epaper kpkpos edisi 237 senin 4 februari 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 237/ THN V 4 - 10 FEB 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

TOHA TANTANG BUPATI LABUHANBATU • DI HALAMAN.11

» Kasus Dugaan Suap Daging Impor

kolom REDAKSI

JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Pertanian kemarin. Para penyidik KPK berada di kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, selama empat jam. Para penyidik juga menggeledah ruangan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Tsunami Politik Bagi PKS PENETAPAN tersangka kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus penyuapan terkait impor daging sapi di Kementerian Pertanian sebagai tsunami politik bagi partai tersebut.

Sebab, yang terseret adalah orang nomor satu di PKS. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah mengatakan, partai politik dengan nomor urut delapan sebagai peserta Pemilu 2014 itu sedang dilanda bencana besar.

Secara keseluruhan akan terkena tsunami politik. Berat sekali, karena yang terkena tuduhan korupsi adalah nahkoda partai. Dampaknya akan berpengaruh citra PKS. Luthfi Hasan, kata Iberamsjah, telah merusak citra PKS sebagai partai politik yang bermoral dan

KEGIATAN YANG DIPUTUS KONTRAK: Lanjutan Lapen ruas jalan Aek Sopang-Kampung Sipirok Kec. Aek Ledong/Kec. Aek Songsongan, pagu dana Rp2.030.685.

000,00 terealisasi Rp1.808.121.

924,00, sisa Rp 222.563.076,00, tidak selesai/ pemutusan kontrak disebabkan kelalaian rekanan tidak dapat mengatasi kondisi eksisting jalan yang masih labil.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto belum mau memastikan keterlibatan pejabat Kementerian Pertanian dalam kasus suap izin impor daging sapi.

“Kami konsentrasi ini (kasus Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera) dulu,” kata Bambang di kantornya, kemarin.

Luthfi kini mantan Presiden PKS - menjadi tersangka kasus suap izin impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penangkapan Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien, Selasa malam lalu. Ahmad, yang diduga sebagai pengatur duit masuk-keluar untuk Luthfi, ditangkap karena menerima suap Rp1 miliar dari Juard

• LANJUT KE HAL. 2

Pembangunan Jembatan BM 100 Dusun VII Gunung Sari Bawah Desa Piasa Ulu, Kec. Tinggi Raja, pagu dana Rp3.100.000.000,00 terealisasi Rp 2.478.781.184,40 sisa dana Rp621.218.815,60, tidak selesai/pemutusan kontrak disebabkan: proses lelang lebih lama karena ada sanggahan banding dan pekerjaan tertunda akibat muka air sungai banjir selama 40 hari.

• LANJUT KE HAL. 2

TANJUNGBALAI - Proyek pembangunan pekerjaan pembuatan tembok penahan tanah di Jalan Kebun Kelapa Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang, Raso Kota, Tanjungbalai yang berbatasan dengan Desa Batu VIII Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan diterlantarkan.

Proyek tahun anggaran 2012 berbiaya sebesar Rp1.988.000.

000 itu dikerjakan kontraktor CV Almandili dan sudah satu bulan lebih pekerjaannya tidak dilanjutkan akibat habis masa kontrak. Sebelumnya proyek itu pernah dua kali mendapat perintah bongkar dari Dinas PU Tanjungbalai karena pekerjaannya tidak sesuai bestek.

Pantauan wartawan koranini di lapangan, Kamis (31/1), proyek itu persentase peker-

• LANJUT KE HAL. 2

tersangka. Saya rasa penetapan tersangka ini seolah-olah dipaksakan, seperti ada by order," kata Nasir, di Jakarta, Jumat.

Menurut Nasir, peristiwa ini bisa menjadi berkah bagi PKS. Oleh sebab itu, partainya tetap optimistis untuk menjadi tiga besar di Pemilu 2014.

"Barang kali pihak-pihak yang ingin memberangus PKS, bisa saja menjadi berkah bagi kami. PKS tetap akan optimis menjadi tiga besar di Pemilu 2014," tegas Nasir.

Untuk itu, dia meminta agar • LANJUT KE HAL. 2

14

00 Tim KPK mengikuti mobil Ahmad WIB Fathonah, Land Cruiser menuju PT Indoguna Utama di Jl Taruna Nomor 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

15

00 Ahmad Fathonah tiba di PT WIB Indoguna Utama. Hasil pengintaian KPK, di PT Indoguna, Ahmad Fathanah menerima suap dari Dirut PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Direktur PT Indoguna Arya Arby Effendi alias Dio. Uang dimasukkan dalam kantong plastik hitam dan ditaruh di bagasi mobil.

00 bersama sopirnya, Ahmad WIB Fathanah menuju Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat.

16 17

30 Ahmad Fathonah tiba di Hotel Le WIB Meridien. Tim KPK mengintai di Loby Hotel Le Meridien.

Fathonah keluar dari lift 20 15WIB Ahmad Hotel Le Meridien. Penangkapan

KPK mengumumkan empat orang sebagai tersangka yakni Juard Effendy, Arya Arby Effendy, Ahmad Fahtonah dan Luthfie Hasan Ishaaq.

Ahmad Fathanoh dan Maharani digelandang ke parkiran di Basement Hotel Le Meridien.

Sopir Ahmad Fathonah dihadirkan di Basement Hotel Le Meridien.

Ketiga tersangka yang telah ditangkap KPK yakni Juard Effendy, Arya Arby dan Ahmad Fathonah ditahan KPK

21

30 Ahmad Fathonah, Maharani dan WIB sopir digelandang ke kantor KPK.

Tim KPK bergerak mencari Juard Efendy dan Arya Arby Efendy.

TERLANTAR– Plang proyek bernilai miliaran rupiah yang pekerjaannya terlantar. jaannya tidak lebih dari 50 persen. Warga sekitar mengatakan sudah satu bulan lebih para pekerja proyek itu tidak terlihat bekerja. "Kami heran bangunan masih banyak belum selesai tapi pekerjaannya kok berhenti, apa masa kontraknya sudah habis atau memang distop Dinas PU kami tidak tahu pasti. Pengawas bangunan dari Dinas PU pun tidak pernah datang lagi," kata Safri, warga sekitar.

Pria yang berprofesi sebagai petani ini mengatakan, sangat sayang bangunan itu tidak disiapkan dan tentu akan merugikan pemerintah dan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat.

Sementara PPTK proyek itu Ir.Mabrur saat dikonfirmasi wartawan di parkiran Dinas PU Tanjungbalai dihari yang sama • LANJUT KE HAL. 2

Presiden PKS Luthfi Hasan diajukan pencegahan ke Imigrasi.

Penyidik KPK menjemput Luthfi di gedung DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis(31/1/2013) kemudian ditahan di kantor KPK.

berhasil menemukan Juard 22 30WIB KPK Efendy dan Arya Arby di sebuah

rumah di Cakung. Keduanya lalu digelandang ke KPK.

Dari Berbagai Sumber

Maharani Dikenal Sebagai Cewek Nakal NAMANYA Maharani (foto kiri), semula ia hanya disebut dengan inisial M ketika bersama Ahmad Fathanah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu malam. Belakangan diketahui nama lengkapnya adalah, Maharani Suciono.

Maharani sontak meramaikan berita media massa. Bukan karena

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

• LANJUT KE HAL. 2

RABU (30/1/2013)

dilakukan tim KPK di Loby Hotel Le Meridien.

Saat ditangkap, Ahmad Fathanah bersama mahasiswi bernama Maharani.

Mobil Land Cruiser digeledah dan ditemukan kantong plastik hitam berisi Rp 1 miliar.

Kisaran, kemarin. Adapun sanksi yang diterima rekanan adalah berupa larangan melakukan penawaran selama satu tahun di Kabupaten Asahan.

“Bupati Asahan melakukan hal ini agar kedepan para rekanan tidak main-main melakukan pembangunan di Asahan," demikian kata Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin, kemarin.

Selain itu, kata Kabag Humas, Bupati juga mengakui

» Diduga Sarat dengan Korupsi

KRONOLOGI DUGAAN SUAP UNTUK PRESIDEN PKS

SELASA (29/1/2013)

KISARAN - Sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan terpaksa diblacklist Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP. Pasalnya rekanan menyalahi janji atau wanprestasi sehingga mereka dikenakan sanksi.

Sanksi yang diberikan Bupati Asahan tersebut langsung disampikan di hadapan ribuan masyarakat Asahan dalam acara penyampaian informasi laporan penyelenggaran pemerintahan daerah (ILPPD) di gedung olahraga

Proyek Tembok di Sei Raja Terlantar

Penetapan Tersangka Pesanan Pihak Tertentu PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menduga penetapan tersangka Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus korupsi impor daging sapi di Kementerian Pertanian sebagai pesanan pihak tertentu.

Politikus PKS Nasir Djamil mengatakan, partainya menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan terburu-buru dalam penetapan Luthfi sebagai tersangka. Menurut dia, penetapan tersangka itu pesanan partai politik (parpol) tertentu.

"Pertama tentu saya secara pribadi, menyayangkan sikap KPK yang cepat memberikan sebagai

Sejumlah Rekanan Di-blacklist di Asahan

prestasi, tapi perempuan yang menimba ilmu di Universitas Prof.

Dr. Moestopo Jakarta, itu ikut ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat operasi tangkap tangan suap impor daging di salah satu kamar Hotel Le Meridien, Jakarta.

• LANJUT KE HAL. 2

PT Adhi Karya Beroperasi Tanpa Izin Usaha RANT RANTAAUPRAP UPRAPAAT - Perusahaan BUMN PT Adhi Karya di bawah naungan Menteri Negara BUMN yang beroperasi di daerah Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu, diduga sarat dengan korupsi.

Bahkan perusahaan plat merah ini beroperasi tanpa izin dan mengabaikan Amdal/tanpa HO.

H

ASIL investigasi wartawan koran ini di lapangan, Kamis pekan lalu, menemukan berbagai kejanggalan tentang keberadaan PT Adhi Karya di Pematang Seleng, Labuhanbatu.

Seperti terlihat, operasional PT Adhi Karya di Pematang Seleng tampak sepi, dan kantor dalam keadaan kosong. Sementara kendaraan pengangkut sirtu/bahan aspal keluar masuk. Ketika lapor kepada security bernama Nasib (40), diterima • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

MAHARANI DIKENAL SEBAGAI CEWEK NAKAL ....................................

• DARI HALAMAN. 1 Dia memang tidak terlibat dalam kasus tersebut dan akhirnya dilepaskan. Menjadi heboh karena saat ditangkap dia sedang menemani Ahmad Fathanah (AF), tersangka penerima suap dari PT Indoguna Utama. AF disebut-sebut orang dekat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq.

Penangkapan Ahmad dan Maharani inilah yang kemudian menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Maharani adalah seorang mahasiswi berusia sekitar 20 tahun. Saat ditangkap KPK, ia bersama Ahmad tengah berada di dalam sebuah kamar di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Maharani dipercaya sengaja diminta untuk menemani Ahmad untuk memuluskan suap tersebut.

Sumber di KPK juga menyebutkan, tim KPK sempat meminta petugas keamanan hotel untuk membuka pintu kamar mereka dan tim menemukan mereka tengah berdua di dalam kamar itu.

Entah apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kamar tersebut karena KPK belum mengungkapkan secara mendetail. Maharani sendiri mengaku hanya mengobrol sambil merokok di kamar itu. Yang pasti, Maharani diberi upah Rp10 juta untuk menemani Ahmad.

Hal itu juga terungkap ketika Maharani dibebaskan. Ia meminta kepada KPK untuk mengembalikan uang Rp10 juta yang disita.

Alasannya, uang itu merupakan upah untuk dirinya. Namun, KPK tetap menyita uang tersebut karena merupakan bukti.

Maharani juga enggan untuk membuka mulut kepada wartawan.

Saat meninggalkan gedung KPK, ia menutup mukannya yang samarsamar terlihat cantik dan bergegas menuju taksi. Yang tampak jelas oleh wartawan hanya tubuhnya yang dibalut pakaian tipis berwarna hitam dengan rok mini biru dan sepatu high heels.

Di tempatnya kuliah, perempuan berparas cantik itu dikenal sangat bandel. Tak tahan dengan tabiat buruknya, Universitas Moestopo akan segera mengeluarkan warga Batuampar, Jakarta Timur itu.

"Sebelum ada kasus di KPK, kita sudah pertimbangkan akan mengeluarkannya. Biarin saja KPK membebaskan, tapi tetap saja akan kita DO (drop out)," kata Humas Universitas Moestopo, Gunawan, Kamis.

Gunawan menceritakan, dari data kehadiran diketahui jika perempuan berambut panjang itu sering bolos kuliah. Universitas Moestopo sudah mencoba untuk memberitahu orang tua Maharani, jika anaknya itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. "Rani ini memiliki tabiat yang buruk, hampir seluruh mata kuliah dia jarang masuk. Dari segi administrasi saja sudah hancur," cetusnya.

Beberapa mahasiswa yang ditemui enggan berbicara soal sepak terjang Rani di kampus.

Beberapa mahasiswa juga mengaku tidak mengenal mahasiswi semester satu Fakultas Ilmu Komunikasi itu. Gunawan menambahkan, kesehariannya Rani tak sembarangan memilih teman. "Dia pergaulannya eksklusif," pungkas Gunawan.(SF/BBS)

KEGIATAN YANG DIPUTUS KONTRAK: • DARI HALAMAN. 1 Lanjutan Pemeliharaan ruas jalan Nyiur Kel.Sidomukti Kec. Kisaran Barat, pagu Rp 5.000.000,00 tidak terealisasi , pemutusan kontrak disebabkan rekanan wanprestasi.

Peningkatan ruas jalan Ikan Baung, Kel.Sido-mukti, Kec.Kisran Barat, pagu Rp100.000.000,00 tidak terealisasi , pemutusan kontrak disebabkan rekanan wanprestasi Pemeliharaan ruas jalan Pasar V - Pasar VIII Kec. Kisaran Timur, pagu Rp95.000.000,00 tidak terealisasi , pemutusan kontrak disebabkan rekanan wanprestasi Lanjutan lapen ruas Jalan Tinggi Raja (Dusun Pengajian) - Tanjung Alam Kec. Tinggi Raja, pagu Rp2.550.000.000,00, terealisasi Rp1.813.816.000,00, sisa Rp 736.184.000,00, tidak selesai pemutusan kontrak disebabkan: kelalaian rekanan yang tidak dapat menambah tenaga kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Perkerasan ruas jalan dari jembatan Sei Baru Desa Pematang Sei Baru menuju jembatan Silo Baru, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan pagu Rp400.000.000,00 terealisasi Rp 285.823.960,00, sisa Rp114.176.040,00, tidak selesai/pemutusan kontrak disebabkan: lokasi pekerjaan harus melalui pekerjaan jembatan yang dikerjakan oleh rekanan lain dan waktu pelaksanaannya bersamaan (simultan) Perbaikan Jembatan penambahan oprit jembatan dan peningkatan ruas jalan Sei Baru di Desa Pematang Sei Baru, Kec. Tanjung Balai Kabupaten Asahan, pagu Rp2.000.000.000,00 terealisasi Rp1.557.549.000,00, sisa Rp442.451.000,00, tidak selesai/pemutusan kontrak disebabkan: jalan menuju lokasi pekerjaan rusak berat sehingga pasokan material terhambat Rehabilitasi dan pengembangan objek wisata Danau Teratai Kec. Tinggi Raja Kabupaten Asahan, pagu Rp 1.500.000.000,00 terealisasi Rp1.059.525.000,00, sisa Rp440.475.000,00, tidak selesai/pemutusan kontrak disebabkan: kelalaian rekanan dalam penyediaan alat pendukung operasional pekerjaan (alat berat/excavator).

Kemudian kegiatan yang tidak dilaksankan adalah : Pembangunan jembatan plat beton uk. 3 x 1,5m di Dusun V gang Surau Desa Sei Dua Hulu, Kec Simpang Empat, pagu Rp39.000.000,00 tidak direalisasikan disebabkan tidak ada rekanan yang bersedia melaksanakannya dan penawaran melebihi pagu dana yang tersedia.

Pembangunan jembatan di Desa Sei Kamah Baru Lubuk Buaya Dusun I, Kec Sei Dadap, pagu Rp40.000.000,00 tidak direalisasikan disebabkan tidak ada rekanan yang bersedia melaksanakannya dan penawaran melebihi pagu dana yang tersedia Pembangunan Jembatan Rangka Baja uk. 60 m Type A Desa Jati Sari (Tahap II) pada Ruas Jalan Simpang BOW - Tinggi Raja No Ruas 042. Kec. Tinggi Raja, pagu dana Rp5.255.890.000,00, tidak terealisasi disebabkan : proses lelang berlangsung dua kali, tahap I tidak ada calon penyedia jasa yang lulus proses lelang, tahap II tidak ada calon penyedia jasa yang berminat.

Normalisasi Sungai Sukaraja Dusun IX Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat , pagu dana Rp150.000.000,00 tidak terealisasi disebabkan : proses pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah perubahan judul pada P-APBD 2012, dan pelaksanaan pembangunannya terkendala karena muka air sungai banjir.

Normalisasi kanal Silom-lom, Kec. Simpang Empat, pagu dana Rp150.000.000,00 tidak terealisasi disebabkan : proses pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah perubahan judul pada P-APBD 2012, dan pelaksanaan pembangunannya terkendala karena muka air sungai banjir Pembangunan benteng kanal (Klep/Elbo) Dusun IV Kampung Jawa Desa Lubuk Palas, Kec. Silau Laut Kab. Asahan, pagu Rp200.000.000,- tidak direalisasikan disebabkan tidak ada rekanan yang bersedia melaksanakannya dan penawaran melebihi pagu dana yang tersedia.(IN)

PENETAPAN PRESIDEN PKS– Presiden PKS Anis Matta (tengah) mengangkat tangan bersama dengan Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrohman (kiri) dan Sekjen DPP PKS Taufik Ridho (kanan) seusai penetapan dan pergantian Presiden PKS di DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2). DPP PKS menetapkan Anis Matta sebagai Presiden baru PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishak. Sebelumnya Anis Matta menjabat Sekretaris Jenderal PKS. Luthfi Hasan Ishak mengundurkan diri, Kamis (31/1) setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

MENTERI PERTANIAN BISA TERSERET................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Effendi dan Arya Abdi Effendi keduanya petinggi PT Indoguna Utama, perusahaan pengimpor daging sapi.

Sumber di KPK menyebutkan keterlibatan Menteri Pertanian Suswono dalam kasus itu. Beberapa jam sebelum penangkapan Ahmad Fathanah, tim penyidik merekam pembicaraan antara Suswono dan Luthfi.

Dalam percakapan itu, Suswono memberitahukan akan ada duit “tanda terima kasih” dari PT Indoguna.

Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW)

meminta KPK mendalami keterlibatan Menteri Pertanian dan pejabat lainnya dalam kasus suap ini. Peneliti ICW, Abdullah Dahlan, menilai sangat mungkin Menteri Suswono terlibat dalam kasus yang menyeret koleganya di PKS itu.

“Keduanya satu partai. Luthfi Presiden PKS, dan Suswono kader PKS,” kata Abdullah.

Apalagi, kata Abdullah, KPK meyakini Luthfi menggunakan pengaruhnya sebagai pemimpin partai di Kementerian Pertanian.

Abdullah juga memperkirakan potensi suap makin besar mengingat tahun ini merupakan konsolidasi partai menjelang Pemilihan Umum 2014. Sangat mungkin PKS

pun menggalang dana sebagai persiapan menghadapi pemilu.

Menteri Suswono membantah soal percakapan telepon dengan Luthfi. Ia juga menyangkal terlibat dalam kasus suap tersebut. Mantan Wakil Ketua Komisi Pertanian 2005-2009 ini justru mengklaim mendukung KPK mengusut tuntas kasus suap di kementeriannya.

Suswono mengaku pernah dimintai tolong oleh partainya dalam soal kuota impor daging sapi. Ia enggan menjelaskan siapa kader PKS yang meminta tolong.

Tapi Suswono mengklaim menolak permintaan itu.

“Saya sudah jelaskan ke partai, tak mungkin mengintervensi,

karena keputusannya lintas kementerian,” katanya.

Suswono juga mengaku kerap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Luthfi. Namun, pembicaraan tersebut sebatas persoalan partai sebagai sesama kader PKS. "Saya dengan Presiden partai, masak tak pernah komunikasi.

Lucu juga kalau tidak pernah berkomunikasi, kita sama-sama di partai," kata Suswono menjawab pertanyaan, Jumat.

Suswono juga membantah kabar dia sempat berkomunikasi dengan Luthfi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Luthfi, Rabu malam 30 Januari 2013. Penjemputan paksa

Luthfi terkait dengan operasi tangkap tangan KPK atas dugaan suap daging sapi impor, malam sebelumnya.

Dalam operasi tangkap tangan, Selasa malam 29 Januari lalu, KPK mengamankan sejumlah orang, termasuk Ahmad Fathanah yang diduga dekat dengan Luthfi. KPK juga menyita uang yang diduga terkait dengan kuota daging impor senilai Rp1 miliar.

"Saat penangkapan (Luthfi) itu, saya rapim di sini (kantor). Saya tidak melakukan komunikasi," kata Suswono. Meski demikian, dia mengaku siap kooperatif jika KPK membutuhkan keterangannya dalam kasus ini.(FR/BBS)

TSUNAMI POLITIK BAGI PKS.....................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bersih dari korupsi.

Selama ini PKS terkenal dengan partai antikorupsi, bermoral, menjaga sopan santun politik, sekarang sudah berubah 180 derajat.

Ini benar-benar merusak apa yang telah dibangun.

Menurut dia, citra PKS dapat kembali pulih jika Luthfi berani mengakui kesalahannya kepada rakyat.

Apa yang terjadi, tentu akan memukul mundur partai yang dikenal dengan jargon bersih ini. Tidak hanya kader

PKS, publik pun terkejut dengan penetapan anggota Komisi I DPR RI ini sebagai tersangka.

PKS yang lahir dari rahim reformasi ini jika merujuk perolehan dalam Pemilu 2004 lalu, PKS memperoleh suara sebanyak 7,4 persen. Dalam Pemilu 2009, PKS termasuk paling moncer dibanding perolehan suara partai Islam lainnya dengan memperoleh suara 7,88 persen.

Namun, dalam beberapa riset politik belakangan, elektabilitas PKS jeblok.

Seperti hasil riset Prisma

Resource Center, lembaga bentukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), mengungkapkan keterpilihan PKS hanya 4,5 persen.

Selain itu, riset politik Charta Politika yang digelar pada 8-22 Juli 2012 lalu juga menempatkan PKS hanya memperoleh dukungan responden sebesar 3,9 persen.

Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjelang Pemilukada DKI Jakarta pada 7-11 September lalu juga mengungkapkan

penurunan suara PKS menjadi 10,7 persen yang sebelumnya dalam Pemilu 2009 mencapai 18 persen wilayah DKI Jakarta.

Kendati ada komentar beberapa petinggi partai, PKS tetap solid dan tidak terpengaruh dengan pasca penetapan Presiden partai sebagai tersangka, namun tidak bisa dimungkiri pascapenetapan Luthi Hasan Ishaq sebagai tersangka akan mempersulit PKS dalam menghadapi Pemilu 2014.

Modal bersih dan antikorupsi satu-satunya jualan yang laku oleh PKS. Namun,

jika modal dasarnya digoyang, maka PKS akan kesulitan besar minimal memperoleh suara sama seperti Pemiu 2009.

Tsunami yang menerjang PKS bisa segera pulih, karena dengan gerak cepat, Jumat siang, menetapkan Anis Matta sebagai Presiden. Sebagai kader muda, Anis Matta harus melakukan berbagai inovasi politik partai ini untuk segera memulihkan citra di depan publik. Karena taruhannya tidak kecil Pemilu 2014 dan sejumlah Pilkada di beberapa daerah. (***)

PENETAPAN TERSANGKA PESANAN PIHAK TERTENTU..................................................................

• DARI HALAMAN. 1 seluruh kader di lapangan tetap menjadi solidaritas. Selain itu, seluruh kader diharapkan memberikan penjelasan kepada publik atas peristiwa yang sedang menimpa partainya. "Kami tetap menjaga solidaritas kader kader di lapangan, bisa menjawab atas peristiwa ini," demikian Nasir.

Sedang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Presiden

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan, karena yang bersangkutan berjanji terkait impor daging sapi.

KPK menjerat Luthfi dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan penyuapan tidak hanya berupa uang atau

hadiah. “Memberi atau menjanjikan sesuatu untuk pemberinya.

Yang saya ingin kemukakan itu bahwa janji juga bisa menjadi bagian dari ini,“ katanya saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Saat operasi tangkap tangan di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Selasa malam, tim KPK menangkap dua orang, Ahmad Fathanah dan Maharani. Ditemukan uang Rp1 miliar. Fathanah merupakan

orang dekat Luthfi dan Maharani seorang mahasiswi.

Di malam yang sama, tim KPK menangkap dua direktur PT Indoguna, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi di rumah masingmasing. Kemudian, KPK menggeledah kantor perusahaan tersebut.

Pada Rabu (30/1), KPK menetapkan Fathanah, Arya dan Juard sebagai tersangka. Maharani dilepas karena tidak terkait kasus.

Dari pemeriksaan ketiganya, KPK menemukan alat bukti yang cukup untuk menjemput anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat tersebut di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di daerah Jakarta Selatan, Rabu malam. "Ini bukan karena dia (Luthfi) pada saat itu ada di lokasi penangkapan atau tidak. Sebab dilakukan pemeriksaan 1x24 jam terhadap yang ditangkap,“ tegas Bambang.(FR/BBS)

PROYEK TEMBOK DI SEI RAJA TERLANTAR.......................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 mengatakan, pekerjaan proyek tembok penahan tanah itu memang sudah dihentikan. "Kita stop karena masa kontraknya sudah habis," katanya.

Mabrur juga membenarkan bahwa proyek tersebut sempat diperintah bongkar sebanyak dua kali karena dikerjakan tidak sesuai bestek. Namun saat ditanyakan persentase pekerjaannya, Mabrur

tidak memberikan jawaban pasti.

"Belum kita hitung," kilahnya.

Begitupun saat ditelusuri ke Dinas PPKAD berapa persen dana proyek itu yang telah dicairkan tidak didapat jawaban. Sekretaris Dinas PPKAD Dra Hj.Rukiah mengatakan, dia tidak berwenang memberikan keterangan dimaksud. Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM itu menyarankan agar wartawan melakukan konfirmasi tertulis kepada Sekdako

bila mempertanyakan hal dimaksud.

Ketua LSM Grakindo Tanjungbalai Rudi Rinaldi meminta Walikota DR.H.Thamrin Munthe MHum agar mem-black list kontraktor proyek tersebut dan tidak lagi memberikan pekerjaan atas proyek-proyek tahun anggaran berikutnya diseluruh SKPD di jajaran Pemko Tanjungbalai. "CV Almandili nyata-nyata telah melanggar kontrak dan melakukan

wanprestasi," tegasnya.

Rudi juga menyayangkan tidak adanya tanggapan dan sikap tegas dari DPRD Tanjungbalai terhadap proyek-proyek yang terbengkalai pekerjaannya dan yang belum siap serta masih dikerjakan meski tahun anggaran 2012 telah berakhir. "Fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif di kota ini nyaris tidak berjalan,"kritik sang aktivis.

Pengamatan di lapangan beberapa proyek tahun anggaran 2012

terlihat banyak yang belum selesai dan masih dikerjakan. Di antaranya pembangunan jembatan eks titi gantung di muara sungai Selat Tanjung Medan, pembangunan musholla di kompleks Kantor Walikota Tanjungbalai, rehab berat gedung sekolah SMA Negeri 3 dan pemasangan pavling blok di 42 sekolah.

Keseluruhan proyek dimaksud disinyalir dikerjakan kontraktor "bermasalah" asal Kisaran berinisial Ir.H.PS MSc.(HER)

tidak tau masalah itu" Terkait temuan PT Adhi Karya beroperasi tanpa izin, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Pemkab Labuhanbatu, Faisal Amri ST yang dihubungi melalui telepon selulernya membenarnarkannya. Memang PT Adhi Karya telah mati izinnya dah hampir setahun, sampai sekarang belum ada izinnya dan belum ada

keluar dari Bapedalda dan Binamarga sebagai persyaratan rekomendasi perizinannya.

Kemarin masyarakat meributkan izin HO / Lingkungannya, setahu saya belum ada keluar izinnya," jelas Faisal Amri.

Ali Usman SH, Plt Sekdakab Labuhanbatu secara terpisah mengatakan, pihaknya sudah memberikan teguran/menyuratinya, apabila tidak diindahkan, kita akan

menutupnya, tetapi kita bekerja sesuai aturannya," jelasnya.

Sementara itu Ansari Tambak ketua LSM Ampera (Aliansi Masyarakat Peduli Reformasi) mengatakan, kembaganya sudah investigasi ke berbagai sumber adanya dugaan korupsi berjamaah di PT Adhi Karya terkait pengadaan hotmix dan pengaspalan jalan di Labuhanbatu Raya yang dikurangi volumenya.

“Bahkan ada informasi, perusahaan plat merah itu diduga menerima upeti dalam pemberian hotmix ke kontraktor/ pengada barang dan jasa,” katanya, seraya menambahkan, pihak kontraktor harus setor sejumlah uang kepada oknum tertentu supaya mendapat hotmix/aspal. “Untuk itu, kita masih mempersiapkan laporannya," ujar aktivis LSM ini.(HAH)

SEJUMLAH REKANAN DI-BLACKLIST DI ASAHAN.............. PT ADHI KARYA BEROPERASI TANPA IZIN USAHA ..........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 ada beberapa paket proyek yang tidak dikerjakan, disebabkan faktor alam. Diantaranya curah hujan yang cukup tinggi di Asahan, kondisi jalan yang rusak sehingga material yang diangkut terpaksa dipulangkan dan kualitas hotmix yang tidak bisa lagi digunakan.

“Bupati berharap kesalahan dan kelemahan yang terjadi di

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tahun 2012 tidak boleh terulang kembali.

Untuk mendukung hal ini staf yang berada di Dinas Pekerjaan Umum juga akan dievaluasi, “ kata kabag humas.

Dari 446 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dengan Pagu Dana Rp200 miliar lebih, terealisasi Rp186.760.214.539,35 dan 9 paket proyek dilakukan pemutusan kontrak dan 6 tidak dikerjakan.(IN)

• DARI HALAMAN. 1 jawaban, pimpinan dan karyawan tidak berada ditempat.

Selanjutnya, ketika disampaikan maksud kedatangan ingin konfirmasi terkait dugaan korupsi dan beroperasi tanpa izin, Nasib berkata; "Nantilah pak kami sampaikan kepimpinan terkait konfirmasi dugaan korupsi dan tanpa izin itu, kami

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

NASIONAL

Korupsi Alquran, Bapak dan Anak Jadi Pesakitan

JAKARTA - Kompak, bapak dan anak melakukan korupsi bersama. Keduanya mengkorupsi anggaran pengadaan kitab suci Alquran dan Laboratorium komputer di Kementerian Agama pada 2011 dan 2012.

Itulah yang dilakukan Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi VIII DPR fraksi Partai Golkar (PG) bersama anaknya, Dendi Prasetya Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia.

Keduanya akhirnya duduk dikursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin pekan lalu. Dalam sidang perdana Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terdiri Dzakiyul Fikri, Wiraksajaya, dan Rusdi Amin mendakwa Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia didakwa dalam satu dakwaan.

Terdakwa Zulkarnaen secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terdakwa Dendy Prasetia melakukan gabungan beberapa perbuatan korupsi. "Zulkarnaen menerima hadiah uang sebesar Rp 14,39 miliar melalui Dendy yang diberikan Abdul Kadir Alaydrus. Padahal hadiah itu diduga diberikan karena Zulkarnaen menyetujui anggaran di Kemenag," papar Jaksa Dendy mengupayakan PT Batu Karya Mas, menjadi pemenang dalam pekerjaan pengadaan laboratorium komputer dan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang dalam proyek pengadaan penggandaan Alquran.

Pada September 2011, Zulkarnaen bertemu serta memerintahkan Dendy dan Fahd El Fouz untuk mengecek di Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. Zulkarnaen meminta Fahd El Fouz sebagai broker atau perantara dalam dua proyek itu. Zulkarnaen, Dendy, dan Fahd juga melakukan per-

KPK menetapkan empat tersangka baru terkait kasus dugaan suap dalam proses penyusunan Perda di Seluma. Perda dimaksud adalah Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2011.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, keempat tersangka baru itu adalah pimpinan DPRD Kabupaten Seluma, Bengkulu. Mereka terdiri dari Ketua DPRD Seluma Zaryana Rait, dua Wakil Ketua DPRD Jonaidi Syahri dan Muchlis Tohir serta satu Anggota DPRD Seluma Pirin Wibisono.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus yang pernah menjerat mantan Bupati Seluma Murman Effendi. “Dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup,” ujar Johan di kantornya, Jumat pekan lalu.

Keempat tersangka, lanjut Johan, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b

atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keempat tersangka ini adalah anggota dewan Kabupaten Seluma periode 2009-2014.

Dalam kasus ini, KPK telah menyeret mantan Bupati Seluma Murman Effendi, Kadis PU Seluma Erwin Paman dan Direktur Operasional PT Puguk Sakti Permai Ali Amra. Putusan Murman sendiri sudah inkracht dengan divonis dua tahun penjara karena di tingkat kasasinya ditolak MA. Sedangkan Erwin dan Ali masing-masing divonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan. Ketiganya dianggap telah menyuap 27 anggota DPRD Seluma untuk mengubah Perda terkait pelebaran jalan di Kabupaten Seluma.

Suap yang diberikan pun beragam. Yakni berupa cek BCA senilai Rp 100 juta kepada masing-masing anggota dewan dan uang tunai Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta sebagai uang saku. (HOC)

KORUPSI AL-QURAN– Massa dari Serikat Nasional Anti-Korupsi (Senator) berunjuk rasa menuntut KPK memeriksa Wakil Ketua DPR Priyodi Budi Santoso di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/2). Dalam dakwaan sidang dengan terdakwa Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia, Priyo Budi Santoso disebut menerima imbalan terkait kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. hitungan rencana pembagian komisi yang didasarkan pada nilai pekerjaan kedua proyek itu.

"Setelah disepakati rencana pembagian fee tersebut, dilakukan proses pengadaan di Kemenag dimana penetapan perusahaan sebagai pemenangnya atas pengaruh atau intervensi Zulkarnaen dan Dendy dan Fahd El Fouz," kata Jaksa.

Sebelum proses lelang, lanjut dia Zulkarnaen bersama Dendy dan Fahd melakukan intervensi dengan menghubungi sejumlah pejabat Kemenag di antaranya Affandy Mochtar selaku Sekretaris Ditjen Pendidikan Is-

Jadwal Sidang MKH Hakim Diduga Selingkuh Ditetapkan KY telah menjadwalkan untuk menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengadili hakim berinisial ADA pada 7 Februari 2013. Penentuan tanggal itu juga telah disetujui MA.

lam dan Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan pada Sekjen Kemenag.

Hal ini untuk memenangkan PT Batu Karya Mas sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan laboratorium komputer di Kemenag. Kemudian PT Adhi Aksara Abadi Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pengadaan penggandaan Alquran.

Jaksa menilai Zulkarnaen diduga menerima suap terkait pembahasan anggaran pengadaan Alquran di Kemenag.

Dendy diduga menjadi perantara yang membantu memenangkan PT Abadhi Aksara Indonesia dalam proyek

“Sidang MKH hakim ADA rencananya dilaksanakan 7 Februari mendatang,” kata Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh, saat dihubungi, Jumat pekan lalu.

KY juga telah menunjuk empat komisioner untuk mengadili hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Simalungun, Sumut itu. Keempat komisoner itu yakni Imam Anshori Saleh, Taufiqurrahman Syahuri, Jaja Ahmad Jayus, dan Ibrahim.

Kepala Biro Hukum dan Humas

pengadaan Al-Quran pada 2011 dengan anggaran Rp 22,8 miliar. Dendy juga menjabat Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia yang memenangi proyek serupa pada 2012 dengan anggaran Rp 110 miliar.

Sementara untuk proyek pengadaan laboratorium komputer, Dendy dan ayahnya diduga juga sebagai perantara yang membantu PT BKM memenangkan proyek senilai Rp 31 miliar pada 2010-2011.

Keduanya adalah Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia. Dalam sidang tersebut, dua terdakwa yang juga ayah dan anak ini didakwa hukuman pidana 20 tahun penjara,

MA Ridwan Mansyur mengatakan MA belum menentukan hakim agung yang akan duduk di MKH kasus ini. “Belum ada anggotanya, masih dirapatkan untuk tiga orang majelis MKH dari MA,” kata Ridwan.

Sebelumnya, KY telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberhentikan secara tidak hormat dua hakim ke MA. Salah satu hakim wanita yang direkomendasikan MKH ini adalah ADA yang

sesuai pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 12 huruf a atau b dan atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. KPK telah menahan Zulkarnaen Djabar dan Dendi Prasetya. Zulkarnaen ditahan pada 7 September 2012 di Rumah Tahanan KPK. Lalu dipindahkan ke Rutan KPK cabang Rutan DenPom Kodam Jaya, pada 29 November 2012. KPK menahan Dendy pada 4 Januari dan langsung dijebloskan ke Rutan yang sama. Sidang ditunda sepekan untuk memberi kesempatan kedua terdakwa mengajukan nota pembelaaan. (ENDY)

diduga melakukan selingkuh, berkali-kali. Perbuatan asusila itu dilakukan saat hakim ADA bertugas di salah satu pengadilan negeri di wilayah Jawa Tengah.

Saat ini, ADA tengah bertugas di pengadilan negeri wilayah Sumatera Utara. Kasus ini menguap ketika istri seorang polisi melapor ke KY pada 2011. Istri polisi ini melaporkan bahwa suaminya beberapa kali berselingkuh dengan hakim ADA.(HOC)

» Pailit Penerbangan Perlu Mencontoh Sektor Keuangan

Pailit Batavia, Beban Bagi Konsumen PUTUSAN pailit perusahaan penyedia jasa pelayanan publik seperti maskapai penerbangan Batavia Air, tak pelak menyisakan nelangsa bagi konsumen. Karena, kerap banyak perusahaan langsung lepas tangan akan nasib konsumen dengan berlindung pada status pailit.

“Sedangkan konsumen dapat sampah kalau aset habis,” ucap Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)Sudaryatmo di kantornya, Jumat (1/2).

Posisi konsumen tidak menguntungkan ketimbang kreditor lain. Karena konsumen ditempatkan sebagai kreditor konkuren.

Akibatnya, konsumen selalu gigit jari ketika pembagian aset perusahaan.

Kondisi terkini akan posisi konsumen itu nyata dialami sejumlah calon penumpang armada penerbangan perjadwal, Batavia Air. Seluruh kantor perwakilan Batavia Air dan loket di bandar udara, diserbu calon penumpang yang sudah memesan tiket (booking-red) penerbangan salah satu armada penerbangan murah itu.

Pascaputusan pailit, konsumen dibingungkan

Pimpinan DPRD Seluma Jadi Tersangka KPK

dengan mekanisme pengembalian tiket. Alihalih mendapatkan jaminan pengembalian uang pembelian tiket, konsumen pun tidak disuguhkan informasi yang cukup dari Batavia Air. Lagi-lagi, tindakan ini merugikan konsumen.

Tak hanya merugikan dana konsumen. Putusan, pailit ini juga menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap industri penerbangan.

Konsumen akan merasa was-was untuk memesan tiket dalam rentang waktu lama. Soalnya, konsumen akan ketakutan maskapai penerbangan tersebut dipailitkan sebelum pelanggan mendapatkan pemenuhan prestasi dari maskapai tersebut.

Kekhawatiran Sudaryatmo bukan tanpa alasan. Ia melihat pada kasus Mandala Airlines yang dipailitkan pada Januari 2011 lalu. Kala itu, manajemen Mandala Airlines berjanji akan mengembalikan uang pembelian tiket konsumen.

Namun, hingga kini, kabar pengembalian tiket belum terdengar.

Melihat hal tersebut, Sudaryatmo mendesak untuk melakukan reformasi

UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurutnya, perlu ada pendekatan berbeda dalam menangani perkara kepailitan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik, seperti di industri penerbangan.

Pendekatan ini dapat mencontoh sektor keuangan.

Pemailitan atas perusahaan yang bergerak di sektor keuangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari otoritas keuangan, yaitu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Demikian pula halnya dengan industri penerbangan. Persetujuan Kementerian Perhubungan perlu dikantongi sebelum pailit dimohonkan.

Selain meminta reformasi UU Kepailitan, Sudaryatmo juga mengkritik agar Kementerian Perhubungan menerapkan klasifikasi kesehatan perusahaan penerbangan. YLKI melihat perlu ada kategori kesehatan perusahaan sehingga dapat dilakukan pengawasan khusus dan penyehatan perusahaan sebelum ditutup atau

berhenti operasi.

“Sudah waktunya prinsip yang sama dalam sektor keuangan diterapkan di sektor perhubungan,” tandasnya.

Menanggapi pernyataan Sudaryatmo terkait perlunya pendekatan khusus untuk mempailitkan perusahaan yang bersinggungan dengan publik, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Ricardo Simanjutak enggan berkomentar terkait perlindungan konsumen.

“Saya ga bisa jawab itu,” ucapnya ketika dihubungi hukumonline, Jumat (1/2).

Namun, Ricardo menyatakan bahwa kurator adalah para profesional.

Kurator tidak semata-mata melakukan penjualan begitu saja. Kurator tetap memperhatikan hak-hak debitur yang masih ada, seperti hak melakukan upaya kasasi dan perdamaian.

Lebih lagi, kurator tidak akan berpihak pada debitur, tetapi berpihak pada kepentingan budel pailit.

Untuk itu, budel pailit harus tetap berada pada posisi yang semaksimal mungkin.

Kurator harus mampu memaksimalkan nilai aset sehingga dapat membayar

seluruh kreditor.

“Kurator itu profesional.

Kurator harus berupaya memaksimalkan nilai aset,” tutupnya.

Berdasarkan penelusuran hukumonlline, lebih dari tiga perusahaan yang bersinggungan dengan konsumen dipailitkan.

Untuk diketahui, maskapai penerbangan Adam Air tidak lagi mengudara sejak 2008 silam. Selain Adam Air dan Mandala Airlines, Bouraq Airlines Indonesia juga dinyatakan pailit pada 2004 silam.

Bouraq dipailitkan karena gagal memenuhi kewajibannya kepada karyawannya dan perusahaan percetakan rekanannya. Adapun utang Bouraq adalah senilai Rp1,04 miliar.

Selain industri penerbangan, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT Telekomunikasi Selular Tbk (Telkomsel) juga pernah menyandang status pailit.

Telkomsel saat itu dimohonkan pailit oleh mitra bisnisnya sendiri, Prima Jaya Informatika (PJI) karena utangnya senilai Rp5,3 miliar. Namun, status ini lepas dari Telkomsel pada tingkat kasasi.

ICW: KPK Belum Sentuh Aktor Perancang Skandal Bank Century JAKARTA - Hingga kini, kasus skandal dugaan korupsi bailout Bank Century sebesar Rp 7,6 triliun yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih ngambang bahkan tak jelas penyelesaiannya.

Ketidakjelasan membuat Indonesian Corruption Watch (ICW) semakin prihatin.

KPK baru menetapkan dua tersangka kasus Century, yakni mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya dan mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah. Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada 2008, juga terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal.

"Sebenarnya puncak kasus Century bukanlah soal Boediono dan Sri Mulyani yang disebut ikut bertanggung jawab, tapi bagaimana pengumpulan dana Partai Demokrat dalam menghadapi pemilihan umum 2009. Kan lebih ke situ arahnya. Saya kira tidak bisa dinafikan ada fakta terjadi korupsi politik dimana fund rising, termasuk Bank Century menjelang pemilu," ungkap Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di Jakarta, Senin pekan lalu.

Memang. lanjut Danang, meski belum menjadi bukti hukum, setidaknya informasi yang berkembang di masyarakat mengenai uang Century yang mengalir ke Partai Demokrat ini harus diusut, ditelusuri dan digali KPK. "Mengingat, jika hanya dianggap pidana biasa saja, maka kasusnya akan berhenti di aktor-aktor lapangan, tidak sampai pada aktor yang merancang," tegasnya serius.

Danang menilai pengusutan aliran dana Century hingga ke ujungnya, wajib dilakukan KPK dalam menciptakan efek jera. Jika KPK hanya menyidangkan aktor-aktor di lapangan, efek jera sulit tercipta kare-

na vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap para aktor lapangan tersebut cenderung ringan.

Namun dengan mengusut aliran dana, KPK dapat menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang sehingga efek jera lebih terasa. "Kalau pencucian uang bisa dipakai, artinya ke depan pemberantasan korupsi harus didukung undang-undang pencucian uang agar ada dampak efek jeranya lebih besar. Jika tidak ya akan gini-gini terus hukumannya," tambah Danang.

Bagaimana masa depan skandal Century? "Kami memprediksi masa depan kasus Bank Century, kian buram dan memprihatinkan, jika KPK hanya menyasar aktor-aktor lapangan tanpa mengusut pihak yang diduga menjadi dalang skandal Century," jawabnya.

Seharusnya, tambah Danang, pembuktian KPK harus lebih tegas, keras dan serius untuk mencari serta menggali lebih dalam lagi.

Tidak hanya berhenti pada aktor di lapangan. "Apalagi kan salah satu tersangka kasus Century, SCF (Siti Chalimah Fajariah) sakit, berarti stop di situ, tidak lebih jauh lagi," tandasnya.

Menurut Danang, apa yang dilakukan KPK selama ini masih sangat awal, hanya permukaan dan belum menyentuh lebih dalam lagi.

KPK baru menyidik proses pengawasan di BI dan belum sampai pada proses pencairan dana bailout itu sendiri yang diduga dikorupsi.

"Bagaimana proses pencairan dana bailout tadi, dan mengapa kemudian bentuknya dalam uang tunai, bukan dalam surat utang negara atau obligasi, ini masih buta. Cash yang kemudian dicairkan, audit BPK pun belum menemukan yang lebih mendalam lagi. Tentu kita harapkan ke depan akan dibongkar," harapnya. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

SUMUT

Proyek Tanah Timbun Rubuh BINJAI - Tembok yang menggunakan tanah timbun di Jalan Sibolga, Kecamatan Binjai Selatan, roboh. Beberapa pekerja terlihat langsung memperbaikinya, Kamis pekan lalu. Proyek yang rencananya untuk areal parkir Dinas Pertamanan dan Kebersian (DKP) Pemko Binjai ini, dikerjakan mulai November 2012 lalu oleh CV Mikro Teknik dengan dana APBD 2012 sebesar Rp 1 miliar.

Menurut Kabag hukum Gapensi Kota Binjai, Ir Ucok Aidir, pihaknya sudah memprediksi bahwa proyek tersebut dikerjakan asal jadi dan akan mengakibatkan tembok penahannya rubuh.

"Selama ini tembok itu sudah terlihat retak-retak kecil, mereka langsung menambal dengan adukkan semen saja," ujarnya.

Lanjut Ucok, Kepala Dinas PU supaya memanggil rekanan juga panitia mulai PPTK, PPK, dan KPA untuk mempertanggung jawabkan proyek yang merugikan 40 persen dari anggaran negara tersebut. Aparat hukum juga harus mengusutnya.

Kadis harus meminta rekanan membongkar dan mengerjakan ulang tembok tersebut karena kalau dilihat

dari pemadatannya tidak sesuai dengan bestek.

Dia meminta walikota Binjai lebih teliti menempatkan jabatan Kadis di intansi mana pun. "Janganlah

Binjai menjadi tong sampah karena jabatan Kadis yang tak becus. Apalagi pejabatnya dari luar Binjai," tegasnya.

Kadis PU Kota Binjai yang coba dikonfirmasi ternyata

tidak berada di tempat.

Staf-nya mengatakan Kadis sedang mengikuti acara maulid nabi di pendopo pemko.

Sementara itu, M Yamin

Kapolsek Kubu: Rekanan Jangan Kerja Asal-asalan KUBU - Kapolsek Kubu.

AKP J Banjar Nahor mengusulkan agar setiap proyek yang masuk ke Kecamatan Kubu hendaklah di kerjakan dengan sebaik-baiknya karena akan berdampak baik pula ketahanan bangunan dan lancarnya perekonomian masarakat.

"Demi masarakat dan negara, saya berharap semoga setiap kontraktor yang mengerjakan proyek di Kecamatan Kubu hendaklah mengerjakannya dengan hati sanubari karena setiap proyek yang di kerjakan dengan niat yang baik pasti akan berdampak baik pula bagi pekerjaan itu sendiri," katanya pada Selasa pekan lalu.

Lanjutnya, ada beberapa bangunan yang sepertinya kurang indah di pandang seperti jalan dan jembatan.

Dia berharap supaya setiap kontraktor ataupun rekanan haruslah mengerjakan proyeknya dengan Bestek yang ada agar kedepannya bangunan yang dikerjakan ta-

han lama dan tidak tersandung hukum nantinya.

Untuk diketahui, masyarakat Kubu mempertanyakan pembangunan jalan maupun jembatan yang mulai dikerjakan pada 2011 hingga 2012 namun sampai Januari 2013 belum juga rampung. Seperti pembangunan jembatan Muara Sungai Kubu di Kepenghuluan Tanjung Lumba-lumba dengan biaya Rp 25.278.700.

000 menggunakan APBD Kabupaten Rokan Hilir 2012.

Pelaksananya PT Lutvindo Wijaya Perkasa, pengawas PT Gama Karsa.

Begitu juga dengan pembangunan jalan hotmix Datuk Rambe di Kepenghuluan Teluk Nilap dengan perincian biaya Rp 6.805.395.000 APBD Rohil 2011, pelaksana PT AdhiKarya Persero dengan masa kerja 99 hari kalender. Kedua proyek besar ini dikerjakan Dinas Bina Marga dan Pengairan yang berkantor di Bagan Siapi-api.(ULIL)

selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) via seluler menjawab, penyebab tembok rubuh akibat air hujan yang menggenang di sekitar tembok.(SBR)

Kepala BPPA-KB Batubara Dituntut 3,6 Tahun Bui MEDAN - Robert Pakpahan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kisaran menuntut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPPA-KB) periode 2010, dr Kubri dengan hukuman 3,6 tahun penjara, dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan bui, dengan perintah terdakwa di tahan, Kamis pekan lalu.

Sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai hakim Jonner Manik, juga menuntut terdakwa untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 27 juta lebih, dengan ketentuan jika dalam satu bulan setelah putusan

berkekuatan hukum tetap tidak di bayar maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Dan bila harta bendanya tidak mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 1,9 tahun.

Walau selama persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa tidak bersalah, dia tetap di anggap jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sesuai dakwaan subsider.

Terdakwa wajar merasa tidak adil, sebab Bendahara BPPA-KB Pemkab Batubara Zailani hanya dituntut pasal yang sama dengan tuntutan 1,6 tahun, denda Rp 50 juta

Sakit, Buronan Kejati Sumut Menyerahkan Diri MEDAN - Lama menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk menjalankan vonis 18 bulan penjara sesuai penetapan hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan,

subsider tiga bulan penjara dengan pasal yang sama.

Alasan jaksa, terdakwa Zailani telah membayarkan uang pidana sebesar Rp 77 juta lebih yang dipergunakan sebagai UP yang dibebankan kepadanya sebesar Rp 87 juta lebih.

Kekurangannya dibayar dalam waktu satu bulan. Jika dalam satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, di ganti pidana sembilan bulan penjara.

Usai persidangan, jaksa mengatakan kedua terdakwa tidak menyalurkan honor kepada pegawainya pada 2009. Pada 2010, hanya memberikan honor sebesar Rp 350 ribu per pegawai dan

terdakwa Ignasius Sago akhirnya menyerahkan diri. Namun, penyerahan diri tervonis dilakukan perwakilan keluarga yang mendatangi Kejati Sumut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Marcos Simaremare mengatakan, perwakilan keluarga itu datang pada Senin tiga pekan lalu, menemui bidang Pidana Umum (Pidum).

"Kami memang mencari-cari Ignasius Sago dengan tujuan melaksanakan putusan hakim PN Medan. Saat proses berjalan, keluarga terdakwa datang dan memberitahukan bahwa Ignasius sakit," kata Marcos, Rabu pekan lalu.

Menurutnya, Ignasius tengah

memanipulasi kwitansi pembayaran dana-dana. Terdakwa Kubri saat ini masih aktif sebagai Kadis Kesehatan Pemkab Batubara dan saat ini menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Sebelumnya, kedua terdakwa di dakwa telah menyelewengkan dana pelayanan jasa KB tingkat desa Tahun Anggaran 2009-2010 dari APBD Pemkab Batubara yang merugikan negara sebesar Rp 200 juta lebih.

Jaksa menyebutkan, 20092010 BPPA KB mendapat kucuran dana dari Pemkab Batubara sedikitnya Rp 250

dirawat di RS Imelda, Jalan Bilal Medan karena penyakit komplikasi.

Kondisi ini dibenarkan oleh dokter yang menanganinya. Untuk meyakinkan fakta, pihak Kejati juga mengundang dokter dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyatakan kondisi kesehatan tervonis tidak mungkin untuk ditahan.

Marcos tidak bisa menjelaskan secara rinci jenis penyakitnya karena masih menunggu diagnosa dari pihak dokter RS Imelda.

Perawatan terdakwa tidak perlu dikawal karena sudah ada tim khusus yang mengawasinya. Di tanya sanksi yang diberikan kepada tervonis yang melarikan diri setelah vonis jatuh, dia menyatakan sedang dipelajari dulu.

juta. Sejak Mei 2012 lalu, kejaksaan menelusuri dugaan korupsi di BPPA-KB Batubara berdasarkan laporan dari masyarakat.

Modus yang dilakukan dengan cara tidak membayar honor 100 orang PPKBD yang juga bidan desa di tujuh kecamatan se- Batubara sebesar Rp 1,2 juta per orang. Pada 2009, honor PPKBD tidak dibayar sama sekali, sedang pada 2010 hanya dibayar tiga bulan. Untuk melengkapi pertanggungjawabannya, selanjutnya terdakwa menerbitkan SPJ fiktif seolah-olah 100 orang PPKBD telah menerima honor. Dalam hal ini, sesuai hasil pemeriksaan BPKP Sumut, negara dirugikan sebesar Rp 250 juta.(MEI)

Untuk diketahui, Ignasius Sago divonis 18 bulan penjara karena terbukti menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang mengakibatkan kerugian terhadap PT Madina Agro Lestari, Pemkab Mandailing Natal, dan notaris secara umum. Dalam amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim, Erwin Mangatas Malau, menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Karenanya, terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Namun, pasca-putusan sampai hari ini tervonis belum juga ditahan.

Seusai sidang vonis, Sago langsung kabur dengan menumpangi mobil Toyota Kijang Innova yang sudah menunggu di luar gedung PN Medan.(MEI)

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

menyidangkan perkara tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi via selulernya, Sabtu pekan lalu.

Dijelaskannya, kehadiran tim dari KY saat itu ada berjumlah dua orang.

Katanya juga, saat ini KY masih tengah melakukan analisis dari data dan informasi yang telah mereka dapatkan. "Hasil pengumuman belum ada dan Februari ini mungkin," urainya.

Beberapa waktu lalu, Suparman juga sempat menyampaikan pihaknya akan mendalami peristiwaperistiwa yang terjadi di PN Medan, termasuk apakah benar mekanisme peralihan

status tahanan terdakwa tipikor menjadi tahanan rumah dalam kasus Dinas PU Deliserdang.

"Yang penting pengadilan jangan mengambil langkahlangkah yang biasa, tetapi kebiasaan itu mengandung kontroversi dan menyangkut pejabat dan korupsi yang besar. Boleh saja dan haknya (hakim), tapi kesannya jadi gelap-gelapan dan main belakang jadinya," ujarnya ketika itu.

Disinggung terkait langkah apa yang bakal mereka lakukan terhadap majelis hakim di PN Medan, Suparman menyampaikan pihaknya akan turun ke Medan menelisik pristiwa

tersebut. "Belum bisa dipastikan. Satu atau dua hari ini baru bisa diputuskan.

Kita juga belum ada koordinasi dengan Kepala PN Medan," katanya.

Apakah pihaknya telah melihat track record hakim yang bersangkutan, Suparman menjelaskan belum bisa menilai. Suparman juga menyatakan, penetapan pengalihan penahanan terdakwa korupsi menjadi tahanan rumah bisa dilakukan dan hak majelis hakim.

"Betul. Cuma ini menyangkut perkara sensitif, korupsi. Jangan mengambil langkahlangkah meski tidak dilarang UU, tetapi

SEI KEPAYANG - Proyek rehab berat tiga ruang kelas menggunakan dana alokasi khusus (DAK) swakelola sebesar Rp 208.500.000 di SDN No.014838 Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Asahan, dikerjakan asal jadi. Indikasinya, rangkaian besi cor untuk slop atas hanya dibuat tiga batang dari yang seharusnya empat, pembuatan sekat dinding antar kelas tidak dikorek dan di cerocok tapi langsung di cor di atas lantai keramik lama dan tidak di pasang kayu balok atas untuk selasar kelas.

Kegiatan yang ditangani langsung Kepala Sekolah Syamsidar ini menjadi sorotan berbagai pihak termasuk para wali murid. Mereka mengkhawatirkan dinding baru tidak berfondasi tanam

yang sewaktu-waktu roboh dan mengancam keselamatan anak-anak mereka karena kekuatannya sangat diragukan.

Berbagai elemen sosial kontrol setempat sudah melaporkan pekerjaan rehab berat yang dinilai asal jadi itu kepada Kepala UPT Pendidikan Sei Kepayang Barat, Dra Nikmah.

Tapi tetap tak ada tindakan, Syamsidar maju terus mengerjakan proyek tersebut. Diduga Kepala UPT turut kecipratan rezeki dari Syamsidar sehingga sang pejabat eselon III itu tutup mata. Warga mengharapkan perhatian dan respon serta tindaklanjut konkrit dari Kadis Pendidikan Kabupaten Asahan, Drs H Ismail untuk turun melihat proyek DAK ini.(HER)

Korupsi Rp 500 Juta Diancam Pidana 20 Tahun

KY Analisis Penetapan Hakim Perkara Tipikor Dinas PU MEDAN - Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, menyatakan pihaknya telah turun ke Medan, tepatnya ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk mencari informasi-informasi seputar penetapan majelis hakim dalam perkara dugaan korupsi pada Dinas PU Deliserdang.

"Sudah, sudah. Kita sudah turun mengumpulkan data dan informasi. Sekitar dua minggu yang lalu. Hasilnya belum bisa dipastikan dan kami juga belum memeriksa majelis hakim yang

Proyek DAK Swakelola di SDN N0.014838 Asal Jadi

harusnya secara patut. Di muka persidangan kenapa rupanya. Kalau KY tidak bisa tergesa-gesa. Kalau ditemukan pelanggaran, sanksi paling berat bisa dipecat," katanya.

Diketahui, dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi pada Dinas PU Deliserdang masing-masing Kadis PU Deliserdang Faisal dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deliserdang Elfian, akhirnya menikmati perubahan statusnya menjadi tahanan rumah, di mana sebelumnya kedua terdakwa selama ini masih mendekam di jeruji besi sel Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.(TMC)

MEDAN–Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Robinson Sitorus menerima berkas tahap dua perkara dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut atas nama Raja Anita Elisa SE yang dilimpahkan dari penyidik Kejati Sumut.

Selanjutnya berkas perkara ini diperiksa secara administratif oleh tiga jaksa yang ditunjuk Kejari Medan, Kamis pekan lalu.

Menurut Robinson, terduga korupsi akan ditahan selama 20 hari ke depan agar proses pemberkasan berjalan lancar.

"Dia kami tahan selama 20 hari terhitung sejak 31 Januari hingga 19 Februari

2013. Jaksanya adalah Netty Silaen, Irma Hasibuan dan Lamria Sianturi," katanya.

Peran terduga dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 500 juta ini, sebagai penentu dan makelar siapa saja yang berhak menerima dana bansos dan aliran dana. Dia juga menerima aliran dana tersebut melalui rekeningnya.

Raja Anita didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 subs Pasal 3 ayat jo Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ke (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

LIPSUS

KY Diminta Eksaminasi

» Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Catatan Hukum

Vonis Angie Jangan Terulang Lagi ICW dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mahkamah Agung untuk menyerahkan catatan hukum mengenai vonis Angelina Sondakh untuk Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar.

SELAIN itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendukung Mahkamah Agung untuk mendorong para hakim agar menjatuhkan vonis yang lebih sesuai, karena tren vonis tindak pidana korupsi (tipikor) akhir-akhir ini cukup rendah.

Yang teranyar adalah kasus yang menyeret Anggota DPR dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh yang divonis 4 tahun 6 bulan.

Rendahnya vonis hukum untuk terpidana kasus korupsi menjadi perhatian Koalisi. Ini mengkhawatirkan karena dapat menjadi preseden buruk ke depan.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa Putusan PN Jakarta Pusat baru-baru ini yang hanya menghukum Angelina Sondakh 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah nampaknya masih jauh dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Jika melihat kapasitas Angelina sebagai wakil rakyat, perbuatannya yang mengiring sejumlah proyek dan sejumlah uang yang diterimanya yang tidak disita oleh Negara, putusan PN Jakarta Pusat tersebut dapat dikategorikan ringan.

Berangkat dari kondisi demikian, maka Koalisi Masyarakat Sipil memandang sangat perlu untuk mengkritisi putusan tersebut. “Koalisi Masyarakat Sipil meminta Mahkamah Agung agar mendorong supaya semua hakim di Indonesia menjatuhkan hukuman paling berat untuk koruptor,” tegas Febri Diansyah, peneliti ICW. Data yang diperoleh Koalisi Masyarakat Sipil memuat dua catatan yang mengkhawatirkan dan penting disimak terkait putusan Angelina. Pertama

adalah penggunaan Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi oleh hakim, padahal dari fakta-fakta persidangan yang diyakini terbukti oleh hakim, seharusnya unsurunsur perbuatan pidana pada Pasal 12 huruf a UU Tipikor dapat diterapkan dalam kasus ini. Kemudian catatan kedua, pelanggaran Undang-undang Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karena menolak menggunakan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi untuk kepentingan perampasan aset terhadap terdakwa.

Minimnya pemahaman hakim ad hoc tipikor dalam memahami UU Antikorupsi dan semangat yang terkandung di dalamnya tentu saja menjadi salah satu permasalahan yang serius bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. Inilah yang didorong oleh Koalisi Masyarakat Sipil kepada Mahkamah Agung, agar jangan sampai kemungkinan minimnya pemahaman hakim yang berkorelasi erat dengan kapasitas yang dimiliki hakim-hakim tersebut, memengaruhi jatuhnya vonis ringan pada pelaku kasus korupsi, apalagi untuk kasus-kasus lain selanjutnya.

Koalisi juga menyampaikan keluhan soal lambatnya pengiriman salinan putusan dari Mahkamah Agung. Kasus yang menjadi contoh adalah kasus di Kota Batu, dimana Astin Lilandari, bekas Bendahara Daerah atau Kepala Kas Daerah Kota Batu belum juga dipecat dengan alasan menunggu salinan amar putusan Mahkamah Agung. Astin tersangkut kasus dugaan korupsi dana Kas Daerah sepanjang 2004 – 2007 sebesar Rp 12 miliar.

Keputusan MA secara resmi menyatakan Astin terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, karena salinan amar putusan ini belum didapat Pengadilan Negeri Surabaya, pemecatan belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu.

Emerson Yuntho, peneliti ICW mempertanyakan, “Saya khawatir, apakah persoalan keterlambatan ini merupakan soal administrasi, ataukah persoalan mafia peradilan?

Walau mungkin persoalan ini belum tentu datang dari Mahkamah Agung atau pengadilan, bisa saja persoalan ada di Kejaksaan Agung.”

Mahkamah Agung, dalam kesempatan ini, berjanji akan mengecek masalah pengiriman salinan putusan ini.

“Kita juga mengeluhkan performa kejaksaan, dimana Djoko Chandra yang kabur ke luar negeri, diburu habis-habisan.

Tapi, pelaku atau terpidana korupsi yang ada di Jakarta, yang mungkin jaraknya hanya beberapa kilometer dari Kejaksaan Agung, misalnya saja Sumita Tobing, itu belum dieksekusi hampir dua tahun,” tukas Emerson.

Dukungan Koalisi Masyarakat Sipil disambut baik oleh Ketua Muda Pidana Khusus Artidjo Alkostar.

“Tentunya ini akan diteruskan ke Ketua,” ujar Artidjo, memaksud Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. (ICW)

Majelis Hakim menilai pasal itu tak bisa diterapkan kepada Angie? Ada apa?

Ini preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebuah langkah mundur. Hukum belum bisa cerminkan rasa keadilan rakyat, malah melukai nurani keadilan masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terima pemberian uang, tapi tak diminta kembalikan uangnya pada negara, bahkan hukumannya tak lebih dari hukuman maling ayam yang vonis ancamannya 5 tahun penjara.

Maling ayam saja ancaman vonisnya 5 tahun penjara. Ini korupsi Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar AS,

huruf a, dengan ancaman maksimal 20 tahun," kata Febri.

Dalam persidangan tersebut, lanjut Febri, Angie terbukti berperan aktif dengan Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manullang, terkait fee proyek Wisama Hambalang, di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Artinya, sejak awal terdakwa sadar betul ia melakukan perbuatanperbuatan yang jelas dilarang untuk dapatkan uang," jelasnya.

Koalisi Antikorupsi juga menyayangkan hakim yang tidak mau menggunakan Pasal 18 UU Tipikor, yang menyebabkan upaya pemiskinan koruptor menjadi terhambat.

Pasal tersebut mengatur perampasan aset untuk semua aset tipikor.

Harusnya, semua tipikor bisa dirampas jika kekayaannya berasal dari tidak sah. "Kami berharap KY bekerja sama dengan MA, agar pemberantasan korupsi tidak mengalami hambatan. Kalau tidak, tren vonis korupsi tidak ada gregetnya," papar Febri.

Saat bertemu KY, ICW menyerahkan bukti dakwaan, putusan, dan rekaman persidangan Angelina Sondakh sejak awal hingga pembacaan putusan. Tribunnews.com sebelumnya memberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 250 juta kepada Angelina.

ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai putusan majelis hakim tindak pidana korupsi terhadap Angelina Sondakh janggal.

Majelis hakim memutuskan Angie divonis dengan 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Vonis hakim atas Angelina Sondakh tersebut terasa teramat jauh dari tuntutan jaksa yang 12 tahun. Apalagi dari sangkaan menerima uang miliaran rupiah, Angelina hanya harus memberi ganti rugi Rp 250 juta," ujar Indra, Jumat dua pekan lalu, saat dihubungi wartawan.

Padahal, lanjutnya, Angelina dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan menerima uang dari Grup Permai sebanyak Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar Amerika. "Jadi rasanya janggal apabila dinyatakan terbukti menerima uang, tapi tidak ada perintah pengembalian ke negara," imbuhnya.

Dengan kondisi seperti itu, Indra melihat jaksa penuntut umum KPK sebaiknya mengajukan banding. "Vonis Angelina Sondakh ini juga harus jadi bahan evaluasi dan pembelajaran KPK. Kenapa KPK dalam menangani kasus Anggie tidak menggunakan UU 8 th 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," ucapnya.

Menurut Indra, Undangundang Tindak Pidana Korupsi tidak cukup optimal dalam perampasan aset koruptor. Hal ini menyebabkan perampasan aset dan pengembalian ke negara tidak maksimal. "Tentunya juga optimalisasi efek jera juga tidak tercapai," kata Indra.

Seperti diberitakan, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis berupa hukuman empat tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh alias Angie. Hakim menilai, Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika dari Grup Permai.

Selaku anggota DPR sekaligus Badan Anggaran DPR Angie menyanggupi untuk menggiring anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai.

Putusan ini dibacakan majelis hakim Tipikor yang terdiri dari Sudjatmiko (ketua), Marsudin Nainggolan, Afiantara, Hendra Yosfin, dan Alexander secara bergantian dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (10/1).(KOM)

seorang diri ataupun bersama dengan pihak lain.

Dari Rp 32 miliar yang dituduhkan jaksa KPK, hanya Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar AS (sekitar Rp 14,5 miliar) yang dianggap hakim terbukti diterima Angelina.

Majelis hakim juga tidak menyebut nama anggota DPR lain ikut menerima uang dari Grup Permai bersamaan dengan Angelina.

Hanya, dalam putusannya, hakim mengungkapkan fakta persidangan yang menyebutkan kalau sebagian uang dari Grup Permai itu ada yang diantarkan ke ruangan anggota Komisi X I Wayan Koster. Namun, masih menurut fakta persidangan, hal ini dibantah Koster dan stafnya Budi Priatna saat bersaksi dalam persidangan Angelina. (KOM)

Janggal

Bentuk Korupsi Rasa Keadilan TERBUKTI menerima uang Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta dollar AS, Angelina Sondakh hanya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah.

Putusan Majelis Hakim ini sungguh telah mengkorupsi rasa keadilan rakyat. Hakim menilai bahwa uang yang diterima Angie tak dapat dipastikan berapa jumlah yang telah Angie nikmati, sehingga Angie tak wajib mengembalikannya pada negara.

Ini jelas penilaian yang jauh dari akal sehat apalagi nurani kebenaran. Padahal, pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang pengembalian kepada negara atas uang yang dikorupsi. Lantas kenapa

KOALISI Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), MTI, ILR, dan Pusako Universitas Andalas, sore ini mendatangi Komisi Yudisial (KY) agar mengeksaminasi vonis ringan Angelina Sondakh.

Koalisi antikorupsi mendorong KY melaksanakan seperti yang tertera dalam MoU KY dengan Mahkamah Agung (MA), untuk memeriksa putusan tersebut.

"KY harus lakukan eksaminasi memeriksa ulang bersama MA. Harapannya, outputnya tidak hanya kasus Angie, tapi bisa petunjuk bagi hakim seluruh Indonesia," ujar Febri Diansah, peneliti hukum ICW saat mendatangi ICW, Senin pekan lalu.

Febri menuturkan, terdapat dua kejanggalan dalam vonis Angie. Pertama, rendahnya hukuman yang diterima terpidana Angie, karena jaksa penuntut umum (KPU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggunakan pasal 11, yang ancaman pidananya maksimal lima tahun.

"Padahal, pertimbangan lain cukup kuat untuk menggunakan pasal 12

hanya 4,5 tahun.

Putusan ini sangat jelas, tak sedikitpun memberi efek jera bagi koruptor. Justru cenderung permisif terhadap praktik korupsi di Indonesia. Korupsi akan makin trendi.

Kalau mau efek jera, koruptor harus dimiskinkan, sita hartanya seperti dilakukan di hampir semua negara lain.

Bahkan jika sampai taraf merugikan rakyat secara masif, koruptor bisa dihukum mati.

Kami dukung KPK untuk terus berantas korupsi. Yang penting jangan tebang pilih dan tanpa pandang bulu. Korupsi telah memiskinkan rakyat Indonesia. (TNC)

KPK Usut Penerima Suap KOMISI Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang menjerat anggota dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh.

Juru Bicara KPK Johan Budi menilai, putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas

perkara tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi KPK dalam mengembangkan penyidikan. "Dengan divonisnya Angelina Sondakh, meskipun yang dipakai Pasal 11, artinya apa yang dituduhkan KPK terhadap Angie itu terbukti kalau Angie menerima. Nah, bersama siapa (menerima), ini yang akan dikembangkan," kata Johan

di Jakarta, Kamis dua pekan lalu.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Angelina atau Angie terbukti melakukan korupsi dengan menerima pemberian atau janji berupa uang Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar AS dari Grup Permai. Uang itu merupakan realisasi dari komitmen fee karena Angie menyanggupi untuk

menggiring anggaran proyek di Kemdiknas agar dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai.

Angie pun dijatuhi hukuman penjara empat tahun enam bulan ditambah denda Rp 250 juta yang dapat diganti kurungan enam bulan. Hanya, Angie tidak diharuskan mengembalikan uang miliaran rupiah yang diterimanya. Menurut

majelis hakim, selaku anggota Badan Anggaran DPR dan anggota Komisi X DPR, Angelina tidak dapat sendirian menentukan nilai anggaran suatu proyek.

Keputusan diambil Banggar DPR secara kolektif.

Hakim juga menilai, fakta persidangan belum dapat mengungkap apakah uang sekitar Rp 32 miliar yang dituduhkan jaksa itu benar-benar diterima Angie

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

Polres Aceh Tamiang Latih Eks Pelajar Calon Polisi ACEH TAMIANG - Terobosan baru yang dilakukan oleh Polres Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang, yakni merekrut 33 eks pelajar yang berminat ingin mengikuti tes masuk polisi.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Dicky Sondani melalui Kabag Sunda Kompol Basri SH mH kepada wartawan, Senin (28/1 ) mengatakan, perekrutan generasi muda yang terutama eks pel-

ajar yang berminat ingin menikuti tes sebagai calon polisi itu, adalah untuk melatih fisik serta mental, sehingga ketika mengikuti testing sebagai calon polisi nantinya mereka telah siap.

“Dengan 33 eks Pelajar Harapan kita dengan banyaknya eks pelajar Aceh Tamiang yang kita latih fisiknya akan lebih banyak lagi memberikan kesempatan bagi warga Tamiang untuk direk-

rut menjadi polisi,” ujarnya.

Sebanyak 33 eks pelajar yang mendaftar untuk dilatih fisiknya, kemarin mulai terlihat berlatih dengan lari mengelilingi Mapolres Aceh Tamiang.

“Bagi eks pelajar lain yang ingin berlatih, pihaknya masih memberikan kesempatan agar segera mendaftar kebagian Sumda Polres Aceh Tamiang,” ujar Basri.(BSO)

Kinerja Panwaslu Nias Buruk :

Camat Botomuzoi Diduga Kampanye Terselubung Undangan menyaksikan demo Warga RT 11.

Sekda Jambi Dipermalukan Manajemen Swiss Belhotel JAMBI - Rencana akan peletakan batu pertama yang akan dilakukan oleh Gubernur Jambi tetapi di karenakan ada kegiatan cukup padat akhirnya di wakilkan oleh Sekda Provinsi Jambi, Ir. Syarasaddin Kamis(31/01). dalam peresmian peletakan batu pertama oleh pihak Swiss Bel Hotel dihadiri oleh para petinggi dari unsur Perbankan, REI, PHRI, mewakili Danrem Gapu 042/Gapu, serta dari pihak Kejaksaan.

Sebelum kehadiran pejabat Pemerintah Provinsi Jambi untuk peletakan batu pertama tepat di Jl. Empu Gandring lorong pertanian khususnya RT 11 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura melakukan demo ditengah jalan dengan membawa keranda mayat serta poster demo, sehingga memacetkan jalan protokol pihak kepolisian dengan sigap mengamankan aksi demo damai. dalam aksi demo terdapat 2(dua) kelompok massa pertama dilakukan oleh warga

RT 11 bersama dengan Ibuibu rumah tangga membawa spanduk bertuliskan menolak kehadiran Swiss Bel Hotel tanpa adanya kesepakatan dengan warga dan warga yang pro akan kehadiran hotel.

Muklis Ketua RT 11 mengatakan, bahwa pihak manajemen Swiss Bel Hotel dengan arogan tanpa komunikasi terhadap warga untuk mendapatkan ijin sesuai kesepakatan.

"Kesepakatan yang di minta oleh Warga adalah meminta adanya akses jalan masuk bagi untuk kendaraan Roda 2 maupun Roda 4, tetapi saat ini pihak manejemen tidak merespek. Juga arahnya lagi ijin untuk peletakan batu pertama atau artinya dalam budaya harus ada silahturahmi dengan Warga maupun Ketua RT tidak ada,"tegasnya.

Disiini nampak adanya upaya untuk mengadu dombakan terhadap RT tetangga, RT 15, 12, 16 yang bersebelahan dengan RT 11. "warganya juga mempertanyakan kepada pihak manajemen siapa

warga yang menanda tangani surat ijin akan peresmian atau peletakan batu pertama, kami sebenarnya tidak menolak investor. Tapi tolong kepentingan masyarakat sekitar diperhatikan," terangnya.

Warga hanya meminta agar akses jalan lingkungan diperhatikan. Menurut Mukhlis, minimal mobil ambulan bisa masuk ke kompleks permukiman warga. Selain itu, Mukhlis mengatakan sebelumnya juga tidak ada komunikasi dengan warga terkait pembangunan Swiss-Belhotel Jambi ini. "Kami tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah dimintai izin," tandasnya.

Sementara itu Sekda Provinsi Jambi, Ir.Syahrassadin seyogyanya akan berniat melakukan peletakan batu pertama merasa malu dikarenakan mewakili pemerintah provinsi jambi. Acarapun terhenti, dikarenakan pihak pendemo merangsek masuk kedalam acara sambil membentang spanduk dan membawa keranda mayat.

Pihak pendemo meminta

kepada Sekda mediasi kepada manejemen hotel titik persoalan yang tidak tuntasnya.

Keinginan dari Sekda Provinsi Jambi agar acara peletakan Batu pertama tetap berjalan masyarakat warga RT 11 menolak keinginan Sekda, dan meminta untuk membatalkan acara tersebut.

Sekda akhirnya menuruti keinginan untuk mediasi terhadap warga RT 11 kepada Hotel, tetapi mengalami jalan Buntu. Akhirnya Sekda mengultimatumkan bahwa acara peletakan batu pertama untuk Swiss Bel hotel dibatalkan dan segera mencari jalan keluar terhadap pemerintah kota, hotel dan warga RT 11.

"Selesaikan dulu permasalahan teknis dengan pemerintah kota, baru bisa dilakukan pembangunan," kata Syahrasaddin, saat berbicara di atas panggung.

Setelah itu, Syahrasaddin langsung meninggalkan lokasi, tidak jadi melatukan peletakan baru pertama pembangunan Swiss-Belhotel Jambi.

(INRO)

Pemkab Komit Bangun dan Tingkatkan Kualitas PAUD ACEH TIMUR - Pemkab Aceh Timur dan Dinas Pendidikan serta elemen lainnya terus berkomitmen meningkatkan pendidikan PAUD, baik dari jumlah fisik maupun kualitas pendidikan PAUD itu sendiri.

Ke depan diharapkan PAUD akan lebih berkualitas,” sebut Kadisdik Aceh Timur H. Agussalim saat membuka workshop rencana kerja Akses PAUD Aceh Timur kerjasama Disdik Aceh Timur dan Unicef, Selasa (29/1) di Hotel Khalifah Idi.

Hadir dalam kegiatan ini, Bunda/Ummi PAUD Aceh Timur Ny. Fitriani D. Hasballah, Perwakilan Unicef Oemardi dan Anggota Komisi E DPRK Aceh Timur, Zulkifli serta Kabid PLS Disdik, Jalaludin.

Sementara itu, Bunda PAUD Aceh Timur Fitriani D. Hasballah dalam sambutannya mengajak segenap pendidik PAUD agar terus mendidik anak-anak dengan pola Asah ,Asih dan Asuh.

"Tidak gampang mendid-

NIAS–Kinerja Panwaslu Kabupaten Nias dinilai jelek di mata publik dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 yang dijadwalkan akan dilaksanakan bulan Maret 2013 mendatang.

Penilaian ini disampaikan warga masyarakat Kecamatan Botomuzoi, Siprianus Waruwu kepada KPK Pos di Gunungsitoli kemarin, menyikapi perilaku oknum Camat Botomuzoi, Drs Gelifati Waruwu ketika calon Gubsu nomor urut 2 Efendi Simbolon berkunjung di kecamatan Botomuzoi belum lama ini. Pada waktu itu, oknum camat Botomuzoi langsung mengenakan baju seragam calon Gubsu nomor urut 2 sambil menghunjuk dua jarinya keatas di depan masyarakat banyak di lods pekan Botomuzoi untuk mendukung calon Gubsu nomor urut 2 ujarnya.

Menurut Siprianus, tindakan camat Botomuzoi yang berstatus pegawai negeri sipil di nilai tidak netral dan seakan-akan mengajak seluruh pegawai negeri di wilayah Kecamatan Botomuzoi untuk mendukung salah satu calon Gubsu/ Wagubsu pada Pilkada yang akan datang. Bupati Nias hendaknya mencopot oknum Camat Botomuzoi karena menyalahgunakan jabatannya untuk mendukung salah satu calon Gubsu,ucap Siprianus.

Dikatakan, tindakan oknum Camat Botomuzoi merupakan pelanggaran pemilu sehingga perbuatan itu seharusnya sudah di proses Panwaslu Kabupaten Nias sebelum dilimpahkan ke aparat penegak hukum, tetapi Panwaslu Kab

Nias diam diri seakan-akan melakukan pembiaran, apalagi Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu, SH, MH sebagai Ketua DPC PDIP, turut hadir, katanya.

Kejadian serupa di ungkapkan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Hiliserangkai, B.Mendrofa mengatakan ketika calon Gubsu nomor urut 2 berkunjung di Kecamatan Hiliserangkai, ternyata oknum Panwaslu Kecamatan Hiliserangkai, Eduar Mendrofa,SH seakan-akan tidak merasa bahwa dirinya sebagai panwaslu.Yang mana pada saat itu rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan kader-kader partai PDIP yang ada di Kabupaten Nias bersama calon Gubsu nomor urut 2.

Bahkan,i Eduar Mendrofa, SH disebut-sebut salah seorang kader partai PDIP yang telah di verifikasi oleh KPU Kabupaten Nias beberapa waktu yang lalu sehingga sangat di ragukan kredibilitas dan independensinya dalam melakukan pengawasan Pilgubsu

mendatang,ucap sumber.

Aktifis LSM ICW Sumut wilayah Nias, Yanuari Mendrofa,SE kepada KPK Pos ketika dimintai tanggapannya seputar keterlibatan oknum Camat Botomuzoi dan panwaslu Kecamatan Hiliserangkai yang di nilai tidak netral mengatakan oknum camat Botomuzoi sebaiknya memahami undang-undang pemilu sebelum bertindak, agar pelaksanaan Pilgubsu tidak ternoda akibat ulah oknum pejabat. Dan kepada oknum panwaslucam Hiliserangkai sebaiknya mengundurkan diri saja sebagai panwaslu apabila masih menjadi bagian dari salah satu partai politik,ujarnya.

Camat Botomuzoi ketika hendak dikonfirmasi melalui ponselnya tidak diangkat, demikian juga di SMS tidak dibalas.

Ketika hal itu dikonfirmasi KPK Pos kepada Ketua Panwaslu Kab Nias, Atius Waruwu, SH melalui ponselnya kemarin mengatakan dia sedang sibuk.(YAGI)

Dua Bulan Honor tak Dibayar

Mantan Kades Tj Leban Mengeluh

Kadisdik H Agussalim saat menyerahkan berkas kurikulum PAUD kepada Bunda/Umi PAUD Aceh Timur, Ny Fitriani D Hasballah, kemarin. ik anak-anak balita ini, tanpa pengetahuan dan ilmu psikologi tentang anak dan perkembangan anak," sebutnya.

Acara ini diikuti peserta dari unsur PAUD, TK, Disdik, Ulama,Abu dayah, DPRK dan MPD serta Bagian Setdakab Aceh Timur.(BSO)

DUMAI - Mahadar mantan Kepala Desa (Kades) Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mengeluh terkait 2 bulan honor sebesar Rp.4 juta tidak dibayar oleh Pemda Kabupaten Bengkalis. Meski keluhan saya (Mahadar red) sudah disampaikan kepada Camat Bukit Batu, namun hingga saat ini, tidak ada jawapan ujar Mahadar saat bincang-bincang dengan KPK Pos Jumat pekan lalau disalah satu Restoran Jln. SS Kasim Dumai.

Menurut Mahadar sudah 8 tahun mengabdi sebagai Kepala Desa, akhir masa jabatan 23 Maret 2012 Kepala Desa terpilih ketika itu

belum dilantik, Camat Bukit Batu tidak menugaskan PLT untuk mengisi kekosongan jabatan Kades tersebut, sementara pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadi kekosongan dipemerintahan desa Tanjung Leban, karena PLt (Pelaksana Tugas) Kades tidak ada, menunggu pelantikan Kades terpilih, saya masih diperbolehkan menjalankan roda pemerintahan desa hingga 22 Mei 2012, artinya 2 bulan saya masih menjabat Kepala Desa, semua kegiatan di pemerintahan desa dalam 2 bulan itu masih saya tangani, mestinya honor saya dibayar. Tandasnya

Keluhan ini, sudah disampaikan kepada Azman selaku Kasi Pemerintahan bidang BPPMD (Badan Penyelenggara Pemerintahan Masyarakat Desa) Sekda Kab. Bengkalis namun tidak ditanggapi Lapor ke Camat Bukit Batu juga tidak digubris, Justru Camat menyuruh berurusan ke BPPMD sedangkan Camat sebagai atasan Kades, “Saya merasa dijolimi, selama 8 tahun mengabdi honor 2 bulan saja tak dibayar” mestinya Camat Bukit Batu menanggapi keluhan bawahan, dengan menyelesaikan dan membayar hak saya selama 2 bulan tersebut ujarnya.(PUR)

» Lebih Banyak Kaum Perempuan

Ironis, 5.232 Warga Aceh Tamiang Masih Buta Huruf ACEH TAMIANG - Sebanyak 5.232 orang warga masih buta huruf dan 13.017 orang warga putus sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari angka itu ternyata Kecamatan Bendahara menduduki posisi angka tertinggi buta huruf tercatat 1.164 orang dan Kecamatan Seruway berada diposisi puncak angka putus sekolah yang angkanya mencapai 3.154 orang.

Menurut Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, Maddiah melalui Kasie Peningkatan

Mutu Tugas Kependidikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) setempat, Masbulan kepada Waspada, Kamis (22/ 12).

“Berdasarkan data tahun 2010 yang dirangkum Dinas Pendidikan Aceh Tamiang tercatat angka buta huruf berusia 7-12 Tahun jenis kelamin laki-laki 663 orang dan perempuan 716 orang.

Sedangkan buta huruf warga yang berusia lebih 12 tahun tercatat laki-laki 1.579 orang dan perempuan 2.274 orang, sehingga total keseluruhannya yang buta huruf di Aceh Tamiang

mencapai 5.232 orang, katanya.

Dari jumlah 5.232 orang itu ,sebut Masbulan, Kecamatan Bendahara menduduki posisi teratas warga yang buta huruf mencapai 1.164 orang, Kecamatan Seruway 855 orang, Kecamatan Manyak Payed 676 orang, Rantau 510 orang, Banda Mulia 496 orang, Sekerak 350 orang, Kejuruan Muda 326 orang, Tamiang Hulu 265 orang, Kota Kualasimpang 261 orang, Bandar Pusaka 230 orang, Tenggulun 70 orang dan Karang Baru 29 orang.

Menurut Masbulan, perbandingan laki-laki dengan perempuan berusia 7-12 Tahun yang masih buta huruf, ternyata lebih banyak kaum perempuan yang buta huruf angkanya mencapai 716 orang, sedangkan lakilaki 663 orang.

Sedangkan yang buta huruf berusia lebih 12 Tahun, rinci Masbulan, ternyata kaum laki-laki angkanya hanya 1.579 orang,sedangkan kaum perempuan angkanya mencapai 2.274 orang.

Masbulan juga menjelaskan angka warga yang putus

sekolah SD, SMP dan SMA mencapai posisi teratas di Kecamatan Seruway yaitu 3.154 orang, disusul Kecamatan Karang Baru 1.764 orang, Rantau 1.489 orang, Kejuruan Muda 1.377 orang, Manyak Payed 1.366 orang, Tamiang Hulu 795 orang, Bendahara 697 orang, Bandar Pusaka 679 orang, Sekerak 673 orang, Kota Kualasimpang 637 orang,Tenggulun 245 orang dan Banda Mulia 111 orang.

Masbulan merincikan total warga yang buta huruf di 12 Kecamatan dalam

wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tercatat 5.232 orang, total warga putus sekolah tingkat SD tercatat 3.567 orang, untuk tingkat SMP angka totalnya 4.496 orang dan tingkat SMU totalnya mencapai 4.954 orang.

Menurut Misbulan, pihaknya sedang menghimpun data tahun 2011.

Sedangkan upaya yang dilakukan pihaknya dalam memberantas buta huruf dan putus sekolah di Aceh Tamiang melalui program belajar yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) yang jumlahnya ada 15 PKBM yang ada di Kecamatan Seruway, Bendahara, Karang Baru, Rantau, Kejuruan Muda, Manyak Payed, Banda Mulia, Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka.

Sedangkan di Kecamatan Sekerak memang belum ada PKBM. “Memang ada juga warga yang mau mengikuti program belajar di PKBM, tetapi ada juga warga yang enggan ikut belajar di PKBM tanpa ada alasan yang jelas,” pungkas Masbulan.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

SUMUT

Pemkab Asahan Jalankan E-Audit Bersama BPK RI Sumut KISARAN – Pemkab Asahan menyatakan sudah siap menjalankan nota kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provsu terkait pelaporan dan pengelolaan keuangan negara melalui system Elektronik Audit (e-Audit) .

Kesiapan tersebut tertuang dalam keputusan bersama Bupati Asahan dan pihak BPK RI Provini Sumut nomor 20/KB/XVIII. MDN/01/2013 dan nomor 01/PK/Inspek/2013 tentang petunjuk teknis pegembangan dan pegelolaan system informasi untuk akses data Pemkab Asahan dalam rangka pemeriksaan pengeelolaan, tangungjawab keuangan Negara. ”Pemkab Asahan sudah melakukan kesepakatan petunjuk teknis terkait e – audit yang ditanda tangani

langsung oleh Bupati Asahan dan pihak BPK RI, “ demikian kata Kepala Inspektorat Kabupaten Asahan, Syarifuddin Nasution didampingi Kepala Dinas Pegelolaan (DPPKA) Asahan Nazaruddin dan Kepala bagian Humas, Zainal Arifin, dan Kepala Bagian Hukum setdakab Asahan, Syahrul Tambunan SH, Selasa, 29 Januari 2013.

Inspektorat menyebutkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data antara BPK RI dengan pemerintah daerah Sumut pada bulan Juli 2012 lalu. Artinya Pemkab Asahan sudah dapat mengentri data tentang keuangan Asahan, bahkan saat ini sudah ada data yang dientri.(IN)

Ketua DPRD : Kafe Maksiat Harus Ditutup TANJUNGBALAI- Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Romaynoor SE menegaskan, seluruh kafe atau warung remang-renang dan sejenis yang bemuara kepada maksiat harus ditutup.

"Tindakan tegas terhadap kegiatan seperti ini sangat diharapkan, selain bertentangan dengan agama dan budaya, juga dikhawatirkan dapat merusak moral masyarkat dan generasi Kota Kerang," kata Romaynoor di ruang kerjanya, Rabu (30/1).

Dikatakannya, baru-baru ini salah seorang angota DPRD Tanjungbalai menerima rekaman adanya tarian telanjang disalah satu warung atau kafe disekitar Jalan Jati Kelurahan Sirantau Ke-

camatan Datuk Bandar.

"Benar tidaknya rekaman itu hinga kini masih dalam penelusuran, dan tidak tertutup kemungkinan permainan itu dilakukan oleh orang luar yang sengaja ingin merusak citra Tanjungbalai," kata Romaynoor.

Menurut dia, pihaknya juga cukup banyak menerima masukan dari masyarakat tentang keberadaan kafe yang tersebar diberbagai pejuru Tanjungbalai, baik di Jalan Jati maupun wilayah lainnya. Soalnya, keberadaan kafe dan warung tersebut dinilai sudah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena sudah bernuansa kemaksiatan.(HER)

2013, Tanjungbalai Tak Terima CPNS TANJUNGBALAI – Pemko Tanjungbalai dipastikan tidak akan membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2013. Hal itu diungkapkan Sekdakot Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM, Rabu (30/1).

“Untuk tahun 2013 ini, kemungkinan besar Pemko Tanjungbalai tidak akan membuka lowongan untuk penerimaan CPNS karena belum ada arahan dari Men PAN dan Reformasi Birokrasi. Kalaupun ada penerimaan CPNS, kemungkinan besar hanya diberlakukan khusus kepada pegawai honor daerah dan tidak dibuka untuk umum,” katanya.

Menurut Erwin, sampai saat ini Pemko Tanjungbalai belum menerima arahan dari Mendagri untuk membuka lowongan penerimaan CPNS. Karena banyak faktor-faktor yang harus dipenuhi. Di antaranya, belanja APBD, belanja apara-

tur sampai dalam batas tertentu tidak boleh lebih besar dari pada belanja publik. Sehingga, kalaupun nantinya akan dilakukan penerimaan CPNS, kemungkinan tidak dilakukan dalam tahun 2013 ini. ”Namun demikian, kita tunggu saja kedatangan dari Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungbalai yang saat ini masih di Jakarta.

Mungkin mereka ke Jakarta adalah dalam rangka tugas, yakni melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,” kata Erwin. Sebelumnya, hal senada juga telah diungkapkan Ketua DPRD Kota Tanjung Balai H Romaynor SE saat ditemui di ruang kerjanya.

Katanya, pihaknya sudah lama mendengar adanya rencana Pemko Tanjungbalai untuk membuka lowongan penerimaan CPNS, akan tetapi sampai saat ini belum juga terlaksana.(HER)

Pembahasan R-APBD Rampung, Banggar Siapkan Laporan

Penasehat PW Al Washliyah Sumut yang juga Cawagubsu H. Fadly Nurzal, S.Ag tampak berinteraksi dengan para siswa Perguruan Al Wasliyah Tanjung Tiram ketika malakukan kunjungan kemarin.

» Bantu Perguruan Al Wasliyah Tj Tiram

Fadly: Saatnya Sumut Dipimpin Anak Madrasah BATUBARA – Penasehat PW Al Washliyah Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag yang saat ini maju sebagai Calon Wakil Gubsu berpasangan dengan H. Chairuman Harahap, saatnya Sumatera Utara dipimpin anak madrasah.

“Kualitas anak madrasah tidak perlu diragukan lagi, oleh karena itu banggalah menjadi anak yang menimba ilmu di madrasah,”kata Fadly Nurzal saat bersilaturrahim dengan dewan guru serta ratusan siswa Perguran Al Washliyah Tanjung Tiram Kab. Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan No.25 Masjid Lama Tanjung Tiram, kemarin.

Fadly yang didampingi tokoh muda Al Wasdliyah Darwin Marpaung S.Ag, MAP mengungkapkan dalam catatan sejarah banyak pemimpin

bangsa ini, lahir dari madrasah. Saya juga pernah menimba ilmu di madrasah, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiki dan Menteri Agama Suryadharma Ali juga anak madrasah.

“Ini menunjukkan anak madrasah mampu menjadi pemimpin yang baik jika diberi kesempatan,”ucapnya.

Menurut Fadly, anak madrasah dalam kehidupan bermasyarakat jangan kurang pergaulan tapi harus, namun shalatnya baik dan ahklaknya luar biasa. Anak madrasah juga harusmelek teknologi komunikasi dan informasi.

“Sehingga tidak anak madrasah tidak kolot dan ketinggalan zaman," kata Fadly.

Sebelumnya Kepada Sekolah Perguruan Al Washliyah Tj Tiram Drs Sofyan, pada

kesempatan itu mengucapkan terima kasih atasnama dewan guru dan siswa atas silaturrahimdan kunjungan Fadly Nurzal. “Semoga silaturrahim ini membawa kebaikan, dan jika telah menjadi Wakil Gubsu jangan lupa mengunjungi kami,”ucapnya.

Dibagian lain Ketua Pimpinan Kecamatan Al Wasliyah Tj Tiram H. Ruslan Hamid dalam sambutannya mengatakan kunjungan silaturrahmi akan menguatkan kebersamaan sesame ummat Islam. “H Fadly Nurzal merupakan ayahanda kita, karena beliau penasehat PW Al Washliyah Sumut,” jelasnya.

Lebih lanjut Ruslan menyampaikan, selama ini kaderkader Al Washliyah sudah teruji dalam kepemimpinan. Karena itu, sebagai pimpinan Al Washliyah, Fadly Nurzal sangat layak

dan tepat memimpin Sumatera Utara lima tahun ke depan.

“Bagi kader Al Washliyah, saatnya mendukung pimpinan kita agar terpilih menjadi pemimpin Sumut pada pilgubsu 2013,”sebutnya.

Pada kunjungan itu, Cawagubsu Fadly Nurzal yang ketua DPW PPP Sumut menyerahkan bantuan sebanyak 100 zak semen untuk pembangunan Perguruan. Al Washliyah Tanjung Tiram.

Turut hadir pada acara itu ketua, saekretaris dan pengurs DPC PPP Batubara, DPC PPP Asahan. Pengurus DPW PPP Sumut, di antaranya Dtm Abul Hasan Maturidi, Darwin Marpaung S.Ag, MAP, Aswan Jaya, SH, Faisal Hutabarat, S.Ag, kordinator Tim Relawan Charly Mursal Harahap dan undangan lainnya.(MH)

» Peringatan Maulid Nabi Di Kel. Cintai Damai

“Jadikan Rumah Surga dan Madrasah Bagi Anak” MEDAN – Pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta karakter anak-anak harus dimulai dari rumah. Situasi rumah akan menggambarkan seperti apa perilaku, sifat dan karakter orang yang tinggal di rumah tersebut. Karena itu, orangtua harus diciptakan rumah menjadi surga dan madrasah bagi anak-anak, sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dalam nuansa kebaikan.

Tausiyah ini disampaikan Calon Wakil Gubsu H Fadly Nurzal S.Ag yang tampil sebagai penceramah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw di Jl Prona Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, kemarin.

Di tengah situasi era globalisasi dan informasi saat ini, menurut Fadly orangtua harus bijak dalam membesarkan anak-anaknya. Jika tidak, maka hubungan anak dengan

orangtua menjadi tidak baik, dan itu akan membawa dampak negatif. ”Untuk itu saya menghimbau para orangtua agar tampil sebagai idola dan tempat curhat bagi anak-anaknya. Sehingga anak tidak mencari orang lain sebagai tempat bertanya terkait dengan kehidupannya,”sebut Fadly.

Apalagi saat ini, ummat Islam mengalami gangguan yang sangat besar, baik yang datang dari situasi keagamaan dan budaya. Kita mengetahui gangguan keagamaan datang dengan munculnya ajaran sehat, ada orang yang mengaku nabi, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Pada kondisi seperti ini, ketika rumah tidak menjadi surga dan madrasah yang baik serta orangtua tidak tampil sebagai guru yang baik pula, maka nasib generasi muda Islam menjadi suram di masa mendatang.

Terkait dengan peringatan Maulid Nabi, Fadly menyebutkan salah satu beda manusia bisa dengan Rasulullah adalah, Nabi Muhammad bisa memberi contoh sekaligus mampu menjadi contoh yang baik. Nabi Muhammad dengan risalah Islam memberikan pelajaran yang baik bagi ummatnya. Disisi lain, Nabi Muhammad juga mampu menjadi contoh yang baik dengan akhlaknya yang mulia. ”Intinya dalam peringatan Maulid Nabi ini, kita harus bisa memberi contoh baik sekaligus menjadi contoh yang baik pula,”ucapnya.

Sama seperti dalam menghadapi Pilgubsu 2013 ini. Sebagai ummat Islam sejati, kita harus kompak untuk menyerukan agar ummat Islam jangan golput. Disisi yang lain kita juga harus menjadi contoh dengan datang ke TPS untuk memberikan hak pilih kepada pasangan calon yang

terbaik menurut kita. ”Kami dari pasangan Chairuman-Fadly bernomor urut 3 mengajak seluruh kekuatan ummat Islam agar jangan golput, sebab bila kita golput maka kepentingan ummat Islam dimasa akan datang akan terganggu,” katanya mengakhir tausiyah dalam memperingatai hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Pada acara itu, Fadly Nurzal yang juga Ketua DPW PPP Sumut serta Ketua Fraksi PPP DRPD Sumut berkenan menyerahkan tali asih kepada para nadzir dan bilal mayit. Peringatan Maulid Nabi itu dihadiri ratusan masyarakat, alim ulama, pengurus DPW PPP Sumut H. Nuzirwan B Lubis, M. Soleh Tanjung, Faisal Hutabarat. Juga tampak hadir Ketua dan Sekretaris DPC PPP Medan, Wakil Sekretaris Mursal Harahap, pengurus PAC, Ranting PPP dan undangan lainnya. (MH)

TANJUNGBALAI – Setelah sebulan penuh berkutat melakukan pembahasan, akhirnya Kamis (31/1), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungbalai dapat menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2013 Kota Tanjungbalai.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, H Romaynor SE, Kamis (31/1). ”Dengan telah diselesaikannya pembahasan terhadap R-APBD 2013 oleh Banggar, maka kita harapkan, Banggar sudah dapat menyelesaikan hasil laporannya pada hari Jumat (1/ 2). Kemudian hari Senin atau Rabu mendatang, Banggar sudah dapat dilakukan Rapat Paripurna untuk pengesahan R-APBD 2013 dan selanjutnya akan disampaikan kembali kepada gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungbalai,” kata Romaynor.

Sebelumnya, Banggar DPRD dinilai kurang memahami materi yang akan dibicarakan dalam pembahasan paripurna membahas R-APBD tahun anggaran 2013. Kondisi itu yang membuat pembahasan terkesan lambat dan berteletele.Bahkan sering kali pembahasan dan pertanyaan yang diajukan anggota Banggar melebar.

Padahal pertanyaan tersebut seharusnya bukan wewenang anggota Banggar.

Seperti pembahasan anggaran untuk Camat se Kota Tanjungbalai. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surya Dharma AR, Selasa (29/1) juga tampak melebar.

Awalnya pembicaraan mengenai anggaran, namun pertanyaan anggota Banggar melebar tentang penyaluran beras Madani kepada masyarakat miskin.

Kondisi ini dianggap sebagian peserta rapat tidak tepat.

Seharusnya pembahasn fokos tentang pembahasan anggaran bukannya melebar ke mana-mana.

Sekdakot Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM, saat dihubungi wartawan disela-sela rapat pembahasan anggaran untuk camat mengatakan, para pimpinan SKPD di jajaran Pemko Tanjungbalai sudah memberikan jawaban sesuai bahan pembahasan di rapat paripurna.

Namun karena pembahasan yang melebar membuat para pimpinan SKPD jadi kesulitan menjawab pertanyaan anggota Banggar DPRD. (HER)

» Fadly Nurzal Didoakan Menang

Cagubsu Terkaya Effendi Simbolon, Erry Nuradi Cawagubsu Terkaya MEDAN - Calon Gubernur Sumatera Utara yang di usung Efendi Simbolon, yang diusung PDI-P tercatat sebagai calon terkaya dengan nilai Rp 57,76 miliar plus 91 ribu USD. Diposisi kedua calon gubernur Chairuman Harahap dengan kekayaan mencapai Rp 36,52 miliar, kemudian Gus Irawan Pasaribu mencapai Rp 34,9 miliar lebih, Amri Tambunan Rp 6,78 miliar dan Gatot Pujo Nugroho Rp 3,8 miliar.

Sedangkan untuk Cawagubsu, tercatat nama HT Erry Nuradi dengan kekayaan mencapai Rp8,647 miliar, disusul Fadly Nurzal dengan kekayaan Rp6,3 miliar lebih, kemudian Soekirman Rp3,82 miliar dan RE Nainggolan Rp3,1

Empat petugas KPK saat melakukan verifikasi harta kekayaan Calon Wakil Gubsu H Fadly Nurzal,S.Ag, di kediamannya Jln STM No 66 Medan. serta Jumiran Abdi hanya sebesar Rp615 juta lebih.

Seluruh kekayaan cagubsu dan cawagubsu telah di verifikasi tim BPLHKPN KPK mulai tanggal 28-31

Januari 2013 di kediaman pasangan masing-masing, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

Untuk selanjutnya, sesuai jadwal yang dikeluarkan

KPU para pasangan Cagubsu/Cawagubsu akan melakukan kampanye yang akan dimulai pada 18 Pebruari 2013 mendatang.

Dalam verifkasi yang dilakukan KPK terhadap harta kekayaan Cawagubsu, H. Fadly Nurzal diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp Rp 6,3 miliar. "Fadly Nurzal pelaporan per tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 3,24 miliar. Hasil klarifikasi 30 Januari 2013 bertambah jadi Rp ,39 miliar," kata Direktur Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Dedie A Rachim, kepada wartawan usai melakukan verifikasi harta kekayaan calon Wakil Gubsu H.Fadly Nurzal, di Jl STM No.66 Medan.

Dedie menjelaskan, selisih sekitar Rp 3 miliar itu diperoleh dari saldo tabungan, harta bergerak, dan perabot rumah tangga. "Selisih dari saldo tabungan, koreksi harta bergerak dan perabot rumah tangga," ujar Dedie.

Fadly Nurzal didampingi petugas KPK, kepada wartawan menjelaskan pada saat melaporkan harta kekayaan, belum seluruh harta dilaporkan. Karena memang, waktunya sangat mendesak dengan jadwal waktu yang ditetapkan. ”Jadi saat itu kita berpikir yang penting masuk dulu laporan kekayaan ke KPK, toh nanti ada verifikasi seperti hari ini. Karena itu pada laporan awal, kami belum memasukkan harta dalam bentuk perabotan

rumah tangga dan harta bergerak. Termasuk Tabung Ongkos Naik (ONH) haji yang ada di Bank Syari’ah Mandiri (BSM),”jelasnya.

Disebutkan Fadly, ia mengaku senang dengan adanya verifikasi yang dilakukan KPK. Karena dengan verifikasi itu, saya merasa terbantu untuk mengetahui jumlah harta kekayaan yang dimiliki. ”Seperti tabungan ONH, saya terlupa untung diingatkan KPK,”ungkapnya.

Dido’akan Menang Ada yang menarik saat KPK melakukan verifikasi di rumah Cawgubsu H Fadly Nurzal, S.Ag. Selain pemeriksaan tergolong cepat karena KPK hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit, sebelum personil

KPK meninggalkan kediaman Fadly dilakukan foto bersama.

Setelah foto bersama itulah, sambil berpamitan para petugas KPK tersebut menyampaikan do’a yang ditujukan kepada Fadly Nurzal sebagai Cawagubsu. ”Mudah-mudahan Fadly menang,” kata para petugas KPK tersebut dan disambut ucapan amin dari Fadly berserta istri serta para pengurus PPP serta wartawan yang hadir.

Para awak media juga mengaku surprise dengan do’a yang disampaikan para petugas KPK tersebut. ”Mudah-mudahan do’a itu dikabulkan Allah Swt,”kata para awak media dan kembali diamini Cawagubsu H Fadly Nurzal.(MH)

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

APEC 2013:

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

KPK Pimpin Pertemuan Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG)

Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi pada Jumat pekan lalu atau Senin pekan ini. Di antara saksi yang diperiksa, nama Mentan Suswono diduga termasuk di dalamnya. Sesuai dengan bukti-bukti hukum dan pengaturan impor daging sapi menjadi kewenangan Mentan.

2. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian Pertanian, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka, yakni JE (swasta), AAE (swasta), AF (swasta) dan LHI (Anggota Komisi I DPR Periode 2009 - 2014). Keempatnya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di beberapa rumah tahanan berbeda.

Tersangka JE ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba, tersangka AAE ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dan tersangka AF ditahan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. Sedangkan tersangka LHI ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Guntur.

Jaksa Diwajibkan Lapor Kekayaan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan Jaksa Agung Basrief Arief mengawasi pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan para pejabat Kejaksaan. Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 25 Januari 2013.

Dalam poin 121 lampiran Inpres itu, seperti diunggah situs Sekretariat Kabinet, Kamis pekan lalu disebutkan, Jaksa Agung berkoodinasi dengan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memastikan agar kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh personel Kejaksaan RI dapat terlaksana dengan optimal.

Ukuran keberhasilan atas Instruksi Presiden ini adalah 100 persen personel Kejaksaan yang wajib melaporkan kekayaannya menurut ketentuan menyampaikan LHKPN kepada KPK. lalu, KPK melakukan verifikasi atas LHKPN

tersebut.

Presiden juga mendorong pemberian sanksi bagi pejabat Kejaksaan yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan.

Inpres 1 Tahun 2013 ini mensyaratkan Jaksa Agung agar dalam perekrutan pegawai dan calon jaksa dilakukan lebih professional. Presiden bahkan menyarankan penggunaan pihak ketiga independen untuk dilibatkan dalam proses rekrutmen calon pegawai dan calon jaksa.

Disarankan untuk melakukan ‘jemput bola’ bagi calon jaksa dari perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik.

Sedangkan untuk pengangkatan pejabat yang menempati pos-pos strategis, khususnya untuk Eselon I dan Eselon II, Presiden SBY meminta agar dilakukan secara ketat dan akuntabel. Calon dipilih berdasarkan kompetensi dan verifikasi terhadap integritas, dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal.(HOC)

Bertambah, Notaris Diperiksa KPK TIGA notaris, Erick Maliangkay, Buntario Tigris Darmawa dan Merryana Suryana diperiksa KPK terkait dugaan pencucian uang dalam kasus pengadaan simulator SIM di Korlantas, Mabes Polri.

Menurut Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kakorlantas Djoko Susilo.

“Para saksi diperiksa untuk tersangka DS terkait dugaan pencucian uang,” ujar Priharsa di kantornya, Jumat pekan lalu. Sebelumnya, empat notaris juga diperiksa KPK terkait kasus dugaan pencucian uang ini.

Selain ketiga notaris, di hari yang sama KPK juga memeriksa seorang pensiunan

Polri yang bernama Mudjihardjo, dan enam orang dari pihak swasta.

Keenam orang tersebut adalah Saroyini Wulan Rahayu Salib, Slamet Wiryodihardjo Salib, Encep, Eva Susilo Handayani, William Jusman dan The Jok Tung.

Menurut Priharsa, saksi-saksi ini juga diperiksa terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan tersangka Djoko.

Sebagaimana diketahui, selain tindak pidana korupsi, KPK juga menetapkan Djoko sebagai tersangka pencucian uang dalam kasus simulator.

Penetapan tersangka pencucian uang ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi simulator yang selama ini disidik oleh lembaga antikorupsi tersebut.

MEWAKILI Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi didaulat menjadi pemimpin (chair) forum Anti Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) pada pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (28/1). ACTWG merupakan pertemuan pertama dari 44 kegiatan dalam rangkaian First Senior Official's Meeting (SOM 1) atau Pertemuan Informal Tingkat Pejabat Tinggi APEC Indonesia 2013.

Pada kegiatan yang diikuti oleh 21 negara ini, diselenggarakan juga APEC ACT Workshop yang mengangkat tema “Challange and Strategy of Strengthening AntiCorruption Authorities to Combat Corruption in a Modern World”. “Negara-negara

yang tegabung dalam APEC sepakat untuk untuk bersama-sama melawan korupsi demi terciptanya dunia baru yang bebas dari korupsi,“ papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Menurut Bambang, perjuangan memberantas korupsi memerlukan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, parlemen, maupun masyarkat karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

“Oleh sebab itu, lembaga antikorupsi memerlukan penguatan dan dukungan dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa itu, kinerjanya tidak akan berjalan efektif,” ucapnya.

Sejak dulu, lanjut Bambang, keberadaan lembaga antikorupsi memang tidak disukai oleh koruptor karena dianggap sebagai penggang-

gu. Maka, tidak heran jika para koruptor dengan segala cara akan berusaha merintangi kerja lembaga antikorupsi ini. “KPK sendiri memiliki banyak pengalaman terkait hal tersebut, mulai dari terhambatnya anggaran di DPR, corruptor fight back, pelemahan melalaui rencana revisi UU KPK, bahkan teror dan kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK dalam melaksanakan tugas,” paparnya.

“Penguatan dan independensi lembaga antikorupsi menjadi isu yang hangat saat ini. Sehingga diharapkan melalui pertemuan ini, negara-negara yang yang tergabung dalam APEC akan mendukung dan menjaga indepensi lembaga antikorupsi di negaranya masing-masing,” tandas Bambang.

APEC yang didirikan pada

1989 merupakan forum kerja sama ekonomi kawasan Pasifik-Rim dengan 21 negara anggota, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah APEC 2013 yang berlangsung di Jakarta pada 25 Januari-7 Februari 2013, setelah sebelumnya menjadi ketua dan tuan rumah APEC 1994. APEC 2013 diharapkan dapat mengulang kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC di Bogor pada 1994 yang menghasilkan “Deklarasi Bogor”, berkontribusi menentukan arah kerja

sama ekonomi dan perdagangan di kawasan yang sejalan dengan prioritas dan kepentingan nasional, serta menjadi sarana promosi investasi dan pariwisata nasional.

Tema APEC Indonesia 2013 adalah “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth". Tema ini menjawab tantangan situasi dunia yang tengah berada dalam pengaruh krisis keuangan dan ekonomi serta tentunya mendukung kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan prioritas yang akan diangkat pada tahun ini adalah attaining the Bogor Goals (mewujudkan Bogor Goals), sustainable growth with equity (mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata), dan promoting connectivity (memperkuat konektivitas). (HUMAS)

KY Kembali Buka Pendaftaran Seleksi Hakim Agung KOMISI Yudisual kembali mengumumkan pendaftaran seleksi calon hakim agung (CHA) periode pertama tahun 2013. Pendaftaran seleksi CHA ini akan dibuka pada 4 Februari hingga 22 Februari 2013 mendatang. Pembukaan seleksi ini didasarkan pada surat permintaan MA, lewat surat Ketua MA No. 08/KMA/ HK.01/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.

Dalam surat itu, KY diminta untuk menjaring enam hakim agung untuk menggantikan yang telah memasuki purnabakti, meninggal dunia, atau diberhentikan. Ditambah satu hakim agung untuk menutupi kekurangan seleksi sebelumnya.

“Lowongan jabatan hakim agung ini untuk mengisi enam hakim agung ditambah satu hakim agung (pidana) kekurangan seleksi sebelumnya,” kata Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri saat konferensi pers di Kantor KY, Kamis pekan lalu.

Enam pos hakim agung yang dimaksud adalah ‘peninggalan’ dari Djoko Sarwoko (pidana), Abdul Kadir Mappong (perdata), Prof Paulus Efendi Lotulung (TUN), Prof HM Nyak Pha (pidana), Muhammad Taufik (perdata), Achmad Yamanie (pidana).

“Jadi kita membutuhkan 4 pidana, 2 perdata, dan 1 TUN. Mudah-mudahan KY bisa memenuhi permintaan MA sesuai kuota 3 berbanding 1, meski kita sudah berkali-kali tidak memenuhi kuota karena

DISKUSI KPK– Mantan Ketua PPATK, Yunus Husein (kiri) dan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto menjadi pembicara pada diskusi bulanan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/1). Diskusi tersebut mengangkat tema "Memiskinkan Koruptor melalui Penerapan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8 Tahun 2010)". sangat sulit mencari hakim agung yang berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

Dia berharap seleksi CHA yang terdiri dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara ini dapat menjaring jumlah calon seperti seleksi sebelumnya. “Seperti, KY telah mendapatkan 111 pendaftar dalam seleksi periode I 2012 dan 119 pendaftar di periode II. Mudah-mudahan sama, syukur-syukur lebih,” harapnya.

Taufiq mengungkapkan KY juga menjadwalkan seleksi kembali pada periode kedua tahun 2013 untuk menggantikan dua hakim agung yang akan pensiun. “Dua hakim agung yang pensiun yaitu Prof Komariah E Sa-

pardjaja dan Marina Sidabutar, kemungkinan seleksi dijadwalkan pada bulan Juli atau Agustus 2013,” ungkapnya.

Persyaratan Baru Dalam seleksi CHA tahun 2013 ini, KY menetapkan persyaratan baru seperti tertuang dalam Peraturan KY No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KY No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung.

Persyaratan yang dimaksud menyangkut keikutsertaan seleksi CHA dibatasi maksimal dua kali berturutturut. Artinya, jika peserta pernah dua kali gagal berturut-turut dalam seleksi sebelumya tidak diperkenankan mendaftar kembali. Teta-

pi, diperbolehkan mendaftar dalam seleksi periode berikutnya dan seterusnya.

“Untuk seleksi kali ini, peserta yang boleh mendaftar tidak pernah dua kali gagal berturut-turut, tetapi masih diberi kesempatan ikut seleksi pada periode kedua 2013 sebagai masa jeda untuk menata diri. Kalau dibatasi mutlak kita khawatir melanggar HAM,” kata Taufiq.

Persyaratan lain, bagi peserta hakim karier tidak diperkenankan mendaftar melalui jalur nonkarier.“Ini karena sebelumnya ada surat edaran ketua MA yang melarang hakim karier mendaftar jalur nonkarier, kita mengalah untuk menjaga hubungan baik dengan MA,” tambahnya.

Koordinator MaPPI FHUI, Choky Ramadhan menyarankan agar seleksi CHA kali ini benar-benar memperhatikan kebutuhan riil dan kuantitas jenis perkara yang ada di MA. “Beban perkara masing-masing kamar di MA harus menjadi pertimbangan KY,” kata Choky.

Dia mencontohkan dalam seleksi CHA tahun lalu, KY meloloskan beberapa calon yang berlatar belakang militer. Padahal, hakim militer tidak terlalu dibutuhkan MA. “Jangan seperti seleksi kemarin, beban kasus kamar militer hanya sekitar 2,01 persen dari seluruh kasus yang ada, tetapi kenapa KY masih merekrut hakim militer?” kritiknya.(HOC)

ICW Minta Parpol Laporkan Keuangannya INDONESIA Corruption Watch melakukan sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta terkait permohonan informasi program kerja dan laporan keuangan partai politik (parpol) kepada sembilan parpol yang duduk di parlemen yaitu PKB, PKS, Golkar, Demokrat, PDI-P, PPP, PAN, Hanura, dan Gerindra.

Sidang dilakukan dengan parpol yang belum bersedia memberikan laporan yang diminta. Senin lalu, dilakukan dua sidang terpisah dengan masing-masing termohon Partai Demokrat dan PPP. Partai Demokrat tidak hadir, namun sidang tetap berjalan.

Sidang kedua dihadiri termohon PPP yang diwakili oleh anggota Lembaga Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Provinsi Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP), Syamsul Bahri.

Sejak April tahun lalu, ICW meminta informasi program

kerja dan laporan keuangan ke sembilan partai politik nasional. Dari April hingga Juli, hanya 6 partai politik yang mau memberikan informasi. Dari enam parpol pun, hanya PKS, Golkar dan PKB yang laporannya sudah ada. PDI-P dan Hanura baru berjanji ingin memberikan, Gerindra mengaku laporan keuangan belum selesai diaudit. Ada tiga partai politik yang sama sekali tidak mau memberikan informasi yaitu PAN, PPP, dan Demokrat.

Dalam mekanisme UU KIP, ketika permintaan tidak dipenuhi, maka kemudian para pihak dalam hal ini ICW sebagai pemohon dan parpol sebagai termohon, masuk ke prosedur mediasi. Jika mediasi gagal, maka para pihak masuk ke tahap sidang ajudikasi.

Syamsul mengaku bahwa audit keuangan PPP yang dananya berasal dari partai, belum selesai dikerjakan sehingga belum bisa diberikan.

Sementara audit keuangan PPP yang dananya berasal dari APBN belum sempat ditandatangani oleh ketua umum sehingga juga belum bisa diberikan. Lagipula, PPP merasa jika keuangannya sudah diaudit BPK maka sudah cukup. Namun Syamsul mengatakan bahwa pada sidang selanjutnya, laporan keuangan dan laporan program kerja PPP akan dibawa. “Insyaallah kami bawa, Yang Mulia,” jawab Syamsul pada Ketua Majelis Hakim.

“Kalau melihat perkembangan, tidak ada itikad baik dari termohon untuk menjelaskan apa keberatan sehingga tidak mau menjelaskan mengapa tidak mau berikan informasi tersebut,” kata peneliti ICW Abdullah Dahlan. Ia menegaskan bahwa laporan program kerja dan keuangan parpol penting untuk menjadi informasi yang bisa diketahui masyarakat.

“ICW sebagai bagian dari

masyarakat ingin mendorong proses transparansi dan akuntabilitas parpol. Laporan keuangan maupun program kerja parpol sebenarnya bukan hanya untuk anggota dan pengurus parpol, namun masyarakat juga berhak tahu.

Pada akhirnya, kami ingin proses ini berkelanjutan.

Bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek yang melembaga dalam parpol sebagai badan publik,” jelas Abdullah.

Menurutnya, secara umum ia melihat tidak banyak parpol secara kelembagaan sudah melakukan institusionalisasi keterbukaan. “Maksudnya, mereka melembagakan aspek keterbukaan laporan. Misalnya, laporan ada, lalu diunggah ke website, akses publik ada ke situ, ada pihak yang diberi tugas untuk mengelola informasi itu.

Parpol itu kelihatan belum siap secara umum untuk melakukan pelembagaan

keterbukaan.”

Membangun kepercayaan (trust) terhadap parpol harus dimulai dari dimensi transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol. Alasan lain yang mendorong ICW mendukung keterbukaan ini adalah bahwa parpol berperan penting sebagai institusi yang melahirkan calon pejabat publik. Sehingga dalam mengelola partai, harus jelas bagaimana pengelolaan, sumber dana, dan peruntukan dana tersebut. Keterbukaan juga menjadi ruang yang positif dalam mencegah praktek-praktek korupsi.

“Parpol ini badan publik.

Dalam UU KIP, badan publik memiliki konsekuensi yang terikat, termasuk keterbukaan program kerja dan anggaran.

Yang kedua, ini mendorong parpol sebagai badan publik untuk lebih transparan dan akuntabel tentang pengelolaan keuangan maupun program kerja parpol,” jelas

Abdullah lebih lanjut, “terutama parpol yang sudah resmi sebagai partai di parlemen. Apalagi dikaitkan dengan parpol yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2014. Tahun depan, dana kampanye akan semakin meningkat. Itulah mengapa penting kami mendorong keterbukaan ini.”

ICW memakai institusi KIP karena undang-undang ini memberikan ruang untuk memberi jaminan kepada publik akan hak keterbukaan informasi. Seringkali publik diabaikan, tidak diberikan dan selesai begitu saja, saat meminta informasi. Tidak ada langkah mitigasi maupun non mitigasi untuk mendapatkan informasi.

Di beberapa negara, aspek disclosure yang membuka diri soal political finance partai menjadi kewajiban untuk menunjukkan bahwa partai memiliki integritas dalam pengelolaan. “Contohnya kampanye Barack Obama,

bahkan uang 5 dolar yang masuk ke dalam kas pendanaan pemilu pun mereka laporkan,” tukas Abdullah.

Abdullah mencontohkan bahwa di setiap negara bagian di Amerika Serikat, komisi pemilunya mempublikasikan parpol yang punya pengelolaan keuangan yang baik. Ini menunjukkan aspek pengelolaan keuangan yang transparan menjadi penting membangun parpol yang sehat.

Secara umum, gerakan yang dilakukan ICW ini adalah inisiatif masyarakat sipil untuk reformasi kepartaian dan membangun lembaga partai politik yang sehat, demi berjalannya proses politik yang lebih bertanggungjawab. Proses sidang ajudikasi ini masih akan berlanjut. Pada akhirnya publik dapat menilai, parpol mana yang memiliki keterbukaan informasi tentang program kerja dan keuangannya.(ICW)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

SUMUT

Pemko Siapkan Kelurahan Jadi SKPD TANJUNGBALAI - Meski Peraturan Daerah (Perda) tentang nomenklatur Kelurahan menjadi SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah ditetakan beberapa waktu lalu,akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini kebijakan yang dilakukan Pemko Tanjungbalai hanya sebatas persiapan.

Soalnya, keberadaan Lurah masih belum mengelola anggaran tersendiri dan semuanya langsung dikelola langsung Camat setempat, mengingat keberadaan kelurahan menjadi SKPD kelihatannya dinilai belum waktunya direaliasikan, sebab masih ada kekurangan yang ditemukan diwilayah kelurahan tertentu.

Sekdakot Tanjungbalai

Ir Erwin Syahrul Pane MM hari Rabu (30/1) mengungkapkan, bukannya keberadaan Perda tentang Kelurahan menjadi SKPD itu tidak dilaksanakan, akan tetapi melihat situasi dan kondisi daerah Tanjungbalai yang luasnya sekitar 60 km2.

Tentunya belum waktunya memberikan kewenangan kepada kelurahan untuk mengelola keuangannya sendiri.

Kendati demikian, dalam beberapa tahun terakhir berbagai urusan yang dilaksanakan di kelurahan berjalan sesuai aturan.

Bahkan, dalam pengalokasian dananya melalui pihak kecamatan tampaknya belum menemui kendala, dan semuanya juga berjalan dengan lancar.(HER)

Langka, Elpiji 3 Kg Dijual Rp20.000 Per Tabung TANJUNGBALAI - Kelangkaan gas elpiji tabung 3 kilogram di Kota Tanjungbalai membuat para ibu-ibu mengeluh. Kalau pun ada, harganya mencapai Rp20 ribu per tabung.

Para ibu rumah tangga ini berharap agar Pemko Tanjungbalai melalui instansi terkait mengatasi masalah kelangkaan elpiji tersebut.

Beberapa warga yang ditemui mengatakan, kelangkaan gas elpiji sudah terjadi sejak dua minggu terakhir.

“Selain sulit untuk didapatkan, gas elpiji ukuran tabung 3 kilogram ini juga telah mengalami kenaikan harga. Saat ini harganya mencapai Rp20 ribu per tabung ukuran 3 kg,” kata Delima,warga Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Sementara itu Dedi Sanatra,warga Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Sei Teluk Nibung mengutarakan hal yang sama. Menurut Dedi, pemerintah harus mengatasi masalah kelangkaan gas elpiji tersebut. Diduga kelangkaan ini akibat ulah

spekulan yang menyebabkan tabung gas elpiji di Kota Tanjungbalai dalam dua minggu belakangan ini menjadi langka dan jikapun ada harganya cukup tinggi.

Terpisah Safri Ramadhan, warga, Kecamatan Datuk Bandar Timur mengatakan, sudah dua minggu terakhir ini warga di daerah tempat tinggalnya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. “Elpiji tak ada di pasaran. Kalaupun ada, harganya berkisar Rp18 hingga Rp20 ribu,” katanya.

Mahalnya harga elpiji di pasaran menimbulkan keresahan, khususnya kalangan ibu-ibu rumah tangga.Safri mengaku heran dengan kelangkaan tabung gas elpiji ukuran 3 kg. Biasanya harga eceran untuk elpiji ukuran 3 kilogram Rp15 ribu. Tapi sepekan terakhir, harga sudah naik menjadi Rp20 ribu.

“Itupun tidak seperti biasa, kios yang bisanya menjual eceran, banyak yang tidak menjual dengan alasan kurangnya pasokan sehingga tidak mendapat jatah,” sebutnya.(HER)

2013, Pemkab Asahan Kelola PBB Perkotaan dan Pedesaan KISARAN - Ditahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) secara resmi pengelolaannya dan kewenangannya diserhakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemkab Asahan tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara oleh kedua belah pihak. Penandatangan berita acara dilakukan oleh Pemkab Asahan dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda), Sofyan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, Sonny Zuljanto di Kantor Bupati Asahan, Rabu, 30 Januari 2013.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Asahan, Nazaruddin menyebutkan bahwa selain dilakukan penandatangan berita acara, pihak KPP Pratama juga menyerahkan data klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

serta daftar utang.

“Maka tahun 2013 PBB P2 dapat langsung dikelola Pemkab Asahan, “ demikian kata, Kepala DPPKA Asahan didampingi Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin.

Kepala DPPKA Asahan meyebutkan, bahwa pengutipan PBB P2 direncanakan dimulai pada sekitar bulan Maret 2013, karena saat ini pihaknya lagi menyiapkan cetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Pengalihan wewenang ini berdasarkan undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor 213/PMK.07/2010 nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah.

“Harapan kita dari keseluruhan wajib pajak dapat kita kutip PBB P2nya, “ kata Kepala DPPKA. (IN)

AMBRUK - Jembatan penghubung Desa Ujung Negeri Kahan ke Partambatan dan Kampung Kristen ke Silau Dunia ambruk akibat terjangan banjir Sungai Belutu. (ARM)

Dua Jembatan Di Bintang Bayu Ambruk Wabup Sergai Himbau Warga Selamatkan Dokumen Berharga TEBING TINGGI - Perubahan cuaca yang ekstrim dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini harus diwaspadai oleh masyarakat karena sangat memungkinkan terjadinya bencana alam seperti banjir, puting beliung maupun kebakaran. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang mungkin terjadi tersebut, Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Ir. H. Soekirman tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat Sergai agar mewaspadai dampak bencana alam terutama kerugian asset penting khususnya dokumen berharga seperti ijazah, akte maupun surat kepemilikan lainnya.

Diingatkan kembali kepada masyarakat jika bencana alam maupun kebakaran terjadi agar terlebih dahulu menyelamatkan dokumen berharga selanjutnya harta benda lainnya. Untuk itu suratsurat berharga tersebut agar disimpan dalam satu tempat yang aman dan mudah dijangkau sehingga sewaktuwaktu bila terjadi bencana alam dapat segera diselamatkan. Karena kerugian musnahnya surat berharga bisa melebihi dari kerugian materi lain yang diderita.

Hal ini dikemukakan Wabup Sergai Ir. H. Soekirman pada saat meninjau posko tanggap darurat korban musibah banjir di Dusun II Desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu sore (30/ 1).

Turut hadir Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Kepala Pelaksana

padi dan palawija.

Data yang dihimpun BPBD Sergai, korban banjir di Kecamatan Dolok Masihul sebanyak 601 KK dan lahan pertanian di enam desa yakni Desa Dolok Sagala, Bukit Cermin Hilir, Martebing, Bantan, Aras Panjang dan Desa Pekan Kamis.

Sementara di Kecamatan Tebing Tinggi, luapan banjir menggenangi 485 rumah dan 1 bangunan SD, 1 unit rumah roboh serta puluhan hektar lahan pertanian/persawahan di beberapa desa yakni Desa Mariah Padang, Bahsumbu dan Desa Pertapaan disapu banjir.

Di Bintang Bayu 2 Jembatan Ambruk Di Kecamatan Bintang Bayu banjir akibat luapan Sungai Belutu mengakibatkan dua jembatan penghubung ambruk.Kedua jembaBANTUAN - Wabup Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik dan Kabag Humas Dra. Indah tan yang dimaksud adalah Dwi Kumala menerima bantuan dari Manager PTPN III Kebun Gunung Pamela T. Siregar usai meninjau posko tanggap darurat jembatan gantung penghubung Desa Ujung Negeri korban musibah banjir di Dusun II Desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu sore (30/1). Photo :ARM Kahan menuju Desa ParBadan Penanggungan Ben- buat kita lebih mendekatkan posko tanggap darurat yang tambatan Kecamatan Dolok cana Daerah (BPBD) Drs. dan berserah diri kepada sang sudah didirikan BPBD Ser- Masihul dan Jembatan Desa Djamal Agustar, Kabag Hu- Pencipta”, ucap Wabup Soe- gai yang dilengkapi tenda Kampung Kristen menuju mas Dra. Indah Dwi Kumala, kirman. Di hadapan para pengungsi, posko kesehatan Silau Dunia Kecamatan SiCamat Dolok Masihul Drs. warga terutama korban ben- dan dapur umum. Dihimbau lau Kahean-Simalungun Dimas Kurnianto, Camat cana alam, Wabup Soekirman kepada warga masyarakat yang dibangun dari dana Tebing Tinggi Drs. Rama- berharap agat tetap bahu untuk memanfaatkan fasili- PNPM-Mp tahun 2010 lalu. dhan Purba dan Muspika membahu dengan pemerin- tas yang telah disediakan Kedua jembatan ambruk setempat dan manager PTPN tah daerah untuk memba- secara optimal. pada bagian pondasi disalah Dari pantauan di bebe- satu sisi jembatan. ngun kembali infrastruktur III Kebun Gunung Pamela.

Dalam kesempatan kun- maupun sarana yang telah rapa lokasi kawasan banjir, Camat Bintang Bayu T. jungan tersebut, Wabup Soe- rusak. “Kepada warga di- musibah banjir terjadi akibat Sariful Azhar,SH beserta kirman menyampaikan rasa minta jangan pesimis atau jebolnya tanggul Sei Sebaro Kepala Desa Kampung Krisprihatin dan simpati yang putus asa, tetapi kuatkanlah di Kecamatan Dolok Masihul ten Robert Simanjuntak dan mendalam atas musibah iman kita menghadapi hal kemudian meluas sampai ke Kepala Desa Ujung Negeri yang dialami para warga yang sama-sama tidak kita Kecamatan Tebing Tinggi Kahan Sagimin telah mesetempat. “Kesedihan warga inginkan tersebut”, ungkap sehingga menggenangi ratu- ninjau lokasi jembatan yang san pemukiman penduduk ambruk dan telah melakukan merupakan duka bagi saya Soekirman.

Di akhir kunjungannya, dan puluhan hektar lahan koordinasi dengan pihak dan jajaran Pemkab Sergai, semoga kejadian ini mem- Wabup Soekirman meninjau pertanian seperti tanaman terkait. (ARM)

Walikota Resmikan Gedung BPBD Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Thamrin Munte meresmikan pemakaian gedung kantor baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kota Tanjungbalai, Rabu (30/1). Walikota didampingi unsur Muspida kota Tanjungbalai, Ketua DPRD Romay Noor, SE, Kapolresta Tanjungbalai AKPB. Martin Hutagaol, Sekdakot Ir. Erwein S Pane,MM, Kejari,

Pengadilan Negeri TanjungbalaiAsahan, Kemenag, PA, serta SKPD dan terkait lainnya.

Kepala BPBD Kota Tanjungbalai Mahdin Siregar,SH melaporkan bahwa pembangunan kantor baru BPBD ini dilakukan secara bertahap, tahapI dan II dananya bersumber dari bantuan APBN Pusat dan ditambah dana APBD Kota Tanjungbalai berjumlah sebesar Rp 2 miliyar.

Kantor BPBD ini sebelumnya di jalan Bahagia,karena kondisi kantor lama tidak memadai untuk itu dibangun kantor BPBD baru.

Kantor BPBD dilengkapi dengan 7 unit mobil pemadan kebakaran dan sejumlah personil yang sudah siap terlatih untuk menangani berbagai bentuk bencana alam.

"Kami akan menjaga semua asset dan gedung kantor ini dengan baik,"katanya.

Walikota mengatakan dengan kantor baru ini petugas BPBD sudah lebih baik, diharapkan petugas BPBD sudah siap menangani semua bencana alam yang terjadi di kota Tanjungbalai. "Kantor baru ini sudah tentu menambah semangat petugas BPBD dan siap menghadapi semua bencana alam terjadi sesuai keterampilan dan kelengkapan yang diberikan," kata Thamrin Munte.(HER)

Kampanye Perdana Pilgubsu 18 Februari 2013 MEDAN - Pelaksanaan Kampanye Pilgubsu akan dimulai pada 18 Februari 2013 berupa penyampaian visi dan misi di Gedung DPRD Sumut oleh semua Cagub dan Cawagubsu. Demikian Rancangan Jadwal Kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Sumut untuk seluruh Tim kampanye pasangan Cagubsu dan Cawagubsu yang diterima wartawan , Senin (28/1) di Medan.

Pelaksanaan kampanye berlangsung hingga 3 Maret 2013, yang dibagi dalam Lima Zona yakni, Zona I terdiri dari Kota Medan, Zona II, Deli Serdang, Sergai, Tebing Tinggi, P Siantar, Simalungun.

Zona III meliputi , Binjai, Langkat, Karo , Dairi Pak Pak Barat, Samosir.Zona IV meliputi, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuha Batu, Labura, Labusel, Tapsel, Padang Sidempuan, Madina, Palas, Paluta.

Zona V meliputi Tapteng,

Sibolga ,Taput, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Nias, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat dan Nias Selatan.

Kabag Hukum, Humas dan Teknis Maruli Pasaribu SH menegaskan KPU Sumut memang sudah merencanakan jadwal pelaksanaan kampanye dengan membagi ke dalam lima wilayah zona . Namun para tim kampanye meminta agar penentuan zona kampanye dilakukan dengan sistem pengundian biar adil sehingga tidak ada kesan pilih memilih.

"Pertemuan dengan tim kampanye tadi ada usulan untuk mengundi zona kampanye tersebut dan itu akan kita laksanakan pada 1 Februari 2013 mendatang,"ujar Maruli lagi.

Maruli menjelaskan KPU kabupaten/kota memang diminta untuk menetapkan lokasi kampanye di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih lokasi. " Sebelum dimulainya kampanye

harus sudah ditentukan lokasi kampanye bagi lima pasangan cagubsu dan cawagubsu ini agar tidak terjadi tumpang tindih,” sebut Maruli.

Sementara itu Anggota KPU Medan Pandapotan Tamba menegaskan Pemko Medan sudah menyiapkan 16 titik lokasi kampanye, 18 Februari sampai 3 Maret 2013. Lokasi ini dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) melaksanakan rapat terbuka. "Kita sudah menerima secara resmi dari Pemko Medan, lapangan mana saja yang bisa digunakan dalam kampanye terbuka pasangan calon," kata Tamba.

Namun, KPU Medan belum menyusun pembagian wilayah dan waktu bagi peserta Pilgubsu. "Kita tunggu kabar dari KPU Provinsi Sumut, mengenai pembagian zona wilayah dan pembagian waktu kampanye bagi pasangan calon.

Baru bisa disesuaikan," sebutnya.

Dikatakannya kemungkinan Medan masuk dalam zona satu dalam kampanye Pilgubsu.

Dia menjelaskan 16 titik kampanye itu, 1 Lapangan Merdeka Kecamatan Medan Barat, 2 Lapangan Air Bersih Medan Kota, 3 Lapangan Gajaha Mada (Medan Timur), 4 Lapangan Barosakai (Medan Area), 5 Lapangan Tanah 600 (Marelan), 6 Lapangan Rengas Pulau (Medan Area), 7 Lapangan Mabar (Medan Deli), 8 Lapangan Pertiwi (Medan Barat), 9 Lapangan Beringin (Medan Helvetia). 10 Lapangan Rebab (Medan Baru), 11 Lapangan Sejati (Medan Johor), 12 Lapangan Baterai (Medan Tuntungan), 13 Lapangan Mandala

By Pass (Medan Denai), 14 Lapangan PJKA (Medan Timur), 15 Lapangan Setia Budi (Medan Sunggal), 16 Lapangan Arafuru (Medan Deli) (MH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

Plt.Sekda Labura Buka Rakor Pilgubsu AEK KANOPAN - Rapat koordinasi (Rakor) Pilgubsu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dibuka langsung Plt.Sekda Drs.Edi Sampurna Rambe M.Si di aula kantor Bupati Jl. Jend Sudirman Aek Kanopan (29/1).

Turut hadir pada acara rapat asisten I Bid. Pemerintahan dan Kesra H. Habibuddin Siregar, Asisten II Bid. Perekonomian dan Pembangunan Ir. Paijo, Asisten III Bid. Administrasi Umum Drs. HM. Amin Daulay M.Si, Kapolsek Kualuh Hulu Akp. M.Marpaung,Koramil 001 Kualuh Hulu Kapt.Inf.SETU serta para Camat, Ketua Panwaslu Labura Yos Batubara.

Rakor itu mengacu pada Surat Sekdaprovsu No. 270/ 9187 tanggal 27 September 2012 Perihal Pembentukan Desk Pilkada. Permendagri No.9 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait pendanaan Desk Pilkada agar ditampung di APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan SK Bupati Labuara susunan Desk Pilkada Labura adalah Bupati sebagai Pembina, Wakil Bupati sebagai pengarah dan Sekda sebagai Ketua Tim, Kapolres Wakil Ketua, Kaban Kesbangpol dan Linmas sebagai Ketua pelaksana Harian Tim,

Kejari sebagai Sekretaris, Dandim 0209 sebagai wakil sekretaris.

Dalam rapat itu dipaparkan berdasarkan surat Plt Gubsu tanggal 26 Desember 2012 No.121/13592 perihal menjaga kekondusifan dan kelancaran penyelenggaraan Pilgubsu 2013, disebutkan semua tahapan penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan sudah ditampung di APBD Sumut.

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada Pilgubsu di Labura pemilih laki-laki 116.564 jiwa, perempuan 115.845 jiwa.

Jumlah TPS se Labura 788.

Jadwal tempat kampanye di Kec. Kualuh Hulu (lapangan Polri Aek Kanopan, Lapangan Sepak Bola Perk. Kanopan Ulu).

Kec. Kualuh Selatan (Lapangan Bola Kaki Damuli Kebun, Lapangan Bola Kaki Sawah Lebar).

Kecamatan A. Natas (Lapangan Polsek Aek Natas, Lapangan AFD, II Perk. Pamingke). Kec. Na.IX-X (Lapangan Bola Kaki Aek Kota Batu) Kec.Marbau (Lapangan Bola Kaki Pancasila Sakti Marbau,Lapangan Bola Kaki Desa Babussalam).

Kec. A.Kuo (Lapangan Bola kaki Panigoran PT. SMART, lapangan Bola Kaki Sei Tualang Bandar Selamat) Kec. Kualuh Hilir (Lapangan Hijau Kampung Mesjid) Kec. Kualuh Leidong (Lapangan Kualuh Leidong).(MSH)

236.557 Masyarakat Asahan Sudah Terima e-KTP KISARAN - Tercatat sampai bulan Desember 2012, elektronik-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang diserahkan kepada Wajib KTP atau kepada masyarakat Kabupaten Asahan telah mencapai 236.557 keping. Sedangkan e-KTP yang diterima hingga Desember 2012 sebanyak 351.411 keping atau 87,82% dari realisasi perekaman 401.250 Wajib KTP. “Itulah realisasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk e-KTP. Dan kita berharap mengenai sisanya, pada tahun ini dapat diterima, “ demikian kata Kepala Bagian Humas Setdakan Asahan, Zainal Arifin didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Ismet, Senin, 28 Januari 2013.

Megenai masyarakat yang belum terekam e-KTP khususnya bagi masyarakat yang telah masuk usia 17 tahun dapat segera mendaf-

tar ke Kantor Kecamatan, sebab Pemerintah melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 471/ 13/5184/SJ bahwa perekaman E-KTP di perpanjang hingga 13 Desember 2013.

“Silahkan lakukan perekaman E-KTP, apalagi bagi yang telah memasuki umur 17 tahun,” kata Kabag Humas.

Adapun realisasi e-KTP yang telah diserahkan ke wajib KTP secara keseluruhan di Kecamatan Kabupaten Asahan diantaranya adalah Pulau Rakyat (12.414), Setia Janji (5.030), Air Batu (8.225), Rawang Panca Arga (8.351), Meranti (6.170), Tinggi Raja (4.264), Tanjung Balai (6.081), Sei Kepayang Timur (1.115), Pulo Bandring (10.521), Air Joman (24.777), Kecamatan Kota Kisaran Timur (34.524), Kota Kisaran Barat( 20.367), Kecamatan Buntu Pane (8.400) dan beberapa kecamatan lainya.

Sehigga total e-KTP yang telah diserahkan ke Wajib KTP sebanyak 236.557. (IN)

SUMUT

Siswa SMAN 7 Binjai Demo Tuntut Kepala Sekolah Diganti BINJAI - Ratusan siswa/siswi SMUN 7 Binjai yang berlokasi di Jalan Sawi no 48 Kelurahan Paya Roba Kecamatan Binjai Barat, Senin kemarin melakukan aksi demo. Aksi siswa tersebut dilakukan di halaman sekolah, mereka menuntut agar Kepala Sekolah Khaidir S.Pd segera dicopot dari jabatannya. Siswa beralasan selama kepemimpinan Khaidir terlalu banyak kutipan-kutipan yang dibebankan kepada siswa yang tak jelas peruntukannya.

Pantauan wartawan, terlihat Kadis Pendidikan Kota Binjai Drs Anang Wibowo datang kesekolah tersebut. Di hadapan Kadis Pendidikan Ketua Osis SMAN 7 Binjai Khairurur Rizki Al Paris dan Akbar Lubis bersama ratusan siswa lainnya dalam orasinya mengatakan selama ini kewajiban dan hak kami sebagai siswa tidak seimbang. Kami mempertanyakan dikemanakan dana Osis yang selama ini dikutip pihak sekolah. Dana osis bagi setiap siswa wajib membayar Rp78.000 dengan jumlah siswa 514 orang.

Dengan dikawal Petugas dari Kepolisian Polsek Binjai Barat para siswa juga membeberkan setiap adanya Even yang melibatkan

sebuah ekskul mengatasnamakan sekolah mereka membayar dengan uang masing-masing, padahal dengan dana yang berasal dari kutipan OSIS saja sudah ada jadi dikemanakan aliran dana Osis selama ini.

Mereka juga mempertanyakan tentang ruangan Osis yang multifungsi yang juga digunakan sebagai kelas dan UKS, membuat setiap anggota Osis ingin melakukan rapat osis menjadi terhambat.

Begitu dengan ruang labolatorium kimia, fisika, dan biologi yang ruangannya tergabung dalam kelas.

Menyebabkan kesulitan dalam hal proses belajar mengajar.

Ditambah lagi uang bangunan setiap siswa kelas X dikenakan Rp100.000 tapi kami masi menggunakan fasilitas bekas. “Untuk apa uang bangunan tersebut,” ungkap siswa.

Sementara Kadis Pendidikan Kota Binjai Drs Anang Wibowo kepada sejumlah media menjelaskan kita sudah terima aspirasi dari para siswa. Tetapi kita tidak bisa buat keputusan, persoalan ini akan kita sampaikan kepada Walikota Binjai, jelas Anang singkat.

Khaidir S.Pd selaku Kepala

Sekolah SMUN 7 Binjai saat dikonfirmasi tampak terlihat gugup.

Wajahnya begitu tegang dan memerah.

Ia berdalih tuntutan yang dilakukan siswanya jelas ada propokator dari orang dalam yang ingin menjatuhkan dirinya. Mengenai dana Osis ada pada bendahara, kita selalu transparan. “Mengenai

uang bangunan uang itu memang dialihkan untuk penimbunan di lokasi sekolah, “ujarnya.

Khaidir menjelaskan segala kebijakannya semata-mata meningkatkan disiplin siswa. Uang OSIS menurut Khaidir telah di gunakan dengan baik dan benar. Seperti saat kunjungan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho beberapa waktu lalu. (SBR)

Bupati Sergai Narasumber Workshop IKA UISU SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi, MSi didaulat secara khusus Ikatan Alumni Universitas Islam Sumatera Utara (IKA UISU) sebagai salah satu narasumber pada acara Workshop tentang Konsep Wakaf dirangkaikan Rapat Kerja Nasional I Dewan Pengurus Pusat (Rakernas I DPP) IKA UISU di Hotel Semarak Internasional Jalan SM Raja Medan, Minggu (27/1).

Dalam paparannya Erry Nuradi mengemukakan type kepemimpinan seperti Nabi Muhammad SAW sepatutnya dijadikan panutan.

Karena Nabi Muhammad SAW mampu memimpin dan mengarahkan umatnya pada tujuan yang dicapai yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat.

Kepemimpinan menurut Erry Nuradi, hakekatnya tanggung jawab. Wujud dari tanggung jawab itu adalah kesejahteraan. Dalam konsep Islam, profil seorang pemimpin ideal mengacu pada aqidah dan sunnah rasul yang berjalan di atas nilai-nilai Islam dengan menanamkan keimanan, ketakwaan,

kesetiaan dan semangat juang membela kebenaran.

Sedangkan konsep kepemimpinan dalam filosofi bangsa khususnya pada masyarakat Sumut yang multikultur harus berdasarkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Untuk itu konsep kepemimpinan Pancasilais harus diimplemantasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam organisasi IKA UISU. Lebih lanjut Erry Nuradi menjelaskan untuk menjadi seorang pemimpin haruslah terus menjalin kebersamaan dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa dan negara yakni tahta, harta dan wanita.

“Semua pemimpin hendaknya selalu menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujarnya.

Erry Nuradi juga mengemukakan pola kepemimpinan yang diterapkan di kabupaten Serdang Bedagai adalah pola kepemimpinan yang mengedepankan kerjasama tim (team work) dalam mencapai visi dan misi daerah ini.

WORKSHOP - Bupati Sergai bertindak sebagai narasumber pada acara workshop tentang konsep wakaf dirangkaikan Rakernas I DPP IKA UISU di Hotel Semarak Internasional Jalan SM Raja Medan. Photo :ARM Selain Erry Nuradi, juga tampil sebagai narasumber guru besar

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA dan Prof. Dr. Jhohar Arifin.(ARM)

Musrembang Desa Kerjasama dengan LSM Bitra Indonesia SERBAJADI – Pelaksanaan Musrembang desa di Kecamatan Serbajadi digelar 30 Januari 2013, yang akan dipusatkan di Desa Pulau Gambar. Acara dihadiri Kepala Desa Sukardi, Camat Serbajadi Sri Hernawati, S.Sos, Kasi PMD Surya Nasution dan para nara sumber.

Turut hadir ketua LSM Bitra Indonesia Siska.

Camat Serbajadi mengatakan Musrembang Desa dilaksanakan bekerjasama dengan LSM Bitra.

Kita berharap muncul usualanusulan diprioritaskan pembangunan. Baik di bidang sarana prasarana transportasi, ekonomi, dan sosial budaya. Sekretaris Bappeda Ir. H. Kaharuddin mengatakan, dalam Musrembang ini tiap-tiap usulan akan ditampung. Kemudian akan dibahas di Musrembang

kecamatan hingga kabupaten.

Pada acara ini Surya Nasution sebagai Kasi PMB Kecamatan Serbajadi mengungkapkan 2 tahun ini Musrembang banyak tantangan.

Untuk 2013 apabila ada benturanbenturan harus di musyawarahkan.

Sementara ketua LSM Bitra Indonesia mengatakan Musrembang Kecamatan Serbajadi 2013 sudah cukup baik. Karena usulan-usualan pembangunan melibatkan berbagai unsur. “Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembangunan,” ujar Siska.

Kepala Desa P. Gambar Sukardi menuturkan sangat berterima kasih atas terlaksananya musrembang desa berkat kerjsama LSM Bitra Indoensia. Diharapkan berbagai usulan pembangunan yang telah di musyawarahkan dapat terealisasi. (SP)

Kasi PMD Surya Nasution beserta LSM Bitra Indonesia diskusi dengan kelompok masyarakat Desa Pulau Gambar pada pelaksanaan musrembang desa. (Foto: Serah Purba)

Walikota Lantik Kadis Perhubungan TEBING TINGGI - Memasuki bulan kedua tahun 2013, Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mulai melakukan perubahan di jajaran pimpinan SKPD, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misinya, dengan melantik 6 pejabat eselon 2 dan 25 pejabat eselon 3 di Balai Kartini, Kamis (31/1).

Adapun pejabat eselon 2 yang dilantik, antara lain dr Nanang Fitra menjadi Pj Direktur RSUD Dr H Kumpulan Pane, Djajardi Rinal menjadi staf ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Syaprin Efendy SH menjadi Kadis Perhubungan, Drs M Bahrun menjadi staf ahli

Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yunus Matondang SE menjadi Pj Kadis Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Gul Bakhri Siregar SIP menjadi Kepala Bappeda.

Dalam amanahnya, Walikota meminta kepada yang baru dilantik agar menjalankan tugas dengan baik, karena merupakan amanah atau kepercayaan, bukan milik kita selamanya. Oleh karena itu, laksanakanlah tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap dinas yang diduduki.

Adapun tugas utama, lanjutnya, yakni melakukan transformasi atau perubahan ke arah yang lebih dari apa yang ada. Perubahan adalah suatu

bentuk implementasi yang harus dilakukan dan diarahkan pada aspek manfaat. “Karena itu perubahan harus diciptakan sesuai dengan harapan kita bersama, khususnya masyarakat,” ujarnya.

Upaya peningkatan kinerja pada era sekarang harus lebih terukur dan spesifik, serta sumber daya manusia harus kreatif dan inovatif dalam merespon lingkungan yang selalu berubah.

Pemberdayaan adalah salah satu strategi untuk memperbaiki kualitas daya dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan kepada staf. “Kita juga harus memikirkan bagaimana strategi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi yang

dipimpin,” katanya.

Pada pelantikan tersebut, Kepala Bappeda yang baru Gul Bakhri membacakan fakta integritas yang akan ditanda tangani semua pejabat yang dilantik. Namun, saat fakta integritas tersebut ingin dipublikasikan kepada masyarakat, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik Ssos MSP, melalui Kabag Humas tidak memberikan fakta integritas tersebut untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Padahal, fakta integritas tersebut menjadi pegangan bagi masyarakat, media, dan LSM untuk melakukan sosial kontrol.(RS)

10

KPK POS E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

KRIMINAL

SUMUT

KOORDINATOR KONSULTAN DEDI MULIANA:

Pengedar Kejari Gunungsitoli Tak Narkoba Asal Aceh Berhak Periksa Kepsek Ditangkap STABAT - Dua orang pemuda asal Aceh, masingmasing Anggara alias Angga (25), warga Jalan Tumpuk Terendam, Kelurahan Simpang IV, Kecamatan Banda Sakti, Lhoukseumawe dan Bachtiar alias Dedi (25), warga Jalan Iskandar Muda Gang PU Darat, Kelurahan Kampong Jawa Lama, kecamatan yang sama ditangkap dan diamankan aparat Polres Langkat setelah kedapatan membawa narkoba dan pistol jenis air soft gun.

Penangkapan terjadi saat Angga dan Dedi melintas di depan Pos Lantas bukit I Bukit Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Rabu dinihari.

Kasat Narkoba Polres langkat, AKP Lukmin Siregar SH saat paparan di Polres Langkat, Kamis, mengatakan pada saat itu, petugas Lantas dari Polsek Pangkalan Brandan sedang melaksanakan razia rutin.

Pada saat distop dan diperiksa, dari laci mobil kedua tersangka, Toyota Yaris No. Pol : 1164 YY warna silver, ada ditemukan bong (alat penghisap sabu).

Karena itu, kedua tersangka pun diperiksa lebih intensif.

Hasilnya, dari saku celana Angga ada ditemukan 1 paket sabusabu seberat 25 gram lalu, ditemukan pula 1 pistol jenis air soft gun. Kedua tersangka ditahan dan diboyong ke Polsek Pangkalan Brandan.

"Kedua tersangka diboyong ke Mapolres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut bersama barang bukti 1 unit mobil sedan merk Toyota Yaris No. Pol BL 1164 YY warna silver, 1 paket sabu- sabu seberat 25 gram, 1 potong pipa kaca pirek, 2 buah mancis, 1 HP merk Nokia type RM 769 warna hitam, 3 buah pipet warna putih, 1 botol dot warna hijau dan 1 unit senpi jenis air soft gun,” ujar Lukmin.

Sementara itu, tersangka Angga ketika dikonfirmasi baru sekali ini melakukan transaksi narkoba.

Menurutnya, barang haram itu dibelinya dengan harga Rp28 juta dan menurut rencana akan dijual seharga Rp30 juta dengan seseorang di Medan. “Ya, untungnya cuma Rp2 juta bang.

Lagipula, baru sekali ini bang,” akunya sambil menundukkan kepala.(AND)

GUNUNG SITOLI Pelaksanaan rehabilitasi 25 ruang belajar Sekolah Dasar (SD) di Kota Gunungsitoli bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 senilai Rp8,5 Miliar yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Sekolah (Kepsek) sampai saat ini belum selesai dikerjakan.

Tetapi anehnya, meskipun kontrak kerja telah berakhir tanggal 23 Januari 2013, namun atas kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, Dr Sadieli Telaumbanua bersama koordinator konsultan, Dedi Muliana kegiatan pekerjaan tetap dilanjutkan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dedi Muliana yang mengaku sebagai Koordinator Konsultan dana DAK di Kepulauan Nias yang berkapasitas pegawai negeri sipil (Dosen UNIMED-red) saat di konfirmasi KPK Pos di kantornya di Jalan Kelapa Kelurahan Ilir Gunungsitoli, Jumat, mengatakan masalah keterlambatan pekerjaan adalah urusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

"Tetapi saya kurang tahu apakah Kadis sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada masing-masing kepala sekolah yang terlambat menyeselaian pekerjaannya, karena sebelum kegiatan ini dimulai telah ada MOU antara Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah tentang batas jatuh tempo pekerjaan, yang mana dalam kontrak kerja kegiatan ini dilaksanakan selama 105 hari kalender, tetapi pihak dinas pendidi-

DEDI MULIANA kan tidak koopertif dalam keterlambatan pekerjaan ini," katanya.

Dedi Muliana mengaku bahwa dana rehabilitasi ini atas upayanya kepada Mendiknas melalui staf khusus kepresidenan di Jakarta.

"Sah-sah saja saya dihunjuk kembali sebagai koordinator konsultan dana DAK di Kepulauan Nias, sehingga kalau ada laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum maka saya keberatan," tegasnya.

Dedi Muliana mencontohkan apa yang dialami Kepala Sekolah Maliwa’a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias yang mana Kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah memanggilnya gara-gara surat masyarakat, sungguh aneh.

"Saya keberatan kenapa kepala sekolah yang dipanggil-panggil semestinya saya yang dipanggil untuk bertanggung jawab," ucapnya.

Menurutnya, masalah dana DAK ini tidak ada hak Kejari untuk memanggil manggil kepala sekolah. "Saya yang lebih berhak, dan jika mereka macam - macam maka Kejari Gunungsitoli saya laporkan kepada staf

khusus Presiden di Jakarta.

"Saya ditempatkan di Kepulauan Nias sebagai Koordinator Konsultan atas rujukan Mendiknas dan Unimed," ujarnya.

Sumber dari guru-guru SD di lokasi pembangunan sekolah yang dikonfirmasi KPK Pos menyebutkan, pelaksanaan rehab gedung SD yang dilaksanakan kepala sekolah dengan pengawasan dari konsultan, diduga asal jadi.

Buktinya, beberapa item pekerjaan yang seharusnya diperbaiki seperti kayu untuk rangka atas tidak diganti meskipun sudah lapuk, demikian juga pondasi yang tidak layak konstruksi tetapi ditimpakan saja di atas pondasi lama, sehingga kualitas bangunan sangat diragukan.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada Dedi Muliana mengatakan, yang diperbaiki hanya merehab yang rusak saja.

Sekretaris LSM LP2KHN Kepulauan Nias, Faozi Ziliwu yang di konfirmasi KPK Pos, Jumat (1/2), mengatakan sangat menyesalkan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung SD di Kepulauan Nias dibawah Koordinator Dedi Muliana yang mana

dana yang begitu besar dikucurkan oleh pemerintah pusat ternyata pemanfaatannya terkesan buruk.

Buktinya, ada salah satu SD yang menerima DAK Tahun Anggaran 2012 dengan pagu dana senilai Rp374 juta dengan konstruksi bangunan baru, namun oleh kepala sekolah membangunnya di atas pondasinya bangunan lama, mungkin hal ini atas petunjuk konsultan untuk menekan kos pembiayaan, sehingga diduga adanya kongkalikong antara kepala sekolah dengan konsultan untuk meraup untung yang lebih besar. "Buktinya sekecil apapun pengeluaran yang dikeluarkan oleh kepala sekolah harus sepengetahuan konsultan," ucap Faozi.

Akibat dari amburadulnya pelaksanaan pembangunan ini, dikhawatirkan akan mendatangkan mala petaka kepada siswa yang sedang belajar apalagi Kepulauan Nias merupakan zona merah rawan gempa bumi tektonik.

"Kita sangat menyayangkan pernyataan Dedi Muliana yang menyebutkan tidak ada kewenangan Kejari Gunungsitoli untuk memanggil kepala sekolah yang terindikasi korupsi dalam pembangunan ini," tegas Faozi.

Menurut Faozi, pernyataan Dedi Muliana tersebut seakan-akan kebal hukum dan sengaja menjual-jual nama staf kepresidenan untuk menakut-nakuti aparat penegak hukum di daerah ini.

"Aparat penegak hukum baik Polres Nias maupun Kejaksaan Negeri Gunungsitoli diharapkan melakukan penyelidikan penggunaan keuangan Negara yang bersumber dari DAK Tahun anggaran 2012 di Kepulauan Nias, karena diduga terjadi mark up," katanya. (YAGI)

Komisi C DPRD DS Segera Panggil Direksi PTPN 2 DELI SERDANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deliserdang dari komisi C segera memanggil pihak Direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 terkait dibangunnya pagar tembok di lingkungan Kantor Direksi (Kandir) PTPN 2 di Tanjung Morawa yang tidak memiliki izin dari dinas terkait.

“Pihak Direksi PTPN 2 telah melanggar Perda Kabupaten Deliserdang nomor 6 Tahun 2011. Akibatnya pendapatan daerah merugi, dan ini harus segera kita respon dengan memanggil pihak Direksi untuk mempertanyakan masalah tersebut,” jelas anggota Komisi C DP-

RD DS, A. Budi kepada wartawan, Jum’at. Lanjut A. Budi

lagi, pihak direksi PTPN 2 selain melanggar peraturan

daerah juga telah berprilaku memalukan. "PTPN 2 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat untuk patuh terhadap sebuah peraturan," tegasnya.

Sementara itu, Camat Tanjung Morawa Drs. Zainal Abidin Hutagalung mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum ada mengeluarkan surat rekomendasi kepada PTPN 2 untuk mengurus izin mendirikan bangunan pagar tembok tersebut. "Tidak mungkin izin tersebut bisa diurus ke tingkat-II tanpa ada rekomendasi dari kami,” tegas Camat Zainal. (DIZ)

Enam Pulau Dijual, Warga Riau Lapor ke Bareskrim JAKARTA - Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri atas dugaan jual-beli pulau di Kepulauan Riau.

Anggota pengurus pusat Himad Purelang, Blasius Yoseph, mempertanyakan laporannya. "Ada sekitar enam pulau yang sudah diperjualbelikan di antaranya Pulau Melur," ujar Himad, di Jakarta, Jumat.

Pulau-pulau tersebut sudah dikuasai asing, di antaranya Singapura. Padahal, pulau tersebut merupakan tanah milik negara, tidak boleh dijual dan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Ia mengungkapkan pemerintah setempat menyatakan tidak ada pembangunan di daerah itu. "Padahal secara kasat mata terlihat ada bangunan-bangunan di sana," ucapnya.

Dia berharap Kapolri Jenderal Timur Pradopo memerintahkan jajarannya menegakkan hukum di wilayah itu.

Polisi berjanji segera menindak

lanjuti pengaduan Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) terkait laporan adanya penjualan pulau-pulau kecil secara ilegal di wilayah Rempang Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, Kepala Bagian

Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto menyatakan, Mabes Polri akan mempelajari soal laporan Himad Pulerang. "Kita akan pelajari soal pengaduan itu.

Selanjutnya akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di wilayah Kepulauan Riau, komuni-

kasikan dengan teman-teman di sana," ungkap Agus, di Humas Mabes Polri, Jumat.

Agus juga memberikan apresiasi dengan adanya laporan dari masyarakat. Ia berharap Polri dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dia mengatakan, akan mengkomunikasikan penyidikan dengan Kepolisian Kepulaun Riau mengenai tidak berjalannya penyidikan penjualan pulau tersebut di Polresta Balerang, Polda Kepri. "Kita coba komunikasikan penanganan di sana.

Kita belum tahu prosesnya, kita baru tahu dari mereka (Himad Purelang)," kata dia.

Sebelumnya, supervisi Himad Purelang, Supendi di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (1/2) mengatakan, sejak 2009 hingga 2012 pihaknya telah melaporkan ke Polresta Balerang, Polda Kepri, dan Bareskrim Polri soal adanya jual beli pulau di wilayah Rempang Galang. Namun laporan tersebut tak satupun ada yang digubris. (FR/BBS)

Polres Nias Tahan Oknum Anggota DPRD Nias Utara NIAS UTARA - Kasus tindak pidana membuat perasaan tidak menyenangkan dan melakukan penghinaan yang dilakukan tersanga Drs Foanoita Zai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara kepada korban Yulianus Harefa salah seorang wartawan terbitan Medan sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/202/IV/2012/ NS tanggal 30 April 2012 masih berlanjut.

Korban, Yulianus Harefa yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli kemarin mengatakan, semenjak Drs Foanoita Zai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Nias, ada isu yang berkembang menyebutkan bahwa tersangka dan pihak keluarga sedang menyusun strategi untuk membalas dendam. "Untuk menghindari kejadian buruk yang bakal menimpa diri saya, dimohon kepada Kapolres Nias untuk segera melakukan penahanan kepada tersangka," ujar Yulianus Harefa.

Kuasa hukum tersangka, Yos Lase SH dan Rekan telah mengirimkan surat keberatan kepada Kapolres Nias Nomor : 04/KA-YL/ 2013 Hal : Keberatan terhadap penetapan klien kami Drs Foanoita Zai sebagai tersangka. Dalam surat itu disebutkan, penetapan klien kami sebagai tersangka oleh Polres Nias sangat prematur.

Kemudian, keabsahan surat persetujuan Gubsu untuk pemeriksaan klien kami diragukan. Sebab surat persetujuan tertulis Gubsu Nomor : 170/12918, tanggal 12 November 2012, dan surat Ps Direktur Reserse Kriminal Umum Poldasu Nomor ; K/157/XI/ 2012/Ditreskrimum, tanggal 19 November 2012, sehingga timbul keanehan apakah mungkin keluar

YULIANUS HAREFA lebih dahulu surat persetujuan Gubsu sedangkan surat Ps Dir reserse kriminal umum Poldasu baru muncul belakangan.

Sementara itu, sumber dari bagian Reskrim Polres Nias menyebutkan, pemanggilan tersangka Drs Foanoita Zai dijadwalkan minggu depan. Ketika ditanya, bagaimana tanggapan Polres Nias sehubungan dengan keberatan tersangka yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Yos Lase SH dan Rekan tanggal 14 Januari 2013 atas penetapan kliennya sebagai tersangka, menurut sumber hal itu wajar-wajar saja.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Rasali Zalukhu dalam laporannya kepada Kapolres Nias tanggal 10 Januari 2013 mengatakan, pada tanggal 30 April 2012 pukul 14.00 WIB jadwal rapat paripurna DPRD Nias Utara agenda rapat pembentukan panitia khusus (Pansus) penyampaian laporan pelaksanaan reses tahap I DPRD Nias Utara.

Dan, ketika rapat mau di mulai ada beberapa orang yang berteriak di luar tanpa jelas apa yang mereka teriakan, namun situasi terkendali setelah Satpol PP Nias Utara dating ke TKP. (YAGI)

Maling Nyaris Tewas Dihakimi Massa TALUN KENAS - Dipergoki sedang menenteng dua mesin pompa air hasil curian, seorang pria nyaris tewas babak belur di hakimi masyarakat, Jumat (1/2) dini hari sekira pukul 04.30 Wib, di Desa Kimau Manis.

Prino Tama (21) warga Pasar XV, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, kini meringkuk di sel tahanan Polsek Talun Kenas, dalam kondisi tubuhnya penuh memar, setelah sebelumnya sempat menjadi bulan-bulanan masyarakat, yang melihatnya tengah menenteng 2 mesin pompa air milik warga yang satu diantara korbannya Jul Fernando Sagala (34) warga Perumahan Taman Anugrah Permai, Desa Tandukan Raga Kecamatan STM Hilir.

Menurut informasi, Prino merupakan satu diantara beberapa orang pelaku, yang tertangkap masyarakat. Menurut keterangan korban kepada pihak kepolisian, peristiwa hilangannya mesin pompa air itu diketahui Jul ketika subuh hari. "Biasanya subuh saya menyalakan mesin, supaya air bak terisi untuk keperluan mandi keluarga. Tetapi, saat saklar dinyalakan, kok tidak ada bunyi mesin, padahal tidak sedang mati lampu," ujar korban.

Merasa curiga, Jul pun menanyakan kepada istrinya, mengapa mesin pompa air tidak nyala. Merasa curiga, keduanya pun memeriksa ke belakang rumah, dan ternyata mesin pompa air tersebut telah raib. "Setelah kami periksa, ada jejak kaki dan potongan

pipa yang digergaji besi yang tertinggal di tempat tersebut," paparnya.

Selanjutnya, korban bersama istrinya, mendengar suara ribut-ribut tidak jauh dari kediamannya. Ternyata, ada seseorang yang dihajar warga karena ketauan mencuri mesin pompa air, "setelah saya mengeceknya ternyata mesin pompa air milik saya sudah ada di tangan pelaku," terang Jul lagi.

Sementara, Prino Tama yang ditemui wartawan di Mapolsek Talun Kenas berkilah dirinya disebut-sebut sebagai pencuri mesin pompa air itu. Menurutnya, dirinya hanya disuruh salah seorang temanya yang bernama Eko warga Batang Kuis untuk mengantarkan mesin tersebut ke salah seorang warga di Batang Kuis.

"Saya tidak mengetahui kalau 4 unit mesin pompa ternyata milik Jun Pernando Sagala, Siti Patimah Br Ginting, Lilis serta Khairul Anwar yang sebelumnya telah diambil," anehnya saat warga melakukan intrograsi, Eko langsung kabur," katanya.

Kapolsek Talun Kenas AKP J Tarigan melalui kanitnya membenarkan ada kejadian itu dan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi.

"Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah dijebloskan ke dalam sel serta dijerat dengan Pasal 363 Subs 362 dengan ancaman penjara selama lima tahun," kata Kapolsek Talun Kenas.

(DNA)

11

KPK POS E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

KRIMINAL Posko Kesehatan Nelayan Korban Bentrok

Toha Tantang Bupati Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Kepala Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, Muhammad Toha Hasibuan tantang Bupati dan Kadis Hutbun Kabupaten Labuhanbatu terkait kebijakannya menyuruh dan mengajak masyarakat menanami hutan lindung yang dilarang pemerintah.

Bahkan dengan arogannya, Toha mengabaikan plang larangan kehutanan dan Poldasu. Hal itu ditegaskan Mulkan Hasibuan sekalu dewan pengurus Kelompok Masyarakat Kopmasruwa, Selasa, kepada wartawan di Rantauprapat.

Lebih lanjut Mulkan Hasibuan menjelaskan terkait kelancangan Kepala Desa Bandar Kumbul yang mengajak masyarakat menanami hutan lindung kelas I B di bukit Torpisangmata Siringo-ringo adalah bentuk penantangan kepada pemerintah yang melarang menggarap hutan lindung, sementara dia mengajak masyarakat mengusahai dan menanaminya dengan surat edarannya tertanggal 13 Januari 2013.

Surat edaran Kades itu berbunyi; "Kepada seluruh masyarakat desa Bandar Kumbul, saya mengajak mari bersama-sama untuk membantu saya menghijaukan kembali, hutan bekas lahan PT. Siringo-ringo, dengan cara menanami tanaman keras (tanaman hutan) seperti : Mahoni, Jabon, Durian, Karet. Dan diminta kepada kita semua agar jangan merusak tanaman hutan yang ada di jalan areal tersebut, karena diluar tanggung jawab saya", ditandatangani dan di stempel Kepala Desa Bandar Kumbul.

Pengumuman itu sama halnya menantang Bupati dan Kadis Hutbun dan mengangkangi surat edaran

STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu ternyata tidak tinggal diam melihat nasib dan penderitaan para nelayan pasca terjadinya bentrok di Kwala Gebang, Senin, dan di Mapolres Langkat, Selasa (22/1).

Buktinya, Ngogesa langsung mengintruksikan jajaran Dinas Kesehatan Langkat untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kepada para korban, termasuk memberikan bantuan kepada para korban yang meninggal, terluka dan hilang.

Seperti diketahui, di antara nelayan yakni Suparman korban yang meninggal, Syamsul korban yang sakit dan dirawat di RSU Tg. Pura dan Ismail, korban yang sakit dan dirawat di RSH Adam Malik, Medan.

Untuk meringankan beban para nelayan didirikan posko kesehatan di lima desa/kelurahan, yaitu di Desa Kwala Gebang dan Sanggalima Kecamatan Gebang, di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan dan di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat serta Puskesmas Babalan.

DITANAMI - Kades Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, bersama sekelompok masyarakat yang menanami hutan lindung. (KPK POS/HAH) Bupati no. 522/1781/HUTBUN/2012 tertanggal 16 Mei 2012 juga plang pelarangan dari Dinas Kehutanan dan POLDA Sumatera Utara.

Menurut Mulkan Hasibuan yang juga aktivis LSM mengatakan, pihaknya menduga erat hubungan pengumuman Kepala Desa Bandar Kumbul itu dengan penjualan lahan hutan lindung exs PT Siringo-ringo kepada masyarakat luar.

"Hal itu sudah kita laporkan ke dinas Kehutanan dengan barang bukti kwitansi penjualan lahan dan barang bukti lainnya," tegasnya.

Ditegaskan, Kepala Desa ini telah bermain bahkan memecah belah Kelompok Masyarakat dan membentuk kelompok lain yang telah memohon ke Menteri Kehutanan untuk menjadi Hutan Desa atau

Hutan Kemasyarakatan.

"Kami meminta Bupati melalui inpekstorat untuk memeriksa Kepala Desa Bandar Kumbul dan diteruskan ke Polisi oleh Dinas Kehutanan, yang mengadu domba masyarakat dan kangkangi surat edaran Bapak Bupati Labuhanbatu," jelas Mulkan.

Sementara itu B. Sura Sitakar dan Burhan yang juga pengurus Kopmasruwa membenarkan ungkapan Mulkan Hasibuan sambil memperlihatkan berbagai surat terkait Hutan Lindung eks PT Siringo-ringo. Mulai surat dari kementerian sampai berbagai Surat Kepala Desa Bandar Kumbul.

Kepala Desa Bandar Kumbul M. Toha Hasibuan yang dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif.

(HAH)

Bupati Nias Terkesan Abaikan Putusan Pengadilan NIAS - Belum dilaksanakan sepenuhnya rekomendasi Ombudsman No. 0003/REK/0274.2009/PB-09/N/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Maladministrasi, sebagaimana putusan pengadilan No.1001 K/Pdt/2003 jo No.182/Pdt.G/2001/PN.Gs, Ombudsman RI merasa kecewa dan kembali menyurati Bupati Nias melalui surat No. 206/ORI-SRT/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.

Dalam surat Ombudsman itu yang disampaikan kepada Bupati Nias dengan tembusan Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan korban/penggugat, Odjak Sihombing AMd menyatakan, berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI bahwa terlapor (Pemkab Nias) wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI. Namun sampai saat ini tidak ada laporan tentang pelaksanaan rekomendasi tersebut. Dan, karena tak kunjung melaksanakan seluruh putusan pengadilan, Ombudsman meminta penjelasan kepada Bupati Nias sebagai bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Korban/penggugat, Odjak Sihom-

WALIKOTA:

Harus Ada Sanksi Tegas

bing AMd (mantan PNS di Dinas Pertanian Kab Nias-red) yang dikonfirmasi KPK Pos di kediamannya di Jalan Sutomo Gangg Selamat Gunungsitoli mengatakan, pada tahun 2011 telah ada pertemuan di kantor Bupati Nias antara Bupati Nias diwakili pada saat itu asisten I, Maimun Zebua (Kepala BKD saat ini-red), pihak Ombdsman diwakili Tumpal SimanMEDAN - Walikota Medan, Drs H.Rahudman Harahap MM, mengharapkan mulai saat ini harus mampu diterapkan hukum dan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku pelanggar lalu lintas.

“Karena, disadari atau tidak, kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini diawali dari sebuah pelanggaran,” sebut Walikota, Kamis.

“Karena itulah, kata Walikota,

SUMUT

juntak, Ombudsman Perwakilan Medan-Aceh, Nasution dan korban.

Dalam pertemuan itu, Bupati Nias berjanji memenuhi putusan pengadilan tersebut yang difasilitasi oleh Ombudsman. Namun sampai saat ini tidak dipenuhi.

"Saya merasa aneh karena pada waktu itu oknum Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pemkab Nias mengusulkan kenaikan pangkat saya sebanyak tiga kali berturut-turut, yakni tanggal 20 Maret 1995 No. 823/ 324/1995, tanggal 17 Juni 1997 usul tersebut baru diteruskan Bupati Nias kepada Gubsu tanggal 27 Oktober 1997 No. 823.3/7680/peg, " ujarnya.

"Lalu, tanggal 31 Oktober 1997 ada surat perintah Bupati Nias No. 800/ 002/Peg untuk menangguhkan gaji saya tanpa batas waktu dan tanpa dasar hukum, bahkan surat perintah Bupati Nias tersebut juga ditembuskan kepada korban," ujarnya.

Menurut Odjak Sihombing, belum dilaksanakan sepenuhnya putusan pengadilan itu diduga karena harus ada uang sogokan. Buktinya, untuk mendapat jabatan naik golongan saja harus memberi uang meskipun telah memenuhi syarat," ujarnya. (Tim) kedisiplinan pengguna jalan dan ketegasan petugas lapangan untuk menegakkan aturan lalu lintas harus bisa diwujudkan secara bersama-sama.

Sebelumnya, Walikota, mengakui untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib di Kota Medan masih menjadi tantangan besar bersama.

Hal ini tidak terlepas dari masih tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di Kota Medan. (VIN)

Bantuan juga diberikanberupa uang masing-masing sebesar Rp5 juta kepada korban yang meninggal dan kepada korban yang hilang Saharuddin. Bantuan itu telah diberikan kepada keluarga korban dikediaman mereka pada, Jum’at malam, melalui Camat Brandan Barat, Drs. M Akhyar.

Seperti ditegaskan Kabag Humas Drs. Rudi Kinandung dan Kadis Kesehatan Langkat dr. H. Gunawan, selain mendirikan Posko Pelayanan Kesehatan di 5 desa/kelurahan pantai, jajaran Dinas Kesehatan Langkat juga diintruksikan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Babalan dan melaksanakan pengobatan massal di kantor Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat.

Para nelayan mengaku senang atas perhatian bupati. Seperti diungkapkan, korban Nani (41), para nelayan senang karena diberi bantuan sembako dan pengobatan gratis.

Namun lebih lanjut Nani pun berharap agar para nelayan yang ditangkap dan ternyata tidak bersalah bisa dibebaskan.

(JUL)

Polres Aceh Tamiang Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba ACEH TAMIANG - Polres Aceh Tamiang, dibawah pimpinan AKBP Dicky Sondani SIK, Jum’at malam, menggelar penyuluhan anti narkoba di Meunasah desa Bundar Kecamatan Karang Baru.

Dalam penyuluhan tersebut, dipaparkan tiga point penting yang penekanannya kepada remaja antara lain, bahaya narkoba, seks bebas dan tertib lalu lintas.

"Remaja harus terus membiasakan dirinya taat hukum tidak terpengaruh dengan narkoba atau minuman keras yang dapat merugikan diri sendiri," tegasnya.

Remaja juga harus dapat menjaga martabat serta kesucian secara pribadi dan tidak terjerumus dalam lembah hitam, seks bebas lebih meniru budaya Negara maju yang merusak moral, terlebih saat ini teknologi semakin cepat dan mudah kita dapatkan. "Teknologi tersebut

juga mampu menerobos kamar para remaja," sebut Kapolres.

Disatu sisi perkembangan teknologi internet memberikan dampak positif terhadap perkembangan pengetahuan, namun tanpa pengawasan dari orang tua, teknologi tersebut juga memberikan dampak negatif.

“Banyak situs yang tidak layak terdapat di sana, yang rawan dilihat remaja sehingga berpeluang besar merusak moral generasi muda.

Di sinilah peran orang tua, tokoh masyarakat untuk saling mengingatkan," ujarnya.

Kapolres Aceh Tamiang juga mengharapkan para remaja mematuhi aturan berlalu lintas terutama penggunaan helm, di mana tujuannya untuk melindungi kepala dari benturan benda keras apabila terjadi kecelakaan. (BSO)

BPBD Asahan Ambil Alih Masalah Kebakaran KISARAN - Tahun 2013, persoalan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Asahan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Asahan. Sebelumnya penanggulangan kebakaran selama ini ditanggani pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas).

Pemindahan tugas tersebut sekaligus dengan penyerahan surat keputusan pemindahan 30 personil serta penyerahan kepala spit pemancar dan sarana pedukung lainnya kepada BPBD. “Untuk diketahui masyarakat, bahwa urusan kebakaran kini sudah menjadi persoalan BPBD Asahan,“ kata Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin, Senin.

Kemudian, kata Kabag Humas, terkait pemindahan tugas, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menekankan kepada pihak BPBD untuk segera mempelajari system kerja di bidang pemadaman kebakaran. Mulai dari mengenal sifat anggota hingga membuat perencanaan agar memudahan melakukan pemadaman kebakaran.

Pengalihan tugas tersebut berdasarkan peraturan Bupati Asahan nomor 36 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 33 tahun 2008.

Adapun barang inventaris yang diserahkan adalah mobil kebakaran 6 unit, sejumlah selang pemancar dari berbagai ukuran, kepala spit (Nozle), baju tahan panas, helm, kampak, godam, tabung racun dan bebrapa sarana lainya. (IN)

Ranjau Paku di Lubuk Pakam LUBUK PAKAM - Berhati-hatilah. Kini di Lubuk Pakam, marak bertebaran ranjau paku di jalan utama kota itu. Seperti yang terjadi di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang.

Pada Rabu malam, sedikitnya 20 pengendara sepeda motor yang melintas di jalan tersebut menjadi korban ranjau paku.

Korban ranjau paku ini terjadi sampai, Kamis (31/1) siang. Sampai pukul 12.00 WIB, tercatat sedikitnya 10 pengendara sepeda motor terpaksa harus mendatangi penambal ban. "Ban motor kami kempes karena kena paku di jalanan," ujar seorang pengendara.

Kejadian serupa dialami Junaedi (21) warga Jalan Sudirman Lubuk Pakam. Dia

mengaku sepeda motornya bocor sesaat setelah melintas di tikungan Tangsi.

Warga Lubuk Pakam meminta agar aparat Polsek Lubuk Pakam menertibkan penabur ranjau paku di jalanan. (DS)

TRTB Bongkar Bangunan Tanpa IMB MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Kamis, membongkar bangunan tembok leter ‘L’ di Jalan Pluto Blok C, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Tembok berukuran sekitar 6,6 x 10 meter itu dibongkar karena dibangun tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB, Drs Ali Tohar MSi, mengaku telah memberikan surat peringatan kepada pemilik tembok. Atas pelanggaran yang telah dilakukan tersebut, pemilik tembok diminta untuk membongkar sendiri tembok yang telah dibangunnya tersebut.

“Apa yang dilakukan pemilik tembok jelas melanggar Perda No. Tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut. Atas

pelanggaran yang dilakukan, kita telah menyurati pemilik tembok untuk melakukan pembongkaran sendiri. Lantaran surat kita tidak ditanggapi, makanya kita datang untuk melakukan pembongkaran,” kata Ali Tohar.

Dengan menggunakan martil besar, Ali Tohar menginstruksikan anggotanya untuk membongkar bangunan tembok begitu tiba di lokasi. Proses pembongkaran berlangsung lancar, sebab pemilik tembok tidak berupaya untuk menghalangi ataupun menghentikan proses pembongkaran. Karenanya, tanpa kesulitan petugas berhasil merobohkan pagar tembok yang tingginya sekitar 3 meter sehingga rata dengan tanah.

Usai merobohkan bangunan tembok, Ali Tohar melarang pemilik

tembok untuk membangun kembali tembok yang telah dibongkar tersebut. Apalagi lokasi berdirinya tembok merupakan fasilitas umum sehingga tidak diperkenankan ada bangunan di atasnya. “Jika tembok kembali dibangun, maka kami datang lagi membongkarnya” tegas Ali Tohar.

Sehari sebelumnya, Rabu, Dinas TRTRB juga membongkar bangunan rumah tempat tinggal berlantai 3 di Jalan Medan Area Selatan Kelurahan Pasar Ramai I, Kecamatan Medan Area. Meski memiliki SIMB namun dalam proses pembangunan di lapangan terjadi penyimpangan.

“Berdasarkan SIMB yang telah dikeluarkan, bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun seharusnya 1 unit, namun di lapangan justru dibangun menjadi 3 unit. Karena

itulah kita turun untuk melakukan pembongkaran,” jelas Kasi Pengawasan Dinas TRTB Kota Medan Darwin.

Proses pembongkaran berjalan lancar. Dibantu sejumlah pegawai instansi terkait dan dukungan penuh beberapa petugas Polsekta dan Koramil setempat, puluhan petugas Dinas TRTB membongkar dinding bangunan yang bersebelahan langsung dengan GG. Muslim.

“Kita minta proses pembangunan untuk kedua unit bangunan yang tidak memiliki SIMB tersebut dihentikan. Jika pembangunannya ingin dilanjutkan, maka pemiliknya harus segera mengurus SIMB. Untuk itu bangunan ini akan terus kami awasi.

Jika pembangunan tetap dilanjutkan tanpa SIMB, langsung kami bongkar!” tegas Darwin. (VIN)

Dinas TRTB membongkar dinding bangunan yang bersebelahan langsung dengan GG. Muslim.

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

INILAH berita kesekian kali tentang artis yang terpuruk karena ulah sendiri, yakni terkontaminasi narkoba. Berita baru-baru ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan di rumah milik artis di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/1) pagi. Hasilnya, mereka digiring ke BNN, Cawang, Jakarta Timur. Berita itu akan terus beruntun manakala artis tidak mampu mempertahankan disiplin diri sebagai artis.

Mereka tahu dan paham bahwa narkoba itu terlarang. Mereka teramat mengerti bahwa narkoba itu merusak dan menyebabkan badan meringkuk di tahanan. Namun, mereka tidak kuat secara mental dan hati untuk menolak narkoba karena dorongan egoisitas diri. Egoisitasnya dipenuhi oleh perasaan, “saya punya duit’; “banyak kawan yang memakai”; “tidak ada yang tahu saya pakai ini’; “artis lain juga pakai”; dan seterusnya. Pertahanan diri artis jebol karena nafsu keartisan muncul. Pikiran positifnya hilang di akal, yang ada adalah pikiran negatif yang menjadi “positif” baginya. Lalu, siapa gurunya?

Guru mereka bukan sosok manusia yang seharihari di kelas. Guru mereka adalah diri sendiri yang melenggang untuk membimbing di jalur negatif.

Ladang belajarnya adalah kenikmatan dan keakuan sebagai artis. Lalu, sumber belajarnya adalah para bandar yang lebih canggih siasatnya yang melebihi batas nalar sang artis. Itulah guru sejati mereka.

Di kelas, guru tidak habis-habisnya memberikan petuah bagi muridnya. Namun, petuah itu dipakai saat akan menjadi artis. Saat tenar, sang artis melupakan buku petuah dari gurunya. Mereka membuka buku lain, yakni buku ketenaran, kenikmatan, dan kemabukan yang berlawanan isinya dengan buku asli dari guru saat di kelas dulu.

Masa sekolah di alam keartisan lebih lama dibandingkan masa sekolah di bangku kelas. Wajar pula, apabila, sang artis melupakan petuah guru kelas. Mereka mendapatkan guru baru yang berwarna-warni, namun membingkai keingkaran diri sejatinya. Guru warna-warni itu bermuara satu, yakni kenikmatan karena alam artis yang melimpahkan duit di atas tilam empuk.

Bagaimanapun, guru kelas, meskipun hanya sedikit waktu menyentuh diri sang artis, jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan keuntungan diri yang luar biasa. Artis yang demikian itu biasanya berada dalam rel normatif buku petuah guru di kelas sekolah. Modalnya adalah disiplin, berani, dan setia. Disiplin diri meski guncangan pengaruh begitu kuat, berani menolak sesuatu yang menyimpang bagi nalar diri, kawan, dan lingkungan, dan setia terhadap rambu alam dan bermasyarakat.

Guru artis yang terjerat narkoba adalah guru biadab yang perlu dihapus dari perjalanan bangsa.

Mereka bukan sosok manusia melainkan sosok budaya keblinger. Caranya dengan aturan yang ketat, saling mengingatkan, menerapkan pendidikan kemasyarakatan, dan selalu menghormati petuah guru sebenarnya. (TIM)

LIPSUS

Daftar Artis Terjerat Narkoba Versi KPAI BERIKUT daftar artis yang pernah terjerat narkoba versi KPAI: 1. DOYOK Pada November 2000 Doyok mendekam di penjara karena kepemilikan 0,3 gram narkotika jenis sabu-sabu. Doyok mendekam di penjara selama 1 tahun.

2. GOGON Gogon ditangkap polisi 22 Agustus 2007 di rumahnya, Komplek Bandara Mas, Neglasari, Kota Tangerang, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Gogon dijerat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000 Pasal 62 tentang Penggunaan Psikotropika. Gogon dihukum 4 tahun penjara.

3. GARRY ISKAK Artis ini berurusan dengan hukum akibat kepemilikan sabu-sabu seberat 0,3 gram. Pemain film d'Bijis ini ditangkap pada 21 September 2007. Dia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp1 juta.

4. FARIZ RM Pencipta lagu Barcelona ini ditangkap karena kedapatan memiliki 1,5 linting ganja seberat 5 gram pada 28 Oktober 2007. Fariz harus menginap di "Hotel Prodeo" selama 8 bulan. Usai bebas, dia menjalani rehabilitas di Rumah Sakit Melia, Cibubur, Jakarta Timur.

5. ROY MARTEN Artis kawakan Roy Marten juga pernah menjadi penghuni "Hotel Prodeo". Dia ditangkap saat sedang pesta sabu-sabu di Novotel Hotel, Surabaya, Jawa Timur, 13 November 2007. Ayah pesinetron Gading Marten ini ditahan selama 3 tahun dan denda Rp 10 juta. Dalam penangkapan tersebut polisi mengamankan 1,5 ons sabu-sabu, 3 alat hisap atau bong, dan lain-lain. Padahal pada 2 Februari, Roy juga tertangkap atas kepemilikan 3 gram sabu-sabu. Dia masuk penjara selama 9 bulan.

6. JENNIFER DUNN Tahun 2005 Jennifer Dunn terseret kasus narkoba karena kepemilikan ganja. Lalu 4 tahun kemudian, Jennifer kembali berurusan dengan hukum karena kepemilikan ekstasi. Jennifer digrebek kepolisian di daerah Jeruk Purut, Jakarta Selatan, 12 Oktober 2009. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

7. REVALDO Pesinetron ini dua kali terjerat kasus narkoba. Pertama, Revaldo ditangkap pada 10 April 2006. Dia dihukum 2 tahun penjara karena terbukti memiliki sabu-sabu seberat 1 gram, 1 linting ganja, dan 5 butir ekstasi. Kasus kedua, Revaldo terbukti memiliki sabu-sabu seberat 62 gram dan 1 paket ganja. Ia ditangkap di kawasan Jakarta Barat, 20 Juli 2010.

BNN Akui Kecolongan

8. SAMMY EKS KRISPATIH Mantan Vokalis Grup Band Kerispatih ini ditangkap di sebuah kamar kos di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, 2 Februari 2010. Dia dikenakan Pasal 112 dan Pasal 127 UU No 35/2009 tentang Narkotika. Karena terbukti memiliki 0,3 gram sabu-sabu sisa pakai, dia divonis 1 tahun penjara.

9. YOYO PADI Drumer Band Padi bernama lengkap Surendro Prasetyi ini tertangkap tangan memiliki 0,5 gram sabu-sabu di sebuah apartemen pada 27 Februari 2011.Yoyo dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

BADAN Narkotika Nasional (BNN), sama sekali tidak mengira bahwa zat baru katinon (cathinone) sudah tersebar di beberapa wilayah. Kenyataan itu luar dugaan BNN dan petugas kepolisian di lapangan.

"Yang saat ini kami temukan, tidak pernah mengira, bahkan kawankawan di wilayah, barang ini (sudah) beredar di beberapa wilayah," ucap Kabag Humas BNN, Sumirat, Rabu.

Padahal, BNN dan petugas kepolisian setiap harinya mendengar situasi dan melakukan penyelidikan di lapangan. Dan selama itu pula yang mereka lihat biasanya adalah heroin,

kokain, ganja, sabu, dan ekstasi.

"Namun, ada barang lain yang berkeliaran," ucapnya.

Tetapi, Sumirat tidak mau memberikan keterangan tentang wilayah atau di lokasi mana saja barang tersebut sudah beredar.

Yang jelas katinon pertama kali diketahui keberadaannya setelah BNN melakukan penggerebekan di kediaman Raffi Ahmad, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Zat yang memicu euforia dan bisa mengakibatkan kerusakan pada saraf pusat itu, belum tercantum dalam undang-undang. (TIM)

Gaya Hidup Dugem Bikin Artis Terjerat Narkoba TERJERATNYA para artis dalam dunia narkoba, tidak lepas dari gaya hidupnya. Seperti halnya kerap ke dunia malam atau dunia gemerlap (dugem).

Dugem mempunyai peranan besar artis terjerumus ke dalam dunia hitam itu. Contohnya, kasus artis Raffi Ah mad. Namun hingga kini BNN belum membenarkan.

"Saya belum pernah bicara secara dekat dengan Raffi. Sekarang kan BBN masih melakukan tes. Kalau di rumah Raffi ditemukan narkoba betul. Bisa jadi karena pergaulan di dugem, ikut-ikutan temannya," tutur Psikolog Universitas Indonesia (UI), Rose Mini melalui telepon selularnya, Senin.

Dikatakan Romi, penggunaan narkoba di kalangan artis itu alasannya untuk menambah tenaga ekstra atau dopping. Sebab jam kerja artis tak terhingga ditambah dengan kegiatan off air.

Seharusnya untuk menambah

tenaga cukup dengan vitamin.

Dikatakan Romi, peran keluarga berpengaruh pada kehidupan sang artis, terutama artis di bawah umur.

Namun saat ini apakah artis itu lebih dekat dengan keluarga atau keluarganya.

Romi menambahkan bahwa gaya hidup tersebut tak bisa disamaratakan kepada seluruh kalangan artis. Sebab belum tentu semua artis terseret narkoba karena memiliki alasan dan penyebab yang sama.

"Belum tentu penyebabnya sama.

Ada yang karena kejenuhan yang diakibatkan kegiatan yang sibuk dan menyita waktu tenaga atau karena pergaulan," ujarnya.

Romi menyatakan bahwa ciri ciri seseorang terjerumus narkoba adalah tidak peduli dengan lingkugan sekitar, senang menyendiri atau hanya dekat dengan kelompoknya. Untuk memenuhi kebutuhan zat terlarangnya dapat menghalalkan segala cara. Di antaranya

mengambil barang- barang di rumah sendiri untuk dijual dan uangnya dibelikan narkoba.

Harus Ekstra Ketat Sementara itu, ditangkapnya Wanda Hamidah, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN bersama Raffi Ahmad saat terjadinya pesta narkoba di rumah presenter beken itu membuat partai politik harus ekstra ketat menjaring calon legislatif yang akan dipilih pada tahun 2014. Jika tidak hati-hati maka kredibiltas parpol pengusung akan semakin menurun.

"Masyarakat kini semakin kritis.

Dengan terjadinya kasus Wanda dan Raffi maka kini masyarakat berpikir apakah pilihannya itu benar dalam memilih caleg. Karena itu parpol harus ekstra hati-hati memilih caleg.

Selama ini kan masyarakat tak pernah diberikan curiculum vitae caleg," kata Pengamat Sosial Budaya Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati. (TIM)

10. ANDIKA Mantan Vokalis Grup Kangen Band ini juga tertangkap tangan pada 11 Maret 2011 lalu. Andika juga menjadi penghuni rumah tahanan selama 1 tahun penjara atas perbuatannya mengonsumsi ganja. (BBS/TIM)

BADAN Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, unsur senyawa chatinone (katonin) yang ditemukan dalam penggerebekan pesta narkoba di kediaman artis Raffi Ahmad dampaknya hampir sama jika mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.

"Sebetulnya chatinone itu senyawa intinya, tapi senyawanya turunannya banyak. Senyawa ini bisa menimbulkan efek stimulasi, seperti euforia, menahan nafsu makan, tidak pernah lelah, yang tadinya malu jadi percaya diri (PD) bila menggunakannya," ujar Deputi bidang Pengawasan produk Terapetik dan Napza BPOM, A Retno Tyas Utami, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu.

Dia mengakui jenis senyawa ini masih baru di Indonesia dan kemungkinan besar didatangkan dari luar negeri, bisa melalui internet atau melalui pergaulan.

"Harganya tidak mahal. Harga persisnya saya tidak tahu. Bahannya tidak mahal, lebih mahal heroin," ujar dia.

Selain mencari pemilik barang bukti dua linting ganja dan 14 kapsul yang berisi serbuk bernama 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone, BNN juga memburu

pemasok dan jaringan zat yang dikenal dengan sebutan methylone atau 'M1' ke rumah Raffi Ahmad.

Kepala Bagian Humas BNN, Sumirat Dwiyanto mengungkapkan, pihaknya khawatir dengan peredaran zat yang dapat merusak generasi muda.

Pasalnya, zat yang merupakan turunan atau derivat dari cathinone/ katinon ini merupakan sintesa katinon yang memiliki daya rusak yang lebih berbahaya dibanding katinon terutama dalam merusak susunan syaraf pengguna.

"Sesuai dengan sifatnya yaitu stimulansia, seseorang akan dapat menjadi euforia yang berlebihan dan sifat yang halusinogen, pasti akan mempengaruhi susunan syarat pusat orang tersebut, dan itu yang kita khawatirkan karena kekuatan yang lebih dari yang lain," kata Sumirat di kantor BNN, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Sumirat, sifat adiktif zat ini, lambat laun akan membuat pengguna mengalami gangguan panca indera, salah satunya mengalami paranoid.

Menurut sumber, pasaran satu butir katinone yang telah diolah dalam kemasan kapsul dengan ciri isinya berupa serbuk mirip kristal, di Jakarta, mencapai Rp500.000 sampai Rp750.000.

Sedangkan pil sama diperedaran gelap di Singapura paling murah Rp1 juta per butir. Katinone di Jakarta dalam peredarannya masih terbatas hanya kalangan terbatas.

Walau benda tersebut juga sudah beredar yang dijual secara MLM di sejumlah kota di Surabaya dan Bandung. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

Pengurus Karang Taruna Kota Medan Dikukuhkan MEDAN - Walikota Medan Rahudman Harahap, direncanakan akan mengukuhkan sekaligus mengesahkan pengurus dan majelis pertimbangan Karang Taruna Kota Medan periode 2011-2016 pada 4 Februari 2013 mendatang di halaman Balaikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. ‘’Seyogyanya acara pengukuhan itu digelar hari ini (Kamis-red), berhubung ada perubahan jadwal, maka panitia menggelar pelantikan itu, Senin (4/2) ini,” kata Ketua panitia pengukuhan dan pengesahan pengurus dan majelis pertimbangan Karang Taruna Kota Medan, M Akhiruddin Nasution, didampingi Surhadie Arbie, Zul Taufik Nasution, Didit Mahadi Kadar dan Sulaiman, Kamis.

Menurut Akhiruddin, berbagai persiapan kegiatan sudah sangat siap. Acara pengukuhan ini akan dihadiri sejumlah Pimpinan Santuan Kerja

Perangkat Dinas (SKPD), camat se-Kota Medan, lurah, ketua dan pengurus Karang Taruna se-Kecamatan Kota Medan, para anggota Karang Taruna serta simpatisan organisasi ini yang tersebar sampai ke pelosok Kota Medan.

Sementara, Zul Taufik, menambahkan Walikota Medan, Rahudman Harahap, memberikan apresiasi yang cukup tinggi dengan keberadaan para pengurus Karang Taruna Kota Medan yang dikukuhkan, Senin ini.

Hal itu dibuktikan dengan keseriusan Walikota Medan yang tetap memberi support terhadap pengembangan Karang Taruna sampai ke tingkat kelurahan.

“Karang Taruna terus meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Kota Medan.

Apalagi, pengurus Karang Taruna Kota Medan SK-nya dibuat oleh Walikota Medan,” katanya. (VIN)

Penanaman Pohon di Binjai Utara BINJAI - Maruly Malau Anggota DPRD Binjai dari partai PPP adakan penanaman 500 pohon jenis kayu keras di kecamatan Binjai Utara beberapa hari yang lalu. Penanaman pohon tersebut bekerja sama dengan pengurus PAC dan Ranting partai PPP yang ada di kecamatan Binjai Utara.

Menurut Maruly kepada koran ini, Senin pekan lalu, penanaman pohon yang dilakukan penggurus PPP bekerja sama dengan generasi muda dan masyarakat kecamatan Binjai Utara, untuk mendukung pemerintah dalam pena-

naman sejuta pohon. "Salah satu program kami untuk jangka pendek PPP, di tahun 2013 ini adalah penanaman pohon dan ini sudah dilakukan pemerintah yang sudah dilaksanakan di seluruh propinsi yang ada di Indonesia," ujarnya.

Penanaman pohon ini dilokasikan di Jalan MT Haryono, Jawa, Lumba-lumba, Sulawesi, dan jalan Sumatra, kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara.

"Ada pun pohon yang ditanam adalah pohon Mangga, Rambutan, Duku, Jambu Bol, dan 2 jenis pohon keras," ujarnya. (SBR)

Tim Dispora Langkat Berlaga di FSA STABAT - Kadispora Langkat, Drs T M Auzai beserta para staf, melepas para pemain SSB Dispora Langkat yang akan berlaga di babak 48 besar Pra Kualifikasi Festival Sepakbola Anak (FSA) Piala Danone 2013 Tingkat Sumut, yang dilaksanakan di Lubuk Pakam, Sabtu dan Minggu.

Dalam kata sambutannya, dihadapan para pemain dan orangtuanya, Auzai berharap agar para pemain bisa tampil dengan penampilan terbaiknya, sehingga bisa meraih hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan.

“Ya, kalian atas nama masyarakat Kabupaten Langkat harus tampil dengan penampilan yang terbaik agar bisa menjadi yang terbaik.

Kalau yakin dan diridhoi oleh

Allah SWT, maka ada harapan kalian akan bisa melangkah sampai ke putaran final di Jakarta,” ujar Auzai.

Untuk itu, Auzai pun menjanjikan akan memberikan bonus jika berhasil melangkah sampai ke Jakarta membawa nama Kabupaten Langkat.

Lebih lanjut, kepada andalas, Auzai pun menegaskan bahwa selain SSB Dispora Langkat yang lolos sebagai 6 besar dari wilayah I Langkat dan Binjai, juga ada SSB JM Group. Kedua SSB ini adalah binaan langsung Dispora Langkat.

“Karena itu, kami berharap banyak kepada keduanya untuk meraih hasil yang maksimal. Apalagi, kedua tim ini juga mendapat support dan dukungan penuh dari Bupati.(JUL)

Pasca Banjir, Bantuan Disalurkan Kepada Warga TEBINGTINGGI - Pasca terjadinya banjir yang melanda Kota Tebingtinggi, Rabu siang, Kepala seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Djuhairdin Sinaga SH, bersama Ketua Tagana Kota Tebingtinggi Kaharuddin Nasution SH, beserta anggotanya, melakukan pendistribusian logistik korban banjir berupa beras, air mineral dan mi instan kepada warga korban banjir.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui Rabani SH, kepada wartawan mengatakan, hujan terjadi

sejak Selasa hingga pagi, mengakibatkan terjadi banjir.

Banjir lebih diperparah lagi dengan meluapnya sungai Padang yang melintasi 5 Kecamatan di Kota ini. "Banjir terparah terjadi di Kelurahan Bandar Utama, Badak Bejuang dan Kelurahan Tanjung marulak Hilir. Di wilayah ini ketinggian air mencapai satu meter lebih," katanya.

Rabani menambahkan, BPBD bersama Tagana juga sudah memberikan bantuan kepada korban banjir berupa beras, air mineral dan mi instan. (RS)

BANTUAN - Pemko Tebingtinggi menyerahkan bantuan panca banjir yang melanda kota itu. (KPK POS/RS)

SUMUT / ACEH

Walikota Bukan Penentu Raskin TEBINGTINGGI Penyaluran Raskin (beras untuk warga miskin) di Kota Tebingtinggi bukan ditentukan oleh walikota, tapi dari pemerintah pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Rumah Tangga Miskin (RTM).

“Bagi warga di kelurahan yang belum terdata untuk mendapatkan raskin diharap bersabar, karena pendataan itu berdasarkan sensus data penduduk oleh BPS,” demikian siaran pers yang disampaikan Kabag Humas Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH kepada wartawan, Senin, terkait kunjungan kerja Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM di Kelurahan BandarSono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi.

Dijelaskan, jumlah penerima raskin Sumatera Utara terhitung Juni 2012 berkurang 100.000 KK dari 838.363 KK penerima raskin di Sumut. Walikota juga mengakui ada warga yang seharusnya tidak mendapatkan raskin malah dapat. ”Memang ada ditemukan warga tersebut, tapi tak perlu saya sebutkan siapa orangnya, seharusnya kita memiliki rasa malu karena bukan hak kita,” sebut walikota.

Pada kesempatan itu, Umar Hasibuan memaparkan tugas pokok induk di kelurahan ada empat yang

ARAHAN - Walikota Tebingtiggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan memberikan arahan kepada warga Kelurahan Bandar Sono dalam kunjungan kerja di Wilayah Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi. (KPK POS/RS) harus diperhatikan dan dikerjakan aparat kelurahan. Yakni, pertama dibidang pemerintahan mengenai eKTP, akte kelahiran, hak-hak politik warga dan masalah kemiskinan, kedua pembangunan termasuk diantaranya tentang PBB, restribusi, kesehatan dan infrastruktur, ketiga masalah sosial dan keempat keamanan dan ketertiban.

Menyinggung tentang Pilgubsu, Walikota menghimbau warga untuk benar-benar menggunakan

hak pilihnya saat pemilihan. Meskipun setiap warga berbeda pendapat tentang pilihannya bukan berarti perpecahan dan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini terjalin kondusif.

“Sebagai walikota, tidak ada hak untuk mengarahkan warga dalam memilih terhadap salah satu pasangan calon Pilgubsu, tapi gunakan hak pilih saudara untuk memilih pemimpin yang benarbenar pemimpin untuk Sumut

sesuai hati nurani saudara,” harap Umar Zunaidi.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Walikota H Irham Taufik, Sekdako Johan Samose Harahap SH, Ketua TP PKK Tebingtingi dan sejumlah pimpinan SKPD. Kegiatan ditandai dengan penyeraan bantuan berupa mesin babat rumput dan peralatan olahraga yang diserahkan langsung Walikota Ir H Umar Zunaidi kepada Kepling dan Lurah Bandarsono. (RS)

Pembangunan Madrasah Nur Hasanah Dimulai TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Nur Hasanah di Jalan Basuki Kelurahan Tebingtinggi Lama, Kecamatan Tebingtinggi Kota.

Sebelum melakukan peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Nur Hasanah, Walikota yang juga didampingi Wakil Walikota H Irham Taufik SH, Camat Tebingtinggi Kota Sri Imbang Jaya S STP, Kapolsek Padang Hilir AKP Watson Nasution, serta Kabag Humas Pemko Ahdi Sucipto SH, serta Ketua Panitia Pembangunan masjid Azman Marasehat Harahap, melakukan sholat jumat berjamaah di Masjid Al Hasanah di Jalan Kartini kota tersebut.

Selain menyerahkan bantuan dari Bagian Kesra Pemko Tebingtinggi sebesar Rp30 juta, Umar Hasibuan dalam kesempatan itu juga menyerahkan bantuan secara pribadi sembari berharap pembangunan Madrasah tersebut dapat segera rampung dengan kebersamaan panitia dan masyarakat.

“Momentum yang harus disyukuri

BATU PERTAMA - Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan saat peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Nur Hasanah. (KPK POS/RS) dalam kegiatan pembangunan Madrasah Nur Hasanah ini adalah, madrasah sebagai tonggak pendidikan agama bagi anak-anak dan sebagai pencerahan bagi generasi penerus Islam dan Negara Indonesia,” pesannya.

Dikatakan juga bahwa, anakanak adalah amanah yang harus

Pemko Tebingtinggi TNI AD Jalin Kerja Sama

dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah SWT. "Dengan dibukanya Madrasah Nur Hasanah ini diharapkan generasi muda muslim bisa memiliki pengetahuan agama dan memiliki pendidikan berkarakter. Saat ini akhlakul karimah anak-anak harus diajarkan sejak dini, ini adalah proyek

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan, Pemko Tebingtinggi siap menjalin kerja sama yang baik dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI AD, khususnya di jajaran Distrik Militer 0204/DS yang dipimpin Dandim 0204/DS Letkol (Arh) Syaeful Mukti Ginanjar SIP. Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi dalam siaran pers melalui Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi, Ahdi Sucipto kepada wartawan, Rabu, terkait kegiatan Malam Pisah Sambut Dandim 0204/DS dari

dunia dan akhirat kita,” ajak Umar Hasibuan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Madrasah Nur Hasanah, Azman MS Harahap, mengatakan bahwa pembangunan Madrasah Nur Hasanah yang rencananya menelan dana sekitar Rp600 juta tersebut akan dibangun bertingkat dua dengan jumlah lokal sebanyak 6 kelas ditambah satu ruang kantor. “Dana awal pembangunan berasal dari bansos Pemko Tebingtinggi ditambah dana swadaya masyarakat,” jelasnya.

Kita berharap Madrasah Nur Hasanah ini kedepan akan menjadi lembaga pendidikan agama untuk mencerdaskan anak-anak sebagai generasi muda Islam. Seperti kita ketahui bahwa era globalisasi saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi para orang tua dalam mendidik anak-anaknya dan lembaga pendidikaan madrasah diharap mampu tampil sebagai penyeimbang dalam menyaring pendidikan yang didapat dari pendidikan umum,” sebut Azman MS Harahap yang juga Ketua Perwakilan PWI Kota Tebing Tinggi. (RS)

pejabat lama Letkol (Arh) Wawiek Dwinanto kepada Letkol (Arh) Syaeful Mukti Ginandjar di gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol Tebingtinggi.

Walikota mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama Letkol (Arh) Wawiek Dwinanto atas dukungannnya selama ini terhadap Pemko Tebingtinggi, kepada pejabat baru Dandim 0204/DS Letkol (Arh) Syaeful Mukti Ginandjar, Walikota mengucapkan selamat bertugas semoga kerjasama dalam membangun Kota Tebingtinggi yang aman dan kondusif dapat tetap terpelihara dengan baik.(RS)

Ghazali Saragih: Sembilan Permintaan Syaitan SERBA JADI - Ada sembilan permintaan syaitan sebelum Allah SWT memasukkan syaitan ke dalam neraka. Permintaan syaitan ini untuk menggoda manusia hingga datangnya hari kiamat. Demikian petikan isi ceramah ustad kondang asal Kota Tebingtinggi H.Ghazali Saragih dihadapan para guru dan siswa SMP Negeri 1 Serba Jadi, Sergai pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu. Acara tersebut dihadiri kepala sekolah Japiun Saragih SPd, pengurus komite Darma Setiawan SPd dan Serah SH serta ratusan siswa.

Lebih lanjut Muballig asal kota lemang tersebut menjabarkan sembilan hal yang dimaksud yakni, syaitan meminta rumah di dunia itulah yang sering digunakan manusia yaitu wc atau kamar mandi. Syaitan yang nongkrong di sana namanya Wilhan. Syaitan meminta tempat tinggal yakni kedai, warung, pajak, pasar, supermarket dan juga hotel.

Selanjutnya, meminta makanan yaitu makanan yang dimakan manusia tanpa berdoa dan minuman dari hal yang

memabukkan. "Alat pemanggil juga diminta syaitan yakni membujuk orang untuk tidak memenuhi panggilan Allah SWT," tambah Ghazali yang menyelingi ceramahnya dengan pengalamanpengalaman pribadi yang disampaikan dengan humor dan menyita gelak tawa undangan yang hadir.

Hebatnya lagi, Al-Quran dan Sunnah juga dimintanya yakni syair dan kebohongan.

Permintaan ke-8 yang saat ini banyak digunakan para remaja ialah memakai tato. Ini adalah permintaan buku catatan syaitan.

Terakhir binatang buruan yakni wanita yang tidak bisa menjaga auratnya. Untuk menangkal itu semua mari kembali kepada ajaran Rasulullah dan mengamalkan sunnahnya.

Syukuri nikmat yang ada dan jangan membiasakan hal yang salah. Jika ini kita jalankan maka iman kita akan menjadi iman yang paling kokoh karena meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah kita tetap yakin akan ajarannya.

Sebelumnya Kepsek SMP Negeri 1 Serba Jadi Japiun Saragih SPd dalam sambutannya

mengajak hadirin untuk tetap meningkatkan taqwa dan menjaga budi pekerti yang luhur sebagaimana yang tertuang dalam komitmen sekolah.

Peringatan ini memiliki makna yakni memahami dari sejarah kelahiran dan perjuangan Nabi.

Selanjutnya jika kita sudah paham maka arahnya kepada peningkatan ketaqwaan .Acara

yang diawali pengajian ayat suci Al-Qur'an oleh siswa, penampilan grup nasyid dan pembacaan puisi bernafaskan Islami yang dibawakan Lili Priambodo SAg salah satu guru. Sempat juga terjadi dialog simpatik dari muballig dengan Niko Saragih hingga membuat Niko dan hadirin yang hadir menitikkan air mata. (ARM/SP)

CERAMAH - Kepsek SMPN 1 Serba Jadi (nomor dua dari kiri) wartawan KPK Pos saat menikmati ceramah yang disampaikan Ustad H.Ghazali Saragih. (KPK POS/SP)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

Listrik PLN Kembali Berulah di Singkil SINGKIL - Listrik PLN di wilayah Aceh Singkil, akhir-akhir semakin kerap berulah.

Selain arus listrik (voltase) yang tidak stabil, listrik juga dikeluhkan kerap mati secara mendadak.

Parahnya lagi, ketidak beresan ini tidak mendapat penjelasan sama sekali dari pihak PLN.

Hanya saja, kerugian yang dialami pelanggan dari kasus ini, juga dilaporkan tidak sedikit. Seperti, rusaknya sejumlah peralatan elektronik milik warga. Kerusakan ini, disebut-sebut juga akibat pasokan arus listrik yang sangat rendah. Hal ini diungkapkan Parmin (45), warga Gunung Meriah, kepada KPK Pos, Senin pekan lalu.

"Ini tivi baru tiga bulan saya beli. Tapi gambar yang dihasilkan coba anda lihat,

bergelombang dan menurut teknisi ini ulah arus yang tidak stabil," gerutunya, sambil mengarahkan telunjuknya ke arah telivisi yang masih kelihatan baru tersebut.

Parmin, wajar saja marah dan menggerutu atas kerugian yang dialaminya. Pasalnya, ternyata selama bulan Januari ini Parmin mencatat, listrik sudak 15 kali mati dan juga mengalami drop voltase.

"Saya akui waktu matinya memang singkat, dua atau paling lama lima menit.

Tapi arusnya hampir sepanjang hari," lanjut Parmin ketus.

Sayangnya, upaya KPK Pos untuk mengkonfirmasi pihak PT PLN Persero wilayah Singkil yang berkantor di Kota Subulussalam, hingga berita ini terkirim juga tidak terpenuhi. Nomor telepon yang dikutip dari rekanrekan pun selalu mendapat jawaban "nomor yang anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi, cobalah beberapa saat lagi". (AZT)

Korban Banjir Diprioritaskan Peroleh Rusunawa TEBING TINGGI - Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, meminta kepada warga masyarakat yang rumahnya kerap terkena banjir musiman akibat meluapnya Sungai Padang agar segera melaporkan diri kepada Lurah ataupun Camat, karena diprioritaskan untuk memperoleh unit di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang akan dibangun tahun 2013 melalui dana bantuan dari Kementerian Perumahan RI. Hal tersebut diucapkan oleh wali kota saat meninjau kembali lokasi daerah yang terkena banjir di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kamis (31/1). Kehadiran wali kota pada hari kedua banjir tersebut mendapat sambutan dari warga dan mendengarkan berbagai keluhan yang dirasakan. “Air mulai surut, tapi tadi pagi naik sedikit. Semua itu tergantung curah hujan,” papar Lurah Bandar utama Abdulsalam.

Warga yang berada di lokasi ini, lanjut Abdusalam, kerap terkena luapan Sungai Padang, yang menyebabkan rumah banyak terendam air yang ketinggiannya beragam.

Ada yang terkena hingga 2 meter dan ada juga yang sama sekali tidak terkena. Mendengar penjelasan tersebut maka wali kota mengeluarkan pernyataan, bagi warga yang ingin pindah dari daerah tersebut, pemko akan membangun 200 unit Rusunawa pada tahun 2013, di mana hanya membayar Rp250 ribu per bulan.

Seorang kakek, warga Lingkungan 1 Kelurahan Bandar Utama bernama Wakijo, yang telah tinggal bersama keluarganya sejak tahun 1978 di daerah tersebut menyambut

Imigrasi Jambi Peringati Hari Bhakti ke - 63 JAMBI - Kantor Imigrasi Provinsi Jambi Klas I Jambi, Telanaipura, Sabtu pekan lalu, memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke -63. Acara ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jambi, diwakili Kadiv Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, I Gusti Kompiang Adinyana.

Kadiv Keimigrasian didaulat membacakan pidato sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada puncak acara Hari Bhakti Imigrasi ke-63 Tahun 2013. Puncak acara peringatan sekaligus merupakan kado istimewa, terutama bagi jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi.

Diungkapkan I Gusti Kompiang, disaat bersamaan berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI di Jakarta dilakukan secara simbolis peresmian gedung baru pengoperasian

Kantor Imigrasi Klas II Kualatungkal yang berlokasi di Jalan A Madjid Brangas, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

“Dihari yang berbahagia ini, secara simbolis juga dilakukan peresmian penggunaan gedung baru Kantor Imigrasi Klas II Kualatungkal yang sangat megah dan besar di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta,” paparnya.

Humas Kemenkumham Provinsi Jambi, Ishar menyebutkan, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, Supriyadi dan Kepala Kantor Imigrasi Klas II Kualatungkal saat ini, Djarot Sutrisno sedang berada di Jakarta mengikuti acara Hari Bhakti Imigrasi bersama dengan Menteri.

"Sekaligus menghadiri acara simbolis peresmian gedung baru Kantor Imigrasi Klas II Kualatungkal dan kantor - kantor imigrasi lainnya di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi," ungkapnya. (INRO)

Warga Teluk Piyai Pesisir Kubu Dambakan Penerangan Listrik TINJAU BANJIR - wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi bersama unsur Muspida saat meninjau banjir di kota itu. (KPK POS/RS) baik pernyataan wali kota.

Hanya saja, lanjutnya, proses perpindahan menjadi begitu berat karena sebagian besar masyarakat setempat mencari nafkah di sekitar permukimannya. “Kalau akhirnya pindah ke Rusunawa, bagaimana kami mencari nafkah?", ungkapnya.

Keluhan warga yang lainnya dan juga hasil tinjauan langsung wali kota, ditemui bahwa banyak pintu-pintu air yang tidak berfungsi dan tembok penahan Sungai Padang belum semuanya dikerjakan. “Saya perintahkan kepada Kadis PU Kota Tebingtinggi agar segera memperbaiki pintu-pintu air yang tidak berfungsi dan segera melangsungkan tender pembangunan lanjutan tembok penahan Sungai Padang,” ujar Umar Zunaidi.

Kemudian rombongan wali kota yang terdiri dari, Wakil Wali Kota H Irham Taufik SH MAP, Kadis PU,

Kadis Kesehatan, Camat Tebingtinggtinggi Kota, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kakan Satpol, Pabung Kodim 0204/DS Mayor Inf T Siahaan, Danramil Kota Tebingtinggi meninjau lokasi banjir lainnya di Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis.

Di lokasi tersebut, wali kota mendengar keluhan dari warga yang lahan pertanian seluas 120 ha tergenangi luapan Sungai Sibarau. Dengan datangnya banjir maka petani yang ada di Kelurahan Pinang Mancung selama 4 bulan ke atas tidak akan berpenghasilan karena tanaman yang baru ditanam terendam banjir. Sugiono Ketua Kelompok Tani Bersama mengungkapkan, bibit dan pupuk didapatkan secara pinjaman dari PT Pertani Kota Tebingtinggi.

Wali kota juga memanggil Kadis Partanian untuk membantu petani yang lahannya

tergenangi banjir. Pemko harus menyediakan bibit dan pupuk sehingga usai banjir, petani dapat menjalankan aktivitas semula. Sedangkan untuk pinjaman kepada PT Pertani, wali kota meminta kepada Kadis Pertanian mendatangi perusahaan tersebut agar memberikan keringanan kepada petani dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran.

Sebelum meninggalkan lokasi, wali kota juga menerangkan kondisi pembangunan bendungan bergerak Bajayu. Pada tahun 2013 ini, jelas Umar, Kementerian PU RI telah mengalokasikan dana untuk pembangunan awal kontruksi, perbaikan tembok irigasi yang jebol sepanjang 30 meter telah dikoordinasikan kepada Pemkab Serdang Bedagai, dan bersama-sama akan menyurati Pemprov dan Balai Wilayah Sungai agar memperbaiki tembok tersebut.(RS)

Syukuran Natal dan Tahun Baru STM Famahato Nias GUNUNG SITOLI - Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase MSP menghadiri kegiatan Natal dan syukuran Tahun Baru 2013 yang dilaksanakan Serikat Tolong Menolong (STM) Famahato Nias bertempat di Gedung Gereja GKPS Jalan Tirta Gunungsitoli, minggu.

Hadir pada acara tersebut, anggota STM Famahato Nias, Sudirman Halawa SH yang juga sebagai anggota DPRD Sumut, para Pembina/pengurus dan anggota STM Famahato Nias dan

undangan lainnya.

Walikota Gunungsitoli dalam sambutannya merasa bangga karena STM Famahato Nias yang sudah berdiri selama kurang lebih 20 tahun tetap konsisten berdiri di tengah-tengah masyarakat untuk mengemban visi misi organisasi marga Halawa.

Menurut walikota, organisasi STM Famahato perlu dicontoh oleh organisasi lain yang ada di kepulauan Nias sebagai sarana untuk membina persaudaraan dan iman kepada Tuhan

Dari kiri ke kanan, Pembina STM Famahato Nias, Orudugo Halawa, Walikota Gunungsitoli, Martinus Lase MSP, Sudirman Halawa SH saat mengikuti Natal/syukuran Tahun Baru 2013 di gedung gereja GKPS Gunungsitoli. (KPK POS/ YAGI)

BERSAMA - Jajaran staf Imigrasi Jambi foto bersama usai memperingati Hari Bhakti ke - 63.(KPK POS/INRO)

melalui organisasi keagamaan.

Secara pribadi dan atas nama Pemko Gunungsitoli mendukung kegiatan STM Famahato Nias dan walikota berjanji akan mengkaderkan PNS yang berasal dari anggota STM Famahato untuk diangkat sebagai pejabat eselon II di jajaran pemerintahan Walikota Gunungsitoli.

Pada kesempatan itu, walikota Gunungsitoli menyinggung tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur/ wakil Gubernur Sumut periode 20132018. Kepada organisasi STM Famahato Nias walikota menyatakan bahwa calon Gubsu/Wagubsu yang tidak mendukung pemekaran Provinsi Nias agar jangan dipilih.

Mewakili Pembina STM Famahato Nias, Orudugo Halawa dalam kegiatan itu mengatakan organisasi STM Famahato Nias dibentuk untuk mempersatukan keluarga besar marga Halawa di Kepulauan Nias serta keluarga yang ada hubungan/ikatan keluarga dengan keluarga marga Halawa.

Menurut Orudugo Halawa yang juga anggota DPRD Kota Gunungsitoli, organisasi ini bergerak di bidang kerohanian yakni melaksanakan Penelaahan Alkitab (PA) sekali sebulan dirumah anggota STM Famahato Nias secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, STM Famahato Nias bertanggung jawab memberikan bantuan kepada keluarga marga Halawa yang mengalami suka maupun duka. (YAGI)

KUBU - Masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sangat merindukan penerangan listrik. Pasalnya dengan masuknya listrik akan menghemat biaya penerangan untuk memasok lampu di rumah mereka.

Hal ini di ungkapkan Penghulu Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Amat Yasin kepada KPK Pos di Kecamatan Kubu, Selasa.

Menurut Amat, warga kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sangat mendambakan penerangan listrik, karena selama ini warga hanya mengandalkan mesin disel dan genset yang memerlukan biaya yang lumayan banyak "Tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk penerangan dengan menggunakan genset dan disel. Warga harus mengeluarkan Rp20 ribuan setiap malam untuk menerangi rumah. Jika satu bulan bisa dihitung berapa besar pengeluaran warga," ujar Amat.

Ia menambahkan, untuk saat ini warga yang tarap ekonominya mampu sudah menggunakan mesin genset. Sedangkan warga yang tak mampu terpaksa menggunakan lampu teplok. Kasihan mereka," sela Amat ketus, seraya menambahkan, dengan kemajuan zaman saat ini, listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat Semoga saja Pemkab Rohil dengan APBD 2013 sebesar Rp2,455 triliun dapat bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar dapat membantu

AMAT YASIN Penghulu Teluk Piyai Pesisir masyarakat terkait penerangan listrik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Juanda dari Fraksi Demokrat saat dikonfirmasi KPK Pos melalui pesan singkat, Rabu, belum dapat menjawab mampu tidaknya ia memperjuangkan daerah kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang bisa dikatakan daerah baru ini. (ULIL)

Pelatihan Dasar Barang dan Jasa JAMBI - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Supriyadi membuka pelatihan tingkat dasar/pratama pengadaan dan barang jasa pemerintah yang diadakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Senin lalu, di Hotel Grand, Jambi.

Pelatihan tersebut diikuti peserta yang berasal dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dalam Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang berjumlah 30 orang, pelatihan berlangsung selama lima hari.

Supriyadi mengatakan, Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu yang

penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transfaransi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi. Kesempatan usaha serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat. (INRO)

PELATIHAN - Pasa peserta foto bersama di sela-sela mengikuti pelatihan.(KPK POS/INRO)

E D I S I 237 4 - 10 FEBRUARI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

USUT KASUS DUGAAN KORUPSI

Polres Binjai Main “Petak Umpet” BINJAI - Dugaan korupsi Jamkesmas, buku Sekolah Ilegal dan anggaran pemindahan Pajak Bundar yang bergulir di Polres Binjai cukup membuat geleng kepala banyak kalangan.

Pasalnya, pola penanganannya terkesan seperti “petak umpet”, kejarlah daku kau kutangkap.

Analogi ini digambarkan Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy, Rabu pekan lalu, sebagai bentuk keprihatinannya melihat kinerja Polres Binjai dalam menangani berbagai kasus dugaan korupsi baik yang dilaporkannya maupun laporan elemen lain di Kota Binjai.

Seperti kasus dugaan penyimpangan dana APBD TA 2012 sektor Pemindahan pedagang Pajak Bundar sebesar Rp100 juta, oknum Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Binjai Tobertina SH sengaja mensepelekan dua kali undangan Penyidik karena dianggap salah alamat dan salah panggilan.

“Sikap Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Revi Nurvelani yang mengaku akan menaikkan status proses penyelidikan menjadi penyidikan karena ketidakhadiran Tobertina sesuai panggilan penyidik ini seperti lelucon hukum yang kerab dimainkan oleh oknum-oknum hamba hukum,” beber Gito.

Seperti pernyataan Tobertina yang menyebut undangan Tipikor

Polres Binjai salah alamat sehingga dua kali mangkir, ini bukti mengecilkan penegak hukum dan pertanyaannya kenapa Polisi bisa disepelekan walau akhirnya Kadispenda Tobertina SH memenuhi undangan penyidik, Selasa (29/1) yang menurut Gito ini juga perlu dipantau agar jangan menjadi perkara ‘petak umpet’ seperti perkara-perkara lainnya.

Gito mencontohkan lagi, ada beberapa perkara yang menurutnya perlu menjadi pelajaran seperti penanganan perkara Jamkesmas dengan penetapan tiga mantan Direktur RS dr Djoelham sebagai tersangka. Namun setelah lebih dua tahun penyidikan P.21 nya jadi bola pimpong antara Kejari Binjai dengan Polisi.

Seperti perkara buku LKS sesuai Surat Perintah Tugas No. Sprin-Gas/ 574/VI/2012/Reskrim tanggal 9 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/75/VI/ 2012/Reskrim tanggal 9 Juni 2012 menyusul surat undangan klarifikasi Nomor:K/148/VI/ 2012 tanggal 13 Juni 2012 kepada pelapor sedikitnya sudah 125 Kepala Sekolah diambil keterangan selebihnya membandal karena ada isu larangan dari KUPTD Kecamatan Binjai Selatan untuk tidak menghadiri undangan Polisi, di mana isu itu dibantah Kapolres namun pengembangan perkara masih macat di jalan.

Kemudian perkara pencantuman Pangkat/Golongan palsu Kepala Sekolah oleh Walikota Binjai atas nama Abdullah Yus SAg dari pang-

kat/gol III/b diganti dengan III/c untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/575/VI/2012/ Reskrim tanggal 09 Juni 2012 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/76/VI/ 2012/Reskrim tanggal 09 Juni 2012 menyusul surat undangan klarifikasi kepada pelapor Nomor:K/147/VI/ 2012 tanggal 13 Juni 2012. Perkara tersebut amblas karena munculnya ralat dari Walikota Binjai sedangkan unsur pidananya cukup kuat dengan kesengajaan melindungi perbuatan selama lebih 6 bulan disusul bukti bukti lain.

Menyusul perkara No.LP/l087/ X/2011/SPKT ”C” tanggal 12 Oktober 2011 tentang pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan yang disahuti dengan proses penyidikan dimana penyidik telah dua kali memberi surat (SP2HP) dan surat No. B.23/VII/ 2012 Reskrim tanggal 24 Juli 2012 pemberitahuan tentang pengiriman berkas perkara tersangka kepada Kejaksaan Negeri Binjai tertanggal 29 Juni 2012 yang ujungnya amblas sesuai pengembalian berkas oleh Kejaksaan Negeri Binjai.

Yang lebih miris nasib laporan tertulis Masyarakat Rudi Herdiansyah (24) penduduk Jalan Coklat Kota Binjai tanggal 21 November 2011 tentang dugaan pemalsuan dokumen yang dikeluarkan Lurah Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara yang menerangkan isterinya berstatus gadis untuk pemberangkatan TKI hingga saat ini pelapor

tidak sekalipun dipanggil untuk diambil keterangannya.

Tak kalah mirisnya nasib kasus penggerebekan gudang CPO ilegal secara mendadak di Tandem Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai 21 November 2011. Dari hasil sergapan mendadak tersebut hanya berhasil menyita barang bukti sejumlah selang untuk penyedot minyak CPO dan beberapa drum. Sedangkan pemilik gudang dan para pekerja/ pelaku berhasil meloloskan diri dari pintu belakang. Dan yang paling mengejutkan dari hasil proses penanganan perkara tersebut dinyatakan bahwa barang bukti merupakan alat sarana penyedotan gula aren. “Ini aneh bin ajaib bahkan hingga saat ini praktik ilegal seperti itu masih terus berlangsung dibeberapa lokasi di wilayah Hukum Polres Binjai,” ujar Gito.

Ditegaskan Gito, berbagai kasus di atas merupakan contoh kecil atas kinerja Polres Binjai. Dari contoh kecil tersebut menurutnya sudah memenuhi unsur pidana yang oleh Kapolres Binjai tidak disikapi sebagaimana mestinya. Ini sama dengan pelanggaran terhadap apa yang dimaksud dengan Undang-Undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB III Pasal 13 yakni Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum dan, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

“Pola Polres Binjai seperti petak umpet untuk mensiasati UndangUndang Kepolsian,”tambah Gito. (SBR)

NasDem Dukung GanTeng MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Utara HM Ali Umri SH MKn menegaskan, Partai NasDem serius mendukung pasangan Gatot Pujo Nugroho - Tengku Erry Nuradi (GanTeng) dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 7 Maret 2013 mendatang.

“Dukungan yang kita berikan (kepada GanTeng) itu, karena berbagai pertimbangan dan alasan demi kepentingan partai,” ungkap Ali Umri saat bersilaturahmi ke Kantor Star Media Group, Jalan T Amir Hamzah No 184-186 Medan, Kamis (31/1).

Kehadiran Ali Umri bersama sejumlah Pengurus Partai NasDem Sumut disambut pemilik Star Media Group Iskandar ST yang kini menjabat Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Sumut, dan jajaran Redaksi Harian Andalas, KPK Pos, Radio Starnews 102,6 FM serta starberita.com.

Lebih lanjut dikemukakan Umri, sebelum dukungan itu diberikan, Partai NasDem mengkaji terlebih dahulu seluruh pasangan CagubsuCawagubsu.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan internal partai, mayoritas pengurus Partai NasDem mendukung pasangan GanTeng. “Kita tanyakan ke internal partai, kalau dari calon lain bagaimana? Dan mayoritas mengarahkan ke GanTeng,” ungkap Ali Umri.

Alasan mendukung pasangan GanTeng, sebutnya juga karena digawangi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkenal dengan kesolidannya hingga ke tingkat bawah. Selain itu, PKS minoritas di tempat mayoritas. “Kesolidannya diakui. Jadi, kalau pasangan GanTeng menang di Pilgubsu, maka NasDem juga akan menang,” katanya.

Ali Umri yang datang bersama dr Geeta (Wakil Ketua Partai NasDem), Hasan Simatupang SKom (Wakil Ketua Partai NasDem), Ir

Sejumlah Desa di Langkat Terendam Banjir STABAT - Beberapa Desa di wilayah Kabupaten Langkat terendam banjir sejak, Kamis (31/ 1) malam. Mendapat laporan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH meninjau langsung bencana tersebut yang merendam beberapa rumah di sebagian Desa pada wilayah Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura, Jum’at (1/2).

Setibanya di lokasi banjir Bupati Ngogesa didampingi Camat Hinai Yushilda Usman dan Kades Cempa Solekan menelusuri beberapa rumah warga yang terkena dampak bencana itu.

Bupati Ngogesa menginstruksikan Kepala BPBD Herdianul Zally dan Kakan Sosial Budi Aspriyanto segera melakukan tindakan tanggap bencana dengan mengerahkan semua bantuan yang dibutuhkan.

“Utamakan terlebih dahulu keselamatan dan kesehatan warga, setelah itu kita benahi penyebab

terjadinya banjir, ” instruksi Bupati kepada tim tanggap bencana Kabupaten Langkat.

Kepada warga diminta untuk tetap tabah dan bersabar karena segala daya dan upaya akan dikerahkan untuk meringankan beban warga.

Atas perintah bupati, posko kesehatan juga didirikan.

Menurut Sahruddin (48) warga dusun 2 Desa Cempa Kec. Hinai banjir kiriman yang menggenangi rumahnya sudah menjadi agenda rutin di kampungnya. “Dalam sebulan ini sudah 4 kali, tapi sekali ini paling besar,” tutur nya.

Berdasarkan data yang dihimpun aparat Kecamatan dan Desa setempat diketahui sekitar 992 KK menjadi korban banjir yang menggenangi tempat tinggal mereka tersebar pada 10 Dusun di 2 Desa wilayah Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura.

(JUL)

Rp100 M Untuk Bangun RSUPM MEDAN - Walikota Medan, Rahudman Harahap, mengatakan pada tahun ini dialokasikan dana sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan ruangan VIP dan ruangan dokter RSU dr Pirngadi Medan (RSUPM).

“Kita terus melakukan pembenahan dalam upaya memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Selain terus menambah peralatan medis,” kata Walikota, Kamis.

Disebutkan, dengan

SILATURAHMI - Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, H.Ali Umri, bersilaturahmi ke Kantor Star Media Group, dan berdiaog dengan awak Media, Kamis (31/1). (KPK POS/IST) Abdullah Amra MH (Wakil Ketua Partai NasDem), Tetty Julianti SE MSi (Ketua Garnita Malahayati Partai NasDem) menegaskan, tidak ada terjadi konflik di NasDem, karena itu merupakan dinamika dalam sebuah organisasi.

“Tidak problem, karena kejadian itu terjadi sebelum Kongres,” katanya menanggapi soal isu konflik di tubuh NasDem yang berujung keluarnya Ketua Dewan Pakar DPP Partai NasDem Hary Tanoesoedibjo serta Sekjen DPP Partai NasDem Ahmad Rofiq belum lama ini.

Mantan Wali Kota Binjai dua periode ini menerangkan, sebelum terjadinya Kongres yang akhirnya menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum DPP Partai NasDem, beberapa kader mengundurkan diri

karena mungkin kurang respek kepada ketua umum. Hal itu, katanya, sesuatu yang biasa dan lumrah dalam sebuah organisasi. “Tapi, kalau kejadiannya sesudah Kongres dan kepengurusan sudah disusun, maka sedikitnya akan mempengaruhi. Jadi, tidak ada masalah,” tukasnya.

Diakuinya, saat ini banyak yang ingin bergabung ke Partai NasDem pascakeputusan hasil verifikasi faktual KPU terhadap partai politik sebagai kontestan pada Pemilu 2014 mendatang. “Jadi, bak kata pepatah hilang satu tumbuh seribu. Itu yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Didampingi pengurus lainnya, Ali Umri, berkeyakinan Partai NasDem akan menjadi nomor 1 di Sumut.

“Kita yakin itu. Alhamdulillah,

dalam Pemilu 2014 mendatang kita mendapat nomor urut 1, itu pertanda anugerah yang diberikan Allah SWT, kalau kita akan menjadi nomor satu,” katanya.

Pertemuan yang berlangsung akrab dan diiringi dengan tawa canda dalam suasana penuh kekeluargaan, Ali Umri, menargetkan pada Pemilu 2014 mendatang Partai NasDem akan meraih suara di atas 30 persen. “Kalau itu berhasil kita raih, maka keterwakilan kita di legislatif baik di DPRD Kabupaten/ Kota DPRD Provinsi dan DPR RI,” imbuhnya.

Usai melakukan pertemuan dan beramah tamah, Ali Umri berkesempatan menjadi narasumber di acara Talkshow Spesial di Radio Starnews 102,6 FM. (FR/SMG)

Anggaran Pembangunan Los Pasar Kubu Bakal Ditambah BAGANSIAPIAPI - Los pasar tradisional Kubu, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar (DKPP), Rokan Hilir, tahun anggaran 2012 ukuran 10 meter x 20 meter, dengan konstruksi beton, dalam papan plang proyek biayanya tertulis sebesar Rp1,2 miliar lebih. "Namun masih ada item lain, seperti pemasangan kramik pasar bertingkat Kubu dan pemasangan listrik, dan pemasangan 58 unit pintu peruntukan pasar bertingkat Kubu," ujar Kadis KPP Rohil Suwandi pada KPK Pos mengklarifikasi pemberitaan koran ini, terkait dugaan penggelembungan biaya pembangunan los pasar kubu, Rabu pekan lalu di Bagansiapiapi.

Menurut Suwandi, khusus pembangunan los pasar tradisional mengabiskan biaya sebesar Rp480

TINJAU BANJIR - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu memerintahkan Kadis PU Bambang Irawadi agar berkoordinasi dengan PU Pengairan Provsu dan membenahi tanggul. (KPK POS/JUL)

juta, selebihnya untuk item lainnya.

Pengalokasian dana sebesar Rp1,2 miliar itu untuk 4 item. Dalam papan nama proyek memang tidak disebutkan item lainnya. “Kalau hanya untuk bangunan Los dengan ukuran 10 x 20 meter terlalu mahal, tapi ada item lain yang tidak masuk dalam papan plang proyek,” ujar Suwandi.

Dikatakan Suwandi, untuk menyelesaikan pembangunan los pasar tradisional hingga dapat dioperasikan Dinas KPP Rohil tahun ini, akan ada penambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar. "Penambahan anggaran agar pasar tradisional tersebut dapat dioperasikan," katanya.

Diakui Suwandi, bahwa DKPP Rohil pada tahun anggaran 2012 telah melaksanakan pembangunan

pasar bertingkat di sejumlah Kecamatan. Diantaranya pembangunan pasar bertingkat Desa Bangko Sempurna, Desa Bangko Jaya dan Desa Labuhan Tangga, dan Pasar Bertingkat Jl. Sotong Bagansiapiapi Kecamatan Bangko. 4 lokasi pasar bertingkat yang dibangun DKPP Rohil diperkirakan menelan biaya sebesar Rp18 miliar.

Selain pembangunan pasar bertingkat DKPP Rohil juga membangun los pasar tradisional dibeberapa Kecamatan seperti los pasar tradisional Kubu, los pasar Pekaitan, los pasar Rantau Kopar, los pasar Sinaboi dan los pasar Rimbo Melintang.

Aktivis LSM PAD (Pemantau Aset Daerah) Chairuddin saat dimintai komentarnya terkait tidak masuknya item lain dalam

papan nama plang proyek mengatakan, mestinya DKPP Rohil dalam melaksanakan pembangunan harus transparan. "Pemasangan papan plang proyek dengan mencantunkan semua item proyek tujuannya untuk dapat diketahui publik, sehingga masyarakat tidak berasumsi negatif terhadap DKPP Rohil," ujarnya.

Pembangunan los pasar disejumlah desa dan pembangunan pasar bertingkat di Rokan Hilir diharapkan jangan sampai ada proyek yang mubajir. "Pembagunan pasar bertingkat dan pembangunan los pasar disejumlah kecamatan diharapkan dapat difungsikan secara baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat pedagang, dalam memasarkan komoditi yang ada di daerah tersebut," ujarnya. (PUR)

pembenahan yang dilakukan, diharapkan dapat membuat masyarakat semakin tertarik untuk berobat di rumah sakit milik Pemko Medan itu.

Selain itu, sebut Walikota, para dokter spesialis yang ada harus tetap berada di tempat sampai pukul 12.00 WIB, setelah itu barulah praktet di tempat lain. “Jadi, begitu masyarakat membutuhkan pelayanan dokter spesilias secepatnya terlayani,” katanya. (VIN)

Masyarakat Takziah ke Rumah Duka Direktur RSUD Idi ACEH TIMUR - Keluarga Besar jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur beserta ulama dan masyarakat, Kamis, melakukan takziah ke rumah duka dr Edi Gunawan, Direktur RSUD Idi, yang mana orangtua beliau, Ny Mariatun (82) berpulang ke rahmatullah pada Kamis (28/1) Pukul 21.08 Wib di RSUP Adam Malik Medan akibat penyakit yang dideritanya dan dikebumikan, Jumat (25/1) Jdi pemakaman umum Medan.

Kunjungan ini seba-

gai turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa ahli bait beserta keluarga.

Hadir dalam takziah kemarin diantaranya Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syamaun, Abu Bukhari Hasan atau Ayah Leuge, Ketua MUNA Aceh Timur,serta Para Asisten ,Kabag, dan Kasubbag Setdakab serta para Kepala SKPK dan instansi lainnya. Juga turut disampaikan tausiyah oleh Kepala BKPP Aceh Timur Bustami SH MA. (BSO)

Sekdako Perintahkan Humas Seleksi Surat Masuk BINJAI - Diduga tak senang mendapat kririk tajam, Sekdako Binjai H.Elyuzar Siregar, meminta Kabag Humas Pemko Binjai menyaring surat-surat masuk dari LSM maupun wartawan. ”itu disampaikan Sekda pada apel gabungan di halaman kantor Walikota Binjai Senin lalu pekan lalu dihadiri seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemko Binjai,”ujar Gito kepada koran ini baru-baru ini.

Perihal perintah itu beberapa pejabat peserta apel saat dikonfirmasi

membenarkan apa yang dilontarkan Sekdako Binjai. Terhadap tekanan itu Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Gito Affandy apapun sikap Sekda tidak lebih untuk ambil muka kepada penguasa Kota Binjai yang alergi dengan fungsi control. Sehingga tidak memiliki etika dengan mengesampingkan peraturan perundanganundangan.

“Dengan segala konsekwensi, kita akan upayakan membangkitkan kejantanan Sekdako Binjai melalui upaya aksi demo.” tegas Gito. (SBR)