epaper kpkpos 210 edisi 21 juli 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 210 / THN V 23 - 29 JULI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA

KPK Segera Tangkap Hartati Murdaya JAKARTA - Koordinator Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) Azmi Hidzaqi mengatakan, peran anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Tjakra Murdaya dalam kasus dugaan suap pada penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit, di kabupaten Buol, Sulawesi Tengah sudah sangat terlihat jelas keteribatannya.

Menurutnya, pegawai PT Hardaya Inti Plantation Yani Anshori, dengan sengaja memberikan suap kepada Bupati Buol, Amran Batalipu atas perintah atasannya yaitu Hartati Murdaya.

KPK DIMINTA TURUN TANGAN

"Apalagi Anshori dan Amran kini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut, tetapi mengapa anggota dewan Pembina Partai Demokrat sampai saat ini <<< selanjutnya baca Hal. 2

Tindak Anak Pejabat Batubara Terlibat Narkoba

MEDAN - Praktisi Hukum Ahmad Fadli Roza SH mengatakan, bukan rahasia lagi jika kasus narkoba sering 'dilapan enamkan'. Contohnya sudah banyak.

Itupun terjadi apabila kasus itu tidak diketahui publik.

Fadli mengatakan hal ini menanggapi kasus yang menimpa anak pejabat teras di Pemkab Batubara, berinisial KKA yang

disinyalir kasusnya 'dilapan enamkan', sehingga lolos dari jeratan hukum.

Jika ada aparat hukum yang menerima imbalan untuk melepaskan seseorang terkait kasus narkoba, maka menurut Fadli, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan. Soalnya, demikian Fadli, imbalan adalah bentuk grati-

fikasi hukum di mana pihak kepolisian sudah melanggar hukum dengan menerima suap dari tersangka.

Dalam UU KPK No.30 Tahun 2002 disebutkan, KPK bisa turun untuk melakukan penyidikan walaupun nominalnya masih dibawah Rp1 M. "Demi penegakan hukum, suka atau tidak, KPK harus turun tangan," tegasnya.

DIJADIKAN OBJEK WISATA

Hutan Bakau Pantai Cermin Dirambah Pengusaha PANTAI CERMIN - Puluhan hektar hutan mangrove (bakau) dan kayu Siapi-api yang berada di bibir pantai Kecamatan Pantai Cermin digundul oknum Kelompok Bakau Indah, dengan dalih dijadikan lokasi objek wisata. Tidak diketahui siapa memberikan izin kepada pengusaha untuk mengalihkan kawasan hutan menjadi lokasi objek wisata.

Pasalnya di sekitar Kecamatan Pantai Cermin saat ini muncul lokasi wisata, seperti Pantai Cermin Theme Park, Pantai

Gudang Garam, Pantai Wong Ramai, Pantai 88, Pantai Mutiara.

Bahkan beberapa bulan belakangan ini terjadi pengrusakan dan penggundulan hutan jenis kayu siapi-api dan mangrove berada di bibir pantai, tepatnya di kampung Pulo Dusun II Desa Kota Pari, Kecamatan Perbaungan, Sergai, yang dilakukan pengusaha dengan memanfaatkan kelompok tani dan nelayan sekitar guna kepentingan pribadi pengu<<< selanjutnya baca Hal. 2

GUNDUL - Hutan mangrove di bibir pantai Kecamatan Pantai Cermin kini rusak dan gundul, karena dijadikan kawasan wisata. (KPK POS/ARM)

kuan anak pejabat itu jelas mencoreng Batubara," tegas Pirdot.

Menurut Pirdot, anak seorang pejabat menggunakan narkoba akibat kurangnya keharmonisan antar keluarga. Diketahui, bukan kali ini saja anak pejabat berinisial KKA tersebut tertangkap, tapi pada tahun lalu, juga pernah diciduk kepolisian, karena sedang <<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Mantan Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani, membenarkan melakukan survei untuk kepentingan Amran Batalipu pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saiful melakukan survei atas permintaan anak buah Siti Hartati Murdaya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Pak Amran minta survei sama saya. Saya sudah diklarifikasi, apa betul atau tidak? Saya bilang, ya," kata Saiful di kantor KPK seusai pemeriksaan, Rabu.

Saiful diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu. Amran menjadi tersangka karena menerima suap Rp3 miliar terkait dengan penerbitan hak guna usaha perke<<< selanjutnya baca Hal. 2

Jika Pecat JK, Golkar Lakukan Blunder JAKARTA - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menegaskan, jika Partai Golkar memecat Jusuf Kalla karena menjadi capres dari partai lain, justru akan membuat blunder politik bagi partai beringin di 2014.

Jelas akan sangat berpengaruh jika Golkar memecat mantan ketua umum DPP Partai Golkar tersebut. "Secara internal akan menyebabkan faksionalisasi yang sangat kuat di internal Golkar. Isu pemecatan JK saja sudah ramai, banyak pro kontra di dalam. Apalagi kalau pemecatan terjadi, saya kira internal Golkar tidak akan solid menyambut 2014. Dan beberapa faksi JK pasti akan melakukan perlawanan, akan bisa panjang ceritanya," tandas Burhanudin di selasela diskusi DPD, kompleks DPR Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kesalahan Golkar jika memang memecat JK. Apalagi basis JK hingga saat ini masih sangat kuat. "Karena JK itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada pemilih Golkar terutama Indonesia bagian timur," katanya.

Degan dipecatnya JK, justru akan merugikan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie yang diputuskan telah ditetapkan menjadi Capres Golkar di 2014. Publik akan meninggalkan Golkar. <<< selanjutnya baca Hal. 2

Koruptor Djoko Tjandra Pindah Warga Negara JAKARTA - Djoko Tjandra, koruptor kelas kakap yang menjadi buronan sejak tahun 2009 dalam kasus (hak tagih) cessie Bank Bali, tengah berada di Papua New Guine (PNG) bahkan sejak Juni 2012 sudah pindah kewarganegaraan. Lucunya, memang selama ini aparat penegak hukum terkesan membiarkan koruptor itu tidak segera ditangkap. â&#x20AC;&#x153;Kejakgung harus menangkap Joko Chandra dan membawa pulang ke Indonesia. Tidak membiarkan koruptor kelas kakap itu menikmati uang jarahan rakyat dengan hidup mewah di negara

lain,â&#x20AC;? tegas Petrus Selestinus, Koordinator TPDI di Jakarta, Selasa (17/7).

Petrus mendesak Kejaksaan Agung mengejar Djoko Tjandra.

Mengingat, selama ini terkesan Kejaksaaan Agung lamban dalam melakukan pengejaran. Seharusnya, Djoko Tjandra sudah dijebloskan ke penjara, sejak putusan MA keluar, malah terkesan dibiarkan kabur ke negara lain.

Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan meski sudah berpindah kewarganegaraan, tidak mengha<<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

AY NASUTION:

Pilih Pemimpin Yang Benar-benar Mampu MEDAN - Berbicara masalah kondisi kepemimpinan di Sumatera Utara saat ini, Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) AY Nasution menegaskan, masyarakat tidak bisa hanya menyalahkan sepihak, tetapi harus juga bisa melihat dari latar belakang pemimpinnya.

"Coba lihat dulu Pak Gubernur kita ini, latar belakangnya apa? Jadi jangan terus disalahkan, karena perlu ada keberanian untuk itu. Kedepannya pilih yang benar-benar mampu dan jangan salah pilih lagi," sebut AY Nasution, ketika kepadanya ditanya mengenai kepemimpinan di Sumut

TIDAK TOBAT-TOBAT Di tempat terpisah, Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Batubara Ir Pirdot Lumban Gaol mengatakan, terindikasinya anak pejabat di Batubara terlibat narkoba, sungguh memalukan.

Apa lagi anak pejabat tersebut sehariannya diketahui sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Disbudpora. "Perla-

Untuk Bayar Survei Bupati Buol

saat ini, pekan lalu.

Menurutnya, masyarakat seharusnya tetap mendukung pemimpinnya sehingga semua tugas dan tanggungjawab yang dipikul dapat diselesaikan dengan baik. "Jika terus disalahkan bagaimana pemimpin bisa bekerja dengan baik. Akibatnya semua pekerjaan dan tanggungjawab tidak terselesaikan. Dan perlu diingat, jika sudah terpilih tidak bisa diganti," ungkapnya.

AY Nasution juga mengaku sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang terus melakukan aksi unjukrasa <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

AGENDA MEMERANGI KORUPSI MERAJALELANYA korupsi di sederet lembaga pemerintah amat merisaukan.

Ini berarti semua sendi penting negara - legislatif, eksekutif, dan yudikatif - masih disandera oleh koruptor. Kini semakin diperlukan kekuatan politik sekaligus pemimpin yang benar-benar propemberantasan korupsi untuk memperbaiki negara.

Indikasi buruk itu diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Lembaga penggiat antikorupsi ini menelaah audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap 83 kementerian dan lembaga selama 20082012. Hasilnya, Kejaksaan Agung merupakan lembaga yang paling rawan korupsi, yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp5,5 triliun selama periode itu. Sebagian besar angka ini

berasal dari uang sitaan kasus pidana yang belum atau tak masuk ke kas negara. Di urutan berikutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peringkat tersebut tak berhubungan dengan jumlah kasus korupsi yang terbongkar. Buktinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di peringkat kesembilan lembaga yang dinilai rawan korupsi. Padahal kementerian ini belakangan ini disorot karena kasus suap pembangunan Wisma Atlet dan proyek pusat olahraga Hambalang.

Sebaliknya, relatif sedikit kasus korupsi yang terungkap di kejaksaan.

Urusan tender pengadaan barang <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 210 23 - 29 JULI 2012

UNTUK BAYAR SURVEI BUPATI BUOL................................dari hal 1

Mahasiswa Akper Langkat Kedapatan Mesum

bunan sawit PT Cakra Cipta Cakra Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantation. Kedua perusahaan itu milik Hartati Murdaya.

Kasus suap tersebut saat KPK mencokok General Manager PT Hardaya Inti Plantation, Yani Anshori, di vila milik Amran, 26 Juni lalu. Kala itu, Amran berada di lokasi, tapi berhasil kabur. Sebulan kemudian, KPK menangkap Amran di rumahnya setelah mangkir pemanggilan sebagai tersangka.

Dua anak buah Hartati, Anshori dan Gondo Sudjoyo, juga dijadikan tersangka, berperan memberi suap. KPK mencokok Gondo di Bandara Soerkarno-Hatta sehari setelah Anshori tertangkap.

Amran melalui pengacaranya, Amat Y. Entedaim, membenarkan menerima uang dari anak buah Hartati.

Namun dia berdalih uang itu adalah sumbangan untuk pilkada. Amran menjadi kandidat bupati incumbent di Buol periode 2012-2017.

Saiful berujar, survei untuk Amran dalam pilkada Buol tersebut dilakukan lembaganya atas permintaan Direktur PT Hardaya Inti Plantation, Totok Lestiyo. Uang biaya survei pun berasal dari Totok. Saiful menggunakan lembaga PT Saiful Mujani Research and Consultant.

"Survei di lapangan sekitar dua Minggu, pada bulan Juni sampai sebelum pilkada," kata Saiful.

Dia enggan membeberkan total biaya survei yang diterimanya dari Totok. Namun dia memastikan tidak sampai Rp1 miliar. Meski dana survei berasal dari swasta, Saiful mengatakan tidak mengetahui urusan Totok dan Amran.

"Saya tidak tahu dia punya urusan sama Bupati. Saya sebagai lembaga survei saja," katanya. Dia pun mengaku tidak mengetahui bahwa dana survei itu ada kaitannya dengan suap kepada Bupati Amran. "Saya kan tidak tanya uang kamu dari mana? Begitu." (IT/BBS)

BINJAI - Apes benar nasib sepasang mahasiswa Akademi Perawatan (Akper) Langkat, Rabu malam pekan lalu, tertangkap atau terjaring razia menyambut bulan suci Ramadhan 1433 Hijriah oleh tim gabungan dari Pemko Binjai, Polres Binjai, Denpom, Kodim 0203 dan Satpol PP Binjai di Hotel Salabintana, Jalan T.Amir Hamzah Binjai Utara.

TINDAK ANAK PEJABAT BATUBARA TERLIBAT NARKOBA ...........................................dari hal 1 pesta narkoba.

Dia mengungkapkan, pada tahun lalu (2011) KKA harus berurusan dengan kepolisian, dalam kasus narkoba. Tahun ini, KKA juga terlibat kasus yang sama. Ini artinya, KKA tidak tobat-tobat. Terus mengkonsumsi barang haram itu.

Pirdot mengusulkan, sebaiknya anak pejabat itu (KKA) dibawa ke Panti Rehabilitasi. "Jika memang dia seorang Pegawai Negeri Sipil harus ada tindakan tegas. Korpri jangan membuat preseden buruk bagi PNS lainnya," ungkap Pirdot.

Sebagai kader partai, dia menyesalkan sikap sang pejabat yang tak mampu mengurus keluarganya. "Bagaimana seorang pejabat bisa dibilang sukses mengurusi daerah, sementara mengurus keluarga pun tak becus," pungkasnya.(FER/RY)

JIKA PECAT JK, GOLKAR LAKUKAN BLUNDER ..dari hal 1 "Pendukung JK pasti kecewa dengan Golkar, dan akan menyebabkan penurunan suara. Ini akan justru menaikkan citra JK sebagai pihak yang teraniaya, dia sudah ikhlas dan kalau dia mendapat tiket dari partai lain kenapa harus dipecat," ujarnya.

Isu akan pemecatan JK berawal dari Rapimnas Golkar di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Sanksi pemecatan diputuskan dalam rapimnas jika ada kader Golkar yang menjadi capres dari partai lain. Ini terkait dengan banyaknya kader partai lain seperti Partai NasDem, Partai Demokrat, dan juga PPP yang akan mengusung JK untuk capres 2014.

JK sendiri berkali-kali menyatakan kesiapannya jika rakyat menghendaki. Bahkan, dia mengatakan tidak takut jika sampai terjadi pemecatan dirinya oleh Partai Golkar.

"Saya tidak haus terhadap kekuasaan, namun jika rakyat meminta saya siap melaksanakan amanah tersebut," tutur JK. (BBS)

AGENDA MEMERANGI KORUPSI ...............................................dari hal 1 oleh lembaga pemerintah juga tetap menyedihkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, misalnya, mengungkapkan bahwa hampir dalam 90 persen tender proyek anggaran negara terjadi kongkalikong.

Semakin banyak duit negara yang menguap lantaran dari sisi penerimaan, terutama pajak, juga dikorupsi.

Memperbaiki gaji pegawai negeri lewat program remunerasi mungkin akan mengurangi korupsi. Begitu pula pengetatan pengawasan internal. Tapi, masalahnya, upaya pencegahan ini tak segera membuahkan hasil karena korupsi telanjur merajalela dan sistemik. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya mengawasi pemerintah, pun terjebak dalam masalah yang sama. Bahkan para koruptor yang gentayangan di lembaga eksekutif kerap bersekongkol dengan rekannya di legislatif dan yudikatif. Tak mengherankan bila mereka kompak melawan setiap ikhtiar memerangi korupsi, termasuk yang dilancarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mungkin sebagian orang pesimistis terhadap kemampuan pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memerangi korupsi. Tapi kita tetap bisa mengharap munculnya kekuatan politik dan calon pemimpin yang benar-benar antikorupsi.

Harapan ini tidak berlebihan karena rakyat semakin menyadari betapa korupsi telah jelas merusak keadilan dan pemerataan. Nyatanya, pamor partai politik yang para tokohnya terjerat kasus korupsi cenderung menurun.

Kalangan partai politik dan para calon pemimpin mungkin masih menganggap rakyat bodoh sehingga menyepelekan desakan untuk memerangi korupsi. Mereka tidak serius menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda penting dan malah terjerembap dalam praktek kotor ini. Tapi mekanisme demokrasi tetap diyakini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin maupun partai yang benar-benar serius melaksanakan agenda ini. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sepasang mahasiswa Akper Langkat tersebut yakni R (23) dan N (22) tertangkap basah saat tim gabungan

yang dibentuk Dinas (Dinsos) Kota Binjai kukan razia sekitar 21.00 WIB di hotel

Sosial melapukul kelas

Melati yang terletak di jalinsum Medan-Banda Aceh, Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara. Dua insan berlainan jenis asal Yayasan Akper Langkat itu, terjaring sedang asik berduan di dalam kamar hotel.

Mendengar pintu kamar hotel tempat kedua manusia berlainan jenis ini diketuk petugas razia gabungan, R dan N kebingungan dan me-

rasa malu.

Petugas razia gabungan yang malam itu dipimpin Kabid Rehabilitasi Sosial, Darwan SSos, pasangan yang mengaku lagi dimabuk asmara itupun digelandang ke atas truk Satpol PP Binjai ke Kantor Dinas Sosial, di jalan Perintis Kemerdekaan, Binjai Utara untuk dimintai identitas dan keteranganya.

“Jumlah yang terjaring

KPK SEGERA TANGKAP HARTATI MURDAYA belum juga dijadikan tersangka. Padahal sudah sangat jelas bahwa dia adalah atasannya," terang Azmi di Jakarta, Selasa.

Pada kasus tersebut, kata Azmi, Amran Batalipu selaku Bupati yang diusung partai Golkar itu diduga menerima suap dari PT Hardaya Inti Plantation milik pengusaha Siti Hartati Murdaya. Suap ini juga terkait dugaan pengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Buol.

"Jadi Hartati lah yang menginstruksikan pegawai Murdaya Inti Plantation, salah satunya Anshori untuk memberikan suap ke Bupati Buol, Amran Batalipu senilai Rp3 miliar. Hartati memberikan perintah untuk memberikan upeti," jelasnya.

Selain itu Azmi juga mengungkapkan, Hartati ikut menandatangani persetujuan kucuran dana yang disebut KPK sebesar Rp3 miliar.

"Dari data yang didapat, Dia (Hartati) teken persetujuan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Hartati merupakan pemilik PT HIP, perusahaan perkebunan sawit dan produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berkantor pusat di Jalan Cikini Raya 78 Jakarta Pusat.

"Dalam kasus dugaan suap hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Buol, General Manager PT HIP Yani Anshori dan Direktur Operasional Gondo Sudjono telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan mereka diduga berperan sebagai pemberi suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu," bebernya.

Kasus dugaan suap HGU di Buol terbongkar ketika KPK menangkap tangan Yani Anshori di Vila Asahan, Leok, Buol, 26 Juni 2012.

Dari hasil pengembangan kasus, pada 27 Juni 2012 KPK menangkap Gondo Sudjono di Bandar Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Keduanya dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau

b atau Pasal 13 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 UU Tindak Pidana Korupsi. "Oleh sebab itu LAPAK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menangkap anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya yang sudah jelas menyuap bupati Buol.

Bantahan Murdaya Sementara itu, M Al Khadziq selaku juru bicara Hartati Murdaya Poo, membantah dugaan suap yang dituduhkan kepada PT Hardaya Inti Plantation, perkebunan kelapa sawit milik Hartati, terhadap Bupati Buol, Amran Batalipu, untuk menerbitkan surat rekomendasi hak guna usaha.

"PT Hardaya Inti Plantation tidak terlibat penyuapan, gratifikasi, atau tindak pidana apapun terkait dengan rekomendasi hak guna usaha (HGU), karena sebenarnya rekomendasi HGU akan tetap diterbitkan oleh instansi yang berwenang, mengingat perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang

pada malam itu ada lima pasang.

Sedangkan 4 orang lagi, dua diantarnya wanita dan dua lagi pasangan suami istri," jelas Darwan seraya menambahkan mereka yang terjaring akan diberi nasehat dan mereka dikabari kekeluarganya masing-masing dan setelah itu mereka bisa pulang setelah keluarganya dating menjemput. (SBR)

........................................................dari hal 1

ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan," kata Khadziq dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bahkan, kata dia, secara normatif sudah semestinya surat rekomendasi HGU diberikan kepada PT Hardaya Inti Plantation yang telah beroperasi di Buol, Sulawesi Tengah, sejak 1995, karena lahan sudah ditanami kelapa sawit, sudah memproduksi CPO, sudah mampu menyerap ribuan tenaga kerja, dan sudah memberikan kontri-

busi yang tidak kecil bagi kemajuan daerah setempat.

Apalagi, lanjut dia, kehadiran PT Hardaya Inti Plantation ke Buol setelah pemerintah daerah setempat menarik investor ke daerah terpencil tersebut dengan memberi lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1995.

Menurut Khadziq yang perlu diluruskan adalah surat rekomendasi HGU bukan pemberian lahan perkebunan yang baru, juga bukan pemberian HGU itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama Khadziq juga menyayangkan pencekalan Hartati oleh imigrasi atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK terlalu terburu-buru merekomendasikan pencekalan tersebut.

"Langkah ini terkesan berlebihan dan prematur karena rekomendasi pencekalan dikeluarkan jauh sebelum KPK meminta keterangan Bupati Buol Amran Batalipu itu sendiri," katanya. (IT/BBS)

HUTAN BAKAU PANTAI CERMIN DIRAMBAH PENGUSAHA saha untuk menjadikan objek wisata.

Penggundulan dan pengerusakan hutan dilakukan dengan cara menggunakan alat berat. Bahkan kawasan hutan berada di wilayah bibir pantai tersebut dikorek, sedangkan sebagian pasir muara sungai dikorek dan ditimbunkan ke lokasi tersebut.

Ironisnya, penggundulan dan perusakan hutan tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan RI dan intansi terkait di Pemkab Sergai, namun pelaku penge-

rusakan hutan tidak juga ditindak.

Kadis Kehutanan dan Perkebunan Sergai Ir Mega Hadi di ruang kerjanya, Senin pekan lalu, mengatakan pihaknya telah turun ke lokasi untuk meninjau penggundulan hutan tersebut.

“Mereka sudah merusak hutan bibir pantai, karena lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung, sehingga mereka melanggar UU-RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan,” terang Mega Hadi.

Bahkan Mega mengakui, kalau dirinya sempat dipanggil Poldasu terkait adanya perusakan hutan di bibir pantai berlokasi di Desa Kota Pari. ”Gara-gara mereka saya dipanggil Polda,” paparnya.

Sementara itu Dedi Ratih selaku Manager Advokasi dan kampanye hutan Ekslusif Nasional WAHLI Pusat menyayangkan terjadinya perusakan dan penggundulan hutan yang dilakukan pengusaha dengan dalih lokasi objek wisata.

“Kita tidak tau siapa

yang memberikan izin pengalihan hutan menjadi kawasan objek wisata, tapi yang jelas itu pelanggaran terhadap UU-RI nomor 41 tahun 1999,” papar Dedi.

Menurut Dedi, hutan mangrove dapat mengantisipasi terjadinya abrasi dan meningkatkan ekosistim laut sehigga tingkat prekonomian makro berjalan. ”Kalau hutan mangrove dirusak, apa yang menjaga abrasi bibir pantai, saat ini seluruh bibir pantai terjadi abrasi hal itu akibat gun-

KORUPTOR DJOKO TJANDRA PINDAH WARGA NEGARA langi pemerintah Indonesia untuk memulangkannya.

“Kita sudah kirim surat ke otoritas PNG soal status hukum Djoko Tjandra.

Karena persyaratan menjadi warga negara PNG harus dalam keadaan clear dari masalah hukum, pemalsuan info, dan lainnya.

Jika pemerintah PNG menerima surat status Djoko Tjandra, kemungkinan besar status warga negara bisa dibatalkan. Sehingga akan terbuka peluang untuk mendeportasi Djoko Tjandra, karena bisa dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian. “Setelah pemerintah PNG memastikan, dia memperoleh kewarganegaraan dengan cara palsu, maka status kewarganegaraan bisa dibatalkan berarti dia bisa dideportasi karena melanggar imigrasi,” ungkapnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah menggunakan jalur Mutual Legal Assistance (MLA) untuk mengupayakan pemulangan Djoko Tjandra.

"MLA memang biasa menjadi kewajiban negaranegara yang mempunyai kesepahaman untuk saling membantu, itu yang kita lakukan dalam hubungan bilateral dan mudahmudahan dapat terwujud," kata Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Jakarta, Kamis (19/7).

MLA atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana. "Indonesia tak punya perjanjian ekstradisi dengan PNG sehingga

cara yang diambil pemerintah melalui MLA. Juga, kita tak bisa mencampuri sistem hukum di negara lain," jelas Amir.

Artinya, lanjut dia keputusan tetap di tangan pemerintah PNG dalam mempertimbangkan permintaan MLA dari Indonesia sesuai aturan dan kedaulatan hukum negara tersebut.

Kasus Djoko Tjandra bermula pada 11 Januari 1999, saat disusun sebuah perjanjian pengalihan tagihaan piutang antara Bank Bali yang diwakili oleh Rudy Ramli dan Rusli Suryadi dengan Djoko Tjandra selaku Direktur Utama PT Persada Harum Lestari, mengenai tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp38 miliar.

Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan

dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999.

Selain soal tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara, disusun pula perjanjian pengalihan tagihan utang antara Bank Bali dengan Djoko Tjandra mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN) sebesar lebih dari Rp 798 miliar.

Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian itu dibuat. Untuk perjanjian tagihan utang yang kedua ini, Joko Tjandra berperan selaku Direktur PT Era Giat Prima Djoko diduga meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Ban-

PILIH PEMIMPIN YANG BENAR-BENAR MAMPU untuk memperjuangkan haknya seperti yang menginap dan menjahit mulut di depan Kantor DPRD Sumut. AY Nasution berharap aksi yang dilakukan masyarakat itu bisa segera selesai secepatnya.

Masalah Tanah Ditanya mengenai kasus tanah, AY Nasution menyarankan, untuk menyelesaikan persoalan tanah di Sumatera Utara, perlu dilakukan mapping (pemetaan-red) mulai dari asal usul keberadaan tanah sampai dengan indikator adanya kepentingan kelompok.

"Untuk menyelesaikan itu semua

harus dilakukan mapping (pemetaan-red) terlebih dahulu.

Sehingga bisa diketahui mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diperjuangkan untuk rakyat," ujar mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) AY Nasution, menyikapi persoalan tanah di Sumatera Utara, Rabu malam, di Medan.

Menurut AY Nasution, mapping yang dilakukan hurus terlebih dahulu melihat latar belakang status tanah. Misalkan, tanah yang dimaksud itu masih memiliki HGU, atau sudah tidak ada. Ada juga karena adanya kepentingan

..............dari hal 1

dulnya hutan di sekitar bibir pantai,”terang Dedi.

Pada kesempatan itu, Eksnas WALHI minta aparat PNS di Dishutbun Sergai harus menindak tegas terhadap pengusaha melakukan perusakan hutan guna menjaga kelestarian hutan di bibir pantai.

“Eksnas WALHI minta aparat penegak hukum agar menindak pelaku pengerusakan hutan bibir pantai, pasalnya perbuatan mereka melanggar UU yang ada,” terang Dedi. (ARM)

........................dari hal 1 dara Halim Perdanakusumah di Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, hanya satu hari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya.

MA menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 54 miliar dirampas untuk negara.

Djoko Tjandra kini berstatus buron Kejaksaan Agung adalah terpidana dua tahun perkara cessie (pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur) Bank Bali.

Selain hukuman penjara, mantan Direktur Era Giat Prima itu juga harus membayar denda Rp15 juta serta dana di Bank Bali sebesar Rp546.166.116.369 diambil kepada negara.

(ENDY)

..............................................dari hal 1

dari suatu kelompok untuk mempertahankan tanah tersebut.

Dengan anggaran yang ada, pemerintah bisa menyediakan seorang pengacara untuk membela kepentingan rakyat. Tidak dipungkiri, saat ini banyak kepentingan di balik persoalan tanah di Sumatera Utara, dan itu penyelesainnya harus dilakukan oleh orang yang mampu berbicara di pemerintahan pusat.

"Kita harus bisa membedakan mana yang harus dipertahankan pemerintah dan mana yang harus diperjuangkan untuk rakyat. Harus ada yang mampu menerobos itu

semua di pusat," kata bakal calon (balon) Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) priode 2013-2018 tersebut.

Mapping yang dilakukan, lanjut AY Nasution, harus juga menggandeng semua instansi terkait, contoh seperti kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga masing-masing persoalan tanah atau lahan dapat segera diselesaikan. "Semua itu tidak bisa diselesaikan sendirisendiri, harus juga menggandeng instansi yang terkait," jelas jendral bintang tiga ini.

(SF)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 210 23 - 29 JULI 2012

SUMUT

Bupati Asahan Buka Semiloka DPRD dan SKPD PNPM-MP 2012 KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang membuka secara resmi semiloka DPRD dan SKPD Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2012, kemarin di Aula Melati Pemkab Asahan.

Dalam arahannya Bupati menjelaskan PNPM –MP merupakan salah satu program pemerintah pro rakyat kluster II, dimana sasarannya komunitas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatannya pemberdayaan masyarakat melalui pola perencanaan pembangunan partispatif dan bottom up.

Kini PNPM telah meletakan pondasi kelembagaannya dengan baik di tengah masyarakat desa. Tentunya ini tidak terlepas dari peranan unsur pelaku. Karena itu Camat, fasilitator, pengurus UPK, BKAD, PJOK, Tim Verifikasi, Pendamping Lokal serta semua pihak yang telah bekerja keras untuk memfasilitasi PNPM diharapkan terus membangun komitmen yang kuat.

“Saya berharap PNPM – MP yang dilakukan di Kecamatan harus benar-benar

baik. Saya tidak mau ada persoalan dalam pelaksanaannya, apalagi bantuan pembangunan di Asahan terkendala gara-gara persoalan PNPM di Kecamatan,” kata Bupati Asahan.

Penegasan itu disampaikan kepada seluruh Camat, SKPD, Fasilitator dan masyarakat.

Bupati menjelaskan, anggaran bantuan langsung masyarakat yang dikucurkan pemerintah untuk PNPM MP tahun 2012 sebesar Rp26, 2 milyar. Sedangkan dari APBN sebesar Rp24,8 milyar lebih dan dari APBD Rp 1,3 milyar lebih.

Bupati berharap dari semiloka ini dapat menguatkan kembali komitmen elemen terkait untuk pelaksanaan PNPM-MP. “Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan pada seluruh pelaku PNPM yang telah bekerja keras dan berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan program ini dari tahu ke tahun,”kata Bupati Asahan.

Acara dirangkaian pemaparan oleh Kepala Badan Bapemmas Sumut untuk memberikan arahan-arahan pelasanaan PNPM MP di Asahan didampingi Kepala Badan Bapemmas Asahan, Tauzik ZA. (IN)

Bupati: Anggaran Pembangunan Hanya 12 Persen RANTAUPRAPAT - Acara coffee morning atau temu pers antara wartawan dengan Bupati Labuhanbatu di Ruang Data Dan Karya Kantor Bupati, baru-baru ini berlangsung akrab dan penuh persahabatan. Tidak heran, canda tawa meluncur bebas tanpa batas pada acara tersebut. Acara itu diikuti seluruh wartawan elektronik dan media cetak yang bertugas di Labuhanbatu.

Acara digagas Bagian Humas Infokom Setdakab Labuhanbatu itu juga dihadiri Wakil Bupati Suhari Pane, Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap, Asisten Administrasi Pemerintahan H Sarbaini, Asisten Ekbang dan Kesos H Burhanuddin, Asisten Administrasi Umum Elfin Riswan dan para kepala SKPD serta LSM. Bupati mengatakan, peran media tidak dapat dipungkiri berada di zona terdepan dalam mempromosikan program Pemkab Labuhanbatu. “Saya menilai peran wartawan sangat besar dalam mengawal Program Tigor-Suhari, khususnya saat meluncurkan program pencatatan e-KTP gratis, pendidikan gratis dan program pelayanan kesehatan gratis,” tegas Tigor.

Sesi tanya jawab dipandu Plt Sekdakab H Ali Usman, para wartawan juga menyampaikan kritik dan saran.

Pada kesempatan itu Tigor memaparkan program TigorSuhari dan janji-janji politik mereka ketika berkampanye Pilkada lalu.

Dijelaskannya, sampai saat ini janji Tigor-Suhari

hampir rampung seluruhnya.

Janji pengaspalan jalan Sei Rakyat - Sei Berombang yang ditargetkan selesai 2013, diperkirakan selesai Desember 2012. Jadi, pada 2013 nanti, Pemkab Labuhanbatu tinggal mengalokasikan pengaspalan jalan arteri yang menghubungkan desa-desa di daerah pantai dengan jalan utama di daerah itu.

"Demikian juga peningkatan kapasitas listrik di daerah pantai yang ditargetkan tahun 2012, Alhamdullilah sudah terealisasi tahun 2011 lalu”, jelasnya.

Pendidikan gratis yang telah diluncurkan Juli 2012, Tigor menjelasakan, itu merupakan program untuk peningkatan mutu pendidikan.

“Saya berkeinginan putraputri Labuhanbatu dalam 510 tahun ke depan akan lebih banyak masuk ke perguruan tinggi negeri,” kata Tigor.

Terkait keinginan wartawan agar diperhatikan kesejahteraannya di daerah ini, Tigor mengatakan keinginan itu sangat wajar, namun kecilnya alokasi anggaran pembangunan di Labuhanbatu menyebabkan tidak bisa dilakukan.

“Besarnya jumlah PNS di Labuhanbatu menyebabkan alokasi biaya pembanguna hanya 12 %, sementara sisanya digunakan untuk biaya belanja PNS”, jelasnya.

Berkaitan dengan itu Tigor berharap agar memaklumi, ia berjanji pada tahuntahun mendatang akan berupaya memperhatikan kesejahteraan insan pers di Labuhanbatu. (HAH)

Pengurus STM Famahato Periode 2012-2015 Dikukuhkan GUNUNGSITOLI – Musyawarah Besar (Mubes) Serikat Tolong Menolong Fahasaradodo Mado Halawa Ba Sifahato (STM Famahato- Nias) ke-VI yang dilaksanakan di Pantai Bunda Desa Miga, Minggu lalu telah memilih sekaligus mengukuhkan kepengurusan baru, periode 2012-2015. Pengukuhan itu berdasarkan Keputusan Mubes ke-VI STM FamahatoNias Nomor : 07/TIM-MUBES-VI/STM-F/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012.

Ketua Umum STM Fama hato-Nias periode 2009-2012, Baloni Halawa mengatakan, organisasi dan keanggotaan STM Famahato-Nias sekarang ini mencapai 92 kepala keluarga atau 527 jiwa. Ada

peningkatan dari sebelumnya.

Namun belakangan ini ada keengganan dari beberapa anggota untuk bergiat dalam STM karena factor kesibukan.

Ini harus ada perbaikan demi kelangsungan organisasi yang sudah 18 tahun terbentuk sejak 1994 lalu.

Selanjutnya, STM Famahato-Nias periode 20092012 telah melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, kerohanian, pendidikan dan kebudayaan. Yakni pesta pernikahan 11 kali, uang santunan kepada keluarga yang mengalami duka 7 kali, uang sukacita kepada 14 anak baru lahir, bantuan kepada 29 orang anggota keluarga yang opname di rumah sakit. (YAGI)

HKN - Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si tengah memberikan pengarahan kepada jajaran PNS Pemkab Sergai pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di kompleks Kantor Bupati Sergai. (FOTO :ARM)

Bupati Sergai : Pengabdian Dengan Ikhlas Datangkan Nilai Positif SEI RAMPAH - Tugas pokok dan fungsi sebagai PNS harus acuan normatif yang wajib dilaksanakan dan harus jadi pedoman bersama. Sehingga dari pengabdian itulah keberadaan PNS bisa lebih bermakna bagi masyarakat.

Pelaksanaan tugas bagi PNS suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pengabdian. Pengabdian yang dikerjakan dengan ihklas akan mendatangkan nilai positif, bagi diri sendiri dan masyarakat. Untuk itu

diingatkan kepada seluruh PNS untuk tetap mengamalkan Panca Prasetya KORPRI, Pancasila dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Public Services).

Hal ini disampaikan Bupati Sergai H.T Erry Nuradi dalam sambutannya pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang turut dihadiri oleh Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala SKPD dan ratusan PNS jajaran

Pemkab Sergai bertempat di halaman kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, kemarin.

Lebih lanjut disampaikan Bupati, sesungguhnya pekerjaan harus didasari keikhlasan sehingga tidak ada pekerjaan yang berat. Begitu juga memberikan pelayanan, sehingga lebih berhasil maksimal. Dengan demikian, sesungguhnya keikhlasan merupakan energi internal untuk mengerjakan tugas yang berat sekalipun.

“Sebagai PNS, tentu kita harus memahami tugas pokok dan fungsinya, meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Kesemuanya itu berujung pada upaya memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat Sergai,”ujar Bupati Bupati berharap seluruh aparatur pemerintah sebagai pelayan publik dapat meningkatkan kinerja dan disiplin PNS di masingmasing SKPD. Untuk itu, diperlukan evaluasi pro-

gram kerja sebagai pembenahan dan pembinaan program ke depan agar lebih baik. Keberhasilan itu akan membuat masyarakat lebih kondusif, yang akhirnya mampu memberikan dukungan sosial, moral dan intelektual bagi Sergai.

Dikesempatan yang sama, Bupati selamat melaksanakan ibdah puasa kepada umat muslim. Sejatinya, saat puasa, tidak mengendurkan semangat bekerja dan mengabdikan.(ARM)

BUPATI: Jadikan Ramadhan Bulan Pembelajaran STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengajak ummat Islam masyarakat Kabupaten Langkat menjadikan Ramadhan 1433 Hijriyah tahun ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas diri.

“Mari sama kita siapkan diri untuk memberikan yang terbaik lewat hikmah dan pembelajaran Ramadhan,” kata Bupati melalui Humas Pemkab Langkat, kemarin.

Pendidikan Ramadhan kata Ngogesa, mengajarkan agar ummat Islam senantiasa hidup dalam kesederhanaan, membangun kepedulian menguatkan rasa sabar dan membesarkan rasa syukur terhadap karunia Allah SWT. Gemerlap modernisasi jangan sampai membutakan ummat Islam untuk menutup pintu keikhlasan dan kepedulian, karena apapun yang saat ini disandang baik berupa pangkat, jabatan, harta seluruhnya hanya titipan dan akan dipertangung jawabkan kelak.

Selanjutnya kepada ummat beragama lain, kiranya dapat menjaga suasana Ra-

madhan dengan semangat saling menghormati sehingga suasana religius yang telah terbina di Bumi Langkat masing-masing dapat diterjemahkan secara baik.

Kepada pemilik warung maupun kios yang menyediakan makanan dan minuman untuk dapat juga menghormati bulan Ramadhan dengan tidak menjajakan dagangan secara terbuka.

Menyinggung agenda kegiatan Pemkab Langkat selama Ramadhan, Bupati Langkat menyatakan tetap berjalan sebagaimana biasa hanya waktu jam dinas sesuai ketentuan yang berubah yakni jam masuk 08.00 s/d 15.30 WIB, sementara hari Jum’at 08.00 s/d 15.00 WIB. Selain itu, Pemkab Langkat juga akan melakukan silaturrahmi ke masjidmasjid di 23 Kecamatan dengan melibatkan Muspida dan para pejabat Pemkab melalui Tim Safari Ramadhan yang akan dibentuk selain memberikan kebutuhan jama’ah seperti gula, kopi, teh juga akan memberikan bantuan uang tunai.

Penyelenggaraan Brandan Bumi Hangus (BBH) maupun detik-detik Proklamasi kegiatan pokok tetap sesuai ketentuan, sementara kegiatan tambahan akan disesuaikan dengan hadir-

nya suasana Ramadhan seperti pelaksanaan tausyiah dan dzikir.

Pada bagian akhir, Bupati mengajak kepada ummat Islam untuk memakmurkan masjid dengan pelaksanaan

sholah fardhu berjama’ah, tarawih, witir, tadarus dan memperbanyak shadaqah, juga meningkatkan pencerahan rohani melalui ceramah agama.

(JUL)

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH ketika hadir di suatu agenda kegiatan bernuansa keagamaan belum lama ini.

AY Nasution Ceramah Karakter Bangsa Di SMAN 2 Medan MEDAN - Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) AY Nasution berkesempatan menjadi Inspektur Upacara (Irup), di SMA Negeri 2 Medan, Senin pekan lalu, sekaligus memberikan ceramah karakter bangsa kepada seluruh siswa.

Kepala SMA Negeri 2 Medan Abdul Siregar mengatakan, kedatangan AY Nasution merupakan kebanggaan bagi SMA Negeri-2, karena mendapatkan ceramah tentang karakter bangsa dari seorang jenderal. "Rasa bangga bisa kedatangan seorang jenderal ke sekolah ini.

Apalagi mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) AY Nasution," ujarnya.

Selain siswa kelas 1 sampai kelas 3, kepala sekolah dan para guru juga mengikuti ceramah karakter bangsa yang disampaikan AY Nasution. Ceramah yang disampaikan mendapat simpati dari para siswa dengan respon tanya jawab yang berlangsung sangat harmonis.

Semua pertanyaan yang disampaikan siswa dijawab AY Nasution dengan lugas sehingga membuat para siswa SMA Negeri 2 Medan, gampang menerima dan memahami nilai-nilai karakter bangsa.

Canda tawa juga terlihat jelas mengiringi kegiatan ceramah, ada kesan pertemuan AY Nasution dengan siswa SMA Negeri 2 Medan

memberi arti keakraban seperti orang tua dan anak. Para siswa juga senang dengan gaya AY Nasution menyampaikan materi, tidak ada kesan dipaksakan namun membangkitkan semangat siswa untuk mendengar dan bertanya tentang nilai-nilai karakter bangsa.

Dalam ceramah, seorang siswa mempertanyakan tentang kondisi negara yang saat ini sangat berbeda dari ciri aslinya.

AY Nasution menjelaskan, kondi-

si tersebut akibat masuknya pengaruh dari luar (asing), yang terus menjalar kesemua sistem kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, kata AY Nasution, sebagai anak bangsa, siswa SMA Negeri 2 Medan, harus mampu menghalau pengaruh yang datang dari luar tersebut.

Tawa yang begitu semangat dari para siswa ketika AY Nasution menunjukan gambar yang mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat

Indonesia pada saat ini. Mulai dari perbedaan hingga rasa memiliki dan saling kerja sama, diperlihatkan dan dijelaskan AY Nasution.

"Apa yang disampaikan Pak AY Nasution sangat jelas dan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Kami semakin paham kondisi negara ini," ujar Andika salah seorang siswa. Setelah menerima ceramah karakter bangsa, seluruh siswa berkesempatan foto bersama dengan AY Nasution.(FR)

CERAMAH - Letjen TNI (Purn) AY Nasution saat memberikan ceramah tentang karakter bangsa di SMAN 2 Medan. (KPK POS/FR)

11

KPK POS E D I S I 209 16 - 22 JULI 2012

KRIMINAL

Zupiter Z Kontra Yamaha Mio Dua Tewas Dua Luka Berat DOLOK MASIHUL - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha Zupiter Z dengan Yamaha Mio, di jalan umum Dolok Masihul, tepatnya di Desa Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul, Sergai, Sabtu sekitar Pukul 21.10 WIB. Keterangan diperoleh KPKPos menyebutkan, pengendera sepeda motor Zupiter Z BK 6501 XAA yang dikendarai Sugianto Siahaan (19), warga Dusun I Desa Kampung Kristen Kecamatan Bintang Bayu berboncengan dengan Prismando Simanjuntak (17) warga yang sama, menabrak sepeda motor Yamaha Mio BK 3223 LF yang dikendarai Chairwansyah (15) pelajar, warga lingkungan 6 Sidorejo, Dolok Masihul Sergai, berboncengan dengan Diki (15) pelajar Warga Dusun I Pekan Dolok Masihul.

Kejadian ini bermula, sepeda motor Zupiter Z yang datang dari arah Tebingtinggi menuju Dolok Masihul dengan kecepatan tinggi

mengambil jalur kanan, sampai di lokasi kejadian hendak mendahului truk yang ada di depannya, tanpa memperhatikan ada sepeda motor Yamaha Mio dari arah yang berlawanan sehigga kecelakaan tak bisa dihindarkan.

Dalam peristiwa kecelakaan ini, Sugianto Siahaan dan Chairwansyah mengalami luka yang sangat serius dan keduanya meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Tebingtinggi. Sedangkan yang dibonceng masing-masing sepeda motor yaitu Prismando Simanjuntak dan Diki keduanya dirawat di RSU Kumpulan Pane Tebingtinggi karena mengalami luka berat.

Kasat Lantas Polres Sergai AKP Hasan Basri melalui Kanit laka Ipda Ahmad Khaidir H membenarkan peristiwa tersebut dan kasusnya sedang dalam penanganan pihak lantas Polres Sergai.

"Kita sedang tangani," jelas Khaidir. (ARM)

Muspika Tamora Siap Tindak Pengusaha Tempat Maksiat LUBUK PAKAM - Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Tanjung Morawa, siap menindak siapapun pengusaha tempat maksiat, yang melanggar himbauan untuk tutup selama pelaksanaan puasa di Bulan Ramadhan.

Demikian ditegaskan Camat Lubuk Pakam Zainal Abidin Hutagalung, didampingi Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Telly Avin, dan Danramil 16/TM, Kapten Czi DSA Siregar, Kamis dini hari, usai melaksanakan penertiban kafe dan pengina-

pan ilegal di Kawasan Tanjung Morawa.

Menurut Hutagalung, selain untuk menciptakan kondisi kondusif di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, selama bulan Ramadhan, penertiban tempat maksiat itu juga diharakan mampu menjadi tolak ukur penilain organisasi masyarakat Islam, bahwa Tanjung Morawa bisa kondusif. Sehingga, Ormas Islam tidak perlu melakukan upaya pengerahan massa menutup paksa tempat-tempat tersebut.

(DEZ)

Bandar Ganja Ditangkap di Belawan MEDAN - Jelang puasa Ramadhan jajaran petugas Polsekta Belawan berhasil meringkus bandar ganja, dengan menyita barang bukti seberat 1 Kg. Barang bukti disita dari rumah kediaman tersangka Edi Sanjaya (38) warga simpang Sicanang kayu besar yang juga ditangkap di dalam rumahnya, Kamis.

Kapolsek Belawan Kompol Bambang Haryono SH melalui Kanitreskrim AKP RH Sinaga membenarkan

diringkusnya tersangka. Pengakuan tersangka, ganja seberat 1 Kg tersebut dibelinya dari seseorang di Pulo Brayan dengan Rp1 juta.

Barang haram itu rencananya mau dipasarkan, namun belum lagi ganja tersebut diedarkan keburu tercium petugas kepolisian.

"Istri tersangka Nurhayati (35) turut dibawa untuk dimintai keterangan seputar temuan ganja di dalam rumah mereka," ucapnya.

(BAR)

PENCETAK UANG PALSU. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Martinus Sitompul, menunjukkan barang bukti hasil cetakan logam uang rupiah palsu di Mapolda Jabar, Bandung, Jabar, Senin (2/7). Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar berhasil menangkap tersangka TS (60) pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah logam pecahan Rp. 500.00,- emisi tahun 2008, pemilik Matras (alat pencetak) seharga Rp. 30 juta, 10 ribu keping uang palsu serta barang bukti lainnya.Tersangka mendapat ancaman hukuman penjara seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp100 miliar.

SUMUT

Polisi Harus Periksa Security dan Karyawan PT SM PANYABUNGAN - Kepolisian menetapkan lima orang warga Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang dianggap sebagai pelaku pembakaran basecamp PT Sorik Mas Mining (SM) pada bentrokan antara warga dengan petugas security perusahaan di Bukit Sihayo Sambung, Kecamatan Naga Juang, Sabtu lalu.

Menyikapi kondisi itu, DPRD Kabupaten Madina meminta agar Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) juga memerintahkan penyidik Polres Madina, agar memeriksa karyawan dan petugas security perusahaan yang ada dalam bentrokan itu.

“Mereka (karyawan dan security-red) itu juga harus diperiksa secara intensif oleh penyidik. Karena dari informasi yang dihimpun menyatakan, jarak antara masyarakat dengan basecamp PT SM saat bentrokan sekitar 100 meter. Kalau memang benar masyarakat yang melakukan pembakaran itu, tentunya helikopter yang berada di situ pasti akan terbakar. "Artinya, pembakaran itu sudah ada yang mengetahui sebelumnya,” kata anggota DPRD Madina, Iskandar Hasibuan, Rabu.

Menurut anggota DPRD dari Dapil IV yang meliputi Kecamatan Siabu, Naga Juang, Bukit Malintang dan Panyabungan ini, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Madina, Safaruddin Ansyari Nasution, tentang orang Madina tidak ada yang preman dan hanya pihak PT SM yang membawa preman ke Madina, itu benar adanya.

“Sangat tidak rasional, apapun kondisinya seharusnya pihak PT SM mengutamakan tenaga-tenaga lokal, terutama security. "Saya menduga, meskipun pihak PT SM memiliki izin kontrak karya dari pemerintah pusat, namun selama ini mereka tidak pernah melaporkan iden-

KORBAN - Salah satu warga Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi korban penganiayaan Security dan karyawan PT SM. (KPK POS/TH)

titas karyawannya baik kepada Pemkab Madina maupun ke DPRD,” kata Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Madina ini.

Melihat fakta yang ada, kata Iskandar, penyidikan perlu dilakukan secara intensif. Pemeriksaan, sebut Iskandar, bukan hanya dilakukan terhadap masyarakat, tetapi semua karyawan yang mengatasnamakan dirinya sebagai security PT SM juga harus diperiksa. ”Saat ini, kita tidak mengetahui berapa sebenarnya security yang ada di PT SM itu saat kejadian. Informasinya, jumlah mereka mencapai ratusan orang yang didatangkan dari luar Madina, bahkan dari luar Sumatera,” ungkapnya.

Peristiwa terbakarnya basecamp PT SM itu, menurut Iskandar, akibat kurangnya komunikasi yang dibangun oleh perusahaan baik kepada masyarakat maupun kepada Pemkab Madina.

“Kalau komunikasi itu sejak dulu sudah terjalin dengan baik dan pihak perusahaan tidak arogan, diyakini peristiwa bentrokan itu tidak akan terjadi,” katanya.

Diketahui, Sabtu lalu, warga masyarakat Naga Juang terlibat bentrok dengan petugas keamanan PT SM. Selain terbakarnya basecamp perusahaan, peristiwa itu juga mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka. Polisi sendiri telah menetapkan lima orang warga Naga Juang menjadi tersangka dalam peristiwa itu.

Data yang diperoleh dari Camat menyebutkan, lima warga Naga Juang, juga menderita luka parah dan ringan. Kelimanya adalah, Kelter, warga Desa Tarutung Panjang, Kecamatan Nagajuang. Khoirun Siregar, warga Desa Banua Simanosor, Kecamatan Nagajuang. Simanungkalit, warga Desa Janji Matogu, Kecamatan Bukit Malintang. Longser Pardede, warga Aek Garut, Desa

Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu dan Mashuri, warga Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu.

Nama Rohner Pardede yang masih dalam kondisi kritis di RSU Panyabungan belum masuk dalam laporan tersebut.

Rohner mengalami luka bacok di kepala.

Sementara dua orang korban luka tembak dan bacok dalam kerusuhan itu masih menjalani perawatan di RSU Panyabungan.

Kelter Daulay, korban penembakan, kondisinya mulai membaik, namun belum diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Dia masih dalam pemulihan akibat luka tembak dibagian paha kanan. Penembakan terjadi saat terjadi bentrok antara warga dengan aparat keamanan. Rohner Pardede masih dalam kondisi kritis. Dia menderita luka bacok dan luka lemparan batu di kepala. Pihak medis masih merawatnya secara intensif.

(TH)

Akibat Balapan Liar, Pelajar SMP Tewas SEI BAMBAN - Wahyudi (13) warga Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, tewas ditempat setelah sepeda motor Kanzen tanpa plat Polisi yang dikendarainya menabrak mobil L-300 dari arah berlawanan, di Jalan umum Medan-Tebingtinggi KM 68-69 Dusun I Desa Suka Damai,

Kecamatan Sei Bamban, Sergai, Senin, sekira pukul 03.00 WIB dini hari.

Diperoleh keterangan, awalnya Wahyudi pengendara sepeda motor jenis Kanzen tanpa plat datang dari arah Tebingtinggi menuju Medan dengan kecepatan tinggi yang sedang aksi balapan liar mengambil jalur sebelah kanan.

Setiba di TKP pengendara sepeda motor tidak bisa menghindari mobil pick up L-300 BK 8522 ZE yang dikemudikan Hendy Chaniago (25) warga Desa Sambosar Raya Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun datang dari arah berlawanan sehingga kecelakaan pun terjadi pengendara sepeda motor Wahyu-

di menghantam roda sebelah kiri belakang akibatnya sepeda motor terpental keselokan dan Wahyudi pengendara sepeda motor Tewas di tempat.

Kasat Lantas Polres Sergai AKP Hasan Basri membenarkan peristiwa tersebut dan pihaknya sudah membubarkan balap liar saat itu juga.(ARM)

Dituduh Sebagai Pembunuh, Keluarga Protes dan Ajukan Prapid BINJAI - Pengadilan Negeri (PN) Kelas II B Binjai, Rabu pekan lalu, menggelar sidang Praperadilan(Prapid) dengan Pemohon Sofyan alias Fian yang dikuasakan kepada M.Aswin Diapari Lubis SH dan Hasrat Manonga Siregar SH selaku Kuasa Hukumnya dengan Termohon I: Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapoldasu. Termohon II :Kapoldasu Cq Dir Reskrim Poldasu.Termohon III :Kapoldasu Cq Kepala Bagian Pengawas Penyidik Poldasu,Termohon IV : Kapoldasu Cq Kapolresta Binjai, Termohon V : Kapolresta Binjai Cq Kasat Reskrim Polresta Binjai, Termohon VI :Kasat Reskrim Polresta Binjai Cq Kepala Unit IV Reskrim Polresta Binjai,Termohon VII : Kasat Reskrim Polresta Binjai Cq Aipda FS,Termohon VIII :Kasat Reskrim Polresta Binjai Cq Aipda MP.S,Termohon IX : Kasat Reskrim Polresta Binjai Cq Brigadir BP,Termohon X : Kasat Reskrim Polresta Binjai Cq Briptu IFD,Termohon XI : Kasat Reskrim Polresta Binjai Cq Bripka Y,Termohon XII : Bripka RK.P dengan diketuai Mejelis Hakim Afner Situmorang SH. Nota pembelaan yang dibacakan dalam persidangan disampaikan Kuasa Hukum Sofyan, M. Aswin Diapari Lubis SH, bahwa pada saat mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ini, Pemohon berstatus sebagai Tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 257/vi/2012 Reskrim tanggal 9 Juni 2012 dan surat penahanan No.Pol.SP.Han/141/vi/2012 Reskrim tanggal 9 Juni 2012.

Pemohon dituduh atau diduga

keras telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati dan atau ikut serta membantu dalam melakukan pembunuhan.

Peristiwa ini diawali pada tanggal 8 Juni 2012 pukul 22.00 wib, di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Gg.Mesjid Lk.I, kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.

Kala itu pemohon didatangi empat petugas yang mengaku anggota Polresta Binjai dengan membawa dan menunjukkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Pemohon terhadap kasus pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disebutkan nama korban, kapan dan dimana terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Printah Penangkapan Nomor: SP.Kap/257/VI/2012/ Reskrim tanggal 9 Juni 2012 (artinya Pemohon ditangkap lebih dahulu lalu diterbitkan surat perintah penangkapan) dan halhal lainnya yang menguatkan bahwa Pemohon tidak ada melakukan tindak pidana pembunuhan.

Ditambahkan M.Aswin, berdasarkan uraian uraian yang telah dibacakan dalam Persidangan itu, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai menyatakan penangkapan dan penahanan tersebut cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum, mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan. Termohon secara seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga harus mengembalikan, memulihkan harkat martabat dari Pemohon

Sofyan dalam kemampuan dan kedudukan semula. "Menghukum Termohon-Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan hukum yang seadil adilnya,"terang M.Aswin.

Usai mendengar nota pembelaan dari kuasa hukum Sofyan, Ketua Majelis Hakim Afner Situmorang SH menunda persidangan dengan agenda mendengar-

kan nota belaan dari masing masing Termohon.

Diluar persidangan kepada Koran ini disampaikan Kuasa Hukum Sofyan, Hasrat Manonga Siregar SH, keprihatinannya atas peristiwa tersebut sehingga membuat pihaknya terpanggil untuk menindak lanjuti dan menyikapinya dalam membela Pemohon yang teraniaya, sehingga dalam persidangan nantinya kita akan melihat kebenaran dan pembuktiannya .(SBR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 210 23 - 29 JULI 2012

SUMUT

P AY A H !

Anggota Polisi Gunakan Narkoba CITRA kepolisian RI di mata publik semakin tercoreng. Pasalnya, polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba, ternyata ikut ‘menikmati’, bahkan menjadi beking dan bandar narkoba. Hal ini tidak hanya terjadi di jajaran Polda Sumut, tapi juga nyaris terjadi di hampir seluruh jajaran kepolisian di Tanah Air. Data yang dihimpun KPK Pos, pada dua tahun terakhir (20112012) tercatat sebanyak 1.000 aparat kepolisian terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Di antaranya dan paling mencolok, keterlibatan seorang anggota koperasi Badan Intelijen Strategis (Bais) berinsial "S" yang terlibat penyelundupan sebanyak 1.412.476 butir pil ekstasi.

Mau diapakan sang anggota Polisi yang sudah menjadi pemakai, beking, apalagi bandar narkoba?. "Sebaiknya tidak lagi diberi kepercayaan mengemban tugas negara, tetapi lebih baik dipensiunkan saja,". Begitu pendapat yang disampaikan Ketua MUI Deliserdang.

Ada lagi yang mengusulkan agar anggota Polisi yang terlibat sebagai pemakai, apalagi menjadi bandar narkoba dipecat dari keanggotaan.

Bahkan psikiater ternama, Prof Dr H Dadang Hawari berpendapat lain. "Jangan sampai polisi yang terlibat penggunaan narkoba dipecat. Sangat berbahaya jika polisi yang terlibat narkoba dipecat".

Memang harus diakui, anggota Polisi yang terlibat narkoba makin banyak. Seperti diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional, Gories Mere, selama dua tahun terakhir (2011-2012) tercatat sebanyak 1.000 aparat kepolisian

terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia.

Hal ini berdasarkan data kepolisian dan Badan Narkotika Nasional pada 2011. Sebanyak 100 orang polisi terlibat, baik sebagai pemakai (96 orang) maupun pengedar (4 orang).

Di Sumut, Polisi Terlibat Narkoba Meningkat POLISI sebagai pengayom dan penegak hukum bisa jadi hanya slogan semata bagi sejumlah anggota polisi khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Polda Sumut. Buktinya, peredaran narkoba dikalangan polisi Sumut cenderung meningkat.

Mengutip keterangan Direktur Narkoba Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Andjar Dewanto,beberapa waktu lalu, hingga April 2012 saja, sudah ada 15 anggota Polri di Sumut dan 4 anggota TNI yang ditangkap.

Kurun tahun 2011, ada 43 anggota Polri dan 12 personil TNI yang ditangkap karena narkoba.

Anggota Polri yang terlibat itu, jelas Andjar, ada yang sebagai pengedar dan ada juga sebagai pengguna. Semua personil itu sedang dalam proses.

Dia menjelaskan, biasanya, setelah sidang di pengadilan dan divonis, baru kemudian dilakukan sidang kode etik. "Sidang kode etik ini yang akan menentukan akan dipecat atau tidak.

Tapi komitmen Pak Kapolda akan dipecat," bebernya.

Andjar menjelaskan, secara umum, ada 2.728 kasus narkoba dengan 3.514 kasus pada 2011.

Sedangkan pada tahun 2012, hingga April 2012, ditemukan 829 kasus dengan 1.094 tersangka. Selain Polri dan TNI, status tersangka ada PNS, pelajar, dan mahasiswa. Sedangkan sejumlah barang bukti yang ditemukan diantaranya, heroin, kokain, ecstasy, ganja, sabu, dan putaw.

Kombes Andjar mengakui jika pihaknya kebobolan dalam hal tersebut. "Di rumah saja, ada anak yang nakal, ada yang baik. Yang pasti kita sebagai pimpinan sudah keras. Kapolda juga sudah keras, siapapun yang terklibat narkoba akan dipecat.

Kita dalam apel pun selalu mengingatkan, kita lakukan tes urine juga dan sebagainya.

Kalau ada juga, ya kita tindak tegas," ujarnya.

Namun, dia mengaku tidak pernah takut dengan siapapun dalam memberantas narkoba.

Termasuk, akan memproses anggota Polri yang terlibat.

Orang Dalam Terlibat Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Tunggul Siagian mengaku miris mendapati kenyataan bahwa Wadir Narkoba Polda Sumut bisa ikut terlibat dalam kasus narkoba.

"Bagaimana kita mau membersihkan, tapi internal kita terlibat. Gembok makan pagar namanya. Bagaimana bisa ada anggota yang lolos, padahal pembinaan di kita," ujar Tunggul.

Wadir Narkoba Polda Sumut, AKBP Apriyanto Basuki Rahmad dalam persidangan di PN Medan sebagai terdakwa kepemilikan narkoba, dijatuhi 8 bulan penjara oleh majelis hakim.

Tunggul mengaku prihatin, karena pemerintah daerah (pemda) tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penuntasan narkoba.

"Pemprovsu dan Pemko Medan kurang perhatian memberantas narkoba," katanya.

Apa yang dikemukakan Tunggul diakui Direktur Narkoba Polda Sumut. Minimnya anggaran menjadi salah satu kendala pihaknya dalam memberantas peredaran narkoba di Sumut. Sebab, untuk membongkar peredaran narkoba, ada istilah uang tunjuk yang harus diberikan. Uang tunjuk ini sangat penting untuk membongkar jaringan peredaran narkoba.

Sementara yang ada selama ini, anggaran sangat terbatas, uang tunjuk pun sedikit sehingga sulit membongkar jaringan yang besar. Disebutkannya, satu anggaran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, anggarannya hanya Rp13,8 juta.

Menurut Anjar, anggaran yang ada berasal dari APBN. Bantuan dari APBD, hingga kini belum ada. (FER/BBS)

"Sementara anggota BNN yang terlibat sebanyak empat orang.

BNN sedang melakukan penyelidikan intensif keterlibatan oknum aparat keamanan dan penegak hukum dalam sindikat narkoba," jelasnya.

Menurutnya, semua data dan

informasi masih dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila cukup bukti akan dilakukan penindakan bekerjasama dengan instansi terkait.

"Sekarang kami sedang melakukan penyidikan dan

investigasi bekerjasama dengan China, Hongkong, dan Amerika, terkait jaringan luar negeri. Kami juga sedang melakukan pengejaran tersangka lain," katanya.

Di Polda Sumut Sementara itu, dari data yang ada, sedikitnya 114 anggota polisi

Bahaya Jika Polisi Dipecat Gara-gara Narkoba JAKARTA - Pakar pengobatan pecandu narkoba, yang juga seorang psikiater ternama, Prof Dr H Dadang Hawari, urun pendapat terhadap ditemukannya 114 personel polisi di lingkup kerja Polda Sumut yang terbukti positif mengonsumsi narkoba.

Dadang mengingatkan, jangan sampai polisi yang terlibat penggunaan narkoba dipecat. Menurut pemilik pusat rehabilitasi pecandu narkoba di Bintaro, Jakarta Selatan itu, justru sangat berbahaya jika polisi yang terlibat narkoba dipecat.

Diterangkan, jika polisi pengguna narkoba dipecat, otomatis kecanduannya sebagai pemakai narkoba belum hilang tatkala statusnya sebagai polisi dicopot. Nah, dalam situasi tertekan akibat dipecat, yang bersangkutan malah bakal makin menjadi-jadi mengkonsumsi narkoba.

"Yang lebih berbahaya lagi, yang bersangkutan justru bisa masuk ke bisnis narkoba. Ini berbahaya," ujar Dadang Hawari.

Dadang memberikan masukan penting kepada Kapolda Sumut, sebagai pucuk pimpinan polisi di Sumut. Dikatakan, terhadap 114 personil polisi itu tidak bisa hanya dilakukan pembinaan saja. Kata Dadang, sebagaimana pengguna narkoba lainnya, para personil polisi itu harus menjalani terapi khusus.

Kata Dadang, terapi ini memerlukan waktu satu minggu. "Saat menjalani masa terapi ini, kita cuci otaknya. Kita juga lakukan detoksifikasi, yakni mengeluarkan pengaruh narkoba dan racun-racun lain dari

tubuhnya. Juga mendelete memorinya tentang narkoba, seperti kita mendelete memori di hp. Tapi ini dengan obat-obat khusus," beber Dadang.

Terapi ini harus dijalani polisi pengguna narkoba, dari yang levelnya baru tahap coba-coba, hingga yang sudah level kecanduan.

Langkah selanjutnya, setelah melewati masa terapi, baru masuk ke masa rehabilitasi selama satu hingga dua bulan. Begitu sudah ada tanda-tanda baik, maka polisi ini bisa diaktifkan lagi bertugas. "Tapi jangan ditempatkan di bagian kejahatan narkoba," ujarnya.

Menurut Dadang, para petinggi kepolisian belum memahami cara penanganan anggotanya yang terlibat narkoba. Karenanya, dia berharap, pemberitaan ini sekaligus bisa menjadi masukan bagi Kapolda Sumut.

Bahkan, Dadang menyatakan siap digandeng untuk menangani 114 polisi yang terlibat narkoba itu. "Kalau mau saya kasih buku panduannya. Obat-obatnya juga murah kok," ujar Dadang, yang juga digaet sejumlah rumah sakit di Jakarta untuk menangani pasien khusus ini.

Dadang juga mengaku sering didatangi pasien yang berprofesi sebagai polisi. Saat datang berobat, lanjutnya, sejumlah anggota korps baju coklat itu tak menyebutkan profesinya sebagai polisi. Namun, dalam proses awal pengobatan, Dadang selalu menanyakan latar belakang profesinya.

(FER/BBS)

DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KADIV Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menegaskan, kepolisian tak akan segan memecat anggotanya yang kedapatan terlibat narkoba. Terlebih bagi anggota polisi bernama Anwar alias Sahala Simbolon yang tertangkap di Kampung Ambon, Jakarta Barat.

“Kami akan proses tuntas. Bisa sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.

Sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan,” kata Saud di Mabes Polri, Jakarta, Rabu. Ia mengatakan institusi kepolisian tak menolerir anggotanya yang melakukan kesalahan.

“Tidak boleh hanya karena satu-dua oknum, citra Polri jadi buruk,” ujar Saud. Ia mengatakan persoalan narkoba bukan hanya masalah nasional, tapi juga masalah dunia karena narkoba sudah menjadi persoalan di setiap negara.

Untuk menghindari kejadian serupa terjadi lagi pada anggota polisi, Polri akan menerapkan kebijakan ketat dengan melakukan tes urine secara rutin. “Kami konsisten terhadap pemberantasan narkoba.

Bagaimana kami membersihkan narkoba dari masyarakat kalau di lingkungan sendiri masih ada?” ucap Saud. (BBS)

dari 12 Polres di Polda Sumut diketahui telah mengkonsumsi narkoba. Itu terbongkar setelah dilakukan tes urine secara acak kepada anggota kepolisian.

“Kami sengaja melakukan tes urine secara acak dan mendadak.

Dari 12 Polres, terdapat 114 personel yang positif menggunakan narkoba,” demikian Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro.

Namun demikian, Polda Sumut hanya memberikan pembinaan saja terhadap ratusan anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba tersebut.

“Siapa diantara kalian yang tidak mau jadi polisi lagi,” tegas Wisjnu dihadapan 114 personil kepolisian di Gedung SPN (Sekolah Polisi Negara).

Dia mengaku kecewa jika polisi yang seharusnya menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, malah terlibat narkoba. "Bayangkan kalau dia sebagai penegak hukum saja sudah demikian, bagaimana rakyat biasa. Saya kira bukan rahasia lagi, narkoba sudah beredar sampai ke desa-desa," ungkapnya.

Menurut Wisjnu, pihaknya akan bertindak tegas jika anggota kepolisian ada yang menjadi pengedar dan bandar. “Kalau mereka pemakai akan dibina.

Kalau terbukti sebagai bandar ataupun pengedar akan diproses ke pengadilan,” tandasnya.

Dilaporkan, dari 114 polisi kedapatan mengkonsumsi narkoba, hanya satu yang dipecat. Yakni, Bripka Faizal Simamora, yang bertugas di Polres Sibolga. “Faizal sudah divonis 6 bulan. Karena, kasus narkoba. Dia kedapatan mengantongi sabu-sabu. Dia akan dipecat,” paparnya. (FER)

MUI: Sebaiknya Dipensiunkan MEDAN - Mencermati semakin maraknya anggota Polisi yang terlibat narkoba, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang, Lukman Nul Hakim mengatakan, oknum anggota Polri yang terbukti menggunakan narkoba sebaiknya segera dipensiunkan.

"Oknum aparat kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba sebaiknya tidak lagi diberi kepercayaan mengemban tugas negara, tetapi lebih baik dipensiunkan saja," ujarnya di Lubuk Pakam, beberapa waktu lalu.

Dia menyatakan hal itu terkait dengan pernyataan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro di Medan, yang menyebutkan sebanyak 114 anggota polisi dari 12 Polres di provinsi itu diketahui mengonsumsi narkoba.

Menurut Lukman, pemberian sanksi berupa pensiun dipercepat bagi oknum aparat Polri yang terbukti menggunakan narkoba merupakan salah satu langkah tepat.

Dia mengkhawatirkan oknum aparat keamanan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba bila tidak dipensiunkan rentan akan menyalahgunakan tugas.

Dampak dari penyalahgunaan tugas yang dilakukan oknum aparat kepolisian pengguna narkoba itu bukan hanya dapat merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak citra Polri sebagai institusi penegak hukum.

"Jika tidak dipensiunkan, saya memperkirakan biaya pembinaan bagi oknum aparat kepolisian yang terlibat narkoba juga sangat besar," ujarnya.

Lebih jauh Lukman mengatakan, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba perlu terus dilaksanakan lebih gencar lagi di tengah masyarakat.

Salah satu cara efektif mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui kegiatan pembinaan rohani secara berkesinambungan dengan menyampaikan pesan tentang dampak buruk mengonsumsi narkoba.

Melalui program pembinaan rohani secara berkesinambungan, katanya, akan semakin menambah kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba. (FER/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 210 23 - 29 JULI 2012

SUMUT

Batas Langkat - Aceh Tamiang Dipertegas STABAT - Kabupaten Langkat dan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah perbatasan perlu mempertegas wilayah masingmasing, guna memudahkan pendataan penduduk, potensi wilayah serta ketentuan hukum secara benar.

“Pada prinsipnya kedua daerah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan semangat NKRI,” kata Asisten

TINJAU - Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH melihat setiap ruangan di gedung mako yang baru, Senin.(KPK POS/ARM)

Personel Polres Sergai Apel Perdana di Markas Baru SEI RAMPAH - Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH memimpin apel perdana di markas baru korps berbaju coklat itu, yang berlokasi di Dusun I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin pagi.

Setelah apel, Arif didampingi pejabat utama, melihat sekeliling lapangan dan memperhatikan dengan seksama situasi markas komando yang dipimpinnya tersebut. “Pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan, dan aktivitas seperti biasanya, sembari menunggu peresmiannya oleh Kapoldasu,” ujar Arif kepada sejumlah wartawan.

Kemudian, orang nomor satu di Polres Sergai itu

melangkahkan kakinya menuju ke dalam markas untuk melihat setiap ruangan yang diisi para Kabag, Kasat dan staf tersebut.

Perwira berpangkat melati dua di pundak itu melihat para staf yang sedang sibuk menata ruangannya masingmasing. Maklum, isi ruangan masih diboyong dari kantor yang lama, sehingga terlihat ada yang sudah terisi meja dan kursi, tetapi ada juga yang masih kosong ruangannya.

Saat, melihat ruangan Kasubag Humas dan Kasi Was, terlihat masih kosong, secara kebetulan keduanya bermarga sama, maka Kapolres pun meledek, "Ya cocok lah kan sama sama mar-ga regar," katanya tergelak.(ARM)

Pelaksanaan UNPK Paket C Lancar MEDAN - Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket C setara SMA yang diikuti 4.900 peserta seSumut yang berlangsung 9 12 Juli berjalan aman dan lancar.

Pantauan wartawan di sejumlah lokasi ujian diantaranya di SMAN 2 Medan, SMA 7 Medan, SMA Muhammaddiyah Medan dan disejumlah lokasi lainnya, tampak berlangsung lancar dan tidak ada kendala.

Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) melalui Kepala Seksi Kesetaraan Disdik Sumut Anthea Hutauruk, kepada wartawan mengatakan, proses pelaksanaan UNPK tersebut sama dengan prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Dengan batas maksimum kelulusan UN paket C adalah rata-rata 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dan mini-

mum nilai 4,00 untuk dua mata pelajaran. Selain itu, nilai untuk mata pelajaran lainnya minimal 4,25.

Kepada seluruh peserta UNPK, Anthea mengimbau agar tidak terpedaya dengan bujuk rayu oknum - oknum tertentu yang mengaku bisa membantu kelulusan dengan sejumlah imbalan.

“Itu tidak benar. Jika seluruh peserta UNPK melakukan persiapan dengan baik dan belajar sungguh-sungguh, tentu akan lulus,” ucapnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan ujian Paket C tidak dikenakan biaya karena dananya bersumber dari APBN. Banyaknya peserta UNPK ini menandakan masyarakat Sumut sudah mulai sadar pentingnya pendidikan. Sebab ujian kesetaraan ini juga merupakan antisipasi program wajib belajar (wajar) sembilan tahun. (FER)

PMB SMP Negeri 1 Serba Jadi Lulus 100 Persen SERBA JADI - Penerimaan murid baru (PMB) di SMP Negeri 1 Serba Jadi, Sergai, berjalan lancar. Seluruh (100 persen) murid baru yang mendaftar di sekolah ini lulus.

Kepala Sekolah J Saragih SPd mengatakan, seluruh murid yang diterima pada tahun ajaran 2012-2013 ini berjumlah 134 orang yang dibagi dalam empat ruangan/kelas.

Kepala Tata Usaha (KTU)

sekolah ini, A Pasaribu mengatakan, PMB tahun ini sesuai dengan standar nasional, karena dalam tahap belajar mengajar telah dibagi empat ruangan, dengan catatan tiap ruang dibagi 32 sampai 34 siswa. Hal ini dapat membantu masyarakat, karena dibandingkan tahun lalu banyak murid tidak diterima dan untuk tahun ini semua murid diterima.

MURID BARU - Suasana pengumuman penerimaan siswa baru. (KPK POS/SP)

(SP)

Adm. Pemerintahan Drs. Abdul Karim MAP menjelaskan di ruang kerjanya, Senin.

Menurut Karim, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) baik Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat telah dibentuk dan sedang bekerja setelah melakukan peninjauan lapangan pada 6 s/d 11 Juli lalu.

Keberadaan Tim ini sebagaimana harapan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, diharapkan bisa menentukan batas wilayah yang menurut sejarahnya serta berdasar-

kan keterangan masyarakat secara objektif.

Tim PPBD Kabupaten Langkat sendiri yang terdiri atas Asisten Adm. Pemerintahan, Kabag Tapem, Kabag Pemdes, Kasubbag Perangkat Daerah dan unsur Kantor BPN Langkat, menurut Abdul Karim telah mengefisienkan kerja tim, dan saat ini sedang menyusun bahan untuk disampaikan ke pihak Provinsi.

Adapun wilayah perbatasan yang dipertegas untuk Kabupaten Langkat Kecamatan Pematang Jaya, sementara Ka-

bupaten Aceh Ta m i a n g meliputi Kecamatan Rantau dan Seruai.

Hasil sementara sesuai peninjauan lapangan atas pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) nomor 07, 08, 09, 10, 11, 12 dan 13 ternyata PBU di lokasi 10, 11 dan 13 tidak sesuai dengan titik kordinat dan segera akan dipindahkan ke titik kordinat yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan, yang mengacu kepada batas alam, sesuai dengan informasi akurat masyarakat.

(JUL)

Isi Ramadhan Dengan Memakmurkan Masjid MARIKE - Sebagai daerah pemekaran, tentu banyak fasilitas yang dibutuhkan layaknya ibukota Kecamatan. Oleh karena itu, Pemkab Langkat terus berupaya meningkatkan ketersediaan anggaran bagi pembangunan daerah, yang kesemuanya itu membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Tetap kita perteguh kebersamaan, agar pembangunan di daerah ini mengalami percepatan,” kata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, memberikan motivasi dihadapan lebih 2.000-an massa yang memenuhi lokasi digelarnya Peringatan Isra’ Mikraj Nabi Muhammad SAW di lapangan bola kaki perkebunan PT. LNK Kebun Marike Kecamatan Kutambaru, Minggu.

Pada bagian lain Ngogesa yang kehadirannya disambut dengan atraksi kesenian silat para pelajar, menghimbau masyarakat di bulan Ramadhan nantinya untuk memakmurkan masjid dengan sholat tarawih dan tadarus serta memperbanyak ibadah di bulan penuh rahmat. “Mari sambut Ramadhan dengan kebersihan hati,” pesannya.

Camat Kutambaru Romarlan Harahap dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk mengucapkan terima kasih atas per-

BERI PERHATIAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu didampingi Camat Romarlan Harahap memberi perhatian kepada pelajar cilik saat hadir pada kegiatan Peringatan Isra’ Mikraj Nabi Muhammad SAW di lapangan bola kaki perkebunan PT. LNK Kebun Marike Kecamatan Kutambaru. (KPK POS/JUL) hatian besar Bupati Langkat terhadap pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah tersebut seperti pengaspalan jalan TA. 2011, serta pembenahan 18 unit sekolah, 8 buah Masjid, 3 buah Musholla, 3 buah Madrasah, 3 buah Gereja serta beronjong sungai yang kesemuanya pada tahun 2012 ini.

“Kepedulian Bapak Bupati membuktikan beliau benar-benar mencintai kita rakyatnya,” sebut Ca-

mat Romarlan.

Dikesempatan tersebut, Bupati Langkat secara spontan memberikan hadiah keberangkatan haji kepada Ustadz Sumono yang dikenal sebagai tokoh yang gigih dalam memberikan pengajaran di masyarakat serta Ketua BKM Masjid Baitul Amin Marike. Ustadz Sumono bersujud syukur dan menyalami Bupati Langkat dengan meneteskan air mata.

Kepada seluruh masyarakat yang hadir, Ngogesa kembali membagikan kain sarung sebagai oleh-oleh dan cenderamata. Tausyiah agama disampaikan AlUstadz H. Syamsul Bahri yang pada intinya mengajak ummat Islam untuk bergiat dalam meningkatkan amaliyah, serta berupaya menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kesabaran.

(JUL)

Program Bedah Rumah BAZ Terus Diluncurkan WAMPU - Program bedah rumah yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Langkat akan dapat berjalan bila dukungan para dermawan tetap menguat, dan oleh karenanya merupakan kewajiban bagi yang berkemampuan dalam hal rezeki untuk menjadikan lembaga BAZ sebagai wadah yang dipercaya.

“Mari kita terus memberikan dukungan, sehingga keberadaan BAZ dapat eksis berbuat bagi masyarakat,” himbau Bupati Langkat Ngogesa Sitepu pada pelaksanaan bedah rumah Amiruddin (73) dan ibu Salmiah (65) yang bertempat tinggal di Lorong Kampung Dusun IX Paya Kasih Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu, Selasa.

Bupati yang dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Drs. H Amir Hamzah MSi kembali menyampaikan apresiasi atas peran BAZ bagi membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan secara berkesinambungan.

Kepada keluarga yang men-

BEDAH RUMAH - Ketua BAZ Sukhyar Mulianto meletakkan batu pertama di kediaman keluarga Amiruddin-Salmiah yang mendapat program bedah rumah BAZ di Lorong Kampung Dusun IX Paya Kasih Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu, Selasa. (KPK POS/JUL) dapatkan bedah rumah, Bupati mengajak untuk berucap syukur kepada Allah SWT dan menjadikan

rumah tersebut nantinya sebagai rumah yang dipenuhi dengan ibadah.

Sebelumnya Ketua Umum BAZ Langkat Sukhyar Mulianto melaporkan program bedah rumah yang dilakukan tersebut adalah untuk ke-17 kalinya sejak kepungurusan BAZ dilantik. “Kepercayaan yang tulus dari Bapak Bupati dan masyarakat, membuat kami nyaman untuk mensukseskan program organisasi,” kata mantan Kadispenda Langkat itu.

Camat Wampu Persadanta Sembiring SH MAP atas nama masyarakat, selain mengucapkan selamat datang juga menyampaikan terima kasih, karena daerahnya menjadi sasaran program BAZ. Terhadap pemilihan lokasi maupun penerima sudah sewajarnya, karena memang masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian.

Pelaksanaan bedah rumah yang berukuran 5x6 M berbiaya Rp14,5 Juta dari BAZ, sementara tambahan yang lain berasal dari sumbangan para dermawan, termasuk biaya tukang yang akan dilakukan secara swadaya gotong royong.

(JUL)

Ridwan Pasaribu: Jadilah Manusia yang Berkualitas SILAU DUNIA - Dengan tema melalui peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW mari kita tingkatkan iman dan taqwa demi tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, Keluarga Besar Kebun Silau Dunia memperingati Isra' Mi'raj, Rabu pekan lalu di Kakao Hall yang dihadiri Askep Rayon-B Ir H Ridwan Pasaribu (mewakili manejer), APK Benny Arif Husni, pengurus Badan Koordinasi Agama Islam (BKAI), pengurus IKBI, para Asisten, Mandor, dan undangan lainnya.

Ir H Ridwan Pasaribu mewakili manejer dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan tema yang diambil pada peringatan kali ini, mari kita camkan dan amalkan siraman rohani dari muballig untuk menambah wawasan dalam berfikir dan juga iman taqwa kita untuk menjadi manusia yang berkualitas.

Sebagai mana yang kita lihat diberbagai media saat ini, banyak sekali manusia-manusia yang

tidak berkualitas.

Contohnya, ujar Ridwan, adanya konflik terlebih yang bersinggungan dengan perkebunan. "Manusia lebih banyak bertindak secara brutal tanpa mengindahkan norma-norma kepatutan. Apakah ini tandatanda kiamat sudah dekat," ujar Askep seolah bertanya.

Ini pertanda penurunan manusia yang berkualitas.

"Dengan peringatan ini, kami

mengharapkan warga Kebun Silau Dunia untuk tetap berlaku baik terlebih dalam peningkatan kerja demi pencapaian produktifitas yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan karyawan itu sendiri. Untuk itu tetap memegang teguh disiplin kerja," kata Ridwan.

Sementara itu Muballig asal Kota Galang, Deli Serdang Ustad Drs H Poniran Ngadepon dalam tausiyahnya mengingatkan,

Askep Rayon-B (4 dari kanan) bersama Muballig mengikuti rangkain acara.(ARM)

tanda-tanda orang yang akan masuk sorga adalah orang-orang yang hidupnya mudah dan senang.

Senang bukan berarti banyak harta. Biar jabatan tinggi, harta melimpah, namun cara hidupnya tidak mudah berarti dia bukan calon penghuni sorga. Yang dimaksud mudah hidupnya ialah cara berpikir yang ringan.

Bagaimana cara memperoleh hidup mudah, yakni menuntut ilmu agama dengan senang hati. (ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 210 23 - 29 JULI 2012

Penderitaan Jefri Dapat Perhatian Dermawan PANYABUNGAN - Penderitaan keluarga miskin seakan tak pernah berakhir.

Seorang balita umur tiga tahun di desa Huta Godang Muda, Kecamatan Mandailing Natal terserang sesuatu penyakit pada bagian matanya hingga berakibat bola mata sebelah kiri muncul keluar dari kelopak matanya. Ironisnya, pihak keluarga tak berani membawa balita malang ini berobat secara medis karena tak ada biaya.

Namun, penderitaan balita Desa Huta Godang ini mendapat simpatik dari dermawan B Manurung, warga asal Medan. Manurung mengaku menaruh prihatin setelah mengetahui penderitaan balita tersebut melalui media massa bebe-

rapa waktu lalu. Manrung kemudian menyatakan niatnya membantu pengobatan balita malang yang diketahui bernama Jefri itu.

Namun niat tulus Manurung tidak serta merta berjalan lancar. Pasalnya keluarga Jefri mengaku masih enggan membawa Jefri berobat ke Medan karena terganjal biaya.

Nenek Jefri bernama Masnun mengatakan, jangankan untuk berobat untuk makan saja sulit.

Parahnya lagi, keluarga ini mengaku tak memiliki kartu jamkesmas/jamkesda yang seyogyanya wajib dimiliki setiap warga miskin.

Kadis Kesehatan Madina Tengku Amri Fadli sempat mendatangi rumah keluarga Jefri di pedalaman desa

Huta Godang Muda beberapa waktu lalu. Di sana Tengku Amri sempat terkejut, mendengar pengakuan keluarga Jefri.

Ia pun berjanji membantu mengurus segala administrasi yang diperlukan keluarga Jefri. Melalui sang Kadis, segala proses administrasi selesai. Namun keluarga ini menemui kendala baru, mereka tak punya biaya pendamping selama menemani Jefri berobat ke Medan.

Sementara itu dilain pihak, B .Manurung sebagai dermawan yang siap membantu Jefri mengutarakan, keinginannya agar Jefri dapat berobat secara layak dan sembuh dari penyakit mata yang dideritanya selama ini. (TH)

Bupati Nias Tak Peduli Kebersihan Kota Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Sampah yang semakin parah di jantung Kota Gunungsitoli saat ini sudah mencapai titk yang memprihatinkan. Bayangkan, disejumlah tempat pusat perbelanjaan milik Pemkab Nias di Kota Gunungsitoli, terlihat tumpukan sampah yang menggunung. Dan yang paling parah terdapat di pasar beringin Jalan Sudirman Kota Gunungsitoli. Hampir dua bulan sampah tersebut belum diangkut mobil sampah milik Pemkab Nias.

Tragisnya, sampah yang sudah ditumpukkan para pedagang sayur di pasar beringin tersebut kini sudah membusuk dan berulat. Tak heran warga pemakai jalan yang melintas di daerah itu menghirup udara yang kurang sedap, karena bau sampah apalagi sampah tersebut ditaruh masyarakat di jalan umum dan saat ini sudah memakan setengah badan jalan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Gunungsitoli, Olewata Zebua BA yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli kemarin mengatakan, Pemkab Nias kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan Kota Gunungsitoli, sementara Pemkab Nias yang mengutip pajak, sewa kios dll.

"Kalau Pemkab Nias tak mampu menangani sampahnya, sebaiknya Bupati Nias harus berbesar hati untuk menyerahkan aset yang merupakan hak Pemkot Gunungsitoli sehingga tak menghambat kemajuan Kota Gunungsitoli," katanya.

Demikian juga keberadaan Satpol PP Kabupaten Nias yang berkantor di Jalan Sudirman persis di depan pasar beringin Gunungsitoli yang di nilai kurang tepat berkantor di sana, tetapi sebaiknya berada di wilayah Kabupaten Nias.

"Kami melihat keberadaan Satpol PP Kab. Nias di sana tidak ada apa-apanya. Kalau pegawai Satpol PP per-

lu ada di sana tidak mungkin masyarakat seenaknya menjadikan depan kantornya sendiri sebagai tempat sampah," ujar Olewata Zebua yang juga mantan Kepala Satpol PP Kota Gunungsitoli.

Tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli Drs Y.Mendrofa kepada KPK Pos mengatakan agar Bupati Nias jangan menjadikan Kota Gunungsitoli sebagai tempat kotoran dan tempat sampah, karena kapan saja masyarakat bisa marah besar. "Kita minta kepada Bupati Nias agar jangan hanya mementingkan diri sendiri tetapi mari mengurus sampah masing-masing agar Pemkot Gunungsitoli tidak dituding masyarakat sebagai sumber dari menumpuknya sampah di Kota Gunungsitoli. Atau kalau tidak mampu mengurus sampahnya segera serahkan aset kepada Kota Gunungsitoli atau mengundurkan diri saja sebagai bupati," katanya. (YAGI)

PAKAIAN ADAT - Camat Toma Aferili Harita SE menyematkan pakaian adat dan Pin berbentuk surfing kepada Bupati Nias Selatan Drs. Idealisman Dachi dalam acara Perayaan Paskah Okumene sekaligus pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Toma.(KPK POS/DUHA)

KPA Sabotase Jalin Silaturahmi dengan Tagana TEBINGTINGGI - Kelompok Pecinta Alam (KPA) Satuan Bocah Pecinta Alam Semesta (Sabotase) Kota Tebingtinggi yang diketuai Suhendra didampingi pengurus antara lain, Sekretaris Andi Fauzi SE serta Koordinator Humas Bogie Gosia Tambunan melakukan kunjungan jalinan silaturahim ke Kantor Sekretariat Taruna Siaga Bencana (Tagana), Selasa malam, di Jalan KL Yos Sudarso, Tebingtinggi.

Dalam acara silaturahmi itu, para pengurus KPA Sabotase diterima langsung oleh Ketua Tagana Kota Tebingtinggi, Kaharuddin Nasution alias Gaban beserta para pengurus lainnya antara lain, Junaidi, Supramadya dan Bambang Rukamto.

Kedatangan KPA Sabo-

tase ke Kantor Tagana adalah untuk menjalin tali silaturahmi, sebagai bentuk kerjasama yang isinya saling mendukung kegiatan Tagana di program pemerintahan Kota Tebingtinggi serta membuka diri kepada Tagana untuk menyampaikan berbagai hal informasi.

Ketua KPA Sabotase Kota Tebingtinggi, Suhendra menyampaikan bahwa saat ini KPA Sabotase Tebingtinggi memiliki 30 anggota yang memiliki sub bagian-bagian di kepengurusan di antaranya Tim SAR, Rimba Gunung, Caving, Litbang, Humas dan Logistik.

“Sabotase selama ini lebih banyak berorganisasi di luar daerah dan eksistensinya di penanaman. Harapan besar kami, Sabotase dan Tagana saling bekerja

sama untuk bersama-sama mendukung program Pemerintah Kota Tebingtinggi,” harap Suhendra.

Menanggapi hal itu, Ketua Tagana Kota Tebingtinggi Kaharuddin Nasution menyambut baik atas keinginan kerja sama KPA Sabotase dalam mendukung program Pemerintah Kota Tebingtinggi. Adapun program Tagana ada tiga yakni sebelum bencana, saat terjadi bencana dan sesudah bencana.

Sementara itu, Kordinator Humas KPA Sabotase, Bogie Gosia Tambunan SE kepada wartawan menambahkan, kunjungan Sabotase ke Kantor Tagana adalah dalam rangka membuka diri untuk saling bekerja sama dengan Tagana dalam mendukung program Pemerintah Kota Tebingtinggi.(RS)

SUMUT / ACEH / JAMBI

Angkutan Plat Hitam dan Betor Tak Miliki Izin Ditindak MEDAN - Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat ATD MT menegaskan, pihaknya memperketat operasional kenderaan barang dan menindak tegas angkutan barang roda 6 ke atas yang memasuki inti kota sesuai dengan peraturan berlaku. Langkah ini dilakukan sehingga volume kenderaan semakin berkurang dan kecepatan semakin stabil.

Penegasan ini disampaikan Renward, di Balai Kota Medan, Selasa petang, menanggapi makin banyaknya truk barang roda enam yang masuk inti kota belakangan ini.

Dia juga berjanji akan menindak tegas kenderaan angkutan plat hitam dan beca bermotor (betor) yang tidak memiliki izin operasional dari Pemkot Medan.

Ketegasan ini diharapkan dapat mempengaruhi penurunan volume lalu lintas dan mampu meningkatkan kelangsungan usaha angkutan di Kota Medan.

Tidak itu saja, Renward pun secara rutin mengistruksikan anggotanya untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kende-

DIPERIKSA - Petugas Dishub Kota Medan sedang memeriksa izin operasional betor. (KPK POS/VIN) raan yang melakukan pelang_garan parkir seperti parkir berlapis maupun kawasan yang dilarang parkir.

Salah satu terobosan yang telah dilakukan dengan menata parkir di kawasan Pasar Ikan Lama. Saat ini kenderaan pemilik toko sudah diarahkan untuk parkir di seputaran Lapangan Merdeka. Di samping itu bongkar muat barang dilakukan pada jalan-jalan alternatif.

Dengan demikian lokasi parkir yang tersedia benar-benar diperuntukkan bagi pengunjung dan lalu-lintas di kawasan itu semakin lancar Selanjutnya untuk mengatasi persoalan traffic

light yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat pengguna jalan, Renwar mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pengaturan persimpangan dengan menggunakan Sistem ATCS. Dalam system ini masing-masing traffic light akan memiliki siklus secara fleksibel. Artinya, menyesuaikan dengan jumlah kenderaan yang melintasinya serta terkoordinasi antar persimpangan.

“Dengan system ATCS ini sangat berdampak kepada penghematan waktu, khususnya dari sisi pengurangan delay di persimpangan. Selain itu kita secara rutin akan

mengevaluasi kondisi traffic light sehingga tidak ada yang mati tanpa alasan. Kemudian mensetting ulang siklus optimal masing-masing traffic light dis eluruh perimpangan di Kota Medan,” ungkapnya.

Dia membenarkan, Dishub Kota Medan segera mengoperasikan sistem angkutan umum massal (Trans Medan) sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu akan diikuti dengan evaluasi terhadap pengaturan arah lalu lintas serta beberapa kebijakan lainnya.

(VIN)

Lima Kelurahan Ramah Pendaftaran UMB-USU Anak di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Sebagai salah satu dari delapan daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi telah membentuk lima kelurahan sebagai Kelurahan Ramah Anak (KRA), masing-masing Kelurahan Rambung, Tanjung Marulak, Berohol, Bagelen dan Kelurahan Persiakan.

Penunjukan Kota Tebingtinggi sebagai KLA bersama tujuh daerah lainnya yakni Langkat, Pematangsiantar, Simalungun, Batubara, Serdang Bedagai, Binjai dan Medan berdasarkan SK Gubsu No 188.44/725/KPTS/2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

“Dalam menyahuti keputusan Gubernur Sumatera Utara itu, Pemko Tebingtinggi telah membentuk lima kelurahan ramah anak melalui Keputusan Walikota No 140/136 Tahun 2011," demikian sambutan tertulis Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan yang dibacakan Wakil Walikota H Irham Taufik SH pada acara Sosialisasi KLA, Kamis, di gedung Hj Sawiyah Nasution kota setempat.

Acara Sosialisasi yang digelar Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga

Berencana (PPAKB) Kota Tebingtinggi itu menghadirkan narasumber Ir Meuthia Fadilla Fachruddin MEng Sc dengan makalahnya berjudul ‘Impelementasi Konvensi Hak Anak’ dan turut dihadiri Kakan PPAKB Kota Tebingtinggi, drg Dina Kamarina.

Walikota Tebingtinggi dalam kesempatan itu berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Tebingtinggi, sebab anak-anak ikut menentukan nasib masa depan kota itu.

"Kita semua punya kewajiban melakukan upaya-upaya menjadikan Tebingtinggi sebagai Kota Layak Anak, dan untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Kota Tebingtinggi akan melengkapi segala kekurangan serta mengoptimalkan seluruh sarana untuk menuju Kota Layak Anak,” ujarnya.

Kepala Kantor PPAKB drg Dina Kamarina menyampaikan, kegiatan Sosialisasi KLA yang diikuti 96 orang peserta yang terdiri dari semua elemen masyarakat itu dalam rangka mensosialisasikan bahwa Kota Tebingtinggi telah dihunjuk sebagai KLA sehingga diharapkan semua elemen masyarakat ikut berkontribusi dalam mewujudkan KLA di kota itu.

(RS)

MEDAN - Ketua dan Sekretaris PPL(panitia penyelenggara lokal) USU Prof Ir Zulkifli Nasution MSc PhD dan Rulianda Purnomo Wibowo SP MEc melalui penanggungjawab informasi Bisru Hafi SSos MSi mengatakan, jumlah peserta yang telah melakukan registrasi sebanyak 11.440 orang dengan rincian IPA 4.740, IPS 3.780 dan IPC 2.912.

Sedangkan jumlah peserta yang telah melakukan pembayaran di Bank BNI sebanyak 8.931 orang dengan rincian untuk kelompok IPA 3.686, IPS 2.959 dan IPC 2.286.

Pada kesempatan ini Bisru menjelaskan tentang UMB Seleksi S-1 Reguler & Mandiri. Dijelaskannya, UMB-PT merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-1 dilakukan secara serentak untuk 13 PTN di Indonesia.

“Bagi USU, seleksi ini dilakukan untuk menjaring para calon mahasiswa baru untuk program S-1 regular dan mandiri.

Melalui UMB-PT ini akan diseleksi 2.902 mahasiwa baru USU, dengan rincian 1.270 kursi untuk program S-1 regular dan 1.632 kursi untuk program S-1 mandiri,” katanya.

Untuk pilihan program yang ditawarkan dalam seleksi ini dapat dilihat pada laman situs www. penerimaan.spmb.or.id.

Seperti diberitakan, USU kembali membuka kesempatan bagi para lulusan SMTA/sederajat untuk mengikuti UMBPT (Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi) Tahun 2012. Pendaftaran online dan pembayarannya telah dimulai sejak 4 Juni 2012 lalu.

Persyaratan bagi peserta UMB-PT 2012 ini terdiri dari Tamatan SMTA (SMA, MA, SMK, SMTA luar negeri, ujian persamaan) pada Tahun Berjalan dan atau paling lama kelulusan 3 (tiga) tahun terakhir, (2010, 2011 dan 2012).

Juga diperkenankan bagi Tamatan Paket C tahun berjalan atau tahun 2010, 2011 dan 2012 yang memiliki raport tiga tahun (selama yang bersangkutan mengikuti program tersebut).

Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya. “Contohnya, untuk program studi yang dalam belajar diperlukan kemampuan membedakan warna, tidak boleh buta warna,” ujarnya.(FER)

Pawai Karnaval Meriahkan BBH P.BRANDAN - Dalam kaitan peringatan Brandan Bumi Hangus (BBH), ratusan peserta pawai karnaval mengikuti kegiatan tersebut, didominasi para pelajar dan pemuda yang kegiatanya berpusat di depan rumah dinas Camat Babalan Jalan DR.Wahidin Kota Pangkalan Brandan, Selasa.

Pawai yang diawali dengan laporan Camat Babalan Faizal Matondang kepada Bupati Langkat Ngogesa Sitepu yang diwakili Asisten Adm Ekbangsos Indra Salahuddin didampingi sejumlah Kepala SKPD diantaranya Kadistan Basrah Daulay, Kadisnakertrans Saiful Abdi, Kabag Kessos Sujarno dan sejumlah Camat diwilayah Teluk Aru. Tampak para peserta Pawai karnaval mengenakan pakaian ala perjuangan Pahlawan masa lalu, juga be-

berapa diantaranya memperagakan kondisi masyarakat dimasa penjajahan yang penuh dengan keter-batasan.

Tak kalah menariknya, sejumlah drumband dari pelajar SD, SMP, SMA sederajat menunjukan kebolehan beratraksi di depan podium

kehormatan. Turut ambil bagian para pelajar PAUD serta TK, dan disambut antusias masyarakat yang sejak pagi hari menantikan moment tahunan tersebut.

Usai kegiatan, Asisten Indra Salahuddin yang didampingi Kabag Kessos

menjelaskan, puncak peringatan BBH tetap dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus nantinya, dikarenakan pada 3 tahun ini bersamaan dengan kehadiran Bulan Suci Ramadhan, maka seluruh kegiatan acara tambahan dimajukan. (JUL)

PAWAI - Asisten Adm.Ekbangsos Indra Salahuddin menyaksikan peserta Pawai Karnaval BBH pada saat kegiatan berlangsung di depan rumah dinas Camat Babalan. (KPK POS/JUL)

E D I S I 210 23 - 29 JULI 2012

KPKPOS

SBY TAK PERLU SURUH MENTERI MUNDUR

PT Atmindo Siap Dihentikan

Presiden Berhak Mengganti Menterinya Kapanpun JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Hadjrianto Tohari menilai presiden punya kewenangan penuh atas menterimenteri sebagai pembantunya.

Dengan demikian, menurutnya, presiden tidak perlu meminta menterinya mengundurkan diri.

"Presiden berhak mengganti menterinya kapanpun dipandang perlu," kata Hadjrianto di Jakarta, Jumat. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang minta menteri mundur jika terlalu fokus di partai politik sehingga mengganggu kinerja di kabinet.

Hadjrianto mengatakan, menteri - baik yang berasal dari parpol maupun non parpol adalah pembantu dan bertanggung jawab

RAPAT KABINET - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono saat memimpin rapat kabinet di Istana Negara. (KPK POS/DOK) kepada presiden. Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti mereka jika memang dinilai tidak mampu bekerja dengan baik.

"Walhasil menteri itu posisi politiknya tidaklah kuat: sangat tergantung pada presiden," kata

dia.

Oleh karena itu, Hadjrianto menilai seharusnya presiden tidak melempar bola kepada menteri untuk memilih mundur atau tidak. Sebab, bola ada di tangan presiden sendiri. Jika presiden memandang pe-

rlu memberhentikan menteri-menterinya tidak boleh seorangpun menolaknya. "Bahkan tidak boleh parpol manapun berkeberatan, merengek-rengek, apalagi protes," kata dia.

Pernyataan Presiden SBY itu, dia menilai, me-

rupakan bentuk menghormati dan merasa tidak enak pada parpol koalisi. Menurutnya, presiden ingin semua parpol punya kesamaan pemikiran bahwa urusan negara harus diprioritaskan dibanding urusan politik.

(BBS)

Berapa Kerugian Hambalang? INI TAKSIRAN KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari kasus korupsi Gedung Olahraga di Bukit Hambalang, Bogor mencapai miliaran rupiah. Lembaga antikorupsi ini bakal menggandeng lembaga auditor untuk menghitungnya secara terperinci.

"Yang jelas jumlahnya miliaran, tapi kami akan hitung lebih detail lagi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya, kemarin.

Johan menuturkan lembaga auditor yang bakal digandeng kemungkinan Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun hingga saat ini, Johan menyatakan lembaganya belum membentuk tim dengan dua lembaga tersebut. Ia juga belum bisa memastikan berapa jumlah taksiran kerugian negara yang mencapai miliaran itu. "Tapi nanti akan kami bicarakan dengan badan auditor," ujar dia.

KPK telah menetapkan Kepala Biro Keua-

HALAMAN 16

ngan dan Rumah Tangga, Deddy Kusnidar sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Lembaga antirasuah ini sekaligus mencegah ke luar negeri tiga konsultan proyek yakni Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri Aman Santoso, Direktur PTYodha Karya Yudi Wahyono, serta Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukitawati.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA BLOK SONGO (DEPAN SPBU BLOK SONGO), KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523, SITUS www.pajak.go.id

KEMANA UANG PAJAK YANG SUDAH KITA BAYAR??

Tampaknya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan uang pajak. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak, padahal tidak demikian.

Untuk itu, perlu dijelaskan secara singkat bagaimana alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak agar masyarakat bisa lebih memahaminya, yaitu sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak membayar pajak di Bank atau Kantor Pos (bukan di Kantor Pelayanan Pajak).

Bukti pembayaran pajak barulah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

2. Seluruh uang pajak yang telah dibayar Wajib Pajak masuk ke rekening Kas Negara, dan merupakan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR, kemudian dialokasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk dipergunakan sesuai kegiatan/program kerja masingmasing Kementerian/Lembaga. Kegiatan/program tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas publik, misalnya, untuk membangun jalan, membangun sekolah, untuk puskesmas, untuk pertahanan, keamanan dan sebagainya.

Demikian informasi ini disampaikan agar masyarakat memahaminya.

“Membayar Pajak Penghasilan Adalah Bukti Nyata Cinta Tanah Air dan Bangsa”

Proyek Hambalang ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) sejak 2010. Dalam proyek ini Adhi Karya memegang saham 70 persen, dan sisanya dipegang PT Wijaya Karya. Kasus proyek Hambalang mengemuka setelah Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, menuduh Ketua Demokrat Anas Urbaningrum kecipratan dana proyek Rp50 miliar.

Johan menolak menjelaskan apakah sumber kerugian negara berasal dari penggelembungan dana pengadaan proyek atau bukan. Namun Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Kamis lalu menyatakan lembaganya telah menelusuri penggelembungan dana pengadaan proyek itu.

Sumber mengatakan penggelembungan dana terjadi pada harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan sejumlah alat-alat pembangunan proyek.

Jumlah HPS yang diatur oleh kontraktor dinilai tak sesuai dengan harga barang di lapangan. "Perbandingannya memang cukup besar," kata sumber tersebut. (BBS)

TG.MORAWA - Direktur PT Atmindo Rudi Sutanto mengatakan, pihaknya siap menghentikan kegiatan perusahaan bila Camat, Bupati dan Gubernur meminta.

"Kalau memang benar kami telah bersalah, maka kami akan menuruti apa yang dikehendaki pemerintah sebagaimana mestinya," ujar Rudi didampingi Fahmi kepala proyek, menanggapi keresahan masyarakat atas pembangunan PT Atmindo di desa Dagang Kelambir, KecamatanTanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa.

Rudi mengakui, pihaknya telah membuat warga sekitar menjadi bising karena aktivitas perusahaan.

Akan tetapi kebisingan tersebut tidak setiap harinya. Mengenai getaran yang dirasakan warga saat pengerasan tanah di dalam perusahaan, itu hanya getaran biasa saja yang tidak membuat rumah warga hancur.

Lanjutnya, kalau mengenai lingkungan warga banjir, sebenarnya bukan salah perusahaan. Pihak perusahaan

hanya menimbun tanah di dalam perusahaan, dan wajar bila hari hujan air disaluran ke parit umum. "Sebenarnya urusan parit warga adalah pemerintah punya kerja, jadi kalau tidak, apa kerja pemerintah?," sindirnya.

Diakui, pihak perusahaan telah membantu warga mengatasi banjir dengan memberi anggaran kepada pemerintah Desa untuk membangun parit warga.

Keterangan yang disampaikan Direktur PTAtmindo berbeda dengan fakta di lapangan yang dialami warga, dan keterangan tersebut dibantah oleh warga.

“Tidak benar guncangan tersebut hanya sederhana, kami warga, pernah sampai berulangkali menelepon Kepala Dusun untuk datang mengatasi guncangan luar biasa hebatnya itu, dan rumah kami juga banjir sampai air masuk ke dalam rumah, sebut Hendra Gunawan salah seorang warga setempat.

(DIZ)

Angelina Sondakh Nikah Siri dengan Mantan Penyidik KPK? JAKARTA - Angelina Sondakh kembali ramai dibicarakan. Bukan soal ia ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Angie, begitu ia disapa, dikabarkan menikah siri dengan mantan penyidik KPK, Kompol Brotoseno. Benarkah?

Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Angie, Teuku Nasrullah, masih enggan berkomentar. Menurut Nasrullah, ia belum berani memberi pernyataan apapun sebelum janda Adjie Massaid itu yang bicara langsung.

"Belum ada omongan nikah siri.

Memang berita sudah sangat santer ya. Saya nggak mungkin memberikan pernyataan sebelum klien saya bicara secara langsung," jawab Nasrullah kepada wartawan melalui telepon, Rabu (18/7).

Meski tak mau mengungkapkan

pernikahan Angie dengan Brotoseno, namun sebagai kuasa hukum sekaligus orang terdekat Angie, Nasrullah mengakui bahwa keduanya mempunyai hubungan istimewa.

"Saya tidak tahu apakah Angie dan Broto itu sudah menikah resmi atau sudah menikah siri.Tapi hubungan mereka di rel yang benar dan baik," tegasnya.

Angie dan Kompol Brotoseno memang sudah lama dikabarkan memiliki hubungan istimewa. Sejumlah foto mesra keduanya juga belum lama ini telah beredar luas di internet.

Selama Angie ditahan KPK, Brotoseno sering terlihat menjenguk Angie bersama anak Angie dari pernikahannya dengan almarhum Adjie Massaid, Keanu.

(IC/BBS)

Laskar Pancasila Lahir Untuk Kepentingan Masyarakat MEDAN - Tokoh nasional yang juga praktisi hukum, Dr Eggi Sudjana SH MSi didampingi MA Siddik Surbakti dan Iskandar ST mendeklarasikan pembentukan Organisasi Kemasyarakatan Laskar Pancasila di acara penutupan Medan Andalas Fair, Senin malam pekan lalu.

Dalam butir-butir deklarasi yang dibacakan salah satu deklarator, Siddik Surbakti disebutkan, Laskar Pancasila lahir untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam cita-cita perjuangan bangsa dan bertanggung jawab dalam meneruskan idealisme Pancasila dan UUD 1945.

“Dengan Rahmat Allah dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab, kami generasi bangsa yang berhimpun dalam Laskar Pancasila menyatakan berdirinya organisasi kemasyarakatan Laskar Pancasila sebagai sumbangsih generasi muda untuk pembangunan Indonesia dengan semangat idealisme Pancasila serta seluruh ketentuan dan perangkat organisasi,” ucap Siddik Surbakti.

Ditambahkan, Laskar Pancasila sebagai sumber insani pembangunan nasional menyadari sepenuhnya akan tugas dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Diakuinya, sebagai ormas baru, Laskar Pancasila dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Laskar Pancasila dalam aktivitasnya, seluruh kader ditempah untuk memiliki disiplin, tangguh, peduli, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.

"Kami bertekad untuk mengerahkan seluruh upaya dan ke-

mampuan guna menumbuhkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial, dan kepeloporan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.(FR)

DEKLARASI - Dari kanan ke kiri; Drs MA Sidik Surbakti, Dr Eggi Sudjana SH MSi, dan Iskandar ST saat membacakan deklarasi pembentukan ormas Laskar Pancasila pada acara penutupan Medan Andalas Fair, Senin malam. (KPK POS/IST)

KPK POS

3

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

KORUPSI

NASIONAL

Presdir Toyota Astra Motor Batal Diperiksa KPK JAKARTA - Johnny Darmawan Danusasmita, Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, rencananya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu, terkait dugaan korupsi pembangunan dermaga trestle Kubangsari, Cilegon.

"Johnny diperiksa sebagai saksi.

Rencananya Jumat ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya, Jumat, (20/7).

Menurut jadwal yang dirilis

humas KPK, Johnny akan diperiksa pukul 09.30 WIB. Namun hingga Jumat petang pukul 17.00 WIB, Presdir PT Toyota Astra Motor ini belum terlihat datang di gedung KPK. Saat dikonfirmasi, Bos Toyota Astra Motor tersebut mengaku belum menerima surat pemanggilan dari KPK. karenanya ia tidak dapat memenuhi pangilan KPK yang dijadwalkan pada hari ini, untuk memberikan keterangan kesaksian.

"Saya tidak pernah menerima

surat panggilan dari KPK. Tidak ada surat panggilan apa pun kepada saya," kata Johnny melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (20/7) petang.

Kasus dugaan korupsi terkait pembangunan dermaga trestle, Kubangsari, Kota Cilegon berawal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang menandatangani nota kesepahaman dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon.

Pemerintah Kota Cilegon menyerahkan lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 hektare ke PT Krakatau Steel untuk pembangunan Krakatau Posco. Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 hektare di Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon untuk dibangun dermaga.

Dalam pembangunan tersebut, KPK mengendus indikasi suap dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat.(ENDY)

DIMINTAI KETERANGAN– Tersangka dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008, Neneng Sri Wahyuni memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan di Jakarta, Jumat (20/7). Istri terpidana Nazaruddin tersebut dimintai keterangan sebagai saksi bagi warga negara Malaysia R Azmi bin Mohammad Yusuf ditahan karena diduga menghalanghalangi proses penyidikan PLTS.

Telkom, BUMN Terkorup JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mengindikasikan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai BUMN terkorup di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penilaian itu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2005-2011, yang menyebutkan 24 BUMN berbau korupsi, dan Telkom Indonesia menempati rangking paling wahid.

"Potensi penyimpangan anggaran yang merugikan negara oleh PT Telekomunikasi Indonesia, mencapai Rp12 miliar dan US$ 130,26 juta. Ada enam temuan kasus penyimpangan penggunaan keuangan diperusahaan telekomunikasi ini," ungkap Uchok Sky Khadafi Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional FITRA dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/7).

Setelah Telkom, lanjut Uchok, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp904 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan nilai kerugian negara sebesar Rp605 miliar, PT Bahana PUI (Persero) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp237 miliar dan USD39,56 juta.

Disusul PT PLN (Persero) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp556 miliar, PT PP (Persero) Tbk dengan indikasi kerugian negara Rp330,68 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp300,65 miliar dan USD940 ribu, PT Pertamina (Persero) USD32,49 juta, PT Danareksa (Persero) USD28,1 juta, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp154,4 miliar dan USD12,7 juta.

24 BUMN Berpontesi Merugikan Negara: 1. PT Telekomunikasi Indonesia Rp 12 miliar, 130 juta dollar AS 2. PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 904 ,8 miliar 3. PT Jasa Marga Rp 605 ,4 miliar 4. PT Bahana PUI Rp 237 ,8 miliar, 39,5 juta dollar AS 5. PT PLN Rp 556 ,5 miliar 6. PT Pembangunan Perumahan Rp 330 ,6 miliar 7. PT Hutama Karya Rp 300 ,6 miliar 8. PT Pertamina 32,4 juta dollar AS 9. PT Danareksa 28,1 juta dollar AS 10. PT Wijaya Karya Rp 129 miliar, 11,4 juta dollar AS 11. PT Wijaya Karya Rp 129 miliar, 11,4 juta dollar AS 12. PT PPA 25 juta dollar AS 13. PT Taspen Rp 165 ,7 miliar 14. PT Nindya Karya Rp 144 ,2 miliar 15. PT Adhi Karya Rp 130 ,4 miliar 16. PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp 125 ,9 miliar 17. Perum Bulog Rp 117 miliar 18. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 12,7 juta dollar AS 19. PT Kereta Api Indonesia Rp 110 ,8 miliar 20. PT Industri Kapal Indonesia 12,2 juta dollar AS 21. PT Wijaya Karya 11,4 juta dollar AS 22. Perum Perhutani Rp 88,8 miliar, 758 ,6 ribu dollar AS 23. PT Asuransi Jawisraya Rp 90,4 miliar, 6 ribu dollar AS 24. PT PANN Multi Finance 4,6 juta dollar AS Kemudian, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan potensi kerugian negara sebesar Rp129,07 miliar dan USD11,5 juta, PT PPA (Persero) sebesar USD25 juta, PT Taspen (Persero) sebesar USD165,7 miliar, PT Nindya Karya (Persero) sebesar Rp144,22 miliar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 130,43 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp125,9 miliar, Perum Bulog sebesar Rp117,1 miliar.

Selain itu, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebesar USD12,7 juta, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp110,8 miliar, PT Industri Kapal Indonesia (Persero) sebesar USD 12,2 juta, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar USD11,5 juta,

Perum Perhutani sebesar Rp88,86 miliar dan USD758.610, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Rp90,49 miliar dan USD6.190, PT PANN Multi Finance (Persero) sebesar USD4,6 juta.

Uchok menjelaskan, secara keselurahan potensi kerugian negara dalam 144 BUMN induk mencapai Rp 4,9 triliun, 305 juta dollar AS, dan 3,3 juta yen Jepang dengan total dugaan penyimpangan penggunaan keuangan sebanyak 2.757 kasus. Dari jumlah itu, 1.527 kasus masih dalam proses tindaklanjut. "Sisanya belum ditindaklanjuti," kata Uchok.

Potensi kerugian negara akibat lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, lemahnya sistem pengendalian pelaksa-

naan anggaran, dan lemahnya pengendalian internal, ucapnya.

Kerugian negara itu, terjadi karena beberapa faktor. Utamanya, kelemahan sistem pengendalian intern. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan membuat pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat. Selain itu, proses penyusunan laporan juga tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.

Faktor lainnya, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan dan kelemahan struktur pengendalian intern.

"Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam BUMN," tukasnya.

Selain itu, ketidakpatuhan BUMN terhadap perundang-undangan mengakibatkan potensi kerugian negara/perusahaan yang mencapai angka triliunan. "Seringkali aset BUMN dikuasai pihak lain.

Pembelian aset juga sering bermasalah karena sengketa. Piutang/pinjaman atau dana bergulir juga banyak yang tidak tertagih," jelas Uchok.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui pengelolaan semua BUMN harus semakin transparan agar kinerja perusahaan semakin bagus. Dia menekankan, jika ada temuan penyimpangan yang mengindikasikan korupsi, tidak terkecuali di Telkom, maka hal itu harus dibongkar.

Dahlan tidak menyangkal banyak perusahaan pelat merah korup. Juga, antara korupsi dana anggaran beda tipis terutama soal pengelolaannya. Memang, ada direksi BUMN yang administrasinya bagus, tapi mereka tidak korupsi. Banyak juga orang yang tidak korupsi, tapi administrasinya kurang sempurna dan dianggap korupsi.

Terkait korupsi Telkom tertinggi? "Seharusnya tidak seperti itu.

Saya akan panggil mereka (manajemen Telkom), karena sudah kewajiban mereka bagaimana agar perusahaan itu bersih,” jawabnya. (ENDY)

Lagi, 7 Anggota DPRD Riau Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru Riau, terus berkembang.

Perkembangan terbaru, KPK kembali menetapkan tujuh orang anggota DPRD Riau sebagai tersangka Ketujuh wakil rakyat daerah itu, Adrian Ali, Abu Bakar Sidik, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhammad Rum Zein, Rukman Asyahri.

Sebelumnya KPK menetapkan enam tersangka. Tiga orang menjabat sebagai anggota DPRD Riau. Mereka adalah Anggota DPRD dari Partai Golkar, M Faisal Aswan (MFA), Anggota DPRD dari PKB Mohammad Dunir (MD) dan Taufan Andoso dari PAN. Dua orang tersangka lagi berasal dari swasta. Yakni, mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas, Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau Eka Darma Putra (EDP) dan karyawan dari PT Pembangunan Perumahan (PP), Rahmat Syahputra (RS).

"Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kepada tujuh tersangka baru itu dike-

luarkan secara terpisah." papar Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK di gedung KPK Jakarta, Senin (16/7).

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. "Peningkatan status tujuh anggota dewan ini melengkapi kasus suap dalam PON di Riau yang sebelumnya sudah ada terdakwa yang disidang dan masih ada yang dalam tahap penyidikan," paparnya.

Menurutnya, jumlah tersangka ini kemungkian besar masih terus bertambah. Meningat, ada beberapa oknum anggota dewan yang lain masih dalam tahap penyelidikan. "Pimpinan KPK akan lakukan ekspose terlebih dahulu untuk mengetahui apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan," ungkap Bambang serius.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menilai, banyaknya anggota DPRD Riau yang terlibat kasus PON, mengindikasikan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang ganas. "Ini berarti sistem integritas satuan-satuan kerja tidak benar. Sehingga memang perlu menjadi perhatian khususnya road map sistem integritas nasional antara pencegahan dan penindakan," tuturnya.(ENDY)

Korupsi Pemda seIndonesia Kian Merajalela JAKARTA - Kasus korupsi di seluruh provinsi se Indonesia, kian merajalela. Bahkan selama tahun 2011, menunjukan kasus korupsi banyak bermunculan dan semakin tidak terbendung. Lebih parah lagi, kini kasus korupsi justru muncul di lingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) seperti Pemkab, maupun Pemkot.

Memang hanya 10 provinsi yang paling dominan jumlah kasus korupsinya. Lima provinsi yang paling tinggi tingkat korupsinya yaitu provinsi Jawa Timur dengan jumlah 33 kasus.

Diikuti provinsi NTT dengan 32 kasus dan provinsi NAD dengan 31 kasus. Sementara Propinsi Maluku dengan 29 Kasus, dan Propinsi Jawa Tengah dengan 26 Kasus.

"Di luar 10 propinsi itu bukan berarti tidak ada kasus korupsi, namun jumlahnya lebih rendah dari 10 propinsi itu. Jadi saat ini belum ada pemda yang bebas korupsi," papar Eko Haryanto, Koordinator Devisi Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN di Jakarta, Selasa (17/7).

Eko meneruskan fenomena tingginya korupsi di level kabupaten/kota yang terus berulang, menunjukkan sulitnya menyandarkan pemberantasan korupsi kepada kepala daerah. Apalagi para kepala daerah seringkali telah tersandera oleh proses pilkada yang diwarnai politik uang ataupun donatur-donatur gelap sebagai bagian dari investasi politik.

Meski jumlah kasus yang terjadi pada lingkungan Pemkab lebih tinggi, ternyata membawa pengaruh pada tingginya potensi kerugian negara yang ditimbulkan hingga mencapai Rp 657,7 miliar, tambahnya.

Kemudian diikuti lembaga BUMN. Jumlah kasus yang terjadi dilingkungan ini lebih kecil dibanding di Pemkot dan Pemprov, namun ternyata potensi kerugian negara yang muncul di BUMN (atau kedua setelah Pemkab) yaitu mencapai Rp. 249,4 miliar. “Kasus lain yang menyusul yaitu kasus korupsi di Pemkot yang mencapai Rp. 88,1 miliar rupiah,” sambungnya. (ENDY)

Pejabat Kemenpora Tersangka Korupsi Hambalang JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat, akhirnya ada tersangkanya, setelah setahun lebih terkatung-katung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kasus Hambalang, dari penyelidikan ke penyidikan sekaligus menetapkan seorang tersangka, bernama Dedi Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Penetapan Deddy Kusdinar sebagai tersangka, bukanlah satu-satunya tersangka dalam kasus Hambalang. Deddy Kusdinar adalah anak tangga pertama untuk menuju anak tangga lainnya," ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada wartawan di kantor KPK Jakarta , Kamis (19/7).

Dengan kata lain, lanjut Bambang, sangat memungkinkan ada

tersangka baru lainnya dalam kasus korupsi proyek pengadaan senilai Rp2,5 triliun ini, yang perannya lebih tinggi dari Dedi Kusdinar. Meski demikian, KPK tidak gegabah lebih dulu dan akan konsentrasi terhadap pemeriksaan terhadap Deddy Kusdinar lebih dahulu.

Dan yang terpenting, bila kasus tersebut sudah ditingkatkan ke penyidikan artinya sudah ada minimal dua alat bukti namun tidak dapat disebutkan saat ini, sambungnya.

Deddy Kusdinar seharihari sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga di Kemenpora, diduga melakukan menyalahgunakan wewenang dan disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Secara umum kasusnya berkaitan dengan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana Hambalang.

Pokoknya semua yang

berkaitan dengan peran dia sebagai PPK, yang memiliki tugas membuat komitmen.

Termasuk, menandatangani kontrak dengan pelaksana proyek dan menyetujui subkontrak," tegas Bambang.

Proyek pusat pendidikan latihan dan sekolah olah raga nasional (P3SON) diketahui dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya selaku Kerjasama Operasional (KSO). Dalam pelaksanaannya, disubkontrakkan ke 17 kontraktor lainnya, yang diantaranya adalah PT Dutasari Citralaras, yang diduga dimiliki oleh istri Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Sehingga, ada perbuatan melawan hukum terkait pencairan dana pembangunan sekolah olahraga Hambalang, yang melibatkan Deddy Kusdinar sebagai PPK, dalam proyek yang ditargetkan selesai akhir tahun 2012.

Ternyata ada kejanggalan terkait pencairan dana multiyears (tahun jamak) pada termin pertama tahun 2010, jumlahnya sekitar Rp 200 miliar. Juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukkan konsultan pembangunan Hambalang yang terkait juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sehingga, KPK terpaksa melakukan penggeledahan di tujuh tempat untuk mengumpulkan bukti dan data yang kuat.

Tujuh tempat itu, kantor Kemenpora di Jakarta dan Cibubur. Kantor PT Adhi Karya dan PT Wika di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Serta, kantor Kementerian PU Jakarta Timur.

KPK juga mencegah berpergian ke luar negeri terhadap tiga orang, yaitu Aman Santoso (Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri), Yudi Wahyono (Direktur Yodha Karya) dan Lisa Lukitawati (Direktur CV Rifa Medika).

PT Ciriajasa Jasa Mandiri diketahui sebagai konsultan pembangunan selama dua periode. Di mana, pada tahun pertama, ditunjuk langsung Kementerian PU. Tahun kedua, Kemenpora melanjutkan kembali agar PT Ciriasaja menanganinya.

Tahun ketiga, diketahui konsultan pembangunan Hambalang adalah PT Yodha Karya adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan CV RM adalah perusahaan penyedia jasa konsultasi, perlengkapan kesehatan serta pelatihan simulasi pendidikan kesehatan.

Peluang Menpora Andi Mallarangeng menjadi tersangka, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan diplomatis mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi. "Ya kita lihat saja nanti perkembangannya," katanya.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M

Nazaruddin menuding Andi turut menikmati uang dalam proyek pembangunan Stadion Hambalang. Andi disebut mendapat bagian dari rekanan Kemenpora dalam proyek itu, yakni PT Adhi Karya, sebesar Rp 20 miliar. Uang itu diserahkan melalui adik kandung Andi, Zulkarnaen (Choel) Mallarangeng.

Sejak tahun 2009-2010, Kemenpora sudah memperoleh persetujuan alokasi anggaran dari Kemenkeu dan DPR RI. Diantaranya, dari APBN Murni tahun 2010 sebesar Rp 125 miliar, APBN-P tahun 2010 sebesar Rp 150 miliar, Pagu definitif APBN Murni 2011 sebesar Rp 400 miliar dan pada tanggal 6 Desember 2011 mendapat Rp 1,175 triliun berdasarkan surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Kasus Hambalang terungkap dari pengakuan terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. Di mana, mengatakan ada aliran dana

dari proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung awal tahun 2010.

Untuk pemenangan Anas sebagai Ketum DPP Partai Demokrat.

Bahkan, Nazaruddin mengatakan Anas yang menentukan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek Hambalang karena sanggup memberikan uang sebesar Rp 100 miliar. Di mana, Rp 50 miliar digunakan untuk pemenangan Anas. Dan Rp 50 miliar sisanya diantaranya dibagikan ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng.

"Proyek Hambalang karena saya ikut dari awal.

Jadi, ada uang Rp 100 miliar yang di bawa ke apartemen di Senayan City sudah dalam boks, yang satu boksnya senilai Rp 25 miliar.

Tetapi, ternyata sudah tidak jadi dan diperintahkan diberikan ke Yulianis hanya Rp 50 miliar, dan Rp 50 miliar lain di bagi ke anggota dewan," ungkap Nazaruddin.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

KORUPSI

SUMUT

Kas Kosong Kegiatan DPRD Tertunda PANYABUNGAN - Anggota DPRD Kabupaten Madina Iskandar Hasibuan mengutarakan sebaiknya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menurunkan tim pemeriksa ke kantor dewan karena kas kantor ini sering kosong. Akibatnya kegiatan-kegiatan dewan sering tidak jalan dan untuk melaksanakan kegiatannya anggota dewan harus pinjam kesana-kemari.

“Sebagai sekretaris komisi satu membidangi pemerintahan, pendidikan dan Hankam merasa heran dengan seringn kas kosong. Padahal kegiatan-kegiatan di tingkat lokal jarangnya dilaksanakan,” ujar Iskandar, Kamis pekan lalu, di ruang Fraksi Perjuangan Reformasi seusai mengembalikan SPT untuk bertugas ke Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis.

Menurutnya, baru- baru ini

warga Desa Singkuang menyurati pimpinan DPRD terkait dengan panitia Pilkades yang dinilai curang dan oleh Wakil Ketua DPRD Syafaruddin Ansari Nasution mendesposisi surat ke Komisi I agar segera berangkat dan staf komisi mengajukan nota permintaan SPT dan surat SPT keluar untuk empat orang anggota DPRD dan satu staf.

Anehnya, oleh bagian keuangan mengatakan uang

tidak ada karena sudah habis ke Pansus PT Palmaris. Kalaupun ada setelah GU, namun begitu akan dicarikan sebesar Rp 1 juta. "Uang tidak ada kami pegang. Bahkan bagian keuangan berdalih silakan pinjam dulu ke yang lain, nanti setelah GU diganti," katanya menirukan.

Karena itu, Iskandar menduga ada 'permainan' sebab ketika persoalan itu di sampaikan kepada para pimpinan DPRD, sama sekali tidak mendapat respon dan sepertinya tutup mata. "Makanya kita berharap agar BPK dan Kejatisu turun melakukan pemeriksaan guna untuk membuka tabir sebenarnya."

Lanjutnya, sebagai anggota DPRD mempunyai hak untuk menanyakan hal itu.

"Tapi ada dugaan konspirasi sudah terjadi. Sebaiknya bupati dan Sekda bertindak cepat untuk menyelesaikannya dengan cara seluruh personil bagian keuangan diperiksa. Jika terbukti diproses hukum,” ujarnya.

Bahkan dirinya merasa bingung dengan kondisi ini, apakah ini yang dinamakan kejahatan terselubung, KKN, atau harga diri anggota dewan dimata bagian keuangan memang tidak ada. Sebab hak untuk mendapatkan fasilitas dengan enteng dijawab tidak ada dan telah keluar banyak ke Pansus.

Akibat kondisi ini, masyarakat kurang percaya terhadap eksitensi DPRD, dan banyak masalah muncul.

"Masalah di Desa Singkuang,

ada niat DPRD mau menuntaskannya, eh tau-taunya pihak sekretariat tak peduli dan cenderung diam atau pura-pura mengatakan uang tidak ada," kesal Iskandar.

Sebenarnya, bukan pimpinan DPRD tidak mengetahuinya, pasti mereka mengetahui. Terpaksa disampaikan keluar agar kita tidak di salahkan masyarakat. “Bupati dan Sekda harus tegas dengan cara mengganti semua personil keuangan sebab tidak tertutup kemungkinan staf bagian keuangan adalah titipan pimpinan atau anggota dewan. Akibatnya wibawa DPRD rusak dimata masyarakat,” ucapnya sambil menambahkan telah melaporkan hal ke Pimpinan DPRD Madina Fahrizal Efendi Nasution.(TH)

Proyek Tambal Sulam Jalan Pujud Dipertanyakan PUJUD–Proyek pemeliharaan Jalan Pujud - Simpang Manggala Kecamatan Pujud Rokan Hilir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Propinsi Riau Tahun Anggaran 2011 dengan dana sebesar Rp 1.805.582.945, nomor kontrak : 620/SPKK/ HAR-PJSM/BM/67/2011 Jangka waktu pelaksana 270 hari kalender, pelaksana PT Ikhtiar Putra Kuantan. Pemeliharaan jalan dilaksanakan dengan sistem tambal sulam.

Anehnya badan jalan yang ditambal terdapat dibeberapa titik, tidak merata, penambalan jalan dipilah-pilah, artinya lebih banyak yang tidak ditambal, dibandingkan dengan lobang yang ditambal. Lobang yang ditambal berdiameter 3 meter x 2 meter kebawah.

Sementara kerusakan badan jalan yang menghubungkan Pujud-Simpang Manggala kondisinya memprihatinkan dikiri kanan badan jalan lobang –lobang menganga berdimeter 1 meter X 2 meter hingga 1,5 meter X 3 meter, ketebalan lobang mencapai 10 cm hingga 20 cm, namun oleh kontraktor lobang-lobang tersebut dibiarkan tidak ditambal, pada saat hujan lobang-lobang tergenang rata dengan Air yang setiap saat dapat mengambil korban, sehingga pengendara yang

Soal Dugaan Penyimpangan LPJ DUMAI - Laporan Bendahara LPMK Kelurahan Bumi Ayu H Nainggolan ke Camat Dumai Selatan belum lama ini, terkait dugaan penyimpangan dalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawapan) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) buku 2009-2010-2011 yang disampaikan Ketua LPMK Bumi Ayu Yanto Susanto, menuai kritikan sehingga mengundang perhatian beberapa kalangan.

Yanto Susanto ketua terpilih LPMK Bumi Ayu periode 2012-2015, akhirnya angkat bicara, membantah laporan yang disampaikan H. Nainggolan. Hal ini harus diluruskan, karena sebelum penyelenggaraan pemilihan pengurus baru LPMK seluruh berkas LPJ LPMK Bumi Ayu periode 2009-2012 saya (Yanto red) serahkan langsung kekediaman Bendahara LPMK H. Nainggolan, untuk ditanda tangani, yang menanda tangani LPJ LPMK adalah Ketua dan Bendahara, pada saat penanda tanganan

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

melintas di Jalan tersebut harus ekstra hati-hati terutama pada malam hari, mestinya kontraktor memikirkan keselamatan pengguna jalan.

Tidak meratanya tambal sulam pada perawatan badan jalan yang, mengundang perhatian banyak pihak, mempertanyakan tambal sulam yang dilaksanakan pelaksana, selain itu badan jalan yang ditambal, langsung dibes, pemadatan menggunakan alat pemadat tangan lalu ditambal dengan mengunakan aspal siram.

Informasi yang dihimpun KPK Pos saat melakukan infestigasi kelokasi perawatan jalan Pujud-Simpang Manggala menyebutkan pekerjaan perawatan jalan tersebut, oleh kontraktor pemenang tender men-subkan pekerjaan tersebut kepada perusahaan lain, yang pasti Perawatan jalan Pujud-Simpang Manggala tersebut tidak sesuai harapan masyarakat, pihak pelaksana lebih mengutamakan keuntungan daripada kualitas pekerjaan.

Akibat pekerjaan yang amburadul itu berpotensi merugikan keuangan negara, soalnya besaran dana yang dialokasikan terhadap pekerjaan perawatan jalan tidak sebanding dengan pekerjaan yang direalisasikan kontraktor sebut sumber KPK Pos

Sabtu pekan lalu di Pujud.

Mahmud Hasibuan warga Simpang Manggala saat ditemui dilokasi proyek Sabtu pekan lalu, mengaku bahwa perawatan badan jalan Pujud-Simpang Manggala dikerjakan asal jadi, tidak sesuai bestek, menurut Mahmud perawatan jalan tersebut tidak akan bertahan lama karena pada saat dilakukan penambalan, bes yang digunakan untuk menutupi lobang–lobang tersebut, pemadatannya menggunakan alat pemadat tangan, pemadat mini, tidak menggunakan alat berat stom wals, sebagai alat pemadat. Pekerjaan perawatan dilaksanakan oleh kontraktor sejak tahun 2011, hingga saat ini perawatan jalan dengan sistim tambal sulam masih berlangsung.

Mahmud mendesak Inspektorat Propinsi Riau untuk turun kelokasi proyek perawatan jalan Pujud - Simpang Manggala diduga kuat dalam pelaksanaan telah terjadi penyimpangan, jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan perawatan jalan agar Inspektorat mengambil tindakan tegas, karena pekerjaan yang dilakukan kontraktor tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dialokasikan yakni sebesar Rp 1,8 miliar lebih ujarnya.(PUR)

berlangsungnya pemilihan berkurang tinggal 83 orang, inilah yang memilih pengurus baru LPMK periode 20122015 masyarakat masih mempercayai saya untuk memimpin LPMK 3 tahun kedepan ujarnya.

Ditanya soal dugaan penyimpangan dalam penggunaan keuangan LPMK Bumi Ayu Yanto dengan tegas membantah, tidak ada penyimpangan, yang mau dipertanggungjawapkan dana apa, bantuan Pemko Dumai kepada LPMK untuk honor monitoring pengurus LPMK, dana tersebut sudah saya bagikan kepada masingmasing pengurus. LPMK tidak punya uang, saya akui memang ada kegiatan yang dilakukan LPMK dananya di peroleh dari Dinas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kota Dumai diantaranya pembuatan parit beton, smenisasi jalan, sudah diaudit, tidak ada masalah.

Masih kata Yanto untuk tahun 2012 Kelurahan Bumi Ayu mendapat bantuan dari

LUBUKPAKAM - Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan diminta membatalkan lelang pengadaan alat kesehatan Puskesmas Talun Kenas, Kenangan, Kutalimbaru dan Puskesmas Patumbak Tahun 2012 yang dimenangkan CV Duta Husada senilai Rp 209.358.000.

Pasalnya, sejak zaman baholak, lelang yang dilaksanakan pemerintah semuanya diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010. Tapi lelang yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan DS berbeda. Hal itu dapat dilihat dalam tender dimenangkan oleh CV Duta Husada.

“Sejak dulu pemenang tender adalah penawar terendah, berbeda dengan lelang yang dilakukan di rumah ibadah dalam suatu pembangunan. Untuk itu Bupati Deli Serdang diminta membatalkannya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Tindak Korupsi dan Peduli Lingkungan Wagino SH di Lubuk Pakam, Rabu pekan lalu.

Sebenarnya, Amri Tambunan bisa mengambil pelajaran lelang di Dinas Pekerjaan Umum DS. Dimana Kadis PU DS Ir Faisal harus mendekam di Rutan Tanjung Gusta, Medan, sejak 1 Juni 2012 lalu. Tidak hanya Faisal, Bendahara Dinas PU DS Elfian juga sudah dijebloskan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke penjara terkait dugaan korupsi sebesar Rp 168 miliar dari APBD 2010 dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan.

Diduga, Faisal yang diju-

luki sebagai “Babak Pembangunan” itu dijebloskan ke penjara oleh Kejati Sumut karena tidak mengacu kepada Perpres 54/2010 dalam pelaksanaan tender pekerjaan.

Untuk mengetahui “permainan” dalam tender pengadaan alkes Puskesmas Talun Kenas, Kenangan, Kutalimbaru dan Puskesmas Patumbak, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sudah sepatutnya berperan aktif. Sebab akibat dugaan “main mata”tersebut, negara diduga dirugikan sampai puluhan juta rupiah, kata Wagino.

Sebelumnya, salah satu peserta lelang, Direktur CV Rizky Abadi Lestari Idham Koeshendarto SE memprotes kinerja Panitia Lelang Dinkes DS. Pasalnya, pihaknya merupakan penawar terendah namun dikalahkan.

Berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan tertanggal 29 Juni 2012, yang dimenangkan justru perusahaan peringkat ketiga dengan selisih nilai penawaran Rp 29.606.000.

Tidak terima adanya 'permainan' itu, Direktur CV RAL Idham Koeshendarto SE melayangkan sanggahan banding kepada Bupati Deli Serang Nomor 048/RAL/VII/2012.

Menyikapi tudingan itu, PPK Dinas Kesehatan Deli Serdang Datita mengatakan, permasalahan itu hingga kini belum diketahuinya.

Namun Datita menduga, CV RAL dikalahkan kemungkinan karena bahan-bahan yang diusulkan lebih murah dari pagu sehingga tidak sesuai ketentuan. (BSC)

KPK Harapan Masyarakat PALUTA - Tidak bisa dipungkiri kalau kasus-kasus korupsi menumpuk di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyaknya laporan dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK merupakan prestasi buat KPK karena bisa dikatakan harapan masyarakat saat ini hanyalah KPK yang dipercaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Beralih ke daerah, dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah hanya sedikit yang tuntas dari banyaknya kasus korupsi yang dilaporkan. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (GEMA PALUTA) Anwarsyah Siregar me-

Papan Plang Proyek Pemeliharaan Jalan Simp.Manggala-Pujud.

Ketua LPMK Bumi Ayu Angkat Bicara berkas LPJ, saya sempat makan dirumah H. Nainggolan.

Berkas LPJ LPMK tidak ada pemalsuan tanda tangan dan tidak ada rekayasa. tandas Yanto Anto saat menyampaikan klarifikasi pemberitaan Koran KPK Pos Kamis pekan lalu di Dumai.

H Nainggolan melaporkan ke Camat atas kecurigaan pemalsuan tanda tangan dalam LPJ tersebut, itu haknya H. Nainggolan, namun perlu saya tegaskan lagi bahwa, LPJ LPMK tahun buku 20092010-2011 turut ditanda tangani Bendahara H. Nainggolan. dan apabila dipanggil Camat Dumai Selatan saya siap mempertanggungjawapkan LPJ LPMK kepada Camat.

Yanto disinggung soal tahapan pemilihan pengurus baru LPMK periode 20122015 yang diselenggarakan di halaman kantor Lurah Bumi Ayu, menurut Yanto tidak ada yang direkayasa proses tahapan pemilihan sesuai aturan main, jumlah pemilih 92 orang namun pada saat

Bupati Diminta Batalkan Lelang Alkes Puskesmas

Pemerintah Daerah Propinsi Riau pembangunan perumahan Layak huni sebanyak 13 unit, tahun ini dilaksanakan.

Biaya per-unit sekitar 40 jutaan rupiah. LPMK Bumi Ayu berupaya agar Kelurahan Bumi Ayu ini kedepan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat, upaya terobosanterobosan untuk kepentingan masyarakat harus dibangun, apakah ke Pemerintah Kota Dumai maupun ke Propinsi terealisasinya bantuan perumahan layak huni tersebut berkat kerjasama semua pengurus LPMK dan Lurah Bumi Ayu didukung Pemko Kota Dumai.

Sesuai data yang diperoleh KPK Pos menyebutkan terindikasi adanya kejanggalan dalam penyampaian LPJ LPMK Bumi Ayu tahun buku 2009 terkait penanda tanganan “Setuju Dibayar” Kwitansi No.29/DPK-BA/2009 tanggal 19 Nopember 2009 dalam kwitansi disebutkan sudah terima dari Bendahara uang berjumlah Rp 10.330.000, untuk pembaya-

ran krekel sebanyak 15 m3.

Semen untuk keperluan pembuatan parit Pas batu bata Jl.Gunung Lauser. Data ini ketika dipertanyakan kepada H.Nainggolan mengaku tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian bahan matrial untuk pembuatan parit Jalan Gunung Lauser.

“Saya selaku bendahara LPMK tidak pernah menyimpan uang” kenapa justru ada pengeluaran yang disebutkan dananya diterima dari Bendahara.

Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara bukan hanya satu, masih ada yang lain.

Katakan saya tanda tangani setuju dibayar, tapi tidak disebutkan dalam bentuk apa.

Hal ini yang menjadikan saya curiga bahwa LPJ LPMK tidak transparan, karena saya tidak tau asal usul uang, tapi ada kwitansi pengeluaran yang berasal dari Bendahara oleh karenanya untuk kejelasan tentang LPJ LPMK tahun buku 2009-2010-2011, saya melapor ke camat," ujarnya. (PUR)

nyebutkan, kasus-kasus dugaan korupsi yang menumpuk di KPK merupakan PR terberat bagi KPK. "Apabila tidak bisa diselesaikan maka ini akan menjadi pukulan keras bagi KPK, bahkan bisa dikatakan menyia-nyiakan harapan masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia," ungkapnya, Jumat pekan lalu.

Alasannya, masyarakat sudah menaruh harapan besar kepada KPK dengan membantu menyumbang koin untuk pembangunan gedung KPK yang baru, ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat punya harapan besar terhadap KPK dalam memberantas korupsi, tegas Anwar mengakhiri. (TUK)

Terkait IMB, Oknum Satpol PP Diduga Dapat Fee TANJUNGBALAI - Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak berjalan maksimal.

Hal ini dikarenakan bobroknya kinerja Satpol PP Kota Tanjungbalai dalam melakukan penindakan terhadap bangunan masyarakat yang tidak memiliki IMB yang banyak ditemukan dilapangan. Padahal sebagai aparatur penegak Perda, Satpol PP bertanggungjawab terhadap terjaminnya implementasi perda-perda tersebut. Karenanya tak mengherankan bila fakta di lapangan dengan kasat mata menunjukkan betapa buruknya kinerja Satpol PP Kota Tanjungbalai dibawah kepemimpinan Yusmada SH. Banyak pembangunan dilaksanakan masyarakat yang seharusnya menjadi potensi penerimaan asli daerah atau PAD itu lepas dari jangkauan penindakan Satpol PP. Padahal puluhan media cetak yang beredar luas dijajaran Pemko Tanjungbalai gencar memberitakan maraknya bangunan masyarakat yang tidak mengantongi IMB bertebaran diseluruh penjuru kota. Se-

lain itu kerap terlihat oknum-oknum personil Satpol PP berkeliaran dilapangan ‘memantau’ bangunan-bangunan dimaksud. Bahkan dihari libur kerjapun seperti Sabtu dan Minggu para anak buah Yusmada tanpa memakai baju seragam PDH terkadang nampak melakukan ‘patroli’.

Hal ini kontan menimbulkan kecurigaan bahwa para oknum Satpol PP itu melakukan patroli bukan untuk menindak bangunan tak berIMB tapi diduga mencari ‘tambahan penghasilan’ dari para pemilik bangunan. Terbukti di sepanjang Jalan Anwar Idris sebelah kiri-kanan Kelurahan Gading dan Kelurahan Bunga Tanjung sedikitnya lima bangunan masyarakat yang memenuhi kriteria wajib berIMB tidak pernah ditindak.

Padahal pihak Satpol PP Kota diyakini tak mungkin tidak mengetahui fakta tersebut. Bukan hanya diberitakan dikorankoran, bahkan beberapa lembaga sosial kontrol melayangkan surat ke kantor para penegak Perda itu menginformasikan dan sekaligus meminta tindaklanjut pihak Satpol PP sesuai dengan kewenangannya.(HER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

Belum Ada Kepedulian BELUM adanya kepedulian dari aparat hukum dan pemerintah untuk memberantas kasus korupsi yang semakin merajalela menjadi bukti di masyarakat.

"Sangat memalukan Sumut mendapat ranking ketiga menunjukkan bahwa dari mulai aparat penegak hukum dan birokrasinya tidak perduli terhadap penanganan kasus korupsi," kata Marasamin Ritonga SH. Tahun 2011 ini Sumut turut berdukacita dalam penegakan hukum dengan bukti yang sudah nyata tersebut.

"Seharusnya hal ini menjadi bahan untuk evaluasi masyarakat.

Ternyata para pemimpin kita tidak perduli," ucapnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab kasus korupsi sulit diberantas. Pertama adalah masyarakat kita sendiri.

Artinya masyarakat masih menganut budaya permisif atau budaya ambivalensi (bermuka dua). Kedua, masyarakat selalu mengelu-elukan koruptor yang bebas dari tahanan. Seolah-olah si koruptor adalah pejuang yang baru pulang dari medan perang.

Ketiga, masyarakat sendiri yang mendorong korupsi terjadi. Dan selain itu tidak adanya sanksi yang memberatkan sehingga para koruptor semakin merajalela.

Ketua Advokat Indonesia (Ikadin) Cabang Medan yang baru terpilih ini mengatakan, seharusnya masyarakat mengucilkan pelaku koruptor.

Bukan justru menyambut dan mengelu-elukannya. Sampai saat ini menurut Marasamin, sidang tipikor yang digelar hanya sampai pada tingkat oknum yang diperintahkan. Dan ini hanya sebatas retorika karena yang dituntut bukan pelaku utamanya. Dengan begitu akan semakin mudah bagi pelaku utamanya untuk menyusun kembali strateginya.(FER)

Masih Tebang Pilih UNTUK memberantas kasus korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Karena sampai saat ini pemerintah masih tebang pilih.

Ketua KPK yang baru juga jangan hanya ngomong. Tak perlu banyak bicara. Buktikan kalau KPK masih lembaga yang dipercaya untuk mengungkap kasus-kasus tipikor. Demikian dikatakan Praktisi Hukum SBE Girsang SH. "Selama ini justru hakimhakim tipikor yang banyak melakukan korupsi dengan menjual hukum," sebutnya. Dia mengatakan demikian karena jika dimonitoring dari sisi harta kekayaan mereka. Jika dilihat dari sisi penghasilannya perbulan sangat tidak memungkinkan seorang hakim tipikor bisa memiliki banyak rumah dan mobil mewah, dan tanah yang luas. Ini suatu bukti bahwa pelaku utama kasus korupsi itu tidak lain aparat hukum sendiri. Namun siapa yang berani menyentuh mereka? Inilah yang masih menjadi pertanyaan sampai saat ini, ungkapnya.

Perkara-perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum kita dianggap sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Hanya 2 persen perkara pidana yang bebas murni tanpa duit sementara yang 98 persen lagi pasti pake duit. Ini menunjukkan adanya unsur korupsi ditengah-tengah aparat hukum kita.(FER)

KORUPSI

LIPSUS

Sumut Ranking Tiga

13 KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA TERINDIKASI KORUP Potensi kerugian negara sebesar Rp 1.1 triliun berasal dari temuan yang 'belum ditindaklanjuti' sebanyak 1459 kasus dengan nilai sebesar Rp 618.7 miliar, dan temuan 'belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut' sebanyak 1267 kasus dengan nilai sebesar Rp 531.7 miliar.

Potensi kerugian negara sebesar Rp 1.1 triliun berasal dari satu provinsi dan 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Potensi kerugian ini berasal dari tahun 2009, 2010, dan 2011. Dengan demikian, banyak kepala daerah mengabaikan hasil audit BPK pada tahun 2009, dan 2010.

Alasan pemberian nomor satu kepada Pemrovsu yang paling disebabkan sejak tahun 2009 sampai 2011 mengabaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 206 kasus dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 395.2 miliar.

Dengan demikian, Provinsi Sumut tidak bisa menjadi contoh teladan bagi pemerintah daerah di Sumut. Wajarlah Sumut mendapat rangking satu lantaran tidak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan menganggap dokumen baik RAPBD, RKA, dan DPA sebagai rahasia negara sehingga sangat sulit diakses oleh publik.

Walaupun Kota Medan pada Audit BPK Tahun 2011 mendapat kriteria WTP akan tetapi Kota Medan masih nomor satu sebagai kota paling korup, yang berpotensi kehilangan keuangan negara sebesar Rp 166 miliar, dengan 176 kasus dalam penyimpangan pengelolaan keuangan daerah 'yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut' serta 'belum diproses tindaklanjut'.

Kabupaten Batubara nomor dua sebagai paling korup yang potensi kehilangan keuangan negara sebesar Rp 148 miliar, dengan 102 kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan

pemerintah. Kabupaten Nias Utara adalah juara tiga sebagai kabupaten potensi terkorup dan akan kehilangan uang negara sebesar Rp 82.3 miliar, dengan 39 kasus dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, Sekretaris Eksekutif

Sumut.

Meminta Pemda se-Sumut untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah dan segera menindaklanjuti hasil temuan BPK tahun 2009, 2010, dan 2011. Serta meminta kepada DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan kepada Eksekutif, dan tidak 'bermain' proyek yang bersumber dari APBD. "Ini data tentang 13 kabupaten terkorup, tapi orang beranggapan jika tidak masuk 13 besar tidak korupsi, padahal tetap terjadi.

Jadi fenomena WTP yang sekarang ini terjadi bukan berarti tidak ada korupsi di pemerintahan, korupsi tetap saja terjadi baik itu penyalahgunaan wewenang maupun kesalahan administrasi," katanya.

Menurutnya, berdasarkan data dari IHPS (Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester) tersebut dapat dilihat masih banyak jumlah kasus yang masih dalam tindaklanjut atau malah tidak diproses sama sekali. Harapannya LHP BPK tidak hanya sebagai pajangan saja oleh DPRD tetapi rekomendasi BPK harus diawasi sudahkah dilaksanakan oleh Pemprov, Pemkab dan Pemkot.

"Laksanakanlah fungsi pengawasan yang suddh melekat dalam Tupoksi DPRD, begitu juga kejaksaan dan kepolisian untuk Fitra Sumut Rurita Ningrum SH aktif menjemput bola atas kasusmeminta kepada pihak aparat kasus rekomendasi BPK yang hukum, baik itu Kejati Sumut dan berindikasi kepada kerugian Polda Sumut untuk melakukan negara. Dan sebagai masyarakat penyelidikan terhadap potensi mari kita awasi penggunaan kerugian negara sebesar Rp 1.1 APBD, kita lakukan audit sosial triliun berasal dari temuan terhadap kinerja pemerintah dan sebanyak 1459 kasus pada wilayah DPRD," tegasnya.(MEI)

Perubahan Kepemimpinan

Perbaikan Birokrasi

DOSEN Ilmu Politik Fisip USU Herry Kusmanto mengatakan, saat ini yang dibutuhkan negara adalah perubahan kepemimpinan.

Pemimpin yang mampu merubah birokrasi bersih dan transparan.Bukan hanya kasus tipikor saja yang membuat Sumut mendapat nilai buruk, dalam hal pelayanan publik juga demikian.

Masyarakat perlu diingatkan, jangan memilih pemimpin yang berjiwa koruptor. Begitu juga dengan Parpol, jangan mencalonkan pemimpin yang hanya memiliki keuangan tapi tidak memiliki prinsip membangun. "Sebelum ada pergantian pemimpin, Indonesia akan sulit untuk berubah yang berakar dari birokrasi dan sistem yang salah," katanya.

"Untuk ini diperlukan adanya reformasi dan reposisi yang baik.Selama ini birokrasi diletakkan pada posisi kekuasaan. Begitu juga dengan pengawasan birokrasinya begitu sulit baik internal maupun external," sebutnya.

Dia menilai, semakin banyak pengawas justru semakin banyak kebocoran.Namun jika sistem pelayanan birokrasinya dirubah, Kusmanto yakin angka korpsi bisa ditekan.

Kusmanto juga menyinggung bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih berjalan ditempat. Dia melihat dari rumpun pekerjaan, rewardnya belum mengarah ke managemen modern.

Untuk menciptakan negara yang bebas dari koruptor harus ada kerjasama antara Parpol, Legislatif dan Eksekutif. Jangan hanya sandiwara sehingga rakyat makin radikal karena tidak ada yang memikirkan nasibnya. (FER)

MEMBERANTAS kasus korupsi harus kembali pada komitmen diri.

Tanpa komitmen akan sulit untuk memberantasnya karena semua pihak punya kepentingan atas dasar kebutuhan. Hal ini diungkapkan Pembantu Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Medan (ITM) Ir Hermansayah Alam MT. Sistem birokrasi di Indonesia sudah sangat kacau sehingga menimbulkan peluang-peluang bagi koruptor. Hukum tidak lagi membuat para koruptor takut bahkan mereka mengganggap hukum berpihak pada mereka. "Uang hasil korupsi sanggup membeli hukum. Hal inilah yang terjadi di negara kita saat ini," cetusnya. Akhirakhir ini KPK kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Kelemahan mereka justru dipergunakan pihak lain untuk meraup keuntungan.

Herman tidak yakin sistem birokrasi di Indonesia bisa diperbaiki sebelum pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Hukuman yang diberikan kepada koruptor terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Akibatnya korupsi semakin merajalela. Herman sangat menyesalkan, ilmu yang diperoleh di Perguruan Tinggi bukan malah membentuk mental pemimpin tapi justru membentuk mental-mental korup.Seharusnya ilmu yang diperoleh di Perguruan Tinggi diaplikasikan untuk membangun negara.(FER)

PPATK adalah salah satu lembaga negara independen yang dilindungi UU untuk melakukan analisis-analisis keuangan yang mencurigakan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu, ketika PPATK menemukan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di Sumut.

Maka wajib hukumnya PPATK melaporkan transaksi-transaksi itu kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini KPK, Kejaksaan Agung maupun Kejatisu. Hal ini dijelaskan praktisi hukum Irwandi Lubis SH. Tambahnya, agar rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang mencurigakan ini cepat ditelusuri. Apakah memang transaksi-transaksi itu merupakan sebuah kejahatan melanggar hukum dalam konteks tindak pidana korupsi dan pencucian uang. “Karena PPATK tidak berhak menindaklanjuti temuan tersebut,” ujarnya.

Hanya saja jika dilaporkan hasil temuan tersebut kepada penegak hukum. Maka penengak hukum harus bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait temuan tersebut. Karena dengan adanya 84 laporan keuangan yang mencurigakan menjadi rekomendasi agar ditemukan tersangkanya.

Adanya indikasi temuan, ini membuktikan bahwa Sumut secara fakta dan membuktikan bahwa Sumut masih menjadi ladang empuk dan subur bagi pelaku kejahatan 'kerah putih'. Dalam hal ini pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Wandi berharap, agar temuan ini benar-benar ditindaklanjuti. Agar terungkap dengan jelas transaksi-transaksi 84 LTKM yang mencurigakan itu.

“Jika indikasi itu terbukti harus dibawa kehadapan hukum,” tegasnya.

Hal senada disampaikan praktisi hukum Harmuzan SH Mhum. Menurutnya, jika PPATK menemukan adanya indikasi bahwa Sumut rangking ke tiga yang banyak melakukan tindak korupsi yang melibatkan aparat daerah. Maka indikasi tersebut harus dilaporkan ke KPK, agar KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait indikasi itu.

Jika PPATK tidak melaporkan temuan tersebut maka timbul indikasi ada apa dibalik laporan refleksi akhir tahun itu. Apakah PPATK mempunyai keinginan atau punya niat untuk mendapatkan bagian dari pejabat daerah yang terindikasi itu.

Menurutnya, korupsi sudah dijadikan objek permainan.

Kalau memang sunguh-sungguh penyelenggara Negara ingin menghapus korupsi. Maka penyelenggara harus berani melakukan pemutihan. Dalam artian para tersangka korupsi dibebaskan dari hukumannya dan kasus-kasus korupsi yang ada dihapuskan. (VIN)

Sensitifitas Budaya Malu Ditingkatkan MASA depan pemberantasan korupsi di Indonesia masih buram. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya tugas berat.

Penanganan kasus besar yang melibatkan politikus, kepala daerah dan aparat hukum masih belum memuaskan publik pengungkapannya.

Kasus-kasus kecil pun masih terlantar. Apalagi lembaga hukum, seperti polisi dan kejaksaan belum bisa meyakinkan publik mengenai keseriusannya memberantas korupsi. Kini bermunculan benih-benih korupsi oleh generasi baru. Korupsi merangsek kepada generasi muda ini terindikasi dari laporan data rekening gendut sejumlah pegawai negeri sipil muda. Demikian dikatakan Direktur STIKes Sari Mutiara DR. Ivan Elisabeth Purba, MKes. Seharusnya, menurut wanita

cantik yang aktif dalam kegiatan sosial ini,sudah saatnya Perguruan Tinggi dilibatkan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia sehingga menumbuhkan rasa malu.

Ivan menyarankan, sensitifitas budaya malu perlu ditingkatkan, begitu juga dengan sistem birokrasi perlu diperbaiki. Jangan lagi mengikuti sistem yang salah.

Walaupun orang akan menganggap bodoh jika tidak mengikuti sistem. Sistem ini biasanya terlihat dilingkungan pekerjaan yang menempa seseorang untuk melakukan korupsi.

Pendidikan tidak pernah mengajarkan orang untuk korupsi. Namun jika seseorang melakukan korupsi, Ivan yakin faktor penyebabnya adalah lingkungan pekerjaan yang menempanya untuk melakukannya.

Menurutnya, ketidakwajaran banyak ditemukan pada pemasukan pegawai muda per bulan juah lebih besar dari gajinya. Seperti contoh, pegawai dengan gaji Rp 3 juta per bulan, tapi mendapat pemasukan antara Rp 10-25 juta per bulan. "Hal ini sangat tidak wajar," ujarnya.

Selain pemberantasan korupsi, semua elemen bangsa diharapkan harus mewaspadai regenerasi koruptor. Apalagi indikasi itu sudah terlihat dari laporan PPATK. Semua elemen bangsa juga harus bertanggungjawab atas penggunaan uang rakyat.

Setiap individu, yang menggunakan duit rakyat, harus berkomitmen ulang pada dirinya terhadap gerakan antikorupsi. Pejabat di negeri ini tak perlu banyak mengklaim mendukung antikorupsi, tetapi buktikan itu bukan cuma lips service dan pencitraan saja.

Selain itu pemerintah jangan tebang pilih. Selama ini oknumoknum yang diadili hanyalah korban atau tumbal. Sudah saatnya untuk mencari dan menyeret pelaku utamanya.

Dengan begitu angka kasus korupsi bisa ditekan.

Ivan menyarankan, sensitifitas budaya malu perlu ditingkatkan, begitu juga dengan sistem birokrasi perlu diperbaiki. Jangan lagi mengikuti sistem yang salah.

Walaupun orang akan menganggap bodoh jika tidak mengikuti sistem. Sistem ini biasanya terlihat dilingkungan pekerjaan yang menempa seseorang untuk melakukan korupsi. Pendidikan tidak pernah mengajarkan orang untuk korupsi. Namun jika seseorang melakukan korupsi, Ivan yakin faktor penyebabnya adalah lingkungan pekerjaan yang menempanya untuk melakukannya.(FER)

KPK POS

6

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

Rektor Unsam: Ini Wisuda Terakhir LANGSA - “Hampir dapat dipastikan bahwa Wisuda ini merupakan Wisuda terakhir dibawah manajemen Perguruan Tinggi (PT) Swasta Yayasan Iniversitas Samudra (UNSAM) Langsa. Unsam Langsa, Kamis lalu mewisuda 405 Sarjana (S1) angkatan XXI, berasal dari Fakultas Teknik, Hukum, Ekonomi, Pertanian, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sepuluh diantaranya mendapatkan penghargaan atas prestasi nilai tertinggi.

Acara berlangsung dipodium Unsam, Gampong Meurandeh Kec. Langsa Lama.

Rektor Unsam Langsa Bachtiar Akop dalam sambutannya mengatakan wisuda kali ini memiliki arti tersendiri. Karena hampir dapat dipastikan wisuda ini adalah yang terakhir di bawah manajemen Perguruan Tinggi (PT) Swasta Yayasan Unsam Langsa.

“Karena dalam kurun waktu dekat ini, Unsam Langsa akan mendapat status negeri”, katanya.

Menurunya, dalam proses penegerian terakhir pada 29 Juni 2012 lalu, Yayasan Unsam telah melakukan serah terima asset dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus penandatanganan MoU antara Gubernur Aceh, Walikota Langsa, Bupati Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Rektor menambahkan, tujuan penegerian Unsam Langsa untuk mempercepat perkembangan pendidikan agar jadi universitas maju dan unggul dalam membangun sumber daya manusia.

Ketua Pembina Yayasan Unsam LangsaH. Djamaluddin AR, menambahkan, menjadikan Unsam sebagai PTN langkah tekad dan tujuan mempercepat pengembangan Unsam maju dan berkualitas. “Namun dengan status swasta, untuk mewujudkan itu sangat sulit, apalagi dalam waktu cepat”, imbuhnya.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 185 orang, Fakultas Ekonomi 150 orang, Fakultas Hukum 35 orang, Fakultas Pertanian 20 orang, Fakultas Teknik 15 orang. (BSO)

Bupati Buka Rakor Muspika ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib, Selasa (17/ 7) membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) unsur muspika dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 di Aula Serbaguna Setdakab Idi. Dalam sambutannya Bupati mengatakan rakor ini memiliki arti penting dan nilai strategis dalam mencapai keselarasan, keseserasian dan keterpaduan, yang diharapkan menyelesaikan masalah di daerah ini dan masyarakatnya.

Juga karena muspika merupakan ujung tombak di lapangan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan. Karena itu lanjut bupati, muspikalah yang lebih banyak mengetahui kebutuhan masyarakat dan daerahnya.

Dalam sambutannya, bupati juga berharap agar persoalan pembangunan terutama pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam Rakor ini. Lanjutnya, kabupaten Aceh Timur sebenarnya adalah kabupaten induk yang melahirkan dua daerah pemekaran baru Langsa dan Aceh Tamiang, namun yang terjadi saat ini kita selaku kabupaten induk yang bagaikan daerah pemekaran. Karenanya, kerja keras kita bersamalah untuk mengembalikan kembali kejayaan Aceh Timur sekarang dan masa mendatang.

Bupati Hasballah Bin M Thaib dalam pembukaan Rakor Muspika ini juga meminta agar honor/gaji kepala desa (geuchik) dapat dibayarkan setiap bulannya tidak seperti selama ini yang kadang tiga bulan bahkan lebih. Juga beliau berharap agar semua perusahaan yang ada didaerah ini dapat didata baik itu perusahaan perkebunan, pertambangan maupun lainnya yang intinya untuk mengupayakan perbaikan sektor pendapatan bagi daerah ini dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Sebelumnya, Asisten I Setdakab Aceh Timur, Muhammad dalam laporannya mengemukakan tema Rakor adalah " Melalui Rapat Koordinasi Muspika kita tingkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan".

Adapun materi yang diangkat adalah isu isu aktual yang timbul dan berkembang selama rapat berlangsung.

Peserta terdiri dari camat, kapolsek, danramil dalam Kabupaten Aceh Timur. Hadir dalam Rakor ini antara lain Asisten II,III Setdakab,para Kabag dan Kepala SKPK.(BSO)

POLITIK

N A D

Gubernur: Bupati Bukan Milik Partai Pendukung SINGKIL–Gubernur Aceh, H.Zaini Abdullah melantik H.Safriadi dan Dul Musrid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil periode 2012-2017 di Gedung DPRK Aceh Singkil, kemarin.

Dalam pidatonya, Gubernur meminta kedua pejabat yang dilantik tidak berpihak selama memimpin, berlaku adil dan merangkul semua pihak untuk membangun Aceh Singkil.

"Sejak hari ini, anda bukan milik kelompok atau partai pendukung. Tapi saudara Safriadi dan saudara Dul Musrid adalah milik semua masyarakat Aceh Singkil," ingat Gubernur saat pelantikan yang digelar dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRK Aceh Singkil itu.

Sidang dibuka dan dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil Putra Arianto. Dalam prosesi pelantikan, selain unsur Muspika juga hadir Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda, serta masyarakat Aceh Singkil. Juga hadir dua calon bupati yang ikut bertarung dalam Pilkada lalu, Ali

Hasmi (Tomy) dan Syamsul Bahri.

Gubernur juga meminta Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil membangun komunikasi dan hubungan baik dengan Pemerintah Aceh. "Pemerintah Aceh meru-

pakan perpanjangan tangan dan perwakilan pemerintah pusat.

Untuk itu, saya berharap saudara selalu melakukan komunikasi dengan kami setiap membuat atau melakukan suatu keputusan,"

lanjutnya.

Gubernur Aceh juga menghimbau agar kedua pejabat yang baru dilantik,mampu menggali dan mengembangkan sumber daya alam Aceh Singkil. Seperti

Bupati Serahkan Penyaluran Zis Baitul Mal 2012

Ahmad Tukiran Unggul Di Karang Anyer

Ensari Unggul Di Timbang Langsa LANGSA - Hasil pemilihan Keuchik yang telah dilaksanakan di 47 Gampong dalam wilayah Pemkp Langsa, Sabtu lalu (30/6). Ternyata ada sedikit kekeliruan di dua Gampong tentang pemenangnya. Akibatnya menimbulkan tanda tanya pemilih.

Karenanya, Kabag Pemerintahan Pemko Langsa Rinaldi Aulia merasa perlu mengklarifikasi dan meluruskan kekeliruan pengumuman pemenang di Kampung Karang Anyer dan Timbang Langsa. Dengan demikian diharapkan masyarakat kedua Gampong di Kec. Baro itu, dapat memahami hasil sebenarnya.

“Kekeliruan penetapan pemenang ada dipihak staf kami,” katanya.

Dalam relis Pemko tentang hasil pemilihan Keuchik yang diberikan kepada wartawan, ternyata terdapat kekeliruan nama pemenang di Gampong Karang Anyer dan Timbang Langsa, se-

hingga mengakibatkan kegelisahan di masyarakat.

Menurut Rinaldi Aulia, nama pemenang yang sebenarnya di Gampong Karang Anyar adalah Ahmad Tukiran dan bukan Supiyatno. Ahmad Tukiran yang lebih dikenal dengan ama Bandot (nama Bandot juga dicantumkan dalam foto yang disebarkan kepada masyarakat saat kampanye, red) itu meraih 903 suara dan Supiyatno merebut 516 suara.

Sedangkan dua kandidat lain masing-masing Wakidi 260 suara dan Suliadi 125 suara.

Demikian pula pemenang pemilihan Keuchik di Gampong Timbang Langsa, yang sebelumya diumumkan Yaman, namun yang benar adalah En-sari. Dalam pemilihan Sabtu lalu, Ensari mendominasi 553 suara sedangkan Yaman mendapatkan 272 suara. Jadi, pemenangnya adalah Ensari,” ujar Rinaldi Aulia ketika dihubungi wartawan di Langsa.

Dalam pemilihan Keuchik yang digelar secara masal itu, tercatat sejumlah Gampong berlangsung cukup ketat dalam pengumpulan suara. Bahkan ada gampong hanya selisih atau suara dengan rivalnya, seperti di Gapong Bukit Rata Maryadi yang tampil sebagai pemenang memperoleh 63 suara, hanya selisi satu suara dengan Rusdi yang mendapatkan 62 suara.

Dua calon lain Gunawan merebut 54 suara dan Wardenin 52 suara.

Beberapa Gampong lain juga berlangsung alot, seperti Bukit Medang Ara yang dimenangkan calon perempuan Hj. Sarmi. Di Gampong Paya Bujok Teungoh dimenangkan Idris (354 suara).

Sementara Irwansyah Putra 73 suara. Demikian pula di Gampong Blang dimana Selmi Priadi nyaris menyapu bersih suaranya (1.089) dan Mahyuzar (81). Kondisi nyaris sama juga terjadi di Pondok Kemuning, Ardian merebut 1.041 suara dan Saiful Azhar 181 suara.(BSO)

Pilkades/Pil Keuchik Berjalan Lancar dan Aman ACEH TIMUR - Pemilihan Keuchik / Pilkades / Kepala Desa di tiga desa/gampong baru-baru ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14/7 dan Minggu 15/7/2012 berjalan dengan baik, tertib dan aman tanpa ada kecurangan.

Adapun masing-masing kandidat/balon Keuchik/Kepala Des di tiga desa tersebut yaitu : kandidat/ balon keuchik di desa/gampong Birem Rayeuk : 1). Abdullah Cut Ali umur 50 tahun, 2). Hanafiah.

AB umur 55 tahun, 3). Ismail umur 38 tahun Dari kandidat/balon keuchik di desa/gampong Merbo II yaitu nama-nama kandidat balon keuchik/kepala desa/gampong merbo II : Hasbi umur 41 tahun dan Sulaiman Daud umur 47 tahun.

Dan dari kandidat/balon keuchik/kepla desa/gampong Bayeun yaitu : 1). Syamsul Qamar umur 38 tahun, 2). Syahrul. HS

umur 37 tahun, Idris Banta umur 53 tahun.

Jumlah suara pemilih di Desa/ Gampog Birem Rayeuk berjumlah total 1.026 pemilih, dalam pelaksanaan pemilihan tersebut rusak surat suara sebanyak 9 surat suara dan jumlah surat suara pemilih di Desa/Gampong Merbo II berjumlah 168 surat suara pemilih, yang hadir 143 suara, yang tidak hadir 25 orang dan juga dari Desa Bayeun jumlah surat suara pemilih berjumlah 558 surat suara pemilih, yang tidak hadir pada waktu pencoblosan hanya 465 suara/pemilih.

Hasil pemilihan Keuchik/Pilkades Gampong di tiga desa tersebut, yaitu 1. Abdullah Cut Ali unggul meraih suara sebanyak 428 suara di Gampong Birem Rayeuk, sedangkan Hanafiah meraih suara 320 suara dan Ismail meraih suara hanya 269 suara dan hasil pemi-

lihan di Desa / Gampong Merbo II juga kandidat balon Hasbi meraih suara 74 suara. Sedang kandidat balon Sulaiman Daud hanya meraih suara 69 suara. Berikutnya Pemilihan Keuchik/Pilkades / Gampong di Bayeun Syamsul Qamar meraih suara 47 suara, 2 Syahrul HS meraih suara 203 suara, dan yang ke- 3 kandidat Keuchik Idris Banta unggul meraih suara sebanyak 207 suara. Maka pemilihan Keuchik (Pilkades) Pemilihan Kepala Desa. Di Desa/ Gampong Birem Rayeuk Abdullah Cut Ali unggul sebagai Keuchik terpilih dan di Desa / Gampong Merbo II Hasbi unggul sebagai Keuchik terpilih.

Berikutnya Kandidat (balon Keuchik di Desa/Gampong Bayeun wilayah Kecamatan Bayeun Idris Banta juga unggul sebagai Keuchik terpilih tahun 2012 hingga 2017.(BSO)

sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata.

"Saya yakin saudara Safriadi dan Dul Musrid mampu menggali dan mengembangkan sumber daya alam yang cukup berlimpah di daerah ini. Seperti sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata di Pulau Banyak yang saat ini belum mendapat perhatian yang serius," jelas Gubernur.

Pantauan wartawan, meski prosesi pelantikan ini secara keseluruhan berjalan lancar dan khidmat,namun sejumlah tamu yang ada di Ring Tiga (luar) Gedung DPRK ini banyak yang meninggalkan kursinya akibat takut basah keciprat air hujan deras yang sudah berlangsung sejak pagi.

Bahkan sebagian undangan terlihat menerobos ke dalam gedung, walau di luar disediakan monitor layar lebar agar bisa mengikuti prosesi pelantikan tersebut. "Syukur sekali, acara ini bisa terlaksana baik, aman dan lancar. Padahal mulanya kami agak ragu dan was-was melihat hujan yang cukup deras" kata salah seorang Timses nomor urut 1 ini.(AZT)

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib , Jumat (13/7) menyerahkan secara langsung penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Tahun 2012 dari Baitul Mal daerah ini kepada yang berhak menerima.

Acara dipusatkan di Aula Kantor Camat Simpang Ulim.

ZIS yang disalurkan kemarin Tahap I menjelang bulan suci Ramadhan 1433 H sebesar Rp1.311.200.000.

Selanjutnya Tahap II disalurkan jelang hari raya Idul Adha dan Tahap ke III akhir tahun 2012.

Sebagai Bupati, saya ingin memperkuat eksistensi Baitul Mal Aceh Timur sebagaimana sesuai syariat islam. Karena itu, saya hadir agar dapat melihat langsung pelaksanaan penyaluran ZIS ini di Kecamatan Simpang Ulim.

Setelah mendengar laporan Kepala Baitu Mal, jumlah ZIS terkumpul sampai Juni 2012 sebesar Rp1.822.916.672,98 bersumber dari ZIS PNS dan infaq perusahaan di Aceh Timur.

Bupati mengajak semua pihak mau menyalurkan ZIS melalui Baitul Mal, jangan sendiri sendiri karena kenyataannya masih banyak dinas, badan dan lembaga yang masih menyalurkan ZIS tidak melalui Baitul Mal. “Saya dan pengurus Baitul Mal siap berdiri dibarisan paling depan dalam pengumpulan ZIS ini,”katanya.

Ketua Baitul Mal Aceh Timur, Tgk H Iqbal Hanafiah merincikan ZIS yang disalurkan tahap I masing masing untuk

Shenif Fakir 314 orang perorangnya Rp 550 ribu.

Shenif Miskin 1257 orang maisng-masing Rp500 ribu. Shenif Fisabilillah untuk BP dan TPA sebanyak 99 lembaga masing-masing Rp750 ribu. Guru kolektif 662 orang masing-maisng Rp 350 ribu. Guru Perorangan 54 orang maisng-masing Rp 350 ribu.

Mesjid dan Meunasah 37 lembaga, maisng-maisng Rp 1 juta. Pesantren dan Dayah 21 lembaga masing-masing Rp1 juta.

Shenif Muallaf 9 orang masing-masing Rp 1 juta.

Shenif Ibnu Sabil terdiri atas beasiswa santri kolektif 108 santri, masing-masing Rp350 ribu. Biaya siswa santri perorang 94 santri masingmasing Rp350 ribu. Biaya siswa SD 34 orang masingmasing Rp 250 ribu. Biaya siswa SMP 42 orang masing-masing Rp 300 ribu.

Biaya siswa SMA 41 orang, masing-masingRp 350 ribu dan untuk Amil, honor tenaga bakti masing-masing Rp 500 ribu.

Untuk penyalurannya, Wilayah I Simpang ulim terdiri dari Kecamatan Sp Ulim, Madat, Pante Bidari, Julok dan Indra makmu.

Wilayah II Idi Rayeuk meliputi Nurussalam, Darul Falah, Darul Aman, Idi rayeuk, Idi Tunong, Banda Alam, darul Ikhsan,idi Timu, Peudawa, Wilayah III Peuruelak meliuti Peureulak Barat, Ranto Peureulak,Peureulak, Peureulak Timur, Peunaron, Simpang Jernih, Serbajadi, Sungai Raya, Rantau Selamat dan Birem Bayeun. (BSO)

Hj. Sarmi Keuchik Perempuan Pertama LANGSA - Pejabat Walikota Langsa Bustami Usman melantik dan mengambil sumpah jabatan Hj. Sarmi sebagai Keuchik Gampong Bukit Medang Ara, Kec. Langsa Timur di Aula Pertemuan Kantor Camat di Seuneubok Antara Langsa kemarin.

Bersama Sarmi (foto), juga dilantik 11 Keuchik lainnya yang baru terpilih dalam pemilihan baru-baru ini.

Hj. Sarmi wanita 45 tahun merupakan Keuchik pertama dari kaum perempuan dalam Pemerintahan Kota

Langsa. Istri Zakaria (Jack) yang juga Plh. Camat Langsa Lama ini meraup 130 suara menyaingi rivalnya, Muslim yang meraih 117 saura dalam pemilihan 30 Juni lalu.

“Alhamdulillah, saya

dipercayakan masyarakat untuk memimpin Gampong”, kata Sarmi usai pelantikan.

Dalam sambutan dan pengarahan pada acara pelantikan, Walikota Bustami Usman menyampaikan apresiasi khusus kepada Sarmi yang dipercaya masyarakat menjadi Pimpinan Desa.

Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kaum perempuan untuk memimpin sebuah Gampong yang berdaulat di Kecamatan Langsa Timur. “Selamat untuk Ibu Keuchik, semoga berhasil dalam bertugas untuk

mengemban amanah rakyat,” katanya.

Bustami Usman juga mengharapkan kepada semua Pejabat baru Keuchik yang dilantik agar memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dan juga menekankan betapa pentingnya sarana komunikasi antara sesama penduduk. Melalui komunikasi dan mufakat serta musyawarah, maka semua permasalahan di Gampong dapat diselesaikan dengan mudah.

“Saya percaya, tidak ada masalah yang tidak

selesai jika diselesaikan melalui mufakat dan musyawarah,” tutur Usman.

Adapun 12 Keuchik terpilih di Langsa Timur yang dilantik Pejabat Walikota Bustami Usman terdiri dari Abdul Wahid sebagai Keuchik Buket Pulo, Jafar sebagai Keuchik Gampong Matang Setui, Maryadi sebagai Keuchik Gampong Buket Rata, Zakaria Nasution sebagai Keuchik Gampong Alue Merbau, Ilyas D sebagai Keuchik Gampong Matang Cengai dan M. Ali Usman sbagai Keuchik Gampong Seuneubok

Antara.

Selanjutnya Zulkifli sebagai Keuchik Gampong Alue Pineung, Zubir sebagai Keuchik Gampong Sukarejo, Hamdani sebagai Keuchik Gampong Cinta Raja, Hj. Sarmi sebagai Keuchik Gampong Bukit Medang Ara, Zulkifli (Aman) sbagai Keuchik Gampong Kapa dan Hamzah sebagai Keuchik Gampong Alue Pineung Timur. Dalam acara pelantikan ini, hadir Pimpinan DPRK Langsa Syahyuzar AKA, unsur Muspika, Perangkat Desa serta unsur undangan lainnya. (BSO)

KPK POS

7

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

POLITIK

SUMUT

Wakil Walikota Lantik Delapan Pejabat Struktural

Bupati Langkat melalui Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin menyematkan bed nama di acara pelepasan peserta lomba napak tilas BBH.

Napak Tilas BBH Lahirkan Jiwa Nasionalisme LANGKAT - Peringatan Brandan Bumi Hangus (BBH) merupakan momentum strategis dan bagian integral dari perjalanan sejarah perjuangan menegakkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa yang terjadi pada 13 Agustus 1947. Oleh karenanya bagi masyarakat Kabupaten Langkat , upaya pelestarian nilai semangat kejuangan BBH harus tetap menguat.

“Kegiatan napak tilas salah satu upaya menghayati nilai kejuangan bangsa dalam membangun semangat nasionalisme,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat memberikan sambutan

pada pelepasan peserta lomba napak tilas BBH yang mengambil titik start di lapangan bola kaki Alun-alun Katapa Aru Pangkalan Susu, kemarin.

Pada bagian lain Bupati yang dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin menyampaikan terima kasih kepada para peserta napak tilas atas keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, serta diharapkan mampu mengambil pelajaran dari kegiatan yang dilakukan, sehingga tercipta generasi bangsa yang kuat rasa nasionalismenya.

Sebelumnya Ketua Seksi

Napak Tilas BBH Kapten Mar. Benny S melaporkan kegiatan lomba napak tilas BBH ke65 bertujuan untuk membina persatuan dan kesatuan generasi muda, menguatkan silaturrahmi sekaligus memantapkan jati diri sebagai proses penanaman nilai-nilai juang ’45 secara nyata dan langsung.

Adapun jumlah peserta napak tilas BBH yang memperebutkan trophy Bupati Langkat, terdiri dari 53 regu yakni putra 30 orang dan putri 23 orang sementara panitia penyelenggara diantaranya unsur Marinir Tangkahan Lagan. Kegiatan napak tilas berakhir di lapangan bola

PD Salimah Dilantik TEBINGTINGGI - Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimah (PD Salimah) Kota Tebingtinggi periode 20122017 dilantik, Rabu (4/7) di Gedung Balai Kartini Jalan Imam Bonjol kota lemang itu. Pelantikan dilakukan Ketua PW Salimah Sumatera Utara diwakili Wakil Ketua Nurhayati Sembiring.

Turut hadir Wakil Walikota H Irham Taufik, PW Salimah Sumut di antaranya Hj Ernawati Ginting, Nurhayati Sembiring, anggota DPRD, unsur muspida dan pimpinan bank serta undangan lainya.

Ketua PW Salimah Sumut dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemko Tebingtinggi atas perhatiannya sehingga PD Salimah dilantik di kota itu.

Dikatakan, pengurus yang baru

dilantik dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan peran perempuan di Kota Tebingtinggi serta melakukan pembinaan serta menghasilkan generasi muda yang bertaqwa.

Walikota mengharapkan, keberadaan Salimah bertujuan berpartisipasi aktif meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan demi kemaslahatan umat. Berperan aktif memotivasi umat untuk senantiasa berpikir positif, saling mengingatkan dan menasehati, menghargai perbedaan dan toleransi.

Pengurus PD Salimah Kota Tebingtinggi periode 2012-2017 yang dilantik di antaranya, Ketua Ismaniar Purba, Sekretaris Yuswita dan Bendahara Nurhalimah Siregar dilengkapi pengurus lainya.(RS)

Golkar Langkat Bantu Korban Kebakaran STABAT - Pasca kebakaran yang terjadi di Lingkungan V Asrama Jalan Kartini Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat pada Rabu kemarin yang membuat 12 Kepala Keluarga harus mengungsi dan 10 rumah warga terbakar, DPD. Partai Golkar Kabupaten Langkat langsung turun tangan dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan pada Rabu (18/7) sore. ”Atas nama pengurus Golkar kami menyampaikan simpati mendalam semoga Bapak / Ibu tetap tabah dan kuat menerima ujian ini,” ujar Wakil Ketua Golkar Surialam sekaligus menyampaikan titip salam Ketua DPD Partai

SKPD Hadiri Apel Pagi dan Rapat Kordinasi SERBA JADI - Dalam rangka evaluasi kinerja dijajaran kecamatan di Pemkab Sergai, SKPD Sergai turun ke kecamatan mengikuti apel pagi dan Rapat koordinasi. Sekaligus memberikan arahan dan bimbingan serta menerima masukan dari setiap Desa.

Jum’at kemarin, staf ahli Bidang Hukum dan Politik H.Hutajulu didampingi Edi Syaputra hadir dalam apel pagi dan rapat koordinasi yang dihadiri Camat Serba Jadi Sariful Azhar,Sekcam Sriherna Wati, KCD Serba jadi Nasum, Kasie dan staf kantor camat, kepala desa , kepala SDN , dan dewan guru, acara dipimpin Sariful Azhar.

Staf ahli bidang Hukum dan politik H. Hutajulu mengatakan dalam melaksanakan tugas jangan ditunda- tunda, ayomi dan layani masyarakat secara maksimal, apalagi tekait Jamkesmas dan Jamkesda . Huta julu juga menyampaikan di tahun 2013 – 2014 . akan diadakan program kegiatan Desa.

Edi Syaputra dalam arahannya menyebutkan untuk dewan guru akan dilakukan uji kompetensi Guru secara online. Bagi guru yang sudah sertifikasi harus bias mengunakan

Golkar Langkat H. Ngogesa Sitepu.

Disebutkannya, setelah mendapat kabar musibah, segera mendapat instruksi Ketua DPD Partai Golkar Langkat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan sebagai rasa turut prihatin dan simpati keluarga besar partainya.

Bantuan diterima langsung masingmasing Kepala Keluarga disaksikan Camat Stabat M. Nurta, Lurah Kwala Bingai M. Nawawi, sejumlah pengurus Golkar diantaranya Sekretaris Hasanuddin Nano, Bendahara Syahrizal MZ, dan unsur pengurus lain berupa uang tunai Rp.500.000 /KK, beras 10 Kg /KK, berikut mie instan, minyak goreng, telur dan kain sarung.(JUL)

komputer untuk mengisi data ujian secara on line. (SP)

Kapolres Anjang Sana Ke DPD IPK Binjai BINJAI - Menyambut bulan Suci Ramadhan, Kapolres AKBP Musa Tampubolon Binjai beranjangsana DPD IPK Kota Binjai, Jumat kemarin usai shalat jum’at.

Kunjungan itu disambut Ketua DPD IPK Abang Nda Ali Sosanto bersama pengurus DPD dan PAC. Di seketariat Jalan Soekarno Hatta Km 18,5 Kec. Binjai Timur .

Dalam Kunjungannya, kapolres didampinggi kasat Intel AKP Purba, Kanit 2 Ekonomi IPDA H.Tobing dan Kanit 1 Pidum, IPTU Handy.

Ia meminta kepada Ketua DPD IPK supaya menghimbau seluruh penggurus bersamasama menjaga kota binjai supaya kondusif dalam melaksanakan Bulan Suci Ramadhan.

Sambung Kapolres, kita lebih bagus mencegah, karena kita takut merebak persoalan terkait peristiwa beberapa hari lalu keributan di Jln Skip Medan. Dimana terjadi bentrok antara

kaki Kampung Baru Babalan yang akan berlangsung hingga 17 Juli 2012 dan akan dilanjutkan dengan pawai karnaval sepeda hias dan budaya.

Pelepasan peserta napak tilas dilakukan dalam suatu upacara dan ditandai dengan pengalungan bed peserta dan dilanjutkan dengan mengangkat bendera start. Kegiatan napak tilas ini sengaja dimajukan mengingat pada puncak peringatan nantinya bersamaan dengan kehadiran bulan suci Ramadhan. Hadir dikesempatan tersebut Kabag Kesos Sujarno, para Camat sewilayah Teluk Aru, Ormas/OKP dan sejumlah undangan.(JUL)

Tebingtinggi Jadi Ikon Profil Kelurahan Se-Sumut TEBING TINGGI - Kota Tebingtinggi ditunjuk sebagai salah satu ikon (contoh) dalam penyusunan Profil Kelurahan di Propinsi Sumatera Utara. Walikota Tebingtinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan meminta petugas penyusun profil menjalankan tugas dengan baik. Sebab pandangan kabupaten/ kota di Sumut tertuju ke Tebingtinggi.

“Tentunya daerah lain di Sumut akan menantikan hasil dari apa yang kita kerjakan, jangan sampai Tebingtinggi menjadi pembicaraan negatif di Sumatera Utara. Saya tekankan kepada BPMK sebagai leading sector, camat dan lurah sebagai pemimpin di lokasi pilot project agar bekerja sebaikbaiknya,” tegas Walikota.

Penegasan itu disampaikannya pada Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Profil Kelurahan, kemarin di Gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol, Tebingtinggi.

Kepada Kepala BPMK H Nizar Rangkuti, para camat dan lurah se Kota Tebingtinggi serta anggota lembaga kemasyarakatan yang bertindak sebagai petugas survei lapangan, walikota berpesan agar benarbenar mencurahkan tenaga dan pengabdiannya demi suksesnya kegiatan penyusunan profil kelurahan di kota itu.

Kepala BPMK mengatakan penyusunan profil kelurahan bertujuan lebih mengenali masing-masing potensi di kelurahan. “Dengan mengenali potensi yang ada di wilayah kita masing-masing, maka bisa digali dan dimanfaatkan serta dikembangkan dengan seluas-luasnya,” katanya.(RS)

PP dengan IPK . Untuk itu saya meminta DPD IPK beserta seluruh jajara, supaya bisa menjaga kondusifitas. Kami siap menjadi penengah dalam persoalan apa pun di tingkat OKP yang ada di kota binjai .

Kunjungan itu merupakan yang kedua, setelah kamis pekan lalu melakukan kunjungan yang sama ke Pemuda Pancasila (PP).

(SBR)s

PWI dan Kepolisian Saling Membutuhkan LUBUK PAKAM - Membangun kemitraan dalam menjalankan tugas profesi kepolisian merupakan salah-satu program dari Mabes Polri. Untuk itu kemitraan perlu dibangun kepada siapa saja, terutama hubungan kemitraan antara profesi kepolisian dengan wartawan. Khususnya bagi wartawan yang tergabung dalam PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Demikian disampaikan Kapolres Deli Serdang AKBP Wawan Munawar dalam pertemuan silaturahmi menyambut bulan suci ramadhan, antara Polres Deli Serdang dengan PWI Perwakilan Deli Serdang di rumah makan Deli Sea Food Lubuk Pakam Rabu (18/07).

“PWI membutuhkan perlindungan hukum

MEDAN–Wakil Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S melantik delapan pejabat srtuktural di jajaran Pemko Medan, Kamis kemarin di balai Kota Medan. Pelantikan ini berdasarkan SK Walikota Medan nomor : 821.2/846/K/ 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural di jajaran Pemko Medan.

Kedelapan pejabat adalah Abdul Aziz jadi kadis Pemuda dan Olahraga Namo Ginting jadi Lurah Sukaraja Medan Maimon, Panyahatan Daulay jadi Lurah Sei Rengas Permata Medan Area, dan Muara Dongoran jadi Lurah Bantan Timur Medan Tembung, Kemudian H Bambang jadi Kasubbag Bantuan Hukum, Salmando Tifa jadi

Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat Medan, Zulfan Simbolon jadi Kasie Usaha Bidang Operasi dan Pembinaan Satpol PP, Safrizal jadi Kasie Pembinaan pada Bidang Operasi pembinaan Satpol PP. Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldion S MSi mengatakan, pelantikan dan mutasi jajaran pejabat di lingklungan pemerintah Kota Medan merupakan bagian Dari kehidupan organisasi, untuk memantapkan dan meningkatkan kapasityas kelembagaan, sekaligus sebagai bagian dari pola pembinaan karier pegawai.

Menurut Wakil Walikota, pelantikan bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, karena itu harus kita maknai dengan baik terutama dari sudut kepentingan organisasi.

Dikatakannya, pengembangan karier pegawai tidak

dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pegawai bersangkutan, tapi lebih diutamakan pembenahan dan pemanfaatan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum.

“Kembali saya sampaikan, tiga hal pokok yang harus diperhatikan saudara.

Yakni motivasi kerja, mengenali, memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban, dan mengembangkan kiat-kiat bekerja guna menuntaskan setiap program kerja yang dikelola “, ujar Dzulmi Eldin.

Wakil Walikota berharap para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh keihklasan dan kejujuran. Kepada pejabat yang telah mengemban tugas, masyarakat akan mencatat dan selalu mengingat dharma bhakti saudara.(VIN)

SKPD T Tinggi Diminta Kreatif TEBING TINGGI - Walikota Tebingtinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan meminta SKPD lebih kreatif dan tidak menunggu perintah. Kreatifitas, kata Walikota, bisa terlihat dari kepekaan terhadap situasi di sekitarnya.

Terutama pada hari-hari tertentu dan berinisiatif mengambil berbagai tugas.

Hal itu ditegaskan Walikota saat inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Satpol PP Kota Tebingtinggi di Jalan Imam Bonjol, Senin (16/7).

Pada kesempatan itu, walikota mengimbau Satpol

PP agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tetap menjaga etika dan sopan santun dalam bertugas di tengahtengah masyarakat. “Terutama kepada pedagang, Satpol jangan arogan apalagi sampai memukul, kalau ada kebijakan yang akan dilaksanakan lakukan sosialisasi terlebih dahulu,” tegas Umar Hasibuan.

Secara tegas walikota mengatakan, dalam menjalankan tugas tidak perlu mendapat pengawalan Satpol PP, apalagi sampai harus menghalangi warga untuk

bertemu dengan pemimpin daerah. “Terpenting tugas Satpol harus menegakkan Perda secara baik,” tegasnya.

Kepada jajaran aparat Satpol PP, walikota juga menginstruksikan untuk melakukan pengamanan terhadap gepeng (gelandangan pengemis) dan peminta-minta yang biasanya marak menjelang Ramadhan. “Jangan sampai ibadah umat Islam menjadi terganggu dengan kehadiran mereka di masjid-mesjid,” pinta Walikota di hadapan puluhan staf Satpol PP.(RS)

Kepling Ujung Tombak Pelayanan Pemerintah TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Kepala Lingkungan se Tebingtinggi (FKKT) periode 2012-2015, Kamis (12/7) di Gedung Balai Pertemuan Kartini. FKKT dipimpin masing-masing Ketua Safaruddin Pulungan, Bendahara Buyung Damanik dan Sekretaris Ridwan, Walikota mengatakan kepling unjung tombak terdepan pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat. “Kepling adalah perpanjangan tangan pemerintah hingga bisa menyentuh langsung lapisan masyarakat paling bawah,” kata

ketika ada ancaman dan pengekangan kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya. Begitu pula Kepolisian yang bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat, control social dari PWI dibutuhkan untuk memberi informasi terkait persoalanpersoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk masalah anggota kepolisian dalam menjalankan tugas”.

Sifat hubungan kemitraan antara keduanya perlu ditingkatkan, karena PWI butuh Kepolisian dan Kepolisian butuh PWI, bila Kepolisian sakit maka PWI ikut merasakan sakit, sebaliknya bila PWI sakit maka Kepolisian ikut merasakan sakit” jelas Wawan didampingi Kabag Reg Kompol Suwarno, SH,MH, Kasat Lantas AKP.Sri Pinem serta jajaran.

Ketua PWI perwakilan Deli Serdang J.Folala Gea mengungkapkan apresiasi positif kepada Kapolres beserta jajaran yang telah berkenan mengadakan pertemuan silaturahmi.“Semoga hubungan kemitraan PWI dengan Kepolisian dapat lebih baik ke depan,” sebut Folala didampingi wakil ketua-I H. Alamsyah Siregar, wakil ketua-II Iriandi Ginting Bsc serta anggota.

“Terimakasih juga kepada Kasat Lantas Polres DS AKP Sri Pinem yang menggagas acara yang baru pertama-kalinya terjadi antara PWI dan Polres Deli Serdang,” terangnya. (DIZ)

FKKT–Pembentukan FKKT ini untuk memotivasi para kepling untuk lebih menjalin kebersamaan dalam mewujudkan tali silaturahmi secara positif Walikota.

Menurut Walikota, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kepling adalah pewarna citra pelayanan masyarakat dan etalase pemerintahan.

Kepling sangat mendukung program kerja dan kebersamaan pemerintah setempat.

Ketua FKKT terpilih, Safaruddin Pulungan mengatakan, pembentukan FKKT

untuk memotivasi kepling lebih menjalin kebersamaan mewujudkan tali silatuhrami secara positif.

“Kepling ke depan harus mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) dan FKKT ini untuk mempersatukan kepling sekota Tebingtinggi yang dahulu tidak saling mengenal kini menjadi saling kenal,” kata Safaruddin.(RS)

11 Ranting Partai Gerindra Kec.Raya Kahean Dilantik

Pemko Latih Petugas Registrasi Kependudukan

SIMALUNGUN – Bertempat di lapangan Perkebunan Bah Bulian Raya Kahean Simalungun,minggupecanlalu,PartaiGerindramelantik dan mengukuhkan 11 pengurus ranting di Kec. Raya Kahean. Hadir dalam acara itu, ketua DPD Partai Gerindra Sumut Ramses Simbolon, DPC Partai Gerindra Simalungun, ketua OKK DPC Partai Gerindra Simalungun Abdul Rajab Silalahi, Muspika dan undangan lainnya.

Ralesman Edi Saragih Ketua PAC Raya Kahean pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan membesarkan Gerindra di Raya Kahean.Termasuk kepada para tokoh Gerindra yang terus memberikan bimbingan dan arahan.

Ke depan dari Raya Kahean harus ada wakil di legislatif dengan pontensi pemilih yang ada di daerah ini berjumlah 11.664 jiwa.

Adapun 11 Ranting yang dilantik, Rajayusman Saragih, Dortina Sipayung, Jalesman Saragih, Merton Purba, Jolly Hardo Saragih, Pendi Girsang, Harry Wibowo, Firgo Sinaga, Amruddin Saragih,dan Jamson Purba. (JES)

TANJUNGBALAI- Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Capilduk) baru-baru ini melatih 40 orang calon petugas regitrasi kependudukan, dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 18 Tahun 2012. “Pelatihan petugas itu bertujuan agar memiliki tanggungjawab dengan mengahsilkan data yang akurat,” kata Kepada Dinas Capilduk H Irwan Sakti Nasutin, kemarin.

Petugas yang dilatih berasal dari kelurahan dan kecamatan, diharapkan kelak dapat melakukan tugas pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Walikota Tanjungbala H Thamrin Munthe mengingatkan, petugas regsitrasi kependudukan merupakan lini terdepan dalam mendata administrasi kependudukan yang benar dan bertanggungjawab.(her)

KPK POS

8

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

POLITIK

DAERAH

Walikota Hadiri Musda II Paguyuban Pujakesuma

Abdul Majid Caniago, Ketua Bid. Kerohaniaan, Olahraga dan Budaya, Faoziduhu Telaumbanua, Ketua Bid Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat, Anna Dewi Sitorus, Ketua Bid Pemberdayaan Masyarakat, Oimonaha Waruwu, Ketua Bid Pengendalian dan Bantuan Sosial Sozisokhi Lombu, Ketua Bid Pengembangan Sumber Daya manusia, Meiman Kristian Harefa, Ketua Bid Penelitian Pengembangan Informasi dan Komunikasi, Yohanes Asarudy Halawa.(YAGI)

TEBINGTINGGI - Hasil Musyawarah Daerah (Musda) II Paguyuban Keluarga Besar Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Kota Tebingtinggi Tahun 2012, Minggu (15/7) di Balai Kartini Kota Tebingtinggi, terpilih H Nanang Fitra Aulia menjadi Ketua DPD Paguyuban Pujakesuma Kota Tebingtinggi masa bakti 2012-2016.

H Nanang Fitra Aulia yang juga Direktur RSU dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi itu menggantikan ketua lama H Suryo Santoso.

Sebelum digelar Muscab II Pujakesuma Kota Tebingtinggi, H Suryo Santoso mengaku di hadapan undangan dan pengurus, bahwa sudah saatnya regenerasi diperlukan untuk memperbesar Paguyuban Pujakesuma di masa yang akan datang.

“Saya sudah tua, dan tak mungkin Pujakesuma tetap tak gendong ke mana-mana,” spontan saja seluruh undangan dan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan tepuk tangan dan tertawa lebar.

Walikota mengatakan, diadat (etnis) Batak dirinya anak boru Pjakesuma. “Di adat Batak, aku anak boru Pujakesuma, sebab istri tercinta asli keturunan Jawa, begitu juga kakek saya. Sebab itu, saya siap membantu membesarkan Pujakesuma di masa depan,” janji Walikota.

Ketua DPW Pujakesuma Sumut, Kol Inf A Asmadi saat membuka Muscab II meminta pengurus terpilih harus menjadi contoh, bukan diajari ataupun diurus. “Sebab di sini (Paguyuban Pujakesuma) dituntut rela berkorban, bukan mencari keuntungan pribadi”, imbuhnnya.

Ketua terpilih H Nanang Fitra Aulia mengatakan ia siap membesarkan Paguyuban Pujakesuma bersama pengurus lainnya.

“Jauhkan perbedaan dengan mempersatukan persamaan untuk kemajuan wong Jawa.

Selama ini, sudah terlihat selama kepemimpinan H Suryo Santoso, seluruh etnis yang ada di kota ini dapat bergandengan tangan dalam mendukung program pemerintah. Untuk itu, hal ini perlu dilanjutkan,” katanya.(RS)

kabupaten pertama di Sumatera Utara yang melantik dan mengukuhkan Pengurus Komda Lansia Kecamatan.

Sebelumnya Ketua Komda Lansia Provsu diwakili Yosepin memberikan penghargaan penuh kepada Komda Lansia Sergai serta meminta dukungan penuh agar Komda Lansia Provsu dapat menjalankan programnya.

Untuk itu diharapkan kepengurusan ini dapat memberikan dorongan semangat dan penghargaan kepada lansia, seperti menunjukkan bahwa para lansia adalah masyarakat yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan masyarakat. Juga memotivasi dan menggerakkan keluarga, dermawan sosial, organisasi sosial maupun masyarakat agar ikut serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia dengan mengemban jiwa dengan semangat kesetiakawanan sosial dan

kegotongroyongan, ujar dr.

Yosepin.

Ketua panitia Kadis Sosnakerkop H. Karno SH, MAP melaporkan tujuan kegiatan yang bertema “Lanjut Usia Peduli Membangun Harmoni Tiga Generasi” adalah menyusun program kerja Komda Lansia dan melantik Pengurus Komda Lansia Kecamatan agar memperkuat koordinasi antar instansi dan masyarakat dalam pemberdayaan lanjut usia. Dan berharap terbentuknya Komda Lansia Kecamatan akan mampu memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk pelayanan sosial bagi lansia serta menumbuhkan Komda Lansia Desa/ Kelurahan.

Di akhir acara Wabup menyerahkan Kartu Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU) kepada 15 orang Lansia Kecamatan Sei Bamban dan memberikan bingkisan kepada 114 orang lansia se-Kabupaten Sergai. (ARM)

Wakil Sekretaris II PWI Perwakilan Langkat Eriantoni menyampaikan sambutan di acara silaturrahmi insan pers unit Pemkab Langkat.

Sura Ukur: Pers Jangan Biarkan Pemerintah Alpa STABAT – Pemkab Langkat melalui forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) mengadakan pertemuan silaturrahmi kepada insan pers unit Pemkab yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati, kemarin.

“Terima kasih atas peran pers, mengenalkan Langkat ke daerah luar termasuk dalam hal kritik membangun, sebab tak jarang kritik sehat mampu menyelamatkan seseorang dari persoalan hukum,”

kata Ketua Bakohumas Sura Ukur sekaligus menyampaikan salam hangat Bupati Langkat yang sedang berada diluar daerah.

Sura yang juga Asisten Adm Umum, menyatakan

bagi Pemkab Langkat keberadaan pers sudah diakui efektifitasnya menyampaikan pesan-pesan pembangunan, termasuk mempublikasikan berbagai kebijakan Pemkab Langkat.

Bahkan menurut mantan pejabat Kota Pematang Siantar itu, justru menyayangkan jika ada pers membiarkan kealpaan jika mengetahui terjadinya penyelewengan

yang dilakukan unit kerja Pemkab Langkat. “Semangat kemitraan adalah teman yang baik untuk saling mengingatkan”.

Mewakili PWI perwakilan Langkat Eriantoni menyambut baik silaturrahmi yang digelar, membuktikan bahwa Pemkab Langkat serius dalam memposisikan wartawan sebagai mitra. Diakui ada beberapa kekurangan yang

harus diperbaiki baik oleh instansi Pemerintah maupun rekan pers sendiri agar muncul nuansa kekeluargaan.

“Jadi kedepan kami berharap tidak ada pejabat SKPD yang alergi jika dihubungi wartawan,” kata Eriantoni yang juga Wakil Sekretaris II dalam kepengurusan PWI itu.

Pihaknya juga dikesempatan yang baik tersebut menyampaikan permohonan maaf

jelang memasuki Ramadhan.

Sebelumnya Kabag Humas H. Syahrizal melaporkan kegiatan silaturrahmi ini bagian dari program Bakohumas membina hubungan dengan pers.

Momentum jelang Ramadhan ini guna saling memberi maaf, selain perintah agama juga menguatkan rasa kekeluargaan antara Pemkab dan pers.(JUL)

Plt Gubsu Hadiri Posko Desa Kabupaten Asahan KISARAN - Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho dan Direktur Perbenihan Kementerian Pertanian RI, hadiri acara Posko Desa di Dusun III Desa Rawang Lama, Kec. Rawang Panca Arga, Asahan, kemarin.

Dalam arahanya Plt Gubsu menjelaskan, sebenarnya Inonesia dapat membeli semua produk pangan, namun ke depan kemandirian pangan harus dimiliki sebuah negara maju. Bila tidak, negara tersebut akan digrogiti kekuatan asing, sehingga jadi lemah.

Melalui Posko Desa ini, Plt Gubsu mengajak semua elemen masyarakat berkomitmen membangun dunia per-

tanian secara bersama-sama.

Mulai dari daerah hingga pusat, apalagi pemerintah mencanangkan surplus beras 10 juta ton tahun 2014, dan Sumut harus mampu memberikan kontribusi, termasuk Asahan.

Melalui posko Desa, Gubsu berharap kelompok tani Asahan dapat benar-benar memanfaatkan secara baik. Petani dapat menyampaikan segala persoalan ataupun ideide yang dapat membangun dunia pertanian. Jika terkait persoalan dana, Provinsi siap mencari solusi dengan cara menggarakan kebutuhan dalam R-APBD atau APBD 2013 mendatang.

Sementara itu, Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang menjelaskan lumbung padi Asahan salah satunya berada di wilayah Kec. Rawang Panca Arga. Karena itu tahun 2012 anggaran lebih banyak difokuskan di Kecamatan tersebut. Tahun 2012, seluruh irigasi di Kecamatan tersebut sudah berfungsi dengan baik serta pembangunan jalan usaha tani telah dibangun.

Rencananya untuk 2013 Pemkab Asahan akan mengfokuskan anggaran pertanian di Kec. Sei Kepayang, agar lahan pertanian di daerah itu lebih baik lagi.

Bupati Asahan mejelaskan

hambatan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan debit air untuk mengalir air ke petak-petak sawah. “Kita akan tingkatkan debit air sungai dengan membangun irigasi baru mempergunakan parit perkebunan.

Sehingga ke depan petani tidak kesulitan air, “ kata Bupati.

Kemudian Direktur Perbenihan Kementrian Pertanian, Bambang Budianto memberikan apresiasi kepada Kabupaten Asahan yang serius membangun dan mempertahankan lahan pertaniannya. Sehingga dapat mendukung surplus beras 2014 mendatang.(IN)

Musyawarah I KOPRI Kota Gunungsitoli Sukses GUNUNGSITOLI – Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan di Aula Samaeri Lantai 2 Kantor walikota Gunungsitoli Sabtu kemarin, berjalan lancar dan sukses.

Ketua Dewan Pengurus Korpri Provsu, H.Nurdin Lubis dalam sambutannya mengatakan sebagai organisasi yang konsisten terhadap terciptanya kesejahteraan, Korpri bertekad lebih profesional dan produktif mengabdikan dirinya demi kesejahteraan

anggota serta masyarakat.

Sebagai birokrat, kita harus dapat mewujudkan sikap seorang birokrat professional, karir yang proaktif (tidak menunggu pekerjaan), siap setiap saat bila dibutuhkan, peka terhadap lingkungan, bertanggung jawab/akuntabel, efektif dan efisien, menguasai permasalahan secara menyeluruh,katanya.

Diharapkan kepada seluruh peserta musyawarah maupun anggota Korpri di Kota Gunungsitoli agar menyusun program kerja. “Program ker-

ja menitik beratkan kepada peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota, sesuai kemampuan dan potensi yang di miliki serta fleksibel untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Ketua tim pelaksana musyawarah, Kurnia Zebua dalam laporannya mengatakan pelaksanaan musyawarah I berdasarkan Keputusan Presiden RI No.82 tahun 1971 tanggal 20 November 2971 tentang Korpri, Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2010 tanggal 4 November 2010

tentang pengesahan Anggaran Dasar (AD) Korpri.

Selanjutnya,surat Ketua Dewan Pengurus Korpri RI Provsu No.346/Set.Korpri/ VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 perihal usul kepengurusan dewan pengurus Korpri Kota Gunungsitoli, dan Surat perintah tugas Walikota Gunungsitoli No.061/421/SPT/ ORG/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal penugasan tim pelaksana musyawarah Korpri Kota Gunungsitoli.

Dewan pengurus KORPRI Kota Gunungsitoli periode

2012-2017 terpilih dan dikukuhkan Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Provsu, H. Arsyad Lubis masing-masing, Ketua Firman Harefa, Wakil Ketua I, Theodore Hulu, Wakil Ketua II Sadieli Telaumbanua. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Kurnia Zebua, Ketua Bid Pembinaan disiplin,jiwa korps dan wawasan kebangsaan, Bernardine Telaumbanua.

Ketua Bid. Perlindungan dan Bantuan Hukum, Motani Telaumbanua, Ketua Bid. Usaha dan Kesejahteraan,

Wakil Bupati Sergai Lantik Komda Lansia Kecamatan SEI RAMPAH - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Soekirman selaku Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Sergai melantik dan mengukuhkan Pengurus Komda Lansia di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Perbaungan, Dolok Masihul, Sipispis, Sei Rampah dan Kecamatan Serba Jadi.

Acara pengukuhan ini dirangkaikan dengan Peringatan Hari Lanjut Usia (Lansia) Tahun 2012 yang jatuh pada tanggal 29 Mei yang lalu turut dihadiri Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Amri Sidabutar mewakili Kadis Kesejahteraan dan Sosial Provsu, mewakili Ketua Komda Lansia Provinsi dr.

Yosepin, Ketua GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, para Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat seSergai, pengurus Komda

KUKUHKAN–Wabup Sergai yang juga Ketua Komda Lansia Kabupaten Sergai didampingi Kadis Sosnakerkop Sergai secara resmi mengukuhkan kepengurusan Komda Lansia Kecamatan di aula Replika Istana Sultan Serdang.

Lansia Kecamatan dan para Lansia se-Kabupaten Sergai serta undangan lainnya di aula Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, kemarin.

Wabup dalam sambutannya mengatakan pertumbuhan dan proporsi penduduk

lansia semakin meningkat sejalan meningkatnya pelayanan pembangunan.

“Karena itu, lansia di Sergai harus memposisikan diri sebagai potensi pembangunan yang mampu mandiri bukan sebagai pembangunan,” ujar Soekirman.

Bagi para pelaku

ekonomi seperti pengusaha, Wabup berharap turut mendukung memberikan kesempatan bagi lansia produktif untuk diikutsertakan. Kepada masyarakat umum dapat memberdayakan zakat, infak, sedekah untuk bantuan sosial bagi lansia

yang tidak mampu. Untuk itu Pengurus Komda Lansia Kecamatan agar dapat mendayagunakan semua potensi di kecamatan, sehingga program Komda Lansia dapat menyentuh dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat lansia.

Bagi kecamatan yang belum membentuk Komda Lansia, dihimbau agar segera membentuk kepengurusan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para profesional. Sinergisitas yang dibangun akan mampu memberdayakan seluruh lansia produktif dan melindungi lansia tidak produktif di Sergai yang berjumlah 4.407 orang.

Di kesempatan itu mewakili Kadis Kesejahteraan dan Sosial Provsu Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Amri Sidabutar memberikan apresiasi kepada Komda Lansia Sergai, sebab Sergai

KPK POS

10

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

Sindikat Pembobol Rumah di Langsa Diciduk LANGSA - Polres Langsa bongkar sindikat pembobol rumah kosong sekaligus meringkus tujuh tersangkanya.

Dari para tersangka Polisi menyita uang tunai Rp2,3 juta dan 7 ringgit (uang Malaysia), kalung emas 1,6 gram, 4 unit Laptop, 3 HP, Handycam, 2 Camera Digital, 4 Arloji dan asesoris lainnya yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Dari tujuh tersangka, empat merupakan pelaku utama pencurian, yakni dua pelajar SMA, berinisial PB (16) dan RP (17), serta dua eks pelajar DH (18), semuanya warga Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama dan DD (18) Warga Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Barat.

Sedangkan tiga pelaku lainnya sebagai penadah, yaitu berinisial MZ (38) warga Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Barat, ZF (42) warga Gampong Pondok Pabrik, Kec. Langsa Lama dan SR (33) warga Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota.

Kapolres Langsa AKBP Hariadi SH SIK didampingi Waka Polres Kompol Nono Suryanto SIK, Kasat Reskrim Iptu M. Firdaus, kepada sejumlah wartawan, Rabu mengatakan, terungkapnya kasus sindikat pembobol rumah kosong ini, berkat adanya laporan masyarakat dan laporan kehilangan barang berharga dari sejumlah korban.

Modus operandi yang dilakukan para tersagka, sebelum melakukan aksinya mereka terlebih dahulu mencari informasi rumah-rumah yang sedang ditinggal para penghuninya. Selanjutnya keadaan sudah sunyi atau memasuki pukul 01.30 hingga 02.30, barulah komplotan pembobol rumah ini berakhir.

Akibat perbuatannya itu, empat tersangka pelaku pembobol rumah warga ini dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun.

Sedangkan bagi tiga penadah barang curian dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

“Kita mengimbau kepada masyarakat apabila hendak meninggalkan rumahnya lebih dari pada satu hari, diharapkan rumahnya itu agar dititipkan penjagaannya kepada warga sekitarnya maupun penjaga khusus”,imbaunya.(BSO)

10 Komputer Digondol Maling Bersenpi PERBAUNGAN - Kawanan maling bersenpi berhasil membawa 10 Unit komputer dengan cara membobol Nasty Net di Jalan Kabupaten No 15 Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan,Sergai, Rabu malam, sekira pukul 03.00 Wib Nasty Net milik Ahwani Nst (52) yang dijaga anaknya Faisal Nst (26), dibobol maling yang diperkirakan berjumlah lima orang dengan mengenderai mobil Toyota Avanza warna hitam, BK 1368 KF. Komplotan maling berhasil membawa kabur 10 unit komputer.

Ahwani Nst mengatakan, kejadian tersebut diketahuinya sekitar pukul 03.30 Wib, ketika itu dia mau keluar dan melihat ketempat usahanya yang memang masih disamping rumahnya. Ketika dia masuk ke dalam warnet, sebagian komputer sudah tidak ada.

Dikatakan, maling masuk dari depan dengan mencongkel terlebih dahulu mencongkel pintu. Warga sekitar menyebutkan, malam itu mereka melihat ada mobil Avanza warna hitam BK 1368 KF sedang mengangkati barang barang dari dalam. Kerugian ditaksir sekitar Rp25 juta. (ARM)

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Mak Sangkot Dibunuh Sepupu SIDIKALANG - Hanya karena persoalan sepele, dan diduga karena dendam akibat sering dimarahi korban, Mak Sangkot br Sitanggang (50), warga Desa Karing, Kecamatan Berampu Dairi, tewas dibunuh saudara sepupunya (orangtuanya bersaudara-red), Jondri Sitanggang (24), Kamis (19/7).

Keterangan yang berhasil dihimpun Kpk Pos dari sejumlah warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan, antara korban dan tersangka yang juga bersaudara itu, tinggal bertetangga.

Warga merasa terkejut atas terjadinya pembuhuhan sadis tersebut, karena selama ini mereka mengaku tidak ada mendengar pertikaian sengit, diantara korban dengan tersangka.

Namun pengakuan tersangka di Mapolsek Kota Sidikalang, selama ini dia merasa sakit hati pada korban (Mak Sangkot-red). Hal ini terjadi karena korban sering memarahi dia dan adiknya Lambok Sitanggang secara kasar. Bahkan, tak jarang korban memaki-maki keluarga mereka dengan sesuka hatinya.

Tersangka menuturkan, puncak kemarahannya terjadi sekitar pukul 11. 00 WIB, Kamis (19/7). Tersangka melihat korban sedang berada di rumah adiknya Lambok yang baru seminggu melakukan pesta per-

DPRD T Balai Desak Lokasi Maksiat Segera Ditutup TANJUNGBALAI - Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, H Romaynoor SE mendesak Pemko Tanjungbalai segera menutup seluruh lokasi maksiat yang tersebar di berbagai penjuru kota. Penutupan lokasi itu sebagai salah satu upaya menciptakan sikap toleransi dan saling menghargai antar warga satu dengan lainnya yang sedang menjalan ibadah puasa Ramadhan 1433. H. Romaynoor menegaskan, Rabu, selama bulan suci Ramadhan hendaknya kegiatan maksiat atau yang dilarang oleh agama khususnya Islam hendaknya dapat dihentikan.

Kesepakatan itu juga sudah terungkap dalam pelaksanaan doa istighosah di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah beberapa hari lalu termasuk adanya permintaan dari sejumlah kelompok ormas Islam yang mendesak agar lokasi maksiat ditutup.

"Sebagai wakil rakyat tentunya harus merespon pemintaan tersebut dan meminta kepada Pemko Tanjungbalai melalui Tim Ketertiban Umum Terpadu (TKUT) dapat mengambil langkah strategis menumpas habis kejahatan maksiat dari bumi Kota kerang.

Kita tidak menginginkan selama bulan suci Ramadhan ini terganggu akibat praktik kejahatan yang bertentangan dengan agama,” tegasnya.(HER)

PEMBUNUHAN– Korban pembunuhan Mak Sangkot Br.Sitanggang yang tewas bersimbah darah di rumah Lambok Sitanggang. Jondri Sitanggang, tersangka pembunuhan, diapit Kanit Res. Polsek Sidikalang kota Aiptu. Bela Sembiring. kawinan dengan adik iparnya Saridah Boru Simangunsong.

Pada saat itu, adik iparnya bercengkerama dengan korban. Rasa benci tersangka tiba-tiba muncul dan menegur korban agar segera pergi dari rumahnya adiknya tersebut. ”Ngapain pula kulihat kau di sini, pergi kau dari rumah ini ,” hardiknya pada korban.

Mendengar hardikan tersangka, saat itu juga korban merasa tersinggung dan merasa emosi dan melawan tersangka. "Apa urusanmu... Kenapa kau harus mengatur diriku?. Lihat… dalam waktu dekat kusuruh nanti si anu membunuh

kau,” ujar tersangka menirukan pembicaraan korban.

Mendengar kata-kata kemarahan korban yang disertai sedikit nada ancaman, saat itu juga tersangka mengambil termos berisi air panas dan memukul badan korban.

Tak puas memukul pakai termos, tersangka kemudian mengambil cangkul yang berada di dalam rumah adiknya, dan memukul kepala korban dengan keras. Saat itu juga korban tersungkur bersimbah darah di rumah Lambok Sitanggang (adik tersangka-red).

Setelah melakukan pembunuhan, tersangka pergi dari TKP menuju

rumah tulangnya (paman-Red) yang berada di Jalan Batu Kapur, Sidikalang untuk menyerahkan diri. Petugas Kepolisian Dairi menjemput JS dari rumah Pamannya, untuk dilakukan penyelidikan di Mapolsek Sidikalang kota. Diakui, peristiwa pembunuhan sadis itu disaksikan adik iparnya Saridah Br. Simangunsong, yang sempat berteriak untuk minta tolong pada warga.

Di Mapolsek Sidikalang kota, tersangka JS mengaku merasa menyesal akan kejadian tersebut dan siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.(NADEAK)

TRTB Bongkar Doorsmeer dan Rumah Mewah

MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar bangunan bermasalah di dua lokasi berbeda di Kecamatan Medan Barat, Senin pekan lalu. Selain tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), pembongkaran itu dilakukan karena bangunan yang tengah dalam proses pengerjaan itu terbukti melanggar dari SIMB dan pengaduan keberatan dari warga.

Meski sudah dilakukan pembongkaran namun warga yang membuat pengaduan tetap tidak puas sehingga sempat bersitegang dengan petugas dari Dinas TRTB. Pembongkaran pertama dilakukan di Jalan Kol L Yos Sudarso, Kelurahan Glugur Kota. Di tempat itu tengah dilakukan pembangunan doorsmeer berukuran 3 x 20 meter dan 3 x 9 meter.

Meski pengerjaan bangunan telah memasuki tahap 60 persen, namun pemilik bangunan ternyata terbukti tidak memiliki SIMB. “Kita sudah menyurati pemilik bangunan untuk menghentikan dan membongkar sendiri bangunan doorsmeer. Namun peringatan kita tidak

ditanggapi, malah pembangunan doorsmeer terus dilanjutkan. Karena itu kita datang untuk melakukan pembongkaran,” kata Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi didamping Kasi Pengawasan Darwin.

Selesai di Kelurahan Glugur Kota, Ali Tohar membawa anggotanya bergerak menuju Jalan Karya Rakyat, Kelurahan Sei Agul. Di tempat itu dilakukan pembongkaran terhadap satu unit bangunan rumah mewah. Ini merupakan pembongkaran yang kedua kalinya dilakukan. Selain melanggar roilen, warga sebelah bangunan rumah mewah berlantai dua itu merasa keberatan. Sebab, bangunan rumah mewah itu dibangun berdempetan langsung dengan pagar rumah milik warga yang keberatan tersebut.

Pada pembongkaran pertama, petugas telah membongkar dinding samping bangunan rumah mewah tersebut. Untuk pembongkaran yang kedua ini, Ali Tohar memerintahkan anggotanya membongkar bangunan yang melanggar roilen dan dinding

untuk pagar di lantai dua yang bersebelahan langsung dengan rumah warga yang keberatan tersebut.

Awalnya proses pembongkaran berjalan lancar. Baik pengawas maupun keluarga pemilik bangunan tidak berupaya menghalang-halangi proses pembongkaran. Sebaliknya warga yang buat pengaduan pun merasa puas, sebab pengaduan mereka ditindaklanjuti kembali. “Kalau begini kami semakin percaya dengan aparat pemerintah,” puji salah seorang keluarga warga yang menyampaikan rasa keberatannya tersebut.

Menurut Ali Tohar, pembongkaran yang kedua ini dilakukan karena bangunan rumah mewah ini menyimpang dari SIMB No.648/1774 tanggal 21 Desember 2011 karena terbukti melanggar roilen Jalan Karya Rakyat lebih kurang 4,2 x 7,50 meter. Selain itu ketinggian pagar bagian depan melanggar peraturan yang berlaku, sebab ketinggiannya sekitar 3 sampai 4 mdeter. “”Sesuai peraturan ketinggian pagar bagian depan harus 1,25 meter, sudah itu pagar tidak boleh dalam keadaan tertutup,” jelasnya.(VIN)

Polres Sergai Tilang Ratusan Pelanggar Lalu Lintas SERGAI - Operasi Patuh Toba 2012 yang dilaksanakan mulai tanggal 4-17 Juli dalam rangka cipta kondisi jelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri oleh Sat Lantas Polres Sergai menindak pengendara yang melanggar peraturan dengan menerbitkan tilang sebanyak 810 dan teguran simpatik 404.

Selain itu, Satlantas Polres Sergai berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) dengan menggelar razia di lokasi yang rawan aksi balapan liar, khususnya di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) yang ada di wilayah hukum Polres Sergai.

Demikian dikatakan Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH didampingi Kasat Lantas AKP Hasan Basri melalui Kasubag Humas AKP ZN Siregar kepada wartawan, Rabu (18/7).

"Selama Operasi Patuh dilaksanakan di lokasi yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas juga jalan yang menjadi arena balap liar anak-anak muda,” terang Hasan.

Ditambahkan Kasat, operasi ini juga bertujuan agar terwujudnya situasi Lalu Lintas yang aman, tertib dan lancar, berkurangnya angka kecelakaan serta jumlah pelanggaran yang terjadi kedepannya.

Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, semoga dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan terwujudnya opini positif terhadap Polisi lalu lintas di mata msyarakat.

Dalam operasi ini, Sat Lantas Polres Sergai menyita barang bukti 306 SIM, STNK 21, kendaraan 83 unit.

Kendaraan roda dua paling banyak melakukan pelanggaran dengan jumlah 959 dan roda tiga 84, truk 104, bus 26 serta minibus 40.

Pelaku pelanggaran sendiri berasal dari beragam profesi, diantaranya, PNS 72 orang, karyawan swasta 572 orang, pelajar 221 orang, lainnya 191 orang.

"Selama Operasi Patuh Toba 2012 ini angka kecelakaan menurun drastis dari tahun kemarin,” terang AKP Hasan Basri. (ARM)

Saparimin Nekat Gantung Diri, Karena Pagar Bangunan TANJUNG BERINGIN Saparimin (57) warga Ujung Pasar, Dusun I, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai tidak berpikir panjang, karena merasa kecewa dirinya pun nekat mengahiri hidupnya dengan cara gantung diri di depan rumahnya, Sabtu, sekitar pukul 10:00 Wib. Untung saja aksinya keburu diketahui warga hingga nyawa kakek 7 cucu ini bisa di selamatkan.

Menurut warga setempat, Aran (40) mengatakan, Saparimin sudah kehilangan akal untuk mengatasi masalah pagar pembatas milik pengusaha asal Tebingtinggi, yang dibangun di depan rumahnya hingga keluarganya tidak bisa ke luar rumah. Bahkan untuk keluar rumahnya keluarga Saparimin harus melintasi jalan sawah dan parit cukup dalam yang juga merupakan tanah warga.

“Pagar setinggi kurang lebih 2 meter itu menutupi rumah dan

TERBARING–Saparimin terbaring di rumah setelah selamat dari upaya gantung diri.

jalan keluar Saparimin. Hal itulah yang membuat Saparimin silap mata dan nekat mengahiri hidupnya dengan cara gantung diri. Beruntung aksinya cepat kami ketahui dan bisa diselamatkan,” ungkap Aran.

Pantauan di lokasi kejadian, beberapa warga yang kesal dengan tingkah pengusaha sawit tersebut menghancurkan sebagian pagar yang berada di depan pintu rumah Saparimin yang hampir satu minggu terakhir ini dibangun. Warga yang kesal pun berteriak kepada pekerja yang bersembunyi di atas bangunan yang juga tidak memiliki izin bangunan, baik pagar maupun gedung di lahan pengusaha tersebut.

Saidah (28) tak lain anak korban, mengatakan, ayahnya sudah mencoba bermohon kepada pemilik tanah agar membuka pagar beton itu sedikit saja, supaya bisa keluar rumah. Namun bukan mendapat persetujuan, malah ayahnya tidak

diperdulikan. "Bahkan pegusaha sombong itu melanjutkan bangunan pagarnya. Pada hal ada sekitar 5 rumah warga yang tidak bisa keluar rumah jika pagar itu dibangun," ungkap Saidah kesal.

Camat Tanjung Beringin, Aminuddin SSos yang dihubungi mengatakan, sebelumnya pihak kecamatan dan desa sudah membawa masalah tersebut agar pengusaha mengurus izin dan kiranya memberikan pintu keluar kepada warga. "Namun pihak pengusaha sangat bandal, selain tidak memiliki izin dirinya pun semena-mena membangun pagar tersebut," ungkap Aminuddin yang berencana akan melaporkan ke Pemkab Sergai.

Kapolsek Tanjung Beringin AKP Yanto NH, kepada wartawan, membenarkan kejadian adanya upaya bunuh diri, namun korban selamat. “Kurang tahu data lengkapnya tapi anggota sudah turun ke lokasi,” ungkap Yanto singkat.(ARM)

KPK POS

13

E D I S I 210 23 – 29 JULI 2012

Rubrik KPK

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

Cegah Kerugian Negara Sektor Hulu Migas, KPK Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi Antarlembaga JAKARTA - Dalam rangka mencegah kerugian negara dari sektor hulu migas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga dan kementerian terkait pengelolaan hulu migas. Lembaga tersebut adalah Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM; Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; BP Migas; dan BPKP. Rapat koordinasi yang merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya berlangsung pada Selasa pekan lalu.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja mengatakan bahwa kegiatan sinergi antarlembaga yang telah dihasilkan memberikan dampak yang signifikan dalam penyelamatan dan pencegahan kerugian keuangan negara. Selain itu, sinergi ini dapat menghasilkan capaian yang optimal di masa yang akan

datang berupa pencegahan kerugian keuangan negara dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas.

“Harapannya dapat menuju kemandirian dan kedaulatan negara di sektor migas,” ujar Adnan.

Namun demikian, menurut Adnan, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penyelamatan keuangan negara yang masih harus diselesaikan, di antaranya terkait peran masing-masing instansi dalam hal optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas; keandalan dan

keakurasian data lifting; permasalahan cost recovery, khususnya terkait implementasi PP 79 Tahun 2010; kepatuhan kewajiban perpajakan; mekanisme perencanaan dan pengendalian sektor migas yang terintegrasi; dan isu ketahanan energi.

Untuk itu, lanjutnya, rapat koordinasi dan sinergi ini menghasilkan mekanisme dan kesepakatan dalam hal manajemen pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor hulu migas, yang transparan dan akuntabel. “Tidak kalah penting membangun

sistem pengawasan agar potensi fraud dapat dihindari,” tambah Adnan.

Adnan menambahkan, ke depannya pembentukan sistem fraud control dalam konteks pengawasan dalam upaya mencegah kerugian keuangan negara di sektor migas merupakan bentuk sinergi selanjutnya. Kegiatan diarahkan pada pertukaran informasi, koordinasi sikap unsur pengawasan dalam konteks migas, dan pendalaman informasi yang berpotensi tindak pidana korupsi.(HUMAS)

Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Lembaga Legislatif Mahasiswa Nasional Belajar Antikorupsi di KPK KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan sekitar 100 orang mahasiswa dari Forum Lembaga Legislatif Mahasisa se-Indonesia (FL2MI), Kamis pekan lalu, di Auditorium KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Para mahasiswa yang berasal dari 41 perguruan tinggi se-Indonesia ini datang dalam rangka belajar antikorupsi di KPK. Para mahasiswa yang diterima oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK ini, memperoleh paparan mengenai gerakan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi yang disampaikan Fungsional Dikyanmas, Yudi Purnomo Harahap.

Humas FL2MI, Ariawan,

mengakui para mahasiswa ini merupakan calon legislator di masa depan. Dengan dengan belajar antikorupsi di KPK ini, dia berharap para calon legislator ini dapat memperoleh ilmu tentang antikorupsi yang bisa diaplikasikan ketika mereka benar-benar menjadi anggota legislatif. "Kami juga bisa menyebarkan virus antikorupsi untuk teman-teman lain di kampus", ungkapnya.

Ariawan menambahkan, kunjungan ini merupakan salah agenda dalam rangka konsolidasi badan legislatif nasional yang diselenggarakan di Jakarta. " Sebelumnya kami belajar pendidikan legislatif di DPR, dan besok akan ke Mahkamah Konstitusi," lanjutnya. (HUMAS)

KOORDINASI– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kedua kanan) bersama Dirjen Migas Evita Legowo (kanan), Kepala BP Migas R. Priyono (kedua kiri) dan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno (kiri) usai rapat koordinasi terkait pengelolaan minyak dan gas (migas) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/7). Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menghasilkan regulasi guna memperbaiki potensi kerugian pengelolaan migas nasional 2011 yang ditemukan KPK, serta pengelolaan migas mulai dari hulu dapat dinikmati oleh rakyat.

Luncurkan Layanan SMS 1575, KPK Teken Kerja Sama dengan 10 Operator Telekomunikasi KOMISI Pemberantasan Korupsi menandatangani perjanjian kerja sama dengan 10 operator telekomunikasi, Senin pekan lalu, di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peluncuran layanan pesan singkat atau SMS dengan nomor akses 1575 untuk menampung partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi

melalui pengaduan masyarakat. “Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat menyampaikan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerahnya ke KPK,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Bambang melanjutkan, kerja sama ini memperlihatkan bahwa kalangan swasta menjadi bagian penting dari program pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Mereka adalah pihak swasta yang memiliki kepedulian bersama KPK dan seluruh elemen dan unsur negara lainnya yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, melakukan suatu investasi bersama membangun pemberantasan korupsi lebih intensif dan masif,” ujarnya. “Bukan tidak mungkin penyelenggara swasta lain bisa bekerja sama dengan KPK dalam pem-

berantasan korupsi lebih yang lebih sistematik dan terstruktur lagi,” tambahnya.

Salah satu perwakilan operator telekomonikasi, Ahmad Junaidi dari PT Bakrie Telecom, mengatakan bahwa kerja sama ini hanya sebagian kecil yang bisa diberikan untuk membantu pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita harapkan dengan jumlah pelanggan sekitar 220 juta, berarti banyak mata yang membuat orang akan semakin ragu dan sama sekali tidak akan melakukan korupsi ke depan,” paparnya.

Dengan kode akses 1575 ini, pelanggan bisa mengi-

rimkan SMS ke sepuluh operator, yang langsung terhubung dengan server KPK. “Kami menyedia kapasitas yang cukup untuk kode akses ini sehingga memudahkan pelanggan mengakses nomor tersebut,” tambah Junaidi.

Adapun kesepuluh operator tersebut adalah PT Axis Telekom Indonesia, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Hutchison CP Telecommunications, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Smart Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomonukasi Selular, dan PT XL Axiata Tbk. (HUMAS)

biri dalam RUU KPK. Bahkan, beberapa politisi secara terbuka menginginkan KPK dibubarkan.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kerja KPK yang banyak mengungkap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Senayan. Suap dilakukan anggota DPR saat menjadi calo jabatan, calo proyek, dan calo anggaran.

Dalam dokumentasi ICW, hingga kini setidaknya sudah 45 politisi Senayan yang dibawa KPK ke proses hukum.

Jumlah tersebut hampir pasti akan meningkat jika kita menyelisik beberapa kasus yang tengah digarap KPK, semisal Hambalang dan PPID. Di balik itu semua, harus digarisbawahi bahwa sesungguhnya musuh terbesar KPK ataupun para penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi bukanlah melawan individu ataupun komplotannya. Musuh terbesar KPK ialah melawan otoritas negara yang tak berpihak pada pemberantasan korupsi itu sendiri. Maka, mereka menggunakan kewenangan anggaran yang dimiliki hingga mengendalikan aturan sebagai tombak pelumpuh perjuangan melawan korupsi.

Kuasa sangat besar Praktik seperti ini sejatinya jamak terjadi. Arogansi para politisi seolah-olah terbalut oleh selimut kewena-

ngan yang diberikan konstitusi sehingga mereka dapat berbuat semau mereka. Kuasanya sangat besar. Praktis alat kontrol hanya terletak pada ada tidaknya moralitas di setiap individu.

Saat ini rasanya hampir mustahil mengetuk hati para politisi untuk mengubah haluan dan bergabung dalam kapal pemberantasan korupsi bersama KPK dan masyarakat. Sudah berkali-kali mereka tidak lulus ujian komitmen pemberantasan korupsi. Yang terakhir tentulah polemik pembangunan gedung tersebut.

Masyarakat tidak lagi bisa duduk manis dan menunggu datangnya ilham kepada para politisi untuk menyetujui pembangunan gedung tersebut. Maka, sudah saatnya masyarakat turun tangan: salah satunya dalam gerakan koin untuk KPK yang mencuat belakangan ini.

Jika langkah ini terwujud, bisa dibayangkan bahwa kelak gedung KPK akan menjadi tonggak sejarah perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia dan untuk pertama kali di dunia, pembangunan gedung komisi antikorupsi didanai langsung dari saweran masyarakat.

Gedung KPK kelak akan menggeser gedung DPR sebagai rumah rakyat karena gedung DPR tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. (ICW/KOMP28712)

Saweran Gedung KPK POLEMIK pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergulir. Pasalnya, DPR tak kunjung menyetujui rencana biaya pembangunan gedung baru lembaga itu sejak diusulkan pada 2008. Masa depan pemberantasan korupsi dipermainkan.

Hingga kini publik tak habis pikir dengan isi kepala sejumlah anggota DPR sehingga belum mencabut tanda bintang dalam proyek rencana pembangunan gedung baru KPK sebesar Rp 225 miliar (Kompas, 26/6). Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah menyetujui agar proyek itu dire-alisasikan dengan skema bertahun-tahun.

Beberapa politisi seolaholah mencari-cari alasan pembenar agar pembangunan gedung itu tak jadi terealisasikan. Mulai dari alasan KPK sebagai lembaga ad hoc hingga alasan menghemat keuangan negara.

Alibi itu tentu tak bisa dibenarkan. Pemahaman mayoritas anggota DPR dengan menyebut KPK sebagai lembaga ad hoc yang sifatnya sementara justru sangat keliru.

Ad hoc sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, berasal dari bahasa Latin dengan arti: dibentuk untuk salah satu tujuan saja.

Sangat sesat ketika para politisi Senayan memaknai KPK sebagai lembaga ad hoc

yang hanya temporer atau sementara waktu. Apalagi jika merujuk pada UndangUndang KPK, tidak ada satu pun pasal dalam UU ini yang secara eksplisit menyebutkan KPK bersifat sementara waktu.

Selain itu, alasan beberapa politisi Komisi III untuk tak menyetujui pembangunan gedung KPK bertujuan untuk menghemat anggaran. Hal ini tentu bertolak belakang dengan melihat realitas yang terjadi belakangan ini.

Tengok saja, para politisi menyetujui pembangunan wisma atlet sebesar Rp 200 miliar, Proyek Hambalang Rp 2,5 triliun, dan proyek lain yang belum jelas manfaatnya.

Bahkan, proyek vaksin flu burung menurut audit BPK merugikan negara Rp 693 miliar. Proyek-proyek tersebut ”gagal” karena menjadi lahan bancakan para mafia anggaran. Lalu, pertanyaan besarnya, mengapa untuk anggaran pemberantasan korupsi, DPR tidak menyetujui?

Padahal, KPK secara formal sudah menjelaskan alasannya kepada DPR. Agar semakin meyakinkan, KPK juga telah memaparkan desain besar penguatan institusi tersebut ke depannya. Mulai dari rencana perekrutan pegawai baru hingga pengembangan teknologi dalam menjerat pelaku kejahatan korupsi. Namun, alasan

tersebut lagi-lagi mentah di tangan para politisi.

Anti-penguatan KPK Dapat dipahami bahwa pembangunan gedung KPK harus ditempatkan sebagai upaya penguatan institusi KPK secara kelembagaan.

Gedung KPK yang sudah melewati kapasitas dan unitunit yang tersebar di beberapa tempat membuat kerja mereka tidak efektif.

Apalagi pada saat yang bersamaan tagihan publik kepada KPK juga semakin meningkat seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang dibawa kepada proses hukum. Mau tak mau mereka harus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia demi memacu denyut kinerja.

Hal yang sama sebenarnya juga sering dituntut DPR kepada KPK sehingga sikap penolakan pembangunan gedung karena imbas peningkatan SDM tentu bertolak belakang dengan tuntutan yang selalu mereka dengungdengungkan.

Ibaratnya, ”KPK disuruh berlari, tetapi kaki mereka diikat’’.

Inti permasalahan ini sebenarnya: keberpihakan. Sudah rahasia umum bahwa para politisi Senayan rudin dukungan terhadap agenda pemberantasan ko- rupsi.

Secara konkret bisa dilihat perlakukan terhadap KPK. Wewenang lembaga ini dike-