukan oleh Bupati Asahan.

Bupati Asahan dalam sambutanya mengatakan bahwa persoalan melahirkan memiliki resiko yang cukup besar, bila persoalan melahirkan tersebut tidak diperhatikan dengan baik. Maka itu mari kita perhatikan dengan baik persoalan ibu hamil dan anak dengan mengikuti program SMS bunda, para ibu hamil cukup berteman dengan program info tepat bunda sehat atau SMS Bunda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Asahan dr Herwanto menjelaskan bahwa kegiatan HKN ke 50 ini untuk memberikan motivasi kepada seluruh petugas kesehatan dan masyarakat, agar dalam menjalnkan tugas dapat terus membenahi diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui kemudahan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat Indonesia umunya dan Asahan pada khususnya. Kegiatan juga dihadiri oleh pihak Jhpiego Pusat dan tim leader Jhpiego Provinsi Sumatera Utara Dr Fatni Sulani. (IN)

Pesta Adat Budaya Melayu

Walkot Peroleh Gelar Datuk Putra Panglima Utama TEBINGTINGGI - Pesta Adat Budaya Melayu bakal menjadi salah satu ikon pariwisata di Kota Tengtinggi. Untuk mengangkat harkat Budaya Melayu di Kota Tebingtinggi tersebut, Tengku Nurdinsyah Al Haj dinobatkan menjadi Maharaja Negeri Padang di Lapangan Merdeka Sri Mersing Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Minggu (30/11).

Dalam Pesta Adat Melayu tersebut juga dilaksanakan pelantikan PD Majelis Adat Budaya Melayu (MABMI) Kota Tebingtinggi yang diketuai OK Khairul Aswar. Dalam kegiatan tersebut juga ditampilkan tarian-tarian Budaya Melayu Kerajaan Negeri Padang, yaitu Tari Japin dan Tarian Dulang-

Dulang untuk menyambut maharaja baru.

Tengku Nurdinsyah Al Haj Gelar Maharaja Bongsu Negeri Padang Kota Tebingtinggi, mengatakan pesta budaya ini sekaligus memperkenalkan Budaya Melayu kepada warga Tebingtinggi, penganugrahan gelar kepada Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menjadi Datuk Putra Panglima Utama Negeri Padang, Gelar Datuk Kelurahan Negeri Padang kepada Drs Abdul Khalik MAP, Juanda menjadi Datuk Tentara Negeri Padang serta datukdatuk lainnya.

Menurutnya, luas Kerajaan Padang Kota Tebingtinggi tidak sama dengan luas Pemko Tebing-

tinggi sekarang ini. Nurdinsyah berharap kepada Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan luas lahan Pemerintahan Negeri Padang yang meliputi hingga ke Kabupaten Serdangbedagai (Sergai). "Ini upaya kami untuk mengembalikan wilayah Pemerintahan Negeri Padang untuk kembali ke Tebingtinggi seutuhnya," pinta Nurdinsyah.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan yang menerima gelar Datuk Putra Panglima Utama, memaparkan, Pesta Budaya Melayu untuk mengangkat harkat dan martabat Suku Melayu di Tebingtinggi. Ke depan, pinta Umar, siapa yang memiliki benda sejarah dan bukti sejarah

untuk mengembalikan ke Pemko Tebingtinggi agar menjadi kebanggaan warga Melayu.

"Kita telah memiliki museum, tetapi benda-benda sejarah peninggalan Kerajaan Padang belum kami miliki. Apabila ada, Pemko Tebingtinggi siap mengganti rugi dengan harga yang pantas," pinta Umar.

Terkait itu semua, lanjut Umar Zunaidi, Tebingtinggi ke depan juga akan menjadi kota pariwisata lewat Budaya Melayu, karena Kerajaan Negeri Padang merupakan sejarah kebesaran Melayu pada masa penjajahan Kolonial Belanda. "Tebingtinggi akan menjadi ikon wisata, yaitu sejarah Kerajaan Negeri Padang, anak-anak cucu kita akan me-

ngerti sejarah itu. Tetapi saat ini kita telah mendalami sejarah kerajaan tersebut," terang Umar Zunaidi usai menerima gelar dan mendapatkan keris Kerajaan Negeri Padang.

Ketua Panitia Datuk Lurah Kerajaan Padang Drs Abdul Khalik, mengatakan kegiatan ini merupakan pesta adat bernuansa seni, bertujuan menghidupkan kembali khasanah Kebudayaan Melayu di Kota Tebingtinggi khususnya dan Negeri Padang umumnya. "Kita berharap kegiatan ini menjadi awal kebangkitan masyarakat Melayu Padang Tebingtinggi sebagai pemilik Negeri Padang Tebingtinggi yang selama ini terkesan tidur," jelasnya. (RS)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

FKUB Asahan Harus Dapat Merajut Kembali Kesejukan KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc membuka Rapat Koordinasi Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (Rakorda FKUB) Kabupaten Asahan, yang digelar di Hotel Bintang Kisaran, Selasa (25/11), dan diharapkan mampu merumuskan masukan tentang langkah-langkah kebijakan yang bersinergi dengan program pemda dalam hal pendanaan, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan FKUB ke depan.

"FKUB Asahan harus dapat membangkitkan dan me-

rajut kembali kesejukan, kerukunan dan persaudaraan yang tulus sebagimana ditunjukan para pemimpin bangsa ini terdahulu. Maka itu diperlukan upaya bersama-sama demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," kata wabup.

Kegiatan dirangkai dengan diskusi menghadiri sejumlah narasumber, di antaranya Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, Dandim 0208 As Letkol Inf Ayub Akbar dan Waka Polres Kompol D Purba.

(IN)

Komisi-komisi DPRD Langkat Silaturahmi dengan Mitra Kerja

AKRAB - Suasana rapat konsultasi di ruang komisi B, antara eksekutif dan legislatif tampak begitu akrab saat berbincang-bincang tentang program kerja ke depan sesuai dengan tupoksi tiap-tiap SKPD. STABAT - Tiap-tiap komisi di DRPD Langkat mengundang para mitra kerja sesuai dengan bidang kerja para SKPD tersebut dalam agenda kerja silaturahmi sekaligus perkenalan dan dilanjutkan dengan rapat konsultasi/ koordinasi, serta membahas hal-hal berkenaan dengan tupoksi masing-masing, baik secara khusus maupun secara umum, dilaksanakan di ruang rapat komisi masingmasing, Selasa (3/12).

Rapat-rapat tersebut berjalan lancar dan sukses, komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM dipimpin Ketua Komisi Jiman tarigan ST, didampingi Wakil Ketua Ibrahim dan Sekretaris Raja Kamsah Sitepu beserta anggota. Komisi B membidangi perekonomian dan kesejahtraan rakyat dipimpin Makhruf Ritonga SE, didampingi Syamsul SAg dan Kirana Sitepu, masing-masing wakil ketua dan sekretaris. Komisi C membidangi keuangan dipimpin Surya

Darma Ginting SP, didampingi wakil ketua dan sekretaris. Sementara komisi D membidangi pembangunan dipimpin M Syahrul SSos, didampingi Wakil Ketua H Ajai Ismail SE dan Sekretaris M Bahri SH. Saat dikonfirmasikan, salah seorang PNS usai mengikuti rapat tersebut mengungkapkan, dengan adanya konsultasi/koordinasi sekaligus perkenalan dengan para anggota dewan yang baru dilantik, mereka merasa senang.

"Karena ke depannya jika ada sesuatu hal yang akan dibahas dan dikoordinasikan antara pihak eksekutif dengan legislatif dapat berjalan lancar dan mudah dalam penyelesaiannya. Sehingga program-program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan cepat sesuai target. Dan itu semua demi kepentingan dan kesejahtraan masyarakat Langkat," ujarnya.

Banmus DPRD Langkat Jadwalkan Program Kerja LANGKAT - Dalam menjalankan tugas untuk percepatan pembangunan, Banmus DPRD Kabupaten Langkat juga baru-baru ini gelar rapat membahas dan menetapkan program kerja DPRD Langkat termasuk salah satunya tentang hari jadi Kabupaten Langkat ke-265 serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin SE, didampingi para wakil ketua, H Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST serta Sekwan Drs Basrah Pardomuan.

Juga hadir Sekda dr Indra Salahuddin, Hermansyah Asisten II Ekbang, binsos, Humas Pemkab Langkat, disperindak, pariwisata, serta beberapa instansi terkait lainnya.

Hasil rapat banmus melahirkan beberapa jadwal program kerja mendesak yang sedang maupun yang akan dilaksanakan di antaranya rapat tentang pembahasan tata tertib DPRD Kabupaten Langkat dilaksanakan 27 November hingga 2 Desember 2014, kunjungan kerja Pansus Tata Tertib DPRD Kabupa-

SERIUS - Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin SE, beserta para wakil ketua dan seluruh anggota banmus tampak serius saat membicarakan/membahas program kerja di Ruang Rapat Banggar Gedung DPRD Langkat Stabat. ten Langkat 3 - 6 Desember 2014, tanggal 8 - 10 Desember 2014 finalisasi draf tata tertib, tanggal 10 Desember konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Sumatera Utara (lebih kurang lima hari kerja), tanggal 18 Desember rapat paripurna

keputusan DPRD tentang peraturan Tata Tertib DPRD Langkat.

Rapat kerja penyusunan program kerja Tahun 2015 diadakan di Medan 19 - 22 Desember 2014. Dan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke 265 Kabupaten Langkat

pada tanggal 17 Januari 2015, sebelumnya akan dirapatkan dengan sekda dan SKPD terkait. Sementara untuk pelaksanaan kunjungan kerja yang tidak termasuk dalam panitia khusus tata tertib akan diagendakan kembali. (JUL)

Pemko Medan Diminta Serius Benahi Infrastruktur MEDAN - Anggota DPRD Medan dari Dapil II, Ilhamsyah SH, minta Pemko Medan serius membenahi infrastruktur di Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Selayang. Sebab, kerusakan infrastuktur seperti jalan, drainase dan lampu penerangan jalan masih menjadi permasalahan yang sangat dikeluhkan masyarakat di daerah itu.

"Kita akan desak pemko supaya lebih serius membenahi seluruh infrastruktur di daerah pemlihan II, khususnya Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Selayang, karena itu terus menjadi keluhan masyarakat," sebut Ilhamsyah, Kamis (4/12).

Ilham mengaku, keluhan tersebut juga disampaikan masyarakat kepada dirinya saat menggelar reses di Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan

Medan Selayang, baru-baru ini. Seperti kerusakan Jalan Bunga Asoka, sebut Ketua Fraksi Partai Golkar ini, dirinya berjanji akan segera medesak dinas bina marga supaya segera memperbaiki lubang-luang yang ada di ruas jalan tersebut.

“Saya akan berkordinas dengan dinas terkait, mudah-mudahan di akhir Tahun Anggaran 2014 bisa diperbaiki. Paling tidak lubanglubang yang ada bisa ditutup, sehingga tidak menjadi kubangan air dan lumpur,” kata Ilhamsyah.

Sedangkan terkait sampah yang berserakan, Ilhamsyah mengatakan akan menyampaikan hal itu kepada dinas kebersihan untuk ditindaklanjuti. “Kita juga akan minta dinas kebersihan menyediakan tong sampah di pingir jalan,” ujar Ilhamsyah.

Sebelumnya pada saat reses, Marwan, warga Kelurahan Asam Kumbang, meminta Pemko Medan supaya serius memperbaiki kerusakan Jalan Bunga Asoka yang sudah cukup lama dikeluhakan warga sekitar dan pengendara karena banyaknya lubang menganga.

“Warga sekitar dan pengendara mengeluhkan buruknya jalan yang berdebu saat panas dan becek saat hujan, serta memicu terjadinya kecelakaan. Melalui reses ini kami berharap kepada Bapak Ilhamsyah supaya mendesak Pemko Medan agar serius memperbaiki jalan tersebut,” kata Marwan.

Senada dengan itu, Ginto, warga Jalan Bakul menyamapikan, kerusakan ruas jalan di sekitar tempat tinggalnya yakni mulai dari Jalan Amal sampai Jalan Bakul sudah cukup lama dikeluhkan masyarakat. “Kondisi membahayakan khususnya di malam hari, juga dipengaruhi karena tidak berfungsinya lampu penerangan jalan umum (LPJU). Usulan pebaikan ruas jalan dan LPJU sudah berulangkali disampaikan ke dinas terkait, namun sampai sekarang tidak kunjung terealisasi,” ungkap Ginto.

Sementara itu, Syaiful, warga Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal meminta dinas terkait memperbaiki jalan dan saluran drainase yang sudah rusak di

Jalan Sunggal khususnya di depan Komplek Perumahan Somerset.

“Kami minta dinas bina marga betul-betul memperhatikan jalan dan drainase di Kecamatan Medan Sunggal ini, sudah cukup banyak yang rusak,” katanya.

Sedangkan, Warni, salah seorang ibu rumah tangga, mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Medan Sunggal. Akibat kondisi tersebut masyarakat sekitar meresa tidak nyaman.

Selain membuat warga merasa tidak nyaman, tumpukan sampah di pinggir jalan juga sering masuk ke dalam saluran drainase, sehingga saluran drainase banyak yang tersumbat. Akibatnya, saat musim hujan seperti sekarang ini badan jalan sering tergenang air.

“Ini terjadi sebenarnya karena Pemko Medan tidak ada menyediakan tong sampah di pinggir jalan. Karena itu, kita minta Pemko Medan menyediakan tong sampah untuk tempat pembuangan sampah oleh masyarakat,” kata Warni. (VIN)

(JUL)

Pemko Medan Kini Punya SOP Penanganan Bencana

Bupati Asahan Minta Penyuluh Pertanian Perbaiki Kinerja KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meminta kepada seluruh penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kabupaten Asahan memperbaiki kinerja. Pasalnya bupati menilai masih ada sejumlah PPL yang tidak melakukan penyuluhan.

Permintaan itu disampaikan Bupati Asahan saat membuka pertemuan tehnis PPL se-Kabupaten Asahan yang digelar di Hotel Sabty Garden, Kamis (27/11). “Saya menilai kinerja sebahagian PPL masih sangat kurang maksimal. Jangan gara-gara sejumlah PPL yang kinerjanya kurang baik membuat semua PPL ikut kurang baik,“ demikian kata

SUMUT

Bupati Asahan di hadapan ratusan PPL Asahan.

Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Asahan Hazairin mengatakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari. Dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas PPL dalam melakukan pendampingan dengan petani di wilayah masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, hadir anggota DPRD Sumatera Utara Syamsul Qodri Marpaung Lc, Kepala Dinas Pertanian Asahan, Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Badan Penyuluhan Asahan.

(IN)

MEDAN - Kepala Tim Program Criminal Investigative Trainning Assistance Program (ICITAP) Amerika Serikat Andrew Crowell, menyerahkan hasil Survei Pengurangan Resiko Bencana Sistem Komando Kejadian (ICS) kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Balai Kota Medan, Senin (1/12).

Menurut Andrew, hasil survei yang diserahkan dalam bentuk buku ini merupakan hasil survei yang telah dilakukan ICITAP pada Bulan September dan Oktober 2014, bertujuan membantu Pemko Medan terutama SKPD terkait agar lebih efektif dan efisien dalam menangani bencana yang terjadi.

Berdasarkan survei yang dilakukan, kata Andrew, diketahui apa-apa saja yang akan menjadi kebutuhan saat bencana terjadi.

Buku hasil survei ini juga memuat masukan-masukan dari pimpinan SKPD maupun sejumlah tamba-

han terkait bagaimana penanganan bencana yang baik.

“Dalam buku ini kita juga memasukkan penerapan-penerapan terbaik dalam menangani bencana.

Penerapan ini diambil dari sejumlah daerah yang telah disurvei sebelumnya. Berdasarkan survei yang kita lakukan, penanganan bencana yang dilakukan fokus untuk bencana banjir dan kebakaran,” kata Andrew.

Andrew yang hadir bersama Asistent Director Humanitarian Ivy Cghristine, Oegroseno selaku Senior Asistance Enforcement Advisor, Iwan Maskun sebagai Project Coordionator, dan Trevor Olson mewakili Konjen Amerika Serikat untuk Sumatera, berharap buku yang diserahkan ini dapat menjadi bahan masukan berharga dalam penanganan bencana di Kota Medan.

Andrew selanjutnya tak ingin

hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini berakhir setelah hasil survei dalam bentuk buku diserahkan. Dia mau hubungan semakin erat lagi, apalagi direncanakan, pihaknya akan menurunkan tim ahli untuk mentransferkan ilmunya terkait penanganan bencana.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menyambut baik penyerahan hasil survei ICITAP ini. Dengan buku hasil survei itu, Pemko Medan kini memiliki standard operational procedure (SOP) dalam menangani masalah bencana, khususnya banjir dan kebakaran.

Sejumlah kekurangan yang ditemukan dalam survei, kata Eldin, akan segera ditindaklanjuti melalui SKPD terkait.

Dia berharap, usai penyerahan buku hasil survei secepatnya diikuti dengan penyerahan bantuan terkait peralatan bencana kepada

Pemko Medan.

“Kehadiran bantuan peralatan bencana itu tentunya sangat membantu Pemko Medan dalam menangani bencana,” jelasnya.

Selain wali kota, buku hasil survei ini juga diserahkan kepada Polresta Medan melalui Wakapolresta AKBP Hondawantri Naibaho, Kadis Pencegah dan Pemadam Kebakaran Medan Marihot Tampubolon, Kakan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Medan Hana Lore Simanjuntak, Kadis Bina Marga Medan Khairul Syahnan Lubis, Kadis Kesehatan Medan Usma Polita, Kadis Perhubungan Medan Renward Parapat, Kadis Kominfo Medan Darusalam Pohan, Kasatpol PP Medan M Sofian, PMI, SAR, serta Puskesmas Padang Bulan, Puskesmas Belawan, dan Puskesmas Kampung Baru.

(VIN)

Terungkap Dalam Reses Anggota DPRD Medan Roby Barus

Pembagian 'Kartu Miskin' Tidak Tepat Sasaran MEDAN - Masyarakat Kecamatan Medan Barat mengeluhkan pendistribusian berbagai kartu yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tidak tepat sasaran. Keluhan itu disampaikan sejumlah warga kepada anggota DPRD Kota Medan Roby Barus SE saat menggelar reses Tahun 2014 di Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Minggu (30/11) malam.

Hombi Moris Sitamba, warga Lingkungan XII, Kelurahan Silalas, menyampaikan banyak keluarga miskin di wilayahnya tidak mendapatkan kartu berobat gratis, seperti kartu

JPKMS dan Jamkesmas. “Bukan hanya itu, pendistribusian beras miskin (raskin) juga tidak dapat,” kata Sitamba.

Senada dengan itu, Syafruddin, warga Jalan Karya, Kelurahan Karang Berombak menyampaikan kalau pendistribusian kartu yang dikeluarkan Presiden Jokowi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM disalurkan tidak tepat sasaran. "Orang-orang yang seharusnya berhak mendapatkan kartu itu, justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, orang yang tidak pantas untuk

dapat, malah mendapatkannya,” sebut Syafruddin.

Sementara, Darwinsyah Sinaga, warga Kelurahan Kesawan mempertanyakan belum terealisasinya pembangunan saluran drainase di wilayahnya. Padahal, usulan perbaikan itu telah disampaikan dua kali dalam musrenbang.

“Sejak Tahun 2012 pada musrenbang hal ini telah kita sampaikan, namun hingga kini drainase yang berada di ujung perumahan Kesawan belum juga diperbaiki. Jadi, kami mohon Pak Roby bisa menyampaikan hal ini kepada instansi terkait di Pemko Medan,” pinta Sinaga.

Sedangkan, Wulansari, warga Pulo Brayan Kota mengeluhkan biaya pengurusan kartu keluarga (KK) yang mencapai Rp300 ribu. “Saya mau tanya Pak, berapa sebenarnya biaya mengurus KK, soalnya saya diminta membayar Rp300 ribu untuk mengurusnya,” sebut Wulansari.

Validasi Data Menanggapi berbagai pertanyaan warga terkait kartu bagi warga miskin itu, Roby mengatakan akan meminta Pemko Medan mendata ulang atau menvalidasi kembali data orang miskin di Kota Medan, sehingga pendistribusian berbagai kartu

bagi masyarakat miskin itu benar-benar tepat sasaran.

Sebab, kata Roby, data kependudukan yang digunakan untuk penyaluran kartu bagi warga miskin itu masih data lama.

“Pergeseran kependudukan ini dinamis. Artinya, sewaktuwaktu bisa berubah, makanya kita minta instansi yang menangani ini di Pemko Medan untuk memvalidasi kembali dengan melibatkan kepling, sehingga datanya benar-benar akurat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Terkait pembangunan saluran drainase, Roby, menyebutkan akan menyampaikan hal itu ke dinas bina marga untuk ditin-

daklanjuti. “Anggaran 2015 sudah disahkan, kita akan lihat apakah ditampung pembangunannya.

Kalau tidak ditampung, kita akan upayakan agar pembangunan saluran drainase itu ditampung pada P-APBD 2015 atau APBD 2016,” sebut Roby.

Sedangkan tentang pengurusan administrasi kependudukan, seperti KK dan KTP, Roby menyebutkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan, pengurusan KK dan KTP gratis. “Tentang adanya permintaan harus membayar dengan jumlah cukup besar itu, kita akan sampaikan kepada wali kota agar hal itu ditindak,” tegas Roby. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

KRIMINAL Di Sialang Buah, Ibu-Ibu Rebutan Gas LPG 3 Kg

Elpiji 3 Kg Langka

Pemkab Sergai-Pertamina Gelar Operasi Pasar SEI RAMPAH - Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan elpiji bersubsidi ukuran 3 Kilogram (Kg) di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), untuk itu Pemerintah Kabupten (Pemkab) bersama Pertamina akan melaksanakan operasi pasar (OP) yang dimulai sejak tanggal 2 hingga 6 Desember 2014.

Demikian hal ini diungkapkan Kabag Perekonomian Setdakab Sergai Fitriadi, S.Sos, M.Si melalui Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala (inzert) kepada insan pers di kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (3/12).

Pada hari pertama operasi pasar dilakukan di Kecamatan Tanjung Beringin, Sei Bamban, Teluk Mengkudu dan Sei Rampah, dimana masing-masing kecamatan mendapatkan jatah satu truk yang bermuatan 560 tabung gas ukuran tiga kg. Disamping itu untuk menanggulangi kelangkaan gas elpiji menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak Pemkab Sergai telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait usulan penambahan kuota dan mengadakan operasi pasar kembali, ujar Kabag Humas Indah Dwi Kumala.

Selain itu Pemkab Sergai menghimbau kepada Pertamina agar menata ulang

Dra. INDAH DWI KUMALA pola pendistribusian terhadap setiap pangkalan agar di setiap desa minimal memiliki satu pangkalan. Serta pihak Pertamina memperketat pengawasan melalui penataan distribusi gas elpiji 3 kg, agar agen dan pangkalan mengutamakan penjualan gas elpiji 3 kg kepada masyarakat secara langsung.

Maka dengan dilaksanakan operasi pasar ini diharapkan salah satunya bisa mengatasi kelangkaan gas elpiji di Sergai disebabkan meningkatnya permintaan dari masyarakat dan juga mengingatkan warga agar menggunakan gas dengan benar sesuai kebutuhan, walaupun kebutuhan gas elpiji pada masyarakat saat ini tinggi namun harus digunakan secara bijaksana, pungkas Indah Dwi Kumala. (ARM)

Uang Rp80 Juta Lewong dari Dalam Avanza KUALA SIMPANG – Apes bagi Arbani (41) warga Dusun Mawar Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Aceh Tamiang. Betapa tidak, pada Selasa (2/12) kemarin uang tunai senilai Rp80 juta raib dari dalam mobil Avanza miliknya digasak pencuri.

Waktu itu mobil diparkir dihalaman kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Aceh Tamiang.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Diki Sondany Plt. Kasat Reskrim Ipda Ferdian Candra, Rabu (3/12) membenarkan kejadian tersebut.

Kasus pencurian itu sudah dilaporkan korban. “Bahkan saat ini polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku,” ujarnya.

Dijelaskannya, sebelumnya korban mengambil uang dari Bank Aceh, dikarenakan ada keperluan di kantor DPKA Aceh Tamiang. Korban kemudian menuju kantor tersebut dan memakirkan

SUMUT

kendaraannya. “Korban baru mengetahui uangnya hilang ketika akan menaiki mobilnya setelah menyelesaikan keperluannya,” sebut Ferdian Candra.

Modus yang dilakukan dalam aksi pencurian uang di dalam mobil Toyota avanza BK 1624JQ yang dikemudikan korban tergolong baru.

Pencuri membobol kunci pintu mobil dan tidak mencurigakan warga yang melihatnya. “Biasanya pencurian seperti ini dengan menghancurkan kaca mobil,” ujarnya.

Dikatakan Ipda Ferdian, uang sebesar Rp80 juta tersebut dimasukkan dalam plastic hitam yang disimpan pada tempat duduk belakang.

“Kita menduga pelaku sudah mengincar korbannya sejak dari bank,” sebutnya sembari mengatakan, saat melakukan aksinya pelaku menggunakan sepeda motor jenis bebek dan belum diketahui persis merek apa. (YANTO)

TELUK MENGKUDU - Takut tak kebagian jatah,ibu rumah tangga di Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, Senin (1/12) harus rela mengantri di pangkalan gas elpiji 3 kg guna mendapatkan tabung gas.

Saat mendapat kabar agen distributor masuk kepangkalan para omak-omak warga setempat sudah meramaikan lokasi, tidak hanya warga setempat saja warga desa lain pun ikut ambil bagian.

Begitu tabung diturunkan dan dimasukan kedalam ruangan di pangakalan, langsung ibu-ibu tadi meramaikan hingga akhirnya terjadilah perebutan yang membuat suasana berlangsung “panas”.

“Sekojap yo, sabar. dapat semuo tonang la…”, (sebentar ya, sabar, semua dapat tenang saja) kata Misno pemilik Pangkalan di Desa

Pekan Sialang Buah Dusun IV dengan logat pesisir melayunya yang khas untuk menenangkan hati omak-omak yang mulai nampak ribut. Omak-omak tadi pun mulai nampak tekun dan sabar menunggu menyusun tabung gas, meski raut mereka kelihatan gusar tapi tetap berusaha untuk sabar kadang sekali-sekali kelihatan tidak tertib.

Namun ketika pembagian suasana kembali ribut, omak-omak tadi pun berebut semua ingin duluan karena takut tak dapat, Lek Nono (Misno) pun kewalahan meladeni, usai pembagian lek Nono pun berkeringat kecapean, tangannya terlihat bergetar.

“Alhamdulillah, udah tiga hari akhirnyo dapat la pulak gas tadi”, ujar Nurainun warga dusun III Pekan Sialang Buah, bersyukur.

(ARM)

Desa Seulalah dan Pondok Keumuning Diserbu Lalat LANGSA - Ratusan warga desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Selasa kemarin (2/12) mendatangi beberapa peternakan ayam potong di Desa Seulalah Dan Pondok Keumuning. Warga menuntut agar peternakan ditutup, karena menimbulkan wabah lalat yang menyerbu kedua desa itu, yang kini sudah sangat meresahkan.

Pantauan koran ini, aksi ratusan warga Seulalah itu memuncak akibat sudah tak tahan dengan aktivitas peternakan ayam potong yang berada di Seulalah dan Pondok Keumuning. Pasalnya, setiap kali pengusaha mengabaikan kebersihan kandang lalat-lalat yang ada di peternakan berterbangan ke luar dan menyebar ke desa terdekat.

Apalagi, keberadaan kandang-kandang tersebut sudah tidak layak lagi

berada di pemukiman warga.

Menurut Geuchik Seulalah, Muzakir, keresahan warga sebenarnya sudah terlalu lama terpendam. Hari ini memuncak akibat sudah hampir sebulan, wabah lalat setiap hari mendatangi rumah warga, bahkan pada malam hari. Oleh karena itu warga menuntut aktivitas peternakan ayam potong segera ditutup.

Dikatakan Muzakir, saat ini ada tiga peternakan ayam potong di wilayah Seulalah, yakni peternakan yang berada di Tanjung Jati milik Faisal, peternakan Yayasan Bustanul Fakri, dan peternakan di perbatasan Gampong Seulalah dan pondok keumuning milik koko.

“Hari ini kita sudah melakukan pertemuan terhadap ketiga pengusaha tersebut dan dihadiri dua pengusaha yakni dari Yayasan Bustanul Fakri diwakili Alfian dan Koko, pengusaha diperbatasan gampong Seulalah dan keumining. Sementara dari pertemuan itu, warga meminta aktivitas peternakan tersebut tetap harus ditutup,”katanya.

Kemudian, lanjut Muzakir lagi,

pengusaha ayam milik Koko yang sudah empat kali kita peringatkan berkeinginan menutup kandangnya jika dua kandang lainnya samasama ditutup. Sedangkan peternakan milik Yayasan Bustanul Fakri, Alfian, meminta akan mencoba membuka peternakannya. Apabila ada lalat dari kandangnya, akan dia tutup. Syaratnya dua kandang itu tutup. Jika terbukti ada lalat-lalat beterbangan ke masyarakat, peternakannya bersedia ditutup.

Sementara, warga tidak puas dengan pertemuan tersebut mendatangi kandang milik Koko diperbatasan Seulalah dan keumuning.

Setelah meninjau lokasi, warga sepakat untuk disegerakan menutup kandang tersebut apapun alasannya. “Kami beri waktu tiga hari, terhitung dari hari ini Selasa (2/12) untuk ditutup dan membersihkan seluruh kandang-kandang. Jika tidak dibongkar juga, warga siap melakukan pembongkaran secara paksa,” terang Zulfikar, salah seorang warga Seulalah.

Sedangkan Koko, pemilik peter-

Niat Curi Kabel, Security PLN Tewas Disengat Listrik

Lanjut” dikatannya,dalam pembersihan kayu rembung merah yang telah menghambat badan jalan juga dibantu dari Dinas Jalan jembatan Provinsi Sumut yang kebetulan saat ini sedang melakukan perbaikan jalan sehingga dengan mempergunakan alat berat pohon kayu yang menutup jalan dapat segera di atasi.

Di perkirakan tanpa adanya tambahan bantuan alat mesin pemotong kayu di pastikan hari ini evakuasi kayu tidak akan dapat selesai untuk itu kita berharap agar Badan penanggulaan Bencana Daerah segera melakukan evakuasi agar jalan lintas Pantai Barat ini dapat segera dilintasi. katanya.

Kaban BPBD Rispan Zuliardy ST.yang dikonfirmasi mengatakan telah mendapatkan laporan dari masyarakat dan saat itu juga telah mengiriman Tim untuk membantu Evakuasi pemindahan kayu yang menutupi jalan tersebut. ungkap Rispan.

MEDAN - Abdullah Dermawan (27), warga jalan Teratai Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia tewas tersengat listrik, Jumat (5/ 12). Ironisnya, security yang bekerja di Kantor PLN ini tewas saat hendak mencuri kabel listrik tower bertegangan tinggi di kantor PLN Sumut, di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat tempatnya bekerja.

Akibatnya, korban pun terjatuh dengan posisi telentang dan tangan kanan serta kepala hangus terbakar.

Kisah pencurian kabel itu terkuak setelah sebelum kejadian korban sempat mengeluh jika dirinya sedang membutuhkan uang. Disitu, ia sempat membicarakan kepada keluarganya untuk mencuri kabel ditempatnya bekerja, namun keluarganya melarang.

"Dari keterangan tiga saksi yang kita periksa, korban sempat mengaku membutuhkan uang dan berniat melakukan pencurian. Keluarganya sempat melarang kenapa mau mencuri ditempat kerjaannya, namun korban tidak mendengarnya," ujar Kapolsek Medan Barat, Kompol Siswandi.

Dikatakannya, pihak keluarga telah membawa pulang jenazah korban dari rumah sakit Pirngadi Medan untuk segera disemayamkan.

"Setelah dibawa kerumah sakit Pirngadi Medan, korban lalu dibawa pulang untuk disemayamkan. Pihak keluarga dan PT PLN juga telah membuat surat untuk tidak memperpanjang kasus ini," ungkapnya.

Koordinator Seecurity Delta bernama Iqbal mengaku jika korban telah bekerja selama empat tahun sebagai security kantor PLN. "Saat kejadian, korban kebagian ship malam dan memang menjaga di bagian tower pembangkit PLN itu,"ujarnya.

Diakuinya, selama bekerja korban yang merupakan hafiz Al-quran ini terkenal baik."Jika sedang kerja korban sering kami dengar melantunkan ayat-ayat Alquran dengan suaranya yang merdu.

Sampai merinding bulu kuduk mendengar suaranya,"katanya.

(TH)

(MBC)

LSM Pijar Keadilan : Usut Penyelundupan Pakaian Bekas TANJUNG BALAI – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo diminta mengusut tuntas praktik penyelundupan barangbarang illegal seperti pakaian bekas dan narkoba yang kian marak dan merajalela di Kota Tanjung Balai.

“Kita minta Kapolda Sumatera Utara segera melakukan pengusutan atas maraknya penyelundupan barang asal luar negeri di Kota ini,” kata Ketua DPC LSM Pijar Keadilan Kota Tanjung Balai, Makmur Panjaitan, Rabu (3/11).

Ia mengemukan hal itu menyikapi terpajangnya sejumlah spanduk berisi tulisan ”Selamat Datang Di Kota Illegal Monja (pakaian bekas) dan Narkoba” mengatasnamakan Masyarakat Peduli Kota Tanjung Balai yang dipajang di sejumlah tiitik di daerah setempat.

Menurutnya, keberadaan spanduk yang juga dipajang di depan gedung DPRD Tanjung Balai dan didepan sejumlah kantor lembaga penegak hukum yakni, Kantor Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Mapolres setempat, merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan atas

praktik penyelundupan dan peredaran narkoba.

“Meski tidak jelas siapa yang memajang spanduk itu, hal ini mengisyaratkan bahwa aparat terkait “tutup mata” terhadap maraknya praktik penyelundupan yang merugikan rakyat dan negara,” katanya.”Kami mencium aroma busuk adanya dugaan suap menyuap antara aparat institusi terkait dengan para pelaku penyelundup pakaian bekas maupun narkoba asal luar negeri”.

Aroma suap menyuap itu mendekati kebenaran, dibuktikan dengan bebasnya penjualan pakaian bekas secara eceran maupun dalam partai besar yang masih berbentuk kemasan ballpres dan maraknya berdiri gudang-gudang penyimpanannya.

Padahal, larangan masuk pakaian bekas ke Indonesia jelas termaktub pada Surat Keputusan Menperindag Nomor. 624 tahun 2002, tentang larangan Impor Pakaian Bekas.Namun peraturan itu seakan tidak berlaku di Kota Tanjung Balai. Sebab praktik penyelundupan monja terkesan mendapat restu aparat penegak hukum.

(HER)

nakan yang hadir pada saat itu berjanji akan melakukan pembongkaran dalam waktu tiga hari, seperti yang diminta warga. “Mohon diberi waktu untuk saya melakukan pembersihan dan pembongkaran secara perlahan-lahan. Saya berjanji akan melakukan pembongkaran secepatnya,” landasnya.

Informasi yang di himpun Koran ini, setidaknya ada enam unit kandang ayam penebar lalat yang terletak di kedua desa tersebut, yaitu tiga unit di desa Seulalah dan tiga kandang lagi di desa pondok keumuning. Bahkan kata seorang warga kepada Koran ini satu unit kandang ayam milik kepala desa setempat, Ardian.Walaupun desa pondok keumuning ikut di serang wabah lalat, namun warga pondok keumuning enggan melarang karena salah satu kandang milik Pak Geuchik Ardian, Kata seorang warga yang enggan disebut jati dirinya kepada Koran ini. Sementara geuchik desa pondok keumuning kecamatan langsa lama, Ardian ketika hendak dikonfirmasi Rabu kemarin tidak berada di kantornya. (YANTO)

TUMBANG - Terlihat kayu rambung yang tumbang menutupi keseluruhan badan jalan lintaas pantai barat.

Kayu Tumbang Empat Kecamatan Terisolir LINGGA BAYU - Kayu Rembung Merah yang selama ini tumbuh di pinggir jalan Lintas Pantai Barat Kec.Lingga Bayu kel.Tapus tumbang ke badan jalan sehingga kenderaan tidak dapat melintas baik roda dua dan roda empat tumbangnya kayu rambung merah terjadi Selasa (03/12) sekitar jam,19.30 wib.

Pantauan Kpk Pos di lapangan pada Selasa (03/12) sore hari angin kenjang disertai hujan, akibatnya kayu rambung merah yang selama ini berdiri kokoh ahirnya tumbang kebadan jalan dan menyebabkan macet total dan tidak ada jalur lain menuju empat kecamatan yang terisolir yakni Kec.Sinunukan, Kec.Batahan, Kec.Natal, Kec.Muara Btang Gadis.

Akibat terputusnya arus lalu lintas menyebabkan pengendara berbalik arah dan sebagian rela menunggu hingga kayu yang menutupi jalan tersebut dapat di angkat dari badan jalan,tumbangnya kayu rembung merah tersebut tidak menelan korban jiwa namun akibat

kejadian tersebut masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena terhambat kayu yang tumbang.

Pada Rabu (03/12) masyarakat kel.Tapus berbondongbondong membersihkan kayu rambung merah yang tumbang tersebut dengan suka rela memindahkanya ke tepi jalan, dengan tujuan agar pengendara dapat kembali melintasinya dengan baik, akibat tumbangnya kayu rambung merah tersebut mengalami kemacetan hingga 5 Km dari dua arah yang berlawanan.

Lurah Tapus Saipuddin lubis yang dikonfirmasi, Rabu (03/ 12) membenarkan telah tumbangnya kayu rambung merah yang ada di pinggir jalan lintas pantai barat tersebut yang menyebabkan terjadinya macet total dan membuat empat kecamatan terisolir, namun pada pagi harinya masyarakat telah melakukan evakuasi dengan alat seadanya untuk memindahkan kayu tersebut kepinggir badan jalan.

11

KPK POS E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

KRIMINAL

Ruang SMAN 1 Lingga Bayu Jebol Akibat Longsor Terlihat seorang guru SMAN 1 Lingga bayu sedang menunjukkan ruang kelas yang sedang jebol akibat longsor.

LINGGA BAYU - Lebatya hujan mengguyur selama satu hari satu malam membuat perbukitan di wilayah pekarangan sekolah SMAN 1 Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal menghantam satu ruang kelas jebol akibat lonsor tersebut. Rabu (26/11).

Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMAN 1 Lingga Bayu baru-baru ini di Kec. Lingga Bayu.

Dikatakannya, selama ini kita juga mengkhawatirkan dengan kondisi ruang kelas yang berada pada bagian kaki bukit, apabila pada waktu musim hujan sangat mengancam keberadaan ruang kelas tersebut dari longsor.

Lanjut, Na’as yang mana selama ini kita khawatirkan terjadi juga, semalam hujan lebat yang mengguyur selama satu hari satu malam yang membuat perbukitan yang berada di pekarangan sekolah longsor yang menghantam dinding ruang kelas sehingga satu ruang kelas jebol dan untuk sementara ruang kelas

yang jebol dan sekitarnya belum kita fungsikan karna takut adanya longsor susulan.

Kata syahrial.

Kepada Pemerintah Kabupaten mandailing Natal khususnya Dinas Pendidikan Madina di harapkan dapat memperhatikan kondisi ruang kelas yang sedang jebol supaya dapat di fungsikan kembali dan anak didik dapat belajar dengan normal kembali.

Diharapkan juga kepada Kadis Pendidikan kab. Mandailing Natal, Sahnan Pasaribu melihat jumlah murid yang ada di SMAN 1 Lingga Bayu sebanyak 439 siswasiswi alhamdulillah sudah cukup berkembang, di karenakan itu kita sangat membutuhkan penambahan guru PNS yang mana selama ini guru PNS kita hanya berjumlah enam orang dan selebihnya guru honorer, mungkin sudah sangat wajar untuk penambahan guru PNS di SMAN 1 Lingga Bayu ini.

Harap Syahrial.

Soal Penganiayaan Maling Lembu

Warga Empat Desa Minta Polisi Bebaskan Tersangka LANGSA- Seratusan warga dari empat desa, kamis (4/12) kemarin mendatangi Mapolres langsa, meminta agar enam warga mereka yang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan pelaku pencurian hewan ternak lembu dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya.

Warga yang berdelegasi ke Mapolres tersebut berasal dari Desa Asam Petek Langsa Lama, Desa Matang Panyang, Desa Medang Ara, dan Desa Matang Setui Kecamatan Langsa Timur. Sebelumnya enam warga mereka ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka yaitu Ponidi (39), Supriono (30), Suparman (31), Warimin (43), Wahyudi (20), dan Paidi (37) terkait kasus penganiayaan terhadap Suratman alias banteng yang tertangkap tangan sedang mencuri seekor lembu pada selasa (4/11) lalu di Desa Asam Petek yang mengakibatkan suratman tewas dihajar massa.

Warga yang berlegasi ke Mapolres Langsa mayoritas kaum

ARAHAN - Wakapolres Langsa, Kompol Hadi Saeful Rahman SIK, memberikan arahan kepada warga empat desa yang datang ke Mapolres, meminta dibebaskan atau ditangguhkan penahanan enam tersangka. Terkait kasus penganiayaan pencuri sapi, di Gp. Asam Petek. hawa dan membawa anaknya, serta sebagiannya pria, berasal dari empat desa tersebut. Warga yang masing-masing menggunakan sepeda motor dan mobil pikap itu tiba di Mapolres sekitar pukul 10.00 wib. Kedatangan mereka disambut Wakapolres Langsa, Kompol Saiful Haedi Rahman SIK, Kasat Reskrim Iptu Sutrisno, Kasat Lantas Iptu T Zia Fahlevi, dan sejumlah perwira lainnya, serta mendapat penjagaan sejumlah anggota polres.

Di hadapan Wakapolres Langsa

mereka meminta polisi agar membebaskan atau paling tidak menangguhkan penahanan, terhadap enam warga dari empat desa itu yang berstatus tersangka dalam kasus penganiayaan hingga tewasnya Suratman tersebut.

Para istri tersangka menyampaikan keluh kesah, karena sejak suaminya ditahan selama sebulan tidak ada yang mencari nafkah untuk kebutuhan mereka.

“Tolonglah pak, kasihanilah kami, mereka tidak bersalah, sebab

yang memukul pencuri itu massa.

Saat ini kami harus cari uang sendiri, untuk menghidupi anak kami,”jerit seorang ibu. Wakapolres mencoba menenangkan suasana, dan mengajak perwakilan warga duduk di dalam ruangan.

Wakapolres langsa, Kompol Hadi Saeful Rahman SIK di hadapan warga empat desa itu menjelaskan, kasus tersebut ada dua, yaitu pencurian dan penganiayaan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dan kasus itu tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolres mengatakan tetap memberi permohonan penangguhan penahanan para tersangka itu, tapi harus ditempuh sesuai prosedur yang ada.

Seperti ada penjamin, baik dari keluarga tersangka, perangkat desa, tokoh masyarakat maupun Ormas.

Diakui kompol Hadi Saeful Rahman, surat permohonan penangguhan penahanan sudah masuk ke Polres pada rabu (3/12) dan kini akan dipelajari lebih lanjut.

“Intinya jika penangguhan penahanan diberikan, tersangka harus koperatif, dating setiap dipanggil, dan tidak lari,” tegas Wakapolres Langsa.

(YANTO)

Anggota Polres Nias Dilaporkan ke Menkumham RI

(TH)

Operasi Zebra Toba 2014 di Polres Nias Lancar NIAS - Pelaksanaan Operasi Zebra Toba Tahun 2014 yang sedang dilaksanakan Polres Nias saat ini berjalan lancar.

Sebelum operasi Zebra ini dilaksanakan, Kapolres Nias sebagai Inspektur upacara telah melaksanakan Apel Gelar Pasukan yang ditandai dengan Penyematan Pita Operasi oleh Kapolres Nias AKBP Yofie Girianto Putro, S,iK kepada perwakilan, sedangkan Ipda Idham Khalik bertindak sebagai Komandan Upacara.

Dalam kesempatan itu Kapolres Nias membacakan amanat Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs. Eko Hadi Sutedho, SH,Msi, yang berisikan antara lain, bahwa apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Personel maupun sarana pendukung sehingga kegiatan Operasi dapat berjalan secara Optimal dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Kemudian,permasalahan Lalu Lintas yang perlu menjadi Perhatian serius adalah meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas yang berpontensi menjadi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian Materil, dan untuk mencegah hal tersebut, perlu diadakan koordinasi bersama instansi pemerintah dan Instansi terkait.

Dikatakan,tujuan pelaksanaan Operasi adalah, Meningkatnya Disiplin Masyarakat dalam berlalu Lintas, Meminimalisir pelanggaran

SUMUT/ACEH

dan Kecelakaan Lalu Lintas, serta Menurunnya tingkat Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas, serta terwujudnya situasi Kamseltibcar lantas menjelang natal dan tahun baru 2014.

Diakhir Amanat Kapolda Sumut beliau menyampaikan beberapa penekanan dalam rangka Operasi Zebra Toba 2014 antara lain: Siapkan mental dan Fisik dengan dilandasi Komitmen Moral dan Disiplin Kerja yang tinggi serta waspada, untuk menjaga Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan diri dalam melaksanakan Tugas, Bertindak secara tegas namum Humanis terhadap setiap Pelanggaran Hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas, senantiasa meningkatkan kerja sama dengan Instansi terkait, sehingga tujuan Operasi dapat tercapai, lakukan evaluasi pelaksanaan Operasi secara terus menerus guna meningkatkan Kwalitas Operasi.

Untuk diketahui bersama bahwa yang menjadi sasaran Operasi adalah, Pelanggaran Kasat Mata, (Helm Standar, SIM, STNK,TNK) untuk Roda 2, sedangkan untuk Roda 4 atau lebih, adalah Kendaraan Umum yang menaikan Penumpang diatas Kap. Operasi akan berlangsung dari tanggal 26/11/2014 sampai dengan 09/12/2014, diharapkan kepada Masyarakat pengguna kendaraan, agar sebelum bepergian supaya melengkapi diri sesuai yang tertulis di atas. (YAGI)

GUNUNGSITOLI - Korban Yosep Fau (16) warga Jl Pulau Tello No.26 Perumnas Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah mengirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI, DR Yasonna Hamonangan Laolu,SH, MSc tertanggal 08 November 2014 karena diduga telah dianiaya hingga babak belur oleh 8 orang oknum anggota Polres Nias berinisial, GP, AD, JM, ES, GD, Art, MM,dan 1 orang lagi oknum yang tidak dikenal korban saat ia dipukul diruang Kasat Serse Polres Nias.

Dijelaskan,kejadian tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat ke Mapolres Nias dengan Nomor laporan : STPLP/429/X/2014/ NS yakni melaporkan kejadian pencurian Sepeda Motor. Dijelaskan, pada hari Sabtu (25/10/2014 sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba HP saya berdering di hubungi oleh orang yang tidak saya kenal, dan dalam percakapan tesebut di pertanyakan kepada saya tentang sebuah kendaraan bermotor yang tidak saya mengerti dan pahami, yang baru saya ketahui bernama Joni.

Kemudian,saya di ajak bertemu oleh Joni dengan menjemput saya di rumah dan saya di ajak menuju ke Pelabuhan Baru arah Kampus IKIP Gunungsitoli, dan setelah terjadi percakapan dengan si Joni, lalu Joni meminta saya untuk mencari sebuah kendaraan bermotor yang mau di jual, namun karna saya tidak tahu maka kami kembali pergi dan saya di antar di Pelabuhan Lama samping kantor Pos Lantas sambil menonton permainan gelang-gelang.

Selanjutnya, sekitar pukul 24.00 WIB saat saya sedang bermain gelang-gelang tiba-tiba datang 2 orang oknum anggota Polres Nias berinisial GP dan HS, lalu saya dibawa ke Lapangan Merdeka, dan setiba di lapangan merdeka mereka mempertanyakan mana motor yang mau di jual, kemudian saya jawab”saya tidak tahu apa maksud abang”. Karena saya tidak tahu menahu,lalu saya pun dibawa ke Mapolres Nias dengan alasan untuk menemui AD dan JM menirukan ucapan kedua oknum anggota Polres Nias tersebut.

Bahkan, sekitar setengah jam

kemudian (pukul 00.30 WIB) saya dibawa ke Mapolres Nias, dan setiba di Mapolres Nias tepat di dalam ruangan unit 1 Reskrim Polres Nias tiba-tiba datang AD dan langsung menampar kedua pipi saya dengan sekuat-kuatnya,kemudian mengatakan kepada saya “sebelum 5 menit kau harus jujur ngasi tau siapa pelaku yang mencuri dan yang kau curi motor di depan UGD RSUD Gunungsitoli kalau tidak kau akan ku salibkan” ucap AD lalu saya menjawab “maksudnya bang?” lalu AD mengatakan “ kau jangan pura-pura tidak tau masalah pencurian itu !!!”.

Dan, tidak lama kemudian, datang oknum Art memegang kedua tangan saya dari belakang dan kemudian AD memukul wajah dan perutku,dan setelah mengenakan sepatunya dia menedang muka saya tepat di bagian mata,sehingga saya langsung jatuh dan AD mengatakan “kau jangan pura-pura mati, nanti kau benarbenar kumatikan” karna tidak kujawab lalu saya di paksa supaya saya mengakui bahwa“Ama Reno (petugas parkir RSUD Gunungsitoli) yang mencuri motor, akibat saya tidak dapat menahan penyiksaan yang mereka lakukan kepada saya dengan terpaksa saya mengikuti kata-kata mereka,ujar korban sehari-hari bekerja membantu orangtua dan terkadang sebagai tenaga kerja lepas di parkiran RSUD Gunungsitoli.

Sekitar pukul 01.30 WIB saya diminta untuk memberihukan dan menunjukkan rumah Ama Reno,

namun saya tidak ketahui dimana rumah Ama Reno, dan sekitar pukul 02.00 WIB, saya di paksa dan di bawa keluar dari Mapolres Nias untuk memberitahukan dan menunjukkan rumah Ama Reno, karena saya sudah ketakutan terpaksa saya mengikuti saja apa perkataan mereka. Selanjutnya mereka membawa saya ke arah Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat dengan menggunakan mobil avanza putih yang dikawal 6 orang oknum anggota Polres Nias berinisial GP,AD,JM, ES, GD, Art, dan setiba di Tumori saya di minta menunjuk rumah Ama Reno, karna saya tidak tahu dan saya sangat ketakutan maka saya menunjuk rumah penduduk yang ada di sekitar itu, walaupun pada hakekatnya saya tidak tau itu rumah siapa.

Lalu saya tunjuk saja rumah seseorang padahal rumah itu bukan rumah Ama Reno,lalu oknum AD mengatakan ”Kau pikir bisa kau bodohi kami, ini bukan rumah Ama Reno, lalu saya di paksa turun dari mobil, kemudian AD mengambil sebuah batu yang ada di pinggir jalan sebesar kepalan tangan orang dewasa lalu batu tersebut di pukulkan ke kaki saya tepat di tumit kaki saya secara berulangulang sampai saya berteriak menahan rasa sakit.

Lalu, GP mengambil borgol yang ada di pinggangnya dan memukulkan tepat dibelakang kepala saya, sehingga mengucurkan darah, lalu AD mengatakan “sep...kalau

kau tidak mau mengaku tau kau mayat yang dibuang di Laowomaru, itu akibat tidak mau mengaku sama kami, itu bekas saya tembak dan kepalanya saya potong dan saya buang , keretannya saya buang” lalu saya jawab “tau bang” dikarenakan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepada saya kembali saya dipaksa naik kedalam mobil dengan di ikatkan seuatas tali ke leher saya oleh Andy Dongoran.

Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB setelah dari desa tumori saya di giring kerumahku di Perumnas Fodo dengan tujuan untuk mencari kendaraan bermotor yang hilang tersebut, dengan paksa mereka masuk ke dalam rumah saya dengan cara mendobrak pintu rumah kami dan sekitar pukul 04.30 WIB saya kembali di bawa ke Mapolres Nias, setiba di Mapolres Nias saya di gelandang keruang Kasat, katanya.

Kemudian AD memerintahkan seseorang oknum anggota Polres Nias yang tidak saya kenal untuk memukul saya diruang Kasat Serse.

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26-10-2014 sekitar pukul 09.00 WIB saya dijemput Ibu saya (Theresia Dakhi) dan langsung membawa saya ke RSUD Gunungsitoli untuk menjalani perawatan dan pemeriksaan dan sekitar pukul 15.00 WIB saya ditemani ibu saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Nias sebagaimana STLP No.03/X/2014/Propam tanggal 26 Oktober 2014 dan laporan ke SPKT Nomor :STPLP/ 441/X/2014/NS tanggal 26 Oktober 2014 tentang peristiwa/perkara “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur”.

Keluarga korban memohon kepada Bapak kiranya Bapak memberikan perhatian atas masalah tindakan penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Nias sekaligus mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Berbagai sumber menyebutkan tindakan para oknum anggota Polres Nias yang diduga terlibat dalam kasus ini harus ditindak.

(TIM)

PTUN Terima Gugatan Intervensi DPW PPP Se-Indonesia MEDAN - Ketua DPW PPP Sumatera Utara H. Fadly Nurzal, S.Ag, mengaku sangat bersyukur, karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerima gugatan intervensi yang diajukan DPP dan DPW PPP atas gugatan yang dilayangkan kubu Suryadharmali (SDA) terhadap hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya.

“Dikabulkannya Gugatan Intervensi DPW-DPW PPP Se-Indonesia oleh PTUN, member ruang kepada Pengurus DPP PPP Hasil Muktamar VIII Surabaya untuk ikut memberikan penjelasan dan kronologis yang terjadi di internal PPP pusat,”kata FadlyNurzal, kepada wartawan di Medan, kemarin.

Dalam putusan yang disampaikan Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti mengatakan“ Memutuskan menerima permohonan gugatan intervensi ke-3 yang diajukan DPW PPP Aceh dan seterusnya sampai DPW PPP Papua, karena mereka memiliki kepentingan hokum terhadap objek sengketa”.

Dijelaskan Fadly, alas an diajukannya gugatan intervensi tersebut, karena DPP dan DPW PPP bagian objek dari gugatan yang diajukan kubu Suryadharma Ali dkk.

Artinya, dengan diterimanya gugatan intervensi oleh majelis PTUN, maka Pengurus DPP PPP hasil muktamar VIII dan DPW–

DPW se Indonesia memiliki hak untuk memberikan penjelasan terkait perubahan kepengurusan di tubuh PPP. “Kondisi ini semakin menguatkan eksistensi DPP PPP hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan di Surabaya, beberapa bulan yang lalu. Dengan diterimanya gugatan ke-3 ini, juga dalam rangka menjaga agar informasi yang diterima PTUN utuh dan terang benderang, terkait kondisi objektif dan dinamika yang terjadi di tubuh DPP PPP,”jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Fadly, ia bersama seluruh ketua-ketua serta pengurus DPW PPP se Indonesia merasa bersyukur atas putusan

Majelis Hakim PTUN menerima gugatan intervensi yang diajukan.

“Semoga kebenaran akan cepat terungkap, sehingga kita bias dengan segera menghalangi berbagai langkah-langkah yang dapat merusak keutuhan PPP. Kita berharap, dengan kehadiran pengurus DPP PPP hasil muktamar VIII di Surabaya dan seluruh pengurus DPW PPP se Indonesia pada persidangan PTUN, maka kisruh dan perbedaan di tubuh PPP, segera tuntas. Sehingga, pengurus PPP mulai dari tingkat pusat hingga daerah, mulai focus bekerja sesuai dengan tingkatan masing-masing.

“Banyak kerja-kerja yang ha-

rus dilakukan seluruh pengurus PPP dalam rangka melayani ummat dan ikut serta memberikan kontribusi membangun bangsa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, “kata Fadly yang kini menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019.

Pada kesempatan itu, Fadly menyadari kisruh yang terjadi di tubuh PPP sedikit atau banyak telah mengecewakan ummat Islam. PPP sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia, terpecah dan perpecahan itu terkondisi seolah-olah karena elit PPP hanya memikirkan kekuasaan. Padahal, sesungguhnya itu tidak benar.

“PPP adalah partai tua dan sudah terbiasa dengan dinamika politik nasional. Bersama pemerintah atau berada di luar pemerintahan, bagi PPP tidak terlalu menjadi persoalan besar. Karena sesungguhnya PPP tumbuh dan besar bersama ummat Islam,” jelasnya.

Sekaitan dengan kondisi itu, secara pribadi dan Ketua DPW PPP Sumut serta anggota DPR RI dari PPP, Fadly Nurzal menyampaikan ucapan mohon maaf kepada seluruh ummat Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. “Mohondo’akan kami agar kisruh ini dapat segera diselesaikan,” ucapFadly. (MH)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

LIPSUS

Tragis, Cici Dibunuh Hanya karena Air Pel Tumpah FERRY, pelaku penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) di Medan memberikan pengakuannya di hadapan para wartawan, Rabu (3/12). Korban ternyata dia benamkan ke air hingga akhirnya tewas hanya karena air pel tertumpah.

Pengakuan itu disampaikan Ferry, sopir keluarga Syamsul Anwar, salah seorang yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa Cici.

"Cici itu awalnya mengepel disuruh ibu Radika (istri Syamsul Anwar), tapi air pelnya tumpah.

Kami (bersama Bahri, seorang pekerja lain) dipanggil disuruh bawa ke kamar mandi. Kami angkat dan kami benamkan ke dalam air di bath tube," katanya, Rabu (3/11).

Ferry menyatakan Cici dibenamkan di dalam air di bath tube atas suruhan Radika. Namun, Cici yang disebut berasal dari Jawa Barat itu tidak dipukuli. Akibat dibenamkan ke air, Cici tewas.

Ferry kemudian diperintahkan membuang jasadnya ke kawasan Karo. "Yang memerintahkan Syamsul, biar nggak tahu orang," sam-

bungnya.

Dia menyatakan, saat itu hanya Cici yang dibenamkan ke air.

PRT lain tidak ada ke kamar mandi ketika itu.

Ferry juga menyatakan, setahu dia, korban tewas hanya Cici. Dia tidak yakin Yanti, yang disebutkan sebagai korban lain, juga tewas.

"Kalau Yanti itu, saya tanya Ibu, disuruh dipulangkan," jelasnya.

Setahu Ferry, PRT lain memang mendapat penganiayaan di rumah Syamsul. Namun mereka hanya dipukul. "Yang memukul pemilik rumah, Syamsul dan istrinya.

Kalau anaknya sesekali," sebutnya.

Ferry mengakui mereka juga ikut memukul PRT. Hanya dia menyatakan pemukulan hanya dilakukan jika diperintahkan sang majikan.

Ditanya tentang aktivitas majikannya, Ferry menyatakan bisnis keluarga Syamsul adalah menjual batu permata. Selain itu mereka juga menyalurkan pembantu di Medan. "Mereka menyalurkan tenaga kerja sudah lama.

Seingat saya, sudah ada 10 tahun," jelasnya.

Terpisah, Syamsul juga sempat

Syamsul Anwar penganiaya PRT. memberikan sedikit keterangan.

Dia berdalih penganiayaan dan pembunuhan terhadap Cici dilakukan Ferry dan Bahri. "Pelakunya Ferry dan Bari, tanya mereka, jangan tanya saya. Yang memukul Feri dan Bahri yang membunuh juga Ferry dan Bahri. Yang lain tidak ada," sebut Syamsul saat digiring ke ruang tahanan.

Sementara Wakapolresta Me-

dan AKBP Yusuf Hondawantri Naibaho menyatakan, mereka terus menyelidiki kasus ini. Jasad Cici segera diautopsi pada Sabtu (6/12). "Mengenai kemungkinan adanya korban lain masih penyelidikan. Kepolisian melakukan penyelidikan terus menerus, dengan dasar pengakuan dan keterangan saksi korban," jelasnya.

Korban Bertambah

Polisi menemukan fakta baru dalam kasus penganiayaan terhadap sejumlah calon pembantu rumah tangga (PRT) di Medan.

Mereka sudah memastikan jumlah korban tewas bertambah menjadi 2 orang.

"Sebenarnya ada tiga nama pekerja yang dilaporkan tewas, ini berdasarkan keterangan para korban penganiayaan yang selamat. Dua (korban) sudah didapat, satu lagi masih diselidiki," kata Kasatreskrim Polresta Medan Kompol Wahyu Istanto Bram kepada wartawan, Senin (1/12).

Korban tewas yang sudah ditemukan yaitu Cici yang ditemukan di Karo, dan Yanti yang ditemukan di kawasan Labuhan Deli beberapa waktu lalu. Seperti Cici, Yanti juga sempat tidak dikenali, sampai akhirnya saksi mengenalinya melalui foto mayatnya.

"Jadi ada sebuah foto korban tewas. Saat ditunjukkan foto itu, para PRT meyakini itu rekan mereka yang bernama Yanti yang disebut dibunuh seminggu setelah Cici tewas," sambung Bram.

Menurut kesaksian para korban, Yanti dibuang di dekat laut,

tepatnya bawah jembatan. Dia disebutkan dibunuh sekitar satu minggu setelah Cici ditemukan tewas di Barus Jahe, Tanah Karo pada awal November.

Saat ini, kata Bram, mayat Yanti masih di RS Pirngadi dan penyidik secepatnya akan melakukan koordinasi untuk autopsi.

Sementara Direktur RSU dr Pirngadi Medan Edwin Effendi membenarkan adanya jenazah berjenis kelamin wanita yang dievakuasi ke kamar mayat rumah sakit itu pada 9 November 2014. Mayatnya ditemukan dari Labuhan Deli Medan.

"Kondisi saat ditemukan sudah membusuk dengan luka lebam parah di sekujur tubuhnya. Jenazah saat ditemukan memakai pakaian berwarna hijau," ujar Edwin Effendi, Senin (1/12).

Jenazah sudah diautopsi hari ini. Hasil autopsi sudah diserahkan ke polisi. Dia pun hampir dipastikan sebagai Yanti, PRT yang tewas disiksa. "Ini juga dikuatkan dari pakaian yang dikenakannya," jelas Marisi, staf Instalasi Jenazah RSU dr Pirngadi Medan.

Ditemukan Ratusan KTP Korban Trafficking

Awasi PRT, Tersangka Pasang 16 CCTV

TERBONGKARNYA tindak pidana terhadap tiga pembantu rumah tangga (PRT) di rumah pasangan suami -istri Syamsul Anwar-Rafika di Jalan Angsa No 17, Kelurahan Sidodi, Medan Timur, menemukan fakta baru.

Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Medan berhasil menemukan ratusan kartu tanda penduduk (KTP) milik PRT yang diduga sebagai korban perdagangan manusia (human trafficking) Sabtu (29/11) dini hari di rumah yang merangkap kantor CV Maju Jaya, perusahaan penyalur PRT milik mereka Ratusan kartu identitas itu ditemukan penyidik Kepolisan Resor Kota (Polresta) Medan di dalam lemari milik Syamsul Anwar dan Rafika yang kini sudah dijadikan tersangka.

Diduga Syamsul dan isterinya sudah menjual PRT yang mayoritas berasal dari Jawa.

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polresta Medan Komisaris Polisi (Kompol) Wahyu Bram melalui wakilnya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Viktor Ziliwu menyebutkan, polisi menemukan petunjuk baru yakni ditemukannya ratusan kartu identitas diduga milik PRT. Namun polisi masih melakukan penyidikan mendalam soal temuan ratusan kartu identitas ini.

“Lebih dari seratusan kartu identitas diduga milik PRT ini kami temukan di dalam sebuah lemari milik tersangka.

Untuk lebih memastikan apakah ratusan identitas itu, sekarang masih kami dalami lagi.

Kendalanya sampai sejauh ini para tersangka ini belum kooperatif dengan penyidik kita,” ujar Viktor Ziliwu Sabtu (29/ 11) di Polresta Medan.

Sekadar diketahui, mencuatnya kasus ini ke publik setelah polisi berhasil membongkar kasus kekerasan yang dialami tiga PRT yang bekerja di rumah Syamsul Anwar-Rafika pada Kamis (27/11) atas laporan masyarakat. Ketiga pembatu yang malang itu yakni Endah, 55, warga Madura, Jawa Timur; Anisa Rahayu, 25, warga Malang, Jawa Timur; dan Rukmaini, 43, warga Demak, Jawa Tengah. Selain itu polisi juga berhasil menemukan dan mengidentifikasi Cici,45, asal Bekasi, Jawa Barat, pembantu yang tewas.

Menurut sumber di Polresta Medan, sejak lima tahun CV Maju Jaya beroperasi, sudah belasan wanita yang ditampung di tempat itu. Endah, Anisa dan Rukmaini pun angkat bicara atas tragedi yang mereka alami. Ketiganya sudah lima tahun bekerja di rumah itu dan tak sekalipun menda-

PERBUATAN keluarga Syamsul Anwar benar-benar jauh dari kemanusiaan. Mereka menyekap dan menganiaya para pembantu rumah tangga (PRT)-nya dengan kejam dan tidak memberi mereka gaji.

"Mereka melakukan penganiayaan bersama-sama hingga meninggal dunia. Penganiayaan itu dimulai dari rekrutmen. Pekerjanya dibuat bekerja terus-menerus dalam tempat tertutup, dan tidak bekerja dalam kondisi layak," kata Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo di Mapolresta Medan, Jumat (28/11).

Keluarga Syamsul Anwar mempekerjakan dan menyalurkan sejumlah pekerja dalam hal ini pembantu rumah tangga (PRT).

Namun mereka menganiaya para perempuan itu dan tidak membiarkan mereka keluar rumah.

"Pelaku memasang 16 CCTV di rumahnya, untuk mengawasi pekerjanya. Korban dipekerjakan tanpa jangka waktu. Bahkan ada yang sudah 5 tahun bekerja (disalurkan ke sejumlah tempat), namun tidak diberi gaji," kata Eko. Saat ini polisi masih mendalami

patkan imbalan atau perlakuan baik.

“Awal-awal kami kerja di sana memang enggak pernah melihat sikap yang mengenakkan dari majikan. Kami terus dipukuli pakai centong kayu dan besi. Wajah, kepala, dan tangan kami juga dipukuli. Susah untuk melarikan diri karena ada 16 kamera dipasang setiap sudut rumah, ditambah lagi ada penjaga,” kata Annisa Rahyu. Dari hasil pengembangan kasus, polisi menetapkan tujuh tersangka.

Selain pasangan suami istri Syamsul Anwar-Rafika, lima lainnya yakni anak mereka, M Tariq Anwar, 28; tiga pekerja Kiki Andika, 34; Jahir, 29; Bahri, 31; dan sopir Ferry Syahputra, 37, turut ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Wahyu Bram mengatakan ketujuh orang itu juga diduga kuat terlibat praktik ilegal perdagangan manusia.

“Unsur pidana human trafficking sudah ditemukan.

Jadi para tersangka ini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 351 jo Pasal 170, Pasal 338, Undang Undang Nomor 23/ 2004 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Pasal 221 tentang Penyembunyian Mayat,” bebernya, kemarin di Polresta Medan. Wahyu juga memastikan keberadaan tiga pembantu dalam keadaan aman dan dapat dimintai keterangannya untuk kepentingan penyidikan.

“Kalau untuk keberadaan ketiga saksi ini enggak usah dikhawatirkan. Memang untuk sementara ini kami masih memerlukan keterangan dari ketiganya. Paling enggak sampai berkas pemeriksaan ini sampai ke persidangan. Tentunya kita akan menggandeng pihak-pihak terkait untuk sementara menampung ketiga saksi ini,” beber Bram.

Walikota Geram Sementara itu Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin terlihat geram terhadap Camat Medan Timur Parulian Pasaribu, yang menjadi tempat lokasi terbongkarnya kasus tersebut. Kemarin Dzulmi Eldin mendatangi rumah tersangka Syamsul Anwar di Jalan Angsa No 17 Kelurahan Sidodadi Medan Timur.

Saat Eldin sibuk memberikan keterangan, seorang warga bernama Rondang Simanjuntak, 34, berusaha menemui Eldin.

Dia menyebut bahwa Camat Medan Timur, Parulian Pasaribu tidak pernah bekerja.“Pak wali, camat di sini enggak pernah bagus kerjanya. Kami warga sebenarnya

dari dulu sudah resah soal keberadaan tersangka ini.

Apalagi dia memasang portal sesuka hatinya,” ketus Rondang. Mendengar hal itu, Parulian jadi naik pitam dilecehkan di depan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Parulian kemudian berusaha menghalau Rondang dan menghentikan ocehannya. Perdebatan pun terjadi dan disaksikan langsung oleh Wali Kota. “Ngapain kau halang-halangi aku. Aku hanya sampaikan aspirasiku saja sama wali kota,” teriak Rondang. Karena tak ingin terjadi kericuhan, sejumlah staf Eldin melerai keributan itu. Eldin pun berusaha langsung menuju mobil pribadinya yang berada di pojok jalan.

Saat Eldin hendak masuk ke dalam mobil, ratusan ibuibu rumah tangga kembali mengejarnya. Beberapa ibuibu kembali komplain soal keberadaan portal dan kanopi milik tersangka. “Pak wali, kami yakin bapak bisa menyelesaikan persoalan ini.

Tolong dengar aspirasi kami Pak. Kami sudah resah dengan arogansi si tersangka itu,” ujar beberapa ibu-ibu yang berusaha mendekati Dzulmi Eldin.

Mendapat rentetan komplain warganya itu, seketika Eldin murka dan memarahi Parulian Pasaribu. Dzulmi Eldin pun memerintahkan agar Parulian mendengarkan keluhan dari warga. Dengan wajah memerah, Parulian Pasaribu akhirnya memberikan beberapa penjelasan kepada warganya.

Kemenaker: Belum Punya Kebijakan Khusus Sementara Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri menyerahkan kasus penyiksaan PRT di Medan kepada pihakkepolisian karena kasus penyiksaan PRT tersebut merupakan kasus pidana.

Sementara Kementerian Ketenagakerjaan sendiri belum memiliki kebijakan khusus untuk menangani masalah PRT di Indonesia. “Saya belum dapat laporannya. Oh yang ilegal itu. Kalau itu, sudah masuk ke ranah pidana. Pasti penegak hukum yang menanganinya. Tanggung jawab untuk itu, tetap kita berikan. Perlindungannya tidak hanya kepada PRT, namun juga kepada seluruh warga negara.

Kebijakan Kementerian terhadap PRT belum ada instrumennya,” paparnya di Medan, kemarin. Berbeda dengan tenaga kerja di luar negeri, M Hanif Dhakiri mengungkapkan, pihaknya telah memperkuat bantuan hukum untuk tenaga kerja yang bermasalah di luar negeri. (BBS)

dugaan adanya jaringan yang terlibat dalam kasus penganiayaan sejumlah PRT yang menyebabkan seorang korban meninggal dunia.

"Kita dalami jaringannya. Dari mana mereka mendapatkan para pekerja ini. Apakah benar dari keluarga atau dari penyalur," ujarnya.

Seperti diberitakan, terungkapnya penganiayaan ini merupakan hasil dari penggerebekan rumah milik penyalur tenaga kerja CV Maju Jaya di Jalan Beo simpang Jalan Angsa/Madong Lubis, Kamis (27/11) sore.

Dari rumah milik Syamsul Anwar itu diselamatkan tiga PRT perempuan, yaitu Endang Murdaningsih (55) asal Madura, Anis Rahayu (25) asal Malang, dan Rukmiani (43) asal Demak.

Kondisi ketiga perempuan itu

(NET)

memprihatinkan. Mereka mengaku kerap disiksa dan pernah diberi makan dedak. Gaji mereka selama bertahun-tahun bekerja di sejumlah lokasi juga tidak pernah dibayarkan.

Selain mengaku kerap dianiaya, ketiga PRT itu juga menginformasikan kepada polisi ada rekan mereka bernama Cici tewas setelah dianiaya pada akhir Oktober 2014. Perempuan itu kemudian dibawa dengan salah satu mobil milik Syamsul Anwar.

(NET)

Tersangka Dikenakan Pasal Human Trafficking POLISI menyangkakan pasal baru kepada para pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang pembantu rumah tangga (PRT) di Medan. Mereka ditengarai telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

"Ketujuh tersangka juga sudah kita kenakan pasal perdagangan manusia (human trafficking)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan Kompol Wahyu Istanto Bram, Sabtu (29/11).

Ketujuh tersangka yaitu Syamsul Anwar dan istrinya Radika, anaknya M Tariq, dan keponakannya Zakir beserta dua pekerja yaitu Kiki Andika, Bahri dan seorang sopir bernama Fery.

Para tersangka ini diduga telah memperlakukan pembantu rumah tangga yang juga disalurkannya dengan cara tidak manusiawi. Mereka juga melakukan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Cici (30), seorang pekerja asal Jawa Tengah pada 28 Oktober lalu.

Perempuan itu kemudian dibuang ke kawasan Barus Jahe, Karo dan mayatnya ditemukan sebagai Mrs X pada 31 Oktober 2014. Korban kemudian dimakamkan pihak rumah sakit di Kabanjahe, Karo.

Polisi yang mengembangkan kasus ini dan menemukan lebih dari 100 KTP perempuan, umumnya asal Pulau Jawa dan salinan penyaluran PRT ke sejumlah majikan di Sumut. Dokumen itu ditemukan di kediaman Syamsul Anwar yang juga jadi lokasi penampungan di Jalan Beo Simpang, Jalan Angsa.

Ditemukan pula sejumlah kliping pemberitaan media massa mengenai PRT yang kabur karena tidak tahan.

Mereka yang diberitakan diduga sebagai pekerja yang disalurkan pelaku melalui CV Maju Jaya milik Syamsul Anwar.

Dugaan trafficking menyeruak setelah polisi menemukan fakta para

Warga padati Jalan Beo simpang Jalan Angsa dan Madong LUbis majikan yang ingin memakai jasa para PRT itu harus menebus hingga Rp 16 juta per orang.

"Majikan juga diminta mentransfer gaji ke rekening yang dibuatkan dan disebut sebagai rekening si pembantu.

Kita akan cek apakah setelah selesai masa kontrak, gaji itu benar dibayarkan ke si pembantu atau tidak. Kami akan pastikan," sambung Wahyu.

Dengan adanya sangkaan baru, Syamsul Anwar Cs dijerat dengan pasal berlapis. Sebelumnya mereka dikenakan pasal pembunuhan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pengeroyokan, menyembunyikan mayat dan perdagangan manusia.

"Mereka kena pasal 338, 351, 170, 221 KUHP dan UU KDRT dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perda/ gangan Porang," terang Wahyu.

Seperti diberitakan, penganiayaan terhadap PRT itu terungkap setelah petugas menggerebek rumah milik penyalur tenaga kerja CV Maju Jaya di Jalan Beo simpang Jalan Angsa dan

Madong Lubis, Kamis (27/11) sore.

Dari rumah milik Syamsul Anwar itu diselamatkan tiga PRT perempuan, yaitu Endang Murdaningsih (55) asal Madura, Anis Rahayu (25) asal Malang, dan Rukmiani (43) asal Demak.

Kondisi ketiga perempuan itu memprihatinkan. Mereka mengaku kerap disiksa dan pernah diberi makan dedak. Gaji mereka selama bertahuntahun bekerja di sejumlah lokasi juga tidak pernah dibayarkan.

Selain mengaku kerap dianiaya, ketiga PRT itu juga menginformasikan kepada polisi ada rekan mereka bernama Cici tewas setelah dianiaya pada akhir Oktober 2014. Perempuan itu kemudian dibawa dengan salah satu mobil milik Syamsul Anwar.

Informasi dari pekerja perempuan ini kemudian diselidiki polisi. Cici dipastikan tewas dan dibuang ke kawasan Barus Jahe, Karo. Perempuan ini ditemukan sebagai Mrs X pada 31 Oktober dan sudah dimakamkan di TPU Kristen di Jalan Irian Kabanjahe. (NET)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

Pemkab Madina Umumkan Jadwal Ujian CPNS Tahun 2014 PANYABUNGAN - Menindak lanjuti pengumuman Bupati Madina nomor 800/ 2323/BKD/2014 tanggal 15 September 2014 tentang pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Sipil Negeri daerah (CPNSD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari pelamar umum tahun anggaran 2014 Dengan ini Pemkab Madina melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah mengeluarkan jadwal dan sesi pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS Madina.

Pelaksanaan Ujian CPNS tahun 2014 melalui Website Pemkab www.madina.go.id.

Seleksi dengan sistem CAT ini akan dilaksanakan pada Rabu 10 Desember 2014 Sampai Minggu 21 Desember 2014, di laksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Panyabungan Kab Madina. Demikian pengumuman di lihat melalui www. madina.go.id yang di tanda tangani Sekretaris daerah Madina M. Yusuf, M. Si. Dalam surat pengumuman yang di keluarkan Bupati Madina bahwa peserta seleksi wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai jadwal terlampir dan mengikuti tata cara ujian dengan menggunakan system CAT oleh panitia sebelum pelaksanaan seleksi, peserta seleksi harus Membawa

KTPU dan KTP yang masih berlaku sesuai dengan NIK. Dan peserta hanya di perbolehkan membawa KTPU dan KTP serta pena ke dalam ruangan ujian, peserta di wajibkan memakai pakaian kameja putih dan celana gelap, serta tidak di perkenankan memakai sandal dan kaos pada saat pelaksanaan ujian, dan jika ada peserta yang kedapatan tindakan kecurangan yang merugikan peserta lainnya, maka akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur sebagai peserta seleksi.

Pemkab Pessel untuk kali pertamanya melaksanakan seleksi penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CAT. Dengan sistem CAT, tanya jawab pertanyaan dilakukan dengan menggunakan komputer. Pertanyaan akan muncul di layar komputer dan langsung dijawab oleh peserta ujian CPNS. Kepala Badan Kepegawaian daerah Mainul Lubis, AP mengharapkan, semua peserta ujian seleksi CAT CPNS Kab Madina dapat mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan pada saat ujian.

Dikatakannya, peserta ujian dapat melihat website pada halaman pengumuman (download lampiran yang tersedia). Karena, jadwal dan waktu masing-masing peserta ujian berbeda dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. (TH)

PTPN I Juara Cabang Sepak Bola Kelima Kalinya LANGSA - Kesebelasan PTPN I Aceh akhirnya menciptakan sejarah sebagai kesebelasan tak terkalahkan dengan menjadi juara selama lima kali berturut turut di ajang olah raga bergengsi dalam even pekan olahraga badan usaha milik Negara (POR BUMN) setelah di grand Final berhasilkan menundukkan PTPN V Riau, 01 untuk keunggulan PTPN I yang diciptakan oleh Erwin karyawan dari kebun lama.

Prestasi olahraga yang dipersembahakan oleh karyawan ini, Direktur Utama PTPN I Wargani mengucapkan selamat kepada para pemain pemain dan manajemen tim atas keberhasilan yang telah diperoleh. “kita patut bersyukur dan bangga.

Tetapi hendaknya prestasi ini juga dapat memacu semangat para karyawan untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam peraihan Produksi.” Demikian Wargani menangani berita gembira itu, setelah mendengar kesebelasan perusahaan yang dipimpinnya menjadi juara pada even tersebut.

Pada pertandingan grand final, Senin (1/12) PTPN I berhadapan dengan PTPN V Riau. Pemain kesebelasan PTPN I Aceh yaitu Ridzal, Syaifullah, Firdaus ramadhan, bahau membahu menggempur pertahanan lawan ditengah teriknya cuaca Jakarta, kese-

belasan PTPN I Aceh berhasil mengalahkan PTPN V Riau dengan skor 1-0.

Pertandingan final antara PTPN I dengan PTPN V Riau ini disaksikan oleh Anggota Komisi PTPN I Bapak Bustari Mansyur dan keluarga, mantan gubernur Aceh bapak Syamsudin Mahmud dan keluarga, Direktur SDM & Umum PTPN I Bapak Ramadhan Ismail dan keluarga.

Manajer Tim Hasan Basri mengucapkan terimakasih kepada komisaris, Direksi, Pejabat teras dan karyawan PTPN I serta seluruh masyarakat Aceh yang telah mendukung dan mendoakan keberhasilan tim PTPN I diajang POR BUMN ke VII tahun 2014. "Kemenangan PTPN I adalah kemenangan seluruh masyarakat Aceh.”

Kata Hasan Sementara itu kepala Urusan Humas Protokoler PTPN I AdiYusfan menerangkan atas kemenangan ini kesebelasan mendapatkan bonus sebesar Rp.55,5 juta. Bonus tersebut berasal dari Direksi PTPN I Rp.10 Juta, komisi Rp.5 juta, Rangkuti Cipto Rp. 10 Juta, Baporni PTPN I Rp.3 Juta, Alfian Ketua SPBU Rp.3 juta, kelompok Manejer Rp.6,5 juta, saiful zahri Rp.3 juta, Azwar AB Rp.2 Juta, Hasan Basri Rp.3 juta, manajer Tim Rp.5 juta dan Zainal Manajer Kebun JR Utara Rp.5 Juta.

(YANTO)

SUMUT

Pemko Tebingtinggi-PT TPL Tanam 3000 Bibit Pinus TEBINGTINGGI - Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) tahun 2014 di Kota Tebingtinggi, Selasa (2/12), ditandai dengan penandatanganan kerjasama (MoU) serta serah terima 3.000 batang bibit pohon pinus (Eucaliptus sp) antara PT Toba Pulp Lestari (Tbk) dengan Pemko Tebingtinggi.

Penandatanganan MoU dilakukan Kepala Dinas Pertanian Marimbun Marpaung SP M.Si mewakili Pemko Tebingtinggi dan Manager CSR PT Toba Pulp Lestari (Tbk) Ir Jasmin Parhusip di Jalan Sei Mati Kecamatan Bajenis. Penanaman pohon dilakukan di sepanjang bantaran sungai dan ruang terbuka hijau, selain itu juga diserahkan tanaman hutan dan tanaman buah-buahan kepada masingmasing Camat se Kota Tebingtinggi.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan bahwa Kota Tebingtinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang masuk dalam program Green City (Kota Hijau), untuk itu

TANAM POHON - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan sedang menanam bibit pohon pinus. walikota berharap kepada semua pimpinan SKPD dan terutama masyarakat Kota Tebingtinggi untuk bersama-sama mensukseskan program ini dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk mena-

nam pohon, terutama disepanjang bantaran Sungai Padang.

Menurut walikota, dari thema ‘Hutan Lestari’ untuk mendukung kedaulatan pangan, air dan energi terbarukan mendorong masya-

rakat ikut membangun ekosistem hutan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. “Sekaligus menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan dan menyerap karbon dioksida diudara dalam rangka ikut berkonsentrasi dalam mitigasi perubahan iklim”, imbuh walikota.

Pada kesempatan itu, Walikota Tebingtinggi mengajak seluruh warga untuk mewujudkan hutan lestari dengan bersama-sama bergotongroyong melakukan gerakan menanam pohon guna membangun ekosistem hutan, juga dapat dilakukan lewat wana tani (agroforestry), wana ternak (silvopasture) dan dana wina (silvofishery) guna mensukseskan kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Marimbun Marpaung SP MSi, selain menerima bantuan dari PT Toba Pulp Lestari Tbk juga menerima bantuan 250 batang tanaman sengon dari PT Sumber Karindo Sakti dan tanaman kehutanan pada lahan 6 hektar dari BPDAS Sei Wampu Provsu di Kecamatan Padang hilir. (RS)

Hasil Tinjauan di Kecamatan Panyabungan Timur

Komisi III DPRD Madina Kecewa Dengan Hasil Proyek PANYABUNGAN - Komisi III DPRD Mandailing Natal melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Panyabungan untuk melihat sejumlah paket Proyek yang ada di Daerah tersebut. Dalam Kunjungan kerja tersebut diikuti oleh anggota Komisi III yakni Sahriawan Nasution (Kocu), Arjun Nasution serta H.Binsar Nasution AMd. Kamis (4/12) Dalam peninjauan, saat bincang-bincang, komisi III DPRD Madina merasa kecewa dalam mengerjakan paket proyek yang

ada di panyabungan Timur,salah satunya peningkatan Jalan Simpang Pagur-Banjar Lancat yang dikerjakan oleh Rafly Kontraktor dengan biaya Rp.199.870.000.

"Saya lihat kondisi pembangunan jalan ini kurang bagus, coba anda sendiri periksa dulu campuran pada pekerjaan ini." kata Sahriawan.

Bahkan pada saat itu anggota Komisi III juga sempat mencongkel parit jalan yang hasilnya kondisi bangunannya sangat-sangat rapuh, pada kunjungan tersebut Komisi III DPRD madina tidak menemukan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut yang ada dilokasi hanya pekerja.

Anehnya ungkap Sahriawan, ketika ditanyakan pekerja proyek, siapa pemborong malah dijawab

tidak mengetahui siapa pemborong pekerjaan tersebut. "Masak mereka pekerja tidak mengetahui siapa yang memberikan pekerjaan pada mereka,"kata Sahriawan.

Dan ketika anggota DPRD madina berbincang-bincang dengan masyarakat disekitar, diakui oleh masyarakat pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) jarang ke lokasi, belum lagi tanah galian yang dibuang sembarang ke badan jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan.

Diungkapkan Sahriawan (Kocu) baru satu kecamatan saja pihaknya melakukan kunjungan lapangan telah banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pekerjaan paket proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PU Madina. "Melihat kondisi pekerjaan paket proyek

2.731 Mahasiswa Lulusan USU Diwisuda MEDAN - Sebanyak 2.731 mahasiswa lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) periode I tahun akademik (TA) 2014/2015 diwisuda Kamis pekanlalu di Gedung Auditorium USU. Dalam sambutannya, Rektor USU Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc(CTM) SpA(K) mengatakan pihaknya secara terus menerus berpikir dan bekerja untuk melakukan perubahan dan peningkatan diberbagai bidang yang meliputi “akademik”,“SDM” hingga “Sarana dan prasarana” kampus. "Tentu hal ini kami lakukan sebagai realisasi dari program kerja di masa kepemimpinan kami dalam menuju “peningkatan mutu pendidikan” yang diharapkan dapat berdampak pula pada peningkatan “mutu dan kompetensi” bagi para lulusan," katanya.

Perubahan, inovasi, dan pembangunan yang telah dilakukan, seperti pembangunan gedung perkuliahan baru pada Fakultas Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta gedung Laboratorium Terpadu LIDA. Disamping itu, juga telah dibangun lima gedung perkuliahan baru lainnya, pada Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum, dan pengembangan gedung perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), serta gedung Laboratorium

Fakultas Farmasi, paparnya.

"Sedangkan pada tahun 2014 ini,kata Rektor, tengah berjalan pembangunan gedung perkuliahan baru untuk Fakultas Teknik, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Kami juga telah melakukan berbagai upaya untuk melengkapi peralatan Laboratorium pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Laboratorium Terpadu LIDA, dan juga telah melengkapi alat bantu ajar multimedia pada semua Fakultas yang berada di lingkungan USU," terangnya.

Syaril optimis, sebagai langkah untuk mewujudkan Visi USU“Menjadi Perguruan Tinggi yang Memiliki Keunggulan Akademik sebagai Barometer Kemajuan Ilmu Pengetahuan yang Mampu Bersaing dalam Tataran Dunia Global” sebagiamana yang telah dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) USU 2015-2039 dan Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019.

Wisuda tahun ini terdiri dari 553 orang lulusan Program Pascasarjana, 19 orang Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, 19 orang Program Pendidikan Spesialis, 38 orang Program Dokter Jenjang Magister, 128 orang Pendidikan Profesi, 1.648 orang dari Program Sarjana dan 326 orang Program Diploma.

Dengan demikian jumlah lulusan Sekolah Pascasarjana, Pro-

gram Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Spesialis, Program Dokter jenjang Magister, Pendidikan Profesi, Program Sarjana dan Program Diploma USU sampai sekarang adalah 154.820 orang, yakni,Program Doktor 298 orang,Program Magister 10.750 orang, Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis 143 orang. Kemudian, program Pendidikan Dokter Spesialis 2.050 orang,Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis 26 orang, Program Dokter Jenjang Magister 538 orang.

Sedangkan pendidikan Profesi yaitu Dokter 7.753 orang, NERS 1.237 orang,Dokter Gigi 3.289 orang, Notariat 903 orang, Apoteker 2.433 orang, Akuntan 318 orang, Arsitek 9 orang, Program Sarjana 87.099 orang. Program Diploma sebanyak 37.974 orang dengan total 154.820 orang.

Hadir dalam pelaksanaan wisuda, Ketua Majelis Wali Amanat USU,Ketua Senat Akademik USU, Ketua Dewan Guru Besar USU, Para Wakil Rektor dan Sekretaris USU, Para Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana USU, Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta Ketua Departemen di Lingkungan USU, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Pemerintah dan Swasta, Seluruh Sivitas Akademika, serta para undangan lainnya.

(FER)

yang asal jadi saya merasa terbebani menerima laporan-laporan masyarakat,"ungkap Kocu.

Dilanjutkannya, Kecamatan Panyabungan Timur merupakan salah satu daerah Pemilihan Dapil I DPRD madina sehingga apa yang ditemukan tenatng pekerjaan paket proyek yang seharunya bisa bermanfaat untuk masyarakat demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan tidak tercapai akibat pekerjaan asal jadi. saya ingin mengembalikan hakhak rakyat, saya sebagai wakil mereka terus melakukan pengawasan pembangunan yang ada di Panyabungan Timur dan dalam waktu dekat ini kita akan mempertanyakan langsung kepada Bupati Madina,'tegaskan Sahriawan. (TH)

Bupati Madina Hadiri Sosialisasi Pengurus FKUB PANYABUNGAN - Dalam rangka Sosialisasi dan Silaturrahim antar pengurus Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) dengan Ormas keagamaan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dihadiri Asisten II Drs Mhd. Safe’i Lubis M.si, H. Abdul Ba’is dan para tokoh Agama Kab. Madina, Rabu (03/12) Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution melalui Asisten II, Drs Mhd. Safe’i Lubis M.si dalam sambutannya menyebutkan, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kab. Madina akan melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang beragama dan pemberdayaan masyarakat Saya percaya dengan dilaksanakannya sosialisasi ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas yang tentunya akan lebih banyak mengetahui tentang fungsi Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB). (TH)

Dalam Waktu Dekat RS USU Akan Beroperasi

Manajer Tim Hasan Basri berfoto bersama pemain kesebelasan PTPN I Aceh yang menciptakan sejarah baru menjadi juara lima kali berturut-turut di ajang POR BUMN Ke 7 Tahun 2014.

MEDAN - Setelah sekian lama, Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, pembukaan awal (soft opening) dilakukan, Kamis (4/12).

Menurut Rektor USU Prof Dr dr Syahril Pasaribu, rumah sakit yang terletak di Jalan Dr Mansyur ini akan siap dioperasikan dalam waktu dekat, dan sambil berjalan akan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

"Sebagai rumah sakit pendidikan tentunya RS USU ini berbeda dengan rumah sakit rumah sakit lainnya," ujarnya.

Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengharapkan dengan Soft opening rumah sakit pendidikan Universitas Sumatera Utara

(USU) bukan hanya mencari keuntungan secara materi, melainkan mampu mencetak para dokter, yang tidak hanya ahli secara medis, melainkan mampu memberikan sentuhan-sentuhan bahthin bagi pelayanan kesehatan secara hakiki.

"Karena ini rumah sakit pendidikan diharapkan bisa menjadi tempat belajarnya mahasiswamahasiswa kedokteran, dan menciptakan dokter-dokter yang ahli khususnya dari USU," ujar Tengku Erry.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI Prof Dr dr Akmal Taher pada acara pembukaan awal ini menyampaikan harapannya agar Rumah Sakit USU mening-

katkan mutu dan kualitasnya sebagai rumah sakit pendidikan.

"Rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan mutunya dan bisa bergerak cepat mengikuti perubahan-perubahan yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan sebagai rumah sakit pendidikan, kriteria paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesiapan antara proses pendidikan dan dosen.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi berharap agar rumah sakit USU segera beroperasi.

"Rumah sakit ini sudah selesai.

Diharapkan agar sesegera mungkin manfaatnya dapat dirasakan ma-

syarakat Sumut dan mahasiswamahasiswa Kedokteran USU pada khususnya serta mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Sumut lainnya," katanya.

Tengku Erry juga meminta agar RS USU meningkatkan kualitas para calon dokter sehingga bisa menghempang masyarakat Sumut untuk berobat ke luar negeri.

"Dengan kehadiran rumah sakit yang cukup baik ini, tentunya dengan meningkatkan mutu pelayanan, diharapkan akan memberikan rasa percaya yang tinggi masyarakat terhadap rumah sakitrumah sakit yang ada di Sumut," ujarnya.

(FER)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

Bupati Asahan Serahkan Bantuan Sosial KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyerahkan secara langsung kepada masyarakat yang menerima bantuan. Acara diselenggarakan di Kecamatan Buntu Pane, Selasa, 2 Desember 2014 di halaman rumah warga setempat.

Dalam acara tersebut, masyarakat juga menyempatkan diri untuk menyampaikan aspirasi langsung ke-

Ribuan Guru di Serdang Bedagai Hadiri Puncak Peringatan HGN dan HUT PGRI ke-69

pada Bupati Asahan, terkait dengan pendidikan dan infrastruktur. Contohnya persoalan pembangunan jembatan trambin di Desa Buntu Pane.

Selain itu penyerahan dana bantuan kegiatan dirangkai dengan penyerahan surat tanah gratis, kartu BPJS dan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.

(IN)

Mantan Wawako Tebingtinggi, Wafat TEBING TINGGI - Ratusan pelayat yang terdiri dari unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat dan agama serta warga Kota Tebingtinggi turut melepas kepergian mantan Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Alm H Amril HaraHap yang meninggal dunia, Senin (1/12).

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan, Pemko Kota Tebingtinggi turut berduka cita atas meninggalnya H Amril Harahap. Almarhum telah menorehkan karya baktinya kepada Kota Tebingtinggi melalui profesi beliau, baik sebagai PNS, wartawan, wakil rakyat maupun sebagai pejabat negara semasa men-

jabat sebagai wakil walikota.

"Pemerintah Kota Tebingtinggi tidak dapat mengutarakan apapun, kami juga merasa kehilangan seorang tokoh Tebingtinggi, hari ini Allah telah memanggilnya.

Kami hanya mengharapkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap di dalam kesabaran. Allah menyayangi orang yang sabar, Allah bersama orang yang sabar dalam arti sanggup menahan dan mau menjalankan apa yang telah ditentukan Allah serta ikhlas menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT", pesan Umar Zunaidi Hasibuan kepada keluarga yang ditinggal.

(RS)

Wagubsu Sambut Hangat Tawaran Jepang MEDAN - Wagubsu, Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyambut hangat tawaran Forum Sumatera Jepang yang berencana akan mengembangkan teknologi pengolahan air bersih di Sumut. Teknologi tersebut dapat mendukung ketersediaan air bersih dan sehat bagi masyarakat, khususnya di daerah pesisir pantai.

Respon positif tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi Forum Sumatera Jepang di ruang kerjanya di kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (5/12).

Kehadiran Forum Sumatera Jepang dipimpin Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Medan Yuji Hamada, Sekretaris Konjen Jepang Mariati, Ketua Forum Sumatera Jepang Tengku Kemala Intan, anggota Forum Sumatera Jepang H J Umeda, Rismaja Putra, dan Listiani Nurul Huda.

Sementara Wagubsu didampingi Kepala Dinas (Kadis) PSDA Sumut, Ir Dinsyah MM, Staf Ahli Gubsu, Ir Riadil A Lubis, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Agustono dan Kepala

Bidang (Kabid) Aptel Diskominfo Sumut Eli Suhaeriyah.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, ketersediaan air bersih hingga ke pelosok desa di Sumut belum maksimal, terutama di pemukiman masyarakat di kawasan pesisir pantai timur dan barat Sumatera.

"Jika ada teknologi sederhana dan biayanya terjangkau, ini akan menjadi solusi tepat dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan minum, cuci dan lain sebagainya," sebut Erry.

Erry juga mengatakan, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut, belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Sebagian daerah bahkan tidak mendapatkan air bersih olahan. Masyarakat masih memanfaatkan air alam yang ada dilingkungan pemukiman.

“Ada yang menggunakan sumur bor. Tidak sedikit yang masih mengandalkan air sumur atau air alam,” papar Erry. (REL)

Kecamatan Rantau Selatan 6 Besar Terbaik Tingkat Provinsi 2014 RANTAU PRAPAT - Tim penilai dari provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian kecamatan terbaik tingkat provinsi SUMUT ke kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu selasa minggu lalu. Rombongan Team penilai kecamatan terbaik dari provinsi SUMUT di pimpin Ferlin H. Nainggolan.

Kecamatan Rantau selatan merupakan kecamatan terbaik di Kabupaten Labuhan Batu dan berhak mengikuti lomba tingkat SUMUT. Seketaris Daerah kabupaten Labuhan Batu, Ali usman dalam kesempatan tersebut mengatakan kecamatan Rantau selatan merupakan kecamatan yang terbaik di kabupaten labuhan batu sehingga kecamatan Rantau selatan mengikuti penilai tingkat SUMUT. untuk itulah kecamatan ini jauh hari telah melakukan persiapan-persiapan agar nantinya mampu menjadi kecamatan yang terbaik di tingkat SUMUT. Kecamatan Rantau selatan masuk 6 besar dan team akan menilai untuk menjadi

S U M U T /ACEH

juara 1 (satu), Camat Rantau selatan DRS. H. Ikramsyah putra Nst. dalam pidatonya menjelaskan luas kecamatan Rantau selatan, jumlah penduduk, jumlah kelurahan, serta perbatasan dengan kecamatan mana aja dikatakannya. Kecamatan Rantau selatan siap untuk di nilai dan telah melakukan persiapan-persiapan.

Pantauan wartawan kpk pos di kecamatan Rantau selatan setiap jam 08:30 kecamatan Rantau selatan setiap hari mengadakan LISA (Lihat Sampah Ambil) .Dan saat masuk waktu sholat juhur pengawai kecamatan Ransel melaksanakan jemaah sholat juhur di mushollah kecamatan.

Turut hadir dalam penilaian tersebut Seketaris Daerah Labuhan Batu, para kepala SKPD, lurah beserta kepling sekecamatan Rantau selatan, TP.PKK, kecamatan Rantau selatan, kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, AKBID, AKPER dan kepala puskesmas sekecamatan Rantau selatan tokoh masyarakat serta undangan lainnya. (HS)

SIPISPIS - Puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-69 dihadiri ribuan guru dari seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) serta bertindak selaku inspektur upacara Bupati Sergai Ir. H. Soekirman.

Upacara bendera sebagai puncak HUT PGRI yang jatuh pada tanggal 25 November 2014 dipusatkan di lapangan Bola Kaki PTPN III Gunung Pamela Kecamatan Sipispis, Jumat lalu Dalam kesempatan itu Bupati Sergai Ir. H. Soekirman juga memberikan penghargaan kepada sejumlah guru berprestasi dan atas dedikasi selama masa tugasnya, siswa berprestasi serta kepada perusahaan yang peduli terhadap pendidikan. Selain itu juga diberikan penghargaan dan hadiah kepada para pemenang lomba di bidang akademik maupun olahraga yang telah diselenggarakan pada hari sebelumnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Anies Baswedan melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyampaikan pesannya kepada seluruh guru di Indonesia bahwa menjadi guru bukanlah pengorbanan melainkan sebuah kehormatan, karena guru merupakan perwakilan dari semua komponen

SEKUNTUM BUNGA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, Ketua TP. PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman dan Kadisdik Drs. Joni Walker Manik, MM menyerahkan sekuntum bunga tanda cenderamata kepada para guru dan tutor PAUD .

Photo :ARM bangsa menyiapkan masa depan Indonesia. Bahkan sebagian harus mengabdi dengan fasilitas ala kadarnya demi mencerahkan dan membuat masa depan lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

Lebih lanjut Mendikbud Anies Baswedan mengatakan bahwa pendidikan adalah ikhtiar fundamental dan kunci untuk dapat memajukan bangsa jika kualitas manusianya dikembangkan dan terbangun. Kualitas manusia adalah hulunya kemajuan sehingga melalui pendidikan menjadi unsur penting meningkatkan kualitas.

Oleh karena itu, kepada seluruh guru di Indonesia, jadilah figur-figur yang diteladani oleh murid dan lingkungannya, karena persiapan masa depan Negara Indonesia dititipkan kepada guru. Begitu juga terhadap semua masyarakat Indonesia untuk bekerjasama, mendidik bukan hanya tanggung jawab Negara tetapi secara moral mendidik menjadi tanggung jawab setiap orang terdidik.

Anies Baswedan juga menyampaikan agar PGRI bisa menjadi organisasi profesi guru yang kuat sehingga mampu mengembangkan

kemampuan secara mandiri, bekerja semakin baik, sebagai sumber kreatif dan inspiratif serta menegakkan kode etik guru sebagai profesi.

Acara yang dimeriahkan dengan tari-tarian dari berbagai etnis ini dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, Ketua TP. PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD dan Camat seSergai, Muspika Sipispis, Manager PTPN III Gunung Pamela serta para siswa SMA/SMK dari tiaptiap kecamatan di Sergai. (ARM)

Isu Pengalihan Tidak Benar

Jalan Tol Medan-Binjai Tetap Dilaksanakan MEDAN - Rencana pengalihan pembangunan Jalan Tol di Sumatera Utara, seperti MedanBinjai ke BakauheniPalembang ternyata tidak benar.

Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Nezar Djoeli mengatakan hal itu terungkap ketika pihaknya melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, bahwa Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai tetap dilanjutkan.

"Ternyata rencana pengalihan itu tidak benar. Direktur Jenderal dan Jembatan Kementrian PU sudah menegaskan hal itu kepada

kita (Komisi D DPRD Sumut,red).

Pembangunannya tetap akan dilanjutkan," katanya, Jumat (5/12).

Nezar juga menyebutkan, seperti diungkapkan Kementerian PU, bahwa rencana pembangunan Jalan Tol di Sumut (Medan-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diserahkan kepada PT. Hutama Karya, karena tidak ada investor yang berminat.

Seperti diketahui, pencanangan Jalan Tol Trans Sumatera oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung pada 10 Oktober lalu. Pembangunan diawali dari ruas Jalan Tol Medan-Binjai sepanjang 17 Kilometer. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) itu ditargetkan selesai tiga tahun dengan biaya Rp.1,6 Triliun.

(VIN)

Tonoto Foundation Libatkan ITM Seleksi Penerima Beasiswa MEDAN - Tanoto Foundation melibatkan Institut Teknologi Medan (ITM) melakukan seleksi bagi calon penerima beasiswa ikatan dinas dan non ikatan dinas melalui program beasiswa Regional Champion Scholarship.

Head of Schloarship Tonny Victor, Kamis pekanlalu mengatakan, expo beasiswa Tanoto Foundation ini baru pertama kali dilakukan dengan target untuk mahasiswa dan siswa SMA agar dapat menikmati beasiswa.

Dijelaskannya, beasiswa yang akan diberikan di tahun depan sebanyak 230 untuk non ikatan dinas dan 40 beasiswa untuk ikatan dinas. Beasiswa non ikatan dinas ini dibagi lagi yakni terdiri dari, 200 untuk SI dan 30 untuk S2.

“Pada beasiswa ikatan dinas kita bekerja sama dengan 28 universitas dan khusus di Medan hanya 8 universitas. Para siswa bisa memilih universitas swasta seperti UISU, Methodist atau Nomensen. Begitupun jurusan, yang penting yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, teknik kimia, elektro, sosial ekonomi, manajemen, akuntansi, pokoknya cocok dengan bisnis kita,” tuturnya.

Beasiswa Tanoto Foundation memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki kendala perekonomian untuk dapat

mengenyam pendidikan berkualitas.

Beasiswa Tanoto Foundation bertujuan untuk mencetak pemimpin masa depan yang berkarakter kuat, cakap dan tangguh.

Dijelaskannya pula, untuk Regional Champion Scholarship adalah beasiswa S-1 yang diberikan kepada siswa lulusan SMA di wilayah Sumatera Utara, Riau dan Jambi.

Program ini bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi mitra antara lain IPB, ITB, ITM, UGM, UI, UISU, Universitas Islam Riau, Universitas Jambi, USU dan lainnya. Proses beasiswa terbagi dalam tiga tahap, yaitu seleksi dokumentasi, psikotest dan wawancara.

Beasiswa yang diberikan oleh Tanoto Foundation berupa tunjangan bulanan dan uang kuliah sampai dengan selesai masa perkuliahan, dan dilanjutkan dengan program ikatan dinas selama 4 tahun di bawah grup usaha RGE Indonesia.

Rektor ITM Prof Dr Ilmi Abdullah MSc menyambut baik atas kepercayaan yang diberikan Tanoto Foundation untuk menseleksi calon penerima beasiswa.

“Kita berharap amanah yang diberikan ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya,” ujarnya. (FER)

GP3A TERBAIK - Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho ST, MSi didampingi Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyerahkan penghargaan kepada Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Maju Bersama dalam kategori GP3A Terbaik pada acara Pekan Pasar Petani Sumut ke-11 Tahun 2014 di halaman Kantor Dinas Pertanian Provsu Jalan A. H. Nasution Medan, Senin (1/12). Photo :ARM

Kelompok Pertanian Sergai Raih 4 Penghargaan Provsu SEI RAMPAH - Petani-petani Serdang Bedagai (Sergai), Senin sore (1/12) menerima beberapa penghargaan tingkat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang langsung diberikan oleh Gubsu H. Gatot Pujonugroho ST, MSi didampingi Bupati Ir. H. Soekirman pada acara Pekan Pasar Petani Sumut ke-11 Tahun 2014 di halaman Kantor Dinas Pertanian Provsu Jalan A. H. Nasution Medan.

Adapun beberapa penghargaan yang diterima antara lain Juara I Penilaian Kelompok Tani (Poktan) Berprestasi Provsu Tahun 2014 atas nama Poktan Sri Wiganti dan Juara V kategori Mantri Tani Poktan Sri Sudarsi SP serta Juara III Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atas nama GP3A Maju Bersama.

Selain itu juga menerima bantuan Power Threser atas nama Gabungan Poktan (Gapoktan) Harapan Desa Pematang Pelintahan Kecamatan Sei Rampah serta bibit buah-buahan berupa 1.900 batang bibit mangga dan 1.500 batang bibit rambutan kepada Poktan Habonaron Desa Demak Urat Kecamatan Sipispis.

Usai pembukaan acara, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Selasa (2/12) di kompleks kantor Bupati di Sei Rampah mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada para pelaku pertanian agar sema-

kin termotivasi mengembangkan diri dan memperkuat organisasi petani menghadapi persaingan produsen asing lain menuju era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.

Oleh karenanya petani sebagai produsen dapat melakukan pengamatan dan pemantauan produk-produk yang sudah mencapai mancanegara seperti hasil pertanian dan perikanan maupun produk organik mampu ditingkatkan dengan kualitas dan kemasan (packaging).

Lebih lanjut disampaikan, acara yang berlangsung dari tanggal 1-5 Desember 2014 dengan mengikuti kegiatan Pekan Pasar Petani ini akan terjadi proses belajar dan tukar pengalaman antar petani-petani terhadap produk-produk unggulan, ujar Kabag Humas Indah.

Untuk itu H. Soekirman berharap agar infrastruktur seperti jalan, irigasi, sarana pertanian dan energi kan tercukupi sehingga petani dapat meningkatkan daya saing diantara masyarakat ekonomi Asean.

Sehingga tetap mendukung program Pemprovsu untuk tetap berkotmitmen meningkatkan hasil produksi pertanian untuk menjaga ketahanan pangan dan bahkan kedaulatan pangan daerah maupun nasional dengan tetap menjadi salah satu lumbung padi nasional, pungkas Indah Dwi Kumala.

(ARM)

E D I S I 331 8 - 14 DESEMBER 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Kantor Resort Onangan TNTN Dikontrakkan?

Kepala Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli Diduga Korupsi

PELALAWAN - Kantor Resort Onangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan kabarnya telah dikontrakkan pada salah satu pengusaha ternama di Pelalawan.

Ferdinand Ndraha GUNUNGSITOLI - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Ir Nurkemala Gulo yang telah dilaporkan Ketua DPD LSM Perlahan Kepulauan Nias, Ferdinand Ndraha kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli belum lama ini, kini kembali mencuat kasus-kasus lain yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

Ferdinad Ndraha yang dikonfirmasi wartawan dikediamannya, Jumat(5/12) mengatakan terdapat beberapa uraian dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala Bappeda Kota Gunungsitoli yakni pada tanggal 30 September 2013 diterbitkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Gunungsitoli TA.2013 yang salah satunya meliputi Daftar Anggaran dan Item Kegiatan Kantor Bappeda kota Gunungsitoli.

Menurutnya,dalam beberapa item kegiatan terdapat Kegiatan yang tidak dapat diyakini pelaksanaan maupun kewajaran nilai Anggarannya, yang mana pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (DAU 2013) senilai Rp.113.000.000dengan realisasi Penyerapan senilai Rp.100.824.600 (89,23%). Kemudian, Penyusunan Rancangan RKPD (DAU 2013) senilai Rp.200 juta Dengan Realisasi Penyerapan senilai Rp.197.930.700 (98,97%).

Demikian juga pada biaya Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Gunungsitoli (DAU 2013) senilai Rp.100 juta dengan Realisasi Penggunaan Anggaran senilai Rp.94.

029.100 (94,03%), Kordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Gunungsitoli (DAU 2013) senilai Rp.75 juta Dengan Realisasi Rp.69.011.800 (92, 02%) dan pengadaan Peta rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli (DAU 2013) Rp.200 juta Dengan Realisasi Anggaran senilai Rp.199.412.000 (99,71%).

Menurut Ferdinand Ndraha, kelima item kegiatan tersebut diduga sarat KKN karena realisasi kegiatan maupun realisasi anggaran terdapat beberapa kejanggalan atas kewajaran nilai harga pengadaan maupun jenis kegiatan yang tidak penting bahkan ada yang berkesan tumpang tindih dengan kegiatan SKPD lain, apalagi dengan pelaksanaan kegiatan yang sifatnya swakelola maka sangat rentan kepentingan, ujarnya.

Disebutkan, pokok permasalahan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli karena terjadi penggelembungan harga pada nilai harga Pengadaan yang meliputi pengadaan Barang jenis : Laptop 3 Unit, UPS 1 Unit, Stabilizer 1 Unit, Proyektor 1 Unit. Bahkan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK pada kegiatan ini diduga direkayasa terutama dalam nilai harga barang, ujarnya.

Hal serupa terjadi Penyusunan Rancangan RKPD (DAU 2013) senilai Rp.200 juta, dengan Realisasi Penyerapan senilai Rp.197.930.700 (98,97%) dilaksanakan secara swakelola oleh PPTK Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli. Ditambahkan, dalam pelaksanaan ini ada indikasi fiktif karena pada tahun selanjutnya yakni TA. 2014, juga kegiatan yang sama telah dianggarankan lagi senilai Rp.350 juta oleh Bappeda Kota Gunungsitoli sehingga SPJ kegiatan disinyalir direkayasa oleh oleh PPTK kegiatan bersama kepala Bappeda Kota Gunungsitoli selaku

Ir Nurkemala Gulo Pengguna Anggaran.

Selanjutnya,ada dugaan dalam SPJ Pertanggung Jawaban tertuang SPPD keluar daerah yang terkesan tumpang tindih dengan SPPD Kegiatan lainnya di Bappeda kota Gunungsitoli, bahkan dalam nota keuangan Kabupaten Nias TA.2013 yang mencakup item kegiatan dan nilai anggaran yang dipergunakan di Kantor Bappeda Kabupaten Nias di Kantor Bappeda Kab. Nias dengan kegiatan yang sama seperti penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Nias Thn. 2014 (DAU) senilai Rp.45 juta pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Nias TA.2013 (DAU) senilai Rp.40 juta.

Sedangkan untuk anggaran Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Gunungsitoli (DAU 2013) senilai Rp.100 juta dengan Realisasi Penggunaan Anggaran senilai Rp.94. 029.

100 (94,03%) yang dilaksanakan secara swwakelola oleh Bappeda Kota Gunungsitoli, bahkan SPJ kegiatan ini yang dibuat oleh PPTK Bappeda Kota Gunungsitoli diduga fiktif, ujar Ferdinand Ndraha. Pencatuman Biaya Kordinasi Keluar Daerah yang menerbitkan SPPD diduga Tumpang Tindih dengan SPPD Kegiatan lain pada Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli. Dan jika dibandingkan dengan draft kegiatan dan Anggaran Kantor Bappeda Kabupaten Nias TA.2013 Biaya untuk kegiatan kordinasi tak sampai Rp.50 juta.

Demikian halnya dengan biaya kordinasi penataan ruang daerah Kota Gunungsitoli (DAU 2013) senilai Rp.75 juta dengan Realisasi Rp.69.011.800 (92,02%) yang juga dilaksanakan oleh PPTK Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli diduga fiktif dan tumpang tindih dengan kegiatan Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli. Seterusnya, pencatuman biaya koordinasi keluar daerah yang menerbitkan SPPD terindikasi tumpang tindih dengan SPPD pada kegiatan lain di Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli dan jika dibandingkan dengan kegiatan yang sama di kantor Bappeda Kab Nias Kantor Bappeda kab. Nias TA.2013 tidak melebihi Rp.50 juta.

Selanjutnya, pada pengadaan Peta rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli (DAU 2013) Rp.200 juta Dengan Realisasi Anggaran senilai Rp.199.412.000 (99,71%) yang dilaksanakan secara Swakelola oleh PPTK Kegiatan Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli, kegiatan ini juga diduga fiktif bahkan ada indikasi hasil copy paste dari SKPD yang lain seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas tarukim Kota Gunungsitoli, ujar Ferdinand.

Pada prinsipnya oknum Kepala Bappeda Kota Gunungsitoli diduga kuat telah melakukan persengkokolan antara oknum PPTK untuk mengelola beberapa item kegiatan tersebut yang diduga direkayasa untuk kepentingan Pribadi,apalagi dengan adanya beberapa kegiatan yang tumpang tindih dengan Kegiatan SKPD lainnya yang berpeluang menghambur-hamburkan keuangan daerah, katanya.

Kepala Kantor Bappeda Kota Gunungsitoli, Ir Nurkemala Gulo yang dikonfirmasi wartawan belum lama ini membantah melakukan korupsi dan mengatakan laporan masyarakat yang disampaikan oleh LSM meruparan bagian dari peran serta masyarakat untuk mengingatkan kita jika ada kendala kita selama ini,ujarnya. (TIM)

Kabar angin tersebut sepertinya terbukti dikarenakan alat berat eskavator milik dari perusahaan tersebut selalu diparkirkan dihalaman kantor Resort Onangan. selain dijadikan tempat parkir terlihat juga menjadi tempat mangkalnya para pekerja perusahaan yang mengontrak.

Peristiwa tersebut kabarnya telah dilaporkan ke Balai TNTN Pelalawan Direktorat Jenderal (Dirjend) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI. Kantor Resort Onangan TNTN Pelalawan diinformasikan dibangun menggunakan uang negara melalui dana APBN yang diposkan pada Dirjend Perlindungan dan Konservasi Alam Kemenhut RI. Kegunaan kantor Resort Onangan tersebut sebagai tempat mangkalnya para petugas Balai TNTN untuk mengawasi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dari orang-orang jahat yang mementingkan diri sendiri dan kelompok melakukan pembukaan hutan alam secara non procedural dikawasan TNTN tersebut sumber KPK Pos melaporkan.

Pembukaan hutan secara non prosedural dalam kawasan TNTN diamini Taufik Hsb. warga Pelalawan saat bincang-bincang dengan KPK Pos di Pelalawan Rabu pekan lalu mengatakan mengingat jarak tem-

Kantor Resort Onangan Kawasan TNTN puh ke Kawasan TNTN dari Pelalawan KM 100 menuju lokasi TNTN mencapai 60 an KM sehingga luput dari pantauan penggiat pencinta lingkungan, belakangan ini kawasan TNTN menjadi sasaran empuk orang-orang berduit menjarah hutan dikawasan TNTN tersebut, setelah hutannya digunduli kemudian dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit kata Taufik.

Taufik juga mengamini terkait peristiwa tertangkapnya 2 oknum petugas Kehutanan inisial MEM Staf Dishutbun Kab. Pelalawan, dan RS Polhut BBKSDA Riau, serta 1 orang warga Duri inisial Sitorus selaku pembeli lahan kawasan TNTN SPTN Wilayah II daerah Toro Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Pelalawan pada Juli 2013 lalu, tersangka dijerat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3)

Huruf A dan j. Namun oleh Tim Operasi Gabungan TNTN 3 orang yang telah jadi tersangka tersebut, diperjalanan menuju kantor Balai TNTN Pelalawan dilepas. Pelepasan 3 tersangka tersebut dikabarkan diperjalanan Tim Operasi Gabungan di hadang masyarakat Toro minta agar tersangka dilepaskan jangan dibawa ke Kantor Balai TNTN, setelah adanya negosiasi antara Tim Operasi Gabungan TNTN dengan masyarakat Toro.

Tim Operasi Gabungan memutuskan untuk melepaskan tersangka. Hal tersebut dilakukan diinformasikan untuk menjaga terjadinya konflik antara petugas dengan masyarakat, sebut Taufik Hsb. Padahal lanjut Taufik dalam peristiwa penangkapan tersebut TIM Operasi Gabungan telah menyita barang bukti, berupa 3 unit sensaw dan pohon yang ditumbang, dan pembukaan hutan alam serta 3 unit

perumahan terdiri dari dinding papan, atap seng yang dibangun tersangka. Semestinya lanjut Taufik ada ketegasan terhadap 3 tersangka tersebut dengan menjebloskan kepenjara, untuk dimeja hijaukan di Pengadilan sehingga ada efek jera para cukong tanah dan oknum petugas ujar Taufik.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos terkait pembukaan hutan alam, secara non prosedural dikawasan hutan alam TNTN tersebut, Diinformasikan mantan Kepala Desa Kepau Jaya Rusman Yatim yang juga sebagai panitia, diperiksa Kejaksaan Tinggi Riau diduga terkait korupsi manipulasi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) sebanyak 271 buku atas nama 28 orang atas tanah seluas 511 Ha di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Desa Bulu Nipis. Rusman Yatim diperiksa Kejaksaan Tinggi sebagai saksi untuk tersangka ZY. (PUR)

Hendra Sembiring Pimpin Satgasda FKPPI Sumut MEDAN- Wakil Ketua PD II FKPPI Sumut, Hendra Sembiring ditunjuk menjadi Komandan Satgas Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Sumut, beberapa waktu lalu.

Hendra mengatakan, sudah saatnya FKPPI kembali menjadi organisasi yang disegani masyarakat. FKPPI yang notabene sebagai bagian dari keluarga besar TNI/Polri harus bisa memposisikan diri di tengah masyarakat sebagai mediator, stabilisator, dan dinamisator.

"Satgas FKPPI harus bermanfaat terhadap masyarakat sekitar dengan menunjukkan sikap kepedulian yang tulus dan ikhlas, bukan hanya dari segi materi, tapi juga tenaga, pemikiran dan hati," terangnya kepada wartawan di kantor Sekretariat Satgas FKPPI Sumut, Jalan Jawa Medan, kemarin.

Dengan terbentuknya lem-

Hendra Sembiring baga ini, Hendra berharap dapat menjadi buah hati yang dicintai masyarakat. Menjadi garda terdepan dalam bidang keamanan serta pemberantasan narkoba. Melakukan kegiatan yang dapat menyentuh kehidupan masyarakat, serta melakukan yang terbaik untuk bersama-sama membangun dan

menjaga kerukunan di daerah Sumut ini.

"Jangan pernah malu mengerjakan yang halal, tapi malu lah saat kita mengerjakan yang haram. Dan kita mulai belajar untuk berfikir seperti raja yang bersikap seperti rakyat biasa dan berfikir seperti Jendral dan bersikap seperti Kopral. Kita harus berani prihatin, kita harus berani susah, kita harus berani terima resiko, dan kita harus berani pusing, sedih serta kecewa. Namun apabila diperlukan, kita berani dan siap mati untuk menjaga prinsip dan kehormatan dalam hidup ini," tegas Hendra Sembiring didampingi koordinator Dedi.

Menyongsong hari Natal 25 Desember 2014 dan Tahun Baru 1 Januari 2015, PD II FKPPI Sumut telah menyiapkan Satgas untuk mengamankan jalannya perayaan natal. Sebagaimana diungkapkan Ketua PD II FKPPI Sumut, Ir AR Krisman Purba.

“FKKPI sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah naungan 3 Angkatan TNI dan Polri, merasa ikut bertanggungjawab atas keamanan hari besar Natal dan Tahun Baru," kata Krisman.

Menurutnya, banyaknya masyarakat akan berkunjung tentu memungkinkan terjadinya gesekan antar orang per orang dan kelompok orang, yang dapat menimbulkan hal tidak diharapkan pada suasana gembira.

“Nantinya para Satgas yang disiapkan akan ditempatkan di setiap Gereja, sejak malam perayaan Natal,”tandasnya seraya berharap juga kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru aman, lancar dan meriah. Krisman pun berpesan agar Satgas dan anggota FKPPI menjaga nama baik organisasi di mata publik.

(FER)

Manajer Dser-1 Minta Semua Kebun Unit Lakukan Efisiensi SILAU DUNIA - Manajer Distrik Serdang 1 (Dser-1) Ir Dani Fitria meminta semua kebun unit yang pimpinnya melakukan efisiensi disemua lini. Selain itu dirinya juga menegaskan agar dilakukan optimalisasi dan epektifitas.

Hal tersebut disampaikan pada acara pelepasan Manajer Kebun Silau Dunia Ir Edison Tigor Simamora yang memasuki masa bebas tugas, Jumat (5/12) malam di Balai Karyawan yang dihadiri para manajer se Distrik Serdang-1, Dirut PT.RS Sri Pamela, para karyawan pimpinan, pengurus SP-

Bun, IKBI dan rekanan.

Fitria menyebutkan langkah tersebut harus dilakukan sebagai akibat dari belum maksimalnya pencapaian hasil produksi kebun yang masih jauh di bawah RKAB. "Target produksi karet maupun sawit belum maksimal," ujar sang Manajer Dser-1.

Namun demikian dirinya mengatakan agar tidak perlu takut kalau target tidak tercapai, dan sebaliknya jangan langsung senang kalau target telah tercapai. "Yang terpenting itu bagaimana pertangungjawaban kita," pungkas Dani.

Sementara Ir.ET Simamora, dalam sambutan perpisahannya meminta maaf atas kepemimpinannya selama di Kebun Silau Dunia. Sosok yang 31 Tahun lebih bekerja di Kebun PTPN-3 ini mengakui bahwa apa yang ditargetkan pimpinan tidak maksimal meski sudah berusaha dengan keras. Saat ini tingkat ketekoran masih dalam angka 2 digit. Edison menyebutkan, dari enam afdeling yang komoditi karet hanya afdeling VI yang plus diatas 4 %.

Acara juga diisi dengan penyerahan hadiah sebagai reword bagi 75 karyawan pemanen/

penderes terbaik. Hadiah berupa sarung dan kain panjang ini atas prakarsa pengurus Serikat Pekerja Perkebunan yang dipimpin Syawaluddin Marpaung.

"Ini tahun kedua kita memberikan penghargaan bagi karyawan pelaksana dengan harapan akan meningkatkan semangat karyawan dalam menggali produksi," tutur Syawaluddin.

Apa yang diprogramkan SPBun Kebun Silau Dunia ini mendapat apresiasi dari Manajer Dser-1 dan meminta kebun unit lainnya untuk berbuat yang sama.

(ARM)

Interplasi Hak Konstitusional Anggota DPRD Madina PANYABUNGAN - Anggota DPRD Madina memiliki hak konstitusi yang dijamin UU untuk melakukan interplasi kepada Kepala Daerah, untuk itu anggota DPRD Madina harus konsisten untuk mengajukan interpelasi kepada Bupati Madina sehingga semua permasalahan yang timbul di Madina dapat dijawab oleh Bupati Madina dalam sidang DPRD Madina, Demikian disampaikan

Ketua DPC Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) Tabagsel H.Ridwan Rangkuty,SH,MH kepada Wartawan,Kamis (4/12) diPanyabungan.

Sebaliknya Bupati Madina jangan takut diinterplasi oleh DPRD Madina karena Bupati juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjawab atas segala pertanyaan yang diajukan anggota DPRD Madina,” kata Ridwan.

Diungkapkannya, munculnya

interpelasi oleh DPRD Madina akibat tersumbatnya hubungan komunikasi informal antara DPRD Madina dengan Bupati, inilah akibatnya jika tidak ada co pilot, sehingga ketika timbul masalah Bupati menghadapinya seorang diri, dan pada saat ini Madina kayak negeri tak bertuan atau Negeri Auto Pilot, jika sang pilot tidak mengetahui lagi arah dan jalur penerbangan maka alamatnya kapal akan

tenggelam. "Dengan interpelasi sang pilot akan diingatkan anggota DPRD agar kembali ke jalur penerbangan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” kata Ridwan Saat ini Kata Ridwan, Madina dirundung berbagai permasalahan hukum, mulai dari para pejabat yang terlibat kasus korupsi, permaian jual beli proyek APBD yang belum tuntas, yang berakibat terlambatnya pelak-

sanaan pekerjaan proyek pembangunan, kasus narkoba, tender jabatan, permasalahan perizinan perusahaan tambang, kasus tapal batas TNBG, kasus pencetakan sawah, perampasan hak masyarakat atas tanah oleh perusahaan, pembekuan BPA, dan segudang permasalahan lainnya.

Tentunya Bupati Madina perlu memberikan jawaban dan klarifikasi kepada anggota DPRD, ujungnya adalah rekomen-

dasi Pansus Interplesai nantinya, segala permasalahan yang timbul diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” ungkapnya.

Madina saat ini Kata Ridwan, butuh gerakan revolusi mental para pejabatnya yang terkesan korup, dan ada indikasi para pejabat Madina menginginkan Madina tetap auto pilot atau tetap di piloti Bapak Dahlan Hasan Nasution tanpa co-pilot. (TH)