E Paper Kpk Pos 212 Edisi 6 Agustus 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

SETELAH ISTRI SYAMSUL, SIAPA MENYUSUL I

HAL

EDISI 212 / THN V 6 - 12 AGUSTUS 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

5

KPK MENGENDUS SEJUMLAH KEPALA DAERAH

Uang Korupsi Habis untuk Seks

SIAPA KEPALA DAERAH YANG BELANJA SEKS? JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku belum mendengar ada kepala daerah yang korupsi kemudian uangnya habis untuk belanja seks.

Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pertama mengungkap data ini, memberi tahu dirinya.

"Siapa kepala daerahnya tidak jelas. Karena ini yang melontarkan KPK, maka silakan, dikasih tahu kepada kami," kata Gamawan di Kementerian Kesehatan, Rabu.

Hal ini menanggapi pernyataan Direktur Pengembangan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, Sujanarko yang mengungkapkan ada beberapa kepala daerah yang menggunakan uang hasil korupsi untuk belanja seks. Dia juga mengungkap praktek suap tidak melulu dengan uang, tapi bisa juga dengan perempuan. �Siapa kepala daerahnya? Kalau ada korupsi sudah ditangkap semestinya kan,� kata Gamawan lagi.

Kalau kepala daerah yang terlibat video porno, Gamawan mengaku sudah ada laporannya. "Tapi kalau <<< selanjutnya baca Hal. 2

POLRI TAK MEMPAN DIKRITIK JAKARTA - Kritikan publik terhadap Polri agar kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri ditangani KPK saja, tidak mempan. Justru yang terjadi Polri mengancam KPK. Tidak mempannya kritikan publik terhadap Polri dibenarkan Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari. Dia menilai memang Polri tidak mempan dikritik.

"Iya, enggak mempan," tegas Hadjri saat dihubungi, Jumat (3/8).

Perselisihan Polri dan KPK semakin runcing pasca Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman mengancam menyita barak bukti (barbuk) kasus pengadaan simulator untuk ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kemarahan ini karena tidak ada pemberitahuan yang dilakukan KPK untuk menggeledah kantor Korlantas. Padahal, KPK telah mengantongi izin dari pengadilan.

"Dengan semangat prasangka baik di bulan Ramadan, saya ingin mengatakan patut diduga ada alasan yang sangat penting, vital, dan fundamental sehingga Polri merasa tetap harus menangani kasus ini meski sudah ditangani KPK. Apa sesuatu yang sangat penting, vital, dan fundamental bagi Polri dalam kasus ini, hanya mereka yang bisa menjawabnya," tutur Ketua DPP <<< selanjutnya baca Hal. 2

MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus praktek sejumlah kepala daerah yang menghabiskan uang hasil korupsi untuk bermain seks. Pejabat daerah itu mengambil uang dari APBD. KPK mengendus praktek beberapa kepala daerah yang nakal itu dari tahun 2007 hingga 2008.

"Itu ada. Saya tidak akan sebut kepala daerah mana. Ini bukan disogok seks, tapi korupsi untuk main seks. (Uang korupsi) habis," kata Direktur Pengembangan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, Sujanarko di Jakarta, Senin.

Kendati sudah mengetahui kepala daerah yang nakal itu, namun Dia

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Inilah Persiapan Menguasai Inalum

Dermaga Gunungsitoli Dikerjakan Asal Jadi GUNUNGSITOLI - Proyek lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Gunungsitoli yang dikerjakan PT Sumatera Indah Indonesia (SSS) senilai Rp18.800.250.000, bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2012, diduga dikerjakan asal jadi.

Pantauan wartawan koran ini di lokasi proyek, Selasa, bahwa proyek dengan kontrak Nomor : PC.088/2/ KONTRAK/PPK/F/Ad.Gst/ III/2012, kemudian Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: PC.088/3/SPMK/PPK/ F/Ad.Gst/III/2012, sedangkan konsultan berasal dari

CV Rancang Bangun Konsultan, pengerjaan proyek tersebut terindikasi terjadi penyimpangan.

Seperti pemasangan tiang pondasi penyangga maupun lantai penyangga balok (fure) tidak sejajar dengan tiang yang lain alias baling, dan diduga menyalahi bestek (gambar kerja).

Kepala pekerja dari pihak pelaksana proyek, Sumiran yang dikonfirmasi di lokasi proyek, Selasa (31/7), mengakui memang terjadi ketidak lurusan tiang penyangga maupun balok lantai (fure) karena pada waktu peman-

cangan tiang ada batu di dasar laut.

Namun, kata Sumiran, masalah itu tidak berpengaruh dengan konstruksi dermaga karena yang menentukan kualitas dermaga, katanya, adalah as balok lantai dermaga. "Hal ini sudah diketahui pihak Perum dan konsultan, dan itu tidak jadi masalah," katanya.

Ketika ditanya kepada Sumiran kapan pimpinan pelaksana proyek datang ke lokasi proyek, menurutnya bos itu datang ke proyek tengah bulan sekali karena

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana mengakhiri kontrak kerja dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang saat ini dikuasai Jepang.

Dengan begitu ketika kontrak kerja tersebut berakhir pada bulan Oktober 2013 maka Indonesia sudah dapat menguasai saham tersebut sepenuhnya.

Demikian disampaikan Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jum'at. "Paling tidak bisa

dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Rudi.

Namun, saat ini masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan pemerintah dengan pihak Jepang.

Salah satunya soal pembagian saham saat kontrak itu berakhir. "Saat ini sedang dipersiapkan Kementerian Keuangan perihal itu," ujar Rudi.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Perekenomian, Jumat pagi, telah dibentuk tim yang <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

ICW Ungkap Kasus Korupsi yang Mandek di Polri JAKARTA - Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (3/8), mengeluarkan daftar kasus dugaan korupsi yang masih mandek ditangani Mabes Polri. Dalam beberapa kasus itu, nama sejumlah perwira Polri disebut-sebut.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kasus dugaan korupsi proyek driving simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang ditangani Polri bisa ikut mandek.

"Kami tidak percaya bahwa Polri bersifat independen.

Pelabuhan Gunungsitoli

Jokowi-Ahok Merasa Dizalimi Lewat Isu SARA JAKARTA - Meski terus diterpa isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tetap membuka pintu maaf bagi penyebar isu tersebut.

"Iya ruang tiga kali pun, ruang empat kali pun, kami tetap memberikan ruang untuk memberi maaf walaupun terjadi konflik di antara kita. Tapi bagi kami biarlah rakyat yang kemudian menilai," ujar tim sukses Jokowi-Ahok, Denny Iskandar, di Kantor Panwas DKI, Jumat (3/8).

Denny mengatakan, jika Panwas dan pihak kepolisian tidak mengambil tindakan, berarti hal yang selama ini terjadi bukanlah isu SARA yang dilakukan pihak tertentu, melainkan

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

penzaliman. "Ini penzaliman terhadap kami, ya kami terima," sambungnya.

"Kami tetap akan kooperatif tetapi kami bukan penggugat dan kami bukan pelapor. Kami khawatir mereka sendiri yang berbuat, mereka sendiri yang melaporkan mereka sendiri yang kesulitan untuk menyelesaikan persoalan ini," terangnya.

Seperti diketahui, Jokowi-Ahok kerap kali dapatkan penyebaran isu SARA, baik melalui pesan singkat, spanduk maupun ceramah yang dilakukan pemuka agama.

Sebagaimana diberitakan, Rhoma Irama, Minggu (29/7), berceramah di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Isi ceramahnya dinilai <<< selanjutnya baca Hal. 2

Sudah banyak contoh kasus yang tidak sampai menyentuh aktor intelektual," kata Donald.

Donal menilai, tindakan Polri yang ingin menangani kasus ini justru akan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap secara tuntas kasus yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Djoko Susilo ini.

"Bila tersangka ditahan pihak Kepolisian, maka proses penyidikan KPK akan semakin rumit dan sulit," katanya.

ICW mencatat setidaknya ada empat kasus dugaan <<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

LEPASNYA MISBAKHUN PUTUSAN terhadap Mukhamad Misbakhun semakin menggambarkan betapa langka kepastian hukum. Ia telah dinyatakan bersalah memalsukan dokumen pencairan letter of credit (L/ C) dari Bank Century oleh pengadilan pertama, banding, bahkan kasasi. Tapi politikus Partai Keadilan Sejahtera ini akhirnya lepas lewat peninjauan kembali.

Mahkamah Agung semestinya tak

sekadar mengumumkan kemenangan Misbakhun, tapi juga memaparkan pertimbangan hakim agung. Apalagi kasus ini telah divonis pada 5 Juli lalu.

Kurang transparannya MA dalam soal putusan membuat publik gampang curiga. Kita juga meraba-raba penyebab dikabulkannya permohonan terdakwa yang telah dihukum 2 tahun penjara itu. Apakah ia lepas dari jerat <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 212 6 - 12 AGUSTUS 2012

TIM VIII Pemkab Sergai Kunjungi Tiga Masjid

DERMAGA GUNUNGSITOLI ASAL JADI ..........dari hal 1 banyak proyeknya di daerah lain.

Pelaksana proyek, Saleh Pane yang dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya, Selasa (31/7), meskipun masuk tetapi HP tidak diangkat. Demikian juga waktu di SMS juga tidak dibalas. Menurut salah seorang pekerja di lokasi proyek, bahwa pekerjaan ini sudah bersalahan.

"Kami hanya sebagai pekerja tidak dapat berbuat apaapa. Artinya apa yang diperintahkan itulah yang kami kerjakan," katanya.

Sumber salah seorang pegawai PT Pelindo Gunungsitoli mengatakan, kontraktor yang satu ini untuk ketiga kalinya berturut-turut melaksanakan pembangunan dermaga di pelabuhan Angin Gunungsitoli. Namun, selama melaksanakan kegiatan pembangunan proyek di lingkungan Pelindo Gunungsitoli tidak ada koordinasi dengan pihak Pelindo dan sepengetahuannya hanya pihak Adpel Gunungsitoli yang berhubungan dengan kontraktor pelaksana.

Diminta kepada Dirjen Perhubungan Laut wilayah Sumatera Utara agar menurunkan tim kelapangan untuk melihat kondisi pengerjaan pembangunan pelabuhan laut Gunungsitoli (TIM)

SERGAI - Tim VIII yang diketuai Ir M Taufik Batubara MSi (Kaban Bappeda) mengunjungi tiga masjid dalam rangkaian safari Ramadhan Pemkab Sergai. Tergabung dalam tim, Drs.Setyarno Kadis Pertanian dan Peternakan, Hasbullah Damanik (Anggota DPRD), Abdul Rahman Manik (KPK Pos), Abdul Malik (Pos Metro), Muda Haryanto Sitinjak (Media Kota) dan Ustadz Zulkifli Ahmad SPdI tokoh agama sekaligus penceramah.

Adapun tiga masjid yang dikunjungi sejak tanggal 30 Juli,1 sampai 2 Agustus adalah Masjid Nurul Hikmah

Dusun 1, Desa Perbahingan Kecamatan Kotarih, Masjid As-Shobri Dusun IV, Desa Penggalian, Kecamatan Tebing Syah Bandar dan Masjid As-Sakinah Dusun 2, Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi.

Ditiga tempat tersebut tim diterima dengan hangat Camat Kotarih Fitriyadi SSos, Sekcam Tebing Syah Bandar, Camat Serba Jadi T.Syariful Azhar SH, Danramil-17 Kotarih Kapten (Arm) Paidi, Pardamean Sinaga (Kades Parbahingan), Rosminto SP (Kades Penggalian), Sukardi (Kades Pulau Gambar), Pengurus BKM dan ratusan jamaah.

Disetiap masjid diberikan bingkisan dan uang tunai dari Bupati Serdang Bedagai yang diterima Nagitiman (BKM Nurul Hikmah), Nagtino (BKM As-Shobri) dan Shobari (BKM As-Sakinah).

Semua Ketua BKM kepada KPK Pos menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sergai terutama Bupati Sergai yang memperhatikan keberadaan rakyatnya me-

lalui kunjungan safari Ramadhan.

Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi MSi dalam sambutan tertulis yang dibacakan ketua tim mengajak warga Sergai untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan. Perbaiki hubungan kepada Allah dan juga kepada manusia.

Pada bagian lain, Bupati menyampaikan beberapa keberhasilan Pemkab Sergai atas penghargaan yang diperoleh. Di sana juga dipaparkan tentang pembangunan yang sudah atau sedang berjalan.

Sementara itu Ustad Zulkifli Ahmad SPdI dalam tausiyahnya mengatakan, ada 4 golongan yang dirindukan syurga, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang memelihara lidah, orang yang memberikan makan pada orang lapar dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Mari kita raih keutamaan Ramadhan dengan menjaga ibadah baik yang sunnat terlebih yang wajib.

(ARM)

INILAH PERSIAPAN MENGUASAI INALUM ..........dari hal 1 diketuai Menteri Perindustrian, MS Hidayat. "Pemerintah maunya bisa memiliki kepemilikan saham PT Inalum sepenuhnya. Tapi, nanti siapapun yang akan mengelola yang penting dalam negeri. Bisa PT Inalum sendiri, maupun BUMN," jelasnya.

Tambah Investasi Pemerintah melalui BUMN akan menambah inves tasi sebesar US$1,3 miliar dalam PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), usai memiliki saham perseroan penghasil alumunium tersebut.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, pemerintah telah menyiapkan rencana bisnis usai memiliki seluruh saham Inalum pada 2013. "Jadi akan ada ekspansi usaha. Kami telah menghitung investasinya US$1,3 miliar. Itu investasi perusahaan," ungkapnya di Jakarta, Jumat.

Salah satu rencana bisnis tersebut adalah ekspansi usaha dengan menambah kapasitas produksi alumunium dari 250 ribu ton per tahun saat ini, menjadi 600 ribu ton per tahun. "Kapasitas produksi ditingkatkan lebih dari 600 ribu ton. Karena kebutuhan lokal sekarang sudah sekitar 600 ribu ton," tuturnya.

Kontrak kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam Inalum akan berakhir pada Oktober 2013. Pemerintah berencana mengambil alih 58,9% saham Inalum dari kepemilikan Nippon Asahan Aluminium (NAA) dengan menyiapkan anggaran hingga Rp7 triliun, melalui BUMN. "Saya hampir memastikan bahwa dengan diambilalihnya dengan Indonesia, ke depan kita tidak akan lagi impor alumina dari luar negeri dan tidak lagi mengekspor bauksit," ungkapnya. (SF/BBS)

JOKOWI-AHOK MERASA DIZALIMI LEWAT ISU SARA .............................................................dari hal 1 bermuatan SARA dan menyudutkan salah satu pasangan calon gubernur dan wagub DKI Jakarta. Rhoma heran dengan tudingan tersebut.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan isi ceramah yang disampaikan di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu (29/7). "Ketika umat Islam mendukung Fauzi-Nachrowi dianggap SARA," ucap Rhoma.

Si Raja Dangdut, julukan Rhoma Irama, bertanya balik kepada pihak-pihak yang menuduh ceramahnya berpotensi SARA dan ketentuan Pemilukada. Bagaimana dengan kalangan gereja dan etnis Tionghoa yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), apakah hal itu termasuk SARA? "Mengapa orang Kristen di Kalimantan Tengah yang secara eksplisit mendukung Agustin Teras Narang, di Kalimantan Barat mendukung Cornelis," ujarnya.

Rhoma Irama heran dengan tudingan isi ceramahnya bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan isi ceramah yang disampaikan di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat itu.

Diberitakan, Panwaslu DKI Jakarta sedang menyelidiki ceramah Rhoma Irama di Masjid Al Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat tersebut. Panwaslu akan melakukan rekonstruksi dan meminta klarifikasi dari Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan.

Rhoma menegaskan, di dalam mengampanyekan sesuatu, SARA itu dibenarkan. Saat ini, masyarakat sudah hidup di zaman keterbukaan dan demokrasi, sehingga harus mengetahui siapa calon pemimpin mereka. Ia siap mempertanggungjawabkan seluruh pernyataannya, termasuk menyebutkan nama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidiqie. (FR/BBS)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SAMBUTAN- Ketua Tim VIII Taufik Batubara (kiri) didampingi Kadistanak (tengah) dan Hasbullah Damanik (Anggota DPRD) membacakan sambutan Bupati Sergai pada kunjungan Safari Ramadhan di Masjid As-Shobri Desa Penggalian Kecamatan Tebing Syah Bandar.(KPK POS/ARM)

UANG KORUPSI HABIS UNTUK SEKS....dari hal 1 tidak mau mengungkap kepala daerah mana yang dimaksud. Selain itu, dia juga mengungkap praktik suap tidak hanya mengenal uang.

Menurut Sujanarko, ada juga kontraktor yang ingin proyeknya gol menyuap pejabat daerah dengan perempuan.

"Sama kontraktor dibayar berapa? Sekitar Rp5juta, Rp50 juta. Itulah suap yang diberikan, tapi dalam bentuk lain.

Kalau enggak dibayar, namanya cinta dong," katanya lagi.

Jangan Hanya Mengendus Menanggapi kenakalan pejabat daerah itu, praktisi hukum di Medan, Surya Herdiansyah SH menegaskan, seharausnya jika KPK mendapat temuan terkait persoalan tersebut jangan hanya berani berbicara dan mengo-

mentari saja. "Langsung menindaklanjutinya, itu yang harus dilakukan KPK," tegas praktisi hukum Surya Herdiansyah SH. "KPK jangan hanya berani mengendusnya. Bila perlu tindak tegas disertai dengan bukti yang kuat lalu umumkan kepala daerah yang bermasalah," ucapnya.

Jika kepala daerah itu memang terbukti melanggar hukum sudah sepantasnya dihukum, karena sudah melanggar norma susila yang akan berdampak negatif pada kepemimpinannya.

"Dan ini tidak baik untuk rakyat yang dipimpinnya," kata Surya.

Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. Da-

lam Permendagri juga disebutkan jika kepala daerah melanggar hukum maka kepala daerah itu harus diberhentikan dari jabatannya.

Kepala daerah itu juga bisa dikenakan sanksi hukum pidana karena telah melanggar norma susila.

Dalam hal ini KPK harus tegas dan menindak tegas kepala daerah yang menggunakan uang hasil korupsi untuk kepentingan sex. Bila perlu kenakan sanksi administratif dengan memberhentikan atau memecat kepala daerahtersebut. Dalam hal masyarakat juga dituntut untuk mendukung kinerja KPK jika ada temuan penyimpangan yang demikian segera melaporkannya, tegas Surya. (FeR)

GANJAR PRANOWO

SIAPA KEPALA DAERAH YANG BELANJA SEKS? ..........................................................dari hal 1 kesalahan dua sekaligus: korupsi kemudian dikasih ke wanita kayaknya belum ada," imbuhnya.

Sangat Kronis Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, menilai korupsi kepala daerah sudah sangat kronis. Bagi dia, salah satu penyebab korupsi di daerah adalah gaji yang sangat minim.

"Bagaimana bisa gubernur hanya bergaji Rp6 sampai 8 juta. Gaji ini tidak signifikan," kata Ganjar saat dihubungi,kemarin.

Gaji minim dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah membuka peluang korupsi semakin besar. Apalagi hal ini diperparah dengan ongkos pilkada yang sangat mahal.

"Pada akhirnya, kepala daerah akan berpikir bagaimana caranya dia mendapat kembali modal saat dia kampanye, tapi gaji kecil," jelasnya.

Soal belanja seks yang ditemukan KPK, imbuhnya, bukanlah masalah inti dalam kasus korupsi daerah.

"Penegak hukum harus tetap fokus pada pemberantasan korupsi. Soal belanja apa, sepertinya terlalu genit untuk kita urusi."

Komisi II DPR, imbuhnya, sedang berusaha untuk menggodok aturan bagaimana supaya meminimalisir kepala daerah yang korup lolos dalam pilkada. Aturan ini juga mampu memberikan kesejahteraan yang cukup bagi kepala daerah agar tidak mencuri uang rakyat untuk kepentingannya sendiri. "Tapi ya memang perlu pertempuran politik," kata dia. (SF/BBS)

POLRI TAK MEMPAN DIKRITIK ..........................................dari hal 1 Partai Golkar ini.

Curigai Polri Hal senada juga diungkap anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Martin menyesalkan sikap Polri yang masih ngotot menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Bahkan, dengan sikap seperti ini dinilai akan semakin membuat publik bertanya mengapa kasus ini sampai ditangani dua lembaga hukum sekaligus.

"Orang semakin bertanya-tanya dengan (Polri) tidak mau menyerahkan, seolah-olah ada yang ditutupi.Saya kira polisi legowo saja masih banyak hal yang bisa diusut polisi. Ini sudah mendapatkan sorotan publik," tegas Martin di Gedung DPR, Senayan, Jumat.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator kendaraan uji SIM di Korlantas.

KPK juga mengeluarkan surat pencekalan kepada tiga orang lainnya. Antara lain, Wakakorlantas, Brigjen Didik Purnomo, Dirut PT CMMA Budi Susanto, dan Sukotjo S Bambang. (SF/BBS)

ICW UNGKAP KASUS KORUPSI YANG MANDEK DI POLRI korupsi yang belum dituntaskan oleh Polri.

1. Rekening gendut petinggi/ jenderal Polri.

Menurut Donald, dalam kasus ini diduga melibatkan 17 perwira Polri. Mereka diduga memiliki rekening yang jumlah uangnya dinilai tidak wajar. Mabes Polri menyatakan bahwa rekening 17 perwira tersebut wajar.

Proses hukum tidak dilanjut-

kan. Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan Polri harus membuka 17 rekening yang dinilai wajar itu, namun hingga saat ini belum dibuka.

2. Suap dari Adrian Waworuntu, tersangka pembobol BNI senilai Rp1,7 triliun Dalam kasus ini, kata Donald, sejumlah perwira terlibat. Hanya ada tiga orang yang diproses hukum dan divonis penjara. Kombes

LEPASNYA MISBAKHUN hukum karena keadaan baru alias novum, perbuatannya bukan termasuk pidana, atau penerapan hukum yang salah.

Putusan majelis peninjauan kembali - beranggotakan Artidjo Alkostar, Zaharudin Utama, dan Mansyur Kertayasa - itu juga janggal karena terdakwa lain bernasib berbeda. Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional Franky Ongkowardjojo tetap dinyatakan bersalah karena permohonan peninjauan kembali kasusnya ditolak. Padahal Misbakhun, komisaris PT Selalang, dan Franky

Iman Santosa; mantan Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Samuel Ismoko (keduanya divonis 20 bulan penjara); dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Suyitno Landung dihukum 18 bulan penjara. Sedangkan lanjut Donald, dugaan suap ke pejabat Polri lain tidak diteruskan.

3. Suap kasus Gayus Tam-

bunan. Menurut Donald, hanya ada 2 penyidik Polri yang dijerat dalam kasus ini.

Mereka adalah Kompol Arafat yang divonis lima tahun penjara, dan AKP Sri Sumartini yang divonisi 2 tahun penjara. Sementara itu, dua perwira berpangkat Brigadir Jenderl dan perwira menengah yang namanya disebutsebut hanya dijatuhi sanksi administratif.

....................dari hal 1

4. Proyek pengadaan Jaringan Radio Komunikasi (Jarkom) dan Alat Komunikasi (Alkom) Mabes Polri.

Pengadaan alat ini pada tahun 2002-2005. Dugaan kerugian negara mencapai 240 miliar. Makbul Padmanegara--saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri--mengatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus proyek ini. (FR/BBS)

..........................................................................................................................dari hal 1

diadili secara bersama-sama atas tuduhan yang sama pula, yakni pemalsuan dokumen pendukung pencairan L/C. Kendati putusan itu tidak mempengaruhi hukuman karena Misbakhun telah keluar dari penjara, konsekuensinya tetap besar. Kalangan PKS, misalnya, memanfaatkan putusan ini sebagai argumen yang memperkuat tuduhan bahwa kasus Misbakhun selama ini dipolitisasi. Ketika dibidik oleh kepolisian tiga tahun lalu, kebetulan ia memang menjadi anggota tim Panitia Khusus di Dewan Perwa-

kilan Rakyat yang menggulirkan angket Bank Century. Yang melaporkan ke penegak hukum pun bukan orang sembarangan, melainkan Andi Arief, staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tudingan bahwa kasus Misbakhun dipolitisasi atau ia dikriminalkan boleh saja dilayangkan. Hanya, kalau kita lihat dengan jernih, bukan berarti ia tidak layak dibawa ke pengadilan. PT Selalang, perusahaan yang dimilikinya, jelas menikmati pencairan L/C dari Bank Century senilai US$ 22,5 juta atau

sekitar Rp200 miliar.

Pencairan L/C itu menyimpan beberapa kejanggalan, terutama menyangkut akta pengikatan gadai deposito yang dijadikan persyaratan. Analis kredit pun diduga baru dibuat setelah L/C dicairkan. Itu sebabnya, Misbakhun bersama bos PT Selalang dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Keduanya kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri, banding, dan pengadilan kasasi. Bahkan Misbakhun, yang pada

pengadilan pertama dihukum 1 tahun penjara, kemudian mendapat ganjaran lebih berat, yakni 2 tahun penjara, dalam putusan pengadilan tingkat tinggi.

Lepasnya Misbakhun tak hanya menggerus kepastian hukum. Orang juga akan mempertanyakan komitmen hakim agung dalam memerangi kejahatan perbankan.

Praktek pencairan L/C ceroboh jelas terjadi. Tapi mereka begitu mudah mengabaikan atau berpandangan berbeda terhadap fakta persidangan di pengadilan sebelumnya. (***)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI â&#x20AC;&#x2122;46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 212 6 - 12 AGUSTUS 2012

TERKAIT MUTASI JABATAN

Istri Ketua DPRD Paluta Berlagak Sombong PALUTA-Merasa dirinya istri seorang ketua DPRD Paluta yaitu Muklis Harahap, Ratna Sari Br Ritonga yang saat ini sebagai Kapus Dolok Sigompulon Kab Padang Lawas Utara Prov Sumatera Utara berlagak sombong dan angkuh.

Pasalnya, Sekitar Mei lalu, Mara Lingkung Hasibuan Mantri Desa Kosik Putih Kec Simangambat, menjumpai Istri Ketua DPRD Paluta, Ratna Sari. Tujuannya agar jangan ada perpindaan kerja dari desa Kosik Putih.

Pada saat itu Ratna Sari memberikan arahan untuk mengeluarkan biaya Rp8000.000, agar tidak dipindahkan dan peristiwa itu disaksikan Ketua DPRD Paluta. Demikian disampaikan Mara Lingkung kepada KPK Pos (31/7) lalu.

Namun, nasib malang menimpah Mara Lingkung. Uang melayang kerja, toh tetap dipindahkan ke Desa Langkimat Kec Simangambat.

“Meskipun ini gratifikasi, saya siap hingga keliang kubur,” ujarnya dengan nada geram.

Terkait peristiwa itu, Rat-

na Br Ritonga mengungkapkan uang Rp8.000.000 sudah diserahkan kepada Kabid Mutasi, Andar Amin Harahap. Putra Bupati Padang Lawas Utara tersebut saat ini salah satu kandidat Walikota Padang Sidempuan.

Dijelaskannya Ratna Sari lagi, kalau mau uangnya kembali, buat surat pengunduran PNS atau minta langsung kepada anak bupati itu!! ujarnya ujar Istri Ketua DPRD yang terhormat itu kepada Mara Lingkung dan KPK Pos. “Hak kamu hanya sebatas pemberitaan,” ujarnya kepada KPK Pos sambungnya.”Aku tak kenal sama anak si Bachrum, saya menyerahkan uang kepada kakak (Ratna Sari, red),” jawab Mara Lingkung.

Kejadian tersebut ditanggapi warga Kab Padang Lawas Utara, Mauliddar S. ”Sungguh luar biasa, saat ini, hancurnya akidah dan moral di wilayah Paluta. Suap sana suap sini, inikah yang dibilang, Beriman, Cerdas, dan Beraklak,” ujar warga tersebut. (DATUK)

Jabatan KUPTD Pertanian Dipersoalkan LANGKAT - Jabatan Adian, selaku Pejabat Pelaksana Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah (KUPTD) Pertanian Kec.Selesai Kab.Langkat akhirnya menuai protes dari sejumlah personil Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pasalnya setahu mereka, Adian sebelum menjabat Pelaksana KUPTD Pertanian Kec.Selesai Kab.Langkat merupakan pegawai yang jarang masuk kantor hingga tahunan, tetapi malah mendapat jabatan bagus.

Tidak hanya itu,saat pertemuan Koran ini beberapa hari lalu dengan sejumlah personil PPL Kec.Selesai Kab.Langkat mengatakan Adian sosok pimpinan yang pasif, tidak dapat bekerjasama dan kurang kordinasi.

Seperti ketika benih dibawa ke lapangan oleh Parman sebagai Pengendali Hama dan Penyakit (PHP). Ia tidak mau dengar penjelasan PPL lainnya. Kalau pola kerja KUPTD cukup profesional dan dapat bekerja sama, segala program kerja dan ke-giatan pertanian, kordinator PPL dilibatkan, terang mereka .

Lebih lanjut dikatakan, sosok Adian selaku Pelak-

sana KUPTD Kec.Selesai Kab.Langkat di nilai sangat kaku dan berlebihan. Misalnya karena Kadis Pertanian Kab.Langkat marga Daulay, ia pun (Adian) selalu membawa-bawa marga Daulay.

Padahal jelas ia suku Melayu.

Juga mereka mempertanyakan kebenaran gelar Sarjana Pertanian Adian.

Ketika dikonfirmasi koran ini Rabu pekan lalu tidak berada di kantor kepada Adian selaku Pelaksana KUPTD Kec.Selesai Kab.Langkat hingga berita ini diturunkan tidak dapat di jumpai.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Kabag Humas Pemkab Langkat, Sahrizal melalui via sms mengatakan pengangkatan pejabat melalui mekanisme penilaian baperjakat. Jadi jika di kemudian hari diketahui ada cacat, SK-nya dapat ditinjau ulang. Terkait jarang masuk kantor, kita harus tahu alasannya.

“Yang jelas, jika ada data dan fakta silahkan disampaikan secara tertulis ke Bupati Langkat agar yang bersangkutan dikonfirmasi,”jelas Kabag Humas Pemkab Langkat.(SBR)

Kepala Dusun Batasi Warga Sampaikan Pendapat TANJUNG MORAWA - Ini sungguh keterlaluan, seorang Kepala Dusun-I Desa Dagang Kelambir Kec.Tg.Morawa, Kab.Deli Serdang membatasi bahkan melarang warga menyampaikan pendapat dan keluhan di depan umum terkait keresahan yang telah dialami warga akibat pembangunan salah-satu perusahaan, dan ini sangat disesalkan.

Hal itu dikatakan Muhammad Aidi di kediamannya di Jl. Sei Blumei Hilir Dusun-III Desa Dagang Kelambir, kepada KPK Pos, kemarin.

“Hak setiap manusia atas kemerdekaannya menyampaikan pendapat di depan umum telah dilindungi oleh Undang-undang, maka tidak seorangpun boleh membatasi dan melarang orang menyampaikan pendapat, asalkan selagi apa yang disampaikan tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku”, tambah Aidi juga selaku Aktivis PHP di Deli Serdang ini.

Kebebasan setiap orang menyampaikan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia sebagai mana diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan secara khusus

diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

Kebisingan, getaran dan banjir yang telah dialami warga akibat pembangunan sebuah perusahaan patut diungkapkan kepada umum bagi mereka yang telah mengalami, dan atas penyampaian itu, Kepala Dusun tidak boleh membatasi atau melarangnya, karena itu hak mutlak setiap orang, bila pelarangan dan pembatasan itu terjadi berarti sudah ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

“Sebenarnya ada apa Kepala Dusun melarang warga sampai sedemikian?, ini perlu dipertanyakan, karena Kepala Dusun seharusnya tidak terlihat lebih condong kepada sebuah perusahaan, karena dia adalah kepala Dusun di Desa bukan kepala mandor di perusahaan, kalau seperti itu, seakan kesalahan perusahaan ingin ditutuptutupi,” cetus Aidi.

Kita harapkan Bupati Deli Serdang Drs. H. Amri Tambunan melalui Camat Tanjung Morawa mampu memberi sanksi atau teguran kepada kepala Dusun-I Desa Dagang Kelambir. (DIZ)

SUMUT

DPRD Setujui LKPJ Bupati Sergai 2011 SEI RAMPAH - Setelah melalui pembahasan panjang, DPRD Kabupaten Sergai dengan suara bulat menyetujui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sergai dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan itu diambil setelah Hasbullah Hadi Damanik dari Komisi B menyampaikan hasil pembahasan gabungan Komisi pada rapat paripurna, Rabu (31/7) dipimpin Wakil Ketua Dewan H. Sayuti Nur bersama Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus, Wakil Ketua Dewan MY. Basrun dan H. Abdul Rahim.

Turut hadir mendengarkan hasil pembahasan gabungan Komisi dan pengambilan keputusan DPRD itu Wakil Bupati H. Soekirman, Sekdakab Sergai H. Haris Fadillah, para Asisten, Kepala SKPD dan Camat seKabupaten Sergai.LKPJ 2011 disampaikan Bupati Sergai dalam sidang DPRD pada 6 Juni lalu menyatakan Pemkab Sergai 2011 telah

menyelenggarakan 31 urusan pemerintahan. Terdiri dari 25 urusan wajib dan 6 urusan pilihan.

Usai pengambilan keputusan atas LKPJ Bupati dan perhitungan APBD Kabupaten Sergai 2011 itu, Bupati dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wabup menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota dewan atas atensi dan apresiasi tinggi dalam pembahasan terhadap LKPJ serta menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sergai.

Setelah mendengar laporan pembahasan gabungan komisi DPRD Sergai, Wabup mengemukakan pendapat akhir pemerintah daerah antara lain Pemkab akan mengupayakan optimalisasi fungsi bendung Sei Ular sesuai dengan kebutuhan debit air irigasi. Mengenai tera ulang timbangan secara periodik dan terprogram akan menjadi perhatian dan dilakukan Disperindagsar Sergai.

Penyaluran bantuan sosial akan terus dievaluasi dan dilakukan secara selektif dan proporsional, menginstruksikan kepada jajaran Dinas Bina Marga untuk meningkatkan mutu

dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana di Sergai. Pelantikan Direktur RSU Sultan Sulaiman akan menjadi perhatian untuk direalisasikan segera.

Kemudian mengenai Perda wajib belajar membaca al Qur’an dan pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, akan dikoordinasikan kembali dengan Pemprovsu serta pengutipan pajak dan retribusi yang direkomendasikan untuk diserahkan

kepada kecamatan akan dilakukan kajian mendalam supaya memperoleh hasil yang maksimal.

Diharapkan komitmen kebersamaan dalam menjalankan amanah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dapat terus dibina dan dipertahankan karena kebersamaan merupakan salah satu modal terbesar yang dibutuhkan dalam mensukseskan pembangunan di daerah ini.

Untuk itu kemitraan yang sudah tercipta sedemikian baik ini agar dapat terus terjaga bahkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang demi terciptanya visi Kabupaten Sergai menjadi Kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan, harap Wabup Soekirman .(ARM)

SERAH TERIMA - Wabup dan Ketua DPRD Sergai menyerahterimaka berita Berita Acara Pengesahan LKPJ Bupati Sergai dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 oleh Pimpinan DPRD Sergai pada rapat paripurna di gedung DPRD Sergai di Sei Rampah. (Photo :ARM)

Program Rumpon Harus Berkelanjutan dan Tepat Sasaran BATUBARA - Anggota DPRD Batubara Buyung yang mengatakan diruang kerjanya di Lima Puluh,selasa sebagian besar dari penduduk daerah ini bermata pencaharian sebagai nelayan taridisionil,oleh karenanya terumbu karang maupun rumpon yang selama ini sebagai tempat perkembangbiakan ikan sebagian besar sudah rusak hendaknya dapat diperbaiki atau ditata kembali dan letaknya harus tepat.

“Coba bayangkan, nelayan kecil di daerah ini terpaksa harus berputar-putar sepanjang malam di laut untuk menangkap ikan dan hasilnya pun sangat minim, sekadar untuk makanlah,” ujarnnya saat rapat dengar

pendapat antara Komisi B DPRD Batubara dengan dinas perikanan kelautan.

Komisi B DPRD Batubara dihadiri wakil ketua Buyung, anggota Aminudin, Poltak Saragih SH dan Usman sementara dari dinas kelautan dihadiri kepala dinas Ir Rinaldi MSi,sekretaris Jawawi SPKP. Kepala Dinas perikanan dan kelautan Pemkab Batubara Ir Rinaldi M.Si menjelaskan potensi laut yang cukup menjanjikan harus dikelolah secara baik demi untuk kesejahteraan hidup anak cucu kita.Laut Batubara yang sangat potensi terutama ikannya agar sampai ke daerah kita dan Batubara bisa dijadikan sentra produsen ikan terbe-

sar di Sumut.Paradigma baru dalam aktivitas eksploitasi sumberdaya perikanan ditekankan kepada bagaimana aktivitas tersebut dapat berjalan terus-menerus atau berkelanjutan, berkualitas tinggi, dan produksi dengan teknologi ramah lingkungan.

Untuk mencapai sasaran rencana tersebut, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.Sebab mereka harus melakukan program transplantasi karang (replanting) besar-besaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumpon alat bantu penangkapan ikan yang dipasang atau ditempatkan di sepanjang dasar perairan laut dangkal Batubara.

Sementara, menurutnya, tingginya aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan kapal besar di perairan laut dangkal kedalaman di bawah 20 meter sangat berdampak terhadap produksi dan produktivitas hasil tangkapan dari nelayan tradisional.

Nelayan bermodal besar, menurut Rinaldi, juga cenderung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat terlarang yang mengakibatkan di dasar laut terjadi perusakan terhadap lingkungan atau habitat ikan (destructive fishing), terutama daerah-daerah terumbu karang.

Untuk mengurangi kegiatan destructive fishing, maka sangat perlu dilakukan upa-

ya-upaya pencegahan serta penanggulangan, yaitu dengan cara nelayan tradisional diberikan usaha perikanan alternatif dengan teknologi yang sederhana, murah, dan dapat meningkatkan produksi nelayan dengan menggunakan rumpon.

Menurutnya, teknologi rumpon merupakan salah satu cara untuk menciptakan sebuah daerah menjadi tempat yang berpotensi sebagai lokasi penangkapan ikan. “Dengan adanya ribuan rumpon yang sudah diletakkan di dasar laut akan menjadikan daerah tersebut salah satu tempat untuk penangkapan ikan yang pasti,” pungkasnya. (SAH)

Walikota Gunungsitoli Serahkan DPD/K TA 2012 GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Martinus Lase menyerahkan secara simbolis Dana Pemberdayaan Desa/Kelurahan (DPD/K) Tahun Anggaran 2012 kepada 20 desa se- Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dan 28 desa/ kelurahan di Kecamatan Gunungsitoli , Jumat lalu.

Walikota dalam arahannya mengatakan dana pemberdayaan di Kota Gunungsitoli sudah 2 tahun disalurkan secara berturutturut sejak tahun 2010 sebesar Rp

20 juta setiap desa/kelurahan,dan pada tahun ini dana DPD/K mengalami penambahan sebesar Rp 5 juta sehingga DPD/K TA 2012 senilai Rp 25 juta.

Menurut walikota, dana DPD/ K bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi,peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat serta mendorong peningkatan akses transportasi, komunikasi untuk terwujudnya tujuan ingin dicapai.

Diminta kepada tim pengelola dana DPD/K saya harapkan agar melaksanakan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditentukan serta tidak menyimpang dari petunjuk teknis operasional (PTO) DPD/K Tahun anggaran 2012. Dan khusus kepada 4 desa yang masih belum menerima dana DPD/K diminta agar Camat mengambil langkah-langkah percepatan supaya desa tersebut segera menyampaikan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Sementara itu, Kepada BPM, PP, KB dan Pemdes Kota Gunungsitoli,Drs Oimonaha Waruwu mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sesuai keputusan Walikota Gunungsitoli No. 412.6/80.B/K/2012 tentang penetapan alokasi dana dan petunjuk teknis operasional .

Dikatakan, beberapa desa yang tidak menerima dana DPD/K diharapkan segera menyampaikan DURK nya masing-masing agar penyaluran dana tidak terhambat, ujarnya. (YAGI)

RSUD Porsea Jalin MoU Dengan BKKBN Sumut TOBASA - Sebagaimana langkah untuk memantapkan pelayanan kesehatan masyarakat,tentu harus didukung dengan tenaga Medis yang professional dan perlengkapan peralatan yang lengkap.Untuk hal itu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berupaya untuk menjalin kerjasama guna meningkatkan penanganan kesehatan masyarakat Toba Samosir.

Mempertimbangkan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Pemkab Toba Samosir,yang saat ini sudah mencapai 175.277 jiwa.

Dengan keberadaan jumlah penduduk yang sangat tinggi tersebut, disatu sisi dapat menjadi suatu potensi untuk modal pembangunan, tetapi disisi lain bias menimbulkan berbagai masalah dan kerawanan.

Karena itu menurut wakil bupati Toba Samosir Liberty Pasaribu mengatakan,dengan keberadaan jumlah penduduk tersebut harus diseimbangkan dengan berbagai aspek kehidupan yang baik dan layak.Antara lain meliputi aspek

kesehatan,pendidikan,lapangan pekerjaan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat Pemkab Toba Samosir,secara khusus dibidang kesehatan,guna untuk menjamin penanganan pelayanan kesehatan dalam proses penanggulangan persalinan.

Pemkab Toba Samosir melalui RSUD Porsea telah menjalin kerjasama dengan pihak BKKBN perwakilan Sumatera Utara baru-baru ini.

Dengan ditandatangani Memorandum of Standing (MoU), Liberty Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan kerjasama ini tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Direktur RSUD Porsea dr.Sabam JMT Simatupang,MPH dengan kepala perwakilan BKKBN Ssumatera Utara drg.Widwiono bertempat di RSUD Porsea kabupaten Toba Samosir, kemarin.

Dalam MoU tersebut antara lain disepakati,peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan,pembinaan dan pengawasan program Keluarga

Berencana pasca persalinan dalam jaminan persalinan.Untuk mendukung program ini terlaksana,pihak BKKBN Perwakilan Sumatera Utara juga menyerahkan peralatan Medis “Laparascopy” untuk dipergunakan di RSUD Porsea,sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan tidakan Medis Operasi,baik operasi yang bersipat umum maupun operasi yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana.

Pemberian pasilitas peralatan medis ini hanya diserahkan kepeda 6(enam) Kabupaten/Kota di Indonesia.Wakil Bupati Liberty Pasaribu atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberi apresiasi yang tinggi kepada pihak BKKBN Perwakilan Sumatera Utara, Liberty Pasaribu menghimbau RSUD Porsea dan BPPAKB Toba Samosir untuk memaksimalkan penggunaan peralatan tersebut secara efektif hingga mencapai program Keluarga Berencana di Pemkab Toba Samosir terus meningkat.

“Dengan demikian,tujuan ter-

ciptanya masyarakat Toba Samosir yang sehat dan berkualitas,melalui keluarga kecil,bahagia dan sejahtera dapat terwujud,ujar Liberty Pasaribu.

Pada acara dan kesempatan yang sama,kepala perwakilan BKKBN Sumatera Utara drg.Widwiono,MKes juga mengatakan,agar alat medis yang diserahkan ini benar-benar dipergunakan dengan baik hingga memberikan manfaat bagi masyarakat .Lanjut drg.Widwiono,MKes mengatakan,saya akan bangga apabila alat ini rusak karena dipakai,namun sebaliknya, saya sangat kecewa apabila alat ini rusak karena tidak dipakai sama sekali kata drg.Widwiono,MKes dengan tegas.

Diakhir kesempatan acara tersebut juga dilaksanakan pelayanan medis,berupa Medis Operasi Wanita(MOU),kepada 150 orang peserta Akseptor dari seluruh kecamatan seKabupaten Toba Samosir, yang dilayani langsung oleh petugas tim medis dari Klinik PKMI Medan. (LIBER)

11

KPK POS E D I S I 212 6 - 12 AGUSTUS 2012

KRIMINAL

SUMUT

Penyelundupan Pakaian Bekas 'Menggila'

Kapolsek Firdaus AKP. Helmi Yusup kanan dan kanit Reskirm Ibda. H. Surbakti menunjukkan seribuan petasan yang diamankan.(KPK POS/ARM)

Polsek Firdaus Dan Kotarih Amankan Seribuan Petasan SERGAI - Dalam menciptakan suasana kondusif di bulan suci Ramadhan serta tidak terganggunya warga yang melaksanakan ibadah sholat tarawih dari suara letusan petasan, Polsek Firdaus mengamankan sedikitnya seribuan petasan di Sei Rampah dan Kecamatan Sei Bamban, Sabtu hingga Minggu lalu. Barang yang sama juga disita jajaran Polsek Kotarih di Kecamatan Bintang Bayu.

Razia petasan yang dipimpin Kapolsek Firdaus AKP. Helmi Yusup dan Kanit Reskrim Ipda. H Surbakti beserta personil lainnya melakukan penyisiran di sepanjang jalan Jendral Sudirman kota Sei Rampah dan Sei Bamban, bagi penjual petasan yang tidak mampu memperlihatkan izin penjualan, atau distributor seluruh petasan diamankan ke Polsek Firdaus.

Dalam razia tersebut hampir rata pemilik petasan tidak mampu memperlihatkan izinnya.

Sebagian penjual sempat melakukan perlawanan saat jualan petasan mereka diangkut menggunakan mobil polisi.

“Aku kan punya izin dari distributornya kenapa punya ku juga dibawa ke markas ini,” terang Acong (23) warga Sei Rampah.

Kapolsek Firdaus AKP. Helmi Yusup mengatakan, razia tersebut guna menciptakan suasa kondusif di bulan Ramadhan.

Dalam razia ini sekitar seribuan petasan berbagai merek diamankan karena tidak dapat menunjukkan surat izin menjual petasan.

Hal serupa juga disampaikan Kapolsek Kotarih AKP M.Robianto kepada KPK Pos. Dikatakannya hasil razia petasan di Kecamatan Bintang Bayu pihaknya berhasil menyita barang bukti petasan dari berbagai tempat dan jenis. "Kita mengedepankan upaya persuasif dan pembinaan kepada warga," ujar Robianto.(ARM)

Pembangunan Pagar Kandang Ayam Tanpa Izin Distop TELUK MENGKUDU - Pembangunan pagar dan kandang ternak ayam yang berlokasi di Dusun I Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, di atas lahan seluas 5 hektar masuk dalam kawasan hutan. Anehnya lagi, pembangunan pagar itu dilaksanakan PT. Sambas dan sudah hampir rampung berlangsung selama dua bulan lebih tanpa mengantungi izin.

Oleh karena tidak memiliki izin, kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sergai Jauhari, Jumat, pekerjaan tersebut diberhentikan, karena jelas melanggar aturan.

Penyetopan pekerjaan tersebut, kata Jauhari, bekerjasama dengan Sat Pol PP Sergai, Selasa lalu. Bangunan kandang ternak ayam dan pagar tersebut jelas melanggar SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan langsung kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan pengusaha tersebut jelas melanggar aturan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 : yang berbunyi yakni (a). Mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. (b) merambah kawasan hutan, maka setiap orang yang melakukan itu, kata Jauhari, akan diberikan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 78. Yakni, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yang tercantum pada pasal 50 ayat 3 huruf a,b, diancam dengan hukuman pidana penjara paling alam 10 tahun dan denda Rp5 Miliar.

Selain itu, pengusaha juga telah melanggar peraturan menteri kehutanan republik Indonesia Nomor : P.50/MenhutII/2009 tentang penegasan status dan pasal ayat 1.

(ARM)

Pasangan Mesum dan Wanita Malam Digrebek SEI BAMBAN - Lagi asik indehoy di Hotel Top Inn di Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Sergai, pasangan mesum J Sitorus (47) warga Dusun 6, Desa bagan Batu Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, digrebek Polres Sergai bersama pasangannya Sri Ramayani (23) warga Dusun 18, Desa Simpang Kawat, Kecamatan Simpang Empat, Asahan, Minggu dini hari.

Selain mengamankan pasangan mesum, polisi juga mengamankan empat orang wanita malam Susan (32) warga Dusun 4, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah. Juli (35) warga Dusun I, Desa Kota Galuh, Perbaungan, serta Tina (26) dan Karmila (26) keduanya Pajak Baru Belawan, yang bekerja di kafe di Sei Bamban yang tetap buka pada bulan Ramadhan.

Selanjutnya pasangan mesum dan empat wanita malam tersebut diboyong ke Mapolres Sergai untuk didata.

Pasangan mesum J Sitorus dan Sri Ramayani meski tertangkap basah polisi

saat indehoy di kamar 07, Top Inn Sei Bamban, Kecamatan Si Bamban tersebut, tetap berkilah kalau dirinya hanya beristrirahat karena sudah larut malam untuk pulang ke rumah.

“Kami berdua dari Asahan berniat menuju ke Tanjung Morawa karena kemalaman kami memilih istirahat dulu, tidak ngapa-ngapainnya kami,” ungkap Sri yang berstatus gadis ini.

Sementara J Sitorus mengaku kalau dirinya sudah menikah dengan Sri Ramayani, hanya saja mereka tidak bisa menunjukkan surat nikahnya. “Kami sudah menikah dengan Sri Ramayani, tapi kami tidak bisa menunjukkan surat nikahnya,” ungkap duda anak tiga ini.

Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK. MH didampingi Kasat Reskrim Polres Sergai AKP. Denny Boy P, Minggu mengatakan, penggrebekan itu dilakukan dalam rangka operasi pekat pada bulan Ramadhan, guna mengantipasi penyakit masyarakat dalam bulan Ramadhan ini. (ARM)

Pasangan mesum JS dan SR, serta empat wanita malam yang digrebek satuan polisi Polres Sergai.(KPK POS/ARM)

TANJUNGBALAI - Penyelundupan limbah luar negeri berupa pakaian bekas (balpress) di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai semakin menggila beberapa bulan terakhir. Berbagai elemen pemerhati penegakan hukum kecewa terhadap kinerja aparat Kepolisian dan Bea dan Cukai yang minim dan terkesan tutup mata atas pelanggaran hukum dalam hal penyelundupan pakaian bekas itu.

Informasi yang dihimpun, sedikitnya dua kapal bermuatan pakaian bekas dari Malaysia setiap harinya mendarat di perairan Desa Pematang Sei Baru Dusun IX, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan. Kapalkapal itu diketahui mendapatkan muatan ilegalnya dari pelabuhan Port Klang Negara Bagian Selangor, Malaysia. Diperkirakan setiap satu kapal berisi 1000-an bal pakaian bekas.

Adapun jalur pengangkutan daratnya dari lokasi pendaratan kapal adalah melewati jalan yang merupakan daerah teritorial Kota Tanjungbalai yakni jalan Pematang Pasir, jalan besar Teluk Nibung hingga gudang penyimpanannya yang sebagian besar berada di lokasi pasar TPO yang merupakan pasar spesialis pakaian bekas.

Beberapa pemain besar bisnis haram ini adalah marga Tambunan, penduduk Kelurahan Matahalasan, Kecamatan Tanjungbalai Utara. Kemudian, Udin Lopat, penduduk Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso.

Ada lagi disebut Hajjah Taing, pendu-

pelabuhan Tanjung Balai duk Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, beberapa oknum anggota DPRD Tanjungbalai berinisial H.R, H.H, Hj.N dan beberapa nama besar penyelundup lainnya yang banyak berdomisili di daerah SS Dengki yang merupakan daerah epidemi penyelundup di Kota Tanjungbalai.

Lancarnya bisnis haram ini terlaksana diduga 'direstui' para aparat penegak hukum di Asahan dan Tanjungbalai, hingga pejabat terkait ditingkat propinsi di Medan, juga terindikasi melibatkan para aparat birokrasi setempat.

Mulai dari oknum Kepala Desa Pematang Sei Baru Akmal Sinaga, Camat Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Ridwan SSos dan

tentu saja pejabat Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Teluk Nibung. Para Abdi Negara yang digaji dengan uang rakyat ini ditengarai mendapat 'dana pengamanan' setiap bulan dari para bos pemasok pakaian bekas tersebut.

"Kalau anda dapat membuktikan ada oknum petugas kami yang terlibat atau menerima uang pengamanan dari para penyelundup pakaian bekas itu silahkan laporkan kepada kami agar dapat kami tindak," kata Kepala KPPBC Tipe A3 Teluk Nibung Rahmadi Hutahaean melalui Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Disiplin Internal Ogy Aldha yang dikonfirmasi, Kamis (2/8) pagi di kantornya.

(HER)

Tanjungbalai Sarang Narkoba TANJUNGBALAI - Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Tanjung Balai yang dibawa anak buah kapal (ABK) Ferry Jet Star. Polisi meringkus seorang kurir sabu dari gudang ferry Jet Star menuju Jalan Asahan, Rabu (1/8).

Informasi diperoleh di Mapolres Tanjung Balai menyebutkan, tersangka ABG alias Atan alias Didong (50) warga Jalan Putri Bungsu (rumah potong hewan) Kecamatan Tanjung Balai Utara ditangkap saat membawa sabu sabu seberat 2,5 kg atau senilai Rp2,5 miliar.

Tersangka yang bertugas sebagai kurir ditangkap polisi saat membawa narkotika di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Sei Tualang Raso. Ketika itu petugas telah mengikuti gerakgerik tersangka yang sering masuk ke gudang ferry Jet Star menemui seorang ABK berinisial IR. Setelah keluar dari gudang, polisi

menghentikan sepeda motor tersangka dan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, petugas menemukan satu tas plastik berisi empat bungkus plastik putih berisi sekitar 2,5 kg sabu. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu itu diperoleh dari seorang ABK Kapal ferry Jet Star berinisial IR dan akan dibawa ke Jalan Asahan. Sebagai pembawa narkotika itu, tersangka mengaku hanya mendapatkan upah sebesar Rp50.000. Hal ini telah 4 kali dilakukan tersangka dengan upah yang sama.

“Ketika kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada ABK kapal membawa sabu-sabu dari Malaysia, maka dilakukan pengintaian oleh petugas di Polsek Tanjung Balai Utara. Ternyata informasi itu benar. Petugas meringkus salah satu kurirnya,” ungkap Kapolres Tanjung Balai AKBP Edwar P Sirait didampingi Wakapolres Kompol Junaidi, Kasat

Narkoba AKP Nopiardi dan Kapolsek TBU AKP S Nainggolan.

Kapolres menjelaskan, tersangka sudah menjadi target operasi pihak kepolisian Tanjung Balai. Selama ini polisi telah mengendus keterlibatan tersangka dalam sindikat peredaran narkotika internasional. Saat ini petugas sedang melakukan pengejaran terhadap ABK kapal ferry Jet Star berinisial IR yang menjadi pemasok narkoba dari Malaysia. Selain itu polisi juga sedang mendalami tersangka lain yang diduga sebagai penadah atau pemilik narkotika itu di Jalan Asahan.

“Kasus ini akan terus dikembangkan sehingga terungkap jaringan pengedar narkotika internasional di Tanjung Balai. Polres Tanjung Balai dan seluruh jajarannya tetap berkomitmen untuk memberantas narkotika,” tegas Edward.

(HER)

Gara-Gara SMS akhirnya Berurusan Dengan Polisi BINJAI - Perbuatan Charli Julianto (20), warga Gunung Singgalang, Lingkungan 5, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, tak bisa lagi ditolelir. Sudah mencumbui Bunga (18), selama satu tahun sejak kelas 3 SMA. Eh, ia malah nekat memukuli dan menggigit pipi pacarnya saat terjadi pertengkaran di Jalan Bangau, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur.

Dalam pantauaan koran ini, Selasa pekan lalu, akibat perbuatannya, keluarga korban dan warga emosi dan nyaris memukuli Charli, saat bertandang ke rumah Bunga di Jalan Pandega, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Selatan.

Tak terima dengan perbuatan yang dilakukan Charli terhadap dirinya, keluarga yang sudah emosi ditambah dengan warga yang sudah ramai di depan rumah Bunga, pihak keluarga pun akhirnya memanggil polisi untuk menjemput tersangka. Lantas memasukannya ke dalam bui untuk mempertanggung jawab karena telah menodai Bunga.

Informasi yang diterima koran ini, awalnya perjalanan jalinan kasih antara Bunga dan Charli, berjalan lancar dan orang tuanya menyetujui hubungan keduanya. Pasangan muda-mudi ini pun menjalin hubungan hingga tiga tahun lamannya. Di awal mereka duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah

berpacaran.

Hubungan yang sudah diketahui kedua orang tua dimanfaatkan oleh mereka. Bahkan, tak segan-segan mereka melakukan perbuatan (hubungan-red) suami istri selama menjalin cinta tersebut. “Sudah sering kali aku menggaulinya, pertama kali kami lakukan di gubuk pantai SB,” terangnya.

Namun setelah menjalin hubungan selama tiga tahun dan puas melakukan hubungan suami istri. Perlahanlahan, hubungan mereka diguncang petaka. Bunga, merasa cemburu dengan kelakuan Charli, karena kerap kedapatan melakukan sms dan teleponan dengan wanita lain.

“Aku memang sms san ama teman wanita satu kerjaan dengan aku.

Tapi, hanya aku anggap sebagai teman saja, tak lebih. Tapi, dia (Bunga-red) tidak percaya dan selalu mencurigaiku,” tegasnya kembali.

Akhirnya pertengkaran itu membuat petaka. Bunga diajak jalajalan dengan Charli. Namun, saat jalan-jalan, Bunga terus mendesak Charli, siapa sebenarnya yang melakukan sms tersebut. Namun, lagi-lagi Charli menjawab jika itu hanya teman saja.

Tidak puas dengan jawaban dari Charli, membuat pertengkaran antara keduannya terjadi. “Dia (Bunga-red) terus nanya teman aku itu. akhirnya kami berkelahi di Jalan Bangau, Kelurahan Mencirim,

Kecamatan Binjai Timur. Aku memang memukulnya dan menggigit pipinya. Karena aku geram dia tidak percaya dengan aku,” terang Charli.

Pertengkaran itu diketahui keluarga dan warga Bunga. Mereka marah dan langsung menghajar serta menyerahkan Charli, ke Polres Binjai. “Aku merasa bersalah telah melakukan itu. Makanya, aku mendatangi rumah dia. Tak tahunya, aku malah dipukuli sama warga situ dan keluarganya mengiringku ke Polres Binjai,” terang Charli kembali.

Sambung Charly lagi, sumpah aku memang sayang sama dia, karena sayang nya akupun disuruhnya untuk bekerja, ya sekarang ini aku bekerja di pabrik pengolahan kayu di Jalan Medan, beber Carly.

Kanit PPA Ipda Arnawati, membenarkan penyerahan tersangka kasus cabul tersebut. “Kita masih melakukan penahanan terhadapnya dan memeriksannya,” tegas Arnawati, singkat. (SBR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 212 6 - 12 AGUSTUS 2012

SUMUT

AHMAD YANI : Sweeping Ormas di Bulan Puasa Wajar ANGGOTA Komisi III DPR RI Ahmad Yani mengatakan, publik baiknya tak mempersalahkan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan razia minuman keras dan tempat hiburan. Yani menilai, ada alasan tersendiri ormas melakukan tindakan tersebut.

KENDATI sebelumnya sudah diberikan peringatan, namun kenyataannya organisasi kemasyarakatan (ormas) tak ambil peduli.

Menganggap diri mereka paling benar, ormas tertentu itu tetap melakukan sweeping di tempat-tempat hiburan pada bulan puasa Ramadhan ini.

Harus diakui, aksi sweeping terjadi karena akibat, bukan sebab. Dan ini terjadi karena ketidaktaatan aturan yang ada. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian lah yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan daerah (Perda) tersebut.

Jika tempat hiburan malam (THM) harus ditutup di bulan Ramadhan, maka perintah itu harus dipatuhi. Maka, hendaknya pihak kepolisian dan pemerintah harus melakukan pengawasan. Kalau ada THM yang buka di bulan puasa, segera ditindak. Pengusahanya dijerat dengan pasal yang ada. Jika ada yang membeking (biasanya aparat-red), maka tindak tegas aparatnya. Selesai masalahnya.

Apabila ini dilakukan, ormas-ormas yang ada tidak akan melakukan sweeping yang menjurus ketindakan brutal dan anarkis.

Namun, apabila THMmasih terus dibiarkan buka, maka selama itu juga akan tetap ada sweeping.

Contohnya, seperti yang terjadi pada Minggu dini hari pekan lalu. Ratusan anggota ormas dengan mengenderai sepeda motor dan kenderaan roda empat, turun ke jalan melakukan razia. Sasarannya adalah tempat hiburan yang buka di bulan puasa dan cafe-cafe yang menjual minuman keras.

Anarkis tindakan mereka. Selain merusak dan merazia, mereka juga melakukan pemukulan terhadap dua orang di Cafe De Most di Jalan Veteran Raya, Bintaro, Pesanggrahan.

Peristiwa ini terjadi di Jakarta Selatan.

Peristiwa seperti ini sudah berulangkali terjadi. Ormas merasa pihak Kepolisian kurang peduli dengan ketertiban dan keamanan. Dalih mereka, membiarkan cafe dan tempat hiburan buka pada bulan puasa. Padahal, sebelumnya sudah ada larangan agar tempat hiburan dan cafe-cafe yang menjual minuman keras supaya tutup pada bulan Ramadhan. Merasa peringatan dari pihak Kepolisian tidak diindahkan, atau ada beking di balik semua itu, maka ormas turun ke jalan. Tujuan mereka adalah untuk mengamankan instruksi pihak keamanan memberikan ketenteraman bagi umat yang menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

Namun, apa yang dilakukan anggota ormas tersebut pada hakikatnya sangat bertentangan dengan hukum di Republik ini. Ormas tidak dibenarkan main hakim sendiri terhadap kegiatan usaha yang melanggar ketertiban.

Melihat apa yang terjadi, pihak Kepolisian tidak tinggal diam. Mereka ditangkap lantaran melakukan sweeping dan merusak sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang tetap buka selama Ramadhan. Bahkan mereka sempat melukai pengunjung tempat hiburan tersebut.

Kondisi sempat memanas saat petugas menghentikan paksa iring-iringan massa.

Massa berdalih melakukan sweeping atas nama agama. Massa selanjutnya dibawa ke Mapolsek Pondok Aren untuk didata. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam, seperti pedang, celurit, golok, parang, dan stik golf.

DI BAWAH UMUR Data dari Kepolisian, tercatat 62 anggota ormas yang merusak tempat hiburan tersebut ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, mengakui, anggota ormas itu ditangkap saat mereka melakukan razia tempat hiburan, pengerusakan dan pengeroyokan.

"Dari 62 orang yang diamankan, 41 orang di bawah umur dan 21 orang lainnya dewasa.

Setelah dilakukan pemeriksaan, 23 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat secara langsung melakukan pengerusakan dan pengeroyokan," kata Rikwanto. Dari 23 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya adalah anak di bawah umur.

Ke-19 tersangka dikenakan Pasal 170 KUH Pidana yang melakukan pengeroyokan. Mereka diancaman lima tahun enam bulan penjara atas tindak pidana pengeroyokan orang dan

"Aksi sweeping terjadi karena akibat, bukan sebab, dan ini terjadi karena ketidaktaatan aturan yang ada. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian lah yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan daerah (Perda) tersebut," ujar dia di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

Bagi dia, aksi sweeping yang

dilakukan ormas-ormas tidak akan ada jika pemerintah daerah dan aparat kepolisian tegas mengamankan minuman keras, terlebih lagi maraknya tempat hiburan. "Bila terjadi aksi sweeping, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah dan aparat kepolisian," ucap politikus PPP ini.

Yani menegaskan, selama

pemerintah daerah dan aparat tidak serius menerapkan Perda, terutama Perda tentang Minuman Keras, maka razia oleh ormas di bulan Ramadhan merupakan bentuk law enforcement alias penegakan hukum.

"Bila pemerintah daerah tidak melakukan tertib daerah, maka akan menjadi bola liar, jadi jangan cari akibat, maka cari sebabnya," tuntas dia. (BBS/FER)

SWEEPING ADALAH HAK POLISI Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyatakan sweeping atau razia di sejumlah lokasi keramaian selama Ramadan adalah hak polisi. "Itu hak polisi, nggak bagus kalau umat Islam merebut yang bukan hak. Hak kita sebatas membantu, mengusulkan, atau mengontrol polisi," kata Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, Sabtu.

Pengasuh Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya itu menilai razia yang dilakukan organisasi kemasyarakat selama Ramadhan, justru mengesankan umat Islam mencampuri urusan aparat penegak hukum.

Ketika ditanya kemungkinan organisasi kemasyarakatan yang melakukan sweeping saat Ramadhan itu dibubarkan agar tidak merusak citra Islam, ia mengatakan hal itu tidak perlu.

"Pembubaran itu bukan solusi, tapi cukup diingatkan agar kembali kepada porsi yang menjadi hak masyarakat dan hak polisi, sebab bila dicampur-campur akan menyudutkan citra Islam sendiri," katanya.

Menurut dia, Islam memang mengajarkan amar makruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kejahatan), tapi cara melakukan ajaran itu bukan dengan munkar (cara yang jahat) pula.

"Dimana-mana, orang yang lembut dan orang yang keras itu ada, tapi sebaiknya didekati dengan persuasi, bukan dengan pembubaran, sebab solusi terbaik ada sinergi antara pelaku sweeping dengan polisi," katanya. (FR/BBS)

POLISI AKAN PIDANAKAN RAZIA ORMAS KEPOLISIAN RI akan memproses pidana anggota Organisasi Masyarakat yang melakukan sweeping pada bulan Ramadhan. Penanganan aksi ormas ini dilakukan sesuai aturan dan pelanggaran yang terjadi.

"Kepala Polri sudah memerintahkan untuk tegas bahwa tidak ada masyarakat sipil yang melakukan razia," kata Kepala Bagian Penerangan Umum, Komisaris Besar Agus Rianto di kantornya, Jumat.

Ia menyatakan, ormas yang melakukan razia adalah pelanggaran aturan. Ia memaparkan, ada dua tindakan yang polisi terapkan pada ormas yang melakukan razia yaitu pembubaran paksa atau proses pidana. "Tergantung peristiwa yang terjadi," kata dia.

Ia juga menyatakan, penerapan aturan dan tindakan ini berlaku di semua tempat dan kepada semua kelompok. Akan tetapi, berkaitan dengan aksi Front Pembela Islam di Bandung yang merazia gudang minuman keras, Agus menyatakan, polisi masih dalam penelusuran dan penyelidikan peristiwa yang sebenarnya.

(BBS)

GP ANSHOR;

barang. Empat tersangka lainnya dikenai Pasal 170 KUHP subsider tindak pidana kedapatan senjata tajam Pasal 2 ayat 1 UU darurat," ia menjelaskan.

"Kedua anak tersebut tetap ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena kedua anak di bawah umur

tersebut membawa senjata tajam saat melakukan razia dan pengerusakan tempat hiburan di Cafe De Most," kata Kepala Satuan Resserse Kriminal Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Hermawan.

Ironis memang. Ada 41 tersangka yang usianya masih di bawah umur. Ini artinya, anak-anak yang masih di bawah umur itu hanya ikut-ikutan.

Ke depan, agar peristiwa serupa tak terulang kembali, pengusaha tempat hiburan dan cafe-cafe berbau mesum harus mematuhi larangan pemerintah.

Sebaliknya, ormas harus bisa menahan diri. Berikan laporan kepada pihak Kepolisian tentang masih ada THM (tempat hiburan malam) yang membandel. Kalau hal ini tidak juga diindahkan Kepolisian, mau apa lagi....?.

(FER/VIN)

ANARKIS - Anggota ormas yang melakukan sweeping sudah membuat dan mempersiapkan senjata tajam sejak satu bulan lalu.

(KPK POS/IST)

SEKADAR UNTUK UNJUK DIRI ORGANISASI masyarakat GP Anshor menegaskan ormas yang kerap merazia pada bulan Ramadhan sekadar menunjukkan eksistensi atau keberadaan mereka.

Wakil Ketua GP Anshor Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan razia pada masa Ramadhan kerap dijadikan peluang ormas untuk melakukan tawar menawar pengusaha hiburan malam dan aparat pemerintah. â&#x20AC;&#x153;Jadi dimanfaatkan, dimanfaatkan untuk alat konsolidasi basis.

Untuk memperkuat gerakan-gerakan mereka, dan yang juga digunakan untuk bargaining. Baik bargaining dengan pemerintah daerah maupun bargaining dengan pengusahapengusaha tempat hiburan malam.

Apa yang di bargain? Makanya, sweeping ini kan ramai di depan, kalau sudah bulan puasa dan menjelang lebaran ya sudah tidak ada sweeping lagi,â&#x20AC;? tegas Rahmat Hidayat Pulungan.

Sebelumnya kepolisian sudah mengimbau ormas untuk tidak melakukan razia pada bulan puasa. Polisi berjanji menindak tegas ormas yang meresahkan masyarakat.

(BBS/FER)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 212 6 - 12 AGUSTUS 2012

SAFARI RAMADHAN PLT GUBSU

KONI Sergai Serahkan Peralatan Olahraga Kepada Pengcab SERGAI - Dalam upaya untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Komite OLahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Jumat, menyerahkan peralatan olahraga kepada pengurus cabang yang ada di daerah ini.

Penyerahan peralatan olahraga tersebut langsung diserahkan Ketua Umum KONI Sergai Darma Wijaya SE, didampingi Ketua Harian Khairi Azadi Zulmi SH, Wakil Sekretaris Andy Ebiet dan unsur pengurus, bertempat di Kantor KONI Sergai di Jalinsum, tepatnya di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Ketua Umum KONI Sergai Darma Wijaya SE, kepada para pengurus cabang (pengcab) olahraga yang ada di daerah ini agar dapat memanfaatkan bantuan alat-

SUMUT

Lahan Eks HGU PTPN 2 Jadi Perhatian Pusat

alat yang telah diserahkan, yang tidak lain maksudnya agar para atlit yang bernaung di bawah cabang binaannya dapat meningkatkan prestasi.

“Saya yakin bahwa dengan adanya kelangkapan alat tersebut akan dapat menjadikan olahraga ini di Kabupaten ini (Sergai-red) lebih maju lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Karena apa?, Berdasarkan pengalaman tahun 2010 lalu pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu), Sergai dapat menempatkan diri terbaik ke 3 umum dari 33 Kab/kota yang turut dievent tersebut. Karena ini tidak lain atas kerja keras, Pengcab, pelatih dan terutama kegigigihan para atlit itu sendiri walaupun didukung dengan pelaratan yang memadai. ujar Wiwik demikian panggilan sehari-hari Darma Wijaya. (ARM)

STABAT - Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menegaskan, permasalahan tanah di Sumut kini ditangani pemerintah pusat dan telah sampai ke Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji. Hal ini direspon baik dan akan kembali dibahas dalam waktu dekat ini.

Gatot berharap agar dalam penyelesaiannya tidak hanya bertumpu kepada Pemerintah tetapi dibutuhkan dukungan lembagalembaga sosial kemasyarakatan dan juga dari masyarakat itu sendiri.

Hal ini dinyatakan Plt Gubsu saat bersama Tim Safari Ramadhan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara berkunjung ke Bumi Langkat dalam rangkaian jadwal Safari Ramadhan.

“Tingkatkan kegiatan-kegiatan positif dalam masjid, sebagai awal memupuk kesadaran dan kebersamaan secara kolektif untuk mengubah kehidupan jadi lebih baik kelak” ajak Gatot dalam memanfaatkan momentum Ramadhan saat memberikan arahannya pada acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Senin sore.

Menurutnya kegiatan Safari

KULTUM - Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho, saat menyampaikan kultum singkatnya disaksikan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Ketua MUI H. Achmad Mahfudz dan Ustadz DR. H. Sofyan Lc sebelum pelaksanaan sholat tarawih di Masjid As-Syuhada, Stabat, Senin malam. (KPK POS/JUL) Ramadhan dapat menjadi ajang silaturrahmi untuk mempererat hubungan kinerja antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/ Kota terlebih kepada masyarakat dengan harapan dapat menselaraskan program pembangunan Pemerintah dan aspirasi rakyatnya.

Sebelumnya Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Plt.Gubsu

yang kiranya memberikan motivasi dalam mengemban amanah Negara juga bagi masyarakat Langkat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Sumatera Utara.

Ngogesa juga melaporkan kekondusifitasan Langkat yang tetap terjaga berkat peran para pemuka masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terlebih karena kesadaran masyarakat Langkat dalam menjaga stabilitas keama-

Dua Pelajar Langkat Terpilih ke Paskibraka Provsu

BANTUAN - Ketum KONI Sergai Darma Wijaya SE didampingi Ketua Harian Khairi Azadi Zulmi SH menyerahkan peralatan olahraga kepada Pengcab-pengcab se Sergai, Senin, di Sekretariat Koni Sergai Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.(KPK POS/ARM)

Ngogesa : Musibah Bagian Dari Perjalanan Hidup STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah hanyutnya Haza Fahrul (9) yang terjadi, Selasa sekitar pukul 14.00 WIB, di Sei Wampu ketika bermain bersama temannya, yang hingga berita ini diturunkan jasad jenazah almarhum masih belum ditemukan. ”Kami menyampaikan duka mendalam, kiranya keluarga dapat bersabar dan tabah atas ujian yang diberikan Allah,” kata Bupati yang disampaikan melalui Asisten Adm. Ekbangsos dr. H. Indra Salahuddin MKes MM kepada orang tua korban Saimin Munte, saat ditemui di Posko yang berada persis di bawah jembatan Sei Wampu pada Rabu.

Asisten yang hadir didampingi sejumlah SKPD diantaranya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Herdianul

Zali, Kadis Perikanan Ali Mukti, Kadis Perhubungan Syahmadi, Kabag Humas Syahrizal dan Kakan Sosial Budi Aspriyanto, menyampaikan salam Bupati serta berharap keluarga tetap berdo’a karena sesuatu terjadi atas izin Allah SWT. Musibah yang terjadi baik berat, sedang maupun ringan, sesungguhnya merupakan bahagian perjalanan hidup manusia yang harus dihadapi dengan penuh keimanan.

Saimin Munte orang tua almarhum mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bupati Langkat terhadap musibah yang menimpa anak bungsunya. ”Kepedulian ini setidaknya mengobati rasa kesedihan yang saat ini kami alami,” sebutnya seraya menyampaikan titip salamnya kepada pemimpin Langkat itu setelah menerima uang duka yang diterimanya. (JUL)

Mampu Introkpeksi, Buktikan Kualitas Diri SEI BINGEI - Salah satu hikmah Bulan Ramadhan memberikan pelajaran bagi Ummat Islam untuk melakukan introspeksi diri. Kemampuan dalam mengintrospeksi diri membuktikan bahwa kehambaan kita sebagai makhluk yang lemah penuh kealpaan, sehingga mengisi Ramadhan dengan hal-hal positif untuk kemudian mampu diwujudkan setelah Ramadhan berlalu.

“Marilah kesempatan atas undangan Allah buat kita menikmati bulan penuh berkah ini, dijadikan kesempatan berharga untuk mengevaluasi diri dalam rangka meningkatkan kualitas sebagai hamba Allah,” kata Bupati Lang-

kat Ngogesa Sitepu ketika melaksanakan Safari Ramadhan di Mesjid Nurul Islam Pasar VII Desa Namu Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai, Sabtu malam.

Bagi setiap orang yang mampu memberikan penilaian atas perilaku dirinya, kemudian ia lebih banyak berbuat kebajikan adalah merupakan hal positif untuk mendukung terwujudnya Langkat yang kondusif.

Oleh karenanya, Ngogesa berharap kebersamaan yang telah menghasilkan sejumlah prestasi nasional bagi Langkat, harus pula diikuti rasa syukur dengan menjaga akhlak diri dan keluarga.

(JUL)

STABAT - Kemampuan diri dalam beradaptasi serta memegang teguh disiplin dan semangat merupakan bekal meraih keberhasilan. Selain itu do’a orang tua serta guru merupakan kekuatan batiniah agar segala yang dicitacitakan dapat terwujud. ”Atas nama masyarakat dan pemerintah saya mengucapkan terima kasih dan jaga nama baik Langkat dengan sepenuh hati nantinya,” kata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, di rumah dinas, Selasa, ketika memberikan pesan nasehat kepada dua orang pelajar Langkat yang terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Sumatera Utara tahun ini.

Kepada orang tua, Ngogesa juga mengingatkan untuk mendukung sepenuhnya keberhasilan putra-putrinya selama mengikuti pelatihan dan tidak terus menerus menghubungi atau memberikan kabar karena hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi.

Sebelumnya Kabag Kesos Sujarno melaporkan berdasarkan surat Kadispora Propsu 2 pelajar Langkat yang dikirim terdiri atas putra-

putri yakni Jumpa Malem Tarigan (17) dan Nurlisa Hani (16) lolos seleksi dan terpilih sebagai duta Langkat di Paskibra Propsu yang akan bertugas pada 17 Agustus tahun ini di Lapangan Merdeka Medan.

Nurlisa Hani yang merupakan pelajar kelas XI SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan didampingi orang tuanya Mualimin dan Ibundanya Komariah tampak suka cita penuh syukur. ”Terima kasih pesan nasehatnya Pak, terlebih perhatian Bapak buat kami, mohon do’anya,” kata

Nurlisa setelah menerima tali asih dari Bupati, yang juga diberikan kepada rekannya Jumpa Malem yang merupakan pelajar SMA Negeri 1 Selesai.

Turut mendampingi Bupati, Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Kepala BKD Amril dan Kabag Humas Syahrizal serta instruktur Paskibra Serka Sarian dan Wan Mahmudin. Kedua pelajar tersebut mulai hari ini akan memasuki pusat pelatihan di Medan dan berada dalam karantina selama 24 hari kerja. (JUL)

BERSAMA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, diabadikan bersama pelajar dan pelatih Paskibra Pemkab Langkat yang lolos seleksi sebagai anggota Paskibra Provsu usai berpamitan di rumah dinas, Selasa.(KPK POS/JUL)

nan didaerah yang telah dipimpinnya selama kurang lebih 4 tahun itu.

Lebih Lanjut Bupati Langkat itu juga tidak memungkiri bahwasannya ada beberapa masalah Nasional yang menjadi perhatian lebih semua pihak belakangan ini yaitu terkait penyaluran raskin dan masalah lahan eks-HGU PTPN II, untuk kedua hal tersebut jajarannya meminta masukan dan saran kepada Pemerintah Provinsi. (JUL)

Tim Safari Ramadhan Sergai Kunjungi 51 Mesjid SEI RAMPAH - Dalam upaya meningkatkan silaturrahmi dan ukhuwah Islamiyah antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an, mulai Senin lalu, diadakan Safari Ramadhan 1433 Hijriyah mengunjungi sejumlah mesjid di Sergai.

Menurut Kabag Humas Pemkab Sergai Drs. H Mariyono SP (foto), tim safari Ramadhan Pemkab Sergai tahun 1433 H/2012 M dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Sergai Nomor 358/ tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 terdiri dari 17 tim dan setiap tim diikuti sejumlah wartawan daerah yang mengunjungi 51 Mesjid di 17 Kecamatan seluruh Kabupaten Sergai.

Dalam kunjungannya, setiap tim safari Ramadhan selain mengadakan silaturrahmi dengan masyarakat Sergai khususnya umat Islam juga memberikan ceramah agama dan memberikan bingkisan kepada Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) serta Kenaziran Mesjid yang dikunjungi.

Tim I berjumlah 32 orang yang dipimpin Bupati Sergai Erry Nuradi mengadakan safari Ramadhan, mulai Senin, di Dusun I Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan. Kemudian dilanjutkan pada, Rabu, di Dusun I Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul dan Jumat di Dusun III Desa Sarang Ginting Kecamatan Bintang Bayu. (ARM)

MTs GUPPI B.Bayu Serahkan BSM Tanpa Potongan SERGAI - Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2011-2012 diserahkan sepenuhnya kepada siswa melalui wali murid tanpa sepeserpun ada potongan. "Tidak ada istilah uang administrasi atau yang lain," ujar Ali Rahmad Nasution SPd, Kepala Madrasah MTs GUPPI Bintang Bayu, Kamis (2/8), dihadapan 26 orang tua siswa penerima BSM. Pada penyerahan tersebut, Ali didampingi Asnani Bendahara merangkap KTU dan salah satu Wali Kelas.

Bantuan yang diterima sebesar Rp360 ribu dengan perincian Rp60 ribu tiap bulan dikali 6 bulan. Namun menurut Ali, untuk kali ini BSM yang diterima ada pengurangan dari 30 yang diusulkan hanya terealisasi 26.I ni harus kita sikapi dengan arif bijaksana, mungkin pihak Kementerian Agama menilai sudah ada peningkatan tingkat kesejahteraan orang tua siswa.

Begitupun untuk kedepan pihak sekolah akan tetap mengusulkan

agar kuotanya ditingkatkan.

Terkait bantuan tersebut, Ali meminta wali murid untuk benarbenar memanfaatkan bantuan tersebut untuk keperluan sekolah seperti untuk membeli seragam ataupun sepatu siswa.

Disebutkannya, bantuan tersebut lebih baik lagi digunakan untuk melunasi biaya sekolah (SPP) siswa yang masih menunggak. "Begitupun itu dikembalikan kepada orang tua," kata Rahmad.

Atas penyampaian tersebut

seluruh orang tua setuju uang BSM langsung dipotong untuk pembayaran SPP siswa yang menunggak. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban orang tua siswa dan benar-benar bermanfaat.(ARM)

BANTUAN - Ka.MAD MTs GUPPI Bintang Bayu didampingi Asnani serta wali kelas secara simbolis menyerahkan BSM kepada orang tua siswa.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 212 6 - 12 AGUSTUS 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

USU Buka Pendaftaran Ujian Program D-3

Penderita HIV/AIDS di Tanjungbalai Meningkat TANJUNGBALAI - Kota Tanjungbalai saat ini terus mengalami fluktuasi kasus HIV/AIDS. Yang perlu dikhawatirkan, bahwa fenomena gunung es dapat saja terjadi apabila telah ditemukan beberapa kasus HIV/ AIDS tersebut.

Demikian sambutan tertulis Walikota Tanjungbalai yang dibacakan Wakil Walikota Rolel Harahap ketika membuka acara Lokakarya yang diselenggarakan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) bertempat di aula Disporabudpar Jalan Jenderal Sudirman, Selasa.

Dijelaskan, kemungkinan ada kasus-kasus yang belum terdeteksi dan berdasarkan data yang dirilis KPA Tanjungbalai sejak tahun 2004 hingga 2011 telah ditemukan enam orang penderita HIV/AIDS terdiri dari empat orang waria, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

"Efidemis AIDS ini dapat terus ditekan penyebarannya agar tidak semakin merebak di Tanjungbalai. Disamping itu hukuman sosial bagi penderita HIV/AIDS umumnya lebih berat dibandingkan dengan penyakit lainnya yang terkadang hukuman sosial itu juga turut tertimpakan kepada petugas kesehatan atau sukarelawan yang terlibat dalam merawat orang yang hidup dengan HIV/ AIDS (ODHA)," jelas walikota.(HER)

Biaya Pengamanan di Tanjungbalai Rp1,8 Miliar TANJUNGBALAI - Realisasi anggaran pengamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Tanjungbalai sepanjang tahun 2011 mencapai Rp1,8 miliar, atau melampaui target sebesar Rp1,841 miliar lebih. Hal tersebut disampaikan Walikota Tanjungbalai melalui Kabag Humas Dra Darul Yana Siregar di ruang kerjanya, Senin.

Dikatakannya, Pemko Tanjungbalai selama ini telah memfasilitasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan aparat keamanan yang terdiri dari Polri dan TNI serta instansi terkait lainnya yang dibentukan dalam satu Tim Ketertiban Umum Terpadu (TKUT) sesuai Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 800/K/90/2011.

“Pembentukan TKUT itu dikarenakan pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama bagi masyarakat serta seluruh komponen pemerintah dan jajarannya berikut unsur muspida serta instansi terkait lainnya,” katanya.(HER)

Safari Ramadan Pemko Tanjungbalai Kunjungi Masjid-Masjid TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menurunkan sembilan orang ulama untuk mengisi kegiatan Safari Ramadhan di berbagai lokasi masjid dan musholla yang tersebar di berbagai penjuru Kota Tanjungbalai.

Kepala Bagian Humas Setdakot Pemko Tanjungbalai, Dra Darul Yana Siregar mengungkapkan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis. Dijelaskan, sepuluh orang ulama yang diturunkan mengisi kegiatan Safari Ramadhan tahun ini antara lain, Drs H Thamrin Munthe MHum (Walikota Tanjungbalai), Drs H Nummat Adam Nasution SH MH, H Syahlan Sitorus BA, Drs H Hariono, H Syahron Sirait SPdI, Azwin SPdI, Drs H Hayatsah MPd, Drs H Makruf AM BA dan Drs H Nur Al Jum"at SH MH. Kegiatan Safari Ramadhan nantinya juga diikuti langsung Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap dan Ketua DPRD H Romaynoor SE. (HER)

Tiga Rumah Warga Porakporanda Diterjang Badai ACEH TIMUR - Tiga rumah warga di Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak , Aceh Timur rusak akibat diterjang Badai, Senin, sekitar pukul 20.00 Wib. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu.

Tokoh masyarakat Seumanah Jaya, Saiful Mukti mengatakan tiga rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang itu menjelang pelaksanaan shalat tarawih masing - masing rumah Tgk. Ibn, Tgk. Irham dan rumah Abdul Mana sang Imam Desa.

"Ketiga rumah tersebut umumnya rusak pada bagian atap yang diterbangkan angin, sehingga menyebabkan penghuni rumah terpaksa ditampung sementara di rumah tetangga," ungkap Saiful yang juga pengurus BKPRMI Aceh Timur. (BSO)

RAMPUNG TAHUN INI - Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Gosong Telaga (Gostel) Barat dengan Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, yang saat ini sedang dikerjakan kontraktor dan diharapkan rampung dalam tahun ini. (KPK POS/AZT)

Jembatan Ketapang Indah Gostel Barat Segera Rampung SINGKIL - Pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh Singkil, memastikan pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Gosong Telaga (Gostel) Barat dengan Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, yang saat ini sedang dikerjakan pihak kontraktor, rampung dalam tahun in juga. Selain jembatan, jalan sepanjang 300 meter menuju jembatan juga akan diaspal hotmix dalam proyek berbiaya Rp5,4 Miliar ini.

"Kita pastikan tuntas, sebab sampai hari ini tidak ada kendala yang berarti dalam penyelesaian proyek ini," jelas Kadis PU Sulaiman ST, melalui Kabid Bina Marga Bambang Subagyo ST, kepada KPK Pos, Rabu pekan lalu. Bambang juga menjelaskan terkait adanya perobahan desain, dari rencana awal jembatan rangka baja, menjadi jembatan plat beton. "Perencanaan awal memang rangka baja, tapi terpaksa kita robah, karena kalau kita paksakan proses

untuk mendapatkannya terlalu rumit dan makan waktu yang cukup lama, sebaliknya lagi warga juga sangat membutuhkan jembatan ini," lanjut Bambang.

Catatan wartawan, pembangunan jembatan yang dibangun sejak tahun 2008 ini, sempat terkatung - katung sekian tahun penyelesaiannya. Pasalnya, pihak Dinas PU sebagaimana penjelasan Bambang, bersikukuh jembatan ini tetap menggunakan rangka baja. Namun setelah desakan sejumlah masyarakat dan Kepala Desa setempat serta sulitnya mendapatkan rangka baja untuk jembatan ini, membuat Dinas PU mengambil alternatif lain berupa jembatan plat beton sebagaimana yang saat ini sedang dikerjakan.

Sementara itu, sejumlah warga setempat yang dimintai komentarnya terkait akan rampungnya jembatan ini, memberikan tanggapan yang

nyaris sama. Mereka umumnya, sangat mendukung serta memperlihatkan antusias yang sangat luar biasa terhadap pembangunan jembatan ini. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat selama ini hanya ada satu jembatan yang bisa dilalui untuk mencapai tiga desa lainnya yang terletak di Selatan Singkil Utara ini, seperti Desa Gostel Timur, Selatan dan Barat.

Kondisi ini pula, membuat yang ingin datang atau berkunjung ke kawasan yang terkenal dengan hasil perikanannya ini sering merasa enggan akibat tidak adanya jembatan lingkar yang bisa mempersingkat jarak tempuh. "Selama ini, setiap tamu yang datang ke desa kita sering merasa kesal akibat terpaksa balik lagi ke jembatan dan jalan yang sama agar bisa keluar dari desa. Mudah-mudahan dengan selesainya jembatan ini, bisa meningkatkan taraf ekonomi warga desa," jelas seorang warga. (AZT)

MEDAN - Mulai Rabu (1/8) Universitas Sumatera Utara membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma (SPMPD) Tahun 2012. Tahapan pendaftaran seleksi program diploma ini diawali dengan Pembelian Formulir Pendaftaran yang dimulai dari tanggal 1 Agustus 2012 dan ditutup pada 10 Agustus 2012.

Tempat pembelian formulir dipusatkan di Auditoruim USU (masuk dari Jl. Dr. T.Mansur kampus USU/Pintu 3). Bagi para calon peserta yang akan mengikuti seleksi ini dapat melakukan pembayaran biaya pendaftaran mulai dari pukul 08.30 s/d 12.00 WIB di tempat tersebut. Demikian disampaikan Ketua dan Sekretaris Panitia SPMPD USU 2012 Prof Ir Zulkifli Nasution MSc PhD dan Ir Lily Fauzia MSi melalui Ka Humas USU Bisru Hafi SSos MSi pada saat melakukan persiapan akhir menjelang pembukaan pendaftaran di kampus USU kemarin.

Zulkifli menyebutkan, tahap selanjutnya bagi peserta yang telah melakukan pembelian formulir, diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan formulir tersebut. Jadwal pengembalian formulir dimulai dari tanggal 6 Agustus s/d 10 Agustus 2012 pukul 08.30 s/d 12.00 WIB bertempat di Gelanggang Mahasiswa USU. Dia juga menjelakan, program studi D-3 (Diploma 3) yang ditawarkan untuk Kelompok IPA terdiri dari Statistika, Teknik Informatika, Fisika (Instrumentasi dan Elektronika), Kimia (Analis dan Industri), dan Metrologi sebagai program diploma relatif baru yang bernaung dibawah Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Selanjutnya program studi Keperawatan di bawah Fakultas Keperawatan, dan Program Studi Analis Farmasi dan Makanan yang bernaung dibawah Fakultas Farmasi.

Sedangkan program studi untuk kelompok IPS, sebutnya, terdiri dari Akuntansi, Keuangan, dan Kesekretariatan yang bernaung di bawah Fakultas Ekonomi. Selanjutnya program studi Pariwisata, Perpustakaan, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang (bernaung dibawah Fakultas Ilmu Budaya/FIB), dan program studi Administrasi Perpajakan yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh peserta, lanjutnya, tamatan SMTA/Sederajat dengan tahun lulus 2010, 2011, dan 2012. Dan biaya pendaftaran atau pembelian formulir sebesar Rp200.000,untuk Kelompok IPA atau IPS dengan 2 (dua) Pilihan Program Studi, dan Rp250.000,- untuk Kelompok IPC dengan 3 (tiga) Pilihan Program Studi ditambah Rp5.000,- sebagai biaya kelengkapan untuk ketiga kelompok ujian tersebut.

Sedangkan ujian tulis bagi seleksi SPMPD ini dijadwalkan akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 yang dimulai pukul 08.00 WIB dengan materi ujian Kemampuan IPA.(FeR)

AY Nasution Santuni Warga Tak Mampu MEDAN - Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) Letjen TNI (Purn) AY Nasution bersilaturahim dengan masyarakat Medan Tembung, Sabtu. Dalam silaturahim tersebut, AY Nasution memberikan santunan kepada warga tidak mampu dan ratusan anak yatim.

Silaturahim ini, kata AY Nasution, untuk mejalin hubungan talikasih dengan masyarakat sekaligus agar lebih saling mengenal. “Saya ingin tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya silaturahim seperti ini harus selalu dilakukan.

Dengan silaturahim kita akan saling mengenal satu sama lain. Saya merasa sangat senang bisa berada di tengah-tengah saudara saya seperti saat ini,” ujar AY Nasution.

Apalagi saat ini umat Islam tengah melakukan ibadah bulan Suci Ramadhan. Menurutnya momen Ramadhan harus dilaksanakan dengan memperbanyak silaturahim.

“Allah menciptakan manusia dengan ada laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ini semua diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal. Kita harus

saling mengenal satu sama lain,” kata jenderal bintang tiga ini.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Pangkostrad ini, juga memberikan ceramah. Kali ini AY Nasution menekankan kepada masyarakat agar meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Ketaqwaan itu,

kata AY, memiliki banyak pengertian.

Salah satu ketaqwaan itu adalah kehati-hatian. Yaitu hati-hati dalam bertindak jangan sampai terjerumus.

“Kehati-hatian itu harus ditanamkan dalam hidup. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan hati-

SILATURAHMI - Letjen (Purn) AY Nasution dan istri Hj. Hanum saat bersilaturahmi dengan warga tak mampu dan anak yatim piatu di Tembung. (KPK POS/FR)

hati,” kata Bang Yus, sapaan akrab mantan Pangkostrad tersebut.

Kehadiran AY Nasution di tengah-tengah masyarakat Tembung ini disambut antusias. Ratusan warga memadati Masjid Al Muhtadin, tempat berlangsungnya acara tersebut. AY Nasution juga memberikan bantuan sembako dan menyantuni ratusan anak yatim di Tembung.

Ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM) Masjid Al Muhtadin, Asran Damanik, mengatakan penyantunan anak yatim yang dilakukan AY Nasution merupakan bentuk kepedulian yang sangat tinggi kepada masyarakat. Apalagi, menurutnya sekarang masyarakat tengah melaksanakan ibadah puasa. Bantuan berbentuk sembako dan santunan anak yatim tersebut sangat membantu masyarakat.

“Ini merupakan momen yang sangat menggembirakan buat masyarakat disini. Kita juga sangat bangga dan senang seorang jenderal bintang tiga bisa menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan kita,” jelasnya. (FR)

Bantu Suprayitno Senang Membantu BATANG KUIS - Siapa yang tak kenal dengan tokoh yang satu ini.

Nama aslinya, Bantu Suprayitno.

Namun dalam keseharian, orang lebih akrab menyapanya dengan nama depannya saja, yakni Bantu.

Tak heran, ternyata nama depannya ‘Bantu’ menjadi arti nyata baginya. Dalam kehidupannya sejak dua priode menjabat sebagai Kepala Desa Sena di Kecamatan Batang Kuis hingga sekarang, dirinya sering membantu warga yang kesusahan.

Namanya tidak hanya dikenal di Desa Sena, tetapi juga dikenal banyak orang di Kecamatan Batang Kuis. Bahkan, walau Bantu bukan merupakan tokoh besar di Kabupaten-nya yaitu di Deli Serdang, namun sejumlah tokoh di Kabupaten tersebut sebagian BANGUN MASJID - Masjid megah berbentuk khas yang sedang dibangun Bantu Suprayitno dan Alex besar mengenal sosok sang dermaKetaren di Desa Sena terlihat sudah sekitar 85% selesai dikerjakan. (Inzet) Bantu Suprayitno. (KPK wan dan masih terlihat kontroversial ini.

POS/DIZ)

Suwandi (60) selaku kerabat dekat Bantu ketika berbincangbincang dengan KPK Pos belum lama ini mengatakan, saat ini Bantu Suprayitno dan Alex Ketaren sedang melakukan pembangunan sebuah Masjid berbentuk khas dan megah di Dusun-VII Desa Sena-Batang Kuis, dengan anggaran yang telah mereka sediakan sebesar sekitar Rp700juta lebih.

Itu mereka lakukan sebagai bentuk cinta mereka dalam kegiatan bakti sosial.

“Bantu merupakan seorang kades yang sangat peduli terhadap warganya, terutama bagi warga Desa Sena yang ekonominya lemah. Selain sebagai seorang Kepala Desa, Bantu juga memiliki banyak usaha, dan sama dengan rekan kerjanya Alex Ketaren yang banyak juga memiliki usaha,” jelas Suwandi lagi.

Kekaguman warga terhadap

Kades yang berbadan gemuk itu turut dituturkan Tumiyem (58) seorang ibu rumah tangga warga Dusun IX Desa Sena kepada KPK Pos Minggu lalu.

“Pak Bantu orangnya baik dan sering membantu warga Desa sini yang kesulitan, setiap menyambut bulan suci ramadhan dan Idul Fitri, pak Bantu selalu mengadakan bakti sosial dengan menyantuni fakir-miskin, orang tua jompo dan yatim piatu,” ujar Tumiyem sembari menunjukkan wajah kagum.

Tanggapan yang senada juga diutarakan Musiran (74) warga pendatang yang ting-gal di belakang Gg.Utama Desa Sena Dusun-VIII. Sikap dermawan Bantu Suprayitno patut menjadi contoh bagi kita yang memiliki harta berlebih.

Dengan keikhlasan, dan tanpa permintaan beliau untuk di exspos

BANTU SUPRAYITNO media, namun berita ini berhasil dirilis berdasarkan ungkapan nurani masyarakat dan kerabatnya. (DIZ)

E D I S I 212 6 - 12 AGUSTUS 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Jaksa Agung dan Menlu Bahas Pemulangan Djoko Tjandra JAKARTA - Jaksa Agung Basrief Arief telah membahas pemulangan buronan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra dengan Menteri Luar Negeri. ”Alhamdulillah tadi malam sudah ketemu Menlu, baru akan ditentukan nanti waktu akan dibahas itu,“ kata Basrief Arief di Kejaksaan Agung, Jumat (3/8).

Namun Basrief mengatakan Menlu belum secara khusus membicarakan langkah-langkah untuk pemulangan Djoko Tjandra. “Baru ketemu biasa, belum ketemu khusus untuk bicarakan itu. Menlu akan kontak ke saya untuk bahas itu.

Kita bahas baru ke sana,“ ucapnya.

Djoko Tjandra meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, hanya satu hari sebelum Mah-

DJOKO TJANDRA kamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya.

Djoko Tjandra yang kini berstatus buron Kejaksaan Agung adalah terpidana dua tahun penjara dalam kasus cessie Bank Bali.

Selain

hukuman badan, mantan Direktur Era Giat Prima itu juga harus membayar denda Rp15 juta serta uangnya di Bank Bali s e b e s a r Rp546.166.116.369 disita untuk negara.

Djoko Tjandra men-

dapatkan sertifikat kewarganegaraan dari Papua New Guinea (PNG) Immigration and Citizenship Advisory Committee.

Rekomendasi ini pun disetujui oleh Menteri Luar Negeri dan Imigrasi Papua Nugini, Ana Palo.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy meminta agar pemerintah menggunakan cara apapun untuk memulangkan buronan kasus korupsi Djoko Tjandra dari Papua Nugini. Pasalnya upaya pemerintah memulangkan Djoko dengan mutual legal assitance (MLA) atau saling membantu dalam bidang hukum telah gagal.

"Kalau tidak bisa pulangkan dengan tekanan politik kalau secara hukum tidak bisa. Papua Nugini kan punya banyak kepentingan dengan Indonesia, dari kepentingan itu bisa 'dimainkan'," ujar Tjatur di Istora Senayan,

Jakarta, Jumat.

Tjatur mengatakan, seharusnya pemerintah Papua Nugini membantu Indonesia dalam upaya pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia. Sebab status Joko sudah divonis oleh pengadilan di Indonesia. "Karena Joko Tjandra sudah divonis bersalah oleh pengadilan, dia bukan orang bebas," ucapnya.

Tjatur mengaku heran mengapa warga negara yang diperoleh Djoko oleh pemerinta Papua Nugini baru diributkan saat ini. Pasalnya rentang pemberian kewarganegaraan itu sudah cukup lama dan baru di besar-besarkan pada minggu-minggu ini.

Meski begitu, Tjatur tak mau menyalahkan siapapun atas kelalaian pemantauan ini. "Ini persoalan kolektif, tapi intinya nggak boleh terjadi.

Sekarang ini pulangkan segera Joko Tjandra," katanya.(IC/BBS)

Reformasi Agraria Sudah Mendesak JAKARTA - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah harus segera menuntaskan reformasi agragria yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini untuk mengantisipasi sekaligus memberi solusi atas berbagai konflik sosial yang terjadi secara terus menerus belakangan ini.

"Adanya berbagai persoalan konflik horisontal antara petani dan pihak lainnya sebagaimana terus menerus terjadi belakangan ini," ujar Muhaimin dalam keterangan persnya, Kamis.

Menurutnya, ada tiga faktor yang menyebabkan konflik agraria ter-

jadi di beberapa daerah.

Pertama, ketidakjelasan regulasi lahan tanah yang kurang responsif dan berpihak pada ke-

pentingan rakyat, terutama petani.

"Kedua kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan tanah secara jelas,

baik untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan," imbuhnya.

Selain itu, faktor kurang optimalnya fungsi sosial tanah, baik untuk pengembangan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Manusia. "Reformasi Agraria yang mengarah pada ketiga hal tersebut mutlak diperlukan," tegasnya.

Lebih lanjut, cak Imin sapaan akrab Muhaimin ini menilai, adanya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Untuk itu perlu ada

revisi dan penyempurnaan kembali kepada keberpihakan rakyat khususnya petani yang merupakan matapejcaharian mayoritas masyarat Indonesia. "Petani yang mayoritas miskin dan berada di perdesaan harus diberdayakan," Cak Imin mengatakan, dengan adanya penuntasan reformasi agraria ini diharapkan bisa secara langsung maupun tidak langsung Negara dapat menyelesaikan berbagai persoalan pelik di masyarakat seperti konflik horisontal dan kekerasan sosial sekaligus dapat memberdayakan rakyat petani itu sendiri. (BBS/FR)

DPR Kritik Ani Yudhoyono Berobat ke Luar Negeri JAKARTA - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh mengkritik keputusan Ibu Negara Ani Yudhoyono yang pernah menjalani perawatan kesehatan di luar negeri.

Pasalnya keputusan ini bertolak belakang dengan pidato Presiden SBY yang pernah mengkritik beberapa warga Indonesia yang atusias untuk berobat ke luar negeri.

"Ironisnya, Ibu Negara sendiri juga baru-baru ini berobat ke Luar Negeri.

Tenaga Kedokteran domestik sebetulnya sangat profesional dan banyak sekali yang mumpuni dan mempunyai keahlian yang sangat baik," ujar Poempidan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, hal ini seakan mematahkan pernyataan Presiden SBY yang merasa galau dengan ketertarikan warga Indonesia untuk berobat di luar negeri.

Poempida mengatakan, maraknya pihak-pihak termasuk keluarga Presiden SBY yang memilih menjalani perawatan medisnya di luar negeri seakan yakin jika dunia kesehatan luar negeri lebih menjamin daripada dalam negeri.

"Apakah hal ini dikarenakan kurangnya dukungan alat-alat yang canggih di rumah sakit–rumah sakit dalam negeri? Saya pikir tidak. Ini tentunya cambuk bagi pembangunan sektor kesehatan nasional, yang harus menjadi perhatian khusus seorang Presiden," ungkapnya.

Poempida menjelaskan, fokus pembangunan sektor kesehatan kini

sudah melangkah menuju sistem tanpa kelas yang secara ideal dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Dengan demikian, semua sarana dan prasarana pra pelaksanaan BPJS pada 1 Januari 2014 nanti harus sudah disiapkan, agar secara optimal pelayanan kesehatan yang diinginkan dalam konteks di atas dapat terwujud tanpa kendala.

Hal ini tentunya dapat terlaksana dengan memaksimalkan pemakaian APBN dalam sektor kesehatan yang sampai saat belum mencapai 5 persen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

"Selain dari pada itu kinerja Kemenkes dalam efisiensi anggaran dan menghilangkan distorsi pemakaian anggaran harus serta merta ditingkatkan agar seluruh “benefit” dari pemakaian anggaran tersebut benarbenar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara menyeluruh," jelasnya.

Selain itu pembenahan disegala sektor seperti tenaga medis, alat kesehatan dan farmasi yang ada harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas dan mutu kesehatan dalam negeri.

"Jangan salahkan jika ada WNI yang mampu untuk memilih berobat ke luar negeri. Nampaknya, curhatan Presiden kali ini harus dipahami beliau, agar menjadi cemeti untuk lebih memperhatikan sektor kesehatan sebagaimana mestinya," tandasnya. (IC/BBS)

Dirkeu: Laba PTPN 3 Berkat Kerja Keras Karyawan SILAU DUNIA - Pencapaian laba PTPN 3 hingga Rp1,2 Triliun pada tahun 2011 lalu adalah berkat kerja keras para karyawan baik pimpinan terlebih karyawan pelaksana. Tanpa terkecuali, peran ibu-ibu karyawan juga merupakan faktor pendukung.

Demikian sambutan Direktur Utama PTPN 3 yang disampaikan Direktur Keuangan Erwan Pelawi dihadapan ratusan undangan dalam acara rangkaian Safari Ramadhan jajaran direksi untuk Distrik Serdang-1 yang dipusatkan di Masjid Jami' Kebun Silau Dunia, Kamis (2/8) malam.

Hadir dalam acara tersebut Kabag Keuangan PTPN 3, Manager Distrik Serdang-1 Ir.Felik Giwa Djaha, para Manager, Askep, Asisten, mandor, pengurus IKBI, BKAI se Dser-1, unsur muspika, tokoh masyarakat, agama dan anak yatim.

Lebih lanjut dikatakan Dirkeu, atas pencapaian tersebut jajaran direksi menyampaikan rasa salut bagi semua karyawan yang telah bekerja sama dengan keras dan sekuat tenaga dengan pihak managemen. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian PTPN 3 hingga periode bulan Juli 2012 sudah sedikit di atas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam setahun. "Meski harga jual di dua komoditi saat ini mengalami penurunan, kita berberharap semangat kerja keras tidak turun hingga sampai pada akhir tahun agar RKAP yang dianggarkan tercapai," ujar Erwan memberi motivasi.

Saat ini PTPN 3 sedang dalam proses untuk menjadi hoolding company yang artinya akan menjadi induk seluruh PTPN yang ada di Indonesia.

Sementara yang lain akan menjadi anak perusahaan. "Tinggal menunggu PP Presiden-RI saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama," kata Pelawi.

Sebelumnya, Manager Distrik Serdang-1 Ir.Felik Giwa Djaha mengaku

bangga dengan kegiatan Safari Ramadhan yang merupakan angenda perusahaan. Atas kerja keras Managemen Kebun Silau Dunia yang menyediakan fasilitas yang baik dan kerja keras kaum ibu yang menyiapkan akomodasi, pihaknya menyampaikan terima kasih. "Semoga kita mendapatkan sesuatul yang bermanfaat dalam kegiatan ini untuk peningkatan kinerja di PTPN 3," ujar Felik.

Acara yang berlangsung dari jelang berbuka puasa hingga usai sholat Tarawih berjalan dengan hikmad penuh suasana keakraban. Sebelum acara buka bersama jajaran Direksi PTPN 3 menyerahkan bingkisan dan tali asih kepada beberapa pihak eksternal maupun internal. Untuk eksternal diantaranya diserahkan uang sebesar Rp150 ribu untuk 10 anak yatim dan 60 anak yatim dilingkungan Kebun Silau Dunia.

Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dan Ponpes Ittihadiyah Sei Sarimah masing-masing menerima bantuan Rp5 Juta. Ulama juga tak luput dari perhatian PTPN 3, untuk ulama tingkat Kabupaten diterima Ustad Bukhori Rp1 Juta, ulama tingkat Kecamatan tiga orang menerima Rp700 ribu diantaranya Ustad Drs.Darwanto asal Kecamatan Bintang Bayu. Ulama tingkat desa diterima Ustad Yuari Sugiono SPd sebesar Rp500 Ribu.

Sementara untuk internal diberikan 5 buah ambal karpet sholat dan 5 buah Al-Qur'an untuk setiap masjid di Distrik Serdang-1 dan Petugas Agama seperti Nazir Masjid, Bilal Mayit dan guru madrasah se Dser 1 mendapat Rp350 Ribu plus sarung. Semua bingkisan diserahkan Dirkeu, Kabag Keuangan, Manager Dser 1 disaksikan Manager Kebun Silau Dunia Ir.Husairi,MM dan manager lainnya.(ARM)

SANTUNAN - Direktur Keuangan PTPN 3 Erwan Pelawi menyerahkan santunan kepada anak yatim disaksikan Manager Dser-1 dan Manager Kebun Silau Dunia (kiri no 2).(KPK POS/ARM)

KPK POS

3

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

KORUPSI

NASIONAL

Irjen Pol Djoko Susilo Jadi Tersangka Suap Simulator SIM JAKARTA - Irjen Pol. Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas Polri yang kini menjadi Gubernur Akpol ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Proyek Simulator SIM pada tahun 2011. Selain jenderal bintang dua ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan tersangka lainnya, Brigjen Pol. Didik Purnomo, bekas Wakil Korlantas Polri dan Ketua Pengadaan Simulator SIM pada tahun 2004 AKBP Teddy Rusmawan.

Selain itu, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CCMA) Budi Santoso, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang ditetapkan menjadi tersangka. Kelima tersangka itu ditetapkan sejak 27 Juli 2012.

"Selain penetapan tersangka, mereka juga dicekal untuk tidak berpergian ke luar negeri. Surat permintaan cegah sudah dikirim ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Rabu (1/8)," papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dikatakan, Irjen Pol. Djoko Susilo diduga menyalahgunakan wewenang sewaktu menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri. Sehingga, disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek pengadaan senilai Rp 189 miliar tersebut. Dan kerugian negara dalam proyek pengadaan yang ditangani Polri itu diduga sekitar Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar.

Djoko diduga menerima Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator tersebut. Bahkan, kuat dugaan aliran dana dari proyek tersebut juga mengalir ke sejumlah petinggi di Mabes Polri, salah satunya Irwasum.

KPK diduga mendapatkan buktibukti itu, dari hasil penggeledahan pada Senin (30/7) sore hingga Selasa (31/7).

Itu lah mengapa KPK akhirnya mendapat kesulitan membawa hasil

penggeledahan.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus bos perusahaan penyedia simulator yang ditangani oleh Polres Bandung. Di mana, dalam kasus tersebut Bambang selaku Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) dilaporkan oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) karena dianggap melakukan penipuan akibat gagal memenuhi target pengadaan.

Dalam kasus tersebut, pada Sabtu (28/7), Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman terhadap Direktur Utama PT ITI, Soekotjo S Bambang, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana pengadaan simulator menjadi tiga tahun dan sepuluh bulan penjara. Dari hukuman sebelumnya, yaitu tiga tahun dan enam bulan penjara.

Di persidangan terungkap, proyek ini PT ITI milik Sukotjo Bambang digandeng untuk membuat simulator SIM oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) yang dipimpin Budi Susanto. Perusahaan terakhir itu menjadi pemenang tender proyek itu di Korlantas Polri.

Berdasarkan keterangan Sukotjo Bambang, PT CMMA memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu senilai Rp 196,87 miliar. Masing-masing untuk motor sebanyak 700 unit senilai Rp 54,453 miliar dan mobil 556 unit senilai Rp 142,415 miliar. Sedangkan, PT CMMA membeli alat-alat itu ke PT ITI dengan harga total Rp 83 miliar.

“PT CMMA itu menang tender proyek simulator Korlantas. Itu sudah disetting sejak awal. Padahal mereka tak pernah punya pengalaman menggarap proyek itu,” kata kuasa hukum Bambang, Erick Samuel Paat.

Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, kekayaan pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut mencapai Rp 5.623.411.000 per 20 Juli 2010.

Irjen Pol. Djoko Susilo yang kelahiran Madiun itu lulus dari Akpol pada tahun 1984. Djoko pernah menjabat Kapolres Metro Bekasi dan Kapolres Metro Jakarta Utara. Pada September 2008, polisi bergelar master Ilmu Pemerintahan ini menjabat Wakil Dirlantas Mabes Polri.

Oktober 2008, ia menjabat Dirlantas Babinkam Polri. Djoko menjabat Kakorlantas sejak September 2010 hingga Mei 2011. Dalam karirnya di kepolisian, Djoko pernah dianugerahi penghargaan Inovasi Citra Pelayanan Prima I dan II pada tahun 2006 dan 2008.

Di tempat terpisah, Direktur Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan ada empat hal yang harus diusut KPK. Pertama, persekongkolan tender yang dilakukan dengan cara membuat harga dan jenis barangnya.

Dalam pelaksanaannya, biaya yang dibebankan lebih tinggi 300 persen.

Kedua, sub kontrak pekerja utama.

Dari pengadaan simulator mengemudi ini, Korlantas telah bekerjasama dengan salah satu perusahaan swasta yang diduga hanyalah broker. Sebab, perusahaan pemenang tender ini melimpahkan pekerjaan ini kepada perusahaan lain (subkontrak). Sehingga, melanggar Keppres 54 Tahun 2012.

Ketiga, adanya indikasi suap yang dilakukan perusahaan pemenang tender ke pejabat Korlantas. Karena aaa beberapa aliran dana dari pihak swasta terhadap pejabat Korlantas.

Keempat, adanya indikasi penggelembungan harga sekitar Rp 100 miliar.

Pengadaan driving simulator, lanjut Agus, awalnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepolisian dalam pengurusan SIM, sekaligus untuk melatih keterampilan calon pengendara agar terhindar dari kecelakaan akibat meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor.

Alat ini, merupakan fasilitas untuk

simulasi mengendara bagi masyarakat yang menhukuti ujian mengemudi.

Dengan fasilitas ini, calon pemilik SIM tidak perlu menggunakan kendaraan di lintasan jalan sesungguhnya. Cukup menggunakan fasilitas simulator dengan lintasan yang tampil dalam layar monitor.

Dalam pengadaan alat ini, ada dua jenis perlengkapan yang dibutuhkan Korlantas Mabes Polri, yaitu driving simulator roda dua dan roda empat.

Nilai pengadaan roda dua ini sekitar Rp 500 miliar untuk 700 unit dan roda empat sekitar Rp 140 liliar untuk 556 unit.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data anggaran pengadaan driving simulator di Korps Lantas Mabes Polri.

Berdasar data APBN 2011 yang diperoleh Fitra, anggaran proyek ini mencapai ratusan miliar. "Pengadaan driving simulator Rp 198,7 miliar," kata Koordinator Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Dana sebesar itu digunakan untuk dua pos. Pertama, driving simulator uji ketrampilan pengemudi roda dua dengan nilai Rp 55,3 miliar. Pos kedua untuk driving simulator uji ketrampilan pengemudi roda empat dengan anggaran Rp 143,4 miliar.

"Pengadaan lelang dibuka pada tanggal 21 Januari 2011 sampai 8 Februari 2012," kata Uchok. Dia menambahkan, driving simulator ini adalah alat bantu peraga dan bahan uji bagi peserta ujian pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi).

Fitra meminta KPK menuntaskan kasus korupsi ini hingga ke penentu kebijakan. "Dan juga jangan seperti kasus rekening gendut polisi yang sampai sekarang belum terungkap," katanya.

"Sebagai aparat penegak hukum, dengan terungkap kasus ini, sangat memalukan untuk institusi polisi." tambahnya. (ENDY)

Pembangunan Jalan Simpang Kumuh– Sontang Rusak Berat ROKAN HULU - Pembangunan Jalan Simpang Kumuh-Sontang–Duri, Provinsi Riau, melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan sumber dana APBD Murni Tahun 20042008 (Multy Yers) Lokasi Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis dengan target 60 kilometer. Jangka waktu pelaksanaan 1.460 hari kalender, waktu pemeliharaan 365 hari kalender, pelaksana PT Istaka Karya (Persero), Konsultan Pengawas PT Yodya Karya, pantauan dilapangan pada Kamis pekan lalu, kondisi badan jalan sangat memprihatinkan dan dalam keadaan rusak berat.

Kamal Saragih, warga Kunto Darusalam saat ditemui di lokasi mengatakan, kerusakan ruas jalan diperkirakan sepanjang 30 kilometer antara Simpang Sontang dan Simpang Kumuh karena mutunya rendah sehingga badan jalan yang diaspal tidak bertahan lama.

"Boleh dibilang ketahanannya hanya dua bulan, badan jalan yang diaspal terkelupas yang muncul kepermukaan. Tanah berwarna kehitam-hitaman sehingga belum masa perawatan.

Kerusakan semakin parah, di kirikanan badan jalan berlubang," ujarnya.

Menurut Kamal, perawatan memang dilakukan kontraktor namun hanya dibeberapa titik-titik tertentu.

Badan Jalan Simpang Sontang-Simpang Kumuh Rusak Parah.

Lebih banyak badan jalan yang rusak dibiarkan daripada diperbaiki. Volume badan jalan yang diperbaiki bervariasi, ada yang panjangnya 50 meter, 100 meter dan 300 meter, jenis perawatan jalan juga tidak sama, ada yang di beton dan ada yang dilapis dengan aspal. Perawatan badan jalan dilaksanakan tahun 2011.

Ucapan senada juga disampaikan Heri aktifis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) megatakan, pembangunan jalan diduga kuat terjadi kecurangan dalam penggunaan matrial. Sesuai ketentuan, pembangunan jalan aspal material yang digunakan terdiri dari lapisan

Agregat Kelas A dan Agregat Klas B (awcas) serta pekerjaan 'Aspal' yang terdiri dari lapis resap pengikat dan Aspal Treated Base (ATB) material yang digunakan untuk konstruksi jalan “satu senti pun tidak boleh disunat sesuai sepesifikasi teknis sehingga dengan mudah terjadi kerusakan.

Sebagai bukti kerusakan badan jalan, aspal terkelupas yang muncul kepermukaan tanah hitam, akibat kecurangan ini pelaksanaan pembangunan jalan Simpang Kumuh-Sontang–Duri berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Menurut Heri, besaran biaya yang dialokasikan Pemrov Riau terhadap

pelaksanaan pembangunan jalan.

Kabarnya mau dilamar sebesar Rp 149 miliar lebih, dengan target 60 kilometer. Jika dilaksanakan sesuai kontrak kondisi badan jalan tidaklah separah sekarang ini, dalam keadaan rusak parah," ujarnya.

Masih kata Heri, badan jalan sebelumnya sudah terbangun, bukan pembukaan jalan baru. jalan itu memang sudah ada. Pengertian dengan pembangunan jalan mestinya membangun jalan yang belum ada, kemudian dibangun jalan baru dengan membangun badan jalan. "Jika badan jalan sudah ada berarti peningkatan," ujarnya.(PUR)

Perang Buaya-Cicak II Bergema JAKARTA - Perang Buaya Cicak jilid II, kembali bergaung. Buaya (Polri) dan Cicak (KPK) bergema lagi, setelah Polri mengumumkan tersangka dugaan korupsi Simolator SIM. Seolah berlomba dengan KPK dalam menangani kasus pengadaan driving simulator, Mabes Polri menetapkan lima orang tersangka.

Padahal KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni mantan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo (DS), sebagai tersangka utamanya yang menjadi aktor intelektualnya, pada 27 Juli lalu.

"Polri menetapkan status tersangka sejak 1 Agustus kemarin. Surat Tanda Dimulainya Penyidikan (SPDP) kelima tersangka pun sudah dikirimkan ke penuntut umum," papar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Anang Iskandar di Mabes Polri Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dijelaskan Anang, seorang tersangka berpangkat bintang satu (brigadir jenderal). Brigjen DP adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan driving simulator. Empat tersangka lain adalah AKBP TR (ketua panitia lelang), dan Kompol LGM (bendahara proyek), pengusaha BS, dan SP. Dalam waktu dekat, tambah Anang, Polri akan ditahan dan kelima tersangka dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mabes Polri juga selalu berkoordinasi dengan KPK. Penetapan tersangka justru sebagai upaya Polri menuntaskan kasus ini.

Pengumuman tersangka merupakan bagian dari upaya Polri membuka kasus ini kepada masyarakat. “Kami mengedepankan transparansi dalam mengungkap kasus korupsi,” ujarnya.

Penyidik masih terus mengembangkan dugaan kemungkinan aliran dana proyek bernilai miliaran ini ke sejumlah perwiwa tinggi Polri. “Dengan penetapan ini kita berkewajiban melakukan penyidikan terhadap lima tersangka. Dalam waktu dekat dilakukan pendalaman, kita berkewajiban mengungkap sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Dalam penelusuran kasus tersebut, bukan tidak mungkin akan terdapat tersangka lain. Anang meminta kepada masyarakat agar penyidikan diberikan kesempatan untuk mengungkap kasus tersebut.

Penetapan kelima tersangka baru ‘tahap awal’. “Kalau dikembangkan terbuka kemungkinan tersangka baru,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan KPK adalah instansi pertama yang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Simulator SIM motor dan mobil di Korlantas Mabes Polri. KPK sudah melakukan penyelidikan dari awal Januari dan KPK juga sudah melakukan penyidikan lebih awal di banding dengan instansi lain.

Dalam UU KPK terdapat aturan, jika KPK lebih dulu melakukan baik itu penye-

lidikan bahkan penyidikan, instansi lembaga negara lainnya fungsinya adalah membantu penanganan kasus. UU KPK pasal 50 ayat (1), (3), dan (4) dimaksudkan bahwa KPK yang terlebih dahulu melakukan penyidikan, maka instansi yang lain fungsinya membantu KPK untuk menuntaskan kasus. Itu sudah jelas. “Jadi KPK duluan. Sehingga kalau kita ingin patuh dan taat, maka seyogyanya institusi lain turut dan mendukung,” tegas Ketua KPK di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Abraham juga mengklaim KPK adalah lembaga yang berwenang menangani perkara ini.

Sedangkan aparat penegak hukum yang lain, hanya mendukung KPK agar penyidikan ini dapat berjalan dengan lancar.

“Posisi instansi lain itu bekerjasama dan bantu.

Tidak ada rebutan perkara atau dipaksa berhenti. Tapi karena KPK yang duluan, lembaga yang lain turut serta,” ucapnya lagi.

Sesuai Pasal 50 (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengingatkan bahwa koordinasi antara lembaganya dengan Kepolisian tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU). Di mana, peraturan yang menjadi dasar hukum dalam MoU tersebut adalah UU Pemberantasan Tipikordan UU KPK. "Kedatangan pimpinan KPK ke Mabes Polri beberapa hari lalu dan menyatakan sudah menetapkan Djoko sebagai tersangka dalam kasus ini merupakan bagian dari etika kelembagaan.

Soal Etik misalnya, pimpinan KPK ketemu Kapolri itu mewujudkan marwah etik sampaikan sudah ada penyidikan dan tersangka (dalam kasus ini). Kami lakukan itu. Anehnya, Polri malah menetapkan tersangka lagi," jelasnya.(ENDY)

menduga ada penggelembungan harga yang bisa merugikan keuangan negara. Kasus korupsi pengadaan ini belum naik ke penyidikan dan belum ada penetapan tersangka.

Sementara dalam kasus suapnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni anggota Komisi VIII DPR sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Zulkarnaen Djabar, dan bos PT KSAI, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra.

Pasangan bapak dan

anak berstatus tersangka itu juga sama-sama berkiprah di DPP Ormas MKGR. Zulkarnaen menjabat Wakil Ketua Umum sementara Dendy menjadi Bendahara Urusan Khusus. Mereka diduga telah menerima suap yang nominalnya diduga mencapai sekitar Rp 4 miliar.

Keduanya dijerat menggunakan Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 juncto Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman 20 tahun penjara. (ENDY)

Korupsi Al Quran, Wakil Menteri Agama Diperiksa KPK JAKARTA - kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium madrasah di Kementerian Agama tahun 2011-2012, terus berkembang. Perkembangan terbaru, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Wamenag diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZD (Zulkarnaen Djabar)," papar Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Nasaruddin diperiksa

karena dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar kasus tersebut. "Seseorang yang dimintai keterangan dianggap mengetahui. Karena itu, setiap keterangan yang disampaikan Nasaruddin akan ditindaklanjuti oleh KPK dengan memverifikasi setiap keterangannya," jelasnya.

Nasaruddin datang ke gedung KPK pukul 08.25 WIB dan langsung memasuki Gedung KPK tanpa memberikan komentar apapun kepada wartawan.

Nasaruddin dimintai

keterangan dengan kapasitasnya sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam pada tahun 2011. Karena, Ditjen Bimas Islam lah yang berwenang menangani proyek pengadaan Al Quran di Kemenag.

Usai menjalani pemeriksaan selama delapan jam, Nasaruddin Umar mengatakan Menteri Agama Suryadharma Ali harus bertanggung jawab pada korupsi proses pembahasan dan pengadaan Alquran dan komputer di Kementerian Agama. "Ya kan yang seharusnya bertanggung

jawab semuanya harus menteri," ujarnya seusai menjalani pemeriksaan.

Nasaruddin mengaku memberikan keterangan secara benar kepada KPK. Pihaknya juga membantah pada proyek ini terjadi penunjukan langsung.

"Proyek senilai Rp 22 miliar ini, sudah sesuai dengan prosedur. Nggak, nggak ada itu penunjukkan langsung," jawabnya.

Ditanya soal fee pengadaan Al Quran, Nasaruddin mengaku tidak mengetahui apakah fee yang diterima Kementerian

Agama lebih besar ketimbang DPR. "Yang jelas, saya bersama dengan seluruh jajaran di Kemenag telah melakukan pengusutan internal untuk kasus ini," ucap Guru Besar UIN Syarif Hidyatullah Jakarta.

KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Al Quran setelah mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan anggaran proyek pengadaan di Kemenag.

Pada proses pengadaannya, KPK

KPK POS

4

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

KORUPSI

SUMUT

Bupati Ingatkan Jajarannya Hindari Korupsi STABAT - Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu menyatakan faktor terjadinya korupsi antara lain disebabkan kebiasaan, kurangnya ketauladanan pemimpin, gaya hidup, dan rendahnya penghasilan. ”Sadari perilaku korupsi tindakan merugikan negara dan pelakunya berhadapan dengan hukum,” katanya saat membuka kegiatan pencerahan hukum kebijakan publik dalam prespektif tindak pidana korupsi bagi jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Langkat yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati, Jumat pekan lalu.

Lebih jauh Ngogesa menyatakan tiga hal yang bisa dirubah yakni kebiasaan, ketauladanan dan gaya hidup yang jika ada kemauan pasti dapat diwujudkan. Menyinggung rendahnya penghasilan, bupati memberikan dua pilihan menerima atau menolak, sebab menjadi PNS bukan paksaan dan setiap orang sudah mengetahui berapa besar penghasilannya.

Kajari Stabat DR H Asep Nana Mulyana selaku membicarakan tunggal pada acara yang digagas oleh Pemkab Langkat. Hal tersebut memaparkan aparat hukum tidak semestinya ditakuti akan tetapi harus menjadi mitra.

Pihaknya sesuai dengan paradigma baru kejaksaan

PENCERAHAN HUKUM– Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH disaksikan Kajari Stabat DR. H. Asep Nana Mulyana, SH, MH saat membuka kegiatan pencerahan hukum kebijakan publik dalam prespektif tindak pidana korupsi bagi jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Langkat yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati, Selasa (31/7). melakukan pendekatan-pendekatan humanis dan tidak mengandalkan sentimen atau arogansi dalam bertugas sehingga sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus terlepas dari unsur like or dislike dan semuanya harus didasarkan kepada azas-azas hukum yang berlaku. ”Terkadang apa yang menurut kita baik, belum tentu penilaian orang akan baik pula,” kata Asep yang saat ini merupakan satu-satunya Kajari bertitel S3 di Indonesia.

Sudah menjadi konsekuensi

sebagai pejabat publik untuk selalu diawasi, dimintai komentarnya bahkan dipersalahkan oleh publik.

Sesungguhnya menurut Asep, jika sesuatu pekerjaan dijalankan sesuai dengan koridor yang berlaku sepanjang memiliki payung hukum, maka tidak ada keraguan untuk terjerat korupsi, hanya saja terkadang pejabat sering terlibat dalam suap menyuap atau kolusi yang hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Beliau juga mengingatkan

Penyelenggaraan UKG Diduga Proyek Pungli KISARAN-Uji Kopetensi guru (UKG) 2012 yang dilaksanakan online di berbagai daerah mengalami beberapa kendala/kegagalan. Hal inipun membuat sejumlah pihak menilai bahwa UKG online sangat tidak efektif dan malah merugi. Berbagai komentarpun timbul baik dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI).

Di Kabupaten Asahan bebanbeban pikiran yang di hadapi para guru-guru saat pelaksanaan UKG malah semakin diperparah dengan timbulnya indikasi pungli dari pihak-pihak penyelenggara yang memanfaatkan momen UKG. Mereka coba memasarkan produk yang mendukung pelaksanaaan UKG On

Line semisal lactop-modem sampai ke pruduk CD/Video tutorial UKG di setiap kesempatan simulasi kepada peserta/guru-guru.

Ketua DPP LSM Peduli Asahan (PedAs) Syafri Yus mengatakan, bahwa kurangnya persiapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan penyebab kegagalan pelaksanaan UKG di beberapa daearah termasuk di Kabupaten Asahan. Pantauan kami saat UKG hari pertama di laksanakan di 5 (lima) lokasi banyak hal di luar dugaan terjadi di antaranya operator di tempat uji kopetensi (TUK) gagal melakukan instalansi program sehingga tidak terkoneksinya server dari sejumlah sekolah tempat ujian ke Pusat,

para dalam bahasa hukum perilaku korupsi tidak saja menguntungkan diri sendiri, akan tetapi menguntungkan pihak lain atau suatu badan akibat dari kebijakan yang dilakukan hal itu sudah merupakan kesalahan.

Kajari Stabat itu juga mengingatkan Kepala SKPD untuk tidak mempercayai bila ada pihak-pihak yang menghubungi mengatasnamakan dirinya untuk meminta sesuatu atau fasilitas tertentu. ”Jangan percayai karena itu penipuan,” katanya

Kegagalan juga terjadi akibat banyaknya perubahan data peserta dari panitia penyelenggara.

Ketika diminta tanggapan seputar adanya dugaan pihak penyelenggara di kabupaten Asahan memanfaatkan/mencari keuntungan dari pelakasanaan UKG On Line dengan menjual produk –produk pendukung kepada peserta,dirinya mengatakan bahwa apa yang di sangkakan itu benar. Lembaga kami banyak menerima laporan dari guruguru yang mengikuti UKG tentang adanya pemasaran produk pendukung dari penyelenggara seperti VCD Tutorial UKG On Line.

Dalam penjualan VCD Tutorial UKG On Line menurut kami pihak penyelenggara yang di duga bekerja sama dengan Ka UPT telah membodohi para peserta. Kenapa demikian VCD yang berdurasi 8;57 detik tersebut di jual dengan harga Rp 250 ribu per keping. Kalau VCD itu merupakan hasil karya penye-

lenggara Kabupaten Asahan untuk membantu mempermudah peserta menghadapi UKG. Api VCD yg mereka jual merupakan hasil Unduhan (Download) dari YouTobe yang di gandakan kedalam kepingan VCD.Apa namanya kalau bukan pemboodohan.

Dari data kami ada sekitar 2.396 orang guru kabupaten Asahan yang sudah sertifikasi pendidikan dari seluruh jenjang baik TK,SD,SMP, SMA dan SMK yang ikut UKG On Line. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak termasuk Bupati Asahan Drs Taufan Gama Simatupang MAP. "Apa ini harus di biarkan begitu saja. Saran kami buat Bupati Asahan jangan merah dan pertahankan Kadis yang dapat merusak kepemimpinan di Asahan. Bagaimana mau baik pendidikan di Asahan Kadisdiknya saja membiarkan guru-gurunya di jadikan ajang pungli pada setiap ada kesempatan /peluang," ujar Syafri Yus.(BAL)

Biaya Pembangunan Diduga Sengaja Diendapkan Pemko TANJUNGBALAI-Titi Gantung di Kelurahan Semula Jadi yang menghubungkan Kecamatan Datuk Bandar Timur ke Tanjung Medan, Asahan terancam rubuh karena dimakan usia.

Sementara dana Rp11,2 miliar yang dianggarkan untuk membangun jembatan permanen pengganti titi gantung masih ‘ditahan’ Pemko Tanjungbalai.

Anggota DPRD Tanjungbalai dari Partai PDI Perjuangan Hakim Tjoa Kien Lie, kepada wartawan Selasa (31/7) mengatakan, pembangunan titi gantung telah dianggarkan pada tahun anggaran 2012 melalui Dana Bantuan Daerah Bawahan (DBDB) Provinsi Sumatera Utara.

Dana tersebut telah diturunkan ke kas daerah Pemko Tanjungbalai.

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

“Penundaan proses pelaksanaan pembangunan titi gantung berpotensi mengakibatkan pengerjaannya tidak tuntas pada tahun ini, karena sisa waktu tinggal sedikit dan kemungkinan cuaca kurang bersahabat kebanyakan musim hujan,” kata Hakim Tjoa.

Dijelaskannya, pembangunan jembatan yang fungsinya sangat vital kepada masyarakat di Tanjungbalai kurang mendapat perhatian yang serius dari Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe. Terbukti, pembangunan jembatan di Sipori-pori Kecamatan Teluk Nibung pada tahun 2011 juga tidak tuntas, bahkan harus kembali ditenderkan pada tahun 2012 walau telah dikeluarkan dana

pembangunan sebesar Rp 900 juta lebih.

“Jembatan sangat dibutuhkan untuk melancarkan transportasi barang dan manusia. Titi gantung sudah tua dan sangat rentan untuk runtuh, jika terjadi maka akan banyak daerah yang terisolisir dan perputaran ekonomi masyarakat akan terhambat,” katanya.

“Thamrin Munthe harus serius, jangan kembali terkendala seperti jembatan Tamboni di Sipori-pori,” katanya.

Sementara Areif Fuddin Munthe, warga Jalan Binjai Kelurahan Semula Jadi Datuk Bandar Timur berharap Pemko Tanjungbalai segera membangun titi gantung secepatanya. “Warga yang melintas di Titi Gantung sudah banyak yang menjadi

sembari mengingatkan bila hal tersebut ada segera hubungi dirinya untuk kemudian bersama-sama menjebak pelaku.

Acara yang berlangsung cukup dinamis dengan dilakukan tanya jawab, juga dihadiri oleh Sekda Surya Djahisa dan seluruh bendaharawan di SKPD masingmasing, yang pada intinya memberikan pengetahuan dan pencerahan hukum agar tidak ada lagi pejabat Langkat yang melakukan perbuatan melanggar hukum.(JUL)

korban, karena terjatuh.

Sementara besi penyangganya sidah banyak yang lepas dan terjatuh ke sungai,” katanya.

Dijelaskannya, lokasi Titi Gantung sudah banyak didatangi oleh pejabat di Tanjungbalai tetapi perbaikan belum dilaksanakan.

Terpisah Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe mengatakan, Titi Gantung di Kelurahan Simula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur dipastikan dikerjakan tahun ini. “Untuk lebih jelasnya hubungi saja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abd Aziz,” kata Thamrin.

Kepala Dinas PU Tanjungbalai Abd Aziz mengatakan pihaknya masih menunggu siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk. “Tidak seperti biasanya banyak

berkeinginan jadi PPK, sekarang kebanyakan menolak,” katanya.

Anggota DPRD Tanjungbalai dari Partai Hanura Dahnil Karo-Karo meminta Walikota Tanjungbalai untuk bertindak tegas terhadap Kadis PU Tanjungbalai yang menangani proses pembangunan titi gantung. Dirinya berpendapat, jika memang tidak ada pegawai Dinas PU yang tidak mau menjabat PPK, sebagai bagian dari tanggungjawab Kepala Dinas PU harus mundur.

“Kalau memang tidak mampu, Kadisnya harus mundur,” katanya. Ditambahkannya, karena bantuan DBDB sebesar Rp11,2 miliar lebih telah berada di kas daerah Pemko Tanjungbalai maka pihak Pemko Tanjungbalai harus transparan soal jumlah bunga yang dihasilkan.

“Uang itu khan disimpan di bank, berapa bunganya harus jelas dilaporkan dan menjadi pemasukan. Jangan menjadi keuntungan pribadi,” katanya.(HER)

Usut Indikasi Penyimpangan Dana ACEH TENGGARA - Hasil investigasi LSM Aceh Alas Independent bersama wartawan terhadap penyaluran dana Gabungan Kelompok Tani Desa Lumban Sitio-tio Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2012 yang mana dialokasikan dana Gapoktan 100 juta rupiah dan setiap anggota menerima 2,500 juta, namun berdasarkan hasil investigasi dilapangan bahwa para penerima dana gapoktan bervariasi bahkan ada yang menerima dana diluar yang terdaftar dalam usulan.

Ironisnya lagi, yang terdaftar dan nominal yang didapat juga harus bagi rata dan tidak boleh bervariasi.

Maka untuk itu diminta aparat penegak hukum supaya mengusut adanya penyimpangan ini. Dengan

adanya data dan fakta yang didapat dilapangan maka sudah kuat untuk kita laporkan kepihak aparat penegak hukum dalam waktu dekat.

Panduan Penyaluran adalah Juknis atau Juklak yang ditandatangani menteri hukum dan HAM amir Syamsuddin dan Menteri Pertanian Siswono bahwa Dana 100 juta untuk 40 orang anggota Gapoktan kemudian Pengembangan Usaha agribisnis Pedesaan (PUAP) bahwa semua usaha anggota kelompok berhubangan denganpertanian namun pada kenyataan bahwa ketua kelompok banyak yang dilanggar maka sekali lagi diminta kepada penegak hukum supaya melakukan pengusutan terhadap indikasi penyimpangan pelaksanaan program ini. (ALI)

USU Umumkan Hasil UMB-PT MEDAN- Universitas Sumatera Utara (USU) mengumumkan hasil ujian tertulis seleksi Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi (UMB-PT) 2012, Kamis pekan lalu.

Pengumuman itu dipublikasikan mulai pukul 18.00 WIB di situs universitas ini, yaitu www.usu.ac.id, situs Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Pusat, www.penerimaan. or.id, dan papan pengumuman di kantor Panitia Ujian Masuk Lokal (PUML) USU, Kampus USU Padang Bulan.

Kepala Humas USU, Bisru Hafi SSos Msi, menyebutkan tahun ini USU menerima sebanyak 2.930 mahasiswa baru melalui jalur ujian ini. Mereka terdiri dari program sarjana (S-1) jalur reguler dan mandiri.

Program studi dengan jumlah penerimaan tertinggi adalah Prodi Ilmu Hukum dengan 263 mahasiswa baru, Ilmu Kesehatan Masyarakat

(262), Akuntansi (158), Manajemen (156), dan Pendidikan Kedokteran (121).

Sementara, prodi dengan jumlah penerimaan paling minim umumnya adalah prodi di bawah Fakultas Ilmu Budaya (FIB), yaitu Sastra Batak (15), Sastra Melayu (16), Sastra Arab (20), dan Etnomusikologi (25).

Bisru juga menyebutkan, bagi peserta yang dinyatakan lulus, diwajibkan melakukan pelaporan masingmasing pada 3 Agustus 2012 untuk Prodi Eksakta dan 4 Agustus 2012 untuk Prodi Non Eksakta. “Mereka melapor di Gelanggang Mahasiswa USU, Kampus Padang Bulan, pada pukul sembilan pagi hingga pukul dua siang,” jelasnya.

Di bagian akhir, dikatakannya, untuk persyaratan dan tatacara pelaporan mahasiswa baru ini, peserta yang dinyatakan lulus bisa melihatnya di situs USU, yaitu www.usu.ac.id. (FER)

Bendahara UPT Diduga Lakukan Pemotong KISARAN - Dinas Pendidikan kabupaten Asahan terus berjalan tanpa arah program pencerdasan yang jelas. Peluang para pejabat pengelola pendidikan yang konon katanya lembaga pencerdasan anak bangsa dalam mengelola dan mengkelola sumber dana untuk kepentingan pribadi terus terbuka.Kalau pejabat tingginya dengan jabatan yang di pegang berpeluang untuk mencari keuntungan ratusan juta bahkan milyaran rupiah pinomat lah pejabat kelas terinya dapat hitungan jutaan rupiah saja.

Peluang bisa datang dari mana kesempatan dan kejelian dalam mengelola. Seperti dugaan yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Air Batu.Dari impormasi yang di dapat ,beberapa waktu lalu Bendahara UPT di Dinas tersebut membuat kebijakan Potong meja 10 % bagi guru-guru penerima Rafel kenaikan pangkat Golongan dan Rapel gaji berkala mereka.

Impormasi yang di dapat dari beberapa orang guru di kecamatan tersebut mengatakan bahwa Bendahara mereka (UPT Air Batu) telah melakukan pemotongan 10 % dari kedua jenis rapel yang diterima.Bahkan salah satu Guru SDN di kecamatan ini yang berinisial SB kepada wartawan (30/7) mengatakan bahwa Bendahara mereka melakukan pemotongan untuk mem-

bantu Orang di kabupaten yang telah mengerjakan adminitrasi berkas-berkas mereka, itulah alasan saat saya tanyakan kenapa ada pemotongan, Jelas Guru tersebut.

Ketika Hal ini di Konfirmasi (31/7) kepada Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Atan Ansari membantah bahwa pihak mereka mengintruksikan kepada Bendahara di UPT untuk melakukan pemotongan bagi guru yang menerima Rafel kenaikan Pangkat dan berkala. ”Itu tidak benar sama sekali jelas Atan kepada Wartawan.

Keterangan Atan juga di sahuti Oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Drs.Darmawan MPD beberapa saat setelah wartawan meminta klarifikasi kepada Kasubag keuangan Disdik Asahan.”Kita sudah berkali-kali memperingatkan jangan sekali-kali melakukan pemotongan dalam bentuk apapun terhadap pendapatan guru-guru “Impormasi ini akan kita tindak lanjuti jelas Sekeretaris Disdik di ruang kerjanya.

Haruskah guru di Asahan ini terus menerus di jadikan Objek untuk memperkaya diri para pejabat pengelola Dinas pendidkan Asahan ini..? Syafri yus salah seorang aktivis yg selalu kritis tentang pendidikan mengomentari ada ketidak seriusan pemkab asahan dalam menata dan mengkelola Dinas tersebut.(BAL)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

KORUPSI

LIPSUS

Gelar Perkara

DUGAAN KORUPSI ANGGARAN BIRO UMUM PEMPROV SUMUT

SETELAH ISTRI SYAMSUL,

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk yang kedua kali gelar perkara dugaan korupsi di Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumut tahun anggaran 2010 dan 2011 pada 168 pos pengeluaran Rp 10 miliar.

Direktur Reskrimsus Komisaris Besar Sadono Budi Nugroho mengetakan, gelar perkara itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan menyerahkan sebagian hasil audit dugaan kerugian keuangan daerah selama dua tahun berturutturut di Biro Umum Pemerintah Sumut.

“Hasil audit itu antara lain biaya perjalanan Wakil Gubernur Sumut sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sepanjang 2010 dan 2012 sebesar Rp 1, 9

miliar, “ kata Sadono Budi Nugroho kepada Tempo, Senin malam 4 Juni 2012 usai gelar perkara.

Selain biaya perjalana dinas, polisi, kata Sadono, menemukan delapan anggaran fiktif di Biro Umum yang menimbulkan kerugian negara. Salah satunya pembayaran rekening listrik yang sengaja tidak dibayar oleh Kepala Biro Umum sebagai kuasa pengguna anggaran .

“Tunggakan pembayaran rekening listrik kantor dan rumah dinas gubernur dengan total tunggakan mencapai hampir Rp185 juta, “ ujar Sadono.

Adapun tunggakan listrik itu antara lain di kantor gubernur sebesar Rp128,3 juta; rekening listrik rumah dinas gubernur sebesar Rp19 juta; tagihan listrik mess tamu milik Pemprov umut di Jalan Tengku Daud sebesar Rp 11,1 juta ; rekening listrik Gedung Bina Graha dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan

Sumut, Rp 19,4 juta dan pembayaran rekening listrik rumah dinas wakil gubernur yang ditepati Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 6 juta.

Sebelumnya, gelar perkara kasus serupa pernah dilakukan, Rabu 15 Februari 2012. Namun polisi belum menetapkan tersangkanya.

“Insya Allah, Rabu 6 Juni 2012 sudah ada tersangka.

Kami akan umumkan nama tiga tersangkanya, “ kata Sadono.

Kepala Biro Umum Pemprov Sumut Hj Nurlela yang dikonfirmasi Tempo belum bisa dihubungi.

Adapun sekretaris pribadi Plt Gubernur Sumut , Ridwan Panjaitan yang disebut sebagai penerima uang perjalanan dinas Plt gubernur dari Kepala Biro Umum, sebelum diserahkan kepada gubernur membantah semuanya. “ Tidak benar biaya perjalanan Plt gubernur fiktif. Silahkan ditanyakan ke biro umum, “ kata Ridwan.

penyebabnya, makanya belum datang," kata Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, Direktur Reskrimsus Polda Sumut kepada wartawan di Mapolda Jl. Medan – Tanjung Morawa, Medan.

Sadono tidak ingin berspekulasi tentang kemungkinan penerbitan surat panggilan kedua, bahkan kemungkinan penjemputan paksa.

Pihaknya masih menunggu hingga batas waktu hari ini, atau diperolehnya alasan yang jelas.

"Kalau memang ada halhal yang di luar kemampuan beliau, atau ada alasan yang patut dan wajar, bisa saja kita jadwalkan ulang. Kalau tidak ada alasan sama sekali ya bisa kita terbitkan surat panggilan kedua. Batas

waktunya 1 X 24 jam," kata Sadono.

Polisi perlu meminta keterangan Sutyas Handayani terkait dugaan korupsi di Biro Umum Setdaprov Sumut.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada anggaran bermasalah senilai Rp 3 miliar lebih dari total anggaran Rp 15.862.062.067.

Mantan Bendahara Biro Umum Aminuddin yang sudah ditahan sebagai tersangka dalam kasus ini, membeberkan sejumlah aliran dana termasuk kepada Fatimah Habibi yang juga istri Gubernur Sumut (nonaktif) Syamsul Arifin, serta Sutyas Handayani istri Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. (DTK.C)

SIAPA MENYUSUL? Memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Fatimah Habibi, istri Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin, menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Kamis.

"Saksi datang, pemeriksaan sudah selesai," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho saat dihubungi wartawan. Sadono menambahkan, pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan selesai sekitar pukul 12.00 WIB. Fatimah diperiksa terkait tanda tangannya pada kuitansi pengeluaran Kas Biro Umum Setdaprov Sumut.

Sedikitnya terdapat 12 pertanyaan yang diajukan penyidik dan Fatimah mengakui tanda tangan pada kuitansi tersebut adalah miliknya. Uang yang diterima juga sesuai pagu anggaran Rp 150 juta dan terbagi dalam lima kuitansi.

"Kalau diakui berarti apakah sesuai dengan penggunaannya atau tidak.

Sebelumnya kita mencurigai tanda tangan itu palsu," kata Sadono, seraya menambahkan bahwa tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap Fatimah karena pemeriksaan itu sudah selesai.

Seperti diberitakan, Fatimah dan istri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, Sutyas Handayani Gatot Pujonugroho, dipanggil penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Biro Umum Setdaprov Sumut.

Dalam perkembangannya, pemeriksaan Sutyas dijadwalkan ulang sesuai permintaannya.

Dalam kasus ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut menghitung sebesar Rp 13.044.826.065 anggaran pada 2010 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan polisi menemukan angkanya Rp 15.862.062.067.

BPKP Sumut menemukan indikasi kerugian untuk biaya SPJ voorijder (pengawalan), biaya makan minum, biaya listrik, SPJ pada belanja sehari-hari di rumah dinas gubernur. Keseluruhannya menggunakan APBD 2010, namun dibayarkan pada APBD 2011. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan dua tersangka. Mereka juga memegang bukti kuitansi yang ditandatangani Sutyas dan Fatimah.

Neman Sitepu (NS), Pejabat sementara (Pjs) Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Setda Pemprovsu), resmi ditahan.

Neman Sitepu ditahan penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), Jumat (27/7) sore.

Neman ditahan usai diperiksa sekitar 7 jam lebih

atau dari 09.30 hingga 16.50 WIB. Dalam agenda pemeriksaan kedua tersebut, Neman didampingi pengacaranya Ramli Sembiring SH. Sebelum dijebloskan ke Direktorat Tahanan dan Titipan (Dit Tahti) Poldasu, kesehatan Neman terlebih dahulu diperiksa ke Bidang Kesehatan dan Kedokteran (Bidokkes).

Sementara itu, Neman yang mengenakan batik hijau dan celana hitam diboyong ke Biddokes Polda Sumut untuk diperiksa kesehatannya.

Sambil menenteng plastik putih berisi obat-obatan di tangan kirinya, Neman tersenyum simpul saat sejumlah wartawan mengambil gambarnya.

Sekitar 15 menit berada di dalam Gedung Biddokes, penyidik membawa Neman menuju Gedung Ditreskrimum Polda Sumut, persisnya ke ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti.

Setibanya di depan Gedung Ditreskrimum Poldasu, sejumlah wartawan yang terus mengambil foto Neman terkagetkan dengan aksinya yang tiba-tiba mengangkat dua jempolnya. “Biar mantap dulu. Biar agak besar beritanya,” ucapnya.

Namun, Neman tak mau memberi keterangan saat sejumlah wartawan mewawancarainya. Dia hanya tersenyum.

Sesampainya di pintu depan sel, Neman bersalaman dengan pengacaranya. Ia juga menyalami penyidik serta memberi salam hormat sembari mengucapkan kata.

“Sukses ya Pak,” ucapnya dengan wajah tampak pucat.

Saat mau masuk ke dalam sel, petugas piket sempat melarang Neman masuk karena mengenakan celana panjang, memakai sepatu serta membawa telepon genggam.

Saat hendak dijebloskan ke dalam sel, Neman tidak didampinginya keluarganya.

Kemudian dengan menggunakan HP-nya, dia menghubungi keluarganya.

“Tolonglah Mak, cepat datang. Nggak bisa kek gini, jangan lama-lama lah kalau keadaannya gini. Cepat ya,” pintanya.

Seperti menahan tangis kepada lawan bicaranya yang ia sebut Mak, Neman meminta anak-anaknya untuk juga datang melihatnya. “Nelly kok nggak ikut? Kalau sayang sama bapak, ikut lah, biar tahu ceritanya,” tuturnya sembari menyeka air matanya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho mengatakan, pihaknya selanjutnya akan melakukan pemanggilan tersangka lainnya, yakni Suweno.

Namun Sadono masih enggan membeberkan keterlibatan Suweno dalam kasus dugaan korupsi di Biro Umum Pemprovsu tersebut.

“Pemeriksaan dan penetapan tersangka Neman Sitepu ditentukan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bukti itu dibunyikan atas keterangan tersangka Aminuddin mantan Bendahara Biro Umum yang sudah kami tahan terlebih dahulu,” ujar Sadono.

Sementara itu, Ramli Sembiring SH kuasa hukum Neman Sitepu dari Asosiasi Sulaiman Ginting mengatakan, langkah penahanan yang dilakukan polisi di luar perkiraan kliennya. Kadar gula Neman sedang tinggi. “Klien saya datang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Tipikor Poldasu tanpa mempersiapkan barangbarang dan baju karena tak menyangka akan ditahan,” kata Ramli Sembiring.

Tuduhan keterlibatan Neman pada korupsi anggaran Biro Umum Pemprov Sumut tersebut, menurut Sembiring tidak berdasar. “Klien saya hanya Pjs sekitar lima bulan pada 2010 hingga 2011. Dia (Neman) hanya menandatangani dua lembar penarikan uang untuk keperluan Biro Umum masing-masing sebesar Rp 1, 5 juta dan Rp 1 juta. Di mana unsur korupsinya?,” ujar Sembiring.

Menyikapi hal itu, Sadono mengatakan, penetapan penahanan Neman Sitepu menjadi kewenangan penuh penyidik. “Penyidik mempertimbangkan pemeriksaan sudah selesai untuk tersangka (Neman Sitepu, Red) dan langsung ditahan di sel. Ini kewenangan penyidik,” ujar Sadono.

Dikatakan Sadono, keterangan Neman nantinya menjadi bahan bagi penyidik untuk mengembangkan korupsi anggaran Biro Umum Pemprovsu tersebut. “Ada puluhan pertanyaan yang diajukan penyidik. Dari keterangan tersangka mudahmudahan akan ada tersangka lainnya. Sebab perbuatan korupsi anggaran Biro Umum Pemprov Sumut dilakukan lebih dari dua orang,” tegas Sadono.

Sadono menjelaskan, perkara dugaan korupsi di Biro Umum tahun anggaran 2010 dan 2011 terjadi pada 168 pos pengeluaran dengan kerugian diperkirakan Rp 13 miliar. Kemudian polisi melakukan gelar perkara untuk kasus itu selama dua kali setelah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan sebagian hasil audit dugaan kerugian keuangan daerah selama dua tahun berturutturut di Biro Umum Pemprov

Sumut.

“Hasil audit itu antara lain untuk biaya perjalanan Wakil Gubernur Sumut sekaligus Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sepanjang 2010 dan 2011 sebesar Rp 1,9 miliar.

Selain biaya perjalanan dinas,” sebut Sadono.

Sadono menjelaskan, pihaknya juga menemukan delapan anggaran fiktif di Biro Umum yang menimbulkan kerugian negara. Salah satunya pembayaran rekening listrik yang sengaja tidak dibayar oleh Kepala Biro Umum sebagai kuasa pengguna anggaran. “Tunggakan pembayaran rekening listrik kantor dan rumah dinas gubernur dengan total tunggakan mencapai hampir Rp 185 juta,” sebut Sadono.

Dalam kasus korupsi Biro Umum Pemprovsu, Sadono mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sedikitnya 57 saksi. “Pejabat yang sudah diperiksa sebagai saksi yakni mantan Pelaksana tugas Sekda Provinsi Sumut Rahmatsyah dan mantan Kepala Biro Umum Rajali serta Kepala Biro Umum saat ini Hajjah Nurlela,” sebut Sadono.

Sementara itu, karena tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan pergi ke luar kota, jadwal pemeriksaan Sutyas Handayani, istri Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho akan disusun ulang.

Mengenai tanggal pemeriksaan ulang, Sadono mengatakan penyidik yang akan menentukannya.

“Penyidik yang menentukannya, saya tinggal tanda tangan saja. Dipastikan Senin atau Selasa mendatang dia (Sutyas, Red) akan diperiksa. Itupun kalau dia datang,” sebut Sadono.

Mengenai ketidakhadiran dalam pemanggilan Polda Sumut sebelumnya, diakui Sutyas, karena saat itu dirinya sedang berada di Jakarta.

Ketidakhadiran dirinya juga bukan tanpa konfirmasi ke Poldasu. Karena dirinya telah mengirimkan surat permohonan maaf ke kepolisian karena harus mendampingi suaminya (Gatot Pujo Nugroho) dinas di Jakarta sekaligus pergi berobat.

Sempat dikatakan Sutyas, dirinya tidak sedikitpun memiliki niat untuk menunda-nunda klarifikasi dari dirinya. Sutyas justru berharap bisa secepatnya dimintai keterangan agar masalahnya bisa cepat selesai dan tidak lagi dikejar-kejar wartawan.

Untuk itu, Sutyas mengaku akan memenuhi panggilan selanjutnya dari Tipikor Poldasu. “Secepatnya saya harap. Saya siap, biar saya lega,” ujarnya beberapa hari yang lalu. (MEI/SP)

Mangkir KEPOLISIAN Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih menunggu kedatangan istri Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Sutyas Handayani, untuk menjalani pemeriksaan. Hingga Rabu sore yang bersangkutan masih belum datang.

Menurut jadwal, Sutyas Handayani dipanggil menghadap menyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sumut pada hari ini. Namun ditunggu sejak pagi, Sutyas tidak kunjung datang.

Informasi yang beredar menyebutkan Sutyas sedang berada di Jakarta, namun Polda Sumut tidak mendapat pemberitahuan apa-apa.

"Kita belum mendapat pemberitahuan apa

12 Pertanyaan MANTAN Istri Gubernur Sumut nonaktif, Syamsul Arifin, Fatimah Habibie akhirnya menjalani pemeriksaan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrimsus Polda Sumut.

Pemeriksaan tersebut, terkait adanya tanda tangan yang bersangkutan di kwitansi pengeluaran keuangan di kas Biro Umum Pemprovsu.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, membenarkan bahwa yang bersangkutan telah diperiksa penyidik. “Istri Syamsul sudah selesai pemeriksaannya. Dia diperiksa pukul 9 pagi tadi sampai pukul 11 siang,” ujar Sadono kepada wartawan saat dihubungi melalui ponselnya, sore tadi.Namun, Sadono enggan membeberkan lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan tersebut. “Waduh saya tidak

berani karena itu untuk di depan pengadilan sana,” sebutnya.

Seperti diketahui sebelumnya, penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut menjadwalkan istri Plt Gubernur Sumut, Sutyas Handayani dan istri Syamsul Arifin, Fatimah Habibie pada Rabu dan Kamis (25 & 26) pekan ini.

Sementara,Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut mengajukan sebanyak 12 pertanyaan kepada Fatimah Habibie, saat dimintai keterangannya mengakui penggunaan anggaran sesuai pagu dan ketentuan.

“Pertanyaan yang dilayangkan kira-kira ada sebanyak 12 pertanyaan. Hasilnya ya memang itu tanda tangan dia,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho.

Dikatakan Sadono, dari hasil pemeriksaan bahwa uang yang diterimanya

sesuai dengan anggaran yang digunakan. “Uangnya diterima sesuai dengan pagu yang digunakan dengan anggaran sekitar Rp 150 juta dari 5 kwitansi yang ditandatanganinya,” beber Sadono.

Menurut Sadono, pemeriksaan tersebut dilakukan, karena pihaknya mencurigai tanda tangan yang bersangkutan palsu.

“Pemeriksaan ini dilakukan karena kita mencurigai tanda tangan itu palsu.

Tetapi kalau itu diakui, apakah sesuai dengan penggunaannya atau tidak,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, istri Syamsul Arifin, Fatimah Habibie diperiksa penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut selama kurang lebih dua jam. Pemeriksaan tersebut, terkait tanda tangan yang bersangkutan pada kwitansi pengeluaran kas Biro Umum Pemprovsu. (JUR'A)

KPK POS

6

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

Kuota Raskin Aceh Timur Berkurang ACEH TIMUR - Kuota jatah beras miskin di Kabupaten Aceh Timur berkurang rata-rata 50%. Kondisinya itu mengakibatkan para Kepala Desa resah karena banyak Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak lagi mendapatkan jatah raskin. Kini, pengembalian raskin menuai konflik.

Keuchik Gampong Masjid, Kecamatan Nurussalam, M. Yusuf menjelaskan sebelumnya desa itu mendapat jatah raskin sebanyak 5,6 ton, namun untuk jatah bulan ini dikabarkan mendapatkan 2,5 ton. Hal yang sama ikut dirasakan Desa Matang Neuheun, dimana jatah sebelumnya 2,8 ton kini kabarnya hanya mendapatkan 1,2 ton.

Koordinator Keuchik Aceh Timur Riswandi mengaku dirinya banyak mendapatkan laporan dari para Kades dan aparatur Desa dalam Wilayah Aceh Timur terkait tentang pengurangan jatah raskin. “Saya meminta Keuchik untuk tidak menerima dulu jatah raskin, biar isu pengurangan ini dapat diselesaikan Pemkab”, katanya.

Kepala Bulog Cabang Langsa Johan Salem mengatakan, pihaknya tidak berhak mengurangi jatah raskin di Aceh Timur ataupun di wilayah Langsa dan Aceh Tamiang.

“Kita menyalurka raskin sesuai permintaan Pihak Pemda setempat,” katanya.

Sekda Aceh Timur Syaifannur, menjelaskan sesuai SK Gubernur 511-1/2012 untuk bulan Juni – Desember 2012 yaitu sebesar 26.038 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah pagu 7 bulan sebesar 2.733.990 kilogram. “Rata-rata berkurang lebih kurang 50%,”katanya.(BSO)

KNPI Gelar Safari Ramadhan LANGSA - Pengurus Kecamatan KNPI Langsa Timur menggelar safari ramadhan 1433 H selama delapan hari ke sejumlah desa di Kecamatan Langsa Timur . Safari tersebut untuk meningkatkan nilai reliligius dan menguatkan ukhuwah antar pemuda di Desa dan Organisasi kepemudaan lainnya. Ketua PK KNPI Langsa timur, Bahtiar,MA didampingi sekretaris Zulfikar,S.Pd kepada wartawan mengatakan tujuan safari ramadhan untuk mendekatkan KNPI kepada pemuda terutama pemuda Desa “ Dengan kedekatan kita mampu membangun komunikasi kepemudaan yang lebih baik, “ ujar nya.

Disamping itu safari Ramadhan juga menjadi momentum meningkatkan nilai – nilai religius ditengah – tengah warga disamping memperkuat persatuan dan kebersamaan kalangan pemuda dengan warga maupun antar sesama pemuda di desa. Tim safari KNPI dibagi dalam dua tim , satu tim terdiri dari dari 8-10 pengurus KNPI yang dikoordinir oleh Ustad Muda dari kalangan KNPI sendiri. Setiap malam kedua tim mengunjungi dua mesjid dari 16 mesjid yang ada di 16 Desa di kecamatan LangsaTimur.

Usai sholat tarawih mereka menyampaikan tausiyah di masing – masing mesjid yang dikunjungi. Ramadhan kita jadikan ajang transformasi rohaniyah, ajang perbaikann sesuai fungsi dan peran elemen warga, termasuk peran pemuda,” ujar Bahtiar yang baru saja menyelesaikan Magister Agama di IAIN Sumatera Utara. (BSO)

Anggaran Untuk MTQ Baru Tahap Pengajuan SUBULUSSALAM - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Subulussalam yang dipusatkan di Kecamatan Penanggalan tinggal dua bulan lagi. Sementara panitia baru pengajuan Anggaran. Hal itu disampaikan Ketua Umum pelaksanaan MTQ Hotma Cafah saat ditemui wartawan diruang kerjanya, kemarin.

Menurut Hotma anggaran yang baru diajukan sebesar Rp1,4 Milyar, sementara MTQ akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2012 mendatang. Dia berharap pemerintah dan DPRK secepatnya memproses dan mensahkan anggaran, karena waktu dua bulan tidaklah lama untuk menyiapkan kelengkapan MTQ. Apalagi tempat arena utama di lapangan Teladan Kampong Lae Bersih perlu pembenahan dan itu membutuhkan waktu lama.

"Pelaksanaan MTQ di Kota Subulussalam sebagai tuan rumah Kecamatan Penanggalan tinggal dua bulan lagi, dan anggarannya baru kita ajukan. Kami berharap supaya eksekutif dan legislatif secepatnya memprosesnya,” ungkap Hotma.

Untuk mencapai prestasi sebagai tuan rumah, Hotma mengatakan sudah

POLITIK

SUMUT N A D

Bupati Aceh Timur Kunjungi Korban Angin Puting Beliung

DPRK Tolak LPj Walikota Subulussalam SUBULUSSALAM - Fraksi Keadilan melalui juru bicaranya Netap Ginting dan Fraksi Karya Bersama dengan juru bicara Bahtiar Husen menolak rancangan qanun Walikota Subulussalam pada rapat paripurna DPRK, Kamis kemarin di Gedung DPRK Subulussalam.

Netap Ginting menyampaikan rekap, pandangan dan pertanyaan – pertanyaan qanun tentang LPj Walikota Subulussalam dalam pelaksanaan APBK 2011, belum disajikan sesuai amanat UU No 17 tahun 2033. Belum lengkap laporan kinerja dan keuangan pemerintahan daerah di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum seperti PDAL, dan UPTD di Desa Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat. Fraksi Karya Bersama mohon kepada Walikota melengkapi qanun dan dokumen – dokumen yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

Terkait audit, Fraksi Keadilan Bersama Pemko Subulussalam tidak serius menindak lanjuti temuan audit BPK Perwakilan Aceh.

Dibuktikan terdapat 31 temuan sampai tahun 2010. “Temuan sudah ditindak lanjuti BPK sesuai hokum,” jelas Netap Ginting untuk Fraksi Keadilan Bersama. Laporan Keuangan Pemko Subulussalam tahun 2011 mendapat opini WDP, ternyata banyak sekali temuan-temuan BPK melanggar peraturan–peraturan perundang-undangan.

Fraksi Karya Bersama minta laporan secara tertulis tindak lanjut yang sudah dilakukan sejak LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dite-

Rapatp aripurna di gedung DPRK Subulussalam tentang pertanggungjawaban Walikota Subulussalam. rima. Netap Ginting lanjut menyoroti terkait pinjaman daerah upaya apa yang sudah dilakukan menyelesaikan utang jangka pendek dengan total Rp11.994.317.199, dan bunga Rp817.708.333.67.

“Belanja tdak tereduga Rp309.

000.000 tanpa persetujuan DPRK,” kata Netap tidak sesuai amanat Permendagri No 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah akibatnya berpotensi disalahgunakan.

Temuan Komisi B di Dinas Peternakan dan Perikanan terjadi penyimpangan pengadaan sapi brahmana qost 66 ekor sumber dana otsus 2011, lelang tidak sesuai

tekenan kontrak. Ini ada indikasi konsprisi antara Kantor Penguna Anggaran dengan kontraktor berakibat kerugian negara dan masyarakat penerima mamfaat.

Rancangan masyarakat Kota Beringin DAS (Daerah Aliran Sungai) segera direalisasikan program HB melalui instansi terkait dan menambah lokasi yang disepakati DPRK dengan masyarakat. Pandangan dari Fraksi Karya Bersama tidak berbeda dengan pandangan Fraksi Keadilan Bersama hanya ditambahkan mengenai pemerkaran Desa. Satu periode Pemko Subulussalam belum ada desa yang dimekarkan, sebab pemekaran me-

nurut Bahtiar adalah perubahan untuk mempercepat pembangunan Aceh No.140/1974,4 Juli 2012 moretorium perluasan desa.

Pemko desak Fraksi Karya Bersama agar mengambil kebijakan koordinasi dengan gubernur. Ditambahkan Bahtiar melalui pemilih prevision bersifat diskriminal karena beberapa desa dan Kecamatan Pemekaran di Aceh.

Fraksi Karya Bersama LPJ Walikota disampaikan di kembalikan agar disempurnakan. Pendapat Fraksi Keadilan Bersama belum dapat menerima kelanjutannya untuk dibahas, karena banyak halhal perlu diperbaiki.(ALAM)

Pelantikan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang H. Abdul Latief, barubaru ini melantik jabatan structural, eselon III dan IV di lingkungan Pemkab setempat. Pelantikan dipusatkan di Aula SKB Karang Baru.

Adapun jabatan yang dilantik Darul Aman, Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi. Deasi Artha Kepala Subbag Penyusunan Program Pelaporan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi. Semin, Pj. Kepala Seksi Pelatihan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi.

Nana Yulita, Pj. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial Tenaga Transmigrasi.

Harapan Tua, Pj. Kasubbag Pemetaan Wilayah Mukim Kampung Setwilda. Muhammad Nur, Pj. Kasub Bagian Kesejahteraan Pembinaan Sosial bagian Kesra Sekretariat. Surya Sutrisna, Pj. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Tamiang.

Tengku Herawati, Pj. Kepala Subbagian Umum Dinas Pertambangan dan Energi. Bayu Erfian-

menyerahkan pada LPTQ Kecamatan. Dia berharap pelaksanaan MTQ di berjalan dengan aman dan sukses, sebab sejak dimekarkan dari Aceh Singkil baru pertama kali Kecamatan Penanggalan dipercayakan sebagai Tuan rumah. "ini suatu kebanggaan masyarakat Kecamatan Penanggalan,” tambahnya (KAR)

Tim Safari Ramadhan Kunjungi Masjid Al-Hijrah SUBULUSSALAM - Citra Aceh, Tim Safari Ramadhan dari Pemerintah Kota Subulussalam kunjungi Masjid Al-Hijrah Kampong Pulo Mbelen Kecamatan Sultan Daulat, yang berkunjung ke masjid al-Hijrah diutus sebagai perdana mulainya safari ramadhan tahun ini yaitu Tim III yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Subulussalam H. Damhuri, kemarin.

Agenda Safari Ramadhan selama seminggu dengan mengunjungi 16 masjid wilayah Kota Subulussalam, sementara Tim I dipimpin Walikota Subulussalam Merah Sakti, Tim II dipimpim Wakil Walikota H. Affan Alfian.

Selain kunjungan, tim safari ramadhan juga memberikan santunan kepada pengurus masjid dan sajaddah untuk masjid serta bukaan puasa kepada masyarakat

dari, Pj. Kepala Seksi Pelayanan Media dan Informasi Dinas Perhubungan. Siti Aisyah Hilal Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sekretariat Kecamatan Tenggulun. Zuhriadi Salim Siagian Pj. Kasubid Penguatan Kelembagaan masyarakat mukim kampung pada BPM. Intan Wahyuni, Pj. Kasubbag Penyusunan Program Pelaporan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Muhammad Yunus, Pj. Kasubid Penyuluhan Pertanian dan Tanaman Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Zamri, Pj. Kasi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum pada Dinas Kelautan. Titik Fazariah Sastri, Kasie Penyusunan Program pada Dinas PU Daerah. Syaiful Azmi, Pj. Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Muhammad Hasan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan/Tenaga Keagamaan pada Dinas Syariat Islam.

Abdullah, Kasubbag Persidangan pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tamiang. Jamadin, Kasubbag Penyusunan Program

Asisten I Setdako Subulussalam H. Rusdi Hasan, SH, SIP menyampaikan arahannya yang mewakili Sekda menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mensejahterakan masjid, sebab masjid adalah tempat belajar dan beramal, terlebih lagi di bulan Ramadhan, ia juga berharap agar warga selalu menjaga ketentraman antar sesama demi tercapainya kesejahteraan dilingkungan masing-masing, dengan adanya ketentraman maka kita dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari " Safari Ramadhan ini adalah untuk mempererat tali silaturrahmi antar pemerintah dengan masyarakat, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mensejahterakan masjid bukan hanya di bulan Ramadhan, sebab masjid tempat belajar dan beramal bagi seorang hamba kepada Allah swt " harapnya. (KAr)

Anggota DPR RI Buka Puasa Bersama Anak Yatim ACEH TAMIANG - Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Mirwan Amir menggelar kegiatan silaturrahmi dan buka puasa bersama dengan masyarakat sekaligus memberikan bingkisan.

Santunan kepada 130 anak yatim di masjid PTPN-I Kebun Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, Minggu (29/7).

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang, Rusli Raden dan Wakil Ketua DPRK

dan Pelaporan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Surianto, Pj. Kasi Kesra dan Syariat Islam Sekretariat Kecamatan Tamiang Hulu. Ahmad Salman, Pj. Kasubbag Program dan Pelaporan Sekretariat Kecamatan Rantau. Ramli Pj. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Tamiang Hulu. Abu Bakar Pj. Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Sekretariat Kecamatan Bandar Pusaka. Selamat, Pj. Kasi Pendapatan Sekretariat Kecamatan Seruway.

Arby Johanda Nasution, Pj. Kasubbag Keuangan Sekretariat Kecamatan Seruway. Yusnidar, Kepala Seksi Kesehatan khusus Dinas Kesehatan. Agustami, Kepala Seksi Pengembangan PAD pada DPRK, T. Zulkarnain, Kepala Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Aset Daerah pada DPPKA. Drg. Nur Aminah, Staf Umum pada Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang. Iskandar, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tamiang.

Amir Hamzah, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Hj. Saflinawati, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Aceh Tamiang. H. Ichwan Kepala Bidang Analisa Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang. Bustami, Kepala Bidang Planologi Produksi Kehutanan dan Perkebnan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Laila Hidayati, bidang sub bagian Bimbingan dan Penyuluhan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Mazliana Ok Siddik Kepala Bidang Pemberdayaan Sistem Informasi dan Tehnologi Telematika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Zulfan Helmi Pj. Sekretariat Camat Sekerak. Hidayat Tanjung, Sekretaris DPRK. Wardiah, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. Khairul Anwar DPb pada BKPP Aceh Tamiang.

Usai pelantikan, Bupati Abdul Latief mengatakan kepada yang sudah dilantik agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya di instansi masing-masing dan menjaga kedisiplinan.(BSO)

Aceh Tamiang, Nora Idah Nita mengatakan, silaturrahmi dan buka puasa bersama anggota DPR RI, Mirwan Amir dengan masyarakat di daerah ini sangat positif karena dengan kehadiran anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Mirwan Amir dalam melihat langsung kondisi badan jalan dari Seumadam sampai ke Pulau Tiga serta memberikan santunan kepada anak yatim di daerah ini.

Sedangkan Bupati Aceh Tamiang Abdul Latief yang diwakili Sekda Aceh Tamiang Syaiful Bahri pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI, Mirwan Amir yang telah datang berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang.

Mirwan Amir menyatakan, dirinya sebagai anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan II Aceh mengaku senang karena bisa bersilaturrahmi dan berbuka puasa bersama dengan anak yatim, masyarakat Pulau Tiga serta pihak Muspida Aceh Tamiang. (BSO)

di Kota Langsa, untuk itu Marzuki mengajak seluruh elemen di SMP Negeri 10 agar dapat memberikan pelayanan terbaik peserta didik, khususnya kepada masyarakat dilingkungan sekolah.

“Banyak sekolah di Kota Langsa pada masa lalu menjadi pilihan bagi siswa di Kabupaten lain, seperti kehadiran SMKN 2 Langsa, MUQ, SMA Negeri 1, SMK Negeri 3 Langsa dan lainlain. Maka kedepan kita berupaya mengembalikan citra pendidikan di Kota Langsa agar bisa kembali seperti dulu lagi”, terangnya.

Kepala SMP Negeri 10 Langsa Tarmizi Putra berharap kepada Walikota/Wakil Walikota terpilih agar memperhatikan sekolah ini, karena SMPN 10 Langsa merupakan sekolah yang berada dipintu gerbang Kota Langsa. (BSO)

LANGSA - Wakil Walikota Langsa terpilih Marzuki Hamid buka bersama dengan siswa, dewan guru SMP Negeri 10 Langsa, sekaligus memberikan santunan kepada 61 anak yatim dari siswa di sekolah itu, baru-baru ini.

Dalam sambutannya Marzuki Hamid sangat berapresiasi sekali dengan prestasi yang diraih siswa SMP Negeri 10 Langsa, yang kedepan diharapkan sekolah ini menjadi sekolah favorit

Alauddin SE beserta jajaran Kepala SKPK, Kabag dalam lingkup Setdakab Aceh Timur memimpin langsung kegiatan“Safari Ramadhan 1433 H ” Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di Mesjid Besar Baitul Hidayah Alue Ie Mirah Kecamatan Indra Makmue,Rabu(25/7).

Hadir dalam ti safari Ramadhan di Kecamatan Indra Makmue diantaranya Kabag Humas dan Protokol Setdakab Samsul Qamal,

Safari Ramadhan Pemkab Aceh Timur Wakil Walikota Langsa Dimulai Terpilih Buka Puasa ACEH TIMUR -Ketua DPRK Aceh Timur Tgk

ACEH TIMUR – Pemkab Aceh Timur berjanji akan membantu sejumlah rumah warga yang terkena musibah angin putting beliung yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 19.30 Wib di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Rantao Peureulak.

Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M.Thaib ketika meninjau lokasi musibah angin putting beliung bersama wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syamaun, ketua DPRK Aceh Timur dan sejumlah dinas terkait dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.

“Untuk rumah yang hancur akibat muasibah ini akan kita bantu namun kita akan masukan kedalam anggaran perubahan nantinya sehingga masyarakat yang rumahnya hancur akibat di terpa angin kencang ini bisa berdiri kembali, sementara itu untuk kisaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah antara lima sampai dengan sepuluh juta rupiah perumahnya dan inipun tergantung dari kondisi kerusakan rumahdan kita sudah mengantongi data berapa jumlah rumah masyarakat yang rusak sehingga nantinya tidak terjadi pengelembungan data” ujar Bupati Aceh Timur.

Dalam kesempatan ini, Bupati Aceh Timur juga menyerahkan bantuan masa tangap darurat kepada masyarakat melalui Camat Rantau Peureulak, Drs. Saiful Bahri berupa uang tunai sebesar lima juta rupiah, dan juga bahan pangan seperti mie instant 5 dus, ikan kaleng 120 buah, kain sarung 40 potong, minyak goreng 24 Kg, roti, telur ayam 5 papan, air mineral, buah kurma, saos 96 botol, bubuk kopi dan bubuk teh masing-masing 1 pak dan gula 22 kilo.

Selain itu pihak Bank Aceh Cabang langsa juga memberikan bantuan uang sebesar lima juta rupiah yang penyerahannya langsung dilakukan oleh Kepala Bank Aceh Cabang Langsa, Muslim Machmud kepada camat rantau peureulak dimana selanjutnya kesemua bantuan tersebut diserahkan langsung kepada geuchik seumanah jaya, Jami’an.

Berdasarkan data yang di peroleh, akibat musibah angin putting beliung ini tercatat 26 rumah warga masyarakat mengalami kerusakan dan 10 diantaranya mengalami kerusakan yang parah sehingga untuk sementara penghuninya menempati rumahnya dengan perbaikan sekedarnya saja. Ke 26 rumah ini terletak di dua dusun yakni dusun Lubuk Bayah dan dusun Lapangan Heli Desa Seumanah Jaya.

Menurut Geuchik Seumanah Jaya, Jami’an, kerugian akibat musibah angin kencang ini mencapai ratusan juta rupiah, karena bukan saja rumah warga yang berantakan akan tetapi perkebunan masyarakat juga porak poranda seperti karet, pohon pisang, kakaou dan pohon sawit.(BSO)

Kepala Bappeda Ir Husni Thamrin, Direktur RS Rehab Medik Peureulak dr Alamsyah Syahrul SpRM dan Camat Indra Makmue Ismail.

Sementara itu mubaligh ,Sulaiman SAg yang juga Camat Idi Tunong saat tampil sebagai penceramah dalam tausiyahnya menekankan pentingnya penegakan syariat islam di Bumi Serambi Mekkah khususnya di Kabupaten Aceh Timur.Dalam tausiyahnya, mubaligh juga mengajak segenap masyarakat daerah ini untuk ikut mendukung berbagai program pembangunan dan terobosan terobosan yang sedang digalakkan oleh Bupati Hasballah Bin M Thaib. Dalam safari ramadhan ini juga turut diserahkan bingkisan berupa Al Quran sebanyak 20 buah untuk saetiap kecamatan yang dikunjungi.

Safari Ramadhan perdana ini juga melibatkan tiga gelombang lainnya secara terpisah ,dimana untuk Kecamatan Simpang Jernih dipimpin langsung Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib dan Kapolres AKBP Iwan Eka Putra, di Kecamatan Peunaron Safari Ramadhan dipimpin langsung Sekda Aceh Timur Syaifannur SH MM yang dipusatkan di Mesjid Jamik Baitul Minan Kecamatan setempat.

Dalam safari ramadhan di Peunaron juga tampak hadir Kepala BKPP Bustami SH MA, Kadis Pendidikan Agussalim SH MH, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan ,Usman A Rachman dan Camat Peunaron Jaman SPd. Sementara untuk tim safari ramadhan lainnya dipimpin oleh Wabup Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun di Kecamatan Serbajadi. (BSO)

KPK POS

7

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

POLITIK

KPUD Labuhanbatu Tandatangani Fakta Integritas RANTAUPRAPAT - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu menandatangi fakta integritas terkait penyelenggaraan Pemilu jujur dan adil. Penandatanganan itu digelar di Aula Sekretariat KPUD Jalan WR Supratman Rantau Prapat, kemarin.

Sejumlah elemen mewakili masyarakat seperti LBH, ormas dan media terlihat hadir.

Sebelum penandatanganan fakta integritas, anggota KPUD Bidang Hukum H Syamhasri membacakan 11 poin isi fakta integritas tersebut.

“Pemilu adalah titik awal strategis bagi kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak individu. Saat bersamaan ada harapan besar masyarakat agar pemilu terselenggara penuh integritas,” kata H Syamhasri.

Ditambahkannya, demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, maka ketua dan anggota KPUD Labuhanbatu bertekad bekerja keras menyelenggarakan pemilu 2014 dengan

Anggota KPUD Bidang HUkum H Syamhasri SH ketika membacakan fakta integritas didampingi ketua dan anggota komisioner lainya. menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama menjabat sebagai komisioner.

Adapun 11 poin isi fakta integritas, yakni menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara professional, efektif dan efisien. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik. Menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. Memperlakukan secara adil, impar-

sial dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

Sementara itu ketua KPUD Labuhanbatu Hj Ira Wirtati mengatakan penandatanganan fakta integritas itu sesuai amanat Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Kata Ira dalam amanat itu KPUD beserta Sekretariat wajib menandatangi fakta integritas.

Lanjut dia, untuk KPUD sendiri penandatanganan

fakta integritas disaksikan organisasi kemasyarakatan dan praktisi hukum, sedangkan bagi sekretariat KPUD cukup disaksikan anggota KPUD. “Dalam fakta integritas ini kami berjanji tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme. itulah ikrar dan komitmen yang kami bangun.

Bapak dan ibu yang menjadi saksi, jika melihat kami melanggar komitmen, harap ingatkan.

Apapun masukan saran baik lisan maupun tertulis akan kami terima,” tandas Ira.(HAH)

Saat Berkunjung, Pengungsi Rohingya Curhat Pada Pak Wali MEDAN - Walikota Medan, Rahudman Harahap, mengunjungi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Belawan untuk menjenguk 26 pengungsi Muslim Rohingya hari ini. Mereka terpaksa lari meninggalkan tempat tinggalnya di negara bagian Rakhine Utara, Myanmar Barat karena tidak tahan menghadapi perlakuan diskriminatif dan tindakan kekerasan.

Walikota didampingi Wakil Walikota Dzulmi Eldin serta Plt Kepala Rudenim Belawan P Sinaga mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mengecek kondisi para pengungsi Muslim Rohingya. Sebagai Kepala Pemerintahan di Kota Medan, dia akan mencoba memberikan sedikit perhatian melalui Kepala Rudenim Belawan, terutama bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Kemudian Rahudman berharap, segera dilakukan penyelesaian antar negara, sehingga para pengungsi dapat kembali ke negaranya.

Walikota mengaku sangat prihatin mendengar kisah pelarian para pengungsi.

Dengan berjibaku, mereka

menyeberangi lautan hanya menggunakan perahu sehingga sampai Belawan.

“Saya sangat prihatin.

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Imigrasi yang telah memfasilitasi dengan baik.

Mudah-mudahan ini segera dibawa ke forum yang lebih resmi. Minimal mereka selama berada di sini, kita bantu dan tangani dengan baik, “ harapnya.

Walikota pada kunjungan itu berkesempatan mendengar penuturan Muhammad Jamin, salah seorang warga Muslim Rohingya . Bersama dengan istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil dan warga lainnya, mereka terpaksa angkat kaki untuk meninggalkan tanah kelahirannya tersebut.

“Kami diperlakukan sangat diskriminatif, tidak boleh meninggalkan wilayah tempat tinggal kami. Sudah itu kami juga diperlakukan seperti kuli, setiap harinya disuruh kerja.

Jika itu tidak dilaksanakan, kami mendapatkan tindak kekerasan. Sudah itu di bulan puasa, kami tidak diperkenankan puasa dan

Tuan Simare Gelar Syukuran Sedunia MUARA - Pomparan (Keturunan-red) Tuan Simare gelar syukuran akbar kedua kalinya di Bona Pasogit Desa Aritonang, Kecamatan Muara, Taput, Sabtu kemarin. Acara dihadiri pomparan Tuan Simare sedunia, Balon Gubsu, RE Nainggolan, Bupati, SKPD, Kapolres, Anggota DPRD setempat serta Ketua Umum Toga Aritonang,Irjen Pol Purn Eduard Aritonang.

Acara itu dimulai dengan kebaktian bersama, penuh keakraban. Brigjend Purn Hasudungan Simare-mare ketua umum Tuan Simare dalam sambutannya meminta pomparan Tuan Simare bersatu dan berpegangan pada prinsip kebatakan, Dalihan Natolu.“Pada kesempatan ini, kami berbangga hati, karena acara ini langsung didampingi Hulahula bermarga Tamba Lumban Tonga-tonga.

Kepada Bupati Taput, Torang Lumban Tobing kami beri apresiasi ikut hadir disini,” katanya.

Toluto dalam kesempatan itu mengatakan prinsip kerja yang diharapkan masyarakat Batak adalah menciptakan karya monumental yang selalu dikenang.“Pemerintah Taput siap membantu setiap kegiatan kemasyarakatan, baik dibidang pendidikan, pertanian,

melaksanakan shalat,” kata M Jamin dengan terisak.

Akibat tidak tahan menerima perlakuan seperti itu, pria yang mengaku pernah beberapa tahun bekerja di Malaysia sehingga fasih berbahasa Melayu ini pun membawa istri dan keluarganya mengungsi. Dengan menggunakan perahu, mereka bersama beberapa warga Muslim Rohingya lainnya nekat menyebarangi lautan yang ganas sampai akhirnya tiba di Belawan.

Setelah di Belawan, mereka pun menyerahkan diri dengan kesadaran penuh kepada pihak imigrasi agar diberi perlindungan. “Kami minta perlindungan di negara ini.

Kami sudah tidak tahan lagi menerima perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan di tempat asal kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara-saudara kami sudan dibantai semua sebulan lalu,” paparnya terisak.

Di tengah M Jamin Jamin menuturkan kisahnya yang memilukan itu, baik istri maupun rekanrekannya yang lain juga

peternakan serta kegiatan lain yang tujuannya membangun ekonomi kerakyatan.

“Kebersamaan merupakan sifat paling menonjol di masyarakat batak.

Kepada perantau Tuan Simare secara khusus kami berharap ikut serta membangun Bona Pasogit,” pungkasnya.

RE Nainggolan Balon Gubsu pada kesempatan itu menekankan harapan agar pomparan Tuan Simare ikut membangun Sumut. “APBD Sumut sepuluh tahun lalu merupakan provinsi terbaik di luar jawa.

Keterpurukan ini harus diangkat sehingga semua sarana dan fasilitas di Sumut dapat dibenahi dan itu berawal dari bona posogit ini,” tegasnya. (PR)

Bupati Sidak Ke RSUD Abdul Manan Simatupang KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Asahan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD Abdul Manan Simatupang (AMS) Kisaran.

menyiratkan rona wajah sedih. Hanya saja rasa sedih itu tak bisa disampaikan dengan kata-kata, sebab istri maupun rekan-rekan M Jamin tak satu pun yang bisa berbahasa Indonesia seperti M Jamin kecuali bahasa ibu. Ada satu yang bisa bahasa Inggris, dia pun menuturkan kisah pilu yang tak jauh beda dengan cerita M Jamin.

Menurut M Jamin, jumlah mereka yang mengungsi dan saat ini berada di Rudenim Belawan 26 orang, 16 pria dan 5 wanita, selebihnya anak-anak. “Jadi kita sekarang menunggu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah Indonesia.

Apapun yang diputuskan nanti pasti kita terima,” ungkapnya dengan nada lirih.

Sementara itu dari data yang diperoleh, selain 26 pengungsi Muslim Rohingya, masih ada warga negara lainnya yang berada di Rudenim Belawan seperti Warga Negara Afghanistan sebanyak 51 orang, Myanmar (65 orang), Sri Langka (8 orang), Bangladesh (2 orang), Somalia (4 orang), Afrika (1 orang) dan Irak (1 orang). (MH)

Tujuannya, kata Bupati untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan terhadap pasien dan masyarakat. Diharapkan RSUD AMS dapat memberikan pelayanan prima meskipun saat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadahan. “ Puasa jangan jadi alasan kita untuk malas-malasan, apalagi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Saya meminta RSUD tetap memberikan pelayanan prima kepada pasien,“ tegas Bupati saat sidak kemarin.

Menurut Bupati, memberikan pelayanan prima di bulan Ramadhan, selain mengurangi rasa sakit pasien, juga mewujudkan visi dan misi Pemkab dibidang kesehatan, yakni mewujudkan Asahan yang Sehat.

Dalam sidaknya, Bupati berkomunikasi dengan beberapa pasien, rata-rata Bupati mempertanyakan tentang pelayanan serta melihat kondisi gedung.“ RSUD ini harus terus dipehatikan, apalagi RSUD ini kini menjadi rujukan beberap kabupaten tetangga di Asahan. SepertiBatubara,TanjungBalaidanLabura, sehingga kita akan terus meningkat pelayanan dan fasilitas,“ kata Bupati Asahan. (IN)

Pemkab Akan Gelar Pasar Murah KISARAN - Mengantisipasi lonjakan harga

NASIONAL

Rakor Peningkatan Produksi Beras Nasional NIAS SELATAN - Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nias Selatan, adakan Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Ini merupakan kegiatan Tugas Pembantu Ditjen Tanaman Pangan di Kabupaten Nias Selatan, berlangsung di aula Kantor Bupati Nias Selatan T.A 2012, kemarin.

Kabid Pangan Foni zendrato dalam laporannya menyampaikan Rakor ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi swasembada beras, dimana jumlah penduduk semakin tinggi.

Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi diwakili Assisten III Setiaro Waruwu dalam arahannya meminta agar rakor

ini menjadi momentum peningkatan hasil pertanian.

Rakor P2BN dapat terlaksana dengan baik, dan saya buka secara resmi.

Tampil sebagai pembicara Kadis Pertanian dan Peternakan Nias Selatan Norododo Sarumaha. Dalam paparannya menerangkan, untuk meningkatkan produktifitas pertanian di Nias Selatan, tahun ini pihaknya mencetak lahan sawah seluas 5600 ha. Terletak di Kecamatan Maniamolo dan Amandraya dan beberapa kegiatan lainnya.

Sementara Kabid Pangan Dinas Pertanian Provinsi Jhon Alberto Sinaga memaparkan kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipahami. Kepada PPL telah disediakan insetif untuk

pembinaan satu kelompok, sebesar Rp. 500.000. Pemangku pada P2BN seperti Camat, Kapolsek, Koramil, Babinsa, Kepala Desa juga telah ditampung dana insentifnya di TA. 2013.

Diungkapkannya, harusnya tahun ini penghargaan P2BN sudah didapatkan Pemkab Nias Selatan. Oleh karena itu ia berharap tahun depan dapat menerima penghargaan P2BN. Kegiatan dihadiri Kadis Pertanian Provsu diwakili Kabid Pangan Jhon Sinaga, Kadis Pertanian dan Perternakan Nisel Norododo Sarumaha, Sekretaris Pertanian dan Peternakan Anggraeni Dachi, Asisten I Feriaman Sarumaha, Asisten II Fabowosa Laia, Asisten III Setiaro Waruwu dan staf Dinas Pertanian, Kepala Bappeda Ikhtiar Duha dan Camat se Kabupaten Nias Selatan, Kabag Ekonomi Yulius Dachi, Kepala BPS Nisel serta Kabid, PPL dan Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Nisel.(DUHA)

Empat Warga Sergai Akan Terima Penghargaan Tingkat Nasional SEI RAMPAH - Empat warga Kabupaten Sergai akan menerima penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT Republik Indonesia ke-67 mulai 14 - 17 Agustus 2012 mendatang di Jakarta.

Keempat warga berprestasi ini ditetapkan menerima penghargaan terbaik tingkat nasional atas dedikasi dan kontribusinya terhadap keberhasilan pembangunan pertanian dan kehutanan. Sebelumnya telah dilakukan proses penilaian oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kehutanan RI. Sebelum bertolak ke Jakarta, keempat warga itu diterima Bupati Sergai HT. Erry Nuradi didampingi Wabup H. Soekirman, di ruang audensi Bupati Sergai di Sei Rampah, kemarin. Turut hadir

AUDIENSI– Bupati Sergai didampingi Wabup, Asisten Ekbangsos dan Kepala BP2KP menerima kunjungan audensi petani dan penyuluh berprestasi yang akan menerima penghargaan tingkat nasional tahun 2012 dari Presiden RI. Asisten Ekbangsos Amirullah Damanik, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) H. Safaruddin, Kabid Penyuluhan Takdir Manurung dan Kabid Kelembagaan BP2KP Rizal.

Bupati dalam arahannya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah mengharumkan nama daerah di

tingkat nasional. Kepada mereka dan warga berpestasi lainnya diminta menularkan prestasi dan keteladannya.

Keteladanan semestinya terus ditularkan seperti virus sehingga dapat menyebar di tengahtengah kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan pribadi-pribadi teladan yang lainnya.(ARM)

Sosialisasi e-KTP Di Palas Terganjal Devisit Daerah PALAS - kpk pos, Sosialisasi e-KTP di Kab. Padang Lawas (Palas) seharusnya telah dilaksanakan tahun lalu, numun APBD 2011 Palas mengalami devisit maka anggaran yang diajukan dihapus pihak DPRD dan dianggarkan kembali tahun ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Palas Drs Bermawi Lubis di dampingi Kabid Kependudukan Darwi, kemarin mengatakan, tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp 2 milyar lebih dan kekurangan anggarannya akan diajukan pada APBD-Perubahan 2012.

Katannya target e-KTP Palas sebanyak 150 ribu warga, sementara yang sudah terekam baru 7699 dari sem-

kebutuhan bahan pokok di bulan Ramadhan, Pemkab Asahan akan menggelar pasar murah untuk masyarakat kurang mampu. Rencananya pasar murah akan dilakukan mulai 7 -9 Agustus 2012 di 22 Kecamatan. Nantinya pasar murah akan menyediakan bahan pokok, seperti beras, minyak goreng dan telur.Bahan –bahan tersebut dijadikan satu paket Sistem penjualan mengunakan kupon atau tiket yang disediakan Pemkab. Tiket diserahakan kepada Kecamatan untuk disalurkan ke Kelurahan dan Desa. “Tiket diharapkan diberikan pada warga yang sangat membutuhkan, artinya Camat dan Lurah dan Kepala Desa lebih mengetahui siapa yang berhak.

“Mengenai harga tiket masih belum ditentukan, namun pasti lebih murah, “ kata Kepala Bagian Ekonomi, Fahmi Almadani.

Fahmi menyebutkan pasar murah digelar bertujuan mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan bahan pokok, apalagi bahan pokok yang sangat dibutuhkan warga yang kurang mampu sehingga meringgankan beban warga.

Sementara itu Camat Kisaran Timur, Rahmat Hidayat Siregar dan Camat Kisaran Barat, Ajim menyatakan pihaknya siap menjalankan pasar murah di wilayahnya.

Karena kegiatan itu sangat membantu warga memenuhi kebutuhan bahan pokok menjelang hari raya.(IN)

bilan kecamatan dan tiga kecamatan lagi masih kecamatan pemekaran baru, sementara perekaman data baru dimulai dalam dua minggu ini.

Meski terasa terlambat, hal ini disebapkan peralatan eKTP yang diterima oleh daerah melalui pusat tiba di Palas pada bulan lalu dengan kondisi kurang lengkap. Dimana alat perekaman yang semestinya dua unit setiap kecamatan ternyata yang diterima sebagian kecamatan hanya menerima satu unit.

Sementara anggaran sebesar RP 2 milyar digunakan untuk dana sosialisasi, honor operator, honor tim pokja yang terdiri dari 38 orang untuk kabupaten, tim pokja kecamatan sebanyak 81 orang

Seluruh Masyarakat Diundang Bupati Asahan KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk hadir pada saat hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H di Rumah Dinas.“ Saya undang seluruh masyarakat untuk berhari raya ke rumah dinas, bawa anak, cucu, mertua dan seluruh keluarga,”kata Bupati Asahan, kemarin.

Bupati mengatakan open house akan dilakukan usai sholat Idul Fitri hingga pukul 22.00 WIB. Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk berbagi rasa kegembira kepada seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan silaturahmi. “ Acara ini hanya satu hari saja, karena dihari kedua, Saya akan berangkat ke Medan menghadiri Open House tingkat Provinsi,” kata Bupati Asahan.

Dalam open house tersebut Bupati Asahan menyebutkan akan meyedikan aneka makanan dan menyiapkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak. (IN)

Dandim 0203: Wartawan Harus Cek

yang terdiri dari Sembilan kecamatan, 615 pengurus yang terdiri Kepala Desa dan aparatnya untuk 303 desa ditambah tujuh kepala lingkungan di Kel.Sibuhuan.

“SK mereka yang ditanda tangani Bupati berlaku untuk tiga bulan kerja,” ujar Kadis.

Dikatakan, kendala utama dalam proses perekaman data adalah listrik yang setiap hari mengalami pemadaman, meski sudah di kordinasikan kepada pihak PLN. Untuk mengatasi kondisi tersebut, disdukcapil telah melaksanakan pengadaan genset sebanyak sembilan unit melalui pengadaan pengunjukan langsung. “Dalam minggu ini kemungkinan genset tersebut akan tiba di kecamatan,” ujar kadis.(SB)

and Ricek BINJAI - Jumat pekan lalu Dandim 0203 langkat letkol ARH.YP.Girsang melakukan temu Pers di ruang kerjanya. Kegiatan itu dilaksanakan terkait pemberitaan media yang dinilai bisa di salah artikan masyarakat.

“Dandim mengatakan, pemberitaan itu tidak benar. Saya mengginginkan seluruh wartawan di kota Binjai harus melakukan cek and ricek sesuai kode etik pers,”katanya.

Dijelaskan Dandim, saat kunjungan Kasdam ke Langkat dilaksanakan acara berbuka puasa bersama. Usai acara sekitar pukul 18.45.Wib saya pulang dan sampai di rumah dinas, tiba-tiba saya lihat Serda Agus beradadiluar.SetahusayabahwaSerdaAgusdalam tahanan untuk pembinan atas kesalaannya. lanjut Dandim, lalu saya memanggil Serda Agus, begitu ia datang terlihat Serda Agus memagang botol air mineral berisi tuak. Dengan spontan Dandim emosi dan memanggil petugas piket.Saat menginterogasi anggota piket, Dandim dengan tak sengaja menyiramkan air tuak kepada para petugas piket.”Pemberitaan seperti itu, saya tegaskan, itu tidak benar,”katanya.

“Terkait kasus ini, Dandim meminta wartawan harus selalu cek and ricek terlebih dahulu, agar pemberitaan seimbang,” tandasnya. (sbr)

KPK POS

8

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

POLITIK

Wartawan Harus Jadi Mata dan Telinga Pemko TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan meminta seluruh wartawan yang tergabung dalam Unit Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi berfungsi sebagai mata dan telinganya Pemko.

“Jaringan wartawan sangat dekat ke masyarakat, sehingga lebih banyak mengetahui berbagai persoalan yang luput dari pantauan Pemko. Karena itu saya sangat mengharapkan menjadi mata dan telinganya Pemko,” kata Umar Hasibuan, kemarin saat menerima audiensi pengurus wartawan unit pemko di rumah Dinas Walikota di Jalan Sutomo, Tebingtinggi.

Pengurus wartawan Unit Pemko yang audensi antara lain, Ketua, Selamat Riadi Kasidy, Ismail Batubara (Sekretrais), Omryn Silalahi (Bendahara), Abdullah Sani Hasibuan, Zulfan Kurniawan dan didampingi Kabag Humas PP, Ahdi Sucipto.

Lebih lanjut walikota mengatakan dirinya selalu terbu-

ka menerima saran dan kritikan yang sifatnya membagun. “Buatlah berita berimbang, sehingga organisasi ini dapat menjadi mitra Pemko Tebingtinggi dan bersinergi. Ingatkan atau sentakkan kami, mungkin kami lalai, lupa, sehingga dengan demikian akan menjadi perhatian kami. Baik tentang masyarakat maupun aparatur Pemko yang selama ini mungkin tidak ada laporan,” ujarnya.

Ketua Wartawan Unit Pemko Selamat Riadi Kasidy bersama Kabag Humas PP Ahdi Sucipto, Jumat (27/7) di Kantor Humas PP kepada wartawan mengatakan telah sepakat untuk menyususun program kegiatan bersama.

“Untuk tahap awal, kita akan susun kegiatan Pemko dalam safari ramadhan ini, sehinga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui masyarakat.

Selanjutnya usai lebaran kita akan duduk bersama untuk menindak lanjuti arahan yang diharapkan walikota,” ujarnya.(RS)

Tim Safari Ramadhan Kunjungi Masjid An-Namira TEBINGTINGGI - Memasuki minggu kedua pelaksanaan puasa Ramadhan, Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi dipimpin Wakil Walikota H Irham Taufik mengunjungi Masjid An Namirah, Selasa (31/7) malam di Kompleks Perumahan BP-7 Jalan Gunung Leuser, Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebingtinggi.

Kegiatan yang diawali dengan pembacaan ayat suci Alqur’an oleh Afiuddin serta menghadirkan Al Ustadz Emil Syofian SPdI diwarnai dengan penyerahan bantuan yang diterima Pengurus BKM An Namirah Syaifuddin Ritonga berupa dana sebesar Rp2 juta, 10 helai kain sarung serta santunan kepada 15 orang anak yatim.

Wakil Walikota Tebingtinggi mengatakan kita sebagai manusia harus bisa membina hu-

bungan kepada Allah dan membina hubungan dengan manusia dengan cara menjalin silaturrahim, terutama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lancar.

Sementara itu, taushiyah Ramadhan yang disampaikan Ustadz Emil Syofian mengatakan setiap imam hendaknya membaca ayat Suci Alqur’an dengan lembut sehingga dapat menyentuh hati makmum.

“Jika kita ingin meraih ampunan dari Allah, maka sebaiknya berdoa diiringi harapan dengan penuh keyakinan, berdoa dengan hati yang tulus dan bersih, berdoa jangan memaksa/mengancam, berdoa pada waktu-waktu tertentu (misalnya pada 1/3 malam dan hari Jum’at) dan berdoa pada bulan Ramadhan,” papar Ustadz Emil Syofian.(RS)

Camat se-Pemkot Gunungsitoli Ikuti Bimtek GUNUNGSITOLI – Para Camat, Sekretaris Camat (Sekcam) dan pejabat strukctural eselon IV pada masing-masing kantor camat se- Kota Gunungsitoli mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), di aula Samaeri lantai II kantor walikota Gunungsitoli, kemarin.

Plt Kabag Pemerintahan Pemkot Gunungsitoli, Ibezaro Zalukhu pada laporannya mengatakan pelaksanaan Bimtek bidang pemerintahan ini merupakan upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan, peningkatan kinerja pelayanan publik di masingmasing kecamatan.

Dengan harapan, supaya para camat dan aparatur kecamatan di Kota Gunungsitoli mampu memahami tugas dan fungsinya sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan tugas kedinasan di wilayah kerja masingmasing.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat

penugasan walikotra Gunungsitoli No. 130/4128/SP/2012 tanggal 16 Juli 2012,dan dokumen pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012, dengan tujuan meningkatkan efektivitas kerja kedinasan di masing-masing kecamatan di Kota Gunungsitoli sehingga mampu menyelaraskan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap kecamatan.

Sedangkan materi kegiatan yang dilaksanakan yakni implementasi keputusan Mendagri No.72 tahun 1998 tentang pedoman pemilihan camat teladan,implementasi peraturan Mendagri No.1 tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008.

Wakil Walikota Gunungsitoli Aroni Zendrato pada kesempatan itu mengharapkan kepada peserta Bimtek agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan aparatur yang handal dan mengetahui setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerjanya di kecamatan.(YAGI)

DAERAH

TERKAIT PELAKSANAAN CSR

PT ANJ Agri-Kebun Binanga Layak Dicontoh PALUTA –Sekitar tahun 2005 lalu PT.Eka Pendawa Sakti berganti nama menjadi PT.ANJ Agri Binanga, dengan menguasai 100 % saham. Sejak saat itu keadaan masyarakat sekitar berubah. Kondisi penghubung desa di Kec Simangambat, dulu sangat memperhatinkan kini sudah ada perubahan.

Untuk melewati Sungai Barumun saat tidak perlu menggunakan Getek, karena sudah dibangun jembatan hasil kerjasama PT.ANJ Agri Binanga dengan Pemkab Tapsel, dimana PT.ANJ Agri Binanga memberikan dana Rp4.5 Milyar.

Kehadiran jembatan itu sangat membantu, warga sekarang dapat dengan nyaman menyebrang, khususnya bagi warga di Kec Sima-

ngambat hingga ke Simpang Brakas Kec. Halongonan.

Selain itu dari 2004 -2011, PT.ANJ Agri Binanga telah membantu mengeluarkan biaya untuk perbaikan jalan sebesar Rp5.503.

817.615. PT.ANJ Agri Binanga juga membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Dulu pasar masyarakat masih memakai sistem tradisional tetapi sekarang berubah total, selain itu perusahaan tersebut juga memberikan bantuan untuk rumah ibadah, MTQ, penyuluhan, bantuan perizinan sekolah dan bantuan ke SMPN Tobing Jae Di bidang kesehatan, tahun lalu PT ANJ bekerja sama dengan klinik Mata Nusantara Jakarta mengadakan operasi katarak, jumlah peserta 92 orang. Selain itu, juga sunatan massal dari 2007 sampai 2010 dengan jumlah peserta 421

orang. Meskipun sebenarnya kegiatan itu sudah menjadi suatu ke harusan yang di lakukan setiap perusaahan, yang jelas pihak PT tersebut sudah melaksanakannya dengan baik. Bahkan bukti fisik yang menjadi saksi masih berdiri kokoh saat ini adalah insfrastruktur jalan yang terus di rawat PT Anj Agri Binanga.

“Malah dalam waktu dekat ini PT.ANJ Agri Binanga akan perbaiki beberapa jembatan penghubung”, kata Humas PT ANJ, Darwin Lubis , kepada KPK Pos (31/7) lalu.

Khitanan Massal Bagi warga Kec. Simangambat Paluta dan Kec. Huristak Padang Lawas (Palas) PT.ANJ Agri Binanga sangat besar manfaatnya. Selain mengurangi pengangguran, dengan CSR, PT Anj terus memberikan kontribusi terhadap masyarakat

khususnya Simangambat dan Huristak Salah satunya melaksanakan khitanan massal di kec. Simangambat baru-baru ini, dibukan Pimpinan Perusahan diwakili Yusrizal (GM).

Didampingi Ibu Camat Simangambat Ny Busroh Hrp, Meliana Hasibuan dan dr Inriani Lubis .

“Rasa syukur kami ucapkan kepada Allah SWT di bulan puasa ini, kami tidak bersusah payah mengeluarkan biaya khitanan anak kami,” ujar para ibu-ibu yang membawa anak yang turut ikut dalam khitanan.

Anggota DPRD Paluta Maradatuk Tanjung mengakui, kedatangan perusahaan tersebut banyak memberikan perubahan. ”PT Anj Agri-Kebun Binanga layak jadi contoh perusahaan lain. CSR yang diberikan kepada masyarakat terus berkelanjutan,” katanya.(DATUK/MS)

Walikota Serahkan Peserta Paskibraka

Kinerja Menejer PT PLN Ranting Sibuhuan Dipertanyakan PALAS – Masyarakat pelanggan mempertanyakan kinerja Menejer PT. PLN Ranting Sibuhuan. Pasalnya, sejak dua tahun terahir ini, pemadaman listrik seakan tiada hentinya, meskipun telah berulang kali dikeluhkan.

“Kinerja manejer PLN Sibuhuan entah gimana, tiada angin tiada hujan tapi listrik padam dan hidup. berulangkali kali pula,“ Keluh Ependi Pohan warga Desa Sihiuk, Kec. Lubuk Barumun, Di Sibuhuan, Rabu lalu.

Menurut Pohan bersama warga lainnya, upaya yang dilakukan PLN mengatasi keresahan tidak signifikan, termasuk di bulan ramadhan tahun ini.“Padahal kita ketahui bersama, bila pelanggan terlambat membayar rekening listrik, PLN akan memutus sambungan,” ujar Pohan.

Sementara menurut warga, sosialisasi yang dilakukan PLN dengan sejumlah kepala desa baru- baru ini hanya menutupi ketidakmampuan mengatasi pemadaman berkepanjangan dan telah menyu-

sahkan warga.

Pihak PLN saat ditemui wartawan, masih beralasan klasik saja yakni gangguan alam dan minimnya daya yang dipasok untuk melayani pelanggan yang berjumlah 37 ribu pelanggan.

Kepala bagian tehnik PLN Ranting Sibuhuan Rizal kepada wartawan, mengatakan pemadaman listrik selama ini diakibatkan gangguan alam berupa pepohonan disekitar kabel utama, binatang yakni monyet dan ular. Sedangkan wilayah yang harus diawasi sangat luas dimana aliran listrik ke Palas juga dipasok

dari jalur Sosopan.

Kemudian kekekurangan kapasitas daya travo di Gunungtua, bebannya mencapai 200 persen dari daya travo.

Hal itu sudah diadakan penambahan daya sejak 2012 dan diperkirkan selesai tahun depan. Dia membantah mengatakan alasan yang sama tiap tahun dari tahun 2010 kepada wartawan padahal masalah yang sama sudah pernah dikonfirmasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara jumlah pohon yang harus di pangkas maupun ditumbang, bersama manejer PLN Ranting Sibuhuan Eko

Wiyono tidak mengetahuinya.

Padahal kata mereka kendala utama adalah pemangkasan dan penumbangan pepohonan.

Dengan berdalih tidak memiliki anggaran penumbangan sehingga anggaran pemangkasan dialihkan untuk penumbangan, maka selama dua tahun pemangkasan dan penumbangan hanya terealisasi sepanjang 30 KM. Selain itu mereka juga menyalahkan sikap warga yang tidak merelakan tanaman yang berada disekitar kabel utama tidak boleh ditumbang mapun dipangkas oleh pihak PLN. (SB)

SKPK Optimis Berkantor Di Pusat Pemerintahan Yang Baru ACEH TIMUR - Guna menindaklanjuti intruksi Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk beraktifitas/ berkantor di Pusat Pemerintahan daerah ini yang baru di Gampong Titi Baro Idi terhitung 1 Agustus 2012, para Kepala SKPK dan seluruh stafnya, Kamis (28/7) melaksanakan gotong royong massal membersihkan gedung perkantoran Aceh Timur yang baru tersebut yang dibangun diatas kawasan perbukitan seluas 60 hektar agar dapat segera ditempati oleh

masing masing dinas / SKPK. Dalam gotong royong massal yang dilakukan sejak pagi hari kemarin, tampak masing masing Kepala SKPK ikut terjun langsung memantau dan bergotong royong bersama staf mereka. Asisten III Setdakab Aceh Timur, A Munir SE MAP didampingi Kabag Humas dan Protokol,Samsul Qamal ikut memantau langsung kerja bakti aparatur daerah ini.

“Meski masih banyak fasilitas yang belum lengkap seperti halnya persedian air bersih dan listrik, namun seluruh Kepala SKPK menyatakan siap dan optimis untuk ber-

aktifitas di pusat pemerintahan Aceh Timur yang baru tersebut, sebagaimana diungkapkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur ,Najmuddin SE MAP disela sela gotong royong tersebut. Malah sebutnya, khusus untuk dinas yang dipimpinnya, semua pelayanan terkait pengurusan KTP dan Akte Kelahiran (berkas pendaftaran dan penerimaan/ penyerahannya) insya Allah akan dioptimalkan seluruhnya di gedung baru ini, tandasnya.

Mungkin untuk operator komputer masih akan berlokasi digedung lama mengingat masih belum optimalnya penye-

diaan listrik di pusat pemerintahan yang baru ini. Senada dengan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Bappeda Ir Husni Thamrin MM juga menyatakan optimis dan mendukung langkah dari Bupati Aceh Timur Hasballah MThaib tersebut.

Untuk instansinya, kita optimis terhitung 1 Agustus mendatang sudah beraktifitas di gedung baru ini, namun kemungkinan untuk operator computer/ internet, masih di kantor lama karena memang dinas yang dipimpinnya tersebut dominan beraktifitas dengan layanan internet dan IT. Bagian Humas dan Protokol.(BSO)

GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Martinus Lase menyerahkan peserta Paskibraka Kota Gunungsitoli 2012 yang berlangsung di lantai II aula Samaeri kantor walikota Gunungsitoli, Jumat lalu.

Walikota mengatakan anggota Paskibraka merupakan generasi muda yang mewarisi nilai-nilai luhur, cita-cita perjuangan bangsa dan pelaku pembangunan dimasa depan harus dipersiapkan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Diharapkan kepada peserta Paskibraka Kota Gunungsitoli agar berlatih dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin serta mengikuti instruksi yang disampaikan oleh panitia dan pelatih di lapangan sehingga dapat mengibarkan bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus mendatang.

Pada kesempatan itu walikota merasa prihatin dengan perkembangan yang terjadi di kalangan remaja, tidak hanya akibat krisis multi dimensi yang tak kunjung pulih akan tetapi juga krisis moral dan budaya yang sangat mengkhawatirkan orangtua, guru, dan pemerhati pendidikan seperti maraknya peredaran dan penggunaan narkoba, kasus pornografi dan porno aksi,terjadinya kesenjangan penguasaan teknologi dan informasi dikalangan remaja dan pemuda, serta kurangnya perhatian,control orangtua, guru dan masyarakat yang peduli terhadap perkembangan psikis remaja dan pemuda saaat ini.

Dengan kegiatan paskibraka ini dapat menciptakan iklim pembinaan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan kepada segenap peserta seperti yang diterapkan melalui system pendidikan “ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani “. (YAGI)

Mengenang Peristiwa 27 Juli

Provinsi Kepulauan Nias Bakal Terwujud NIAS – Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia telah membawa pergeseran paradigm baik dalam bidang politik maupun ketatanegaraan. Sistem pemerintahan pusat bergeser kea rah system pemerintahan yang desentralistik di pemerintahan daerah.

Demikian sambutan Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli selaku Koordinator Forum Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias pada acara presentase hasil akhir kajian daerah pembentukan Provinsi

Kepulauan Nias yang dilaksanakan di lantai III kantor Bupati Nias,Jumat kemarin.

Hadir pada acara tersebut, tim pengkajian pemekaran pembentukan (P3) Provinsi,Saur Panjaitan, para kepala daerah masing-masing Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi, Bupati Nias Utara, Edward Zega, Bupati Nias Barat,A.A Gulo, dan Walikota Gunungsitoli, Martinus Lase.

Menurut Bupati Nias,

untuk mewujudkan provinsi Kepulauan Nias maka segenap komponen masyarakat Kepulauan Nias harus bergandengan tangan memperjuangkannya dan aspirasi masyarakat Kepulauan Nias tersebut telah disampaikan oleh pengurus Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Provinsi Kepulauan Nias kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada DPR RI melalui Ketua Komisi II tanggal 20 Maret 2012 yang lalu.

Pada kesempatan itu, tim

P3 provinsi Saur Panjaitan mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan selama ini bahwa Kepulauan Nias dapat direkomendasikan sebuah provinsi yang baru, sambil mengutip satu ayat alkitab yang mengatakan “ Ketuklah pintu maka akan dibukakan kepadamu “ dan pada saat itu pula para pejabat maupun undangan yang hadir bertepuk tangan dengan suasana penuh harapan.

Selanjutnya, ada 11 tolok ukur untuk kelayakan

pembentukan provinsi diantaranya rentang kendali tidak ada masalah,tingkat kesejahteraan masyarakat, keamanan, pertahanan,luas wilayah,social politik dan sosial budaya. Sedangkan yang merupakan faktor utama yakni kemampuan ekonomi,potensi daerah, kemampuan keuangan, ujarnya. Kemudian, berdasarkan hasil kajian pula bahwa Kota Gunungsitoli ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kep Nias karena skor yang dicapai 270 sementara

Kabupaten Nias Selatan 250, Kabupaten Nias, 200, Nias Barat 100, dan Nias Utara 80 skor. Tinggal bagaimana mendapatkan rekomendasi dari Gubsu, kemudian perjuangan DPR,DPD,dan Kemendagri,kata Saur Panjaitan.

Sementara itu, Ketua Umum BPP Provinsi Kep Nias Firman Harefa secara terpisah mengatakan kita bersyukur atas hasil yang di capai sampai saat ini meskipun perjuangan kita masih panjang,tetapi dengan

kelayakan Kepulauan Nias untuk dijadikan sebuah provinsi maka hal ini merupakan satu harapan positif yang harus kita raih ke depan,ucap Sekda Kota Gunungsitoli ini.

Atas nama BPP Provinsi Kepulauan Nias saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas rencana pembentukan provinsi Kepulauan Nias sehingga apa yang kita citacitakan ini dapat terwujud demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(YAGI)

KPK POS

10

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Gudang Narkoba Kebun Lada Digerebek - Satu Anggota Polisi Turut Diamankan BINJAI - Peredaran narkoba yang disebut-sebut banyak beredar di eks asrama 121 Kebun Lada Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, menjadi target operasi Polres setempat.

Bersama Unit Intel Kodim 0203/LKT, Polres Binjai kembali melakukan penggerebekan di eks asrama yang disinyalir sebagai 'gudang' narkoba tersebut.

Dalam penggerebekan, Jumat pekan lalu, tim terpadu Polres dan Kodim berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang salah seorang

oknum polisi. Ketiganya yakni Briptu Indra Wahyudi (35) warga Jalan MedanBinjai Km 18, Kecamatan Binjai Timur, yang disebutsebut bertugas di Polsek Medan Labuhan, Yuda (38) supir angkot, warga Asrama Kebun Lada, Brak Cucut dan Anto (46) pegawai rumah sakit umum, warga Pasar 7 Padang Bulan Medan.

Sementara barang bukti yang berhasil diamankan antara lain sabu-sabu 2 paket, uang sebesar Rp200 ribu, tiga ponsel, satu alat hisap sabu (bong-red) dan satu amplop daun ganja kering.

Selain itu, dua sepeda motor, masing-masing RX King BK 4748 LA dan Honda Supra

BK 2210 CO, diamankan.

Pantauan koran ini di lokasi, penggerebekan berawal dari informasi yang didapat pihak Kodim 0203/ Langkat. Informasi itu menyebutkan, di eks asrama yang kini banyak ditempati keluarga anggota TNI yang sudah pensiun itu masih ada saja ditemukan aktivitas pengguna atau peredaran narkoba.

Akhirnya, Dandim 0203/ Langkat Letkol (Arh) Y.P Girsang, memerintahkan anggotanya untuk menyisir lokasi yang dimaksud. Setelah memastikan jika memang benar di Barak Sedap Malam, ada aktivitas peredaran maupun pemakai narkoba jenis sabusabu, beberapa petugas intel

Kodim Langkat 0203, dipimpin Lettu Iwan Andoko, langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud.

Setelah memastikan dan melakukan pengintaian selama beberapa menit, petugas melihat ada 4 orang yang tengah asik menikmati sabusabu di teras rumah alm. Ronald Manulang.Tanpa membuang waktu, petugas Kodim langsung menyergap para tersangka.

Dandim 0203/ Langkat Letkol (Arh) Y.P Girsang melalui Lettu Iwan Andoko selaku Danru saat ditemui di lokasi mengaku, penangkapan berawal dari informasi yang mereka dapatkan. Selanjutnnya, Dandim meme-

rintahkan anggota untuk melakukan penyisiran ke lokasi yang dimaksud.

Menurutnya, kegiatan para pengedar dan pengguna narkoba di eks Asrama 121 ini, sudah sangat meresahkan warga sekitar.

Namun, pengguna dan pengedar merasa tempat ini sangat aman, karena merupakan eks asrama TNI. “Karena itulah, kita akan terus melakukan kegiatan pemberantasan narkoba yang ada di dalam sini. Baik, bandar dan pemakai akan terus kita berantas habis,” tegas Iwan Andoko, sembari membenarkan adanya anggota polri yang berhasil diamankan.(SBR)

Warga Sei Siarti Demo Polres RANTAUPRAPAT - Warga Sei Siarti yang berdemo ke Mapolres Labuhanbatu, Senin hingga Selasa (31/7) bertahan dan menginap di pendopo lapangan Ika Bina Rantauprapat.

Para ibu-ibu, anak-anak dan bapak-bapak tampak di Pendopo Lapangan Ika Bina Rantauprapat, menunggu rekan mereka yang ditangkap penuh rekayasa. Mulanya teman mereka yang ditangkap diajak untuk dialog, tapi tiba-tiba dibawa ke Mapolres dan ditahan dengan tuduhan kasus rekayasa perusakan dan pencurian sawit. "Aneh polisi kita ini pak," ujar salah seorang warga bermarga Harahap.

Warga Desa Sei Siarti yang berdemo dan menginap di depan Mapolres Labuhan-

TEMUI WARGA– Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Eliya Rosa (kanan) mengunjungi warga yang demo menuntut rekannya dibebaskan. batu, menuntut agar 4 orang keluarga mereka yang di tangkap kepolisian dengan tuduhan perusakan dan pencurian dilepaskan.

Kunjungi Warga Melihat warga masyarakat masih terus bertahan dan menginap di depan Mapolres, sejumlah tokoh me-

rasa prihatin. Salah satunya diantaranya Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Eliya Rosa. Didampingi Ketua Fraksi Golkar David Siregar, Ketua DPRD Labuhanbatu langsung mengadakan dialog dengan Kapolres Labuhanbatu agar dapat menangguhkan penahanan 4 warga Sei Siarti.

Cabuli Pacar, Irul Gol PANTAI CERMIN–Hairul alias Irul (18) pria pengangguran yang tinggal menetap di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatn Pantai Cermin, Sergai, diringkus Polisi Polres

Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Denny Boy Pangabean saat mengintrogasi tersangka cabul Iru saat digiring penyidik.

"Kami telah bertemu dengan Kapolres, dan meminta tolong agar ke 4 warga Sei Siarti dapat dilepas minimal ditangguhkan penahanannya, tapi jawabnya harus ada perdamaian yang ditanda tangani oleh Pekcuan, tapi kita akan coba hubungi Pekcuan atau orang dekatnya, sabarlah

Serdang Bedagai, Sabtu sekitar pukul 17.00 Wib, karena melakukan pencabulan terhadap pacarnya sendiri sebut saja Bunga (13) Usai menjalankan pemeriksaan, Minggu, Irul tidak menepis apa yang telah di lakukannya kepada pacarnya itu, dan mengaku sidah dua kali mencabuli pacarnya tersebut.

Pengakuan Irul, pertama kali ia melakuan hubungan layaknya suami istri itu disalah satu gubuk di pantai Gudang Garam, dan yang ke dua di Gubuk lokasi

ya !," ujar Eliya Rosa.

Narli Siregar salah satu warga mengaku, mereka hanya mengolah lahan. "Kami berharap agar keempat rekan kami dibebaskan," ujarnya.

Tiga dari keempat rekan mereka yang ditahan, yakni Edi Lubis (43), Muslim Daulay (48), Ramlan Siregar (55).(HAH)

Pantai Cermin.

Kasat Reskrim Polres Sergai AKP. Denny Boy Pangabean, mengatakan, tertangkapnya tersangka berkat laporan orang tua Korban Parsiman (42) warga Dusun III, Desa Besar Dua Terjun, Pantai Cermin, Sergai. Pada 13 Juli 2012 lalu, anaknya mengaku telah di cabuli oleh Irul. Kini tersangka kita amankan. "Tersangka di jerat pasal 81 sub 82 UU RI no 23 tahun 2002, tetang perlindungan anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara," terang Denny.(ARM)

Banyak Anak Muda Terlibat Narkoba di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Wakapolres Tebingtinggi, Kompol I Made Ary Pradana mengatakan, saat ini banyak contoh anak remaja yang terlibat narkoba, miras, sex bebas.

Yang sangat menarik pada bulan Ramadan adalah pada saat ‘asmara subuh’, banyak para remaja putra dan putri ngebut-ngebut di jalan raya dengan melakukan balap liar.

“Yang lebih mengironiskan saat ini di Kota Tebingtinggi, remaja-remaja kita banyak yang terkontaminasi dengan

pemakaian narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Untuk diketahui, Tebingtinggi nomor 4 di Sumatera Utara pengkomsumsi narkoba setelah Kota Medan, Belawan dan Rantauparapat,” ungkap Wakapolres saat mengisi Safari Ramadhan bersama Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, Senin malam, di Pondok Pesantren Al Hasyimiyah Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi.

Di hadapan ratusan anakanak didik Ponpes Al Hasyi-

miah Tebingtinggi, Wakapolres berharap setelah tamat atau usai menimba ilmu agama di pondok pesantren tersebut agar jangan seperti istilah ‘anak harimau yang bebas dari kandangnya’, tetapi setelah keluar nanti, mereka harus bisa memberikan contoh ilmu yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaedi Hasibuan di hadapan santri mengatakan, bahwa saat belajar di Ponpes banyak menerima pendidikan

tentang agama Islam dan setelah menyelesaikan pendidikan (tamat) dari Ponpes diharapkan sudah mahir berbahasa Arab dan Inggris.

“Bukan ilmu itu saja yang kita dapat, tetapi dengan belajar di Ponpes kita akan bisa membaca Alquran dengan baik dan benar sesuai tafsirnya, rajin-rajinlah belajar anak-anakku sekalian,” pesan Umar Hasibuan.

Dalam kegiatan Safari Ramadan tersebut, Pemko Tebingtinggi memberikan

santunan uang Rp2 juta, 10 kain sarung, 20 kotak kurma dan satu lusin sirup kepada pimpinan Ponpes Al Hasyimiah Ustadz Tagor Mulia Siregar.

Turut hadir dalam Safari Ramadan itu Ketua PCNU Ir Oki Doni Siregar, Kakankemenag Drs H Hasful Husnain, Kaden Brimob Detasmen B Tebingtinggi dan Ketua MUI Drs H Ahmad Dalil Harahap serta pimpinan SKPD se Kota Tebingtinggi.(RS)

Asyik Nulis Nomor KIM, Dua Kakek Dibui PEGAJAHAN - Karena mata rabun, Saimin (62), kakek empat cucu yang menetap di Dusun IV B, Desa Sukasari, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, kerap menuliskan angka-angka tebakan KIM kepada pelanggannya.

Naas, saat salah seorang pelanggan tetapnya, Mulyanto (47), yang kerjanya mencari barang bekas alias Butut sedang menulis angka tebakannya sendiri di atas kertas di warung milik Bandi yang berlokasi tak jauh dari rumahnya, petugas reserse

PERIKSA–Kanit Reskrim Polsek Perbaungan, Ipda Ilham SSos sedang memeriksa tersangka jurtul KIM yang berhasil diamankan, Kamis (2/8).

DIMUSNAHKAN– Personil Sat Pol PP memusnahkan petasan hasil razia yang dilakukan di Jalan T. Nyak Adam Kami.

Satpol PP dan Polisi Subulussalam Razia Petasan SUBULUSSALAM - Gabungan Polsek Simpang Kiri dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Subulussalam adakan razia penjual petasan yang sangat mengganggu warga saat melakukan ibadah tarawih di bulan Ramadhan.

Razia langsung dipimpin Kapolsek Simpang Kiri AKP. R Manurung dan Kasat Pol PP dan WH Baginda Nasution SH. Razia ini berhasil menggerebek penjual petasan yang marak di Jalan T. Nyak Adam Kamil persis depan Terminal Harian Kota Subulussalam, Rabu. Kawasan ini merupakan daerah tempat berkumpulnya para penjual petasan semenjak Ramadhan tiba.

Menurut Baginda, tindakan yang dilakukan Sat Pol PP dan pihak Kepolisian karena warga sangat resah maraknya suara petasan yang mengakibatkan ter-

ganggunya masyarakat sewaktu melakukan ibadah sholat tarawih dan sholat wajib.

Sebab, kata Baginda lagi, petasan bisa mengundang kebakaran dan bisa mengakibtkan para pengguna jalan saat naik sepeda motor jatuh karena suaranya yang begitu keras dan mengejutkan.

Dia juga menghimbau kepada penjual petasan yang ada, untuk tidak lagi menjualnya, cukup itu saja karena kemungkinan pihaknya kembali melakukan razia selama bulan Ramadhan," ungkap Baginda.

Walaupun sebagian petasan sudah dimusnahkan Sat Pol PP dan pihak kepolisian, tapi sampai kini para penjual musiman petasan itu bahkan bertambah banyak yang berjejer sepanjang Jalan T. Nyak Adam Kamil.(KAR)

Enam Korban Masih Dirawat TELUK MENGKUDU Enam dari tujuh korban kecelakaan antara Bus Sartika dengan Kijang Innova hingga berita ini naik cetak masih dalam perawatan serius. Sedang seorang yang tewas dalam kecelakaan maut ini, telah dimakamkan.

Keterangan menyebutkan, kecelakaan lalin itu terjadi, Kamis pukul 12.00 Wib, antara Bus Sartika Nopol BK 7496 DN kontra Kijang Innova Nopol BK 389 SR di Jalan lintas Sumatera (Jalinsum) KM. 5354. Persisnya di tengah areal perkebunan kelapa sawit PTPN 3 Tanah Raja, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

Bus Sartika yang dikemudikan Mahadi alias Adi ,36, penduduk Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara datang dari arah Tebing menuju Medan dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi (TKP) muncul mobil jenis Avanza dari arah berlawanan, mengakibatkan supir Sartika banting stir ke kiri. Akibatnya bus Sartika oleng dan secara refleks supir membalas ke kanan untuk menstabilkan posisinya.

Beruntung, mobil Avanza yang mengambil jalur kiri lolos dari tabrakan, te-

kriminal (Reskrim) Polsek Perbaungan langsung menangkapnya. Kakek satu cucu inipun tak berkutik, keduanya langsung digelandang ke Polsek Perbaungan untuk proses selanjutnya.

Kepada petugas, Saimin yang sehari harinya sebagai petani mengaku baru seminggu menjadi jurtul KIM. “Baru seminggu aku nulis KIM. Uangnya disetor ke Mingan yang masih tetangga aku,” katanya sedih.

Demikian halnya

tapi sialnya, Kijang Innova yang dikemudikan Julius Yansen alias Apeng (40), warga Jalan Sisingamaraja, Kisaran berada di belakangnya menjadi sasaran tabrakan.

Polantas Sergai yang mengetahui peristiwa tabrakan tersebut segera mengevakuasi para korban ke RSUD Sultan Sulaiman untuk mendapat perawatan medis, dan membawa kendaraan ke Mako Satlantas Polres Sergai. Data para korban yang menderita luka, Daniah (77), warga Pasar V Gg Sukarela, Tembung, Hartini (51), dan Putra (29), keduanya warga Kuala Tanjung, Batubara.

Selanjutnya, Sahat Marbun (31), warga Dusun II, Desa gelam, Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalipah, Sergai, Sumiati (65), warga Pasar V, Patumbukan, Galang, Deli Serdang, dan Apeng supir Kijang Innova, Paira (6), warga Batubara dan yang meninggal dunia Siti Hawa warga Batubara.

Kasat Lantas Polres Sergai, AKP Hasan Basri ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. ”Kita menghimbau kepada pengendara agar berhati-hati dalam berkendaraan, sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan di jalan raya,” tegasnya.(ARM)

Mulyanto yang sehariharinya pengusaha barang bekas inipun turut sedih bukan kepalang, karena bakal Lebaran di dalam sel.

Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin ketika dikonfirmasi, Kamis (2/8), melalui Kanit Reskrim Ipda Ilham SSos mengatakan, sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat, dan dari tersangka turut diamankan barang bukti berupa uang tunai Rp150 ribu, 1 lembar kertas berisi angka KIM, dan pulpen.(ARM)

KPK POS

13

E D I S I 212 6 – 12 AGUSTUS 2012

Rubrik KPK

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Tren Pemberantasan Korupsi Masa Depan WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut saat ini tren pemberantasan korupsi di dunia terus berkembang. Menurutnya, dulu pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara penindakan, membawa orang ke pengadilan, dan menghukum orang, yang kemudian terus berkembang lagi strategi pemberantasan korupsi dengan melacak uang dengan strategi follow the money.

“Namun ternyata saat ini follow the money bukan strategi yang mutakhir. Ada lagi strategi baru yang disebut follow the asset, yakni melacak asal-usul aset yang dimi-

liki seseorang,” papar Bambang, saat acara buka puasa bersama wartawan dengan pimpinan KPK, Rabu pekan lalu, di Auditorium KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Selain itu, menurutnya, perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa ternyata sekarang terdapat korporasi, baik berupa perusahaan, yayasan, dan berbagai bentuk lainnya, menjadi alat untuk memanipulasi dan melindungi aset-aset kekayaan yang dimiliki koruptor. “Itu sebabnya kita harus mendorong lembaga-lembaga seperti PPATK mempunyai kemampuan melacak asetaset dari penyelenggara ne-

gara tidak hanya di lembagalembaga keuangan yang bersifat konvensional,” ungkapnya. Bahkan, menurutnya, ke depan harus mulai dilihat lebih jauh lagi di mana tempat-tempat persembunyian uang yang kemungkinan atau diduga dilakukan oleh para koruptor.

Bambang melihat tren lain bahwa eksistensi dan legalitas lembaga antikorupsi semacam KPK di dunia dijamin dan ditempatkan dalam konstitusi. “Bisa dibayangkan negara-negara yang penghasilan di bawah Indonesia yang telah mengatur lembaga antikorupsinya dalam konstitusi, misalnya Timor Leste,

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Pimpinan KPK Buka Puasa Bersama Wartawan PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar buka puasa bersama wartawan yang bertugas di KPK. Pada acara yang berlangsung pada Rabu pekan lalu, hadir Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain, didampingi para pejabat struktural KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, acara buka puasa bersama ini dilaksanakan dalam rangka sillaturahim antara awak media dengan pimpinan KPK. "Selain itu, acara ini juga untuk mendekatkan hubungan antara media dan KPK, terutama dalam suasana Ramadhan yang penuh rahmat dan maaf ini", ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, pimpinan KPK menyampaikan

apresiasi kepada media yang merupakan partner KPK yang selama ini tak kenal lelah terusmenerus membantu mendorong pemberantasan Korupsi berjalan efektif dan efisien. "Media juga menjaga supaya pembangunan pemberantasan korupsi tidak menyimpang dan mengkritik jika ada berbagai lembaga, termasuk KPK, jika lembaga itu dianggap tidak menjalankan fungsi dan amanahnya secara konsisten", tandas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Sebelum buka puasa dilaksanakan, pimpinan dan para wartawan menggelar diskusi yang membahas permasalahanpermasalahan terkini dan update informasi mengenai kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukanKPK.(HUMAS)

korporasi sering digunakan untuk menyimpan aset hasil korupsi.

“Unit ini diterapkan di berbagai negara di dunia yang korporasinya telah digunakan oleh koruptor untuk mengelabui penyimpanan aset dan kekayaannya,” lanjutnya.

Tren terakhir, katanya, studi-studi terakhir mengenai pemberantasan korupsi sudah mengintegrasikan isu antara pemberantasan korupsi dengan hak asasi manusia dan peningkatan kesejahteraan.

“Dalam konteks Indonesia, saya belum melihat hal ini dan akan luar biasa jika mulai diintegrasikan”, tandas Bambang.(HUMAS)

Ketua KPK Lantik Warih Sadono sebagai Deputi Bidang Penindakan

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Vietnam, Loas, Kamerun, dan Nigeria,” ungkapnya. Menurutnya, Indonesia masih “terbelakang” dalam konteks ini dan patut dipikirkan ke depan agar lembaga antikorupsi masuk dalam konstitusi.

Kecendurangan lain, lanjut Bambang, hampir sebagian besar negara yang memiliki kewenangan penindakan dalam pemberantasan korupsi mengembangkan teknik investigasi modern. Dalam hal ini, menurutnya, yang dikembangkan bukan hanya hanya teknik surveillance, tapi juga teknik lain seperti intellegent bussinnes unit. Menurutnya, intellegent business unit ini penting mengingat saat ini

LANTIK–Ketua KPK Abraham Samad berjabat tangan dengan Deputi Penindakan KPK yang baru, Warih Sardono usai pelantikan di Auditorium KPK, Jakarta, Kamis (2/8). Warih Sardono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

POSISI Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lowong beberapa lama kini sudah terisi. Warih Sadono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK dipercaya untuk menempati posisi strategis tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad melantik dan mengambil sumpah jabatan Warih sebagai Deputi Bidang Penindakan pada Rabu pekan lalu. Pelantikan dihadiri Jaksa Agung Arief Basyrief, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda Pembinaan, pejabat struktural KPK, dan sebagian pegawai KPK. Sebelum dilantik sebagai Deputi Bidang Penindakan, Warih menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK sejak 25 Juli 2011. Pria kelahiran Tegal, 1 Maret 1963, ini mengawali karier di KPK sebagai Penuntut Umum pada 2004 hingga 2005.

Sebelum di KPK, lulusan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (1987) dan S-2 Hukum Perdata pada Universitas Padjajajaran (2005) ini menjabat Kapuspenkum Bidang Hubungan Media Massa (20052007), Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Jawa Timur (2007-2010), dan Asisten Pengawasan pada Ke-

jaksaan Tinggi Bali (2010).

Abraham menjelaskan, Deputi Bidang Penindakan merupakan jabatan struktural yang paling strategis di KPK. Jabatan ini bertanggung jawab terhadap seluruh rumusan kebijakan di bidang penindakan yang membawahi Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, Unit kerja Koordinasi dan Supervisi, dan Sekretariat Deputi.

“Untuk menempati jabatan tersebut, harus melalui seleksi yang ketat dengan standar kompetensi yang tinggi serta melibatkan konsultan independen”, paparnya.

“Suadara Warih Sadono dipandang cakap karena memiliki kapabilitas, kompetensi, dan track record yang tidak diragukan lagi”, lanjutnya. Abraham berharap Warih tidak sekadar menjalankan tugas rutin kedeputian, tapi juga mampu menghadapi tantangan KPK ke depan yang semakin kompleks.

“Ini mengingat hingga saat ini deputi bidang penindakan menjadi koor bisnis utama KPK yang menjadi tumpuan dan harapan publik dalam bidang pemberantsan korupsi,” ujarnya.

Pemberantasan korupsi, menurut Abraham, merupakan tanggung jawab bersama dari semua stakeholders

di bidang hukum, baik KPK, kepolisian, kejaksaaan, maupun pengadilan. Pada saat bersamaan, lanjutnya, korupsi sudah semakin masif dan sistematik di hampir semua sektor kehidupan bernegara.

“Oleh sebab itu, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada sinegritas kelembagaan, baik KPK, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan”, ungkapnya. Yang tidak kalah penting, tambahnya, adalah dukungan dari masyarakat sipil dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Di sisi lain, lanjut Abraham, sinergitas kelembagaan harus didukung oleh empat instansi tersebut dalam pemaknaan hukum guna menyikapi kasus dan membangun pendekatan hukum yang saling menghormati dengan tetap berpegang pada asas-asas hukum tanpa mengesampingkan perkembangan hukum.

“Dengan demikian, diharapkan KPK menjadi salah satu penggerak utama dalam mewujudkan Indonseia yang bebas dari korupsi, sehingga masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat lebih cepat kita capai,” tandas Abraham.

(HUMAS)

ICW: Polri Lindungi Korupsi di Tubuh Polri JAKARTA - Indonesian Coruption Watch (ICW) mensinyalir Polri sengaja mengamankan, melindungi keterlibatan aktor besar di balik perkara korupsi simulator ujian SIM. Perlindungan Polri itu dilakukan dengan cara membajak tersangka dan mempertahankan barang bukti di kantor kepolisian.

ICW juga curiga Polri yang mengaku sudah menangani kasus suap Simulator ujian SIM sebagai bagian dari melokalisir kasus dengan cara membajak tersangka, mempertahankan barang bukti, dan kengototan Polri melakukan penyidikan bersama KPK. "Di balik itu, jelas ada aktor besar yang sedang dilindungi Polri, terkait kasus korupsi simulator SIM ini. Aktor besar itu hanya KPK yang bisa ungkap jika diberi kewenangan penuh lakukan penyidikan. Kalau Polri juga melakukan penyidikan, aktor besar itu tidak akan terungkap," tegas Donal Farisi, Peneliti ICW dalam pernyataan sikap koalisi masyarakat untuk reformasi Polri di kantor Transparancy International Indonesia, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Keberadaan aktor besar di tubuh Polri itu, lanjut dia, ICW mengantongi bukti kuat. Kasus rekening gendut Jenderal Polisi hingga perkara Gayus Tambunan, misalnya, membuktikan

adanya upaya Polri menghalangi penyidikan oleh KPK. Hal serupa juga dilakukan oleh Polri dalam kasus korupsi pengadaan simulator ujian SIM. Ditegaskan, banyak catatan hitam kepolisian dalam memproses para perwira tinggi Polri, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Semua perkara itu, menguap di tengah jalan. Kalaupun diproses, hanya sampai pada level pelanggaran kode etik.

Catatan ICW, ada empat kasus dugaan korupsi yang melibatkan jenderal Polri.

Sayang tidak ada tuntas.

Kasus pengadaan simulator SIM yang menyeret Irjen Pol. Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu lintas (Ka Korplantas) yang kini Gubernur Akpol ini, jika tetap ditangani Polri, akan bernasib sama terhadap korupsi di tubuh Polri.

"Polri sebaiknya legowo dengan menyerahkan semuanya pada KPK. Toh ini juga termasuk dalam rangkaian reformasi Polri dan sesuai semboyan Polri yang katanya bebas KKN," katanya.

Empat kasus yang tidak tertuntaskan Bareskrim Polri. Perkara pertama, korupsi rekening gendut perwira tinggi Polri yang melibatkan 17 perwira yang memiliki rekening tidak wajar. ICW pernah melaporkan permasalahan tersebut ke Komisi Informasi Pusat yang pada

akhirya memutuskan Polri harus membuka 17 rekening tidak wajar, tetapi hingga kini belum dibuka.

Perkara kedua, suap dari Adrian Waworuntu senilai Rp 1,7 triliun yang menyeret Brigadir Jenderal (Pol) Samuel Ismoko. Perkara ketiga, suap penanganan kasus pajak yang melibatkan Gayus. Perkara keempat, pengadaan jaringan radio dan alat komunikasi Mabes Polri tahun 2002 sampai 2005 yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 240 miliar.

"Berdasarkan data empat kasus itu, ICW menilai Polri telah melindungi koruptor.

Padahal perkara yang melibatkan Polri, harus segera ditindaklanjuti karena dapat membongkar perkara korupsi lainnya di Polri. Tindakan Polri yang mencoba menghalangi kerja KPK semakin menegaskan Polri adalah institusi korup yang justru membina para koruptor," ungkapnya.

Martin Hutabarat, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra menyesalkan sikap Polri yang masih ngotot menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Sikap seperti ini membuat publik bertanya mengapa kasus ini sampai ditangani dua lembaga hukum sekaligus.

"Orang semakin bertanya-tanya dengan

(Polri) tidak mau menyerahkan, seolah-olah ada yang ditutupi.Saya kira polisi legowo saja masih banyak hal yang bisa diusut polisi. Ini sudah mendapatkan sorotan publik," tegas Martin di Gedung DPR, Senayan, Jumat pekan lalu.

Polri, lanjut dia, terkesan tidak legowo ketika ada anggotanya yang disidik KPK. Polri masih enggan untuk bersih-bersih di lingkungannya. ”Meski Polri dan KPK sudah melakukan MoU dalam pemberantasan korupsi tapi ternyata jalan sendiri-sendiri bahkan terkesan muncul ego sektoral,“ tambahnya.

Menurutnya, ada kesan dalam penegakan hukum Polri dan KPK, masih berbeda tafsir dan beda pendapat. Kondisi ini semakin jauhnya harapan rakyat akan keadilan. ”Polri dan kuasa hukum terdakwa di media, kemudian adanya perbedaan nama-nama tersangka, telah menimbulkan banyak kesan dari masyarakat,“ ucapnya.

Eva Sundari, anggota komisi III DPR RI meminta semua pihak mengawasi dan memonitor kinerja KPK dalam mengusut kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Dia yakin ketika KPK meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, KPK memilki bukti yang kuat.

“Boleh saja orang

berkara apa saja, bahkan membantah. Tetapi dalam penegakan hukum yang berbicara adalah fakta hukum, alat bukti bukan opini,” ujar Eva di Jakarta, Kamis ahad lalu.

Eva juga mendesak agar Polri mengonaktifan Irjen Pol. Djoko Susilo diperlukan untuk memudahkan penyidikan di KPK. Penyidik dari kepolisian pasti segan memeriksa seniornya, yang masih menyandang jabatan tinggi dan pangkat bintang dua. "Kapolri harus mengambil langkah heroik dengan menonaktifkan Djoko Susilo,” sarannya.

Radar Panca Dhahana, budayawan dan sastrawan pengarang buku teater Republik Reptil menambahkan Polri tidak ubahnya gangster atau mafia. Pengamanan aktor besar dalam perkara korupsi pengadaan simulator ujian SIM menunjukkan Polri sudah mengkhianati rakyat Indonesia dengan memakan uang rakyat.

"Polri memanipulasi hukum. Di negeri ini yang jadi panglima bukan hukum, tapi jenderal. Hukum dan rakyat sama ditindas oleh jenderal, begitu pula nasib institusi yang didukung rakyat seperti KPK yang selalu ditindas jenderal buaya," kata Radar.(ENDY)