Epaper kpkpos edisi 321 senin 29 september 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PILKADA LEWAT DPRD LAHIRKAN KORUPSI LEBIH BESAR

EDISI 321/ THN VII 29 SEPT - 5 OKT 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 5

Dirut PTPN III Ditolak jadi Dirut Holding Company PTPN

Tersangka penyuap Gubernur Riau, Gulat Manurung dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tersangka kasus dugaan suap alih fungsi lahan, Gubernur Riau Annas Maamun dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9).

Istri Gubernur Riau Annas Maamun, Latidah Hanum dikawal petugas setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9).

MEDAN - Masyarakat Perkebunan Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana pengangkatan Bagas Angkasa sebagai Direktur Utama (CEO) Holding Company PT Perkebunan Nasional (PTPN). Hal ini disampaikan salah seorang pegurus Masyarakat Perkebunan Indonesia, Julius S, saat berbincang-bincang dengan wartawan di Medan, Senin (22/9).

"Kami dari Masyarakat Perkebunan Indonesia akan terus menyuarakan penolakan ini, semata-mata demi masa depan perkebunan nasional yang lebih baik," kata Julius seraya menambahkan, terkait aspirasi tersebut, mereka sudah melakukan aksi di Kantor Menneg BUMN dan Sekretariat Tim Transisi Jokowi - JK di Jakarta belum

lama ini, sekaligus menyerahkan surat pernyataan mengenai penolakan dimaksud.

“Kami sudah menyurati Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait masalah ini,” sebut Julius seraya menunjukkan salinan surat kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan berikut tanda terimanya dan juga yang ditujukan kepada Ketua Tim Transisi Jokowi – JK. Julius lantas menjelaskan poin-poin aspirasi dan pernyataan sikap serta masukan yang mereka sampaikan ke Kemenneg BUMN dan Ketua Tim Transisi Jokowi - JK, khususnya terkait rencana pembentukan perusahaan induk (holding company) PT Perkebunan Nasi• LANJUT KE HAL. 2

Suasana saat Masyarakat Perkebunan Indonesia melakukan unjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, belum lama ini.

PEKAN BARU - Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat di Riau bersukacita. Mereka mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Gubernur Riau (Gubri) Annas Maamun. Di sejumlah sosial media (sosmed), warga menyatakan berterima kasih kepada KPK dan mengecam perbuatan Annas Maamun.

WARGA Rokan Hilir (Rohil) yang satu kampung dengan Annas Maamun mengaku tidak heran kalau Annas ditangkap KPK. "Kami tak heran, kok baru sekarang ditangkap. Kenapa tak dari dulu," kata Herman (41), yang mengaku tinggal

dekat kediaman Anas di Bagansiapiapi, Rokan Hilir. "Banyak betul kasus dia (Annas-red). Di sana (Rohil-red) tak tersentuh hukum. Itulah hebatnya dia tu," sambungnya.

Annas Maamun, pernah menjadi

Bupati Rokan Hilir lebih dari satu periode yang berpasangan dengan H Suyatno.

Dilaporkan dari Pekanbaru, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau juga menggelar aksi demo di depan

Berakhir di KPK

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan evaluasi kinerja anggota DPR periode 2009-2014. Evaluasi itu menggunakan kajian KPK terkait tiga kewenangan dengan Tools Corruption Impact Assessment dan ditemukan permasalahan secara umum, salah satunya kepartaian.

• LANJUT KE HAL. 2

Annas akan Dinonaktifkan dari Jabatan Gubri

Kolom Redaksi

LAGI-LAGI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tangkap tangan kali ini, komisi antirasywah itu menjerat Gubernur Riau Annas Maamun di Perumahan Citra Gran Cibubur, Kabupaten Bogor.

Dalam operasi penangkapan menjelang azan magrib, Kamis (25/9) tersebut, penyidik juga menyita uang bernilai miliaran rupiah berupa pecahan rupiah dan dolar Singapura. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Annas Mammun.

Akan tetapi, Busyro keberatan menyampaikan kasus yang menjerat Annas. Busyro hanya menjawab, ''Penyidik sedang mendalami. Hasil penyidikan, uang yang

kantor Gubernur Riau, Jalan Soedirman, Pekanbaru, Jumat (26/9).

Kedatangan mahasiswa ini meminta KPK untuk objektif dan transparan

memprotes langkah Annas yang mulai membangun dinasti politik. Baru saja menjadi gubernur Riau, Annas memutasi sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Riau.

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Annas Maamun akan segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Riau akibat tersandung kasus dugaan korupsi. Itu berlandaskan hukum Undang Undang Pemerintah Daerah.

"Karena Undang-Undang Pemerintah Daerah yang disahkan siang ini, maka sesuai yang baru itu kepala daerah yang ditahan meski pun masih terperiksa dan tersangka, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya memimpin daerah," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, ketika dihubungi dari Pekanbaru, Jumat (26/9).

Ia mengatakan Kemendagri kini sedang menyiapkan laporan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penahanan Annas Maamun oleh KPK. Selain itu, ia mengatakan pihaknya

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Dinasti Politik, Dugaan Pelecehan Seks, Hingga Ditangkap KPK SEJAK menjabat orang nomor satu di Riau pada Februari 2014 lalu, Annas kerap mencuri perhatian. Berdasarkan catatan koran ini, masalah Annas mencuat pertama pada April 2014.

Kala itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Fitra) Riau

Anggota DPR 2009-2014 tak Peduli Rakyat "SECARA umum masalah di DPR adalah problem hilir karena masalah utama di hulunya adalah persoalan partai. Kalau partai bisa dibangun transparansi, akuntabilitas dan kredibilitasnya maka setengah persoalan DPR akan selesai," ujar Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis.

Menurut Bambang, permasalahan yang biasa ditemukan lainnya yakni pembangunan basis komunikasi anggota DPR dengan konstituennya. Pola relasinya, lanjut Bambang, tidak hanya sekali dalam lima tahunan dan hanya satu arah untuk kepentingan anggota dewan tapi bagaimana menyerap

aspirasi dan kebutuhan riil konstituen serta membentuk menjadi program strategis.

Dia menjelaskan, jika pola komunikasi itu tidak memadai dapat menimbulkan pertarungan

antar calon dalam partai dengan partai lainnya. Bambang menuturkan sejumlah anggota DPR yang tidak kredibilitas cenderung 'ongkos politik'-nya lebih banyak.

"Pola komunikasi yang tidak memadai plus pertarungan antar calon di dalam partai atas dengan partai lainnya serta kompetensi sebagai calon yang terbatas membuat lonjakan 'ongkos politik' yang di sebagiannya juga memicu politik uang untuk dapatkan suara pemilih," ujarnya.

Bambang mengatakan, anggota DPR periode kemarin juga tidak begitu menampung aspirasi • LANJUT KE HAL. 2

NasDem Belum Ajukan Kader untuk Menteri Jokowi JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) belum mengetahui berapa jatah menteri yang akan didapat dalam kabinet Jokowi-JK nanti. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku belum mengajukan nama kader-kadernya yang akan mengisi beberapa kursi dari 16 kursi menteri profesional partai yang disiapkan Jokowi-JK. "NasDem sampai saat ini belum ajukan. Dan Pak JK segan tanya ke NasDem dan saya juga tidak bicara," kata Surya di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (25/9). Dia juga membantah kalau NasDem diberi jatah tiga kursi menteri dan sudah menyiapkan kader-kadernya untuk duduk dikursi menteri tersebut. "(tiga kursi menteri), itu saya taunya justru dari koran," ujar Surya.

Seperti diketahui, beberapa hasil riset dan survei dari lembaga survei selalu mengeluarkan tiga nama kader Partai NasDem yang diduga kuat akan menjadi menteri JokowiJK. Pertama, Ketua Bappilu NasDem Ferry Musriyldan Baldan, Sekjen Patrice Rio Capella dan Ketua Garda Pemuda NasDem Martin Manurung.(IN/BBS)

Pembangunan drainase Jalan Jend. Sudirman Dumai.

Lelang Proyek 2014 di Lingkungan Pemko Dumai Sarat KKN DUMAI - Diperkirakan jumlah paket proyek disemua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dalam APBD kota Dumai tahun anggaran 2014 sekitar 1000 paket. Lelang proyek tersebut ditangani, dan diumumkan melalui LPSE (lelang pengadaan secara elektronik) kota Dumai yang diketuai Weni.

Kalangan pengusaha tempatan yang menjadi rekanan sangat kecewa terkait pelaksanaan pelelangan proyek tersebut.

"Dalam pelaksanaan diduga kuat sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)," ujar salah rekanan yang lagi apes tahun ini, tidak mendapat pro-

yek menuturkan kepada KPK Pos, Kamis pekan lalu, dengan mengisyaratkan untuk tidak mencantumkan nama sumber dalam pemberitaan.

LPSE kota Dumai yang dipimpin Weni dalam melaksanakan lelang di lingkungan Pemko Dumai kerap menjadi “buah bibir” dikalangan kontraktor, karena mayoritas pemenang lelang proyek, dimenangkan perusahaan yang berasal dari luar kota Dumai seperti Padang, Pekanbaru dan Rokan Hilir. Satu perusahaan bisa mendapatkan 6 hingga 7 paket proyek berskala kecil dan besar, • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

E D I S I 321 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2014

WARGA RIAU BERSUKACITA...........

• DARI HALAMAN. 1 dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan gubernur Riau Annas Maamun. "Kami sangat mengapresiasi langkah KPK dalam memberantas kejahatan korupsi khususnya di Riau," ujar kordinator pusat BEM se-Riau, Zulfa Hendri dalam orasinya.

Mahasiswa juga meminta secepatnya kepada KPK untuk memperjelas status Gubernur Riau, jika dinyatakan bersalah, mahasiswa minta dihukum seberat-beratnya.

"Annas Maamun harus mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Riau jika dinyatakan sebagai tersangka KPK," jelas Zulfa Hendri.

Mahasiswa juga menyayangkan tingkah tiga Gubernur Riau yang terpilih, dimana telah mencoreng nama baik Riau. Karena tiga Gubernur Riau terakhir semuanya terlibat kasus korupsi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa keranda mayat serta foto Annas Maamun yang dihiasi bunga yang biasanya mengambarkan sebuah kematian.

"Perbuatan gubernur ini mencerminkan mental korup, kami mendukung KPK untuk menuntaskan kasus yang menjerat tokoh kontroversial ini, kami bersama masyarakat mendukung KPK untuk menetapkan status Gubernur Riau, sebagai tersangka," ujar Yopi, peserta aksi.

Bungkam Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, Arsyajuliandi Rachman bungkam saat ditanya tentang penangkapan Gubernur Riau, Annas Maamun oleh KPK. "Bagaimana Kondisi Pemerintahan dengan ditangkapnya Pak Gubernur ?," tanya wartawan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Jumat pagi (26/9) usai menjumpai Ketua DPRD Riau Sementara, Suparman.

Mendengar pertanyaan itu, Andi Rachman tidak bergeming.

Ia langsung ke mobil dan hanya berkata akan shalat Jumat.

Sedang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sementara Provinsi Riau, Suparman yang sempat dikabarkan ditangkap bersama Annas Maamun, ternyata tidak benar. Pasalnya, Suparman saat kejadian penangkapan sudah berada di Kota Pekanbaru.

Ketua DPRD Riau sementara ini menyayangkan informasiinformasi tersebut yang dinilainya sangat tidak tepat. "Saya sekarang meminta media yang menerbitkan nama saya akan ada upaya-upaya lain lah yang memang itu menjurus kepada fitnah atau pencemaran nama baik. Karena lambang lem-

baga hari inikan saya. Kalau berita seperti itu dibuat dan dimuat dengan alasan yang tidak jelas atau sumbernya tidak jelas akan menjadi masalah," Jelas Suparman, Jumat.

Jadi Tersangka Akhirnya KPK menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun sebagai tersangka. Annas ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mengamankannya dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung, Kamis (25/9).

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Annas disangka sebagai pihak penerima uang. "Maka ditetapkanlah dua tersangka, yaitu saudara AM (Annas Maamun) selaku Gubernur Riau ditetapkan sebagai tersangka penerima," kata Abraham di Jakarta, Jumat (26/9).

Dia disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diduga, Annas menerima uang dari pengusaha terkait dengan izin alih fungsi hutan tanaman industri di Riau.

Selain Annas, KPK menetapkan pengusaha sawit berinisial GM sebagai tersangka. GM diduga sebagai pihak pemberia uang. "GM ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Abraham.

Adapun barang bukti uang yang diduga diterima Annas nilainya sekitar Rp2 miliar. Uang tersebut disita saat proses tangkap tangan.

Menurut Abraham, uang itu terdiri dari 156.000 dollar Singapura dan Rp500 juta. KPK juga menangkap anak dan istri Anas Maamun serta bos media.

Informasi yang dihimpun, mereka yang diduga ikut diamankan pada malam itu adalah, Annas Maamun bersama istrinya, Noor Charis Putra, anak kandung Annas Maamun yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau beserta istri.

Kemudian, Gulat Manurung, dosen pertanian di Universitas Riau, dua orang ajudan Annas Maamun, EA, pengusaha media di Riau dan satunya lagi merupakan pengusaha. KPK menangkap tangan sembilan orang di sebuah rumah di Perumahan Citra Grand Cibubur, Jakarta Timur. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, dari sembilan orang tersebut, dua di antaranya merupakan keluarga Gubernur Riau Annas Maamun.

"Total yang diamankan sembilan orang. Adalah satu gubernur, ada pengusaha, sopir, ajudan gubernur, dan dua keluarga gubernur," kata Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis malam.

ANNAS AKAN DINONAKTIFKAN DARI JABATAN GUBRI.......................

• DARI HALAMAN. 1 juga akan segera mengirimkan pemberitahuan terkait status Annas ke Pemprov Riau agar roda pemerintahan di daerah tetap stabil. "Kami nanti siang (Juamt siang-red) juga mengirimkan radiogram terkait hal ini ke Pemprov Riau," katanya.

Djohermansyah menuturkan kewenangan untuk menjalankan

tugas dan fungsi Gubernur Riau nantinya akan langsung diambil alih oleh Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman sebagai pelaksana tugas gubernur.

Meski begitu, ia mengatakan Annas Maamun tetap sebagai Gubernur Riau definitif, hingga status hukumnya ditetapkan menjadi terdakwa. "Hal ini dilakukan agar pemerintah tak macet dan pelayanan publik tetap berjalan," ujarnya. (TIM)

BERAKHIR DI KPK..............................

• DARI HALAMAN. 1 disita dari operasi tangkap tangan terhadap Annas Maamun sebesar 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta.

Annas dicokok penyidik KPK bersama seorang pengusaha di kediaman kerabat gubernur itu sekitar pukul 17.30 WIB. ''Ada sembilan orang totalnya yang kini diperiksa KPK,'' ujar juru bicara KPK Johan Budi. Kesembilan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut, selain Annas dan pengusaha, ialah ajudan dan beberapa kerabat Annas.

Komisi menduga Annas dan pengusaha tersebut sedang melakukan transaksi serah terima uang.

Namun, Johan belum memperoleh informasi terkait dengan proyek apa soal serah terima uang tersebut.

Selain uang, KPK menyita satu unit mobil.

Dengan demikian, Annas merupakan gubernur ketiga Riau yang ditangkap KPK sejak 2008. Sebelum mencokok Annas, KPK menangkap Rusli Zainal terkait dengan kasus korupsi PON XVIII, suap anggota DPRD Riau, dan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman di Kabupaten Pelalawan.

Gubernur Riau periode 1998-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

2004 Saleh Djasit berurusan dengan KPK terkait dengan korupsi mobil pemadam kebakaran yang melibatkan mantan Mendagri Hari Sabarno. KPK menangkap Saleh pada 19 Maret 2008 setelah yang bersangkutan menjadi anggota DPR. Pascareformasi, perjalanan tiga pemimpin Bumi Lancang Kuning itu tiga kali berturut-turut berakhir di KPK atas kasus korupsi. Peristiwa ini jelas mengganggu roda pemerintahan di Riau. Apalagi, Annas Maamun belum selesai membangun pondasi birokrasi pemeritahannya.

Tidak menampik, sejak Annas menjabat Gubernur Riau, ada benih konflik di internal birokrasi akibat penataan ulang yang dilakukan.

Elemen masyarakat dan Mahasiswa menyayangkan tingkah tiga Gubernur Riau yang terpilih, di mana telah mencoreng nama baik Riau.

Karena tiga Gubernur Riau terakhir semuanya terlibat kasus korupsi.

Sungguh memprihatinkan. Karena itu, elemen masyarakat dan mahasiswa di Riau meminta agar KPK menghukum Annas seberatberatnya. Bukan itu saja, Annas Maamun juga harus mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Riau.

Tentu kita menunggu langkah yang diambil Kemendagri dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Annas Maamun. (***)

SAMBUNGAN Ramadhan: SBY Tak Pernah Instruksikan Walkout JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan memastikan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menginstruksikan partainya walkout dari sidang paripurna, Jumat dinihari, 26 September 2014. SBY hanya menginstruksikan pemilihan kepala daerah langsung dengan tambahan sepuluh opsi.

"Jangankan untuk dipilih, masuk ke voting saja tidak berhasil," kata Ramadhan usai menghadiri diskusi dengan tema "Drama Paripurna" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 September 2014.

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan melalui voting. Pemilihan kepala daerah selanjutnya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat melakukan "walk out" dalam Sidang Paripurna yang membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9). Dari hasil voting, mekanisme pemilihan kepala daerah secara tak langsung mendapat 226 suara sementara mekanisme pilkada tak langsung mendapat 135 suara.

rapat paripuna itu, Demokrat walkout karena sepuluh opsi yang diajukan untuk pilkada langsung tidak diterima secara penuh oleh fraksi lainnya.

Aksi walkout dipimpin Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Menurut Pohan, Nurhayati sudah berusaha keras agar sepuluh opsi tersebut masuk ke dalam. Namun, lobi yang dilakukan selama empat jam tak berhasil. "Ya sudah, mau diapakan lagi," ujar Ramadhan.

Aksi tersebut sudah disampaikan ke Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin. Rencananya Dewan Kehormatan akan melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. "Kalau lebih jauh macam-macamnya ke Amir saja," ucap Ramadhan.(NET)

DINASTI POLITIK, DUGAAN PELECEHAN SEKS, HINGGA DITANGKAP KPK...........................

• DARI HALAMAN. 1 Fitra mempersoalkan mutasi itu karena Annas memberikan jabatan untuk keluarganya. Anak kandung Annas, Noor Charis Putra (27 tahun) diangkat menjadi Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Annas juga melantik anak perempuannya, Fitriana dan Winda Desrina, sebagai pejabat eselon IV di Riau. Fitriana menjadi kepala seksi mutasi dan non-Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau dan Winda menjabat kepala seksi penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Riau.

Menantunya, Dwi Agus Sumarno, diangkat menjadi kepala Dinas Pendidikan Riau.

Sebelumnya, Dwi menjabat Kepala Institut Pemerintahan Dalam Negeri Rokan Hilir.

Annas juga memberikan jabatan bagi menantunya yang lain, yaitu Maman Supriadi, sebagai Manajer PSPS Pekanbaru.

Kritikan tidak hanya datang dari Fitra. Warga Pekanbaru, Ahmad Albar, membuat petisi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melengserkan Annas.

Annas sempat emosional menanggapi tudingan mem-

bangun dinasti politik ini. Bahkan, dia sempat mengeluarkan katakata kasar karena dituding membangun dinasti politik dan nepotisme. Menurut dia, tidak ada yang salah menunjuk kerabatnya sebagai pejabat kalau memang rekam jejaknya sesuai.

Dwi, misalnya, menjabat kepala IPDN Rokan Hilir sebelum menjadi kepala Dinas Pendidikan Riau.

Kendati demikian, tudingan nepotisme yang dilakukan Annas itu juga mengundang komentar KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, lembaga antirasuah itu siap menelusuri dugaan nepotisme Annas. "Itu kalau nepotismenya dilandasi dengan suap. Karena KPK hanya menangani dugaan korupsinya saja. Kalau nepotisme dilandasi dengan suap kan sudah masuk korupsi," kata dia.

Awal bulan ini, Wide Wirawaty melaporkan Annas ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan dugaan kejahatan seksual dan asusila. Wide mengatakan, pelaporan itu tidak berlandaskan motif pemerasan maupun politik. "Ini murni, tak ada sedikit pun unsur-unsur politik dan pemerasan," kata dia.

Putri kelima dari tokoh pendidikan Riau dan mantan anggota DPD RI Soemardi Thaher itu menyatakan berani mengadukan Gubernur Riau ke polisi demi mewakili para perempuan yang diduga sudah dizalimi dan ternodai oleh terlapor. "Perjuangan saya murni didasari nurani seorang wanita agar tidak ada lagi korban-korban kebejatan Annas Maamun selanjutnya," kata dia.

Namun, Annas kembali membantah tudingan atas dirinya. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Riau Joserizal Zen mengatakan, Annas menyatakan tuduhan Wide merupakan fitnah.

"Gubernur mengatakan ia sampai harus bersumpah pakai Al Quran di depan istirinya," kata dia.

Al-Azhar: Malang Betul Riau Ini Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Al-Azhar mengaku prihatin atas tertangkapnya Gubernur Riau Annas Maamun oleh KPK. Ketua Adat masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait dengan kasus tersebut.

Al-Azhar menilai tertangkapnya sang gubernur merupakan sebuah musibah besar bagi masyarakat Riau.

"Bila hasil pemeriksaan awal

ini status beliau ditetapkan sebagai tersangka, maka rasanya malang betullah Riau ini," kata Al-Azhar melalui pesan, Jumat.

Al-Azhar sangat menyayangkan, pascareformasi, perjalanan tiga pemimpin Bumi Lancang Kuning tiga kali berturut-turut berakhir di KPK atas kasus korupsi. "Sebesar dan seberat apa pun musibah, harus diambil hikmahnya. Orang Riau perlu lebih meningkatkan azamnya untuk mawas diri dari sikap dan praktek-praktek korupsi," ujarnya.

Menurut dia, peristiwa ini jelas akan mengganggu roda pemerintahan di Riau. Apalagi, tutur dia, Annas Maamun belum selesai membangun pondasi birokrasi pemeritahannya. Dia tidak menampik, sejak Annas menjabat Gubernur Riau, ada benih konflik di internal birokrsi akibat penataan ulang yang dilakukan.

"Kita berharap rekan-rekan yang berada di birokrasi yang terlibat pro-kontra bersikap arif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat," katanya.

Gubernur yang didukung Partai Golongan Karya tersebut ditangkap terkait dengan kasus

dugaan suap alih fungsi lahan.

KPK bukan kali ini saja menangkap Gubernur Riau.

Sebelum Annas, KPK menangkap Rusli Zainal dan Saleh Djasit. Rusli adalah Gubernur Riau sebelum Annas.

Sedangkan Saleh adalah Gubernur Riau sebelum Rusli.

Gubernur yang digantikan Annas, Rusli, menjabat selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013. Ia ditangkap KPK terkait dengan kasus korupsi PON XVIII, suap anggota DPRD Riau, dan penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Saat ini pengadilan Rusli masih berlangsung di tingkat kasasi, setelah KPK tidak puas atas vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengurangi hukuman Rusli dari 14 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Saleh, yang menjabat Gubernur Riau pada 1998-2003, berurusan dengan KPK terkait dengan kasus korupsi mobil pemadam kebakaran yang melibatkan Hari Sabarno. KPK menahan Saleh pada 19 Maret 2008 setelah menjadi anggota DPR.(TIM)

DIRUT PTPN III DITOLAK JADI DIRUT HOLDING COMPANY PTPN ............................................

• DARI HALAMAN. 1 onal, di mana saat ini Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mempersiapkan pembentukan perusahaan induk (holding company) PT Perkebunan Negara, dan PTPN III Sumatera Utara akan menjadi perusahaan induknya.

"Kami melihat ada upaya yang terkesan sangat dipaksakan untuk

melaksanakan pembentukan Holding Company PTPN di akhir masa jabatan Bapak Dahlan Iskan sebagai Meneg BUMN. Hal ini kami duga sebagai upaya untuk menempatkan Bagas Angkasa yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PTPN III, definitif menjadi Direktur Utama (CEO) Holding Company PTPN," katanya.

Disebutkan Julius, karena upaya tersebut maka saat ini terjadi

keresahan di seluruh BUMN PTPN termasuk karena adanya proses seleksi direksi PTPN di akhir masa jabatan Meneg BUMN yang tidak transparan dan bernuansa KKN. "Secara etika, Meneg BUMN yang masa jabatannya tinggal beberapa minggu (demisioner) sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan pergeseran/mutasi dan pergantian BOD BUMN dan mengambil keputusan yang strate-

gis yang akan menjadi beban pemerintahan berikutnya," tegas Julus.

Berdasarkan hal tersebut, maka Masyarakat Perkebunan Indonesia meminta agar proses pembentukan Holding Company PTPN dan penetapan direksinya diserahkan kepada pemerintahan c/q Meneg BUMN yang baru. "Kami juga berharap agar proses-proses pembentukan holding company ini serta penetapan direksinya men-

jadi hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Transisi Jokowi - JK dan dapat dilaksanakan oleh pemerintahan baru, Jokowi - JK," katanya.

Sebagaimana diketahui, Bagas Angkasa diangkat menjadi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan menggantikan Megananda Daryono yang sudah memasuki masa pensiun dengan SK pengangkatan tertanggal 29 April 2013. (RPS)

LELANG PROYEK 2014 DI LINGKUNGAN PEMKO DUMAI SARAT KKN.......................................

• DARI HALAMAN. 1 sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dikalangan kontraktor.

"Fenomena ini berlangsung sejak tahun 2012, namun Inspektorat Pemko Dumai melakukan pembiaran sehingga LPSE yang ditunjuk Walikota Dumai diduga melakukan kolaborasi dengan pihak penyedia jasa," ujar sumber KPK Pos. Berbagai keterangan yang dihimpun KPK Pos bahwa sejumlah kontraktor yang diperlakukan tidak adil dalam pelaksanaan pelelangan proyek dilingkungan Pemko Dumai melalui salah satu wadah organisasi akan menyurati DPRD Kota Dumai untuk dila-

kukan hearing terhadap Ketua LPSE dan Dinas PU Kota Dumai.

Surat yang disampaikan kepada DPRD Kota Dumai itu kabarnya tembusannya kepada LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah) Ketidakadilan dalam pelaksanaan lelang proyek tersebut, karena ada perusahaan kontraktor rekanan Pemko Dumai dikabarkan memperoleh proyek tidak sesuai pepres 54/2010 yang dibenarkan dalam Pepres tersebut hanya 5 paket.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan lelang proyek Pemko Dumai tahun anggaran 2014 disikapi Ketua Umum LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Riau Chai-

ruddin.

Menurut Chairuddin ketidak adilan yang dilakukan LPSE terkait pelelangan proyek dilingkungan Pemko Dumai, terjadi persaingan tidak sehat bertentangan dengan UU RI No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Uaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal 22 disebutkan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. PAD Riau mendukung langkah yang ditempuh salah satu organisasi Asosiasi Konstruksi kota Dumai melaporkan LPSE dan Dinas PU

Kota Dumai terkait ketidak adilan dalam pelaksanaan lelang proyek diduga monopoli tersebut.

Chairuddin mengindikasikan bahwa monopoli proyek yang mengikut sertakan perusahaan yang bukan rekanan di kota Dumai diduga kuat adanya kongkalikong antara penyedia jasa dengan oknum pihak LPSE dan Oknum Dinas PU Dumai. Kabar beredar perusahaan kontraktor yang ingin memenangkan satu proyek harus merogoh kocek untuk “uang siluman” sebesar 7,5 persen hingga 10 persen per 1 paket proyek.

Sinyalemen ini bisa dilihat dari perusahaan pemenang lelang proyek yang menawar rendah dari pagu anggaran, dengan posisi

rangking teratas, bisa memenangkan lelang tersebut. Sementara perusahaan yang menawar 15 persen hingga 20 persen dari pagu anggaran yang ditentukan tidak bakalan menang, karena dengan penawaran 15 persen hingga 20 persen dari pagu anggaran belum termasuk pajak, bagaimana mungkin pihak kontraktor memberikan “uang siluman” kepada oknum yang menentukan dalam lelang proyek tersebut, tuturnya, Jumat pekan lalu.

Dikatakan Chairuddin praktek monopoli dan indikasi ketidak adilan dalam poelaksanan lelang proyek berpotensi merugikan keuangan daerah miliaran rupiah, ujarnya.(PUR)

ANGGOTA DPR 2009-2014 TAK PEDULI RAKYAT...................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 rakyat. Hal itu lah yang memicu terjadinya politik uang untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan golongan bukan kepentingan rakyat.

"Sebagian besar anggota DPR tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih dalam pileg tapi merasa legitimed mewakili rakyat yang biasanya mereka juga tidak sepenuhnya menyuarakan kepentingan rakyat," ujarnya.

"Terjadinya politik uang juga kontribusi langsung atau disebabkan oleh para calon sendiri sehingga tidak fair bila pemilihan langsung yang menimbulkan uang dibebankan hanya jadi kesalahan pemilih saja," tambah dia.

Bambang menjelaskan anggota DPR yang korupsi biasanya disebabkan oleh tiga hal.

Yakni integritas individu, sistem dalam penggunaan wewenang yang tidak akuntabel dan budaya.

Ketiganya, kata Bambang, terjadi pada anggota DPR Periode 20092014. "Hal ini juga terjadi pada anggota parlemen di DPR," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, berdasarkan evaluasi lembaganya sebagian besar partai tidak ada sistem seleksi terhadap kader yang ingin mencalonkan sebagai anggota DPR. Seharusnya, tiap partai ada proses seleksi untuk melihat apakah kadernya itu berintegritas atau tidak.

"Sebagian besar partai tidak memiliki sistem rekrutmen yang secara jelas menempatkan indikator integritas sebagai prasyarat utama serta tidak memiliki tools untuk kontestasi integritas calon anggotanya yang akan masuk di parlemen," ujar Bambang di Jakarta, Kamis.

Bambang mengatakan sistem yang ada di parlemen juga bermasalah. Bambang mencontohkan soal UU MD3 yang memperluas kewenangan DPR, namun tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang tinggi. "Sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan jadi kian meningkat," ujarnya.

Kemudian, lingkup dan indikator penggunaan wewenang tidak dirumuskan secara tegas dan jelas. Hal ini, kata Bambang, adanya ruang diskresi dan manuver berlebihan dari setiap anggota untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri menjadi seolah-olah kepentingan parlemen dan anggotanya.

Bambang juga mengatakan tidak ada indikator, mekanisme dan sistem yang mengatur potensi konflik kepentingan.

Sehingga, lanjutnya, dinilai terjadi absolutisme penggunaan wewenang.

"Para pemilik travel jadi pimpinan dan anggota di komisi yang mengurus haji. Para lawyer yang jadi anggota DPR masih punya relasi yang kuat dengan law officenya atas jaringan relasi lawyer sehingga potensial menekan dan memanfaatkan penegak hukum melalui mekanisme RDPU dan lainnya," jelasnya.

Untuk Badan Kehormatan DPR, kata Bambang, tidak mempunyai mekanisme akuntabilitas yang tegas untuk menegakkan potensi penyimpangan etik dan perilaku anggota parlemen. Terkait alat kelengkapan dewan, menurut Bambang, juga belum dilakukan seleksi tenaga ahli yang adil dan akuntabel.

"Alat kelengkapan dewan, seperti rekrutmen ahli belum dilakukan secara fair dan akuntabel sehingga standar keahlian dan profesionalitas untuk mendukung dewan

menjadi terbatas," ujarnya.

Bambang menambahkan, DPR tidak memiliki program yang secara strategis untuk membangun budaya anti korupsi dan kolusi yang berbasis pada kemaslahatan publik. Padahal, seharusnya anggota dewan merupakan pejabat publik dan bukan sekedar pejabat negara.

Untuk itu, segala kewenangan yang dimiliki anggota dewan, seharusnya ditujukan untuk kemaslahatan publik.

"Parlemen dan para anggotanya harus jadi garda terdepan untuk memastikan dan menjamin pelaksanaan hak fundamental rakyat yang tersebut dalam konstitusi. Bila tidak, parlemen dapat dituding melakukan korupsi konstitusi karena mengingkari dan bahkan memanipulasi perwujudan hak fundamental rakyat yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi," pungkasnya.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 321 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2014

KORUPSI

NASIONAL

BEBAS BERSYARAT

Komitmen SBY Berantas Korupsi Diragukan JAKARTA - Pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi terhadap koruptor, diprotes LSM anti Korupsi.

Protes itu dilampiaskan LSM yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi demo di depan Kantor Kemenkumham Jakarta. Selain orasi, aktivis juga melakukan aksi teaterikal serta membawa spanduk dan poster kecaman pembebasan bersyarat bagi koruptor.

Mereka memakai topeng para koruptor yang mendapatkan remisi dan pembabasan bersyarat seperti Hartati Murdaya dan Anggodo Widjojo sambil mengenakan rompi oranye khas KPK.

Selain itu, ada 1 orang yang menggunakan topeng bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sambil memegang gitar.

"Ini adalah bentuk kekecewaan dan penolakan kami terhadap keputusan pembebasan bersyarat dan remisi yang diberikan kepada para terpidana kasus korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho,Senin (22/9).

Selain itu, lanjut Emerson, pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi terhadap koruptor merupakan ketidakseriusan pemerintah Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) memberantas korupsi. "Jadi komitmen pemerintahan SBY berantas korupsi sangat- sangat diragukan,"paparnya.

Emerson meminta pemerintah agar transparan saat memberikan pembebasan bersyarat dan remisi kepada koruptor. Pemberian pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya dan remisi kepada Anggodo Wijoyo tidak sesuai syarat. "Anggodo baru dihukum 15 bulan tapi sudah mendapatkan remisi 29 bulan, ini kan aneh," katanya.

Diakuinya syarat mendapatkan remisi yaitu telah menjalani sepertiga masa hukuman dan berkelakuan baik, Ang-

godo belum menjalani sepertiga masa hukumannya. Anggodo semestinya baru mendapatkan remisi pada 2013. "Itu yang kami pertanyakan. Kalau bicara remisi Anggodo, menurut UndangUndang di Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2006, syaratnya adalah setelah menjalani 1/3 masa hukuman, yaitu pada 2013," kata Emerson.

Setelah tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014, Anggodo mendapatkan remisi selama 29 bulan. Hal ini dinilai aneh oleh koalisi."Ini aneh. Kami menghitung dalam 1,5 tahun itu dia sudah dapat 29 bulan. Ini jadi aneh," kata Emerson.

Ihwal pembebasan bersyarat Anggodo, Emerson juga melihat adanya permasalahan. Jika didasarkan oleh aturan yang ada, maka Anggodo yang divonis sepuluh tahun itu baru berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 7,5 tahun penjara."Ini enggak. Baru menginjak tahun keempat sudah minta pembebasan bersyarat," kata Emerson.

Menurutnya, SBY sebagai atasan Menkumham seharusnya dapat menegur bawahannya jika melakukan hal-hal yang justru melenceng dari komitmen pemberantasan korupsi yang didengungkan. SBY terkesan lebih asyik mene-

Divonis 8 Tahun Penjara, Anas Minta Sumpah Kutukan JAKARTA - Anas Urbaningrum hanya bisa tersenyum kecut, saat majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukumnya dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan AS$5,261 juta.

“Apabila uang pengganti tidak dibayar satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, dipidana penjara selama dua tahun,” kata Ketua Majelis hakim Haswandi saat membacakan amar putusan, Rabu (24/9).

Majelis menilai Anas terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu subsidair,Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berulang kali sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP. Anas juga dianggap tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa, dan negara dalam pemberantasan korupsi dan tidak dukung semangat membangun sistem yang bebas dari KKN. Dan hal yang meringankan, Anas pernah mendapat penghargaan negara Bintang Jasa Utama pada 1999, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan selama persidangan.

Di samping itu, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik.

"Dalam sebuah negara demokrasi, untuk mendapatkan jabatan publik tergantung kepada publik sendiri, apakah seseorang itu dinilai layak atau tidak untuk dipilih dalam jabatan publik," papar hakim Haswandi.

Haswandi juga tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan Anas terbukti bersalah melakukan TPPU sebagaimana dakwaan ketiga.

Pasalnya, berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan, dakwaan ketiga tidak terbukti menurut hukum, dan Anas dibebaskan dari dakwaan ketiga.

Hakim anggota Sutio Jumadi Akhirno menguraikan, peristiwa ini bermula sekitar 2005. Anas berhenti sebagai anggota KPU, selanjutnya masuk sebagai anggota Partai Demokrat. Anas berhasil menduduki jabatan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik sebagai tahap awal untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Dengan kedudukan itu, Anas punya pengaruh besar mengatur proyekproyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh itu makin besar setelah Anas mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR periode 20092014, serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Namun, Nazaruddin tidak lagi menangani perusahaan secara langsung sejak terpilih menjadi anggota DPR. Nazaruddin mempercayakan penanganan perusahaan kepada bagian marketing.

Nazaruddin meminta karyawannya bekerja keras mencari uang agar Anas jadi Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden.

Atas dorongan Nazaruddin, semua marketing mulai giat mencari uang melalui proyek. Selanjutnya, Nazaruddin dan Anas berinisiatif untuk mengumpulkan dana-dana dari fee proyek untuk realisasi Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Perusahaan yang pertama kali dipakai adalah PT Anugerah Nusantara milik Nazaruddin.

Kedekatan Anas dan Nazaruddin ternyata tidak hanya sebatas kedekatan sebagai sesama anggota Partai Demokrat. Anas masuk ke PT Anugerah dengan cara membeli saham PT Anugerah sebesar 30 persen secara di bawah tangan, sehingga akta perusahaan masih tetap atas nama Nazaruddin dan keluarganya.

“Meski terdakwa menyangkal hal ini,

Jaksa penuntut umum sudah memeriksa akta jual beli saham ke laboratorium Pusat Inafis Bareskrim Mabes Polri.

Hasil pemeriksaan, cap jempol yang ada di dalam akta juga ditandatangani Anas dan Nazaruddin diidentifikasi sebagai cap jempol kiri Anas,” ungkapnya.

November-Desember 2008 dan Januari-April 2009, Anas juga terbukti menerima gaji Rp20 juta perbulan dari PT Anugerah. Hal ini tercatat dalam buku keuangan perusahaan. Juga diperkuat saksi Yulianis di persidangan, bahwa Anas menerima honorarium dan imbalan atas konsultasi politik Nazaruddin.

Selain mempergunakan PT Anugerah, Anas dan Nazaruddin membeli dan mendirikan beberapa perusahaan untuk memburu proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Bahkan, minta fee proyek dan proyeknya sendiri diserahkan pengerjaannya kepada subkontraktor lainnya.

"Anas berperan mendapatkan proyek-proyek itu karena Anas adalah ketua fraksi Partai Demokrat di Komisi X DPR. Anas memperoleh proyekproyek tersebut dari Kementerian yang menjadi mitra Komisi X DPR. Atas upayanya, Anas menerima sejumlah hadiah berupa uang, barang, maupun fasilitas," tandas hakim.

Sebut saja, sambung dia, penerimaan uang Rp2,2 miliar dari PT Adhi Karya (AK). Berdasarkan keterangan saksi Teuku Bagus Mokhammad Noor, M Arief Taufikurahman, dan bukti bon sementara milik Divisi Konstruksi I PT AK, Anas terbukti menerima uang melalui Indrajaya Manopol, Teuku, Munadi Herlambang, dan almarhum Mukhayat.

“Meski terdakwa menyangkal fakta tersebut karena adanya perbedaan antara tanggal kasbon dengan pelaksanaan kongres yang selesai 10 Mei 2010, tapi keterangan saksi Teuku yang diperkuat Arief menyatakan akhirnya pengeluaran bon-bon itu dibebankan ke proyek Hambalang sesuai permintaan Teuku,” kata hakim.

Anas juga menerima uang dari Permai Grup untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat sebesar Rp25,392 miliar dan AS$36,07 ribu. Uang itu antara lain dipergunakan untuk membiaya tim relawan pemenangan Anas di Apartemen Senayan City, biaya deklarasi pencalonan Anas di Hotel Sultan, pemberian uang saku para Ketua DPC, biaya operasional koordinator, entertainment, serta roadshow Anas dan timses Anas ke seluruh wilayah Indonesia.

Ada pula penerimaan uang dari Nazaruddin dan Permai Grup sebesar Rp30 miliar dan AS$5,225 juta untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Sutio, tiga minggu menjelang kongres, Permai Grup melalui Oktarina Furi menyiapkan uang yang diambil dari brankas operasional Permai Grup.

Uang yang bersumber dari fee proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBN itu dimasukan ke dalam delapan kardus Gudang Garam, lalu dipergunakan, antara lain untuk uang saku dan pembelian Blackberry bagi Ketua DPC pendukung Anas. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Ismiyati, Diana Meyti Marinka, dan beberapa Ketua DPC lain.

“Meski semua biaya yang telah dikeluarkan disangkal terdakwa, tapi berdasarkan keterangan para saksi, diantaranya Eva Ompita Soraya, M Rahmat, Saan Mustopa, Pasya Ismaya Sukardi yang semuanya didukung alat bukti surat, maka penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan,” terang Sutio.

Selain itu, Anas terbukti menerima pemberian mobil Toyota Harrier. Walau uang pembayaran Harrier terbukti bukan berasal dari proyek Hambalang, berdasarkan keterangan saksi Clara Mauren, uang pembelian Harrier berasal dr proyek Unair yang notabene

lurkan album baru dibanding mengurus negara. "Karena itu, kita selipkan satu tokoh SBY yang bermain gitar," imbuh Emerson.

Menurut catatan ICW, sedikitnya 38 terpidana korupsi yang mendapat remisi dan pembebasan bersyarat selama masa pemerintahan SBY. Tapi, dia yakin masih banyak lagi terpidana korupsi yang lepas dari pantauan ICW. "Karena itu kami ingin meminta kejelasan dari Kemenkumham berapa sebenarnya jumlah terpidana korupsi yang mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat semasa pemerintahan SBY," tandas Emerson.(ENDY)

KPK Sita Aset Anas

merupakan proyek yang dibiayai oleh APBN. Anas terbukti juga menerima fasilitas survei LSI senilai Rp478,632, fasilitas mobil Toyota Vellfire senilai Rp735 juta dari PT Atrindo Internasional, di mana dalam perkembangannya, karena mengalami kesulitan keuangan, PT Atrindo menarik Vellfire dan menggantinya dengan Nissan Elgrand dengan biaya sewa Rp12 juta perbulan.

Majelis juga menganggap Anas terbukti melakukan TPPU karena melakukan pembayaran dua bidang tanah di Jl DI Panjaitan, Mantrijeron, Yogyakarta melalui Attabik Ali, serta pembelian rumah di Jl Teluk Semangka Blok C 9 No.1 dan di Jl Selat Makassar Perkav AL Blok C 9, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Hakim anggota Prim Hariadi mengatakan, walau saksi Carrel Ticualu menyebutkan uang pembelian rumah di Teluk Semangka brsumber dari Ayung, pemilik PT Sanex Steel, tetapi keterangan Charel tidak dapat dibuktikan.

Terlebih lagi, Ayung sudah meninggal dan Carel pernah menjadi pengacara Anas, sehingga keterangannya subjektif.

Namun, tidak demikian halnya dengan pembelian sebidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta yang dilakukan Attabik dan kakak ipar Anas, Dina Zad. Majelis berpendapat, mengingat profil Dina, Attabik, dan suami Dina, penghasilan mereka cukup untuk melakukan pembelian tanah tersebut.

“Tidak terdapat bukti adanya aliran dana dari terdakwa kepada Attabik maupun Dina. Tanah tersebut dibeli dari penghasilan dan sumber yang sah dan bukan dari hasil tindak pidana terdakwa.

Apalagi pembelian tanah itu dilakukan Maret 2013 saat Anas telah menjadi tersangka, sehingga tidak logis karena akan meninggalkan jejak,” katanya.

Demikian pula dengan pembayaran untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya di Kutai Timur,Kalimantan Timur.

Prim menegaskan, Anas tidak terbukti melakukan pembayaran untuk pengurusan IUP PT Arina, sehingga sudah seharusnya Anas dibebaskan dari dakwaan ketiga.

Atas pertimbangan ketiga hakim itu, hakim anggota III, Slamet Subagyo dan hakim anggota IV, Djoko Subagyo menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) sepanjang mengenai dakwaan TPPU. Keduanya berpendapat penuntut umum KPK tidak berwenang untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Keduanya menganggap Jaksa KPK tidak memiliki legitimasi untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Dengan demikian, kedua hakim menyatakan dakwaan TPPU batal demi hukum.

Mengingat surat tuntutan dibuat berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum, maka surat tuntutan pun dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan itu memang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara.Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Meski demikian Anas tidak terima dengan putusan itu.

Bahkan Anas meminta waktu tujuh hari untuk istikharah (sholat meminta petunjuk),berkonsultasi, dan berbicara dengan keluarganya sebelum menen-

tukan sikap. Meski Anas menghormati putusan majelis, ia merasa putusan itu tidak adil karena tidak berdasarkan faktafakta persidangan yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Anas mengaku sedih karena keadilan, kebenaran, dan fakta-fakta persidangan telah diremehkan. “Tetapi satu hal, apakah ini akan menghentikan ikhtiar saya? Jawabannya tidak. Saya akan terus berikhtiar untuk mencari dan menemukan keadilan. Saya yakin betul keadilan itu pada waktunya nanti akan menang” ujarnya.

Anas juga meminta majelis hakim pengadilan tipikor agar melakukan mubahalah (sumpah kutukan). "Mubahalah adalah sumpah kutukan siapa yang dengan keyakinanya atas substansi dakwaan dan tuntutan atas dasar substansi putusan, atas dasar substansi pledoi, sumpah kutukan adalah janji siapa yang bersalah dia bersedia dikutuk oleh Tuhan dikutuk oleh Gusti Allah. Dirinya dan keluarganya," kata Anas.

Sumpah kutukan ini, lanjuit Anas karena dakwaan, tuntutan dan putusan tidak adil. "Kenapa itu saya sampaikan karena saya yakin betul bahwa putusannya tidak adil, dakwaanya tidak adil, tuntutannya tidak adil, putusannya tidak adil. Karena tidak adil kita kembalikan kepada yang maha adil yaitu Gusti Allah, Tuhan. Itu lah mubahalah, dalam tradisi Islam ada mubahalah," tuturnya.

Namun demikian majelis tidak memberikan tanggapan terkait permintaan Anas itu. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak mempermasalahkannya. "Tidak apa-apa. Yang penting itu saya sampaikan di forum persidangan yang terhormat," tandasnya. (ENDY)

JAKARTA - Selama menjalani pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita aset Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sejumlah aset yang disita diduga dibeli dengan uang hasil korupsi. Korupsi Hambalang.

Dalam amar putusan majelis hakim dipaparkan, tahun 2010 Anas mencalonkan diri sebagai Ketua Umum partai Demokrat dalam kongres Partai Demokrat yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Untuk kepentingan pemenangannya, Anas mendapatkan bantuan dana dari Muhammad Nazarudin melalui PT Permai Grup.

Diketahui Nazar memeberikan bantuan Rp30 miliar serta USD5.225.000 Dari bantuan itu, tersisa duit Rp700 juta, serta USD1.300.000 yang kemudian uang dibawa kembali ke Permai Grup oleh Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis. Sisa dana itu, diungkapkan jaksa, kemudian dibelanjakan sejumlah tanah dan bangunan baik di Jogjakarta dan Jakarta.

Diketahui, Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu membeli tanah dan bangunan seharga Rp20.880.100.000 yakni: 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 639m2 milik Reny Sari Kurniasih yang terletak di Jalan Teluk Semangka blok C9 no 1 Duren Sawit, Jakarta Timur. Tanah dan bangunan seharga Rp3.5 miliar itu dibeli melalui Nurachmad Rusdam pada 16 November 2010, dengan kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Anas.

2. Sebidang tanah dengan milik Nurkasanah yang terletak di Jalan Selat Makassar perkav AL Blok C9 RT006/ 017 no 22 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tanah seharga Rp690 juta itu dibeli melalui Nurachmad Rusdam dengan kepemilikan tanah atas nama Attabik Ali, mertua Anas tanggal 28 Juni 2011.

3. Dua bidang tanah milik Etty Mulianingsih dengan luas 200m2 yang terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 57 Mantrijeron ,Jogjakarta dan tanah seluas 7870m2 di Jalan DI Panjaitan nomor 139 Mantrijeron, Jogjakarta seharga Rp15.740.000.000 pada 20 Juli 2011.

Pembelian itu dilakukan oleh Attabik Ali dengan pembayaran Rp1.574.000.000, USD1.109.100, 20 batang emas seberat 100gram, dan karena masih kurang pembayaran menggunakan tanah seluas 1.069m2 yang terletak di belakang Rumah Sakit Wirosaban dan tanah seluas 85m2 yang terletak di Jalan DI Panjaitan Matrijeron, Jogjakarta. Semua kepemilikan tanah atas nama Attabik Ali. 4. Sebidang tanah milik Palupi Hadayati dengan luas 280m2 yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,Jogjakarta seharga Rp600 juta.

Pembelian tanah dilakukan oleh Dina Zad, kakak ipar Anas dan diatasnamakan Dina pada 29 Februari 2013.

5. Sebidang tanah milik Winny Wahyuni dengan luas 389m2 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Jogjakarta.

Tanah seharga Rp350.100.000 itu dibeli oleh Attabik Ali yang dikuasakan pada Dina Zad. Pembelian tanah pada 30 Maret 2013 itu kemudian diatasnamakan Dina Zad. Seluruh pembayaran tanah dan bangunan diketahui dilakukan secara tunai dan tanpa transfer bank. Meski pihak penjual tidak mau menerima uang cash, namun khirnya terjadi juga transaksi jual/beli tanah dan bangunan.

Selain tanah dan bangunan, KPK juga menyita usaha pertambangan milik Anas, PT Arina Kota Jaya yang terletak di Kutai Timur,Kalimantan Timur.

Jaksa membeberkan, usaha pertambangan seluas 5000-10.000ha yang terletak di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dibeli dari uang perusahaan PT Permai Grup.

Dalam dakwaan disebut Muhammad Nazarudin mengeluarkan uang Rp3 miliar untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan melalui Bupati Kutai Timur Isran Noor. Pengeluaran itu dimintakan oleh kolega Anas, Lilur yang tengah mengurus 10 izin usaha tambang termasuk PT Arina Kota Jaya. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 321 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2014

Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Helfi Assegaf (kiri) melihat tumpukan jerigen minyak tanah ilegal pada gelar kasus, di Mapolda Sumut, Medan, Jumat (26/9). Polisi menyita 2.430 liter minyak tanah ilegal dari dua orang tersangka.

KADIS KEHUTANAN PHAKPAK BHARAT DIADILI

Diduga Korupsi Pengadaan Listrik Tenaga Surya MEDAN- Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana, Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Pakpak Bharat, Muh Aris Gajah yang juga selaku Kepala Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rusman Solin.

Kedua terdakwa disidangkan karena adanya dugaan keterlibatan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tahun anggaran 2010 dengan pagu anggaran Rp700 juta untuk pengadaan pembangkit listrik pedesaan di 80 unit rumah di 7 desa di Pakpak Bharat.

Namun, dalam pengerjaannya, terdapat beberapa mnaterial yang tidak dipasang, sehingga merugikan negara sebesar Rp300 juta.

Untuk kasus ini jaksa menyatakan keduanya telah secara bersama-sama melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi atau sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yangh telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Setelah dakwaan selesai dibacakan, Hakim Robert kemudian mempertanyakan kepada kedua terdakwa perihal dakwaan dari jaksa dan dijawab oleh kedua terdakwa bawah pada sidang sepekan mendatang, dirinya tidak akan mengajukan keberatan sehingga dapat langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. "Kami terima yang mulia, kami tidak akan mengajukan eksepsi," katanya.

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim, Robert menunda persidangan hingga Kamis pekan depan (2/10), dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. "Baik, dengan demikian, sidang ini kita tunda

hingga Kamis pekan depan, diharapkan kepada jaksa, dua terdakwa dan penasehat hukumnya bisa datang lebih pagi," katanya.

Usai persidangan, penasehat hukum terdakwa Muh Aris Gajah, Irfan menilai wajar dengan adanya dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Pihaknya, lanjut dia, memang tidak mengajukan eksepsi nbamun demikian akan terus melakukan pembelaan terhadap kliennya. "Ya, kita lanjutkan saja, kita akan melihat pada faktafakta persidangan," ujarnya.

Sementara itu, jaksa penuntut umum, Fernando enggan menyebutkan peran masing-masing terdakwa dalam kasus ini. Begitupun juga dengan nama-nama 7 desa yang menjadi lokasi proyek pengadaan listrik tenaga surya tersebut. "Kita lihat saja nanti di persidangan, sama halnya dengan 7 desa itu, minggu depan kita lihat saja," ujarnya.(DNA)

SUMUT

Pengadaan Alkes RSUD Kabupaten Aceh Tamiang Sarat KKN ACEH TAMIANG - Proses Pembatalan Lelang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan (Lelang Ulang) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Aceh Tamiang Bernuansa KKN Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan (lelang ulang) RSUD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari dana DAK dan APBK telah dibatalkan secara sepihak oleh kelompok kerja (POKJA) IV ULP Aceh Tamiang selaku Panitia.

Dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan Presiden (PER-

PRES) No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83.Pemberitahuan pembatalan lelang kami terima melalui surat elektronik (Email) kepada kami selaku peserta lelang pada tanggal 19 September 2014, kata salah seorang peserta lelang yang tidak mau namanya disebutkan, pekan lalu.

Dia menuturkan, sebelumnya proses pelelangan Pengadaan alat Kedokteran,Kebidanan dan Penyakit Kandungan ini pertama kali dilelang pada tanggal 12 Agustus 2014 yang diikuti oleh 3 peserta

lelang yang memasukkan penawaran. Akan tetapi POKJA IV ULP Aceh Tamiang membatalkan hasil dari pelelangan tersebut dengan alasan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No.70 Tahun 2012, Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proses pembatalan lelang pada tanggal 17 September 2014 sebelumnya ada pemberitahuan dari POKJA IV ULP Aceh Tamiang pada kami melalui surat elektronik (Email) tentang perubahan jadwal tahap evaluasi penawaran, dengan alasan bahwa POKJA IV ULP Aceh

Tamiang menunggu konfirmasi dari PPK atas pengaduan peserta lelang kepada ULP tentang dukungan distributor.

Dengan adanya perubahan jadwal tersebut akhirnya jadwal pemasukan penawaran berubah/ bertambah 2 (dua) hari dari jadwal semula tanpa adanya Addendum.

Seharusnya sebelum perubahan jadwal harus melalui proses tahap pemberitahuan penjelasan (Aanwijing), ucapnya.

Dalam hal ini, panitia lelang POKJA IV ULP Aceh Tamiang dinilai melanggar etika dn menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi, tukasnya.(BSO)

Proyek Dermaga Sampan Kebersihan Sei Kera Dipertanyakan MEDAN- Proyek sandaran sampan yang dianggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun anggaran 2013 yang merupakan proyek Dinas Kebersihan Kota Medan patut dipertanyakan bahkan diduga fiktif bahkan proyek yang bernilai puluhan juta rupiah itu tersebar dari berberapa titik.

Kamis (25/09/2014).

Pembangunan sandaran sampan dan tangga beton serta lantai curah, setiap titiknya bernilai Rp 76.140.000,- saat dilakukan investigasi dilapangan sebagaimana yang tertuang dalam anggaran tersebut tidak ditemukan sandaran sampan dan tangga beton .

Bahkan Sungai Kera yang juga

merupakan sungai mengalir di Kota Medan yang kini jadi tong sampah terpanjang didunia itu, kini begitu kumuh dan banyak menyimpan tumpukan sampah.

Dari investigasi dilapangan ada 3 titik tempat pembangunan diantaranya Sungai kera Jl Perjuangan, JL HM Yamin dan Jl Bilal.

Sedangkan sampan yang dahulunya disebut-sebut akan dipergunakan untuk membersihkan lokasi sungai termasuk Sungai Deli itu, sampai saat ini tidak memiliki sandaran sepertinya pelaksanaan pembangunan sandaran sampan tersebut hanyalah sebatas teori, tidak ada pihak yang mengetahui tentang keberadaan sandaran sampan di Sungai Kera maupun di

Sungai Deli, sebagaimana yang tertuang dalam buku APBD tahun 2013.

Dalam buku APBD tersebut dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan Kota Medan, telah memasukkan dalam mata anggaran tentang pembangunan sandaran sampan di Sungai Kera dan Sungai Deli, yang semula dianggaran tahun 2012, namun pada tahun 2013 dilanjutkan lagi akibat tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2012 terebut.

Sementara itu, Kabid Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan, yang akrab dipanggil Habib itu saat dihubungi tidak bersedia memberikan jawaban terkait dengan pembangunan sandaran sampan di Sungai Kera.(NET)

Kasus Korupsi Anggota DPRD Palas Segera Dilimpahkan ke Jaksa MEDAN- Mantan Ketua DPRD Padang Lawas (Palas), HM Ridho Harahap yang kini terpilih lagi anggota DPRD Palas perirode 2014-2019, akan segera diserahkan ke kejaksaa karena berkas pemeriksaannya terkait dugaan korupsi Multi Years TA 2012, dinyatakan lengkap. Hal itu dikatakan Kanit IV Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, Kompol Ramlan di Medan.

Ramlan juga mengatakan, surat izin penahanan atasnama HM Ridho Harahap sudah dikeluarkan

Gubsu dan telah diserahkan penyidik ke DPRD Palas.

"Kita tinggal menunggu waktu pelimpahan. Selanjutnya supaya massa menggali informasi tentang kasus itu ke pihak Kejatisu," katanya.

Terkait kasus itu, penyidik Polda Sumut menetapkan Bupati Palas, Basyrah Lubis sebagai tersangka dan sudah divonis pengadilan. Basyrah ditangkap Subdit III Tipikor Poldasu saat dirawat di Rumah Sakit Tiong, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Proyek multi years senilai Rp 6 miliar ini berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) Tahun Anggaran (TA) 2009 di Pemkab Palas.

Antara lain, pembangunan prasarana perkantoran (proyek multi years) yang dibangun di atas tanah seluas 5 hektare. Berdasarkan audit BPKP Sumut, kerugian negara sebesar Rp 6.048.827.

227,73. Hasil audit itu juga menemukan temuan adanya pembayaran alat berat untuk proyek tersebut yang tidak dibayarkan.(DNA)

KORUPSI PENGADAAN ALKES KOTA GUNUNGSITOLI

Kejatisu Diminta Serius Menindaklanjutinya GUNUNGSITOLI- Masyarakat Gunungsitoli mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mengusut kasus pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) yang diduga melibatkan pejabat Pemkot Gunungsitoli. Sudah hampir setahun kasus yang ditangani oleh Kejatisu terkesan dipeties kan.

P.Gulo salah seorang tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli yang dikonfirmasi wartawan barubaru inimengatakan dalam kasus ini negara telah dirugikan sebesar

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Rp5 miliar dengan rincian Rp 3,5 miliar merupakan fee yang diberikan kepada pihak-pihak terlibat konspirasi, dan sebesar Rp1,5 miliar untuk pembelian barang bekas. Dalam hal ini terjadi markup harga dan manipulasi jumlah barang,ungkapnya.

Dia menduga dalam kasus pengadaan alkes TA.2012 ini diduga adanya keterlibatan sejumlah pejabat daerah, diantaranya Walikota Gunungsitoli Martinus Lase, Kepala Dinas Kesehatan

Kota Gunungsitoli Edison Ziliwu, Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, Manahat Fraser Napitupulu serta beberapa pihak lainnya.

Sebenarnya kasus ini sudah ditangani oleh Kejari Gunung Sitoli,tetapi sayangnya Kejari Gunung Sitoli yang saat itu dipimpin oleh Edy Sumarno tidak mengusut tuntas kasus itu sehingga diambil alih oleh Kejatisu.Gulo berharap Kejatisu segera menindaklanjutinya secara serius.(YAGI)

CEMARI KAWASAN KONSERVASI

FBI Riau Akan Surati Greenpeace DUMAI - Ketua DPD Forum Bayangkara Indonesia (FBI) Riau Ir.M. Hasbi akan menyurati Greenpeace Indonesia terkait permasalahan kawasan konservasi perairan laut Selat Rupat, di Kelurahan Bangsal Aceh, Lubuk Gaung dan Nerbit Kecamatan Sei Sembilan, Kota Dumai yang dialih fungsikan menjadi Kawasan Industri Lubuk Gaung.

Akibat maraknya pembangunan industri di kawasan tersebut berdampak terjadi pencemaran lingkungan di perairan Selat Rupat.

Limbah perusahaan dibuang ke laut sehingga habitat yang ada di perairan Selat Rupat yaitu ikan dan udang nyaris punah, sebut Hasbi kepada wwartawan, Kamis (25/9) Dalam suratnya, Hasbi akan mendesak Greenpeace untuk melakukan pemboikotan terhadap prodak turunan kelapa sawit yang diproduksi oleh industri yang ada dikawasan tersebut sehingga tidak di terima perusahaan pengimport.

Hasbi juga mengecam pemerintahan Kota Dumai yang dengan gampangnya mengeluarkan ijin

tanpa memperhatikan dampak dari pencemaran yaang dihasilkan dari industri tersebut. Walaupun hal ini telah dilaporkan masyarakat nelayan ke kantor lingkungan hidup (KLH) Kota Dumai namun tidak ada tindakan, bahkan membiarkan kondisi kawasan Lubuk Gaung tercemar.

Akibat pencemaran tersebut para nelayan kehilangan mata pencaharian. Dan bukan hanya pencemaran lingkungan pengusaha industri juga telah melakukan reklamasi pantai disepanjang pantai kelurahan Bangsal Aceh,

Lubuk Gaung dan Nerbit.

Reklamasi dengan menggunakan pipa penyedot pasir laut kemudian dimuntahkan kedarat.

Reklamasi/penimbunan pantai diduga tanpa izin Dirjenhubla Kementerian Perhubungan RI. Diperkirakan pantai yang ditimbun tersebut sekitar 50 meter hingga 100 meter dari bibir pantai, sepanjang 1000 meter seperti yang dilakukan PT. SDS pada tahun 2008 lalu. Ini merupakan kejahatan luar biasa dan perlu segera untuk ditindak, tukasnya.(PUR)

KORUPSI BBM

2 Pejabat Kebersihan Medan dan Rekanan Dituntut 5 dan 4 Tahun Penjara MEDAN | DNA - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (23/9) kembali menggelar sidang perdana kasus perkara dugaan korupsi dalam pengadaan voucher bahan bakar minyak (BBM) untuk kenderaan operasional pengangkut sampah di Dinas Kebersihan Kota Medan. Agenda Kali mendengarkan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan majelis hakim, ketiga terdakwa yaitu Adnan selaku Staf Bendaharawan Dinas Kebersihan Kota Medan dan Abdul Muthalib selaku Perwakilan Dinas Kebersihan di SPBU Kaswari dituntut masing-masing 4 tahun penjara sementara Edi, pemilik SPBU Kasuari yang menjadi rekanan proyek di tuntut 5 tahun penjara.

Ketiganya pun dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun khusus terdakwa Edi, ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4,9 milyar.

"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup

membayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk melunasi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun" ucap JPU. Sementara untuk terdakwa Adnan dan Abdul Muthalib, Jpu meminta agar uang sebesar Rp 280 juta yang disetorkan keduanya kepada penyidik ditetapkan sebagai uang pengganti kerugian negara.

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan ketiganya bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer" ujar JPU. Usai mendengarkan tuntutan dari JPU, majelis hakim yang diketuai oleh Nelson J Marbun menunda persidangan hingga Selasa mendatang dalam agenda mendengarkan pembelaan dari para terdakwa.

Sementara itu diluar persidangann, Afrizon SH, kuasa hukum terdakwa Edi mengaku sangat terkejut atas tuntutan

yang diberikan JPU untuk kliennya. Menurutnya tuntutan itu tidak sesuai fakta persidangan.

"Seharusnya yang bertanggung jawab atas kasus ini si Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kadis Kebersihan. Kenapa Jaksa tidak pernaha menghadirkan Kadis itu" jelas Afrizon.

Seperti diketahui, ketiga terdakwa diduga terlibat korupsi pengadaan BBM untuk operasional pengangkut sampah anggaran Tahun Anggaran 2013 senilai Rp10 miliar.

Modus penyelewangan anggaran pengadaan BBM itu yakni sistem pembelian dengan menggunakan voucher yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang kepada SPBU yang telah menjadi rekanan Dinas Kebersihan Medan. JPU juga menyatakan pada pengadaan BBM tersebut, Dinas Kebersihan Medan mengalokasikan anggaran pembelian BBM jenis solar dan bensin untuk kendaraan operasional pengangkut sampah kurang lebih Rp10 miliar pada TA 2013.

Dan tiap pekan Dinas Kebersihan Medan mengeluarkan voucher kepada otoritas

dinas di kantor-kantor kecamatan dan perwakilan kecamatan untuk dibagikan kepada para sopir truk pengangkut sampah," ujarnya.

"Kemudian voucher tersebut kemudian ditukarkan ke SPBU rekanan Dinas Kebersihan di Jalan Kasuari, Medan, sebagai alat pembayaran pengisian BBM. Namun, berdasarkan temuan BPK ditemukan fakta bahwa ternyata tidak semua voucher itu dicairkan sesuai peruntukannya.

Voucher itu sebagian dikumpulkan kepada salah seorang petugas Dinas Kebersihan yang telah ditunjuk, kemudian diserahkan kepada kedua oknum staf Dinas Kebersihan," lanjut JPU. Selanjutnya, terang JPU, kedua staf itu menukarkannya ke SPBU tadi menjadi uang. Hanya saja, nilai uangnya telah berkurang dari harga BBM per liternya. Voucher itu dihargai rekanan, yakni staf SPBU di Jalan Kasuari sebesar Rp3.900 untuk BBM solar per liter dan Rp4.800 per liter untuk BBM jenis bensin. Atas dugaan penyelewengan itu kerugian negara ditaksir mencapai Rp5,1 miliar.(DNA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z , Ulises (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/ Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 321 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2014

LIPSUS

KPK: 3.600 Anggota DPRD Terjerat Korupsi WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, argumentasi bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat cendrung melakukan korupsi tidak lah tepat. Bambang mengatakan, anggota DPRD yang terjerat korupsi selama ini justru lebih banyak daripada kepala daerah.

"Berdasarkan data Djohermansyah Johan (Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang. Data kita, DPRD yang kena itu sudah 3.600-an. Waduh berarti 1 tahun 300 tuh dengan jumlah kabupaten dan kota yang sama. Artinya yang paling korup DPRD-nya dong?" kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis malam.

Bambang tidak menyebut jumlah itu didapat dari rentang waktu berapa tahun. Ia khawatir, DPRD akan semakin salah dalam menggunakan wewenangnya jika kepala daerah dipilih kembali oleh Anggota DPRD. Dia berharap pembahasan rancangan undang-undang kepala daerah yang tengah dibahas di DPR melahirkan keputusan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. "Kalau kekuasaan diberikan kepada orang korup itu dengan sistem pemilihan tak langsung, selesai lah. Ketemu lah dua kekorupannya," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah cenderung terjadi setelah Pilkada sehingga tidak berkaitan dengan proses Pilkada langsung. Dia mencontohkan kasus penyuapan beberapa kepala daerah kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar untuk memenangkan sengketa pilkada.

"Dari situ dapat kita simpulkan, korupsi kepala daerah tidak ada hubungannya dengan pemilihan langsung," ujarnya.(FR/BBS)

Jokowi: Potensi Korupsi Lebih Besar PRESIDEN terpilih, Joko Widodo, mengungkapkan pertimbangannya mengenai proses pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Jokowi, DPR perlu mempertimbangkan efek munculnya korupsi dalam proses pemilihan lewat DPRD. "Saya pastikan kalau dipilih Dewan, akan lebih banyak," kata Jokowi saat dimintai tanggapan ihwal banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi akibat pilkada langsung di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, Kamis.

Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut terjadi kemunduran demokrasi yang besar.

Sebab, hak politik dan kedaulatan rakyat tak terlaksana dengan baik.

"Jika pilkada langsung, saya pastikan kepala daerah akan lebih perhatian pada rakyat, beda dengan dipilih Dewan."

Jokowi menegaskan, kepada daerah yang dipilih melalui DPRD justru membut masalah baru, yakni banyaknya praktik korupsi. "Saya pastikan, yang memilih dewan lebih (banyak tindak pidana korupsi)," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di kawasan rusun Marunda, Jakarta Utara, Kamis.

Mengenai biaya Pilkada langsung yang dianggap terlalu besar, menurut Jokowi banyak cara yang bisa disiasati untuk mengurangi biaya pilkada langsung yang dianggap mahal. Misalnya dengan pilkada dibeberapa daerah dilaksanakan secara serentak. "Diaudit lagi mengenai biayabiaya mana yang bisa diefisienkan.

Apakah misalnya KPPS nya, penggunaan perangkat-perangkat yang ada," tutur Jokowi.

Jokowi juga menilai mekanisme pilkada yang dipilih oleh DPRD justru menciptakan kemunduran dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Sedang aktivis antikorupsi, Teten Masduki menilai Pilkada melalui DPRD sangat rawan dengan praktek korupsi. Hal ini diutarakan Teten, saat ikut berorasi melakukan aksi unras pilkada langsung di depan DPR RI. "Pilkada lewat DPRD bisa melahirkan cukong-cukong yang berkuasa. Kalau dikembalikan ke anggota dewan di daerah, masyarakat kuatir akan timbul korupsi," tutur Teten.(FR/BBS)

PILKADA LEWAT DPRD

LAHIRKAN KORUPSI LEBIH BESAR JAKARTA - Deputi Tim Transisi Akbar Faisal mengatakan keputusan pemilihan kepala daerah lewat DPRD berpotensi melahirkan korupsi lebih besar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. RUU Pilkada telanjur disahkan DPR. “Pemilihan untuk bupati maupun gubernur oleh DPRD jadi peluang terjadinya korupsi menjadi lebih besar,” kata Akbar di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

Untuk mencegah itu, Tim Transisi berupaya melibatkan KPK dalam pembentukan pemerintahan pada kabinet kelak. Usaha ini dilakukan supaya pemerintahan ke depan tidak mewarisi kesalahan pemerintahan sebelumnya.

“Ini adalah tahap awal dari kami untuk berkomunikasi dengan KPK. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke presiden dan wakil presiden terpilih,” terang Akbar.

Sedang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi terjadinya korupsi yang sistematis jika kredibilitas partai politik buruk.

"Dalam pemilihan tidak langsung, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan

sangat sistematis dan berkarakter greedy corruption serta bahkan corruption by system," ujar Bambang melalui pesan singkat, Kamis, menyikapi pengesahan RUU Pilkada.

Bambang mengatakan, dampak korupsi tersebut dapat terjadi secara struktural karena nilai korupsinya diperkirakan sangat besar. Akibatnya, kata Bambang, Pilkada melalui DPRD dapat 'menjarah' dana APBN dan APBD serta merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Meski demikian, kata Bambang, belum tentu dengan pemilihan langsung tidak ada permainan politik uang. Jika dalam Pilkada tidak langsung pelaku politik uang merupakan partai politik, maka dalam Pilkada langsung pelaku

politik uang adalah pemilih yang menerima iming-iming uang yang tidak besar dari partai politik.

"Dalam pemilu langsung, pelakunya adalah pemilih. Namun, jenis korupsinya diduga hanya yang bersifat petty corruption atau korupsi untuk urusan sekitar perut hari itu saja," kata Bambang.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno berpendapat potensi korupsi dalam proses pemilihan kepala daerah lewat DPRD bisa diminimalisir.

Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilibatkan dan melakukan penyadapan kepada seluruh anggota DPRD yang sedang menggelar Pilkada.

"Dengan pengawasan ketat oleh KPK, oknum yang ingin melakukan

pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah tentu akan berfikir berkali-kali sebelum melakukannya," ungkapnya di Padang, Sabtu.

Dia mengakui sejumlah kelemahan dari sistem pemilu melalui DPRD. Tetapi, ia berkilah, sistem pilkada secara langsung juga sudah menunjukkan banyak kelemahan. "Kedua sistem ini pasti memiliki sisi positif dan negatif.

Tidak perlu diperdebatkan lagi, karena tidak akan pernah selesai," ujarnya.

Irwan mengajak masyarakat untuk berlapang dada menerima hasil keputusan DPR RI melalui voting Jumat dini hari lalu, terkait RUU Pilkada yang memutuskan untuk melakukan Pilkada lewat DPRD. (FR/BBS)

Picu Korupsi Sistematis PRO KONTRA soal pilkada terus memicu kontroversi di tengah masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut memberikan pendapatnya. Intinya, dengan tidak adanya transparansi di setiap lini partai politik, maka pilkada tidak langsung pun, justru berpotensi menimbulkan korupsi yang masif, sistematis dan by design.

"Dengan kredibilitas (parpol, red) seperti itu (tidak transparan, red), maka partai justru akan menjadi kontributor potensi korupsi yang paling signifikan dalam pemilukada tidak langsung," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada wartawan melalui pesan singkat.

Menurut Bambang, persoalan utama dalam pemilihan umum kepala daerah yakni tidak adanya

akuntabilitas dan transparansi dalam setiap partai politik, terutama dalam pendanaan dana partai. Dia menyindir pengelolaan dana partai saat ini masih kalah jauh dibandingkan pengelolaan dana keuangan tempat ibadah.

"Masalah di parlemen adalah problem hilir, karena masalah utama di hulunya adalah persoalan partai.

Partai dan anggota dipastikan akan punya karakter koruptif dan kolusif bila tidak bisa bangun sistem yang transparan dan akuntabel di dalam partai," tandasnya.

KPK mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang mengatakan dengan dikembalikannya pilkada ke DPRD akan mampu meminimalisir terjadinya korupsi.

"Apakah kalau pilkada tidak langsung dijamin tidak ada permainan

politik uang?" tanya dia.

Sepengetahuannya, justru pilkada tidak langsung akan menimbulkan perpindahan pemain atau politik uang yang selama ini terjadi. Bukan masyarakat selaku pemilih langsung yang berbuat melainkan lebih parah lagi para penentu keputusan di DPRlah yang menjadi pelaku kejahatan.

"Dalam pemilu langsung, pelakunya adalah pemilih. Namun jenis korupsinya hanya untuk urusan perut hari itu saja," tekan dia.

Namun dalam pilkada tidak langsung, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan berlangsung dahsyat dan sistematis serta berkarakter greedy corruption atau bahkan corruption by system.

"Akibatnya korupsinya bisa sangat struktural karena korupsi pada jenis

Memprioritaskan Kepentingan DPRD PEMILIHAN kepala daerah melalui DPRD dinilai suatu kemunduran demokrasi. Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga rawan terjadinya tindak pidana korupsi. "Pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak hanya merusak tatanan demokrasi saja, tapi ini justru akan menyebabkan tingginya angka tindak pidana korupsi," ujar Ketua Umum Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti), Rian Andi Soemarno, dalam keterangan pers secara tertulis, Kamis.

Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dijelaskan Rian, bisa melalui deal-deal politik antara calon pimpinan daerah dengan DPRD. "Untuk memeroleh tiket sebagai pimpinan daerah, si calon pimpinan daerah itu tentunya harus ada deal terlebih dahulu dengan DPRD. Empiriknya kan sudah ada.

Makanya, dibuat Pilkada langsung. Kok sekarang malah balik lagi ke sistem yang sudah rusak?" tegas Rian, yang juga inisiator Relawan Indonesia Hebat ini.(FR/BBS)

ini nilai korupsinya sangat besar. Bisa sepanjang pemerintahan kepala daerah, dana APBD dan APBN yang akan dijarah serta merusak trust publik pada kekuasaan," papar Bambang.

Dari data korupsi yang dirilis oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sejak 2004 - 2012, sambungnya, ada 290 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. KPK sendiri, katanya, menangani sekitar 52 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut, menurutnya kasus korupsi kepala daerah justru terjadi pascapilkada dan tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada langsung.

"Yaitu melakukan penyuapan terhadap Akil Muchtar, seperti misalnya antara lain dalam kasus Romi Herton (Palembang), Hambit

Bintih (Gunung Mas) dan lainnya," terang dia.

Lebih lanjut, kasus korupsi yang diduga punya hubungan agak langsung dengan pemilukada, sambung pria yang akrab disapa Pak BW, ini biasanya yang berkaitan dengan kasus penyuapan. Misalnya, kasus Yesaya Sombuk dari Biak Numfor yang disuap. Berdasarkan data dan faktafakta di atas, pihaknya meyakini tidak ada hubungan secara langsung antara kasus korupsi yang terjadi dengan pelaku kepada daerah disebabkan karena pemilukada langsung.

"Dalam Data KPK, 81 persen kasus korupsi kepala daerah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sesuai Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor," pungkas dia. (BBS)

ICW: 48 Calon Anggota Legislatif Terpilih Terlibat Korupsi INDONESIA Corruption Watch (ICW) merilis bahwa sebanyak 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi.

Dari 48 orang yang tersangkut korupsi, sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya, 17 orang akan menjadi anggota DPRD Provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI. Sedangkan berdasarkan status hukum, sebanyak 32 orang berstatus tersangka korupsi, 15 orang terdakwa dan satu orang merupakan terpidana.

"Mereka ini bukan hanya wakil rakyat, tapi juga penentu proses kebijakan-kebijakan publik. Kalau masih dipaksakan dilantik, ini akan bahaya bagi masyarakat," kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam jumpa pers "Awas Legislatif

Ditempati Koruptor!" di kantor ICW, Jakarta, Senin.

ICW melakukan proses pemantauan dan inventarisasi terhadap caleg-caleg yang terpilih dan nantinya akan menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.

Dari 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi, mereka saat ini masih dalam proses penyidikan, persidangan dan sudah ada yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor atau Mahkamah Agung.

Bahkan beberapa di antaranya saat ini masih dalam tahanan.

Jumlah caleg tersangkut korupsi yang terpilih di tahun 2014 lebih banyak dibandingkan dengan caleg yang tersangkut korupsi dan terpilih lagi pada tahun 2009.

Sebelumnya, dalam pantauan ICW,

hanya ada enam orang caleg yang tersangkut korupsi kemudian terpilih lagi dan dilantik pada tahun 2009.

Berdasarkan asal partai, Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat korupsi, tetapi terpilih lagi menjadi anggota Dewan periode 2014-2019, yaitu 13 orang. Diikuti PDIP sebanyak 10 orang dan Golkar sebanyak 10 orang yang terjerat korupsi.

Sementara dari PKB terdapat lima orang kader, sedangkan Gerindra dan Hanura masingmasing sebanyak tiga orang kader.

Selanjutnya, PPP sebanyak dua orang, Nasdem dan PAN masingmasing satu orang.

Dari fakta tersebut, Ade menilai ada kelemahan dalam sistem perekrutan anggota partai. "Sistem rekrutmen partai sudah lemah,

tidak punya elektabilitas dan integritas.

Partai memilih orang-orang yang punya uang. Partai sudah memulai politik uang dari internal mereka," ujar Ade. Menurut Ade, seharusnya partai bertindak tegas atas kadernya yang terlibat kasus korupsi. "Partai harusnya bisa berbuat bijak antara lain dengan tidak meloloskan mereka atau mengganti mereka," ucapnya.

Berdasarkan hasil monitoring ini, ICW juga mendesak Komisi Pemilihan Umum mencoret anggota DPR dan DPRD terpilih yang telah menjadi terpidana. ICW juga mendesak aparat penegak hukum dapat melakukan proses penahanan para anggota Dewan yang menjadi tersangka korupsi yang ditangani instansinya masingmasing.

Ade menambahkan, masuknya 48 orang yang tersangkut kasus korupsi sebagai wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah bisa berdampak negatif pada citra parlemen.

Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 menyebutkan, terdapat 3.169 anggota DPRD seIndonesia yang tersangkut perkara korupsi selama kurun waktu 20042014.

Dampak lainnya, parlemen yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat serta berkomitmen dalam pemberantasan korupsi akan semakin sulit terwujud. Kejadiran 48 koruptor ini sebagai anggota Dewan juga menandakan suatu kemunduran sebab koruptor nyatanya masih terfasilitasi untuk kembali menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. (FR/BBS)

KPK POS

6

E D I S I 321 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2014

NAD

POLITIK

Bantuan Kube Harus untuk Kegiatan Produktif LANGSA - Bantuan bagi kolompok usaha bersama (Kube) harus digunakan untuk kegiatan produktif agar masyarakat bisa terbantu dan usahanya berjalan baik.

"Selama ini masyarakat kerap menunding semua program yang dikucurkan pemerintah itu gagal," kata Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM saat menyampaikan sambutan pada acara bimbingan teknis dan sosial penerima bantuan Kube, Sabtu (20/9) di Aula Kantor Camat Langsa Timur.

Namun, ditegaskannya, untuk program Kube ini diharap bisa dibuktikan bahwa anggapan seperti itu tidak selalu benar. Bantuan yang diberikan pemerintah agar

dimanfaatkan dengan baik dan diperuntukkan bagi hal-hal yang produktif. "Seyogianya digunakan untuk usaha yang produktif, bukan habis untuk yang tidak bermanfaat," katanya.

Sementara penanggung jawab program Kube Safwan Sag mengatakan, penerima bantuan adalah 20 kelompok yang masing-masing berasal dari Kecamatan Langsa Timur 10 kelompok dan Langsa Barat 10 kelompok.

Setiap kelompok beranggotakan 10 orang dengan total jumlah bantuan per kelompok Rp20 juta.

Sedangkan jenis usahanya antara lain pembuatan kue, terasi, ikan asin, pertambakan dan pertanian pelawija.(BSO)

Camat Langsa Kota Imbau Ruko yang Tutup Difungsikan LANGSA - Camat Langsa Kota Muhammad Jamil Gade mengimbau pemilik bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Iskandar Muda membuka atau memungsikan bangunan sesuai peruntukannya.

Hal tersebut agar geliat ekonomi dan aktivitas masyarakat khususnya di jalur tersebut menjadi hidup, tidak sepi seperti sekarang ini.

Jamil mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya telah menyurati Geuchik Peukan Langsa untuk mendata dan meminta pemilik bangunan ruko yang masih tutup segera memungsikannya.

Demikian juga dengan ruko yang lantai atasnya oleh pemilik difungsikan sebagai penangkar burung walet. Sementara lantai dasarnya tidak difungsikan untuk aktivitas dagang. Menurut Jamil, kondisi ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlarut, dalam waktu dekat pihak kecamatan bersama geuchik gampong, muspika dan

dinas terkait akan mendata dan mengimbau pemilik ruko untuk memungsikan bangunan sesuai peruntukan.

"Terserah kepada pemilik ruko, ingin membuka usaha atau berjualan apa, pemerintah kecamatan mengharapkan lantai dasarnya segera difungsikan," katanya.

Jika berbagai pendekatan dan imbauan telah dilakukan namun para pemilik ruko masih juga tidak memungsikan rukonya sesuai peruntukan, pihaknya bersama lembaga terkait serta tim penertiban pasar akan meninjau kembali izin bangunan serta izin usaha lain di ruko tersebut.

"Itu adalah langkah terakhir, namun demikian kami tidak akan pernah bosan mengimbau dan meminta pemilik ruko yang selama ini masih tutup, segera memungsikannya, karena semua itu untuk kebajikan kita bersama khususnya masyarakat yang berada di Jalan Iskandar Muda," kata Jamil.(BSO)

LPDS dan Pertamina Rantau Gelar Lokakarya Indepth Reporting ACEH TAMIANG - Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) bersama PT Pertamina EP Rantau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang dikemas dalam Lokakarya Meliput Berita Berkedalaman (Indepth Reporting). Acara berlangsung 18-19 September 2014 di Batam.

Sedikitnya 30 wartawan dari berbagai daerah mengikuti kegiatan tersebut, masing-masing dari Jawa Timur, Jambi, Pelembang, Riau, Sumatera Utara dan Aceh Tamiang.

Dalam kegiatan itu para jurnalis diberikan pemahaman tentang tata kelola migas dalam menunjang produksi migas nasional, yang disampaikan General Manager Aset Satu Agustinus. Sedangkan materi tentang jurnalisme kegiatan hulu migas oleh Ridwan Nyak Baik. Materi menyangkut penyelesaian konflik publik dan media akibat pemberitaan disampaikan Atmakusumah Astraatmadja, anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum Pers.

Sementara materi lain menyangkut berita berkedalaman (indepth reporting) oleh Maria D Andriana. Liputan berita khusus tentang migas oleh Kristanto Hartadi, indepth reporting bidang sumberdaya alam dan lingkungan oleh AA Ariwibowo, sedangkan tentang perkembangan etika dan lingkungan yang berhubungan dengan media massa oleh Priyambodo RH. Terpisah Public Government Relation PT Pertamina EP Rantau Herisym Sembiring yang juga merupakan pendamping tim jurnalis Aceh Tamiang menyatakan, melalui kegiatan lokakarya ini diharap dapat mempererat hubungan silaturahim antara pihak perusahaan dengan awak media, serta awak media sendiri dapat memahami soal kegiatan hulu migas secara luas dan berkesinambungan.

Dalam hal ini, lanjut Herisym, peranan jurnalistik dan pekerja pers sangat dibutuhkan guna menghindari perbedaan persepsi terutama terhadap kegiatan hulu migas.(BSO)

Baitul Mal Aceh Timur Salurkan ZIS ACEH TIMUR - Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) untuk fakir miskin dan yatim yang usia 12 tahun ke bawah. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Baitul Mall setempat, Rabu (24/9).

Kepala Baitul Mall Kabupaten Aceh Timur Tgk H Iqbal Hanafiah MA, kepada wartawan mengatakan, ZIS yang disalurkan berjumlah Rp648.600.000,- diperuntukkan bagi 4.564 anak fakir miskin dan yatim usia 12 tahun ke bawah.

Menurutnya, penyaluran ZIS untuk kriteria fakir miskin dan yatim khusus usia 12 tahun ke

bawah di kabupaten itu dirasakan penting mengingat telah mendekati Hari Raya Idul Adha.

“Semoga ZIS yang kita salurkan hari ini dapat bermanfaat untuk keperluan hari Raya Idul Adha, meskipun setiap orang anak hanya mendapat Rp150 ribu,” katanya.

Tgk H Iqbal menjelaskan, ZIS yang disalurkan bersumber dari PNS, rekanan, maupun sedekah lainnya yang tidak mengikat dan diserahkan pada camat masingmasing kecamatan, yang selanjutnya akan diserahkan pada anak-anak di desa masing masing.(BSO)

Wabup Aceh Timur Lepas 157 Calhaj ACEH TIMUR - Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun melepas 157 jamaah calon haji (calhaj) terdiri dari 63 pria dan 94 wanita menuju Asrama Haji Banda Aceh. Sebelum dilepas, para calhaj tersebut berkumpul di Masjid Agung Darussalihin, Idi Rayeuk, Kamis pagi pekan lalu.

Wabup sebelum melepas para tamu Allah tersebut menyampaikan pesan untuk menjadikan ibadah haji sebagai suatu kenikmatan rohani, jangan sampai aktivitas ibadah menjadi tidak bermakna. Dan semoga sepulangnya dari Tanah Suci Makkah menjadi haji

yang mabrur.

Para calhaj asal Kabupaten Aceh Timur tergabung dalam Kelompok Terbang I Embarkasi Banda Aceh bersama calhaj asal daerah lainnya, akan berangkat 20 September 2014.

Ikut mengantar para calhaj kemarin di antaranya Kepala Kantor Kementrian Agama Aceh Timur Drs H Faisal Hasan yang juga Kepala Staf Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kadis Syariat Islam, Kabag Keistimewaan Aceh, dan Ketua Baitul Mal Aceh Timur.

Rombongan calhaj berangkat ke Banda Aceh menggunakan enam bus.(BSO)

Sejumlah Pimpinan Daerah Lepas Calhaj ACEH TIMUR - Pimpinan daerah dari sejumlah kabupaten/kota melepas para calon jamaah haji (calhaj) yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah. Wakil Bupati Aceh Timur (Atim) Syahrul Bin Syamaun didampingi istri Maryani mengantarcalhaj yang tergabung dalam Kloter I Embarkasi Aceh hingga ke dalam pesawat Garuda Indonesia, Jumat (19/9).

Sebanyak 156 calhaj Aceh Timur bergabung dengan 121 calhaj dari Kota Banda Aceh dan 163 calhaj Aceh Besar pada penerbangan tersebut. Wabup merupakan satu-satunya pimpinan daerah yang mendampingi calhaj mulai dari pelepasan tingkat kabupaten di Masjid

Agung Darussalihin Idi, Kamis lalu, hingga prosesi pelepasan tingkat provinsi di Asrama Haji Embarkasi Aceh oleh Gubernur Zaini Abdullah lalu ke dalam pesawat.

Saat itu wabup didampigi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh Tgk H Ibnu Sa"dan MPd, Koordinator Humas PPID Embarkasi Aceh H Akhyar serta pejabat lain.

Sementara itu Wakil Walikota langsa Drs Marzuki Hamid MM melepas 160 calhaj yang akan berangkat ke Tanah Suci, Sabtu (20/9) di Islamic Center, Langsa Barat. Para calhaj berangkat melalui Embarkasi Banda Aceh, Minggu (21/9).

Pada kesempatan itu wakil walikota menyerukan calon haji memperhatikan semua petunjuk dan amalan yang sudah diterima selama pramanasik maupun manasik.

Selain itu, yang lebih penting menjjaga kekompakan, keharmonisan dan kerukunan di antara semua calhaj. Dia berharap nantinya menjadi haji yang mabrur.

Sedangkan sebanyak 76 calhaj asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Sabtu (20/9) melalui Masjid Jamik Agung Blangpidie dilepas Bupati Jufri Hasanuddin menuju Banda Aceh. Sebelum dilepas, para calhaj dipeusiejuk oleh Ketua MPU Tgk Abdurahman Badar, bupati dan Ketua

Majelis Adat Aceh (MAA) Abdya H Hasyem Sulaiman. Pada kesempatan tersebut Pemkab Abdya menyerahkan uang saku sebanyak Rp1 juta/orang.

"Kalau nanti PAD bertambah bagus, tidak tertutup kemungkinan bagi jamaah haji tahun depan uang saku ditambah," ucap Jufri.

Turut hadir dalam acara pelepasan itu Dandim Abdya Letkol Inf Suhartono, Kapolres Abdya AKBP Eko Budi Susilo, Sekda Drs Ramli Bahar, para asisten, kepala SKPD, sejumlah anggota dewan, dari pihak Kemenag dan penyelenggara haji, serta Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Usmadi SPd.(BSO)

LANGSA - Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2014 dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota (Pemko) Langsa mendapatkan dana reward atau insentif dari APBN sebanyak Rp3 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa Amri Alwi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/9) mengatakan, opini WTP ini diraih Pemko Langsa berdasarkan hasil

audit anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dijelaskan, penilaian yang dilakukan terkait penataan keuangan sesuai prosedur, disiplin anggaran dari penyusunan APBK tepat waktu, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah. "Dana reward Rp3 miliar tersebut akan diberikan dalam anggaran 2015. Di mana penggunaan dana isentif nantinya merujuk pada petunjuk teknis Menteti Keuangan, yang biasanya digunakan untuk

peningkatan dan pengembangan SDM," jelas Amri.

Terkait hal tersebut, dia mengimbau seluruh kepala SKPK selalu menaati ketentuan perundangngan. "Semua dokumen yang ada bisa dilengkapi, sehingga tidak menjadi temuan atau masalah hukum di kemudian hari," katanya.

Sebelumnya Pemko Langsa menerima predikat WTP yang diserahkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa hari lalu.

Sebelumnya pada Tahun 2013 Pemko Langsa mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPD sampai 1 September 2014, jumlah LKPD tahun 2013 yang memperoleh opini wajar sebanyak 431, dari seluruh LKPD yang berjumlah 524. Dari jumlah LKPD yang memperoleh opini wajar tersebut, 152 di antaranya memperoleh opini WTP, 279 lain opini WDP. Jumlah LKPD yang mendapat opini WTP meningkat secara signifikan jika dibandingkan Tahun 2009 yang hanya 21 LKPD.(BSO)

Raih WTP, Pemko Langsa Dapat Reward Rp3 M

Wagub Buka Perkemahan Wirakarya ACEH TAMIANG - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muzakir Manaf membuka Perkemahan Wirakarya Daerah (PWD) Aceh Tahun 2014 di halaman Tribun Setdakab Aceh Tamiang, Senin (22/9), dengan pemukulan bedug disertai upacara adat. Prosesi acara berlangung meriah, diwarnai pelepasan balon ke udara dan nyanyian lagu Gema Pramuka yang diiringi drumband.

Sesuai jadwal, rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 28 September, dipusatkan di Bumi Perkemahan Pramuka Aras Sembilan, Kecamatan Bandar Pusaka dengan diikuti 1.015 peserta terdiri dari Pramuka Satuan Karya dan Kwarcab seAceh.

Perkemahan Wirakarya merupakan wahana pembinaan bagi Pramuka penegak dan Pramuka pendega dalam mengaktualisasikan dan mengimplementasikan

potensi individu maupun kelompok.

Ketua panitia Rida Yunanda dalam laporannya mengatakan, kehadiran ribuan peserta dari seluruh pelosok Aceh adalah bagian dari komitmen mereka dalam meningkatkan kemandirian Gerakan Pramuka dan juga sebagai bakti nyata mereka untuk masyarakat.

Rida menjelaskan, pertemuan bertajuk Berbakti dan Berkarya Membangun Aceh yang Maju dan Bermartabat ini antara lain diisi kegiatan bakti fisik di subcamp Kecamatan Seruway, terdiri dari perbaikan balai pengajian, pembuatan bak sampah, rehabilitasi drainase permukiman kumuh dan penanaman mangrove.

Lalu di subcamp Tamiang Hulu ada kegiatan perbaikan balai pengajian, pembuatan bak sampah dan rehab drainase permukiman kumuh. "Sementara untuk kegiatan non fisik, akan berbagi pengalaman

tentang tata kelola dan pelestarian lingkungan hidup seperti tuntung laut. Selain itu menggelar kegiatan pengetahuan dan keterampilan di antaranya pembibitan jamur tiram, pembuatan pupuk kompos dan inovasi pakan ternak. Perkemahan Wirakarya Aceh tahun 2014 ini juga dirangkai pameran budaya dan pasar rakyat," paparnya.

Wagub Muzakir Manaf yang bertindak selaku pembina upacara mengakui perkembangan Pramuka di Aceh pesat, meski revitalisasi dunia kepramukaan baru dimulai lima tahun lalu.

Dikatakan wagub, sejumlah Pramuka asal Aceh telah berhasil mengharumkan nama bangsa di forum internasional.

Misalnya pada Jambore Asia Pasifik di Mount Makiling, Los Banos, Filipina Tahun 2009, kontingen Aceh meraih dua dari lima prestasi yang dilombakan yaitu festival

pakaian adat dan tarian tradisional.

Kemudian pada Jambore Asia Pasific ke 27 di Suncheon, Korea, Agustus 2010, Pramuka Aceh meraih tiga penghargaan bergengsi.

"Akhir Juni tahun lalu utusan Pramuka Aceh juga diundang menghadiri kegiatan Pramuka Internasional di Amerika Serikat dan ke sejumlah negara ASEAN," kata Muzakir yang juga pernah melepas keberangkatan Pramuda Aceh mengikuti Jambore Nasional IX Tahun 2013 di Teluk Gelam, OKI, Sumatera Selatan.

"Berbagai keberhasilan yang dicapai jangan sampai membuat kita berbangga hati, sebab masih banyak tantangan yang harus dilalui, termasuk mendengungkan semangat kepramukaan ke seluruh penjuru Aceh," katanya di hadapan Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati dan jajaran Muspida Plus Aceh Tamiang.(BSO)

JANGAN BERHARAP ADA LOBI-LOBI

Wagub Bantu Korban Kebakaran Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muzakir Manaf menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran rumah toko (ruko) di Kedai Besi Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, yang masih tinggal di tenda pengungsian di lapangan depan Rumah Sakit Umum (RSU) Tamiang, Senin (22/9). Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada tiga orang wakil dari 28 kepala keluarga (KK) yang rukonya terbakar.

Usai penyerahan, Wagub Muzakir Manaf berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan maksimal untuk mengurangi beban akibat kebakaran. Ia juga meminta para korban bersabar karena musibah itu merupakan bentuk cobaan dari Allah Swt. Bantuan yang diserahkan itu berupa selimut 60 lembar, matras 40 unit, centong 196, teko 72, wajan dan tutupnya 36, rantang 50, tempat nasi 36, panci 36, tempat menyimpan makanan 30 unit, ikan sarden 30 dus, sambal 15 dus, kecap 15 dus, gula pasir 240 kg, mi instan 6.000 bungkus, dan minyak goreng 240 liter.

Bantuan lainnya berupa pakaian anak sekolah 100 paket, kain sarung 200 lembar, daster 200 potong, baju kaos kerah 200 potong, baju anak-anak 300 potong, kelambu 50 lembar, baju muslim

Wakil Gubenur Aceh Muzakir Manaf menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran di Kedai Besi, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (22/9). koko 100, jilbab 100, dan mukena 50 helai.

Muzakir Manaf berharap para korban kebakaran segera bangkit dari musibah yang menimpa mereka. “Yang lalu biarlah berlalu, mari bangkit kembali untuk memulai lembaran hidup baru,” ujar wagub sembari berharap musibah itu ada hikmahnya dan ke depan dan semoga Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi.

Dalam kesempatan itu Mualem--

sapaan akrab Muzakir Manaf--juga berjanji akan mengupayakan bantuan rumah layak huni untuk para korban kebakaran. “Insya Allah kita akan usahakan bantuan rumah, tapi dengan syarat harus punya tanah, silakan lengkapi administrasinya,” ujar Mualem.

Ia juga meminta bupati setempat membantu pendataan para penerima rumah yang berhak. “Kalau sudah ada serahkan kepada saya karena akhir tahun ini akan saya teruskan kebutuhan

pembangunan rumah itu kepada Swissacoord, NGO asal Swiss yang sudah menjalin kerja sama dengan Partai Aceh,” ujar Ketua Umum DPA Partai Aceh ini.

Wagub Muzakir Manaf juga meninjau sejumlah proyek APBA di Aceh Tamiang. Saat itu ia sempatkan melihat kondisi korban kebakaran dan secara spontan menyerahkan bantuan masa panik langsung dari sakunya masing-masing Rp1 juta kepada 30 KK warga yang rumahnya terbakar 6 September lalu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 28 ruko di Kedai Besi Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Tamiang ludes terbakar. Api juga menyambar pos monyet Pendapa Bupati Aceh Tamiang yang bersebelahan dengan ruko yang terbakar itu, Sabtu (6/9) siang.

Petugas pemadam kebakaran sempat dipukul warga yang kesal karena petugas datang terlambat ke lokasi kebakaran, sehingga ruko yang terbakar mencapai 28 unit.

Api baru dapat dipadamkan pada pukul 15.30 WIB setelah didatangkan armada pemadam kebakaran dari PT Pertamina EP Rantau dan Kota Langsa.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani SIK saat itu menduga api berasal dari hubungan arus pendek (korslet) listrik di salah satu ruko.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 321 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2014

SUMUT

Mahasiswa Miskin Berprestasi Dapat Bantuan dari Pemda PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Dinas Pendidikan Madina dalam Surat Edaran No 420/2342/P/2014 tentang Bantuan Mahasiswa Miskin Berprestasi Tahun 2014, membantu sebanyak 280 mahasiswa di universitas/ perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia yang berasal dari Kabupaten Madina, Selasa (23/9).

Kadis Pendidikan Madina Sahnan Pasaribu SSos MM melalui Kasi Subsidi dan Bantuan Dollar Hafriyanto mengatakan bahwa mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan mahasiswa berprestasi harus dengan kriteria yakni mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/kurang mampu, berprestasi dan berdomisili di KAbupaten Madina serta sedang melaksanakan perkuliahan program sarjana (S1) di universias/ perguruan tinggi seluruh Indonesia.

"Dan tidak sedang menerima bantuan beasiswa/sejenis dari

sumber lain, memiliki nilai IP semester terakhir 3.0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa eksakta dan memiliki nilai IP semester terakhir 3.2 (tinga koma dua) bagi siswa sosial," katanya.

Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi adalah permohonan untuk mendapatkan bantuan mahasiswa miskin berperestasi yang ditujukkan kepada Bupati Madina atau Kepala Dinas Pendidikan Madina, Surat Keterangan Miskin dari kepala desa/lurah diketahui camat.

Kemudian surat keterangan dari kepala instansi bagi orangtua yang berprofesi sebagai PNS/TNI/ POLRI, surat keterangan aktif yang dilegalisir oleh universitas/ perguruan tinggi yang bersangkutan, surat pernyataan dari universitas/perguruan tinggi bersangkutan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan beasiswa yang berasal dari sumber lain.

"Dan fotocopy sah dan jelas kartu tanda penduduk (KTP)

orangtua, fotocopy sah dan jelas kartu hasil studi (KHS) semester genap dan terakhir, fotocopy sah dan jelas nomor pokok mahasiswa (NPM), fotocopy sah dan jelas rekening aktif, surat pernyataan bahwa berkas yang disampaikan seluruhnya adalah benar keabsahannya. Bagi siswa yang ikut serta mendaftar berkas dibuat dua rangkap, diserahkan ke Dinas Pendidikan Madina c/q Seksi Subsidi dan Bantuan Bidang Dikmenumjur selambat-lambatnya tanggal 30 September 2014 dengan ketentuan mahasiswa jurusan eksakta menggunakan map warna merah dan jurusan sosial map warna biru," paparnya.

Dollar mengatakan bahwa berkas dimaksud akan diteliti dan diseleksi. "Apabila jumlah kemampuan APBD Tahun 2014, maka penetapan mahasiswa yang berhak menerima bantuan mahasiswa berprestasi akan dilaksanakan berdasarkan urutan ranking dari yang tertinggi," katanya.(TH)

Plt. Sekdakab Labuhanbatu Buka Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Jasa Kontruksi RANTAUPRAPAT - Acara Sosialisasi dan Diseminasi ini dilaksanakan untuk memenuhi amanah dari undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jas Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya.

Demikian isi pidato tertulis Bupati Labuhanbatu yang dibacakan Plt. Sekdakab H Ali Usman Harahap, SH, Selasa (23/9) pagi di Aula Diklat BKD saat membuka Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundangundangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait di Kabupaten Labuhanbatu.

Lebih lanjut dikatakan Ali Usman, bahwa didalam PP tersebut, dimana didalamnya dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan pelaksanaan tugas Otonomi Daerah mempunyai kewajiban yaitu, melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, Menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, kemudian menerbitkan perizinan

usaha jasa konstruksi serta melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Menurutnya, para penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi serta turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakankepentinganumum.Disamping itu ia juga menginformasikan bahwa di Kabupaten Labuhanbatu telah dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 18 Oktober 2012 berdasarkan SK Bupati Nomor 893/280/Pemb/2012, sedangkan Perda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi baru-baru ini telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu, kata Ali Usman.

Akhirnya Ali Usman berpesan kepada para peserta, agar benarbenar memanfaatkan acara ini untuk menambah pengetahuan dan profesionalisme dalam hal pengadaan barang/jasa khususnya bidang jasa konstruksi, kemudian manfaatkan acara ini sebagai sarana saling tukar informasi dan meningkatkan silaturrahmi sesama peserta dan dapat meningkatkan kuantitas tanya jawab dengan para nara sumber.

Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Labuhanbatu Carles Tampubolon,SST selaku Panitia dalam laporannya menjelaskan, bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan pemahaman dalam bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi, sekaligus sebagai sarana penyampaian informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan yang diinginkan.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan setiap tahun dimana pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan kegiatan ini diikuti oleh para penyedia barang/ jasa, pejabat pembuat komitmen (PPK) atau pejabat pengadaan dan pokja ULP dari SKPD se-Kabupaten Labuhanbatu dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak lebih kurang 100 orang dengan menghadirkan para nara sumber dari Pusat pembinaan usah dan kelembagaan badan pembinaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tim Pembina jasakonstruksiProvinsiSumateraUtara c/q. Biro Administrasi Pembangunan ProvinsiSumateraUtarasertaLembaga pengembanganjasakonstruksi Daerah Provinsi Sumatera Utara, jelas Carles Tampubolon.(hah)

Seorang relawan Pro Jokowi (Projo) Sumut membubuhkan tanda tangan ketika melakukan aksi tolak RUU Pilkada, di depan halaman gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (25/9). Mereka menolak mekanisme Pilkada tidak langsung karena dianggap menghilangkan hak politik masyarakat.

Banjir Jadi Perhatian FPKS DPRD Medan MEDAN - Persoalan banjir di Kota Medan masih menjadi perhatian serius Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan. Hal tersebut ditegaskan Penasehat Fraksi PKS, Haji Salman Alfarisi saat menggelar silaturahim bersama wartawan unit DPRD Medan diruang rapat Fraksi.

Dikatakan Salman diawal kepemimpinannya sebagai Ketua Fraksi pada Periode 2009-2014 yang lalu PKS telah meminta penjelasan kepada Pemko Medan terkait persoalan banjir yang tak kunjung tuntas. FPKS sebelumnya telah meminta penjelasan mengenai konsep Medan Urban Development Project (MUDP) dan juga persoalan kanaliasasi.

“Sampai saat ini kita belum mendapat jawabannya atas itu.

Sementara kondisi yang terjadi saat ini persoalan banjir termasuk banjir rob di kawasan Medan Utara belum juga terselesaikan. Persoalan banjir menjadi salah satu program PKS kedepan,”ujar Salman didampingi Ketua Fraksi Muhammad Nasir, Wakil Ketua Fraksi H Asmui Lubis, Sekretaris H Jumadi, dan Bendahara Fraksi Rajudin Sagala.

Sementara itu Muhammad Nasir mengkritisi kondisi gedung DPRD Medan yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Mantan anggota DPRD Sumut ini menilai anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang telah dihabiskan. Selain mobiler yang belum tersedia, kondisi gedung juga masih sangat kotor. Hal ini tentunya bertolak

belakang dengan konsep Medan Berhias. “Gedung rakyat saja kondisinya seperti ini. Kita juga meminta gedung ini dilengkapi ornamenornamen kedaerahan yang menjadi ciri khas Kota Medan,”ujarnya.

Dikesempatan tersebut Muhammad Nasir juga meminta agar segera ditetapkannya Ketua dan unsur pimpinan defenitif dan alat kelengkapan dewan agar kinerja dewan yang kolektif tidak tertunda. Langkah awal yang akan dilakukan, lanjut Nasir yaitu mengundang Koterpat-konterpat yang ada untuk mempertanyakan serapan APBD 2013 yang mencapai Rp4,3 triliun. Begitu juga halnya dengan defisit dayalistrikdigedungdewan.Hal ini juga perlu dipertanyakan kepada Pemko Medan dan PLN. (DNA)

Pemko Tanjung Balai Mutasi 12 Kepala Sekolah TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjung Balai melakukan mutasi dan promosi jabatan 12 kepala sekolah dasar (SD), SMP dan SMA dalam rangka penyegaran di dunia pendidikan. “Promosi jabatan bertujuan untuk memperbaiki semangat kerja pegawai dan sarana pengembangan karir pegawai yang berprestasi,” kata Wakil Wali Kota Tanjung Balai Rolel Harahap dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 12 orang kepala SD, SMP dan SMA, di Tanjung Balai, Rabu (24/9).

Tujuan lain dari promosi jabatan, lanjut dia, untuk memberi kesempatan kepada aparatur sipil negara mengembangkan karier, kreativitas, dan inovasi yang lebih baik. Menurutnya, jika promosi dilakukan kepada pegawai yang berprestasi, tentunya diharapkan dapat meningkatkan motivasi, semangat kerja dan capaian program atau kegiatan di bidang pendidikan. “Untuk itu, pemko berharap kepala sekolah yang baru dapat membawa perubahan yang lebih baik di sekolah yang dipimpin,” tambahnya.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjung Bali Nomor 820/120/ K/2014, sebanyak 12 kepala sekolah yang dilantik, masingmasing Herawati (SMAN 2), Syawaluddin Siregar (SMAN 3), Nahwati (SMAN 4), Dharma Kaldun (SMKN 1) dan Khairul Mahmud (SMAN 6).Selanjutnya, Ida Tiurma sebagai kepala SMPN 5, Darhana (SDN 132405), Nazrahwati (SDN 132405), Ani Deliana (SDN 134634), Aliman Yusri (SDN 136263 ), Reni Veriani (SDN 124416) dan Nurainun (SDN 138428).(HER)

Tim observasi lapangan dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumut saat meninjau lokasi ibukota Kabupaten Nias di Kecamatan Gido.

Pemkab Satukan Pemahaman Pemindahan Ibukota Nias

NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM Menyampaikan ekspos penyatuan pemahaman pemidahan ibu kota Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nias, Kamis kemarin.

Acara ini dihadiri Ketua DPRD Nias unsur muspida, staf ahli Bupati Nias, dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Nias, kabag lingkup Pemkab Nias, camat se-Kabupaten Nias dan para kepala desa.

Bupati Nias menyampaikan beberapa hal mengapa ibu kota Kabupaten Nias dipindahkan. Hal ini dengan telah terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Pemko Gunungsitoli berdasarkan UU No 47 tahun 2008, di mana Kota Gunungsitoli sebelum pemekaran merupakan cakupan wilayah Kabupaten Nias dan merupakan ibukota Kabupaten Nias. Kita ketahui bahwa DOB Kota Gunungsitoli telah memasuki tahun ke-6 (enam) maka ibukota Kabupaten Nias seharusnya dipindahkan dalam wilayah administrasi Pemkab Nias," katanya.

Waka Polres Nias Pimpin Rapat Perwira dan Staf GUNUNGSITOLI - Waka Polres Nias Kompol F Zendrato SH MH memimpin rapat seluruh Perwira dan staf di Polres Nias, dilaksanakan di Ruang Eksecutive,Senin (22/9). Rapat tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar seluruh Perwira tetap solid dan tetap menjaga HTCK sehingga TERJADI sinegritas dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, perwira yang baru beberapa hari menjadi Wakapolres Nias ini menghimbau agar para perwira senantiasa mengawasi anggotanya terutama jika terindikasi menggunakan narkoba, judi, dan penyalahgunaan jabatannya lainnya.

"Saya mengajak seluruh perwira agar dalam melaksanakan tugas tetap memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak keluar dari aturan dan undang-undang yang berlaku di lingkungan institusi Polri," ujarnya.(YAGI)

Amanat Permendragri Nomor 30 Tahun 2012 pasal 9 tentang pemberian nama ibu kota, nama daerah, perubahan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota disebutkan ada beberapa persyaratan yakni kondisi geografis, kesesuaian dengan tata ruang, ketersediaan lahan, sosial, budaya dan sejarah, politik dan keamanan, sarana dan prasarana, aksebilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya beberapa hal persyaratan yang dilengkapi dalam pemindahan lokasi ibu kota yaitu persyaratan administrasi, terdiri dari, keputusan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa seKabupaten Nias tentang persetujuan lokasi ibu kota Kabupaten Nias, kajian ilmiah mengenai studi kelayakan lokasi ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Nias, Surat Bupati Nias No 135 tanggal 16 Desember 2013 hal Permintaan Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Nias, yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias, Kepu-

tusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias No 170/ 04/DPRD/2014 tentang Persetujuan Kecamatan Gido Sebagai Ibukota Kabupaten Nias.

Kemudian, Surat Bupati Nias No 135/1940/Adpem tanggal 10 Juni 2014 hal Usul Pemindahan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Nias, yang dialamatkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk meminta persetujuan atas pemindahan Ibukota Kabupaten Nias, Surat Gubernur Sumatera Utara No 135/ 6974 tanggal 21 Juli 2014 perihal Usul Pemindahan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Nias, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, melalui Bapak Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.

Sedangkan untuk persyaratan fisik yakni lokasi pembangunan fasilitas sarana dan prasarana Pemerintahan Kabupaten Nias telah tersedia lahan seluas 16, 427013 ha yang terletak di Desa Hilizoi Kecamatan Gido dan juga lahan pendukung seluas 73.305,42 m² yang terletak di Desa Hiliweto Kecamatan Gido, yang berjarak

hanya satu km.

Sementara kelengkapan dokumen lainnya yakni hasil seminar konsultasi publik atas hasil Penyusunan Kajian Ilmiah mengenai Studi Kelayakan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias, Surat Perjanjian Pembaharuan Atas Surat Hibah/Penyerahan Tanah Nomor 592/0/HBGD/2010 tanggal 27 Februari 2014, Akta Hibah Nomor 102/ LID/1984 tanggal 26 November 1984, dan peta lokasi calon ibu kota Kabupaten Nias dengan skala 1:25.000 dan skala 1:150.000.

Di samping itu ada pula rekomendasi ibu kota Kabupaten Nias sebagaimana hasil analisis dengan landasan teoritis yakni penjaringan aspirasi masyarakat dan atau kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi ibu kota Kabupaten Nias, termasuk hasil rumusan akhir kajian ilmiah mengenai Studi Kelayakan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias, maka usul ibukota Kabupaten Nias direkomendasikan di Kecamatan Gido.(YAGI)

Penarikan Mobil Dinas DPRD Medan Dilimpahkan ke Bagian Aset dan Perlengkapan MEDAN - Terkait proses penarikan atau penjemputan paksa mobil dinas yang masih digunakan Anggota DPRD Medan periode 2009-2014, Kabag Aset dan Perlengkapan Setdako Medan Agus Suryono mengungkapkan, pihaknya saat ini belum melakukan penarikan paksa mobil dinas yang masih ada di tangan Anggota DPRD Medan periode lalu tersebut. Sebab, mereka masih menunggu laporan dari Sekretariat DPRD Medan. Tanpa laporan tersebut mereka tidak bisa turun.

“Mereka harus sampaikan laporannya. Berapa mobil yang sudah ditarik dan masih ditahan.

Siapa saja yang belum membalikan. Setelah itu baru kami turun. Tanpa itu kami tidak bisa melakukan penjemputan. Sebab, tidak tahu siapa saja yang belum membalikan,” tegasnya kepada wartawan di Medan.

Dia menjelaskan, ada mekanisme atau prosedur pengembalian mobil dinas dilakukan.

Sebelum dilakukan penjemputan dilayangkan surat peringatan.

Apabila tidak diindahkan, maka

dilakukan penjemputan. Untuk mobil dinas mantan anggota dewan, pihak Sekretariat DPRD Medan melaporkan terlebih dahulu kepada Sekda Kota Medan perihal ini. Selanjutnya Sekda Kota Medan memerintahkan penjemputan kepada Bagian Aset dan Perlengkapan Setdako Medan.

“Prosedurnya mereka melaporkan kepada Sekda. Sekda yang memerintahkan kami. Tidak bisa mereka langsung menyuruh kami.

Ada prosedurnya. Kalau diperintahkan Sekda jemput, kami langsung turun ke lapangan.

Sampai sekarang belum ada perintah karena laporannya belum sampai kepada kami. Mereka hanya menembuskan surat peringatan saja,” tegasnya.

Dia menambahkan, tidak ada persoalan dilakukan penjemputan. Hal itu sesuatu yang lumrah. Apalagi anggota dewan periode lalu adalah mitra yang baik. Sudah sangat kenal dekat.

Tentunya mereka tidak menghalangi penjemputan ini.

“Tidak ada masalah. Anggota dewan yang lalu juga kawan.

Tentunya mereka pasti memberikan apabila diminta. Mereka juga tidak mau menahan. Insya Allah mobil dinas itu akan balik dan digunakan anggota dewan yang sekarang,” pungkasnya.

Dikatakan, pihak Sekretariat DPRD Medan melimpahkan proses penarikan atau penjemputan paksa mobil dinas yang masih digunakan Anggota DPRD Medan periode 2009-2014 kepada Bagian Aset dan Perlengkapan Setdako Medan. Pasalnya, kewenangan melakukan penarikan ada pada mereka.

Menurut Sekretaris DPRD Medan Azwarlin Nasution, kewenangan penarikan mobil dinas yang masih digunakan oleh mantan anggota dewan ada di Bagian Aset dan Perlengkapan Setdako Medan. Tugas mereka sendiri sudah selesai. “Penarikan itu bukan kewenangan kami. Ada pada mereka (bagian aset). Tugas kami sudah selesai,” ungkapnya. Azwarlin menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan untuk segera mengembalikan mobil dinas tersebut kepada mantan anggota dewan periode lalu.(DNA)

BERHASIL MENGELOLA PROGRAM JAMKESDA

Tim Monitoring RBP Polda Sumut Turun ke Nias NIAS - Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Polda Sumut mengunjungi Polres Nias, kemarin. Dalam kunjungan tersebut tim terdiri dari AKBP Rina Sari Ginting, Kompol Widya B Hartati, Kompol Diana Sinulingga, Kompol Sugi Afandi, dan Brigadir A Stafrizal.

RBP Poldasu mengunjungi Polres Nias dan segaligus melakukan monitoring tentang pelaksanaan RBP Gelombang II Tahun 2011-2014. Mereka juga melaksanakan pemeriksaan di Ruang VIP Room Polres Nias, dengan dihadiri para kasat, kabag, dan seluruh satuan yang berkaitan dengan RBP. Kehadiran Team RBP disambut Wakapolres Nias Kompol F Zendrato SH MH. Ketua Tim AKBP Rina Sari Ginting

yang sehari-harinya bertugas sebagai Kabag RBP Polda Sumut, mengatakan kepada Pjs Paur Humas Polres Nias Aipda O Daeli, bahwa tujuan pelaksanaan monitoring RBP ini adalah untuk pengecekan sejauh mana Polres Nias mengimplementasikan sembilan program yang terkadung dalam RBP tersebut.

Dan khusus di Polres Nias, mantan Kapolres Binjai ini mengatakan bahwa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa program yang belum dilaksanakan maksimal. Tetapi itu bukan kesalahan Polres Nias, melainkan karena ada beberapa kendala yang dihadapi terutama dalam hal sarana dan prasarana.

AKBP Rina Ginting memberikan contoh salah satunya adalah Satpol Air yang tidak

bisa melaksanakan patroli dengan baik karena masalah kapal patroli yang kurang memadai, kekurangan personil, dan kebutuhan BBM. "Kemudian di bidang intel tidak terlaksananya penerbitan SKCK secara online, dan masih beberapa item lain," ujar Kabag RBP ini.

Di akhir pembicaraan Rina Ginting yang juga mantan Wakapolres Deli Serdang ini menyampaikan, setelah monitoring ini dilaksanakan, maka apa pun hasilnya nanti disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti.

"Sehingga RBP bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelayanan kepada Masyarakat bisa terlaksana dengan baik," ujarnya mengakhiri pembicaraan.(YAGI)

KPK POS

13

E D I S I 321 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2014

Suara KPK

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kantor Perwakilan Bupati Tapteng Diobrak-abrik KPK JAKARTA - Kantor Perwakilan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang di Jakarta, diobrak-abrik Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan suap Bonaran kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2011.

"Penggeledahan di kantor RB Situmeang di Gedung Pusat Alkitab lantai 9 unit 901, Jalan Salemba Raya nomor 12 Senen, Jakarta Pusat," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jakarta, Rabu (24/9).

Kantor ini kini dikelola Thomson Situmeang. Thomson adalah adik Bonaran, yang berprofesi sebagai pengacara. Sebelum menjadi bupati, Bonaran adalah pengacara Anggodo Widjojo dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan yang juga ditangani KPK. Johan menjelaskan penggeladahan ini untuk mencari bukti, jejak-jejak tersangka Bonaran, juga data pendukung dalam kasus yang tengah ditangani penyidik KPK. Kami belum bisa menjelaskan apa kaitan kantor tersebut dengan perkara yang juga melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Kami juga belum bisa mengungkap hasil yang telah dilakukan dalam penggerebekan itu," tegasnya KPK resmi menetapkan Bupati Bonaran Situmeang sebagai tersangka sejak Rabu 20 Agustus 2014. Surat perintah penyidikan atas nama Bonaran telah ditandatangani oleh pimpinan KPK pada 19 Agustus 2014. "Memang penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dugaan suap di MK dengan terdakwa Akil Mochtar," lontar Johan.

KPK menetapkan Bonaran

sebagai tersangka sejak 19 Agustus 2014 sebagai hasil pengembangan dugaan suap di MK dengan terdakwa Akil Mochtar. Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp750 juta.

Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, Akil disebut menerima Rp1,8 miliar dari Bonaran Situmeang. Meski Bonaran berdasarkan hasil penghitungan suara KPU Tapanuli Tengah memenangkan pilkada, namun hasil itu digugat oleh dua pasangan lain di MK, sehingga MK memutuskan panel Achmad Sodikin sebagai ketua merangkap anggota, Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi sebagai anggota.

Saat perkara sedang berproses, Akil menelepon Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk menyampaikan kepada Bonaran Situmeang agar menghubungi Akil, terkait permohonan keberatan Pilkada Tapanuli Tengah. Akil kembali menghubungi Bakhtiar dan meminta Rp3 miliar kepada Bonaran yang dikim ke rekening CV Ratu Samgat dengan keterangan "angkutan batu bara".

Hasilnya pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan ditolak MK seluruhnya sehingga Bonaran Situmeang dan Sukran Jamilan Tanjung tetap menjadi pasangan pemenang Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah namun hasil itu didugat oleh dua pasangan lain di MK. (ENDY)

KPK Desak KPU Tunda Pelantikan DPR yang Korupsi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelantikan anggota DPR terpilih yang menjadi tersangka/terdakwa kasus korupsi.

Surat resmi pun dilayangkan.

Desakan itu disampaikan melalui surat resmi ke KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Calon anggota DPR terpilih yang rencananya dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober dan menjadi tersangka korupsi di KPK adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik dari Partai Demokrat dapil Bali dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian ESDM. Selain itu, Herdian Koosnadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan (dapil) Banten yang menjadi tersangka dalam pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten tahun anggaran 2011-2012.

Idham Samawi dari PDIP dapil Yogyakarta yang menjadi tersangka dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul serta Marten Apuy juga dari PDIP dapil Kalimantan Timur yang sudah menjadi terpidana kasus dana operasional DPRD Kutai Kartanegara tahun 2005 senilai Rp 2,67 miliar.

"KPK sudah membuat surat yang ditujukan kepada KPU dengan tembusan Bawaslu mengenai posisi hukum KPK atas calon anggota DPR yang dikualifikasi sebagai terhukum, terdakwa dan tersangka," tegas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (22/9).

Salah satu alasannya, sambung

Bambang, tersangka atau terdakwa akan melawan sumpah yang akan diucapkannya sendiri yaitu tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan. "Usulan penundaan pelantikan ini, juga dimaksud untuk melindungi citra dan kehormatan parlemen," lontarnya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan unsur moral menjadi hal esensial bagi anggota DPR. Anggota DPR merupakan simbol kepercayaan dan harapan rakyat sekaligus simbol demokrasi. Apalagi ketika DPR kini sangat memerlukan legitimasi moral. Sehingga para tersangka kasus korupsi dalam konteks ini tidak dilantik, demi lebih menjaga martabat institusi DPR. Meski demikian, KPK tetap menyerahkan soal pelantikan Jero kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR. ”Tapi kok rasanya tidak etis dilantik. Apalagi ada sumpah jabatan, sementara dia disumpah dengan status tersangka.

Jadi ya tidak enak juga didengar di telinga,” ujarnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan setidaknya ada 48 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 20142019 terpilih tersangkut perkara korupsi.

Selain keempat anggota DPR tersebut, ada 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya dan 17 orang menjadi anggota DPRD Provinsi. Di antara mereka juga ada yang sudah dilantik sebagai anggota DPRD. (ENDY)

Anas Menambah Daftar Panjang Politikus Kesandung Korupsi JAKARTA - Anas Urbaningrum, politikus muda sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat dinyatakan terbukti melakukan korupsi. Anas sudah divonis 8 tahun penjara. Vonis ini menambah daftar panjang para politikus yang kesandung kasus korupsi.

Akun Twitter KPKwatch_RI, mencatat terdapat 466 politikus yang terjerat kasus korupsi. Juga ada sembilan partai politik yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi.

Berikut ini daftar parpol penyumbang koruptor terbanyak beserta contoh nama kadernya.

1 PDIP (157 kader) Partai pengusung presiden terpilih Joko Widodo ini berada pada urutan teratas. Berikut ini beberapa nama kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi.

- Theo Teomion (bekas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal).Dia divonis 6 tahun penjara karena kasus Program Investment Year (IIY) 2003-2004 - Sjachriel Darham (bekas Gubernur Kalimantan Selatan).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Darham karena terbukti bersalah menyelewengkan pos

anggaran daerah pada tahun 2007.

- Freddy Harry Sualang (bekas Wakil Gubernur Sulawesi Utara).

Bekas Ketua DPD Sulut ini divonis 2 tahun karena kasus korupsi dana talangan utang PT PPSU. - Hamit Bintih (bekas Bupati Gunung Mas).

Hamit divonis 3 tahun penjara karena menyuap Akil Mochtar ihwal sengketa pilkada.

- Agus Condro (bekas anggota DPR).Agus divonis 1,5 tahun karena menerima suap Miranda S. Goeltom.

2. Golkar (113 kader) - Akil Mochtar (bekas Ketua MK).Akil divonis seumur hidup karena terbukti memenangkan beberapa pilkada ketika dirinya menjabat Ketua MK. - Zulkarnaen Djabar (bekas anggota DPR).Politikus partai beringin ini vonis 15 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek pengadaan Al-Quran, Mei 2013 lalu.

- Ratu Atut Chosiyah (Bupati Banten nonaktif).Atut divonis 4 tahun penjara karena terbukti menyuap Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Lebak.

- Rusli Zainal (bekas Gubernur Riau).Rusli dinyatakan bersalah

dalam kasus suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) PON dan melakukan korupsi terkait dengan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001-2006.

- Amran Batalipu (bekas Bupati Buol).Amran divonis 7,5 tahun penjara karena menerima suap penerbitan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha di Buol untuk perusahaan milik pengusaha Hartati Murdaya.

3. Partai Demokrat (49 kader) - Jero Wacik (Menteri ESDM).

Bekas Menteri Pariwisata itu telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan dan penyalahan kewenangan senilai Rp 9,9 miliar.

- M. Nazaruddin (bekas Bendahara Umum). Nazar divonis 4 tahun 10 bulan penjara terkait dengan kasus suap Wisma Atlet.

- Andi Mallarangeng (bekas Menteri Pemuda dan Olahraga).

Andi dihukum 4 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek Hambalang.

- Angelina Sondakh (bekas anggota DPR).Mantan Puteri Indonesia ini dituntut 12 tahun bui

karena terbukti korupsi pada proyek Wisma Atlet Palembang.

- Sutan Bhatoegana (anggota DPR).KPK telah menetapkan Sutan sebagai tersangka penerima suap di SKK Migas dan terkait dengan Rudi Rubiandini.

4. Partai Amanat Nasional (41 kader) - Abdul Hadi Djamal (bekas anggota DPR). Abdul divonis 3 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 3 miliar proyek dermaga Tanjung Siapi-api.

- Wa Ode Nurhayati (bekas anggota DPR). Wa Ode divonis 6 tahun penjara pada tahun 2012 karena menerima suap di Kabupaten Bener Meriah, Ache Besar, dan Pidie Jaya.

5. Partai Persatuan Pembangunan (22 kader) - Suryadharma Ali (bekas Ketua Umum PPP dan Menteri Agama) Suryadharma ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus korupsi pengolahan dana haji di Kementerian Agama sejak 2012.

- Bachtiar Chamsyah (bekas Menteri Sosial) Bachtiar dipidana kurungan 1 tahun 8 bulan pada 2011 lalu karena terbukti bersalah dalam pengadaan sarung, sapi impor, dan mesin jahit sejak 2003-2008.

6. Partai Hati Nurani Rakyat (13 kader) - Mohammad Sofyan (bekas anggota DPRD Demak).

Sofyan dihukum 1 tahun bui karena terbukti korupsi dana renovasi puskesmas di Demak.

7. Partai Bulan Bintang (9 kader) - Hilman Indra (bekas anggota DPR RI).

Hilman diduga terlibat kasus dugaan suap pengurusan proses anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian 8. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (5 kader) - Gatot Triyanto (bekas anggota DPRD Madiun).

Gatot menjadi terpidana kasus korupsi dana APBD Madiun dari 14 pos anggaran.

9. Partai Keadilan Sejahtera (4 kader) - Lutfi Hasan Ishaaq (bekas Presiden PKS dan anggota DPR) Lutfi divonis 18 tahun penjara karena kasus korupsi kuota impor sapi di Kementerian Pertanian.

Luthfi dinyatakan bersalah menerima janji pemberian uang sebesar Rp 40 miliar dari pengusaha daging, Maria Elizabeth Liman. (ENDY)

KERUGIAN NEGARA MILIARAN RUPIAH

Kongkalingkong Anak Menteri dan Pejabat Kemenkop JAKARTA - Riefan Avrian, anak kandung Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/9).

Dalam sidang perdana kasus korupsi videotron di kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung mendakwa Riefan menjadi dalang dibalik korupsi yang menyebabkan kerugian Negara miliaran rupiah.

Bahkan Jaksa mengungkap adanya kongkalingkong dalam proses pengadaan proyek Videotron di Kemenkop UKM tahun 2012. Upaya main mata dilakukan Direktur Utama PT Rifuel Riefan Avrian dan Kepala Biro Umum Kemenkop UKM (alm) Hasnawi Bachtiar.

"Terdajwa Riefan adalah putera dari Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, sedangkan Hasnawi merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Videotron.

Keduanya melakukan pertemuan dengan Hasnawi guna memenangkan proyek pengadaan Videotron," papar Jaksa penuntut umum Elly Supaeni saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa Elly melanjutkan terdakwa Riefan melakukan tindak pidana korupsi bersamasama Direktur Utama PT Imaji Media Hendra Saputra, serta dua pejabat Kemenkop UKM, Hasnawi dan Kasiyadi. Riefan diduga secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah mperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” paparnya.

Peristiwa ini bermula pada akhir 2011. Riefan mengetahui adanya pengadaan Videotron pada Sekretariat Kemenkop UKM untuk tahun anggaran 2012. Sebagai persiapan, Riefan menggelar rapat dihadiri beberapa stafnya, Akhmad Kamaluddin, Sarah Salamh, Kristi, dan Andre Alexandria Risakota.

Riefan dan stafnya membahas persiapan administrasi tender sekaligus mempersiapkan pendirian PT Imaji Media sebagai salah satu perusahaan yang akan mengikuti tender Videotron. Riefan meminta Sarah menghubungi staf pada kantor Notaris Jhonny M Sianturi yang bernama Berlin Sirait.

Menindaklanjuti permintaan Riefan, Sarah, Akhmad, dan Hendra melakukan pertemuan dengan Berlin untuk membicarakan pembuatan akta pendirian PT Imaji. Riefan menghendaki Hendra yang bekerja sebagai office boy di PT Rifuel menjadi Direktur Utama PT Imaji, sedangkan Akhmad menjadi Komisaris PT Imaji.

Riefan meminta Diahningsih Ekayanti untuk membuat surat kuasa dari Hendra yang isinya memberikan kuasa mutlak kepada Riefan untuk melakukan penarikan dana di rekening PT Imaji, menandatangani cek/bilyet giro PT Imaji, serta menunjuk pihak lain mengecek saldo dan mengambil buku cek/bilyet giro.

Sebagai upaya memenangkan tender Videotron, Riefan menemui Hasnawi di kantor Kemenkop UKM. “Dalam pertemuan itu, Hasnawi memberi tahu kepada Fitria Widodo selaku Staf Rumah Tangga pada Kasubag Sarana dan Prasarana Kemenkop UKM agar membantu terdakwa Riefan Avrian,” terang Jaksa.

Pada 24 Agustus 2012, diterbitkan Daftar Isian Pelaksa-

naan Anggaran (DIPA) pengadaan dua unit Videotron di Kemenkop UKM dengan nilai sebesar Rp23,501 miliar. Selanjutnya Hasnawi meminta Fitria untuk membuat Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Hasnawi juga meminta Fitria untuk segera melaksanakan pelelangan yang dikoordinasikan dengan Andre. Berselang beberapa waktu, Andre mendatangi Fitria untuk membicarakan pembuatan dokumen penawaran. Andre merasa kesulitan membuat dokumen penawaran. Atas persetujuan Hasnawi, Fitria pergi ke kantor Riefan di PT Rifuel.

Fitria mengajarkan cara-cara mengikuti pelelan elektronik dan meng-upload dokumen. Sebagai bentuk kerja sama yang erat antara Riefan dengan Hasnawi, panitia lelang menambahkan sertifikat dari Asosiasi Perfilman Indonesia (API) dan Sertifikat Keahlian (SKA) sebagai syarat administrasi peserta lelang.

“Sehingga, meskipun lelang Videotron tersebut diikuti oleh 20 perusahaan, karena tidak dapat memenuhi dokumen API dan SKA sebagaimana yang dipersyaratkan, maka hanya empat perusahaan yang memenuhi kualifikasi, yaitu PT Divaintan Pitri Pratama, PT Rifuel, PT Imaji Media, dan PT Batu Karya Mas,” ujar Jaksa Elly.

Lalu, Riefan meminta karyawannya untuk melengkapi dokumen penawaran PT Imaji, sehingga seolah-olah PT Imaji berpengalaman melaksanakan pekerjaan pengadaan Videotron.

Atas upaya tersebut, PT Imaji diluluskan panitia lelang dalam seleksi administratif bersama PT Rifuel dan PT Batu Karya Mas. Elly menyatakan, PT Imaji memberikan penawaran Rp23,41

miliar. Sementara, PT Rifuel dan PT Batu Karya Mas masingmasing memberikan penawaran Rp23,351 miliar dan Rp23,444 miliar. PT Rifuel dinyatakan tidak lulus karena usulan tenis tidak relevan serta tidak melengkapi gambar teknis sebagaimana disyaratkan RKS. Oleh karena itu, PT Imaji selaku penawar terendah ditetapkan sebagai pemenang lelang Videotron. Sesuai dengan maksud Riefan, maka selama proses pelelangan sampai dengan penandatangan surat perjanjian disebutkan nama Direktur Utama PT Imaji adalah Hendra yang berkantor di Rukan Crown Palace, Tebet, Jakarta Selatan.

Seharusnya, setelah menandatangi surat perjanjian dengan Kemenkop UKM, Hendra melaksanakan pekerjaan Videotron. Pada kenyataannya, Hendra tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut, melainkan diambil alih oleh Riefan. Namun, pekerjaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Tanpa melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kasiyadi bersama anggota panitia lainnya menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Padahal, menurut Elly, ternyata terdapat kekurangan pekerjaan dan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi.

Akhirnya, berdasarkan dokumen serah terima yang dinyatakan lengkap, Kemenkop UKM melakukan pembayaran 100 persen senilai Rp23,41 miliar ke rekening PT Imaji.

Dengan surat kuasa yang dimilikinya, Riefan memerintahkan karyawannya mencairkan dana hasil pembayaran pekerjaan Videotron dari rekening PT Imaji.

Terhadap pencairan dana yang seharusnya dipergunakan untuk

membiayai pekerjaan Videotron, Riefan malah menggunakan untuk membayar bonus kepada sejumlah karyawannya, antara lain Hendra, Akhmad, Kristi, Barli Sadewa, Dian Ikawati, dan Kaim masing-masing Rp19 juta, sedangkan Sarah Rp200 juta.

Dengan demikian, Elly menganggap perbuatan Riefan bersama-sama Hendra, Hasnawi, dan Kasiyadi itu bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 95 ayat (3) dan (4) PP No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibatnya telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp5,392 miliar.

“Penghitungan kerugian negara dari BPKP senilai Rp4,78 miliar, tidak termasuk LED Videotron. Perhitungan LED Videotron dilakukan oleh Ahli Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu senilai Rp3,307 miliar. Namun, telah ada pengembalian kelebihan pembayara kepada kas negara oleh PT Imaji senilai Rp2,695 miliar,” tuturnya.

Usai pembacaan dakwaan, Riefan diberi kesempatan Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati untuk berkonsultasi dengan tim pengacaranya. “Terima kasih yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi,” tandas terdakwa Riefan yang mengenakan kacamata hitam selama persidangan.

Riefan yang mengenakan kemeja batik putih bercorak cokelat nampak perlente dengan gayanya yang tenang, cool.

Rambut Riefan pun terlihat klimis di sisir kebelakang.

Sepintas dia terlihat bukan seorang terdakwa, melainkan seorang yang ingin pergi ke tempat perbelanjaan.

Usai persidangan, Riefan menolak menanggapi surat dakwaan Jaksa dan menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukum yang ditunjuknya.(ENDY)