Epaper kpkpos edisi 319 senin 15 september 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

JPU KPK NILAI POSITIF AKSI NAZARUDDIN • DI HALAMAN

15 - 21 SEPTEMBER 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

13

Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot

Bupati Nias Terindikasi KKN

NIAS - Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Forum Peduli Nias (For-Pedas) melakukan unjukrasa di depan Kantor Bupati Nias dan DPRD Kabupaten Nias, Kamis (11/9). Para pengunjukrasa memulai perjalanan turun ke jalan dari lapangan Merdeka Kota Gunungsitoli menuju kantor bupati dan DPRD Nias di Jalan Pelud km.9 Gunungsitoli Selatan.

Dalam orasinya For-Pedas menyebutkan, pembangunan seharusnya ditujukan untuk mengubah hidup masyarakat menjadi sejahtera.

Pejuang pembangunan bagi masyarakat Nias senantiasa dilakoni oleh pemerintah daerah karena kita sudah menitipkan pesan ini di awal pelaksanaan Pilkada untuk memenangkan pasangan SARO (Sokhiatulo Laoli, Arosokhi Waruwu).

Tadinya kita berharap pasangan ini akan menjadi malaikat penyelamat yang bermartabat dengan seribu harapan menjadi masyarakat Nias yang maju dengan menjanjikan pembangunan diberbagai bidang serta menjalankan pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tetapi yang kita rasakan setelah pemerintahan pasangan SARO ini selama

EDISI 319/ THN VII

Mahasiswi Universitas Riau dan Aliansi Forum Perempuan Riau melakukan aksi diam saat berunjukrasa di depan gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Riau, Selasa (9/9). Mereka meminta DPRD Riau segera memanggil Gubernur Riau, Annas Maamun terkait dugaan kasus pelecehan seksual, sekaligus meminta Gubernur Riau untuk melakukan klarifikasi terkait benar atau tidaknya perbuatan asusila tersebut.

JAKARTA - Sejumlah bupati dan wali kota yang diusung partai atau gabungan partai Koalisi Merah Putih menentang opsi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sikap mereka berseberangan dengan keputusan enam fraksi anggota Koalisi Merah Putih di DPR yang sampai kemarin ngotot menggolkan Rancangan UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pilkada langsung adalah partisipasi rakyat. Tiga menit mencoblos di dalam bilik suara adalah hak politik rakyat," kata Mochamad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung yang diusung dua partai anggota Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, di Jakarta, Kamis.

Ridwan bersama 49 bupati, sebelas wali kota, dan sejumlah wakil bupati

atau wali kota mendeklarasikan penolakan terhadap keinginan koalisi pengusung pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa pada pemilihan presiden yang lalu. Dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Ridwan menyerukan aksi turun ke jalan. ”Dari sini, kita jalan kaki ke Bundaran Hotel Indonesia, kita unjuk rasa,” ujarnya. Seruan tersebut ditolak peserta rapat dengan dalih cara itu tidak elegan.

Ridwan mengaku tidak hirau akan sikap politik dua partai pengusungnya.

Termasuk, kata dia, ancaman sanksinya. ”Saya bukan kader partai. Bagaimana • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kejari Dumai melakukan penggeledahan ruang kantor Dinas Perhubungan.

JAKARTA - Belum setengah tahun diangkat menjadi Gubernur Riau, Annas Maamun sudah menuai berbagai sorotan negatif. Annas dilantik pada 19 Februari 2014. Ia menggantikan pejabat lama, Rusli Zainal, yang kini mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran terjerat kasus korupsi PON Riau.

Kejaksaan S Bidik Rekening Gendut Bunda Putri

EBELUM menjadi gubernur, Annas pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dan Bupati Rokan Hilir.

Selain menyangkut dugaan skandal seks yang bikin heboh warga Riau, ada beberapa aksi

» Annas Maamun

Annas: Kalau Terbukti, Saya akan Berhenti Jadi Gubernur GUBERNUR Riau, Annas Mamun, membantah telah melakukan pelecehan seksual terhadap WW (Wide). Oleh karena itu, dia melaporkan balik WW ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan pemerasan.

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

MUZNI ZAKARIA | PARTAI GERINDRA | BUPATI SOLOK SELATAN

JAKARTA - Andi Sofyan Hasdam pernah menjabat sebagai Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur selama dua periode. Periode pertama 20012006, Andi dipilih sebagai wali kota Bontang melalui pemilihan DPRD. Namun periode selanjutnya, pemilihan kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat dan dirinya kembali mendapatkan amanah.

Pernah mengenyam pengalaman dengan dua mekanisme pemilihan kepala daerah ini, Andi mengakui memang pemilihan kepala daerah secara langsung hanya repot sekali saja.

Tetapi, pemilihan kepala daerah lewat DPRD jauh lebih merepotkan dan berkali-kali.

"Saya alami dua-duanya. Kalau langsung repotnya sekali, kalau DPRD setiap tahun ketika kita akan sampaikan LPJ. Itu negosiasi lagi. Kalau tak bagus

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Penghapusan Pilkada

• LANJUT KE HAL. 2

RIDWAN KAMIL | PARTAI GERINDRA | WALIKOTA BANDUNG

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak ambil pusing jika ada yang menyebut dia kutu loncat karena berpindah-pindah partai. "Emang aku kutu loncat, kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/9)

BIMA ARYA | PARTAI AMANAT NASIONAL | WALIKOTA BOGOR

Kepala Daerah Terancam Dipalak

DUMAI - Mencuatnya dugaan rekening gendut “Bunda Putri” disejumlah media cetak lokal maupun luar daerah seperti yang diberitakan Koran ini, pada edisi sebelumnya, Bunda Putri diduga memiliki rekening gendut disejumlah bank diperkirakan sebesar Rp18 miliar.

Pemberitaan terkait dugaan rekening gendut Bunda Putri tersebut pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai dikabarkan telah melakukan penyelidikan terkait dugaan rekening gendut Bunda Putri tersebut. Informasi tersebut didapat KPK Pos di lingkungan Kejaksaan Negeri Dumai bahwa Kejari Dumai telah membidik rekening gendut Bunda Putri. “Sabar kita akan publikasikan setelah ada bukti,” ujar sumber di Kejaksaan Negeri Dumai, Selasa pekan lalu.

Siapa sebenarnya "Bunda Putri?'. Sejumlah kalangan mengatakan "Bunda Putri" adalah istri

POLITIKUS Senayan hendaknya jangan tergesagesa membahas RUU Pilkada. Pemaksaan pembahasan RUU tersebut hanya akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan dan menghamburhamburkan energi.

Diharapkan para anggota DPR-RI bisa lebih tenang untuk melihat manfaat yang didapatkan atau tidak dari sistem pemilihan langsung sekarang ini. Dikhawatirkan, bila RUU Pilkada dipaksakan bakal terjadi polemik yang berkepanjangan. Padahal, Indonesia saat ini membutuhkan energi besar untuk secara bersama-sama membangun negeri.

Pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mungkin akan sedikit menghemat biaya. Tapi mudaratnya jauh lebih besar dibanding pemilihan langsung.

Penghapusan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) juga akan membuat DPRD sangat berkuasa. Mereka menentukan peraturan daerah dan anggaran daerah, serta bisa mendikte kepala daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang tak setuju dengan

BASUKI TJAHAYA PURNAMA | PARTAI GERINDRA | WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA

bisa diusulkan ke Mendagri untuk dipecat," ungkapnya di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9).

Andi menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD melahirkan output atau pemimpin yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat.

Sebab, kata dia, pemimpin tersebut bakal tersandera oleh kepentingan politik DPRD. "Kedua, kalau pemilihan melalui DPRD, kepala daerah akan tersandera berbagai komitmen. Misal komitmen proyek dan jabatan. Misalnya sekda dari partai ini, Dinas PU dari partai ini," jelasnya.

Mantan Wali Kota Bontang itu menambahkan, kepala daerah yang terpilih melalui DPRD saban tahun bakal direpotkan oleh politikus• LANJUT KE HAL. 2

Ahok: Saya Memang Kutu Loncat

A

HOK mengakui dirinya beberapa kali pindah partai, dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Golkar, hingga Gerindra. Terakhir, Ahok memutuskan keluar karena berseberangan dengan sikap partai terhadap RUU Pilkada.

Setelah mundur dari Gerindra, Ahok belum tertarik bergabung dengan partai lain sampai masa jabatannya habis pada 2017. "Saya rasa kalau saya jadi gubernur tanpa jadi anggota partai, akan jadi tontonan politik yang menarik," kata dia. Ahok berharap langkahnya bisa menjadi

pelajaran bahwa tak semua kepala daerah bisa dikendalikan oleh partai.

Menurut dia, keputusannya untuk keluar murni disebabkan oleh sikap Gerindra yang mendukung perubahan aturan soal pemilihan

kepala daerah. Pemilihan yang kini dilakukan langsung oleh rakyat akan dikembalikan ke tangan DPRD. Persoalan itu sedang

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menganggap istilah kutu loncat dalam kancah politik Indonesia belum tentu bermakna negatif. Soalnya sistem kepartaian di Indonesia belum mapan baik dalam hal ideologi, nilai, maupun kepercayaan dari rakyat.

"Jangan-jangan yang jadi kutu loncat itu malah yang idealis dan merasa prinsipnya belum sesuai dengan • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

KEPALA DAERAH PENDUKUNG PRABOWO MEMBELOT ......................

• DARI HALAMAN. 1 dipecat atau mau mundur? Masuk saja belum.”

Penolakan serupa juga dilontarkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria. Ketua Gerindra Solok Selatan itu siap menerima sanksi dari partainya. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga menolak pilkada lewat DPRD. Ketua Partai Amanat Nasional Bogor itu mengaku siap menerima sanksi dari partainya.

Bahkan, Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk, yang juga kader Golkar, siap mengikuti langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Partai Golkar bereaksi keras atas sikap kadernya yang membelot. Juru bicara Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan partainya segera mengambil sikap

terhadap mereka. "Hakikatnya, setiap kader itu harus sejalan dengan garis partai," kata Tantowi.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, juga akan memberikan sanksi kepada kader yang menolak pemilihan kepala daerah lewat parlemen. Sanksinya, kata Hidayat, bisa sampai pemecatan dari partai. "Bisa bayangkan, Golkar saja memberikan sanksi (pemecatan), apalagi PKS," kata Hidayat.

Sebaliknya, Gerindra tidak akan memberikan sanksi jika ada kadernya yang tidak mendukung pemilihan lewat DPRD. Partai ini mempersilakan kader yang berbeda sikap untuk mengundurkan diri, seperti yang ditempuh Ahok.

“Seorang kader mestinya bersikap loyal menjalankan perjuangan partai,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

(IN/BBS)

KEPALA DAERAH TERANCAM DIPALAK .................................................

• DARI HALAMAN. 1 politikus di DPRD. Mereka tidak serta merta mendukung kebijakannya dan sudah dipastikan adanya transaksi politik yang luar biasa.

"Setiap akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) itu ada negosiasi lagi. Begitu terus setiap tahun," tegas Andi.

"Ini berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman. Makanya akhirnya diubah menjadi pilkada langsung karena dampak dari pemilihan DPRD ini. Makanya aneh, ini sudah membaik kenapa balik lagi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengajak semua elemen masyarakat untuk menolak disahkannya RUU Pilkada.

Dikatakan, bila pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih rakyat melahirkan tokoh-tokoh lokal yang berprestasi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Dengan pilkada langsung tokoh

lokal muncul seperti Anas (Bupati Banyuwangi), Risma (Wali Kota Surabaya), Jokowi (Gubernur Jakarta), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung)," jelas Pramono.

"Munculnya tokoh ini mau dihambat. Dan kalau melalui DPRD, siapapun yang mau maju calon gubernur, bupati dan wali kota, nanti tidak akan mengurus rakyat tapi hanya beberapa DPRD saja," tambahnya.

Menurut Pramono, ironis sekali bilamana pemilihan kepala daerah dipilih dan ditentukan oleh DPRD. Sebab, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPRD, semuanya melibatkan rakyat secara langsung dalam berdemokrasi.

"Yang memilih pemimpinnya adalah rakyat, yang memilih presiden, DPR adalah rakyat.

Mengapa yang memilih bupati saja rakyat tidak boleh memilih langsung. Tidak ada kata lain, lawan! lawan!," tandasnya.(IN/BBS)

BUPATI NIAS TERINDIKASI KKN..

• DARI HALAMAN. 1 kurun waktu 3 tahun, ternyata terbalik dengan apa yang diharapkan masyarakat Nias khususnya.

Buktinya, KKN subur di manamana, dan coba kita lihat seorang bupati Nias dengan mengangkat saudara kandungnya sebagai pejabat meskipun terlibat dalam skandal seks.

"Kemudian Kepala Bidang Mutasi di kantor BKD termasuk keponakannya, Sekretaris PU Nias, Elizaro laoli, Kadis Pariwisata Nias, Atobali Laoli, dll sehingga ada istilah saat itu yang menyebut rezimnya marga “Laoli” berkuasa," ucap pengunjukrasa.

Bahkan yang memprihatinkan lagi, masyarakat Kabupaten Nias sangat mengharapkan pembangunan didaerahnya tetapi atas kebijakan Kadis PU Nias dan Sekretaris PU Nias, Elizaro Laoli mengalokasikan pembangunan di wilayah pemerintahan Kota Gunungsitoli di Hiligodu dusun II menuju Onowaembo Hiligara wilayah Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya di era pemerintahan Sokhiatulo Laoli/Arosokhi Waruwu premanisme oknum pejabat merajalela. Yang mana Direktur RSUD Gunungsitoli dr Yulianus Dawolo menganiaya Kabid Sarana dan Prasarana di RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias. Korban sudah melaporkan kasus ini kepada Bupati Nias tetapi

tidak ada realisasi. Bahkan korban kini dijadikan staf di kantor KB Kabupaten Nias sehingga keadilan terabaikan. "Beginilah metode kepemimpinan bupati Nias saat ini," ucap mereka.

Pengunjukrasa diterima oleh Sekda Nias, Drs Firman Yanus Larosa MAP karena Bupati/Wabup sedang dinas luar. Menurut Sekda Nias, aspirasi For-Pedas akan ditindaklanjuti. Sedangkan menyangkut hasil capai pemerintah Kabupaten Nias, kata Sekda Nias, telah berjalan dengan baik sesuai dengan program kerja masingmasing SKPD. "Buktinya tak ada satupun kasus hukum yang sedang diproses oleh penegak hukum," kata Sekda.

Selain menyampaikan aspirasinya, secara tertulis juga mereka menuliskan beberapa lembar poster yang bertuliskan “Bupati Nias Penipu, Bupati Nias Pembohong “. Usai berorasi di depan kantor bupati, pengunjukrasa menuju kantor DPRD Nias dan mereka diterima oleh anggota DPRD Nias, Faigiasa Bawamenewi dkk.

Menurut Faigiasa Bawamenewi, apa yang disampaiakan ForPedas segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, kasus KKN di Kabupaten Nias semakin merajalela karena baik oknum aparat penegak hukum maupun oknum pejabat di daerah ini tidak bermoral, katanya. (YG)

PENGHAPISAN PILKADA ..................

• DARI HALAMAN. 1 gagasan ini, bahkan mengatakan kepala daerah bisa menjadi sapi perah DPRD. Kekhawatiran itu tidak mengada-ada, karena bupati atau gubernur akan lebih takut kepada DPRD ketimbang kepada rakyat. Akibatnya, aspirasi rakyat akan terabaikan. Kekuasaan bukan lagi di tangan rakyat, melainkan sepenuhnya di tangan partai-partai yang menguasai DPRD. Para anggota DPR semestinya mempertimbangkan kemungkinan buruk itu. Pada akhir masa kerjanya, mereka tak perlu memaksakan pengesahan Rancangan UndangUndang Pilkada. Apalagi gagasan penghapusan pilkada langsung tidaklah sejalan dengan naskah akademik RUU tersebut. Naskah akademik hanya merekomendasikan penghapusan pilkada di provinsi.

Penghapusan pemilihan guber-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

nur secara langsung masih masuk akal. Selama ini gubernur seakan tidak memiliki rakyat. Yang berhubungan langsung dengan rakyat adalah bupati dan wali kota. Jika pilkada untuk gubernur dihapus, ia bisa ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Dalih bahwa penghapusan semua pilkada akan menghemat biaya mungkin ada benarnya. Tapi tidak seharusnya proses demokrasi selalu diukur dengan uang. Keliru pula alasan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD serta-merta menghapus suap politik. Praktek membayar tiket pencalonan kepala daerah kepada partai politik boleh jadi akan tetap berlangsung. Calon kepala daerah mungkin pula harus menyogok anggota DPRD agar terpilih.

Karenanya, kalangan partai politik semestinya berupaya memperbaiki kelemahan pilkada langsung, bukannya menghapus begitu saja demi kepentingan mereka sendiri. (***)

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Sebagai presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, Jokowi sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI Jakarta pada hari ini yang nantinya akan disahkan melalui sidang di DPRD.

Soal Menteri, Jokowi Berkaca ke Malaysia JAKARTA - Presiden terpilih, Joko Widodo, menilai inti permasalahan dalam susunan kabinet pemerintahannya mendatang bukan pada masalah gemuk atau ramping. Untuk persoalan ini, Jokowi berkaca pada Negeri Jiran, Malaysia.

"Malaysia penduduknya 24 juta, menterinya ada 24. Kita sekarang punya 17.000 pulau, penduduk kita 240 juta. Coba itung harusnya menterinya berapa?" kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/9).

Menurut Jokowi, masalah kabinet gemuk atau ramping tidak bisa

dilihat dari satu sisi. Harus ada perbandingannya dan ukuran yang jelas. Dia mencontohkan, jumlah menteri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 34, tidak bisa disebut gemuk jika dibandingkan dengan Malaysia yang mempunyai 24 dengan penduduk yang lebih sedikit.

"Oleh sebab itu, saya sampaikan ramping, gemuk atau atletis itu tergantung yang lihat dari mana," kelakarnya.

Jokowi menegaskan paling penting dari sebuah kementerian adalah kuat. Kemudian, bisa me-

laksanakan program dan implementasi program.

"Kalau menterinya bisa beri leadership yang kuat, kompetensi kuat, kapabilitasnya kuat, kabinetnya juga akan kuat. Jadi jangan kamu bandingkan gemuk atau ramping," ucapnya.

Jokowi akan segera menentukan jumlah menteri dalam kabinet pemerintahannya pada pertengahan September 2014.

Sejauh ini, tim transisi menyampaikan surat berisi empat opsi usulan penyusunan menteri. Meskipun demikian, dia mengaku

belum membaca surat tersebut.

"Iya sudah saya terima, tapi belum kami buka, belum kami baca hari ini," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengaku pembahasan postur kabinet masih belum final. JK mengatakan, kabinetnya kelak akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional ketimbang orang dari partai politik.

"Otomatis lebih banyak profesional murni tapi jangan lupa dari parpol pun profesional," ujar JK di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

Meski posisi dalam kabinetnya kelak akan diisi lebih banyak dari kalangan profesional, namun JK mengaku pembahasan postur kabinet belum menyentuh soal nama. "Kita belum bahas orang.

Lagi disiapin," kata JK. JK menjelaskan opsi postur kabinet sudah mengerucut ke opsi 34 kementerian, namun akan ada beberapa modifikasi atau perubahan.

"Ya tentu lagi disusun perubahan-perubahan yang tentu tidak besar, gitukan. Belum kita putuskan," tutup JK. (VN/MER/BBS)

KEJAKSAAN BIDIK REKENING GENDUT BUNDA PUTRI................................................................

• DARI HALAMAN. 1 orang nomor satu di Dumai yaitu istri Walikota Dumai Khairul Anwar. Namun ada yang menyangkal bahwa Bunda Putri bukan istri Walikota Dumai.

Sinyal Bunda Putri memiliki kedekatan dengan Walikota Dumai semakin terang. Bunda putri punya peranan dalam atur mengatur proyek di lingkungan Pemko Dumai yang didanai melalui APBD Dumai. Sosok bunda putri hingga saat berita ini dikirimkan menjadi pembicaraan hangat di lingkungan Pemko Dumai di warung-warung

kopi, di sudut-sudut kota Dumai.

Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak Walikota Dumai maupun Humas dan Infokom Pemko Dumai.

Ketua DPD Forum Bayangkara Indonesia (FBI) Riau Ir. M Hasbi ketika dimintai komentarnya, Selasa pekan lalu, terkait dugaan rekening gendut Bunda Putri mengatakan, besaran rekening gendut Bunda Putri disejumlah bank dengan angka Rp18 miliar tidaklah sulit untuk ditelusuri oleh PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Yang penting ada kemauan pasti terungkap.

Rekening gendut bunda putri tersebut diperoleh sejak 20122013-2014 masa berlangsungnya jabatan Walikota Dumai Khairul Anwar.

Menurut Hasbi Asal muasal rekening gendut Bunda Putri diduga adanya praktek monopoli proyek, dari proyek yang terkecil hingga proyek berskala besar.

Contoh missal seperti kegiatan yang sifatnya mengeluarkan biaya yang dibebankan kepada APBD Dumai kegiatan rapat di SKPD, kemudian pemberian cendera mata. Disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam

rapat ada biaya akomodasi, dananya dari APBD proyek kecil ini.

Biasanya seperti yang dilakukan Walikota Dumai sebelumnya, kegiatan tersebut diserahkan kepada SKPD yang bersangkutan, oleh SKPD akomodasi, makanan ringan, makan, dan lain-lain pengadaannya diserahkan kepada PKK, kemudian oleh PKK memesan akomodasi tersebut dari rumah makan yang ada di kota Dumai.

Namun oleh Bunda Putri proyek kecil tersebut dikerjakan sendiri bersama pembantu-pembantunya.

"Pokoknya kegiatan yang sifatnya bisnis, termasuk dalam pengadaan

pakaian. Praktek monopoli oleh Bunda Putri dilakoninya sejak 2012 hingga saat ini. Itu contoh kecil,” terangnya.

Peranan bunda putri tidak hanya pada proyek kecil, namun proyek berskala besar juga ditanganinya. Proyek di seluruh SKPD di lingkungan Pemko Dumai mulai dari pengadaan ATK (alat tulis kantor) ditangani Bunda Putri.

"Selain masalah proyek, bunda putri diduga ikut menikmati jatah harian dari retribusi terminal barang sebesar Rp2,5 juta atau Rp75 juta perbulan, diterima melalui TM Nasir," ujarnya. (PUR)

KONTROVERSI ANNAS MAAMUN .............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 kontroversi Annas Maamun yang dinilai masyarakat sangat tidak terpuji.

Memaki-maki Jurnalis Kekesalan Annas dipicu oleh berita sejumlah media yang menuding dia mulai membangun dinasti politik di Riau. Annas mengangkat sanak famili dan anak-menantu untuk menempati pos-pos penting di Bumi Lancang Kuning. Dalam satu kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Riau, 17 April 2014 atau dua bulan setelah dilantik menjadi gubernur, wartawan bertanya tentang pengangkatan yang kontroversial itu.

Bukannya memberikan klarifikasi, Annas justru menghardik dan mengucapkan kata-kata kasar kepada jurnalis yang sudah menunggunya. “Jangan dinasti-dinasti lagi, Pant*k!” Kata Pant*k adalah kata kasar yang kerap dipakai oleh masyarakat di daerah Sumatera

bagian tengah. Pertanyaan jurnalis terbilang wajar karena sehari sebelumnya banyak kerabat Annas diberi jabatan penting.

Rabu, 16 April 2014, Annas melantik anak kandungnya, Fitriana, menjadi Kepala Seksi Mutasi dan Nonmutasi Badan Kepegawaian Daerah Riau. Winda, anak Annas lainnya, diangkat menjadi Kepala Seksi Penerimaan UPT Dinas Pendapatan Daerah Riau. Annas juga mengangkat saudara iparnya, Syaifuddin, menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretaris Provinsi Riau.

Ijazah Palsu Anaknya Setelah dituding hendak membangun dinasti politik, nama Annas tercoreng oleh kelakuan Wakil Bupati Rokan Hilir Erianda, yang juga anak kandungnya. Erianda dituding menggunakan ijazah palsu untuk kelengkapan administasi menjadi Wakil Bupati Rokan Hilir.

Seorang warga Rokan Hilir, Faisal Reza, melaporkan kasus tersebut

ke Kepolisian Daerah Riau, Selasa, 17 Juli 2014.

Erianda dilantik sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir oleh Annas pada Sabtu, 12 Juli 2014. Pelantikan tersebut menyusul kekosongan kursi Wakil Bupati Rokan Hilir yang ditinggal Suyatno, yang kini menjadi Bupati Rokan Hilir. Nama Erianda diusulkan oleh Partai Golkar sebagai partai pemenang untuk menjadi Wakil Bupati Rokan Hilir melalui sidang paripurna DPRD Rokan Hilir.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Syamsul Kidul membantah terjadi pemalsuan ijazah. Menurut dia, sebelum dilantik menjadi wakil bupati, segala berkas persyaratan milik Erianda sudah diverifikasi oleh tata pemerintahan Rokan Hilir dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau ijazahnya bermasalah, tidak mungkin bisa dilantik," ujarnya.

Juru bicara Polda Riau, Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo

Tejo, mengatakan penyidik masih bekerja mengumpulkan bukti tambahan untuk mengungkap kasus itu.

Teguran Syarwan Hamid Mantan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid mengirimkan surat teguran kepada Annas.

Sebagai salah satu tokoh di Riau, Syarwan gerah dengan kelakuan Annas selama menjadi gubernur.

Ia menyebut Annas memimpin Riau dengan gaya kepemimpinan brutal. Sebagai salah satu pendukung Annas kala menjadi gubernur, Syarwan memohon maaf kepada masyarakat Riau. Pensiunan letnan jenderal tersebut mengaku menyesal mendukung Annas.

"Mendesak Menteri Dalam Negeri menurunkan tim evaluasi yang meneliti kebenaran pendapat yang berkembang di masyarakat terhadap buruknya kepemimpinan Annas Maamun. Selanjutnya menilai apakah yang bersangkutan masih layak mengemban amanah

untuk memimpin Provinsi Riau," demikian isi teguran Syarwan Hamid saat mengumpulkan sejumlah tokoh Riau di Hotel Aryaduta Riau, Pekanbaru, Sabtu, 2 Agustus 2014.

Wakil Ketua DPRD Noviwaldy Jusman mengatakan teguran terhadap Annas sebagai bentuk kepedulian Syarwan terhadap perkembangan Riau. “Setiap orang punya hak menilai kepemimpinan seorang gubernur, selagi sesuai dengan koridornya,” kata Noviwaldy, Selasa, 5 Agustus 2014.

Gubernur Annas enggan menanggapi pernyataan Syarwan Hamid yang ingin mengingatkan dirinya terkait kebijakan dan perilakunya selama menjabat sebagai gubernur. "Saya malas menanggapi masalah seperti itu.

Saya mau bekerja," ujar Annas di Pekanbaru, Rabu, 7 Agustus 2014.

Selain masalah di atas, masih ada lagi aksi kontroversial Annas yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Riau. (TIM)

ANNAS: KALAU TERBUKTI, SAYA AKAN BERHENTI JADI GUBERNUR.....................................

• DARI HALAMAN. 1 "Saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Dia bertemu tidak pernah lebih 12 menit.

Saksi banyak," kata Annas saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (11/9).

Bila memang terbukti, dia mengaku siap mempertanggungjawabkan semua. "Kalau terbukti

saya akan berhenti jadi gubernur," katanya.

Selain itu, Annas juga merasa diperas. Beberapa orang yang mengatasnamakan WW mendatanginya dan meminta uang sebesar Rp4 miliar.

"Mereka bilang uang itu untuk LSM dan wartawan biar tidak ramai," katanya.

Karena merasa tidak

melakukan pelecehan dan merasa dirugikan, Annas bersama kuasa hukum berangkat ke Jakarta untuk melakukan gugatan balik WW ke polisi. "Ada lima hal yang kami laporkan ke Mabes Polri. Di antaranya pencemaran nama baik. Sebagai kepala daerah, klien kami sangat dirugikan," kata kuasa hukum Annas, Evanora.

Anas menggugat WW dengan

pasal berlapis. Antara lain, pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, melakukan fitnah pasal 310 ayat (1), pasal 311 ayat (1) KUHP, membuat laporan palsu pasal 241 KUHP dan UU nomor 1 tahun 1946 pasal XIV ayat 1 junto pasal XV UU Nomer 1 tahun 1946 tentang penyebaran informasi palsu di media massa.

Seperti diberitakan sebelum-

nya, WW (38 tahun), anak tokoh pendidikan Riau Soemardi Taher, melaporkan Annas ke Bareskrim Mabes Polri atas kasus pelecehan seksual. WW dipaksa oleh Annas Maamun untuk memegang alat vitalnya. Pelecehan seksual tersebut sudah dilaporkan WW ke Mabes Polri dengan laporan polisi Nomor LP/797/VIII/2014/ Bareskrim.(OZ/BBS)

AHOK: SAYA MEMANG KUTU LONCAT......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 partai," kata Yunarto.

Dia juga mengapresiasi langkah Ahok yang keluar dari Gerindra ketika merasa prinsipnya tidak lagi sesuai dengan partai. "Ini bukti bahwa pengambilan keputusan oleh partai tidak mendengarkan

aspirasi dari bawah, padahal Ahok ini kan termasuk kader terbaik yang jadi kepala daerah, mengerti betul persoalan ini," kata dia.

Basuki Tjahaja Purnama, yang biasa dipanggil Ahok mundur sebagai anggota Partai Gerindra lantaran tak setuju terhadap opsi pemilihan Kepala Daerah melalui

DPRD yang didukung oleh Fraksi Partai Gerindra.

Rencana perubahan kebijakan yang sangat drastis itu disikapi negatif sejumlah kalangan termasuk Ahok. Mantan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini menilai keputusan Gerindra memperjuangkan wacana pemilihan kepala daerah

dilakukan lewat DPRD, kini sudah tak sejalan lagi dengan aspirasi politiknya. Ia memilih keluar daripada memperjuangkan sesuatu yang bukan merupakan isi hati nuraninya.

"Berarti kalau tetap ada di Partai Gerindra, saya harus memperjuangkan bahwa semua kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Itu enggak sesuai dengan motivasi saya masuk ke dunia politik," ucap Ahok. Terhitung mulai Kamis 10 September 2014, Ahok sudah melepaskan keanggotaannya dari Partai Gerindra. Dia resmi mengajukan surat pengunduran diri yang disampaikannya kepada Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

NASIONAL

Tangkap Wakil Bupati Tapanuli Tengah

Suami Artis Lenny Marlina Ditetapkan Jadi Tersangka

JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Muslim Anti Korupsi (FPM-AK) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta untuk mendesak Jaksa Agung menangkap dan menahan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Syukran Tanjung.

"Tangkap Syukran Tanjung karena menggelapkan dana pembangunan museum Barus Raya," papar Kasim Belasa, kordinator FPM-AK saat melakukan orasi di depan gedung Bundar Kejagung Jakarta, Senin (8/9).

Kasim menjelaskan Syukran Tanjung bertanggung jawab untuk pembangunan Museum Barus Raya (MBR) di Jalan Hamzah Fansyuri, Kelurahan Padang Masang, Kecamatan Barus Kabupaten Tapteng, Sumut. Namun sejak tahun 2007 hingga kini pembangunan MBR tidak kunjung penyelesaiannya bahkan terlihat areal museum hanya berupa tiangtiang saja.

"Padahal anggaran untuk pembangunan museum telah dikucurkan Pemprov Sumatera Utara sebanyak Rp750 juta. Kami menduga Syukran Tanjung menggunakan anggaran pembangunan museum untuk kepentingan pribadinya.

Akibatnya museum yang akan jadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara menjadi terbengkalai," ungkapnya.

Kasim menuturkan, dalam kasus penggelapan dana pembangunan MBR, Syukran belum juga menjadi tersangka kendati sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Sibolga. Hingga kini Syukran tetap berkeliaran bebas. "Ini pasti ada main dengan Kejari Sibolga," paparnya.

Mengingat kasus Syukran masih belum jelas, pihaknya mendesak Kejagung segera menangkap Syukran. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus korupsi di Sumatera Utara. "Kejagung juga harus menyita semua aset dan usir Syukran dari Sumatera Utara," tegasnya.

Berdasarkan akte notaris no 1 tanggal 14 April 2005, Syukran Tanjung menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Museum Barus Raya (YMBR). Untuk pembangunan museum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal pada 26 Agustus 2010, mentransfer dana sebesar Rp250 juta ke rekening bernomor 100.01.04.126148-1 bank Sumut Cabang Utama Medan atas nama yayasan Museum Barus Raya.

Syukran bisa mendapatkan dana hibah karena posisinya kala itu sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar.

Namun hingga dana hibah dikucurkan pembangunan MBR tidak ada realisasinya. Dengan mangkraknya pembangunan MBR, diperkirakan kerugian APBD Sumut sebesar Rp 800-700 juta.(ENDY)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Bambang W Soeharto sebagai tersangka kasus dugaan suap Kepala kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Subri.

"Setelah melakukan gelar perkara dan penyidik menemukan 2 alat bukti, BWS (Bambang W Soeharto) kami tetapkan sebagai tersangka dugaan suap.

Juga dicekal bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak Desember tahun lalu," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi dikantor KPK Jakarta, Jumat (12/9).

Suami artis lawas Lenny Marlina merupakan pemilik PT Pantai Aan diduga menyuap Jaksa Subri terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Kabupaten lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dikatakan, Tim Penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan dirumah Bambang Jalan Haji Sholeh 1 A nomor 31, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari penggeledahan itu, penyidik kemudian menemukan dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus suap yang terkuak setelah anak buah Bambang ditangkap tangan oleh penyidik KPK. Selain Bambang W Soeharto, lanjut Johan, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka lain. Mereka yakni Kepala Kejaksaan Negeri Praya,Subri dan Lusita Anie Razak yang merupakan anak buah Bambang di PT Pantai Aan. Atas perbuatannya, Bambang dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Nama Bambang kerap disebut-sebut dalam vonis terdakwa Lusita Anie Razak dan Jaksa Subri dalam proses persidangan. Keduanya merupakan tersangka yang telah ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara dan pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

KPK juga beberapa kali memeriksa Bambang yang dahulu juga pernah menduduki kursi pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Bambang juga sudah dikenakan status cegah ke luar negeri oleh KPK selama enam bulan ke depan.

Bambang melaporkan Sugiharta alias Along dengan tuduhan mengambil lahan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat,Lombok Tengah. Along sendiri saat ini sudah dituntut tiga tahun penjara oleh Jaksa Pengadilan Negeri(PN)Prayasetelahmenjalani proses hukum di pengadilan itu.

Mencuat dugaan, PT. Pantai Aan juga melakukan suap terhadap Jaksa Subri. Suap menyangkut putusan tuntutan jaksa untuk Sugiharta. Pasalnya, PT Pantai Aan dikabarkan akan membangun hotel di Praya, namun lahan yang berlokasi di Selong Belanak, Praya Barat Lombok Tengah yang akan digunakan itu disebut-sebut milik Sugiharta atau Along. Tak selama setelah kasus ini mencuat, Bambang mundur dari Partai Hanura. (ENDY)

Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga (tengah) mejawab pertanyaan wartawan seusai menjalani permeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/9). Daniel Sparingga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM tahun anggaran 2011-2012 dengan tersangka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Kemenkumham Bebaskan 5 Koruptor

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius memberangus kejahatan korupsi. Lucunya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membebaskan para koruptor. Sedikitnya, ada lima koruptor yang dibebaskan secara bersyarat pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2014 . Kini kelima koruptor hirup udara bebas, meski diprotes keras dari elemen masyarakat.

Kelima koruptor itu, Hartati Murdaya yang juga Pengurus Partai Demokrat terjerat kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol tahun 2012. Sumartono, dalam kasus suap pembahasan RAPBD Kota Semarang tahun 2012.

Agung Purno Sarjono, dalam kasus suap pembahasan RAPBD Kota Semarang tahun 2012. I Nyoman Suisnaya, dalam kasus suap Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT) dan Fahd el Fouz A Rafiq, dalam kasus Suap Anggota Banggar Wa Ode Nurhayati untuk alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPID) tahun anggaran 2011.

Terpidana korupsi Sumartono, Agung Purno, dan Fahd diberi pembebasan bersyarat setelah menjalani 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan I Nyoman

setelah menjalani 3 tahun penjara. Hartati Murdaya, mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah menjalani dua pertiga masa pidana.

"Memang ada lima terpidana kasus korupsi yang dapat pembebasan bersyarat.

Kami kan tidak mendiskriminasi, semua yang memenuhi syarat sudah kita berikan (pembebasan bersyarat--red)," papar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Handoyo Sudrajat, di Jakarta, Selasa lalu.

Handoyo melanjutkan kelima terpidana korupsi memenuhi syarat substantif dan administratif yaitu telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya. Selain itu mereka juga telah memenui program pembinaan juga perlakuan yang sama dengan terpidana lainnya.

Pembebasan bersyarat diproses sesuai prosedur. Permohonan narapidana diproses ke kepala lembaga pemasyarakatan, lalu disidangkan tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Jika dinilai memenuhi syarat akan direkomendasikan untuk bebas bersyarat. "Prinsipnya napi yang memenuhi syarat administratif dan substantif, diusulkan melalui mekanisme sidang TPP secara berjenjang, harus diperlakukan secara adil dengan prosedur yang sama," tambahnya.

Menurut Handoyo, KPK telah diberitahu mengenai pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan kepada empat terpidana tersebut. Keempatnya diberikan pembebasan bersyarat bersamaan dengan Hartati Murdaya. "Itu diusulkan ke KPK bersamaan dengan Hartati. Jadi statusnya sama dengan Hartati," katanya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Fariz Fachryan mengecam keras lima koruptor yang dibebaskan pemerintah lewat remisi dan pembebasan bersyarat. "Ini sangat mengecewakan. Di tengah upaya memvonis koruptor dengan berat, malah negara memberikan bebas bersyarat kepada para koruptor yang jelas-jelas dinyatakan bersalah oleh pengadilan," tegas Fariz.

Adanya pembebasan bersyarat untuk koruptor lagi, lanjut dia, klaim SBY sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi itu adalah mitos belaka. "Dengan pemberian remisi, pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan mundur," ucapnya sambil menambahkan agar tidak berulang, hendaknya KPK dan Kemenkumham duduk bersama dan mengatur kembali bagaimana pemberian remisi kepada koruptor di kemudian hari.

Pengamat hukum Universitas Trisakti Yenti Ganarsih mengatakan, agar para

koruptor tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, harus dicabut peraturan koruptor yang bisa mendapatkan remisi bersyarat. "Ketentuannya ketika terpidana menjalani 2/3 masa hukumannya, maka boleh mengajukan bersyarat. Kalau ada persyaratan yang tidak dipenuhi ya tidak bisa," paparnya. Diakuinya, jika ingin membuat efek jera koruptor, cabut peraturan yang mengatur pemberian remisi untuk para koruptor yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menambahkan pemberian pembebasan bersyarat kepada kelima koruptor cacat hukum. Bahkan cermin buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Kondisi ini juga sangat ironis dan kontradiksi dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Data ICW hingga Januari 2011, sedikitnya sudah 16 terpidana korupsi yang kasusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan Pembebasan bersyarat ari Kemenkumham, bisa dipastikan tahun 2014 ini jumlahnya akan mencapai puluhan koruptor yang bakal bebas. "Ini sungguh menyedihkan," lontarnya. (ENDY)

SUAP MANTAN KEPALA SKK MIGAS

Artha Meris Simbolon Duduk di Kursi Pesakitan JAKARTA - Kasus suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), digelar di depan meja hijau. Setelah mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Deviardi, kini giliran Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/9).

Artha didakwa memberikan suap sebesar 522,5 ribu dolar AS agar Rudi merekomendasikan penurunan formula harga gas PT KPI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Artha bersama-sama Komisaris Utama PT KPI Marihad Simbolon melakukan beberapa penyuapan agar Rudi selaku penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," papar Jaksa Penuntut Umum KPK, Irene Putrie saat membacakan surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan diuraikan, peristiwa ini bermula sekitar November 2012.

Marihad mengirimkan Surat No.001/KPI-MS/XI/2012 tanggal 12 November 2012 kepada Menteri ESDM dan surat No.002/KPI-MS/XI/2012 tanggal 29 November 2012 perihal Usulan Penyesuaian Formula Gas untuk PT KPI. Menindak lanjuti surat tersebut pihak Kementerian ESDM dan SKK Migas mengadakan dua kali rapat di ruang rapat lantai 7 Ditjen Migas Gedung Plaza Centris Jl HOUR

Terdakwa Presiden Direktur PT Parna Raya Group, Artha Meris Simbolon (kiri) dikawal petugas seusai menjalani sidang dengan agenda mendengarkan bacaan dakwaan dalam sidang perdana kasus suap SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidanan korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/9). Artha Meris Simbolon didakwa melakukan dugaan suap di SKK Migas yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Hasil rapat pertama, usulan perubahan harga gas PT KPI tak bisa dipenuhi karena akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Rapat kedua yang dilaksanakan Februari 2013, menyimpulkan SKK Migas akan menyampaikan rekomendasi terkait usulan harga formula gas PT KPI. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas ESDM,

Naryanto Wagimin membuat surat tertanggal 27 Februari 2013 kepada Kepala SKK Migas.

Isinya: menyampaikan agar hasil evaluasi dari SKK Migas segera disampaikan kepada Menteri ESDM, sebagai rekomendasi dalam penetapan harga gas PT KPI. Atas surat itu, Deputi Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja buat disposisi kepada Kepala Divisi

Komersialisasi Gas Bumi supaya membuat evaluasi harga PT KPI. "Setelah dianalisa, SKK Migas menyimpulkan tidak diperlukan penurunan atau perubahan formula harga gas untuk penjualan gas kepada PT KPI," papar Jaksa.

SKK Migas juga menyimpulkan, formula harga saat ini masih memberikan profit bagi PT KPI dan masih kompetitif, malah akan berdampak penurunan penerimaan negara. Sekitar

Maret 2013, Marihad menemui Rudi guna menyampaikan keluhan soal tingginya formula harga gas yang dapat mengakibatkan PT KPI gulung tikar.

24 Maret 2013, saat main golf di Gunung Geulis Country Clob Bogor bersama Rudi dan Deviardi, Marihad mengeluh adanya perbedaan pengenaan formula harga gas PT KPI yang lebih tinggi dibandingkan PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA).

Padahal, sumber gasnya samasama dari Bontang. Marihad minta Rudi mengusulkan sedikit penurunan harga gas untuk PT KPI. Bahkan, Marihad sempat memperkenalkan Artha kepada Rudi dan Deviardi. Rudi pesan jika hendak menghubunginya cukup melalui Deviardi.

Atas penyampaian Marihad, Rudi berjanji akan mencarikan solusi. Rudi juga berjanji berkoordinasi dengan Bidang Komersialisasi Gas SKK Migas.

Hasil koordinasi itu nantinya akan direkomendasikan Rudi kepada Kementerian ESDM cq Dirjen Migas sebagai bahan pengambilan putusan untuk penurunan harga gas PT KPI. April 2013, Artha menemui Deviardi di Hotel Sari Pan Pasific. Artha menyerahkan tas kertas berisi uang AS$250 ribu.

Deviardi menyimpan uang itu di dalam safe deposit box miliknya dan melaporkan penerimaan kepada Rudi. Rudi pun memerintahkan Deviardi menyimpan uang tersebut.

“Artha kembali bertemu Deviardi di Cafe Nanini Plaza

Senayan. Artha menyerahkan dokumen-dokumen dan uang AS$22,5 ribu kepada Deviardi dengan mengatakan, “Titip buat Pak Rudi". Deviardi melaporkan penerimaan uang dan dokumen itu kepada Rudi dan Rudi menjawab "pegang ajalah",” ujar Jaksa Irene.

Mei 2013, Artha datang ke kantor Kementerian ESDM bertemu Dirjen Migas Aloysius Edy Hermanto dan Naryanto.

Artha meminta Aloysius dan Naryanto membantu penurunan harga gas PT KPI. Keduanya mengatakan permohonan pengajuan penurunan harga gas harus melalui SKK Migas.

Artha langsung menghubungi Deviardi menanyakan perkembangan rekomendasi dari Rudi.

Artha juga menemui Deviardi guna menyerahkan titipan uang AS$50 ribu untuk Rudi.

Mengetahui penerimaan uang itu, Rudi memerintahkan Deviardi menyimpan uang tersebut di safe deposit box milik Deviardi di CIMB Niaga cabang Pondok Indah.

Tidak lama, Artha kembali memberikan uang AS$200 ribu kepada Deviardi untuk diserahkan kepada Rudi. Artha memerintahkan sopirnya untuk mengantarkan uang itu kepada Deviardi. Setelah menerima uang dari sopir Artha, Deviardi menyampaikan terima kasih dan selanjutnya melaporkan penerimaan uang kepada Rudi.

Jaksa Irene berpendapat, Artha mengetahui pemberian uang yang seluruhnya berjumlah

AS$522,5 ribu agar Rudi memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT KPI kepada Menteri ESDM. Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban Rudi selaku Kepala SKK Migas.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” katanya.

Menanggapi surat dakwaan Jaksa penuntut umum, pengacara Artha, Darwin menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Usai sidang, Darwin mengatakan uraian dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam perkara Rudi dan Deviardi. Ia mempermasalahkan tempus delicti yang berubah-ubah.

“Kasus ini kan sudah diputus sebelumnya. Ada yang tidak match dengan dakwaan Rudi dan Deviardi. Kalau kita compare, ada tanggal yang tidak pas. Suatu peristiwa yang sama, dulu disebut terjadi Februari, sekarang berubah menjadi April. Mana fakta yang benar? Saya akan mendalami dulu, baru kita rangkum untuk bahan eksepsi,” tandasnya.

Sementara Artha enggan memberikan komentar terkait surat dakwaan Jaksa. Artha hanya tersenyum setiap wartawan mengajukan pertanyaan.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

SELESAI DIKERJAKAN

Sumur Bor SMPN 3 Barusjahe Tidak Berfungsi TANAH KARO – Sumur bor yang dibangun pada tahun 2013 dan disalurkan Pemerintah Kabupaten Karo untuk SMP Negeri 3 Barusjahe sampai saat ini tidak berfungsi. Hal ini sangat mengecewakan pihak sekolah ditambah lagi belum adanya tanda-tanda untuk diperbaiki padahal sekolah sangat membutuhkan sumur bor tersebut.Hal itu diungkapkan AT (54), salah seorang guru kepada wartawan, Jumat pekan lalu.

Awalnya, sebut AT, pembangunan sumur bor itu sangat menggembirakan pihak sekolah.

Pasalnya, sekolah SMPN 3 Barusjahe sulit mendapatkan air bersih karena lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman. "Sampai saat ini kami masih memanfaatkan air hujan dan bila kemarau tiba kami kesulitan air sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu", tuturnya.

AT berharap sumur bor itu segera diperbaiki sehingga sekolah bisa mendapatkan air bersih.Dan ketika ditanya siapa yang mengerjakan pembangunan sumur bor itu, AT mengaku tidak mengetahuinya."Sumur bor itu dibangun

Sumur Bor di SMP Negeri 3 Barusjahe tidak berfungsi. semasa JB menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 3 Barusjahe. Dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Kabanjahe", ungkapnya.

Terkait permasalahan itu, ketika dikonfirmasi, Jumat pekanlalu,

Kepala sekolah SMPN 3 Junita Br.Bukit MPd mengaku tidak tahu menahu tentang pembangunan sumur bor itu. Saya tidak tahu persolan itu karena saya menjabat kepala sekolah di SMPN 3 sejak bulan Maret 2014 lalu, tukasnya.(SM)

Mantan Dirut RSUD FL Tobing Dihukum 2 Tahun Penjara MEDAN- Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum FL Tobing, Sibolga, diruang Cakra VII PN Medan, Kamis (11/9).

Sidang kali ini untuk mendengarkan pembacaan putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Tipikor Muhammad Noer SH terhadap ketiga terdakwa, yakni Drg. Tunggul Sitanggang, Direktur RSUD FL Tobing selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Beling Situmorang dan Lauren Nababan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Mantan Direktur RSUD FL Tobing Drg. Tunggul Sitanggang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan hukuman 2 tahun penjara dan memerintahkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Majelis hakim juga memberi-

kan pidana tambahan kepada Tunggul Sitanggang membayar uang pengganti sebesar Rp 177 juta dan apabila tidak sanggup membayar uang pengganti maka harus menjalani hukuman selama satu tahun kurungan. Dimana untuk kasus ini, terdakwa Tunggul sudah mengembalikan uang pengganti sebesar Rp532 juta.

Hakim juga memutuskan dua terdakwa lainnya, yakni Lauren Nababan pejabat pembuat komitmen (PPK), dihukum selama 1 tahun 8 bulan penjara dan membayar denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan sementara untuk terdakwa, Beling Situmorang selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), dihukum selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Dimana ketiga terdakwa sudah mengakui, adanya kesalahan dalam pengelolaan proyek anggaran Rp 14,9 miliar yang bersumber dari dana bantuan keuangan dari APBDP Sumut pada 2012 tahun anggaran 2012 dengan kerugian negara

sebesar Rp 8,1 miliar.

Dimana ketiga terdakwa telah melanggar pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana diketahui, jaksa penuntut umum, Polim, pada persidangan sebelumnya menuntut ketiga terdakwa selama 8 tahun 6 bulan, yang mana Drg. Tunggul Sitanggang dan Belin Situmorang masing-masing 3 tahun penjara sedangkan Lauren Nababan dituntut selama 2 tahun 6 bulan.

Selain itu, ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Dimana ketiga terdakwa telah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Jaksa, dalam proyek pengadaan alkes tersebut terjadi kejanggalan yang mana uang Rp8,1 miliar tidak bisa dipertanggung jawabkan ketiga terdakwa.(DNA)

Pengawasan Terminal Barang Dishub Dumai Dinilai Lemah DUMAI - Pengawasan Kawasan Terminal Barang Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai tampak masih lemah, soalnya sejumlah truk CPO (Crude Palm Oil) dengan tujuan pelabuhan yang harusnya masuk ke terminal dibiarkan saja oleh petugas penjaga Pos dengan alasan padatnya terminal.

Dalam sepekan, di awal September terminal barang Dumai dipadati dengan truk barang dan truk tangki CPO yang akan bongkar muatdipelabuhan. Parkir terminal dengan luas areal diperkirakan 5 Ha itu sudah dipenuhi dengan ratusan truk barang dan tangki CPO sehingga memadati areal parkir. Para sopir truk terlihat antri diloket terminal untuk urusan administrasi.

Akibat padatnya kenderaan diterminal sejumlah truk CPO enggan memasuki terminal. Seperti yang terjadi Rabu pekan lalu, sebuah truk CPO langsung menuju ke pelabuhan tempat tujuan bongkarmuat CPO. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sopir truk tersebut membayar retribusi kepada pemerintah?

Para sopir truk yang keluar dari area parkir terminal barang harus ada pemberitahuan dari pemilik barang yaitu dari PT.Wilmar dan perusahaan lain yang ada dikawasan Pelindo Cabang Dumai. Hal ini menimbulkan kebosanan karena lamanya mengantri. “Kami ngantri dari pukul 02.00 wib dini hari dan baru bisa keluar dari terminal pada pukul 11.00 wib", kata salah seorang supir bermarga

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SUMUT

IRIGASI TAMBOHAN TIDAK BERFUNGSI

Ratusan Hektar Lahan Pertanian Terancam Gagal Panen SIBORONGBORONG - Warga lingkungan Lima, Kelurahan Pasar Siborongborong mengeluh. Pasalnya sudah hampir 10 tahun saluran irigasi Tambohan yang terletak di pinggir jalan linta sumatera ini mampet.

Dari pantauan dilapangan, saluran irigasi yang terletak di jalinsum tepatnya di jalan Balige Lingkungan Lima, Kelurahan Siborongborong,Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara kondisinya memang sangat memprihatikan.

Masyarakat juga sering mengeluh karena debit air semakin menurun sementara sawah masyarakat yang mencapai ratusan hektar membutuhkan air untuk mengairi sawahnya.

Melihat kondisi ini, warga Lingkungan Lima Kelurahan Pasar Siborongborong berharap Bupati Tapanuli Utara Drs.Nikson Nababan memperhatikan nasib warga. Bukan hanya itu, warga juga menilai Pemkab Taput pilih kasih. Hal ini terlihat dengan tidak meratanya pembangunan di Tapanuli Utara yang dipimpin Nikson Nababan.

Warga juga menilai pihak pemborong tidak pernah serius

Irigasi Tambohan yang sudah puluhan tahun tidak berfungsi. mengerjakan proyek karena hasil kerjanya asal jadi. Jika pemborong tidak mampu sebaiknya pekerjaan

itu diswkelolakan kepada masyarakat biar masyarakat yang mengerjakannya, kata DN salah

seorang warga yang merasa kesal dengan pembangunan di Taput.

(SLBT)

Pembangunan Jalan Simandraolo Dikerjakan Asal Jadi GUNUNGSITOLI- Proyek pembangunan jalan diwilayah Kota Gunungsitoli belakangan ini sering menjadi sorotan masyarakat karena pelaksanaannya dilapangan dinilai amburadul dan asal jadi.

Menurunnya kualitas proyek di Kota Gunungsitoli tidak terlepas dari kepemimpinan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase,MSP yang dinilai kurang mengawasi proyek dilapangan.

Seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan proyek pembangunan/ pengaspalan jalan di Desa Simandraolo Kecamatan Gunungsitoli yang dikerjakan CV Meral Permata Angkasa dengan nilai kontrak Rp646 juta lebih yang bersumber dari dana APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2014.

Menyikapi permaslahan ini, Ketua LSM Badan Peduli Pembangunan Nias Khristofen Telaumbanua kepada wartawan menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan ini sangat mengecewakan karena mulai dari awal pekerjaan sudah banyak kesalahan.

Sebelum dimulai pemasangan batu sebaiknya rumput yang ada disekitar badan jalan harus dibersihkan.

Namun kenyataanya rumput tersebut ditutup dengan batu yang dipasang.

Sebelumnya, kata Khristofen, badan jalan ini sudah dua kali dikerjakan melalui dana PNPMMandiri dan oleh dinas PU Kabupaten Nias proyek ini telah direncanakan untuk diperlebar.Namun pada saat dikerjakan pihak pemborong CV Meral Permata Angkasa memasangnya dengan batu pecah bkan batu besar sehingga

Pembangunan Jalan Simandraolo yang dikerjakan asal jadi. dikhawatirkan jalan ini tidak tahan lama, sebut Khistofen yang juga pengurus BPD Desa Simandraolo.

Selain itu, sambungnya, pada pemasangan tembok penahan juga terjadi kejanggalan. Batu yang dipasang pada dinding tembok lebih banyak batu yang ditimpa/ disusun keatas setelah itu baru ditaruh semen sehingga kelihatan berlubang-lubang sebelum di plaster. Ini membuktikan adanya

indikasi penyimpangan bahan material dengan mengurangi jumlah bahan material.

Belum lagi penyimpangan pada pemasangan batu 2x3 cm yang seyogianya batu pecah tetapi dilokasi ditaburkan batu krekel sungai.

Melihat kondisi ini, Khristofen meminta kepada Dinas PU Kota Gunungsitoli agar membongkar pekerjaan CV Meral Permata Angkasa karena diduga menyalahi

bestek serta berpotensi terjadi mark-up yang merugikan negara ratusan juta rupiah.

Bahkan ketika Kepala Dinas PU Kota Gunungsitoli ketika hendak ditemui di ruang kerjanya belum lama ini tidak berada ditempat.

Pimpinan pelaksana proyek, A.Mira Laoli yang dikonfirmasi wartawan,Rabu (10/9) membantah melakukan kecurangan pada proyek yang dikerjakannya tersebut. (YAGI)

UPAH PROPINSI RIAU RP.1.995.000

Pemkot Dumai Tebang Pilih Soal UMK Buruh

Urusan Administrasi Para Sopir Ngantri di Loket Terminal Barang Dumai .

Manurung.

Para sopir truk CPO mengaku bahwa setiap truk yang masuk ke areal parkir terminal barang harus bayar retribusi sebesar Rp55.000, belum lagi biaya masuk di pintu I Pelindo Dumai harus bayar Rp.2.000. Selain itu uang parkir di areal Pelabuhan Pelindo I Cabang Dumai sopir juga harus membayar Rp5.000. Untuk satu kali masuk diterminal para supir harus membayar sebesar Rp62.000.

Biaya yang dikeluarkan para sopir tidak pernah dikembalikan oleh pemilik truk ataupun pemilik barang, biaya tersebut ditanggung masing-masing supir yang dikeluarkan dari biaya transport dan uang makan sopir.

Para supir berharap ada peraturan yang dibuat Pelindo dan Adpel untuk mengistruksikan agar tidak ada pungutan yang sifatnya illegal. Jika uang parkir dan uang masuk di Pos ada aturannya, pungutan itu harus resmi dari pengelola pelabuhan. Tapi harus ada timbal baliknya, pelayanan harus ditingkatkan setidaknya ada tempat istirahat.

Mantan Kabag Humas Pelindo Cabang Dumai Harlen Purba yang dimutasi kebahagian Devisi Komersial ketika dikonfirmasi membantah soal adanya pungutan di pintu masuk dan di area pelabuhan. "Tidak pernah ada pungutan atau kutipan apapun. Masalah ini baru saya dengar", tukasnya.(PUR)

DUMAI- Soal Penetapan Upah Minimum di Propinsi Riau, masih menjadi polemik.

Pemerintah Kota Dumai, masih tebang pilih terkait masalah kesejahteraan buruh. Terhitung Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau (Gubri) Tahun 2014 tentang upah buruh untuk propinsi Riau ditetapkan sebesar Rp.1.995.000 per bulan. Hal itu dibenarkan Kabid Pengawasaan Syaratsyarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai M.Fadli SH. Dia mengatakan, SK Gubri tersebut berlaku bagi perusahaan swasta, BUMN dan BUMD sedangkan penyesuaian upah buruh kebersihan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai bukan wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai karena sifat pekerjaan itu swakelola. Jadi Disnakertrans tidak bisa mencampuri, kata M.Fadli saat ditemui diruang kerjanya, Selasa pekan lalu.

Dia menyebutkan upah para

buruh kebersihan yang dikelola Dinas Tatakota tersebut bisa disesuaikan berdasarkan SK Gubri yaitu sebesar Rp1.995.000 per bulan tapi diajukan pada saat pengajuan RKA ke DPRD Kota Dumai.

Terkait upah buruh kebersihan Dinas Tatakota Kebersihan dan Pertamanan Dumai dibawah UMK,Ketua DPD F-SPBPU – SPSI (Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan UmumSerikat Pekerja Seluruh Indonesia) Provinsi Riau Drs. Khairul Bachri, Jumat (12/9) mengatakan upah buruh telah diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang outsourching. Jika benar bahwa upah buruh kebersihan tersebut statusnya swakelola seharusnya ada kebijakan Walikota Dumai untuk menyesuaikan upah para buruh kebersihan tersebut melalui DPRD. Selain itu, dalam perumusan upah buruh ada Tripartit Kota Dumai disitu ada unsure pemerintah ada unsure Apindo

dan serikat buruh harusnya dibicarakan dalam sidang Tripartit jangan dibiarkan.

Kepala Bidang Pemasaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Cabang Dumai, Mia, ketika dikonfirmasi Senin pekan lalu diruang kerjanya terkait para buruh kebersihan Dinas Tata Kota Dumai yang bekerja sebagai penyapu jalan dan bagian pertamanan membenarkan para buruh tersebut sebagai peserta BPJS. Namun program yang disertakan oleh Dinas Tata Kota tersebut hanya ada 2 program yaitu program Kecelakaan Kerja dan program kematian.

Dilihat dari sifat pekerjaan mereka yang rentan dengan penyakit maka hanya dua program ini yang disertakan.

Sementara program Jamianan Hari Tua yang juga tidak kalah pentingnya mereka belum diikutsertakan. Ini sudah diajukan namun belum ada realisasinya, terangnya.

Menurut Mia pihak BPJS telah menyampaikan program

JHT tersebut namun tergantung dari dana APBD. Disinggung soal jumlah para buruh kebersihan yang dijadikan peserta BPJS menurut Mia jumlahnya diperkirakan ratusan orang. Dan soal jumlahnya nanti saya tanya ke Humas. Kebetulan beliau sedang keluar, nanti saya kabarin, ujarnya.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos dari sejumlah buruh kebersihan kota Dumai, upah yang dibayar Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp1.085.000 perbulan.

Jauh dibawah UMK dengan jam kerja mulai dari Pukul 07.00 Wib - 13.00 Wib. Bagi kami yang penting pekerjaan kami sebagai buruh kebersihan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, meski upah yang dibayar dibawah UMK. Kendati demikian kami juga beharap pemerintah benarbenar memperhatikan dan memperjuangkan nasib kami.

Sehingga dalam penerapan SK Gubri tentang UMK tersebut adil.(PUR)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z , Ulises (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/ Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

LIPSUS

Pemaksaan Hukum ANAS dan pengacaranya akan mengajukan pledoi. Anas menganggap tuntutan jaksa sangat lengkap, kecuali obyektifitas, keadilan, dan fakta-fakta yang berimbang.

“Penting bagi kami menyampaikan pembelaan agar persidangan betul-betul berdasarkan fakta yang objektif. Tidak ada kekerasan dan pemaksaan hukum terhadap warga negara,” katanya.

Ia melanjutkan, apabila dicermati, surat tuntutan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Padahal, jika mengacu keterangan sejumlah saksi, semua uraian dalam dakwaan sudah terbantahkan.

Entah mengapa, penuntut umum justru mengulang apa yang sudah terbantahkan itu di dalam surat tuntutan.

Oleh karena itu, Anas mempertanyakan, apakah tuntutan yang tidak berdasarkan fakta persidangan adalah tuntutan yang adil atau zalim?

Seharusnya penuntut umum mampu bersikap objektif, adil, dan mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, sehingga proses hukum menjadi suatu proses untuk mencari keadilan dan kebenaran.

Menurut Anas, persidangan seolah tak lebih dari seremonial. Pasalnya, sebelum pembacaan surat dakwaan, Juru Bicara KPK pernah menyampaikan Anas akan dituntut berat.

Tuntutan ini mengkonfirmasi apa yang pernah diucapkan Juru Bicara KPK. Terlebih lagi, bila melihat uang pengganti RpRp94,180 miliar dan AS$5,261 juta.

Anas menilai tuntutan uang pengganti tidak rasional karena tuduhan penerimaan uang sudah terpatahkan dengan keterangan para saksi.

Ia menjelaskan, angka-angka itu hanya bersumber dari keterangan tunggal Nazaruddin.

“Ini menurut saya bukan tuntutan, tapi ekspresi kebencian, kemarahan dan kekerasan hukum,” ujarnya.

Kendati demikian, ia masih berharap majelis hakim dapat menilai dan memutuskan secara adil. Tuntutan ini baru versi penuntut umum.

“Tapi, saya harus katakan versi penuntut umum tidak benar. Seminggu lagi ada waktu untuk pembelaan, baik pribadi maupun teknis hukum dari penasihat hukum,” tandasnya.

Jaksa Sebut Anas Mirip Wisanggeni JAKSA mengibaratkan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat sebagai Wisanggeni, salah satu sosok dalam pewayangan Jawa.

Hal itu diungkapkan jaksa saat membacakan tuntutan hukum terdakwa perkara gratifikasi dan pencucian uang, Anas Urbaningrum.

Menurut Jaksa Yudi Kristiana, Wisanggeni merupakan tokoh politik pada masanya yang sangat dikagumi lawan-lawannya.

"Perkenankanlah kami selaku Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kehormatan untuk menuntut seorang politikus, muda, cerdas di pengadilan," ucap Yudi di ruang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 11 September 2014.

Pernyataan Yudi membuat pengunjung sidang tertegun.

Kemudian Yudi mengingatkan Anas untuk benar-benar menggunakan hati dalam bertindak.

"Berharap semoga terdakwa Anas Urbaningrum yang mengidentikan diri sebagai sosok Wisanggeni, bukan semata-mata memperlihatkan kesaktiannya yang tak tertandingi untuk membuat kayangan bubar," ujarnya.

Dalam tuntutannya, Jaksa meminta hakim menghukum Anas 15 tahun penjara. Anas juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp94.180.050.000 dan USD5.261.070.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, melakukan korupsi politik. Penilaian ini didasarkan kepada siapa pelakunya, kegiatan, dan alat-alat pendukung tindak pidana korupsi.

“Ia melakukan korupsi yang terjadi dalam lingkup kegiatan politik, dilakukan oleh aktor politik, dibungkus dengan instrumen politik, serta terjadi dalam momen politik,” kata jaksa Yudi Kristiana saat membacakan amar tuntutan terhadap Anas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/9).

Jaksa melanjutkan Korupsi politik itu berbeda dengan korupsi pada umumnya. Korupsi politik kental upaya mengelabui penegak hukum karena sudah dipersiapkan sejak lama agar sulit dibuktikan. Pelaku juga tidak bersentuhan langsung dengan pelaku lain.

Anas, lanjut Jaksa, mengelabui penegak hukum atas upayanya mengumpulkan ongkos politik agar bisa menjadi calon presiden (capres).

Pengelabuan ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah orang terdekat agar terhindar dari penegak hukum. Salah satunya adalah mantan Bendahara Umum M Nazaruddin.

Karenanya Anas sangat paham kepentingannya dan tidak mungkin disampaikan langsung secara lisan.

Jadi, dibutuhkan orang lain guna memahami sekaligus memenuhi kepentingan tersebut. “Terdakwa yang pernah jadi ikon elite politik nasional jauh lebih paham. (Orang lain) digunakan sebagai katup pengaman ketika upaya tidak berhasil. Ini untuk membangun missing link agar penegak hukum tidak bisa menjerat aktor utama,” ungkap Jaksa yang membacakan Surat Tuntutan sebanyak 1.791 halaman.

Dikatakan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas tidak selalu membahasakan keinginannya dengan terang-benderang. Nazaruddin dipakainya untuk menyampaikan keinginannya menghimpun uang. Keinginan Anas ini dijelaskan Nazaruddin sebagaimana terungkap dalam persidangan terpidana Angelina Sondakh.

Sehingga tidaklah heran saat dakwaan hukum sulit dibuktikan di persidangan. “Tidak berlebihan bila di mata hukum sulit dibuktikan karena sudah disiapkan. Namun dengan bahasa pesan politik dan peristiwa politik, terlihat keterjalinan itu terjadi

sebagaimana dalam dakwaan,” lontar Jaksa.

Jaksa Yudi menilai kuasa hukum Anas, sangat mengerti karakteristik kliennya sebagai politikus. Dan yang dikejar kubu Anas dalam persidangan adalah persepsi dibandingkan keyakinan. Persepsi merupakan sesuatu yang dianggap penting dalam dunia politik. Namun, dunia hukum tak berakar, tak bertumbuh di atas persepsi, tetapi keyakinan. "Persepsi dapat dibangun atas sesuatu yang semu, yang palsu, atau yang tidak sebenarnya," ungkap Jaksa serius.

Kendaraan politik Jaksa Yudi juga mengungkapkan sekitar tahun 2005, Anas ke luar dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berkeinginan tampil menjadi Presiden RI. Anas memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar. Sebagai tahap awal, Anas menjadi Ketua DPP Bidang Politik sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Fakta hukum ini didukung keterangan saksi Muhammad Nazaruddin yang berkesesuaian dengan saksi-saksi lain, seperti Bertha Herawati, Ruhut Poltak Sitompul, dan Neneng Sri Wahyuni. Selain itu, didukung pula alat bukti petunjuk berupa SMS yang masuk ke handphone Blackberry milik istri Anas, Attiyah Laila.

Isi BBM intinya menerangkan Anas berkeinginan menjadi calon Presiden 2014, sehingga perlu mempersiapkan logistik dengan membentuk kantong-kantong dana. Fakta itu, didukung keterangan Bertha yang mengaku Anas pernah memintanya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Sesuai keterangan Bertha, Anas pernah mengatakan, ‘Saya membutuhkan orang yang masih energik untuk mendukung saya sebagai Capres (calon presiden) di tahun 2014’.

Maksud dan tujuannya agar Bertha dapat merebut suara perempuanperempuan di Indonesia agar mendukung saudara Anas,” ujar Jaksa Yudi.

Sebagai persiapan, Nazaruddin mengakuisisi “Hotline Advertising” seharga Rp52 miliar. Sebagian staf

Permai Group, termasuk Yulianis sudah mulai berkantor di Hotline Advertising. Di samping itu, sudah dilakukan pembicaraan audit utang di SCTV, RCTI, dan MNC, serta pembicaraan mengenai perbaikan penampilan Anas.

SMS dukungan mulai berdatangan ke handphone Attiyah. Sekalipun Anas menyangkal, menurut Yudi, fakta-fakta itu menujukan adanya keseriusan Anas untuk mencalonkan diri sebagai Presiden 2014. Untuk menghimpun dana, Anas dan Nazaruddin bergabung dengan Anugerah Group yang berubah nama menjadi Permai Group.

Anas juga sempat membeli saham PT Anugerah Nusantara milik Nazaruddin sebanyak 30 persen. Kepemilikan saham ini, dapat dibuktikan dengan akta otentik jual beli saham tertanggal 1 Maret 2007 antara Nazaruddin dan Anas. Keduanya membubuhkan tanda tangan dan cap jempol di dalam akta tersebut, kata Jaksa.

Walau Anas sempat meragukan keaslian akta, Jaksa KPK melakukan pemeriksaan ke Pusat Inafis Bareskrim Mabes Polri dengan mengambil sampel sidik jari Anas pada 3 September 2014. Dari hasil perbandingan diketahui bahwa sidik jari dalam akta identik dengan sidik jari jempol kiri Anas.

Selain itu, sesuai keterangan Yulianis dan Oktarina Furi, Anas mendapatkan gaji dari PT Anugerah Nusantara pada November-Desember 2008 dan Januari-April 2009.

Anas juga pernah menjadi Komisaris di anak perusahaan Permai Group, PT Panahatan. Di lain pihak, Attiyah sempat bergabung di PT Dutasari Citra Laras (DCL) sebagai Komisaris.

Dengan demikian, Jaksa KPK menganggap keterangan Anas yang mengaku tidak pernah mendapat gaji dari PT Anugerah, melainkan honor sebagai konsultan politik pribadi Nazaruddin sudah sepatutnya dikesampingkan. Anas dan Nazaruddin juga terbukti mengendalikan Permai Group meski secara formal sudah ke luar dari Permai Group.

Yudi mengungkapkan, Permai Group digunakan Anas dan

Nazaruddin untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah yang dibiayai dari APBN. Hal itu dilakukan dengan cara mengerjakan sendiri proyek-proyek pemerintah, maupuan mencatut fee 18-20 persen dari biaya proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan lain.

Beberapa proyek dimaksud adalah proyek di Kemendiknas dan Kemenpora yang dikelola oleh Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh, proyek pemerintah di bidang konstruksi dan BUMN yang dikelola Munadi Herlambang, serta proyek Hambalang, Gedung Pajak, dan Kementerian Agama yang dikelola Machfud Suroso.

Dari proyek-proyek tersebut, ada sebagian yang dipergunakan untuk pembelian mobil Toyota Harrier Anas. Yudi menyebut uang muka pembelian Harrier berasal dari proyek Hambalang, sedangkan biaya pelunasan mobil itu bersumber dari proyek Unair yang juga merupakan proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD. Selanjutnya, uang yang bersumber dari proyek-proyek itu ada pula yang dipergunakan untuk membiayai pemenangan Anas sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat, membiayai iklan politik Anas, pembelian Blackberry, penginapan, dan uang saku bagi para pendukung Anas di Kongres Partai Demokrat di Bandung.

“Terdakwa juga menerima fasilitas survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) senilai Rp478,632 juta dengan kompensasi LSI akan mendapatkan pekerjaan survei untuk pemilihan Bupati/Walikota dari calon Partai Demokrat, serta menerima fasilitas pinjaman mobil Toyota Vellfire senilai Rp735 juta dari PT Atrindo Internasional,” tutur Yudi.

Dengan demikian, Anas dinilai terbukti menerima Rp116,525 miliar dan AS$5,261 juta dari proyek-proyek yang dibiayai APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, apabila dikurangkan dengan harta kekayaan yang akan dirampas, Anas hanya tinggal membayar uang pengganti sejumlah RpRp94,180 miliar dan AS$5,261 juta.

Apalagi, ada sebagian uang yang dipergunakan Anas untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada pula yang dipergunakan untuk membeli sejumlah aset, seperti rumah di Jl Teluk Semangka Blok C 9 No.1 dan Jl Selat Makassar Perkav AL Blok C 9, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Ada pula sebagian lagi yang dipergunakan untuk pembelian tanah di Mantrijeron, Yogyakarta yang diatasnamakan mertua Anas, Attabik Ali, serta untuk pembelian tanah di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta yang kemudian diatasnamakan kakak ipar Anas, Dina Zad. Karena pernuatan itu, Jaksa Yudi meminta majelis hakim menghukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp500 juta subsidair lima bulan kurungan. Ia juga meminta majelis menghukum Anas membayar uang pengganti Rp94,180 miliar dan AS$5,261 juta.

“Apabila tidak dibayar satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti. Jika harta bendanya tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun,” katanya.

Selain uang pengganti, Yudi meminta majelis menghukum Anas dengan pidana tambahan lain berupa pencabutan hak untuk dipilih. Ia menganggap Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu primair, Pasal 12 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian, Anas dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta dakwaan ketiga, Pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU jo UU No.25 Tahun 2003. (ENDY)

Kata Anas: Tuntutan 15 Tahun itu Adil Apa Tuntutan Dzalim?

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mencibir dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntutnya selama 15 tahun penjara. Bahkan menilai surat tuntutan Jaksa tidak ada objektivitasnya.

"Sidang yang berlangsung sejak pertengahan tahun ini, hanya sekadar seremonial. Tuntutan itu dipersiapkan sejak saya ditetapkan menjadi tersangka, Jadi tuntutan 15 tahun itu tuntutan adil apa tuntutan Dzalim," papar Anas usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/9).

Ketika dalam penyidikan, kata Anas, sudah ada pernyataan dari juru bicara KPK bahwa Anas akan

dituntut berat. "Itu ada di eksepsi saya. Jadi sebelum sidang, sebelum dakwaan, sebelum sidang, sebelum saksi-saksi itu, sudah ada pernyataan saya dituntut berat. Jadi sebetulnya, tuntutan hari ini mengonfirmasi hal itu,” tambah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dijelaskan, pengadilan bukanlah tempat mencari kebencian, melainkan tempat untuk mencari keadilan. Hukum itu mencari keadilan, kebenaran bahkan proses hukum bukan untuk menjalankan agenda kebencian, pemaksaan, kemarahan, kekerasan hukum dan sejenisnya Anehnya, tuntutan jaksa KPK hanya mengutamakan rasa kebencian semata. Dan tidak

memperlihatkan fakta-fakta hukum persidangan. Dengan begitu, tuntutan tersebut tidak objektif, bahkan cenderung sudah memvonis seorang terdakwa sudah melakukan perbuatan yang dipandang melawan hukum, tambah Anas.

Sebetulnya tuntutan yang objektif, adil dan berdasarkan faktafakta persidangan. "Itulah yang benar menurut kami. Memang tuntutan bukanlan akhir dari perkara hukum.

Sebab masih ada tahap berikutnya, yakni putusan dari majelis hakim yang menangani perkaranya.

Majelislah yang akan memutuskan mana yang adil," lontarnya dengan nada tegar.

Anas juga menyinggung berkas tuntutan Jaksa yang menyebutkan

Muhammad Nazaruddin adalah justice collaborator atau saksi pelaku, tersangka, atau narapidana yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi.

"Nazaruddin itu tak pantas sebagai justice collaborator. Jika menilik pada track record atau rekam jejaknya. Jadi bukan JC (justice collaborator), tetapi Nazar itu criminal collaborator. Sangat tidak layak dari track record dan apa yang dilakukan. Apalagi dari informasi sampai sekarang itu masih menjalankan bisnis kotor dari dalam penjara. Jadi JC cap apa?" komentarnya.

Menurutnya, sangat tak logis jika seandainya jaksa terus berpegangan

pada keterangan Nazaruddin.

Apalagi berdasar itu semua juga jaksa turut menuntut Anas membayar uang pengganti sampai Rp 94 miliar. Mengingat, dakwaandakwaan jaksa yang berdasar dari mulut Nazaruddin itu sudah dipatahkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan.

"Itu kan tidak rasional, tidak masuk akal, dakwaan itu sudah dipatahkan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Karena angkanya imajiner. Angka itu keluar dari kesaksian tunggal Nazar. Nazar dalam dakwaan tadi disebutkan keterangannya seperti keterangan nabi. Karena itu dianggap JC, padahal kualitasnya adalah criminal collaborator," sambung Anas.

KPK POS

6 NAD

POLITIK

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

Ketua PN IDI Lantik 40 Anggota DPRK Aceh Timur ACEH TIMUR - Anggota DPRK Aceh Timur dari sejumlah partai politik resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi, Senin (1/9). Proses pelantikan dipusatkan di Aula Serbaguna Idi. Hadir antara lain, Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib, Wabup Aceh Timur Syahrul Bin Syama’un, Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat S STP MAP, Wakapolres Aceh Timur, Kasdim 0104 Aceh Timur, Kajari Idi Hasanuddin SH, Ketua MPU Aceh Timur Tgk H Bukhari Hasan, ulama kharismatik Aceh Timur Tgk M Ali atau Abu Paya Pasi, Sekwan Drs H Burhanuddin MM, para kepala SKPK, kabag di jajaran Setdakab Aceh Timur dan ratusan tamu undangan lainnya.

Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib atau Rocky dalam sambutannya mengatakan, di awal tugasnya anggota DPRK aceh Timur diharapkan agar terus dapat meningkatkan kapasitasnya dalam fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan. Namun di sisi lain,

Bupati Aceh Timur juga meminta para anggota dewan untuk menjalin hubungan yang baik dengan eksekutif dan unsur muspida lainnya.

“Dalam misi pembangunan, mari kita melihat beberapa sektor pembangunan agrobisnis dan agroindustri, karena sumber daya alam perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan masih menjadi prioritas pembangunan,” kata Bupati Rocky.

Proses pelantikan aggota DPRK Aceh Timur berlangsung khidmat sejak pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB. Sidang istimewa dihadiri dua mantan pimpinan dewan, Tgk Alauddin SE (Ketua DPRK Periode 2009-2014) dan Tgk Hasanuddin SE (Wakil Ketua II Periode 2009-2014). Sementara Pimpinan Sementara DPRK Aceh Timur Periode 2014-2019 dipercayakan kepada Marzuki Ajadalias Panglima Misee Dapil Aceh Timur I dari Partai Aceh. Sementara wakil ketua sementara dipercayakan kepada Tgk Muhammad Adam S Sos I dari Partai Nasdem.(BSO)

Polres Aceh Timur Lantik AKP Nita Kasat Lantas ACEH TIMUR - Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, Minggu (7/ 9), menggelar upacara serahterima jabatan (sertijab) 13 perwira polisi di jajarannya. Salah satu perwira polisi yang mendapatkan promosi jabatan adalah AKP Nita Febrianti ST yang sebelumnya Pama Polres Aceh Utara, dilantik menjadi Kasat Lantas Polres Aceh Timur.

Para perwira yang disertijab itu antara lain, Kompol Tirta Nur Alam SE yang sebelumnya menjabat Wakapolres Aceh Timur, menempati posisi baru sebagai Paminal Polda Aceh. Posisi yang ditinggalnya diisi Kompol Aji Purwanto yang sebelumnya menjabat Pama Polda Aceh.

Selanjutnya, Kasatreskrim AKP Mughi Prasetyo Habriyanto SIK dimutasi menjadi Kabag Ops Polres Aceh Selatan, posisi yang ditinggalkannya diisi Iptu Budhi Nasuha Waruwu SH, yang sebelumnya sebagai Kapolsek Langsa Barat.

Sementara Kasat Lantas AKP Edy Bagus Sumantri SIK dipromosikan sebagai Kabag Ops Polres Aceh Tamiang, posisi yang ditinggalkannya digantikan AKP Nita Febriyanti ST, yang sebelumnya sebagai Pama Polres Aceh Utara.

AKP Dedy Kustrianto yang sebelumnya menjabat Kapolsek Julok, dimutasikan sebagai Kabag Sumda menggantikan Kompol Murit-

noyang akan menempati posisi baru di Ditpolair Polda Aceh.

Selanjutnya, Iptu Nurmansyah dipromosikan sebagai Kapolsek Julok, sebelumnya Iptu Nurmansyah menjabat Kapolsek Madat, untuk Kapolsek Madat dijabat oleh Ipda Imran yang sebelumnya perwira Satreskrim Polres Aceh Timur.

Selanjutnya, Kapolsek Simpang Jernih yang sebelumnya dijabat alm AKP M Sofyan diisi oleh Ipda Ismail Samri yang sebelumnya menjabat Kapolsek Darul Ihsan, dan Ipda M Musa jadi Kapolsek Darul Ihsan.

Kapolsek Banda Alam dilantik Ipda Erwin Tanjung sebelumnya menjabat Kasi Was Polres Aceh Timur, sedangkan Kapolsek Banda Alam sebelumnya Erni Jhon menjadi Pama Satreskrim di Polres Aceh Timur. Kapolsek Peureulak Barat dari Iptu Razali Bin Amin diserahterimakan kepada Ipda Jusman yang sebelumnya menjabat KBO Sat Sabhara. Iptu Razali menjadi Pama Polres Aceh Timur.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir yang memimpin jalannya upacara serah terima jabatan itu mengatakan, serah terima jabatan dalam kepolisian adalah hal yang wajar. Kapolres juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini pada pejabat lama dan selamat bertugas pada pejabat yang baru.(BSO)

Bupati Aceh Tamiang Buka Kemprata VI di Aras Sembilan ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati membuka secara resmi Perkemahan Pramuka (Kemprata) VI di Kampung Aras Sembilan, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (4/9), dihadiri Sekjen Kwarda Aceh Fachrul Razi, Ketua Kwarcab Aceh Tamiang Iskandar, dan lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Samsul Bahri melalui Wakil Ketua Yetno saat ditemui wartawan di sela-sela kunjungan bersama ke kemah-kemah mengatakan, jumlah peserta Kemprata itu seluruhnya tercatat 880 orang terdiri dari siswa SMA, SMP, dan SD/MI se-Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurutnya, seluruh peserta itu di tempatkan dalam 88 tenda, dengan pertendanya berjumlah 10 orang, dan acaranya berakhir pada Hari Minggu (7/9). Lokasi perkemahan kali ini yang terletak di desa yang tidak terdapat sinyal HP itu, kata dia, nanti akan dilanjutkan dengan PW Provinsi Aceh.(BSO)

DPRK Harus Utamakan Aspirasi Rakyat ACEH TIMUR - Sebagai wakil rakyat, anggota dewan harus mengedepankan kepentingan rakyat dan harus memperjuangkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Hal itu dinilai mutlak mengingat keberadaan wakil rakyat di parlemen sematamata untuk mensejahterakan masyarakat desa hingga ke kota.

Demikian antara lain dikatakan Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK Aceh Timur Periode 2014-

2019 di Aula Serbaguna Idi, senin (1/9).

Menurut dia, hanya dengan memperjuangkan seluruh aspirasinya maka masyarakat akan hidup sejahtera.

Di awal tugasnya, Bupati mengharapkan anggota DPRK yang baru dilantik agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun di sisi lain, Bupati Aceh Timur juga meminta para anggota dewan untuk menjalin hubungan yang baik dengan eksekutif dan unsur muspida lainnya.(BSO)

Bupati Aceh Timur Tinjau Dayah ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib menyempatkan diri meninjau Dayah Darul Mukminin di Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Selasa (9/9). Di desa tersebut orang nomor satu di Aceh Timur itu juga menyempatkan menjenguk sejumlah pasien patah tulang di kediaman Tgk Ilyas.

Kedatangan bupati mendapat perhatian warga karena kepeduliannya terhadap lingkungan

pondok pesantren/dayah dinilai sangat tinggi.

Dalam kesempatan kunjungannya ke Dayah Darul Mukminin, bupati menyahuti permintaan pimpinan dayah untuk pengadaan tanah bagi perluasan dayah tersebut, karena lokasi sebelumnya kini sudah padat.

"Kita akan usahakan di APBK 2015, namun tidak seluruhnya kita bebaskan, sesuai dengan kemampuan daerah," ujar Hasballah.(BSO)

Ketua PN Kuala Simpang Lantik 30 Anggota DPRK Aceh Tamiang

KAMMI Minta Zaini dan Muzakir Manaf Rujuk BANDA ACEH - Aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah dan wakilnya, Muzakir Manaf segera rujuk atas perselisihan yang telah diciptakan selama ini. Desakan itu disuarakan 10 aktivis KAMMI dalam demo yang dilancarkan di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9) pagi.

Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu massa ikut mengusung

sejumlah spanduk di antaranya bertuliskan "Jika asyik bertengkar Zaini dan Muzakir sebaiknya mundur saja" serta kata-kata, "Elit meupakee, rakyat tan neupikee".

"Para kepala pemerintahan seharusnya fokus terhadap kesejahteraan dan pembangunan Aceh, bukan justru sebaliknya, terus bertengkar dan saling mempertahankan kepentingan masing-masing," kata Ketua KAMMI Aceh Darliz Aziz.

Ia mengatakan kondisi tersebut akan

membuat kepentingan dan kesejahteraan bagi rakyat terus terabaikan. "Untuk apa juga mereka duduk di sana, kalau terus bertengkar.

Bukan saja rakyat yang merasa dirugikan.

Tapi para investor juga semakin takut menanam investasinya di Aceh," sebut Darliz.

Demo tersebut mendapatkan pengawalan aparat Kepolisian dan petugas Satpol PP. Demonstran membubarkan diri setelah diterima Kepala Biro Humas Setda Aceh, Muthalamuddin.(SI)

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Drs H Faisal Hasan melantik tiga pejabat struktural eselon IV menjadi Kepala Urusan Agama (KUA) dan satu orang pejabat fungsional sebagai Penghulu Muda dalam lingkungan Kemenag Aceh Timur, Rabu (10/9), di Aula kantor Kemenag setempat.

Kominag Aceh Timur Lantik 3 Pejabat Eselon IV ACEH TIMUR - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Drs H Faisal Hasan melantik tiga orang pejabat struktural eselon IV menjadi Kepala Urusan Agama (KUA) dan satu orang pejabat fungsional sebagai Penghulu Muda dalam lingkungan Kemenag Aceh Timur, Rabu (10/9) sekitar pukul 15.00 Wib, di aula kantor kemenag setempat.

Pejabat struktural eselon IV yang dilantik yakni, Muslim SAg

menjadi Kepala KUA Kecamatan Nurussalam, Fadli SAg sebagai Kepala KUA Kecamatan Julok, dan Muhammad Nur SSos sebagai Kepala KUA Kecamatan Idi Tunong, serta Drs Fauzi pejabat fungsional sebagai Penghulu Muda pada KUA Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur.

Dalam kesempatan tersebut Kakankemenag Aceh Timur Drs Faisal Hasan menyampaikan beberapa hal kepada pejabat yang baru dilantik.

“Berbuatlah sesuatu yang terbaik untuk lembaga Kemenag Aceh Timur, lakukan inovasi, dan perubahan pada setiap bidang tugas dan fungsi yang diemban, kembangkan energi positif yang memancarkan aura sehat dan terang, positifisme, optimisme, idialisme, dan bersama kita tingkatkan kualitas intelektual dan emosional sebagai aparatur negara untuk bekerja secara profesional, cepat, transparan, dan akuntabel, serta humanis.

Karena perkembangan zaman saat ini masyarakat semakin kritis memantau dan mengawasi tugas kita sebagai penyelenggara negara.

Oleh karena itu kita harus mengedepankan sikap jujur, dan amanah dalam bekerja,” paparnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, seluruh pejabat struktural dalam lingkungan Kemenag Aceh Timur, para ibu Dharma Wanita, serta seluruh KUA di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.(BSO)

ACEH TAMIANG Berjumlah 30 orang, anggota DPRK Aceh Tamiang masa bakti 20142019 sudah dilantik pada sidang paripurna istimewa pengucapan sumpah janji anggota DPRK setempat yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Tamiang, Senin (8/9).

Pelantikan ke-30 anggota DPRK Aceh Tamiang itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/686/2014 yang ditandatangani Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Sedangkan pengucapan sumpah janji dan pemasangan PIN nama anggota dewan itu pada acara pelantikan tersebut dilakukanolehKetuaPengadilan Negeri Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Aimafni Arli SH atas nama Mahkamah Agung.

Pada sidang paripurna istimewa itu juga diwarnai dengan penyerahan palu dari Ketua DPRK Aceh Tamiang Periode 20092014 yang pada kesempatan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Drs H ar'Armand Muis yang didampingi Wakil Ketua Nora Idah Nita SE kepada Ketua Sementara DPRK Aceh Tamiang Ir Rusman, dan Wakil Ketua Sementara DPRK Aceh Tamiang Juanda SIP. Ada pun ke-30 anggota DPRK Aceh Tamiang Masa Bakti 2014-2019 yang telah dilantik kemarin yaitu Ir Rusman, Fadlon, Ngatiyem SPd, Mustaqim, Juniati SFarm, Miswanto (Partai Aceh), Juanda SIP, Muhammad Nuh, Desi Amelia (Partai Amanat Nasional), Nora Idah Nita SE, H Syaiful Sofyan SE, Haris (Partai Demokrat), Ismail, Tgk Irsyadul Afkar SSos I, Siti Zaleha ST (Partai Persatuan Pembangunan), Syaiful Bahri SH, Erawati IS, Suherman (Partai Golkar), H Mawardinur, Irma Suryani SST MKes, Fitri AR SPd I, Sugiono Iskandar, Suhardi (Partai Gerindra), Zulkifli, Edi Susanto, Ir HT Rusli (PDIP), Dedi Suriansah MA, Mat Pasya (Partai Keadilan Sejahtera), dan Sumiyem (Partai Hanura).

Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati ST dalam sambutannya menyatakan, terpilihnya anggota DPRK Aceh Tamiang Periode 2014-2019 bukanlah akhir dari perjuangan selama pemilu legislatif, melainkan gerbang awal perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat dan daerahnya dalam mensejahterakan masyarakat Aceh Tamiang.(BSO)

JANGAN BERHARAP ADA LOBI-LOBI

Wagub Tantang 3 Konsul Investasi di Aceh MEDAN - Halalbihalal akbar yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (9/9) malam berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tokoh penting. Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muzakir Manaf yang hadir memanfaatkan kesempatan itu untuk menantang tiga konsul negara sahabat berinvestasi di Aceh. Tantangan itu disampaikan Wagub Aceh dalam pidato sambutannya di hadapan Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Y Robert Ewing, Konjen Malaysia Rozian, dan Konjen Jepang Yuji Hamada.

Wagub promosi kalau kekayaan Aceh tidak terhitung karena meliputi daratan dan lautan. Diakuinya saat ini lahan potensial itu belum tergarap maksimal dengan berbagai alasan. “Makanya, kalau Tuan Hamada mau berinvestasi, silakan ke Aceh,” kata Muzakir seraya memandang Yuji Hamada.

Tantangan itu langsung disambut tepuk tangan meriah para undangan yang memenuhi Balai Raya Aceh Sepakat di Jalan Mengkara, Medan Petisah. Ketiga konsul itu pun terlihat tersenyum dan antusias mendengarkan penjelasan Muzakir mengenai kondisi Aceh terkini.

Mengenai situasi keamanan, Muzakir berani memberi jaminan karena kondisi Aceh saat ini sudah lebih baik dan

WAKIL Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri halal bihalal akbar yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aceh Sepakat di Medan, Selasa malam. kondusif. “Keberadaan perusahaan asing nantinya justru akan memberi dampak positif bagi masyarakat Aceh,” katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud AlHaythar itu, Muzakir Manaf mengajak pengusaha Aceh yang sukses di Medan segera pulang kampung membangun daerah masing-masing. Ia yakin kekuatan modal yang dimiliki para saudagar itu bisa membentuk koperasi yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil di

Aceh. “Kendala bisnis saat ini modal.

Kenapa tidak dibuat koperasi, sehingga pengusaha kecil di kampung kita masingmasing bisa sama-sama berkembang,” tandasnya.

Ketua Umum DPP Aceh Sepakat HM Husni Mustafa mengatakan, acara halalbihalal tahun ini memang diadakan dengan perencanaan dan konsep matang.

Panitia menyediakan 5.000 undangan yang disebar di Sumut, Jakarta, hingga Malaysia. Selain itu sejumlah pejabat

perbankan turut diundang.

“Ini yang terbesar karena kami betulbetul ingin menyatukan perantau Aceh.

Pejabat bank sengaja diundang agar mereka tahu seberapa kaya Aceh,” kata Husni.

Suasana semakin meriah ketika kelompok tari "rapa-i geleng" yang didatangkan dari Aceh Barat Daya berhasil “menghipnotis” undangan.

Gerakan dinamis yang dilakukan secara bersama-sama membuat pengunjung tak henti bertepuk tangan. Sebagian dari mereka yang berada di belakang bahkan naik ke kursi agar bisa melihat jelas pertunjukan tari energik itu.

“Sudah lama sekali saya tidak lihat tarian ini. Saya terharu,” kata Salim Usman (63), perantau asal Lhokseumawe yang sudah menetap di Serdangbedagai, Sumut, sejak 40 tahun lalu.

Wagub Muzakir Manaf melanjutkan kunjungan kerjannya di Medan dengan mendatangi Panti Asuhan Darul Aitam di Jalan Medan Area Selatan, Medan, Rabu (10/9) siang. Dalam kunjungan di panti asuhan yang dikelola warga Aceh ini, ia memberi santunan Rp30 juta. Saat ini panti tersebut dihuni 100 anak yatim dan piatu. “Ini tahap awal. Silakan buat proposal, apa saja yang dibutuhkan. Saya akan perjuangkan membantu kegiatan mulia ini,” kata Muzakir.(SI)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

SUMUT

Orang Batak ini Kembalikan Puluhan Ribu Hektar Lahan yang Dikuasi Asing MEDAN - Nama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang, melambung sebagai salah satu calon Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah unggul dalam poling situs kabinetrakyat.org. Ada kisah menarik di balik nama Poltak. Ia pernah berhadapan dengan perusahaan pertambangan multinasional yang mendunia, Rio Tinto.

Rio Tinto mulai menambang di Indonesia sejak Tahun 1967 saat Rezim Orde Baru mengesahkan undang-undang Penanaman Modal Asing di Indonesia, akhirnya pada Tahun 2009 menyerahkan sebagian lahannya (total 50.000 Ha) kepada perusahaan Swasta Nasional di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Pengambilalihan lahan Kontrak Karya itu tidak terjadi karena kebaikan hati Rio Tinto tapi setelah melalui proses yang cukup panjang dan keras baik secara negosiasi maupun melalui proses hukum, dan kerjasama pihak swasta bergandengan tangan dengan pemerintah setempat.

Ini merupakan kemenangan pertama yang didapatkan oleh Bumi Putera melawan kontrak karya yang selama ini dikenal memiliki jaringan lobby yang didukung dengan finansial yang sangat kuat. Kemenangan perusahaan swasta nasional melawan Rio Tinto ini tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Poltak Sitanggang baik saat melakukan lobby maupun saat berperkara di pengadilan dengan memilih pengacarapengacara muda dari wilayah Sulawesi sebagai ujung tombak beracara melawan Kontrak Karya asing.

Sebagai seorang penganut Kristiani, Poltak dengan kewenangannya sebagai pemimpin perusahaan, ia justru memilih bekerjasama dengan jamaah Al-Khairaat dan membangun masjid di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah

di atas lahan seluas 2 ha dengan bangunan masjid seluas 500 m2, Poltak berharap suatu saat kekayaan alam indonesia baik minyak, maupun hasil tambang lainnya bisa benar-benar dapat bermanfaat bagi rakyat.

Dalam sebuah kesempatan diskusi Poltak, pernah menyampaikan potensi pendapatan negara yang bisa didapatkan dalam waktu dekat sebanyak Rp421 triliun rupiah yang didapat dari tujuh sumber yaitu konvensi BBM ke gas sebanyak Rp60 triliun, konversi BBM ke energi terbarukan Rp40 triliun, listrik Rp40 triliun, mark up mafia Rp11 triliun, efisiensi sistem transportasi Rp20 triliun, kontrak karya plus PK2B sebanyak Rp200 triliun, dan kontrak bagi hasil migas Rp150 triliun.

Tekait dengan menambah potensi pendapatan negara tersebut, Poltak bersama dengan pengusaha nasional lainnya saat ini tengah membangun kawasan industri logam terpadu di Indonesia Timur yang luasnya diha-

PPP Sumut Dukung Pencopotan Suryadharma MEDAN - Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadly Nursal menyatakan kader PPP dari Sumatera Utara turut mendukung keputusan DPP PPP untuk mencopot Suryadharama Ali (SDA) dari jabatannya selaku Ketua Umum PPP. Dukungan ini diberikan dengan pertimbangan agar nama partai tidak tercemar sehubungan status tersangka korupsi dana haji yang kini disandangnya. "Ini demi menjaga nama baik partai," katanya, Rabu (10/9).

Fadly menyebutkan, penolakan yang sempat dilakukan oleh SDA tidak mengubah keputusan dari DPP yang mendapat dukungan dari 28 pengurus DPW PPP.

Penolakan dengan alasan pergantian ketua umum hanya melalui Muktamar menjadi tidak berarti karena, status tersangka korupsi yang kini disandangnya membuatnya harus diganti sesuai AD/ART partai.

"Dalam AD/ART kami ada itu diatur, dimana kader yang merusak nama baik partai bisa dicopot," ungkapnya.

Diketahui, SDA dicopot dari jabatannya oleh pengurus DPP PPP. Pencopotan ini berkaitan dengan status tersangka yang disandang mantan menteri agama tersebut. Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi, diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.(MBC)

Hari Jadi Subulussalam Diperingati SUBULUSSALAM - Hari Jadi Subulussalam ke-52 direncanakan upacaranya dilaksanakan di lapangan “SADA KATA” tepatnya pada Senin tanggal 14 September 2014.

Demikian siaran pers Kehumasan Sekdako Subulussalam, Jumat (12/9) dan direncanakan untuk memeriahkan upacara tersebut dirangkai dengan berbagai kegiatan seperti olah raga, hiburan rakyat, karnaval, ceramah Agama, sepeda santai, Bakti sosial dan dilanjutkan malam harinya acara

resepsi di lapangan beringin.

Inspektur upacara langsung dipimpin Walikota Subulussalam Merah Sakti SH, sementara komandan upacara Letda CPM Astuka dan Perwira Upacara Kapten Inf Samsul Bahri.

Salah seorang tokoh masyarakat Kota Subulussalam Marga Tumangger memberikan apresiasi kepada Merah Sakti yang memimpin Subulussalam, dan selama kepemimpinanya banyak berubah dari sebelumnya. (KAR)

rapkan bisa mencapai 24.000 ha.

Dalam rilisnya, mengatakan menjadi menteri bukanlah ambisi dirinya. Makanya dia kaget ketika dimunculkan sebagai salah satu kandidat Menteri ESDM di kabinet Jokowi-JK walau ia dekat dengan petinggi-petinggi PDI Perjuangan, termasuk almarhum Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei.

Untuk dipilih menjadi Menteri ESDM tentu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi Poltak, yang satu almamater dengan Cornelis Lay, menyadari bahwa untuk waktu yang cukup lama kementerian ESDM selalu diisi alumni-alumni ITB. Belum ada sejarah alumni UGM menjadi menteri ESDM. Rekan-rekannya di Kadin Indonesia tempat ia memimpin sebagai Ketua Komite Tetap Mineral ataupun di Apemindo (Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia) mengaku kualitas Poltak yang jangankan pernah melawan mafia migas, melainkan melawan kontrak karya pun sudah pernah dimenangkannya.(RPS/NET)

Adminduk Bertujuan Memberikan Perlindungan Dokumen BATUBARA - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Rusian Hery SSos mengatakan, administrasi kependudukan (ADMINDUK) sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak Administratif Kependudukan dalam pelayanan publik, serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan, tanpa ada yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. "Penerapan KTP-Elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung terbangunnya akurasi database di Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun database kependudukan secara Nasional," sebutnya di Lima Puluh, Jumat (5/9).

Dengan penerapan KTP-Elektronik maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-Elektronik lebih dari satu atau dipalsukan, mengingat dalam KTP-Elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Dengan demikian Data Kependudukan memuat segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang di terbitkan oleh Badan-badan Pencatatan Kependudukan (Pemerintah maupun Non Pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar, dan lain-lain. (JUN)

P-APBD Tanjungbalai 2014 Ditetapkan TANJUNGBALAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Balai menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 menjadi Peraturan.

Penetapan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dalam sidang paripurna DPRD yang dipimpin Romay Noor di Tanjung Balai, Selasa (9/9).Lima fraksi di DPRD Tanjung Balai menerima usulan Ranperda tentang perubahan APBD 2014 yang disampaikan Wali Kota.

Adapun perubahan APBD 2014

yang disetujuinya sebesar Rp590.

553.640.691 atau naik Rp26.603.

527.301 dari APBD murni Rp563.950.

113.390. Meski mengalami defisit anggaran sebesar Rp99.152.106.586, namun DPRD setempat berkeyakinan defisit tersebut bisa tertupi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lainlain pendapatan yang sah.

“Kami berharap, jajaran pemerintah kota di setiap tingkatan hendaknya segera merealisasikan setiap kegiatan dan program yang diproyeksikan dalam penjabaran Perubahan APBD 2014,” ujar Romay Noor.

Hal ini, lanjutnya, mengingat

rentang waktu hampir berada dipenghujung tahun anggaran.

DPRD Tanjung Balai, katanya, akan terus melakukan pengawasan terhadap capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sementara Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe, menyampaikan ucapan terima kasih terhadap 25 orang anggota DPRD setempat yang menyetujui Perda tentang Perubahan APBD 2014.

Menurut dia, setelah APBD perubahan itu mendapat pesetujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemkot Tanjung Balai akan berusaha secara maksimal merealisasikan penggunaannya.(HER)

Proyek Jembatan Pulau Balai-Teluk Nibung, Aceh Singkil, yang sudah terlantar tiga tahun.

Warga Pulau Banyak Tagih Janji Wagub Aceh

SINGKIL - Tindak lanjut pembangunan jembatan penghubung dari Desa Pulau Balai menuju Desa Teluk Nibung di Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, akhirakhir ini semakin tidak jelas. Dana sebesar Rp9 miliar yang sebelumnya sempat diplot oleh Pemerintah Aceh pada APBA Tahun Anggaran 2014 ini, diam-diam justru menghilang tanpa diketahui apa penyebabnya.

Padahal Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muzakir Manaf, dalam kunjungan kerjanya ke daerah tersebut baru-baru ini berjanji, akan melanjutkan pembangunan jembatan yang sudah terlantar selama dua tahun tersebut. Janji inilah, yang saat ini ditagih oleh warga Pulau Banyak. Bahkan mereka juga mendesak Pemerintah Aceh Singkil untuk menagih janji Muzakir Manaf yang juga akrab dipanggil Mualem tersebut.

"Tidaklah pantas rasanya,

apalagi kalau seorang pejabat setingkat Mualem mau mengingkari janjinya. Pastinya Mualem juga tahu kalau jembatan ini merupakan hajat hidup orang banyak di daerah ini. Jadi apa pun alasannya, kami minta agar Mualem mau memenuhi janjinya," pungkas Anhar (70), tokoh masyarakat setempat.

Dari informasi yang dihimpun, keinginan warga Pulau Banyak maupun janji Mualem ini, sepertinya bakal sulit terealisasi. Pasalnya, hingga memasuki triwulan ke tiga Tahun 2014 ini, belum terbetik berita kalau proyek lanjutan jembatan ini bakal ditenderkan.

Alih-alih tender, justru beredar informasi kalau anggaran sebesar Rp9 miliar untuk jembatan tersebut raib dari dokumen APBA Propinsi Aceh.

Raibnya dana tersebut pun dibenarkan oleh sumber KPKPos di Banda Aceh. "Saya sudah

hubungi dinas PU provinsi, dana untuk jembatan tersebut dibintang," sebut sumber pasti.

Terpisah, Bupati Aceh Singkil H Safriadi SH yang ditemui KPKPos membenarkan adanya penundaan tersebut. Bahkan Safriadi menjelaskan, secara susah payah sudah berupaya agar dana untuk jembatan itu tidak dibintang oleh provins. "Bukan hanya warga Pulau Banyak yang kecewa.

Secara pribadi saya juga ikut kecewa. Yang perlu diketahui, mereka juga punya alasan kalau penundaan ini akibat ada devisit pada APBA tahun ini. Keputusan tersebut juga harus kita hormati.

Walau kita sudah berupaya agar pembangunan jembatan ini tidak ditunda," kata Safriadi.

Untuk dicatat, tertundanya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua desa ini sudah untuk kesekian kalinya sejak dimulai Tahun 2007 lalu.

Bahkan tiga orang pekerja dan satu orang pengawas yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan ini juga ikut menjadi korban. Ketiganya tewas setelah speed boat yang membawa mereka dari Pulau Balai menuju Singkil tenggelam di perairan antara Pulau Jawi-jawi dengan Kuala Baru Tahun 2011 lalu.

Pembangunan jembatan ini juga terhenti pasca peristiwa kecelakaan laut tersebut.

Hingga berita ini dikirim, belum ada informasi lain tehadap nasib jembatan ini. Demikian juga nasib ratusan pelajar dari Desa Teluk Nibung yang menuntut ilmu di Desa Pulau Balai, harus membuang mimpi mereka untuk melintas di jembatan ini. Walau terpaksa, rutinitas naik perahu untuk menuju sekolah SMA satusatunya yang ada di ibukota Kecamatan Pulau Banyak, juga terpaksa mereka lakoni.(AZT)

Ini Kader PKB Sumut yang Disiapkan Untuk Pilkada 2015 MEDAN - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW-PKB) Sumatera Utara menyiapkan enam kader terbaiknya untuk maju di enam kabupaten/kota di Sumatera Utara Tahun 2015 mendatang.

Ketua DPW PKB Sumut Ance Selian mengatakan, mengatakan keenam kadernya tersebut akan diusung pada pilkada di Labuhan

Batu Utara, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Phakpak Bharat, Mandailing Natal, dan Labuhan Batu.

"Kader yang akan diusung untuk keenam kabupaten/kota tersebut adalah Yusbianto Pasaribu di Labuhan Batu Utara, Safaruddin di Serdang Bedagai, Syahrial Bakti di Tanjung Balai, Juanda Banurea di Phakpak Barat, Jakpar Suheri Nasution di Mandailing Natal, dan

Umar Lubis di Labuhan Batu," katanya.

PKB berkeyakinan, kader mereka pada daerah-daerah tersebut akan mampu memenangkan pilkada pada daerah masingmasing. Sebab, saat ini partai mereka tersebut sudah lebih solid.

"Kami yakin akan memenangkan pilkada di daerah-daerah tersebut," ungkapnya.

Mengenai koalisi, PKB Sumut mengaku terbuka terhadap seluruh partai politik. Hanya saja ia akan mengutamakan koalisi partai pengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014. "Di luar koalisi parpol ketika pilpres, kita juga membuka diri berkoalisi dengan parpol lain.

Namun demikian, koalisi parpol ketika pilpres tetap kita jaga," pungkasnya.(MBC)

BERHASIL MENGELOLA PROGRAM JAMKESDA

Umar Hasibuan Apresiasi Tahun Remaja dan Pemuda HKBP TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengapresiasi kegiatan Tahun Remaja dan Pemuda Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik XIV Tebingtinggi Deli yang diikuti empat daerah Kota Tebingtinggi, Kabupaten Sergai, Batubara dan Simalungan di GOR Asber Nasution Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, baru-baru ini.

Menurut Walikota Tebingtinggi, melalui momentum Tahun Remaja dan Pemuda HKBP para pemuda sebagai generasi penerus bangsa mengerti akan kondisi zaman sekarang yang penuh tantangan.

Pemuda diharuskan memiliki sikap yang mandiri, berkarakter yang artinya mengutamakan kepentingan bangsa.

"Walaupun saat ini udara panas, namun kita dapat menyejukkan hati. Panas dalam GOR ini belum seberapa, dibanding panas di neraka kelak," ucap Umar Zunaidi.

Saat ini, lanjut walikota, musuh bangsa yang paling besar adalah narkotika bukan terorisme. "Tujuan terorisme merupakan politis, karena hanya menuju satu sasaran. Sementara

narkotika penyebaran sudah ke seluruh lapisan masyarakat, dan pada orangtua agar setiap saat memberikan perhatian ekstra terhadap anaknya. Apabila melihat anak mempunyai uang banyak harus ditanyakan, karena saat ini banyak para remaja yang menjadi kurir narkoba," cetus Walikota.

Acara diawali dengan kebaktian dengan tema, "HKBP mempersiapkan generasi muda

menghadapi tantangan zaman" (Kolose 4 : 2-6) dengan sub tema, "Melalui revitalasi pelayanan, pembinaan dan pewadahan, akan nyata peran remaja-pemuda menjadi transformater gereja, masyarakat dan bangsa" oleh Pdt Tendens Simanjuntak STh selaku Praeses HKBP. Sebelumnya, Ketua GAMKI Ogamata Hulu SH MH

mengatakan, perayaan tahun remaja-pemuda HKBP menjadi tolak ukur bagi kebangkitan pemuda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan perayaan ini, gereja HKBP dapat membawa para pemuda untuk lakukan perubahan dalam segala bidang khususnya pembangunan mental dan spiritual.(RS)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Karawang dan Istri JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan pemerasan PT Tatar Kertabumi. Mereka adalah Bupati Karawang Ade Swara (AS) dan istrinya Nurlatifah (NLF).

Ade dan Nur Latifah terpantau sebentar saja menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Sebelumnya, keduanya secara bergantian keluar Gedung KPK. Nur diketahui keluar lebih dulu, dibanding sang suami yang datang belakangan.

Bupati Karawang ini meski enggan membeberkan materi pemeriksaannya hari ini, namun ia membenarkan telah meneken perpanjangan penahanan. "Perpanjangan penahanan," kata Ade di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/9).

Kuasa hukum Ade dan Nurlatifah, Haryo B Wibowo mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda.

Menurut Haryo, pasangan suami istri itu diperpanjang penahanan-

nya untuk 30 hari ke depan.

"Perpanjangan tahan ke tiga, untuk 30 hari ke depan," jelas Haryo.

Dalam kasus ini, Bupati Karawang Ade Swara (ASW) dan istrinya Nur Latifah (NLF) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi, terkait izin penerbitan Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang (SPRR), untuk pembangunan mall di Karawang. Keduanya diduga memeras PT Tatar Kertabumi sebesar 424.349 US atau setara Rp5 Miliar. Mereka berdua dijerat Pasal 12 e atau Pasal 23 Undangundang (UU) 31 Tahun 1999 jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan oleh KPK di beberapa tempat di Karawang, setidaknya waktu itu ada delapan orang yang ikut diamankan. KPK juga mengamankan uang dalam bentuk dolar Amerika.(OKZ)

Terkait Kasus Haji KPK Periksa PNS Kemenag JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag tahun anggaran 2012-2013.

Penyidik KPK bakal memeriksa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag bernama Rachman terkait kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) itu.

"Dia (Rachman) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (12/9).

Dalam kasus ini, penyidik KPK baru menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. SDA disangka telah menggunakan wewenangnya sebagai pejabat negara yang diduga menguntungkan dirinya atau pihak lain.

Dia diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(MBC)

Kejagung Geledah Kantor PT Pos Indonesia Bandung JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor PT Pos Indonesia di Kota Bandung.

Manajer Hubungan Masyarakat PT Pos Indonesia, Abu Sofyan membenarkan penggeledahan tersebut, termasuk penggeledahan di dua lokasi lain milik PT Pos. "Penggeledahan oleh Kejagung ini murni terkait kasus dugaan korupsi pengadaan personal data transmitter (PDT) sebanyak 1.725 alat. Itu pengadaannya 2012-2013," tutur bu dalam konferensi persnya

di Bandung, Kamis (11/9).

Kerugian yang disangkakan dalam kasus itu sebanyak Rp10,3 miliar. Menyikapi persoalan itu, dia menyatakan PT Pos akan mendukung proses hukum yang ada.

"Pada prinsipnya kita akan kooperatif mengikuti proses hukum. Saat ini ada dua tersangka dengan inisial M dan EC. Nanti biar pengadilan yang menentukan," tuturnya.

Dia menegaskan penggeledahan itu tidak menggangu operasional pihaknya. "Operasional kita tidak terganggu," kata Abu.(BBS)

Djoko Susilo Diperiksa Terkait Kasus Korlantas JAKARTA - Mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo bakal menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia yang kini berstatus terpidana diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri tahun 2011.

Djoko bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi guna melengkapi berkas bekas anak buahnya, Brigjen Pol Didik Purnomo yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Dia (Djoko Susilo) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DP (Didik Purnomo)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (12/9).

Djoko Susilo sebelumnya juga terseret kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri tahun 2011. Djoko sudah menjalani proses persidangan.

Dia divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman pria yang kerap disebut DS itu menjadi 18 tahun penjara.

Sementara Brigjen Didik Purnomo, merupakan mantan Wakil Kepala Korlantas Polri. Didik Purnomo merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri.

Ia sudah ditetapkan tersangka oleh KPK menyangkut kasus korupsi proyek pengadaaan Simulator SIM di Korlantas Polri tahun 2011 sejak 1 Agustus 2012 lalu.

Dalam kasus ini, KPK selain menjerat Djoko dan Didik, juga menetapkan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S Bambang sebagai tersangka.(TIM/INT)

Sejumlah calon pimpinan KPK mengikuti test kompetensi penulisan makalah dalam ujian kompetensi pemilihan pimpinan KPK di Gedung Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/9). Sebanyak 64 calon pimpinan KPK akan melewati seleksi uji test dan wawancara yang kemudian akan terpilih menjadi dua calon yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

JPU KPK Nilai Positif Aksi Nazaruddin

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai positif aksi Muhamad Nazaruddin.

Terutama dalam pengungkapan kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi proyek Hambalang, proyek-proyek lain, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Saksi Nazaruddin telah menjadi pihak yang bekerja sama dengan KPK dalam penyidikan dan penuntutan dalam mengungkap perkara lain terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lain?," ujar Jaksa Yudi Kristina di Ruang Sidang Tipikor, Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Yudi, sikap Nazaruddin sangat membantu pengungkapan kasus tersebut. Sebab,

Nazaruddin dianggap selain bisa bangkit dari keterpurukannya, juga mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itulah alasan KPK mempercayai Nazaruddin.

"Terlepas dari kesalahan yang pernah diperbuat saudara Nazaruddin dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana.

Namun, cepat bangkit dari keterpurukannya dengan cepat, mengingat bahwa yang harus dipertanggungjawabkannya atas kesalahannya yang pernah diperbuatnya," katanya.

Bahkan untuk kasus Anas, Jaksa berpendapat, keterangan Nazaruddin sangat bisa dipertimbangkan. "Keterangan saksi dinilai

signifikan dalam tuntutan hukum maupun pertimbangan hakim, maka keterangan yang bersangkutan tidak perlu diragukan termasuk dalam perkara ini dengan terdakwa Anas Urbaningrum," ungkapnya.

Selain itu, keterangan Nazaruddin pun dianggap kunci pengungkapan kasus ini. Nazaruddin disebut jaksa telah menjadi justice collaborator. "Itu sebabnya M Nazaruddin menempatkan diri sebagai justice collaborator," tuturnya.

Meskipun kerap bernyanyi dalam kasus ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menolak permohonan

Nazaruddin sebagai justice collaborator. Sebab, Suami dari Neneng Sri Wahyuni ini dinilai tidak kooperatif dalam menjalani proses hukumnya.

Salah satu tindakan melanggar hukum yang pernah dilakukan Nazaruddin adalah saat dia kabur ke luar negeri terkait kasus korupsi Wisma Atlet Palembang.

Tindakan itu dinilai sebagai tindakan yang tidak kooperatif dengan penegak hukum.

"LPSK menolak permohonan NZ. NZ tidak masuk kriteria justice collaborator sesuai ketentuan hukum yang ada," ujar Juru Bicara LPSK Maharani Siti Shopia, Senin 17 Desember 2012 silam.(OKZ)

Terancam Dipenjara, Notaris Mengadu ke MA JAKARTA - Theresia Pontoh, seorang notaris yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan/ penggelapan mengadu ke Mahkamah Agung (MA). Ia mengadu karena permohonan penangguhan penahanannya ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Jayapura.

Steven Halim, penasihat hukum Theresia menjelaskan, surat pengaduan bernomor 03/9/SHL/ 2014 itu telah disampaikannya ke MA. Surat ditujukan kepada Wakil Ketua MA Bidang Judisial, Ketua Muda Pidana MA dan Ketua Muda Pengawas MA. "Surat ini kita kirimkan sebagai upaya,agar klien kami dapat di berikan penangguhan penahanan, karena permohonan kita di majelis hakim PN Jayapura tidak di kabulkan," ujar Steven dalam konferensi pers di MA, Jakarta, Jumat (12/9).

Menurut dia, alasan hakim tidak

mengabulkan permohonan kliennya tidak beralasan.

"Karena jelas klien kami tidak akan menghilangkan barang bukti, karena faktanya 2 sertifikat telah disita Penyidik," ujar alumnus Ubaya itu.

Theresia, lanjut Steven, juga tidak mungkin melarikan diri, apalagi profesi notaris/PPAT masih dilakoni hingga sekarang. "Sudah tentu alamat kantor dan rumah klien saya jelas," tandas pengacara berkantor di Surabaya itu.

Selain soal penangguhan penahanan, dengan surat yang dikirimkan Steven juga berharap MA mengawasi proses sidang yang menjerat kliennya. Dia ingin sidang berjalan adil dan fair.

"Sehingga klien kami dapat diperiksa dan diadili secara fair berdasarkan normatif yang berlaku," kata Steven.

Sebelumnya, Theresia Pontoh

ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembuatan akta jual-beli tanah dengan tuduhan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan oleh penyidik Polda Papua di Jayapura.

Kasus terjadi 9 Juli 2013 lalu.

Kasus ini berawal dari adanya laporan pada 9 Juli 2013, yang melaporkan notaris Theresia Pontoh karena dampak dari batalnya jual-beli tanah antara Rudi Doomputra selaku calon pembeli dan Hengki Dawir selaku pemilik tanah. Theresia dipakai Rudi sebagai notaris yang mengurus akta jual-beli tanah tersebut.

Steven menjelaskan, jual-beli tanah SHM Nomor 02298 seluas 3.780 meter dan Nomor SHM 02229 seluas 7.424 meter itu ditangguhkan kliennya karena karena tidak ada bukti PBB. Belakangan, pemilik tanah membatalkan jual-beli tanah tersebut.

Rudi yang tidak terima lantas

melaporkan Theresia.

"Jelas sudah benar prosedur dari klien kami bahwa sertifikat kembali kepada pemilik asalnya karena jual beli batal," ujar Steven Halim.

Karena itu, hal ini dianggap aneh karena penyidik menetapkan tersangka atas dasar laporan tersebut.

Padahal, lanjut Steven, notaris Theresia Pontoh telah bekerja sesuai Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT yang diperjelas dengan pasal 50 KUHP yakni pejabat yang bekerja sesuai aturan tidak bisa dipidana.

Hal tersebut juga didukung Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Surat Keterangan Nomor 49/P P-IPP AT/XI/2013 tertanggal 20 November 2013 yang menegaskan bahwa Notaris Theresia Ponto telah bekerja dengan benar.(NET)

BK Belum Proses Anggota DPR yang Dicegah KPK JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR belum proses lima anggota DPR yang telah dicegah KPK terkait kasus dana penyelenggaraan haji. Anggota BK DPR Ali Machsan Musa menilai, status hukum dari kelima anggota DPR ini belum jelas, sehingga belum perlu untuk memanggil dan memeriksa yang bersangkutan.

"BK akan memanggil dan memeriksa anggota dewan jika status hukumnya sudah jelas," kata Ali Machsan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).

"Seperti misalnya telah menjadi tersangka. Kalau baru dicekal kan belum tentu jadi tersangka. Bisa saja jadi saksi," imbuhnya.

Ali merasa prihatin atas banyaknya anggota dewan yang dicekal karena diduga ikut bermain dalam kasus penyelenggaraan haji.

Meski begitu, dirinya mendukung KPK dalam rangka menegakkan hukum, serta memerbaiki penyelenggaraan haji agar lebih baik lagi.

"Saya terus terang prihatin kalau ada rekan kami satu komisi ini, terseret kasus tersebut," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dengan adanya kasus ini oleh KPK, Ali berharap agar ke depannya tidak ada lagi Menteri Agama (Menag) yang terjerat dalam kasus yang sama.

"Tetapi sebaliknya, menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan tidak mengulangi.

Sekaligus kasus ini dapat dijadikan perbaikan kinerja Kemenag," tandasnya.(NET)

DUGAAN KORUPSI DI ESDM

KPK Usut Dugaan Sumber Uang Pemerasan Jero Wacik JAKARTA - KPK dalami rekanan dan sejumlah pejabat Kementerian ESDM yang jadi sumber uang pemerasan mantan Menteri ESDM Jero Wacik.

Sebelumnya KPK menetapkan Jero sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerasan Dana Operasional Menteri (DOM) senilai Rp9,9 miliar, tahun anggaran 2011-2013 di Kementerian ESDM. Modus pemerasan yang dilakukan Jero di antaranya meminta anak buahnya di ESDM untuk menggelembungkan DOM, memerintahkan Waryono Karno selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) ESDM mempelajari DOM di sejumlah kementerian atau lembaga untuk kepentingan Jero.

Kemudian pengumpulan dana-dana rekanan yang menyelenggarakan programprogram tertentu, dan kegiatan rapat-rapat fiktif. Sehingga terkumpul uang lebih dari Rp9,9 miliar. Uang tersebut diduga digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan Jero Wacik di media massa.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, sampai hari ini jumlah uang hasil pemerasan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini masih di angka Rp9,9 miliar. Tetapi dari proses pengembangan penyidikan nilai itu masih bisa bertambah.

Dia melanjutkan, pihak yang diperas oleh Jero ada dua kelompok. Pertama, internal ESDM diantaranya pejabat kesekjenan, pejabat lain di

direktorat jenderal (ditjen) serta lembaga di bawah pengasan ESDM. Kedua, eksternal yakni rekanan-rekanan atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan ESDM. “Jumlah pihak yang diperas berapa? Saya belum terima informasinya. Masih ditelusuri dan dikembangkan penyidik,” kata Johan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/ 9).

Johan tidak membantah dan tidak membenarkan bahwa dari Rp9,9 miliar itu ada Rp1,7 miliar yang diminta Jero dari kegiatan/ pejabat kesekjenan ESDM. Pasalnya itu bisa saja diklarifikasi kepada sejumlah saksi dari ESDM. Hari ini lanjutnya, penyidik memeriksa empat saksi untuk

tersangka Jero Wacik. Mereka yakni Dirjen Energi Baru Terbarukan ESDM sekaligus mantan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Rida Mulyana, mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) atau Gedung Aset ESDM Dwi Hardhono. mantan Sekjen ESDM Waryono Karno, dan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara PPBMN Sri Utami.

Pemeriksaan ini untuk mendalami modus-modus lain Jero dan uang pemerasannya. “Karena itu diperiksa sebagai saksi terkait tersangka JW,” bebernya.

Dia melanjutkan, Rida Mulyana diperiksa dalam kapasitas jabatan sebagai kepala biro bukan dirjen. KPK

mempersilahkan Rida mengaku tidak mengetahui kegiatan, perencanaan, atau penganggaran DOM Jero.

Yang jelas kata Johan, sebagai seorang saksi Rida diperiksa karena bisa jadi Rida pernah melihat, mendegar, atau mengetahui terjadinya tindak pidana Jero.

Di sisi lain, KPK masih menelusuri pemanfaatan uang dan aliran uang Jero ke pihak ketiga. Karena uang pemerasan itu ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain. KPK sedang melacak siapasiapa saja penerima dan ke mana saja uang itu mengalir. “Makanya ada saksi-saksi yang dipanggil terkait penggunaan itu. Saya kira ada saksi yg sudah diperiksa dan akan diperiksa,” tandas Johan.(NET)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

45 Anggota DPRD Kabupaten Asahan Dilantik KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dan Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc beserta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menghadiri acara pelantikan 45 anggota DPRD Asahan, Senin (8/9) di Gedung DPRD Asahan setempat.

Pengambilan sumpah pelantikan dan janji ke 45 anggota dewan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang disaksikan para undangan yang hadir dalam ruang pelantikan.

Setelah itu ketua PN Kisaran secara simbolis menyematkan pin lambang anggota DPRD Asahan.

Bupati Asahan dalam sambutnya berharap anggota DPRD Asahan yang baru dapat segera menyesuaikan diri untuk mengemban tugas amanah rakyat. Permintaan penyesuaian tersebut tentunya untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dan mampu melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota DPRD dengan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan rakyat.

Menurut Bupati Asahan, terkait tugas, fungsi dan wewenang, harus dipahami bah-

wa keberadaan anggota DPRD harus dilihat dari dua perspektif. Pertama, obyektif dan rasional, dalam arti tidak berlebihan akan hadirnya perbaikan atau perubahan yang instan. Karena anggota dewan bekerja secara kolektif dan kolegal, sehingga tidak memperjuangkan aspirasi rakyat secara sendiri-sendiri. Tetapi harus kebersamaan seluruh anggota.

Kedua, masyarakat agar tetap pro aktif menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan, agar benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi keterwakilan sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki. Oleh sebab itu, rakyat harus selalu diposisikan dan diberi ruang-ruang sebagai pengontrol yang obyektif terhadap anggota dewan, untuk selalu menjaga integritas sebagai wakil rakyat yang harus konsisten berfikir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Dan untuk menjalankan roda lembaga perwakilan rakyat tersebut, ditunjuk Ketua DPRD Asahan sementara adalah Bentang Panjaitan SH MSi (Golkar) dan wakil sementara Drs Hj Winarni Supraningsih MMA (PDI-P).

(IN)

Bupati Lantik Pejabat Eselon II Pemkab Asahan KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melantik pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Kamis (4/9), di Aula Melati Pemkab Asahan.

Bupati Asahan dalam sambutanya mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah pada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan adalah untuk mengisi kekosongan.

Di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan SKPD baru yang selama ini dipimpin oleh pelaksana tugas, Sekretaris Sri Lusy Masdiany.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Ir Pantas Sihombing telah memasuki masa pensiun dan staf ahli Bupati Asahan bidang pemerintahan yaitu, Drs Muslim yang meninggal dunia serta beberapa pejabat eselon II dan III yang dilakukan penyegaran tugas.

Penggantian pejabat adalah merupakan suatu hal yang biasa dan rutin dalam sistem organisai dan sekaligus sebagai penyegaran. Diharapkan pejabat

yang dilantik dapat memelihara norma-norma yang berlaku, seirama dengan dinamika pembangunan serta sekaligus merupakan pengembangan karier.

Ada pun pejabat yang dilantik adalah, Mangara sebagai Kadis Keutanan dan Perkebunan Asahan mengantikan Ir Pantas Sihombing telah memasuki masa pensiun. Ismet sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil). M Rais SH sebagai kepala Dinas Dukcapil sebelumnya sebagai Staf ahli Bupati Asahan. Hasbi Simbolon sebagai Staf Ahli Bupati Asahan sebelumnya Sekretaris Dinas Sosial Asahan.

Kemudian, Ahmad Nasir Siregar sebagai Sekretaris Dinas Sosial sebelumnya sebagai Camat Meranti, Jutawan Sinaga sebagai Camat Meranti sebelum sekcam di Kisaran Barat dan Sumiran SH menjadi Staf Ahli Bupati Asahan Bidang Pemerintahan, sebelumnya staf pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Asahan.

(IN)

Bupati Asahan Kuliah Umum di Kampus STMIKAMIK Royal Kisaran KISARAN - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memberikan kuliah umum di hadapan 700 lebih mahasiswa baru Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (Amik) dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STMIK) Royal Kisaran, Rabu (10/9), di Kampus II Kedai Ledang Kisaran.

Dalam kuliah umumnya, Bupati Asahan banyak menyampikan program pembangunan insfrastruktur dan pembangunan dunia pendidikan serta memaparkan secara luas visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan yakni mewujudkan Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri.

Tekait dengan dunia pendidikan, Bupati Asahan menjelaskan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Asahan tidak kalah kualitasnya dengan daerah lain. Contohnya keberadaan Kampus STMIKAMIK Royak Kisaran. Maka itu diharapkan pihak pengelola kampus harus terus meningkatkan dan menambahkan kualitas serta fasilitas dan sumber daya manusia para dosen, agar mahasiswa yang lahir

dari kampus itu dapat berkualitas dan berguna di tengah masyarakat.

Selain itu, Bupati Asahan meminta kepada seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga sopan-satun, tata krama kepada para dosen atau yang lebih tua serta masyarakat. Sebab dinilai masih banyak mahasiswa yang tidak menjaga tata krama ketika di luar kampus maupun di dalam kampus.

Sementara itu, Direktur AMIK Royak Kisaran Saleh Malawat MMA dalam laporannya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Asahan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru. Dan diharapkan mahasiswa baru dapat mendengarkan dan mengikuti kuliah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kuliah umum dalam acara Mahasiswa Perkenalan Kampus (Mapaka) dirangkai dengan dialog interaktif antara bupati dan mahasiswa. Sejumlah pertanyaan dilontarkan oleh mahasiwa baru STMIK– AMIK Royak Kisaran dan pertanyaan tersebut semua dijawab tegas oleh Bupati Asahan.

(IN)

SUMUT/ACEH

Jangan Asal Pilih Calon Kepala Daerah JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais, mengatakan pihaknya masih perlu memperlajari RUU Pilkada, yang akan disahkan pada 25 September mendatang. Tapi Muhammadiyah berprinsip, siapa pun yang akan berhak, calon kepala daerah jangan asal dipilih.

"Kami belum mengevaluasi sejauh mana baik atau buruknya Pilkada langsung atau lewat DPRD," kata Dahlan, Jumat (12/9.

Namun, kata Dahlan apabila nantinya RUU disahkan dan pilkada akan dikembalikan ke DPRD, partai politik harus benar-benar menyeleksi ketat calon-calonnya. "Patut ada fit and proper test, jangan asal pilih calon kepala daerah," tandas Dahlan.

Terkait dugaan politik uang yang dikhawatirkan akan banyak bermain jika Pilkada dilakukan oleh DPRD, Dahlan berujar praktik itu juga lebih banyak terjadi saat Pilkada langsung.

"Intinya adalah bagaimana tanggung jawab partai terhadap bangsa itu saja.

Dan saya kira Muhammadiyah tidak akan kemana-mana untuk saat ini."(VIVA)

RU ANG RAP RUANG RAPAAT - Ruang Rapat Komisi II, tempat pembahasan RUU Pilkada.

Tiga Komisioner KPU di Sumut Dipecat MEDAN - Sebanyak tiga orang jajaran penyelenggara pemilu di Sumatera Utara yakni dua orang di KPU Padang Lawas Utara dan satu orang di KPU Kabupaten Dairi resmi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jalan MH Thamrin No 14, Rabu (10/9).

Ketiga penyelenggara tersebut diproses di DKPP karena persoalan yang berbeda. Dua orang yang dipecat di KPU Padang Lawas Utara yakni Masnilam Hasibuan dan Syafri Siregar terkait konflik di antara keduanya yang disebut berkaitan dengan kasus pelecehan, di mana Syafri dituding melakukan pelecehan terhadap anggotanya Masnilam. Kasus ini sendiri sudah

sampai ke tangan kepolisian.

Sementara komisioner KPU Kabupaten Dairi, Samsul Kudadiri diproses karena diduga terlibat partai politik. Yang bersangkutan diadukan karena menjabat Ketua DPC Partai Barisan Nasional dan pernah menjadi calon legislatif (caleg) dari partai tersebut pada Pemilu Legislatif Tahun 2009.

Komisioner KPU Sumatera Utara Evi Novida Ginting mengatakan, mereka tinggal menunggu salinan putusan resmi dari DKPP sebelum menindaklanjuti pemberhentian tersebut. "Kita tunggu dulu suratnya, lalu kita akan keluarkan SK pemberhentiannya," katanya, Kamis (11/9).

Komisioner KPU Sumut lainnya, Benget Silitonga menyebutkan, SK pemberhentian yang akan mereka keluarkan nanti akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas terhadap calon komisioner lainnya yang masuk dalam 'daftar tunggu' menjadi komisioner. Jika masih memenuhi persyaratan, maka calon komisioner tersebut akan dilantik menggantikan komisioner yang dipecat tersebut.

"Kita akan verifikasi dulu apakah mereka masih memenuhi persyaratan atau tidak, kalau masih

maka akan dilantik, kalau tidak kita cari yang lain," tandasnya.

(VIN)

Sakti Desak BLH Tata Kota Lebih Bersih

Pemko Subulussalam Taat Permendagri

SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH mendesak kepada Badan Lingkungan Hidup kebersihan dan pertamanan Subulussalam agar dapat memprioritaskan menjadi kota lebih bersih dari sebelumnya.

Maka dinas terkait harus segera mengambil langkah secara konkrit menjadikan kota “SADA KATA” ini Bersih, Indah dan Teratur dan juga pembuangan sampah yang lebih baik.

Hal ini disampaikan walikota, Selasa (9/9).

Banyak laporan masyarakat tentang timbunan sampah yang mengundang lalat, akibatnya bisa membawa penyakit, juga mengganggu kenyamanan warga di sana.

Yang paling rawan di seputaran pajak terminal. Mulai dari tempat penjual ikan dan ayam

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mulai tahun 2014 tidak bisa membantu setiap organisasi kewartawanan sesuai dengan Permendagri, tetapi sebelum tahun 2014 masih bisa memberikan bantuan kepada organisasi Wartawan.

Demikian disampaikan Walikota Subulussalam melalui Kabag Humas dan Protokoler Setdako Abdurrahmansyah SE MM di ruang kehumasan, Selasa(9/9), yang dihadiri sejumlah wartawan dari beberapa organisasi seperti PWI. Sebelumnya Walikota Merah Sakti SH dan Drs Salmaza Wakil Walikota serta Sekda Dhamhuri SP MM dalam temu Pers, Senin (8/9) malam di pendopo Walikota mengharapkan kepada para Wartawan agar jangan ragu-ragu untuk melakukan kritik.

Karena salah satu fungsi war-

potong. Selain bau busuk juga lalat mengganggu warga yang jualan disekitar itu.

Juga dihimbau kepada Dinas Perhubungan Kota Subulussalam agar segera menertibkan kendaraan yang parkir disembarangan tempat. Walikota meminta agar Dishub segera menertibkan perparkiran, karena memang hal perparkiran masih amburadul, sehingga mengurangi kenyamanan terhadap masyarakat.

Merah Sakti juga berjanji akan menertipkan sistem pemungutan retribusi parkir agar tidak merugikan masyarakat.

"Selama ini banyak yang menguntungkan diri pribadi, bukan menambah PAD kota Subulussalam. Inilah yang perlu ditertipkan agar PAD semakin bertambah," pungkasnya. (KAR)

tawan adalah sosial kontrol, artinya tidak terpisahkan antara pemerintah dan Pers.

Merah Sakti mengatakan tentang komitmen jajaran Pemko Subulussalam untuk membangun dan membina masyarakat untuk lebih baik. Maka pihaknya tetap memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar jangan alergi kepada wartawan.

Ditegaskan, pihaknya selalu membuka diri untuk rekan-rekan wartawan dengan prinsif take and give dan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan kedua insan itu.

Menyangkut kebersihan dan perparkiran yang terkesan tak jelas hingga tertib lalu lintas masih semrawut, Sakti berjanji akan segera menertipkannya dan apabila hal ini tidak bisa ditertipkan akan kita berikan sanksi kepada dinas yang bersangkutan.

(KAR)

PWI Asahan Diharapkan Bersinergi dengan Pemerintah KISARAN - Wakil Bupati Asahan H Surya BSc mengharapkan kepada insan jurnalis yang bergabung di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk terus meningkatkan integritas dalam menjalankan profesi dan bersinergi dengan program pemerintah.

Hal ini disampaikan wakil Bupati Asahan dalam acara Konferensi PWI Kabupaten Asahan VI Tahun 2014, Selasa kemarin, di Hotel Sabty Garden Kisaran.

“Kami berharap rekan-rekan wartawan di PWI dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan di Asahan,“ kata wakil bupati.

Wakil Bupati Asahan menjelaskan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan

Pemetintah Kabupaten (Pemkab) Asahan tidak akan tersosilisasi dengan baik tanpa keberadaan pers.

Namun demikian diharapkan kembali pers tidak boleh sombong tetapi seorang wartawan harus tetap memiliki karakter yang profesional dan beretika dengan mengedepankan fakta bukan opini.

Terkait dengan konferensi, wakil bupati mengucapkan selamat dan sukses melakukan konferensi.

Dan bagi pengurus yang lama diucapakan terimakasih atas kontribusi pemikiran positif yang telah diberikan.

Selanjutnya Pemkab Asahan berharap dengan konferensi ini dapat terpilih kepengurusan PWI Asahan yang baru dan nantinya mampu menjalankan hubungan harmonis serta mendukung kinerja

Pemkab Asahan.

Konferensi dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Sumatera Utara Drs Muhammad Syahrir dan dalam sambutanya memaparkan tentang tugas dan fungsi sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers. Begitu juga tentang keberadaan jumlah wartawan yang telah mendapat serifikasi dari Dewan Pers, baik di Indonesia, Sumatera Utara, dan Kabupaten Asahan hanya sembilan wartawan yang telah memiliki sertifikasi.

Acara dirangkai denga pemilihan pengurus. Dan terpilih sebagai Ketua PWI Asahan Periode 20142017 adalah Awaluddin (Analisa), Sekretaris Indra Sikoembang (Medan Bisnis), dan Bendahara Syafrizal Rany (Pos Kota Sumatera). Sebelumnya dalam sidang

pleno konferensi dipimpin oleh oleh PWI Sumatera Utara, Khairul Muslim, Erdwar Tahir dan Agus Lubis muncul dua kandidiat calon ketua yakni Awaluddin dan Ramadansyah. Namun Ramadansyah terganjal sebagai pengurus partai politik.

Pengurus yang baru PWI Asahan langsung dilantik oleh Ketua PWI Sumatera Utara dan disaksikan oleh Asisten II Pemkab Asahan Mahandera serta sejumlah organisasi kewartawan lainya.

Dan sebelumnya acara pembukaan konferensi PWI Asahan dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan Surya Bsc, FKPD, KNPI, pihak perusahaan, PKK Asahan, organisasi kewartawan dan undangan lainya.

(IN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

Bupati Asahan Buka Bintek Pengelolaan dan Sensus Barang Daerah KISARAN - Bupati Asahan Drs H Gama Simatupang MAP membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis (bintek) pengelolaan barang beserta sensus barang daerah, Rabu (10/9), di Ruangan Melati Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dalam sambutanya, Bupati Asahan meminta secara tegas kepada peserta, khususnya kepada petugas sebagai pengelola barang di masingmasing unit untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Dan bila perlu pertanyakan yang menjadi kendala dalam mengelolaan aset barang daerah.

Terkait pengelolaan aset daerah, Bupati Asahan menjelaskan bahwa persoalan baang daerah di Asahan belum didata secara maksimal, sehingga persoalan tersebut berdampak dengan opini yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Maka itu saya berharap ikuti kegiatan ini hingga berakhir. Dan ke depan saya berharap persoalan aset dapat tuntas di data,“ kata Bupati Asahan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Ismet

Drs H Gama Simatupang MAP menjelaskan bahwa kegiatan bintek diikuti oleh 106 orang terdiri dari unit SKPD, puskesmas, dan UPT Dinas Pendidikan. Dengan narasumber pengajar dari BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan dilakukan selama tiga hari di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan secara profesional sehingga mampu dan bertanggungjawab dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana tupoksi petugas barang masing-masing. (IN)

Pertengahan September, Jokowi Mulai Cari Nama Menteri JAKARTA - Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto bertemu di Rumah Transisi pada Kamis malam (11/9).

Dalam pertemuan itu, Wiranto banyak memberikan masukan kepada Jokowi mengenai struktur kabinet.

"Saya memberikan masukan hal-hal yang pernah saya alami ketika mengawal tiga presiden, punya sesuatu yang bisa saya bagi kepada Presiden Jokowi," kata Wiranto di Rumah Transisi.

Pengalaman dia yang dibagi kepada Jokowi, misalnya, bagaimana mengatasi masalah yang berhubungan dengan keamanan nasional, demokrasi, bagaimana menenangkan masyarakat, bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian agar kebijakannya itu komprehensif.

Namun, dalam pertemuan itu, keduanya baru membicarakan soal struktur kabinet. Belum masuk ke dalam nama-nama menteri. "Untuk personifikasi nanti akan disampai-

Presiden terpilih Joko Widodo didampingi Jusuf Kalla. kan petengahan September. Sekarang masih terbatas mengenai postur kabinet yang akan disusun nanti," kata dia.

Sementara itu, Tim Transisi segera menyampaikan opsi-opsi

syarakat yang berjuang untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga dapat diperjuangkan menjadi kebijkan nasional.

"Terimakasih yang sebesarbesarnya kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dan Yayasan Pendidikan Kebangsaan Sumatera Utara yang telah menggagas diskusi publik ini.

Saya yakin diskusi publik ini semakin sering dilaksanakan akan semakin baik, sebab dapat menjadi wadah aspirasi, bertukar pikiran, wawasan, gagasan, ide, inovasi serta kreatifitas yang segar dan benar," harapnya.

Sementara R Wiweko SH MSi, dari Jendral DPD RI mengatakan, salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI senapas dengan semangat memperjuangkan kepentingan aspirasi masyrakat dan daerah dalam kebijakan nasional.

"DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat bertanggung jawab undtuk mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat daerah sesuai dengan tujuan perkembagan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya. (VIN)

pembentukan kementerian kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Setelah itu, barulah presiden terpilih melakukan seleksi terhadap calon-calon pembantunya.

Demikian disampaikan Deputi Tim Transisi Andi Widjojanto usai menemui Menko Perekonomian Chairul Tanjung di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. "Pak Jokowi menghendaki final report tanggal 15 September," katanya.

Menurut Andi, laporan akhir Tim Transisi akan ditindaklanjuti kembali oleh Jokowi. Bila diperlukan adanya perubahan maka akan direvisi sesuai yang diperlukan.

"Apakah sudah cukup atau perlu ada pendalaman revisi. Tampaknya yang pertama akan dilihat Jokowi arsitektur kabinet," bebernya.

Setelah semua beres, lanjut Andi, Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla akan langsung melakukan proses seleksi terhadap calon menteri kabinet periode 2014-2019.

"Lalu pak Jokowi dan JK bisa langsung proses nominasi calon menteri. Tapi, ini bukan tugas Tim Transisi," tegasnya. (VIVA/MBC)

KPU Medan Tolak Pilkada Langsung Dihilangkan

DPD RI Diharapkan Angkat Kepentingan Daerah MEDAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis mengatakan, kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah, karena kepentingan daerah dapat semakin diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional, sehingga melahirkan solusi pembangunan di daerah yang kongkrit melalui fungsi-fungsi legislasi, pertimbangan serta pengawasan.

Hal itu disampaikan sekda membacakan sambutan tertulis Walikota Medan ketika membuka acara Cakrawala Kebangsaan Eksistensi DPD RI Meretas Forum/Jejaring Pendidikan dan Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kota Medan, Kamis (11/9).

Sebahagian masyarakat, kata Sekda, masih kurang memahami hakekat keberadaan dan fungsi perwakilan DPD RI. "Hakekat keberadaan DPD RI sesungguhnya sangat strategis, sebab tidak mewakili partai politik. Artinya, perwakilan DPD RI kita merupakan sosok putra-putri daerah yang berasal/tinggal di daerah dan beraktifitas di daerah, sehingga lebih mengenali dinamika sosial budaya dan kemasyarakatan yang berkembang di daerah," ungkapnya.

Perwakilan DPD RI, sebut sekda, sesungguhnya adalah bentuk lain dari tokoh ma-

SUMUT

Nusron Wahid: Tak Sekalian Pemilihan Kades Langsung Dihapuskan Yenni Chairiah Rambe

MEDAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan Yenni Chairiah Rambe menegaskan penolakannya jika pilkada langsung dihapuskan dan dikembalikan ke DPRD. Menurutnya itu telah menciderai semangat demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

"Saya tidak setuju pilkada oleh DPRD. Karena pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat adalah salah satu tuntutan reformasi," kata Yenni.

Yenni sepakat jika disebutkan pilkada langsung masih banyak kelemahan dan terkesan memboroskan anggaran. Namun bukan berarti solusinya harus dihapus dan mundur kembali ke belakang dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD. Masih ada cara lain untuk melakukan perbaikan tanpa harus menghapus pilkada langsung. Salah satunya adalah dengan memperbaiki system internal kepartaian dalam

mengajukan pasangan calon. Selama ini tidak ada evaluasi dan aturan yang mengikat partai dalam mengusung pasangan calon.

"Yang perlu dibetulkan itu parpolnya dalam membenahi internal mereka. Terutama dalam mengusung calon-calon yang benar-benar punya kualitas yang terukur," kata Yenni.

Dia pun optimistik pilkada langsung akan tetap dilakukan di 2015.

Mengingat sudah banyak lembaga dan tokoh masyarakat serta kepala daerah yang menentang wacana DPR yang tiba-tiba menginginkan pilkada dikembalikan ke DPRD. Begitu pun, untuk Pilkada Medan 2015, Yenni mengaku tidak ingin terburu-buru menetapkan kapan tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Sebab KPU Medan masih harus menunggu keputusan KPU RI yang akan menggelar rapat koordinasi dengan KPU daerah pada 16-18 September.

"Kita tunggu nanti 16-18 September. Di situ KPU pusat menggelar rapat koordinasi. Kita optimistik pilkada langsung serentak 2015 akan terwujud," ujar mantan aktifis reformasi itu. (MBC)

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menolak penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk praktek oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elite yang bernama DPRD dan pimpinan partai.

"Pilkada tidak langsung merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elite terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat," kata Nusron dalam keterangan persnya, Kamis (11/9).

Dia mengkhwatirkan bila RUU Pilkada yag disahkan benar-bear meniadakan Pilkada langsung maka rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elite. Seharusnya rakyat justru diajak partisipasi dalam proses politik.

"Selama ini dipilih langsung rakyat saja, banyak yang abai dan korup. Apalagi kalau dipilih DPRD, pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan," ujarnya.

Namun demikian, Nusron mengakui memang dalam praktiknya Pilkada langsung mempunyai efek yang kurang baik, seperti politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar warga. Namun sejalan dengan wak-

Nusron Wahid tu, memang harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana Pilkada langsung yang murah, efektif dan mengakui hak-hak rakyat.

"Kalau pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak pilkades saja dihapus? Kalau alasannya efisien."

Dia mengingatkan, hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat adalah esensi demokrasi paling hakiki. Dalam demokrasi, objek-subjeknya adalah rakyat. Principal agent-nya juga rakyat.

"Pilkada langsung dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah on the track dalam demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat," ujarnya. (VIVA)

Medan Raih Penghargaan WTN 2014 MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Rabu (10/ 9), menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas untuk Kota Metropolitan Tahun 2014 dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Perhubungan RI EE Mangindaan di Gedung SMESCO Convention Centre Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Penghargaan ini diraih setelah Pemko Medan dinilai berhasil membangun dan mewujudkan budaya keamanan maupun keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi perkotaan.

Bagi, Eldin, penghargaan ini yang kedua kalinya diterima, tahun lalu saat masih menjabat sebagai pelaksana tugas walikota juga mendapatkan penghargaan sama.

Menurut walikota, penghargaan WTN yang diterima ini tidak terlepas dari kerja keras selama ini dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur, tata kelola transportasi publik sampai pro-

gram pembangunan yang seluruhnya dibangun secara bersamasama dengan segenap pemangku kepentingan kota, khususnya unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk didedikasikan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, Kota Medan kembali mendapatkan penghargaan WTN Kategori Lalu Lintas untuk Kota Metropolitan. Keberhasilan yang kita raih ini berkat kerja keras kita semua. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada semua pihak, khususnya Satlantas Polresta Kota Medan, yang telah bekerja bahu-membahu secara optimal untuk ikut membantu menciptakan situasi lalu lintas yang aman, lancar dan tertib di Kota Medan,” kata walikota.

Didampingi Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta, Kadis Perhubungan Renward Bakara ATD MT, Kadis Pendapatan Kota Medan H M Husni SE MSi dan Kasatlantas Polresta Medan Kom-

pol M Budi Hendrawan SIK, walikota, berharap agar penghargaan ini semakin memotivasi seluruh jajaran Dishub Kota Medan untuk bekerja keras lagi dalam memberikan pelayanan, sekaligus menata perlalulintasan di Kota Medan.

Selain itu walikota juga berharap agar jajaran dishub terus meningkatkan sinergitas dengan Satlantas Polresta Medan maupun stakeholder dan pemangku kepentingan di bidang perlalulintasan.

Dengan sinergitas yang dilakukan itu dapat tercipta sistem perlalulintasan yang baik ke depannya, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Jadi, saya berharap penghargaan WTN yang kita terima ini menjadi motivasi sekaligus momentum bagi kita semua, guna meningkatkan kinerja, sehingga lalu lintas di Kota Medan kedepannya semakin baik lagi dan keberhasilan yang kita raih ini dapat dipertahankan lagi. Insya Allah kita bisa mendapatkan penghargaan WTN Kencana,” harapnya.

Sementara Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan Pemko Medan, khususnya dishub dalam menata perlalulintasan di Kota Medan. Selain memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, juga untuk menekan angka tingkat kecelakaan lalu lintas. “Untuk itu kita akan terus meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dalam memberikan pelayanan sekaligus menata perlalulintasan. Semoga dengan kerja sama yang dilakukan ini, kita berharap Kota Medan mendapatkan penghargaan WTN Kencana ke depannya,” ungkap Kapolresta.

Sedangkan Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat ATD MT menegaskan, seluruh jajarannya Dishub Kota Medan siap meningkat kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga Kota Medan di bidang perlalulintasan. Termasuk, mengurai kemacetan di sejumlah titik

yang selama ini menjadi biang kemacetan dengan bekerjasama dengan Satlantas Polresta Medan.

“Dengan penghargaan yang kita terima ini, seluruh jajaran Dishub Medan semakin termotivasi dan tertantang untuk bekerja lebih baik lagi dalam menata dan memberikan pelayanan terbaik di bidang perlalulintasan bagi seluruh warga Kota Medan. Di samping itu saya juga berharap agar masyarakat ikut mendukungnya dengan selalu mentaati peraturan perlalulintasan saat berkenderaan di jalan raya,” ungkap Renward.

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia EE Mangindaan, menyebutkan pemberian penghargaan WTN ini dilakukan untuk memotivasi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja dalam melakukan penataan perlalulintas di wilayahnya masingmasing. Karena itulah dia berharap agar pemberian penghargaan WTN ini dilanjutkan Menteri Per-

hubungan yang baru nantinya.

Dijelaskan Menhub, penghargaan WTN ini sebenarnya berasal dari Presiden RI dan Menhub mewakilinya untuk diberikan kepada gubernur, bupati dan walikota yang dinilai berhasil dalam membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi perkotaan.

“Artinya penghargaan ini diberikan untuk melihat sejauh mana perhatian pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam menata dan meningkatkan sistem perlalulintasan dan transportasi publik dengan baik. Di samping itu saya juga tidak ingin agar penghargaan WTN ini tidak hanya sebatas penghargaan, bagi pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang berhasil mendapatkan penghargaan WTN di atas dua kali secara berturut-turut diusulkan mendapat prioritas bus dari Kementerian Perhubungan,” jelas Menhub. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

KRIMINAL Program Prioritas Jokowi

Soal Tewasnya Iwan, Keluarga Temukan Kejanggalan MEDAN - Keluarga Riduan Surbakti alias Iwan (40) yang tewas ditembak polisi, menemukan beberapa kejanggalan. Pihak keluarga menduga kalau kepolisian telah menargetkan bahwa Iwan sengaja dibunuh.

"Kami banyak menemukan beberapa kejanggalan dalam kasus ini," kata abang kandung korban, Dian Surbakti (45) saat dijumpai di tempat penyemayaman jenazah di Wisma Halilintar, Kamis (11/9).

Lanjut dia, pihak keluarga mengecewakan tindakan polisi yang melakukan penembakan langsung terhadap Riduan. Padahal pelaku pembakaran itu memakai penutup wajah.

"Mengapa polisi bisa memastikan pelaku pembakaran gubuk itu adalah adik kami. Padahal pelaku pembakaran itu memakai penutup wajah," ujarnya lagi.

Tidak sampai situ, pihak keluarga juga mendapatkan keterangan dari Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi Medan, kalau peluru bersarang di ulu hati adiknya itu. "Kemudian dari keterangan rumah sakit menyebutkan bahwa adik kami meninggal karena peluru bersarang di ulu hatinya," cetus Dian.

Tak Terima Atas perlakuan yang menimpa adiknya Iwan, Dian mengaku dirinya tidak terima tindakan Polri yang menembak mati adiknya itu.

Kalau pun adiknya terbukti melakukan tindak pidana bukan seperti ini cara polisi.

"Kalau pun adik saya ini melakukan tindak pidana bukan seperti ini cara polisi menangkapnya. Lihat sendiri jasad keluarga kami ada dalam peti mati sekarang ini.

Memang beberapa waktu lalu ada oknum yang melakukan pengerusakan gubuk di areal gereja. Menurut informasi yang saya dapat pelakunya mengenakan penutup wajah dan helm. Kok polisi bisa langsung menuding adik saya yang melakukannya," jelas dia.

Sementara itu isteri korban, Lenny Ginting, tak kuasa menahan tangisan melihat jasad suaminya terbujur kaku dalam peti kayu. Bahkan ia pun tidak mengetahui secara persis kasus apa yang menimpa suaminya sampai dijemput dari rumah sakit telah tak bernyawa lagi.

"Saya tidak tahu kenapa suami saya ditembak, tibatiba saya dapat kabar suami saya sudah meninggal," sebutnya sambil menangis.

Lanjutnya, beberapa hari yang lalu, dia sudah mendapat kabar kalau suaminya memang mau dibunuh. "Suami saya pernah mengatakan bahwa dia mau diancam dibunuh.

Makanya saya melarang anak saya keluar rumah. Pernah juga polisi datang dan mengepung rumah kami. Itu sudah dua kali terjadi," ujar dia.

Coba Melarikan Diri Petugas Polsek Deli Tua menembak mati pelaku kasus pembakaran rumah di Kawasan Jalan Parang II Ujung, Kamis (11/9) dinihari.

Pelaku ditembak lantaran mencoba melarikan diri saat petugas menangkapnya di Kawasan Jalan Parang II Ujung Medan Johor.

Pelaku yang tewas ditembak bernama Iwan Surbakti (40), warga Jalan Sempakata Padang Bulan No. 27 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Selayang. Iwan diduga terlibat kasus pembakaran rumah di Jalan Bunga Sedap Malam III Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang pada 12 juli 2014 silam dan telah dilaporkan ke Polsek Delitua yang tertuang dalam LP/644/ K/VII/2014/ Sek Delta.

Polisi yang menindaklanjutin laporan ini kemudian mendapat informasi bahwa pelaku tengah bertransaksi narkoba di Jalan Parang II Ujung, Padang Bulan. Namun saat dilakukan pemantauan, pelaku mengetahui keberadaan petugas sehingga mencoba melarikan diri. Polisi lalu memberikan tembakan peringatan.

(SBC/MH)

Umar Hasibuan Berharap BNN Dibentuk di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Tingginya kasus kriminalitas akibat pengaruh narkoba yang menggerogoti generasi muda, bahkan hingga ke segala tingkatan sosial di masyarakat, membuat Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan berharap Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk di kota itu.

"Generasi muda sebagai penerus bangsa harus berupaya dan menghindari segala bentuk narkoba dan kenakalan remaja yang saat ini telah menggerogoti masyarakat. Pemko Tebingtinggi sangat berharap BNN dibentuk di kota ini agar peredaran narkotika bisa ditekan seminimal mungkin kata Umar Zunaidi Hasibuan saat memimpin kegiatan Jumat Keliling (Jumling) di Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (5/9).

Menurut Umar Hasibuan, umumnya anak berusia di bawah 24 tahun yang di hukum pidana rata-rata 3 tahun lamanya di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan terkait kasus narkoba.

"Bagaimana nasib bangsa ini bila generasinya hancur dan rusak oleh narkoba. Untuk itu, hindari dan jauhilah narkoba, mari kita perkokoh nilai-nilai keagamaan di dalam diri dan keluarga kita masing-masing, sehingga menjadi benteng khususnya dari pengaruh narkoba," imbuh walikota.

Selain membahas masalah narkoba, dalam kegiatan Jumling sekaligus dialog dan bertatap muka dengan warga tersebut, i Umar Zunaidi Hasibuan juga mengingatkan para petugas di Puskesmas agar jangan takut melayani pasien yang menggunakan kartu BPJS khususnya

SUMUT/ACEH

kaum lanjut usia,.

"Meskipun kartu BPJS masih dalam urusan, yang penting layani dahulu masyarakat dengan sebaikbaiknya," pesan Umar Hasibuan. Walikota juga menjelaskan kepada warga yang bekerja di perusahaan swasta juga mempunyai hak untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut dia, selama kartu BPJS belum keluar, masyarakat yang sakit tetap bisa berobat dengan membawa surat keterangan dari kantor lurah yang menjelaskan bahwa warga tersebut terdaftar dan suratnya sedang dalam pengurusan.

Disisi lain, walikota Tebingtinggi mengajak warga untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah masingmasing dengan cara sistem urban farming (pertanian perkotaan).

"Kita harus bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bisa menambah penghasilan keluarga, demikian juga halnya dengan memanfaatkan sampah supaya bisa menjadi bernilai ekonomi, dengan cara memilih dan memisah sampah yang bisa di daur ulang maupun dimanfaatkan lagi sehingga bisa menambah ekonomi keluarga." katannya.

Dalam kegiatan Jumling tersebut, walikota yang didampingi sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan pemerintahan kota juga menyampaikan beberapa program pembangunan di kota Tebingtinggi, diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan menjadi prioritas pembangunan di kota Tebingtinggi.

(RS)

Berantas Mafia dan Premanisme di Sumut MEDAN - Pemberantasan mafia dan premanisme di Sumatera Utara diharapkan menjadi salah satu fokus utama program Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Apalagi pemberantasan mafia di segala bidang menjadi program prioritas yang akan dijalankan pemerintahan Presiden RI terpilih, Jokowi, setelah nantinya dilantik.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Aliansi Pers Indonesia (API) Iskandar ST mengomentari pergantian Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) dari Irjen Pol Syarief Gunawan kepada Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo.

"Kapoldasu harus mampu melaksanakan program yang dicanangkan Jokowi untuk memberantas mafia di segala bidang itu di wilayahnya," kata Iskandar kepada wartawan di Medan, Rabu (10/9).

Menurutnya, pergantian Kapoldasu sejatinya memberi harapan baru bagi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan di Sumut.

Hal ini mengingat banyak persoalan hukum di Sumut yang belum terselesaikan di masa Syarief Gunawan sehingga menjadi 'PR' bagi Eko Hadi untuk segera dituntaskan.

Seperti masalah korupsi, perjudian, narkoba, sengketa pertanahan serta berbagai kasus kriminalitas seperti perampokan, pencurian, geng motor, dan sebagainya yang membuat rasa aman di Sumut belakangan ini terasa semakin

Iskandar ST bersama Jokowi dalam suatu kesempatan beberapa waktu lalu. mahal.

"Tetapi khusus pemberantasan mafia dan premanisme adalah dua hal yang kita harapkan menjadi fokus perhatian Kapoldasu yang baru," tegas Iskandar yang juga Sekretaris DPW Partai NasDem Sumut.

Sebab, sambung Iskandar, meski masalah mafia di Sumut begitu kompleks dan telah cukup lama meresahkan, seolah tak terjamah aparat penegak hukum.

"Mulai dari mafia peradilan, mafia tanah, mafia minyak, mafia pupuk, mafia gula, mafia beras, mafia CPO atau sawit, mafia perizinan, dan segala bentuk mafia lainnya yang ada di Sumut, ini harus menjadi salah satu prioritas Kapoldasu dan jajarannya," pinta Sekretaris Tim Kampanye Pemenangan Jokowi-JK Sumut saat pilpres yang baru lalu tersebut.

Tantangan lain yang menurut Iskandar tak kalah pelik bakal dihadapi Eko Hadi dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai "Toba-1" adalah dari internalnya sendiri. Hal ini mengingat masih ada oknum-oknum di jajaran Poldasu yang belum menjalankan tugas secara profesional, bahkan ada polisi yang 'nakal' dan kerap menyakiti hati rakyat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan Kapoldasu untuk mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh anggota di jajarannya. "Figur Kapoldasu yang dibutuhkan Sumut saat ini bukan hanya tegas dan berani, tetapi juga harus jujur dan bersih," ujar Iskandar.

Sutanto, sebut Iskandar, adalah sosok yang keberhasilannya saat menjadi Kapoldasu patut dijadikan contoh karena banyak meninggalkan kesan manis kepada masyarakat Sumut.

"Tidak heran kalau sosok seperti Pak Sutanto begitu sangat dikagumi dan dirindukan oleh masyarakat Sumatera Utara sampai saat ini," ungkapnya.

Saat menjadi Kapoldasu, Sutanto mampu membuat berbagai gebrakan yang langsung menyentuh akar persoalan terkait upaya menciptakan rasa aman dan nyaman di Sumut.

Masalah premanisme, perjudian, dan penyakit masyarakat lainnya yang bertahun-tahun meresahkan masyarakat Sumut kala itu, dalam sekejap mampu dia berangus tanpa pandang bulu. Padahal tantangan dan risiko yang dihadapinya sebagai Kapoldasu saat itu cukup besar, terutama dari kelompok-kelompok yang kepentingannya sangat terganggu oleh tindakannya.

Baik sikap, kebijakan, dan tindakannya yang tak kenal kompromi dengan segala bentuk premanisme dan perjudian, maupun berbagai upaya penegakan hukum di Sumut, mendapat dukungan penuh dari seluruh jajarannya.

Di masanya, wajah Sumut yang sangar karena maraknya premanisme dan perjudian, mampu dia ubah menjadi daerah yang benarbenar aman dan bersih dari dua penyakit masyarakat tersebut.

"Pertanyaannya, kenapa Pak Sutanto mampu melakukannya saat menjadi Kapoldasu, tak lain karena di samping tegas dan berani, Pak Sutanto adalah sosok polisi yang jujur dan bersih, sehingga menjadi teladan bagi seluruh anggotanya, juga bagi masyarakat.

Jadi, sangat wajar masyarakat Sumut sangat merindukan sosok Kapoldasu seperti Beliau," pungkasnya. (AND)

Aktivitas Koperasi Bina Lestari Distop ACEH TAMIANG - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Aceh Tamiang menghentikan sementara aktivitas Koperasi Bina Lestari (Kopibali) yang beroprasi di Desa Kaloy, kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang.

Pembekuan tersebut dilatarbelakangi somasi (teguran) yang dilayangkan Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) kepada Dishutbun akhir Agustus lalu.

Pihak Dishutbun menyatakan Koperasi Bina Lestari selaku pemegang Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tamiang Nomor 443 tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan diminta menghentikan aktivitas dalam areal izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, sampai dilakukanya indentifikasi di lapangan.

Sebelumnya LembAHtari melayangkan somasi kepada Dishutbun Aceh Tamiang akhir Agustus lalu.

Di mana berdasarkan monitoring

LembAHtari ditemukan indikasi penyimpangan dan rekayasa sejak proses pengusulan Koperasi Bina Lestari yang berdiri di Desa Kaloy Tamiang Hulu tahun 2011 sehingga terbit Kepmenhut Nomor SK 154/Menhut -11/2012 tertanggal 26 Maret 2012 tentang Penetapan Areal Kerja lebih kurang seluas 3.352 hektare di kawasan hutan desa tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (6/9), Direktur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal MSH menyatakan, rekayasa kelompok tani juga terjadi di luar Desa Kaloy. Ada 1.500 nama anggota pada Sembilan kelompok tani dan selanjutnya dibuat koperasi demi mendapatkan peruntukan lahan sekitar 3.050 hektare. Sedangkan yang dari Desa Kaloy, hanya 300 anggota kelompok tani yang bernaung di sejumlah kelompok antara lain Mekar Lestari I, Prima Lestari dan Polo Ingin Maju.

Seharusnya, lanjut Sayed, sesuai

pasal I ayat 1, 2 dan 4 Permenhut tentang HKM, bahwa peruntukannya diberikan kepada masyarakat setempat dalam kesatuan sosial bermukim (tinggal dalam hutanred) di sekitar hutan dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

Namun yang terjadi saat ini, Lembahtari justru menemukan bukti pada salah satu koperasi memiliki anggota HKM dari kabupaten luar yakni Langkat, Sumut.

"Anehnya lagi, program ini dalam rencana umum yang dibuat koperasi pada Maret 2013 ditemukan tally sheet untuk pemanfaatan potensi kayu termasuk pembohongan data tutupan lahan antara hutan sekundar seluas 1.392 hektare dengan tutupan lahan gegas sekitar 1.960 hektare," ungkap Sayed Zainal.

Masih kata Sayed, berkaitan program hutan tanaman rakyat (HTR) di dua kecamatan, Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka, dicanangkan seluas 7.000 hektare di-

duga fiktif. Dengan modus operandi di antaranya dikelola oleh sejumlah koperasi seperti Koperasi Silfa Lestari seluas 1.000 ha, Koptan Alur Bunyi Abadi 500 ha, Bukit Wisata 500 ha, bahkan Koperasi Bina Lestari juga mendapatkan seluas 1.300 ha.

Selain itu, sambung Sayed, kecurangan juga terjadi dalam lokasi pecadangan HTR ada terjadi proses jual beli tanah negara untuk penanaman kelapa sawit, kepada warga dari luar Aceh Tamiang dengan harga bervariasi antara Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per hektare.

Untuk itu, LembAHtari mendesak Bupati Hamdan Sati dan Kadis Hutbun Aceh Tamiang Alfuadi segera melakukan verifikasi ulang dan mengadakan rapat terkait penetapan areal HKM dan HTR. "Apabila kedua program ini disalahgunakan atau tidak sesuai peruntukan, maka izin tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan," katanya. (BSO)

Muktarmidi: Aturan tak Terima Alasan Cari Nafkah LANGSA - Menindaklanjuti perintah Walikota Langsa Usman Abdullah SE untuk membongkar bangunan liar alias tanpa izin di sejumlah lokasi, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan aksi di lapangan, yang dimulai di Pasar Langsa, Senin (8/ 9).

"Apa yang kami lakukan ini untuk mengamankan kebijakan walikota, agar semua bangunan tanpa izin yang mengganggu ketertiban umum ditertibkan," kata Kepala Satpol PP/WH Langsa Drs Muktarmidi kepada wartawan di sela kegiatan pembongkaran.

Satpol PP selaku dinas yang fungsinya menegakkan qanun dan perintah walikota, bersama Camat Langsa Kota memang bergerak cepat. Targetnya semua bangunan tanpa izin di wilayah itu dibongkar. "Namun sebelumnya kami telah mengingatkan masyarakat agar membongkar sendiri bangunannya yang dianggap melanggar, tapi bila tidak digubris akan kami bongkar paksa," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah sudah

BONGKAR - Satu unit alat berat Pemko Langsa sedang membongkar bangunan tanpa izin di pasar Langsa, Senin (8/9). susah payah membangun fasilitas pasar, tetapi menjadi tidak bagus dan mubazir jika ada masyarakat berjualan di luar lokasi yang ditentukan.

"Aturan tidak menerima alasan cari nafkah untuk anak istri, sehingga bisa berjualan sesuka hati. Tapi lokasi yang dibangun pemerintah itu yang

harus dimanfaatkan," tegasnya lagi.

Muktarmidi mengatakan, jika lapak jualan yang disediakan, dimusyawarahkan antar pedagang agar semua mendapat tempat.

"Jangan sedikit-dikit menyalahkan pemerintah, dianggap pemerintah tidak berpihak

kepada masyarakat. Tapi kalau masyarakat tidak berpihak kepada aturan pemerintah, kita tidak ribut. Berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan berarti tidak berpihak kepada aturan pemerintah," katanya lagi.

Sebelumnya, Walikota Langsa Usman Abdullah saat memimpin gotong-royong di Peukan Langsa, Minggu (7/9), menegaskan agar pemilik bangunan liar atau tanpa izin yang mengganggu jalan dan yang berada di lorong kebakaran segera dibongkar.

Menurutnya, bangunan liar tersebut sudah sangat menganggu akses publik, selain itu membuat lingkungan menjadi kotor karena sampah berserakan di manamana.

Walikota menunjuk bangunan liar yang berada di lorong-lorong kebakaran belakang jalan T Umar dan Jalan Iskandar Muda.

Selain itu banyak saluran di belakang jalan tersebut sudah tersumbat sampah dan bertahuntahun tidak dibersihkan.

"Padahal jika di belakang itu ditanami bunga serta rumput, akan menjadikan lingkungan bersih dan sehat," katanya. (BSO)

11

KPK POS E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

KRIMINAL

Amankan Pencuri, Polisi Tertembak LANGKAT - Bripka Dedi Ginting (34), anggota Kepolisian Sektor Hinai, Kabupaten Langkat, tertembak ketika hendak mengamankan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang, Selasa (9/9) sekira pukul 23.00 WIB. Peluru nyasar ke bagian dada dan perut Dedi yang langsung terkapar dan dilarikan ke Rumah Sakit Elisabeth, Medan.

Informasi yang dirangkum menyebutkan, Dedi ternyata terkena tembakan yang tidak disengaja oleh rekannya sendiri saat berusaha mengamankan pelaku curanomor dari amukan massa.

Sebelum peristiwa naas itu menimpa korban, malam itu Dedi bersama dengan rekan- rekannya ada menerima laporan dari masyarakat ada seorang tersangka curanmor tertangkap massa.

Menerima laporan itu, mereka pun langsung meluncur ke lokasi kejadian.

Di saat bersamaan, Brigadir, Rudi anggota Polsek Padang Tualang yang sedang melintas di lokasi. Seketika

Komplotan Jambret Dibekuk

itu dia pun bermaksud mau mengamankan dan menyelamatkan tersangka dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan warga yang sudah tersulut emosi.

Namun, saat melepaskan tembakan ke udara, tangan Brigadir Rudi tersenggol.

Akibatnya, senjata api Rudi pun meletus dan mengenai dada dan perut Dedi.

Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro, SIK, MH ketika dikonfirmasi wartawan via sambungan telepon seluler, Rabu (10/9) membenarkan peristiwa tersebut dan mengakui korban kini dalam peratawan secara intensif di Rumah Sakit Elisabeth, Medan.

Lebih lanjut dia pun membenarkan bahwa awal dari kejadian tersebut adalah karena korban hendak menyelamatkan tersangka curanmor itu dari amuk massa. Dwi pun menegaskan sudah memeriksa beberapa orang saksi dan mengamankan senjata revolver tersebut beserta tersangka curanmor tersebut ke Mapolres Langkat.

(JUL)

Kakak Beradik Tewas di Gunungsitoli Idanoi GUNUNG SITOLI - Korban masing-masing SL (40 tahun) dan adiknya, YL (33) kakak beradik warga Desa warga Desa Hilimbowo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli ditemukan tewas di depan rumah Adeli Laoli, pada Sabtu (6/9) sekira pukul 15.00 WIB. Kapolsek Gidô AKP Rohim Gultom, melalui Pjs. Paur Humas Aipda O. Daeli menjelaskan, setelah mendapat laporan tentang penemuan mayat tersebut petugas yang dipimpin Kanit Res Ipda Tona Simanjuntak dan 8 orang personil Polsek Gidô mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan setiba di TKP lalu

menemukan dua orang yang sudah tergeletak dan tidak bernyawa, dengan luka-luka di bagian Leher dan dada.

Menurut Kapolsek GIdo AKP Rohim Gultom, penyebab kematian dua orang bersaudara ini masih dalam penyelidikan. Dalam kasus ini petugas kepolisian mengalami kesulitan melakukan penyelidikan siapa pelaku kejadian ini, karena seluruh warga yang ada di sekitar TKP tutup mulut.

Kedua jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Keluarga korban belum bisa di mintai keterangan oleh pihak Polsek Gido.

(YAGI)

Kamar Mandi RSUD G Sitoli Tempat Mesum GUNUNG SITOLI - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli Kabupaten Nias belakangan ini sering dihebohkan dengan kejadian yang memalukan, yakni sering memergoki hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan muda mudi.

Bahkan beberapa waktu yang lalu di rumah sakit pemerintah ini juga kepergok anak sekolah yang melaksanakan PKL sedang berbuat mesum di kamar mandi.

Kejadian serupa kembali terjadi, Sabtu (6/9) sekitar pukul 21.00 Wib. Dua orang

SUMUT/ACEH

yang berlainan jenis tertangkap di kamar mandi RSUD Gunungsitoli. Pasangan yang dimabuk asmara ini masingmasing berinisial, SZ alias S (21) lelaki penduduk Desa Teluk Belukar Keccamatan Gunungsitoli Utara, dan TSCW Alias T (17) penduduk Des Hilina`a Kecamatan Gunungsitoli, tercatat sebagai siswi Kelas III SMA di Kota Gunungsitoli.

Menurut informasi yang dihimpun menyebutkan keduanya ditangkap warga di sebuah kamar mandi di RSU Gunungsitoli. (YAGI)

SIBOLGA - Polres Sibolga berhasil menangkap seorang pencuri besi.

Dari hasil identifikasi terungkap bahwa ini merupakan komplotan jambret yang telah berhasil beraksi di 11 titik di wilayah kota Sibolga.

Dan akhirnya dari penangkapan pencuri besi tersebut, petugas polres Sibolga kembali meringkus 4 dari 6 pelaku jambret tersebut.

Kapolres Sibolga AKBP Guntur Agung Supono didampingi Wakapolres Sibolga Kompol Simon Paulus Sinulingga melalui Kasubag Humas Polres Sibolga IPDA R Sormin, Kamis (11/9), di Mapolres Sibolga mengungkapkan bahwa pada bulan Agustus 2014 lalu, petugas dari polsek Sibolga Sambas memperoleh informasi dari masyarakat bahwa masyarakat ada yang kehilangan besi-besi.

“Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pemilik besi tersebut mengenal salah seorang pelakunya (pencuri besi-red), sehingga pada hari Jumat (29/8) lalu petugas melakukan penangkapan terhadap IPS (21) yang bekerja sebagai nelayan alamat Jl Midin Hutagalung kelurahan Aek Habil Sibolga,” Setelah IPS tertangkap, kata R

Keempat komplotan jambret di 11 titik di kota Sibolga berhasil diamankan polres Sibolga. (KPK POS/K Saragih) nangkap MP (21) pekerjaan tidak Sormin, petugas melakukan inden- pelaku penjambretan tersebut. ada, alamat JL S Parman gg Ba“Kemudian petugas melakukan tifikasi, ternyata pelaku merupagan kelurahan Pasar Belakang. kan anggota komplotan yang me- penyelidikan yang mendalam, dan "Selanjutnya pada Senin (2/9) lakukan aksi kejahatan di jalan berturut-turut menangkap pelaku kembali dilakukan penangkapan raya atau jambret di beberapa titik lainnya AS (21) pekerjaan wiraterhadap INH (19) pekerjaan Neladi kota Sibolga, dan setelah dilaku- swasta, alamat Jl SM Raja gg Keyan alamat Jl Bangau kelurahan kan identifikasi kembali terhadap nanga kelurahan Aek Parombunan.

Aek Manis,” ujar R. Sormin. korban penjambretan, ternyata Setelah AS tertangkap, dilakukan IPS dikenali sebagai salah satu pengembangan dan kembali me(KS)

Mobil Dinas Dewan Dipinjamkan, Ringsek di Jalinsum

Hasyim SE : Saya tak Mungkin Tolak Permintaan Kader MEDAN - Mobil dinas anggota DPRD Medan dari PDI Perjuangan Hasyim, mengalami kecelakaan saat dipinjam oleh kader PDI Perjuangan bernama Azit, untuk urusan keluarga ke Kabupaten Labuhan Batu.

Hasyim sendiri tidak ikut didalam mobil tersebut saat terjadinya kecelakaan. "Mobil dinas tersebut dipinjam untuk urusan keluarga korban (Azit) di Labuhan Batu.

Sesama kader, saya sungkan untuk menolak permintaan tersebut," katanya, Kamis (11/9).

Politisi yang saat ini menjabat sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan ini mengakui, meminjamkan mobil dinas yang dilakukannya memang menyalahi aturan. Untuk itu, ia mengaku siap bertanggungjawab atas kerusakan pada mobil Innova BK 1280 L milik

pemerintah tersebut.

"Benar itu mobil saya. Saya ngaku ini kesalahan saya. Tapi apa mungkin saya menolak permohonan salah satu kader. Sementara di PDI Perjuangan Kota Medan, saya menjabat sebagai Bendahara partai, saya siap memperbaiki segala kerusakan pada mobil itu. Karena itu tanggungjawab saya," terangnya.

Diketahui, mobil dinas milik Hasyim terlibat kecelakaan di Desa Perkebunan Sukaraja, Kec.Simpang Empat KM 176-177 Medan-Rantau Prapat, Sabtu (7/9) lalu, sekira pukul 03.10 WIB dini hari. Akibatnya bagian depan mobil tersebut ringsek sementara 3 penumpangnya atas nama Selvanus (23), Azit (23) dan Ridwan (40) terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

Sebelumnya diberiktan situs resmi mabes Polri melansir telah terjadi kecelakaan maut di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Perkebunan Sukaraja, Kec.Simpang Empat KM 176-177 MedanRantau Perapat, Sabtu lalu (7/9), sekira pukul 3.10 dini hari. Yang

menarik dari peristiwa tersebut, mobil Toyota Inova nopol 1280 DL (mobil dinas dewan) yang dikemudikan korban Amat Budiman (55) warga jalan Kampung Tempe Dusun IV Desa Penggalangan Kecamatan Bamban Kabupaten Serdang Bedagai ini, ternyata mobil dinas anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Hasyim SE. Tidak hanya itu, di dalam mobil juga ditemukan sejumlah plat nomor polisi dari berbagai angka dan warna, yakni plat BK 128 OL (plat merah), BK 128 OL (plat hitam), BK 12 BOLA (plat hitam), BK 2000 LK (plat hitam), BK 1981 LK (plat hitam), BK 1280 DL (plat hitam), BK 1280 L (plat hitam ) dan BK 1280 L (plat merah).

Guna mengetahui perihal pemindahan tangan aset negara ini, wartawan mencoba mempertanyakan kepada Sekretaris Dewan DPRD Kota Medan Azwarlin. Namun, mantan Camat Medan Johor tersebut menolak mengomentari peristiwa ini.

ORASI Siswa saat berorasi di halaman kantor Walikota G.Sitoli, Rabu (10/9).

Oknum Jaksa Ditangkap Saat Nyabu MEDAN – Indonesia diambang kehancuran. Mungkin penyataan ini ada benarnya jika dihubungkan dengan banyaknya oknum penegak hukum yang harusnya memberantas tindak kejahatan, malah melangkukan pelanggaran terhadap hukum.

Masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia, dua oknum anggota Polri ditangkap Polisi Diraja Malaysia. Penangkapan terhadap keduanya, atas tuduhan diduga terlibat peredaran narkoba internasional. Bahkan, sebelumnya sudah banyak oknum aparat penegak hukum yang terlibat tindak pidana di bidang penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Di Medan baru-baru ini, Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Medan mengamankan seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan yang kedapatan sedang pesta sabu- sabu. Adalah Iwan Sijabat diamankan bersama rekannya pada Rabu

(10/9) malam disalah satu hotel yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari oknum JPU itu pihaknya mengamankan barang bukti sisa sabusabu dan alat isap sabu (bong).

"Benar ada kita amankan oknum jaksa itu di salah satu hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan bersama barang bukti sabu-sabu sisa pemakaian. Saat ini masih kita proses untuk melakukan pengembangan ," jelas Kasat Reserse Narkoba Polresta Medan Kompol Donny Alexander saat dikonfirmasi, Kamis (11/9/2014).

Dikatakannya, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang mereka terima mengenai adanya pesta sabu-sabu di salah satu hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan. Informasi itu ditindaklanjuti dan diteruskan dengan penggerebekan.

Dari penggerebekan itu, polisi menangkap Iwan Sijabat di kamar hotel besama rekannya. Pelaku diduga baru memakai sabu. (INT/MH)

Ratusan Siswa SMAN 1 Gunungsitoli Berunjukrasa di Kantor Walikota GUNUNG SITOLI - Sekitar sembilan ratusan siswa SMA Negeri 1 Gunungsitoli didampingi puluhan orangtua siswa dan guru-guru melakukan unjuk rasa di halaman walikota Gunungsitoli, Rabu (10/9). Mereka menuntut agar oknum Kepala Sekolah, Sokhiato Hia SPd segera dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mampu dan tidak layak lagi memimpin.

Salah seorang siswa yang dikonfirmasi menyebutkan, kepemimpinan kepala sekolah Sokhiato Hia selama ini sangat arogan dan otoriter sehingga siswa maupun pihak dewan guru merasa tidak nyaman dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah ini.

Dijelaskan, permasalahan ini

pernah disampaikan bersama guru-guru dan orang tua siswa secara tertulis kepada Walikota Gunungsitoli, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli, bahkan dengan cara berorasi di halaman upacara SMA Negeri 1 Gunungsitoli, tetapi mereka pada “bungkam” semuanya.

"Ada apa dengan ini semua, apakah sengaja membiarkan kasus ini menjadi bom waktu sehingga akan berakibat fatal terhadap kelangsungan pendidikan bagi siswa SMA Negeri 1 Gunungsitoli terutama kelas tertinggi atau dengan sengaja membiarkan ketidakadilan tetap berlaku di sekolah ini?"

Kami sengaja turun ke jalan karena tidak ada pejabat di Kota

Gunungsitoli yang mendengar dan peduli terhadap nasib kami. Bahkan ada dua orang guru yang menuntut keadilan justru dipindahkan ke tempat lain. "Apakah perilaku oknum kepala sekolah seperti ini tetap dibiarkan meskipun merusak citra pendidikan dan alam demokrasi ?" ujar siswa sedih.

Sementara itu, Sadarman Zebua salah seorang orangtua siswa mengatakan masalah ini tidak sepentasnya terjadi, karena apabila kasus ini tidak segera tuntas maka siswa akan mengalami kerugian apalagi siswa sering dipulangkan ke rumah oleh pihak sekolah selama ada kasus ini.

"Sebaiknya kepala sekolah legowo mengundurkan diri," ujar mantan anggota DPRD Nias periode 2004-2009 ini. (YAGI)

"Jangan aku yang kau tanya, coba kau tanya ke Pemko Bagian Aset," ucapnya sambil pergi.

Lebih lanjut media mencoba mengkonfirmasi kepada Kabag Aset dan Perlengkapan Pemko Medan melalui telefon selularnya.

Akan tetapi, mulai dari menghubungi via telefeon selular hingga pesan singkat, tak sedikitpun jawaban diterima awak media.

Untuk diketahui, kronologis kecelakaan itu bermula saat rombongan Amat Budiman (Korban-red) mengendarai mobil dinas milik Hasyim dari Medan menuju Rantau Perapat.

Tepat di Desa Perkebunan Sukaraja, Kec.Simpang Empat KM 176-177, mobil yang seharusnya tidak boleh berpindah tangan ini menghantam mobil tangki yang hendak keluar setelah selesai dari rumah makan dikawasan itu. Sementara itu, supir tangki yang mengetahui kejadian itu langsung kabur. Saat ini, ketiga korban luka Selvanus (23), Azit (23) dan Ridwan (40) tengah dirawat di Rumah Sakit. (BBS)

Polisi Tembak Perampok Jurnalis MEDAN - Setelah sebulan buron, komplotan perampok seorang jurnalis akhirnya menyerah, Kamis (11/9). Pelaku yang berjumlah lima orang, satu diantaranya ditembak polisi. "Tiga pelaku utama perampok wartawan, dua pelaku lain," kata Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta, Kamis (11/9) sore.

Kelima pelaku yakni, Heri Pratama (23) warga Tanjung Sari Pasar VI Selayang (ditembak), Tuntun Malau (23) warga Pasar III Sunggal, Gusti Aji Prasetya (21) warga Jalan Bunga Asoka Asam Kumbang Medan, Daeng Muhammad Daniel (19) warga Jalan Rajawali Taman Rajawali dan Jhonsius Sembiring Alias Ahok Badak (23) warga Jalan Anggrek Raya Simpang Selayang.

Sambung Kapolresta, dari komplotan itu pihaknya masih mengaejar dua pelaku lain, satu diantaranya otak pelaku perampokan terhadap seorang jurnalis media cetak bernama Roy Simorangkir. "Otak pelaku masih kita buron," pungkas dia.

Komplotan ini dikenal sadis, mereka tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya. Diketahui, para pelaku sudah 43 kali beraksi di wilayah Kota Medan."Kita minta pelaku lainnya agar menyerahkan diri, bila tidak kami akan kejar sampai mana pun dan akan diberi tindakan tegas," pungkas dia.

Dari tangan pelaku, ditambahkannya, barang bukti yang diamankan yakni satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 3991 AEL, satu helm yang dipakai tersangka untuk memukul korban, satu kemeja batik dan kaos singlet warna putih, 2 butir peluru Softgun yang disita dari TKP, dan 2 pucuk Softgun yang disita dari para tersangka, sepasang sepatu warna coklat.

Seperti diketahui, Roy Simorangkir (31) dirampok oleh 6 pria bersenjata air soft gun di Jalan Gaperta Ujung Medan Helvetia saat hendak pulang, Sabtu (16/8) dinihari lalu. (SBC)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

LIPSUS

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku KEPOLISIAN Kota Medan berhasil membongkar kasus pencurian uang Rp 5,3 miliar lebih milik PT Swadharma Sarana Informatika (SSI). Sebanyak 12 di antara 14 orang yang terlibat kejahatan ini pun sudah tertangkap.

"Dari 12 orang ini, seorang masih di bawah umur, dia menerima hasil kejahatan. Jadi hanya 11 dari 12 tersangka itu yang ditahan," kata Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karo-Karo.

Para tersangka yang sudah ditahan masing-masing seorang oknum polisi Briptu Asullah Efendi Margolang (26), Heri Shaputra alias Hery (26), Arda Agung alias Arda (25), Zainuddin Pasaribu alias Ijai, Subhan Yurtubi Nasution alias Subhan, Mudrawaty Budhiantari (32), Dimas Arisandi als Nanang (20), Nofriandi (32), Dedi (26), Sugito Panca Wibowo (28), Irfandi (30), GW br S (17).

Zainuddin merupakan pegawai PT SSI, sedangkan Arda, Hery dan Subhan merupakan mantan pegawai. Briptu Asullah Efendi Margolang merupakan personel Direktorat Sabhara Polda Sumut. Sementara itu, Mudrawaty Budhiantari alias Rara (32) merupakan seorang paranormal yang dipercaya pelaku dapat membantu dan mendapat bagian pencurian sebesar Rp 500 juta.

Arda, Hery, Riki alias Jarkep (DPO) dan Dani alias Edo (DPO) dibantu Briptu Margolang dan Zainuddin menjadi eksekutor pencurian mobil milik PT SSI berisi

uang Rp5.387.450.000 di pelataran parkir Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan, Ahad (31/ 8/2014). Sebelumnya, 3 petugas PT SSI dikawal seorang polisi tengah masuk ke dalam Plaza Medan Fair untuk mengisi ATM BRI. Setelah hilang, kendaraan itu kemudian ditemukan dalam keadaan kosong di Jalan Sei Asahan, Medan. Saat ditemukan, mobil warna hitam itu sudah berganti nomor polisi dari BK 1170 JT menjadi BK 1208 IK. Dalam aksi pencurian ini, Briptu Margolang bertugas memantau gerakan petugas PT SSI dan polisi yang melakukan pengawalan saat pengisian ATM BRI di Plaza Medan Fair. Bintara ini juga menyiapkan pakaian polisi dan senjata laras panjang yang digunakan eksekutor di lapangan.

Selain itu, Briptu Margolang juga bertugas menemui paranormal Mudrawaty Budhiantari alias Rara (32). Atas petunjuk dari perempuan itu, personel kepolisian ini menginfakkan sebagian jatahnya dalam pencurian itu ke sebuah panti asuhan.

Selain Briptu Margolang, para tersangka mempunyai peran masing-masing dalam pencurian ini.

Arda yang merupakan otak pelaku merencanakan pencurian bersama Subhan. Mereka menduplikasi kunci mobil Luxio pembawa uang PT SSI dengan bantuan Zainuddin. Sementara Heri berpura-pura sebagai polisi.

KEJAHATAN terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Itulah pesan Bang Napi, yang maskot sebuah program berita di stasiun televisi swasta. Benar, kejahatan seringnya terjadi karena adanya kesempatan—karena niat untuk melakukan kejahatan itu sudah jauh-jauh hari dirancang. Kejahatan seperti ini bukan dilakukan orang-orang yang terpaksa, tetapi memang sudah menjadi profesi.

Nah, dalam hal tindak kejahatan, konon ada pepatah jika polisi selalu kalah satu langkah dari penjahat. Jika motif kejahatan sering kali bertema klasik, tapi modusnya selalu berkembang. Para penjahatlah yang

menciptakan modus, dan barulah polisi mempelajari. Karena itu jangan terlalu bergantung kepada aparat penegak hukum untuk “menghabisi” kejahatan, tetapi tetap saja kewaspadaan itu perlu. Dan, modus yang sering uptodate biasanya memanfaatkan sisi psikologis manusia. Artinya setiap perbuatan pasti memiliki motif, kebaikan ataupun kejahatan.

Sama seperti kasus pencurian uang Rp5,3 miliar dari mobil PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) beberapa waktu lalu. Dari berbagai informasi yang dihimpun KPK Pos, ternyata di antara pelaku pencurian uang PT SSI tersebut, menggunakan jasa paranormal. Adalah Mudrawaty, paranormal yang dipercaya bisa

memberi penangkal agar para pelaku tidak tertangkap oleh aparat kepolisian.

Selain, mempercanyai paranormal, para pelaku perampokan yang sudah dibekuk aparat kepolisian, ternyata memiliki motif sakit hati. motif ini membuka tabir ternyata ada pelaku yang merupakan mantan pegawai di PT SSI. Pasalnya, para tersangka mengaku kecewa karena kontraknya diputus perusahaan itu.

"Aku sakit hati dengan kantor, karena kontrak kerjaku nggak diperpanjang," kata otak pelaku perampokan Arda Agung alias Arda (25) saat membuat pengakuan di Polresta Medan. Arda mengaku, kontrak kerjanya di PT SSI berakhir pada Minggu 31 Agustus 2014. Di hari yang sama,

pencurian itu pun terjadi. Arda bersama tersangka lainnya, Hery Shaputra alias Hery, Riki alias Jarkep (DPO) dan Dani alias Edo (DPO), dibantu Briptu Asullah Efendi Margolang dan Zainuddin (pegawai kantor PT SSI) menjadi eksekutor pencurian mobil milik PT SSI berisi uang Rp5.387.450.000 di pelataran parkir Plaza Medan Fair, Minggu (31/8).

Selain kedua sisi itu, ternyata para pelaku juga memiliki sisi baik. Itu dibuktikan dengan menyumbangkan sebagian kecil dari hasil rampokan ke yayasan sosial yakni panti asuhan. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi paling tidak perbuatan tersebut adalah perbuatan baik. (MH)

27 Polisi jadi Tersangka, Mencuri Uang Hasil Pencurian SEBANYAK 27 anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menjadi tersangka kasus pencurian uang sitaan dari pelaku pencurian BNI Cabang Manado senilai Rp 4 miliar lebih. Penetapan tersangka dilakukan setelah pihak polda menggelar perkara kasus itu, pekan lalu.

Di antara para tersangka terdapat nama Yudar Lululangi, perwira berpangkat Komisaris Besar, mantan Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut. Yudar telah dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Mabes Polri.

Kepala Bidang Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar Wilson Damanik, Sabtu (6/9), mengatakan, pemeriksaan kasus BNI dilakukan secara intensif oleh Mabes Polri bekerja sama

TERSANGKA - Para tersangka pencuri mobil PT SSI jongkok berjejer mengenakan baju tahanan saat pemaparan kasus di Polresta Medan.

Polisi Selidiki Pemilik Belasan Airsoft Gun Hasil Sitaan KEPOLISIAN Daerah Papua menggagalkan penyelundupan 16 senjata airsoft gun laras pendek dan airgun atau senapan angin yang akan dikirim ke Kabupaten Mimika dan Merauke.

Senjata yang dikirim lewat kargo maskapai penerbangan Garuda ini ditemukan di Gudang Nayag, Bandara Sentani-Kabupaten Jayapura, belum lama ini.

Menurut Kapolsek Kawasan Bandara Sentani, Yubelina Wally, aksi penggagalan ini dilakukan atas kerjasama antara petugas perhubungan bandara dengan kepolisian setempat.

Tidak ditemukan dokumen dalam pengiriman ini, hanya ada alamat Kantor Brimob Mimika pada salah satu paket yang dibungkus pada karung. Polisi juga belum memeriksa saksi dalam penemuan senjata api ini.

“Sementara kami masih mendalami siapa pemilik barang-barang (itu). Ini Barang masuk mau

dikirim ke Timika dan Merauke dan tidak ada dokumen yang jelas.

Kalau ada dokumen bisa diselidiki. Ini kan kena Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 sementara ancaman hukuman 20 tahun,” ungkap Yubelina Wally.

Sejumlah senjata nonorganik yang dikirim via kargo Garuda dari Jakarta menuju Timika dan Merauke adalah Jeriko 941, Goferne M1911, Revolver, pistol jenis G26, APS Karibe, Seklerko, WG laras panjang.

Sebelumnya Kepolisian Daerah Papua pernah menggagalkan sejumlah penyelundupan senjata api lewat jalur transportasi laut untuk dipasok ke sejumlah wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Polisi mengklaim sejumlah senjata api ini dipasok dari Ambon, Palu, Papua Nugini dan Filipina bagian Selatan. Pelaku yang telah ditangkap dalam penyelundupan senjata api sepanjang tahun ini ada lebih dari tujuh orang. (INT)

dengan tim Direktorat Reserse Umum Polda Sulut selama lima bulan. ”Jika berkas pemeriksaan sudah rampung, mereka akan disidang di Manado,” katanya.

Uang Rp 4 miliar yang dijarah para tersangka berasal dari sitaan tersangka pembawa lari uang nasabah BNI Cabang Manado senilai Rp 7,7 miliar, Jolly Mumek, 3 Januari lalu. Jolly ditangkap tim khusus Polda Sulut, 10 Januari, dengan uang di tangannya sekitar Rp 7 miliar.

Jolly dalam persidangan di Pengadilan Negeri Manado beberapa waktu lalu mengatakan, dari Rp7,7 miliar uang yang dibawa lari, yang digunakan hanya Rp 345 juta, sedangkan sisanya disita polisi penangkap dirinya. Ia terkejut uang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam persida-

ngan tersisa Rp 2,9 miliar. Menurut Jolly, selisih uang sitaan Rp 4 miliar lebih telah hilang dalam operasi penangkapan. Keberadaan uang itu hanya diketahui dua aparat, yakni Brigadir Hendra Jacob dan Yudar Lululangi.

Pencurian atas pencurian Menurut Damanik, kasus tersebut termasuk kriminal murni yang dilakukan para anggota Polda Sulut. Direktur Reserse Umum Polda Sulut Komisaris Besar Jeffry Lasut mengatakan, seluruh tim khusus yang bertugas menangkap pelaku pencurian uang nasabah BNI Januari lalu, Jolly Mumek, menjadi tersangka. ”Pencurian di atas pencurian. Uang jarahan dibagi-bagi ke semua anggota tim khusus,” ujarnya.

Lima anggota Brimob Polda

Raibnya Barang Bukti 12 Ton BBM Ilegal Belum Terungkap SEBANYAK 12.151 liter bahan bakar minyak (BBM) ilegal jenis solar yang raib di gudang penyimpanan Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Bone tahun 2013 lalu hingga kini belum terungkap dan menjadi tanda tanya besar. Bahkan sejumlah tersangka yang dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga kini masih berkeliaran.

BBM ilegal itu merupakan barang bukti hasil sitaan petugas Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bone, di Sungai Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Selasa 23 Oktober 2012 lalu. Adapun pemilik BBM Ilegal yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Sulman dan Ise, warga Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.

Dengan hilangnya Barang Bukti (BB) itu, dinilai telah melanggar UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 44 ayat 2, dimana dikatakan bahwa, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bone, Ajun Komisaris Polisi Ali Tahir mengatakan, jika pihaknya sudah membentuk tim

khusus untuk mengusut tuntas kasus ini termasuk dengan mengejar dua orang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai DPO. Sedangkan mengenai keberadaan barang bukti tersebut, Mantan Kasat Reskrim Polres Soppeng ini mengaku jika barang tersebut dititipkan di SPBU 74.92736 yang terletak di Jalan Mangga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone.

Namun hal ini langsung dibantah oleh Pemilik SPBU Pemilik SPBU 74.92736 Bone, H. Sukardi, dimana ketika dihubungi sejumlah wartawan pengusaha SPBU ini mengaku belum mengetahui adanya barang bukti berupa BBM jenis solar 12 ton yang disimpan oleh penyidik kepolisian setempat. Menurutnya kalau pun ada pasti sudah diambil petugas.

"Kalaupun penah disimpan pasti sudah tidak ada lagi, karena sudah lama. Dan saya tidak tahu Solar itu ada dimana, mungkin polisi sudah mengambilnya dan saya kira tidak usah dipermasalahkan," kata Sukardi kepada wartawan.

Dari informasi yang dihimpun Bonepos, baru-baru ini, pihak Kepolisian belum juga berhasil menangkap satu pun tersangka pelaku baik Sulman maupun Ise, padahal dari keterangan sejumlah warga setempat keduanya bebas berkeliaran dikampungnya, bahkan hingga ke Kota. (INT)

Sulut yang masuk tim penangkapan Jolly dan menerima uang masing-masing Rp 30 juta juga menjadi tersangka. Propam Polda Sulut telah menyita sebuah rumah mewah dan lima mobil bernilai miliaran rupiah dari tangan Hendra Jacob. Rumah itu terletak di perumahan elite Citra Land Winangun, Manado.

Hendra diduga menjadi otak pencurian uang sitaan pelaku pencurian BNI. Hendra yang bertugas di Tim Khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus ditahan sejak awal Juni lalu.

Lima mobil yang disita terdiri dari 1 jip Rubicon hitam bernilai Rp 850 juta, 1 Pajero putih seharga Rp 450 juta, 2 Innova, dan 1 Avanza. Harga lima mobil itu ditaksir Rp 2 miliar (INT)

Pencuri 50 Kg Kokain di Markas Polisi Paris Ternyata Anggota Polisi SEORANG personel kepolisian Paris, Prancis ditangkap terkait pencurian kokain dengan berat lebih dari 50 kilogram. Kokain yang merupakan barang bukti tersebut dicuri dari markas polisi setempat.

Polisi berusia 33 tahun yang tidak disebut namanya ini, merupakan anggota divisi pemberantasan narkoba pada Kepolisian Paris. Kasus ini memicu kemarahan politikus setempat, sekaligus menodai reputasi kepolisian Paris di mata publik. Demikian seperti dilansir AFP, Kamis (7/8).

Polisi ini dijerat dakwaan penyalahgunaan properti oleh pejabat publik serta sejumlah dakwaan lainnya yang berkaitan dengan pidana narkoba. Saat interogasi, tersangka membantah keterlibatannya dalam pencurian kokain ini.

Tersangka ini ditangkap pada Sabtu (2/8) lalu, ketika dia sedang asyik berlibur dengan keluarganya di wilayah Prancis bagian selatan. Kini, polisi ini dikenai sanksi skorsing sementara kasusnya bergulir.

Meski tersangka membantah, namun polisi memiliki sejumlah bukti cukup kuat. Narkoba yang dicuri tersebut ditaksir bernilai sekitar 2 juta Euro (Rp 31 miliar) di pasaran narkoba.

Narkoba tersebut disita bulan lalu dan kemudian disimpan di dalam ruangan yang aman di markas kepolisian setempat. Akses terhadap narkoba sitaan tersebut sangat ketat, siapapun yang hendak masuk ke dalam ruangan tersebut harus memberikan identitasnya dan ditemani oleh personel kepolisian lainnya yang dipercaya memegang kunci ruangan tersebut Rekaman kamera CCTV yang didapat polisi menunjukkan sesosok pria yang sangat mirip dengan tersangka memasuki markas kepolisan Paris dengan membawa dua tas mencurigakan. (INT)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

Disporabudpar Tampilkan Tari Sigale-gale di CCF 2014 TEBINGTINGGI - Tarian khas Batak Toba 'Sigale-gale' ditampilkan tim kesenian Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tebingtinggi pada event Cross Culture Festival 2014 di Balai Budaya Kota Surabaya.

"Tim kesenian Disporabudpar Tebingtinggi yang ikut serta di ajang CCF 2014 bersama empat negara dan sepuluh daerah kabupaten kota di Indonesia menampilkan dua atraksi kesenian tradisional, yakni Tari Sigale-gale dan Tari Zapin dibawakan oleh pemuda pemudi kota Tebingtinggi," jelas Kadis Porabudpar H Azhar Efendi Lubis SE melalui Sekretaris Zahidin MPd didampingi Kabid Kebudayaan Pariwisata Kartini SPd di kantornya Jalan Veteran Kota Tebingtinggi, Senin (8/9).

Tari Sigale-gale tarian khas Batak Toba di Sumatera Utara mengisahkan anak seorang raja 'Manggale' yang diperintahkan ikut berperang oleh ayahnya, namun akhirnya tewas di medan pertempuran. Kepergian putra semata wayang tersebut membuat sang raja merasa sedih dan terpukul hingga membuat raja sakit, akhirnya sang penasehat raja menyarankan untuk membuat pahatan

kayu dengan wajah menyerupai anaknya.

Setelah patung selesai dibuat, sang tabib kerajaan pun melakukan upacara ritual pemanggilan roh anak sang raja ke dalam patung tersebut dan kemudian patung itu menarinari, akhirnya sang raja pun membaik ketika melihat patung mirip anaknya 'Manggale' bisa menari-nari.

"Dalam tarian Sigale-gale itu juga dirangkai dengan atraksi gadis yang membawa sebuah mangkuk (cawan) tempat air suci untuk membersihkan diri dari pengaruh roh jahat sambil mengelilingi patung Si Gale-gale", terangnya.

Tim kesenian binaan Disporabudpar Kota Tebingtinggi juga menampilkan Tari Zapin yang merupakan khazanah tarian rumpun melayu yang mendapat pengaruh dari Arab bersifat edukatif sekaligus menghibur.

"Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah bisa ditarikan oleh penari campuran laki-laki dan perempuan dengan menampilkan mimik wajah yang riang melambangkan keceriaan dalam pergaulan di masyarakat," terang Kabid Budpar Kartini SPd.

KOTARIH - Jembatan Titi Paku penghubung Kecamatan Kotarih (Sergai) dengan Galang (Deli Serdang) yang baru direhab tahun lalu berbiaya Rp 1,8 milyar lebih, saat ini mengalami kerusakan pada bagian plat rell jembatan.

Kondisi tersebut langsung mendapat perhatian serius dari Muspika Kecamatan Kotarih dan PT Sri Rahayu Agung (SRA) serta Anggota DPRD Kabupaten Sergai terpilih dari Partai Gerindra Rahmad Cukup Purba alias Cukup Purba dengan melakukan perbaikan dengan menggunakan alat mesin las, Rabu (10/9).

Pantauan langsung KPK Pos tampak dilokasi Camat Kotarih JEMBA JEMBATTAN - Camat Kotarih (5 dari kanan) diapit Kapolsek dan Danramil disaksikan Anggota DPRD Sergai terpilih Rahmad Cukup Purba Drs Jaramen Sijabat, Kapolsek (depan nomor 2 dari kiri) dilokasi jembatan Titi Paku.(SP) AKP Sudaryanto, Danramil-17 Ditempat yang sama,Rahmad camatan Silinda dengan jarak temlas. Semua pihak diharapkan samaKapten Inf Afrizal,dan Rahmad Cukup menyebutkan jembatan Titi puh 50 Km.Jadi adalah hal yang bisama merawat jembatan ini.

Cukup Purba.

Sementara Kapolsek Kotarih Paku ini merupakan jembatan peng- jak jika kita sama-sama menjaga Disana Camat mengatakan AKP Sudaryanto meminta agar hubung utama menuju Kecamatan dan merawatnya demi kelancaran sangat berterimakasih kepada dibuat portal untuk mencegah truk Galang. Jika jembatan ini rusak kita bersama mengangkut hasil bupihak PT SRA yang turut peduli yang mengangkut beban melebih maka pengguna jalan terutama ro- mi kita keluar dari Kecamatan Kodengan kondisi jembatan dengan da empat harus memutar lewat Ke- tarih ini, ujar Cukup. (SERAH PURBA/SP) tonase. memberikan bantuan alat mesin

Pengurus Kwarcab Pramuka T Tinggi Dilantik

dan jemaah termuda Deni Handika Siregar (33).

Satim (90) mengaku sudah menabung sejak 40 tahun lalu agar bisa berangkat menunaikan rukum Islam kelima, walaupun hanya bekerja sebagai buruh karyawan perkebunan.

Satim yakin dirinya akan bisa pergi haji dengan bermodalkan tabungan yang disisihkan setiap minggunya.

"Saya ingin melihat Mekkah dan menunaikan ibadah haji, uang saya kumpul sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah setiap minggu untuk ditabung," paparnya.

Masalah kesehatan, Satim mengaku percaya diri. "Insya Allah akan sanggup menjalani seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci Mekkah, walaupun umurnya sudah tua. Kalau niat kita untuk ibadah, pasti Allah akan memberikan kesehatan terus," ujarnya penuh percaya diri. (RS)

Perhimpunan Dai dan Qari di Tebingtinggi Terbentuk TEBINGTINGGI - Perhimpunan Dai dan Qari Masjid Raya Nur Addin Kota Tebingtinggi terbentuk atas inisiatif sejumlah Dai (penceramah) dan Qari (pembaca quran) muda di kota itu. Pelantikan pengurus oleh pemangku adat Negeri Padang - Tebingtinggi Tengku Nurdinsyah Al Haj gelar Maharaja Bongsu Negeri Padang dilakukan di Masjid Raya Nur Addin kota setempat.

Pemangku adat Negeri Padang-Tebingtinggi Tengku Nurdinsyah Al Hajj mengatakan, dengan terbentuknya Perhimpunan Dai dan Qari Masjid Raya diharap akan menambah semarak syiar Islam di kota Tebingtinggi dan sekitarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa Masjid Raya warisan dari Kerajaan Padang oleh pendirinya Tengku Haji Muhammad Nurdin sebagai raja Kerajaan Padang kala itu, merupakan milik umat Islam sekaligus menjadi harta umat yang harus dijaga keberadaannya.

Hadir dalam kegiatan yang dirangkai dengan silaturahmi tokoh Islam se kota Tebingtinggi, Ketua MUI Drs H Ahmad Dalil Harahap, Ketua IPHI H Saman M, Ketua Syuriah NU Drs Rahmad Suud, tokoh masyarakat Drs H Nizar Rangkuti serta ratusan umat Islam lainnya.

Muspika Kotarih-PT SRA Rawat Jembatan Titi Paku

(RS)

Calhaj Kota Tebingtinggi Bergabung Kloter 10 TEBINGTINGGI - Sebanyak 85 orang calon haji (calhaj) asal Kota Tebingtinggi yang terdaftar akan berangkat melalui kloter 10 embarkasi Medan pada tanggal 12 September 2014. Para calhaj yang akan berangkat diharapkan selalu dalam kondisi sehat dan tidak ada permasalahan lainnya.

"Kepada jamaah haji dalam keberangkatan ini harus didasari oleh rasa niat untuk beribadah bukan dalam agenda berjalan-jalan. Niat ikhlas karena Allah SWT," kata Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan pada acara tampung tawar calhaj di Gedung Balai Kartini jalan Imam Bonjol, Rabu (3/9).

Calhaj asal Kota Tebingtinggi, tercatat laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan 50 orang, sedangkan calhaj tertua atas nama Satim (90) warga Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi

S U M U T /ACEH

Disebutkan, Masjid Raya merupakan salah satu masjid yang dibangun Kerajaan Padang yang kini berusia sekira 150 tahun, selain dua masjid lainnya, yang berada di Bandar Khalifah dan Sei Berong.

Bahkan, ada salah satu maktab yang dibangun di Makkah Al Mukarramah pada masa itu. "Amal ibadah ini semoga bisa menjadi pahala terus menerus yang melimpah kepada onyang kami itu," ujar mantan Kepala Pertamina Sumbagut itu.

Kenaziran Masjid Raya Khazamri Amar SE mengatakan, inisiatif beberapa dai dan qari mendirikan perhimpunan ini, setelah mandegnya kegiatan IPQAH (Ikatan Persaudaraan Qari Qairah) kota Tebingtinggi, sehingga terasa para qari dan dai kehilangan tempat beraktifitas.

"Mereka minta base kegiatannya di Masjid Raya, kita fasilitasi," ujar Amar. Dia berharap perhimpunan ini bisa jadi ujung tombak bagi syiar Islam ke depan.

Adapun pengurus Perhimpunan Dai dan Qari Masjid Raya Nur Addin, Ketua Syahroni SPdI, Sekretaris Emil Sofyan S.Ag, Bendahara T Yusnul Adhary SE. Pembina/ penasehat Tengku Nurdinsyah Al Haj, Khuzamri Amar SE, Nataruddin Nasution SH, Syafii Pane dan Supardi.

(RS)

SEMA TK AN - Pembina Pramuka Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menyematkan tanda jabatan kepada Ketua SEMATK TKAN Kwarcab Gerakan Pramuka Tebingtinggi, H Johan Samose Harahap.

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan selaku Pembina Gerakan Pramuka secara resmi melantik Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Tebingtinggi dengan Ketua Kwarcab H Johan Samose Harahap yang juga Sekdako serta Ketua Harian Wal Ashri ST. Pelantikan Pengurus Kwarcab Pramuka dilakukan serangkaian dengan Peringatan Hari Pramuka ke 53 Tahun 2014 di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Se-

lasa (2/9).

Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar selaku panitia, melaporkan kegiatan Hari Pramuka dibarengi dengan pelantikan pengurus Kwarcab dan Dewan Kerja Cabang (DKC) Kota Tebingtinggi serta pemberian hadiah kepada para pemenang yang mengikuti lomba melukis, menari pramuka dan pionering serta paduan suara untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat se Kota Tebingtinggi.

Umar Zunaidi Hasibuan yang membacakan amanat Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas)

Adiyaksa Daud, mengatakan gerakan kaum muda yang tergabung dalam gerakan pramuka dapat mendorong pembangunan karekter untuk lebih bisa membentuk jadi diri dan rasa percaya diri, karena di zaman era globalisasi, pramuka harus punya semangat untuk tangguh bisa melawan kejahatan-kejahatan pada usia remaja.

Sebelumnya, sebanyak 500 anggota gerakan Pramuka putera dan puteri yang berasal dari 24 gugus depan (gudep) pangkalan sekolah mengikuti uji ketrampilan tekhnik kepramukaan. (RS)

Bupati Asahan Upah-Upah Calon Haji Asal PNS KISARAN - Sebanyak 61 calon haji dan calon hajah (Calhaj) yang berasal dari keluarga besar Korpri Kabupaten Asahan diupah-upah oleh Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dan Ketua TP PKK Asahan, Senin lalu di aula Melati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Dalam acara tersebut, Bupati Asahan meminta kepada calhaj asal Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat meningkatkan kebersamaan dan menjaga sikap saat menunaikan rukun Islam kelima. Selain itu Calhaj juga diminta untuk terus meningkatkan pengetahuan, begitu juga dengan persiapan fisik dan mental, karena persiapan ini penting, agar pelaksanaan ibadah nantinya benar-benar dapat berjalan dengan sempurna.

Bupati Asahan juga menginformasikan kepada Calhaj bahwa tahun ini jemaah memiliki keberuntungan. Yakni jemaah akan langsung turun mendarat di Madinah yang merupakan tanah haram. Artinya jemaah haji lebih cepat sampai dan menghemat waktu. "Perlu disyukuri bahwa tahun ini jemaah langsung turun di Madinah.

Namun saya berharap jemaah dapat menjaga sikap dan perkataan saat sampai di Madinah, “ kata Bupati Asahan.

Ketua DPK Korpri Asahan, M Sofyan Yoga dalam laporannya mengatakan bahwa tahun ini Calhaj anggota Korpri/PNS Asahan yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah berjumlah 61 orang.

Upah-Upah haji yang dilakukan, kata Sofyan merupakan bentuk solidaritas sesama PNS. Dan pihaknya juga tetap mendoakan seluruh Calhaj agar menjaga kondisi kesehatannya agar nantinya dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna, selamat sampai tujuan, selamat kembali pulang ke tanah air berkumpul dengan keluarga dan semoga menjadi haji yang mabrur. (IN)

PNPM PISEW Adakan Sosialisasi Kecamatan 2014 TANAH KARO – Bertempat di Kantor Camat Kabanjahe Berastagi, Senin (8/9) Pemkab Tanah Karo c.q BAPPEDA mengadakan sosialisasi PNPM PISEW (Rise II) Tahun 2014 dengan menghadirkan pembicara dari BAPPEDA Kantor Bupati Karo, Drs. Matius Sembiring selaku Ketua Tim Sekretariat pada lembaga tersebut.

Acara tersebut dihadiri seluruh Kepala Desa dari Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Merdeka serta dihadiri Camat Berastagi Drs. Edison Karo-Karo, M.Si dan Camat Merdeka Kasman Sembiring, SH. Sosialisasi tersebut mengagendakan perencanaan dan pelaksanaan kontruksi kecamatan dan desa untuk TA. 2015 meliputi Infentarisasi Program dan Kegiatan Forum kesekapatan antar desa untuk kegiatan prioritas kecamatan dan penyampaian ke Kabupaten.

Drs. Matius Sembiring juga menjelaskan perencanaan dan penganggaran untuk TA mendatang juga melalui forum diskusi antar desa sebagai pra musrenbang di kecamatan juga penyusunan kegiatan prioritas desa sebagai masukan Musrenbangdes.

SOSIALISASI - Drs. Matius Sembiring menjelaskan perencanaan saat sosialiasi PNPM PISEW di Kantor Camat Berastagi. (Foto : KPK Pos/Saritua Manalu) Dijelaskannya juga agenda PNPM – PISEW dalam mendukung UU6/2014 tentang Desa dan PP-

43/2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa meliputi

pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa. (ST/SM/SAMUEL S)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

SUMUT

Penghargaan Raskin Awards Sumut 2013 Diraih Pemerintah Kota Gunungsitoli

Bupati Berikan Penghargaan Insan Olahraga Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memberikan penghargaan kepada sejumlah insan Olahraga di Asahan di Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2014 ke-31 yang digelar di halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa, 9 Sepetember 2014.

Dalam amanat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Roy Suryo yang dibacakan Bupati Asahan mengatakan bahwa Haornas ke-31 merupakan momentum untuk membangun budaya olahraga dan menyatukan semangat bangsa. Haornas juga momentum yang tepat untuk kembali mengingatkan budaya olahraga. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga slogan yang harus terus diimplementasikan secara baik dan benar dikalangan seluruh masyarakat.

"Olahraga juga bisa menumbuhkan hal-hal positif terhadap seseorang, seperti menumbuhkan budaya disiplin, konsistensi, kompetisi, persahabatan, kesatuan dan kesatuan serta perdamaian," kata Bupati Asahan.

Oleh sebab itu, Bupati Asahan meminta seluruh pimpinan lembaga, instansi di pusat, provinsi dan kab/kota untuk menggerakkan masyarakat dan pihak swasta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembudayaan olahraga melalui penyedia sarana dan prasarana, pendanaan serta menggalakkan eventevent olahraga, baik rekreasi, pendidikan maupun prestasi.

Penghargaan yang diterima oleh sejumlah insane olahraga langsung diserahkan oleh Bupati Asahan usai memperingati Haornas dihalaman Kantor Bupati Asahan setempat didampingi oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc, Ketua TP PKK Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dan forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD).

Adapun penghargaan tersebut diantaranya diterima oleh, Azwar Mahmud sebagai penghargaan pembinaan olahraga Sepak Bola, Pelatih Pencak Silat, Rusli. Kemudian para atlit dari berbagai cabang olahraga.

Diantaranya atlit pencak silat, Sepak takraw, Catur, Tinju, Panjat Tebing, dan Sepak Bola. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada wartawan olahraga. (IN)

GUNUNGSITOLI - Walikota Kota Gunungsitoli Drs.Martinus Lase MSP menerima penghargaan Raskin Awards Tahun 2013 yang diserahkan Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pudjonugroho, ST, Mmp.Si di Hotel Grand Serela Medan Rabu LALU. Walikota yang mewakili Pemkot Gunungsitoli turut didampingi Kakansilog Perum Bulog Gunungsitoli Marakamin Siregar, SE dan Kabag Perekonomian Setdako Gunungsitoli, Yohannes Asarudy Halawa, ST, M.Si. Sumber menyebutkan Penerimaan ini merupakan pertimbangan pemerintah

PENGHARGAAN - Gubernur Sumut H Gatot Pudjonugroho, ST, Mmp.Si saat menyerahkan penghargaan Raskin Awards 2013 kepada Pemkot Gunungsitoli yang diterima, Drs Martinus Lase MSP

(YAGI)

Enam Kecamatan di Langkat Kekeringan LANGKAT - Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Hama Tanaman Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Miswandi, mengatakan enam Kecamatan di daerah itu mengalami kekeringan yang berdampak pada rusaknya sejumlah tanaman pangan.

“Musim kemarau yang melanda enam kecamatan itu telah berdampak terhadap 1.754 hektar tanaman padi,” kata Miswandi, Selasa lalu.

Akibat hujan yang tidak kunjung turun itu, kata Miswandi, lahan seluas 1.754 hektar di enam kecamatan terjadi kekeringan, sehingga berdampak terhadap tanaman padi yang sudah ditanam petani, katanya.

Dari luas 1.754 hektar itu, sebut

Miswandi, yang terluas dilanda kekeringan yaitu di kecamatan Babalan seluas 1.274 hektare meliputi pertanaman padi petani di Desa Teluk Meku, Pelawi Selatan, Pelawi Utara, Securai Selatan, Securai Utara. “Usia pertanaman padi yang terampak antara 60-70 hari dari varietas Ciherang dan Mikongga,” katanya.

Sementara kecamatan lainnya yang terkena juga yaitu Secanggang seluas 220 ha yang meliputi desa Katang Anyar, Selotong, Teluk dan Secanggang.

Termasuk juga kekeringan itu melanda petani di kecamatan Pangkalan Susu dimana seluas 138 ha tanaman padi yang terkena di empat desa seperti Paya Tampak, Sei Siur, Tanjung Pasir, Pintu Air. Kecamatan lainnya, yaitu Brandan Barat seluas 97 ha berada di desa Tangkahan Durian, Sei Tualang, Lubik Kasih, Pangalan Batu, Lubuk Kertang dan Perlis.

Sedangkan di kecamatan Binjai ada seluas 20 ha yang terkena dampak kekeringan yaitu di Desa Sambirejo seluas 20 ha, di Kecamatan Sei Lepan seluas lima hektar di Desa Lama, ujar Miswandi.

Miswandi juga menuturkan bahwa upaya untuk menyelamatkan lahan pertanian yang kekeringan itu sudah juga dilakukan petani bersama penyuluh pertanian disana, dengan memasang pompa air, namun belum keseluruhannya dapat teratasi.

“Kami terus berupaya menyelamatkan tanaman padi yang terkena kekeringan itu, agar tidak mengganggu proses produksi padi di Langkat ini,” sambungnya.

Karena walaupun terkena kekeringan masih dalam tahap ringan, maka upaya penyelamatan terus dilakukan agar hasil tanaman padi tersebut bisa juga diselamatkan, untuk panen padi di enam kecamatan itu. (SBC)

Simposium Nasional USU

Jalan Perubahan Untuk Indonesia Berdaulat MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) bersama Seknas Jokowi menggelar Simposium Nasional II yang bertemakan: Jalan Perubahan Untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian’.

Simposium itu digelar di Ruang IMT GT, Biro Rektor USU, dibuka Rektor USU Prof. Syahril Pasaribu, Wakil Rektor I Prof. Zulkifli Nasution, Wakil Rektor III Drs. Raja Bongsu Hutagalung. Sementara dari Seknas Jokowi hadir antara lain Dewan Penasehat Seknas Jokowi Hilman Farid dan Ketua Umum Seknas Jokowi Muhammad Yamin.

Hadir juga para guru besar, Dekan dan pembantu dekan di lingkungan USU, anggota DPRDSU Alamsyah Hamdani dan kalangan usahawan dan cendikiawan di Sumut.

Ketua Umum Seknas Jokowi, Muhammad Yamin dalam sambutannya antara lain menyatakan, simposium nasional yang pertama sudah digelar sebelum Jokowi ditetapkan menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Simposium ini nantinya akan memberi masukan yang positif demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Indonesia. Masukan positif diperlukan khususnya dari kalangan akademisi sehingga konstruktif pembangunan ke depan akan semakin baik.

Pada kesempatan itu Husni mendoakan USU ke depan menjadi universitas terpenting ke depan. Hal ini karena Husni melihat USU memiliki prospek untuk memajukan pembangunan Indonesia yang lebih baik.

Sementara Rektor USU dalam sambutannya menyambut baik kegiatan simposium nasional ini. Menurutnya, dengan digelarnya simposium nasional diharapkan USU dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Indonesia ke depan.

Dengan selesainya rangkaian perhelatan politik nasional melalui Pemilihan Umum Presiden 2014 yang menetapkan bapak Ir. Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 telah membuka lembaran baru dalam perjalanan politik nasional.

Menurut Rektor, suksesi kepe-

provinsi Sumatera Utara terhadap suksesnya pengelolaan/penyaluran beras raskin, efektif kinerja tim koordinasi pengelolaan/penyaluran raskin Kota Gunungsitoli, telah lunasnya penyelesaian dalam pembayaran raskin serta dinilai dalam penyaluran raskin yang tepat waktu, tepat sasaran dan tidak sampai menimbulkan persoalan yang berarti.

Sedangkan menurut sumber penerima beras Raskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 13.612 RTSPM dengan kuota penebusan tahun 2013 sebanyak 3,062,700.

Namun, masyarakat sebagai penerima raskin seringkali mengeluh karena beras raskin yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah saat tiba dilokasi, termasuk juga mutu berasnya yang dinilai jorok dan kotor, maklum beras dolog ucap sumber.

mimpinan nasional yang telah berlangsung ini, jangan dipandang sebagai satu lanjutan kepemimpinan nasional dari yang sebelumnya, tapi justru ini menjadi momentum bagi kita untuk turut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran untuk menentukan perjalanan bangsa ke depan.

Melalui simposium ini kita diajak untuk mempersiapkan konsepsikonsepsi yang handal, sehingga setidaknya nanti dapat menjadi bekal

dalam menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan.

Tentu penyiapan konsepsi melalui simposium ini dilakukan secara bersama-sama, baik melalui dialog, atau diskusi yang bersifat akademis dan nantinya hasil dari simposium ini akan menjadi wujud kontribusi dari insan perguruan tinggi khususnya Universitas Sumatera Utara yang concern dengan pencarian solusi bagi ragam persoalan, tanta-

ngan dan masa depan bangsa.

"Selaku Rektor Universitas Sumatera Utara saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi), serta kepada Forum Ilmuwan Indonesia atas kerjasama yang baik, sehingga simposium ini dapat terlaksana. Kita berharap semoga kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti simposium, semoga tujuan 'untuk memperkuat partisipasi warga khususnya kelompok ilmuwan, mendorong paradigma baru bagi pembangunan nasional, dan untuk melahirkan dokumen Nota Kebijakan Pembangunan Nasional' dapat tercapai,’’demikian Rektor.

Kegiatan simposium yang dihadiri segenap civitas akademika USU dan undangan ini menghadirkan pembicara dari Universitas Sumatera Utara Prof. Zulkifli Nasution dan Prof. Badaruddin serta dari seknas Jokowi Hilman Farid. (FER)

Rektor USU Lantik 2.938 Wisudawan MEDAN- Rektor USU, Prof Syahril Pasaribu berharap para lulusan atau wisudawan yang baru saja dilantik tidak merasa cepat puas. Tingkatkan kemampuan dan teruslah bekerja keras. “Saya berharap Anda semua bisa melanjut-kan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi,” kata Rektor USU di ha-dapan 2.938 wisuda di Gedung Auditorium USU, Senin pekanlalu.

Prosesi pelantikan wisuda itu berlangsung selama tiga hari hingga Rabu 3 September 2014. Menurut Rektor, lulusan periode IV TA 2013/2014 tersebut terdiri atas 258 orang lulusan program Pascasarjana, 20 orang Program Magister dan Pen-di-dikan Dokter Spesialis, 51 orang Program Pendidikan Spesialis, 57 orang Program Dokter Jenjang Ma-gis-ter, 343 Orang Pendidikan Profesi, 1.095 orang dari Program Sarjana dan 1.114 orang Program Diploma.

“Kalian adalah penerus bangsa. Menghadapi era persaingan global di depan mata, kalian harus meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya agar mampu bersaing dengan masyarakat internasional,” katanya merujuk pada era Masyarakat Asean Community (MAE) 2015 mendatang.

Menurutnya, sebagai kampus tertua, lulusan USU harus bisa berkontribusi besar di tengah masya-rakat.

Menjadi inspirasi sekaligus pe-mim-pin dengan kemampuan aka-de-mik yang dimiki. Lulusan USU harus bisa jadi yang terbaik untuk bangsa Indonesia.

Dalam pidato sambutan Rektor, dijelaskan peserta wisuda yang dilantik terdiri dari, sekolah pasca-sarjana yakni, program Doktor 20 orang. Program Magister 238 orang. Total yang diwisuda program pasca-sarjana adalah 258.

Program Magister Kemudian program magister dan Pendidikan Dokter Spesialis 20 orang. Pendidikan Dokter Spesialis 51 orang. Program Dokter Jenjang Magister 57 orang.

Sementara Pendidikan profesi, yaitu; dokter 88 orang.

Akuntan 18 orang. Dokter Gigi 36 orang. Apo-teker 93 orang, dan Ners (perawat) 108 orang.

Dengan demikian, jumlah lulusan Sekolah Pascasarjana, Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Spesialis, Program Dokter jenjang Magister, Pendidikan Profesi, Program Sarjana dan Program Diploma USU sampai sekarang adalah 152.134 orang.

Dengan rincian Program Pas-ca-sarjana USU yakni, Program Doktor 286 orang, Program Magister 10.209 orang. Kemudian, program magister dan Pendidikan dokter spesialis 124 orang, program Pendidikan Dokter Spesialis 2.031 orang, program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis 26 orang, program Dokter Jenjang Magister 500 orang, pendidikan Profesi dokter 7.708 orang , perawat 1.174 orang, dokter gigi 3.289 orang, notariat 903 orang , Apoteker 2.413 orang, Akuntan 318 orang dan Arsitek 9 orang.Sementara untuk Program Sarjana 85.496 orang, program Diploma 37.648 orang. Total 152.134 orang lulusan USU. (FER)

Pemkot Gunungsitoli Canangkan Kontrasepsi Terpadu Bhakti TNI GUNUNGSITOLI - Pemerintah Kota Gunungsitoli menyambut baik pelaksanaan kegiatan pelayanan kontrasepsi terpadu bhakti sosial TNI KB Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2014.

Demikian dikatakan Walikota Gunungsitoli, Drs Martinus Lase,MSP pada acara pencanangan kontrasepsi terpadu Bhakti Sosial Kesehatan di Kota Gunungsitoli, Jumat kemaren. Menurut walikota, program keluarga berencana merupakan sebuah program yang sangat strategis meskipun dalam rangka pengendalian penduduk yang dampaknya baru kita rasakan puluhan tahun yang akan datang.

Dan, tingginya komitmen TNI dalam menyukseskan program KB dilatar belakangi oleh persoalan pendudukan yang jumlahnya cukup besar

disertai kualitasnya yang rendah, sehingga apabila keadaan ini tidak ditangani secara serius, maka dikhawatirkan akan menjadi musibah bagi masyarakat dan negara karena penduduk yang berkualitas dalam matra pertahanan rakyat semesta adalah asset, namun bila kualitasnya rendah justru sebaliknya akan menjadi rentan terhadap keamanan dan ketahanan bangsa, ujarnya.

Selanjutnya, penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, apabila dibimbing dengan kualitas yang baik.

Sebaliknya jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Bahkan, tidak mustahil

akan menjadi “bencana bagi bangsa kita” karena penduduk dengan kualitas yang rendah akan mempengaruhi kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampunglingkungan, katanya.

Dan gejala tersebut sekarang ini sudah terjadi di depan mata, mulai dari global warning, pencemaran udara, perusakan lingkungan yang unjungan banjir dimana-mana, longsor, meletusnya gunung merapi , serta gizi buruk, bahkan pelecehan TKI dan lain-lain. Ini semua adalah bencana yang akar masalahnya berawal dan bermula dari persoalan hulu yakni “penduduk yang banyak, tetapi kualitasnya rendah" bahkan menurut proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, jumlahnya diperkirakanakan terus tumbuh dari 237,6 juta

jiwa sebagaimana dilaporkan sensus penduduk 2010 menjadi 271,1 juta jiwa pada 2020 dan 305,6 juta pada 2035. Indonesia diperkirakan menempati peringkat lima negara berpendudukan besar dunia.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan kota gunungsitoli tahun 2013, jumlah penduduk Kota Gunungsitoli sebesar 133.755 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,6% jauh diatas angka pertumbuhan penduduk provinsi Sumatra Utara yakni 1,22%. Tingginya angka pertumbuhan penduduk kota Gunungsitoli tersebut harus dapat sedini mungkin diantisipasi agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk dimasa-masa yang akan datang.

Walikota mengharapkan agar percepatan revitalisasi program kependudukan dan KB di Kota

Gunungsitoli dapat terealisasi dengan baik.

Kemudian, dalam kondisi tenaga petugas KB di desa/ kelurahan yang menjadi ujung tombak programKB jumlahnya masih sangat terbatas, diharapkan dukungan dari jajaran TNI untuk menggiatkan peranan Danramil dan Babinsa selama moment kegiatan dalam membantu melakukan penyuluhan dan penggerakan program KB secara optimal di lingkungan kerja dan tempat tinggal, termasuk dalam menjaga kelangsungan dan kualitas kesertaaan ber-KB agar memprioritaskan sasaran pus muda paritas rendah dan pemakaian alat/obat kontrasepsi, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan TFR sekaligus berdampak terhadap penurunan LPP. (YAGI)

E D I S I 319 15 - 21 SEPTEMBER 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Kapoldasu Yang Baru Diminta Copot Kapolsek Simpang Empat

PEKAN BARU - Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupa tanah seluas 50.150 M2 terletak di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sei Sembilan Dumai saat ini telah dialihfungsikan menjadi kawasan industri.

Tanah yang merupakan aset Pemprov Riau tersebut dibeli Dinas Perikanan Provinsi Riau pada tahun 1986 lalu, pembelian tanah itu menggunakan dana APBD Provinsi Riau tahun 1985 harus sehingga harus diselamatkan dengan melaporkan PT.Sari Dumai Sejati (SDS), demikian disampaikan Syaiful, Bendahara Umum GPKDR (Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah) Jumat pekan lalu Menurut Syaiful letak tanah Pemprov Riau tersebut dilihat dari batas-batas yang tertera pada AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 52/AJB/BK/ 2986 tanggal 22 Februari 1986 ditanda tangani Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Bakar dan Kepala Desa Lubuk Gaung Kecamatan Bukit Kapur Nurzaman tanah tersebut saat ini diindikasikan berada dalam areal PT.SDS Lubuk Gaung.

Terkait keberadaan asset Pemprov Riau tersebut pihaknya telah melayangkan surat kepada PT.SDS, Gubernur Riau Annas Maamun dan Walikota Dumai Khairul Anwar dengan tembusan DPRD Kota Dumai, Kantor KLH Dumai Camat Sei Sembilan Dinas Kehutanan Dumai dan Lurah Lubuk Gaung untuk mengklarifikasi terkait dugaan keberadaan ta-

nah milik Pemprov Riau tersebut, namun hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak SDS maupun Pemerintah padahal dugaan keberadaan aset Pemprov Riau tersebut telah dipublikasikan di media cetak Koran ini.

Oleh karenanya untuk memastikan keberadaan asset Pemprov Riau berupa tanah seluas 50.150 M2 yang terletak di Kelurahan Lubuk Gaung, pihak GPKDR sebagai lembaga yang peduli terhadap aset pemerintah khususnya aset Pemprov Riau yang berada di Lubuk Gaung akan merekomendasikan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak hukum didaerah ini untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, ujarnya.

Letak tanah Pemprov Riau yang berada dikawasan Industri Lubuk Gaung berdasarkan AJB No.52/AJB/BK/1986 diduga dalam areal PT.SDS Utara berbatasan dengan laut sepanjang 170 meter.

Timur berbatasan dengan Sungai Mahang 295 meter, Selatan berbatasan dengan jalan lama 170 meter, Barat berbatasan dengan tanah Asuari 295 meter luas 50.150 M2 tanah tersebut dibeli Dinas Perikanan Provinsi Riau untuk keperluan tambak ikan, karena letak tanah tersebut berhadapan langsung dengan laut ujarnya Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Dumai Syahrizal yang dilantik menjadi anggota DPRD Dumai untuk yang ke 2 kalinya 3 Agustus 2014 saat dihubungi melalui hubungan seluler Rabu pekan lalu ditanya soal Aset Pemprov Riau yang berada di

Kawasan Industri Lubuk Gaung diduga berada dalam areral PT.SDS terkait tembusan surat yang disampaikan ke DPRD, mengatakan DPRD akan mem follo-ap tembusan surat yang disampaikan LSM tersebut, ujarnya.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos terkait asset Pemprov Riau berupa tanah seluas 50.150 M2 di Lubuk Gaung diduga berada dalam areal PT.SDS dan disebutkan bahwa tanah asset Pemprov Riau tersebut telah diganti rugi oleh PT.SDS kepada oknum anggota masyarakat yang mengakui bahwa tanah milik Pemprov Riau tersebut adalah miliknya serta kabarnya diganti rugi sekitar tahun 2006 lalu dengan harga permeter Rp.700.000.

Selain aset Pemprov Riau di Lubuk Gaung jalan lintas Lubuk Gaung yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah dijadikan kawasan Industri termasuk Sungai mahang saat ini dibeton dirobah dijadikan parit, untuk memperluas areal PT.SDS kawasan bakau jadi sasaran direklamasi. Kegiatan reklamasi tersebut dilakukan tahun 2006 – 2007 lalu.

Perluasan areal Industri PT.SDS di Lubuk Gaung diduga terkait Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT.Sari Dumai Sejati sesuai surat Nomor : 570/Disperinddagkopin/ 2007/786 dan nomor : 12/ IGPS-SMG/DM/IV07 tanggal 3 Agustus 2007 sehingga patut dipertanyakan seperti apa perjanjian tersebut, demikan disampaikan sumber KPK Pos belum lama ini. (PUR)

TANJUNGBALAI - Terkait aksi Kapolsek Simpang Empat, Asahan AKP Edward Hutauruk dan personilnya yang diduga ‘menangkap lepas’ 9 unit truk tronton roda 10 bermuatan bawang merah selundupan asal Malaysia yang terjadi Minggu dinihari (17/8) dua pekan lalu seperti diberitakan koran ini telah menjadi pembicaraan hangat warga.

Selain itu LSM LP2KHN dan LSM Pijar Keadilan Kota Tanjungbalai yang menjadi saksi fakta aksi penodaan penegakan hukum itu

(HER)

Jamil Tolak Mobil Dinas Mewah SIBOLGA - Untuk menunjang kinerja unsur Pimpinan DPRD Sibolga, Seketaris Dewan (Sekwan) menganggarkan pengadaan mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga pada APBD 2014 untuk pembelian Mobil Dinas bermerek Honda seharga Rp780.000.000.

Akan tetapi ketika Jamil Zeb Tumori yang diajukan menjadi Pimpinan DPRD sementara di DPRD Sibolga dari Partai Golkar, justru menolak mobil dinas merek Honda tersebut dan menggantikannya dengan Kijang INOVA seharga Rp290.000.000.

Jamil Zeb Tumori SH selaku Wakil Ketua DPRD sementara saat dikonfirmasi menyatakan benar Ia menolak anggaran untuk pembelian Mobil Dinas tersebut "Sebelumnya anggaran diajukan sebesar Rp 780.000.000 untuk membeli mobil dinas bermerek Honda tapi bagi saya itu terlalu mewah dan tidak cocok dengan kondisi dan situasi keuangan kita saat ini, jadi kalau mobil dinas saya nanti biarlah yang sederhana saja," ujar Jamil.

"Mobil Kijang Innova saja sudah cukup dalam menunjang kinerja saya selaku Wakil ketua DPRD Sibolga" sebut Jamil seraya mengatakan agar sisa anggarannya bisa dipergunakan

PKL LIAR - Terlihat sejumlah PKL liar dengan leluasa berjualan di badan jalan di Pajak Pekan Tanjung Morawa hingga jalan jadi menyempit, Kamis (11/09). (Fhoto:KPKPos/Ist) apa lagi jika lokasi pemindahan tempat untuk para pedagang telah disediakan, maka perlu tindakan tegas, dan Trantib beserta jajarannya harus melepaskan kepentingan pribadi", tandas Ibnu.

Hal senada juga disampaikan seorang tokoh masyarakat Tanjung Morawa, H. Razali, "Tindakan penertiban PKL liar oleh Trantib Tanjung Morawa jangan menimbulkan kesan hanya pencitraan semata, bekerjalah secara maksimal dan profesional, tidak ada alasan tidak mampu mengatasi kesemerautan demi kepentingan masyarakat banyak", ungkap Razali kepada KPK Pos. Sebagaimana pengamatan wartawan di lapangan, dalam beberapa pekan terakhir, Kasi Trantib Tg.Morawa Rismar Silaban, S.Sos berulangkali berupaya melakukan penertiban kepada sejumlah PKL liar di

LSM Pijar Keadilan dan Ketua LSM LP2KHN Kota Tanjungbalai Makmur Panjaitan dan Irawan bin Sanggur sependapat. Karena itu keduanya mendesak Kapoldasu yang baru menjabat yakni Irjen (Pol) Eko Hadi Sutedjo segera memerintahkan Ditpropam Poldasu melakukan penyelidikan atas dugaan aksi tangkap lepas yang dilakukan Kapolsek Simpang Empat, Asahan AKP Edward Hutauruk yang laporannya juga sudah dilayangkan kedua LSM itu kepada Kapoldasu.

Setelah Ditetapkan Jadi Pimpinan DPRD Sementara

Kasi Trantib Tanjung Morawa Tak Mampu Tertibkan PKL

TG.MORAWA - Menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) liar di Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang yang telah menimbulkan kesemerautan, kian hari terlihat semakin memprihatinkan, bahkan tindakan penertiban yang rutin dilakukan Kasi Trantib Kecamatan Tanjung Morawa Rismar Silaban, S.Sos beserta jajarannya dalam sebulan terakhir ini ternyata tidak mampu mengatasi persoalan tersebut, bahkan sejumlah masyarakat menilai tindakan Trantib menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya sebatas pencitraan.

Menanggapi kondisi ini, seorang tokoh pemuda Kecamatan Tg.Morawa Drs. H. Ibnu Hajar, S.Pd kepada KPK Pos, Kamis (11/ 09) mengatakan, "Pemkab Deli Serdang, baik dalam hal ini Trantib Tanjung Morawa, harus mampu mengatasi persoalan seperti itu,

melalui lembaganya masing-masing yang telah melayangkan laporan tertulis kepada Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga akan ditindaklanjuti sebagaimana pernyataan anggota Kompolnas Drs.Edi Sahputra Hasibuan yang dikonfirmasi via seluler.

"Aksi ‘tangkap lepas’ itu menjadi hal yang tragis bila dikaitkan dengan program Kapolri yang giat melakukan pembersihan diinstitusi yang dipimpinnya itu dari oknum polisi-polisi nakal,” kata Ketua

beberapa lokasi di Tg.Morawa, diantaranya, di simpang pajak Tanjung Morawa, pekan kota, simp.Kayu Besar, dan Pasar VIII Jalan menuju Bandara KNIA. "Kami lakukan terus penertiban terhadap PKL liar untuk menghilangi kesemerautan yang ada", ujar Rismar kepada sejumlah wartawan belum lama ini.

Sementara itu, meski Trantib telah berulangkali menertibkan para PKL liar, namun kesemerautan kota dan sejumlah jalan di Tanjung Morawa tak kunjung berkurang dan PKL liar terus membentangkan barang dagangannya hingga ke badan jalan, bahkan sebuah lokasi untuk relokasi pedagang yang telah tersediakan, juga ternyata tak mampu direlokasi oleh pihak Trantib beserta jajaran, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa?. (TIM)

buat kebutuhan lainnya," tambahnya lagi.

Pokoknya mobil dinas mewah kita tolak dan saya lebih suka modis yang biasa-biasa saja, yang

Jamil Zeb Tumori Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga sementara dari partai Golkar Kota Sibolga Foto/Ist.

penting bisa jalan dan bisa dipergunakan kepentingan dinas dan kepentingan masyarakat, membawa masyarakat ketika sakit" ucap Jamil tersenyum. (KS)